PPP merespons terulangnya kembali duet Anies Baswedan dengan Sandiaga Uno di Pilpres 2024. PPP menilai kecil kemungkinan peluang duet itu terjadi.

"Dalam politik bisa saja terjadi, karena semua kemungkinan ada. Tapi kalau lihat konstruksi politik hari ini, sepertinya kecil kemungkinannya," kata Ketua DPP PPP Achmad Baidowi atau Awiek kepada wartawan, Minggu (9/4/2023).

Lantas apakah PPP akan mendukung Anies-Sandiaga?. Mengingat PPP adalah partai yang santer mendukung Sandiaga di Pilpres 2024.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kami menghormati fatsun politik. Karena masih gabung di KIB ya harus dibicarakan bersama KIB," ujarnya.

Perihal respons Sandiaga soal duet dengan Anies di acara PKS, menurut Awiek, terlihat biasa saja. Awiek menilai Sandiaga hanya hadir sesuai kapasitasnya sebagai Menparekraf.

Awiek menyebut sikap Sandiaga sudah benar, karena masih tercatat sebagai kader Gerindra. Sehingga langkah politik ke depan tergantung Ketum Gerindra Prabowo Subianto.

"Kehadiran Pak Sandi dalam kapasitas menteri pariwisata dan ekonomi kreatif. Pak Sandi masih tercatat sebagai kader Gerindra, sehingga langkah politiknya tergantung hasil komunikasi dengan Prabowo Subianto," ujarnya.

Respons Sandiaga soal Duet dengan Anies

Sandiaga Salahuddin Uno menghadiri undangan acara PKS di Yayasan Karawang Bekasi Madani (YKBM), Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi dan disambut Presiden PKS Ahmad Syaikhu. Dalam kesempatan itu, Sandiaga menjawab peluang dirinya berduet lagi dengan Anies Baswedan di 2024.

Kedatangan Sandiaga disambut puluhan kader dan pengurus DPW PKS Kabupaten Karawang. Mereka bertepuk tangan sembari menyanyikan lagu PKS.

Lagu yang mirip dengan mars Anies-Sandi ketika masa kampanye Pilkada DKI Jakarta 2017 dinyanyikan. Ada teriakan 'Anies-Sandi' di acara tersebut yang disambut Sandiaga dengan senyum. Sandiaga mengungkap alasannya menghadiri kegiatan PKS tersebut.

Terkait isu dirinya akan kembali dipasangkan dengan Anies Baswedan dalam Pilpres 2024, Sandiaga tersenyum. Dia mengaku menyerahkan seluruh keputusan kepada pimpinan partai politik.

"Saya meyakini pimpinan partai politik seperti Ustadz Syaikhu akan mengusulkan yang terbaik untuk NKRI dan saya percaya proses ini masih berjalan selama enam bulan ke depan," ucap Sandiaga dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (8/4/2023) malam..

Sandiaga mengaku dirinya selalu mendengar masukan para ulama. Menurutnya, semua langkah politiknya harus dengan restu pimpinan partai yakni Prabowo Subianto selaku Ketum Gerindra dan pimpinan di pemerintahan yakni Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Simak juga 'Presiden PKS Bicara Peluang Duet Anies-Sandi di Pilpres 2024':

[Gambas:Video 20detik]


Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia (Menparekraf RI) Sandiaga Salahuddin Uno menghadiri undangan acara PKS di Yayasan Karawang Bekasi Madani (YKBM), Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi dan disambut Presiden PKS Ahmad Syaikhu. Dalam kesempatan itu, Sandiaga menjawab peluang dirinya berduet lagi dengan Anies Baswedan di 2024.

Kedatangan Sandiaga disambut puluhan kader dan pengurus DPW PKS Kabupaten Karawang. Mereka bertepuk tangan sembari menyanyikan lagu PKS.

Lagu yang mirip dengan mars Anies-Sandi ketika masa kampanye Pilkada DKI Jakarta 2017 dinyanyikan. Ada teriakan 'Anies-Sandi' di acara tersebut yang disambut Sandiaga dengan senyum. Sandiaga mengungkap alasannya menghadiri kegiatan PKS tersebut.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Saya menangkap aspirasi dan di bulan suci Ramadan ini kita menampung juga saran-saran dari para ulama, kiyai dan Pak Presiden (Ahmad Syaikhu) telah menyampaikan harapan-harapannya," ucap Sandiaga dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (8/4/2023) malam.

"Saya sangat mengapresiasi PKS yang selalu ada di garda terdepan dan mendukung kami dalam berinteraksi dengan masyarakat, serta menghasilkan program-program yang kongkrit yang sampai dirasakan langsung dan menjadi solusi untuk masyarakat," sambungnya.

Terkait isu dirinya akan kembali dipasangkan dengan Anies Baswedan dalam Pilpres 2024, Sandiaga tersenyum. Dia mengaku menyerahkan seluruh keputusan kepada pimpinan partai politik.

"Saya meyakini pimpinan partai politik seperti Ustadz Syaikhu akan mengusulkan yang terbaik untuk NKRI dan saya percaya proses ini masih berjalan selama enam bulan ke depan," katanya.

Sandiaga mengaku dirinya selalu mendengar masukan para ulama. Menurutnya, semua langkah politiknya harus dengan restu pimpinan partai yakni Prabowo Subianto selaku Ketum Gerindra dan pimpinan di pemerintahan yakni Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Saya selalu mendengar masukan para ulama, ustadz, salat istikharah dan semua harus dengan restu pimpin, saya harus memastikan Pak Prabowo Subianto legowo dan pimpinan di pemerintahan memberikan restu. Itu yang penting," ujarnya.

"Jadi kita fokus secara teduh dan sejuk memberikan kontestasi yang merajut kerukunan masyarakat kita, agar tidak terpecah belah. Jadi kita ingin fokus kemajuan bangsa kita," imbuhnya.

Untuk diketahui, Syaikhu pernah berbicara soal peluang duet Anies dan Sandiaga di 2024. Syaikhu menyebut setiap usulan akan ditampung.

Syaikhu mengatakan pihaknya akan mendiskusikan dengan partai pengusung Anies lainnya dalam menentukan cawapres pendamping. Dia menyebut tentunya sang pendamping harus memiliki karakter nasionalis religius.

"Semuanya akan ditampung terlebih dahulu. Ya kalau nanti tadi juga ada yang mengusulkan Bang Sandiaga Uno ya kita akan tampung ya, dan kemudian secara fair nanti kita akan lakukan survei. Nah dari situlah kita akan tetapkan mana yang kira-kira akan bisa menjadi pendamping Pak Anies," kata Syaikhu kepada wartawan usai membuka posko pemenangan Anies Baswedan di Cangkringan, Sleman, dilansir detikJateng, Minggu (5/3/2023).

Simak Video 'PPP soal Sandiaga Segera Bergabung: Itu Realitasnya':

[Gambas:Video 20detik]


Partai Ummat resmi mendukung Anies Baswedan untuk maju sebagai calon presiden (capres) dalam Pemilu 2024. Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Ummat Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menyebut ada arahan khusus dari Amien Rais untuk memenangkan Anies di DIY, seperti apa?

Ketua DPW Partai Ummat DIY Dwi Kuswantoro mengatakan sebelum pertanyaan Amien Rais terkait nyungsepnya elektabilitas Ganjar Pranowo pihaknya telah melakukan pergerakan untuk memenangkan Anies. Salah satunya, kata Dwi, adalah dengan meningkatkan kolaborasi.

"Yang jelas sudah diputuskan di rakernas bahwa Partai Ummat mendukung Anies Baswedan menjadi capres. Jadi semua komponen partai bergerak, baik di tingkat ranting, sayap partai, cabang dan wilayah konsentrasi memenangkan Anies," katanya kepada wartawan di Yogyakarta, Sabtu (8/4/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Salah satunya adalah meluncurkan program Jogja Obah. Di mana program itu adalah gerakan kewirausahaan sosial dengan mengajak generasi muda memanfaatkan potensi yang ada di wilayahnya untuk bisa meningkatkan kesejahteraan.

"Jadi kita mengajak mereka berpolitik secara cerdas sembari meningkatkan pendapatan masyarakat dengan kewirausahaan sosial," ucapnya.

Terkait arahan terbaru dari Amien, Dwi menyebut agar semua kader fokus untuk memenangkan Anies di DIY. Mengingat target dari DPP Partai Ummat di DIY targetnya bisa mendulang 60% suara untuk Anies.

"Kalau itu (arahan terbaru Amien) pemenangan, fokus pemenangan, salah satunya berkolaborasi. Arahan DPP mensosialisasikan Pak Anies di semua level dan kolaborasi dengan simpul-simpul sebelumnya, seperti partai pengusung dan relawan. Karena target kita 60 persen Pak Anies bisa menang di DIY," ujarnya.

Sebelumnya, Partai Ummat resmi mendeklarasikan mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres) di Pemilu 2024. Dukungan itu diumumkan langsung oleh Ketua Majelis Syura Partai Ummat, Amien Rais.

"Mengenai presiden, itu disebut langsung namanya Anies Baswedan," ujar Amien Rais saat rakernas di Asrama Haji, Jakarta Timur, Rabu (15/2).

Amien Rais Desak Jokowi Lebih Konkret Beri Bantuan ke Palestina


Ketum Gerindra Prabowo Subianto menjawab kemungkinan maju sebagai calon presiden dari Koalisi Besar dan berhadapan lagi dengan capres dari PDIP pada 2024. Prabowo mengatakan saat ini urusan koalisi masih dalam proses.

"Ini kan proses," jawab Prabowo saat ditanya kemungkinan dirinya kembali melawan capres dari PDIP pada Pemilu 2024 usai bertemu Ketum PAN Zulkifli Hasan di kediamannya, Jalan Kertanegara, Jaksel, Sabtu (8/4/2023).

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas) pun ikut merespons kemungkinan tersebut. Dia mengatakan saat ini urusan koalisi masih dalam tahap pembicaraan.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Jadi ini kan bicara proses pembicaraan, tentu nanti berkunjung juga ke PDIP, nanti juga KIB bertemu dengan Gerindra mungkin lengkap kan namanya komunikasi ini proses perlu berjalan," tuturnya.

Gerindra sebelumnya telah mengumumkan koalisi dengan PKB. Belakangan, wacana Koalisi Besar mencuat usai para ketum parpol koalisi pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertemu.

Tak ada perwakilan dari PDIP dan NasDem dalam pertemuan itu. NasDem sendiri diketahui telah menjalin koalisi dengan PKS dan Demokrat untuk mengusung Anies Baswedan di Pilpres 2024.

Sementara, PDIP memberi sinyal mau bergabung dengan koalisi besar dengan syarat RI 1. Hal ini kemudian diprediksi membuka kemungkinan Prabowo versus capres PDIP jilid 3.

Untuk diketahui, Prabowo pernah menghadapi capres dari PDIP, yakni Joko Widodo (Jokowi), pada Pilpres 2014 dan Pilpres 2019. Jokowi terpilih sebagai presiden dalam dua kali Pilpres tersebut.

"Bisa saja terjadi seperti itu. Tapi kan sampai saat ini belum terbentuk," ujar Ketua Program Studi Ilmu Politik FISIP USU, Indra Fauzan, kepada wartawan, Sabtu (8/4).

Indra Fauzan juga menyebut koalisi besar perlu membuat komunikasi lebih intens terkait posisi Capres. Sebab, menurutnya, saat ini posisi masih dapat berubah.

"Koalisi besar kan juga perlu membuat komunikasi yang lebih intens lagi karena untuk posisi pencapresan ini masih rentan berubah walaupun sudah terlihat kerangka kesepakatannya," tuturnya.

Simak Video: Gembar-gembor Koalisi Besar, Senjata Pamungkas Pilpres 2024?

[Gambas:Video 20detik]


Ketua Dewan Syura Partai Ummat Amien Rais menyebut elektabilitas Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo nyungsep buntut batalnya Piala Dunia U-20 di Indonesia. Bagaimana tanggapan Ganjar?

Dilansir detikJateng, Sabtu (8/4/2023) saat ditanya terkait pernyataan Amien Rais, Ganjar tidak menggubris. Ganjar hanya tertawa saat menjawab pertanyaan tersebut.

"Lebih baik kita ngecek persiapan mudik. Hehehehe," kata Ganjar.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Sebelumnya, Amien Rais menyebut elektabilitas Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo saat ini sedang nyungsep usai Indonesia gagal menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20. Amien Rais menunggu langkah yang akan dilakukan Ganjar untuk mendongkrak elektabilitasnya itu. Amien Rais mengaku pihaknya mantap mendukung Anies Baswedan sebagai capres.

"Setelah ada pencabutan dari FIFA, Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20 dicabut, mungkin ada sanksi yang lebih berat, maka tiba-tiba, Pak Ganjar tiba-tiba nyungsep," ujar Amien Rais usai acara Rakerwil Partai Ummat Jateng di Hotel INC, Semarang, Minggu (2/4).

"Jadi kehancuran sudah terjadi, nah bagaimana sekarang mengurangi magnitude atau besarnya kehancuran itu secara sistematik kita belum tahu, jadi ini menarik sekali," ujar Amien.

Simak berita selengkapnya di sini.

Lihat juga Video: Amien Rais Usul Parpol Kirim Perwakilan untuk Ikut Hitung Suara di KPU

[Gambas:Video 20detik]


Satu persatu kader keluar dari NasDem. Waketum NasDem Ahmad Ali menilai sejumlah orang yang hengkang dari NasDem karena urusan pribadi merupakan kader kos-kosan.

Terbaru ada Connie Rahakundini Bakrie yang mundur dari keanggotaan Dewan Pakar DPP NasDem. Selain Connie, beberapa tokoh lainnya juga sudah lebih dulu angkat kaki dari NasDem, di antaranya bahkan tokoh senior seperti Zulfan Lindan, Siswono Yudo Husodo, hingga Enggartiasto Lukita.

Mulanya Ali menyinggung sikap pengunduran diri Connie Rahakundini dari Dewan Pakar NasDem. Ali menegaskan Connie memang bukan anggota partai.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Pertama, saya klarifikasi tentang Connie, ya. Itu bukan kader Partai NasDem. Jadi dia tidak perlu membuat surat pengunduran ke partai. Jadi dia diangkat sebagai anggota, katanya, anggota kehormatan. Jadi dia tidak berhak menjadi pengurus partai. Kalau anggota partai memiliki KTA. Connie tidak memiliki KTA," kata Ali saat dihubungi, Jumat (7/4/2023).

