Ketua DPP PDIP Said Abdullah merespons pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal kelanjutan kebijakan pemerintahan layaknya sistem estafet. Said sepakat dengan pernyataan itu, ia tak ingin program yang sudah dijalankan jadi terbengkalai.

"Ya betul, kan saya beberapa kali, pergantian kepemimpinan itu adalah estafet kepemimpinan sehingga dari presiden ke presiden melanjutkan apa yang belum dan meng-accelerate visi misi presiden sebelumnya," kata Said di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/6/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ia tak ingin presiden yang menggantikan Jokowi nanti justru meninggalkan program yang sudah berjalan. Menurutnya hal tersebut harus dihindari.

"Jangan kemudian setiap ganti presiden kemudian dengan program baru, kemudian program lama terbengkalai, ini yang harus kita hindari," ungkapnya.

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI ini ingin APBN dapat digunakan sesuai prioritasnya. Ia ingin APBN yang didapat pemerintah dimaksimalkan dengan baik.

"Oleh karenanya, kita ingin memastikan di APBN nanti tahun 2024 itu penyelesaian tuntas terhadap program strategis presiden RI Pak Jokowi supaya tidak meninggalkan sisa, kalau toh ada sisa maka dalam pembahasan APBN tahun depan untuk 2025 akan kita tuntaskan setuntas-tuntasnya," kata dia.

Menurut Said pernyataan Jokowi tak menyingung pihak lain. Said berharap capres Pemilu 2024 dapat melanjutkan estafet itu.

"Pihak lain yang mau disinggung apanya. Kita harapkan semua capres bisa melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh Bapak Presiden Jokowi, terutamanya Ganjar Pranowo akan melanjutkan itu," sambungnya.

Presiden Jokowi sebelumnya bicara soal kelanjutan kebijakan pemerintah. Dia mengatakan jangan sampai peralihan kepemimpinan seperti 'meteran pom bensin'.

Maksudnya, meteran pom bensin harus kembali ke 0 bila sudah selesai melakukan pengisian bensin. Menurutnya, bila kepemimpinan berganti tidak boleh seperti itu.

"Kepemimpinan itu ibarat tongkat estafet bukan meteran pom bensin. Kalau meteran pom bensin itu 'dimulai dari 0 ya'. Apa mau seperti itu? Ndak kan? Masak kayak meteran pom bensin," tegas Jokowi saat memberikan sambutan pada Peluncuran Indonesia Emas 2045, di Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Kamis (15/6/2023).

Dia menegaskan kebijakan negara harus berkesinambungan bila pemimpinnya berganti. Dia mengibaratkan pemerintah bagaikan seorang anak yang bersekolah. Semua berjenjang, dari SD hingga Universitas.

Maka dari itu, bila pemimpin berganti seharusnya 'sekolah' diteruskan. Bila seorang pemimpin telah mencapai level SMA misalnya, pemimpin berikutnya harus melanjutkan ke level universitas.

"Kita harus ada keberlanjutan dan kesinambungan, harus. Kalau sudah kepemimpinan satu dua tiga sudah sampai SMA, mestinya di kepemimpinan berikutnya masuk Universitas tidak kembali ke SD lagi," ungkap Jokowi.

"Berikutnya lagi masuk ke s2-s3. Tidak maju mundur, poco-poco lah," katanya.


Plt Ketua Umum PPP Mardiono mengatakan tugas dan jabatan Sandiaga Uno akan dibahas dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) hari ini. Mardiono menyebut Sandiaga memiliki tugas yang berat.

"Pokoknya sebagai kader PPP semua punya tugas berat, makanya pada kurus-kurus kan," kata Mardiono di Hotel Sultan Jakarta, Jumat (16/6/2023).

Mardiono mengatakan baik Sandiaga maupun kader PPP lainnya memiliki tugas yang berat. Dia menyebut akan memberikan tugas kepada Sandiaga sesuai dengan kapasitasnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Karena memang tugas-tugasnya berat, semua ini kita punya tugas berat karena ini ada kader baru Pak Sandi bergabung PPP menjadi kader baru, juga nanti akan mendapat tugas yang sesuai dengan kapasitasnya," ujarnya.

"Tugas dari Pak Sandi nanti melalui pembahasan ini Pak Sandi akan kita beri tugas sebagaimana nanti ditentukan oleh PPP dalam menghadapi Pemilu," sambungnya.

Lebih lanjut, Mardiono mengatakan Rapimnas ini juga akan membahas terkait usulan cawapres dari Bacapres Ganjar Pranowo. Dia menyebut perihal strategi Sandiaga dan PDIP akan dikupas tuntas.

"Tentu (bahas strategis Sandiaga dan PDIP), itu kan bahasan strategis politik pasti akan dikupas semuanya," ucap dia.

Selain tugas Sandiaga, kata Mardiono, Rapimnas ini juga membahas terkait tahapan Pemilu 2024. Dia menyebut dengan adanya putusan MK menolak gugatan sistem Pemilu, membuat PPP dapat memutuskan langkah ke depan.

"Kemarin juga sudah ada keputusan MK, sehingga langkah-langkah konstitusi teman-teman di daerah sudah mulai tenang karena sempat berpikir ini terbuka tertutup atau gimana," ungkap dia.

"Sekarang tidak ada lagi hal itu sehingga kita lakukan konsolidasi membahas dan mulai pemenuhan para caleg di masing-masing slot dapil," imbuhnya.


Ketua DPC PDIP Kota Solo FX Hadi Rudyatmo menilai langkah putra bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi) Kaesang Pangarep terjun ke dunia politik tidak termasuk dalam dinasti politik. Pria yang akrab disapa FX Rudy itu menilai, dikatakan dinasti politik jika masih dalam satu kartu keluarga.

"Gini lho, kalau politik dinasti itu masih dalam satu keluarga, satu keluarga tahu? Satu keluarga itu masih dalam satu di kartu keluarga," kata Rudy, Jumat (16/6/2023).

Menurut Rudy, saat ini ketiga anak Jokowi sudah menikah dan mempunyai kartu keluarga sendiri-sendiri. Oleh karenanya, kata Rudy tidak bisa dikatakan dinasti politik.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Apalagi, mereka mengikuti kontestasi politik yang dipilih langsung oleh rakyat.

"Bapak Presiden kan sendiri tinggal Bapak dan Ibu (Iriana Jokowi), Mas Kaesang KK sendiri, Mas Wali (Gibran) KK sendiri, Mbak Kahiyang juga sudah KK sendiri," ucapnya.

Diberitakan sebelumnya, Putra bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi) Kaesang Pangarep menyatakan siap menjadi 'Depok Pertama'. Bahkan, Kaesang juga mengungkapkan sudah mendapat restu dari keluarga.

Pernyataan Kaesang maju menjadi 'Depok Pertama' ini dikaitkan dengan namanya yang digadang-gadang maju di Pilwalkot Depok.

Di sisi lain, majunya Kaesang ini bakal menambah daftar keluarga Jokowi yang terjun ke politik, di antaranya putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka, dan menantunya Bobby Nasution.

Momen Megawati Sapa DPC PDIP Solo, Singgung soal Kesetiaan


Lembaga Survei Indonesia Political Opinion (IPO) merilis hasil survei elektabilitas bakal calon presiden (capres) 2024. Nama Ketum Gerindra Prabowo Subianto berada di posisi pertama disusul mantan Gubernur DKI Anies Baswedan dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

Survei ini dilakukan pada periode 5-13 Juni 2023. Survei dilakukan menggunakan metode multistage random sampling (MRS) atau pengambilan sampel bertingkat dengan margin of error 2,90% dengan tingkat akurasi data 95%.

Ada 1.200 orang responden yang tersebar proporsional secara nasional. Untuk menguji validitas responden, IPO melakukan spot check pada 15 persen dari total sampel.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

IPO memulai dengan memberikan pertanyaan kepada responden 'jika hari ini dilaksanakan pemilihan presiden, bapak/ibu hendak memilih siapa?'.

Berikut hasil yang dipaparkan IPO pada Jumat (16/6/2023):

Simulasi 5 nama:

1. Prabowo Subianto 34,9%

2. Anies Baswedan 25,9%

3. Ganjar Pranowo 24,1%

4. Agus Harimurti Yudhoyono 7,1%

5. Airlangga Hartanto 4,7%

TT/TJ/Rahasia 3,3%

Simulasi 3 nama:

1. Prabowo Subianto 37,2%

2. Anies Baswedan 31,5%

3. Ganjar Pranowo 26,8%

TT/TJ/rahasia 8,2%

Simak Video: Elektabilitas Capres versi IPO: Prabowo Pertama, Disusul Anies-Ganjar

[Gambas:Video 20detik]


Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyebut Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri punya banyak tugas untuk Indonesia. Dia juga menyebut Megawati tidak boleh pensiun.

Hal tersebut diungkapkan Ganjar dalam sambutannya di acara MoU Bidang Kesenian antara Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Gubernur Bali Wayan Koster. Acara dilaksanakan di Hotel Prime Plaza, Bali, Jumat (16/6/2023).

Mulanya Ganjar membuka acara dan mengucapkan salam kepada jajaran yang hadir. Ganjar lantas menyapa Megawati Soekarnoputri yang hadir di lokasi.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ganjar mengatakan Megawati memiliki tugas yang banyak yakni sebagai Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dan ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

"Ibu Megawati Soekarnoputri presiden ke 5 RI. Yang hari ini punya tugas cukup banyak ya di BPIP ya di BRIN," kata Ganjar di lokasi, Jumat (16/6/2023).

Ganjar kemudian berkelakar, dengan beberapa jabatan penting yang diemban, Megawati tidak boleh pensiun.

"Dan rasa rasanya Ibu Mega nggak boleh pensiun. Jadi salam Pancasila tadi bagian sosialisasi yang mudah-mudahan nanti setiap event kita akan melakukan itu terus menerus. Terima kasih Ibu sudah hadir," ujarnya.


Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim mengatakan, ada 22 ribu orang yang masuk kategori wajib KTP pemula di Kota Bogor. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kota Bogor mentargetkan bisa mencetak 22 ribu KTP pemula sebelum Pemilu 2024 digelar.

"Hingga hari ini sudah 29 persen wajib KTP pemula yang telah direkam datanya, dari target 22 ribu e-KTP pemula di Kota Bogor. Wajib KTP pemula ini rata-rata pelajar yang usianya sudah 17 tahun," kata Dedie dalam keterangannya, Jumat (16/6/2023).

Dedie menyebut, perlu perhatian khusus bagi pelajar yang sudah wajib memiliki KTP. Sebab menurutnya, ketersediaan blanko e-KTP semakin hari terus berkurang, sementara mereka sudah harus memiliki identitas untuk kepentingan pengurusan izin, hingga kebutuhan terdaftar sebagai pemilih di Pemilu 2024.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Diperlukan perhatian khusus bagi para pelajar yang merupakan para wajib KTP atau pemilik KTP pertama. Alasannya blanko E-KTP semakin hari semakin langka," terang Dedie.

"Wajib KTP bagi para wajib KTP pemula karena ketika menginjak 17 tahun mereka masuk kategori orang dewasa yang akan mengurus untuk keperluan SIM, ke bank, NPWP, paspor dan yang lainnya. Selain itu juga akan masuk dalam kategori pemilih pemula dalam Pemilu Serentak pada tahun 2024 nanti," tambahnya.

Untuk mencapai terget tersebut, Pemkot Bogor datangi sekolah-sekolah untuk bantu perekaman e-KTP untuk pelajar. Dedie berharap, program jemput bola itu memberikan kemudahan bagi para siswa SMA atau sederajat.

"Alhamdulillah selama program ini berjalan respon para siswa bagus. Walaupun pada awalnya para siswa belum menyadari pentingnya identitas pribadi," pungkasnya.

Kepala Disdukcapil Kota Bogor, Ganjar Gunawan mengatakan, program jemput bola dilakukan sampai akhir tahun 2023 atau sebelum pelaksanaan Pemilu serentak pada 14 Februari 2024.

"Perekaman di sekolah-sekolah dilakukan sampai akhir tahun ini, atau minimal sebelum pemilu dilaksanakan. Untuk siswa yang belum 17 tahun dilaksanakan perekaman saja, sementara yang sudah memasuki 17 tahun direkam dan dicetak KTP-nya langsung," kata Ganjar.


Presiden Jokowi berharap masyarakat memilih pemimpin yang tepat di Pilpres 2024. Apa yang menjadi perhatian utama Jokowi terkait pucuk pemimpin bangsa ke depan?

Wakil Menteri ATR/BPN yang juga Sekretaris Dewan Pembina PSI Raja Juli Antoni sempat berbincang langsung dengan Presiden Jokowi terkait isu penting tersebut. Presiden Jokowi menjawab dengan clear berharap betul rakyat Indonesia tidak salah memilih presiden ke depan.

"Soal politik nasional, beliau menceritakan bagaimana interaksi dan komunikasinya dengan beberapa bakal calon presiden, plus minus mereka. Beliau sangat concern bukan soal kalah menang figur tertentu, tapi dengan masa depan Indonesia bila di 2024 kita salah pilih presiden," kata Raja Juli kepada wartawan, Jumat (16/6/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Raja Juli menuturkan jika salah memilih presiden maka peluang sekali seumur hidup menjadi negara maju akan sirna. Sehingga Indonesia akan terjerembab sebagai negara middle income trap selamanya.

Dalam obrolan tersebut Presiden juga bicara soal posisi politiknya terkait bursa capres 2024. Raja Juli menuturkan posisi orang nomor satu di Indonesia tersebut masih netral.

"Posisi beliau sekarang masih netral, memberikan kesempatan yang sama kepada semua bacapres untuk mendekati rakyat. Saya sampaikan PSI tegak lurus kepada keputusan beliau dan kami masih setia menunggu perintah beliau kepada siapa dukungan harus diberikan," kata Raja Juli.

Obrolan yang diawali dengan candaan Rabu pon setahun lalu saat Raja Juli diangkat jadi Wamen tersebut kemudian bergeser ke isu santer Kaesang Pangarep yang mau menjadi 'Depok Pertama'.

