Ketua Bappilu PDI Perjuangan (PDIP) Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul menanggapi pertemuan Ketua DPP Puan Maharani dengan Menko Marves Luhut B Pandjaitan. Pacul mengatakan setiap pertemuan empat mata pasti memiliki kepentingan.

"Nomor satu, yang namanya pertemuan empat mata itu pasti punya kepentingan," kata Pacul kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (25/9/2023).

Ia menyebut pertemuan empat mata itu bisa saja untuk saling tukar informasi. "Yang pertama saling tukar informasi, mengukur sebuah sikap, atau ada motif yang terkait dengan kepentingan info tersebut," kata Pacul.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Meski demikian, Pacul tak ingin berasumsi terkait kebersamaan Puan dan Luhut. Ia menegaskan hal itu bukan ranahnya.

"Persoalannya, pertemuan empat mata ini Bambang Pacul tidak tahu, karena Mbak Puan adalah atasanku di DPR maupun di partai. So, jangan kau tanyakan sama gue dikau tanyakan yang pertemuan empat mata," imbuhnya.

Diketahui, Ketua DPR RI Puan Maharani mengunggah momen pertemuan dan berbincang dengan Menko Marves Luhut B Pandjaitan. Seraya berkelakar, Puan menyebut dirinya dan Luhut bersemangat membicarakan pemilu.

Momen pertemuan itu diunggah Puan dalam akun Instagram resminya, @puanmaharaniri, seperti dilihat, Senin (25/9/2023). Puan terlihat sedang duduk berdua dengan Luhut yang dipisahkan meja berisi kudapan.

"Ini bukan lagi rebutan rempeyek lhoo ya. Ini lagi sama Opung bersemangat ngomongin Pemilu, eehh, rempeyek maksudnya...," tulis Puan dalam keterangan unggahannya. Dia menyertakan emoticon tersenyum lebar dalam keterangan unggahan itu.

Adapun, Puan juga sempat mengunggah momen saat bertemu dan berbincang dengan Luhut beberapa waktu lalu. Momen itu diunggah Puan dalam akun Instagram resminya, Minggu (20/8).

Simak juga Video: Ganjar soal Potensi Pertemuan Megawati-Prabowo: Komunikasi Itu Bagus

[Gambas:Video 20detik]


Ganjar Pranowo merupakan salah satu bakal calon presiden (bacapres) yang akan bersaing di pemilu 2024 mendatang. Tak heran apabila segala sesuatu tentang Ganjar mulai dicari-cari masyarakat, termasuk sosok istrinya, Siti Atikoh Supriyanti.

Siti Atikoh Supriyani atau kerap disapa dengan Atikoh merupakan istri dari Ganjar Pranowo, bacapres 2024 yang sebelumnya merupakan Gubernur Jawa Tengah tahun 2013-2023. Atikoh kerap kali terlihat ketika mendampingi sang suami dalam menjalankan tugasnya. Lebih lanjut, berikut merupakan profil Siti Atikoh Supriyanti, istri Ganjar Pranowo capres 2024.

Profil Siti Atikoh Supriyanti

Siti Atikoh Supriyanti lahir 52 tahun silam, tepatnya pada tanggal 25 November 1971 di Purbalingga, Jawa Tengah. Sama seperti Ganjar, Atikoh pun pernah mengenyam pendidikan tinggi di Universitas Gadjah Mada.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Di sana pula ia bertemu dengan Ganjar. Mereka saling mengenal satu sama lain saat sedang melaksanakan KKN (Kuliah Kerja Nyata). Pada saat itu, Siti Atiqoh adalah adik tingkat Ganjar. Dikutip dari detikNews, Atikoh dan Ganjar akhirnya menikah pada 1999 dan dikaruniai satu orang anak, Muhammad Zinedine Alam Ganjar pada 14 Desember 2001.

Atikoh kemudian melanjutkan studi S2 Public Policy di Tokyo University pada tahun 2007. Atikoh lahir dari keluarga kalangan pesantren. Kakeknya, KH. Hasyim Abdul Karim merupakan pendiri Pondok Pesantren Riyadus Sholikhin Kalijaran, Karanganyar, Purbalingga, Jawa Tengah. KH Hasyim Abdul Karim pun menjadi ulama sekaligus tokoh Nahdlatul Ulama (NU) yang terpandang di sana.

Kegiatan Siti Atiqoh Supriyanti

Selain mendampingi sang suami, Ganjar Pranowo, saat bertugas, Atikoh ternyata juga memiliki peran lainnya. Dikutip dari laman resmi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Atikoh terpilih sebagai perempuan pertama yang menjadi Ketua Kwartir Daerah (Kwarda) Jawa Tengah periode 2018-2023.

Dalam pidatonya, Atikoh berharap agar kaum perempuan menjadi semakin aktif dalam gerakan pramuka. Atikoh juga aktif menjadi Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) wilayah Provinsi Jawa Tengah tahun 2013-2023.

Selain berkegiatan di lingkup pemerintahan, Atikoh pun aktif berolahraga, yaitu lari. April lalu, Atikoh diundang langsung oleh Duta Besar Indonesia untuk Jepang, Heri Akhmadi, untuk mengikuti Tokyo Marathon 2023.

Dilihat dari Instagram pribadinya @atikoh.s, pernah membagikan foto dan pengalamannya ketika berlari 25 kilometer pada event marathon untuk penggalangan dana bagi para pejuang kanker. Tak ketinggalan, Atikoh kerap kali menjadi pembicara di berbagai acara.

Nah, itulah profil sosok Siti Atikoh, istri salah satu bacapres 2024, Ganjar Pranowo.

Artikel ini ditulis oleh Muthia Alya Rahmawati peserta Program Magang Bersertifikat Kampus Merdeka di detikcom

Didatangi Siti Atikoh, Kiai Ponpes Cipasung Ngaku Pilih Ganjar


Bakal calon presiden Ganjar Pranowo kembali menanggapi isu 2 poros Pilpres 2024 dengan wacana dirinya diduetkan dengan Prabowo Subianto. Ganjar menyebut setiap wacana yang dilontarkan sah-sah saja.

"Itu wacana itu, kalau wacana kan orang mewacanakan apapun sah saja," kata Ganjar di Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Senin (25/9/2023).

Meski begitu, Ganjar menyebut dinamika politik tetap masih berjalan. Dia juga mengatakan negosiasi antarpartai juga masih berjalan.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Dinamika masih berjalan, negosiasi antarpartai masih berjalan," ucapnya.

Dia pun berharap agar para ketum parpol juga akan lebih sering bertemu. Dengan begitu, menurutnya, masyarakat bisa segera mendapat kepastian.

"Mudah-mudahan para pemimpin partai juga akan sering bertemu sehingga kemudian lebih cepat dan rasa penasaran masyarakat akan terjawab," ujar dia.

Sebelumnya, usulan duet Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto di Pilpres 2024 kembali mencuat. Usulan itu mulanya mencuat dari usulan DPD Projo (Pro Jokowi) Bali. Sempat redup, usulan itu kembali menguat setelah Ganjar Pranowo pun ikut buka suara.

Ganjar Pranowo merespons peluang duet dirinya bersama Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Ganjar mengatakan semua peluang bisa saja terjadi sebelum pendaftaran di KPU.

"Kalau politik itu sebelum ditetapkan KPU semua peluang bisa terjadi," kata Ganjar usai mengikuti rapat Tim Pemenangan Nasional (TPN) di Gedung High End, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (20/9).

Lihat juga Video: Momen Hangat Silaturahmi Ganjar dengan Keluarga Besar Transmedia

[Gambas:Video 20detik]


Bakal capres Koalisi Perubahan Anies Baswedan selesai mengurus SKCK sebagai syarat pendaftaran Pilpres 2024. Anies mengaku siap menjadi pasangan bakal capres-cawapres bersama Muhaimin Iskandar atau Cak Imin yang pertama mendaftar ke KPU.

"Iya kapan saja didaftarkan, kapan saja dibuka Insyallah kita siap," ujar Anies di gedung Baintelkam Polri, Jakarta Selatan, Senin (25/9/2023).

Terkait berkas pendaftarannya, Anies mengatakan akan diurus oleh Badan Pekerja Anies-Imin (BAJA AMIN). Semua berkas administratif dan hal lainnya sedang disiapkan.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Badan pekerja yang mulai bertugas, mereka sudah menyiapkan itu semua (berkas). Administrsinya dan semua hal-hal substantif, itu semua diselesaikan di badan pekerja," kata dia.

"Jadi BAJA itu yang menyiapkan semuanya. Jadi kita siap kapan saja," tambahnya.

Koalisi Perubahan sebelumnya memperkenalkan badan pemenangan pasangan Anies-Cak Imin BAJA AMIN. Ketua DPP Partai NasDem sekaligus anggota Tim BAJA AMIN, Willy Aditya mengatakan BAJA AMIN bertugas menyiapkan keperluan pendaftaran Anies-Cak Imin ke KPU.

"Gini, tim pemenangan itu kan yang akan didaftarkan ke KPU. BAJA ini Badan Pekerja yang mempersiapkan A sampai Z. Sekarang dia include juga menjadi tim pemenangan," kata Willy Aditya kepada di Brawijaya X No 46, Jakarta Selatan, Jumat (22/9).

Lihat juga Video: Elektabilitas Anies Rendah, Relawan: Kenyataanya Masyarakat Antusias

[Gambas:Video 20detik]


Ketua DPP PDIP Said Abdullah mengatakan Kaesang Pangarep, secara administratif sudah pisah dengan keluarga Presiden Joko Widodo (Jokowi), karena Kaesang telah berkeluarga sendiri. Said mengatakan secara normatif, masuknya Kaesang ke PSI merupakan hal yang biasa.

"Kaesang memang benar merupakan anak Presiden Jokowi, yang merupakan kader PDI Perjuangan. Namun Kaesang, saat ini secara administratif dari Kartu Keluarga misalnya, telah membentuk keluarga sendiri. Sudah menjadi keluarga lain. Jadi, secara normatif tak ada hal yang luar biasa," kata Said dalam keterangannya, Senin (25/9/2023).

Said menuturkan Jokowi sendiri sudah hampir 20 puluh tahun menjadi kader PDIP. Said menyebut perahu PDIP mengantar perjalanan politik Jokowi.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Perjalanan panjang dari sejak menjadi Wali Kota selama 7 tahun, ditambah ketika menjadi Gubernur Jakarta selama kurang lebih sekitar dua tahun. Lalu menjadi Presiden sampai sekarang, sekitar 9 tahun. Ibaratnya Pak Jokowi bersama seluruh keluarga, termasuk Kaesang, berada dalam perahu bernama PDI Perjuangan," tutur Said.

Ia menyebut PDIP tetap berkegiatan sebagaimana mestinya dan tak akan goyah, meski di tengah perbedaan pandangan politik. "Beberapa kader terbaik PDI Perjuangan pernah memilih jalan berbeda, yang bahkan sempat menduduki jabatan prestise sebagai Menteri, anggota DPR. Dan PDI Perjuangan tetap teguh melaju tanpa terganggu sedikitpun," ungkap Said.

"PDI Perjuangan terlalu besar untuk terusik hanya oleh satu dua orang apalagi yang bukan menjadi pengurus inti. Jika seorang pengurus sekalipun keluar masih ada puluhan, ratusan, ribuan dan bahkan jutaan yang siap menggantikan," imbuhnya.

Untuk diketahui, Kaesang mengungkapkan alasannya bergabung menjadi kader PSI. Kaesang mengatakan dirinya memiliki keinginan dan kesamaan dengan PSI.

"Kami kebetulan punya kesamaan dan keinginan, kami ingin anak-anak muda bisa lebih terlibat di sektor publik," ujar Kaesang dilansir detikJateng, Sabtu (23/9).

Kaesang mengaku ingin anak muda menjadi objek aktif terlebih dalam pemilu. Ia menyebut masa depan Indonesia untuk anak muda Indonesia.

Simak Video 'Ragam Respons Elite PDIP soal Langkah Politik Kaesang Gabung PSI':

[Gambas:Video 20detik]


Bakal calon presiden Ganjar Pranowo merespons terkait isu memiliki dua surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK sebagai syarat di Pilpres 2024. Ganjar mengaku justru belum mengurus soal itu.

"Belum, saya belum ngurus," kata Ganjar kepada wartawan di Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Senin (25/9/2023).

Ganjar pun mengaku aneh ada banyak wartawan yang menanyakan hal ini. Dia menegaskan kembali belum mengurus terkait SKCK.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Saya agak aneh ada banyak wartawan yang tanya ini, saya sendiri belum urus kok," ucapnya.

Polri Terbitkan SKCK Ganjar, Prabowo dan Anies

Polri telah menerbitkan surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) untuk bakal calon presiden Prabowo Subianto dan Anies Baswedan. SKCK itu ditujukan untuk memenuhi syarat pendaftaran Pilpres 2024.

Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan mengatakan SKCK tersebut dikeluarkan oleh Badan Intelijen Keamanan (Baintelkam) Polri. Dia tak menjelaskan detail tanggal penerbitan masing-masing kapan SKCK.

"Sampai saat itu Baintelkam Polri sudah menerbitkan empat SKCK bacapres-bacawapres, satu Bapak Ganjar Pranowo, dua Bapak Prabowo, tiga Bapak Muhaimin, empat bapak Anies Baswedan," kata Ramadhan kepada wartawan, Senin (25/9).

SKCK untuk Ganjar dan Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin sudah lebih dulu terbit. SKCK tersebut terbit pada Kamis (14/9) lalu.

Lihat juga Video 'Ganjar Soroti Pentingnya Layanan Kesehatan Mental di Kampus dan Puskesmas':

[Gambas:Video 20detik]


Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengungkapkan hubungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri usai Kaesang bergabung ke PSI. Hasto menyebut hubungan Megawati dan Jokowi masih rekat.

"Ibu Mega, Pak Jokowi itu krek punya emosional bonding, punya desain masa depan. BRIN itu kan desain bersama-sama, badan riset inovasi nasional punya komitmen," kata Hasto sambil merekatkan tangan saat menjawab pertanyaan terkait hubungan Megawati dan Jokowi di DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (25/9/2023).

