Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menekankan perangkat desa harus nertral. Hal ini menyusul adanya kegiatan silaturahmi nasional asosiasi perangkat desa dari seluruh Indonesia yang tergabung dalam Desa Bersatu yang dihadiri cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming.

"Harus netral. harus netral," kata Abdul Halim kepada wartawan, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (20/11/2023).

Abdul Halim menyebut perangkat desa punya hak pilih namun tidak boleh terbuka secara terang-terangan berpihak kepada salah satu capres tertentu, begitu juga dengan mobilisasi massa.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Nggak boleh (datang ke kampanye). Iya. Punya hak pilih. Kecuali TNI ya," ujarnya.

Terkait ada atau tidaknya sanksi soal perangkat desa yang menyatakan dukungan terhadap capres, Abdul Halim menyerahkan hal itu ke Kemendagri. Pihaknya tidak memiliki kewenangan atas hal itu.

"Untuk urusan perangkat desa itu ada di Kemendagri. Jadi kita tidak punya kewenangan untuk melakukan monitoring evaluasi kinerja perangkat desa. Karena itu kewenangan ada di mereka (Kemendagri). Kementerian Desa itu tugasnya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat," ujarnya.

Sebelumnya, beberapa asosiasi perangkat desa dari seluruh Indonesia yang tergabung dalam nama Desa Bersatu melakukan silaturahmi nasional di Indonesia Arena, GBK, Jakarta Pusat. Mereka memberi sinyal dukungan kepada pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Koordinator Nasional Desa Bersatu, Muhammad Asri Anas, ogah mengatakan pertemuan tersebut sebagai deklarasi dukungan kepada Prabowo-Gibran. Hal tersebut karena aparat desa terikat dengan beberapa aturan yang ada.

"Sebenarnya gini, kalau kita organisasi penggerak desa kan juga ada batasannya misalnya ada regulasi UU Nomor 6, UU Nomor 7, ada sesuatu di mana kita tidak bisa menyebut deklarasi. Ya (dukungan tersirat), kira-kira seperti itu lah ya," kata Asri Annas di lokasi, Minggu (19/11/2023).

Namun demikian, Asri Annas mengatakan Pasangan Prabowo-Gibran lah yang dirasa bisa mewujudkan keinginan para asosiasi perangkat desa dari seluruh Indonesia. Mulai dari dana desa Rp 5 miliar hingga memperbaiki kesejahteraan perangkat desa.

"Ada beberapa poin yang penting yang kami berharap bisa diakomodir ke depan. Pertama adalah reformasi tata kelola desa, kemudian kedua dana desa Rp 5 miliar bersifat afirmatif, kemudian evaluasi pendamping desa. Ketiga adalah memperbaiki kesejahteraan perangkat desa, BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dan seluruh instrumen organisasi yang ikut mendukung pemerintah," kata dia.


2024 akan menjadi sejarah besar dalam pemilihan umum di Tanah Air. Sebentar lagi negeri kita akan menghelat pesta elektoral yang terbilang kolosal: pemilu nasional serentak (memilih DPR, DPRD, DPD, dan Presiden-Wakil Presiden) serta pilkada serentak (memilih gubernur, bupati, wali kota serta wakil-wakilnya). Ini kelanjutan sifat serentak yang telah dimulai pada 2019 lalu.

Syukurlah pemilu dan pilkada serentak itu tidak digelar pada hari yang sama. Kalau iya, sudah pasti itu bakal bikin mabuk dan muntah-muntah Komisi Pemilihan Umum (KPU) dari pusat hingga kabupaten/kota. Dua pesta demokrasi itu punya jeda 9,5 bulan.

Ini pertaruhan bagi penyelenggara pemilu, KPU sekaligus negeri kita, Indonesia. Sebab, ini adalah pemilu keenam selepas rezim otoriter gulung tikar, ujian apakah demokrasi kita masih sebatas prosedural atau telah naik derajat menjadi demokrasi substantif. Sepanjang 25 tahun antara 1999 - 2024 seabrek perubahan diadaptasi negeri kita: dari demokrasi langsung, sistem proporsional terbuka (dengan sekian varian), hingga pemilu yang dilaksanakan secara serentak.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Keserentakan adalah pencapaian, tantangan, serta ujian sekaligus. Pemilu 2019 mengajarkan pelajaran penting. Waktu itu ada semacam "gegar teknis" sehingga penyelenggara pemilu lupa menghitung risiko dari penyelenggaraan pemilu yang serentak (pileg dan pilpres pada satu waktu/hari).

Serentak berarti satu waktu, sementara kontestan pemilu bertambah signifikan. Satu hari digunakan untuk pemilih menggunakan hak pilih mereka (mencoblos) dan menghitung perolehan suara kontestan. Setiap pemilih diberikan lima surat suara (DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, DPD, dan Presiden-Wakil Presiden).

Itu kerumitan di tangan voter. Kerumitan dan kompleksitas lebih tinggi harus dihadapi petugas KPPS saat penghitungan suara. Pada Pemilu 2019, ada 14 parpol yang bertarung, sekian banyak caleg di setiap parpol, lalu kontestan DPD dengan satu distrik (provinsi). Belum lagi menghitung surat suara pemilihan Presiden/Wakil Presiden.

Alhasil, berdasarkan penelitian Fisipol UGM, beban kerja petugas pemilu pada hari pelaksanaan Pemilu 2019 mencapai 20 - 22 jam. Ini sudah tidak masuk akal. Petugas pemilu harus lembur hingga hari berganti. Kecapekan mereka berlipat-lipat, sebab sebelum itu harus mempersiapkan TPS (7,5 - 11 jam) serta mendistribusikan undangan (8 - 48 jam).

Akibatnya tak terperikan --cerita kelam yang lebih tinggi dari tragedi: KPU melaporkan ada 894 petugas pemilu (KPPS) meninggal dunia dan 5.175 petugas sakit. Korban meninggal itu menjadi korban pemilu serentak yang gagap.

Cerita pedih ini bukan hal remeh, tak boleh dilupakan, dan seharusnya tidak pernah terjadi lagi. Masih merujuk penelitian Fisipol UGM, rata-rata beban kerja petugas KPPS sangat tinggi sebelum, selama dan sesudah hari pemilihan (https://fisipol.ugm.ac.id/hasil-kajian-lintas-disiplin-atas-meninggal-dan-sakitnya-petugas-pemilu-2019/).

Pada 14 Februari 2024, petugas pemilu di seluruh Indonesia akan mengerjakan pesta demokrasi seperti pada 2019 tadi dengan beban yang lebih besar lagi: parpol peserta pemilu bertambah, menjadi 18 partai. Jika pada 2019 kontestan pilpres cuma dua pasangan, pada 2024 ada tiga pasangan calon yang berebut kursi Presiden dan Wakil Presiden.

Sekali lagi ini bukan pekerjaan remeh dan gampang. Perlu kesiapan teknis, psikologis, hingga mitigasi yang tepat untuk mengurangi risiko-risiko yang tidak diinginkan. Satu lagi petugas pemilu wajib dibekali asuransi kesehatan serta kesejahteraan (honor) yang memadai. Biaya Rp 70,5 triliun yang dikucurkan dalam tiga tahap seyogianya telah memasukkan komponen yang berurusan dengan faktor keselamatan dan kesejahteraan petugas pemilu (KPPS/PPS) tadi.

Bayangan Gelap

Hal tak remeh lainnya diwanti-wanti oleh hakim konstitusi Arief Hidayat. Dia mengingatkan bahwa negeri kita sering mengalami ledakan atau guncangan besar dalam siklus yang berulang sekitar 20 - 25 tahun sekali. Arief menyorot kejadian pada 1908, 1928, 1945, 1965, 1998. Dan, 2024 nanti Reformasi berusia seperempat abad.

Masalahnya, menjelang pemilu, bangsa kita dibayang-bayangi hal yang oleh ahli tata negara sebagai "krisis konstitusi". Situasi ini menyeruak setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang batas usia calon presiden dan wakil presiden menerbitkan dugaan dan kecurigaan tentang adanya intervensi kekuasaan (eksekutif) terhadap lembaga negara lainnya.

Untunglah Majelis Kehormatan MK memutuskan bahwa Ketua MK Anwar Usman telah melakukan pelanggaran etik berat dan dicopot dari jabatannya itu. Adik ipar Presiden Joko Widodo ini juga dilarang ikut menangani sengketa hasil Pemilu/Pilkada 2024 dan seterusnya agar tidak mengalami konflik kepentingan.

Harapan yang wajar jika keputusan Jimly Asshiddiqie dkk ini dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap benteng konstitusi tadi. Sebab putusan MK yang memberi jalan Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres dari Prabowo Subianto telah menggerus muruah MK ke titik terendahnya. Satu dekade lalu, MK juga pernah ternoda dengan skandal Akil Mochtar yang dililit perkara suap dan pencucian uang.

Sungguh pun putusan Majelis Kehormatan MK tidak mempengaruhi keikutsertaan Prabowo-Gibran di Pilpres 2024, ketegasan Majelis Kehormatan terhadap Anwar Usman diharapkan berbuah perbaikan internal di tubuh mahkamah hasil Reformasi 1998 itu.

Pemilu 2024 sudah dalam hitungan bulan. Inilah saluran dan medium untuk suksesi kepemimpinan nasional yang teratur dan tertib di jalur eksekutif dan legislatif.

Mestinya pemilu menjadi satu-satunya jalan. Bukan jalan "ekstra parlemen" yang menyebabkan ledakan besar pada 1998 silam. Waktu itu, krisis moneter yang berujung krisis politik menyebabkan mahasiswa, kalangan oposan hingga terakhir, Golkar, meminta Soeharto mundur. Ketidakpercayaan kepada presiden yang berkuasa terlalu lama, sampai 32 tahun, itu memuncak. Padahal ia baru saja terpilih jadi presiden hasil Pemilu 1997.

Bayangan gelap periode akhir Orde Baru itu tak boleh terjadi. Tak perlu ada siklus guncangan besar di tahun 2024 mendatang. Karena itu publik mesti diyakinkan bahwa Pemilu 2024 berjalan jujur dan adil, lepas dari cawe-cawe tangan kekuasaan. Netralitas TNI, Polri serta ASN bukan pula isapan jempol, tapi jadi diktum yang mewujud di lapangan kenyataan.

Buka Mata dan Telinga

Pemilu sejatinya memilih pemimpin di dua cabang kekuasaan, eksekutif dan legislatif. Itulah mengapa rakyat dituntut cermat dan teliti, termasuk kepada 9.917 calon anggota DPR (caleg) yang bertarung di 84 daerah pemilihan di seluruh Indonesia. Belum lagi caleg tingkat provinsi, kabupaten/kota serta calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Aneh bin ajaib jika 30 persen dari caleg itu tidak membuka riwayat hidupnya. Pada zaman keterbukaan seluruh hal tentang calon pemimpin harusnya dibuka. Jika si caleg tidak mau membuka diri, partai politik tak boleh tinggal diam. Jika masih menutup diri, KPU wajib hukumnya bertindak. Pernyataan KPU yang memberi tenggat hingga hari terakhir kampanye, 10 Februari 2024, untuk membuka riwayat hidup caleg, apa tidak terlambat? Itu tiga hari sebelum hari pemungutan suara lho --mengapa KPU loyo?

Para caleg dan calon anggota DPD bakal tebar pesona dan janji saat kampanye nanti. Membedakan mana calon yang baik atau tidak, tentu saja tidak bisa ujug-ujug atau sekejap mata. Pemilih perlu tahu rekam jejak, rekam prestasi, visi, misi hingga program yang ditawarkan setiap calon di daerah pemilihan (dapil) masing-masing.

Koruptor atau bekas kriminal yang mencalonkan diri di Pemilu 2024, menurut mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad, mestinya tidak dipilih. Negeri kita butuh anggota DPR, DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota dan anggota DPD yang bersih, jujur, terpercaya, punya integritas dan amanah--bukan mereka punya masa lalu yang kelam karena pernah terbukti mencuri duit negara. Bukan pula penjahat yang pernah terbukti bersalah di depan hukum (pengadilan).

Saatnya membuka mata dan telinga lebar-lebar. Sebab memilih pemimpin bukan hal yang remeh!

Moh. Samsul Arifin aktif di Koperasi IDE, pernah menulis buku panduan untuk pemilih perempuan di Pemilu 2004, mantan Produser Eksekutif Beritasatu TV


Wali Kota Solo yang juga cawapres nomor urut dua Gibran Rakabuming Raka membawa ijazah S1 miliknya dari University of Bradford, Inggris. Gibran membawa ijazah itu untuk menampik isu mengenai ijazah dirinya.

Pantauan detikJateng, Senin (20/11), Gibran tiba di Balai Kota Solo dengan membawa dua map. Map tersebut berwarna hijau dan putih.

Saat ditanya mengenai rencana dirinya menunjukkan ijazah tersebut, Gibran meminta awak media untuk tidak mengambil gambar atau memvideokan dirinya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Ini tak bawa ya tapi jangan direkam. Ojo (jangan) direkam, jangan direkam, mesakke wong tuwo wis nyekolahke (kasihan orang tua yang sudah menyekolahkan)," kata Gibran di Balai Kota Solo, Senin (20/11/2023).

Akhirnya, ijazah tersebut ditunjukkan kepada awak media dan diizinkan untuk difoto.

Dalam map berwarna putih, berisi ijazah Gibran dari University of Bradford. Di ijazah itu tertera nama Gibran Rakabuming Raka lulusan Bachelor of Science bidang Marketing.

Sedangkan map yang hijau berisi surat putusan dari Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Ristekdikti, tentang hasil penilaian kesetaraan ijazah lulusan perguruan tinggi luar negeri atas nama Gibran Rakabuming Raka.

Gibran Rakabuming Raka menunjukan ijazah lulusan University of Bradford di Balai Kota Solo, Senin (20/11/2023). Foto: Tara Wahyu NV/detikJateng

Surat tersebut memutuskan bahwa ijazah yang diperoleh dari University of Bradford atas nama Gibran Rakabuming Raka, dan gelar tersebut diberikan oleh University of Bradford.

