Mahkamah Konstitusi menegaskan putusan soal persyaratan usia calon presiden dan calon wakil presiden berlaku untuk ajang Pilpres 2024. Diketahui, MK mengabulkan permohonan uji materi yang diajukan oleh Almas Tsaqibbirru Re A terkait batas usia capres dan cawapres yanh diatur dalam Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.


Sejumlah petinggi Partai Gerindra melakukan pertemuan di rumah pribadi Prabowo Subianto, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Senin (16/10/2023). Para elit partai merapat setelah Mahkamah Konstitusi (MK)mengabulkan uji materi terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terkait batas usia capres-cawapres yang diajukan mahasiswa UNS.

Di Kertanegara terlihat Habiburokman, Sufmi Dasco Ahmad, Andre Rosiade, hingga Ahmad Muzani. Habiburokman mengatakan Prabowo memantau lewat siaran televisi terkait sidang MK hari ini. Dia lantas mengungkap respons Prabowo terkait putusan MK.

"Memang ada perkembangan di MK, saya datang ke sini tentu Pak Prabowo sudah pantau lewat TV ya. Saya jelaskan lah beberapa hal kalau-kalau ada pertanyaan. Rupanya saya datang sudah selesai nggak ada pertanyaan. Pak Prabowo cuman salamin saya, wah sudah diputus ya," kata Habiburokman di Kertanegara, dilansir detikNews.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Menurut Habiburokman, seusai putusan MK hari ini, Prabowo dan para ketua umum parpol koalisi akan membahas peluang Wali Kota Sola Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres.

"Tentu itu akan menjadi pertimbangan beliau dan para ketum," katanya.

Dia mengatakan ada tiga pertimbangan terkait peluang Gibran menjadi cawapres Prabowo. Tiga hal itu mulai dari regulasi hingga restu dari para ketum parpol koalisi.

"Jadi kan ada tiga hal, Gibran menjadi cawapres tuh ada tiga hal. Pertama, regulasi, kalau regulasi memungkinkan. Kedua, kalau Pak Prabowo dan ketum parpol pendukung menyetujui. Ketiga kalau yang bersangkutan berkenan," ujar Habiburokman.

Dia menyebut dalam dua hari ke depan Prabowo akan mengadakan musyawarah dengan ketum parpol koalisi terkait pembahasan peluang Gibran sebagai cawapres.

"Satu dua hari ini Pak Prabowo musyawarah dengan para ketum, baru akan memutuskan. Kalau sudah baru akan pembicaraan dengan yang bersangkutan (Gibran) apakah berkenan atau tidak. Kalau itu baru bisa didaftar," tutur Habiburokman.

Diketahui, MK mengabulkan uji materi terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terkait batas usia capres-cawapres yang diajukan mahasiswa UNS bernama Almas Tsaqibbirru Re A. Almas. MK menyatakan batas usia capres-cawapres tetap 40 tahun kecuali sudah berpengalaman sebagai kepala daerah.

"Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian," kata Ketua MK Anwar Usman dalam sidang di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat, Senin.

Dalam pertimbangannya, MK menyatakan bila permohonan sebelumnya seperti Partai Garuda berbeda dengan permohonan yang diajukan mahasiswa UNS ini. Perbedaannya ada pada norma pasal yang dimohonkan.

"Terhadap petitum permohonan dalam perkara-perkara dimaksud dapat dikatakan mengandung makna yang bersifat 'ambiguitas' dikarenakan sifat jabatan sebagai penyelenggara negara tata cara perolehannya dapat dilakukan dengan cara diangkat/ditunjuk maupun dipilih dalam pemilihan umum. Hal ini berbeda dengan yang secara tegas dimohonkan dalam petitum permohonan a quo di mana pemohon memohon ketentuan norma Pasal 169 huruf q UU Nomor 7 Tahun 2017 dimaknai 'Berusia paling rendah 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota'," kata hakim MK.

"Dalam rangka mewujudkan partisipasi dari calon-calon yang berkualitas dan berpengalaman, Mahkamah menilai bahwa pejabat negara yang berpengalaman sebagai anggota DPR, anggota DPR, anggota DPRD, Gubernur, Bupati, dan Wali Kota sesungguhnya layak untuk berpartisipasi dalam kontestasi pimpinan nasional in casu sebagai calon Presiden dan calon Wakil Presiden dalam pemilu meskipun berusia di bawah 40 tahun," imbuhnya.

Gerindra Nilai MKMK Tak Bisa Batalkan Putusan MK, Ini Alasannya


Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bali mengambil alih tugas dan wewenang delapan KPU kabupaten/kota. Hal tersebut berdasarkan Surat Keputusan KPU Nomor 1361 Tahun 2023 tentang Pengambilalihan Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota pada 8 Kabupaten/Kota di Provinsi Bali oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali.

"Menetapkan pengambilalihan tugas, wewenang, dan kewajiban KPU Kabupaten Badung, Bangli, Buleleng, Gianyar, Jembrana, Karangasem, Tabanan, dan Kota Denpasar kepada KPU Provinsi Bali," tulis Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari dalam surat keputusan tersebut.

Pengambilalihan tugas dan wewenang oleh KPU Bali itu didasari oleh berakhirnya masa kerja anggota dari kedelapan kabupaten/kota per 17 Oktober 2023. Selama pengambilalihan tugas, KPU Bali akan melakukan penandatanganan berita acara hasil pencermatan daftar calon tetap (DCT) masing-masing kabupaten/kota.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Komisioner KPU Provinsi Bali Divisi Sumber Daya Manusia (SDM) I Gede John Darmawan membenarkan hal tersebut. "Diambil alih oleh KPU Provinsi sampai dengan dilantiknya komisioner baru," kata John Darmawan saat dikonfirmasi detikBali, Senin (16/10/2023).

Sebelumnya, KPU Provinsi Bali telah melakukan uji kelayakan dan kepatutan calon anggota KPU kabupaten/kota. Ada 77 calon anggota dari delapan kabupaten/kota yang diuji, yaitu dari Badung, Tabanan, Jembrana, Buleleng, Bangli, Karangasem, Gianyar, dan Kota Denpasar.

Tips Hindari Hoax yang Berseliweran Jelang Pemilu 2024


Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan uji materi terkait batas usia capres dan cawapres yang diajukan mahasiswa Unsa. Anies Baswedan mengaku enggan berspekulasi soal putusan MK tersebut.

Usai adanya putusan ini, Anies Baswedan mengaku belum mengetahui siapa yang nantinya akan menjadi lawannya dalam Pilpres 2024.

"Kita belum tau, yang kita sudah tau keputusan MK. Tentang siapa yang nanti menjadi pasangan kita belum tau sekarang," kata Anies kepada wartawan di kediamannya di Jakarta Selatan, Senin (16/10/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Sebelum ada kepastian soal cawapres lawan, Anies mengaku enggan berspekulasi mengenai putusan MK tersebut. Dia mengaku saat ini fokus pada pendaftaran capres cawapres 19 Oktober mendatang

"Jadi sebelum ada kepastian saya juga tidak mau berspekulasi maka itu kita fokusnya pada pendaftaran," jelasnya.

Anies juga mengaku menghormati dan menghargai keputusan MK. Ia menilai putusan tersebut tidak mengganggu pihaknya dalam menyiapkan pendaftaran.

"Setiap keputusan pengadilan harus kita hormati kita hargai dan itu bersikap menyikap. Jadi keputusan itu kita hormati kita hargai dan bagi kami fokusnya adalah untuk mendaftar pada tanggal 19 besok," tuturnya.

"Jadi tidak ada hal yang mengganggu fokus, sepanjang hari juga kita fokusnya pada persiapan tanggal 19 itu," tambahnya.

Putusan MK

Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan uji materi terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terkait batas usia capres-cawapres yang diajukan mahasiswa Unsa bernama Almas Tsaqibbirru Re A. Almas. MK menyatakan batas usia capres-cawapres tetap 40 tahun kecuali sudah berpengalaman sebagai kepala daerah.

"Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian," kata Ketua MK Anwar Usman dalam sidang di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (15/10/2023).

Dalam pertimbangannya, MK menyatakan bila permohonan sebelumnya seperti Partai Garuda berbeda dengan permohonan yang diajukan mahasiswa Unsa ini. Perbedaannya ada pada norma pasal yang dimohonkan.

"Terhadap petitum permohonan dalam perkara-perkara dimaksud dapat dikatakan mengandung makna yang bersifat 'ambiguitas' dikarenakan sifat jabatan sebagai penyelenggara negara tata cara perolehannya dapat dilakukan dengan cara diangkat/ditunjuk maupun dipilih dalam pemilihan umum. Hal ini berbeda dengan yang secara tegas dimohonkan dalam petitum permohonan a quo di mana pemohon memohon ketentuan norma Pasal 169 huruf q UU Nomor 7 Tahun 2017 dimaknai 'Berusia paling rendah 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota'," kata hakim MK.

"Dalam rangka mewujudkan partisipasi dari calon-calon yang berkualitas dan berpengalaman, Mahkamah menilai bahwa pejabat negara yang berpengalaman sebagai anggota DPR, anggota DPR, anggota DPRD, Gubernur, Bupati, dan Wali Kota sesungguhnya layak untuk berpartisipasi dalam kontestasi pimpinan nasional in casu sebagai calon Presiden dan calon Wakil Presiden dalam pemilu meskipun berusia di bawah 40 tahun," imbuhnya.


Menko Polhukam Mahfud Md menegaskan putusan MK yang menyatakan capres-cawapres boleh berusia di bawah 40 tahun asalkan sudah berpengalaman bersifat final. Dia berharap putusan itu tidak sampai membuat gaduh hingga mengganggu jalannya tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Mahfud Md menyebutkan bahwa putusan itu sudah bersifat final. Ia juga berharap keputusan MK itu tidak sampai mengganggu jalannya proses pemilu.

"Sekarang saya berharap jangan sampai ini menjadi alasan untuk menunda Pemilu. Semuanya harus siap ikut pemilu dengan putusan MK. Meskipun mungkin kita tidak suka dengan keputusannya, tapi konstitusi kita mengatakan kalau putusan MK itu final," tandas Mahfud.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Sebelumnya, Mahfud menyatakan keputusan MK itu bersifat final. Bila dalam putusan itu MK membolehkan kandidat berpengalaman sebagai DPR atau kepala daerah jadi capres maupun cawapres meski belum berusia 40 tahun, berarti kandidat demikian memang boleh diusung jadi capres atau cawapres.

"Kalau memang putusannya orang yang pernah menjabat sebagai kepala daerah itu boleh, kalau putusannya berbunyi begitu, ya artinya boleh. Karena putusan MK itu bersifat final!" tegas Mahfud Md.

Sebelumnya, seperti dilansir dari detikNews, Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengabulkan uji materi UU 7/2017 tentang Pemilu terkait batas usia capres-cawapres yang diajukan mahasiswa UNS Almas Tsaqibbirru Re A. Almas.

MK menyatakan batas usia capres-cawapres tetap 40 tahun kecuali sudah berpengalaman sebagai kepala daerah.

"Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian," kata Ketua MK Anwar Usman dalam sidang di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat.

Dalam pertimbangannya MK menyatakan bila permohonan sebelumnya seperti Partai Garuda berbeda dengan permohonan yang diajukan mahasiswa UNS ini. Perbedaannya ada pada norma pasal yang dimohonkan.

"Terhadap petitum permohonan dalam perkara-perkara dimaksud dapat dikatakan mengandung makna yang bersifat 'ambiguitas' dikarenakan sifat jabatan sebagai penyelenggara negara tata cara perolehannya dapat dilakukan dengan cara diangkat/ditunjuk maupun dipilih dalam pemilihan umum. Hal ini berbeda dengan yang secara tegas dimohonkan dalam petitum permohonan a quo di mana pemohon memohon ketentuan norma Pasal 169 huruf q UU Nomor 7 Tahun 2017 dimaknai 'Berusia paling rendah 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota'," kata hakim MK.

"Dalam rangka mewujudkan partisipasi dari calon-calon yang berkualitas dan berpengalaman, Mahkamah menilai bahwa pejabat negara yang berpengalaman sebagai anggota DPR, anggota DPR, anggota DPRD, Gubernur, Bupati, dan Wali Kota sesungguhnya layak untuk berpartisipasi dalam kontestasi pimpinan nasional in casu sebagai calon Presiden dan calon Wakil Presiden dalam pemilu meskipun berusia di bawah 40 tahun," imbuhnya.

Sedangkan dalam amar putusannya, MK menyatakan sebagai berikut:

Mengadili

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian

2. Menyatakan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) yang menyatakan "berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai "berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah". Sehingga Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selengkapnya berbunyi "berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah"

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Sebagaimana diketahui, permohonan uji materi terhadap Pasal 169 c UU Pemilu ini diajukan oleh sejumlah pihak. Mereka di antaranya Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Garuda, dan juga sejumlah kepala daerah.