Dia mengatakan politik harus melihat komitmen masa depan untuk rakyat. Dia menyebut politik tak hanya dilihat dari permukaan yang tampak di publik.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Jadi politik itu jangan melihat apa yang tampak di permukaan, lihat hubungan batinnya. Komitmen terhadap masa depan, komitmen terhadap rakyat," ujarnya.

Dia mengatakan Jokowi, Megawati dan PDIP berada dalam satu napas sejarah. Dia mengatakan kepemimpinan Jokowi harus dilanjutkan sosok yang baik dan bijaksana.

"Melihat Presiden Jokowi, Ibu Mega, PDI Perjuangan itu dalam satu napas sejarah yang panjang dan itu yang akan dilakukan. Jadi pilpres itu selalu membawa kejutan tetapi kejutannya itu apa, bahwa yang melanjutkan kepemimpinan Presiden Jokowi adalah sosok yang baik dan bijaksana, bijaksana dan baik. Sosok yang bisa memimpin dari keluarganya kemudian memimpin masyarakatnya dari Jawa Tengah dan kemudian memimpin Indonesia rakyat kita," kata Hasto.

"Itu kejutan yang nanti akan muncul di Pilpres 2024. Itu dipersiapkan secara bersama-dama baik oleh Ibu Mega oleh PDI Perjuangan maupun oleh Pak Jokowi. Politik harus melihat hal-hal yang fundamental bukan yang sekadar tampak, harus melihat strategi yang tidak tampak," ujarnya.

Dia mengatakan Ganjar merupakan hasil didikan dari Megawati dan Jokowi. Dia mengatakan PDIP menyiapkan Ganjar untuk melanjutkan estafet kepemimpinan Jokowi.

"Ya publik boleh berpendapat, rakyat lah yang menentukan. Tetapi bagi PDI Perjuangan Pak Ganjar itu hasil dari gemblengan PDI Perjuangan yang menyatu dengan rakyat, gemblengan Ibu Megawati Soekarnoputri dan juga Bapak Presiden Jokowi. Dalam strategi pemenangan pemilu yang nampaknya itu ada berbagai taktik, skenario, tapi muaranya adalah sama, seperti yang disampaikan Pak Jokowi, dicari pemimpin yang baik, pemimpin yang berani, pemimpin yang melanjutkan estafet kepemimpinan, dan itu adalah rambut putih Pak Ganjar Pranowo," tuturnya.

Simak Video 'Ragam Respons Elite PDIP soal Langkah Politik Kaesang Gabung PSI':

[Gambas:Video 20detik]


Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, tak mau berkomentar soal adiknya, Kaesang Pangarep, yang kini resmi bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Ia meminta wartawan bertanya langsung ke Kaesang.

"(Soal Kaesang gabung ke PSI?) Ya tanya Kaesang. (Tanggapan dari keluarga?) Nggak ada tanggapan," kata Gibran singkat di Balai Kota Solo, dilansir detikJateng, Senin (25/9/2023).

Gibran juga tak mau mengomentari soal kabar Kaesang bakal menjadi Ketua Umum PSI menggantikan Giring Ganesha. Gibran kembali meminta wartawan agar bertanya langsung kepada Kaesang maupun PSI.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Tanya Kaesang ya. Urusan PSI tanya ke orang PSI," ujar Gibran.

Soal komunikasinya dengan Kaesang yang mengatakan sudah minta restu darinya dan Presiden Jokowi saat hendak bergabung ke PSI pun enggan dikomentari Gibran.

"(Soal komunikasi dengan kaesang?) Urusan PSI, tanya ke PSI (Kaesang minta restu?) Lha iya, urusan PSI tanya ke orang PSI, tanya Kaesang juga. Uwis (sudah), makasih, makasih," pungkasnya.

Sebelumnya, Kaesang Pangarep resmi bergabung dan menjadi kader PSI. Hal itu ditandai dengan DPP PSI yang menyerahkan Friendship Card atau Kartu Tanda Anggota (KTA) PSI langsung di kediaman putra bungsu Presiden Jokowi tersebut di Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Sabtu (23/9) lalu.

Dalam KTA yang dicetak versi besar itu, terdapat logo PSI dan nama Kaesang Pangarep dengan nomor anggota S317420230151515. Dalam penyerahan itu, Kaesang didampingi sang istri, Erina Gudono.

Kaesang juga menjelaskan alasannya memilih bergabung dengan PSI. Salah satunya karena ingin anak muda lebih banyak terlibat.

"Apalagi di Pemilu, anak muda dijadikan sebagai objek pasif, kita mau mereka jadi objek aktif. Mau gimanapun masa depan Indonesia itu untuk anak muda Indonesia," kata Kaesang usai penyerahan KTA di Sumber, Solo, Sabtu (23/9/2023).

Kaesang mengaku sudah meminta izin kepada Jokowi dan Gibran untuk gabung ke PSI. Namun, kata Kaesang, Gibran tidak membalas pesan WhatsApp darinya.

"Minta restu pasti, tapi kan beliau (Jokowi) sibuk banget. Mentok-mentok dapat waktu 5 menit," ucap Kaesang saat itu.

"Saya kan minta restu, tidak minta pesan. Bicara (dengan Jokowi) hanya seperlunya, kedua sibuk. Apalagi Mas Gibran, WA saja tidak dibalas. Menyebut (masuk PSI) tapi nggak dibales. (Terakhir WA) sudah lama banget, itu bahas Persis," ujarnya.

Kaesang Perdana Pimpin Rapat PSI Seusai Diangkat Jadi Ketum


Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka meminta netizen dan warga turut mengawasi para Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tidak netral jelang Pemilu 2024. Gibran juga meminta agar masyarakat yang mengetahui adanya ASN yang tidak netral untuk melapor.

Seperti diketahui, ASN dilarang untuk mengunggah, mengomentari, hingga menyukai postingan bacapres dan bacawapres di media sosial.

"Ya kalau ada tidak netral laporkan ke saya ya. Pasti ada pemantauan terus, ya dibantu dengan netizen, sama temen media, warga dicek satu-satu ya," kata Gibran di Balai Kota Solo, Senin (25/9/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Mengenai aturan tersebut, Gibran mengikuti yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.

"Ya kita ikuti aturan yang ada. Ya semua ASN kayaknya pegang sosmed untuk kepentingan pribadi masing-masing, bukan yang aneh-aneh," ucapnya.

Sementara itu Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Solo, Dwi Ariyatno mengatakan ASN terikat ketentuan regulasi.

"Terkait dengan aparatur sipil negara, terikat dengan ketentuan regulasi, terkait dengan deskripsi sikap, perilaku, tindak tanduk, ucapan, perbuatan, baik dalam bentuk tertulis maupun dalam bentuk verbal itu mengikat pada seluruh ASN, di manapun, kapan pun, tidak kemudian terikat pada aturan jam kerja," ujarnya.

Terkiat pengawasan terhadap ASN di media sosial, Dwi mengatakan semua masyarakat bisa melaporkan.

"Preventif kita sudah sampaikan larangan, dari tulisan, tindak-tanduk, ucapan. Ada larangan like, komen, subscribe pada komite, calon kepala daerah, calon presiden, dan segala hal yang terkait dengan kegiatan, informasi politik praktis, itu tidak diperkenankan. Ya nanti bentuk pengawasan aduan atau laporan dari masyarakat," pungkasnya.

Guyon Gibran ke Budiman Sudjatmiko: Loh, Nggak Jadi Dipecat ya Mas?


PDIP masih menyembunyikan sosok bakal calon wakil presiden (bacawapres) pendamping Ganjar Pranowo. PDIP menyebut bisa jadi cawapres Ganjar adalah seorang pria, namun bisa juga wanita.

"Terkait dengan capres, cawapres siapa yang akan mendampingi Ganjar Pranowo? Nanti pada momentum yang tepat karena pendaftaran di KPU sendiri itu baru dilakukan pada tanggal 19 Oktober. Dimulai 19 Oktober kalau tidak salah sampai 25," kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto kepada wartawan di DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (25/9/2023).

Hasto menerangkan untuk menentukan pengumuman sosok bacawapres Ganjar, perlu melewati kalkulasi politik yang matang. Pada momen itu, Hasto juga menyebut perlu kesiapan tim pemenangan hingga di daerah-daerah.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Sehingga dalam konteks itu kami akan mencari momentum yang sangat baik, momentum yang tepat, kalkulasi secara politik yang matang dan kesiapan dari jajaran tim pemenangan sudah dibentuk hingga ke daerah-daerah," ucap Hasto.

Hasto kemudian mengaku saat ini PDIP sedang mempertajam narasi tentang masa depan Indonesia jika Ganjar memenangkan Pilpres 2024. Soal kemungkinan bacawapresperempuan, Hasto menyebut perempuan adalah jalan peradaban.

"Jadi skala prioritas sekarang adalah mempertajam narasi tentang masa depan Indonesia, yang akan diusung oleh Pak Ganjar dan Mister X-nya, dan kemudian juga bisa Mrs X, gitu kan," ujar dia.

"Perempuan itu jalan peradaban kalau kita lihat. Sehingga dalam konteks itu, maka upaya yang dilakukan terkait dengan pengumuman itu tunggu tanggal mainnya," lanjut Hasto.

Dia kemudian menyebut pengumuman sosok bacawapres Ganjar bisa saja jelang pendaftaran dibuka. "Bisa mendekati saat-saat pendaftaran, bisa juga jauh sebelumnya selama pembentukan tim pemenangan nasional ini kan harus dilakukan dulu sampai ke daerah-daerah," lanjut Hasto.

Lihat juga Video 'Ganjar Bicara Peluang Mahfud Md Masuk Radar Cawapresnya':

[Gambas:Video 20detik]

Simak selengkapnya di halaman berikutnya.

Halaman 1 2 Selanjutnya


Polri telah menerbitkan surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) untuk bakal calon presiden Prabowo Subianto dan Anies Baswedan. SKCK itu ditujukan untuk memenuhi syarat pendaftaran Pilpres 2024.

Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan mengatakan SKCK tersebut dikeluarkan oleh Badan Intelijen Keamanan (Baintelkam) Polri. Dia tak menjelaskan detail tanggal penerbitan masing-masing kapan SKCK.

"Sampai saat itu Baintelkam Polri sudah menerbitkan empat SKCK bacapres-bacawapres, satu Bapak Ganjar Pranowo, dua Bapak Prabowo, tiga Bapak Muhaimin, empat bapak Anies Baswedan," kata Ramadhan kepada wartawan, Senin (25/9/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

SKCK untuk Ganjar dan Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin sudah lebih dulu terbit. SKCK tersebut terbit pada Kamis (14/9) lalu.

Sementara, Anies Baswedan mendatangi gedung Baintelkam Polri pada Senin (25/9) pagi tadi. Dia datang untuk menyerahkan berkas pengurusan SKCK.

Simak juga Video 'Elektabilitas Anies Rendah, Relawan: Kenyataanya Masyarakat Antusias':

[Gambas:Video 20detik]


Bakal calon presiden (bacapres) Koalisi Perubahan Anies Baswedan selesai mengurus Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) di gedung Baintelkam Polri, Cilandak, Jakarta Selatan. Anies mengatakan telah menyerahkan berkas-berkas untuk syarat mendapatkan SKCK.

"Jadi barusan saya menyerahkan berkas-berkas untuk mendapatkan SKCK jadi tadi sudah diserahkan berkas-berkasnya kemudian juga data-datanya," ujar Anies di gedung Baintelkan Polri, Jakarta Selatan, Senin (25/9/2023).

"Sangat canggih semua data tersimpan dari data yang sebelumnya baik yang dari KTP maupun informasi yang disimpan kepolisian," tambahnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Anies mengatakan penerbitan SKCK-nya masih dalam proses verifikasi. Dia mengatakan perkiraan proses verifikasinya selesai dalam 24 jam.

"Jadi berkas-berkas itu walaupun sudah lengkap sedang proses verifikasi yang sebenarnya proses itu singkat tapi karena proses penandatanganan maka diperkirakan selesai besok jadi 24 jam selesai ditandatangani Kabaintelkam. Jadi saya menunggu besok insyaallah selesai," ujarnya.

Anies mengatakan syarat-syarat pengurusan SKCK-nya telah diserahkan secara online. Dia mengaku datang untuk menyerahkan kelengkapan berkas.

"Pekan lalu, tapi tadi dimasukin data lagi karena dilakukannya kalau untuk capres-cawapres dilakukannya di Mabes Polri," ujarnya.

Sebelumnya, Anies mendatangi gedung Baintelkam Polri, Cilandak, Jakarta Selatan. Anies datang untuk mengurus SKCK sebagai persiapan pendaftaran Pilpres 2024.

Pantauan detikcom di lokasi, Senin (25/9), Anies tiba sekitar pukul 11.40 WIB. Anies tiba diantar dengan sepeda motor.

"Bawa dokumen. Insyaallah berkasnya lengkap," kata Anies.

Anies mengatakan diantar oleh asistennya. Dia mengatakan lokasi tersebut dekat dari rumahnya.

"(Datang) diantar asisten. Cuman 5 menit dari rumah," kata dia.

Simak juga Video 'Elektabilitas Anies Rendah, Relawan: Kenyataanya Masyarakat Antusias':

[Gambas:Video 20detik]


Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Sugianto Sabran melantik dan memandu pengucapan sumpah/janji jabatan Penjabat (Pj) Bupati 9 Kabupaten dan 1 Kota di Kalteng. Kegiatan tersebut digelar di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalteng, hari ini.

Sugianto mengatakan mengacu pada Pasal 18 Permendagri Nomor 4 Tahun 2023, Pj. Bupati dan Pj. Wali Kota wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur setiap 3 (tiga) bulan sekali.