Tanggapan Ali ini merespons sejumlah nama tokoh dan kader yang meninggalkan NasDem belum lama ini. Nama-nama itu, yakni Connie Rahakundini, Zulfan Lindan, Siswono Yudo Husodo, Enggartiasto Lukita, Tengku Erry, Anak Agung Ngurah Panji Astika, dan Niluh Djelantik.

Ali pun menyinggung sikap Zulfan Lindan yang juga telah meninggalkan NasDem. Menurutnya, Zulfan hengkang lantaran sudah berbeda pandangan dengan partai.

"Kalau Bang Zulfan Lindan, karena dia kan ada perbedaan pandangannya. Itu dia punya alasan. Jadi keluar secara baik-baik," katanya.

Kader Kos-kosan

Sementara, lanjut Ali, tokoh dan kader lainnya mengundurkan diri dari NasDem karena kepentingan pribadi mereka tak terpenuhi di partai. Atas anggapan itu, Ali menyebut mereka dengan kader kos-kosan.

"Kalau yang lain-lain itu, kalau Bang Zulfan keluar memang karena perbedaan. Kalau yang lain itu kader kos-kosan itu," kata Ali.

"Yang kalau kepentingannya terpenuhi di partai, mereka berada di partai. Kalau kepentingannya tidak terpenuhi mereka keluar partai. Jadi bukan kader ideologis, kader kos-kosan," imbuh dia.

Ali menuturkan kepentingan yang dimaksud itu tak jauh dari urusan Pilpres 2024, yakni keputusan NasDem mencapreskan Anies. "(Kepentingannya) ya termasuk pencalonan presiden," kata Ali.

Meski begitu, Ali menuturkan di internal partainya tak ada gejolak terkait keputusan pencapresan Anies itu. Bahkan, menurut dia, langkah pencapresan Anies itu membawa efek elektoral terhadap NasDem.

"Nggak ada (gejolak di internal). Nggak ada kok. Kalau waktu mereka NasDem akan nyungsep iya udah di atas parliamentary threshold. Artinya efek elektoral terhadap pencalonan Anies itu sesuai harapan dengan masyarakat. Iya pasti ada efeknya (coattail effect)" ujar Ali.

Simak Video: Gembar-gembor Koalisi Besar, Senjata Pamungkas Pilpres 2024?

[Gambas:Video 20detik]


NasDem ditinggal sejumlah kader setelah penetapan Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden (bacapres) 2024 nanti. Wakil Ketua Umum DPP NasDem Ahmad Ali menyindir mereka yang keluar karena kepentingannya tidak terpenuhi.

Melansir detikNews, Jumat (7/4/2023), Ali awalnya menyinggung sikap Connie Rahakundini yang mengundurkan diri dari Dewan Pakar NasDem. Ali pun menegaskan Connie tidak pernah terdaftar sebagai kader NasDem.

"Pertama, saya klarifikasi tentang Connie, ya. Itu bukan kader Partai NasDem. Jadi dia tidak perlu membuat surat pengunduran ke partai. Jadi dia diangkat sebagai anggota, katanya, anggota kehormatan. Jadi dia tidak berhak menjadi pengurus partai. Kalau anggota partai memiliki KTA. Connie tidak memiliki KTA," katanya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Tanggapan itu disampaikan Ali guna merespons tokoh dan kader yang hengkang dari partai belakangan ini. Mereka yang mengundurkan diri yakni Connie Rahakundini, Zulfan Lindan, Siswono Yudo Husodo, Enggartiasto Lukita, Tengku Erry, Anak Agung Ngurah Panji Astika, dan Niluh Djelantik.

Ali menyebut dari sekian orang yang mundur, hanya Zulfan Lindang yang mengundurkan diri karena perbedaan pandangan. Dia pun membeberkan Zulfan Lindang meninggalkan partai dengan cara baik-baik.

"Kalau Bang Zulfan Lindan, karena dia kan ada perbedaan pandangannya. Itu dia punya alasan. Jadi keluar secara baik-baik," tuturnya.

Sementara itu, Ali mengatakan tokoh dan kader selain Zulfan Lindang mengundurkan diri karena kepentingan pribadi mereka tak terpenuhi. Ali pun menyebut mereka dengan kader kos-kosan.

"Kalau yang lain-lain itu, kalau Bang Zulfan keluar memang karena perbedaan. Kalau yang lain itu kader kos-kosan itu," katanya.

"Yang kalau kepentingannya terpenuhi di partai, mereka berada di partai. Kalau kepentingannya tidak terpenuhi mereka keluar partai. Jadi bukan kader ideologis, kader kos-kosan," imbuh dia.

Ali menyebut kepentingan mereka yang meninggalkan partai berkaitan urusan Pilpres 2024. Termasuk keputusan NasDem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai bacapres.

"(Kepentingannya) ya termasuk pencalonan presiden," kata Ali.

Selain itu, Ali menegaskan tidak ada gejolak di internal partainya. Dia juga menyatakan deklarasi Anies Baswedan bacapres mendongkrak elektabilitas NasDem.

"Nggak ada (gejolak di internal). Nggak ada kok. Kalau waktu mereka NasDem akan nyungsep iya udah di atas parliamentary threshold. Artinya efek elektoral terhadap pencalonan Anies itu sesuai harapan dengan masyarakat. Iya pasti ada efeknya (coattail effect)" ujar Ali.

Anies: Kami Berencana Hadirkan Keadilan, Jadi Nggak Usah Takut


Partai NasDem ditinggal tokoh hingga kader-kadernya setelah penetapan Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden (bacapres) 2024. Wakil Ketua Umum (Waketum) NasDem Ahmad Ali menjuluki mereka yang meninggalkan partai sebagai 'kader kos-kosan', kecuali Zulfan Lindan.

Mulanya Ali menyinggung sikap pengunduran diri Connie Rahakundini dari Dewan Pakar NasDem. Ali menegaskan Connie memang bukan anggota partai.

"Pertama, saya klarifikasi tentang Connie, ya. Itu bukan kader Partai NasDem. Jadi dia tidak perlu membuat surat pengunduran ke partai. Jadi dia diangkat sebagai anggota, katanya, anggota kehormatan. Jadi dia tidak berhak menjadi pengurus partai. Kalau anggota partai memiliki KTA. Connie tidak memiliki KTA," kata Ali saat dihubungi, Jumat (7/4/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Tanggapan Ali ini merespons sejumlah nama tokoh dan kader yang meninggalkan NasDem belum lama ini. Nama-nama itu, yakni Connie Rahakundini, Zulfan Lindan, Siswono Yudo Husodo, Enggartiasto Lukita, Tengku Erry, Anak Agung Ngurah Panji Astika, dan Niluh Djelantik.

Ali pun menyinggung sikap Zulfan Lindan yang juga telah meninggalkan NasDem. Menurutnya, Zulfan hengkang lantaran sudah berbeda pandangan dengan partai.

"Kalau Bang Zulfan Lindan, karena dia kan ada perbedaan pandangannya. Itu dia punya alasan. Jadi keluar secara baik-baik," katanya.

Sementara, lanjut Ali, tokoh dan kader lainnya mengundurkan diri dari NasDem karena kepentingan pribadi mereka tak terpenuhi di partai. Atas anggapan itu, Ali menyebut mereka dengan kader kos-kosan.

"Kalau yang lain-lain itu, kalau Bang Zulfan keluar memang karena perbedaan. Kalau yang lain itu kader kos-kosan itu," kata Ali.

"Yang kalau kepentingannya terpenuhi di partai, mereka berada di partai. Kalau kepentingannya tidak terpenuhi mereka keluar partai. Jadi bukan kader ideologis, kader kos-kosan," imbuh dia.

Ali menuturkan kepentingan yang dimaksud itu tak jauh dari urusan Pilpres 2024, yakni keputusan NasDem mencapreskan Anies. "(Kepentingannya) ya termasuk pencalonan presiden," kata Ali.

Meski begitu, Ali menuturkan di internal partainya tak ada gejolak terkait keputusan pencapresan Anies itu. Bahkan, menurut dia, langkah pencapresan Anies itu membawa efek elektoral terhadap NasDem.

"Nggak ada (gejolak di internal). Nggak ada kok. Kalau waktu mereka NasDem akan nyungsep iya udah di atas parliamentary threshold. Artinya efek elektoral terhadap pencalonan Anies itu sesuai harapan dengan masyarakat. Iya pasti ada efeknya (coattail effect)" ujar Ali.

Simak juga Video 'Gembar-gembor Koalisi Besar, Senjata Pamungkas Pilpres 2024?':

[Gambas:Video 20detik]


Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) salat Jumat di Masjid Raya Sheikh Zayed, Solo. Selain Ganjar, Jokowi juga ditemani oleh putra sulungnya yang juga Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka dan putranya Jan Ethes.

Dalam kesempatan itu, Ganjar tak membeberkan secara spesifik isi pembicaraan dengan Jokowi. Meskipun dirinya sempat terlibat perbincangan dengan Jokowi usai salat Jumat.

Ganjar mengungkapkan pembicaraan hanya terkait salat Jumat. "Pembicaraan salat Jumat, hla wong jumatan," kata Ganjar usai mendampingi Jokowi di Masjid Zayed dikutip detikJateng, Jumat (7/4/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ganjar mengaku tidak ada perbincangan yang panjang dengan Jokowi. Ia mengaku sempat terlambat saat mendampingi Presiden Jokowi. Dirinya mengatakan bahwa Jokowi sudah sampai di tempat salat terlebih dahulu.

"Mboten (perbincangan panjang) agak terlambat tadi, beliau datang lebih dahulu. Jadi saya ngejar agak penuh di sana. Jadi masuk lewat samping," ujarnya.

Ganjar mengatakan kehadiran Jokowi di Kota Solo itu karena kangen dengan cucunya. Dengan demikian, kata Ganjar, Jokowi ingin menghabiskan waktu dengan jalan-jalan.

Selengkapnya baca di sini.

Lihat juga Video 'Survei Capres MIPOS Usai Gagal Pildun U-20 di RI: Ganjar Urutan 3':

[Gambas:Video 20detik]


Ketua Umum (Ketum) PBB Yusril Ihza Mahendra akan berkunjung ke kediaman Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto sore ini. Dalam kunjungan itu, PBB akan menawarkan Yusril jadi cawapres mendampingi Prabowo Subianto.

Ketua DPP PKB Daniel Johan mengatakan sebaiknya pembahasan diawali dengan menyamakan visi misi. Menurut dia, pembahasan capres-cawapres bisa dilakukan setelah menjadi bagian dari koalisi.

"Silaturahmi-silaturahmi baiknya membahas persamaan visi. Bagaimana membangun Indonesia ke depan lebih baik," kata Daniel Johan saat dihubungi, Kamis (6/4/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Pembahasan capres nanti bila sudah menjadi bagian dari koalisi, harus nyambung dulu semangat dan visinya," sambungnya.

Meski begitu, Daniel mengatakan PKB terbuka jika PBB ingin bergabung dengan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR). Namun, Daniel menegaskan pembahasan capres-cawapres menjadi urusan dari Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.

"Kita terbuka kok, dan Pak Yusril sebagai sahabat PKB sudah lebih dulu berkunjung ke DPP," ujar dia.

"Kita serahkan ke Cak Imin dan Pak Prabowo (terkait capres-cawapres)," imbuhnya.

Sebelumnya, Ketum PBB Yusril Ihza Mahendra akan melakukan pertemuan dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto sore ini. Pertemuan akan digelar di kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan.

"Benar, Prof Yusril, Sekjen, dan 10 orang pimpinan DPP akan menemui Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto. Rencananya akan digelar di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, pada pukul 15.00 WIB," kata Wasekjen Partai Bulan Bintang (PBB) Solihin Pure saat dimintai konfirmasi, Kamis (6/4).

Solihin mengatakan pertemuan akan membahas seputar Pilpres 2024. PBB, katanya, akan menawarkan Yusril jadi cawapres mendampingi Prabowo Subianto.

"Agenda silaturahmi politik dengan Prabowo tentunya akan membahas juga rencana Pilpres 2024. Prabowo capres, Prof Yusril cawapres, insyaallah," ujarnya.

Simak juga 'Gembar-gembor Koalisi Besar, Senjata Pamungkas Pilpres 2024?':

[Gambas:Video 20detik]


Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri disebut memberikan isyarat jika gabung ke koalisi besar yang mencuat usai pertemuan lima partai politik pro pemerintah. Syarat itu yakni PDIP harus mendapat posisi calon presiden (capres) atau RI 1.

Untuk diketahui, pertemuan lima parpol itu berlangsung pada Minggu (2/4/2023) di Kantor PAN. Adapun kelima parpol itu yakni Gerindra, PKB, PAN, PPP, dan Golkar. Presiden Jokowi pun hadir dalam pertemuan itu.

Kembali ke isyarat Mega soal jatah RI 1, hal itu diungkap oleh politisi PDIP Budiman Sudjatmiko. Budiman mengatakan bahwa peluang gabung itu sudah diamini oleh Megawati Soekarnoputri.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Tentu saja PDIP sebagaimana dikatakan Ibu Ketum, tentu targetnya PDIP RI 1, kan gitu ya. Wajar kan. Artinya itu sudah ditegaskan Bu Ketum Megawati bahwa PDIP bersedia untuk masuk koalisi besar, tentu saja yang perlu ditegaskan target PDIP adalah RI 1. RI 2-nya terbuka bagi yang lain," kata Budiman saat dihubungi, Selasa (4/4/2023).

Lantas bagaimana responns kelima partai tersebut?

Gerindra

Gerindra mengatakan pembahasan terkait koalisi besar perlu dibicarakan bersama hingga menjadi suatu kesepakatan.

"Jadi begini, apapun yang disampaikan mengenai koalisi besar tentunya semua harus dibicarakan bersama-sama baru kemudian ini menjadi suatu koalisi besar yang benar-benar menjadi koalisi dari partai partai yang ada. Karena itu saya tidak mau tanggapi siapa capres dan cawapres, karena itu adalah kewenangan partai partai ini untuk membicarakan pada saat mereka bertemu," kata Dasco kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (5/4/2023).