Permohonan ini teregistrasi dalam perkara nomor 29/PUU-XXI/2023, 51/PUU-XXI/2023, 55/PUU-XXI/2023, 90/PUU-XXI/2023, 91/PUU-XXI/2023, 92/PUU-XXI/2023, dan 105/PUU-XXI/2023. Tiga gugatan di atas sudah diputus dan ditolak.

Sedangkan gugatan dari Mahasiswa UNS ini dinilai berbeda oleh MK meskipun berkaitan juga dengan Pasal 169 huruf q UU Nomor 17 Tahun 2017.

Respons KPU soal Putusan Batas Usia Capres-Cawapres


Bendahara Umum Partai NasDem Ahmad Sahroni menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan uji materi terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terkait batas usia capres-cawapres yang diajukan mahasiswa Unsa. Sahroni mengucapkan selamat kepada Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka dan mendoakannya semoga jadi cawapres.

"Selamat Mas @Gibran_Rakabuming. Semoga jadi cawapres yah, sukses terus dan terus hebat karir politiknya yah," kata Sahroni dalam akun media sosialnya, Senin (16/10/2023). Sahroni telah mengizinkan pernyataannya untuk dikutip.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Lebih lanjut, Sahroni menyebut kehadiran Gibran membuat suasana segar jelang Pemilu 2024. Dia mengatakan Gibran mewakili anak muda.

"Darah segar jadi cawapres ke depan mantab mewakili anak-anak muda. Saya dukung penuh Gibran maju sebagai cawapres," ungkapnya.

Sebagaimana diketahui, MK mengabulkan uji materi terkait batas usia capres-cawapres yang diajukan mahasiswa Unsa bernama Almas Tsaqibbirru Re A Almas. MK menyatakan batas usia capres-cawapres tetap 40 tahun kecuali sudah berpengalaman sebagai kepala daerah.

"Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian," kata Ketua MK Anwar Usman dalam sidang di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (16/10).

Dalam pertimbangannya, MK menyatakan bila permohonan sebelumnya seperti Partai Garuda berbeda dengan permohonan yang diajukan mahasiswa Universitas Surakarta (Unsa) ini. Perbedaannya ada pada norma pasal yang dimohonkan.

"Terhadap petitum permohonan dalam perkara-perkara dimaksud dapat dikatakan mengandung makna yang bersifat 'ambiguitas' dikarenakan sifat jabatan sebagai penyelenggara negara tata cara perolehannya dapat dilakukan dengan cara diangkat/ditunjuk maupun dipilih dalam pemilihan umum. Hal ini berbeda dengan yang secara tegas dimohonkan dalam petitum permohonan a quo di mana pemohon memohon ketentuan norma Pasal 169 huruf q UU Nomor 7 Tahun 2017 dimaknai 'Berusia paling rendah 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota'," kata hakim MK.

"Dalam rangka mewujudkan partisipasi dari calon-calon yang berkualitas dan berpengalaman, Mahkamah menilai bahwa pejabat negara yang berpengalaman sebagai anggota DPR, anggota DPR, anggota DPRD, Gubernur, Bupati, dan Wali Kota sesungguhnya layak untuk berpartisipasi dalam kontestasi pimpinan nasional in casu sebagai calon Presiden dan calon Wakil Presiden dalam pemilu meskipun berusia di bawah 40 tahun," imbuhnya.

Simak Video 'MK Tegaskan Putusan Syarat Usia Capres-Cawapres Berlaku di Pilpres 2024':

[Gambas:Video 20detik]

Saksikan juga Live! Adu Perspektif: Medan Tempur Pasca-putusan MK


Kediaman pribadi Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka terlihat sepi usai putusan Mahkamah Konstitusi terhadap gugatan mahasiswa Unsa Solo soal usia capres dan cawapres.

Pantauan detikJateng, rumah Gibran yang berada di kawasan Sumber, Kota Solo, memang terlihat sepi. Sebuah mobil Alphard dengan pelat nomor AD 373 S terlihat keluar rumah sekitar pukul 17.30 WIB. Tidak jelas siapa yang berada dalam mobil tersebut.

Adapun beberapa orang terlihat menjaga rumah anak sulung Presiden Joko Widodo itu.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Hingga saat ini belum diketahui keberadaan Gibran. Di grup WhatsApp, Gibran minta kepada awak media untuk menemuinya besok.

"Teman-teman media besok saja nggih (ya)," kata Gibran melalui grup WhatsApp bersama wartawan, Senin (16/10/2023).

Dilansir detikNews, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan uji materi terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terkait batas usia capres-cawapres yang diajukan mahasiswa Unsa bernama Almas Tsaqibbirru Re A. Almas. MK menyatakan batas usia capres-cawapres tetap 40 tahun kecuali sudah berpengalaman sebagai kepala daerah.

"Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian," kata Ketua MK Anwar Usman dalam sidang di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (15/10/2023).

Dalam pertimbangannya, MK menyatakan bila permohonan sebelumnya seperti Partai Garuda berbeda dengan permohonan yang diajukan mahasiswa Unsa ini. Perbedaannya ada pada norma pasal yang dimohonkan.

Berulang Kali Gibran Minta Pendukung Tahan Diri Hadapi Fitnah


Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo merespons putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait syarat capres dan cawapres maju Pilpres 2024 paling rendah usia 40 tahun dan atau pernah/sedang menduduki jabatan kepala daerah. TPN Ganjar menilai putusan MK itu melampaui batas kewenangannya sebagai institusi negara.

"Kami merasa bahwa MK hanya berhak mengatakan apakah UU itu bertentangan dengan konstitusi atau tidak, dengan itu ketika MK mengambil materi muatan baru yang tidak tercantum dalam materi pokok UU yang sedang diuji, yakni ketentuan baru pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah maka MK dalam hemat kami telah melampaui kewenangan sebagai institusi negara," kata juru bicara TPN Ganjar Chiko Hakim saat jumpa pers di Menteng, Jakarta Pusat, Senin (16/10/2023).

Menurut Chiko putusan MK itu tidak memiliki fungsi legislasi sehingga tidak otomatis menjadi hukum. Dia mengatakan DPR dan pemerintah perlu merevisi Undang-undang (UU) Pemilu.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Apa yang diputuskan MK walaupun bersifat final dan banding tidak memiliki fungsi legislasi, jadi MK adalah sebuah institusi yang tidak mempunyai fungsi legislasi. Maka apa yang diputuskan tidak otomatis menjadi hukum. DPR dan pemerintah bersama harus merevisi UU pemilu sesuai dengan putusan MK," ujarnya.

Chiko menyampaikan siapapun yang belum mencapai usia 40 tahun sebelum adanya revisi UU Pemilu, maka tidak bisa mendaftarkan diri sebagai capres dan cawapres ke KPU. Bawaslu dan KPU, kata Chiko, juga tak bisa mengubah PKPU sebelum adanya revisi UU Pemilu.

"Dengan demikian, sebelum UU Pemilu diubah, siapapun yang dimaksud dengan sedang atau pernah menjabat sebagai kepala daerah selama usianya belum mencapai 40 tahun tidak bisa didaftarkan ke KPU sebagai capres dan cawapres. KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu juga tidak bisa melakukan perubahan PKPU sebelum UU tersebut direvisi di DPR," jelasnya.

Sementara, juru bicara TPN Tama menyampaikan pihaknya menghargai putusan MK. MK, kata Tama, tidak menambah norma baru melainkan hanya menyarankan soal ketentuan UU.

"Pada prinsipnya kami dari TPN menghargai apa yang diputuskan MK. Meskipun ini jadi masukan, karena kami beranggapan MK hanya menyatakan soal ketentuan UU, yang bertentangan dengan konstitusi, kemudian tidak menambah norma yang baru. Nah dalam putusan ini kami menilai hal tersebut dilakukan," ucapnya.

"Meskipun pada beberapa kali putusan yang disampaikan kami melihat cukup konsisten, ada angka tawaran yang kemudian diturunkan dari angka 40 namun kemudian di ujung MK tiba-tiba kami melihat MK menambahkan norma pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah tentu menjadi kritik dan masukan untuk MK di kemudian hari," lanjutnya.

Tama mengatakan perlu waktu untuk mengubah PKPU. Menurutnya apabila PKPU diubah dalam waktu yang singkat mendekati jadwal pendaftaran maka akan menimbulkan gejala.

"Ketika ada perubahan norma di sebuah UU tentu membutuhkan lagi waktu lebih teknis diatur dalam peraturan di bawahnya misalnya PKPU. Tahapan ini sudah berjalan pemilu waktu yang tersisa tiga hari, tentu saja ini sesuatu yang membuat teknis pelaksanaan semakin sulit. Meskipun ketika MK putuskan jadi sebuah ketentuan harus dijalani, namun secara teknis itu juga akan menimbulkan gejala," ucapnya.

"Kita berharap ini nggak dipaksakan, karena kalau diteruskan dalam konteks sekarang ini juga akan sulit secara teknis," imbuhnya.

Simak Video 'MK Tegaskan Putusan Syarat Usia Capres-Cawapres Berlaku di Pilpres 2024':

[Gambas:Video 20detik]

Halaman 1 2 Selanjutnya


Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan uji materi UU Pemilu terkait batas usia capres-cawapres yang diajukan Almas Tsaqibbirru Re A. Siapakah Almas?

Almas diketahui merupakan mahasiswa Universitas Surakarta (Unsa). Almas telah lulus dan meraih gelar sarjana atau strata 1 (S1) dari Program Studi Ilmu Hukum, Unsa.

Almas mulai kuliah di Unsa pada semester Ganjil 2019 sebagai status peserta didik alias mahasiswa baru pada saat itu.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Almas menghabiskan masa studi di Unsa sebanyak 8 semester atau 4 tahun.

Untuk diketahui, Almas juga merupakan putra Boyamin Saiman, Koordinator Masyarakat Anti-korupsi Indonesia (MAKI).

Dukung Gibran Presiden

Almas Tsaqibbirru bersama rekannya, Arkaan Wahyu yang merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret (UNS) mengajukan judicial review atau uji materi atas UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu ke MK. Kedua mahasiswa itu mengajukan uji materi agar Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka memenuhi syarat sebagai calon presiden (capres).

Menurut kuasa hukum keduanya, Arif Sahudi, kedua mahasiswa itu ingin adanya perbaikan terkait aturan usia minimal seseorang bisa mendaftar sebagai calon presiden. Arif menyebut gugatan ini didaftarkan secara online hari ini.

"Jadi yang kita ingin dilakukan judicial review adalah pasal 169 huruf Q terkait umur minimal pencalonan presiden. Di mana ingin umur minimal seseorang bisa menjadi presiden adalah 21 tahun, atau pernah menjabat sebagai kepala daerah," kata Arif saat konferensi pers di salah satu rumah makan di Solo, Kamis (3/8).

Arif menerangkan, batas usia 21 tahun itu didasari pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) umur kedewasaan seseorang adalah 21 tahun. Kemudian pasal 27 UUD tahun 1945 tentang kesamaan kedudukan di mata hukum.

Diungkapkan Arif, kedua kliennya mengajukan uji materi tersebut berkaca dari pernyataan Nusron Wahid. Di mana politisi asal Partai Golkar ini ingin menyandingkan Gibran sebagai cawapres Prabowo.

Simak Video 'Alasan MK Kabulkan Kepala Daerah Bisa Jadi Capres-Cawapres':

[Gambas:Video 20detik]

Simak berita selengkapnya di halaman selanjutnya.

Halaman 1 2 Selanjutnya


Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian uji materi terhadap UU Pemilu terkait batas usia capres-cawapres yang diajukan mahasiswa UNS bernama Almas Tsaqibbirru Re A Almas. Empat hakim konstitusi berbeda pendapat atau dissenting opinion dalam putusan ini.

Hakim konstitusi tersebut ialah Wahiduddin Adams, Saldi Isra, Arief Hidayat, dan Suhartoyo. Dalam pertimbangnnya, Saldi Isra mengaku heran dengan perubahan putusan MK yang dinilai sangat cepat.

"Saya hakim konstitusi Saldi Isra memiliki pandangan berbeda atau dissenting opinion. Menimbang bahwa terhadap norma yang termaktub dalam pasal 169 huruf q Undang-Undang 7/2017 amar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90/PUU-XXI/2023 a quo menyatakan 'persyaratan menjadi calon presiden dan wapres adalah q: berusia paling renda 40 tahun', dimaknai menjadi 'persyaratan menjadi capres dan cawapres adalah q 'berusia paling rendah 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pilihan kepala daerah'," ujar Saldi Isra di sidang MK, Senin (16/10/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Saldi, yang juga Wakil Ketua MK, mengaku bingung soal adanya penentuan perubahan keputusan MK dengan cepat. Menurutnya, hal tersebut jauh dari batas penalaran yang wajar.