Selain itu, hal-hal yang perlu di garis bawahi sampai dengan tahun 2024, yakni ada momen politik yang sangat penting dan strategis, yaitu Pemilihan Umum (Pemilu) Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu Legislatif, dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak.Ia pun menekankan beberapa hal yang menjadi perhatian bersama, khususnya para Pj. Bupati dan Pj. Wali Kota.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Pertama, kedudukan Penjabat Bupati/Wali Kota merupakan harus mampu memfasilitasi penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024. Salah satunya dengan wajib menganggarkan anggaran Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 sebesar 40% pada APBD-P 2023 dan 60% pada APBD murni Tahun 2024. Selain hal tersebut, antisipasi kemungkinan terjadinya konflik horizontal yang dapat mengganggu suksesnya pelaksanaan Pemilu Presiden, Wakil Presiden, dan Legislatif serta Pemilihan Kepala Daerah Serentak tahun 2024," kata Sugianto dalam keterangan tertulis, Senin (25/9/2023).

Kedua adanya intensif kerja sama dan koordinasi seluruh stakeholders di Kabupaten/Kota dengan Pemprov Kalteng, khususnya penanganan karhutla, penanganan Inflasi melalui pemberian stimulus dan program ketahanan pangan, dukungan Investasi dan percepatan pertumbuhan ekonomi kerakyatan.

Selain itu, menurutnya juga harus ada dukungan kerja sama untuk pembangunan Program Strategis Pemprov Kalteng meliputi Food Estate, Shrimp Estate, RSUD Tipe B Provinsi di Hanau, pembangunan Pabrik Pengolahan Perberasan Rice To Rice Plant (RTRP) dan SILO, pembangunan Pabrik Pakan, rencana Pembangunan Universitas Barito Raya, pembangunan Waterfront City dan Landmark Kota Palangka Raya sebagai icon Kalteng, hilirisasi Industri dan pembangunan Bendungan Muara Juloi serta berinovasi untuk memanfaatkan potensi daerah, sehingga capaian PAD lebih optimal.

"Ketiga, menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Keempat, berdayakan dan layani masyarakat dengan program-program inovatif melalui program pendidikan dan kesehatan, infrastruktur, ketenagakerjaan, pertanian, UMKM, dan sosial, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan, Khusus untuk Kabupaten Pulang Pisau dan Kabupaten Kapuas agar menganggarkan anggaran jaminan kesehatan nasional untuk memenuhi standar UHC pada APBD-P 2023 dan APBD 2024," tambah Sugianto.

Adapun yang terakhir adalah Sugianto mengatakan Bank Kalteng adalah bank je ayun itah atau milik masyarakat Kalteng. Untuk itu, dalam rangka percepatan pembangunan daerah Pemerintah Kabupaten/Kota agar melakukan pemenuhan modal inti selambat-lambatnya pada Akhir Tahun 2024.

"Kepada seluruh stakeholders di Kabupaten Sukamara, Lamandau, Seruyan, Katingan, Murung Raya, Barito Timur, Barito Utara, Kapuas, Pulang Pisau, dan Kota Palangka Raya, saya harapkan dukungan dan partisipasi aktif terhadap Penjabat Bupati dan Penjabat Wali Kota dalam melaksanakan tugasnya, sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dan pembangunan daerah dapat berjalan dengan baik dan lancar, untuk kepentingan masyarakat dan pemerintah Daerah," jelasnya.

Sebagai informasi, sebanyak 10 Kepala Daerah di 9 Kabupaten dan 1 Kota di Prov. Kalteng telah berakhir masa tugasnya per 24 September 2023. Pelantikan 9 orang Pj. Bupati dan 1 orang Pj. Wali Kota di Prov. Kalteng dalam rangka mengisi kekosongan Kepala Daerah dan menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan daerah sampai dengan dilantik pejabat definitif nantinya.

Pj. Bupati/ Wali Kota yang telah ditetapkan Menteri Dalam Negeri RI di antaranya Pj. Bupati Sukamara yakni H. Kaspinor yang menjabat sebagai Asisten Pemerintahan dan Kesra Prov. Kalteng, Pj. Bupati Lamandau yakni Lilis Suriani yang menjabat sebagai Kepala Biro Organisasi Setda Prov. Kalteng, Pj. Bupati Seruyan yakni H. Djainuddin Noor yang menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan, Pj. Bupati Katingan yakni Syaiful yang menjabat sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Kalteng.

Selanjutnya adalah Pj. Bupati Murung Raya Hermon yang menjabat sebagai Sekretaris Daerah Murung Raya, Pj. Bupati Barito Timur yakni Indra Gunawan yang menjabat sebagai Sekretaris Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Pj. Bupati Barito Utara yakni Muhlis yang menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Utara.

Tak hanya itu, juga dilantik Pj. Bupati Kapuas yakni Erlin Hardi yang menjabat sebagai Kepala Dinas Perkimtan Kalteng, Pj. Bupati Pulang Pisau yakni Hj. Nunu Andriani yang menjabat sebagai Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Prov. Kalteng, dan Pj. Wali Kota Palangka Raya yakni Hera Nugrahayu yang menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya.

Acara ini dirangkai dengan sertijab antara Bupati/ Wali Kota yang lama kepada Pj. Bupati dan Pj. Wali Kota yang baru dilantik serta penyerahan SK kepada Pj. Ketua TP-PKK Kabupaten/ Kota oleh Ketua TP-PKK Prov. Kalteng Ivo Sugianto Sabran.

Pengucapan Sumpah/Janji dan Pelantikan Pj. Bupati dan Wali Kota di Prov. Kalteng dihadiri Ketua DPRD Prov. Kalteng Wiyatno, Wakil Gubernur Kalteng H. Edy Pratowo, Ketua TP-PKK Prov. Kalteng Ivo Sugianto Sabran, Unsur Forkopimda Prov. Kalteng, Sekretaris Daerah Prov. Kalteng H. Nuryakin, Para Pj. Bupati dan Wali Kota yang baru saja dilantik hari ini, Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota se-Kalteng, Para Kepala Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal di lingkungan Pemprov Kalteng se-Kalteng, Jajaran KPU dan Bawaslu se-Kalteng serta para Sesepuh Daerah, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Generasi Muda dan Pimpinan Partai Politik.

Lihat juga Video 'Geger Kotak Suara Pilkades di Tangerang Keluarkan Asap':

[Gambas:Video 20detik]


Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) resmi mengeluarkan surat keputusan (SK) pemberhentian Hamim Pou dari Bupati Bone Bolango. Hamim Pou diberhentikan usai memutuskan maju sebagai bakal calon legislatif (bacaleg) 2024 DPR RI.

SK pemberhentian tersebut tertuang dalam surat bernomor: 100.2.1.3-3936 tahun 2023. Surat tersebut ditandatangani pelaksana harian (Plh) Sekretaris Direktorat Jenderal (Ditjen) Otonomi Daerah Kemendagri per tanggal 15 September 2023.

"Iya benar itu surat keputusan dari Kemendagri itu tentang pemberhentian Hamim Pou sebagai Bupati Bone Bolango," ujar Kepala Biro Pemerintahan dan Kesra Setda Gorontalo Reflin Buata kepada detikcom, Senin (25/9/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Reflin mengatakan keputusan tersebut tertuang dalam SK Nomor 100.2.1.3-3936 tahun 2023. Dia pun menyebut, SK itu ditanda tangani Kemendagri pada Jumat (15/9).

Reflin mengatakan surat tersebut sudah diteruskan ke DPRD Bone Bolango untuk ditindaklanjuti. Surat itu juga ditembuskan ke Wakil Bupati Bone Bolango Merlan S Uloli yang akan menggantikan posisi Hamim Pou.

"Kami Pemprov Gorontalo memberikan surat itu satu konsep sama isi suratnya, Kami serahkan ada empat surat tadi kami berikan sama ibu wakil Bupati, Ketua DPRD Bone Bolango dan Asisten I pemerintahan Bone Bolango mewakili Bupati Hamim Pou sebab pak Hamim tidak ada di tempat," jelasnya.

Reflin menambahkan nama Wakil Bupati (Wabup) Merlan Uloli otomatis menjadi Pelaksana tugas (Plt) Bupati menggantikan Hamim Pou. Penunjukan Merlan Uloli juga tertuang dalam SK Kemendagri tersebut.

"Otomatis ibu Merlan Uloli pegganti Hamim Pou. Wakil Bupati yang menggantikan langsung. Setelah ini akan dilantik diparipurnakan oleh DPRD Bone Bolango," ungkap Reflin.

Namun pemberhentian Hamim Pou mulai berlaku setelah terbit pengumuman daftar Calon tetap (DCT) Pileg DPR RI 2024. Pengumuman DCT rencananya diumumkan pada 3 Oktober mendatang.

"Untuk surat pemberhentian pak Hamim berlaku setelah KPU (Komisi Pemilihan Umum) menerbitkan daftar caleg tetap. Jadi kalau trans jadwal KPU tanggal 3 Oktober," sebutnya.

Diketahui, pemberhentian Bupati Bone Bolango menindaklanjuti surat pengunduran diri Hamim Pou. Hamim Pou maju sebagai bacaleg DPR RI di Sulawesi Utara (Sulut).

"Saya ikut regulasi yang ada. Maka saya mengajukan pengunduran diri melalui mekanisme ke Kemendagri, melalui DPRD Bone Bolango. Pengunduran diri ini untuk memenuhi persyaratan calon DPR RI," ujar Hamim Pou, Rabu (26/7).

Sebelumnya, Hamim Pou juga melepas jabatannya sebagai Ketua DPW NasDem Gorontalo. Posisi Hamim diganti lantaran diminta fokus oleh DPP NasDem untuk memenangkan Pileg.

Momen Kericuhan Tolak Tambang di Bone Bolango, 2 Warga dan 1 Polisi Luka


Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes memprediksi Pilpres 2024 cuma diikuti dua poros sulit terwujud. Bagaimana analisanya?

"Wacana dua poros sampai saat ini sepertinya akan sulit terwujud, kenapa?" kata Arya dalam diskusi 'Update Politik Nasional: Pemilu 2024, Peta Kompetisi Partai, dan Situasi Keamanan di Papua' di Auditorium CSIS, Jakarta Pusat, Senin (25/9/2023).

Arya mengatakan wacana dua poros Pilpres, seperti yang disebut Waketum PKB Jazilul, akan membuat koalisi masing-masing pasangan calon menjadi sangat gemuk. Menurutnya, hal itu akan membuat partai merasa rugi.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Bila ini terjadi tentu koalisinya akan gemuk sekali, dan tidak menguntungkan juga untuk partai, karena akan mengurangi portofolio kabinet," jelas dia.

Selain itu, kata dia, koalisi di Pilpres saat ini sudah mulai semakin jelas sehingga perubahan koalisi kecil kemungkinan terjadi. Terlebih, dia mengatakan pendaftaran capres akan dilakukan dalam waktu dekat.

"Terkait tiga poros koalisi, ini situasi yang paling mungkin terjadi saat ini. Karena dengan tiga poros ini tentu publik mempunyai alternatif pilihan," ujarnya.

Dia juga mengatakan peta Pileg 2024 akan berubah jika Pilkada jadi dimajukan dari November menjadi September 2024. Arya mengatakan perubahan jadwal itu akan membuat parpol mendorong sosok bakal calon kepala kepala daerah maju dulu dalam Pileg.

"Rencana penerbitan Perppu yang mempercepat Pilkada dari November ke September 2024, ini tentu akan mengubah peta pencalegan," kata Arya

"Kalau sebelumnya para kepala daerah yang tidak maju caleg karena mereka harus mundur, dengan rencana penerbitan Perppu itu akan mengubah situasi pencalegan," tambahnya.

Menurutnya, parpol akan mendorong sosok bakal calon kepala daerah untuk maju di Pileg demi meningkatkan suara partai di masing-masing daerah. Dia mengatakan percepatan Pilkada akan mengubah persaingan di internal partai.

"Di Pileg situasinya kalau ini terjadi Pilkada dipercepat, kepala daerah maju, meskipun di awal kami melihat situasinya mulai stabil, yang berubah itu kompetisi di tengah partai secara agregat situasi partai sudah mulai stabil, meskipun tentu tidak akan besar sekali, yang berubah adalah kontestasi di tengah partai," jelas dia.

Dia mengatakan jika Pilkada digelar November 2024, maka orang-orang yang hendak menjadi kepala daerah kemungkinan besar tak akan didorong oleh parpol menjadi caleg. Dia mengatakan hal itu disebabkan oleh pelantikan caleg terpilih sebagai anggota legislatif digelar Oktober 2024.

Jika Pilkada tetap November 2024, kata Arya, para caleg terpilih itu harus mundur dari jabatan sebagai anggota legislatif jika hendak maju sebagai calon kepala daerah. Sementara jika Pilkada digelar September 2024, maka orang-orang yang terpilih sebagai anggota legislatif itu tak perlu mundur saat hendak maju di Pilkada 2024 sebab belum dilantik.

"Implikasi percepatan Pilkada, anggota dewan terpilih tidak harus mundur sebagai anggota dewan bila maju dalam Pilkada, karena pelantikan baru akan dilakukan pada Oktober 2024, sementara pilkada dilakukan pada September 2024, saya yang Pileg kan sudah ada hasilnya, sementara Pilkadanya September saya masih bisa mencalonkan di September, tanpa harus mundur dulu," ujarnya.

"Kalau Pilkada dipercepat dia bisa maju legislatif tanpa harus mundur. Kalau dia terpilih Pilkada dia akan memilih apakah dia menjadi gubernur atau dia pilih jadi legislatif," sambungnya.

Simak Video 'Deddy Sitorus PDIP: Yang Mungkin Membuat Pilpres Jadi 2 Poros Itu PKB':

[Gambas:Video 20detik]


Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari berbicara mengenai usulan Pilkada yang dimajukan menjadi September 2024. Hasyim membahas hasil Pileg yang menjadi landasan Pilkada nantinya.

"Pemungutan suara itu 14 Februari 2024. Menurut Undang-undang Pemilu, rekapitulasi dan penetapan hasil pemilu secara rasional itu paling lama 35 hari ke depan setelah 14 Februari, itu jatuhnya kira-kira 20 Maret," kata Hasyim kepada wartawan dilansir dari detikNews, Minggu (24/9/2023).