Dasco menegaskan pertemuan 5 ketua umum parpol di markas PAN kemarin merupakan pertemuan awal. Dasco menegaskan masih terlalu dini untuk membicarakan capres dari wacana koalisi besar.

"Kalau kemarin kan itu pertemuan 5 partai baru pertemuan awal, saya pikir masih terlalu dini kita mau bicara soal capres, karena partai partai tentunya juga mempunyai aspirasi masing masing yang harus kita dengarkan," tuturnya.

PKB

Ketua DPP PKB Daniel Johan, wacana koalisi besar belum tentu jelas. Namun, jika jelaspun pihaknya tetap akan mendorong Ketua Umumnya Cak Imin maju capres.

"Iya dong PKB tetap mengajukan Cak Imin karena itu amanat muktamar, pegangan dasar PKB bersama Gerindra membentuk KKIR adalah capres cawapres ditentukan langsung oleh kedua ketum, Cak Imin dan Pak Prabowo, dan kesepakatan ini masih dipegang teguh oleh kedua partai sehingga semakin solid hingga saat ini, dan ini juga menjadi dasar utama untuk terbuka dengan partai dan koalisi lain," jelasnya.

Lebih lanjut, Daniel Johan lalu menanggapi PDIP yang setuju bergabung jika mendapat jatah capres. Menurutnya, bergabungnya PDIP lebih baik untuk koalisi besar.

"Bagus saja sehingga nanti di parlemen semakin kuat dan stabil dan program-program yang penting untuk rakyat semakin lancar," ujarnya.

Selanjutnya di halaman berikut

Simak Video: Gembar-gembor Koalisi Besar, Senjata Pamungkas Pilpres 2024?

[Gambas:Video 20detik]

Halaman 1 2 Selanjutnya


Sekjen Gerindra Ahmad Muzani menegaskan wacana koalisi besar tidak berlangsung alot. Muzani menilai PKB memiliki pemikiran yang sama dengan Gerindra.

Hal itu diungkapkan Muzani saat ditanya soal PKB yang masih belum menerima wacana koalisi besar. Muzani menjawab jika PKB pasti berpemikiran sama dengan Gerindra.

"Saya kira tidak alot karena PKB pemikirannya sama, bahwa negara yang besar dengan jumlah 275 juta, wilayah yang luas, multietnis, dan berbagai macam persoalan bangsa ini harus dihadapi dengan kekuatan yang besar," kata Muzani di Kertanegara, Jakarta Selatan, Rabu (5/4/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Muzani mengatakan kekuatan besar tersebut dapat terwujud dengan menyatukan partai-partai yang ada di parlemen. Menurutnya, Gerindra dan PKB memiliki pemahaman yang sama terkait wacana tersebut.

"Kekuatan yang besar itu salah satu caranya dengan kekuatan parlemen yang besar, yakni dengan koalisi yang besar," ujarnya.

"Saya kira dalam hal itu, saya kira PKB sama. Kami sudah bicarakan itu dan sama," sambungnya.

Sebelumnya, koalisi besar mencuat setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertemu lima ketua umum partai pro pemerintah di DPP PAN. PKB menilai koalisi besar akan sulit terwujud jika tidak memahami kesepakatan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) yang dibentuk Gerindra dan PKB.

"Koalisi besar rasanya akan sulit bila tidak memahami kesepakatan yang ada di KKIR ini, kalau semuanya mau ajukan capres cawapres ya nggak bulat-bulat nanti," kata Ketua DPP PKB Daniel Johan saat dihubungi, Rabu (5/4/2023).

Daniel Johan mengatakan sejauh ini koalisi besar juga belum terlalu jelas. Kalaupun jelas, dia menyebut PKB tetap akan mendorong Ketum Muhaimin Iskandar atau Cak Imin sebagai tindak lanjut kesepakatan KKIR.

"Iya dong PKB tetap mengajukan Cak Imin karena itu amanat muktamar, pegangan dasar PKB bersama Gerindra membentuk KKIR adalah capres cawapres ditentukan langsung oleh kedua ketum, Cak Imin dan Pak Prabowo, dan kesepakatan ini masih dipegang teguh oleh kedua partai sehingga semakin solid hingga saat ini, dan ini juga menjadi dasar utama untuk terbuka dengan partai dan koalisi lain," jelasnya.

Simak Video 'Prabowo Sebut Penentuan Capres-cawapres Koalisi Besar Tak Bakal Alot':

[Gambas:Video 20detik]


Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Syarief Hasan merespons wacana koalisi besar yang belakangan mengemuka di sejumlah partai politik pro Presiden Joko Widodo (Jokowi). Demokrat yakin Partai NasDem tak tergoda dengan koalisi besar.

"Nggak mungkin dong (NasDem tergoda koalisi besar), orang NasDem sudah terikat sama koalisi kita, nggak mungkin," kata Syarief di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (5/4/2023).

Syarief menyebut hingga kini Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) semakin solid. "Yakin solid," ujarnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ia menyebut sah-sah saja jika beberapa partai politik ingin bergabung menjadi koalisi besar. Ia menyebut saat ini KPP tengah fokus untuk memenangkan capres Anies Baswedan di Pemilu 2024.

"Tapi kami dari Partai Demokrat bersama-sama yang sudah bergabung dengan Nasdem dan PKS tidak terlalu merisaukan ya kan, karena bagi kami bagaimana memenangkan capres dan cawapres yang diusung oleh koalisi KPP ini," tutur Syarief.

"Sama sekali tidak ada (kekhawatiran). Saya pikir tidak mudah untuk bergabung semuanya di situ (koalisi besar) karena ini kan pilpres. Semuanya juga tokoh, semua partai menginginkan kadernya menjadi sesuatu yang berarti bagi mereka, ya kan. Jadi pertanyaannya, apakah partai tertentu itu mau merelakan, mau mengorbankan kadernya untuk tidak menjadi sesuatu," imbuhnya.

PDIP sebelumnya membuka diri untuk bergabung dengan koalisi besar yang diwacanakan usai pertemuan Presiden Jokowi dengan lima ketum parpol belakangan ini.

Politikus PDIP Budiman Sudjatmiko mengatakan kesempatan ini sudah diamini oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Budiman mengatakan ada syarat utama jika PDIP bergabung dalam Koalisi Besar. Yakni, lanjutnya, capres akan datang dari PDIP.

"Tentu saja PDIP sebagaimana dikatakan Ibu Ketum, tentu targetnya PDIP RI 1, kan gitu ya. Wajar kan. Artinya itu sudah ditegaskan Bu Ketum Megawati bahwa PDIP bersedia untuk masuk koalisi besar, tentu saja yang perlu ditegaskan target PDIP adalah RI 1. RI 2-nya terbuka bagi yang lain," kata Budiman saat dihubungi, Selasa (4/4).

Simak Video 'Demokrat Anggap Tak Mudah Wujudkan Wacana Koalisi Besar':

[Gambas:Video 20detik]


Koalisi besar mencuat setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertemu lima ketua umum partai pro pemerintah di DPP PAN. PKB menilai koalisi besar akan sulit terwujud jika tidak memahami kesepakatan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) yang dibentuk Gerindra dan PKB.

"Koalisi besar rasanya akan sulit bila tidak memahami kesepakatan yang ada di KKIR ini, kalau semuanya mau ajukan capres cawapres ya nggak bulat-bulat nanti," kata Ketua DPP PKB Daniel Johan saat dihubungi, Rabu (5/4/2023).

Daniel Johan mengatakan sejauh ini koalisi besar juga belum terlalu jelas. Kalaupun jelas, dia menyebut PKB tetap akan mendorong Ketum Muhaimin Iskandar atau Cak Imin sebagai tindak lanjut kesepakatan KKIR.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Iya dong PKB tetap mengajukan Cak Imin karena itu amanat muktamar, pegangan dasar PKB bersama Gerindra membentuk KKIR adalah capres cawapres ditentukan langsung oleh kedua ketum, Cak Imin dan Pak Prabowo, dan kesepakatan ini masih dipegang teguh oleh kedua partai sehingga semakin solid hingga saat ini, dan ini juga menjadi dasar utama untuk terbuka dengan partai dan koalisi lain," jelasnya.

Lebih lanjut, Daniel Johan lalu menanggapi PDIP yang setuju bergabung jika mendapat jatah capres. Menurutnya, bergabungnya PDIP lebih baik untuk koalisi besar.

"Bagus saja sehingga nanti di parlemen semakin kuat dan stabil dan program-program yang penting untuk rakyat semakin lancar," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, PDIP membuka diri untuk bergabung dengan koalisi besar yang diwacanakan usai pertemuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan lima ketum parpol belakangan ini.

Politikus PDIP Budiman Sudjatmiko mengatakan kesempatan ini sudah diamini oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Budiman mengatakan ada syarat utama jika PDIP bergabung dalam Koalisi Besar. Yakni, lanjutnya, capres akan datang dari PDIP.

"Tentu saja PDIP sebagaimana dikatakan Ibu Ketum, tentu targetnya PDIP RI 1, kan gitu ya. Wajar kan. Artinya itu sudah ditegaskan Bu Ketum Megawati bahwa PDIP bersedia untuk masuk koalisi besar, tentu saja yang perlu ditegaskan target PDIP adalah RI 1. RI 2-nya terbuka bagi yang lain," kata Budiman saat dihubungi, Selasa (4/4).

Simak Video 'Prabowo Sebut Penentuan Capres-cawapres Koalisi Besar Tak Bakal Alot':

[Gambas:Video 20detik]


Merdeka Institute for Public Opinion Survey (MIPOS) merilis elektabilitas calon presiden (capres) usai piala dunia U-20 di Indonesia batal. Elektabilitas Ganjar Pranowo melorot usai melontarkan pernyataan menolak Timnas Israel.

Survei MIPOS dilakukan pada periode 29 Maret-3 April 2023 dengan total 1.200 responden. Sampel diambil secara acak sistematis (systematic random sampling). Batas kesalahan atau margin of error survei di angka +/- 2,83% pada tingkat kepercayaan sebesar 95%. Survei dilakukan dengan kombinasi antara metode telesurvey dengan analisis media monitoring.

Peneliti MIPOS Yuyun Andriani awalnya membeberkan sikap publik terhadap penolakan Israel oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Gubernur Bali Wayan Koster. Sebanyak 75,2% responden mengaku marah.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Hanya 16,2% responden yang mengaku bisa memahami sikap kedua kepala daerah asal PDI Perjuangan tersebut dan sebanyak 8,6% responden tidak dapat memberikan jawaban alias tidak tahu," ujar Yuyun dalam konferensi pers virtual, Rabu (5/4/2023).

Penolakan Israel itu disebutkan membawa pengaruh terhadap elektabilitas Ganjar. Di survei capres terbaru, elektabilitas Ganjar menjadi 16,,8% di mana di survei sebelumnya elektabilitas Ganjar berada di kisaran 20 persen.

"Hasil survei MIPOS menunjukkan bahwa elektabilitas Ganjar Pranowo terjun bebas dibandingkan hasil survei MIPOS November 2022. Jika saat ini dilaksanakan Pilpres, hanya 16,8% yang mengaku akan memilih Ganjar. Padahal pada survei MIPOS sebelumnya elektabilitas Ganjar mash sekitar 20-an persen," ujar Yuyun.

Posisi elektabilitas capres tertinggi kali ini diduduki Prabowo Subianto dengan angka 33,6%, disusul Anies Baswedan 21,5%, dan Ganjar di urutan ketiga. Berikut data lengkap hasil sirvei capres MIPOS:

Prabowo Subianto 33,6%

Anies Baswedan 21,5%

Ganjar Pranowo 16,8%

Ridwan Kamil 6,9%

Sandiaga Uno 4,5%

Agus Harimurti Yudhoyono 4,2%

Erick Thohir 4,1%

Puan Maharani 3,2%

Airlangga Hartarto 1,4%

Muhaimin Iskandar 0,9%

Tidak tahu 2,9%

Sebagai informasi, MIPOS didirikan oleh beberapa akademisi dan peneliti serta pegiat survei di Jakarta dan sekitarnya. MIPOS adalah anggota Asosiasi Survei Opini Publik Indonesia (ASOPI), yakni asosiasi dari 41 lembaga survei dan ratusan periset opini publik yang bernaung di bawah World Association for Public Opinion Research (WAPOR).

Simak juga 'Pildun U-20 Batal Disebut Tak Berefek ke Elektabilitas Ganjar-PDIP':

[Gambas:Video 20detik]


Wasekjen Partai Demokrat Andi Timo Pangerang mengungkapkan sikap mereka usai Moeldoko cs mengajukan peninjauan kembali (PK). Seluruh DPD se-Indonesia disebut sudah menyampaikan surat permohonan hukum ke pengadilan.

"Ini merupakan wujud kewaspadaan mereka dalam menjaga kehormatan dan kedaulatan partai. Per hari ini, setidaknya sudah 34 provinsi dan 414 kab/kota yang telah menyambangi pengadilan setempat, dan ini terus berlanjut hingga akhir minggu ini," kata Andi Timo kepada wartawan dilansir detikNews, Selasa (4/4/2023).

Menurutnya, para ketua DPD maupun DPC menunjukkan solidaritasnya kepada Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Dia juga menegaskan bahwa kekisruhan yang dilakukan Moeldoko bukan merupakan konflik internal partai.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Moeldoko bukan kader dan tidak memiliki KTA Demokrat. Menkumham juga telah Menolak mengesahkan KLB Ilegal yang diprakarsai oleh mereka. Dan berkali-kali gugatanya ditolak oleh Pengadilan. Inilah yang membuat para kader geram dan semakin militan melawan kedzaliman ini," katanya.