"Bahwa berkaitan dengan pemaknaan baru terhadap norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 tersebut, saya bingung dan benar-benar bingung untuk menentukan harus dari mana memulai pendapat berbeda (dissenting opinion) ini. Sebab, sejak menapakkan kaki sebagai Hakim Konstitusi di gedung Mahkamah ini pada 11 April 2017, atau sekitar enam setengah tahun yang lalu, baru kali ini saya mengalami peristiwa 'aneh' yang 'luar biasa' dan dapat dikatakan jauh dari batas penalaran yang wajar: Mahkamah berubah pendirian dan sikapnya hanya dalam sekelebat," paparnya.

"Sebelumnya, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29-51-55/PUU XXI/2023, Mahkamah secara eksplisit, lugas, dan tegas menyatakan bahwa ihwal usia dalam norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 adalah wewenang pembentukan Undang-Undang untuk mengubahnya. Padahal, sadar atau tidak, ketiga putusan tersebut telah menutup ruang adanya tindakan lain selain dilakukan oleh pembentuk Undang-Undang," sambungnya.

Saldi mengakui MK memang pernah mengubah keputusan yang dibuatnya. Namun, kata dia, perubahan itu tidak dilakukan secara cepat seperti dalam perkara ini.

"Apakah Mahkamah pernah berubah pendirian? Pernah, tetapi tidak pernah terjadi secepat ini, di mana perubahan terjadi dalam hitungan hari. Perubahan demikian tidak hanya sekadar mengesampingkan putusan sebelumnya, namun didasarkan pada argumentasi yang sangat kuat setelah mendapatkan fakta-fakta penting yang berubah di tengah-tengah masyarakat," ungkapnya.

"Pertanyaannya, fakta penting apa yang telah berubah di tengah masyarakat sehingga Mahkamah mengubah pendiriannya dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29-51-55/PUU-XXI/2023 dengan amar menolak sehingga berubah menjadi amar mengabulkan dalam putusan a quo?" imbuh Saldi.

Saldi lantas mengatakan rapat musyawarah hakim (RPH) pada 19 September 2023 memutuskan perkara nomor 29-51-55/PUU-XXI/2023. Saat itu, Ketua MK Anwar Usman tidak hadir dalam RPH.

"Hasilnya, enam hakim konstitusi sebagaimana amar putusan MK nomor 29-51-55/PUU-XXI/2023 sepakat menolak permohonan, tetap memposisikan Pasal 169 huruf q UU 7/2017 sebagai kebijakan hukum terbuka pembentuk UU, sementara itu dua hakim konstitusi lain memilih sikap berbeda," jelasnya.

Kemudian, dalam RPH berikutnya masih berkenaan dengan norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017, kata Saldi, pembahasan dan pengambilan putusan permohonan gelombang kedua, in casu perkara nomor 90/PUU-XXI/2023 dan perkara nomor 91/PUU-XXI/2023. RPH tersebut dihadiri oleh sembilan hakim konstitusi.

"Beberapa hakim konstitusi yang dalam perkara nomor 29-51-55/PUU-XXI/2023 telah memosisikan Pasal 169 huruf q UU 7/2017 sebagai kebijakan hukum terbuka pembentuk UU. Tiba-tiba menunjukkan ketertarikan dengan model alternatif yang dimohonkan di dalam perkara petitum 90/PUU-XXI/2023," ujarnya.

"Padahal, meski model alternatif yang dimohonkan oleh pemohon dalam perkara nomor 90/PUU-XXI/2023 secara substansial telah dinyatakan sebagai kebijakan hukum terbuka dalam putusan MK nomor 29-51-55/PUU-XXI/202," tambah dia.

Saldi menilai berkenaan dengan hal itu, seharusnya secara prinsip hakim harus terikat dan mengikatkan dirinya dengan hukum acara. Dia pun mengatakan keputusan dapat bergeser jika masih ada ketersambungan dengan alasan-alasan permohonan.

"Namun setelah membaca secara komprehensif dan saksama Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023, alasan permohonan (petitum) jelas-jelas bertumpu pada 'berpengalaman sebagai kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota'. Bahkan, secara kasatmata, permohonan Nomor 90/PUU-XXI/2023 menggunakan 'pengalaman' sekaligus 'keberhasilan' Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka sebagai acuan," paparnya.

"Artinya, permohonan Nomor 90/PUU-XXI/2023 tidak menyandarkan alasan-alasan permohonannya pada pejabat yang dipilih (elected official). Dengan adanya lompatan kesimpulan seperti termaktub dalam amar Putusan a quo, tidak salah dan tidak terlalu berlebihan munculnya pertanyaan lanjutan: haruskah Mahkamah bergerak sejauh itu?" imbuh dia.

MK Kabulkan Gugatan Mahasiswa UNS

MK mengabulkan uji materi soal batas usia capres-cawapres yang diajukan mahasiswa UNS bernama Almas Tsaqibbirru Re A Almas. MK menyatakan batas usia capres-cawapres tetap 40 tahun kecuali sudah berpengalaman sebagai kepala daerah.

"Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian," kata Ketua MK Anwar Usman dalam sidang di gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat.

Hasil akhir mengabulkan sebagian dengan amar sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian

2. Menyatakan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) yang menyatakan "berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai "berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah".

Sehingga Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selengkapnya berbunyi "berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah"

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Simak Video 'MK Tegaskan Putusan Syarat Usia Capres-Cawapres Berlaku di Pilpres 2024':

[Gambas:Video 20detik]


Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri meminta kader untuk tidak melirik-lirik partai lain ketika sudah menjadi kader PDIP. Dia pun menyinggung soal kesetiaan.

Hal itu disampaikan Megawati saat peresmian 27 kantor PDIP, patung hingga RSUD Soekarno yang digelar secara hybrid. Megawati mulanya menyampaikan terimakasih ke kader PDIP.

"Secara khusus saya mengucapkan terima kasih bahwa partai telah menempatkan keseluruhan jejak sejarah Bung Karno di dalam memerdekakan bangsa dan negara Indonesia dalam bentuk monumen Bung Karno di kantor partai," ujarnya Senin (16/10/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Selanjutnya Megawati menyinggung kantor DPC PDIP di Bandung. Bandung, menurut dia, menjadi tempat Bung Karno mengawali perjuangan memerdekakan Indonesia.

"Makanya ibu meminta, kalian untuk konsekuen. Kalau sudah menjadi anggota partai, jangan melirik-lirik lagi untuk pindah partai. Itu tidak ada dedication of life-nya. Nah, dengan demikian, maka kita benar-benar menjadi pejuang partai," ujarnya.

Presiden RI ke-5 itu selanjutnya mengingat kembali Bung Karno dalam memperjuangkan kemerdekaan tetap setia meskipun Presiden RI ke-1 itu dipenjara pemerintah kolonial.

"Jadi, bayangkan, umur 16 beliau sudah keluar masuk penjara, di Banceuy, Sukamiskin, dan juga untuk Indonesia merdeka beliau tidak pernah surut semangat juangnya, lalu dengan penuh gelora beliau menyampaikan gugatannya melalui pengadilan yg disebut Indonesia menggugat," lanjut Megawati.

"Kalian harus baca, lo. Supaya mengerti mengapa kalian mau menjadi PDI Perjuangan. Semangat juang inilah yang seharusnya menjadi kultur budaya partai. Jangan asal pakai merah hitam begitu, saya PDI Perjuangan. Enggak ada artinya, karena yang mau masuk kalian, bukan ibu suruh," kata dia.

Megawati dalam sambutannya juga mengingatkan kader PDIP tidak melupakan konsepsi sejarah ketika Bung Karno melahirkan Pancasila yang menjadi falsafah bangsa.

"Kalau sebagai anggota PDI Perjuangan, kalau kamu tidak tahu Pancasila, itu aneh. Jadi, resapkan ke dalam hati sanubari kalian, karena di sanalah untuk kita bergerak, untuk tahu mengapa harus kita ikuti Pancasila itu, karena Pancasila kalau di lapangan itu kita bergotong royong," katanya.

Sebelumnya Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) itu juga menyinggung soal kesetian. Megawati menyampaikan itu ketika menyapa DPC PDIP Surakarta atau Solo, Jawa Tengah (Jateng) yang dipimpin oleh FX Hadi Rudyatmo atau FX Rudy.

"Ah itu dia, ini Kota Surakarta," kata Megawati.

Sekjen PDIP Megawati Soekarnoputri kemudian meminta kondisi DPC PDIP Solo ditampilkan. Megawati menjelaskan mengapa menyapa DPC PDIP Solo, Megawati menyinggung soal kesetiaan.

"Kenapa kok ibu nyebut itu? Karena ketua DPC-nya itu orang lama. Dia ini ikut dari PDI. Itu orangnya pake brengos, kalau ngomong seenaknya sendiri," ujar Megawati.

"Kalian juga mesti seperti dia, senioritasnya luar biasa, sekarang, dan kesetiaannya pada partai," imbuhnya.

Megawati kemudian menyapa DPD PDIP NTB yang dipimpin oleh Rachmat Hidayat. Megawati kembali menyinggung kesetiaan kader-kadernya tersebut.

"NTB sama aja itu, orangnya juga itu satu letting sama Pak Rudy (Ketua DPC Solo). Bayangkan masih ada loh yang pada ngikut," imbuhnya.

Saat Megawati Singgung Adanya Intimidasi Jelang Pemilu 2024


Arah politik Presiden sekaligus kader PDIP Joko Widodo (Jokowi) untuk Pilpres 2024 masih menjadi spekulasi. Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah mengungkapkan suasana PDIP terkait sikap Jokowi di Pilpres 2024.

"Beberapa minggu terakhir ini banyak spekulasi yang berkembang di alam pikir dan suasana kebatinan, bukan hanya PDIP, tapi juga rakyat Indonesia keseluruhan mengenai bagaimana sebenarnya sikap arah dan keputusan Pak Jokowi terhadap pilpres ini," kata Basarah dilansir detikJatim, Senin (16/10/2023).

Basarah lalu menceritakan soal kedekatan dirinya dengan Jokowi, terutama saat ia mendampingi Jokowi kampanye pada tahapan Pilpres 2014. Basarah yakin Jokowi saat ini sedang berusaha menjalankan politik persatuan, seperti yang dilakukan Presiden Sukarno dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Dia menjalankan politik persatuannya Bung Karno, ketika menyatukan bangsa yang beragam ini dengan Pancasilanya. Beliau menjalankan politik persatuan yang dijalankan Bu Megawati. Ketika Bu Mega jadi presiden, Bu Mega lah orang pertama yang meminta rakyat Indonesia tidak menghujat Pak Harto," Basarah.

"Bu Mega lah yang merangkul tokoh-tokoh Orde Baru untuk menjadi menteri kabinetnya dan beberapa jenderal purnawirawan dijadikan gubernur," tambahnya.

Basarah juga menyebut Jokowi sedang menjalankan politik persatuan dengan merangkul partai lain dan rivalnya untuk masuk dalam Kabinet Indonesia Maju. Basarah yakin Jokowi tidak akan meninggalkan PDIP.

"Maka atas dasar itu, nalar sehat saya tidak sampai untuk menyimpulkan bahwa jika partai yang memukulnya saja, menghinanya, memfitnahnya, beliau rangkul. Masa sih parpol yang melahirkan, membesarkan, dan menjaganya hingga hampir 10 tahun pemerintahannya akan dia pukul, akan dia tinggalkan, akan dia sakiti. Saya tidak punya nalar sampai ke situ," katanya.

Baca selengkapnya di sini.

Simak juga Video 'Pesan Megawati ke Kader: Kalau Sudah PDIP Jangan Lirik-lirik Pindah Partai':

[Gambas:Video 20detik]


Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mengaku dipanggil oleh Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto pada hari Rabu 18 Oktober 2023. Gibran mengaku dalam kesempatan itu akan melaporkan situasi yang saat ini terjadi.

"Besok Rabu saya dipanggil oleh DPP sudah dihubungi Pak Hasto. Saya akan melaporkan keadaan terkini," kata Gibran dilansir detikJateng, Senin (16/10/2023).

Gibran mengaku memang rutin melaporkan kondisi terkini mengenai perkembangan politik ke pimpinan partai. Saat ditanya apa saja yang akan dia laporkan, Gibran memilih tidak membeberkan.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Saya kan memang rutin laporan ke beliau. Ya nanti kalau dipanggil pasti ditanya, ini gimana keadaan ini. Ditunggu aja besok Rabu. Mungkin juga (terkait TPN Ganjar). Nanti sekalian hari Rabu kita laporkan ke pimpinan," jelasnya.