Gibran mengaku membawa ijazah itu agar isu mengenai ijazah dirinya cepat selesai. Dia juga mempertanyakan kenapa soal ijazah baru dipermasalahkan sekarang, bukan saat mendaftar sebagai cawapres.

"Yo ben (ya biar) cepat selesai, ya ini kan ijazah ini. Kalau palsu seharusnya dipermasalahkan dari awal waktu pendaftaran," ujar putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu.

Gibran Anggap untuk Lucu-lucuan

Gibran mengaku tuduhan soal ijazah palsu itu tidak merugikan dirinya. "(Merugikan?) Nggak, saya anggap untuk lucu-lucuan aja," kata Gibran.

Disinggung soal sering munculnya isu ijazah palsu yang ditujukan ke ayahnya, Presiden Jokowi, dan ke Gibran sendiri, dia menjawab santai.

"Ya nggak papa, makanya saya bawain. Monggo (silakan) temen-temen media bisa pegang bentuk fisik ini yang sudah dilegalisir," ucap Gibran.

Gibran juga menyinggung soal isu apakah dirinya lulusan SMK atau SMA.

"Saiki usume (sekarang isunya) Gibran lulusan SMK. Lha nek (Memangnya kalau) lulusan SMK kenapa to? Kan lulusan SMK bagus juga," pungkas Gibran.

Gibran Rakabuming Dorong Santri Melek Teknologi di Era Industri


LSI Denny JA membandingkan elektabilitas ketiga pasangan calon capres-cawapres sejak 3 bulan terakhir. LSI Denny JA menganalisis secara khusus elektabilitas Ganjar Pranowo-Mahfud Md yang menurun sejak 3 bulan terakhir.

Survei digelar pada 6-13 November 2023 dengan melibatkan 1.200 responden. Para responden dipilih secara acak atau multistage random sampling.

Metode survei dilakukan dengan wawancara tatap muka menggunakan kuesioner. Adapun margin of error survei sebesar 2,9% dengan tingkat kepercayaan 95%.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Berikut ini perbandingan elektabilitas ketiga capres dalam 3 bulan terakhir versi LSI Denny JA:

September

Prabowo-Gibran 39,3%

Ganjar-Mahfud 36,3%

Anies-Cak Imin 15%

TT/TJ 8,8%

Oktober

Prabowo-Gibran 36,8%

Ganjar-Mahfud 35,3%

Anies-Cak Imin 17,2%

TT/TJ 10,7%

November

Prabowo-Gibran 40,3%

Ganjar-Mahfud 28,6%

Anies-Cak Imin 20,3%

TT/TJ 10,8%

Alasan Elektabilitas Ganjar-Mahfud Turun

Pembicara LSI Denny JA Adjie Al Faraby menganalisis lebih lanjut terkait elektabilitas Ganjar Pranowo-Mahfud Md. Dia menyebut salah satu alasan yang membuat elektabilitas Ganjar-Mahfud turun yakni serangan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Blunder kubu Ganjar atau PDIP, Jokowi semakin diserang justru pendukung Jokowi semakin banyak pergi dari pasangan Ganjar-Mahfud. Ketika kita coba buat breakdown dari simulasi 3 paslon, lalu kita coba buat simulasi breakdown pemilih puas dan kurang puas, pilihan atau dukungan pemilih yang puas terhadap kinerja Jokowi ke pasangan Ganjar-Mahfud justru mengalami penurunan," kata Adjie saat memaparkan survei, Senin (20/11/2023).

Adjie mengatakan serangan kubu Ganjar Pranowo kepada Jokowi justru menyebabkan 7,5% pendukung Jokowi meninggalkan Ganjar. Dia menyebut pendukung Jokowi justru berbalik badan dari Ganjar ketika diserang.

"Di Oktober waktu itu di angka 39,4%, di November 2023 turun di angka 31,9%. Jadi ada blunder yang dilakukan kubu Ganjar, karena semakin menyerang Jokowi, ternyata justru dukunganya di pemilih yang puas terhadap Jokowi justru mengalami penurunan. Ada penurunan 7,5% pemilih yang puas dengan kinerja Jokowi lari dari pemilih Ganjar," ucapnya.

Simak alasan lainnya di halaman berikutnya.

Lihat Video: LSI Denny JA: Pemilih yang Pergi dari Ganjar Banyak yang Datang ke Anies

[Gambas:Video 20detik]

Halaman 1 2 Selanjutnya


Menteri Pertanian Amran Sulaiman buka suara soal dirinya yang dilirik jadi Ketua TKN Prabowo-Gibran di Sulawesi Selatan. Amran mengatakan dirinya fokus pada el nino.

"Sekarang sebaiknya karena ada el nino," kata Amran kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (20/11/2023).

Amran lalu mengatakan el nino akan berdampak pada krisis pangan yang bisa memicu konflik sosial. Dia lantas menyebut dirinya masih ingin fokus mengurusi el nino.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Ini masalah kita bersama termasuk masalah Anda, ingat krisis ekonomi, biasa masih bisa, kita kuat. Sektor pertanian kita kaya. Krisis kesehatan pakai masker beres. Krisis pangan, bisa konflik sosial termasuk Anda. Bisa bertahan? Ndak makan tiga hari? Kita fokus urus pangan. Jangan ditambah, ini saja sudah berat. Ada el nino di dalam, el nino di luar," ujarnya.

Amran juga enggan menjawab perihal arah politiknya yang dikabarkan mendukung Prabowo. Diketahui, Amran pernah menyapa Prabowo dengan sebutan 'presiden'.

"Urus tanam dulu," ujar Amran.

Sapaan itu dilontarkan Amran dalam acara Seminar Ekonomi Universitas Kebangsaan Republik Indonesia, Selasa (15/8). Amran saat itu belum dilantik jadi Mentan. Dalam sapaannya, Amran sempat hampir menyebut Prabowo sebagai presiden.

"Assalamualaikum Bapak Presiden, maaf Calon Presiden yang saya hormati," sapa Amran kepada Prabowo, di Seminar Ekonomi Universitas Kebangsaan Republik Indonesia, di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Selasa (15/8).

Sapaan itu sontak disambut tepuk tangan para tamu undangan yang hadir. Amran pun menuturkan jika ucapan ialah doa.

"Bapak Prabowo Subianto, biasanya ucapan adalah doa. Hadirin yang saya cintai saya banggakan," ujar dia.

Amran Dilirik Jadi Ketua TKN Sulsel

Gerindra Sulawesi Selatan (Sulsel) melirik Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman untuk memimpin pemenangan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Amran dinilai sebagai salah satu tokoh Sulsel yang akan mendukung Prabowo-Gibran dan punya potensi.

"Kalau beliau siap, bagus juga, semua kan punya potensi," ujar Sekretaris Gerindra Sulsel Darmawangsyah Muin dilansir detikSulsel, Rabu (1/11/2023).

Kendati demikian, pihaknya masih menunggu arahan dari Tim Kampanye Nasional (TKN) sebelum menggodok struktur Tim Kampanye Daerah (TKD) Prabowo-Gibran di Sulsel. Partai pengusung juga akan menggelar konsolidasi untuk memutuskan komposisi TKD Prabowo-Gibran.

"Persoalan ketua tim pemenangan harus dibicarakan dengan teman-teman di koalisi supaya sama-sama nyaman untuk melakukan komunikasi-komunikasi satu arah, harus sepaham untuk menang besar. Tapi kita masih menunggu petunjuk dari tim pemenangan nasional, TKN juga belum," ujar Wakil Ketua DPRD Sulsel ini.


Ketum Partai Demokrat Agus Harimuti Yudhoyono (AHY) memberi pembekalan kepada ratusan caleg DPR RI Demokrat. Di hadapan ratusan kader, AHY menegaskan Demokrat akan masuk ke pemerintahan jika Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menang Pilpres 2024.

"Kita ingin bukan hanya kembali ke pemerintahan, jika Insyaallah pak Prabowo menang masuk kembali ke pemerintahan nasional, tapi juga ingin mengawal pemerintahan beliau (Prabowo-Gibran)," kata AHY saat pembekalan caleg Demokrat DPR RI di Hotel Aston Madiun, Senin (20/11/2023).

AHY ingin caleg-caleg Demokrat untuk mengoptimalkan waktu tiga bulan tersisa menuju Pileg 2024 untuk memperkuat nilai tawar partai di parlemen.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Jika Demokrat kuat di Senayan, parlemen, maka kita bisa mengawal kebijakan-kebijakan pemerintahan baru yang dipimpin Pak Prabowo di masa akan datang," jelasnya.

"Ini semangat-semangatnya dan saya menitipkan pesan tetap semangat, tidak boleh caleg merasa cepat puas. Kalau ada hasil baik harus terus kita pertahankan, kita jaga. Tapi kalau ada yang belum baik, jangan juga patah semangat, justru harus jadi pelecut dan kita masih punya waktu untuk meningkatkan dan memperbaiki itu semua," tambahnya.

AHY mengatakan, pembekalan hari ini diharapkan bisa membuat para caleg terus bekerja keras di dapil masing-masing.

"Acara ini ditujukan kepada semua caleg DPR RI Demokrat, mereka datang dari seluruh dapil se-Indonesia dari Aceh sampai Papua. Tadi saya bedah apa saja yang jadi tantangan, tapi juga apa peluangnya," jelasnya.

"Saya berharap 3 bulan terakhir bisa dimaksimalkan oleh seluruh caleg untuk bisa meningkatkan performance-nya, keterkenalannya dan lebih dekat dengan masyarakat, konstituen di dapil masing-masing. Sehingga kans kesuksesannya semakin baik," tandasnya.

Janji Anies ke Warga Bogor: Bangun Transportasi Umum Terjangkau


Calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2 yakni Prabowo-Gibran mengungkapkan bahasa cinta atau Love Language mereka, yaitu cenderung menghabiskan waktu bersama atau quality time hingga memiliki 'telepati' dalam berkomunikasi.

Hal itu terungkap ketika keduanya datang dalam acara Hari Ulang Tahun (HUT) ke-13 Mata Najwa yang dihelat di Taman Ismail Marzuki, Minggu (19/11). Saat itu, pembawa acara, Najwa Shihab, menanyakan bentuk kasih sayang antara Prabowo dan Gibran.

"Mas Gibran, apa ungkapan love language anda kepada Pak Prabowo?" tanya Najwa dalam keterangan tertulis, Senin (20/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Gibran pun sontak menjawab antara dirinya dengan Prabowo terbiasa telepati yang menyiratkan komunikasi antar batin, meskipun diam namun sudah saling paham antar keduanya.

"Apa ya Pak ya, kita biasa pakai telepati sih Mba, diam-diam gini sudah saling paham," jawab Gibran.

Kemudian, Najwa pun mengatakan bentuk love language yang cocok antara Prabowo-Gibran adalah quality time.

"Kalau saya boleh kasih saran Mas, yang cocok quality time, karena Pak Prabowo suka naik kuda, suka ajak makan berdua, jadi yang paling pas quality time," kata Najwa.

Tak mengelak, Gibran pun menyetujui jika salah satu bentuk Love Language Prabowo dengannya adalah quality time.

"Makan berdua, berkuda berdua boleh-boleh," kata Gibran.

"Semua berdua," tutup Najwa.


Lembaga survei LSI Denny JA telah merilis hasil survei elektabilitas terkini tiga pasangan capres dan cawapres dalam Pemilu 2024. Hasilnya, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mempunyai elektabilitas tertinggi, yakni mencapai 40,3%.


Komisi I DPR RI membentuk Panitia Kerja (Panja) Netralitas TNI menjelang Pemilu 2024. Panglima TNI Laksamana Yudo Margono tak ada masalah dengan dibentuknya Panja Netralitas TNI untuk Pemilu 2024.

"Silakan saja wakil rakyat membentuk itu, ya mungkin sudah menjadi kewenangannya DPR ya. Mungkin itu jadi kewenangan DPR ya silakan saja. Tentunya kami mempunyai prosedur," kata Laksamana Yudo di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (20/11/2023).

Yudo juga menekankan bahwa TNI juga memiliki birokrasi tersendiri. Birokrasi itulah yang membuat para prajurit bersikap netral pada Pemilu 2024.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kemudian kami juga mempunyai apa namanya birokrasi sendiri, kami mempunyai tingkat pembinaan sendiri untuk membina para prajurit ini untuk netral," tegasnya

Meski begitu, Yudo tak menampik jika nantinya ada panggilan dari Panja Netralitas TNI, mereka siap akan memenuhinya.

"Ya tentunya mungkin dari wakil rakyat ya seperti itu ya mungkin kami nanti apabila mungkin dipanggil DPR dan sebagainya kami siap tentunya," ujarnya.

"Karena memang ya itu tadi kami dengan memagari termasuk untuk ini kan juga memberikan rambu-rambu pada prajurit TNI supaya netral," tutupnya.

Komisi I DPR sudah membentuk Panja Netralitas TNI menjelang kontestasi Pemilu 2024. Panja dipimpin Wakil Ketua Komisi I DPR Fraksi PDIP Utut Adianto.

"Sudah dibentuk kemarin rapat internal tanggal 8 November, sudah dibentuk Panjanya. Dan kita sudah juga menetapkan ketuanya, nanti yang memimpin Pak Utut," kata Ketua Komisi I DPR Fraksi Golkar Meutya Hafid kepada wartawan di gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Senin (13/11).


Calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, mengunggah video salam 3 jari bersama para pendukungnya. Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud menjelaskan makna di balik pose 3 jari yang terlihat seperti dalam film The Hunger Games tersebut.

"Memang kami diberitahu bahwa salam 3 jari tersebut juga ada di film Hunger Games. Kami pikir cocok juga, apalagi di film tersebut salam 3 jari juga adalah simbol perjuangan rakyat," kata Jubir TPN Ganjar-Mahfud, Pangeran Siahaan, kepada wartawan, Senin (20/11/2023).

Namun, Pangeran menyebut pose itu terinspirasi dari sebuah gerakan demokrasi di dunia. Dia menyinggung gerakan aktivisme demokrasi di Thailand dan Myanmar.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Tapi sesungguhnya salam 3 jari yang digunakan Mas Ganjar itu terinspirasi gerakan demokrasi di seluruh dunia," ujar Pangeran.