"Soal Depok, saya laporkan kemarin saya bertemu Mas calon Depok Pertama, Mas Kaesang. Seru juga ngobrolon Mas Kaesang dan Depok ini. Pokoknya seperti kata teman-teman PSI Depok, PSI menang, Wali Kota Kaesang," pungkasnya.

Simak juga Video: Jokowi Sebut Kepemimpinan Bukan Meteran Pom Bensin yang Dimulai dari 0

[Gambas:Video 20detik]


Momen menarik muncul saat Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke wilayah Lembang, Jawa Barat. Prabowo tiba-tiba 'menjadi' reporter TV saat menyampaikan pesan dirinya tidak akan berbicara politik.

Prabowo melakukan kunjungan kerja Ke Koramil 0912/Lembang, Jawa Barat, Jumat (16/6/2023) di mana salah satu kegiatannya yakni menyerahkan 25 unit sepeda motor ke babinsa. Di sela kegiatannya, Prabowo sempat berfoto dengan para wartawan yang mengikuti kegiatannya.

Namun Prabowo tiba-tiba memegang banyak mikrofon milik para reporter televisi di tangannya. Dia bergaya seolah sedang menyampaikan laporan berita.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Saya tidak boleh bicara politik, ya," kata Prabowo seraya berbicara dengan mikrofon.

Gaya Prabowo sontak mengundang gelak tawa banyak orang di lokasi. Prabowo lalu mengembalikan mikrofon-mikrofon itu kepada para reporter.

Prabowo sebelumnya memang menolak berkali-kali saat diberondong pertanyaan mengenai situasi perpolitikan teranyar, termasuk soal PAN yang menawarkan Menteri BUMN Erick Thohir sebagai cawapres kepadanya.

"Ini politik," kata Prabowo menolak menjawab.

Masih dalam kesempatan itu, Prabowo mengatakan penyerahan alat operasional sepeda motor itu untuk memperkuat sistem pertahanan keamanan rakyat semesta (sishankamrata).

"Kita ingin perkuat karena pertahanan kita adalah pertahanan keamanan rakyat semesta, dan komando teritorial adalah tulang punggung pertahanan kita," katanya di lokasi.

Prabowo menegaskan pihaknya akan membagikan motor ke seluruh Indonesia secara bertahap. Alasannya, sepeda motor dapat mempermudah Babinsa agar lebih dekat dengan rakyat.

"Motor kalau nggak salah hari ini baru 25 (unit motor) tapi semuanya akan kita bagikan seluruh Indonesia. Kalau nggak salah sekitar 80 ribu (motor yang diserahkan di seluruh Indonesia), bertahap semuanya," ucap Prabowo.

"Ini alat untuk dia bisa jalankan tugasnya masa suruh jalan kaki ke mana-mana," sambungnya.

Dalam kegiatan itu, Prabowo didampingi oleh sejumlah pejabat. Ialah anggota DPR RI Dedy Mulyadi sekaligus politikus Gerindra, Dedi Mulyadi, dan Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra Mochamad Iriawan atau Iwan Bule, dan Najwa Shihab mendampingi kegiatan Prabowo itu.

Simak juga Video 'Gerindra: Cak Imin Prioritas Cawapres Prabowo':

[Gambas:Video 20detik]


Ketum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menunggu pertemuan dengan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri. Menurut Cak Imin, pertemuan beda koalisi penting menjelang Pemilu 2024.

"Saya pada posisi nunggu saja, belum ada jadwal. Ya pentinglah, semua komunikasi antarketua umum di saat-saat menjelang pemilu ini wajib supaya kondusif," kata Cak Imin di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/6/2023).

Menurut Cak Imin pertemuan petinggi partai politik diperlukan. Ia ingin mewujudkan kondisi pemilu yang damai.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Nggak masalah, bagus, pokoknya lintas koalisi, lintas partai, hendaknya terus komunikasi karena pada dasarnya pemilu adalah bagian dari agenda besar yang sangat rumit kalau kita tidak bersatu," ujarnya.

Cak Imin juga menegaskan jika pertemuan dengan Megawati, maka tak lantas disimpulkan akan berubah koalisi. "Oh nggak (ada terpikir pindah koalisi), belum ada pikiran seperti itu. Saya nggak tahu, saya pada posisi nunggu karena belum ada kabar," imbuhnya.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sebelumnya mengatakan partainya intens berkomunikasi dengan sejumlah partai politik lainnya. Hasto mengungkap parpol yang dimaksudnya ialah PKB, Partai Golkar, dan Partai Gerindra.

"Ya tentu saja kami intens berkomunikasi dengan PKB, dengan Golkar, bahkan juga dengan Gerindra komunikasinya juga dilakukan oleh Mbak Puan Maharani," ujar Hasto kepada wartawan di Dermaga Kade Inggom, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Sabtu (10/6).

Hasto pun mengaku dirinya sudah bertemu dengan Ketum PKB Muhaimin Iskandar dan Ketum Golkar Airlangga Hartarto. Pertemuan itu, kata Hasto, bakal dilanjut dengan pertemuan tertutup bersama Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri.

"Kalau pertemuan ada. Jadi saya Minggu yang lalu bertemu dengan Pak Muhaimin Iskandar, bertemu dengan Pak Airlangga Hartarto dan kemudian kami juga akan atur pertemuan secara tertutup terlebih dahulu dengan Ibu Megawati Soekarnoputri," terangnya.

Simak juga Video 'Gerindra: Cak Imin Prioritas Cawapres Prabowo':

[Gambas:Video 20detik]


Ketua DPD PDI Perjuangan Bali Wayan Koster akan menemui bakal calon presiden (bacapres) PDIP Ganjar Pranowo yang tiba di Bandara Internasional Ngurah Rai, Badung, Bali, Jumat (16/6/2023) sore.

"Ya, ini. Sedang menyiapkan itu (pertemuan dengan Ganjar). Acara untuk tatap muka (dengan Ganjar) ini. Temu budaya," kata Gubernur Bali tersebut di Kantor DPD PDI Perjuangan, Jumat.

Koster mengaku akan membicarakan hal-hal yang berbau budaya dengan Ganjar. Soal pembicaraan politik dengan Gubernur Jawa Tengah tersebut, Koster enggan berkomentar lebih lanjut.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Koster juga menyatakan tidak akan bersafari politik bersama Ganjar hari ini. Ditanya soal target kemenangan Ganjar di Bali, Koster kembali menegaskan tidak akan kurang dari angka 95 persen.

"(Target perolehan suara masih 95 persen) Ya. Masak di bawahnya. (Strateginya apa saja) kami tetap solid," ujar Koster lalu tersenyum.

Sebelumnya diberitakan, Ganjar Pranowo datang ke Bali dalam kegiatan jalan sehat. Koster yakin kedatangan Ganjar bakal mendapat dukungan penuh dari masyarakat Bali.

Ketua DPD PDIP Bali itu menargetkan 95 persen suara di Bali untuk Ganjar. Dia berharap masyarakat Bali solid mendukung Ganjar untuk mewujudkan target tersebut.

Koster Pede Ganjar Menangi Pilpres Meski 'Dikeroyok' Eks Koalisi


Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto diteriaki 'presiden' saat mengunjungi Koramil 0912/Lembang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, hari ini. Tak hanya disambut prajuit koramil setempat, ternyata warga turut memadati lokasi dan menyambut Prabowo.

Prabowo pun langsung dikerubungi warga yang berebut selfie,Jumat (16/6/2023). Prabowo kemudian merespons dengan menyapa warga dan anak-anak di area Koramil. Dia mengajak bercanda dengan memberi hormat kepada para bocah yang turut mengerumuninya.

Dalam kunjungannya ke Koramil 0912/Lembang, Prabowo didampingi sejumlah pejabat di antaranya anggota DPR RI Dedy Mulyadi yang sekaligus politikus Gerindra, kemudian ada Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra Mochamad Iriawan atau Iwan Bule, dan Najwa Shihab mendampingi kegiatan Prabowo itu.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Siapa presiden kita? Prabowo. Siapa presiden kita? Prabowo," teriak mereka.

Prabowo dalam kunjungan kerja ini lalu membagikan 25 unit motor untuk Babinsa ke jajaran Koramil 0912/Lembang, Bandung. Prabowo mengatakan hal ini dilakukan untuk memperkuat komando teritorial, Korem, Kodim, Koramil, dan seluruh Babinsa sebagai tulang punggung pertahanan.

"Kita ingin perkuat karena pertahanan kita adalah pertahanan keamanan rakyat semesta, dan komando teritorial adalah tulang punggung pertahanan kita," katanya di lokasi.

Prabowo menegaskan pihaknya akan membagikan motor ke seluruh Indonesia secara bertahap. Alasannya, motor dapat mempermudah Babinsa agar lebih dekat dengan rakyat.

"Motor kalo ga salah hari ini baru 25 tapi semuanya akan kita bagikan seluruh Indonesia. Kalau nggak salah sekitar 80 ribu (motor), bertahap semuanya," ucapnya.

"Ini alat untuk dia bisa jalankan tugasnya masa suruh jalan kaki ke mana-mana," sambungnya.

Prabowo mengatakan penyerahan alat operasional ini dalam rangka penguatan sistem pertahanan keamanan rakyat semesta (sishankamrata). Dengan motor, tambah Prabowo, para babinsa dapat lebih mudah melakukan patroli keamanan dibanding jika berjalan kaki.

"Ini alat untuk dia bisa jalankan tugasnya masa suruh jalan kaki ke mana-mana," sambungnya.

Simak juga Video 'Muzani Sebut Pialang-Petualang di Gerindra Rusak Perjuangan Prabowo':

[Gambas:Video 20detik]


Relawan pendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi), Pro Jokowi (Projo), akan menggelar konferensi daerah (konferda) di 30 kepengurusan provinsi di seluruh Indonesia. Konferda Projo dijadwalkan selama dua bulan pada Juni-Juli 2023.

"Sekarang saatnya menggerakkan organisasi lebih kencang. Konferda ini kegiatan Projo dalam menata mesin politik menghadapi Pilpres 2024," kata Bendahara Umum Projo Panel Barus dalam keteranganya, Jumat (16/06/2023).

Panel yang juga mantan Ketua Panitia Nasional Musra Indonesia menjelaskan Konferda Projo akan dimulai di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu (18/6). Konferda akan dilanjutkan di Manado, Padang, Bandung, Lombok, Denpasar, dan seterusnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Setelah konferda, kami akan mengadakan Rakernas VI Projo pada September yang akan datang. Di mana tempatnya, kami akan umumkan nanti," katanya.

Menurut Panel, rangkaian konferda tersebut dilakukan dengan dua tujuan, yakni konsolidasi organisasi dan sikap, serta strategi politik. Secara organisasi, Konferda Projo dilakukan untuk penataan organisasi di tingkat provinsi hingga kabupaten, sekaligus menyiapkan mesin pemenangan dalam Pilpres 2024.

Kemudian secara politik, pengurus Projo daerah akan membahas tantangan zaman yang akan dihadapi ke depan, lalu merumuskan agenda perjuangan rakyat serta menentukan capres-cawapres 2024 yang akan didukung.

Panel memastikan pembahasan dalam konferda tidak lepas dari hasil penjaringan suara rakyat dalam Musra Indonesia. Setiap kepengurusan di daerah juga akan mengajukan satu pasangan capres-cawapres berdasarkan pembahasan simulasi dalam Konferda Projo.

"Capres dan cawapres usulan Konferda Projo akan menjadi pembahasan menarik dalam Rakernas VI Projo nanti," ujar Panel Barus.

Lihat juga Video 'Projo Ungkap Ada Partai Usul Mainkan Kasus Jelang Pemilu 2024':

[Gambas:Video 20detik]


Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka merespons Ketua DPC PDIP Kota Solo FX Hadi Rudyatmo yang menanyakan soal Kaesang Pangarep. FX Rudy menyarankan ke Gibran agar Kaesang segera membuat kartu tanda anggota (KTA) PDIP.

"Saya sudah sampaikan tadi Mas Wali juga, Mas Kaesang kalau memang mau maju segera saja karena tinggal setahun, November," kata FX Rudy di Balai Kota Solo, Jumat (16/6/2023).

FX Rudy menyebut jika Kaesang ingin maju Pilkada, sebaiknya segera mengurus KTA PDIP. Apalagi, jika nanti Kaesang bakal maju di Pilkada Solo.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kalau Mas Kaesang mau masuk lewat Solo, kan otomatis lah kalau mau lewat PDIP kan mesti ber-KTA dulu," ucapnya.

Mendengar itu, Gibran menyampaikan hal tersebut akan diurus oleh Kaesang sendiri. Dia mengaku tidak ingin ikut campur.

"Ya nanti biar diurus Kaesang sendiri, tanya Kaesang sendiri saja," ujar Gibran.

Sebelumnya, Kaesang menyatakan siap menjadi 'Depok Pertama'. Putra bungsu Presiden Jokowi ini mengaku sudah mendapatkan restu dari keluarga.

"Saya Kaesang Pangarep, saya sudah mendapatkan izin dan restu dari keluarga saya, insyaallah dengan ini saya siap untuk hadir menjadi Depok pertama," kata Kaesang dalam video di kanal YouTube Kaesang Pangarep by GK Hebat seperti dilihat detikcom, Sabtu (10/6).

Kaesang meminta dukungan untuk dirinya. Dia mengakhiri video dengan salam 'Merdeka'. "Mohon dukungannya, merdeka!" ujar Kaesang.

Momen Megawati Sapa DPC PDIP Solo, Singgung soal Kesetiaan


Ketua DPC PDIP Kota Solo FX Hadi Rudyatmo mengomentari soal kesiapan putra bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi) Kaesang Pangarep menjadi Depok pertama. FX Rudy menanyakan hal itu kepada kakak Kaesang, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka.

FX Rudy mengatakan jika Kaesang ingin maju dari PDIP, maka harus memiliki kartu tanda anggota (KTA). "Kalau Mas Kaesang mau masuk lewat Solo, kan otomatis lah kalau mau lewat PDIP kan mesti ber-KTA dulu," kata FX Rudy seusai menghadiri upacara HUT Pemkot Solo ke-77 di Balai Kota Solo, Jumat (16/6/2023) seperti dilansir detikJateng.