"Ya nanti kami laporkan semua. Semua update kami laporkan ke pimpinan. Saya tidak pernah tidak melaporkan. Terutama hal penting gini ra (tidak) mungkin ora tak laporke (tidak saya laporkan)," ucapnya, saat ditanya apalah akan menjelaskan mengenai pengurus Gerindra di beberapa daerah yang mengusulkan dirinya sebagai cawapres Prabowo.

Putra sulung Presiden Joko Widodo ini mengaku selalu berkomunikasi dengan pimpinan partai. Dirinya pun saat dipanggil langsung datang. "Saya kan pasti komunikasi dengan pimpinan. Dipanggil ya saya langsung berangkat," tuturnya.

Baca selengkapnya di sini.

Simak juga Video 'Gerindra Bicara soal Peluang Gibran Jadi Cawapres Prabowo':

[Gambas:Video 20detik]


Ketum PBB Yusril Ihza Mahendra menyebut peluang Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka maju sebagai cawapres terbuka lebar. Apalagi setelah Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan kepala daerah berpengalaman di bawah 40 tahun dapat maju di Pilpres.

"Ya. Putusan terakhir yang diajukan mahasiswa UNS Surakarta ini sebuah kejutan. Setelah MK menolak dengan tegas 3 permohonan sebelumnya, putusan terakhir mengabulkan sebagian," kata Yusril kepada wartawan, Senin (16/10/2023).

Putusan terakhir itu menyatakan bahwa batas minimal usia calon presiden dan wakil presiden 40 tahun adalah bertentangan dengan UUD 1945 kecuali dimaknai pernah/sedang menjabat kepala daerah.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Menurut Yusril, hal itu bermakna meskipun seseorang belum berusia 40 tahun, tetapi pernah atau sedang menjabat kepala daerah, maka ia memenuhi syarat untuk mendaftarkan diri sebagai capres dan cawapres.

"Dengan diktum putusan seperti itu, maka peluang Gibran untuk mendaftarkan diri sebagai calon wakil presiden menjadi terbuka. Usianya belum sampai 40 tahun, tetapi sedang menjabat kepala daerah, maka memenuhi syarat untuk mendaftarkan diri sebagai calon wakil presiden," ujar Yusril.

Yusril menilai putusan MK tersebut berlaku final dan mengikat dan berlaku sejak diucapkan. Berarti berlaku untuk pendaftaran bakal capres dan cawapres yang akan dibuka mulai 19 Oktober hingga 26 Oktober nanti.

"Apakah kesempatan yang telah terbuka untuk Gibran ini akan dimanfaatkan oleh yang bersangkutan atau tidak, saya tidak tahu. Marilah kita tunggu perkembangan selanjutnya pasca putusan MK yang terakhir ini pada beberapa hari yang akan datang," imbuhnya.

MK Kabulkan Gugatan Mahasiswa UNS

Mahkamah Konstitusi sebelumnya mengabulkan uji materi terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terkait batas usia capres-cawapres yang diajukan mahasiswa UNS bernama Almas Tsaqibbirru Re A. Almas. MK menyatakan batas usia capres-cawapres tetap 40 tahun kecuali sudah berpengalaman sebagai kepala daerah.

"Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian," kata Ketua MK Anwar Usman dalam sidang di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (16/10).

Dalam pertimbangannya, MK menyatakan bila permohonan sebelumnya seperti Partai Garuda berbeda dengan permohonan yang diajukan mahasiswa UNS ini. Perbedaannya ada pada norma pasal yang dimohonkan.

"Terhadap petitum permohonan dalam perkara-perkara dimaksud dapat dikatakan mengandung makna yang bersifat 'ambiguitas' dikarenakan sifat jabatan sebagai penyelenggara negara tata cara perolehannya dapat dilakukan dengan cara diangkat/ditunjuk maupun dipilih dalam pemilihan umum. Hal ini berbeda dengan yang secara tegas dimohonkan dalam petitum permohonan a quo di mana pemohon memohon ketentuan norma Pasal 169 huruf q UU Nomor 7 Tahun 2017 dimaknai 'Berusia paling rendah 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota'," kata hakim MK.

"Dalam rangka mewujudkan partisipasi dari calon-calon yang berkualitas dan berpengalaman, Mahkamah menilai bahwa pejabat negara yang berpengalaman sebagai anggota DPR, anggota DPR, anggota DPRD, Gubernur, Bupati, dan Wali Kota sesungguhnya layak untuk berpartisipasi dalam kontestasi pimpinan nasional in casu sebagai calon Presiden dan calon Wakil Presiden dalam pemilu meskipun berusia di bawah 40 tahun," imbuhnya.

Bertemu Elite PBB, Gibran Dapat Dukungan Jadi Cawapres Prabowo


Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan syarat usia capres yaitu 40 tahun atau yang pernah menjadi pemimpin daerah yang dipilih lewat pemilu. Putusan itu tidak bulat.

Berikut petanya sebagaimana dirangkum detikcom, Senin (16/10/2023):

1. Anwar Usman: Setuju semua kepala daerah bisa jadi capres meski belum 40 tahun

2. Guntur M Hamzah: Setuju semua kepala daerah bisa jadi capres meski belum 40 tahun

3. Manahan Sitompul: Setuju semua kepala daerah bisa jadi capres meski belum 40 tahun

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

4. Enny Nurbaningsih: Setuju Gubernur bisa jadi capres meski belum 40 tahun

5. Daniel Yusmic: Setuju Gubernur bisa jadi capres meski belum 40 tahun

6. Wahiduddin Adams: menolak

7. Saldi Isra: menolak

"Saya sangat sangat sangat cemas, MK justru terjabak dirinaya sendiri dalam pusaran politis pada akhirnya meruntuhkan MK," kata Saldi Isra.

8. Arief Hidayat menyatakan gugatan seharusnya tidak diterima karena penggugat telah mencabut gugatan dan belakangan dibatalkan.

"Menurut saya, Pemohon telah mempermainkan marwah lembaga peradilan dan tidak serius dalam mengajukan permohonan," kata Arief Hidayat.

9. Suhartoyo menyatakan gugatan seharusnya tidak diterima.

Hasil akhir mengabulkan sebagian dengan amar sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian

2. Menyatakan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) yang menyatakan "berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai "berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah".

Sehingga Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selengkapnya berbunyi "berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah"

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Simak Video 'MK Tegaskan Putusan Syarat Usia Capres-Cawapres Berlaku di Pilpres 2024':

[Gambas:Video 20detik]


Keputusan MK soal batas usia capres-cawapres tetap 40 tahun kecuali berpengalaman mengemban jabatan yang dipilih lewat pemilu seperti DPR atau kepala daerah menuai pro kontra masyarakat. Ada yang mengaitkan putusan itu untuk melanggengkan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Menanggapi hal itu Menko Polhukam Mahfud Md menyampaikan bahwa dirinya tidak berhak untuk menilai hal itu. Apalagi terkait ada tidaknya upaya melanggengkan nepotisme.

"Ndak tahu saya. Itu bukan wilayah saya untuk mengatakan KKN atau tidak KKN," ujar Mahfud MD kepada wartawan, Senin (16/10/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Sebagaimana diketahui MK telah melakukan uji materi terhadap UU Nomor 7/2017 tentang Pemilu terkait batas usia capres-cawapres yang diajukan mahasiswa UNS bernama Almas Tsaqibbirru Re A. Almas.

Mahfud MD berharap agar masyarakat bisa menerima hasil putusan MK karena putusan MK sifatnya adalah final. Selain itu dirinya juga tidak ingin putusan MK ini mengganggu tahapan pemilu di Indonesia.

"Kalau protes terhadap putusan MK ya protes, tapi tidak akan mengubah keadaan. Makanya saya harap mari kita lihat ini sebagai kenyataan dan hayati ini sebagai kenyataan, dan kita harus tetap menyelenggarakan pemilu," kata Mahfud.

Mahfud ke PMI di Malaysia: Pilih Wakilmu yang Dapat Dipercaya


Apa itu Operasi Mantap Brata? Polisi akan melakukan gelar Operasi Mantap Brata 2023-2024 mulai pertengahan bulan Oktober tahun ini. Kegiatan ini bertujuan untuk mengawal pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Berikut pengertian Operasi Mantap Brata hingga jadwal pelaksanaannya jelang Pemilu 2024.

1. Apa itu Operasi Mantap Brata?

Dikutip dari situs Humas Polri, Operasi Mantap Brata adalah kegiatan yang dilakukan oleh satuan kepolisian untuk pengamanan selama Pemilu serentak 2024. Operasi Mantap Brata digelar secara serentak dari tingkat Polres hingga Mabes Polri.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Operasi tersebut bertujuan untuk melakukan rangkaian pengamanan pada pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2024," kata Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho.

Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho (Foto: Rumondang/detikcom)

2. Kapan Operasi Mantap Brata 2024?

Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan operasi tersebut dibentuk untuk mengawal pelaksanaan Pemilu 2024. Polri akan melakukan gelar pasukan Operasi Mantap Brata 2024 pada 17 Oktober 2023.

Selain gelar pasukan, juga akan dilakukan pembagian tugas sesuai pada tiap-tiap satuan tugas (Satgas).

"Operasi Mantap Brata akan dilaksanakan gelar pasukan tanggal 17 nantinya. Jadi tanggal 17 itu gelar pasukan, langsung nanti akan dilaksanakan pembagian tugas sesuai dengan porsi masing-masing, baik di tingkat pusat, maupun di tingkat daerah," ujar Sandi kepada wartawan di Taman Wisata Alam Angke Kapuk, Jakarta Utara, Jumat (13/10/2023).

3. Jumlah Personel Operasi Mantap Brata 2024

Polri mengerahkan sebanyak 434 ribu personel dari Mabes Polri dan jajaran Polda dikerahkan dalam operasi Mantap Brata. Hingga kini, belum ada perubahan jumlah personel terkait operasi tersebut.

"Pada pelaksanaan Operasi Mantap Brata 2023-2024, Polri menurunkan personel sebanyak 434.197 personel," ujar Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho kepada wartawan di The Tribrata, Jakarta Selatan, Rabu (27/9/2023).

Sandi mengatakan, dengan banyaknya personel yang terjunkan dapat menciptakan jalannya pemilu damai. Mulai dari tahap pendaftaran para calon hingga pelantikan, termasuk saat pencoblosan.

"Pada waktu pelaksanaan pemilu langsung di TPS disesuaikan dengan karakteristik wilayah yang ada. Jadi kalau wilayahnya aman, rawan ataupun yang rawan satu itu tentunya akan berbeda dengan daerah-daerah tertentu," ucapnya.

Simak berita selengkapnya di halaman selanjutnya.


Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan syarat capres cawapres maju Pilpres 2024 paling rendah usia 40 tahun dan atau pernah/sedang menduduki jabatan kepala daerah. Pengajar dari Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera, Bivitri Susanti, menilai usai adanya putusan MK tersebut, maka Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka sudah dapat maju di Pilpres 2024 asalkan ada parpol koalisi yang mengusung.

"Ya bisa (maju Pilpres), tergantung koalisi," ujar Bivitri kepada wartawan, Senin (16/10/2023).

Bivitri mengatakan putusan MK tersebut dapat langsung berlaku untuk Pilpres 2024. Sebagai kepala daerah, Gibran memenuhi syarat, namun memerlukan dukungan partai politik.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Ya tadi sudah jelas disebut dalam putusan, ini langsung berlaku untuk 2024," ujarnya.

Senada dengan Bivitri, Pakar Hukum Tata Negara Muhammad Rullyandi juga mengatakan Gibran sudah memenuhi syarat untuk maju Pilpres 2024, selama diusung parpol. Gibran bisa maju Pilpres 2024 walaupun berusia di bawah 40 tahun, karena sekarang sedang menjabat kepala daerah.

Lebih jauh, Rullyandi menolak pandangan bahwa putusan MK bisa melanggengkan politik dinasti. Dia menilai putusan MK sudah sesuai dasar-dasar konstitusional.

"MK adalah lembaga kekuasaan kehakiman yg merdeka dalam arti tidak dapat di intervensi atau dipengaruhi oleh kekuasaan manapun. Karena itu tidak tepat jika putusan MK ini diklaim sebagai bagian dari politik dinasti. MK telah menjalankan kewenangannya dalam memutus perkara mengedepankan sikap kenegarawanan yang memperhatikan dasar-dasar konstitusional untuk menyelesaikan masalah bangsa dalam bentuk konstitusionalitas yang dituangkan melalui kebijakan hukum termasuk soal syarat menjadi calon presiden dan wakil presiden," ulas Rullyandi.

MK Kabulkan Sebagian Gugatan soal Syarat Usia Capres-Cawapres

Gugatan uji materi terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terkait batas usia capres-cawapres yang diajukan mahasiswa Universitas Surakarta (Unsa) bernama Almas Tsaqibbirru Re A. Almas dikabulkan Mahkamah Konstitusi (MK). MK memutuskan kepala daerah di bawah usia 40 tahun bisa maju di pilpres.