Andi Timo juga mengatakan bahwa surat yang ditujukan ke MA ini memuat beberapa hal yang meliputi pengakuan dan pengesahan negara terhadap kepemimpinan AHY, penolakan oleh PTUN, PTTUN, dan MA atas upaya hukum Moeldoko cs, dan pengajuan PK dengan 'novum' yang disebut tidak berlaku secara hukum karena telah digunakan pada persidangan sebelumnya. Surat ini juga ditembuskan ke Presiden Joko Widodo dan Menko Polhukam Mahfud Md.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan Kepala Staf Presiden Moeldoko masih mencoba untuk mengambil alih Partai Demokrat. AHY menyebut ada pengajuan PK yang dilakukan oleh Moeldoko cs.

"Sebulan lalu tepatnya tanggal 3 Maret 2023, kami menerima informasi bahwa Kepala Staf Presiden atau KSP Moeldoko dan dokter hewan Jhoni Allen Marbun, masih mencoba-coba untuk mengambil alih Partai Demokrat pasca KLB abal-abal dan ilegal yang gagal total pada tahun 2021 yang lalu," kata AHY dalam konferensi pers di kantor DPP Demokrat, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (3/4).

"Kali ini mereka mengajukan peninjauan kembali atau PK di Mahkamah Agung," imbuh AHY.

AHY menyampaikan, Moeldoko cs mengajukan PK dengan alasan telah menemukan 4 bukti baru. Namun, AHY menilai bukti tersebut merupakan bukti lama.

"Kenyataannya bukti yang diklaim KSP Moeldoko itu bukanlah bukti baru, keempat novum itu telah menjadi bukti persidangan di PTUN Jakarta khususnya dalam perkara No.150/G/2021/PTUN.JKT, Jakarta yang telah diputus pada tanggal 23 November 2021," ujarnya.

AHY soal PK Moeldoko Ditolak MA: Kado Terindah di Usia 45 Tahun


Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno memberikan analisisnya soal pertemuan 5 ketua umum partai politik beberapa waktu lalu. Adi menilai ada keinginan partai pro pemerintah untuk berjalan tanpa NasDem.

"Soal koalisi besar itu terutama sepertinya ada keinginan dari partai pro Jokowi itu memang poros ini ingin berjalan tanpa NasDem. Jadi mereka ingin menyatukan kekuatan politik supaya dalam pilpres itu mereka kuat betul melawan koalisi perubahan," kata Adi dalam diskusi detikcom X Total Politik yang berjudul 'Koalisi Besar vs PDIP, Anies Melenggang?', Selasa (4/4/2023).

Di sisi lain, Adi menilai ada campur tangan Jokowi dibalik pertemuan 5 parpol itu. Adi mengatakan justru Jokowi lah yang mengumpulkan kelima parpol tersebut. Kehadiran PDIP menurutnya, tidak diharapkan.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kedua saat bersamaan koalisi besar ini, bisa dibaca sebagai sikap politik Jokowi, saya justru melihat dari jauh jangan-jangan kumpul di kantor PAN itu keinginan Pak Jokowi, PDIP memang diundang, tapi rasa-rasanya tidak diharapkan hadir juga," ujarnya.

"Sepertinya begitu, karena kalau dilihat suasana batinnya, presiden itu tidak nyaman, tidak happy terutama adanya pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah U20, itu pukulan betul," ucapnya.

Adi menilai Jokowi ingin menyampaikan bahwa masih memiliki 5 partai yang solid mendukungnya jika tidak lagi dianggap oleh PDIP.

"Pesan yang ingin disampaikan kalau Jokowi tidak lagi dianggap oleh PDIP di masa akhir jabatannya, tapi Jokowi bisa bicara kepada 5 parpol yang saat ini solid mendukung Jokowi yang kemungkinan akan membentuk poros besar itu," ucapnya.

Meski begitu, Adi mengatakan kelima partai politik ini juga harus menjaga sikap dengan Jokowi dan PDIP. Adi menyebut hal ini lah yang menjadi kerumitan bagi kelima parpol tersebut.

"Yang agak rumit adalah ketika poros besar ini terbentuk tanpa PDIP, partai partai politik di dalamnya pasti tidak nyaman, karena di satu sisi harus jaga hubungan baik dengan Jokowi tapi pada saat bersamaan harus menjaga hubungan baik juga dengan PDIP sebagai partai pemenang pemilu," ucapnya.


Wasekjen Partai Demokrat Jansen Sitindaon membeberkan target Koalisi Perubahan. Salah satunya mengubah UU Cipta Kerja.

Hal itu diungkap Jansen dalam diskusi detikcom X Total Politik yang berjudul 'Koalisi Besar vs PDIP, Anies Melenggang?', Selasa (4/4/2023). Jansen mengatakan Koalisi Perubahan akan berikhtiar Anies Baswedan sampai terdaftar sebagai capres.

"Ikhtiar kami ingin koalisi perubahan yang sudah ditandatangani oleh 3 ketum ini ya sampai finish, minimal terdaftar dulu lah," ujarnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Jansen lantas menyebut tantangan yang akan dihadapi oleh koalisinya. Termasuk isu Anies Baswedan di kasus formula E.

"Sebelum ke sana saja cukup banyak tantangan kami. Soal Formula E juga artinya masih ada upaya ke kandidat kami untuk kemudian berpotensi ditersangkakan," ujarnya.

Jansen membeberkan sejumlah konsep perubahan yang akan ditawarkan ke publik. Salah satunya mengubah UU Cipta Kerja.

"Kalau soal materi yang ingin kami tawarkan ke publik karena itu nanti akan masuk ke dalam visi-misi capres. Karena kami perubahan pasti temanya itu, kan visi dan misi capres itu kalau untuk sekarang menjadi program jangka menengah, kan bisa nanti publik lihat," ucapnya.

"Misal seperti kami UU Ciptaker ini kalau Koalisi Perubahan menang itu harus kita ubah. Jadi soal tenaga kerja kita kembalikan ke yang," lanjutnya.


Politisi Zulfan Lindan mengkritik keras Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko yang kembali muncul untuk merebut Partai Demokrat melalui PK. Zulfan menilai Moeldoko tak pernah berpikir secara demokratis.

"Moeldoko ini kan nggak pernah berpikir secara demokratis," kata Zulfan dalam diskusi detikcom X Total Politik yang berjudul 'Koalisi Besar vs PDIP, Anies Melenggang?', Selasa (4/4/2023).

"Rusak juga ini pikirannya, nggak mau capek capek, nggak mau berkeringat tiba-tiba undang orang-orang entah siapa orang itu," imbuh dia.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Zulfan berpendapat sikap Moeldoko tak etis. Dia menyebut timbul kesan Moeldoko asal mencaplok partai orang.

"Tapi kan kalau kita bicara organisasi itu jelas ada strukturnya ada SK-nya, kalau yang hadir 51 persen itu barulah boleh, tapi kan tidak etis juga, bahwa bagaimana maen caplok-caplok partai orang," ujarnya.

Zulfan beranggapan tindakan Moeldoko berbahaya. Apalagi, sambung Zulfan, jika mengambil alih Partai Demokrat dengan menghalalkan segala cara.

"Dan ini bahaya, dia gagal dari sudut politik , main hukum, kan akhirnya dimanfaatkan oleh kepentingan politik. Kalau gini terus besok gampang aja, aku bikin lagi, mari kita rebut NasDem, kita sepak Surya Paloh itu," ucapnya.

Masih kata Zulfan, sikap Moeldoko tersebut dapat merusak kehidupan demokrasi.

"Saya kalah nih ngga diakui, saya main hukum, bisa main kekuasaan, bisa main uang, bisa main macam-macam. Jadi apa yang dilakukan Moeldoko ini merusak demokrasi kita," pungkas Zulfan.


PDI Perjuangan (PDIP) membuka peluang untuk bergabung dalam Koalisi Besar yang diwacanakan usai pertemuan 5 ketum parpol dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno mengatakan menggabungkan 6 parpol bukanlah suatu hal yang mudah.

"Menggabungkan 6 partai politik di tengah keinginan mayoritas ketua umum mereka atau elite penting mereka maju di pilpres bukan perkara gampang," kata Adi saat dihubungi, Selasa (4/4/2023).

Adi mengatakan bahwa masing-masing partai seperti Partai Gerindra maupun Partai Golkar tentunya ingin sama-sama memajukan ketumnya sebagai capres di Pilpres 2024.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Prabowo itu harga mati jadi capres bagi Gerindra, Cak Imin juga harga mati jadi capres, kemudian Airlangga juga harga mati jadi capres. Apalagi ada PDIP, di dalamnya sebagai pemenang pemilu dua kali pastinya akan mematok harga mati," katanya.

Menurutnya, jika Koalisi Besar kelak terbentuk, pembahasan soal kesepakatan politik di antara mereka akan berakhir dengan deadlock atau jalan buntu. Pada akhirnya, sambung Adi, para parpol tidak ada yang selaras karena tidak ada yang mau mengalah.

"Kemungkinan besar akan terjadi deadlock, kalau tidak ada kompromi yang bisa dinegosiasikan persoalan siapa yang menjadi pasangan capres dan cawapres yang akan diusung. PDIP tentu tidak akan mau mengalah sebagai posisi orang nomor dua, kemudian Gerindra juga tidak mau mengalah dengan posisi nomor dua," katanya.

"Mengingat kedua partai ini selain partai besar, elite-elitenya sebut saja Prabowo Subianto ataupun Puan Maharani yang orang penting harga mati, termasuk Airlangga dan Cak Imin," tambahnya.

Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Puan Maharani merespons wacana koalisi besar yang mencuat dari pertemuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan 5 ketua umum partai politik pendukung pemerintahannya di markas PAN. Puan mengaku setuju dengan wacana tersebut, jika memiliki tujuan dan cita-cita yang sama.

"Koalisi itu sebenernya bisa dilakukan, jika kemudian visi dan misi atau kemudian cita-cita dari semuanya itu bersepakat untuk sama-sama bisa melakukannya," kata Puan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (4/4).

"Jadi ya setuju kalau memang itu dilakukan dengan cita-cita dan visi-misi yang sama untuk Indonesia," sambungnya.

Puan telah mendengar pernyataan Presiden Jokowi terkait kecocokan peleburan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang diinisiasi Golkar, PPP, dan PAN dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) besutan Gerindra dan PKB. Menurutnya, PDIP akan mendukung hal apapun yang terbaik bagi negara dan bangsa.

"Saya nonton di TV, Pak Jokowi menyatakan bahwa silakan para ketum parpol yang menjalankan hal tersebut, presiden akan menjadi pendengar, itu yang saya nonton di TV pernyataan dari presiden. Jadi, yang terbaik untuk bangsa dan negara yang terbaik untuk rakyat, tentu PDIP pasti akan mendukung hal tersebut," tuturnya.


Wasekjen Partai Demokrat Jansen Sitindaon menilai seharusnya Kepala KSP Moeldoko bisa mendirikan partai sendiri daripada terus berupaya merebut Partai Demokrat. Jansen lantas membandingkan dengan Ketua Umum Partai Prima Agus Jabo yang disebut lebih mantap dari Moeldoko.

"Kalau Bang Zulfan ini kan masih pernah jadi kader NasDem, lebih jauh lagi Pak Moeldoko ini satu detik pun tidak pernah jadi kader dan anggota Partai Demokrat, bagaimana kemudian jadi ketum?" kata Jansen merespons pernyataan Zulfan yang mengkritik Moeldoko, dalam diskusi detikcom X Total Politik yang berjudul 'Koalisi Besar vs PDIP, Anies Melenggang?', Selasa (4/4/2023).

Jansen lantas menyebut Moeldoko memiliki modal untuk membangun partai. Bahkan modalnya lebih dari cukup dibanding Agus Jabo, Ketua Umum Partai Prima. Jansen menilai Agus Jabo lebih mantap dari Moeldoko.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Ini mari kita pakai akal sehat, kebebasan berserikat berkumpul itu kan masih ada di UU kita, kalau memang ingin main politik, jenderal bintang 4 ini, harusnya modalnya lebih dari cukup lah, dibanding kawan kita Agus Jabo," ujarnya.

Di satu sisi, Jansen menilai KLB bisa dilakukan oleh seluruh organisasi. Namun, harus memenuhi syarat-syarat yang ada. Sementara, Moeldoko menurutnya, tidak sama sekali memenuhi syarat.

"Apakah di Demokrat boleh KLB? boleh di seluruh organisasi boleh KLB, syaratnya misal ada ketum meninggal dunia atau alasan tidak puas, kan ada syarat syaratnya, di Demokrat itu pertama ada surat majelis tinggi, kedua harus dihadiri minimal 2/3 DPD, sama 1/2+1 DPC, ini tidak ada satupun terpenuhi," ujarnya.

"Saya ini 14 tahun berpartai, jangan-jangan beliau nyanyi lagu mars dan hymne Partai Demokrat pun nggak bisa, itu makanya akal sehat," lanjut Jansen.

Lebih lanjut, Jansen mengatakan partainya sudah mengajukan memori kontra PK. Dia yakin kebenaran akan berpihak kepada Demokrat.

"Karena PK ini sudah diajukan kami Partai Demokrat sudah secara resmi sudah mengajukan kontra memori PK, kami yakin akal sehat kebenaran hukum dan jalan sejarah akan memenangkan kami. Untuk seluruh kader partai Demokrat tetaplah tenang, kita akan memenangkan kembali di bawah kepemimpinan AHY," ujarnya.


Wasekjen Partai Demokrat Andi Timo Pangerang mengungkapkan seluruh DPD se-Indonesia telah menyampaikan surat permohonan hukum ke pengadilan. Hal ini dilakukan usai Moeldoko cs mengajukan peninjauan kembali (PK).

"Ini merupakan wujud kewaspadaan mereka dalam menjaga kehormatan dan kedaulatan partai. Per hari ini, setidaknya sudah 34 provinsi dan 414 kab/kota yang telah menyambangi pengadilan setempat, dan ini terus berlanjut hingga akhir minggu ini," kata Andi Timo kepada wartawan, Selasa (4/4/2023).

Andi Timo menyebut para ketua DPD maupun DPC menunjukkan solidaritasnya kepada Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Dia menegaskan bahwa kekisruhan yang dilakukan Moeldoko bukan merupakan konflik internal partai.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Moeldoko bukan kader dan tidak memiliki KTA Demokrat. Menkumham juga telah Menolak mengesahkan KLB Ilegal yang diprakarsai oleh mereka. Dan berkali-kali gugatanya ditolak oleh Pengadilan. Inilah yang membuat para kader geram dan semakin militan melawan kedzaliman ini," katanya.