"Salam 3 Jari yang diunggah Mas Ganjar itu sesungguhnya adalah simbol demokrasi yang kerap digunakan di berbagai negara. Aktivis demokrasi di negara-negara seperti Thailand atau Myanmar juga menggunakan salam 3 Jari ini ketika memperjuangkan demokrasi," kata dia.

Pangeran menyebut pihaknya memiliki perhatian khusus pada situasi demokrasi pemerintahan saat ini. Menurutnya, cocok apabila Ganjar dan Mahfud menjadikan simbol jari tersebut sebagai bentuk komitmennya.

"Kebetulan paslon Ganjar-Mahfud mendapatkan nomor urut 3 dalam pemilu dan kebetulan pula banyak keprihatinan akan perjalanan demokrasi kita sekarang, maka cocok lah kalau Mas Ganjar mengangkat salam 3 jari. Kami juga menyebutnya sebagai salam demokrasi. Selain simbol demokrasi, salam 3 jari juga sebagai simbol komitmen dan janji Ganjar-Mahfud untuk taat pada Tuhan, patuh pada hukum dan setia kepada rakyat," kata Pangeran.

Senada, Ketua DPP PPP Achmad Baidowi atau Awiek menjelaskan simbol 3 jari yang ditunjukkan Ganjar itu bukan bentuk mengkudeta presiden. Dia mengatakan simbol itu dimaknai sebagai bentuk perlawanan terhadap hal-hal yang berseberangan dengan prinsip demokrasi.

"Itu menunjukkan bahwa itu kekuatan rakyat, tidak ada maksud untuk mengkudeta presidennya ya, bukan pemberontakan, tapi perlawanan terhadap yang berlawanan dalam demokrasi, terhadap unsur-unsur penting dalam kekuasaan," kata Awiek.

Awiek kemudian menyinggung putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming, yang merupakan cawapres rivalnya. Dia mengatakan Ganjar akan melawan anak presiden di kontestasi pemilu 2024 nanti.

"Kan kita tahu di sana anak presiden, maka kemudian Ganjar bersama rakyat melawan anak presiden, dan itu dilakukan dalam pemilu yang konstitusional, pemilu tanggal 14 Februari mendatang. Bukan pemberontakan harus menjatuhkan presiden, tidak," kata dia.


Calon wakil presiden nomor urut dua, Gibran Rakabuming Raka mengaku beberapa relawannya sempat mendapatkan intimidasi. Namun, pihaknya memilih untuk diam.

Hal itu diungkapkan Gibran usai ditanya mengenai PDIP yang mengaku mendapatkan tekanan dari penguasa.

"Tekanan dalam bentuk apa? Relawan saya juga diintimidasi, kami diam-diam saja," kata Gibran di Balai Kota Solo, Senin (20/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Namun Gibran tidak menyebutkan bentuk intimidasi tersebut. Gibran hanya menyebut bahwa banyak intimidasi yang diterima oleh relawannya.

Buntut intimidasi tersebut, Gibran menyebut telah memasang beberapa CCTV di rumah ketua relawan.

"(Intimidasi dalam hal apa?) Banyak. (Bentuk intimidasi) Nggak usah diceritakan, intinya kami santai-santai saja. Minggu lalu kami pasang CCTV di semua rumah ketua relawan," ungkapnya.

Putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu juga enggan menyebut lokasi yang dipasang CCTV. Ia kembali menyebut bahwa selama ini pihaknya diam saja dan tidak pernah menceritakan ke siapa pun.

"(Di mana lokasi pasang CCTV) Nggak usah diceritain, kita kan nggak pernah cerita-cerita juga, kami kan diam-diam saja," ucapnya.

Mengenai pencopotan baliho Prabowo-Gibran, ia juga menanggapi dengan santai. Menurutnya, pencopotan itu hal yang biasa, namun bila ada hal-hal yang tidak wajar ia mempersilakan untuk melaporkan.

"(Pencopotan baliho Prabowo-Gibran) Itu hal biasa, kalau dari kami santai saja, kalau ada hal-hal tidak wajar silakan dilaporkan," pungkasnya.

Sebelumnya, dilansir detikNews, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyebut indikasi tekanan yang diterima PDIP dan Ganjar-Mahfud tak hanya dalam bentuk pencopotan baliho. Hasto mengatakan PDIP juga membangun komunikasi dengan pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) terkait indikasi tekanan jelang Pilpres 2024.

"Oh, ya cukup banyak. Kan juga ada kan itu sama, kita menyepakati dengan AMIN juga, penggunaan suatu instrumen hukum, penggunaan instrumen kekuasaan. Dalam konteks ini kami juga membangun komunikasi dengan AMIN karena merasakan hal yang sama sehingga inilah yang kemudian kami luruskan supaya demokrasi berada pada koridornya, demokrasi berada pada rakyat yang mengambil keputusan bukan pada elite dan itu harus dibangun suatu narasi bagi masa depan," kata Hasto kepada wartawan di Hotel Sari Pasific, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (18/11).

Hasto juga menyinggung soal intervensi di Mahkamah Konstitusi (MK). "Ya tekanan ada, apalagi ini juga berkaitan ya. Kalau kita lihat MK saja bisa diintervensi, padahal lembaga yudikatif. Apalagi yang lain," kata Hasto.

PDIP Sebut Gibran dan Bobby Sudah Tutup Buku


Lembaga survei LSI Denny JA menganalisis perubahan elektabilitas Prabowo Subianto pasca memilih Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres. LSI Denny JA menyebut elektabilitas Prabowo meningkat di teritori Jawa Tengah usai memilih Gibran.

Temuan ini berdasarkan survei yang digelar pada 6-13 November 2023 dengan melibatkan 1.200 responden. Para responden dipilih secara acak atau multistage random sampling.

Metode survei dilakukan dengan wawancara tatap muka menggunakan kuesioner. Adapun margin of error survei sebesar +/- 2,9% dengan tingkat kepercayaan 95%.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

LSI Denny JA pun menganalisis secara khusus wilayah Jawa Tengah. Elektabilitas Prabowo-Gibran disebut semakin tinggi di Jawa Tengah pasca ditetapkan oleh KPU.

Berikut ini elektabilitas Prabowo-Gibran di Jawa Tengah:

Oktober

Prabowo-Gibran 10,7%

November

Prabowo-Gibran 24,6%

Pembicara LSI Denny JA Adjie Al Faraby lantas menjelaskan temuan tersebut. Menurutnya, elektabilitas Prabowo Subianto menguat di segmen tertentu usai Gibran menjadi cawapresnya.

"Masuknya Gibran sebagai cawapres ini mampu menguatkan pasangan Prabowo-Gibran di segmen pemilih tertentu," kata Adjie saat memaparkan survei, Senin (20/11/2023).

Salah satu segmen yang menguat yakni pemilih di wilayah Jawa Tengah. Menurutnya, sebelum deklarasi, elektabilitas Prabowo di Jawa Tengah masih berada di angka 10,7%.

"Pertama kalau kita lihat secara teritori, khususnya Jawa Tengah di survei Oktober 2023, saat itu Prabowo-Gibran hanya 10,7% dukungannya di Jawa Tengah, kalah telak dari Ganjar-Mahfud di Jawa Tengah, pasca deklarasi angka cenderung naik dari 10,7% jadi 24,6%. Ada kenaikan elektabilitas Prabowo-Gibran di teritori Jawa Tengah," ujar dia.

Simak juga Video: Elektabilitas Capres LSI Denny JA: Prabowo-Gibran Makin Jauhi Ganjar-Mahfud

[Gambas:Video 20detik]


Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud Md, Jenderal (Purn) Andika Perkasa bercerita dirinya menghadapi tekanan saat menjabat KSAD di Pemilu 2019. Panglima TNI, Laksamana Yudo Margono, mengatakan dirinya tak pernah merasakan tekanan pada 2019.

"Kalau ada penekanan waktu 2019 saya waktu itu masih Panglima Armada Barat. Rasanya tidak ada tuh waktu itu penekanan," kata Yudo di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (20/11/2023).

Yudo mengaku hanya ada satu perintah dari atasannya saat itu. Yakni, katanya, menjaga netralitas TNI pada Pemilu 2019.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Juga ya kita laksanakan perintahnya hampir sama kayak kita ini. Netral, netral, netral dan kita sampaikan juga pada seluruh prajurit di jajaran untuk netral. Sehingga kita tidak merasakan itu (tekanan)," ujarnya.

Dia menegaskan komitmen TNI untuk menjaga netralitas pada Pemilu 2024. Dia menegaskan TNI netral.

"Nah makannya sekarang ini untuk mengantisipasi dari awal kita sudah berkomitmen untuk TNI netral, netral dan netral," tutupnya.

Sebelumnya, Panglima TNI periode 2021-2022, Andika Perkasa, meyakini tekanan terhadap prajurit untuk mendukung calon tertentu pasti ada di Pilpres 2024. Keyakinan itu dilandasi atas pengalamannya pada Pilpres 2019. Andika bercerita kala itu dirinya pernah mendapatkan tekanan untuk mendukung calon tertentu. Hanya saja, ia lebih memilih untuk menerima tekanan tersebut.

"Lima tahun lalu 2019 saya kan sebagai KSAD dan saya menghadapi tekanan. Tinggal kita memilih, saya memilih mau ditekan atau nggak," ujar Andika saat ditemui di Medcen TPN Ganjar-Mahfud, Jakarta Pusat, Senin (13/11).


Lembaga Indonesia Political Opinion atau IPO merilis hasil survei terkini mengenai peta elektabilitas tiga pasang calon di Pilpres 2024. Pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming masih menempati urutan pertama di survei IPO, namun duet Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar mengungguli Ganjar Pranowo-Mahfud Md.

Survei IPO yang dirilis hari ini, Senin (20/11/2023), digelar pada periode 10-17 November 2023. Metode survei ini yakni multistage random sampling atau pengambilan sampel bertingkat dengan melibatkan 1.400 responden. Survei dintatakan memiliki pengukuran kesalahan atau margin of error 2,50% dengan tignkat akurasi data 95%. Untuk menguji validitas responden, IPO menyatakan melakukan spot check pada 10% sampel dari total populasi sampel.

Perihal elektabilitas ketiga capres, Prabowo menempati urutan pertama. Posisi kedua diisi Anies Baswedan dan ketiga ditempati Ganjar Pranowo.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

1. Prabowo: 37,5%

2. Anies: 32,7%

3. Ganjar: 28,3%

Tidak tahu/tidak jawab: 1,5%

Dalam simulasi pasangan, Prabowo-Gibran menempati urutan pertama disusul Anies-Imin dan Ganjar Mahfud. Hasil ini didapat IPO dengan mengajukan pertanyaan, 'Jika hari ini dilaksanakan Pemilihan Presiden, dari nama-nama pasangan kandidat ini siapakah yang Bapak/Ibu akan pilih?

1. Prabowo-Gibran: 36,2%

2. Anies-Imin: 34,1%

3. Ganjar-Mahfud 27,1%

Belum menentukan pilihan: 2,6%

Simak Video: Survei LSI Denny JA: Prabowo-Gibran 40,3%, Ganjar-Mahfud 28,6%, Anies-Imin 20,3%

[Gambas:Video 20detik]


Daftar Isi Ada yang Sengaja Tak Ambil Orderan Caleg

Masa kampanye Pilpres dan Pemilu 2024 akan dimulai 28 November 2023 mendatang. Cerita dari para pengusaha percetakan kalender dan kartu nama pun menarik untuk disimak. Ada yang banjir orderan, ada pula yang sengaja tak ambil orderan.

Pemilik percetakan Al-Fath Offset, Gondokusuman, Kota Jogja, Al Fath mengaku sudah banjir orderan kalender dan kartu nama Calon Legislatif (Caleg) sejak bulan Agustus lalu.

"Bahkan sebelum nomor urut keluar itu sudah pada berani bikin, mulai dari kartu nama, stiker, kalender," jelasnya saat ditemui wartawan di kantornya, Senin (20/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Al Fath mengaku ada peningkatan omzet sejak para Caleg ini mulai memesan, bahkan peningkatannya hingga empat kali lipat dibanding hari-hari biasa. Ia menambahkan, sejak bulan Agustus tersebut omzetnya terus meningkat.

"Naik terus. Jadi yang dulu baru beberapa orang, begitu nomor urut sudah keluar langsung naik," terangnya.

Uniknya, lanjut Al Fath, di percetakannya justru paling banyak menerima order dari caleg di luar DIY bahkan luar Jawa. Ia pun mempunyai strategi tersendiri untuk meminimalisasi hal-hal yang tidak diinginkan.

"Kebanyakan malah luar Jawa, Sulawesi, Maluku, Kalimantan, tiga itu yang paling banyak. Klien-klien lama sih, yang periode sebelumnya nyaleg juga," jelasnya.

"Kita DP minimal 60 persen, tanpa DP ndak kita kerjakan, barang diambil wajib lunas. Diambil atau dikirim wajib lunas," imbuh Al Fath.

Ada yang Sengaja Tak Ambil Orderan Caleg

Pendapat berbeda justru muncul dari pemilik percetakan Mulia, Gindokusuman, Kota Jogja, Kusnadi. Ia justru sejak dulu tak tertarik untuk menerima orderan dari para Caleg tersebut. Menurutnya, selain membutuhkan modal yang besar, risiko yang akan dihadapi juga tak kalah mengkhawatirkan.

"Soalnya dulu pernah, (cerita) teman sih, pesen terus nggak jadi (anggota legislatif) terus nggak dibayar," jelas Kusnadi saat ditemui wartawan di lapaknya.

"Berisiko, kalau nggak kenal banget sama yang nyalon. Apalagi (yang disuruh order) suruhan-suruhan," tutupnya.

Menakar Kekuatan 3 Paslon di Musim Debat


Jenderal TNI (Purn) Hendropriyono menyebut pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka berpotensi menang Pilpres 2024. Hendro meyakini pasangan capres nomor urut 2 tersebut dipersiapkan untuk menang satu putaran maupun dua putaran.

"Itu bergerak sesuai dengan arahan yang pasti sasaran yang pasti. Itu strateginya yang saya lihat mungkin strategi sasarannya satu putaran," kata Hendropriyono kepada wartawan, Senin (20/11/2023).