"Menyatakan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) yang menyatakan 'berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun' bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai 'berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah'," demikian amar putusan MK yang dibacakan pada Senin (16/10/2023).

"Sehingga Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selengkapnya berbunyi 'berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah'," lanjut amar putusan tersebut.

Simak Video 'Alasan MK Kabulkan Kepala Daerah Bisa Jadi Capres-Cawapres':

[Gambas:Video 20detik]

Baca halaman selanjutnya.

Halaman 1 2 Selanjutnya


Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka tidak hadir secara langsung dalam acara peresmian kantor baru DPC PDIP Kota Solo. Wakil Wali Kota Solo Teguh Prakosa tampak hadir menemani Ketua DPC PDIP Solo FX Hadi Rudyatmo.

Selain Teguh, hadir pula Ketua DPRD Kota Solo Budi Prasetyo, Ketua Fraksi YF Sukasno, para bacaleg, dan kader partai. FX Rudy mengatakan bahwa semua kader diundang di acara peresmian kantor DPC PDIP.

"Semua diundang, termasuk Mas Gibran juga diundang," kata Rudy dilansir detikJateng, Senin (16/10/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Mengenai ketidakhadiran Gibran, Rudy mengaku tidak tahu. Dirinya menegaskan bahwa Gibran masih menjadi kader PDIP.

"Iya masih, Mas Gibran masih menjadi kader PDIP. Ke mana nggak tahu aku, belum lapor. Kantor ini juga sebagai wujud kerja keras dari DPC," ucapnya.

Terpisah, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mengaku bergabung melalui daring. Ia mengaku masih ada rapat di Balai Kota Solo.

"Aku masih ada rapat satu. Zoom aja, kan bisa lewat Zoom," kata Gibran.

Baca selengkapnya di sini.

Simak Video 'Momen Megawati Sapa DPC PDIP Solo, Singgung soal Kesetiaan':

[Gambas:Video 20detik]


Waketum Partai Gerindra Habiburokman buka suara soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan uji materi terkait batas usia capres dan cawapres. Habiburokman berharap memiliki sosok wapres yang muda dan berani.

"Soalnya kalau Habiburokman, anak Jakarta Timur, berharap kita punya wapres anak muda yang gigih dan berani," kata Habiburokman di Kertanegara, Jakarta Selatan, Senin (16/10/2023).

Untuk diketahui, sejumlah petinggi Gerindra sore ini merapat ke Kertanegara. Para elit Gerindra yang terpantau hadir mulai dari Sufmi Dasco, Andre Rosiade, hingga Ahmad Muzani.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Habiburokman juga menjawab soal peluang Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres Prabowo. Menurutnya, putusan MK hari ini akan menjadi pertimbangan Prabowo dan para ketum parpol Koalisi Indonesia Maju.

"Tentu itu akan menjadi pertimbangan beliau dan para ketum. Jadi kan ada tiga hal Gibran menjadi cawapres tuh ada tiga hal. Pertama, regulasi, kalau regulasi memungkinkan. Kedua, kalau Pak Prabowo dan ketum parpol pendukung menyetujui. Ketiga kalau yang bersangkutan (Gibran) berkenan," jelas Habiburokman.

Menurut Habiburokman, Prabowo dan para ketum parpol koalisi akan membahas peluang Gibran sebagai cawapres dalam dua hari ke depan.

"Satu dua hari ini Pak Prabowo musyawarah dengan para ketum baru akan memutuskan," katanya.

"Kalau sudah baru akan pembicaraan dengan yang bersangkutan (Gibran) apakah berkenan atau tidak. Kalau itu baru bisa didaftar," sambung Habiburokman.

Putusan MK

Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan uji materi terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terkait batas usia capres-cawapres yang diajukan mahasiswa Unsa bernama Almas Tsaqibbirru Re A. Almas. MK menyatakan batas usia capres-cawapres tetap 40 tahun kecuali sudah berpengalaman sebagai kepala daerah.

"Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian," kata Ketua MK Anwar Usman dalam sidang di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (15/10/2023).

Dalam pertimbangannya, MK menyatakan bila permohonan sebelumnya seperti Partai Garuda berbeda dengan permohonan yang diajukan mahasiswa Unsa ini. Perbedaannya ada pada norma pasal yang dimohonkan.

"Terhadap petitum permohonan dalam perkara-perkara dimaksud dapat dikatakan mengandung makna yang bersifat 'ambiguitas' dikarenakan sifat jabatan sebagai penyelenggara negara tata cara perolehannya dapat dilakukan dengan cara diangkat/ditunjuk maupun dipilih dalam pemilihan umum. Hal ini berbeda dengan yang secara tegas dimohonkan dalam petitum permohonan a quo di mana pemohon memohon ketentuan norma Pasal 169 huruf q UU Nomor 7 Tahun 2017 dimaknai 'Berusia paling rendah 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota'," kata hakim MK.

"Dalam rangka mewujudkan partisipasi dari calon-calon yang berkualitas dan berpengalaman, Mahkamah menilai bahwa pejabat negara yang berpengalaman sebagai anggota DPR, anggota DPR, anggota DPRD, Gubernur, Bupati, dan Wali Kota sesungguhnya layak untuk berpartisipasi dalam kontestasi pimpinan nasional in casu sebagai calon Presiden dan calon Wakil Presiden dalam pemilu meskipun berusia di bawah 40 tahun," imbuhnya.


Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan kepala daerah yang pernah atau sedang menduduki jabatan meskipun berusia di bawah 40 tahun bisa mencalonkan diri sebagai presiden/wakil presiden. Putusan MK ini berbeda dengan putusan sebelumnya.

Gelombang gugatan terkait Pasal 169 huruf q UU Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilu itu sebelumnya ditangani MK. Gugatan-gugatan itu lalu dibacakan hari ini.

Awalnya MK menolak 3 gugatan yang diajukan, yaitu:

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

1. Nomor 29/PUU-XXI/2023 (PSI)

2. Nomor 51/PUU-XXI/2023 (Partai Garuda)

3. Nomor 55/PUU-XXI/2023 (Walkot Bukittinggi dkk)

Lalu untuk Gugatan Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang diajukan mahasiswa Unsa Almas Tsaqibbirru dikabulkan sebagian oleh MK. Lalu apa bedanya?

MK menyatakan permohonan sebelumnya seperti yang diajukan Partai Garuda berbeda dengan permohonan yang diajukan mahasiswa Unsa ini. Perbedaannya ada pada norma pasal yang dimohonkan.

"Terhadap petitum permohonan dalam perkara-perkara dimaksud dapat dikatakan mengandung makna yang bersifat 'ambiguitas' dikarenakan sifat jabatan sebagai penyelenggara negara tata cara perolehannya dapat dilakukan dengan cara diangkat/ditunjuk maupun dipilih dalam pemilihan umum. Hal ini berbeda dengan yang secara tegas dimohonkan dalam petitum permohonan a quo di mana pemohon memohon ketentuan norma Pasal 169 huruf q UU Nomor 17 Tahun 2017 dimaknai 'Berusia paling rendah 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota'," kata hakim MK.

"Dalam rangka mewujudkan partisipasi dari calon-calon yang berkualitas dan berpengalaman, Mahkamah menilai bahwa pejabat negara yang berpengalaman sebagai anggota DPR, anggota DPR, anggota DPRD, Gubernur, Bupati, dan Wali Kota sesungguhnya layak untuk berpartisipasi dalam kontestasi pimpinan nasional in casu sebagai calon Presiden dan calon Wakil Presiden dalam pemilu meskipun berusia di bawah 40 tahun," imbuhnya.

Berikut putusan MK terkait gugatan batas usia capres-cawapres yang diajukan sejumlah pihak:

1. Gugatan PSI Ditolak

MK sebelumnya menolak uji materi terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terkait batas usia capres-cawapres yang diajukan PSI. Putusan ini diketok oleh sembilan hakim konstitusi. Dua hakim MK yaitu Guntur Hamzah dan Suhartoyo mengajukan dissenting opinion.

"Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," kata Ketua MK Anwar Usman dalam sidang di gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (15/10/2023).

Dalam pertimbangannya, hakim MK Arief Hidayat merunut pembentukan UUD 1945 soal syarat usia capres/cawapres. Dalam runutan itu dimasukkan sebagai ranah kebijakan pembuat UU. MK juga menolak argumen PSI soal Perdana Menteri Sjahrir yang berusia di bawah 40 tahun.

"Sebab, bukan kebiasaan atau konvensi," kata Arief Hidayat.

MK juga menolak alasan PSI soal menteri yang tidak ada minimal usia bila menjadi Triumvirat.

"Tidak ada korelasi dengan ketiadaan pengaturan menteri, karena hal ihwal menteri menjadi hak prerogatif presiden," ucap Arief Hidayat.

2. Gugatan Partai Garuda Ditolak

MK juga menolak gugatan Partai Garuda soal batas usia capres-cawapres. Putusan ini menyusul gugatan PSI yang menolak gugatan itu.

"Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," kata Ketua MK Anwar Usman dalam sidang di gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (15/10/2023).

Putusan ini diketok oleh sembilan hakim konstitusi.

3. Gugatan Kepala Daerah

MK juga menolak gugatan usia capres/cawapres. Sementara sebelumnya diajukan PSI dan Partai Garuda, kali ini diajukan oleh sejumlah kepala daerah.

Penggugat itu adalah:

1. Wali Kota Bukittingi Erman Safar

2. Wakil Bupati Lampung Selatan Pandu Kesuma Dewangsa

3. Wagub Jatim Emil Dardak

4. Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor

5. Wabup Sidoarjo Muhammad Albarraa

Para penggugat meminta bahwa frasa 'berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun' dalam Pasal 169 huruf q UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau memiliki pengalaman sebagai penyelenggara negara'.

Tapi apa kata MK?

"Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," kata Ketua MK Anwar Usman dalam sidang di gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (15/10/2023).

Putusan ini diketok oleh sembilan hakim konstitusi. Dua hakim konstitusi mengajukan dissenting opinion, yaitu Suhartoyo dan Guntur Hamzah.

4. Gugatan Mahasiswa Unsa

Berbeda dari tiga putusan gugatan sebelumnya, MK mengabulkan uji materi terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terkait batas usia capres-cawapres yang diajukan mahasiswa Unsa bernama Almas Tsaqibbirru Re A. Almas. MK menyatakan batas usia capres-cawapres tetap 40 tahun kecuali yang pernah atau sedang menjabat yang dipilih lewat pemilu, termasuk pemilihan kepala daerah.

Berikut amar putusan lengkap yang dibacakan:

Mengadili

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian

2. Menyatakan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) yang menyatakan "berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai "berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah".

Sehingga Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selengkapnya berbunyi "berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah"

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Simak Video 'MK Kabulkan Kepala Daerah Berpengalaman Bisa Maju Pilpres':

[Gambas:Video 20detik]


Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan terkait kepala daerah yang berusia di bawah 40 tahun bisa maju pada Pilpres 2024. Pemuda Bogor, Jawa Barat, mengadakan tasyakuran atas putusan itu.

Berdasarkan keterangan yang diterima, acara tasyakuran pemuda dilakukan di beberapa daerah berbeda, yakni Kampung Sukabirus, Desa Gadog, di Kampung Tahu, Desa Cijulang kecamatan Megamendung. Tasyakuran juga digelar di Kampung Tajur dan Kampung Cipopokol, Desa Pasir Muncang, Caringin.

Pemuda asal Kampung Cipopokol, Rizki Fadilah (20), mengatakan para pemuda berkumpul dengan semangat antusias dan optimis. Dia menyebut hari ini adalah kemenangan bagi generasi muda dan hadiah menjelang Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober. Rizki menilai putusan MK berpihak kepada anak muda.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kaum muda bersyukur dan menjadikan hari ini kado terindah bagi harapan dan mimpi anak muda. Kami anak desa, ingin mempunyai mimpi yang luas dan tinggi menjadi pemimpin Indonesia," kata Rizki di Depan Gedung MK, Jakarta Pusat, Senin (16/10/2023).

Hal senada diamini oleh Cepi (25), pemuda dari Desa Ciawi, Bogor. Cepi berharap dengan putusan MK yang mengabulkan kepala daerah yang berusia di bawah 40 tahun bisa maju pada Pilpres 2024, maka akan mendorong generasi bertalenta untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan dan pemerintah.

"Putusan MK mencerminkan keberpihakan kepada kaum muda. Tentunya kami menyambut dengan bersyukur, Indonesia kelak akan muncul pemimpin muda yang sudah pasti akan kami dukung," ungkap Cepi.

"Siapapun nanti pilihannya, pemuda menjawab serempak di 2024 harus ada anak muda andil di kancah nasional. Milenial dan Gen Z menyakini dan memahami bahwa regenerasi harus berlanjut dan harus bersiap diri. Belajar politik dan pemerintahan sudah menjadi wajib bagi generasi Indonesia, menjadi pelaku sejarah atau hanya menjadi penonton hanya itu pilihannya," tutupnya.