Hasyim mengatakan pada tanggal 20 Maret informasi mengenai berapa jumlah suara yang didapatkan akan keluar. Sehingga, partai sudah bisa berhitung mengenai pencalonan dalam Pilkada.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Sehingga tanggal 20 Maret itu bisa diketahui partai apa dapat suara berapa atau dapat kursi berapa di DPRD Provinsi atau Kabupaten/Kota. Karena itu akan dijadikan bekal untuk pencalonan dalam pilkada," tambahnya.

Menurutnya, jika Pilkada akan dimajukan pada September 2024, maka pada bulan Juni 2024 atau tiga bulan sebelumnya sudah harus ada pencalonan. Hal ini masih memenuhi waktu untuk hasil perolehan suara partai sebagai syarat utama pencalonan pilkada.

"Kalo coblosannya jadi September, 3 bulan sebelumnya pada bulan Juni itu pencalonan, jadi masih memenuhi dari segi waktu tentang partai apa dapat suara atau dapat kursi berapa untuk syarat pencalonan dalam pilkada," ucapnya.

Hasyim juga menjelaskan mengenai sengketa Pileg yang terjadi pada tahun 2019 lalu. Dia menyebut sebagian sengketa terjadi antarcalon dan bukan antarpartai sehingga dinilai tidak terlalu berpengaruh pada rekapitulasi perolehan suara partai.

"Sehingga kurang lebih kepastian tentang partai apa dapat suara atau dapat kursi berapa di DPRD mana sudah hampir dapat diketahui pada bulan Maret nanti," ujarnya.

Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian menyampaikan mengenai usulan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) pilkada ke Komisi II DPR RI untuk mengubah jadwal pilkada serentak. Tito sendiri mengajukan agar pilkada dilakukan serentak pada September 2024, atau dua bulan lebih awal dilakukan dari waktu yang telah ditentukan.

Tito mengusulkan hal tersebut saat rapat kerja (Raker) Komisi II DPR RI bersama KPU hingga Bawaslu, Rabu (20/9) malam. Tito menjelaskan alasan pilkada ingin dipercepat agar menghindari kekosongan kepala daerah pada 1 Januari 2025.

"Adapun pilihan waktu pemungutan suara pilkada serentak tahun 2024 disarankan pada bulan September 2024. Ini juga untuk pertimbangan bahwa ada waktu yang cukup sampai dengan proses sengketa sebelum 1 Januari 2025, ada waktu lebih kurang 3 bulan untuk menyelesaikan mulai dari proses untuk rekapitulasi dan pleno penentuan pemenang," kata Tito dalam rapat.

Hari Pertama Kampanye Malah Heboh Kebocoran Data DPT, Dijual Rp 1,2 M


Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menggelar sosialisasi pemilihan serentak 2024 dengan sasaran para pemilih muda. Adapun kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pemilu dan meningkatkan kualitas Pemilu 2024.

Seperti diketahui, kualitas demokrasi Indonesia menjadi salah satu tolok ukur pembangunan nasional di bidang politik, hukum, dan keamanan. Namun, hingga saat ini masih banyak tantangan praktik demokrasi yang perlu dibenahi untuk meningkatkan kualitas bermasyarakat, berbangsa dan bernegara Indonesia.

Menjelang Pemilu, terungkap peredaran informasi yang sifatnya merusak, memecah belah, mengelompokkan, dan mengkotak-kotakkan masyarakat. Oleh karena itu, Pemerintah perlu hadir dengan memperkuat karakter dan mental bangsa berdasarkan falsafah Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Usman Kansong mengatakan, sosialisasi Pemilihan Serentak 2024 diprioritaskan pada wilayah atau provinsi yang memiliki partisipasi pemilih endah sesuai dengan data yang dikeluarkan oleh KPU.

Sedangkan sebagai sasaran target komunikasi atau audiens pada sosialisasi Pemilihan Serentak 2024 adalah generasi muda atau pemilih muda. Oleh karena itu, lokasi - lokasi tempat penyelenggaraan sosialisasi juga disesuaikan, salah satunya adalah di perguruan tinggi atau kampus.

"Sumatera Utara dan Sumatera Barat misalnya, data partisipasinya rendah. Kita gelar kegiatan untuk meningkatkan antusiasme dan partisipasi masyarakat, terutama generasi muda atau pemilih muda untuk turut aktif dengan menggunakan hak pilihnya pada Pemilihan Serentak 2024 mendatang," kata Usman dalam keterangan tertulis, Senin (25/9/2023).

"Kita berharap teman-teman gen Y dan gen Z bisa menjadi influencer, bisa menjadi agen menyampaikan temannya di universitas lain dan keluarganya. Semua ikut terlibat dalam peningkatan partisipasi pemilih di Pemilu 2024," imbuhnya.

Lebih lanjut, Usman mengatakan pihaknya juga gencar melakukan sosialisasi peningkatan partisipasi Pemilu 2024 melalui berbagai kanal, yakni media sosial, media online, media cetak, elektronik, media tatap muka, hingga media luar ruang.

Untuk lebih menjangkau target pemilih muda, Kominfo juga melibatkan anak-anak muda sebagai narasumber seperti influencer, musisi, serta pegiat media sosial dalam sosialisasi.

"Kami selalu berkolaborasi tokoh anak muda, KPU dan Bawaslu. Bersama - bersama mengajak masyarakat, pemilih muda untuk jangan golput di Pemilihan Serentak 2024. Ayo Memilih Untuk Indonesia," ucapnya.

Pemilih Muda

Berdasarkan Daftar Pemilih Tetap Pemilu 2024 yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, jumlah total pemilih di Pemilu 2024 mencapai 204.807.222. Jumlah tersebut terbagi menjadi beberapa kategori berdasarkan generasi dan umur.

Untuk Pre Boomer atau pemilih dengan tahun lahir sebelum 1945 sebanyak 1,74 persen, baby boomer (1946 - 1964) sebanyak 13,73 persen, genereasi X atau gen X (1965-1980) sebanyak 28,07 persen, generasi milenial (1981-1996) sebanyak 33,60 persen serta generasi Z (1997-2009) sebanyak 22,85 persen. Dari persentase pemilih berdasarkan generasi dan umur, pemilih pada Pemilu 2024 didominasi oleh pemilih muda yang berusia 17 - 40 tahun atau generasi milenial dan generasi Z, dengan persentase kurang lebih 52 persen dari total pemilih di Indonesia.

Banyaknya pemilih muda dalam Pemilu 2024 menjadi tantangan baik bagi penyelenggara Pemilu. Tantangan ini meliputi tingkat pengetahuan dan pemahaman pemuda terhadap politik yang dinilai masih rendah, serta kemungkinan maraknya hoaks di media sosial.

Wilayah Partisipasi Rendah

Terkait wilayah, pada pelaksanaan Pemilu tahun 2019 ditetapkan target nasional pemilih sekitar 77,5%. Faktanya, partisipasi pada Pemilihan Presiden 2019 sekitar 81,97% dan pada Pemilihan Legislatif sekitar 81,69%. Oleh karena itu, tren peningkatan partisipasi pemilih diharapkan dapat terus meningkat pada penyelenggaraan Pemilu selanjutnya (2024).

Data KPU : Daftar Pemilih Tetap Berdasarkan Generasi dan Umur

Data Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyebutkan, wilayah dengan Prosentase Partisipasi Masyarakat rendah antara lain, provinsi Sumatera Utara 78,03 persen, Sumatera Barat 78,98 persen, Provinsi Maluku 79,30 persen, Provinsi Kalimantan Utara 79,81 persen, dan Provinsi Kalimantan Tengah 79,95 persen.

Data KPU : Laporan Partisipasi Masyarakat Pemilu Presiden 2019

Lihat juga Video 'Persiapan Google Menjaga Arus Informasi di Pemilu 2024':

[Gambas:Video 20detik]


Pemilu tinggal menghitung hari. Setiap menjelang Pemilu, kita selalu disergap rasa cemas, karena dihantui konflik terbuka yang bisa datang karena perbedaan antaretnis, agama, kelompok politik atau kelas sosial yang pecah.

Kecemasan tumbuh akibat selalu membayangkan kesatuan telah utuh dan menyeluruh. Di masa Orba, kesatuan itu dipaksa dengan tongkat komando tentara. Padahal kesatuan ala Orba itu adalah semu, karena menindas perbedaan.

Sementara, perbedaan membutuhkan prinsip mengakui dan memberi ruang pada segenap perbedaan itu dengan sikap toleransi. Jadi yang dibutuhkan persatuan, ketimbang kesatuan.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Pengingat Realitas Kerentanan Alamiah

Semboyan Bhinneka Tunggal Ika dikukuhkan untuk Indonesia nan merdeka oleh para pendiri bangsa ini adalah sebagai pengingat, bahwa bangsa ini selalu berada dalam kerentanan alamiah.

Secara historis, sejarawan asal Prancis, Denys Lombard, telah menunjukkan kerentanan alamiah itu dalam bukunya yang klasik, yaitu 'Nusa Jawa, Silang Budaya' (2005). Menurut Lombard, manusia dan masyarakat Jawa atau Nusantara ini dibentuk dan tempa dalam ratusan tahun melalui kelindan perbedaan kebudayaan dan nilai spritual yang dibawa oleh India, China, Arab dan Eropa. Pilinan dan dialektika dari keempat peradaban besar itu menghadirkan Hindu, Buddha, Islam dan Kristen di hamparan bumi Nusantara ini. Semuanya itu tidak saling melenyapkan, melainkan saling mengisi secara dinamis.

Bahkan, kehadiran Eropa bukan saja membawa budaya Kristen, melainkan juga membawa pemikiran-pemikir politik modern yang berkembang di Eropa di akhir abad 19 juga masuk ke Nusantara, seperti sosialisme, nasionalisme, komunisme, bahkan sampai fasisme. Isme-Isme itu kemudian berdinamika dengan Jawaisme dan Islamisme. Herbert Feith, mencatat dengan cermat pergumulan Isme-Isme dalam mewarnai politik Indonesia yang merdeka dalam bukunya 'Pemikiran Politik Indonesia' (1988).

Jadi belajar dari realitas historis, semboyan Bhinneka Tunggal Ika itu bukanlah suatu pernyataan tentang usainya aneka ragam perbedaan. Melainkan pengingat dengan berdirinya Indonesia, maka berbagai macam perbedaan atau aliran politik dan budaya menemukan ruang baru untuk saling berkontestasi terus menerus dalam rangka membentuk ke-Indonesia-an yang merdeka dan baru.

Maka dari itu bangsa besar ini, selalu membutuhkan pemimpin-pemimpin yang cerdas untuk mengelola kerentanan itu, agar bangsa ini tetap bisa berproses dinamis. Terutama kemampuan untuk mengelola faktor-faktor sentrifugal dan faktor-traktor sentripetal. Maka dari itu cara berpikir dialektis lebih dibutuhkan, tinimbang cara berpikir linier dalam mengelola negara dan bangsa ini.

Karakter kerentanan itu hadir karena begitu beraneka ragamnya ingredien pembentuk bangsa ini. Mulai dari suku-suku bangsa yang ratusan, agama yang beraneka ragam, dan corak budaya yang ribuan. Bahkan bagian-bagian bangsa ini, juga menapaki jalur historis yang berbeda-beda pula untuk bisa menjadi bagian dari Indonesia.

Menguatnya wacana masyarakat adat dalam 20 tahun terakhir menunjukkan bahwa menjadi Indonesia, bukan membuat komunitas-komunitas adat nan klasik itu meluruh, melainkan kian menjadi relevan untuk mempertahankan identitas. Hal itu sangat berkaitan erat dengan perkembangan penguasaan lahan dan penetrasi kapital ke segala penjuru.

Implikasi dari racikan berbagai unsur itu adalah memunculkan banyak ragam pula ekspresi dan aliran politik yang tercipta. Aliran-aliran politik itu, sekarang ini bukannya kian berkurang, melainkan terus berubah dan bertambah. Bahkan hal-hal baru juga bermunculan kepermukaan di era digital ini.

Hal-hal baru itu bisa menimbulkan ketegangan-ketenangan kontemporer. Misalnya isu orientasi seksual yang tidak lagi sekadar laki-laki dan perempuan, melainkan muncul orientasi-orientasi baru. Orientasi baru itu membuat kelompok-kelompok membutuhkan sikap-sikap baru pula untuk memandangnya.

Bahkan norma hak asasi manusia, membuka ruang bagi segala hal yang dulu tersembunyi, kini bisa meruak kepermukaan. Misalnya tentang kesetaraan perempuan dan laki-laki dalam segala bidang. Bukan hanya itu, kekerasan seksual terhadap perempuan, sekarang menjadi perbuatan pidana.

Maka dari itu, cara berpikir yang selalu menekankan harmonisasi dan linier sudah tidak memadai lagi untuk mengelola Indonesia yang akan berpenduduk 300 juta jiwa dalam beberapa tahun ke depan.

Watak Politik Kebhinekaan

Menyadari bahwa bangsa ini terus-menerus berada dalam kerentanan karena begitu banyaknya perbedaan, maka politik kebhinekaan menjadi kebutuhan. Hari ini kebutuhan itu kian mendesak karena kontradiksi-kontradiksi baru juga tercipta.

Jika kita simak kajian Leo Suryadinata dkk dalam bukunya 'Indoensia's Population: Etnicity and Religion in a Changing Politiacal Landscape' (2003) maka tampak mozaik perilaku politik masyarakat Indonesia. Suku dan agama sangat mempengaruhi perilaku politik masyarakat Indonesia. Hal itu terjadi karena penyebaran penduduk terkonsentrasi di Jawa dan luar Jawa, maka hal itu melahirkan corak budaya politik tersendiri. Perubahan komposisi penduduk di suatu daerah, juga akan mengubah perilaku politik. Sekarang ini, hampir-hampir tidak ada lagi provinsi menunjukkan perilaku politik yang homogen.

Oleh karena itu, jika ada unsur-unsur bangsa ini merasa bisa sendirian saja (satu golongan) mengelola kontradiksi yang ada, maka bisa dipastikan hal itu akan gagal. Kecuali golongan yang hendak memonopoli itu menggunakan ancaman dan kekerasan dalam mengendalikan semua aspirasi yang muncul. Rezim dwifungsi tentara Orba pernah mempraktikkan itu dulu. Toh, rontok juga karena adanya perlawanan.