Soal Ketua DPP PDIP Puan Maharani ingin mengajak Kaesang bertemu, Rudy meminta hal itu ditanyakan langsung kepada Puan. Namun dia berpesan kepada Gibran agar Kaesang segera saja jika memang ingin maju pilkada karena waktunya tinggal setahun.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Apa jawaban Gibran saat dirinya menanyakan soal Kaesang siap menjadi 'Depok Pertama', Rudy mempersilakan wartawan bertanya ke Gibran. "Tanya langsung sama Mas Wali," ucapnya.

Menurut Rudy, sampai saat ini belum ada rencana Kaesang akan mendaftar ke PDIP.

"Kalau PDIP siapa pun yang dicalonkan, direkomendasikan Ketua Umum, hukumnya wajib dilaksanakan dan dimenangkan. (Kaesang) Belum (mendaftar ke PDIP)," kata dia.

Ditanya mengenai sosok Kaesang, Rudy mengatakan saat ini anak muda lebih memilih pemimpin muda.

"Sekarang ini semua generasi X dan Z ini kan maunya yang muda-muda, punya visi ke depan yang lebih maju dibanding saya. Saya dan Pur sudah tua, pikiran ya itu-itu saja. Langkah juga nggak bisa cepat," pungkas Rudy.

Baca di sini.

Simak Video 'Jokowi soal Kaesang Maju di Depok: Tugasnya Orang Tua Mendoakan':

[Gambas:Video 20detik]


Pernyataan putra bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi) Kaesang Pangarep siap menjadi 'Depok Pertama' turut menyita perhatian Ketua DPC PDIP Kota Solo, FX Hadi Rudyatmo. Dia pun menanyakan hal itu kepada kakak Kaesang, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka.

FX Rudy mengatakan, jika Kaesang ingin maju dari PDIP maka harus memiliki kartu tanda anggota (KTA).

"Kalau Mas Kaesang mau masuk lewat Solo, kan otomatis lah kalau mau lewat PDIP kan mesti ber-KTA dulu," kata FX Rudy seusai menghadiri upacara HUT Pemkot Solo ke-77 di Balai Kota Solo, Jumat (16/6/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Soal Ketua DPP PDIP Puan Maharani ingin mengajak Kaesang bertemu, Rudy meminta hal itu ditanyakan langsung kepada Puan. Namun dia berpesan kepada Gibran agar Kaesang segera saja jika memang ingin maju pilkada karena waktunya tinggal setahun.

Apa jawaban Gibran saat dirinya menanyakan soal Kaesang siap menjadi 'Depok Pertama', Rudy mempersilakan wartawan bertanya ke Gibran. "Tanya langsung sama Mas Wali," ucapnya.

Menurut Rudy, sampai saat ini belum ada rencana Kaesang akan mendaftar ke PDIP.

"Kalau PDIP siapa pun yang dicalonkan, direkomendasikan Ketua Umum, hukumnya wajib dilaksanakan dan dimenangkan. (Kaesang) Belum (mendaftar ke PDIP)," kata dia.

Ditanya mengenai sosok Kaesang, Rudy mengatakan saat ini anak muda lebih memilih pemimpin muda.

"Sekarang ini semua generasi X dan Z ini kan maunya yang muda-muda, punya visi ke depan yang lebih maju dibanding saya. Saya dan Pur sudah tua, pikiran ya itu-itu saja. Langkah juga nggak bisa cepat," pungkas Rudy.

Sebelumnya, kakak Kaesang yang juga Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka mempersilakan jika Kaesang ingin maju Pilkada.

"(Sleman?) Ya wis Sleman wae (Ya sudah Sleman saja). Selamat datang di Sleman. Sudah, saya nggak pernah bahas soal itu. Kemarin tidak ketemu, saya baru saja datang (dari Korea Selatan). Datang langsung ke kantor. Ora (tidak) sempat ketemu siapa, ketemu Kaesang," kata Gibran di Balai Kota Solo, Senin (12/6).

Hal itu disampaikan Gibran saat dimintai tanggapannya soal pernyataan Kaesang Pangarep lewat video di akun YouTube pribadinya, yang menyatakan dirinya siap maju 'Depok Pertama'. Sementara soal keinginan maju Pilkada Sleman, sempat disebutkan Kaesang beberapa waktu lalu saat mendampingi Presiden Jokowi di Solo.

Momen Megawati Sapa DPC PDIP Solo, Singgung soal Kesetiaan


Menko Polhukam Mahfud Md akan menggugat balik Perhimpunan Korban Mafia Hukum dan Ketidakadilan (Perkomhan) Rp 5 Miliar. Hal ini lantaran Mahfud merasa terusik atas gugatan Perkomhan terkait mengomentari putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) soal penundaan pemilu.

Mahfud merasan heran sebab dianggap melawan hukum usai mengomentari putusan pengadilan. Mahfud juga menertawakan Perkomhan yang menggugat Rp 1,02 miliar, menurutnya Perkomhan organisasi yang tidak pernah dia dengar kiprahnya, namun tiba-tiba menggugat ke PN Jakarta Pusat.

"Ha-ha-ha..., satu organisasi yang bagi saya tak pernah didengar kiprahnya yakni Perhimpunan Korban Mafia Hukum dan Ketidakadilan (Perkomhan) tiba-tiba menggugat Saya sebagai Menko Polhukam ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan gugatan perbuatan melawan hukum. Katanya saya telah melakukan perbuatan melanggar hukum karena mengomentari putusan PN Jakpus yang memenangkan gugatan Partai PRIMA untuk menunda tahapan pemilu," kata Mahfud, dalam keterangannya, Kamis (15/6/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Loh, masak mengomentari putusan pengadilan dianggap pembuatan melawan hukum? Hak perdata apa yang dimiliki oleh Perkomhan atas komentar vonis PN itu? Ada puluhan orang tiap hari yang mengomentari putusan pengadilan tapi tak pernah ada yg dianggap perbuatan melanggar hukum," sambungnya.

Mahfud mengakui mengomentari putusan PN Jakpus yang dianggap keliru dan salah kamar. Mahfud lantas menjelaskan maksud pernyataannya tersebut.

"Itu kamar hukum administrasi kok dibawa ke kamar hukum perdata. Di dalam hukum administrasi Partai PRIMA sudah kalah di Bawaslu dan di PTUN tapi kok dibawa lagi ke Pengadilan Negeri, ya salah. Bagi saya itu permainan hukum," ucapnya.

"Makanya saya bilang KPU harus naik banding dan kita akan melakukan perjuangan politik untuk menyelamatkan agenda konstitusional. Hukum Pemilu adalah hukum administrasi negara dan hukum tata negara, tak bisa diputuskan oleh Pengadilan Umum. Itu kompetensinya Bawaslu dan PTUN," lanjut Mahfud.

Mahfud menuturkan banyak pihak yang juga mengomentari putusan PN Jakpus, beberapa diantaranya merupakan pimpinan parpol yang sudah lolos verifikasi. Mahfud pun kembali heran sebab cuma dirinya yang digugat.

Dia mempertanyakan legal standing Perkomhan yang memposisikan memiliki hak perdata yang dirugikan. Karena merasa diusik, Mahfud memutuskan akan menggugat balik Perkomhan Rp 5 miliar.

"Lagi pula yang berkomentar begitu atas putusan PN Jakpus itu kan hampir semua pimpinan Parpol utama yang sudah lolos verifikasi. Banyak juga politisi, akademisi, pengamat dan media mainstream yang mengomentari bahwa putusan itu salah. Mengapa mereka tidak digugat juga sekalian kalau itu dianggap melanggar hak perdata Perkomhan? Buktinya juga pada tingkat banding putusan PN itu dibatalkan seluruhnya oleh Pengadilan Tinggi yang berarti komentar publik itu benar secara hukum," paparnya.

"Apa legal standing Perkomhan merasa punya hak perdata atas hak publik untuk ber-statement? Oleh karena mengusik saya, maka saya akan gugat balik Perkomhan dalam gugatan rekonvensi sebesar Rp 5 miliar dengan putusan provisi sita jaminan," kata Mahfud.

Mahfud Digugat

Diketahui sebelumnya, Mahfud MD digugat sejumlah warga yang tergabung dalam Perkomhan sebesar Rp 1,02 miliar. Perkomhan menilai Mahfud Md melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengomentari putusan PN Jakpus soal penundaan pemilu.

Berdasarkan website PN Jakpus yang dikutip detikcom, Rabu (14/6/2023), gugatan itu terdaftar dengan nomor 205/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst. Duduk sebagai penggugat Perhimpunan Korban Mafia Hukum dan Ketidakadilan (Perkomhan) dengan tergugat Pemerintah Republik Indonesia Cq Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Republik Indonesia.

Berikut petitum Perkomhan:

Mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya;

Menyatakan TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

Menghukum TERGUGAT untuk meminta maaf secara terbuka disaksikan oleh PENGGUGAT dalam waktu 1x24 jam setelah perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap;

Menghukum TERGUGAT membayar ganti rugi materiil sebesar Rp. Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;

Menghukum TERGUGAT membayar kerugian imateriil sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);

Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat Pengadilan.

Lihat juga Video 'Mahfud: Dari 1.200 Koruptor, 87 Persen Lulusan Sarjana':

[Gambas:Video 20detik]


Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan sistem pemilu tetap pada proporsional terbuka atau coblos caleg. Putusan ini merupakan kabar gembira bagi sejumlah pihak termasuk partai-partai di parlemen. Apa kata mereka?

Sidang putusan gugatan pemilu itu digelar MK, Kamis (15/6/2023). Sidang dihadiri 8 hakim dan dipimpin Ketua MK Anwar Usman.

"Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," kata Ketua MK Anwar Usman dalam sidang yang terbuka untuk umum di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Kamis (15/6/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dalam putusan itu, hakim MK Arief Hidayat mengajukan dissenting opinion. Dalam putusan itu, Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan politik uang bisa saja terjadi dalam semua sistem pemilu. Baik lewat proporsional terbuka atau pun proporsional tertutup.

"Pilihan terhadap sistem pemilihan apapun, sama-sama berpotensi terjadinya praktik politik uang," ujar hakim MK Saldi Isra.

Oleh sebab itu, MK memerintahkan 3 langkah dalam memerangi politik uang. Pertama parpol dan anggota DPRD memperbaiki dan komitmen tidak menggunakan politik uang. Kedua penegakan hukum harus dilaksanakan.

"Tanpa membeda-bedakan latar belakangnya," ujar Saldi.

Ketiga masyarakat perlu diberikan kesadaran dan pendidikan politik tidak menerima politik uang. Hal itu tidak hanya kesadaran dan tanggung jawab pemerintah tapi juga kolektif parpol, civil society dan masyarakat. MK menyatakan tegas politik uang tidak dibenarkan sama sekali

"Politik uang lebih karena sifatnya yang struktural, bukan karena sistem pemilu yang digunakan. Tidak bisa dijadikan dasar karena sistem pemilihan tertentu," beber Saldi Isra.

Suara partai-partai di parlemen

Partai-partai di parlemen gembira dengan putusan MK tersebut. Mereka menilai apa yang diputuskan MK sudah menjadi harapan rakyat. Simak rangkumannya.

Sekjen PAN Eddy Soeparno menilai putusan MK tersebut sejalan dengan prinsip demokrasi. Menurutnya, memilih langsung sudah menjadi hak masyarakat.

"Bagi PAN putusan ini sesuai dengan aspirasi masyarakat dan sejalan dengan konsep demokrasi yang kita bangun di Indonesia bahwa one man, one vote, one value. Dengan keputusan ini masyarakat bisa memilih langsung siapa yang dikehendakinya untuk duduk di lembaga legislatif," kata Eddy dalam keterangannya.

Eddy pun mengajak semua pihak untuk melanjutkan tahapan-tahapan pemilu. Dia berharap pemilu berjalan dengan aman dan lancar.

"Mari kita lanjutkan tahapan Pemilu 2024 ini. Semoga berjalan lancar dan partai politik bisa menjalankan tugasnya untuk menghadirkan kandidat-kandidat terbaik, dan masyarakat bisa berdaulat secara penuh memilih siapa yang dikehendakinya untuk menjadi anggota legislatif," tuturnya.

Senada dengan PAN, PKS menyebut putusan MK merupakan kemenangan bagi rakyat. PKS menilai MK telah menyelamatkan konstitusi.

"Keputusan MK ini adalah kemenangan untuk rakyat Indonesia. Sebagai benteng terakhir penjaga Konstitusi, MK telah mendengarkan aspirasi rakyat dan menyelamatkan demokrasi," kata Juru Bicara PKS Pipin Sopian saat dihubungi.

Pipin mengatakan keputusan itu adalah kabar baik untuk rakyat Indonesia. Dia menyebut keputusan MK dapat membuat kekuatan PKS dapat bekerja optimal.

"PKS menerima keputusan ini dengan suka cita. Keputusan MK ini akan membuat tiga kekuatan PKS optimal bekerja, yaitu, soliditas struktur, militansi kader, dan totalitas caleg," tuturnya.

Simak Video 'Kekhawatiran Denny Indrayana Terjawab Lewat Putusan MK':

[Gambas:Video 20detik]

Simak selengkapnya di halaman berikut

Halaman 1 2 3 Selanjutnya


Menko Polhukam Mahfud Md merasa terusik atas gugatan Perhimpunan Korban Mafia Hukum dan Ketidakadilan (Perkomhan) karena mengomentari putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) soal penundaan pemilu. Mahfud akan menggugat balik Perkomhan.

Perkomham disebut menggugat Mahfud Rp 1,02 miliar. Mahfud Md malah menertawakan perhimpunn itu.

Mahfud mengatakan Perkomhan organisasi yang tidak pernah dia dengar kiprahnya, tapi tiba-tiba menggugat ke PN Jakarta Pusat. Mahfud pun heran dianggap melawan hukum usai mengomentari putusan pengadilan.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Satu organisasi yang bagi saya tak pernah didengar kiprahnya yakni Perhimpunan Korban Mafia Hukum dan Ketidakadilan (Perkomhan) tiba-tiba menggugat Saya sebagai Menko Polhukam ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan gugatan perbuatan melawan hukum. Katanya saya telah melakukan perbuatan melanggar hukum karena mengomentari putusan PN Jakpus yang memenangkan gugatan Partai PRIMA untuk menunda tahapan pemilu," kata Mahfud, dilansir dari detikNews, Kamis (15/6/2023).