Lebih lanjut, Andi mengatakan bahwa surat yang ditujukan ke MA ini memuat beberapa hal yang meliputi pengakuan dan pengesahan negara terhadap kepemimpinan AHY, penolakan oleh PTUN, PTTUN, dan MA atas upaya hukum Moeldoko cs, dan pengajuan PK dengan 'novum' yang disebut tidak berlaku secara hukum karena telah digunakan pada persidangan sebelumnya. Surat ini juga ditembuskan ke Presiden Joko Widodo dan Menko Polhukam Mahfud Md.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan Kepala Staf Presiden Moeldoko masih mencoba untuk mengambil alih Partai Demokrat. AHY menyebut ada pengajuan peninjauan kembali (PK) yang dilakukan oleh Moeldoko cs.

"Sebulan lalu tepatnya tanggal 3 Maret 2023, kami menerima informasi bahwa Kepala Staf Presiden atau KSP Moeldoko dan dokter hewan Jhoni Allen Marbun, masih mencoba-coba untuk mengambil alih Partai Demokrat pasca KLB abal-abal dan ilegal yang gagal total pada tahun 2021 yang lalu," kata AHY dalam konferensi pers di kantor DPP Demokrat, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (3/4).

"Kali ini mereka mengajukan peninjauan kembali atau PK di Mahkamah Agung," imbuh AHY.

Menurut AHY, Moeldoko cs mengajukan PK dengan alasan telah menemukan 4 bukti baru. Namun, AHY menilai bukti tersebut merupakan bukti lama.

"Kenyataannya bukti yang diklaim KSP Moeldoko itu bukanlah bukti baru, keempat novum itu telah menjadi bukti persidangan di PTUN Jakarta khususnya dalam perkara No.150/G/2021/PTUN.JKT, Jakarta yang telah diputus pada tanggal 23 November 2021," ujarnya.

Simak Video: Mencuat Lagi KSP Moeldoko Coba Rebut Partai Demokrat

[Gambas:Video 20detik]


Politisi PDIP Budiman Sudjatmiko merespons pertemuan 5 ketua umum partai politik beberapa waktu lalu yang disebut membahas wacana koalisi besar. Budiman mengatakan hal itu belum final karena ada 'pemain' yang belum hadir.

Pemain yang dimaksud Budiman yakni PDIP. Untuk diketahui, PDIP turut diundang dalam pertemuan silaturahmi itu, namun tidak bisa hadir.

"Saya pikir ini bukan final, ini baru manuver pertama saja. Ada pemain yang belum sempat hadir," kata Budiman dalam diskusi detikcom X Total Politik yang berjudul 'Koalisi Besar vs PDIP, Anies Melenggang?', Selasa (4/4/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Budiman mengatakan PDIP akan hadir di menit-menit terakhir. Menurutnya kehadiran PDIP bisa saja mengubah formulasi yang ada.

"Nanti pada injury time akan dimasukkan dan mungkin ada mengubah permainan, sehingga permainan yang belum jelas terumuskan dengan apa yang Gus Jazilul bilang," kata Budiman.

Budiman lantas menyebut dirinya punya nama koalisi besar jika benar berjalan nantinya. Yakni Koalisi Amanat dan Pikir.

"Saya membayangkan ini, kalau ini berjalan dengan baik saya bayangkan ini akan menjadi bukan Koalisi Besar namanya. Tapi Koalisi Amanat dan Pikir, amanat perjuangan Indonesia untuk kebangkitan Indonesia raya," ujarnya.


Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno menilai sentimen publik terhadap PDIP atau Ganjar Pranowo memang terbilang negatif karena penolakan Israel yang berujung batalnya Piala Dunia U20 di RI. Menurutnya, sentimen negatif itu tidak berkepanjangan karena memori masyarakat yang pendek.

"Kalau melihat pembicaraan publik memang sentimennya agak negatif. Tapi kan sentimen negatif ini perlu diuji apakah memang berdampak signifikan pada elektabilitas PDIP di 2024, termasuk pada Ganjar Pranowo," kata Adi dalam diskusi detikcom X Total Politik yang berjudul 'Koalisi Besar vs PDIP, Anies Melenggang?', Selasa (4/4/2023).

Adi lantas membeberkan fakta soal adanya isu besar terhadap partai namun tidak menggoyahkan elektabilitas.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Saya ingin menyajikan sejumlah fakta politik betapa memori masyarakat kita pendek, dulu awal tahun 2000-an banyak aktivis prodemokrasi melakukan aksi demonstrasi meminta Golkar dibubarkan karena dianggap sebagai undergrow dari Orde Baru. Saat itu orang berasumsi bahwa Golkar tidak akan besar di Indonesia, nyatanya di pemilu 2004 Golkar menang," ujarnya.

"Kita juga melihat bagaimana partai politik dianggap penista agama karena gara-gara mendukung Ahok termasuk PDIP, nyatanya PDIP di pemilu 2014-2019 menang pemilu secara beruntun," lanjut Adi.

Adi menegaskan memori masyarakat pendek terhadap suatu isu besar. Dia bahkan menilai keputusan masyarakat terkait pilihannya itu ditentukan jelang pemilu.

"Saya menegaskan bahwa masyarakat kita itu seperti film Korea, cepat benci, cepat juga suka sama orang. Masyarakat kita itu memutuskan pilihan politiknya nanti hanya jelang pemilu, jelang ke TPS, hanya beberapa hari mereka itu memutuskan pilihan politiknya, melakukan transaksi dengan calon, dengan parpol bukan jauh-jauh hari seperti sekarang," ujarnya.


Waketum PKB Jazilul Fawaid menilai pembicaraan koalisi besar di pertemuan 5 ketua umum partai politik cukup mengejutkan. Sebab, dalam agenda pertemuan tidak ada pembahasan terkait koalisi besar.

"Yang hadir dalam pertemuan di Kantor PAN itu adalah 5 ketum yang tergabung dalam partai koalisi Pak Jokowi, dan kebetulan hadir jug. Pak Jokowi di situ kemudian muncul wacana koalisi besar tentu itu mengejutkan. Tidak ada yang sulit di situ yang dibicarakan orang satu arus, tapi bagi saya pribadi mengejutkan," kata Jazilul dalam diskusi detikcom X Total Politik yang berjudul "Koalisi Besar vs PDIP, Anies Melenggang?", Selasa (4/4/2023).

Meski begitu, ada hal yang harus diapresiasi terkait pertemuan itu. Jazilul mengatakan 5 ketum parpol itu sepakat pemilu tetap dilakukan di 2024 dengan sistem terbuka.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Meskipun harus kita apresiasi karena para ketum yang hadir itu punya concern untuk pemilu tetap dilakukan pada tahun 2024 itu penting. Dan sistemnya saya dapat potongan dari pertemuan itu partai-partai yang hadir itu juga sepakat sistem terbuka," ujarnya,

Kembali ke wacana Koalisi Besar, menurut Jazilul hal itu juga bisa dinilai positif. Meski dia belum tau kemana arah dan formulasi koalisi itu.

"Bagi saya, koalisi besar ini positif saja, meskipun saya belum bisa baca arahnya apalagi formulasinya," ujarnya.

Jazilul mengatakan koalisinya bersama Gerindra saat ini saja terbilang rumit. Kerumitan yang dimaksud yakni dalam menentukan capres dan cawapres.

"Sering saya kasih contoh kita berdua dengan Gerindra saja kita rumit kok tentukan capres cawapresnya, apalagi berlima," ucapnya.

Meski begitu dia tetap mengapresiasi adanya kesepakatan dari kelima partai untuk mewujudkan pemilu yang damai.

"Kenapa harus diapresiasi, ada formula yang diinginkan masyarakat Indonesia, apa itu? formulanya pemilu yang damai, pemilu yang dapat dilaksanakan 2024, karena saya cemas, apa benar nih ada pemilu," ucapnya.


Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tengah melakukan Safari Ramadan di Kota Solo mulai hari ini hingga Kamis (6/4). Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mengucapkan selamat datang kepada AHY.

Seperti dilansir detikJateng, Gibran mengaku belum ada rencana bertemu dengan AHY yang sedang berada di Solo. Meski begitu dirinya sudah mendengar bahwa AHY akan melakukan safari Ramadan di Solo Raya.

"Belum tahu (bertemu dengan AHY), Safari-nya bukan di Solo kok, Solo Raya. Selamat datang di Solo," kata Gibran di Balai Kota Solo, Selasa (4/4/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Gibran mengaku belum ada agenda pertemuan dengan putra sulung Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono itu. Terutama buka puasa bersama, Gibran mengatakan tidak ada agenda tersebut.

"(Bukber bareng) Dilarang bukber, saya belum tahu kegiatan beliau juga, beliau orangnya sibuk," ucapnya.

Meski jarang bertemu saat AHY berada di Kota Solo, Gibran selalu terbuka untuk untuk kedatangan AHY. "Saya welcome, sama semua welcome," pungkasnya.

Baca berita lengkapnya di sini.

Simak juga 'Mencuat Lagi KSP Moeldoko Coba Rebut Partai Demokrat':

[Gambas:Video 20detik]


Kader Partai Demokrat di Jawa Tengah ikut menggeruduk pengadilan untuk merespons langkah Kepala Staf Presiden Moeldoko yang mengajukan Peninjauan Kembali atau PK soal kepengurusan Demokrat. Upaya Moeldoko disebut diduga untuk menggagalkan Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres).

Ketua DPD Partai Demokrat Jateng, Rinto Subekti bersama sejumlah kader datang ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang untuk menyerahkan surat berisi permohonan perlindungan hukum atas kepemimpinan sah Ketum AHY kepada Mahkamah Agung lewat pengadilan di daerah.

"Kami DPD Partai Demokrat Jawa Tengah hadir bersama teman-teman baik fraksi, pengurus, dan lainnya. Intinya kami minta perlindungan hukum di mana kami di bawah kepemimpinan Mas AHY, Partai Demokrat yang sah," kata Rinto di PTUN Semarang, Selasa (4/4/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kami mendengar ada Peninjauan Kembali dari saudara Moeldoko. Dengan PK itu akan mengajukan empat novum, empat bukti baru yang sebenarnya itu hanyalah kebohongan belaka. Di situ jelas bahwasanya yang diajukan empat novum itu hanya kliping dari koran belaka," imbuhnya.

Ia menilai upaya PK itu untuk mengganggu partai Demokrat yang sudah gencar-gencarnya bersiap untuk Pemilu 2024. Bahkan Rinto menyebut ada indikasi menggagalkan Anies Baswedan yang didukung oleh Partai Demokrat sebagai bakal calon presiden.

"Di samping itu juga ada upaya entah dari mana atau Pak Moeldoko sendiri untuk menggagalkan pencapresan Aneis Baswedan yang saat ini Partai Demokrat bersama NasDem bersama PKS sudah resmi calonkan Anies jadi capres," ujarnya.

Rinto menyebut Moeldoko tidak menunjukkan jiwa kesatria sebagai purnawirawan TNI. Ia melihat Moeldoko ingin memiliki partai dengan merebut partai yang sudah ada.

"Tidak menunjukkan jiwa kesatria, itu jiwa cemen menurut kami. Tidak siap membuat partai kemudian membegal partai orang lain dalam hal ini Partai Demokrat," tegasnya.

Diberitakan sebelumnya, kader-kader Partai Demokrat di daerah merespons langkah Kepala Staf Presiden Moeldoko mengajukan PK untuk merebut Partai Demokrat.

Upaya Moeldoko merebut kembali Partai Demokrat awalnya disampaikan langsung oleh Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. AHY menyebut ada PK yang dilakukan oleh Moeldoko cs.

"Sebulan lalu tepatnya tanggal 3 Maret 2023, kami menerima informasi bahwa Kepala Staf Presiden atau KSP Moeldoko dan dokter hewan Jhoni Allen Marbun, masih mencoba-coba untuk mengambil alih Partai Demokrat pasca KLB abal-abal dan ilegal yang gagal total pada tahun 2021 yang lalu," kata AHY dikutip dari detikNews, Senin (3/4).

Usai pernyataan AHY tersebut, kader-kader Demokrat di beberapa wilayah bergerak. Mereka bahkan pasang badan hingga menggeruduk pengadilan untuk melindungi Demokrat dari Moeldoko cs.

Anies Bicara Dukungan Demokrat ke Prabowo dan Timnas Pemenangan AMIN


Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengatakan wacana koalisi besar merupakan urusan dari Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR). Doli meminta koalisi pro Anies Baswedan untuk menghargai wacana koalisi besar.

"Menurut saya kita nggak bisa menjudge kebijakan dari masing-masing partai atau masing-masing koalisi. Kita menghargai koalisi perubahan sudah buat koalisi perubahan ya nggak papa. Dan kami nggak ganggu juga," kata Doli di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (4/3/2023).

Doli mengatakan wacana koalisi besar biarkan menjadi urusan dari KIB dan KIR. Namun, dia mengatakan koalisi besar terbuka jika Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) ingin bergabung.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Tapi kalau kami mau buat koalisi memperkuat KIB dengan KIR, biarkanlah kami yang membicarakannya. Kalau mereka mau gabung, ya silakan juga," ujarnya.

Doli menilai tidak ada yang salah dengan wacana koalisi besar. Menurutnya, saat ini merupakan tahap penjajakan untuk melihat peluang kerjasama yang dapat dilakukan dengan tujuan kepentingan bangsa.

"Ya nggak bisa juga disimpulkan ini nggak mungkin, itu mungkin. Dulu juga sama, orang pertama kali kita buat KIB orang bilang, 'ah ngapain buat KIB, buat apa? Tapi faktanya sampai sekarang kita masih jalan tuh'," ujar dia.

"Jadi ya gini, politik kan dinamis, sekarang semua kita ini sedang mencari format seperti yang saya katakan. Format yang terbaik, tujuannya satu, untuk kepentingan bangsa dan negara. Dalam mencari format itu, ya kita mendiskusikan sambil mengexercise. Kepada siapa? Kepada semua yang mau kita ajak sama-sama," imbuhnya.