Hendropriyono yang merupakan Guru Besar Ilmu Filsafat Intelijen Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN) memuji konsep pemenangan Prabowo -Gibran. Partai Golkar dan Partai Demokrat, disebut Hendropriyono, disiapkan sebagai mesin yang bergerak di lapangan bekerja sama.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Konsepnya lebih tertata dengan baik, yaitu mesin politik yang digelar itu semakin mantap dan cepat sekali kemantapannya, Golkar dan Demokrat digelar sebagai mesin yang nanti akan bergerak di lapangan. Tapi ada lagi yang bertanggung jawab terhadap manuver seperti kampanye-kampanye itu dilengkapi dengan sistem administrasi logistik keuangan yang sangat bagus, yaitu Partai Gerindra," kata Hendropriyono memaparkan analisanya.

Lebih dari itu, Hendropriyono melihat Prabowo-Gibran juga dipersiapkan menghadapi putaran dua. Ada tim cadangan yang sudah dipersiapkan jika Pilpres 2024 harus memasuki putaran dua.

"Tapi kalau sampai dua putaran mereka juga sudah punya konsep, yaitu mesin politik cadangan yang disiapkan adalah PAN, PBB, dan Partai Gelora. Semua yang nanti siap menampung masa pemilihnya Anies Baswedan, dengan asumsi Anies Baswedan kalah sehingga dua putaran mereka akan masuk ke sini tidak mungkin ke yang lain, " ungkap Hendropriyono.

Meskipun memprediksi Prabowo-Gibran kemungkinan menang Pilpres 2024, Hendropriyono tidak mau menyebutkan ke mana arah dukungannya. "Saya punya prinsip, prinsip saya sebagai guru besar filsafat dan saya orang yang dari dulu tidak pernah melepas prinsip ini, yaitu prinsip nasionalisme. Tempat berdiri saya hanya satu, bukan pasang kaki dua apa tiga, untuk orang nasionalis tempat berdiri saya hanya satu, yaitu di tempat orang nasionalis yang berwawasan kebangsaan yang berfilsafat Pancasila. Jadi tidak betul sana pasang kaki di mana-mana," kata Hendropriyono.

Hendropriyono menegaskan bagi dirinya nasionalisme adalah harga mati. Rasa kebangsaan dan Pancasila harus diletakkan di atas segalanya. Orang yang memiliki idealisme kebangsaan Pancasila, kata Hendropriyono, pasti bersatu setelah berkompetisi. Ia memuji langkah Jokowi dan Prabowo yang bersatu setelah pilpres silam.

"Sepanjang para kontestan ini di manapun, ini kan ketiga-tiganya punya platform politik nasionalisme, rasa kebangsaan, Pancasila pegangannya, di situlah saya berdiri. Jadi tidak di sana-sini saya berdiri di atas semau yang punya nasionalisme dan idealisme dalam politik. Nasionalisme adalah segalanya untuk Republik Indonesia. Yang bisa menyelamatkan bangsa Indonesia hanyalah nasionalisme," pungkasnya.

Lihat juga Video: Abu Bakar Ba'asyir Sambangi Kantor Gibran, Bawa Surat Berisi Nasihat

[Gambas:Video 20detik]


Lembaga survei LSI Denny JA membandingkan elektabilitas paslon Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md menjelang Pemilu 2024. LSI Denny JA menyampaikan elektabilitas Prabowo-Gibran mulai menjauhi Ganjar-Mahfud.

Survei digelar pada 6-13 November 2023 dengan melibatkan 1.200 responden. Para responden dipilih secara acak atau multistage random sampling.

Metode survei dilakukan dengan wawancara tatap muka menggunakan kuesioner. Adapun margin of error survei sebesar 2,9% dengan tingkat kepercayaan 95%.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Berdasarkan hasil survei, pasangan Prabowo-Gibran mendapatkan elektabilitas 40,3%. Sementara itu, pasangan Ganjar-Mahfud mendapatkan 28,6%.

Berikut ini perbandingan elektabilitas ketiga capres dalam 3 bulan terakhir versi LSI Denny JA:

September

Prabowo-Gibran 39,3%

Ganjar-Mahfud 36,3%

Anies-Cak Imin 15%

TT/TJ 8,8%

Oktober

Prabowo-Gibran 36,8%

Ganjar-Mahfud 35,3%

Anies-Cak Imin 17,2%

TT/TJ 10,7%

November

Prabowo-Gibran 40,3%

Ganjar-Mahfud 28,6%

Anies-Cak Imin 20,3%

TT/TJ 10,8%

Pembicara LSI Denny JA Adjie Al Faraby lantas menyoroti secara khusus perbedaan elektabilitas antara Prabowo-Gibran dan Ganjar-Mahfud dalam 3 bulan terakhir. Dia menyebut tren elektabilitas kedua paslon ini semakin menjauh.

"Ada tren elektabilitas yang makin menjauh antara pasangan Prabowo-Gibran dan pasangan Ganjar-Mahfud, kita punya trackingnya ada 3 survei terakhir. Dari bulan Januari sampai November, kami ambil 3 data terakhit, 3 periode survei terakhir di September-Oktober-November 2023," kata Adjie Al Faraby saat memaparkan survei, Senin (20/11/2023).

Dia lantas membeberkan hasil survei 3 bulan terakhir Prabowo-Gibran. Menurutnya, elektabilitas Prabowo-Gibran justru semakin tinggi pasca ditetapkan oleh KPU RI.

"Di saat September dan Oktober walau belum ada penetapan calon, tapi survei kita lakukan dengan lakukan simulasi paslon, sehingga terlihat di bulan September ada capres yang kita uji. Saat itu Prabowo di angka 39,3%, di Oktober 36,8%, kemudian sekarang di 40,3% pasca penetapan paslon," ucapnya.

Namun, dia menyebut kondisi berbeda justru terjadi pada Ganjar-Mahfud. Pasca ditetapkan KPU, kata dia, elektabilitas Ganjar-Mahfud justru turun.

"Ganjar pada September 36,3%, Oktober 35,3%, sekarang turun jauh hanya di angka 28,6%," ucapnya.

"Kemudian, Anies-Cak Imin saat September kita lakukan survei, dan saat survei kita rilis memang waktu itu sempat banyak komplain dari timnya Anies maupun Cak Imin, tapi kita lihat sekarang trennya mengalami kenaikan dari 15% pada September 2023, kemudian Oktober naik 17,2%, lalu naik lagi November 20,3%," lanjutnya.

Lihat juga Video: Survei Indikator Jabarkan Sebaran Pemilih Anies-Ganjar-Prabowo

[Gambas:Video 20detik]


Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan (Sulsel) membuka lowongan kerja untuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Sebanyak 15.890 orang dibutuhkan yang nantinya ditugaskan di 2.270 tempat pemungutan suara (TPS) dari 27 kecamatan di Bone.

"Mungkin Desember untuk perekrutan KPPS. Kita sementara menunggu juknis-nya (petunjuk teknis)," ujar Ketua KPU Bone Yusran Tajuddin kepada detikSulsel, Senin (20/11/2023).

Yusran mengatakan, jumlah 15.890 KPPS tersebut dihitung berdasarkan dari jumlah TPS. Sementara setiap TPS akan diisi oleh 7 petugas KPPS.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Jumlah TPS ada 2.270 dikali 7. Jadi jumlahnya 15.890," katanya.

Yusran menerangkan, untuk seleksi KPPS tidak seperti saat seleksi panitia pemungutan suara (PPS) dan panitia pemilihan kecamatan (PPK). Bahkan PPK dan PPS sendiri yang berkoordinasi untuk menentukan KPPS.

"Nanti PPS dan PPK yang melakukan pencarian untuk petugas KPPS. Mereka (KPPS) adalah petugas TPS," terangnya.

Yusran menambahkan, honor KPPS pada pemilu 2024 diprediksi akan naik. Namun isu kenaikan tersebut menunggu kepastian dari KPU RI.

"Masih kita tunggu juknisnya. Namun infonya honornya akan naik. Nantilah pastinya setelah turun juknisnya," jelasnya.

Tips Hindari Hoax yang Berseliweran Jelang Pemilu 2024


Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengajak semua pihak agar tidak gampang menghakimi seseorang, khususnya mengatai ingusan dan pengkhianat. Waketum Gerindra Habiburokhman sepakat dengan apa yang disampaikan Luhut.

"Ya benar kan yang disampaikan Pak Luhut. Jangan mudah menjudge ya," kata Habiburokhman kepada wartawan di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Senij (20/11/2023).

Habiburokhman menyinggung narasi yang dialamatkan ke cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka. Menurutnya, Gibran bukan bocah ingusan dan tidak sedang flu.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kalau misalnya Gibran bocah ingusan, narasi tersebut dialamatkan kepada Pak Gibran, saya pikir kan salah alamat. Pak Gibran kan juga bukan bocah 36 tahun, juga nggak ingusan, kita lihat kan nggak flu. Jadi kalau dilihat dari prestasi, kinerja, kapasitasnya jelas-jelas ini bukan bocah ingusan," katanya.

Habiburokhman juga satu pandangan dengan Luhut yang mengingatkan jangan mengolok pihak tertentu sebagai pengkhianat. Menurutnya, loyalitas calon pemimpin harus diabdikan kepada bangsa dan negara.

"Kemudian soal pengkhianat kan sudut pandangnya seperti apa, loyalitas itu kan kepada bangsa dan negara, pada nilai-nilai kebaikan yang kita perjuangkan kepada bangsa dan negara bukan kepada elite-elite politik," kata dia.

Sebelumnya, Luhut meminta agar pada tahun politik ini tidak gampang menghakimi seseorang. Apalagi, kata dia, menghakimi seseorang dengan mengatakan ingusan dan pengkhianat. Luhut mengingatkan agar tak saling bermusuhan ketika memiliki pandangan politik.

"Dan ingat, pintar-pintar membaca tanda-tanda zaman dan basisnya data, bukan bicara perasaan. Nanti kalau kau jatuh cinta aja bicara perasaan," kata Luhut melalui unggahan video di Instagram resminya, Sabtu (18/11).

"Kau tanyalah hatimu yang paling dalam, apa sih yang sudah kalau lakukan untuk republik ini? Jangan kita gampang judge orang lain gitu, bilang ingusan-lah, bilang pengkhianat-lah. Siapa sih yang mau jadi pengkhianat?" sambung Luhut.


Komisioner KPU RI Idham Holik menyampaikan permohonan maaf kepada Komisi II DPR usai pihaknya absen dalam rapat dengar pendapat (RDP) hari ini. Idham mengatakan KPU RI telah berkomunikasi dengan Komisi II DPR soal alasan absennya para komisioner, ketua dan sekjen KPU RI.

"Terkait hal tersebut, kami minta maaf. Mengenai kegiatan KPU di luar negeri semuanya sudah disampaikan kepada DPR dan Pemerintah," kata Idham kepada wartawan, Senin (20/11/2023).

Idham menyebut pihaknya telah menyampaikan penundaan rapat itu kepada Komisi II DPR. "KPU juga telah mengajukan permohonan agar dapat diundur ke tanggal 22 November 2023," katanya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ketua Divisi Teknis KPU ini mengatakan pihaknya sedang bertugas memberikan bimbingan teknis (bimtek) di Hong Kong. Dia mengatakan bimtek itu bertujuan mendiskusikan izin pendirian Tempat Pemungutan Suara (TPS) Luar Negeri (LN).

"Di Hong Kong, saya memberikan bimbingan teknis (Bimtek) pemungutan dan penghitungan suara luar negeri kepada 14 PPLN se-Asia Timur dan Asia Tenggara," kata Idham.

"Saya di Hong Kong sekalian mendiskusikan izin pendirian TPS LN (Tempat Pemungutan Suata Luar Negeri) di area publik untuk Hong Kong dan Macau yang sampai ini belum terbit dari Pemerintah Tiongkok. Izin dari Pemerintah Tiongkok hanya diperuntukan TPS LN dalam premis KJRI (Konsulat Jenderal RI)," lanjutnya.

Berikut ini daftar peserta Bimtek tersebut:

1. PPLN Hong Kong dan Macau

2. PPLN Beijing

3. PPLN Shanghai

4. PPLN Guangzou

5. PPLN Taiwan

6. PPLN Seoul

7. PPLN Osaka

8. PPLN Tokyo

9. PPLN Singapore

10. PPLN Hanoi

11. PPLN Ho Chi Minh

13. PPLN Vientiane

14. PPLN Yangon

Sebelumnya diberitakan, Komisi II DPR menggelar RDP bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP membahas tindak lanjut permohonan konsultasi dari KPU terkait putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 28p/kum/2023. Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia heran lantaran tidak ada satu pun komisioner KPU yang mewakili rapat tersebut.

"Nah biasanya pada saat kita membahas atau adanya permohonan konsultasi rancangan peraturan baik itu KPU Bawaslu semuanya lengkap hadir terutama DKPP. Tapi hari ini dari KPU tidak ada satu pun yang hadir. Jadi kami baru menerima surat terimanya hari minggu permohonan penundaan karena semuanya sedang berada di luar negeri," kata Doli saat membuka rapat di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta.

"Saya nggak tahu ya gimana tata cara pengelolaan kantor bisa tidak ada satu pun komisioner termasuk sekjennya nggak ada di dalam negeri," sambungnya.

Doli menyebut para anggota Komisi II DPR telah hadir. Dia menyinggung rencana pelaporan soal absennya KPU dalam rapat itu ke DKPP.

"Kami saja di sini yang sekarang sibuk dengan urusan Dapil ya terpaksa harus ada yang datang satu pun. Saya nggak tahu ini harus dilaporkan apa gimana sama DKPP ini. Terus yang urusin kantor di sini siapa, siapa penangungjwabnya ya kan," tutur dia.


Waketum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, menanggapi pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang mengaku berkomunikasi dengan pasangan Anies-Cak Imin (AMIN) soal tekanan kekuasaan. Doli mengajak seluruh Paslon untuk menjaga Pemilu 2024 dan tidak saling menuduh satu sama lain.


Menjelang proses elektoral 2024 mendatang, sejumlah aktor dan elite politik mulai tampil di layar panggung depan politik (frontstage politics). Mereka menampilkan dan mencoba meyakinkan publik, termasuk merespons berbagai statement politik dari rival politiknya.