Seperti diketahui, Gugatan uji materi terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terkait batas usia capres-cawapres yang diajukan mahasiswa UNS bernama Almas Tsaqibbirru Re A. Almas dikabulkan Mahkamah Konstitusi (MK). MK memutuskan kepala daerah di bawah usia 40 tahun bisa maju di pilpres.

"Menyatakan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) yang menyatakan 'berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun' bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai 'berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah'," demikian amar putusan MK yang dibacakan pada Senin (16/10).


Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan mahasiswa Unsa Almas Tsaqibbirru dengan menyatakan kepala daerah yang pernah atau sedang menduduki jabatan meskipun berusia di bawah 40 tahun bisa mencalonkan diri di Pilpres 2024. Partai Golkar mengajak semua pihak menghormati putusan MK.

"Kami menyatakan penghormatan terhadap keputusan MK sebagai lembaga peradilan independen dan bagian integral dari sistem demokrasi Indonesia," kata Waketum Golkar Nurul Arifin dalam keterangannya, Senin (16/10/2023).

"Hendaknya semua pihak dapat menghargai dan menghormati keputusan MK sebagai bagian dari komitmen bersama untuk menjunjung tinggi demokrasi dan supremasi hukum di Indonesia," imbuh Nurul.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Nurul menegaskan pilihan akhir Pilpres 2024 ada di tengah masyarakat. Golkar, katanya, menghormati pilihan-pilihan masyarakat.

"Dalam konteks pemilihan presiden dan wakil presiden nanti, pilihan akhir akan kembali ke masyarakat. Partai Golkar mengakui pentingnya mengikuti suara rakyat dan menghormati hasil pemilihan yang mencerminkan kehendak suara mayoritas," ujar anggota Komisi I DPR itu.

Nurul Arifin menyatakan Golkar siap memastikan prosedur pilpres berjalan dengan benar dan ketentuan berlaku. Dia menyebut Golkar berkomitmen dan menjunjung tinggi keputusan lembaga peradilan yang sah.

"Kami akan memastikan bahwa semua prosedur hukum yang diperlukan dalam pemilihan presiden dan wakil presiden diikuti dengan benar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini mencerminkan sikap Golkar yang berkomitmen pada demokrasi dan supremasi hukum, serta menjunjung tinggi keputusan lembaga peradilan yang sah," katanya.


Presiden RI Joko Widodo yang merupakan kader PDI Perjuangan (PDIP) hingga saat ini belum menyatakan tegas sosok yang akan ia dukung di Pilpres 2024. Jokowi pun meminta relawan pendukungnya saat Rakernas Pro Joko Widodo (Projo) di Gelora Bung Karno untuk sabar menunggu.

Dalam situasi di tengah isu arah dukungan di Pilpres 2024 inilah politikus PDIP Adian Napitupulu mengaku bahwa dirinya mendapatkan instruksi dari partai untuk tetap menjaga Jokowi.

"Perintah partai kepada saya sampai hari ini masih menjaga Jokowi," kata Adian di Kantor PDIP Jatim, Minggu (15/10) melalui rekaman suara yang diterima detikJatim, Senin (16/10/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Adian juga mengaku dirinya seringkali merasa hatinya teriris-iris soal isu dukungan Jokowi di Pilpres 2024 yang dibawa ke sana ke mari, meski Jokowi merupakan kader PDIP.

Wakil Koordinator Tim Relawan Pemenangan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 ini menegaskan bahwa dirinya tetap memegang teguh perintah PDIP untuk menjaga Jokowi.

"Kadang kala suka teriris-iris hati kita. Tapi perintahnya jaga Jokowi, ya kita jaga. Sesakit apapun itu kita jaga Jokowi," tegasnya.

Anggota DPR RI ini berharap Jokowi masih setia dengan janjinya, yakni untuk bersama-sama mendukung dan memenangkan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024.

"Saya berharap dia masih bersama-sama dengan kami. Sampai hari ini saya tidak menemukan alasan beliau untuk meninggalkan kami, dan dia pernah berjanji pada saya untuk bersama-sama mendukung Ganjar Pranowo. Saya akan tunggu janji itu," katanya.

Melihat Lagi Wanti-wanti Jokowi soal Pemilu 2024


Menko Polhukam Mahfud Md buka suara soal keputusan Mahkamah Konstitusi yang kabulkan uji materi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang diajukan mahasiswa UNS Almas Tsaqibbirru Re A. Almas. Yakni batas usia capres-cawapres tetap 40 tahun kecuali telah berpengalaman.

MK menyatakan bahwa batas usia capres-cawapres tetap 40 tahun, namun bila ada kandidat di bawah usia 40 tahun tapi berpengalaman mengemban jabatan yang dipilih lewat pemilu, termasuk sebagai kepala daerah, boleh diusung sebagai capres maupun cawapres.

Mahfud Md menyatakan bahwa keputusan MK itu bersifat final. Bila dalam putusan itu MK membolehkan kandidat berpengalaman sebagai DPR atau kepala daerah jadi capres maupun cawapres meski belum berusia 40 tahun, berarti kandidat demikian memang boleh diusung jadi capres atau cawapres.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kalau memang putusannya orang yang pernah menjabat sebagai kepala daerah itu boleh, kalau putusannya berbunyi begitu, ya artinya boleh. Karena putusan MK itu bersifat final!" tegas Mahfud MD saat ditemui wartawan di salah satu hotel di Surabaya, Senin (16/10/2023).

Sebelumnya, seperti dilansir dari detikNews, Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengabulkan uji materi UU 7/2017 tentang Pemilu terkait batas usia capres-cawapres yang diajukan mahasiswa UNS Almas Tsaqibbirru Re A. Almas.

MK menyatakan batas usia capres-cawapres tetap 40 tahun kecuali sudah berpengalaman sebagai kepala daerah.

"Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian," kata Ketua MK Anwar Usman dalam sidang di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat.

Dalam pertimbangannya MK menyatakan bila permohonan sebelumnya seperti Partai Garuda berbeda dengan permohonan yang diajukan mahasiswa UNS ini. Perbedaannya ada pada norma pasal yang dimohonkan.

"Terhadap petitum permohonan dalam perkara-perkara dimaksud dapat dikatakan mengandung makna yang bersifat 'ambiguitas' dikarenakan sifat jabatan sebagai penyelenggara negara tata cara perolehannya dapat dilakukan dengan cara diangkat/ditunjuk maupun dipilih dalam pemilihan umum. Hal ini berbeda dengan yang secara tegas dimohonkan dalam petitum permohonan a quo di mana pemohon memohon ketentuan norma Pasal 169 huruf q UU Nomor 7 Tahun 2017 dimaknai 'Berusia paling rendah 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota'," kata hakim MK.

"Dalam rangka mewujudkan partisipasi dari calon-calon yang berkualitas dan berpengalaman, Mahkamah menilai bahwa pejabat negara yang berpengalaman sebagai anggota DPR, anggota DPR, anggota DPRD, Gubernur, Bupati, dan Wali Kota sesungguhnya layak untuk berpartisipasi dalam kontestasi pimpinan nasional in casu sebagai calon Presiden dan calon Wakil Presiden dalam pemilu meskipun berusia di bawah 40 tahun," imbuhnya.

Sedangkan dalam amar putusannya, MK menyatakan sebagai berikut:

Mengadili

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian

2. Menyatakan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) yang menyatakan "berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai "berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah". Sehingga Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selengkapnya berbunyi "berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah"

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Sebagaimana diketahui, permohonan uji materi terhadap Pasal 169 c UU Pemilu ini diajukan oleh sejumlah pihak. Mereka di antaranya Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Garuda, dan juga sejumlah kepala daerah.

Permohonan ini teregistrasi dalam perkara nomor 29/PUU-XXI/2023, 51/PUU-XXI/2023, 55/PUU-XXI/2023, 90/PUU-XXI/2023, 91/PUU-XXI/2023, 92/PUU-XXI/2023, dan 105/PUU-XXI/2023. Tiga gugatan di atas sudah diputus dan ditolak.

Sedangkan gugatan dari Mahasiswa UNS ini dinilai berbeda oleh MK meskipun berkaitan juga dengan Pasal 169 huruf q UU Nomor 17 Tahun 2017.

Respons KPU soal Putusan Batas Usia Capres-Cawapres


Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian gugatan mahasiswa Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta soal batas usia capres dan cawapres. Putusan MK menyebut kepala daerah yang belum berusia 40 tahun bisa maju menjadi capres atau cawapres.

Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka pun memenuhi syarat sebagai cawapres sesuai putusan tersebut. Hal ini diungkapkan Ketua Umum (Ketum) Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra.

"Ya. Putusan terakhir yang diajukan mahasiswa UNS Surakarta ini sebuah kejutan. Setelah MK menolak dengan tegas 3 permohonan sebelumnya, putusan terakhir mengabulkan sebagian," kata Yusril kepada wartawan, Senin (16/10/2023), dikutip dari detikNews.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Putusan terakhir itu menyatakan bahwa batas minimal usia calon presiden dan wakil presiden 40 tahun adalah bertentangan dengan UUD 1945 kecuali dimaknai pernah/sedang menjabat kepala daerah.

Menurut Yusril, hal itu bermakna meskipun seseorang belum berusia 40 tahun, tetapi pernah atau sedang menjabat kepala daerah, maka ia memenuhi syarat untuk mendaftarkan diri sebagai bakal capres atau bakal cawapres.

"Dengan diktum putusan seperti itu, maka peluang Gibran untuk mendaftarkan diri sebagai calon wakil presiden menjadi terbuka. Usianya belum sampai 40 tahun, tetapi sedang menjabat kepala daerah, maka memenuhi syarat untuk mendaftarkan diri sebagai calon wakil presiden," ujar Yusril.

Yusril menilai putusan MK tersebut berlaku final dan mengikat dan berlaku sejak diucapkan. Berarti berlaku untuk pendaftaran bakal capres dan cawapres yang segera akan dibuka mulai 19 Oktober hingga 26 Oktober nanti.

"Apakah kesempatan yang telah terbuka untuk Gibran ini akan dimanfaatkan oleh yang bersangkutan atau tidak, saya tidak tahu. Marilah kita tunggu perkembangan selanjutnya pasca putusan MK yang terakhir ini pada beberapa hari yang akan datang," imbuhnya.

Mahkamah Konstitusi sebelumnya mengabulkan uji materi terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terkait batas usia capres-cawapres yang diajukan mahasiswa UNS bernama Almas Tsaqibbirru Re A. Almas. MK menyatakan batas usia capres-cawapres tetap 40 tahun kecuali sudah berpengalaman sebagai kepala daerah.

"Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian," kata Ketua MK Anwar Usman dalam sidang di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (16/10).

Dalam pertimbangannya, MK menyatakan bila permohonan sebelumnya seperti Partai Garuda berbeda dengan permohonan yang diajukan mahasiswa UNS ini. Perbedaannya ada pada norma pasal yang dimohonkan.

"Terhadap petitum permohonan dalam perkara-perkara dimaksud dapat dikatakan mengandung makna yang bersifat 'ambiguitas' dikarenakan sifat jabatan sebagai penyelenggara negara tata cara perolehannya dapat dilakukan dengan cara diangkat/ditunjuk maupun dipilih dalam pemilihan umum. Hal ini berbeda dengan yang secara tegas dimohonkan dalam petitum permohonan a quo di mana pemohon memohon ketentuan norma Pasal 169 huruf q UU Nomor 7 Tahun 2017 dimaknai 'Berusia paling rendah 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota'," kata hakim MK.

"Dalam rangka mewujudkan partisipasi dari calon-calon yang berkualitas dan berpengalaman, Mahkamah menilai bahwa pejabat negara yang berpengalaman sebagai anggota DPR, anggota DPR, anggota DPRD, Gubernur, Bupati, dan Wali Kota sesungguhnya layak untuk berpartisipasi dalam kontestasi pimpinan nasional in casu sebagai calon Presiden dan calon Wakil Presiden dalam pemilu meskipun berusia di bawah 40 tahun," imbuhnya.

Yusril Nilai Putusan MK soal Usia Capres-Cawapres Cacat Hukum


Sejumlah petinggi Gerindra merapat ke rumah pribadi Prabowo Subianto di Kertanegara, Jakarta Selatan. Pertemuan dilakukan usai Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan uji materi terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terkait batas usia capres-cawapres yang diajukan mahasiswa Unsa.

Pantauan detikcom, di Kertanegara, Senin (16/10/2023), elit Gerindra yang hadir mulai Habiburokman, Sufmi Dasco Ahmad, Andre Rosiade, hingga Ahmad Muzani.