Sebelumnya, isu pembentukan koalisi besar pada pertemuan beberapa Ketua Umum (Ketum) partai pemerintah dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di DPP PAN mencuat. PKS menyebut koalisi besar sulit terwujud.

Juru bicara PKS Ahmad Mabruri tak mempermasalahkan pertemuan antara Jokowi dengan ketua umum partai pengusungnya.Acara di DPP PAN itu dihadiri oleh Ketum Golkar Airlangga Hartarto, Ketum PAN Zulkifli Hasan, Plt Ketum PPP Mardiono, Ketum Gerindra Prabowo Subianto, dan Ketum PKB Muhaimin Iskandar.

"Di bulan Ramadan biasa itu namanya pertemuan-pertemuan. Apalagi sesama partai koalisi. Kan mencari berkah Ramadan," ucapnya, Minggu (2/4).

Mabruri menyebut wacana koalisi besar sebenarnya bagus-bagus saja. Namun, dia yakin pembentukan koalisi besar tidaklah mudah.

"Wacana koalisi besar bagus-bagus saja. Cuman kan tidak semudah mengucapkan. Perlu pendekatan yang intens dengan para ketum KIB," katanya.

"Ya politik kan kepentingan. Mengakomodir kepentingan banyak partai kan perlu pembicaraan detail," ujar Mabruri.

Simak Video 'Demokrat Anggap Tak Mudah Wujudkan Wacana Koalisi Besar':

[Gambas:Video 20detik]


Sebagaimana yang diprediksi oleh banyak pihak sejak jauh hari, percaturan politik di tingkat elite akan menunjukkan dinamikanya seiring kontestasi Pemilu 2024 yang semakin dekat. Kini muncul manuver baru atas nama koalisi besar.

Wacana yang akan mengubah lanskap pertarungan politik itu bermula pekan lalu. Diawali pernyataan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto di tengah acara deklarasi Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) bersama NasDem, Demokrat, dan PKS. Meski tidak dijawab dengan jelas, ia menuturkan koalisi besar bisa menguntungkan Indonesia.

"Koalisi besar di mana-mana menguntungkan Indonesia, jadi tunggu tanggal mainnya," ujar Airlangga, Sabtu (25/3/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Selang satu pekan, saat publik digaduhkan oleh gagalnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghadiri pertemuan tertutup lima ketua umum partai pendukung pemerintah. Namun pertemuan yang dibalut dalam acara silaturahmi Ramadan itu tidak dihadiri Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh.

"Memang ini forum ketua umum, NasDem dan PDIP sedang ke luar negeri. Bu Megawati dan Bang Surya lagi ke luar negeri. Jadi ini memang tanggal 2 sudah lama direncanakan," ujar Zulhas, pada Minggu (2/4/2023).

Ketidakhadiran Megawati dan Surya Paloh menuai sorotan, yang kemudian memperkuat embusan wacana peleburan dua kekuatan politik kubu Jokowi, yakni Koalisi Indonesia Bersatu dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR).

Sinyal pembentukan koalisi besar itu juga diumbar Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Figur yang sudah dua kali maju menjadi calon presiden itu mengungkap tak ada kendala berarti dalam membangun komunikasi dengan pimpinan partai yang hadir.

"Kita merasa ada frekuensi yang sama ya, ada kecocokan dan kalau dilihat pimpinan partai kita sudah masuk, Pak Cak Imin ya, kita sudah masuk timnya Pak Jokowi," kata Prabowo.

Sementara itu, Presiden Jokowi menyerahkan keputusan koalisi kepada masing-masing partai. Adapun hal yang ditekankan Jokowi adalah agar komunikasi yang dibangun mengarah pada keberlanjutan pembangunan.

"Untuk kebaikan negara, untuk kebaikan bangsa, untuk rakyat, hal yang berkaitan bisa dimusyawarahkan itu akan lebih baik. Ya saya senang para ketua partai bisa bertemu, bisa silaturahmi, dan ini atas undangan dari Ketua PAN Pak Zulkifli Hasan terhadap semua partai di pemerintah, dalam rangka membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan komitmen kebangsaan dan juga keberlanjutan pembangunan ke depan. Arahnya ke sana," ujarnya.

Lalu, bagaimana dengan PDI Perjuangan? Akankah partai asal Jokowi itu ditinggal sendirian? Pertanyaan-pertanyaan itu kini mulai bergulir. Terlebih preseden kegagalan Piala Dunia U-20 disebut-sebut menjadi pemicu gesekan antara Jokowi dan sejumlah elite PDIP.

Terkait hal ini, Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari pun menyampaikan sebuah analisis. Dia menilai batalnya piala dunia U-20 akan mengubah peta pertarungan pada Pemilu 2024.

"Menurut saya, peristiwa Qatar, peristiwa FIFA ini sebetulnya menjadi potensial menjadi game changer dalam pertarungan ke depan," kata Qodari dalam acara Adu Perspektif, Kamis (30/3/2023).

Pertanyaan selanjutnya, apakah potensi friksi di koalisi pendukung Jokowi akan memuluskan langkah Anies Baswedan? Saksikan analisis lengkap realitas politik terkini dalam Adu Perspektif dengan tema 'Koalisi Besar Vs PDIP, Anies Melenggang?' Menghadirkan Budiman Sudjatmiko (politikus PDI Perjuangan), Zulfan Lindan (Relawan Megawati'24), Jansen Sitindaon (Wasekjen Partai Demokrat), Adi Prayitno (Direktur Parameter Politik Indonesia), dan Jazilul Fawaid (Waketum PKB).

Saksikan Adu Perspektif secara langsung di detikcom, Selasa, 4 April 2023 pukul 20.00 WIB.


Klasemen sementara The Matchmaker kini berubah lagi. Duet Prabowo Subianto dan Erick Thohir sementara unggul dan paling difavoritkan detikers untuk maju sebagai capres-cawapres di Pemilu 2024.

Seperti diketahui, The Matchmaker hadir untuk menampung aspirasi publik soal siapa figur-figur yang cocok berpasangan di Pilpres 2024. The Matchmaker adalah program eksklusif yang diinisiasi detikcom dalam rangka menyambut Pemilu 2024. Program ini mengajak detikers untuk memilih dan menjodohkan tokoh-tokoh yang dinilai cocok untuk menjadi pasangan bakal calon presiden dan calon wakil presiden.

Tahap pertama The Matchmaker yaitu tahap menjodohkan telah berlangsung pada 1 Desember 2022-9 Februari 2023 dan menghasilkan 5 besar pasangan capres-cawapres yang paling banyak diusulkan detikers.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Kini, The Matchmaker memasuki tahap kedua, yaitu tahapan detikers bisa memilih pasangan favorit untuk menjadi capres-cawapres dari 5 besar tahap sebelumnya. Jika ada nama tokoh yang ingin dipilih tapi tidak ada di daftar, detikers bisa menulis nama tokoh yang diinginkan.

Selama 20 Februari-3 April 2023, sudah ada 15.408 detikers yang ikut vote The Matchmaker atau naik hampir 7 ribu votes dibandingkan pekan lalu. Susunan klasemen top 5 pun berubah.

Pekan ini, pasangan Prabowo-Erick paling difavoritkan detikers. Usulan duet Ganjar-Erick yang pekan lalu ada di posisi kedua kini turun ke peringkat ketiga karena disalip pasangan Prabowo-Ganjar.

Berikut hasil Sementara The Matchmaker 20 Februari-3 April 2023:

1. Prabowo Subianto & Erick Thohir: 4.279

2. Prabowo Subianto & Ganjar Pranowo: 3.027

3. Ganjar Pranowo & Erick Thohir: 2.491

4. Anies Baswedan & Agus Harimurti Yudhoyono: 2.291

5. Prabowo Subianto & Anies Baswedan: 1.850

The Matchmaker 20 Februari-3 April 2023 Foto: Infografis: Andhika Akbarayansyah

Kalau menurut detikers, siapa yang cocok berpasangan dan maju sebagai capres-cawapres di Pemilu 2024? Jika nama calon yang diinginkan tak ada di daftar, kamu bisa menulis nama tokoh yang diinginkan.

Caranya yaitu buka The Matchmaker di LINK INI dan ikuti langkah-langkah polling berikut ini:

1. Klik"Ikuti Voting"untuk membuka formulir.

2. Login dengan akun MPC atau pilih register jika belum memiliki akun MPC.

3. Pilih salah satu pasangan yang menurut detikers cocok jadi duet Capres dan Cawapres untuk maju Pemilu 2024.

4. Masukkan nama rekomendasi di kolom yang disediakan jika pilihan Anda tidak ada di daftar.

5. Klik "Selanjutnya" jika Anda sudah memilih.

6. Klik "Submit" jika sudah yakin dengan pilihan Anda atau "Kembali" jika ingin mengganti pilihan.

Simak juga Video: Saling Sanjung Jokowi-Prabowo soal Kenaikan Survei Elektabilitas

[Gambas:Video 20detik]


Ketua DPC Partai Demokrat Jembrana Wayan Wardana memimpin para pengurus cabang dan kader Partai Demokrat Jembrana mendatangi Pengadilan Negeri (PN) Negara, Senin (3/4/2023). Tujuan kunjungan ini sebagai bentuk soliditas dari jajaran kader terhadap struktur Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat yang dipimpin Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Menurut Wayan Wardana, kedatangan para pengurus DPC, PAC, hingga ranting ini atas instruksi DPP yang meminta agar semua jajaran Demokrat di kabupaten mendukung partai yang sah dipimpin AHY.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Hal ini dilakukan menyusul ancaman kudeta dan upaya Peninjauan Kembali (PK) yang dilakukan kubu Moeldoko terhadap kepemimpinan AHY. Wardana menyayangkan tindakan Moeldoko yang mengajukan PK.

"Yang bersangkutan ingin merebut jabatan Ketua Umum Partai Demokrat. Sebelumnya Moeldoko tidak pernah menjadi anggota atau kader Partai Demokrat, sehingga jika Moeldoko ingin memimpin partai, ia harus terlebih dahulu duduk di struktur DPD atau DPP," ujarnya, Senin (3/4/2023).

Selain menyerahkan surat perlindungan hukum sebagai arsip di PN Negara, DPC Demokrat Jembrana juga mengirimkan surat ke Presiden Joko Widodo untuk menunjukkan dukungan terhadap kepemimpinan AHY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.

"Kami tegas mendukung ketua umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), bukan yang lain," tegas Wardana.

Sementara Wakil PN Negara Ni Gusti Made Utami menerima arsip surat tersebut. Setelah itu, para kader dan pengurus partai membubarkan diri dengan tertib. Jajaran Demokrat Jembrana menegaskan mereka solid mendukung kepemimpinan AHY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.

Pada hari yang sama, DPP Partai Demokrat Bali juga menegaskan dukungan sepenuhnya atas kepemimpinan AHY sebagai Ketum Demokrat. Menurut Ketua DPD Demokrat Bali Made Mudarta, upaya PK Moeldoko sarat muatan politis di tengah proses pesta demokrasi yang sedang berjalan.

"Kami melihat ini bukan murni hukum tapi lebih kepada politik, karena satu-satunya ada tokoh sentral oposisi itu adalah di Partai Demokrat dengan tokohnya AHY. Partai Demokrat seluruh Indonesia terkhusus Bali memandang seperti itu," katanya di Kantor DPD Demokrat Bali, Senin kemarin.

Mudarta mengatakan DPC Demokrat seluruh Bali mengajukan surat ke Pengadilan Tinggi (PT) Denpasar untuk memohon perlindungan hukum dan keadilan kepada Mahkamah Agung (MA) agar menolak pengajuan PK tersebut.

"Karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan AD/ART Partai Demokrat yang sudah disahkan oleh pemerintah melalui SK Kemenkumham dan sudah terdaftar dalam lembaga negara," imbuhnya.

Tak hanya di Bali, dukungan kader Demokrat untuk AHY juga datang dari Nusa Tenggara Timur (NTT). Demokrat Manggarai Barat juga meminta perlindungan hukum kepada MA dengan mengirim surat ke PN Labuan Bajo.

"Kami mendatangi PN Labuan Bajo untuk mengantar surat ke Ketua MA, surat perlindungan hukum atas gugatan dari Pak Moeldoko, peninjauan kembali terhadap kepengurusan Partai Demokrat tingkat pusat," kata Ketua DPC Partai Demokrat Manggarai Barat Rikardus Jani, Senin siang kemarin.

"Kami DPC Partai Demokrat Manggarai Barat kompak, kami komit terhadap Ketua Umum AHY, kami setia kepada Ketum AHY. Sebagai langkah hukum, kami minta perlindungan hukum kepada MA melalui PN Labuan Bajo," lanjut dia.

Rikar menuding ada intervensi kekuasaan di balik upaya hukum Moedoko yang memutuskan mengajukan PK ke MA. Menurutnya, Moeldoko mustahil melakukan upaya hukum itu jika tak ada kekuatan penguasa di belakangnya. Apalagi, Moeldoko sudah 16 kali mengajukan gugatan hukum ke Demokrat, tapi selalu kalah.

"Kami meyakini ada intervensi politik karena bagaimanapun Pak Moeldoko ada di lingkaran penguasa. Karena ini langkah terakhir yang diambil, maka kami wanti-wanti jangan sampai ada intervensi yang kuat dari penguasa untuk mengubah keputusan dari MA," tegas Rikar.

Menurutnya, PK Moeldoko bertujuan menjegal Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres) pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Mengingat PK tersebut diajukan hanya berselang sehari setelah Demokrat secara resmi mendeklarasikan Anies sebagai bakal capres.

"Saya punya keyakinan ini berkaitan dengan upaya menjegal Pak Anies sebagai calon presiden karena pascapenetapan Partai Demokrat mengusung Anies, lalu tiba-tiba tanggal 3 (Maret) muncul PK dari Pak Moeldoko," kata Rikar.

Ia menambahkan permintaan perlindungan hukum ke MA itu dilakukan serempak oleh seluruh kader Demokrat di Indonesia. "Serempak, karena seluruh Indonesia mengakui AHY sebagai Ketua Umum Demokrat untuk pusat," pungkasnya.