Dinamika politik ini akan semakin riuh, karena sudah ada tiga pasangan calon yang sudah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) --Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Prabowo Subianto-Gibran, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Sebelumnya, orkestrasi politik di Indonesia menjadi topik reguler yang secara intensif menjadi diskursus publik, terutama saat putusan Mahkamah Konstitusi (MK) menghasilkan kans politik bagi putra Jokowi, Gibran Rakabuming Raka untuk menjadi calon wakil Presiden dari Prabowo Subianto.

Keputusan MK ini dinilai telah menjadi bagian dari upaya aktor politik untuk melanggengkan kekuasaannya. Sebab, Anwar Usman sebagai adik ipar Jokowi menjadi Ketua MK sekaligus yang memutus perkara batas usia capres-cawapres, termasuk ada frasa baru yang dijadikan peluang bagi Gibran untuk ikut kompetisi.

Secara faktual, relasi Jokowi sebagai Presiden dan Anwar Usman sebagai ketua MK tidak bisa dinafikan dalam arena politik. Keduanya secara bersama menguasai pusat kekuasaan. Imbasnya, saat ada gugatan terkait batas usia capres-cawapres kedua figur politik ini memperoleh keuntungan politik. Sehingga, putra sulung Jokowi, Gibran bisa melenggang tanpa ada sumbatan politik.

Meskipun kedua figur ini menjawab tidak pernah terlibat dalam proses memuluskan Gibran untuk maju dalam arena politik, tetapi sebagai keluarga politik sukar sekali untuk keluar dari bayang-bayang kekuasaan yang superior ini.

Dalam bahasa lain, keputusan tersebut dinilai memunculkan konflik kepentingan yang tidak bisa dihindari. Bahkan, hal ini dilegitimasi dari putusan Mahkamah Kehormatan MK yang menilai bahwa Anwar Usman telah melanggar. Akibatnya, ia diberikan sanksi dan diberhentikan dari jabatannya sebagai ketua MK.

Harapan Politik

Kekuasaan memang bisa mengubah sikap dan perilaku individu secara penuh. Keputusan politik ini tentunya puncak politik yang diharapkan oleh figur dan elite politik, di mana dulu ada wacana perpanjangan masa jabatan presiden agar Jokowi bisa memimpin Indonesia kembali.

Harapan politik yang dulu digulirkan ini, kini telah membuahkan hasil melalui putusan MK, terutama diprakarsai oleh paman Gibran sebagai ketua MK. Gibran yang juga sebagai Wali Kota Solo ini tentunya baru menjabat kepala daerah selama dua tahun dan secara eksklusif ikut serta dalam arena politik --jabatan yang relatif sebentar di tengah terpilihnya Gibran oleh rakyat melalui pemilu.

Gibran yang didapuk menjadi cawapres Prabowo ini dinilai telah merepresentasikan kelompok dan pemilih muda. Namun, terpilihnya Gibran sebagai cawapres Prabowo lebih dilandasi pada dimensi elektoral ayahnya. Dengan kata lain, terpilihnya Gibran karena efek ekor jas dari Jokowi yang bisa digunakan untuk mendulang suara. Karena Jokowi masih menjabat sampai Oktober 2024 mendatang, kekuatan yang dimiliki oleh Jokowi sangatlah besar.

Di tengah kekuatan politik tersebut, hematnya, bisa digunakan untuk menjaga agar pemilu bisa digelar secara demokratis dan fair. Sebagai panglima tertinggi, Presiden Jokowi tentunya memiliki sikap negarawan yang harus dipegang --yang tidak boleh ikut serta dalam gelanggang politik alias cawe-cawe. Meskipun, ada putranya, Gibran Rakabuming Raka dalam arena politik.

Kehadirannya dalam panggung politik nasional ini karena ia memiliki hak privilese politik yang tinggi. Oleh karena itu, majunya Gibran juga menuai polemik karena menyuburkan praktik politik dinasti, termasuk Kaesang yang baru saja menjadi kader partai politik, secara kilat menjadi Ketua Umum PSI, plus Bobby Nasution sebagai menantu dari Jokowi yang menjadi Wali Kota Medan.

Objek Politik

Sampai saat ini, publik selalu dijadikan objek semata dalam politik; proses politik yang tidak memperhatikan konstitusi atau justru mengubah aturan main merupakan salah satu syarat tidak demokratisnya figur politik. Demokrasi mengandaikan adanya kesetaraan politik. Tapi, kesetaraan politik tampaknya dikoyak oleh kekuatan besar.

Terpilihnya cawapres dari ketiga pasangan calon telah membuat absennya publik dalam proses politik dan mengabaikan partisipasi politik warga. Kuasa elite masih dominan dalam menentukan pasangan capres-cawapres. Alih-alih sebagai tuan dalam arena demokrasi, rakyat justru terisolasi dan lazimnya para elite membuka struktur peluang politik bagi para elite politik maupun pemilik modal yang dilakukan secara sistemik.

Imron Wasi Manager Riset dan Advokasi Publik Netfid Indonesia


Capres Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto mengungkapkan kisah di balik gerakan joget khasnya, yang kerap dilakukannya di momen-momen tertentu. Hal itu terungkap di acara HUT ke-13 Mata Najwa di Taman Ismail Marzuki, Minggu (19/11).

Awalnya, Najwa Shihab menanyakan kenapa Prabowo akhir-akhir ini kelihatan gemar berjoget.

"Saya perhatikan sering menari akhir-akhir ini. Apakah memang dari dulu atau sedang diingatkan kembali memori masa lalu? Kenapa Bapak sekarang ringan sekali menari?" tanya Najwa, dikutip Senin (20/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Prabowo lalu menceritakan bahwa di keluarganya, sang kakek yang orang Banyumas tulen tidak punya banyak pilihan hiburan, kecuali kesenian wayang pada zaman itu.

"Jadi, waktu kecil tiap kali saya ke rumah eyang, saya disambut dengan tarian kayak begitu. Yang menari eyang saya, dia sambut saya selalu begitu," kenang Prabowo.

"Gatotkoco pangeran dari Pringgondani," sambung Prabowo sembari menirukan gerakan yang dilakukan kakeknya.

Ternyata tak hanya dari sang kakek, ayahnya, Sumitro Djojohadikusumo pun suka joget di hadapan Prabowo yang masih belia.

"Kemudian bapak saya, Pak Sumitro kan juga orang Banyumas. Zaman itu nggak ada televisi, ya hiburanya wayang," kata Prabowo.

"Tiap kali ada berita bagus, berita gembira, dia selalu menari seperti itu, joget seperti itu," lanjut dia.

Oleh karena itu, Prabowo mengatakan joget yang kerap dia tunjukkan pada beberapa momen-momen tertentu, sudah melekat di alam bawah sadarnya.

"Jadi, itu mungkin yang dimaksud di bawah sadar saya. Kalau saya gembira, pasti saya begitu," ujar Prabowo.

"Tapi, kalau nggak gembira, ya nggak begitu. Jadi, kalau ada berita bagus umpamanya ujian lulus, lolos dari sesuatu, kemarin contohnya karena ambil nomor (undian pilpres) pas (dapat) ke-2, ya saya joget begitu," imbuhnya.


Voice note (VN) yang disebut merupakan suara salah satu kepala desa melalui WhatsApp berisi ancaman penghapusan bantuan bagi warga yang berbeda pilihan caleg beredar di Pandeglang, Banten. Bawaslu Pandeglang pun menelusuri kebenaran VN tersebut.

"Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh, kami umumkan ke RT/RW apabila ada masyarakat memasukkan partai lain daripada Partai Demokrat. Kami mohon kalau masyarakat memasukkan partai yang menyamai daripada Rizki sama Iing kami harap catat namanya," kata seorang pria dalam VN tersebut, Senin (20/11/2023).

Suara dalam VN itu juga meminta agar bantuan terhadap warga yang tidak memilih caleg tersebut dihapus. Suara itu juga meminta agar warga yang mengajak warga lain memilih caleg selain nama yang disebutnya untuk dicatat identitasnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Saya langsung mau dihapus bantuan-bantuannya. Kami mohon kepada RT/RW harap tegas jangan sampai lolos, jangan sampai ada yang masuk," katanya.

"Yang memasukkan partai menyamakan pusat selain daripada Iing sama Rizki atau Risya, selain dari itu, kami mohon catat namanya, orangnya, untuk warga yah, yang membawa masuk ke desa kita, kami mohon catat namanya. RT/RW harus tegas, saya tunggu informasinya. Sekian," sambung ucapa dalam VN itu.

Ketua Bawaslu Pandeglang Febri Setiadi mengatakan VN itu memang beredar di WA. Namun, dia belum bisa memastikan apakah VN tersebut benar dari kepala desa atau tidak.

"Masih ditelusuri kebenaran apakah isi dari VN itu kepala desa atau bukan," katanya.

Febri mengatakan tim dari Bawaslu Pandeglang telah dikerahkan ke Kecamatan Angsana untuk mengecek informasi tersebut.

"Tim Bawaslu sudah ke Angsana sekarang sedang penelusuran," katanya.


Anggota Bawaslu Medan nonaktif Azlansyah Hasibuan ditangkap polisi terkait dugaan pemerasan terhadap calon anggota legislatif. Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia menilai penangkapan itu memprihatinkan.

"Saya juga cukup menyayangkan kasus Bawaslu di Medan saya kan baru pulang dari sana, saya memang sudah banyak tinggal di sana, di Sumatera Utara ini menjadi keprihatinan kita semua," kata Doli kepada wartawan di gedung DPR RI, Jakarta, Senin (20/11/2023).

Doli mengatakan perbuatan Azlan memalukan. Doli bicara kemungkinan ada anggota KPU di Medan yang terlibat dalam praktik itu.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Coba bayangkan, ada penyelenggara Pemilu yang kita harapkan konsentrasi di dalam penyelenggaraan Pemilu ini masih sempat-sempatnya main-main transaksional kaya begitu ini memalukan menurut saya," ujar Doli.

"Makanya tadi saya sampaikan saya tadi malam sudah datang ke Medan koordinasi dengan pihak kepolisian segala macam, hari ini itu lima-limanya dipanggil, lima komisioner dipanggil, kemungkinan ada melibatkan anggota KPU juga di Kota Medan," sambungnya.

Sebelumnya, Polda Sumatera Utara (Sumut) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) kepada anggota Bawaslu Medan Azlansyah Hasibuan. Azlan ditangkap polisi saat menerima uang dari caleg di sebuah hotel di Medan.

Dilansir detikSumut, Kamis (16/11), Kabid Humas Polda Sumut Kombes Hadi Wahyudi mengatakan, selain Azlan, ada dua warga sipil lainnya berinisial FH (29) dan IG (25) yang ikut diamankan. Anggota Bawaslu itu menerima uang dugaan pemerasan.

"Ketiganya tertangkap tangan saat sedang menerima uang atas dugaan pemerasan dari salah seorang calon anggota legislatif Kota Medan," kata Kabid Humas Polda Sumut Kombes Hadi Wahyudi, Rabu (15/11) malam.

Hadi belum merinci jumlah uang yang diterima Azlan dari korban. Hadi mengatakan kasus ini dilaporkan oleh korban. Para pelaku melancarkan aksinya dengan mempersulit pengurusan kelengkapan administrasi persyaratan korban menjadi anggota DPRD Kota Medan.

"Tujuannya untuk pengurusan kelengkapan administrasi persyaratan menjadi anggota DPRD Kota Medan. Kasus ini berhasil diungkap berdasarkan laporan korban yang merasa dipersulit dalam pengurusan kelengkapan administrasi persyaratan menjadi anggota DPRD Kota Medan," jelasnya.


Ribuan masyarakat antusias menyambut calon presiden Ganjar Pranowo di Bandar Udara Domine Eduard Osok di Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, Minggu (20/11). Kedatangan Ganjar disambut dengan adat oleh tokoh dan masyarakat.

Diiringi dengan tarian penyambutan oleh anak-anak muda disertai seni tambur Suling Tambur, Ganjar disematkan mahkota khas Papua. Mahkota ini sebagai simbol penyatuan pemikiran yang sama dengan masyarakat.

Masyarakat dan relawan yang menyambut di bandara tersebut turut meneriakkan Ganjar Presiden 2024.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Pak Ganjar, Pak Ganjar. Ganjar Presiden, Ganjar Presiden," teriak ribuan warga di bandara, Senin(20/11/2023).

"Terima kasih, terima kasih," ucap Ganjar

Dalam kesempatan tersebut, Ganjar juga diberikan kalung sebagai simbol perekat persaudaraan. Ia juga melakukan prosesi injak piring sebagai simbol penghormatan kepada tamu yang dianggap spesial.

Sejumlah warga di Sorong juga antusias meminta berswafoto dengan Ganjar. Dengan Ramah Ganjar menerima permintaan tersebut.

Diketahui, sebelum ke Sorong, Ganjar telah melakukan kunjungan ke Manokwari. Di sana kedatangan Ganjar juga disambut baik dan antusias masyarakat sehingga ia nyaman berinteraksi dan menyerap aspirasi.


Lembaga survei LSI Denny JA merilis hasil survei elektabilitas terkini para capres dan cawapres dalam Pemilu 2024. Hasilnya, paslon Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mempunyai elektabilitas tertinggi.

Survei digelar pada 6-13 November 2023 dengan melibatkan 1.200 responden. Para responden dipilih secara acak atau multistage random sampling. Metode survei dilakukan dengan wawancara tatap muka menggunakan kuesioner. Adapun margin of error survei sebesar 2,9% dengan tingkat kepercayaan 95%.