Habiburokman mengatakan Prabowo memantau lewat siaran televisi terkait sidang MK hari ini. Dia lantas mengungkap respons Prabowo terkait putusan MK.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Memang ada perkembangan di MK, saya datang ke sini tentu Pak Prabowo sudah pantau lewat TV ya. Saya jelaskan lah beberapa hal kalau-kalau ada pertanyaan. Rupanya saya datang sudah selesai nggak ada pertanyaan. Pak Prabowo cuman salamin saya, wah sudah diputus ya," kata Habiburokman di Kertanegara.

Menurut Habiburokman, usai putusan MK hari ini, Prabowo dan para ketua umum parpol koalisi akan membahas peluang Wali Kota Sola Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres.

"Tentu itu akan menjadi pertimbangan beliau dan para ketum," katanya.

Dia mengatakan ada tiga pertimbangan terkait peluang Gibran menjadi cawapres Prabowo. Tiga hal itu mulai dari regulasi hingga restu dari para ketum parpol koalisi.

"Jadi kan ada tiga hal, Gibran menjadi cawapres tuh ada tiga hal. Pertama, regulasi, kalau regulasi memungkinkan. Kedua, kalau Pak Prabowo dan ketum parpol pendukung menyetujui. Ketiga kalau yang bersangkutan berkenan," ujar Habiburokman.

Habiburokman mengaku dalam dua hari ke depan Prabowo akan mengadakan musyawarah dengan ketum parpol koalisi terkait pembahasan peluang Gibran sebagai cawapres.

"Satu dua hari ini Pak Prabowo musyawarah dengan para ketum, baru akan memutuskan. Kalau sudah baru akan pembicaraan dengan yang bersangkutan (Gibran) apakah berkenan atau tidak. Kalau itu baru bisa didaftar," tutur Habiburokman.

Diketahui, MK mengabulkan uji materi terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terkait batas usia capres-cawapres yang diajukan mahasiswa Unsa bernama Almas Tsaqibbirru Re A. Almas. MK menyatakan batas usia capres-cawapres tetap 40 tahun kecuali sudah berpengalaman sebagai kepala daerah.

"Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian," kata Ketua MK Anwar Usman dalam sidang di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (15/10/2023).

Dalam pertimbangannya, MK menyatakan bila permohonan sebelumnya seperti Partai Garuda berbeda dengan permohonan yang diajukan mahasiswa Unsa ini. Perbedaannya ada pada norma pasal yang dimohonkan.

"Terhadap petitum permohonan dalam perkara-perkara dimaksud dapat dikatakan mengandung makna yang bersifat 'ambiguitas' dikarenakan sifat jabatan sebagai penyelenggara negara tata cara perolehannya dapat dilakukan dengan cara diangkat/ditunjuk maupun dipilih dalam pemilihan umum. Hal ini berbeda dengan yang secara tegas dimohonkan dalam petitum permohonan a quo di mana pemohon memohon ketentuan norma Pasal 169 huruf q UU Nomor 7 Tahun 2017 dimaknai 'Berusia paling rendah 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota'," kata hakim MK.

"Dalam rangka mewujudkan partisipasi dari calon-calon yang berkualitas dan berpengalaman, Mahkamah menilai bahwa pejabat negara yang berpengalaman sebagai anggota DPR, anggota DPR, anggota DPRD, Gubernur, Bupati, dan Wali Kota sesungguhnya layak untuk berpartisipasi dalam kontestasi pimpinan nasional in casu sebagai calon Presiden dan calon Wakil Presiden dalam pemilu meskipun berusia di bawah 40 tahun," imbuhnya.

Simak Video 'Alasan MK Kabulkan Kepala Daerah Bisa Jadi Capres-Cawapres':

[Gambas:Video 20detik]


Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan uji materi terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terkait batas usia capres-cawapres yang diajukan mahasiswa Unsa bernama Almas Tsaqibbirru Re A. Almas. Namun, empat hakim MK memiliki pendapat yang berbeda atau dissenting opinion terkait putusan tersebut.

Ada dua hakim yang setuju dengan putusan tersebut tapi memiliki alasan berbeda, yakni hakim konstitusi Enny Nurbaningsih dan hakim konstitusi Daniel Yusmic P Foekh. Kemudian empat hakim memiliki pendapat berbeda atau dissenting opinion, yaitu hakim konstitusi Wahiduddin Adams, hakim konstitusi Saldi Isra, hakim konstitusi Arief Hidayat, dan hakim konstitusi Suhartoyo.

"Terdapat pula pendapat berbeda (dissenting opinion) dari empat hakim konstitusi, yaitu hakim konstitusi Wahiduddin Adams, hakim konstitusi Saldi Isra, hakim konstitusi Arief Hidayat, dan hakim konstitusi Suhartoyo," kata Ketua MK Anwar Usman di gedung MK, Jakarta Pusat, Senin (16/10/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Sementara itu, dua hakim Mahkamah Konstitusi yang setuju tapi memiliki alasan yang berbeda adalah hakim konstitusi Enny Nurbaningsih dan hakim konstitusi Daniel Yusmic P Foekh.

"Alasan berbeda saya dalam permohonan Pemohon a quo dikarenakan dalil Pemohon telah secara spesifik menguraikan kaitan dengan berpengalaman sebagai kepala daerah baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, namun sesuai dengan tingkatan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan maka dalam konteks ini Gubernur sebagai kepala daerah otonom dan juga wakil pemerintah pusat yang relevan untuk mendekat pada level penyelenggara urusan pemerintahan yang lebih tinggi," ujar hakim konstitusi Enny Nurbaningsih.

"Sehingga alasan saya tersebut tidak menegasikan pandangan saya sebagai bagian yang memutus perkara Nomor 51/PUU-XXI/2023 dan Nomor 55/PUU-XXI/2023. Dengan demikian saya memiliki alasan berbeda dalam mengabulkan sebagian dari petitum Pemohon, yakni *berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau berpengalaman sebagai gubernur yang persyaratannya ditentukan oleh pembentuk undang-undang," sambungnya.

Selain itu, hakim konstitusi Daniel Yusmic P Foekh mengatakan usia pada jabatan publik merupakan kebutuhan objektif. Jadi mungkin saja batas usia minimum bagi keikutsertaan warga negara dalam jabatan dapat diubah sewaktu-waktu oleh indang-undang.

"Berkenaan dengan batas usia kepala daerah tersebut, Mahkamah pada pokoknya telah menegaskan bahwa penentuan usia yang berbeda-beda merupakan kebutuhan objektif bagi jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah karena kebutuhan dan ukuran yang menjadi tuntutannya pun berbeda-beda," ungkapnya.

"Sehingga mungkin saja batas usia minimum bagi keikutsertaan warga negara dalam jabatan atau kegiatan pemerintahan itu diubah sewaktu-waktu oleh pembentuk undang-undang sesuai dengan tuntutan kebutuhan," imbuhnya.

MK Kabulkan Gugatan Mahasiswa Unsa

MK mengabulkan uji materi soal batas usia capres-cawapres yang diajukan mahasiswa Unsa bernama Almas Tsaqibbirru Re A Almas. MK menyatakan batas usia capres-cawapres tetap 40 tahun kecuali sudah berpengalaman sebagai kepala daerah.

"Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian," kata Ketua MK Anwar Usman dalam sidang di gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat.

Dalam pertimbangannya, MK menyatakan permohonan sebelumnya seperti yang diajukan Partai Garuda berbeda dengan permohonan yang diajukan mahasiswa Unsa ini. Perbedaannya ada pada norma pasal yang dimohonkan.

"Terhadap petitum permohonan dalam perkara-perkara dimaksud dapat dikatakan mengandung makna yang bersifat 'ambiguitas' dikarenakan sifat jabatan sebagai penyelenggara negara tata cara perolehannya dapat dilakukan dengan cara diangkat/ditunjuk maupun dipilih dalam pemilihan umum. Hal ini berbeda dengan yang secara tegas dimohonkan dalam petitum permohonan a quo di mana pemohon memohon ketentuan norma Pasal 169 huruf q UU Nomor 7 Tahun 2017 dimaknai 'Berusia paling rendah 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota'," kata hakim MK.

"Dalam rangka mewujudkan partisipasi dari calon-calon yang berkualitas dan berpengalaman, Mahkamah menilai bahwa pejabat negara yang berpengalaman sebagai anggota DPR, anggota DPR, anggota DPRD, Gubernur, Bupati, dan Wali Kota sesungguhnya layak untuk berpartisipasi dalam kontestasi pimpinan nasional in casu sebagai calon Presiden dan calon Wakil Presiden dalam pemilu meskipun berusia di bawah 40 tahun," imbuhnya.

Simak Video 'MK Tegaskan Putusan Syarat Usia Capres-Cawapres Berlaku di Pilpres 2024':

[Gambas:Video 20detik]


Video bernarasi Partai Demokrat menolak kedatangan Anies Baswedan ke Aceh beredar di media sosial. Demokrat Aceh menyatakan video tersebut fitnah.

Dilansir detikSumut, video tersebut memuat foto Sekjen Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya dan dua orang lainnya yang sedang duduk di sebuah ruangan. Ketiganya mengenakan seragam biru partai Demokrat dan terdapat bendera partai di bagian belakang.

Riefky duduk paling depan. Video tersebut juga membuat tulisan berisi 'tolak kedatangan Anies Baswedan ke Aceh'. Pada bagian bawahnya bertuliskan 'pengkhianat tidak pantas menginjakkan kaki di bumi serambi Mekkah'.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Postingan tersebut adalah fitnah dan berita bohong. Sekjen dan Ketua DPD tidak pernah mengeluarkan statemen kebencian seperti itu. Ini sengaja dibuat oleh pihak yang tidak bertanggungjawab untuk merusak citra Demokrat di Aceh," kata Juru Bicara Partai Demokrat Aceh Firdaus Noezula dalam keterangannya, Senin (16/10/2023).

Firdaus mengatakan, Demokrat sangat menghargai perbedaan dan prinsip-prinsip yang berlaku dalam tatanan demokrasi. Segala hal yang berpotensi merusak demokrasi dan keharmonisan dalam masyarakat disebut harus dihindari dan pelaku ditindak tegas.

"Kita sangat menghargai perbedaan dan nilai-nilai yang berlaku dalam sistem demokrasi, khususnya di Aceh. Namun, apabila ada yang ingin mengadu domba, maka upaya ini harus dicegah dan ditindaklanjuti sesuai dengan aturan yang berlaku," jelasnya.

Baca selengkapnya di sini


Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan kepala daerah yang memiliki pengalaman namun belum berusia 40 tahun dapat maju sebagai capres-cawapres. Ketum PBB Yusril Ihza Mahendra menilai Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka memenuhi syarat yang diputuskan MK.

"Ya. Putusan terakhir yang diajukan mahasiswa UNS Surakarta ini sebuah kejutan. Setelah MK menolak dengan tegas 3 permohonan sebelumnya, putusan terakhir mengabulkan sebagian," kata Yusril kepada wartawan, Senin (16/10/2023).

Putusan terakhir itu menyatakan bahwa batas minimal usia calon presiden dan wakil presiden 40 tahun adalah bertentangan dengan UUD 1945 kecuali dimaknai pernah/sedang menjabat kepala daerah.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Menurut Yusril, hal itu bermakna meskipun seseorang belum berusia 40 tahun, tetapi pernah atau sedang menjabat kepala daerah, maka ia memenuhi syarat untuk mendaftarkan diri sebagai bakal capres atau bakal cawapres.

"Dengan diktum putusan seperti itu, maka peluang Gibran untuk mendaftarkan diri sebagai calon wakil presiden menjadi terbuka. Usianya belum sampai 40 tahun, tetapi sedang menjabat kepala daerah, maka memenuhi syarat untuk mendaftarkan diri sebagai calon wakil presiden," ujar Yusril.

Yusril menilai putusan MK tersebut berlaku final dan mengikat dan berlaku sejak diucapkan. Berarti berlaku untuk pendaftaran bakal capres dan cawapres yang segera akan dibuka mulai 19 Oktober hingga 26 Oktober nanti.

"Apakah kesempatan yang telah terbuka untuk Gibran ini akan dimanfaatkan oleh yang bersangkutan atau tidak, saya tidak tahu. Marilah kita tunggu perkembangan selanjutnya pasca putusan MK yang terakhir ini pada beberapa hari yang akan datang," imbuhnya.

Mahkamah Konstitusi sebelumnya mengabulkan uji materi terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terkait batas usia capres-cawapres yang diajukan mahasiswa UNS bernama Almas Tsaqibbirru Re A. Almas. MK menyatakan batas usia capres-cawapres tetap 40 tahun kecuali sudah berpengalaman sebagai kepala daerah.

"Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian," kata Ketua MK Anwar Usman dalam sidang di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (16/10).

Dalam pertimbangannya, MK menyatakan bila permohonan sebelumnya seperti Partai Garuda berbeda dengan permohonan yang diajukan mahasiswa UNS ini. Perbedaannya ada pada norma pasal yang dimohonkan.