"Loh, masak mengomentari putusan pengadilan dianggap pembuatan melawan hukum? Hak perdata apa yang dimiliki oleh Perkomhan atas komentar vonis PN itu? Ada puluhan orang tiap hari yang mengomentari putusan pengadilan tapi tak pernah ada yg dianggap perbuatan melanggar hukum," sambungnya.

Mahfud mengakui menyampaikan pernyataan soal putusan PN Jakpus keliru dan salah kamar. Mahfud pun menjelaskan maksudnya.

"Itu kamar hukum administrasi kok dibawa ke kamar hukum perdata. Di dalam hukum administrasi Partai PRIMA sudah kalah di Bawaslu dan di PTUN tapi kok dibawa lagi ke Pengadilan Negeri, ya salah. Bagi saya itu permainan hukum," ucapnya.

"Makanya saya bilang KPU harus naik banding dan kita akan melakukan perjuangan politik untuk menyelamatkan agenda konstitusional. Hukum Pemilu adalah hukum administrasi negara dan hukum tata negara, tak bisa diputuskan oleh Pengadilan Umum. Itu kompetensinya Bawaslu dan PTUN," lanjut Mahfud.

Mahfud juga menyebut banyak pimpinan parpol yang sudah lolos verifikasi mengomentari putusan PN Jakpus. Mahfud heran mengapa cuma dirinya yang digugat.

"Lagi pula yang berkomentar begitu atas putusan PN Jakpus itu kan hampir semua pimpinan Parpol utama yang sudah lolos verifikasi. Banyak juga politisi, akademisi, pengamat dan media mainstream yang mengomentari bahwa putusan itu salah. Mengapa mereka tidak digugat juga sekalian kalau itu dianggap melanggar hak perdata Perkomhan? Buktinya juga pada tingkat banding putusan PN itu dibatalkan seluruhnya oleh Pengadilan Tinggi yang berarti komentar publik itu benar secara hukum," paparnya.

Dia mempertanyakan legal standing Perkomhan yang memposisikan memiliki hak perdata yang dirugikan. Karena merasa diusik, Mahfud akan menggugat balik Perkomhan Rp 5 miliar.

"Apa legal standing Perkomhan merasa punya hak perdata atas hak publik untuk ber-statement? Oleh karena mengusik saya, maka saya akan gugat balik Perkomhan dalam gugatan rekonvensi sebesar Rp 5 miliar dengan putusan provisi sita jaminan," kata Mahfud.

Gugatan Terhadap Mahfud

Mahfud MD digugat sejumlah warga yang tergabung dalam Perhimpunan Korban Mafia Hukum dan Ketidakadilan (Perkomhan) sebesar Rp 1,02 miliar. Perkomhan menilai Mahfud Md melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengomentari putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) soal penundaan pemilu.

Berdasarkan website PN Jakpus yang dikutip detikcom, Rabu (14/6/2023), gugatan itu terdaftar dengan nomor 205/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst. Duduk sebagai penggugat Perhimpunan Korban Mafia Hukum dan Ketidakadilan (Perkomhan) dengan tergugat Pemerintah Republik Indonesia Cq Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Republik Indonesia.

Berikut petitum Perkomhan:

Mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya;

Menyatakan TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

Menghukum TERGUGAT untuk meminta maaf secara terbuka disaksikan oleh PENGGUGAT dalam waktu 1x24 jam setelah perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap;

Menghukum TERGUGAT membayar ganti rugi materiil sebesar Rp. Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;

Menghukum TERGUGAT membayar kerugian imateriil sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);

Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat Pengadilan.

Penjelasan Mahfud Ralat Pernyataan Soal KPK OTT Tanpa Cukup Bukti


Sandiaga uno kini resmi bergabung ke Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Jubir milenial Sandiaga Uno, Rian Septrianto Maulana, menilai bergabungnya Sandi menjadi magnet bagi pemilih pemula.

"Saya rasa Pak Sandi punya basis kuat di kalangan milenial dan Gen Z, banyak sekali yang mengidolakan beliau. Hal ini tentunya sejalan dengan mayoritas pemilih pada pemilu 2024. Sangat mungkin setelah ini suara partai juga akan meningkat." ujar Rian, kepada wartawan, Kamis (15/6/2023).

"Dia dapat menjadi magnet tersendiri bagi pemilih pemula. Pak Sandi merupakan tokoh yang selalu semangat, tidak pernah lelah, serta mampu memberikan solusi-solusi atas permasalahan nasional maupun global," sambungnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Rian juga menilai langkah Sandi bergabung ke PPP tepat. Sebab menurutnya, PPP menjadi partai legendaris dan memiliki sejarah panjang.

"Langkah politik Sandiaga Uno bergabung ke PPP sudah tepat. PPP adalah partai legendaris, partai warisan Ulama dengan histori panjang dan juga telah berjasa besar dalam pembangunan Indonesia," tuturnya.

Rian menyebut bergabungnya Sandi membuat peluang menuju Pilpres kian terbuka. Rian juga yakin nama Sandiaga akan diusulkan menjadi cawapres mendampingi capres Ganjar Pranowo.

Resmi Gabung PPP

Sebelumnya, Sandi resmi dikukuhkan sebagai kader Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Sandi pun diberikan kartu tanda anggota (KTA) hingga jaket PPP.

Pantauan detikcom, Rabu (14/6/2023) di DPP PPP, Jalan Dipenogoro, Jakarta Pusat, pemberian KTA dan jaket itu diberikan langsung oleh Plt Ketum PPP Mardiono. Selain itu, turut mendampingi sejumlah petinggi partai PPP.

Sandiaga tiba sekitar pukul 16.11 WIB. Kedatangan Sandi disambut oleh Sekjen DPP PPP Arwani Thomafi, Ketua DPP PPP Achmad Baidowi (Awiek), hingga Wakil Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Amir Uskara.


Menko Polhukam Mahfud Md akan menggugat balik Perhimpunan Korban Mafia Hukum dan Ketidakadilan (Perkomhan) soal mengomentari putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) soal penundaan pemilu. Mahfud merasa terusik atas gugatan Perkomhan.

Awalnya Mahfud menertawakan Perkomhan yang menggugat Rp 1,02 miliar. Mahfud mengatakan Perkomhan organisasi yang tidak pernah dia dengar kiprahnya, tapi tiba-tiba menggugat ke PN Jakarta Pusat. Mahfud pun heran dianggap melawan hukum usai mengomentari putusan pengadilan.

"Ha-ha-ha..., satu organisasi yang bagi saya tak pernah didengar kiprahnya yakni Perhimpunan Korban Mafia Hukum dan Ketidakadilan (Perkomhan) tiba-tiba menggugat Saya sebagai Menko Polhukam ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan gugatan perbuatan melawan hukum. Katanya saya telah melakukan perbuatan melanggar hukum karena mengomentari putusan PN Jakpus yang memenangkan gugatan Partai PRIMA untuk menunda tahapan pemilu," kata Mahfud, dalam keterangannya, Kamis (15/6/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Loh, masak mengomentari putusan pengadilan dianggap pembuatan melawan hukum? Hak perdata apa yang dimiliki oleh Perkomhan atas komentar vonis PN itu? Ada puluhan orang tiap hari yang mengomentari putusan pengadilan tapi tak pernah ada yg dianggap perbuatan melanggar hukum," sambungnya.

Mahfud mengakui menyampaikan pernyataan soal putusan PN Jakpus keliru dan salah kamar. Mahfud pun menjelaskan maksudnya.

"Itu kamar hukum administrasi kok dibawa ke kamar hukum perdata. Di dalam hukum administrasi Partai PRIMA sudah kalah di Bawaslu dan di PTUN tapi kok dibawa lagi ke Pengadilan Negeri, ya salah. Bagi saya itu permainan hukum," ucapnya.

"Makanya saya bilang KPU harus naik banding dan kita akan melakukan perjuangan politik untuk menyelamatkan agenda konstitusional. Hukum Pemilu adalah hukum administrasi negara dan hukum tata negara, tak bisa diputuskan oleh Pengadilan Umum. Itu kompetensinya Bawaslu dan PTUN," lanjut Mahfud.

Mahfud juga menyebut banyak pimpinan parpol yang sudah lolos verifikasi mengomentari putusan PN Jakpus. Mahfud heran mengapa cuma dirinya yang digugat.

"Lagi pula yang berkomentar begitu atas putusan PN Jakpus itu kan hampir semua pimpinan Parpol utama yang sudah lolos verifikasi. Banyak juga politisi, akademisi, pengamat dan media mainstream yang mengomentari bahwa putusan itu salah. Mengapa mereka tidak digugat juga sekalian kalau itu dianggap melanggar hak perdata Perkomhan? Buktinya juga pada tingkat banding putusan PN itu dibatalkan seluruhnya oleh Pengadilan Tinggi yang berarti komentar publik itu benar secara hukum," paparnya.

Dia mempertanyakan legal standing Perkomhan yang memposisikan memiliki hak perdata yang dirugikan. Karena merasa diusik, Mahfud akan menggugat balik Perkomhan Rp 5 miliar.

"Apa legal standing Perkomhan merasa punya hak perdata atas hak publik untuk ber-statement? Oleh karena mengusik saya, maka saya akan gugat balik Perkomhan dalam gugatan rekonvensi sebesar Rp 5 miliar dengan putusan provisi sita jaminan," kata Mahfud.

Gugatan Terhadap Mahfud

Mahfud MD digugat sejumlah warga yang tergabung dalam Perhimpunan Korban Mafia Hukum dan Ketidakadilan (Perkomhan) sebesar Rp 1,02 miliar. Perkomhan menilai Mahfud Md melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengomentari putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) soal penundaan pemilu.

Berdasarkan website PN Jakpus yang dikutip detikcom, Rabu (14/6/2023), gugatan itu terdaftar dengan nomor 205/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst. Duduk sebagai penggugat Perhimpunan Korban Mafia Hukum dan Ketidakadilan (Perkomhan) dengan tergugat Pemerintah Republik Indonesia Cq Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Republik Indonesia.

Berikut petitum Perkomhan:

Mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya;

Menyatakan TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

Menghukum TERGUGAT untuk meminta maaf secara terbuka disaksikan oleh PENGGUGAT dalam waktu 1x24 jam setelah perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap;

Menghukum TERGUGAT membayar ganti rugi materiil sebesar Rp. Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;

Menghukum TERGUGAT membayar kerugian imateriil sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);

Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat Pengadilan.

Simak juga Video 'Mahfud: Dari 1.200 Koruptor, 87 Persen Lulusan Sarjana':

[Gambas:Video 20detik]


Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan UU Pemilu sehingga Pemilu 2024 tetap menggunakan sistem proporsional terbuka atau coblos nama caleg. Akademisi Rocky Gerung menyebut bakal ada konflik antara Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal hal ini.

"Pemilu akan dilakukan dengan proporsional sistem terbuka, artinya proposal Megawati ditolak oleh MK. Menyenangkan memang, karena kita ingin kompetisi itu terbuka," kata Rocky Gerung saat menjadi pembicara di Almamater Coffee and Eatery Solo, Kamis (15/6/2023).

Menurut Rocky Gerung, sistem pemilu proporsional tertutup seperti beli kucing dalam karung. Menurutnya, sistem Pemilu tertutup akan memberi kesempatan bagi koruptor di parlemen.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kalau tertutup artinya maling-maling, koruptor, yang berencana jadi koruptor pasti minta didahulukan dalam daftar tertutup itu, kita nggak tahu. Kita beli kucing dalam karung akhirnya, walaupun karungnya sudah bolong, kita udah tahu jenis kucingnya, terlihat juga akhirnya," ucapnya.

Dengan ditolaknya gugatan sistem Pemilu ini, Rocky menyebut bakal ada konflik antara Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sebagai informasi, gugatan sistem pemilu ini diajukan kader PDIP.

"Ini akan menimbulkan konflik baru lagi, pasti Megawati akan ngamuk, karena seolah-olah Pak Jokowi mengabaikan permintaan ketua partainya, itu kan intinya. Masak petugas partai mengabaikan permintaan presiden partai," ucapnya.

Dia memprediksi ke depan akan ada perseteruan antara Megawati dengan Jokowi jilid ke-3. Namun, dia tidak memerinci bentuk perseteruan Jokowi dan Megawati itu.

"Jadi Anda akan lihat nanti duel jilid ke-3 antara Jokowi dengan Megawati. Itu dasarnya. Padahal sebetulnya kita tunggu duel argumen di antara para capres, mau mengucapkan apa para capres itu untuk supaya membujuk anak Solo memilih dia," pungkasnya.

Pelabrak Rocky Gerung di Mabes Polri Ngaku Diteror


Bakal calon presiden (bacapres) Ganjar Pranowo akan melakukan safari politik ke Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), pada Minggu (18/6/2023). Ada sejumlah agenda strategis di antaranya konsolidasi pemenangan dan ziarah makam TGKH Zainuddin Abdul Madjid.

Ketua DPD PDIP NTB Rachmat Hidayat mengaku kedatangan Ganjar Pranowo ke Lombok tepat di Bulan Bung Karno menjadi penting dan strategis.

Hal itu terutama dalam konteks pemenangan di Pilpres 2024 dan konsolidasi organisasi partai menyongsong Pemilu 2024.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Pada prinsipnya, kami siap gotong royong mengawal seluruh agenda Ganjar di NTB," katanya pada Kamis (15/6/2023).

Gubernur Jawa Tengah itu dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid (Bizam) Lombok pada Minggu (18/6/2023) sekira pukul 08.10 Wita. Berikut agenda Ganjar di NTB:

Konsolidasi Pemenangan

Ganjar bersama tim dan sejumlah pengurus DPP PDIP akan disambut langsung Ketua DPD PDIP NTB Rachmat Hidayat. Setelahnya, Ganjar akan bertolak menghadiri konsolidasi pemenangan di Kantor DPD PDIP NTB di Mataram.