Watak politik kebhinekaan itu adalah, pertama bersandar pada norma hak asasi manusia. Norma hak asasi manusia dalam politik menekankan kesetaraan dalam perbedaan. Artinya semua warna boleh tampil secara terbuka, tanpa dihantui ketakutan. Kebencian dan ancaman kekerasan dalam politik adalah akan menghancurkan kesetaraan. Oleh karena itu harus dicegah.

Kedua, terbukanya ruang partisipasi untuk semua. Partisipasi di sini dimaknai sebagai ketersediaan ruang bagian siapa pun untuk bisa menggunakan hak memilih dan hak dipilihnya tanpa dihalang-halangi dan ditakut-takuti. Partisipasi yang dibatasi akan mencederai kebhinekaan. Monopoli ruang publik oleh salah satu kekuatan atau corak politik, sama dengan mengkhianati kebhinekaan.

Ketiga, mengutamakan kerja bersama. Menyadari begitu beragamnya ingredien pembentuk Indonesia, maka politik kerja bersama menjadi nilai pokok untuk mengelola Indonesia. Pemaksaan kehendak oleh satu golongan, atau mendaku sendiri paling bisa dan mampu mengelola Indonesia, sangat bertentangan dengan nilai kebhinekaan.

Sesungguhnya ketiga hal di atas tersurat dan tersirat sudah ada dalam konstitusi UUD'45 dengan ungkapan 'melindungi segenap bangsa Indonesia'. Yang dibutuhkan sekarang adalah cara pembacaan yang baru terhadap semua norma yang ada dalam konstitusi itu.

Semangatnya adalah melakukan pembaharuan dalam segala bidang, demi bisa menjadi kebhinekaan yang nyata adanya ini. Pemimpin old school tidak akan bisa menyerap semangat itu. Demi menjaga kebhinekaan Indonesia, kita butuh pemimpin dari generasi baru. Serta Pemilu Pilpres dan Pileg 2024 ini tidak mendatangkan kecemasan dan ketakutan lagi. Bahkan harus bisa dijadikan momentum untuk mengikis ujaran kebencian dalam politik. Semoga.

Oleh Amiruddin al-Rahab (Wakil Ketua Perkumpulan ELSAM)


Juru bicara (jubir) PPP Usman Tokan bicara kabar bakal cawapres pendamping Ganjar Pranowo akan segera diumumkan. Usman mendorong Plt Ketum PPP Mardiono untuk berkomunikasi dengan partai lain pendukung Ganjar, agar Menparekraf Sandiaga Uno terpilih.

"Kita melihat masih ada waktu sampai batas pendaftaran capres-cawapres, politik sangat dinamis sehingga apa saja bisa terjadi pada kurun waktu ini. PPP terus mencermati situasi politik yang berkembang sambil kita fokus di pileg agar target 50 kursi dapat kami capai," kata Usman kepada wartawan, Senin (25/9/2023).

Usman mengatakan partainya akan mendukung Ganjar sebagai capres. Ia pun meminta Mardiono untuk terus komunikasi dengan para ketua umum PDIP, Partai Hanura, dan Perindo.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kami juga mensosialisasikan Mas Ganjar sebagai capres yang kami dukung. Oleh karenanya kami serahkan sepenuhnya kepada ketua umum kami Bapak H Muhamad Mardiono untuk membangun komunikasi politik agar Pak Sandi bisa terpilih menjadi pendamping Mas Ganjar. Itu tang terus kami diskusikan di internal," sambungnya.

Ia mengatakan PPP siap dengan semua hasil keputusan terkait cawapres Ganjar. Jika sudah takdirnya Ketua Bappilu PPP Sandiaga Uno, maka akan dijalankan.

"Jika bukan takdirnya Pak Sandi itu soal lain, karena kami sadar bahwa manusia hanya berikhtiar tapi Allah jugalah menentukan, kami siap menghadapi semua itu," katanya.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sebelumnya mengatakan sosok bakal cawapres untuk mendampingi Ganjar sudah final. Hasto menyebut sosok bakal cawapres itu akan diumumkan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri.

"Terkait dengan siapa yang akan mendampingi Pak Ganjar sudah mengalami kajian yang mendalam tinggal menunggu momentum yang tepat nantinya akan diumumkan oleh Ibu Megawati," kata Hasto dalam keterangan yang dibagikan akun X resmi PDIP, @PDI_Perjuangan.

Hasto mengatakan sosok bakal cawapres untuk Ganjar sudah didiskusikan secara mendalam oleh Ketum partai politik koalisi. Dia mengatakan Megawati juga sudah beberapa kali berdialog dengan Presiden Jokowi terkait nama cawapres Ganjar.

"Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan, Megawati telah mendengarkan masukan dari para ketua umum partai politik pendukung pencapresan Ganjar lainnya. Bahkan, telah berulang kali berdialog dengan Jokowi," ujarnya.

Simak Video 'Ganjar Bicara Peluang Mahfud Md Masuk Radar Cawapresnya':

[Gambas:Video 20detik]


Putra bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kaesang Pangarep, resmi sebagai kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI). DPD PSI Kota Depok berharap Kaesang maju di Pemilihan Wali Kota Depok, dan memenangkan pilkada tersebut agar Depok mengalami perubahan.

"Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan begini, majunya Kaesang menjadi harapan perubahan Kota Depok makin mengerucut," ujar Wakil Ketua DPD PSI Kota Depok Icuk Pramana saat dihubungi wartawan, Senin (25/9/2023).

Icuk optimis PSI makin dikenal masyarakat Indonesia dengan bergabungnya Kaesang. Dia juga yakin elektabilitas PSI akan naik.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Dengan adanya Mas Kaesang yang telah bergabung dengan PSI, kami rasa paling tidak PSI makin dikenal di masyarakat. Tentunya dengan demikian meningkatkan elektabilitas PSI," jelasnya.

Icuk berharap PSI bisa lolos parlemen pusat di tahun 2024. Dia berharap Kaesang juga dapat memimpin Kota Depok.

"Harapan kami Mudah-mudahan PSI lolos parlemen pusat di tahun 2024. Ujungnya mudah-mudahan Mas Kaesang bisa pimpin Kota Depok," ungkapnya.

Kaesang Bicara Soal Pilkada Depok

Sebelumnya, Putra Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kaesang Pangarep, akhirnya buka suara terkait sosok mawar di video yang diunggah Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Kaesang juga bicara terkait baliho yang terpampang di Depok hingga Pilkada Depok setelah resmi bergabung dengan PSI.

Dilansir detikJateng, Kaesang kini resmi menjadi Kader PSI, usai Friendship Card atau Kartu Tanda Anggota (KTA) PSI resmi diserahkan oleh DPP PSI di kediaman Jokowi di Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo. Sebelum resmi bergabung, PSI sebetulnya sudah sempat membranding Kaesang dengan memasang baliho di Kota Depok dengan logo PSI dan tulisan "PSI MENANG, WALI KOTA KAESANG" lengkap dengan foto Kaesang yang memegang mawar merah.

Simak selengkapnya di halaman berikutnya.

Halaman 1 2 Selanjutnya


Koalisi diartikan sebagai persekutuan antara sejumlah pihak yang dalam kerja samanya masing-masing pihak memiliki kepentingan sendiri-sendiri untuk dicapai. Istilah koalisi di antaranya populer dalam aktivitas perpolitikan.

Dalam bahasa Indonesia, koalisi adalah kerja sama antara beberapa partai untuk memperoleh kelebihan suara dalam parlemen. Pengertian koalisi dalam KBBI ini juga lebih kurang berkaitan dengan koalisi bidang politik.

Meski begitu, koalisi sebenarnya tidak selalu berhubungan dengan perpolitikan. Hanya saja dunia politik banyak memakai istilah ini.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Untuk mengetahui lebih dalam mengenai koalisi terutama di bidang politik, simak uraian berikut ini.

Pengertian Koalisi

Mengutip jurnal milik Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara (STIPAN), istilah koalisi berasal dari kata dalam bahasa Latin, yaitu "coalescere" yang artinya 'saling menempelkan atau mengikatkan dua hal'.

Secara umum, koalisi adalah aliansi atau kerja sama untuk periode waktu yang terbatas dalam rangka demi mencapai tujuan tertentu. Dalam bidang politik, tujuan yang dimaksud untuk mengambil alih kekuasaan dan memegang pemerintahan.

Pada bidang ini, koalisi yang terjalin biasanya antarpartai politik (parpol) untuk mewujudkan tujuan bersama yang tidak dapat dicapai sendirian.

Tujuan Koalisi

Terjalinnya koalisi antarparpol memiliki beberapa tujuan, yakni sebagai berikut:

Koalisi pada hakikatnya untuk membentuk pemerintahan yang stabil, kuat, mandiri, dan tahan lama Untuk meningkatkan peluang menjadi pemenang dalam pemilu Untuk mendapatkan dukungan legislatif yang lebih kuat Untuk bantu menghindari polarisasi politik dan mempromosikan kerja sama serta kompromi di antara partai politik yang berbeda.

Jenis-jenis Koalisi

Terdapat berbagai jenis koalisi berdasarkan sejumlah pendekatannya. Beberapa macam koalisi dunia politik di antaranya sebagai berikut:

1. Jenis Koalisi Berdasarkan Tujuan Pembentukannya

Koalisi antar sejumlah parpol dapat terjalin berdasarkan tujuan pembentukan koalisi itu sendiri dalam penyelenggaraan pemerintahan. Mengutip buku Demokrasi dan Sistem Pemerintah oleh Marwono, koalisi dalam hal ini terbagi menjadi:

- Koalisi Orientasi Jabatan (Office Driven)

Pada tipe koalisi ini, tujuan utama dari parpol diasumsikan untuk mendapatkan atau mengakses kekuasaan. Oleh sebab itu, tindakan berkoalisi juga berdasarkan pada hal tersebut.

- Koalisi Orientasi Kebijakan (Policy Oriented)

Untuk jenis policy oriented, tujuan koalisi berorientasi untuk memperjuangkan kebijakan tertentu. Karena itu, dasar menjalin koalisi antarpartai politik lantaran adanya kedekatan ideologi dan kesamaan dalam preferensi kebijakan.

2. Jenis Koalisi Berdasarkan Pendekatan Ukuran

Dikutip dari buku Partai Politik dan Pemilu Serentak oleh Aisah Putri Budiarti, berikut jenis koalisi dilihat dari pendekatan ukurannya:

- Minimal Winning Coalition

Koalisi ini terdiri dari dua atau lebih partai yang diprediksi menang dan bisa mengontrol mayoritas parlemen. Dengan berkoalisi, kekuatan dapat maksimal dan mereka mampu memegang banyak kursi kabinet.

- Minimum Size Coalition

Koalisi ini terdiri dari dua sampai tiga partai yang mampu mengontrol parlemen. Tapi pertimbangannya untuk memperoleh dukungan cukup sederhana.

- Coalition with the Smallest Number of Parties

Koalisi ini memiliki jumlah partai yang lebih sedikit. Dengan begitu, proses negosiasi politik yang dilakukan antara kerja sama yang terjalin akan lebih mudah dilakukan,

- Minimal Range Coalition

Jenis ini diasumsikan lebih mudah membentuk dan mempertahankan koalisi antarpartai dengan kebijakan preferensi yang serupa dibandingkan dengan partai yang tidak.

- Minimal Connected Winning Coalition

Suatu partai akan lebih mudah membentuk koalisi dengan partai yang memiliki kecenderungan sama atau dekat dalam hal orientasi kebijakannya.

- Policy-viable Coalition

Untuk koalisi ini berfokus pada preferensi kebijakan. Sehingga bisa dibilang, pihak partai lebih peduli pada kebijakan daripada jabatan.

Contoh Koalisi

Contoh dari koalisi politik di antaranya, yakni dengan terjalinnya koalisi parpol yang mendukung calon presiden yang akan naik atau orang yang telah menjadi pemimpin di suatu negara tertentu.

Contoh kasus koalisi di Indonesia seperti terbentuknya koalisi Sekretariat Gabungan (Setgab) dalam pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) periode ke-2. Koalisi ini dimaksudkan untuk menghimpun kekuatan di parlemen dalam mengawal kekuasaan SBY sebagai presiden kala itu.

Itulah penjelasan mengenai koalisi politik, mulai dari pengertian, tujuan, jenis-jenis, hingga contohnya.

Simak juga Video 'Elektabilitas Anies Rendah, Relawan: Kenyataanya Masyarakat Antusias':

[Gambas:Video 20detik]


Bakal calon presiden (bacapres) Koalisi Perubahan Anies Baswedan mendatangi gedung Baintelkam Polri, Cilandak, Jakarta Selatan. Anies datang untuk mengurus Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) sebagai persiapan pendaftaran Pilpres 2024.

Pantauan detikcom di lokasi, Senin (25/9/2023), Anies tiba sekitar pukul 11.40 WIB. Anies tiba diantar dengan sepeda motor.

"Bawa dokumen. Insyaallah berkasnya lengkap," kata Anies.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Anies mengatakan diantar oleh asistennya. Dia mengatakan lokasi tersebut dekat dari rumahnya.

"(Datang) diantar asisten. Cuman 5 menit dari rumah," kata dia.

Anies terlihat mengenakan mengenakan kemeja kotak-kotak putih dan celana jins. Anies langsung mendatangi loket SKCK yang ada.

Sebelumnya, Polri telah menerbitkan SKCK untuk Ganjar Pranowo dan Muhaimin Iskandar (Cak Imin). Ganjar merupakan bakal capres dari PDIP, sementara Cak Imin merupakan bakal cawapres Anies.

Komisi II DPR RI bersama lembaga penyelenggara pemilu menyepakati pendaftaran capres dan cawapres pada 19-25 Oktober 2023. Hal tersebut disampaikan dal rapat kerja Komisi II DPR pada Rabu (20/9).