"Terhadap petitum permohonan dalam perkara-perkara dimaksud dapat dikatakan mengandung makna yang bersifat 'ambiguitas' dikarenakan sifat jabatan sebagai penyelenggara negara tata cara perolehannya dapat dilakukan dengan cara diangkat/ditunjuk maupun dipilih dalam pemilihan umum. Hal ini berbeda dengan yang secara tegas dimohonkan dalam petitum permohonan a quo di mana pemohon memohon ketentuan norma Pasal 169 huruf q UU Nomor 7 Tahun 2017 dimaknai 'Berusia paling rendah 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota'," kata hakim MK.

"Dalam rangka mewujudkan partisipasi dari calon-calon yang berkualitas dan berpengalaman, Mahkamah menilai bahwa pejabat negara yang berpengalaman sebagai anggota DPR, anggota DPR, anggota DPRD, Gubernur, Bupati, dan Wali Kota sesungguhnya layak untuk berpartisipasi dalam kontestasi pimpinan nasional in casu sebagai calon Presiden dan calon Wakil Presiden dalam pemilu meskipun berusia di bawah 40 tahun," imbuhnya.

Simak Video 'Alasan MK Kabulkan Kepala Daerah Bisa Jadi Capres-Cawapres':

[Gambas:Video 20detik]


Partai petahana, Prawo i Sprawiedliwo (PiS) atau Law and Justice (Hukum dan Keadilan) selama ini banyak berselisih dengan sekutunya dan menghadapi tuduhan mengikis supremasi hukum di dalam negeri selama delapan tahun kekuasaannya. Namun dalam pemilu kali ini, tampaknya para pemilih dimobilisasi dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya, dengan tingkat partisipasi yang lebih besar dibandingkan ketika pemerintah komunis digulingkan pada tahun 1989. Dilansir dari Associated Press, hasil exit poll pemilu hari Minggu (15/10) menunjukkan partisipasi pemilih mencapai rekor 72,9%. Di beberapa tempat, pemilih masih mengantre ketika pemungutan suara resmi ditutup, namun semua akhirnya diperbolehkan memberikan suaranya.

Jika hasil yang diprediksikan oleh exit poll benar, Partai Hukum dan Keadilan memang memperoleh lebih banyak kursi dibandingkan partai lain, namun lebih sedikit dibandingkan pemilu sebelumnya, dan jumlah kursinya masih tidak cukup untuk merebut mayoritas dab membentuk pemerintahan.

Jajak pendapat Ipsos menunjukkan bahwa Partai Hukum dan Keadilan akan memperoleh sekitar 200 kursi. Mitra potensialnya, partai sayap kanan, Confederation (Partai Konfederasi) hanya memperoleh 12 kursi. Sedangkan jumlah kursi yang diperebutkan di parlemen ada 460, artinya dibutuhkan sedikitnya 231 suara untuk mencapai mayoritas..

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Oposisi berjaya

Laporan tersebut juga menunjukkan bahwa tiga partai oposisi kemungkinan besar akan memenangkan sampail 248 kursi. Perolehan terbesar diraup Civic Coalition yang dipimpin oleh politisi kawakan dan mantan perdana menteri Donald Tusk. Partainya menurut hasil exit poll meraih 31,6% suara.

"Saya telah menjadi politisi selama bertahun-tahun. Saya seorang atlet. Belum pernah dalam hidupku, aku begitu bahagia karena menempati posisi kedua. Polandia menang. Demokrasi telah menang. Kami telah menyingkirkan mereka dari kekuasaan," kata Donald Tusk kepada para pendukungnya yang menyambuit dengan sorak-sorai.

"Hasil ini mungkin masih lebih baik, namun saat ini kita dapat mengatakan bahwa ini adalah akhir dari masa yang buruk, ini adalah akhir dari pemerintahan Partai Hukum dan Keadilan," tambahnya.

Di lain pihak, pemimpin Partai Hukum dan Keadilan Jaroslaw Kaczynski mengatakan kepada pendukungnya di markas besarnya bahwa hasil partainya, yang menurut jajak pendapat mencapai hampir 37% suara, adalah sebuah keberhasilan, dengan mengklaim bahwa partainya memenangkan suara terbanyak dalam tiga pemilu parlemen berturut-turut.

Janji yang sama

Tiga partai oposisi, Civic Coalition, Third Way, dan New Left mencalonkan diri secara terpisah, tetapi punya janji yang sama untuk berupaya menyingkirkan Partai Hukum dan Keadilan, serta memulihkan hubungan baik dengan Uni Eropa.

Wlodzimierz Czarzasty, pemimpin Partai New Left, berjanji untuk bekerja sama dengan partai lain untuk "menciptakan pemerintahan yang demokratis, kuat, rasional, dan dapat diprediksi."

Sementara itu ketua kampanye pemilu Third Way, Katarzyna Pelczynska-Nalecz menyebut hasil pemilu ini sebagai "hari besar bagi demokrasi kita."

Hasil pemilu saat ini masih dihitung dan komisi pemilu memperkirakan hasil akhir akan diperoleh pada hari Selasa (17/10) pagi.

Tingginya jumlah pemilih juga memperpanjang penghitungan suara Ipsos yang terlambat, yang masih belum dipublikasikan hingga Senin (16/10) dini hari.

Apa yang dipertaruhkan dalam pemilu ini?

Yang dipertaruhkan dalam pemilu ini adalah tatanan konstitusional Polandia, kebijakan hukumnya dan hak-hak LGBTQ+ dan aborsi, serta hubungan dengan Ukraina, setelah Rusia melancarkan invasi besar-besaran.

Aktivis hak-hak LGBTQ+ Bart Staszewski menyebut pemilu kali ini sebagai akhir dari "mimpi buruk" bagi dirinya, yang merupakan seorang gay, dan bagi kebanyakan orang-orang lainnya. "Ini hanyalah awal dari reklamasi negara kita. Pertarungan sudah di depan mata, tetapi kami menghirup udara segar hari ini," kata Bart Staszewski.

Aktivis lingkungan Dominika Lasota merasa lega dan berkata "kita punya masa depan."

Partai Hukum dan Keadilan telah berusaha mendapatkan kendali lebih besar atas lembaga-lembaga negara, termasuk pengadilan, media publik, dan proses pemilu itu sendiri.

Selama kampanye, banyak warga Polandia menggambarkan pemilu tersebut sebagai pemilu paling penting sejak tahun 1989, ketika demokrasi baru lahir setelah puluhan tahun dikuasai komunisme. Jumlah pemilih saat itu adalah 63%.

Meskipun ada banyak ketidakpastian di masa depan, tampaknya dukungan terhadap partai yang berkuasa telah menyusut sejak pemilu terakhir tahun 2019, ketika PiS memenangkan hampir 44% suara. Popularitas partai itu terpuruk oleh inflasi tinggi, tuduhan kronisme, dan perselisihan dengan sekutu-sekutu Eropa.

Perubahan politik di Polandia dapat membuka jalan bagi Uni Eropa (UE) untuk mengucurkan miliaran euro dana yang ditahan, karena di negara itu dianggap UE telah terjadi erosi demokrasi.

Piotr Buras, dari Dewan Hubungan Luar Negeri Eropa, mengatakan pihak oposisi mendapat keuntungan dari "kelelahan yang semakin besar" terhadap pemerintah di kalangan masyarakat Polandia.

Referendum mengenai migrasi, usia pensiun dan isu-isu lainnya diadakan secara bersamaan dengan pemilu parlemen. Beberapa penentang pemerintah meminta para pemilih untuk memboikot referendum tersebut, dengan mengatakan bahwa referendum tersebut merupakan upaya pemerintah untuk menggalang dukungan. Banyak pemilih terlihat menolak ikut serta dalam referendum. Exit poll memperkirakan partisipasi sebesar 40%, yang berarti hasil referendum tidak mengikat secara hukum.

ap/hp (ap/rtr)


Gugatan mahasiswa Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Almas Tsaqibbirru Re A, dikabulkan sebagian oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Putusan MK menyebut syarat batas usia calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) tetap minimal 40 tahun, kecuali berpengalaman sebagai kepala daerah.

"Mengabulkan permohonan untuk sebagian," kata Ketua MK Anwar Usman dalam sidang di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (15/10/2023) dilansir detikNews.

MK membandingkan syarat usia capres saat ini 40 tahun, syarat usia gubernur 35 tahun dan syarat usia calon bupati/wali kota 25 tahun. Adapun caleg minimal 21 tahun. Hal itu dinilai tidak selaras dengan semangat konstitusi.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

MK juga menunjukkan beberapa contoh kepala negara/kepala pemerintahan di berbagai negara yang berusia 40 tahun.

"MK berpendapat kepala daerah layak berpartisipasi dalam kontestasi dalam pemilu meskipun berusia 40 tahun," kata hakim MK Guntur Hamzah.

Jabatan-jabatan yang dimaksud merupakan jabatan yang bersifat elected officials.

"Artinya, usia di bawah 40 tahun sepanjang pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilu, seyogianya dapat berpartisipasi dalam kontestasi calon presiden dan wakil presiden," ujarnya.


Ketum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep bertemu dengan bakal calon presiden Koalisi Indonesia Maju (KIM) Prabowo Subianto pekan kemarin. Apakah Kaesang berencana bertemu capres lain?

Menanggapi pertanyaan itu, Kaesang hanya tertawa dan tak memberi jawaban lugas. Dia hanya mengatakan soal kemungkinan pertemuan dengan capres lain tergantung undangan.

"Tergantung siapa yang ngundang," jawab Kaesang singkat kepada wartawan di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Senin (16/10/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Sebagaimana diketahui, Kaesang telah menyambangi kediaman Prabowo Subianto di Kertanegara, Jakarta Selatan pada Kamis, (12/10) minggu kemarin. Kedatangan Kaesang bersama rombongan PSI disambut meriah oleh tuan rumah Partai Gerindra.

Pertemuan itu digelar secara tertutup. Namun Kaesang mengungkap pertemuan dengan Prabowo akan berlanjut. Lalu, Kaesang mengatakan menunggu undangan selanjutnya di kediaman Prabowo di Hambalang, Bogor.

"Kemarin juga diundang ke Hambalang juga, tapi tadi di dalam juga Pak Ketua Umum Gerindra bilang, 'Ini masih di sini cuma awalan aja ya, mungkin nanti akan saya undang lagi ke Hambalang', saya tunggu ya Pak," kata Kaesang usai pertemuan dengan Prabowo di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Kamis (12/10).

Saat ini ada tiga nama capres yang sering muncul, Ketiganya yakni Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Ganjar dan Prabowo belum mengumumkan pendampingnya di 2024. Sementara, Anies dan Cak Imin telah deklarasi sebagai capres-cawapres.

Kaesang menegaskan PSI tidak akan jomblo pada Pilpres 2024. Namun, hingga kini PSI belum menentukan arah dukungannya terhadap salah satu calon.

"Nggak, nggak. Kita untuk Pemilu kali ini kita nggak jomblo, kita ada pilihan. Cuma nanti, sabar," kata Kaesang di kawasan Ciputat Raya, Jakarta Selatan, Rabu (11/10).

Kaesang mengatakan saat ini dirinya masih menyerap aspirasi-aspirasi kader PSI. Putra bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu mengatakan bila masih ada waktu untuk mendiskusikan arah dukungan.

"Untuk capres belum, masih lama toh masih seminggu," tuturnya.


Perdana Menteri (PM) Malaysia Anwar Ibrahim mengatakan bahwa Malaysia tidak setuju dengan tekanan Barat untuk mengutuk kelompok milisi Palestina, Hamas.

Dalam sejumlah pertemuan, negara-negara Barat dan Eropa telah berulang kali meminta Malaysia untuk mengutuk Hamas, kata Anwar tanpa memberikan rincian lebih lanjut.

"Saya katakan bahwa kami, secara kebijakan, memiliki hubungan dengan Hamas dari sebelumnya dan ini akan terus berlanjut," kata Anwar kepada parlemen, dikutip kantor berita Reuters dan The Star, Senin (16/10/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Oleh karena itu, kami tidak setuju dengan sikap mereka yang menekan, karena Hamas juga menang di Gaza melalui pemilu yang bebas dan warga Gaza memilih mereka untuk memimpin," ujar Anwar.

Malaysia yang mayoritas penduduknya Muslim, telah lama menjadi pendukung vokal perjuangan Palestina dan menganjurkan solusi dua negara terhadap konflik antara Israel dan Palestina. Malaysia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel.

Para pemimpin tinggi Hamas di masa lalu sering mengunjungi Malaysia dan bertemu dengan para perdana menterinya. Mantan perdana menteri Malaysia Najib Razak pada tahun 2013 pernah masuk ke wilayah Gaza atas undangan dari Hamas.