LSI Denny JA memberi pertanyaan kepada para responden, 'Jika pemilu presiden dilaksanakan di saat survei kita kerjakan, siapakah dari 3 pasangan capres-cawapres ini yang dipilih?'. Dari jawaban yang disampaikan, Prabowo-Gibran memperoleh elektabilitas 40,3%, Ganjar-Mahfud 28,6%, Anies-Muhaimin Iskandar atau pasangan AMIN 20,3%. Yang memilih opsi tidak tahu atau tidak jawab berada di angka 10,8%.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Berikut ini elektabilitasnya:

Prabowo-Gibran 40,3%

Ganjar-Mahfud 28,6%

Anies-Cak Imin 20,3%

TT/TJ 10,8%

"Jadi jika pilpres dilaksanakan di saat survei kita kerjakan maka pasangan Prabowo-Gibran adalah pasangan capres-cawapres dengan elektabilitas tertinggi mencapai 40,3%, disusul Ganjar Mahfud 28,6%, dan pasangan AMIN di angka 20,3%, ada yang belum tentukan pilihan kruang lebih 10,8%," kata pembicara LSI Denny JA, Adjie Al Faraby, saat memaparkan survei, Senin (20/11/2023).

Adjie menyoroti secara khusus terkait Pilpres 2024 yang diprediksi memasuki 2 putaran. Dia menyebut dari elektabilitas yang ada, hanya pasangan Prabowo-Gibran yang sudah pasti masuk ke putaran kedua.

"Kita simpulkan bahwa kemungkinan pilpres akan diselenggarakan dalam 2 putaran pilpres, dengan data per hari ini, karena yang belum tahu atau belum jawab hanya tersisa 10,8%, dan dari data ini jika pilpres dilaksanakan dalam 2 putaran, maka pasangan Prabowo-Gibran adalah pasangan pertama yang lolos putaran kedua dengan angka 40,3%," ujarnya.

"Lalu pertanyaannya siapa pasangan lain yang ikut lolos bertarung dengan Prabowo-Gibran di putaran kedua? Dari data ini kita lihat bahwa sisa tiket masih akan diperebutkan Ganjar-Mahfud dan Anies-Muhaimin karena selisih elektabilitasnya hanya di bawah 10% atau tidak lebih dari 2 digit," lanjut dia.

Simak juga Video: Survei Indikator Jabarkan Sebaran Pemilih Anies-Ganjar-Prabowo

[Gambas:Video 20detik]


Jenderal (Purn) Hendropriyono memprediksi pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka berpeluang besar menang Pilpres 2024. Seperti apa analisisnya?

"Kalau menurut perkiraan intelijen ini hari dan kalau tidak ada perubahan yang signifikan Prabowo-Gibran akan menang," kata Hendropriyono kepada wartawan, Senin (20/11/2023).

Hal tersebut disampaikan Hendropriyono dari kacamata sebagai seorang guru besar intelijen, bukan hanya dari data survei yang berbeda dari setiap rilis lembaga survei.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Bukan dari survei ilmiah pada umumnya tapi dari pengamatan saya. Intelijen biasa melihat di lapangan selain dari analisa ilmiah," ungkap Hendropriyono yang merupakan Guru Besar bidang Intelijen di Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN) ini.

Hendropriyono lantas memaparkan analisanya terkait peta politik terkini. Dia mengungkit mesin politik pendukung Prabowo-Gibran yang dinilainya cukup kuat.

"Di lapangan saya melihat konsepnya lebih tertata dengan baik, yaitu mesin politik yang digelar itu semakin mantap dan cepat sekali kemantapannya, Golkar dan Demokrat digelar sebagai mesin yang nanti akan bergerak di lapangan," papar Hendropriyono.

"Tapi ada lagi yang bertanggung jawab terhadap manuver seperti kampanye-kampanye itu dilengkapi dengan sistem administrasi logistik keuangan yang sangat bagus, yaitu Partai Gerindra," kata Hendropriyono.

Strategi yang disiapkan, menurut Hendropriyono, digerakkan untuk memenangkan Prabowo-Gibran satu putaran. Namun demikian ada juga strategi cadangan jika Pilpres berlangsung dua putaran.

"Itu bergerak sesuai dengan arahan yang pasti sasaran yang pasti. Itu strateginya yang saya lihat mungkin strategi sasarannya satu putaran. Tapi kalau sampai dua putaran mereka juga sudah punya konsep, yaitu mesin politik cadangan yang disiapkan adalah PAN, PBB, dan Partai Gelora," kata Hendropriyono.

"Semua yang nanti siap menampung masa pemilihnya Anies Baswedan, dengan asumsi Anies Baswedan kalah sehingga dua putaran mereka akan masuk ke sini tidak mungkin ke yang lain," lanjutnya.

Lantas ke mana arah dukungan Hendropriyono?

"Saya punya prinsip, prinsip saya sebagai guru besar filsafat dan saya orang yang dari dulu tidak pernah melepas prinsip ini yaitu prinsip nasionalisme. Tempat berdiri saya hanya satu, bukan pasang kaki dua apa tiga, untuk orang nasionalis tempat berdiri saya hanya satu, yaitu di tempat orang nasionalis yang berwawasan kebangsaan yang berfilsafat Pancasila. Jadi tidak betul sana pasang kaki di mana-mana," tegasnya.

"Sepanjang para kontestan ini di manapun, ini kan ketiga-tiganya punya platform politik nasionalisme, rasa kebangsaan, Pancasila pegangannya, di situlah saya berdiri. Jadi tidak di sana-sini saya berdiri di atas semau yang punya nasionalisme dan idealisme dalam politik. Nasionalisme adalah segalanya untuk Republik Indonesia. Yang bisa menyelamatkan bangsa Indonesia hanyalah nasionalisme," pungkasnya.

Simak juga Video: Asosiasi Perangkat Desa Beri Sinyal Dukungan ke Prabowo-Gibran

[Gambas:Video 20detik]


Survei Indonesia Political Opinion (IPO) menunjukkan elektabilitas Partai Amanat Nasional (PAN) mengungguli Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Hal ini dilihat berdasarkan pilihan kelompok usia pemilih pemula atau generasi Z (Gen Z) dan milenial pada Pemilu 2024 mendatang.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion Dedi Kurnia Syah mengatakan elektabilitas PAN di kalangan pemilih muda tersebut tidak terlepas dari posisi PAN yang kini bergabung di Koalisi Indonesia Maju (KIM) untuk mendukung Prabowo Subianto. Berbanding dengan PKS yang mendukung Anies Baswedan.

"Elektabilitas PAN di kalangan pemilih pemula ini linier dengan hasil yang diperoleh oleh Partai Gerindra yang meraih posisi pertama dengan poin 21,7 persen. Juga dari elektabilitas Prabowo di kalangan pemilih muda yang menempati posisi pertama dengan poin 31,4 persen, Ganjar Pranowo 29,5 persen, dan 21,7 persen memilih Anies Baswedan, sementara 11,6 persen belum menentukan pilihan," terang Dedi dalam keterangan tertulis, Senin (20/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dedi melanjutkan jumlah pemilih muda yang mencapai 52 persen dari total 204.807.222 jiwa menjadi angin segar bagi PAN.

"Dengan meraih posisi ketiga, PAN memiliki peluang besar mendapatkan dukungan dari pemilih pemula, meski 21,2 persen dalam survei tersebut belum menentukan pilihannya" katanya.

Diketahui, berdasarkan hasil survei Indonesia Political Opinion (IPO) periode 10 - 17 November 2023, elektabilitas PAN berada posisi ketiga dengan 11,6 persen, sementara PKS berada di posisi ketujuh dengan poin 4,8 persen.

Responden survei nasional tersebut 1.400 orang, di mana 19 persen adalah kelompok usia Gen Z dan 33 persen milenial.

Berikut Hasil Survei IPO untuk elektabilitas partai berdasarkan pilihan pemilih pemula dan milenial :

1. Partai Gerindra 21,7 persen.

2. Partai Golkar 12,5 persen.

3. Partai Amanat Nasional 11,6 persen.

4. Partai Kebangkitan Bangsa 9,2 persen.

5. PDI Perjuangan 7,8 persen.

6. Partai NasDem 6,6 persen.

7. Partai Keadilan Sejahtera 4,8 persen.

8. Partai Demokrat 2,5 persen.

9. Partai Perindo 1,1 persen.

10. Partai Solidaritas Indonesia 1 persen.

11. Partai Persatuan Pembangunan 0,4 persen.

12. Partai Gelora 0 persen.

13. Partai Hanura 0 persen.

14. Partai Bulan Bintang 0 persen.

15. Partai Ummat 0 persen.

16. Partai Buruh 0 persen.

17. Partai Garuda 0 persen.

18. Partai Kebangkitan Nasional 0 persen.

Survei IPO tersebut berskala nasional, berlangsung pada 10 - 17 November 2023 dengan jumlah responden 1.400 orang. Kegiatan ini menggunakan metode wawancara tatap muka dengan tingkat kesalahan (margin of error/MoE) 2,5 persen, tingkat akurasi data 95 persen.

Adapun setting pengambilan sampel menggunakan teknik multistage random sampling (MRS), atau pengambilan sampel bertingkat.


Bawaslu Kota Gorontalo mengusut dugaan mobil dinas Wakil Ketua DPRD Kota Gorontalo, Moh Rivai Bukusu dipasangi stiker Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang viral di media sosial. Belakangan Ketua DPRD Kota Gorontalo Hardi Sidiki menyebut mobil pelat merah itu merupakan mobil pribadi milik Rivai.

"Kan bisa diliat dari video itu, iya stiker partai (Partai Persatuan Pembangunan)," ujar Ketua Bawaslu Kota Gorontalo Sukrin Taib kepada detikcom, Senin (20/11/2023).

Sukrin mengatakan terkait video tersebut pihaknya akan melakukan penelusuran. Dia ingin memastikan mobil tersebut merupakan kendaraan dinas Moh Rivai Bukusu sebelum mengambil langkah lebih jauh.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Terkait video ini, kami akan melakukan penelusuran hari ini dipastikan dulu apakah memang mobil dinas (Wakil Ketua DPRD Kota Gorontalo)," sebutnya.

"Hari ini tim dari Bawaslu lakukan penelusuran, setelah itu akan dikaji apakah terpenuhi unsur pelanggaran atau tidak. Nanti dapat diketahui dari hasil penelusuran," sambungnya.

Sukrin menegaskan pejabat atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) tidak bisa menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan politik. Penggunaan mobil dinas untuk kegiatan politik menyalahi UU Pemilu dan ASN.

"Tidak boleh, pejabat negara tidak boleh menggunakan fasilitas negara termasuk mobil dinas untuk kepentingan politik," tegasnya.

Klarifikasi Ketua DPRD Kota Gorontalo

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Gorontalo Hardi Sidiki mengatakan Moh Rivai Bukusu tidak memiliki mobil dinas Fortuner. Mobil yang digunakan saat itu merupakan mobil pribadinya.

"Jadi gini Wakil ketua DPRD Gorontalo tidak punya mobil dinas Fortuner," katanya saat dikonfirmasi terpisah.

"Itu mobil pribadi Wakil Ketua DPRD Kota, hanya saja pada saat perjalanan ke Manado Sulawesi Utara plat nomor mobil Fortuner mereka ganti dengan plat merah," katanya.

Dalam video dilihat detikcom, Senin (20/11), mobil tersebut bernomor polisi DM 7 A. Stiker PPP terpasang di sudut kanan bawah kaca belakang mobil berpelat merah tersebut.

Rektor IAIN Gorontalo Didesak Usut Kematian Mahasiswa Saat Pengkaderan


Pimpinan Pondok Pesantren Al-Mukmin Ngruki, Ustaz Abu Bakar Ba'asyir (ABB) menyambangi Balai Kota Solo untuk menyerahkan surat kepada Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. ABB mengakui ia ingin menyurati ketiga capres ini.

Surat berisi nasihat itu ditujukan bagi capres Prabowo Subianto, namun dititipkan kepada Gibran selaku cawapres Prabowo.

ABB juga mengaku ingin bertemu dengan Gibran. Namun dirinya mengaku kesulitan bertemu langsung dengan orang nomor satu di Kota Solo itu.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kita mau bertemu Mas Gibran tapi susah, kepenginnya ketemu tapi susah. Ini kita kirimkan suratnya," ujar ABB dilansir detikJateng, di Balai Kota Solo, Senin (20/11/2023).

Abu Bakar Ba'asyir menyebut dirinya mengirimkan surat kepada seluruh capres. ABB mengirimkan dua surat lain kepada capres Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo.

"Tiga-tiganya kita kasih semua. Menemui susah sekali, satu Pak Anies sudah sampai (surat) ke jakarta, ini Pak Prabowo kita harapkan nanti yang menyampaikan wakil beliau, Wali Kota (Solo) Mas Gibran. Selanjutnya nanti Pak Ganjar kita usahakan di Semarang, itulah," kata dia.

ABB menyebut surat tersebut merupakan bagian kewajiban para ulama untuk memberi nasihat kepada para pemimpin. Surat tersebut dikirimkan kepada ketiga capres yang akan berlaga di Pilpres 2024 karena salah satunya akan memimpin bangsa ini.

Baca berita selengkapnya di sini.

Simak Video: Abu Bakar Ba'asyir Sambangi Kantor Gibran, Bawa Surat Berisi Nasihat

[Gambas:Video 20detik]


Cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, merespons terkait beredarnya kabar dirinya maju cawapres karena keinginan ibunya, Iriana Jokowi. Gibran menegaskan itu gosip.

"(Cawapres keinginan Ibu?) Nggak. (Dorongan Ibu?) Nggak juga," kata Gibran di Balai Kota Solo, dilansir detikJateng, Senin (20/11/2023).

Gibran memastikan isu itu hanya sekadar gosip. Dia meminta publik untuk tidak membesar-besarkan mengenai isu tersebut.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Yang tentang Ibu itu, saya kira hanya gosip, nggak perlu dibesar-besarkan," ujarnya.

Putra sulung Presiden Jokowi ini juga menampik bahwa Iriana tidak menyukai PDIP. Dirinya juga menampik kabar mengenai Selvi Ananda yang tidak setuju dirinya maju sebagai cawapres.

"(Isu Selvi nggak setuju cawapres?) ya itu gosip itu, dengar dari mana toh. (Ibu tidak suka PDIP?) Suka-suka saja," tuturnya.

Lebih lanjut, Gibran menyebut bahwa sang istri dan ibunya mendukung dirinya dalam bentuk doa. "Dukungan dalam bentuk doa. Jangan dipercaya (gosip), jangan langsung dijadikan berita, gosip ya hanya sekadar gosip," imbuhnya.

Baca berita lengkapnya di sini.