Selama hampir satu jam, Ganjar bakal bertemu dengan ratusan pengurus dan kader PDIP NTB untuk meraih sukses di Pemilu 2024.

Selepas dari Kantor DPD PDIP NTB, Ganjar bakal sowan ke kantor DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Di sana, Ganjar bakal bertatap muka dengan pengurus, bakal calon anggota legislatif (bacaleg) partai berlambang Ka'bah itu.

Sejumlah Tuan Guru dan pimpinan Pondok Pesantren (Ponpes) juga akan menyambut Ganjar. Setelah dari Kantor DPW PPP, Ganjar bakal singgah makan siang di Rumah Makan Taliwang Nada, Mataram.

Ziarah Makam Pahlawan

Ganjar akan bertolak ke Kabupaten Lombok Timur setelah makan siang. Agenda pertama Ganjar di Lombok Timur adalah ziarah ke makam pahlawan nasional TGKH Zainuddin Abdul Madjid di Pancor.

Diketahui, TGKH Zainuddin Abdul Madjid juga merupakan kakek dari Ketua Harian DPP Partai Perindo Tuan Guru Bajang (TGB) Zainul Majdi.

Dari makam TGKH Zainuddin Abdul Madjid, Ganjar akan berjumpa dengan ribuan pengurus, kader, dan simpatisan PDIP di Taman Nasional Selong. Di sana, politikus PDI Perjuangan itu akan melakukan konsolidasi akbar.

Di tempat yang sama, Ganjar akan bersua dengan relawan Ganjar se-NTB. Agenda bersama relawan menjadi acara terakhir Ganjar di NTB sebelum kembali bertolak ke Jakarta.

Ganjar Kampanye di NTB, Napak Tilas Jejak Soekarno


Partai Amanat Nasional (PAN) disebut akan bergabung seiring mencuatnya peleburan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) dan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB). Ketum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin membuka pintu seluas-luasnya.

"Oh, tentu kami membuka seluas-luasnya partai-partai (termasuk PAN) yang akan bergabung dan sampai hari ini pertemuan demi pertemuan (dilakukan)," kata Cak Imin dalam jumpa pers di kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Kamis (15/6/2023).

Cak imin menuturkan KKIR yang diinisiasi bersama Gerindra saat ini masih menunggu kepastian partai lain yang hendak bergabung. Termasuk dengan kabar PAN yang hendak bergabung dengan KKIR dan membawa Erick Thohir sebagai cawapres.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Sampai hari ini belum pernah disampaikan ke kita. Belum (ada lobi-lobi) soal cawapres, partai yang mau bergabung (juga) belum mengajukan," ujarnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi merespons wacana peleburan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) dan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB). Viva mengatakan siapapun capresnya, PAN tetap akan mengusulkan Menteri BUMN Erick Thohir sebagai cawapres.

"Istilahnya, apapun makanannya, minumannya teh botol sosro. Siapapun capresnya, cawapresnya Mas Erick Thohir," kata Viva Yoga kepada wartawan, Kamis (15/6/2023).

Viva menyambut baik peleburan KIB dan KKIR. Dia berharap KIB tetap akan sejalan.

"PAN tetap berkeinginan agar seiring sejalan dengan seluruh anggota KIB dalam satu kebijakan di Pilpres 2024. Jika tetap kompak, ya bersama PPP dalam satu pilihan yang sama," ujar dia.

"Jika dirasakan tidak bisa bersatu, maka minimal antara PAN dan Golkar tetap dalam satu pilihan yang sama," sambungnya.

Meski begitu, PAN hingga kini belum memutuskan untuk melebur dengan KKIR. Dia meminta publik untuk bersabar menunggu keputusan.

"PAN akan menentukan sikap tentang Pilpres 2024, bahwa siapa yang dicalonkan nantinya akan diumumkan langsung oleh ketua umum PAN bang Zulkifli Hasan sesuai amanat dari Rakernas PAN tahun 2020. Ditunggu ya," tuturnya.

Simak juga Video: Mau Gabung Koalisi Besar, Tapi PSI Tetap Dukung Ganjar

[Gambas:Video 20detik]


Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan sistem pemilu proporsional tertutup sehingga pada tahun 2024 akan tetap dilaksanakan pemilu dengan proporsional terbuka. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka memberikan komentar mengenai putusan MK tersebut.

Gibran mengungkapkan bahwa itu keputusan yang bagus. Menurutnya, dengan keputusan tersebut maka semuanya bahagia.

"Ya makasih, yowis to apik to, wis apik (ya sudah, bagus, sudah bagus kan). Semua happy," kata Gibran di Balai Kota Solo, Kamis (15/6/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Menurutnya dengan proporsional terbuka memberi kesempatan bagi anak muda untuk memilih pemimpin pilihannya. Namun, putra sulung Presiden Joko Widodo ini enggan menanggapi banyak saat ditanya soal kader PDIP yang memilih proporsional tertutup.

"Iya itu juga salah satunya (kesempatan pemilih muda), udah wis, wis (sudah, sudah). Aku nggak ngomen itu, urusanku sekolah, urusan lain. Itu urusan beliau yang di atas," pungkasnya.

Dilansir detikNews, Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan sistem pemilu sehingga Pemilu 2024 akan dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka.

"Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," kata Ketua MK Anwar Usman dalam sidang yang terbuka untuk umum di gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Kamis (15/6).

Dalam putusan itu, hakim MK Arief Hidayat mengajukan dissenting opinion. Dalam putusan itu, Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan politik uang bisa saja terjadi dalam semua sistem pemilu, baik lewat proporsional terbuka maupun proporsional tertutup.

"Pilihan terhadap sistem pemilihan apa pun, sama-sama berpotensi terjadinya praktik politik uang," ujar hakim MK Saldi Isra.

Gibran Rakabuming Dorong Santri Melek Teknologi di Era Industri


Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan Plt Ketua Umum PPP, Mardiono, telah mengusulkan nama Menparekraf Sandiaga Uno sebagai bakal cawapres untuk Ganjar Pranowo. Usulan itu diutarakan Mardiono dalam pertemuan bersama PDIP sebelum Sandiaga bergabung ke PPP.

"Ketika terjadi pertemuan antara PDIP dan PPP, saat itu kan Pak Mardiono Ketum PPP udah menyampaikan berbagai aspirasi yang berkembang terkait dengan Pak Sandiaga Uno untuk diusulkan dari PPP sebagai salah satu Bacalon Wapres. Itu sudah disampaikan," kata Hasto dalam konferensi pers virtual, Kamis (15/6/2023).

PDIP, kata Hasto, melakukan kajian dengan mempertimbangkan dinamika politik. Sampai akhirnya, 10 kandidat cawapres mengemuka.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kemudian sudah direspons seluruh nama-nama itu masuk untuk dilakukan kajian secara dinamis sesuai dengan dinamika politik nasional dan kerja sama parpol yang dibangun dan Ibu Megawati menyatakan ada 10 nama Bacalon Wapres yang akan mendampingi Pak Ganjar Pranowo pada momentum tepat akan diputuskan," ucapnya.

PDIP memandang keputusan Sandiaga Uno berlabuh ke PPP menunjukkan sikap solid PPP untuk Pilpres 2024. Meski begitu, PDIP tetap menunggu momentum tepat memutuskan cawapres Ganjar.

"Dengan Pak Sandiaga Uno menjadi anggota PPP maka ini semakin solid sikap dari PPP dan secara empiris dari pengalaman 2014 dan 2019 meskipun PDIP bisa mengusung sendiri tapi dengan spirit gotong-royong dengan munculnya partai yang bergabung tentu saja nama-nama Bacalon Wapres akan digodok kemudian diputuskan pada momentum yang tepat setelah berdialog dengan para ketum parpol yang mengusung Ganjar Pranowo sebagaimana diumumkan Bu Mega ketika umumkan Pak Ganjar Pranowo itu melalui dialog dengan Presiden Jokowi," ucapnya.

Simak juga Video 'Perjalanan Sandiaga Uno yang Akhirnya Berlabuh di PPP':

[Gambas:Video 20detik]


Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menegaskan kerja sama partainya bersama Gerindra masih sesuai dengan kesepakatan yang sudah terjalin. Kesepakatan yang dimaksud itu kerja sama Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) pada 13 Agustus 2022.

"Koalisi PKB dengan Gerindra masih seperti MoU yang disepakati di Bogor pada delapan bulan yang lalu," kata Cak Imin dalam jumpa pers di DPP PKB, Jakarta Pusat, Kamis (15/6/2023).

Cak Imin menekankan fokus KKIR saat ini, yakni penjajakan dengan partai lain untuk bergabung. Kemudian terkait capres dan cawapres akan diputuskan dirinya bersama Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Pertama, mengajak tambahan koalisi partai-partai yang belum bergabung dengan koalisi manapun. Nah ini proses, saya tidak bisa membuka apa saja yang sudah pasti," ujarnya.

"Yang kedua soal pasangan, tentu bergantung saya rapat dengan pak Prabowo yang itu dalam proses," lanjut Cak Imin.

Ditanya soal alotnya penentuan cawapres di KKIR, Cak Imin menganggap hal itu proses biasa. Cak Imin lantas menegaskan hasil muktamar PKB, di mana dirinya didorong oleh kader maju di Pilpres 2024.

"Jadi kita PKB pada posisi seperti pada keputusan awal, hasil muktamar PKB, bahwa PKB akan mengirimkan kadernya Ketua Umum menjadi Cawapres atau Capres," katanya.

Cak imin memastikan terkait keputusan capres dan cawapres koalisinya bakal diumumkan kepada publik. "Nantinya akan kita sampaikan ke publik," ujarnya.

Simak juga Video 'Alasan Pasangan Capres-Cawapres Usungan KKIR Belum Diumumkan':

[Gambas:Video 20detik]


Anggota Dewan Pembina Gerindra Andre Rosiade mengunggah foto bareng dirinya bersama Ketum PSSI yang juga Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri Perdagangan yang juga Ketum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas). Apakah ini sinyal koalisi?

Dilihat dari akun IG @andre_rosiade, Kamis (15/6/2023), momen foto bareng Andre, Erick, Zulhas dan juga Ahmad Dhani terjadi di momen nonton bareng FIFA Match Day Indonesia vs Palestina di Stadion Bung Tomo Surabaya, Jawa Timur. Keempat tampak akrab.

Soal foto itu, Andre meminta tak ditafsirkan terlalu jauh. Dia mengatakan itu hanya foto biasa.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Itu kan foto biasa, kami ketemu nonton bareng Indonesia versus Palestina. Kebetulan bertemu. Lagipula kan Pak Erick dan Pak Zul mitra kami di Komisi VI DPR," kata Andre saat ditanya soal foto tersebut.

Saat ini PAN yang tergabung di Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) memang sedang menjalin komunikasi dengan sejumlah partai. Sementara Gerindra juga sedang berupaya untuk memperbesar Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) yang saat ini dihuni bersama PKB.

Selain itu, Prabowo juga masih belum menemukan cawapres pendamping untuk maju Pilpres 2024. Di sisi lain, PAN diketahui membawa nama Erick Thohir sebagai cawapres yang bakal diusung di pilpres.

Namun itu tadi, Andre mengatakan tak ada pembicaraan politik dalam pertemuan mereka. Ketua DPD Gerindra Sumatera Barat ini mengatakan keempatnya hanya membahas sepak bola.

"Kami hanya bicara sepak bola, soal kecintaan kepada timnas, itu aja. Soal koalisi itu urusan pimpinan-pimpinan partai," ujarnya.

Lihat juga Video 'Erick Sambangi DPW PAN Jatim, Zulhas: Kantor PAN, Kantor Pak Erick Juga':

[Gambas:Video 20detik]


Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan sistem pemilu sehingga Pemilu 2024 tetap dilaksanakan dengan proporsional terbuka atau coblos caleg. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) bersyukur dan menyambut baik putusan tersebut.

"Hari ini DPP PKB bersyukur menyambut baik dan berterima kasih atas keputusan Mahkamah Konstitusi yang menolak secara lengkap seluruh gugatan dari pihak-pihak menyangkut keinginan merubah sistem pemilu secara tertutup dalam pileg yang akan datang," kata Cak Imin dalam jumpa pers di DPP PKB, Jakarta Pusat, Kamis (15/6/2023).

Cak Imin menyatakan, kewaspadaannya bukan tanpa alasan, menurutnya saat ini semua calon legislatif telah dan sedang menyiapkan diri dalam sistem pemilihan legislatif yang terbuka. Oleh karena itu, lanjut dia, kini kewaspadaan tersebut telah selesai.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Teman-teman seluruh caleg menjadi bersyukur dan siap melanjutkan proses pemilihan legislatif sesuai dengan undang-undang yang telah ditetapkan oleh DPR dan pemerintah," ujarnya.

Karena itu, Cak Imin mengaku telah memberikan beberapa instruksi kepada para kader yang akan maju pada kontestasi politik 2024 mendatang. Adapun instruksinya yakni perintah untuk merebut hati dan suara rakyat.

"Saya sebagai Ketua Umum menyampaikan beberapa hal, yang pertama kepada seluruh calon-calon legislatif PKB, DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota untuk meneruskan seluruh kerja-kerja politik merebut hati dan suara rakyat yang akan dibawa pada proses Pileg 14 Februari 2024," tegasnya.

Pada kesempatan itu Cak Imin menyatakan tak mementingkan soal nomor urut. Menurutnya, nomor urut hanya untuk mempermudah urutan.

"Perlu saya sampaikan kepada masyarakat bahwa penomoran hanya bersifat mempermudah urutan saja. Siapa dan pilihan yang mana sepenuhnya PKB menyerahkan kepada rakyat, kepada masyarakat bahwa caleg-caleg yang mendekati masyarakat lah yang perlu dipilih," imbuh Cak Imin.

"Nomor-nomor itu hanyalah untuk mempermudah urutan saja sehingga yang diuji di dalam keterpilihan tentu saja yang pertama takdir. Yang kedua kerja keras para caleg di dalam meyakinkan masyarakat dan rakyat Indonesia," sambungnya.