Diketahui, Moedoko terpilih sebagai Ketua Umum Partai Demokrat hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang. Namun, Moeldoko gagal mencongkel AHY dari kursi Ketua Umum Demokrat karena kalah di pengadilan. Terakhir, kasasi Moeldoko pada Oktober 2022 ditolak MA.

Kabar AHY Menteri Jokowi, Demokrat: Presiden Ingin yang Terbaik


Partai NasDem lagi-lagi ditinggal tokoh hingga kadernya. Yang paling baru yakni Connie Rahakundini Bakrie yang mundur dari keanggotaan Dewan Pakar DPP NasDem.

Selain Connie, beberapa tokoh lainnya juga sudah lebih dulu angkat kaki dari NasDem. Beberapa di antaranya bahkan tokoh senior seperti Zulfan Lindan, Siswono Yudo Husodo, hingga Enggartiasto Lukita.

Tak hanya tokoh-tokoh di pusat, beberapa tokoh derah juga ramai-ramai pergi meninggalkan NasDem. Berikut ini beberapa tokoh yang mundur dari NasDem:

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Connie Rahakundini

Pengunduran diri Connie Bakrie dari Dewan Pakar DPP NasDem lewat surat yang ditujukan kepada Ketua Umum NasDem Surya Paloh tertanggal 2 April 2023. Connie Bakrie menjadi anggota Dewan Pakar DPP NasDem jalur non anggota partai.

"Konfirm," kata Connie Bakrie mengonfirmasi surat pengunduran dirinya, Senin (3/4).

Dalam surat itu, Connie Bakrie membeberkan alasannya mengikuti jejak Siswono Yudo Husodo dan Enggartiasto Lukita dengan mundur dari DPP NasDem. Connie mengungkit ketidaksesuaian ideologis dalam surat pengunduran dirinya.

"Setelah hampir 108 purnama saya bergabung, melihat dan berinteraksi secara dekat dengan Abang sebagai Ketua Umum Partai, bersama segenap kakak-kakak di DPP Partai dan Dewan Pakar, maka kini tiba saatnya saya menyusul langkah Kakak Siswono Yudo Husodo dan Kakak Enggartiasto Lukito, untuk juga meninggalkan peran dan keberadaan saya di DPP Partai NasDem yang menurut saya pada ujungnya menunjukkan ketidaksesuaian secara ideologis di dalam lingkungan berorientasi 'flying high-playing cheap', yang terus semakin terasa," kata dia.

Connie Bakrie akan lebih berkonsentrasi di lingkungan kampus setelah mundur dari Dewan Pakar DPP NasDem. Di akhir kata, analis pertahanan negara, militer, dan hubungan internasional itu mengucapkan terima kasih kepada NasDem.

Zulfan Lindan

Salah satu tokoh pendiri NasDem, Zulfan Lindan pun juga telah hengkang. Dia mengaku keluar Partai NasDem karena saling tak nyaman dengan mantan partainya tersebut. Hal itu berawal dari pernyataannya soal Anies Baswedan antitesis Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Setelah tanggal 3 Oktober, NasDem mendeklarasikan Anies sebagai calon presiden. Kemudian saya menjelaskan juga di Total Politik di detik pada saat itu. Saya menjelaskan waktu itu Anies antitesanya Jokowi," kata Zulfan Lindan kepada wartawan, Rabu (22/3).

Setelah pernyataan Anies antitesis Jokowi, NasDem merasa terganggu dengan ucapan Zulfan Lindan. Beberapa hari kemudian keluar keputusan Zulfan Lindan nonaktif di Partai NasDem.

"Kemudian DPP NasDem Pak Surya Paloh dan DPP NasDem itu merasa terganggu dengan statement saya itu. Sehingga dua hari setelah saya keluarkan statement itu, maka dikeluarkan surat seolah-olah saya diberhentikan dari pengurus DPP Partai NasDem," ujarnya.

Simak tokoh lainnya di halaman berikutnya.

Simak Video: Pernyataan Zulfan Lindan Mundur Dari NasDem!

[Gambas:Video 20detik]

Halaman 1 2 3 Selanjutnya


Perseteruan Ketum Partai Demokrat (PD) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dengan Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko masuk babak baru. Moeldoko disebut AHY mengajukan peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA) untuk merebut Partai Demokrat.

Moeldoko masih mencoba untuk mengambil alih Partai Demokrat dengan mengajukan PK atas keputusan SK AD/RT Partai Demokrat dari Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). AHY menyebut Moeldoko dan mantan kader Demokrat Jhoni Allen Marbun yang mengajukan PK.

"Sebulan lalu tepatnya tanggal 3 Maret 2023, kami menerima informasi bahwa Kepala Staf Presiden atau KSP Moeldoko dan dokter hewan Jhoni Allen Marbun, masih mencoba-coba untuk mengambil alih Partai Demokrat pasca KLB abal-abal dan ilegal yang gagal total pada tahun 2021 yang lalu," kata AHY dalam konferensi pers di kantor DPP Demokrat, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (3/4/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kali ini mereka mengajukan peninjauan kembali atau PK di Mahkamah Agung," imbuh AHY.

Menurut AHY, Moeldoko cs mengajukan PK dengan alasan telah menemukan empat bukti baru. Namun, AHY menilai bukti tersebut merupakan bukti lama.

"Kenyataannya bukti yang diklaim KSP Moeldoko itu bukanlah bukti baru, keempat novum itu telah menjadi bukti persidangan di PTUN Jakarta khususnya dalam perkara No.150/G/2021/PTUN.JKT, Jakarta yang telah diputus pada tanggal 23 November 2021," ujarnya.

Oleh sebab itu, AHY mengatakan hari ini Demokrat akan mengajukan kontra memori untuk menjawab PK tersebut. Dia meyakini Demokrat akan menang atas gugatan tersebut.

"Secara resmi hari ini tim hukum kami akan mengajukan kontra memori atau jawaban atas pengajuan PK tersebut," ungkap AHY.

AHY memberikan keterangan pers terkait langkah Kepala KSP Moeldoko mengajukan PK untuk merebut Partai Demokrat. AHY mengaku siap menghadapi Moeldoko. (Agung Pambudhy/detikcom)

AHY meyakini Demokrat berada dalam posisi yang benar. AHY mengungkit skor pertarungan Demokrat melawan kubu Moeldoko.

"Kita yakin Demokrat berada pada posisi yang benar. Pengalaman empiris menunjukkan sudah 16 kali pengadilan memenangkan Partai Demokrat atas gugatan hukum KSP Moeldoko dan kawan-kawannya. Saya ulangi sudah 16 kali Partai Demokrat menang atas gugatan hukum KSP Moeldoko dan kawan-kawan, artinya skornya 16-0," imbuh dia.

AHY Tuding Upaya Moeldoko Gagalkan Anies Capres

Tak hanya itu, AHY mencium aroma tak sedap atas langkah Moeldoko dan Jhoni Allen Marbun mengajukan PK untuk merebut Partai Demokrat. AHY menyebut tujuan Moeldoko mengajukan PK erat kaitannya dengan upaya menggagalkan pencapresan Anies Baswedan.

"Saudara-saudara sekalian, KSP Moeldoko mengajukan PK pada tanggal 3 Maret 2023. Tepat satu hari setelah Partai Demokrat secara resmi mengusung Saudara Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden," kata AHY.

"Forum Commander's Call berpendapat, PK ini bukan tidak mungkin erat kaitannya dengan kepentingan politik pihak tertentu. Tujuannya jelas, menggagalkan pencapresan Saudara Anies Baswedan," ujar AHY.

Upaya menggagalkan pencapresan Anies Baswedan, AHY mengklaim, juga sejalan dengan upaya menggagalkan Koalisi Perubahan yang digagas Demokrat bersama Partai NasDem dan PKS.

Lihat Video: Mencuat Lagi KSP Moeldoko Coba Rebut Partai Demokrat

[Gambas:Video 20detik]

Halaman 1 2 Selanjutnya


Mantan Ketua NasDem Sumut Ali Umri resmi bergabung dengan PKB. Bergabungnya Ali Umri ke partai yang dipimpin Muhaimin Iskandar tersebut ditandai dengan pemakaian jaket PKB dalam acara konsolidasi pemenangan pemilu 2024.

Ali Umri dipakaikan jaket oleh Ketua PKB Sumut Muhammad Ja'far Sukhairi Nasution. Dalam sambutannya ia pun mengaku sudah lama berpikir untuk gabung dengan PKB. Yakni sejak ia tidak terpilih pada Pemilu 2019 yang lalu.

"Saya kalau berbicara politik ini panjang, tapi singkat saja, setelah saya tidak terpilih pada tahun 2019, saya semacam ada yang menggerakkan, udah lah ke PKB saja nanti," kata Ali Umri, Senin (3/4/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Bahkan ia pun berkelakar soal tergeraknya ia untuk gabung ke PKB hingga merasa seperti dipelet. Bermula sejak Muhaimin Iskandar yang datang ke kediamannya tiba-tiba.

"Saya pun heran kenapa harus PKB, tapi mungkin karena Pak Ketum DPP PKB, Pak Muhaimin itu pernah ke rumah saya, tiba-tiba dia datang 'ehh kenapa datang Pak Muhaimin ini', terus nggak tahu terngiang-ngiang mungkin ada peletnya kalau kata orang, ahh masuk PKB aja lah," ucapnya.

Bahkan, saat dirinya ke Jakarta, Cak Imin juga mengajaknya bertemu dan makan siang bersama di Senayan. Di situ lah pertama kali dia mengiayakan untuk gabung ke PKB.

"Jadi terakhir saya jumpa di Jakarta, dia nanya 'Pak Umri di mana? Sini makan siang di Senayan' saya jumpa di sana, 'Udahlah masuk PKB saja', siap ketua saya bilang, maka masuklah PKB," tutupnya.

Setelah Ali Umri dan Sukhairi memberikan kata sambutan, Wakil Ketua DPP PKB Marwan Daposang pun memberikan KTA ke Ali Umri.

Viral Pendukung Ganjar Malah Ngefan ke Anies-Cak Imin, Ini Kata PKB


Munculnya wacana koalisi besar usai pertemuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan lima ketua umum partai politik pendukung pemerintahannya, tidak membuat PD tergerak. Ketua Umum Partai Demokrat (PD), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan pihaknya tidak terganggu dengan koalisi besar itu.

Perkembangan politik tanah air jelang Pemilu 2024 makin dinamis. Baru baru ini, muncul wacana terbentuknya koalisi besar setelah pertemuan lima ketua parpol dengan Presiden Jokowi. Diwacanakan, koalisi besar itu terdiri dari Partai Golkar, PAN, PKB, Gerindra dan PPP.

"Yang jelas kami sedang berikhtiar sendiri, kami tidak terganggu. Itu adalah hak politik sahabat kami yang ada di pemerintahan," tegasnya saat Safari Ramadan di Desa Pende, Kersana, Brebes, Senin (3/4/2023) petang.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Menurutnya, munculnya wacana itu, malah menjadikan Koalisi Perubahan menjadi semakin serius dalam menghadapi persaingan di Pemilu dan Pilpres 2024. Bahkan, tegas AHY, langkah-langkah yang ditempuh dalam persiapan menghadapi pesta demokrasi, progresnya makin nyata dari waktu ke waktu.

"Tapi kami sendiri, tiga parpol, PD, PKS dan Nasdem semakin serius semakin intensif, dan bisa dikatakan progresnya nyata dari waktu ke waktu," jelas AHY

Pun juga dengan langkah dan tahapan yang sudah dilaksanakan, lanjutnya, tetap berjalan sesuai rencana. Termasuk, sambung AHY, ketiga partai bahkan sudah menandatangani piagam yang berisi kesepakatan mengusung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden di 2024.

"Tahap demi tahap, kami lalui dan saat ini ke tiga parpol sudah tanda tangan piagam, yang intinya kami bertiga sepakat untuk menominasi saudara Anies sebagai bakal Capres 2024," tutupnya.

SBY Dukung Penuh Prabowo: Insya Allah Menjadi Presiden RI ke-8


Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Demokrat Bali yakin Anies Baswedan bisa memenangi pertarungan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Syaratnya, kursi calon wakil presiden (cawapres) diisi oleh Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Hal tersebut ditegaskan oleh Ketua DPD Partai Demokrat Bali I Made Mudarta.

"Tentu di Demokrat sudah final kami sepakat secara nasional kami mengusung ketua umum AHY calon wakil presiden mendampingi Anies Rasyid Baswedan," kata Mudarta di Kantor DPD Demokrat Bali, Senin (3/4/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Potensi kemenangan bila Anies dipasangkan dengan AHY, menurut Mudarta, berdasarkan kajian yang matang. Pun, duet Anies-AHY sudah dijajaki oleh partai-partai koalisi, NasDem, PKS, dan Demokrat.

"Semua temuan lembaga survei yang dilakukan oleh partai kami, partai koalisi begitu juga dilakukan oposisi, sangat jelas menyebutkan bahwasanya peluang untuk menang ketika Anies dipasangkan dengan AHY, itu menempati urutan tertinggi untuk tingkat keterpilihan," jelas Mudarta.

Lanjut Mudarta, Demokrat sudah berkomunikasi sebelumnya dengan Anies untuk memilih AHY sebagai cawapres.

"Begitu juga kemarin ada 80 jenderal ya, hadir sebelumnya ke kediaman Pak Anies sendiri, menyampaikan aspirasi ini mewakilkan secara nasional ya, agar hendaknya Pak Anies memilih AHY sebagai calon wakil presiden," katanya.

Demokrat yang Kini Sudah Plong Usai Keluar dari Koalisi Anies


Mantan Ketua NasDem Sumut Ali Umri resmi menjadi kader PKB yang dipimpin Muhaimin Iskandar. Bergabungnya Ali Umri ke PKB ditandai dengan pemakaian jaket PKB oleh Ketua PKB Sumut Muhammad Ja'far Sukhairi Nasution.

Pantauan detikSumut di lokasi, Senin (3/4/2023) pukul 17.26 WIB, Ali Umri terlihat tiba terlebih dahulu. Kemudian Sukhairi terlihat datang bersama sang istri di acara konsolidasi pemenangan Pemilu 2024 dan buka puasa bersama PKB Sumut di Medan.