Panglima TNI Laksamana Yudo Margono meresmikan posko pengaduan netralitas TNI untuk Pemilu 2024. Posko itu ditujukan untuk memudahkan pengawasan terhadap netralitas prajurit dan PNS TNI pada Pemilu 2024.

"Pada hari ini, Senin, 20 November 2023 pukul 12.45 WIB posko pengaduan netralitas TNI pada Pemilu 2024 dengan ini resmi saya nyatakan berlaku," ucap Yudo di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (20/11/2023).

Posko pengaduan netralitas TNI ini berlokasi di pintu delta 2 Mabes TNI. Selain itu, posko tersebut juga disiapkan di setiap daerah.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Masyarakat dipersilakan mengadukan dugaan pelanggaran netralitas prajurit dan PNS TNI ke posko-posko tersebut. Proses penanganan pelanggaran netralitas prajurit TNI dilakukan dalam sejumlah tahapan, yaitu:

1. Masyarakat mengadukan pelanggaran pemilu oleh anggota TNI

2. Masyarakat melaporkan ke posko pengaduan

3. Bawaslu menerima pelaporan/pengaduan dalam waktu 1X24 Jam

4. Unit pelayanan dan pengaduan Polisi Militer membuat laporan polisi dan membuat tanda terima laporan

5. Dilaksanakan pemeriksaan pelapor kemudian melaporkan kepada Danpom

6. Menerbitkan Sprin pemeriksaan (Pemeriksaan saksi, mengumpulkan barang bukti, memeriksa pelanggaran (in absentia))

7. Dilaksanakan penyelidikan maksimal 14 hari

8. Pemeriksaan BPP oleh Oditurat Militer dilaksanakan maksimal 3 hari, bila berkas masih kurang diserahkan ke POM untuk perbaikan dilaksanakan maksimal 3 hari

9. Apabila berkas lengkap maka diserahkan ke pengadilan militer (5 hari sejak terbit SKEPPERA).

10. Pada saat proses persidangan di pengadilan militer, dilakukan 7 hari sejak berkas diterima dari Oditurat Militer, perkara harus disidangkan.

Selain ke posko di markas TNI, masyarakat juga dapat membuat pengaduan secara online. Pengaduan dapat dilakukan lewat media sosial Puspen TNI ataupun portal PPID.

"Netral berarti tidak berpihak, tidak ikut/tidak membantu salah satu pihak. Untuk itu apabila ada anggota TNI yang melanggar, silakan laporkan melalui DM ke medsos @puspentni maupun portal PPID TNI (ppid.tni.mil.id)," tulis Instagram resmi @puspentni.


Pemilihan umum atau pemilu merupakan momentum pemilihan presiden-wakil presiden dan anggota legislatif. Pemungutan suara dilaksanakan di Tempat Pemungutan Suara (TPS), lebih tepatnya menggunakan bilik pemilu atau bilik suara.

Dikutip dari Peraturan KPU RI Nomor 18 Tahun 2020 Pasal 1 Ayat 9a, bilik pemungutan suara yang selanjutnya disebut bilik suara adalah tempat pemilih memberikan suaranya di Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Adapun penggunaan bilik suara diatur dalam Peraturan KPU RI Nomor 18 Tahun 2020. Berikut penjelasannya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Aturan Bilik Suara

Pasal 16 Ayat 4 Huruf (b)

Pada poin ini, KPU menyebutkan TPS dapat diadakan di ruangan tertutup. Namun, ruangan tersebut harus menampung pelaksanaan rapat pemungutan dan perhitungan suara di TPS. Ketika memilih di dalam bilik suara, posisi membelakangi dinding atau tembok.

Pasal 16 Ayat 6 Huruf (e)

KPU mengatur tentang sarana dan prasarana yang harus ada di TPS pada Pasal 16 ini. Salah satunya adalah meja untuk menempatkan kotak suara dan bilik suara.

Pasal 18 Ayat 1 Huruf (i) dan (j)

Selanjutnya pada Pasal 18 Ayat 1, KPU mengatur tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Salah satu tugasnya adalah mempersiapkan bilik suara yang diletakkan berhadapan dengan tempat duduk ketua KPPS dan saksi. Ketentuan jarak antara bilik suara dengan batas lebar TPS setidaknya satu meter.

Pada huruf (j) diatur tentang meja tempat bilik suara dibuat berkolong di bagian bawahnya. Tujuannya adalah memungkinkan pemilih berkursi roda untuk mencapai meja bilik suara dengan leluasa.

Pasal 20 Ayat 1 Huruf (f) dan (g)

Setiap TPS setidaknya memiliki bilik suara setidaknya dua buah. Di dalam masing-masing bilik suara terdapat satu set alat berupa meja, alat pencoblos berupa paku, alas/bantalan coblos, serta tali pengikat alat coblos.

Spesifikasi Teknis Bilik Suara

Berikut adalah spesifikasi teknis bilik suara berdasarkan dokumen Pengumuman Tender Pengadaan Logistik Bilik Suara Pemilu 2024 yang diterbitkan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah RI.

1. Bentuk:

Bentuk bilik suara berupa sekat 3 (tiga) sisi.

2. Ukuran:

lebar bilik kiri dan kanan : 50 cm (lima puluh sentimeter); tinggi bilik sisi kiri dan kanan : 60 cm (enam puluh sentimeter); tinggi bilik sisi tengah : 60 cm (enam puluh sentimeter); lebar bilik sisi tengah : 60 cm (enam puluh sentimeter).

3. Spesifikasi Teknis:

berbahan karton dupleks kedap air, 2 (dua) lapis dinding gelombang (B/C flute double wall) dengan ketebalan minimal 6 mm (enam millimeter) dengan ukuran:

1. Sisi luar:

kertas dupleks kedap air (duplex coated) minimal 250 g/m2 (dua ratus lima puluh gram per meter persegi);

2. Sisi tengah:

kertas medium minimal 150 g/m2 (seratus lima puluh gram per meter persegi) dan bergelombang;

kertas kraft minimal 200 g/m2 (dua ratus gram per meter persegi);

3. Sisi dalam:

kertas kraft minimal 200 g/m2 (dua ratus gram per meter persegi);

tampilan luar kotak suara berwarna putih;

pada ketiga sisi bertuliskan KPU PEMILU TAHUN .... (tahun pelaksanaan Pemilu).

Demikian informasi lengkap mengenai apa itu bilik suara dan aturan lengkapnya. Semoga bermanfaat, Lur!

Tips Hindari Hoax yang Berseliweran Jelang Pemilu 2024


Waketum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menanggapi pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang menyebut berkomunikasi dengan kubu Anies-Muhaimin (AMIN) soal tekanan kekuasaan jelang Pemilu 2024. Doli mengajak Hasto menyudahi aksi saling tuding.

"Udah lah, maksud saya kita saling menjaga, saling menjaga nggak usah juga saling tuding-tudingan, ini kan kayak gini jadinya nantinya nunjuk gini. Satu ke depan, empat ke dalam, gitu loh," tutur Doli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/11/2023).

Doli menyebut Hasto sebaiknya tak perlu menyampaikan pernyataan yang mengundang fitnah. Dia pun mengungkit soal dugaan pakta integritas Pj Bupati Sorong Yan Piet untuk memenangkan Ganjar Pranowo di Pemilu 2024.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Makanya saya kira, kita jangan membuat apa namanya pernyataan yang mengundang, satu fitnah, kedua, seolah-olah kita ini nggak, yang lain iya. Kira-kira begitu. Kita juga punya bukti tuh, lihat saja itu kejadian di Sorong itu, iya kan, itu pasangan siapa, emang pasangan kita? Kan nggak," ujar Doli.

"Jadi maksudnya kita semua harus berkomitmen untuk menjaga, udah jaga ajah kita masing-masing, kita mengeluarkan statement berkomitmen agar Pemilu ini kita jaga," ungkapnya.

Doli mengajak semua peserta Pemilu untuk berkompetisi dengan sehat. Dia mengatakan perdebatan visi misi lebih menarik daripada saling menuduh.

"Jadi sebelum sampai kesan mari kita sama-sama berkompetisi dengan sehat, kemudian saya berkali-kali sudah mengatakan rakyat ini bagaiman kita sampaikan pesan visi kita apa 5 tahun ke depan, program-program yang kita tawarkan seperti apa. Itu lebih menarik didiskusikan, diperdebatkan ketimbang nuduh-nuduh orang tapi kita buat juga. Iya kan?" ujarnya.

Sebelumnya, Hasto bicara soal indikasi tekanan yang diterima PDIP dan pasangan Ganjar-Mahfud tak hanya dalam bentuk pencopotan baliho. Hasto mengatakan PDIP juga membangun komunikasi dengan pasangan AMIN terkait indikasi tekanan jelang Pilpres 2024.

"Oh, ya cukup banyak. Kan juga ada kan itu sama, kita menyepakati dengan AMIN juga, penggunaan suatu instrumen hukum, penggunaan instrumen kekuasaan. Dalam konteks ini kami juga membangun komunikasi dengan AMIN karena merasakan hal yang sama sehingga inilah yang kemudian kami luruskan supaya demokrasi berada pada koridornya, demokrasi berada pada rakyat yang mengambil keputusan bukan pada elite dan itu harus dibangun suatu narasi bagi masa depan," kata Hasto kepada wartawan di Hotel Sari Pasific, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (18/11).

Meski demikian, baik Anies ataupun Muhaimin Iskandar (Cak Imin) membantah adanya komunikasi itu. Anies menegaskan bahwa apapun tekanannya sudah dilewati oleh AMIN.

Lihat juga Video: Anies soal Pakta Pj Bupati Sorong: Menurunkan Kepercayaan Rakyat

[Gambas:Video 20detik]


Tim Pemenangan Prabowo-Gibran sudah menetapkan panglima yang akan mengurusi wilayah Jawa, antara lain Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Di antara nama-nama itu terdapat calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka.

Ketua Dewan Pengurus Golkar Institute, Ace Hasan Syadzily mengungkapkan untuk Jawa Barat, tim Kampanye Pemenangan Daerah (TKD) sudah terbentuk. Panglima TKD Jabar, kata Ace, adalah mantan Gubernur Jabar Ridwan Kamil.

"Kalau Jawa Barat sudah ditetapkan yang menjadi Ketua Tim Kampanye Daerah adalah Pak Ridwan Kamil. Kami telah melakukan rapat antarpartai politik pendukung Prabowo-Gibran yang ada di Jawa Barat beberapa kali dan rapat langsung dipimpin oleh Pak Ridwan Kamil," kata Ace kepada wartawan di Bantul, Senin (20/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dipilihnya Kang Emil, sapaan Ridwan Kamil, Ace menyebut untuk mengamankan suara Prabowo seperti saat Pilpres 2019. Saat itu, Prabowo menang di Bumi Pasundan.

"Kita menargetkan di Jawa Barat, di Pilpres 2019 Prabowo selalu menang. Nah, harapannya dengan bersatunya Prabowo-Gibran maka suara Jawa Barat menjadi sangat penting," ujarnya.

Ace melanjutkan, Prabowo mempunyai kekuatan signifikan terutama di Jawa Barat, Banten, DKI, dan wilayah Sumatera. Oleh sebab itu pihaknya menetapkan strategi harus memelihara suara di wilayah itu.

Incar Kantong Suara Jokowi

Ace menambahkan, mereka kini juga mengincar kantong-kantong suara dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Jawa Tengah maupun DIY. Gibran Rakabuming Raka dipilih untuk masuk ke kantong itu.

Ia yakin dengan cara tersebut, Prabowo-Gibran bakal menang satu putaran. Apalagi, sebutnya, bergabungnya Gibran bakal menarik pemilih dari generasi milenial.

"Apalagi Gibran harapannya bisa menarik kalangan muda untuk memilih Prabowo-Gibran. Ini yang membuat kita yakin target bahwa Prabowo-Gibran menang satu putaran," ujarnya.

Atas berbagai pertimbangan itu, Ace mengatakan Gibran yang bakal turun tangan langsung. Sebabnya, Wali Kota Solo itu mempunyai basis massa di Jawa Tengah.

"Kita insyaallah Pak Gibran, Pak Gibran kan punya kekuatan. Di Jawa Tengah banyak misal Bupati Kendal (Dico Ganinduto), mantan Bupati Batang, sudah pasti ke Mas Gibran itu," ujarnya.

Khofifah Jadi Komandan Jawa Timur?

Bagaimana dengan Jawa Timur? Ace menyatakan, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa bakal merapat. Hanya, Ace belum memastikan statusnya di TKD.

"Bu Khofifah, yang jelas yang sudah pasti menjadi TKD Pakde Karwo. Kita tahu Pakde Karwo mantan Gubernur Jatim yang sukses dan memiliki pengikut cukup besar," ucapnya.

"Nah, Bu Khofifah sampai saat ini, ketika Beliau datang di HUT Partai Golkar tentu kedatangannya kan mengandung isyarat ya, sangat jelas ya kalau beliau akan bersama dengan Partai Golkar untuk mengusung Prabowo-Gibran," imbuh Ace.

Ace optimis jika Khofifah bakal berkolaborasi dengan Soekarwo untuk memenangkan Prabowo-Gibran di Jawa Timur. Apalagi, keduanya memiliki basis massa yang besar di Jawa Timur.

"TKD masih belum diputuskan secara resmi, tapi saya yakin antara Bu Khofifah dan Pakde Karwo akan bisa berkolaborasi," ucapnya.

Sementara itu, alasan nama Khofifah belum masuk TKD Prabowo-Gibran, Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) Partai Golkar, Maman Abdurrahman menyebut karena Khofifah masih berstatus sebagai Gubernur Jawa Timur.

"Kan Bu Khofifah masih menjabat sebagai Gubernur Jawa Timur, jadi tidak etis juga kan kalau masuk TKD. Menteri saja yang tergabung TKD harus mundur, apalagi ini jabatan Gubernur," kata Maman.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto memberi sambutan di puncak HUT Partai Golkar. Di depan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Airlangga sempat menyapa Waketum Partai Golkar Ridwan Kamil dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.

Gibran Rakabuming Dorong Santri Melek Teknologi di Era Industri


Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka membantah bahwa majunya dirinya sebagai cawapres adalah dorongan dari sang ibu, Iriana Joko Widodo (Jokowi). Gibran menyebut isu tersebut merupakan gosip.