Untuk diketahui, Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan sistem sistem pemilu. Sehingga pemilu 2024 akan dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka.

"Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," kata Ketua MK Anwar Usman dalam sidang yang terbuka untuk umum di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Kamis (15/6/2023).

Simak Video 'MK Tolak Sistem Pemilu Proporsional Tertutup, Arteria: Kami Hormati':

[Gambas:Video 20detik]


Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi merespons wacana peleburan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) dan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB). Viva mengatakan siapapun capresnya, PAN tetap akan mengusulkan Menteri BUMN Erick Thohir sebagai cawapres.

"Istilahnya, apapun makanannya, minumannya teh botol sosro. Siapapun capresnya, cawapresnya Mas Erick Thohir," kata Viva Yoga kepada wartawan, Kamis (15/6/2023).

Viva menyambut baik peleburan KIB dan KKIR. Dia berharap KIB tetap akan sejalan.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"PAN tetap berkeinginan agar seiring sejalan dengan seluruh anggota KIB dalam satu kebijakan di Pilpres 2024. Jika tetap kompak, ya bersama PPP dalam satu pilihan yang sama," ujar dia.

"Jika dirasakan tidak bisa bersatu, maka minimal antara PAN dan Golkar tetap dalam satu pilihan yang sama," sambungnya.

Meski begitu, dia mengatakan pilihan yang sama dengan Golkar pun tetap ada syaratnya. Dia menyebut hal itu ditentukan oleh elektabilitas figur yang diusung berdasarkan hasil lembaga survei yang kredibel.

"Bukan didasarkan jumlah kursi di DPR. Sebab pemilihan langsung oleh rakyat diukur dari elektabilitas figur, bukan dari besaran kursi," ucap Viva Yoga.

Maka, menurut dia, figur yang tepat itu adalah Erick Thohir. Dia menilai Erick Thohir mampu meningkatkan elektoral siapapun capresnya.

"Dengan elektabilitas Mas Erick Thohir yang tertinggi sebagai cawapres, maka akan menjadi modal sosial dan politik untuk menjadi salah satu figur yang menjadi prioritas untuk dipertimbangkan oleh seluruh calon presiden dari partai koalisi pemerintah, apakah itu Mas Ganjar Pranowo atau Pak Prabowo Subianto," ungkap dia.

Meski begitu, PAN hingga kini belum memutuskan untuk melebur dengan KKIR. Dia meminta publik untuk bersabar menunggu keputusan.

"PAN akan menentukan sikap tentang Pilpres 2024, bahwa siapa yang dicalonkan nantinya akan diumumkan langsung oleh ketua umum PAN bang Zulkifli Hasan sesuai amanat dari Rakernas PAN tahun 2020. Ditunggu ya," tuturnya.

Sebelumnya, Kepala Bapillu Partai Golkar Nusron Wahid bicara pelaung koalisi empat partai yang diintegrasikan dari dua koalisi, yakni Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR).Nusron Wahid mengungkapkan proposal jika KIB dilebur dengan KKIR, bakal capresnya dari KKIR dan cawapresnya KIB.

"Ya kan begini ya, kalau gagasannya itu adalah integrasi dua koalisi yaitu KIB dan KKIR, kan KKIR sudah mempunyai calon presiden yang pakem, yang tidak mau ditawar, namanya Pak Prabowo Subianto. Supaya ini (koalisi) bisa melebur, kan kita juga harus ada yang mau mengalah," kata Nusron Wahid kepada wartawan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (14/6/2023).

"Oke kalau begitu presidennya dari KKIR, tapi wakil presidennya dari KIB," imbuhnya.

Nusron menilai KKIR kekeh dengan Prabowo Subianto sebagai bakal capres 2024. Namun, cawapres diusulkan akan datang dari KIB. Nusron pun mengatakan dirinya sebagai kader Golkar berkepentingan untuk mengusung Airlangga Hartarto untuk menjadi pendamping Prabowo.

"Ya KIB siapa (cawapresnya) biar diputus dalam KIB. Tapi tentunya karena saya orang Golkar, berkepentingan supaya KIB itu nanti yang muncul nanti nama Pak Airlangga Hartarto," terangnya.

Simak juga Video 'Erick Sambangi DPW PAN Jatim, Zulhas: Kantor PAN, Kantor Pak Erick Juga':

[Gambas:Video 20detik]


Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan sistem Pemilu 2024 tetap menggunakan proporsional terbuka. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sulawesi Selatan (Sulsel) pun makin percaya diri menang di Sulsel dengan sistem proporsional terbuka.

"Alhamdulillah, Mahkamah Konstitusi hari ini telah memutuskan sistem pemilu dengan proporsional daftar terbuka. Ini menunjukkan bahwa sistem pemilu yang akan dijalankan adalah sistem pemilu yang sudah kita jalankan selama ini," kata Ketua DPW PKS Sulsel Amri Arsyid kepada wartawan, Kamis (15/6/2023).

Menurutnya, dengan sistem proporsional terbuka ini menjadi momentum bagi PKS Sulsel untuk memenangkan pemilu legislatif. Amri mengaku ingin melanjutkan perjuangan PKS di 2024.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Ini juga sekaligus menjadi awal bagi kita dan menjadi momentum untuk terus melanjutkan perjuangan untuk pemilu legislatif tahun 2024," terangnya.

Amri lantas mengingatkan kepada bacaleg di Sulsel untuk bekerja menggaet dukungan rakyat. Dia yakin PKS memang di Pemilu 2024.

"Saya berharap dengan keputusan ini maka seluruh motivasi dan semangat dari bakal calon legislatif semakin tinggi dan insyaallah kita akan bersama-sama berjuang memenangkan PKS di 2024. PKS menang, Anies Presiden," pungkasnya.

Setelah putusan MK ini, PKS Sulsel langsung mengagendakan rapat kordinasi Ketua DPD PKS Se- Sulsel. Rapat tersebut rencananya akan dilakukan akhir pekan ini pada Sabtu-Minggu, 17-18 Juni 2023.

Sebelumnya, MK telah memutuskan sistem Pemilu 2024 tetap dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka. MK menolak seluruh gugatan terkait permohonan proporsional tertutup.

"Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," kata Ketua MK Anwar Usman dalam sidang yang terbuka untuk umum di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat dilansir detikNews, Kamis (15/6).

Respons PKS soal Tak Ada Logonya di Istigasah Anies-Cak Imin


Ketua DPP PDIP Said Abdullah bicara soal Menparekraf Sandiaga Uno yang baru saja bergabung ke PPP dan dikabarkan akan diusulkan jadi cawapres Ganjar Pranowo. Said mengatakan PDIP terbuka jika kabar tersebut benar.

"Apa yang disampaikan kawan-kawan PPP bahwa Sandiaga sekarang sudah menjadi kader Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan itu diharapkan menjadi calon wakil presiden yang akan diusulkan oleh PPP, kami sangat welcome karena itu masuk di 10 nama yang sudah ada di Ibu Ketua Umum," kata Said kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (15/6/2023).

Said mengatakan nama Sandiaga masuk dalam 10 daftar bursa cawapres Ganjar yang sudah dipegang Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri. Nantinya, kata Said, nama-nama itu akan dibahas secara intensif.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Itu nanti akan dibahas secara intensif karena kami saat ini sungguh-sungguh dari 10 nama yang ada di Ibu Ketua Umum, kami hitung baik dari aspek ideologisnya, kemudian komitmen kerakyatannya, serta tentu aspek elektoralnya," terangnya.

Said mengatakan nama-nama itu tengah dalam proses penyaringan. Said menyebut partainya mencari sosok pendamping yang mempunyai nilai tambah bagi kemenangan Ganjar.

"Sekarang dalam proses penyaringan dari 10 nama itu, belum penjaringan. Masih melakukan penyaringan seperti apa dari 10 nama itu dari sisi ideologisnya, komitmen terhadap NKRI, Kebhinnekaan, elektoralnya ketika berpasangan. Karena ini kan kebutuhannya adalah mencari cawapres yang mempunyai nilai tambah," katanya.

Sebelumnya, Sekjan PPP Arwani Thomafi mengatakan pihaknya mengajukan Sandiaga sebagai cawapres Ganjar. "Ya, Insyaalah. Dibanding bulan lalu atau minggu lalu, ini semakin dekat," kata Sekjen PPP Arwani Thomafi di Kantor DPP PPP, Jakarta Pusat, Rabu (7/6/2023).

Sandiaga menanggapi perihal namanya yang diusulkan PPP untuk menjadi cawapres Ganjar Pranowo. Mantan politikus Gerindra itu sekali lagi mengatakan bahwa itu merupakan kewenangan pimpinan partai.

"Itu murni adalah wewenang dan domain dari Pak Mardiono sebagai Plt Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan," kata Sandiaga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (12/6/2023).

Saat ditanya apakah dirinya siap menjadi cawapres, Sandiaga tidak menjawab gamblang. Sandiaga malah menjelaskan bahwa dirinya memiliki pemikiran untuk mempercepat pembangunan Indonesia.

"Tadi yang saya sampaikan bahwa saya mengusung sebuah pemikiran dalam mempercepat pembangunan kita dan rel arah pembangunan kita sudah tepat, ada satu PR yang sangat besar adalah bagaimana mengupayakan bonus demografi kita yang 70 persen usia produktif ini dikonversikan menjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat, terbukanya peluang usaha dan lapangan kerja, sehingga target Indonesia maju di 20245 Indonesia Emas itu sudah tercapai," papar dia.

Simak juga Video 'Jubir Sebut Anies 'People's Champion': Berani Lawan 2 Penguasa':

[Gambas:Video 20detik]


Persiapan kontestasi pemilihan presiden dan legislatif sudah setengah jalan. Kemeriahan pesta demokrasi lima tahunan yang digelar kurang dari satu tahun lagi ini pun sudah terasa. Televisi, media sosial, hingga baliho konvensional mulai memajang bendera partai dan bakal calon presiden yang diusung.

Salah satu yang kebagian berkah dari momentum pesta demokrasi 2024 adalah para pelaku industri tekstil dan produk tekstil. Tahun ini menjadi saat yang tepat bagi partai politik (parpol) dan relawannya untuk berbelanja alat peraga kampanye selengkap mungkin, demi mengintensifkan kampanye calon anggota legislatif, partai politik, calon gubernur dan wakil gubernur, serta calon presiden dan wakil presiden agar lebih populer dan dikenal masyarakat.

Permintaan atribut parpol di Pusat Perbelanjaan Senen Jaya 1&2, Senen - Jakarta Pusat, mulai meningkat sejak beberapa pekan terakhir. Manager Pengelola Pusat Perbelanjaan Senen Jaya 1&2, Prismo Juni Prianto mengatakan, implikasi menjelang tahun pemilu sudah terlihat di kios-kios atribut parpol, meskipun belum semuanya. Pesanan datang dari tim sukses baik di Jakarta maupun luar kota.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Biasanya enam bulan jelang pemilu tapi ini sudah mulai ada aktivitas. Perlahan pesanan mulai meningkat khususnya bendera, kaos dan umbul-umbul," katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (13/6/2023).

Walaupun baru dibuka bulan Februari 2023 sudah lebih dari 400 pedagang atribut dan aksesoris partai menempati kios-kios di lantai 1 dan 2 Pusat Perbelanjaan Senen Jaya 1&2. Di gedung baru ini para pedagang merasa lebih nyaman dengan fasilitas yang memadai, area parkir yang cukup luas, kondisi gedung layaknya seperti mall. Sudah puluhan tahun pedagang alat peraga kampanye di sini menjadi rujukan utama tim kampanye parpol. Pun sudah sejak lama pula para pedagangnya menggantungkan nasibnya di setiap momen politik tiba.

Salah seorang pedagang atribut partai di Pusat Perbelanjaan Senen Jaya 1&2, Chandra (52), menyebut setiap musim politik, banyak ajudan dan tim khusus partai dari berbagai daerah bahkan di luar pulau menghubunginya. Melalui toko Bangkit Bersama, Chandra menyediakan berbagai macam atribut kampanye partai seperti bendera, kemeja, baju, pernak-pernik untuk name tag, syal, pin, gantungan kunci dan stiker.

"Saya sudah lebih dari 30 tahun jual khusus partai. Saat Pilkada atau Pilpres pasti di sini (Pusat Perbelanjaan Senen Jaya 1&2) yang dituju orang karena paling lengkap, pilihan pedagangnya juga banyak jadi bisa nyocokin harga. Kebanyakan yang order ke saya justru dari luar Jakarta seperti Lampung, Medan, Makassar bahkan Maluku ada," kata Chandra saat ditemui di Senen Jaya 1&2, Minggu (11/6/2023).

Pedagang lainnya, Justina (34), mengaku saat ini sudah mulai ada pergerakan dari tim politik. Ia menceritakan pemesan di tokonya paling banyak berasal dari Indonesia bagian timur seperti NTB, NTT, Sulawesi, hingga Papua.

"Yang nanya-nanya doang ada. tapi pesanan sudah mulai masuk kok, seperti emblem dan kaos. Kemarin Partai Hanura ditotal-total pesan 10.000 pcs kaos, tapi itu dari tujuh tim sukses ya," pungkasnya.

Beragam atribut partai dijajakan di tokonya, Jussam Advertising di Pusat Perbelanjaan Senen Jaya 1&2. Mulai dari kaos, kemeja, bendera, pin, topi, hingga stiker. Kaos dengan foto bakal calon presiden atau lambang partai biasanya paling banyak diminati. Kaos-kaos itu dijual mulai dari harga 13.000 hingga 25.000 per pcs.

"Kalau ambil di atas 1.000 pcs harganya lebih murah, sedangkan bendera minimal harus beli 1 bal isi 10.000 pcs," ujar wanita asal Wonogiri, Jawa Tengah ini.

Ia dan sang suami Syamsir mengaku memiliki strategis khusus, yaitu jemput bola dengan menawarkan sejumlah desain kaos, kalender, jam dinding, payung, bendera dan lain sebagainya kepada simpatisan partai, perusahaan dan tim sukses partai.