Setelah tiba, rangkaian acara tersebut dimulai, Sukhairi terlihat memberikan sambutan sebelum memakaikan jaket ke Ali Umri. Setelah Sukhairi memberikan kata sambutan, Wakil Ketua DPP PKB Marwan Daposang memberikan KTA ke Ali Umri.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Kemudian Ali Umri dipakaikan jaket PKB oleh Sukhairi. Ali Umri terdengar meneriakkan PKB yang disambut meriah oleh para peserta yang datang.

Setelah resmi menjadi anggota PKB, Ali Umri diberi kesempatan memberikan sambutan dalam acara tersebut. Mantan anggota DPR RI itu mengaku setelah tidak terpilih pada Pemilu 2019 yang lalu, ia sudah mulai tergerak untuk bergabung dengan PKB.

"Saya kalau berbicara politik ini panjang, tapi singkat saja, setelah saya tidak terpilih pada tahun 2019, saya semacam ada yang menggerakkan, udah lah ke PKB saja nanti," kata Ali Umri, Senin (3/4/2023).

Dia mengaku hal itu muncul usai Muhaimin Iskandar datang ke kediamannya tiba-tiba. Semenjak itu, Ali Umri merasa seperti dipelet untuk bergabung dengan PKB.

"Saya pun heran kenapa harus PKB, tapi mungkin karena Pak Ketum DPP PKB, Pak Muhaimin itu pernah ke rumah saya, tiba-tiba dia datang 'ehh kenapa datang Pak Muhaimin ini', terus nggak tahu terngiang-ngiang mungkin ada peletnya kalau kata orang, ahh masuk PKB aja lah," ucapnya.

Sehingga saat dia ke Jakarta, dia kembali dia ajak Muhaimin Iskandar untuk bertemu dan makan siang di Senayan. Di situ lah pertama kali dia mengaminkan untuk masuk ke PKB.

"Jadi terakhir saya jumpa di Jakarta, dia nanya 'Pak Umri di mana? Sini makan siang di Senayan' saya jumpa di sana, 'Udahlah masuk PKB saja', siap ketua saya bilang, maka masuklah PKB," tutupnya.

Sebelumnya, mantan Ketua NasDem Sumut, Ali Umri direncanakan akan memakai jaket PKB sore ini. Ali Umri bakal dipakaikan jaket partai yang dipimpin oleh Cak Imin itu di acara PKB Sumut.

Hal itu diketahui dari susunan acara konsolidasi pemenangan Pemilu 2024 dan buka puasa bersama PKB Sumut yang dilihat detikSumut, Senin (3/4/2023). Acara tersebut diketahui akan berlangsung di salah satu hotel di Kota Medan, rangkaian acara akan dimulai pukul 16.00 WIB-23.00 WIB.

Sesi pemakaian jaket ke Ali Umri yang juga mantan Ketua Golkar Sumut itu akan berlangsung pukul 17.00 WIB. Ketua PKB Sumut, Muhammad Ja'far Sukhairi Nasution akan memakaikan jaket tersebut kepada Ali Umri.

Bendahara PKB Sumut, Zeira Salim Ritonga membenarkan susunan acara tersebut. Dia juga membenarkan Ali Umri akan dipakaikan jaket PKB di acara itu.

"Iya benar (susunan acara itu), rencana begitu (Ali Umri akan dipakaikan jaket PKB)," kata Zeira Salim Ritonga saat dihubungi detikSumut, Senin (3/4/2023).

Viral Kesabaran Guru SLB di Medan


Mahfud Md menemui Ketua Umum (Ketum) PP Muhammadiyah Haedar Nashir. Pertemuan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) dengan Haedar itu berlangsung di kantor Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Kota Jogja.

Haedar menjelaskan dalam pertemuan tersebut salah satunya membahas seputar persiapan Pemilu 2024. Haedar memberi masukan agar Pemilu berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

"Kita berharap Pemilu ini menjadi Pemilu yang berkualitas, Pemilu yang bukan hanya demokrasi yang prosedural, tetapi demokrasi yang substansif, yang menghasilkan DPR, DPRD, maupun Presiden, Wakil Presiden yang betul-betul berdiri di atas semua golongan, serta mampu memajukan bangsa dan Negara di atas segalanya, serta menjaga konstitusi dan moralitas bangsa kita," ujar Haedar melalui keterangan tertulis kepada wartawan, Senin (3/4/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Selain itu, dalam pertemuan ini juga menyinggung tentang pemberantasan korupsi. Haedar mengatakan bahwa pemberantasan korupsi mesti menjadi komitmen bersama seluruh komponen bangsa, terutama seluruh pejabat negara.

"Pemerintah dalam arti luas, di mana lembaga legislatif, lembaga yudikatif, maupun eksekutif serta seluruh perangkat-perangkat Negara berkomitmen kuat untuk pemberantasan korupsi. Jika kita berhasil memberantas korupsi secara masif, secara terstruktur, dan sistematik, maka Indonesia-lah yang akan menang dan diuntungkan," ucap Haedar.

Mendekati musim Pemilu, Haedar melanjutkan, dalam pertemuan tersebut juga membahas soal nilai luhur Pancasila dan agama sebagai komitmen dalam berbangsa dan bernegara.

"Termasuk dalam Pemilu yang akan datang, nilai keluhuran dan akhlak atau budi pekerti itu menjadi bagian penting dalam berbangsa dan bernegara. Saya yakin kalau nilai-nilai luhur kita berdasarkan agama, Pancasila, dan budaya bangsa menjadi alam pikiran dan orientasi tindakan, maka kita akan bisa menjadi bangsa yang besar, bangsa yang maju," terang Haedar.

Lebih lanjut menurut Haedar, Mahfud Md berharap Muhammadiyah tetap memainkan perannya sebagai salah satu penjaga moral bangsa.

"(Muhammadiyah) Diharapkan untuk tetap memainkan peran kebangsaan mengawal Indonesia ini menjadi Indonesia yang berdiri di atas konstitusi dan dapat membawa kepada kemajuan bangsa dan negara. Itulah poin-poin penting silaturahmi ini, sekaligus juga diskusi santai tapi mendalam soal bangsa dan Negara. Beliau juga berharap hubungan Muhammadiyah dengan pemerintah semakin ditingkatkan," pungkasnya.

Ketum PP Muhammadiyah Percaya Ganjar-Mahfud Berdiri Tegak soal Konstitusi


Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi Mallarangeng mendampingi AHY menggelar konferensi pers soal upaya peninjauan kembali (PK) KSP Moeldoko untuk mengambil alih Demokrat. Andi Mallarangeng menyatakan siap melawan Moeldoko.

"Mendampingi Ketum AHY untuk commander's call dan presscon. Urusannya? Moeldoko lagi, lagi-lagi Moeldoko," kata Andi Mallarangeng dalam keterangan Instagram, Senin (3/4/2023).

Andi Mallarangeng mengaku heran dengan upaya PK oleh Moeldoko. Menurutnya, Moeldoko sudah kalah berkali-kali di tingkat sebelumnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Rupanya dia masih berusaha terus untuk membegal Partai Demokrat. Walaupun sudah kalah di PN, PTUN, sampai kasasi di MA (hingga16-0), ternyata masih juga mengajukan PK di MA," ujar Andi.

Andi Mallarangeng menyoroti waktu pengajuan PK oleh Moeldoko, yaitu sehari setelah Demokrat mengajukan Anies Baswedan sebagai bakal capres resmi. Menurut dia, ada upaya menggagalkan Anies sebagai capres.

"Tentu, kalau Demokrat bisa dikuasai KSP Moeldoko, Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang mengusung Anies Baswedan akan bubar dengan sendirinya. Karena Partai Demokrat pasti berubah menjadi partai pendukung pemerintah, bukan lagi partai oposisi yang memperjuangkan perubahan," kata dia.

Andi Mallarangeng meyakini langkah terbaik yang bisa diambil ialah melawan Moeldoko. Dia menyebut tatanan demokrasi tidak boleh dirusak.

"Hanya ada satu kata: Lawan! Perilaku kekuasaan seperti ini tidak bisa dibiarkan. Ini merusak tatanan demokrasi yang kita perjuangkan sejak reformasi. Mudah-mudahan para hakim yang akan mengadili bisa tegar menghadapi tekanan kekuasaan dan tetap memutuskan sesuai kebenaran dan keadilan. Amin," kata Andi Mallarangeng.

Soal Gugatan

Sebagaimana diketahui, Moeldoko menggugat Menkumham Yasonna Laoly karena menolak pendaftaran pengurus Partai Demokrat hasil acara yang diklaim sebagai KLB. Moeldoko menggugat Yasonna terkait Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH.UM.01.01-47 perihal Jawaban atas Permohonan kepada: 1. Jenderal TNI (Purn) Dr H Moeldoko MSi. 2. drh. Jhonny Alen Marbun, tertanggal 31 Maret 2021.

Namun gugatan yang diajukan ke PTUN Jakarta itu kandas. Majelis PTUN Jakarta menilai tidak berwenang mengadili kasus itu.

"Dalam pokok perkara. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima," demikian bunyi putusan PTUN Jakarta.

"Dalam mekanisme bertahap dan berlapis seperti itu, kewenangan absolut Peradilan TUN tidak dapat menggantikan apalagi mengambil alih kewenangan Mahkamah Partai atau sebutan lain maupun kewenangan badan peradilan lain, jika tahapan penyelesaian sengketa belum ditempuh sebagaimana mestinya oleh para pihak yang berkepentingan," sambung majelis hakim.

Majelis menyatakan apabila Peradilan TUN memasuki persoalan perselisihan yang masih harus diputus secara internal kepartaian, langkah seperti ini, selain akan cacat yuridis dan menimbulkan anomali hukum--karena pengadilan tidak berwenang memasuki atau mencampuri kewenangan institusi lain--dapat dipastikan langkah ilegal seperti itu akan menutup peluang bagi penguatan kelembagaan dan otonomi setiap parpol dalam penyelesaian perselisihan internal parpol secara cepat, sederhana dan berkepastian hukum.

"Dalam suatu kondisi yang masih mengandung kontroversi atau perselisihan, benar-tidaknya pendapat dan pemaknaan akibat hukum dari KLB Deli Serdang sebagaimana dimaksudkan di atas justru menurut tafsir Pengadilan TUN di sini adalah menjadi isu hukum yang semestinya diputuskan keabsahannya oleh institusi-institusi sebagaimana dimaksud UU Parpol," beber majelis.

Putusan itu dikuatkan di tingkat banding dan kasasi.

Hari ini, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan Moeldoko masih mencoba untuk mengambil alih Partai Demokrat. AHY menyebut ada pengajuan peninjauan kembali (PK) yang dilakukan oleh Moeldoko cs.

"Sebulan lalu tepatnya tanggal 3 Maret 2023, kami menerima informasi bahwa Kepala Staf Presiden atau KSP Moeldoko dan Dokter Hewan Joni Alan Marbun, masih mencoba-coba untuk mengambil alih Partai Demokrat pasca KLB abal-abal dan ilegal yang gagal total pada tahun 2021 yang lalu," kata AHY dalam konferensi pers di kantor DPP Demokrat, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (3/4/2023).

Lihat Video: AHY: Banyak Senior TNI Malu dengan Perilaku Moeldoko, Tak Cerminkan Ksatria

[Gambas:Video 20detik]


Wacana koalisi besar mencuat dari pertemuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan 5 ketua umum partai politik pendukung pemerintahannya di markas PAN. Partai Demokrat meyakini Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) lebih baik.

"Kita lihat saja nantilah, yang pasti Koalisi Perubahan 3 partai sudah kuat dan calonnya sudah pasti, mudah-mudahan ke depan Koalisi Perubahan bisa memimpin negara lebih baik," kata Kepala Badan Pembina Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) DPP Partai Demokrat Herman Khaeron di DPP Demokrat, Senin (3/4/2023).

Herman menilai tidak mudah merealisasikan wacana koalisi besar. Sebab, menurut dia, setiap partai memiliki keinginan dan tujuannya masing-masing.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Saya kira hak dari seluruh partai-partai untuk berkoalisi, dan tentu kami menghormatinya, dan silahkan saja kalau memang Koalisi Besar itu dibangun, dan tentu kan punya kemandirian partai-partai," ujarnya.

"Saya kira tidak mudah juga untuk menyatukan seluruh partai-partai dengan keinginan yang berbeda-beda," sambung dia.

Menurut dia, menyatukan visi misi antar partai bukan hal mudah. Terlebih, dia mengatakan kondisi negara saat ini tidak baik-baik saja.

"Tidak mudah menyatukan partai-partai seperti halnya koalisi perubahan ini kan menyatukan visi, melihat bahwa kondisi negara tidak baik-baik saja, ada banyak hal yang perlu dirubah, ada hal banyak yang perlu diperbaiki, menyatulah antar kesamaan visi ini dalam sebuah koalisi," ungkapnya.

Dia mengaku belum mengerti alasan yang mendasari Koalisi Besar untuk terbentuk. Meski begitu, Herman mengatakan Demokrat menghargai wacana tersebut.

"Nah dengan Koalisi Besar kami belum mengerti apa yang kemudian mendasari terhadap terjadinya koalisi besar, tapi kan itu menjadi hak partai-partai untuk bisa menggabungkan diri dalam koalisi. Kita lihat saja nanti," tuturnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menjawab pertanyaan apakah KIB yang diawaki Golkar, PAN dan PPP serta KKIR yang dipimpin Partai Gerindra dan PKB cocok jika bersatu. Jokowi menegaskan keputusan akhir ada di tangan ketua umum partai politik.

Hal ini diutarakan Jokowi usai bertemu kelima pimpinan partai dari dua koalisi tersebut dalam acara silaturahmi Ramadan PAN di DPP PAN, Jl Warung Buncit, Jakarta Selatan, Minggu (2/4). Pertemuan itu dihadiri Ketum PAN Zulkifli Hasan, Ketum Gerindra Prabowo Subianto, Ketum Golkar Airlangga Hartarto, Ketum PKB Muhaimin Iskandar, dan Plt Ketum PPP Mardiono.

"Cocok. Saya hanya bilang cocok. Terserah kepada ketua-ketua partai atau gabungan ketua partai," kata Jokowi menjawab pertanyaan kecocokan antara KIB dan KKIR untuk membentuk koalisi besar.