"(Cawapres keinginan Ibu?) Nggak. (Dorongan Ibu?) Nggak juga," kata Gibran di Balai Kota Solo, Senin (20/11/2023).

Untuk itu, Gibran meminta publik untuk tidak membesar-besarkan mengenai isu tersebut.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Yang tentang Ibu itu, saya kira hanya gosip, nggak perlu dibesar-besarkan," ujarnya.

Gibran Rakabuming Raka di Balai Kota Solo, Senin (20/11/2023). Foto: Tara Wahyu NV/detikJateng

Putra sulung Presiden Jokowi ini juga menampik bahwa Iriana tidak menyukai PDIP. Dirinya juga menampik kabar mengenai Selvi Ananda yang tidak setuju dirinya maju sebagai cawapres.

"(Isu Selvi nggak setuju cawapres?) Ya itu gosip itu dengar dari mana toh. (Ibu tidak suka PDIP?) Suka-suka saja," tuturnya.

Lebih lanjut, Gibran menyebut bahwa sang istri dan ibunya mendukung dirinya dalam bentuk doa.

"Dukungan dalam bentuk doa. Jangan dipercaya (gosip), jangan langsung dijadikan berita, gosip ya hanya sekadar gosip," pungkasnya.

Dilansir detikNews, Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka merespons isu soal Ibu Negara Iriana Joko Widodo jadi sosok yang mendorong Gibran maju jadi cawapres. Benarkah hal tersebut?

Sekretaris TKN Nusron Wahid tidak menjawab gamblang saat ditanya hal tersebut. Namun dia mengatakan Iriana mendukung dan merestui Gibran untuk maju sebagai Cawapres.

"Ya namanya ibunya. Anaknya maju ibunya pasti mendukung mendoakan merestui," kata Nusron Wahid di Indonesia Arena, GBK, Jakarta Pusat, Minggu (19/11).

Nusron menambahkan majunya Gibran sebagai cawapres sudah atas restu Iriana. Dia mengatakan Gibran tak akan maju tanpa dukungan Iriana.

"Anaknya kan pasti minta doa restu. Kalau anaknya nggak direstui nggak mungkin mau jalan. Namanya anak durhaka," jelasnya.

Gibran Rakabuming Dorong Santri Melek Teknologi di Era Industri


Pada akhir masa jabatannya sebagai Presiden, Jokowi menampilkan akrobat politik yang menggelitik dan penuh taktik. Siapa yang menyangka bahwa Jokowi akan membuka pintu "dinasti politik" dengan begitu cepat dan penuh manuver tingkat tinggi.

Setidaknya, hal tersebut terlihat ketika Gibran (anak sulung) yang menjadi Wali Kota Solo setelah berhasil memenangkan Pilkada Solo 2020 lalu dengan persentase kemenangan mencapai 86,5%. Kemudian, ada Bobby (menantu) yang menyusul dengan menjadi Wali Kota Medan pada 2020.

Dua tahun berselang, ada Anwar Usman (Ketua MK) yang menikahi Idayati (adik Jokowi) dan menimbulkan kontroversi di ruang publik selama beberapa pekan. Terakhir, ada Kaesang (anak bungsu) yang masuk ke PSI dan beberapa hari kemudian dilantik menjadi Ketua Umum.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Beberapa momentum di atas dapat dimaknai secara normatif maupun kritis. Secara normatif, hal tersebut merupakan hak politik bagi setiap warga negara untuk mengikuti proses elektoral yang sah dan konstitusional. Namun, jika menggunakan paradigma kritis, maka ada tendensi di mana Jokowi dapat menggunakan legitimasinya sebagai Presiden untuk mengatur dan mengintervensi proses politik yang menyangkut kepentingan keluarganya.

Di lain sisi, Jokowi juga berhadapan dengan konteks "etika" yang menjadi nilai dasar (fundamental value) dalam demokrasi. Hal ini dapat terefleksikan dengan pertanyaan, "Apakah etis seorang Presiden yang masih menjabat bersikap permisif kepada keluarganya yang maju dalam pilkada?"

Tentu, jika berbicara mengenai konteks "etika" akan selalu melahirkan diskursus yang panjang dan kompleks. Namun, dalam hal ini, saya menilai bahwa ada semacam anomali dalam praktik politik Jokowi beberapa tahun ke belakang. Mulai dari isu dinasti politik hingga manuver politiknya menjelang Pemilu 2024.

Dramaturgi Politik

Meskipun cukup banyak isu negatif mengenai Jokowi yang telah dinarasikan sebelumnya, namun persepsi publik terhadap Jokowi cenderung positif. Bahkan, survei dari Lembaga Survei Indonesia (LSI) memperlihatkan bahwa 81,9% masyarakat Indonesia puas terhadap kinerja Jokowi.

Dengan kata lain, isu mengenai dinasti politik, perpanjangan masa jabatan, hingga manuver politiknya yang dianggap terlalu "cawe-cawe" dalam konteks elektoral tidak memberikan efek signifikan terhadap tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Jokowi.

Walaupun begitu, survei di atas masih bersifat tentatif dan dapat berubah secara dinamis. Jika isu negatif di atas mampu dikapitalisasi dengan baik oleh lawan politiknya, maka ada tendensi penurunan dalam konteks approval rating dari Jokowi menjelang Pemilu 2024.

Secara praksis, Jokowi merupakan manifestasi paling ideal untuk menggambarkan bagaimana dramaturgi politik bekerja. Sebelumnya, teori dramaturgi yang dikonseptualisasikan oleh Erving Goffman (1959) menjelaskan bahwa realitas sosial dapat dilihat sebagai panggung yang menampilkan drama atau teater.

Dalam hal ini, Goffman menilai bahwa praktik sosial individu akan menyesuaikan dengan panggung pertunjukannya yang terdiri atas panggung depan (front stage) dan panggung belakang (back stage). Dramaturgi dalam ruang politik begitu termanifestasikan di dalam praktik politik dari Jokowi.

Pertama, dalam panggung depan, Jokowi selalu menampilkan persona sebagai seorang Presiden yang tampil dengan citra positif, merakyat, populis, dan berbicara mengenai urusan negara, seperti kebijakan, pembangunan, dan program.

Pada panggung depan, Jokowi bekerja secara fungsional sebagai seorang Presiden untuk menjalankan kerja-kerja pemerintahan secara konstitusional. Jokowi berkoordinasi dengan para menteri maupun mitra pemerintahan untuk mengakselerasi program pemerintah secara masif.

Kedua, dalam panggung belakang, Jokowi merupakan seorang politisi yang secara organik bergerak mengamankan kepentingannya. Oleh sebab itu, tidak begitu mengherankan Jokowi melakukan negosiasi maupun manuver politik yang memiliki implikasi positif terhadap kepentingannya. Hal ini terlihat dari fakta politik di mana Jokowi memiliki pengaruh besar terhadap partai politik di lingkaran pemerintah, seperti Golkar, Gerindra, dan PAN.

Jokowi juga secara simbolik selalu melakukan "endorsement" kepada para bacapres maupun bacawapres yang memiliki korelasi terhadap angka elektabilitas. Selain itu, Jokowi juga bermain cantik dalam melakukan berbagai manuver politik, seperti yang telah dinarasikan pada poin sebelumnya, yang dipersepsikan sebagai "dinasti politik".

Manuver politik Jokowi benar-benar tidak dapat diprediksi dan cenderung merubah peta politik nasional. Pada konteks ini, persepsi publik yang sangat positif terhadap Jokowi mencerminkan keberhasilannya dalam mengkapitalisasi atau memanfaatkan "panggung depan" sebagai seorang Presiden. Di lain sisi, secara implisit, hal tersebut juga merefleksikan keberhasilan Jokowi dalam menjalankan perannya sebagai seorang politisi di "panggung belakang" dengan sangat mahir, taktis, dan oportunis.

Yang terbaru, peran Jokowi di "panggung belakang" sukses besar dengan mengantarkan Gibran menjadi cawapres dari Prabowo untuk bertarung dalam arena elektoral pada 2024 mendatang.

Citra di Mata Publik

Polemik dalam spektrum politik yang menghujani Jokowi dari berbagai arah tidak begitu berpengaruh terhadap citranya di mata publik. Jokowi tetap dipersepsikan oleh publik sebagai pemimpin yang demokratis, populis, merakyat, dan memiliki visi pembangunan yang baik.

Seperti yang telah dinarasikan pada poin sebelumnya, di mana tingkat kepuasan terhadap Jokowi sangat tinggi. Bahkan, Jokowi menjadi salah satu pemimpin di negara demokrasi di dunia dengan approval rating yang mencapai angka 81,9%.

Secara sosiologis, konsep mengenai "citra" selalu diasosiasikan terkait bagaimana individu atau kelompok dipersepsikan oleh individu atau kelompok lainnya (eksternal). Jadi, citra akan tercermin pada bagaimana individu atau kelompok eksternal melihat individu tersebut.

Dalam konteks Jokowi, maka citranya sebagai presiden masih dianggap baik oleh publik atau masyarakat secara umum. Walaupun cukup banyak publik yang geram dan mengecam sikap permisif dari Jokowi terkait isu-isu politik di atas, namun lebih banyak orang yang tidak begitu terpengaruh terkait hal tersebut.

Jokowi adalah politisi yang sangat andal dalam membangun citra di ruang publik. Hal ini sudah dibuktikan ketika menjadi Wali Kota Solo, Gubernur DKI Jakarta, hingga presiden sebagai pemimpin yang dekat dengan rakyat, turun kepada masyarakat, dan hal-hal populis lainnya.

Dengan persona dari Jokowi di atas, dapat disimpulkan bahwa publik sudah sangat "jatuh cinta" dengan Jokowi. Manuver politik dari Jokowi yang berpretensi pada isu mengenai dinasti politik tidak menjadi variabel yang membuat publik secara umum geram, marah, dan kesal terhadap Jokowi.

Pada aspek yang linier, Jokowi juga sangat cerdas dalam meredam berbagai isu-isu miring yang menerpa dirinya, terutama terkait politik. Misalnya, Jokowi lebih banyak tersenyum, diam, dan mengelak ketika ditanya oleh wartawan mengenai isu-isu tersebut.

Cara-cara tersebut terbukti efektif untuk mereduksi isu-isu miring mengenai dirinya dan keluarganya. Dan, dengan cepat isu tersebut meredup dan tertutup secara sistemik oleh citra Jokowi sebagai presiden yang teramplifikasi dengan sangat baik kepada publik. Begitulah anomali, dramaturgi, dan citra dari Jokowi bekerja.

Rafi Aufa Mawardi peneliti dan mahasiswa S2 Sosiologi Universitas Airlangga


Capres nomor urut 1, Anies Baswedan, batal menjadi pembicara di acara kuliah umum yang diselenggarakan Bersama Indonesia di MM FEB UGM hari ini. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy, mengatakan setiap rektor kampus berwewenang melihat aspek kondusifitas kampusnya.

Hal itu disampaikan Muhadjir usai menghadiri seminar bertajuk 'Bersama Cegah Silent Pandemic Resistansi Antimikroba', di Jakarta, Senin (20/11/2023). Muhadjir mengatakan bahwa rektor memiliki wewenang melihat kondisi untuk menerima kehadiran calon-calon presiden dan wakil presiden ke kampusnya.

"Itu kewenangannya rektor, rektor akan melihat kondisi untuk menerima kehadiran calon-calon ini. Kalau tidak kondusif jangan ambil risiko, tetapi kalau memang kampusnya sangat kondusif, siap untuk menerima, mereka layani," kata Muhadjir kepada wartawan.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Menurutnya, aspek kekondusifan menjadi aspek penting jelang pemilu saat ini. Hal itu untuk meminimalisir risiko-risiko pasca pemilu

"Iya kondusifitas itu penting, karena jangan sampai pemilu yang itu musiman lima tahun sekali ini mengandung risiko-risiko yang berkepanjangan pasca pemilu," imbuhnya.

Lebih lanjut, Muhadjir menambahkan, keberadaan capres dan cawapres di kampus-kampus dapat memberikan ruang publik untuk saling berbagi ide dan gagasan. Hal itu agar publik dapat menentukan pilihannya secara rasional.

"Siapkan dengan baik karena ini bagus untuk memberikan ruangan publik yang cukup agar berbagai macam gagasan itu bisa dishare, dipasarkan ke publik agar publik bisa menemukan pilihan-pilihan yang lebih rasional," pungkasnya.


PKS menyebut nama Presiden Jokowi soal pernyataan capres nomor urut 1, Anies Baswedan, yang mengungkit ada seseorang tak menyelesaikan kontrak politik di DKI Jakarta. Merespons itu, Ketua Harian Gerindra Dasco mengatakan pihaknya akan mengecek dahulu siapa pihak yang dimaksud.

"Saya belum tahu apakah kontrak politik itu yang dimaksud belum selesai apakah kontrak politik dari Pak Anies atau Pak Jokowi," kata Dasco di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Senin (20/11/2023).

"Ya karena itu kemudian tidak dinyatakan pada siapa ya balik lagi nanti kita tanyakan ke Pak Anies, kan gitu," lanjut dia.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Meski begitu, Dasco menilai kontrak politik di DKI semestinya dilanjutkan oleh pemimpin selanjutnya.

"Kalau itu kemudian zamannya Pak Jokowi, seyogyanya pada saat Pak Anies gubernur, itu diingatkan dan dilakukan upaya-upaya supaya kontrak itu selesai, kan," ujarnya.

Sebelumnya, Anies Baswedan mengungkit ada seseorang yang punya kontrak politik di Jakarta tapi tidak diteruskan. PKS kemudian menyebut sosok yang dimaksud itu hanya Anies yang tahu, tetapi dia menyinggung Gubernur DKI Jakarta sebelumnya yaitu Jokowi.

"Mas Anies yang tahu. Tapi, Pak Jokowi memang cuma dua tahun di Jakarta. Tapi momentum memang kuat saat itu ke Pak Jokowi," kata Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera kepada wartawan, Minggu (19/11).

Simak Video 'Anies: Apapun Tekanan yang Kita Alami, Tekanan Rakyat Lebih Besar':

[Gambas:Video 20detik]