"Desain dari kami, gratis. Kami buatkan contohnya, diajukan dengan penawaran harga spesial, bisanya mereka akan mempertimbangkan," aku Justina.

Bersambung ke halaman selanjutnya.


Mahkamah Konstitusi (MK) menjelaskan putusan terhadap gugatan UU Pemilu belum ada saat Denny Indrayana mengunggah rumor hasil putusan tersebut. Hakim Saldi Isra mengatakan unggahan Denny Indrayana itu tak benar.

"Ketika unggahan itu, tanggal itu, sudah ada putusan, jadi itu tidak benar, karena putusan baru diambil tanggal 7 Juni," kata hakim Saldi Isra kepada wartawan di Mahkamah Konstitusi, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (15/6/2023).

Dia mengatakan dissenting opinion yang disebutkan Denny juga tak sesuai dengan hasil putusan hari ini. Dia menyebutkan pembahasan perkara114/PUU-XX/2022 tentang UU Pemilu itu juga dilakukan oleh 8 hakim.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kalau dalam unggahan itu dikatakan posisi hakimnya 6,3 tidak benar kan? Posisi hakim hari ini itu ternyata 7,1. Jadi sidang pengambilan putusan itu, RPH pengambilan putusan itu hanya diikuti oleh 8 hakim konstitusi jadi tidak 9," ujarnya.

"Ini penting, ini. 8 hakim konstitusi ini untuk dikemukakan. Hanya dihadiri oleh 8 hakim konstitusi karena salah seorang hakim konstitusi sedang berdinas ke luar negeri," tambahnya.

Dia mengatakan MK baru membahas perkara gugatan UU Pemilu pada Senin (5/6) lalu. Dia menuturkan saat itu belum ada putusan dan posisi hakim.

"Jadi, kalau dibaca tadi, itu diputus oleh 8 hakim Konstitusi. Jadi di bawah amar itu ada 2, kapan diputus kapan diucapkan. Diputusnya tanggal 7 Juni, diucapkan tanggal 15 Juni. Jadi seminggu yang lalu," ucapnya.

MK Putuskan Sistem Pemilu Terbuka

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan sistem sistem pemilu sehingga Pemilu 2024 akan dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka.

"Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," kata Ketua MK Anwar Usman dalam sidang yang terbuka untuk umum di gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Kamis (15/6/2023).

Dalam putusan itu, hakim MK Arief Hidayat mengajukan dissenting opinion. Dalam putusan itu, Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan politik uang bisa saja terjadi dalam semua sistem pemilu, baik lewat proporsional terbuka maupun proporsional tertutup.

"Pilihan terhadap sistem pemilihan apapun, sama-sama berpotensi terjadinya praktik politik uang," ujar hakim MK Saldi Isra.

Sebagaimana diketahui, gugatan dengan nomor perkara 114/PUU-XX/2022 itu didaftarkan oleh 6 orang pada 14 November 2022. Mereka berharap MK mengembalikan ke sistem proporsional tertutup. Keenamnya adalah:

1. Demas Brian Wicaksono (pengurus PDIP Cabang Probolinggo)

2. Yuwono Pintadi

3. Fahrurrozi (bacaleg 2024)

4. Ibnu Rachman Jaya (warga Jagakarsa, Jaksel)

5. Riyanto (warga Pekalongan)

6. Nono Marijono (warga Depok)

Simak Video 'MK Akan Laporkan Denny Indrayana ke Organisasi Advokat':

[Gambas:Video 20detik]

Selanjutnya


Gempita nuansa pemilu semakin hangat. Kontestasi lima tahunan ini setidaknya menjadi titik di mana kekuasaan akan dipergilirkan atau dipertahankan layaknya permainan catur. Bagi kubu petahana dan juga partai pemenang, tentu kemenangan untuk kesekian kalinya harus di raih dengan gemilang. Bagi para pihak yang berada di luar lingkaran kekuasaan, tentunya pemilu ini merupakan momentum bagus untuk membalik keadaan.

Pola kontestasi semacam ini memang merupakan hal yang wajar mengingat pemilu merupakan cara yang sah dalam memperebutkan kekuasaan. Menjadi menarik kemudian jika para aktor yang saling berebut atensi pemberitaan publik melakukan sejumlah gerakan dan juga kegiatan politik yang menyedot perhatian, padahal dari segi tekstual setidaknya yang banyak muncul adalah suguhan siapa presiden selanjutnya pasca kepemimpinan Presiden Jokowi.

Bahkan, Jokowi sebagai presiden pun sampai mau dan rela tersita waktunya untuk memikirkan siapa sebaiknya penerus kepemimpinannya di istana negara. Padahal yang justru seharusnya muncul di ruang publik adalah bagaimana dan kemana arah negara kita setelah ini.

Perlu disadari oleh kita semua bahwa bagi aktor politik (khususnya partai politik), meraih atensi publik itu merupakan keharusan. Di sanalah kemudian mereka mengeluarkan berbagai aksi yang memancing reaksi. Ada yang dengan tampilan nyentrik, ada juga yang melemparkan isu tertentu, mengagitasi bahkan juga ada yang terang-terangan memberikan dukungan melalui deklarasi oleh elemen relawan, dengan tujuan tentu untuk mempengaruhi persepsi publik. Hal ini lumrah sebagai aksesori yang menyemarakkan pemilu di ruang publik.

Akhir Jabatan

Di akhir masa jabatan suatu pemerintahan, memang menyisakan banyak tanda tanya bahkan tidak jarang mengalami turbulensi politik. Kondisi ini jika tidak dikelola dengan baik, maka akan menimbulkan potensi konflik terbuka. Dan, perlu disadari bahwa konflik itu sebenarnya adalah konflik antar elite dan bukan konflik horizontal dalam masyarakat.

Adapun konflik yang muncul dalam masyarakat karena misalnya dukungan atau kubu politik yang berbeda justru muncul dari adanya elit politik yang menajamkan itu dan membuat simpatisannya semakin mengeras (militan). Kondisi inilah yang perlu diantisipasi oleh segenap elite partai yang ikut dalam Pemilu 2024. Cukuplah peristiwa kekerasan dalam Pemilu 2019 menjadi contoh.

Perlu juga dilihat bahwa spektrum kekuasaan partai politik di Indonesia tidak ada yang mencapai angka dominan sekali. Bahkan PDIP yang keluar sebagai pemenang pada 2019 hanya mampu meraup sebanyak 20-an persen suara nasional. Apa maknanya? Ini menggararisbawahi pemahaman kita semua bahwa sebanyak 80-an persen sisanya terbagi dalam kekuatan partai politik lainnya.

Kekuatan yang berserak ini tentu tidak dapat saling berdiri sendiri. Itulah sebabnya partai politik saling menjajaki hubungan erat dengan partai yang dianggap sevisi dan misi (baca: sekepentingan). Dalam hal ini perlu juga disadari bahwa dalam politik tidak ada teman dan musuh abadi, yang abadi hanya kepentingan. Tergantung kepentingan macam apa yang hendak dituju oleh masing-masing pihak yang bekerja sama.

Untuk mengaminkan hal ini kita bisa melihat Partai Nasdem sebagai salah satu pengusung Jokowi pada Pemilu 2014 dan 2019. Namun dengan dideklarasikannya Anies Baswedan oleh Nasdem menjadi capres 2024, Jokowi seolah berpaling dan tidak menganggap Nasdem sebagai "sahabatnya", padahal Nasdem memiliki saham dalam mengusung Jokowi menjadi Presiden. Bahkan Surya Paloh mengatakan hubungannya dengan Jokowi berada dalam titik yang rendah.

Pun dengan Partai Gerindra, Golkar, dan terakhir PAN, yang sebelumnya menjadi lawan dalam Pemilu 2019, justru diberikan "kue kekuasaan", padahal tidak memiliki andil dalam pemenangan Jokowi di Pemilu 2019.

Mencermati berbagai kondisi yang ada, hal yang perlu diperhatikan dalam dinamisasi politik sekarang ini adalah memastikan setidaknya lima perkara. Pertama, pemerintah harus menjamin adanya kontestasi pemilu yang fair. Mereka yang masuk gelanggang harus memiliki titik awal yang sama. Misalnya, setidaknya untuk memenuhi persyaratan formal ambang batas pencalonan yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

Kedua, memastikan bahwa pemilu bukan seremoni biasa lima tahunan. Ini merupakan arena perebutan kekuasaan, sehingga para pihak yang ikut dalam kontestasi perlu dicurigai melakukan segala daya dan upaya untuk mencapai kemenangan. Untuk mengantisipasi hal ini, perlu mendudukkan para penyelenggara pemilu yang memegang teguh integritasnya sesuai dengan sumpah jabatan yang diucapkannya ketika dilantik menjadi penyelenggara.

Ketiga, aturan main, perlu juga dilihat bahwa aturan main harus sama bagi semua pihak yang berkontestasi. Ketimpangan dalam penerapan aturan bagi para calon akan menimbulkan ketidakpuasan yang bisa berujung pada konflik terbuka. Keempat, netralitas seluruh organ negara secara formal, baik birokrasi maupun TNI dan POLRI. Pemegang kekuasaan boleh datang dan pergi namun organ negara ini bersifat tetap dan hanya tunduk pada politik negara.

Kelima, sistem hukum yang imparsial, transparan dan adil. Ketidakpuasan dalam hasil pemilu tentu menjadi sengketa yang dapat berujung pada adanya upaya untuk mempengaruhi lembaga peradilan. Hal ini perlu diantisipasi dengan menjadikan lembaga ini bebas dari intervensi oleh kepentingan politik pemilu.

Terakhir saya kira yang perlu disadari oleh kita semua bahwa merawat Indonesia ini butuh kerja sama dari seluruh elemen kekuatan sosial dan politik. Di Indonesia setidaknya, setelah ditetapkannya Pemilu Presiden dan Wakil Presiden secara langsung pada 2004, sampai saat ini, siapapun yang menang tidak akan mampu mengelola kekuasaannya dalam satu tangan.

Oleh sebab itulah, tidak ada pihak yang perlu menjadi jemawa bahwa hanya dirinya dan kelompoknyalah yang dapat mengelola republik ini sendirian. Jangan sampai kita kehilangan nilai-nilai keluhuran yang berharga yang telah diwariskan oleh para pendahulu kita bahwa boleh berbeda, tapi jika untuk kepentingan negara kita harus tetap bersatu dengan nilai ketulusan dan kepercayaan.

Arief Hidayat mahasiswa Pascasarjana S-3 Kajian Budaya dan Media UGM


Rencana pertemuan Ketua DPP PDIP Puan Maharani dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menimbulkan spekulasi soal peluang koalisi PD-PDIP. Akankah spekulasi tersebut jadi nyata?

"Mungkin saja PDIP dan Demokrat berkoalisi tetapi membayangkan AHY menjadi cawapres Ganjar itu terlalu jauh," kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi kepada detikcom, Kamis (15/6/2023).

Lebih jauh, Burhanuddin melihat rencana pertemuan Puan dengan AHY ini adalah strategi baru yang diterapkan PDIP setelah gelaran Rakernas.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Jadi setelah ada indikasi stagnasi elektoral terhadap Ganjar Pranowo sehingga PDIP lebih inklusif. Sebelumnya kan terkesan PDIP kurang inklusif terhadap elite partai lain maupun dalam mempromosikan Ganjar Pranowo sebagai capres," kata Burhanuddin.

PDIP dinilai sebagai parpol yang awalnya kurang berkomunikasi dengan partai lain. PDIP dinilai kalah strart dari Ketum Gerindra Prabowo Subianto yang lebih dulu safari politik.

"Jadi yang dibikin PDIP itu memberi sinyal atau gestur inklusif, yang kedua memperluas konstituen Ganjar. Pada titik ini sebetulnya PDIP kalah start dengan Pak Prabowo yang lebih agresif mendatangi Pak SBY di Pacitan, mendatangi banyak elite partai dan sebagainya. Tetapi lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali," kata Burhanuddin.

Puan Maharani juga dinilai Burhanuddin menjalankan strategi dengan baik. Puan dipujinya mewarisi kepiawaian Taufiq Kiemas dalam membangun komunikasi dengan pihak luar kala menjadi ice breaking di antara SBY dan Megawati.

"Lepas nanti AHY jadi atau tidak berkoalisi dengan PDIP atau AHY jadi cawapres Ganjar atau tidak yang terpenting sinyalnya sudah disampaikan ke publik dan konstituen PD dan itu akan membantu PDIP dan Ganjar untuk investasi di putaran kedua. Strategi ini bagian dari upaya memperluas pangsa pasar pendukung Ganjar dengan menunjukkan suatu sinyal gestur bahwa PDIP dan Ganjar itu merangkul dan lebih inklusif," pungkasnya.

Simak juga Video 'Setelah Rencana Pertemuan AHY-Puan, Kini SBY-Megawati Diharapkan Bertemu':

[Gambas:Video 20detik]


Partai Demokrat meminta bakal capres Koalisi Perubahan dan Persatuan (KPP) Anies Baswedan segera mengumumkan cawapres. Partai NasDem mengaku juga ingin agar pengumuman cawapres itu segera dilakukan.

"Jadi apa yang disampaikan Demokrat saya lebih melihat sebagai satu harapan. Ya tapikan harapan inikan juga harus mengikuti realita yang terjadi yang kita hadapi terkait dengan dinamika politik yang berjalan," kata Ketua DPP NasDem, Taufik Basari atau Tobas, di kawasan Jakarta Pusat, Kamis (15/6/2023).

Dia mengatakan NasDem ogah mematok kapan Anies harus mengumumkan cawapres. Menurutnya, NasDem memahami proses dan dinamika politik yang terjadi.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kalau harapan dan hal yang ideal memang kita sama-sama inginnya tentu cepat, supaya lebih jelas langkah berikutnya kan gitu. Dari NasDem pun juga harapannya ingin cepat tapikan kita sangat memahami bahwa proses dinamika yang berjalan ini tidak bisa kemudian kita mematok harus di tanggal berapa, di bulan apa," jelasnya.

Tobas mengatakan kapan pengumuman dan siapa sosok cawapres yang dipilih merupakan kewenangan Anies. dia menjamin koalisi pengusung Anies yang terdiri dari NasDem, PKS dan Demokrat tetap solid.