Keputusan rapat disampaikan Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia. Hadir di lokasi, Dirjen Polpum Kemendagri Bahtiar, Ketua KPU Hasyim Asy'ari, hingga pimpinan dari lembaga Bawaslu dan DKPP.

Lihat juga Video 'Elektabilitas Anies Rendah, Relawan: Kenyataanya Masyarakat Antusias':

[Gambas:Video 20detik]


Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertemu Persaudaraan Muslimin Indonesia (Parmusi) di Istana Kepresidenan, Jakarta, pagi ini. Kedatangan Parmusi itu dalam rangka mengundang Jokowi untuk menghadiri Jambore Nasional 5.000 Dai Parmusi seluruh Indonesia yang akan digelar pada 26-30 September.

"Yang mana rencananya akan digelar besok tanggal 26-30 September di Gunung Gede Pangrango. Akan diikuti oleh 5.000 dai Parmusi, baik itu dai pembina, dai pengelola, maupun dai pelaksana dari berbagai 34 provinsi. Alhamdulillah tadi Bapak Presiden mengatakan bahwa insyaallah diatur Pak Menteri Setneg, saya bisa hadir besok di Gunung Gede Pangrango. Tadi kami kebetulan ditemani oleh Mensesneg," kata Ketua Umum Parmusi, Usamah Hisyam, setelah bertemu Jokowi, di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (25/9/2023).

Selain soal Jambore Nasional, Usamah mengaku dalam pertemuan itu dibahas soal Pemilu 2024. Jokowi, kata dia, berpesan agar Parmusi ikut menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif menjelang Pemilu 2024.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Bapak Presiden memberikan pesan agar supaya Parmusi juga ikut menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan dalam rangka menyambut tahun politik 2024 agar pemilu dapat dilaksanakan secara aman, damai, jujur, adil, tepat pada tanggal 14 Februari yang akan datang," ujar dia.

"Dan insyaallah Parmusi besok akan mendoakan, seluruh dai se-Indonesia akan mendoakan agar tahun politik ini bisa berjalan baik tanpa kendala hambatan apa pun dan warga masyarakat dapat memilih sesuai aspirasinya," imbuh Usamah.

Saat ditanya apakah ada pembahasan calon presiden (capres) dengan Jokowi, Usamah membantah. Jokowi, menurutnya, hanya berpesan agar dai-dai Parmusi ikut menciptakan situasi kondusif agar masyarakat juga tenang.

Selain itu, kata Usamah, dalam pertemuan dengan Jokowi itu Parmusi bicara soal konflik Rempang. Parmusi, lanjutnya, meminta Jokowi dapat menyelesaikan persoalan di Pulau Rempang agar tidak berlarut-larut.

"Tetapi tadi PP Parmusi memohon kepada Presiden agar dapat menyelesaikan persoalan Rempang agar tidak menjadi persoalan-persoalan politik dan hendaknya Pemerintahan Jokowi bisa memihak kepada kepentingan rakyat. Kita doakan agar Presiden kuat menghadapi berbagai cobaan ini untuk menyelesaikan masalah ini," ungkap Usamah.

Atas permintaan itu, Jokowi disebutnya menjawab akan bekerja sebaik-baiknya untuk menyelesaikan persoalan Rempang.

"Beliau ya berharap ya insyaallah bisa, tidak spesifik ditanggapi, tetapi insyaallah bisa bekerja sama dengan sebaik-baiknya," pungkas dia.

Simak Video 'Komnas HAM: Ada Indikasi Kuat Pelanggaran HAM di Konflik Rempang':

[Gambas:Video 20detik]


Ketua DPR RI Puan Maharani mengunggah momen pertemuan dan berbincang dengan Menko Marves Luhut B Pandjaitan. Seraya berkelakar, Puan menyebut dirinya dan Luhut bersemangat membicarakan pemilu.

Momen pertemuan itu diunggah Puan dalam akun Instagram resminya, @puanmaharaniri, seperti dilihat, Senin (25/9/2023). Puan terlihat sedang duduk berdua dengan Luhut yang dipisahkan meja berisi kudapan.

"Ini bukan lagi rebutan rempeyek lhoo ya. Ini lagi sama Opung bersemangat ngomongin Pemilu, eehh, rempeyek maksudnya...," tulis Puan dalam keterangan unggahannya. Dia menyertakan emoticon tersenyum lebar dalam keterangan unggahan itu.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Diketahui, Puan juga sempat mengunggah momen saat bertemu dan berbincang dengan Luhut beberapa waktu lalu. Momen itu diunggah Puan dalam akun Instagram resminya, Minggu (20/8).

Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) itu sedang duduk bersama Luhut yang juga merupakan politikus senior Partai Golkar dalam sebuah ruangan. Mereka tampak sedang di tengah-tengah perbincangan. Luhut menunjukkan ekspresi tersenyum lebar.

Puan menegaskan selalu membuka komunikasi dengan berbagai pihak. Dia mengaku membuat janji temu dengan Luhut dan langsung disetujui.

"Saya selalu berkomunikasi dengan banyak pihak. Dengan Pak Luhut contohnya, hari libur saya yang minta ketemu, Pak Luhut langsung oke," kata Puan dalam keterangan tertulis.

Puan merasa memiliki kedekatan dengan Luhut. Menurutnya, Luhut merupakan senior baginya.

"Bagaimanapun Pak Luhut adalah senior kita semua. Saling berkomunikasi dan berdiskusi pasti akan selalu membawa kebaikan," katanya.

Lihat juga Video 'Puan Bicara Peluang Duet Ganjar-Prabowo: Semua Partai Punya Kalkulasinya':

[Gambas:Video 20detik]


Putra Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kaesang Pangarep, diisukan akan menjadi Ketua Umum setelah bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Kakaknya, Gibran Rakabuming Raka, meminta pertanyaan soal itu ditanyakan ke Kaesang.

"(Soal Kaesang gabung ke PSI?) Ya tanya Kaesang. (Tanggapan dari keluarga?) Nggak ada tanggapan," kata Gibran saat ditemui di Balai Kota Solo, seperti dilansir detikJateng, Senin (25/9/2023).

Gibran juga ogah mengomentari terkait kabar Kaesang akan jadi Ketua Umum PSI usai bergabung. Dia meminta persoalan itu ditanyakan ke Kaesang dan PSI langsung.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Tanya Kaesang ya. Urusan PSI tanya ke orang PSI," ujar Gibran.

Jawaban senada dilontarkan Gibran ketika wartawan menanyakan soal komunikasinya dengan Kaesang serta restu yang dia berikan untuk adik bungsunya tersebut.

"(Soal komunikasi dengan Kaesang?) Urusan PSI, tanya ke PSI (Kaesang minta restu?) Lha iya, urusan PSI tanya ke orang PSI, tanya Kaesang juga. Uwis (sudah), makasih, makasih," pungkasnya.

Baca beritanya di sini.

Simak Video 'Ragam Respons Elite PDIP soal Langkah Politik Kaesang Gabung PSI':

[Gambas:Video 20detik]


Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat memiliki tujuh komisioner baru untuk periode 2023-2028. Tujuh komisioner itu dipilih berdasarkan keputusan KPU Pusat melalui Surat Pengumuman bernomor 96/SDM.12-Pu/04/2023.

Tujuh komisioner yang dipilih untuk memimpin KPU Jabar lima tahun ke depan yakni Abdullah Sapi'i, Adie Saputro, Aneu Nursifah, Hari Nazarudin, Hedi Ardia, Ahmad Nur Hidayat dan Ummi Wahyuni.

KPU Jabar juga telah menunjuk Ummi Wahyuni sebagai ketua melalui rapat pleno dengan berita acara nomor 1486/PK.01-BA/32/2023 tentang Penetapan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat periode 2023-2028.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Hari ini kami bertujuh akan memimpin Jawa Barat dalam hal kepemiluan. Kami berharap semua pihak bersinergi karena Jawa Barat adalah provinsi terbesar (DPT) se-Indonesia dengan 35,7 juta pemilih," kata Ummi, Senin (25/9/2023).

"Sehingga kami menganggap soliditas kelembagaan adalah hal paling utama untuk mensukseskan Pemilu 2024 dengan dukungan 27 kabupaten/kota Pemilu akan berjalan lancar dan sukses," lanjutnya.

Jabar sendiri diakui Ummi adalah provinsi dengan tingkat kerawanan Pemilu yang terbilang tinggi. Karena itu, KPU dengan komisioner baru akan berupaya meningkatkan sinergi dengan seluruh stakeholder.

"Strategi kami harus mensolidkan 27 kabupaten kota yang akan memimpin. Kita meningkatkan sinergi dengan semua stakeholder karena penting rasanya memimpin, mengelola Jabar dengan semua bantuan karena SDM kita terbatas," pungkasnya.

Berikut struktur lengkap KPU Jabar Periode 2023-2028:

1. Ketua - Ummi Wahyuni

2. Hedi Herdia - Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat

3. Ahmad Nur Hidayat - Divisi Informasi dan Data

4. Hari Nazarudin - Divisi Perencanaan dan Logistik

5. Adie Saputro - Divisi Teknis Penyelenggaraan

6. Aneu Nursifah - Divisi Hukum dan Pengawasan

7. Abdullah Sapi'i - Divisi Sumber Daya Manusia, Penelitian, dan Pengembangan


Beberapa bulan terakhir, sedang ramai membahas mengenai pemilihan umum 2024. Setiap partai politik mendaftarkan caleg mereka ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Tahap pencalonan anggota legislatif saat ini sedang dilakukan mulai dari tanggal 24 April hingga 25 November 2023.

Nah, ada satu istilah yang mungkin membuat orang bertanya-tanya. Istilah itu adalah caleg. Apa sih caleg itu? Berikut ini penjelasannya.

Pengertian Caleg

Caleg adalah singkatan dari calon legislatif. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), caleg berarti calon legislator. Namun, menurut Holy Adib dalam bukunya yang berjudul Pendekar Bahasa (2019), caleg bukanlah singkatan dari calon legislatif. Melainkan caleg adalah calon anggota dewan legislatif atau calon anggota lembaga legislatif.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Secara sederhana, caleg adalah calon anggota dari lembaga legislatif seperti DPR atau DPRD pada tiap provinsi dan kabupaten/ kota. Caleg merupakan individu yang menjadi perwakilan dari partai politik. Untuk menjadi caleg, harus melewati proses verifikasi terlebih dahulu yang dilakukan oleh KPU.

Tujuan Caleg

Caleg memiliki tujuan untuk terpilih menjadi anggota legislatif agar dapat mewakili setiap kepentingan masyarakat pada lingkup lembaga legislatif, contohnya: Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Indonesia.

Caleg diharapkan untuk mengajukan, mengesahkan, dan membahas mengenai undang-undang demi memperjuangkan kepentingan setiap rakyat yang sedang diwakili.

Syarat Menjadi Caleg

Syarat untuk menjadi anggota legislatif tertuang pada PKPU nomor 10 tahun 2023 dalam Pasal 11 dan Pasal 12.

Pasal 11

(1) Persyaratan administrasi Bakal Calon adalah sebagai berikut:

Berumur 21 tahun atau lebih; Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; Bertempat tinggal di wilayah NKRI; Dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia; Berpendidikan paling rendah tamat SMA atau sederajat; Setia pada Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika; Tidak pernah menjadi terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih; Sehat secara jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkotika; Sudah terdaftar sebagai pemilih; Bersedia untuk bekerja penuh waktu; Mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, ASN, TNI, anggota kepolisian NRI, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan BUMN dan/ atau BUMD, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara. Bersedia untuk tidak menjalankan praktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara; Bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, seperti direksi, komisaris, dewan pengawasan dan/ atau karyawan pada BUMN, dan/ atau BUMD, serta badan lainnya yang bersumber dari keuangan negara. Menjadi anggota dari Partai Politik Peserta Pemilu; Dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan; Dicalonkan hanya di 1 (satu) Dapil.

(2) Selain persyaratan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Bakal Calon harus memenuhi persyaratan berikut ini:

Dicalonkan oleh 1 (satu) Partai Politik Peserta Pemilu; Mengundurkan diri sebagai kepala desa, perangkat desa, atau anggota badan permusyawaratan desa; Mengundurkan diri sebagai anggota Partai Politik Peserta Pemilu yang diwakili pada Pemilu terakhir dalam status anggota DPR, DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota; Mengundurkan diri sebagai Penyelenggara Pemilu, panitia pemilihan kecamatan, panitia pemungutan suara, panitia pemilihan luar negeri, panitia pengawas Pemilu kecamatan/kelurahan/luar negeri.

(3) Persyaratan berumur 21 tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terhitung sejak penetapan DCT.

(4) Persyaratan pada ayat (1) huruf d dikecualikan bagi penyandang disabilitas yang mempunyai kemampuan untuk menjalankan tugas DPR.

(5) Persyaratan telah melewati jangka waktu 5 tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara.

Pasal 12

Berikut dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) dan (2):

KTP elektronik; Surat pernyataan Bakal Calon menggunakan formulir MODEL BB.PERNYATAAN yang dibubuhi materai dan ditandatangani oleh Bakal Calon; Fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah SMA atau sederajat; Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari puskesmas atau rumah sakit pemerintah yang memenuhi syarat; Tanda bukti sudah terdaftar sebagai pemilih; Kartu tanda anggota Partai Politik Peserta Pemilu.

Tugas Caleg

Mewakili, menyuarakan, dan memperjuangkan kepentingan masyarakat yang mereka wakili. Caleg berperan dalam mengusulkan, membahas, dan mengesahkan undang-undang. Caleg bertanggung jawab dalam mengawasi kinerja pemerintah Caleg terlibat dalam mengawasi dan menetapkan setiap proses mengenai anggaran dan dana negara. Caleg terlibat dalam memberikan penyuluhan kepada masyarakat yang membutuhkan informasi tentang hukum maupun isu-isu sosial. Caleg terlibat dalam kampanye dan aktivitas politik untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat.

Demikian beberapa informasi seputar caleg mengenai pengertiannya, tujuan caleg, syarat menjadi caleg, dan tugas dari caleg yang bisa detikNews rangkum. Semoga bermanfaat!


Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan sosok bakal calon wakil presiden (cawapres) untuk mendampingi Ganjar Pranowo sudah final. Hasto menyebut sosok bakal cawapres itu akan diumumkan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri.

"Terkait dengan siapa yang akan mendampingi Pak Ganjar sudah mengalami kajian yang mendalam tinggal menunggu momentum yang tepat nantinya akan diumumkan oleh Ibu Megawati," kata Hasto dalam keterangan yang dibagikan akun X resmi PDIP, @PDI_Perjuangan, Senin (25/9/2023).

Hasto mengatakan sosok bakal cawapres untuk Ganjar sudah didiskusikan secara mendalam oleh Ketum partai politik koalisi. Dia mengatakan Megawati juga sudah beberapa kali berdialog dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait nama cawapres Ganjar.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan, Megawati telah mendengarkan masukan dari para ketua umum partai politik pendukung pencapresan Ganjar lainnya. Bahkan, telah berulang kali berdialog dengan Jokowi," ujarnya.

Ganjar Pranowo sebelumnya juga berbicara terkait cawapresnya kelak. Ganjar meminta publik untuk bersabar lantaran pengumuman akan dilakukan sebentar lagi.

"Sabar bentar lagi," kata Ganjar di Car Free Day, Jalan Sudirman, Jakarta Pusat, Minggu (24/9).

Simak juga Video: Ganjar Bicara Peluang Mahfud Md Masuk Radar Cawapresnya

[Gambas:Video 20detik]


Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, irit bicara soal adiknya, Kaesang Pangarep, yang telah bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Disinggung mengenai bergabungnya Kaesang ke PSI, Gibran meminta wartawan menanyakan langsung ke Kaesang.

"(Soal Kaesang gabung ke PSI?) Ya tanya Kaesang. (Tanggapan dari keluarga?) Nggak ada tanggapan," kata Gibran saat ditemui di Balai Kota Solo, Senin (25/9/2023).

Gibran juga enggan berkomentar soal mencuatnya isu Kaesang bakal menjadi Ketua Umum PSI. Gibran kembali meminta wartawan agar bertanya langsung kepada Kaesang maupun ke pihak PSI.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Tanya Kaesang ya. Urusan PSI tanya ke orang PSI," ujar Gibran.

Jawaban senada dilontarkan Gibran ketika wartawan menanyakan soal komunikasinya dengan Kaesang serta restu yang dia berikan untuk adik bungsunya tersebut.

"(Soal komunikasi dengan kaesang?) Urusan PSI, tanya ke PSI (Kaesang minta restu?) Lha iya, urusan PSI tanya ke orang PSI, tanya Kaesang juga. Uwis (sudah), makasih, makasih," pungkasnya.

Diketahui, putra bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kaesang Pangarep telah resmi menjadi kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Secara simbolis, DPP PSI menyerahkan Friendship Card atau Kartu Tanda Anggota (KTA) PSI di kediaman Kaesang di Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Sabtu (23/9) lalu.

Dalam Friendship Card yang dicetak versi besar itu, terdapat logo PSI, nama Kaesang Pangarep, dan nomor anggota S317420230151515. Dalam penyerahan itu, Kaesang didampingi sang istri, Erina Gudono.

Sejak hari itu Kaesang resmi menjadi anggota PSI. Kaesang saat itu juga mengungkap alasan mengapa dirinya lebih memilih PSI sebagai partainya.

"Apalagi di Pemilu, anak muda dijadikan sebagai objek pasif, kita mau mereka jadi objek aktif. Mau gimanapun masa depan Indonesia itu untuk anak muda Indonesia," kata Kaesang usai penyerahan KTA di Sumber, Solo, Sabtu (23/9/2023).

Sebelum masuk ke PSI, Kaesang mengaku sudah meminta izin kepada Jokowi dan Gibran. Kaesang juga sempat mengirim chat via WhatsApp kepada Gibran namun tidak dibalas.

"Minta restu pasti, tapi kan beliau (Jokowi) sibuk banget. Mentok-mentok dapat waktu 5 menit," ucap Kaesang saat itu.

Usai meminta restu itu, Kaesang juga tak menyampaikan pesan dari Jokowi maupun Gibran terkait keputusannya masuk PSI.

"Saya kan minta restu, tidak minta pesan. Bicara (dengan Jokowi) hanya seperlunya, kedua sibuk. Apalagi Mas Gibran, WA saja tidak dibalas. Menyebut (masuk PSI) tapi nggak dibales. (Terakhir WA) sudah lama banget, itu bahas Persis," ujarnya.

Sudah 2 Kali Prabowo Bicara Tentang Dinasti Politik


Viral di media sosial kotak suara Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Kampung Gudang, Desa Pasir Nangka, Tigaraksa, Tangerang, Banten berasap di sela-sela proses Pilkades. Asap tersebut tiba-tiba muncul dari dalam kotak.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT


Aparatur sipil negara (ASN) dilarang menyukai, membagikan dan mengomentari unggahan media sosial capres-cawapres. Hal itu pun dikritik PKS yang menilai kebijakan tersebut kaku.

"Niatnya baik, tapi jadi kaku. ASN juga manusia, punya hati dan pikiran," kata Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera dilansir detikNews, Senin (24/9/2023).

Mardani menilai tak perlu dipersoalkan jika ASN hanya menyukai unggahan capres di media sosial.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Yang nggak boleh kalau aktif kampanye," katanya.

Ia juga menyebut, sudah ada komite yang mengawasi ASN. Justru menurutnya, kepala daerah dan pejabat lain yang perlu diawasi karena memiliki kekuasaan yang lebih besar.

"Ada KASN, Komite Aparatur Sipil Negara yang menjaga profesionalitas dan integritas mereka. Jangan malah mereka (ASN) diawasi. Yang perlu diawasi kepala daerah dan para pejabat yang memiliki otoritas untuk menekan," katanya.

Untuk diketahui, dalam aturan netralitas ASN pada Pemilu 2024 diatur secara detail bahwa ASN dilarang membuat unggahan, mengomentari, membagikan, menyukai, hingga bergabung atau mem-follow grup/akun pemenangan peserta pemilu/capres-cawapres.

"Betul ada di dalam pengaturan berbagai peraturan perundangan," ujar Kepala Biro Data, Komunikasi, dan Informasi Publik KemenPAN-RB, M Averrouce, Minggu (24/9/2023).

Aturan ini tercantum dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) yang ditandatangani lima pimpinan kementerian/lembaga, yakni Kemendagri, Bawaslu, KemenPAN-RB, KASN, BKN. Ialah SKB Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan.

Janji Anies ke Warga Bogor: Bangun Transportasi Umum Terjangkau


Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menggelar Kopi Darat Nasional (Kopdarnas) hari ini. Dalam acara itu, PSI bakal membahas usulan yang tengah mencuat, putra bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kaesang, menjadi ketua umum partai.

"Setelah Mas Kaesang kemarin jadi anggota PSI banyak aspirasi dari DPW dan DPD PSI agar Mas Kaesang jadi Ketua Umum," kata Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie kepada wartawan, Minggu (24/9/2023) melansir detikNews.

Grace menyampaikan Kopdarnas bakal mengumpulkan pengurus PSI se-Indonesia. PSI bakal berdiskusi dan membahas aspirasi yang muncul dari kader.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Senin, PSI akan ada Kopi Darat Nasional (Kopdarnas) yang mengumpulkan pengurus PSI se Indonesia. Usulan-usulan itu akan kita bicarakan dan diskusi secara intensif di Kopdarnas itu. Kita tunggu saja apa rekomendasi dari kawan-kawan se-Indonesia," ujarnya.

Dalam undangan dilihat detikcom, Senin (25/9), Kopdarnas PSI mengagendakan 'Deklarasi Politik PSI'. Acara digelar di Djakarta Theater, Thamrin, Jakarta Pusat, nanti malam.

Jajaran Dewan Pembina, Pengurus DPP, dan para kader PSI dari seluruh Indonesia diagendakan hadir dalam acara tersebut.

Sebagai informasi, Kaesang resmi menjadi anggota PSI pada Sabtu (23/9). Pengurus DPP PSI datang ke Solo untuk menyerahkan kartu tanda anggota PSI kepada Kaesang.

Target Kaesang di Pemilu 2024: Fraksi PSI di Senayan


Bacapres Anies Baswedan mengungkap keinginannya ketika terpilih menjadi presiden pada Pilpres 2024 nanti. Anies mengaku ingin membangun stadion di kota-kota besar, termasuk di Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel).

"Jadi kita berkeinginan supaya fasilitas olahraga semacam stadion itu memang ada di kota-kota besar, karena stadion seperti itu mempersatukan," kata Anies kepada wartawan usai mengikuti acara bareng influencer di Makassar, Sabtu (23/9/2023). Anies menjawab pertanyaan apakah bisa membangun stadion di Makassar.

Anies menilai olahraga merupakan salah satu cara untuk menyatukan perbedaan. Menurutnya, dunia olahraga dapat menghadirkan kebersamaan masyarakat.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Olahraga adalah salah satu cara dan seluruh unsur masyarakat bisa berada di tempat yang sama tanpa ada perbedaan," ucapnya.

"Kaya, miskin, terdidik, tak terdidik, bekerja, tak bekerja, suku bangsa apapun bisa duduk bersama setara di stadion itu dan perasaan kebersamaan itu muncul. Jadi itulah sebabnya mengapa itu menjadi penting," sambungnya.

Sebelumnya, Anies telah meresmikan Posko Anies Centre Wilayah Sulsel di Makassar. Anies pun meminta 85.000 relawan disiapkan untuk menggaet suara warga di Sulsel pada Pemilu nanti.

"Sulawesi Selatan harus menang. Menangnya menang kecil atau besar? Menangnya berapa? Makanya perlu duduk bersama. Tentukan berapa menangnya. Jangan 100% lah, kasih yang lain juga," ujar Anies saat pidato di Posko Anies Centre, Sabtu (23/9).

Anies menyebut para relawan harus mempersiapkan minimal 5 orang di setiap tempat pemengutan suara (TPS) yang ada di Sulsel. Kelima orang itu diminta untuk menggaet suara sebanyak-banyaknya.

"Berapa TPS di Sulawesi Selatan? 17.000? 17.000 kali 5? 85.000. Siap kumpulkan 85.000 di seluruh TPS? 5 orang bergerak di tiap TPS menjangkau warga. Pastikan 85.000 orang bergerak, insyaallah target menang berapa pun akan tercapai," ungkapnya.

Bukan Sebar Basos, Ini Jurus Anies Atasi Kemiskinan di RI


Deklarasi pasangan Anies Rasyid Baswedan-Abdul Muhaimin Iskandar (AMIN) pada 2 September 2023 lalu, mengejutkan semua pihak. Tidak banyak orang menyangka dua sosok ini akhirnya menjadi sepasang bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden (capres-cawapres) yang diusung Koalisi Perubahan, yakni Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai NasDem, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Bahkan, sebagai ekspresi keterkejutan, sahabat saya, Prof Burhanuddin Muhtadi, pengamat politik senior yang juga Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia dan dosen Fisip UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, begitu mendengar Gus Imin merapat ke Koalisi Perubahan menjadi bacawapres pendamping Mas Anies, langsung menulis dalam akun Twitter-nya, @BurhanMuhtadi, "Ada tiga misteri Tuhan: jodoh, kematian, dan Muhaimin Iskandar."

Ekspresi keterkejutan dari Prof Burhanuddin Muhtadi itu bukan satu-satunya. Saya pribadi sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Pemenangan Pemilu DPP PKB, saat itu juga menerima bertubi-tubi pertanyaan, baik dari sahabat-sahabat jurnalis maupun dari berbagai pihak lain yang ingin mengonfirmasi salah satu kejutan politik terbesar menjelang Pilpres 2024 ini.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Kekagetan itu tentu beralasan. Maklum, Mas Anies dan Gus Imin semula berada dalam gerbong koalisi berbeda. Mas Anies sudah diusung sebagai capres oleh tiga parpol yakni Partai NasDem, PKS, dan Partai Demokrat dengan semangat perubahan. Sementara Gus Imin digadang-gadang bakal menjadi cawapres pendamping Pak Prabowo Subianto dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) yang akhirnya kandas, meskipun sudah lebih dari setahun "berpacaran".

Kini, duet AMIN telah menjadi pasangan bakal capres dan cawapres yang pertama kali mendeklarasikan diri untuk bertarung pada Pilpres 2024 mendatang. AMIN siap menyongsong masa depan baru dengan kekuatan rakyat, bukan kekuatan materi atau logistik. Berbagai langkah persiapan juga sudah dilakukan bersama tiga parpol pengusungnya. Tim Nasional Pemenangan AMIN juga sudah dibentuk dan saat ini dalam proses penyusunan final personel. Juga sudah dibentuk pula Badan Kerja (BAJA) AMIN sebagai pengganti Tim 8. Baik Mas Anies maupun Gus Imin juga langsung tancap gas menyapa masyarakat ke berbagai daerah.

Dan syukur alhamdulillah, antusias publik juga luar biasa menggembirakan. Mereka menyambut duet AMIN bak oase di padang pasir. Gambaran besarnya gelombang dukungan rakyat itu bisa dilihat saat acara Jalan Sehat Gembira di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu (24/9/2023) pagi. Jutaan manusia turun ke jalan secara sukarela untuk memberikan dukungan kepada pasangan AMIN. Lautan manusia berdesak-desakan memenuhi jantung Kota Makassar. Mereka datang secara sukarela dari berbagai penjuru Sulawesi Selatan. Bahkan, selama lebih dari 4 jam, massa tak kunjung beranjak dari lokasi acara.

Pasangan pemimpin baru yang diharapkan bisa memberikan harapan (hope) untuk kemajuan bangsa ke depan. Sementara capres lainnya seperti Pak Prabowo Subianto maupun Pak Ganjar Pranowo, hingga kini belum kunjung mengumumkan siapa calon wakil presiden yang hendak digandeng maju dalam Pilpres 2024. Bahkan, belakangan ramai kemungkinan hanya akan ada dua poros koalisi yakni Poros Perubahan dan Poros Non Perubahan atau Poros Rakyat dan Poros Kekuasaan.

Bagi AMIN, berapapun porosnya tidak menjadi soal. AMIN siap menghadapi hanya dua poros ataupun lebih. Secara pribadi, saya lebih tertarik tiga poros sehingga rakyat punya banyak pilihan. Toh secara kebutuhan parpol pengusungnya, baik koalisi Pak Prabowo maupun Pak Ganjar cukup syarat presidential threshold untuk berlayar.

Duet AMIN ini merupakan dwi tunggal dari kekuatan tokoh pemimpin muda yang masing-masing memiliki kekuatan dan track record kepemimpinan yang panjang. Dari sisi nasab, Mas Anies Baswedan merupakan cucu dari pahlawan nasional, H Abdurrahman (A.R) Baswedan yang juga pernah menjabat sebagai Wakil Menteri Muda Penerangan pada Kabinet Sjahrir. Sedangkan Gus Imin merupakan cicit dari salah satu pendiri Nahdlatul Ulama (NU), KH Bisri Syansuri. Dalam hal nasab ini, Pak Dahlan Iskan, mantan Menteri BUMN bahkan menyebut duet AMIN sebagai "Manunggaling Habib dan Walisongo"

Sementara dari sisi pengalaman, keduanya juga sudah teruji sebagai pemimpin yang sangat berhasil. Mas Anies Baswedan pernah menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta dengan berbagai prestasi yang cemerlang. Sejumlah karya besar ditorehkan Mas Anies selama memimpin Jakarta, antara lain yang menjadi masterpiece yakni pembangunan Jakarta International Stadium (JIS) dengan seluruh tenaga pekerjanya adalah tenaga lokal. Juga Proyek Lintas Raya terpadu (LRT) Jakarta, ajang balap Formula E, proyek Kampung Susun Akuarium, flyover Tapal Kuda dan Cakung, serta integrasi sistem transportasi.

Pengalaman kepemimpinan Mas Anies Baswedan lainnya yakni pernah menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, inisiator Gerakan Indonesia Mengajar, dan Rektor Universitas Paramadina Jakarta. Pada 2008 silam, Anies juga masuk dalam daftar 100 Tokoh Intelektual Dunia yang dirilis majalah Foreign Policy, bersanding dengan Yusuf Qardhawi, Al Gore, dan Muhammad Yunus. Berikutnya pada 2010, Anies juga pernah tercatat dalam daftar 20 tokoh yang membawa perubahan dunia dalam 20 tahun ke depan oleh Majalah Foresight terbitan Jepang, bersanding dengan Perdana Menteri Rusia Vladimir Putin, Presiden Venezuela Hugo Chavez dan tokoh besar lainnya.

Sedangkan Gus Imin merupakan ketua umum partai politik terlama di Indonesia setelah Ibu Megawati Soekarnoputri. PKB yang pernah mengalami krisis internal, dengan tangan dinginnya, Gus Imin berhasil membawa PKB rebound, dan kini menjadi salah satu partai besar di Indonesia. Gus Imin juga pernah menduduki berbagai posisi strategis, seperti Ketua DPR RI termuda, usia 32 tahun yang hingga saat ini rekor tersebut belum terpecahkan. Pernah pula menjabat Wakil Ketua MPR RI, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada Kabinet, dan kini kembali menjadi Wakil Ketua DPR RI.

Mas Anies dan Gus Imin juga sama-sama tokoh yang lahir dari pergolakan pemikiran. Mas Anies pernah menjadi Majelis Penyelamat Organisasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta sementara Gus Imin merupakan aktivis ulung dan pernah menjadi ketua umum Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII).

Bahkan, hingga saat ini Gus Imin masih menjadi ketua Mabinas PB PMII. Duet Mas Anies dan Gus Imin bisa juga disebut dengan Manunggaling HMI-PMII. Keduanya kenyang makan asam garam aktivisme. Pemimpin yang sama-masa lahir dari pergerakan dan pergolakan pemikiran. Pemimpin yang memang digembleng sebagai calon pemimpin besar dengan pergolakan gagasan, bukan pemimpin yang lahir dari gimmick recehan.

Dilihat dari sisi parpol pengusungnya, yakni PKB, Partai NasDem, dan PKS adalah sama-sama parpol papan tengah yang merupakan parpol produk Reformasi. Jadi, baik sosoknya maupun parpol pengusungnya, semua produk dari era Reformasi. Pasangan AMIN berhasil memecah kebekuan status quo dengan menghembuskan angin perubahan. Ini sejalan dengan hasil survei Kedai Kopi, dimana 61% rakyat Indonesia ternyata menghendaki adanya perubahan. Hal yang tidak kalah penting adalah duet AMIN telah mematahkan isu-isu politik identitas, polarisasi antara kelompok Islam kiri dan kanan, desa dan kota, modern dan tradisional.

Gus Imin mematahkan adanya anggapan sebagian kalangan yang menyebutkan bahwa PKB dan PKS ibarat air dan minyak yang tidak akan pernah bisa menyatu dalam satu kekuatan politik. Faktanya, kini dua parpol ini menjelma dalam satu barisan kekuatan poros politik Islam. Mungkin yang juga membuat publik terkaget-kaget, dampak dari hadirnya Gus Imin dengan PKB-nya dalam Koalisi Perubahan, lagu kebanggaan warga nahdliyyin, Yahlal Waton, untuk pertama dalam sejarah, berkumandang dengan merdu di Markas Besar PKS dan dilantunkan dengan kompak oleh para elite PKS, PKB, dan NasDem. Satu pemandangan langka yang pasti membuat banyak orang geleng-geleng kepala. PKB dan PKS ternyata bisa berdampingan dengan sangat mesra.

Komposisi parpol pengusung pasangan AMIN menjadi representasi dari kekuatan politik Islam yang punya ceruk pemilihnya sendiri-sendiri. PKB lebih banyak dipilih kelompok pemilih Islam tradisional yang banyak tersebar di pedesaan, khususnya Jawa Timur dan Jawa Tengah, sebagian Jawa Barat dan sebagian luar Jawa, sementara PKS selama ini dikenal sebagai kekuatan politik Islam perkotaan memiliki kekuatan politik di wilayah Jawa Barat, DKI, Banten, dan Sumatera. Baik PKB maupun PKS juga sama-sama dikenal memiliki basis pemilih yang loyal dan ideologis.

Kader kedua partai ini juga dikenal sangat militan. Dua kekuatan politik Islam yang menyatu ini masih ditopang dengan kekuatan politik parpol nasionalis yakni Partai Nasdem di bawah komando Pak Surya Paloh, juga sangat kuat di sejumlah wilayah, terutama di luar Jawa. Salah satunya di Sulsel yang bisa kita saksikan pada Minggu kemarin.

Dengan kolaborasi yang baik, banyak pihak yang meyakini pasangan ini bisa menjadi "kuda hitam" dengan kekuatan yang dahsyat. Apalagi, jargon perubahan yang diusung duet AMIN ini dibangun di atas pondasi trilogi ukhuwah (persaudaraan) yakni ukhuwah wathaniyah (persaudaraan dalam ikatan kebangsaan), ukhuwah islamiyah (persaudaraan antar sesama umat Islam), dan ukhuwah basyariyah (persaudaraan sesama umat manusia).

Misi perubahan yang diusung duet AMIN sebagai dwitunggal, yakni meletakkan semua kebijakan dan strategi pembangunan di atas prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan. Sebab, kolaboratif mensyaratkan kebersamaan dalam keadilan dan kesetaraan. Baik Mas Anies maupun Gus Imin menegaskan bahwa misi perubahan yang diusung bukan serta merta mengubah seluruh tatanan yang sudah dibangun oleh pemerintahan sebelumnya, namun perubahan yang dimaksud adalah memperbaiki hal-hal yang dianggap belum baik, dan melanjutkan tatanan yang sudah baik. Hal itu pula yang juga dilakukan Mas Anies ketika memimpin Jakarta.

Misi perubahan semacam ini tentu sejalan dengan spirit ajaran Nahdlatul Ulama (NU), yakni "al-muhafadzah 'ala qadimis shalih wal akhdzu bil jadidil ashlah". Artinya memelihara nilai, aturan, norma, yang lama yang baik, dan mengambil nilai, aturan, norma baru yang lebih baik. Terus-menerus memperbaharui dan memperbaiki apabila ada sasaran yang lebih baik, tapi tidak pernah lupa ada fondasi-fondasi kokoh yang telah dirintis dan diwariskan kepada generasi-generasi yang harus tetap dijaga dengan baik.

Dr Jazilul Fawaid, SQ., MA, Penulis adalah Ketua IKAPTIQ, Wakil Ketua PWNU DKI Jakarta, dan Wakil Ketua MPR RI


Bacapres Anies Baswedan hadir dalam Indonesian's Leader Talk di Universitas Hasanuddin (Unhas). Anies menyampaikan gagasannya soal paradigma pemerintah terhadap anggaran kesehatan dan pendidikan yang sudah saatnya diubah.

"Kita mengarahkan untuk sehat, terdidik. Human capital is the key. Kesehatan dan pendidikan adalah kunci untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia," ujar Anies dalam acara yang berlangsung di Baruga AP Pettarani Unhas, Makassar, Minggu (24/9/2023).

Anies mengatakan dua indikator tersebut merupakan kunci pembangunan kualitas manusia di Indonesia. Untuk itu, dia menilai pandangan pemerintah terkait anggaran kesehatan dan pendidikan perlu untuk diubah karena menurutnya selama ini masih dianggap biaya dan bukan investasi negara.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kami melihat anggaran negara untuk kesehatan dan pendidikan, tidak boleh lagi dipandang sebagai biaya. Kesehatan dan pendidikan alokasi anggarannya harus dipandang sebagai investasi," kata dia.

Anies menuturkan, paradigma investasi yang disematkan pada kesehatan dan pendidikan berimplikasi pada keuntungan masa depan bangsa. Beda halnya dengan cara berpikir biaya yang berkonotasi sebagai beban.

"Begitu dia dipandang sebagai investasi, maka kita menghitungnya berapa yang akan kembali di kemudian hari. Tapi kalau kita memandang ini sebagai biaya, maka kita akan selalu berbicara bagaimana membuat ini menjadi efisien," ungkapnya.

Oleh karena itu, Anies menyebut tidak jarang alokasi anggaran kesehatan dan pemerintah dipangkas sedemikian rupa. Sehingga bagi Anies, masalah tersebut tidak dapat dituntaskan hingga saat ini.

"Dan sering kali dikurangi, dan ujungnya alokasi anggaran pendidikan diratakan sana-sini yang penting 20%-nya terpenuhi. Walaupun kenyataannya tidak mengubah kondisi pendidikan dan kesehatan di masyarakat," paparnya.

Lebih jauh, Anies juga mengatakan bahwa istilah kualitas sumber daya manusia sebaiknya diganti menjadi kualitas manusia. Sebab, menurutnya, dengan istilah tersebut, manusia hanya dijadikan sebagai faktor produksi belaka.

"Saya istilahkan kualitas manusia, bukan kualitas sumber daya manusia. Saya mengusulkan jangan menggunakan kualitas sumber daya manusia untuk pembangunan manusia," tuturnya.

"Kenapa? Jangan pandang manusia sebagai faktor produksi. Manusia sebagai aset terbesar Indonesia dan bukan semata-mata faktor produksi. Begitu diistilahkan sebagai sumber daya, maka dia ekuivalen. Sumber daya perekonomian ada, sumber daya orang, sumber daya kapital, sumber daya tanah, itu semua sumber daya di dalam faktor produksi. Manusia menjadi salah satu sumber daya," tambahnya.

Menurutnya, istilah sumber daya manusia membuat pendidikan hanya berorientasi pada persiapan kerja. Sehingga produk ilmu pengetahuan dijadikan sebagai jualan belaka.

"Nanti pada akhirnya pendidikan diarahkan sekadar untuk persiapan kerja. Dan ujungnya, mereka yang berilmu hanya mencoba menjajakan ilmunya. Kepada pembeli yang mau menjual dengan harga termahal," sebutnya.

Bukan Sebar Basos, Ini Jurus Anies Atasi Kemiskinan di RI


Mahfud Md buka suara terkait namanya yang disebut-sebut sebagai salah satu kandidat kuat bakal calon wakil presiden (Cawapres) Ganjar Pranowo. Mahfud enggak menanggapi serius kabar tersebut.

"Biar berproses sajalah," kata Mahfud singkat dilansir detikJatim saat berkunjung ke Ponpes Nurul Qurnain, Jember, Minggu (24/9/2023).

Mahfud menegaskan dalam kunjungan ke pesantren tersebut, ia tak ingin bicara soal pilpres dan pemilu.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Saya ke sini nggak berbicara soal Pilpres (dan) soal Pemilu. Kunjungan untuk pesantren," katanya.

Ia pun membantah kunjungannya ke pesantren-pesantren tersebut terkait pilpres. Ia mengaku memang sering ke pesantren.

"Nggak ada kaitannya (dengan pilpres). Ini sebelum musim pilpres saya selalu ke pesantren," lanjut Mahfud.

Di Jawa Timur, Mahfud mengunjungi sejumlah pesantren dalam dua hari terakhir. Dua di antaranya pesantren di Jember.

"Tadi pagi ke ponpes Darussalam Blok Agung, Banyuwangi. Lalu ke sini, terus ke ponpes Al Falah. Besok ke Ponpes Al Hamid di Pasuruan," ungkapnya.

Mahfud menyebutkan, dirinya memang sering bersilaturahmi ke sejumlah ponpes di daerah dalam rangka menjaga hubungan baik dengan kalangan Nahdliyin, santri dan pengurus ponpes.

"Ke ponpes sini (Nurul Qurnain) saya sudah tiga kali. Jadi nggak ada hubungannya dengan musim Pilpres," tegasnya lagi.

Dari Ponpes Nurul Qurnain, Mahfud kemudian lanjut berkunjung ke Ponpes Alfalah di Desa Karangharjo, Kecamatan Silo, Jember.

Ditunjuk Jadi Cawapres Ganjar, Mahfud Sudah Kirim Surat ke Jokowi