"Kita masih melihat juga dinamika yang terjadi kemudian calon-calon lain akan seperti apa, partai lain seperti apa, tentu butuh perhitungan yang matang untuk menentukan kapan momentumnya dan nanti yang menentukan Mas Anies juga," ujarnya.

"Masih sangat kompak, terbukti juga dari Tim 8 juga sangat sering kita berkumpul untuk mendiskusikan berbagai hal," sambungnya.

Sebelumnya, Demokrat berharap Anies mengumumkan Cawapres pada Juni 2023 ini. Hal itu disampaikan Demokrat usai elektabilitas Anies turun versi Litbang Kompas.

"Mungkin hipotesanya soal koalisi, kalau koalisi segera terbentuk, maksudnya capres-cawapresnya deklarasi, kalau menurut survei Kompas ini kan ada kemungkinan partai Demokrat dan pendukung Koalisi Perubahan akan naik, tapi juga masih hipotesa mengandaikan bahwa itu ada coattail effect," kata Ketua Bappilu Partai Demokrat Andi Arief kepada wartawan, Selasa (23/5). Andi Arief merespons soal Demokrat turun versi survei Litbang Kompas.

"Sedang kita pelajari dan memang kami menargetkan bulan Juni akan ada deklarasi, kalau bulan Juni tak akan ada deklarasi, maka akan sulit buat partai partai pendukung seperti NasDem, PKS dan Demokrat. Ya artinya bahwa kemungkinan-kemungkinan opsi lain juga akan dipikirkan," sambungnya.

Simak Video 'Demokrat Kembali Dorong Anies Deklarasi Cawapres, Ungkit Piagam Koalisi':

[Gambas:Video 20detik]


Nama Erick Thohir masuk bursa calon wakil presiden (cawapres). Erick bahkan santer akan menjadi cawapres dari Prabowo Subianto atau Ganjar Pranowo.

Erick diketahui dekat dengan PBNU. Dia diketahui menjadi Ketua Panitia Harlah Satu Abad Nahdlatul Ulama (NU) di Sidoarjo pada awal Februari 2023 lalu. Selain itu, Erick Thohir juga merupakan anggota kehormatan Banser.

Ketum PBNU KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) ditanya awak media apakah akan mendukung Erick Thohir yang selama ini dekat dengan PBNU?

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Gus Yahya tidak menjawab secara gamblang. Namun, dirinya mengaku dekat dengan beberapa nama yang digadang-gadang maju sebagai calon presiden (capres).

"Ya dekat dengan Erick Thohir. Tapi saya sama yang lain juga dekat. Sama Prabowo dekat, sama Ganjar teman lama," kata Gus Yahya usai membuka Sosialisasi ASEAN Intercultural and Interreligious Dialogue Conference 2023 di Hotel Shangrila, Surabaya, Kamis (15/6/2023).

Gus Yahya buka-bukaan kriteria pemimpin yang diinginkan PBNU pada Pilpres 2024. Ia menyebut ada 4 kriteria pemimpin yang diharapkan dirinya untuk Pilpres 2024 nanti.

"Yang cerdas, yang bijaksana, yang takut kepada tuhan, dan mengasihani rakyatnya," kata Gus Yahya.

Gus Yahya menyatakan pemilihan presiden harus berjalan dengan guyub, rukun, dan damai. Ia menyebut pemilihan presiden bukan ajang bertarung hidup dan mati.

"Kembali kepada warisan tadi, harmoni dan toleransi, jangan ribet (soal pilpres). Ini cuma prosedur saja kok. Kita bukan mau bertarung hidup mati soal presiden," tambahnya.

Janji Anies ke Warga Bogor: Bangun Transportasi Umum Terjangkau


Juru Bicara Anies Baswedan, Hendri Satrio atau Hensat, mengklaim jagoannya tersebut sebagai 'people's champion' yang melawan dua kandidat 'penguasa'. PPP melemparkan balasan menohok kepada Hensat.

Sekjen PPP Arwani Thomafi mengatakan Pemilu merupakan kompetisi yang harus dilakukan secara beradab. Dia mengimbau untuk tidak melebih-lebihkan sesuatu dan mengikuti aturan yang ada.

"Pemilu merupakan kompetisi politik yang beradab. Ada aturan main yang dipedomani bersama," katanya saat dikonfirmasi, Kamis (15/6/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Jadi tidak perlu menarasikan sesuatu yang dilebih-lebihkan, metafora dan keluar dari substansi," imbuh dia.

Sementara itu, Ketua DPP PPP Achmad Baidowi atau Awiek mengaku heran siapa penguasa yang bertanding dengan Anies di 2024. Awiek menyebut, jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang dianggap sebagai penguasa, hal itu tidak tepat.

"Itu memang siapa yang tanding dengan penguasa? Wong penguasanya aja tidak bertanding," ujar Awiek kepada wartawan.

Awiek meminta Hensat untuk tidak keegeran. Dia menegaskan Jokowi tidak ikut tanding lagi di 2024.

"Penguasanya itu tidak bertanding. Penguasa itu kan Jokowi, emang Presiden Jokowi tanding lagi? Hensat jangan kegeeran deh," katanya.

Awiek menilai Anies maupun Ganjar memiliki level yang setara. Dia menyebut hal itu lantaran keduanya sama-sama pernah menjabat sebagai Gubernur.

"Ya kan levelnya sama pernah jadi gubernur. Tapi lebih bagus Pak Ganjar gubernurnya dua periode dan jumlah penduduknya Jawa Tengah lebih banyak dibanding di DKI," jelasnya.

Sebelumnya, Hensat mengatakan Anies merupakan 'people's champion'. Menurut Hensat, Anies berbeda jika dijajarkan dengan dua calon presiden lainnya yakni Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo.

Hal itu disampaikan Hensat dalam acara Adu Perspektif 'Poco-poco Koalisi Anies Baswedan' yang disiarkan detikcom x Total Politik, Rabu (14/6). Hensat awalnya berbicara soal perjuangan Anies untuk menghadapi dua pertandingan.

"Mas Anies ini kan harus menghadapi dua pertandingan, pertandingan pertama adalah sebelum pertandingan. Pertandingan kedua pada saat pertandingan itu dimulai. Nah beratnya, justru pertandingan yang sebelum pertandingan, yang masa-masa saat ini," kata Hensat.

Hensat kemudian menyebut Anies sebagai people's champion. Sebab Anies saat ini tidak memiliki jabatan apapun saat diusung sebagai bakal capres.

"Anies Baswedan itu kan pepople champion ya, kenapa saya katakan people champion, kalau dari tiga besar itu kan dua-duanya pejabat. Prabowo itu Menteri (Pertahanan), Ganjar itu Gubernur (Jawa Tengah), yang rakyat ini cuma Anies," ujarnya.

Menurut Hensat, tak masalah jika saat ini Anies berada di posisi ketiga dalam survei elektabilitas. Dia mengatakan masih ada swing voters yang bisa membuat Anies sebagai people champion melawan dua kandidat yang disebut sebagai penguasa.

"Makanya sebagai people champion, konsisten di nomor tiga juga nggak papa, karena masih ada swing voters misalnya yang dipertimbangkan nantinya. Sehingga kalau dihitung sebenarnya, masih kompetitif nih semua. Swing voters menyebabkan Anies Baswedan sebagai people's champion bisa dan berani bertanding melawan para penguasa. Kan dua-duanya penguasa ini," kata Hensat.

Simak juga Video 'Perjalanan Sandiaga Uno yang Akhirnya Berlabuh di PPP':

[Gambas:Video 20detik]


Terminologi politik dewasa ini tersentralisasi secara vis-à-vis dalam dua kubu, yaitu politik gagasan dan politik kekuasaan. Terminologi ini merupakan pergeseran yang sebelumnya menciptakan demarkasi elektoral antara politik Islam dan politik nasionalis.

Terminologi politik gagasan perlu diakrabkan dalam persepsi publik. Basis elektoral publik tidak boleh didudukkan pada relasi kuasa politik tribalisme, politik aliran, atau politik teritorial. Politik seperti Jawa-non Jawa, Islam-non Islam, atau basis kesukuan sudah saatnya ditinggalkan.

Alasannya, saat ini kita dihadapkan pada dua fakta politik. Pertama, bentuk konsolidasi dan bangunan koalisi partai politik sudah berdasar pada kalkulasi matematik keuntungan dan ambang batas pencalonan. Tidak ada kalkulasi etik yang berbasis pada ideologi atau platform ide perjuangan. Asas dan basis elektoral masing-masing parpol sudah menguap dalam garis-garis yang samar.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Sebut saja Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KKP). Partai Keadilan Sejahtera (PKS) secara ideologis seharusnya duduk secara vis-à-vis dengan Partai NasDem dan Partai Demokrat. Asas dan basis PKS adalah politik Islam dan dua parpol yang lain berbasis politik nasionalis.

Begitu pula yang tejadi dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Gerindra dalam Koalisi KKIR, juga Koalisi KIB, dan terakhir merapatnya Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengusung Ganjar Pranowo bersama PDI-P.

Fakta politik yang kedua, bahwa sebanyak 70% pemilih 2024 nanti merupakan generasi milenial dan Gen Z. Secara analisis psiko-politik, generasi ini merupakan pemilih rasional yang mendasarkan pilihan politiknya pada ide dan gagasan. Fakta ini mengindikasikan suatu kemajuan dari akumulasi bonus demografi menyongsong Indonesia 2045. Laporan Litbang Kompas sebanyak 86,7 persen ikut berpartisipasi aktif, 10,7 persen masih ragu, dan 2,6 persen menolak (dirilis 8 April 2022).

Pilihan rasional pemuda salah satu bentuk kesadaran politik publik. Keberadaannya harus dirawat dalam ruang-ruang demokratis, atau bahkan terlembagakan dalam sistem politik di Indonesia. Pilihan rasional menegasikan politik emosional dan transaksional yang mengamini ketidakdewasaan dan fanatisme dalam berpolitik.

Setidaknya terdapat dua faktor di mana kesadaran berpolitik ini terbentuk. Sebagai bentuk akumulasi publik yang mengendap dari kepongahan politik rezim saat ini. Politik seolah menjadi anasir dasar yang mampu mempengaruhi dimensi lain dari instrumen bernegara; penegakan hukum, struktur koalisi, hingga komposisi birokrasi dalam tatanan kelembagaan. Hal itu berlangsung lama dalam tarikan yang multidimensional, baik ke samping antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif, atau secara horizontal antara pusat dan daerah.

Kedua, karena faktor kematangan demografi. Sejak awal generasi milenial dan Gen Z sudah dipersepsikan dalam bentuk peluang dan kemajuan. Artinya, persepsi suatu bangsa mampu membentuk semacam kematangan suatu generasi. Mereka mewariskan suatu masa yang sudah sedari dulu dilekatkan dalam ingatan sebagai puncak kemajuan dari perjalanan berbangsa. Mau tidak mau, kematangan di sana secara intrinsik menjadi titah sejarah.

Belum Menjadi Karakter

Politik gagasan boleh saja mengendap sebagai kesadaran publik, tapi dia belum menjadi karakter permainan politik elite. Mereka tetap saja terjebak dalam pusaran politik kekuasaan. Komposisi politik yang dimainkan tentu tidak jauh dari gimik sosial yang semu dan branding isu yang saling menjatuhkan.

Politik bukanlah arti dalam pengertian Machiavelli (1469-1527) yang cenderung praktis dan pragmatis. Politik itu tidak sebatas pada "trilogi laku kuasa" (memperoleh, mempertahankan, dan mengekspansi). Kalau sejak awal praktek politik elit terus demikian dan berkelanjutan, agenda reformasi dan cita-cita konstitusi tentu sulit untuk dicapai. Artinya, politik bangsa hanya surplus ide dan defisit sebagai laku.

Kita belum melihat para calon yang telah dideklarasikan oleh masing-masing parpol meresonansikan gagasan pembangunan dan perubahan sebagai agenda pencalonannya. Misalnya, bagaimana isu tentang tatanan birokratis, penanganan separatisme, pembangunan hukum progresif berkeadilan, politik berkeadaban, ketimpangan dan kesejahteraan, hingga premanisme politik dalam tubuh rezim.

Tidak heran jika Ganjar Pranowo dalam unggahan video di detikcom (27/5) mengakui kemunculan namanya dalam bursa pencapresan di berbagai survei masih minim pilihan dari Gen Z (menelanjangi survei Kompas). ini adalah fakta lapangan karena sedari awal Ganjar hanya di-branding dengan elektabilitas perangkat kekuasaan, dan bukan dengan kapasitas gagasan. Alhasil, meski dalam bursa capres namanya selalu muncul paling atas, pilihan Gen Z belum jatuh padanya.

Tantangan selanjutnya, kematangan berpolitik Gen Z tidak dibarengi dengan konsolidasi demokrasi yang baik. Mereka belum melembagakan politik gagasan secara gerakan. Sejauh ini, mereka hanya menunggu. Tidak ada konsolidasi gagasan yang diciptakan dalam ruang-ruang akademis dan demokratis.

Mendekati Pemilu, seharusnya politik gagasan sudah menunjukkan gerakan khasnya dalam mengonsolidasikan ide dan gagasan pembangun prospektif ke depan. Misalnya dengan menguji visi dan misi pencapresan setiap calon dalam ruang-ruang terbuka, di kampus maupun dalam ruang demokratis lainnya.

Perangkat politik sudah seharusnya diarahkan untuk membentuk ekosistem politik yang berkemajuan dan menjunjung tinggi nilai keadaban. Antusiasme para pemuda harus dipastikan bisa tertuang membentuk ruang-ruang bagi terkonsolidasinya gagasan. Peran aktif pemuda inilah yang diharapkan mampu membentuk ekosistem politik bangsa ini dalam nuansa yang tidak sekadar menyangkut politik kekuasaan, melainkan politik gagasan yang berkeadaban. Dari sinilah suatu bangsa dapat dibangun.

A Fahrur Rozi pengamat politik dan hukum di Distrik HTN Institute Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta