Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghadiri Apel Akbar Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah (Kokam) di Solo. Dalam kesempatan itu, Jokowi mengungkapkan bahwa Indonesia ke depan membutuhkan pemimpin yang konsisten dan berani mengambil keputusan.

"Tantangan ke depan sangatlah tidak mudah tapi tantangan tersebut bisa kita jadikan peluang bagi bangsa ini untuk melompat maju asalkan ada konsistensi dan keberlanjutan dari apa yang sudah berjalan dari apa yang sudah kita lakukan," kata Jokowi dalam memberikan arahan saat Apel Akbar Kokam di Stadion Manahan, Solo, Rabu (20/9/2023).

Jokowi mengingatkan jangan sampai setiap pemilu datang dan berganti pemimpin maka berganti visi dalam memimpin. Menurutnya, saat ganti pemimpin jangan sampai berganti visi dan orientasi.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Jangan sampai saat ganti pemimpin, ganti visi, ganti orientasi sehingga kita harus mulai semuanya dari awal lagi," ucapnya.

"Sudah SD sudah SMP sudah SMA ganti pemimpin ganti visi lagi sehingga mulai lagi dari SD, SMP, SMA, Universitas ganti pemimpin balik lagi kita harus mulai dari SD lagi. Kapan kita S1 S2 S3 dan seterusnya," lanjut Jokowi.

Jokowi menegaskan bahwa bangsa Indonesia saat ini membutuhkan pemimpin yang konsisten dan berani mengambil keputusan yang beramai serta mengambil risiko.

"Bangsa ini butuh pemimpin yang konsisten yang berani mengambil keputusan berani mengambil risiko dan berani berhadapan dengan siapa pun dan dengan negara manapun untuk kepentingan negara dan bangsa," tegasnya.

Selain itu, kata Jokowi, Indonesia membutuhkan pemimpin yang mempersatukan dan melayani rakyat.

"Bangsa ini membutuhkan pemimpin yang mempersatukan yang melayani rakyat yang mampu bekerja, mampu bekerja makro mampu bekerja mikro. Tidak mungkin saat ini hanya berpikiran makro saja, mikronya harus dilihat, detailnya dicek kembali oleh karena itu saya harapkan dukungan keluarga besar Muhammadiyah untuk menjaga pemilu yang damai dan menjaga keberlanjutan pembangunan untuk Indonesia maju yang kita cita-citakan yang kita cita-citakan," pungkasnya.

Wanti-wanti Jokowi di Pemilu 2024: Beda Pilihan Itu Biasa


Bacapres Ganjar Pranowo berbicara mengenai strateginya menjelang H-1 bulan pendaftaran di KPU. Ganjar mengaku yang diprioritaskan saat ini adalah penyusunan waktu, bukan penentuan nama bakal calon wakil presiden (bacawapres) pendampingnya.

"Bukan nama (bacawapres) dulu, kita justru menyiapkan waktu dulu karena kita sudah tahu waktunya makin pendek," kata Ganjar usai menghadiri rapat konsolidasi di kantor Tim Pemenangan Nasional (TPN), Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (20/9/2023).

Ganjar menjelaskan saat ini TPN terus mematangkan struktur organisasi, materi hingga penjadwalan menjelang pendaftaran pada 19 Oktober mendatang. Menurutnya, justru rentetan itulah yang dianggap menjadi prioritas.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Tadi dari tim menyiapkan jadwalnya dari Pak Arief Wibowo nih, maka TPN menyiapkan strukturnya, materinya, termasuk proses-proses penjadwalan karena saya harus berkeliling di banyak tempat, undangannya banyak sekali. Itu jauh lebih prioritas buat saya," ucapnya.

Lebih lanjut Ganjar juga berharap pertemuan bersama para partai politik pengusungnya di Pilpres 2024 semakin menyelaraskan gerak bersama. Adapun, agenda rapat hari ini lebih membahas hal teknis.

"Karena saya yang jadi manten nya maka saya menyiapkan diri yang dibantu oleh tim-tim semua sehingga sinkron dengan kawan-kawan partai pengusung, sinkron dengan kawan-kawan relawan yang ada di daerah. Jadi materi hari ini teknis begitu," terangnya.

Seperti diketahui, partai-partai politik pendukung bacapres Ganjar Pranowo kembali menggelar rapat konsolidasi di kantor Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar. Jajaran pengurus TPN hingga sejumlah elite parpol mulai merapat ke gedung High End, Jakarta Pusat.

Pantauan detikcom di lokasi, Rabu (20/9), sejumlah elite parpol pendukung Ganjar mulai merapat ke kantor TPN Ganjar Pranowo sejak pukul 14.00 WIB. Beberapa di antaranya Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Hanura Benny Rhamdani, Wasekjen PDIP Utut Adianto, dan Ketua Tim Koordinasi Relawan Pemenangan Pilpres DPP PDIP (TKRPP) Ahmad Basarah. Elite PPP serta Perindo turut berdatangan.

Selain itu, Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Arsjad Rasjid juga telah hadir dalam rapat hari ini. Wakil Ketua TPN Ganjar Andika Perkasa juga hadir di lokasi.

Sekadar informasi, rapat konsolidasi ini merupakan agenda rutin yang dilakukan oleh TPN Ganjar. Namun, pada pekan lalu Ganjar tak hadir dalam rapat rutin.

Simak juga Video 'Survei Pemilih NU di LSI Denny JA: Prabowo 36,2%, Ganjar 35,5%, Anies 17,9%':

[Gambas:Video 20detik]


Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum (KPU), Pemilihan Umum 2024 yang akan diselenggarakan pada 14 Februari 2024 akan didominasi dengan pemilih muda sebesar lebih dari 50%

Pemilih muda ini adalah generasi milenial dan generasi Z. Meski generasi ini sudah sangat cakap dengan teknologi namun tetap ada kekhawatiran bahwa teknologi itu tidak cukup untuk menjadikan pemilih terinformasi dengan baik.

Seiring maraknya penyebaran misinformasi, media informasi dengan ekosistem yang kuat dan kredibel sangat diperlukan untuk membantu pemilih memahami proses demokrasi dan membuat pilihan yang sesuai.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Untuk itulah Google dan YouTube berkomitmen untuk mendukung proses demokrasi di seluruh dunia termasuk di Indonesia dengan melakukan kampanye 'Yuk Pahami Pemilu' untuk menata informasi dunia agar dapat bermanfaat dan dapat diakses secara universal.

"Dengan kemajuan teknologi dan transformasi digital yang pesat semakin penyebaran informasi dapat memiliki jangkauan yang luas dengan waktu yang sangat cepat. Namun kesempatan besar ini juga tak kalah pentingnya," ujar Direktur Hubungan Pemerintah dan Kebijakan Publik Google Indonesia, Putri Alam dalam acara bertajuk #YukPahamiPemilu di Jakarta, Rabu (20/9/2023).

Untuk memperkuat ekosistem pemilu 2024 Google dan YouTube melakukan kolaborasi dengan berbagai mitra lintas pihak.

Putri mengungkapkan pada tahun 2019 Google dan YouTube sudah berkolaborasi dengan KPU dan Bawaslu untuk memunculkan informasi otoritatif melalui cek fakta di Google.

Selain itu Google juga sudah menjalin kemitraan guna mendukung jurnalisme yang berkualitas dan memberikan pelatihan literasi digital bagi kelompok rentan di tingkat nasional dan daerah.

"Guna mendukung pemilu 2024, kami ingin lebih lagi meningkatkan komitmen kami melalui berbagai program, kemitraan, dan produk-produk kami. Dan tiga hal yang menjadi fokus utama kami," ujar putri.

Pertama, melindungi pengguna dari konten yang berbahaya dan ilegal. Google dan YouTube menampilkan informasi otoritatif dan memiliki kebijakan menyeluruh untuk mengatasi misinfomasi.

Kedua, Google dan YouTube menyediakan informasi yang dapat diandalkan untuk membantu meningkatkan kemampuan pemilih untuk mendeteksi misinformasi dan membuat pilihan tepat melalui upaya peningkatan literasi media bersama mitra-mitra lokal.

Ketiga, bermitra untuk menciptakan internet yang lebih aman. Google dan Youtube bersama para mitra akan meningkatkan keamanan siber yang menjadi salah satu kunci utama mereka. Selain itu berkomitmen untuk mendukung jurnalisme dan mitra peneliti untuk penanganan missinformasi yang komprehensif dari hulu ke hilir.

"Saya ingin berterima kasih atas kemitraan yang sudah terjalin dan dibekali dengan niat baik dari semua pihak serta semangat gotong royong dalam menjalankan program-program bersama. Saya yakni pemilu 2024 akan berjalan dengan damai dan membawa kebaikan bagi kita semua," tutupnya.

Jawaban Google soal Isu YouTube Bakal Jadi E-Commerce


Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI akan menggelar pemilihan umum lebih awal di luar negeri. KPU memperkirakan pelaksanaan pemungutan suara di luar negeri antara tanggal 9, 10 atau 11 Februari 2024.

"Untuk di luar negeri itu early voting, pemungutan suaranya lebih awal dari pada pemungutan suara di dalam negeri," kata Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari dalam konferensi pers di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (20/9/2023).

Hasyim mengatakan KPU telah menerima usulan pencoblosan pada 9, 10, atau 11 Februari 2024. Maka, kata Hasyim, pengiriman surat suara pun akan dilakukan satu bulan lebih awal.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Untuk di luar negeri itu ada yang mengusulkan hari Sabtu, tanggal 10 Februari, ada yang hari Minggu tanggal 11 Februari, di negara-negara Jazirah Arab atau yang berbasis Islam itu ada yang menggelar hari Jumat tanggal 9 Februari ba'da Ashar," sebutnya.

"Kalau itu ukurannya, maka 30 hari sebelumnya itu berarti kan sekitar tanggal 9, 10, 11 Januari itu berarti surat suara lewat pos harus sudah dikirimkan," tambah dia.

Meski berbeda hari pemungutan suara, Hasyim menyebut penghitungan suara di luar negeri tetap akan dilakukan bersamaan dengan penghitungan di dalam negeri.

"Namun untuk perhitungan suara bersamaan harinya dengan perhitungan suara di dalam negeri," katanya.

Sementara itu, Ketua Divisi Perencanaan, Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik KPU RI Yulianto Sudrajat menjelaskan bahwa pemungutan suara di luar negeri akan dilakukan dengan tiga metode. Diantaranya, TPS, kotak suara keliling dan pos.

"TPS di luar negeri 3.059 di 128 perwakilan di luar negeri, ada 95 negara. Yang metode terdiri dari TPS, terdiri dari 828 TPS LN, metode kotak suara keliling 1.579, metode pos 652," tuturnya.

Simak juga Video 'KPU Teken MoU Bareng Kemenag hingga PPATK Terkait Pengawalan Pemilu 2024':

[Gambas:Video 20detik]


Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari menghadiri rapat membahas Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (RPKPU) mengenai tahapan pemilu, salah satunya perubahan masa pendaftaran capres dan cawapres 2024. Hasyim mengatakan pihaknya cenderung setuju dengan opsi masa pendaftaran capres dan cawapres pada 19-25 Oktober.

Rapat ini digelar di ruang rapat Komisi II DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (20/9/2023). Hasyim mulanya memaparkan dua opsi perubahan masa pendaftaran capres dan cawapres, yaitu 10-16 Oktober dan 19-25 Oktober.

Hasyim menyampaikan penetapan dan pengumuman paslon peserta Pemilu 2024 pada dua opsi tersebut jatuh di tanggal yang sama, yakni pada 13 November 2023.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Penetapan (capres dan cawapres) 13 November. Demikian juga kalau masa pendaftaran mulai Kamis 19 Oktober sampai 25 Oktober maka kemudian untuk penetapan dan pengumuman capres dan cawapres pada Senin 13 November," kata Hasyim dalam rapat.

Hasyim mengatakan KPU cenderung setuju dengan opsi yang kedua. Dia mengungkapkan alasannya.

"Berdasarkan dua opsi atau alternatif rancangan program jadwal kami lebih cenderung untuk masa pendaftaran dimulai 19 Oktober sampai 25 Oktober 2023, karena dengan begitu ini bagian dari operasionalisasi dari Peraturan KPU Nomor 3 tahun 2022 tentang tahapan (pemilu). Dan substansi dari jadwal yang kami ajukan ini juga sudah merupakan sinkronisasi dan penyesuaian Undang-Undang Nomor 7 tahun 2023 tentang perubahan Undang-Undang Pemilu," kata Hasyim.

Sudah Dibahas di Rapat Konsiyering

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi II DPR Saan Mustopa menyampaikan pihaknya dengan Kemendagri, KPU, Bawaslu dan DKPP telah melakukan rapat konsinyering semalam. Pembahasan rapat itu terkait perubahan jadwal pendaftaran capres hingga aturan kampanye.

"Kemarin malam karena kita kemarin jadwalnya padat juga komisi II ya. Kita membahas PKPU tentang jadwal pencalonan ya, kampanye sama pencoblosan dan perhitungan suara," kata Saan kepada wartawan, Rabu (20/9).

Saan menyebut pihaknya dengan pemerintah akan memutuskan penetapan jadwal pendaftaran capres cawapres sore ini. Diketahui ada dua opsi waktu pendaftaran capres yakni antara tanggal 10-16 Oktober atau 19-25 Oktober 2023.

"Iya itu diputuskan nanti, tapi opsinya sudah disepakati. Nanti opsi itu kita putuskan, apakah 19-25 (Oktober) atau 10-16 (Oktober)," ujarnya.

Simak Video 'Survei Pemilih NU di LSI Denny JA: Prabowo 36,2%, Ganjar 35,5%, Anies 17,9%':

[Gambas:Video 20detik]


Menkominfo Budi Arie hadiri acara Google Indonesia dalam tajuk ‘Yuk Kawal Pemilu’. Ia menyebut terjadi peningkatan konten hoaks jelang pemilu.


Ketua Umum DPP Prabowo Mania 08, Immanuel Ebenezer (Noel), berharap Rudi S Kamri yang diduga menyebarkan isu liar Prabowo Subianto menampar Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Harvick Hasnul Qolbi meminta maaf. Dia mengklaim Rudi sudah berjanji mau datang ke markas relawan Prabowo.

"Kemarin dia janji, Rudi S Kamri janji datang ke tempat ini jam 13.30 WIB dan bisa dikonfirmasi ke Rudi S Kamri langsung, dia ingin datang ke sini dan kita terima karena saya anggap dia bagian dari proses demokrasi yang berjalan dia harus bertanggung jawab kepada perilakunya," kata Noel di Rumah Relawan Pemenangan Prabowo, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (20/9/2023).

Noel berharap Rudi menyampaikan permintaan maaf langsung di rumah pemenangan relawan Prabowo, bukan hanya di kanal YouTube. Dia menyayangkan ketidakhadiran Rudi tersebut.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Dia bilang sudah minta maaf di channel YouTube-nya, lho, kita kan mau di sini dan dia kemarin janji mau datang ke tempat ini. Nah kemarin harapan kita, ya sudah, kalau dia punya iktikad begitu kita akan sampaikan ke publik disaksikan kawan-kawan media lantas kita tidak akan melakukan yang namanya upaya hukum. Dengan dia tidak hadir di sini berarti dia tidak komit, berarti dia akan mengulangi lagi kejadian itu. Maka besok kita akan melakukan upaya hukum," ujarnya.

Dia mengatakan relawan Prabowo akan melaporkan Rudi S Kamri ke polisi buntut isu liar tersebut. Dia juga menyebut akan melaporkan pihak lain.

"Kita akan melakukan upaya hukum juga terhadap Hasto, karena kita lihat dari pernyataannya di media terkenal republik ini, pernyataan Hasto itu seakan-akan melegitimasi kebohongan yang dilakukan oleh Alifurrahman dengan 'kalau tidak ada asap, tidak mungkin ada api' artinya apa yang disampaikan melegitimasi apa yang dilakukan oleh Alifurrahman ini, itu sendiri," kata Noel.

Noel menganggap Alifurrahman diduga ikut menyebarkan isu liar tersebut.

"Iya tiga pihak, Rudi S Kamri, Alifurrahman dan Hasto, ya pokoknya kita akan melakukan upaya hukum terhadap tiga orang itulah," ujarnya.

Dia menyebutkan isu liar itu merugikan Prabowo. Menurutnya, isu liar itu menggiring opini soal sikap Prabowo.

"Dampak kerusakannya bahwa iya benar bahwa Pak Prabowo suka kekerasan, karena opini dan narasi mereka kan begitu," ujarnya.

Noel juga menjelaskan pasal yang akan dilaporkannya. Dia menganggap para pihak itu membuat hoax.

"Pasal yang akan dilaporkan ini Pasal 14, pasal pidananya UU RI No 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana, ini Pasal 4 kemudian ayat 1 ayat 2 lantas Pasal 15, nah kalau Pasal 1 ini barang siapa dengan menyiarkan berita atau pemberitaan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 10 tahun, artinya orang yang menyebarkan berita bohong dan keonaran ini akan dipidana atau dipenjara 10 tahun," tuturnya.

Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.

Simak juga Video: Ganjar soal Peluang Duet dengan Prabowo: Semua Bisa Terjadi

[Gambas:Video 20detik]


Presiden Joko Widodo (Jokowi) tiba di Stadion Manahan untuk menghadiri Apel Akbar Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah (Kokam). Jokowi dan Ibu Negara Iriana tiba sekitar pukul 15.56 WIB

Dari pantauan detikJateng, Jokowi tampak memakai kemeja batik. Selain Jokowi, juga tampak Menko PMK Muhadjir Effendy, Kapolri Jenderal Listyo Sigit, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka, Sekretaris PP Muhammadiyah Abdul Muti.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) diagendakan akan menghadiri Apel Akbar Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah (KOKAM) di Stadion Manahan, Solo pada hari ini. Apel KOKAM rencananya akan dihadiri 25 ribu pasukan KOKAM dari seluruh Indonesia.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Rencananya nanti akan dihadiri 25 ribu pasukan KOKAM dan juga direncanakan akan dihadiri Presiden Joko Widodo," kata Panglima Tinggi KOKAM sekaligus Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Dzulfikar Ahmad Tawalla melalui keterangan tertulis yang diterima detikJateng, Rabu (20/9/2023).

Pada apel Akbar tersebut, kata dia, KOKAM akan menegaskan komitmennya untuk menjadi persatuan dan kesatuan bangsa. Selain itu, KOKAM juga berkomitmen untuk mengawal proses Pemilu 2024 agar berjalan lancar sesuai dengan konstitusi negara.

"Apel Akbar ini merupakan momentum penting bagi KOKAM untuk menunjukkan komitmennya dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, khususnya pada perhelatan Pemilu 2024," ujarnya.

Lebih lanjut, apel tersebut juga ingin menunjukkan kepada masyarakat bahwa KOKAM siap berkontribusi dalam menjaga kedaulatan negara dan mewujudkan masyarakat guyub rukun.

"KOKAM akan mengerahkan seluruh kadernya untuk mengawal proses Pemilu 2024. KOKAM akan bekerja sama dengan aparat keamanan dan komponen bangsa lainnya untuk menjaga kondusifitas,persatuan dan kesatuan bangsa," ucapnya.

Ganjar Ingatkan Bahaya Hoaks Saat Hadiri Haul KH Dalhar Watucongol


Sejumlah warganet khususnya kalangan Gen Z ramai-ramai mengomentari penampilan Prabowo saat menjadi pembicara dalam 'Mata Najwa On Stage: 3 Bacapres Bicara Gagasan' di Graha Sabha Pramana Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta Selasa (19/9/2023). Prabowo dinilai menjawab pertanyaan host dengan jawaban menggemaskan.

Untuk diketahui, selama ini Prabowo yang juga Menteri Pertahanan (Menhan) itu lebih dikenal tegas di mata publik.

Komentar-komentar itu muncul di berbagai platform sosial media terutama X (Twitter). Salah satunya @AffanIbnani yang mengunggah cuplikan percakapan Prabowo dengan Najwa.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Momen Pak Prabowo perlu dapet ucapan 'Kelas, Capt!' di Mata Najwa on Stage UGM," tulisnya.

Unggahan itu pun dilihat lebih dari 500 ribu orang dengan ribuan like dan komentar lainnya. Unggahan itu berisi potongan video saat Prabowo menjawab pertanyaan Najwa soal dua mantan napi korupsi yang dikabarkan akan mencalonkan diri dari Gerindra. Prabowo pun mengatakan dengan tegas dua orang itu sudah dicoret.

"Gemas suaramu Pak," tulis @VjRusmayana404.

"Lucu juga ya Pak Prabowo," tulis @speachace.

"Apakah Pak Prabowo adalah dubber-nya Patrick di serial Spongebob Square Pants? M @Gerindra," ujar @aramsajnaidoj.

Bahkan, tidak sedikit warganet yang mengaku jadi semakin mengidolakan Prabowo usai melihatnya bicara gagasan dengan Najwa. Serta mendoakan yang terbaik agar ia dapat terpilih menjadi pemimpin bangsa di tahun 2024 mendatang.

"Makin ngefans deh aku sama Pak Prabowo," lanjut @woopsiedipsie

"Semoga aja tahun depan merupakan tahunnya Prabowo," tulis @rajasalmon77.

Lihat juga Video 'Ditanya Kemungkinan SBY Jadi Ketua Tim Pemenangan, Ini Jawaban Prabowo':

[Gambas:Video 20detik]


Perubahan jadwal pendaftaran capres dan cawapres tengah dibahas pemerintah dan DPR. Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustopa mengatakan ada kecenderungan pendaftaran capres bakal terlaksana di tanggal 19-25 Oktober 2023.

Saan mulanya menyampaikan Komisi II dengan Kemendagri, KPU, Bawaslu dan DKPP telah melakukan rapat konsinyering semalam. Pembahasan rapat itu terkait perubahan jadwal pendaftaran capres hingga aturan kampanye.

"Kemarin malam karena kita kemarin jadwalnya padat juga komisi II ya. Kita membahas PKPU tentang jadwal pencalonan ya, kampanye sama pencoblosan dan perhitungan suara," kata Saan kepada wartawan, Rabu (20/9/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Saan menyebut pihaknya dengan pemerintah akan memutuskan penetapan jadwal pendaftaran capres cawapres sore ini. Diketahui ada dua opsi waktu pendaftaran capres yakni antara tanggal 10-16 Oktober atau 19-25 Oktober 2023.

"Iya itu diputuskan nanti, tapi opsinya sudah disepakati. Nanti opsi itu kita putuskan, apakah 19-25 (Oktober) atau 10-16 (Oktober)," ujarnya.

Meski demikian, Saan menyebut ada kecenderungan tanggal yang disepakati ialah 19-25 Oktober 2023. Ia menilai rapat mendatang juga akan memberi kesempatan bagi partai di parlemen yang belum mendeklarasikan capres dan cawapresnya.

"Ya supaya memberi kesempatan kepada calon untuk mempersiapkan sebaik mungkin walaupun NasDem, PKS dan PKB sudah lengkap ya, tapi kan masih ada yang lain-lain kan," tutur legislator NasDem itu.

"Fraksi-fraksi di luar NasDem, PKS, maupun PKB kan ada fraksi-fraksi yang lainnya itu, nanti kita lihat apakah juga ada kecenderungan. Nanti kita lihat deh opsi apa yang paling tepat aja," ujarnya.

Saan lantas menyebut kecenderungan pendaftaran capres dan cawapres di pertengahan Oktober. Keputusan resmi akan disampaikan sore ini dalam rapat konsultasi.

"Ya kita pada dasarnya Komisi II akan menyepakati secara bersama-sama, tidak ada opsi satu, opsi dua lah. Nanti opsi yang paling pasti disepakati. Ya ada kecenderungan memang 19-25 misalnya. Nanti kita lihat perkembangannya," imbuhnya.

Simak Video 'Survei PRC di Jatim: Ganjar 40,4%, Prabowo 32,3% & Anies 18,3%':

[Gambas:Video 20detik]


Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyebut isu liar Prabowo Subianto menampar wakil menteri dalam sebuah rapat terbatas di Istana tidak mungkin muncul tanpa ada penyebabnya. Merespons itu, Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menegaskan ogah berpolemik lagi soal isu liar itu.

"Saya tidak mau lagi berpolemik soal itu. Tapi saya rasa masyarakat juga sudah tahu bahwa hal itu sudah clear, kalau dalam konteks Pak Prabowo diisukan dengan Wamen kemarin," kata Dasco kepada wartawan, Rabu (20/9/2023).

Wakil Ketua DPR ini mengatakan Kementerian Pertanian (Kementan) sendiri telah merilis keterangan resmi yang membantah isu Prabowo menampar Wamentan Harvick Hasnul Qolbi. Dan Prabowo, lanjut Dasco, juga telah menegaskan kejadian itu tidak benar.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kementan sudah meng-clear-kan bahwa tidak pernah ada rapat yang diwakili oleh Wamen. Pak Prabowo juga mengatakan tidak pernah bertemu Wamen. Pak Presiden sudah bilang bahwa yang sepengetahuan Pak Presiden juga tidak ada. Ya kalau kemudian sudah clear dan kami tidak mau berpolemik lagi," kata Dasco.

Sebelumnya, muncul isu liar soal bakal calon presiden (bacapres) Prabowo Subianto mencekik dan menampar wakil menteri dalam sebuah rapat terbatas di Istana. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto merespons bahwa tak akan ada asap tanpa api.

Baik Prabowo dan Harvick Hasnul Qolbi telah membantah isu tersebut. Meski begitu, Hasto menuturkan soal isu yang beredar saat ini pasti ada sebab-akibatnya.

"Tidak ada asap tanpa api. Tidak ada asap tanpa api," kata Hasto di DPP PDIP, Selasa (19/9).

Hasto lalu menyinggung soal karakter seorang tidak begitu mudah diubah. Dia lalu mengaitkan dengan imbauan agar masyarakat lebih pintar dalam memilih pemimpin nasional yang punya karakter baik dan strategi yang matang.

"Berbicara karakter seseorang itu kan tidak begitu mudah diubah di depan kamera. Tapi yang penting adalah bagaimana kita di dalam memilih pemimpin nasional harus melihat betul rekam jejak karakter, agenda strategis, kemudian kita perkuat narasi membangun bangsa," katanya.

Simak juga Video 'Rakernas PDIP Akan Bicara Pangan, Ganjar: Kita Tak Sekadar Elektoral':

[Gambas:Video 20detik]


Bakal calon presiden (bacapres) Ganjar Pranowo tiba di kantor Tim Pemenangan Nasional (TPN). Ganjar bakal mengikuti rapat konsolidasi bersama partai-partai politik pendukung dirinya beserta jajaran pengurus TPN.

Pantauan detikcom, Rabu (20/9/2023), Ganjar tiba di Kantor TPN, Gedung High End, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, sekitar pukul 15.05 WIB. Ia mengenakan kemeja berkelir hitam.

Ganjar tampak menyapa awak media yang hadir di lokasi. Setelahnya, ia langsung memasuki ruangan rapat.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Selang beberapa menit kemudian, pada pukul 15.18 WIB Ketum Perindo Hary Tanoesoedibjo juga tiba di lokasi.

Seperti diketahui, partai-partai politik pendukung bacapres Ganjar Pranowo kembali menggelar rapat konsolidasi di kantor Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar. Jajaran pengurus TPN hingga sejumlah elite parpol mulai merapat ke gedung High End, Jakarta Pusat.

Pantauan detikcom di lokasi, Rabu (20/9), sejumlah elite parpol pendukung Ganjar mulai merapat ke kantor TPN Ganjar Pranowo sejak pukul 14.00 WIB. Beberapa di antaranya Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Hanura Benny Rhamdani, Wasekjen PDIP Utut Adianto, dan Ketua Tim Koordinasi Relawan Pemenangan Pilpres DPP PDIP (TKRPP) Ahmad Basarah. Elite PPP serta Perindo turut berdatangan.

Selain itu, Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Arsjad Rasjid juga telah hadir dalam rapat hari ini. Wakil Ketua TPN Ganjar Andika Perkasa juga hadir di lokasi.

Sekadar informasi, rapat konsolidasi ini merupakan agenda rutin yang dilakukan oleh TPN Ganjar. Namun, pada pekan lalu Ganjar tak hadir dalam rapat rutin.

Simak juga Video 'Rakernas PDIP Akan Bicara Pangan, Ganjar: Kita Tak Sekadar Elektoral':

[Gambas:Video 20detik]


Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar atau Gus Imin mengapresiasi komitmen netralitas TNI dalam Pemilu 2024. Hal itu sebagaimana disampaikan Kababinkum TNI Laksamana Muda Kresno Buntoro.

Menurutnya, komitmen netralitas TNI ini dapat memberi dampak baik terhadap pelaksanaan pemilu, terutama terkait dengan pengamanan, sekaligus semakin menjernihkan iklim demokrasi. Hal itu diungkapkan olehnya saat berada di Jakarta, hari ini.

"Ya tentu saya mengapresiasi komitmen TNI untuk netral di pemilu nanti. Saya ini sangat sesuai dengan nilai demokrasi kita, dan dampaknya juga akan sangat baik untuk suksesnya Pemilu," kata kata Gus Imin dalam keterangan tertulis, Rabu (20/9/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Wakil Ketua DPR RI bidang Korkesra ini juga mendorong TNI untuk lebih mengintensifkan program edukasi dan pelatihan terkait netralitasnya dalam pemilu.

"Saya harap bukan cuma di jajaran petinggi TNI saja yang netral, tapi juga seluruh prajurit di semua matra. Nah, di sini penting melakukan edukasi berkelanjutan yang fokus pada pemahaman dan komitmen terhadap netralitas TNI," ungkapnya.

Di sisi lain, Gus Imin turut mendorong TNI menjalankan pengawasan internal yang ketat melalui mekanisme seperti inspeksi rutin, pelaporan pelanggaran, dan pengawasan oleh atasan langsung.

"Ini akan membantu mendeteksi dan mencegah aktivitas politik yang melanggar aturan. Dan misalnya ada pelanggaran ya mau nggak mau harus disanksi tegas," tutupnya.

Berikut 11 point larangan sekaligus komitmen netralitas prajurit TNI yang harus dipedomani jelang Pemilu 2024:

1. Memberi komentar, penilaian, mendiskusikan, pengarahan apa pun berkaitan dengan kontestan pemilu dan pilkada kepada keluarga atau masyarakat.

2. Secara perorangan/fasilitas berada di arena tempat penyelenggaraan pemilu dan pilkada.

3. Menyimpan dan menempel dokumen, atribut, benda lain yang menggambarkan identitas peserta pemilu atau pilkada di instansi dan peralatan milik TNI.

4. Berada di arena Tempat Pemungutan Suara (TPS) saat pelaksanaan pemungutan suara.

5. Secara perorangan/satuan/fasilitas terlibat pada giat pemilu dan pilkada dalam bentuk berkampanye untuk menyukseskan kandidat tertentu/kontestan termasuk memberi bantuan dalam bentuk apa pun di luar tugas dan fungsi TNI.

6. Melakukan tindak dan/atau pernyataan apa pun yang dilakukan secara resmi yang bertujuan atau bersifat mempengaruhi keputusan KPU dan Panwaslu.

7. Secara perorangan/satuan/fasilitas menyambut dan mengantar peserta kontestan.

8. Menjadi anggota KPU, Panwaslu, panitia pemilih, panitia pendaftaran pemilih, peserta dan/atau juru kampanye.

9. Terlibat dan ikut campur dalam menentukan penetapan peserta pemilu baik perorangan atau kelompok partai.

10. Memobilisasi organisasi sosial, agama dan ekonomi untuk kepentingan parpol atau calon tertentu.

11. Melakukan tindak dan/atau membuat pernyataan apa pun yang bersifat mempengaruhi keputusan KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih).

Simak juga Video 'KPU Teken MoU Bareng Kemenag hingga PPATK Terkait Pengawalan Pemilu 2024':

[Gambas:Video 20detik]


Bakal Calon Presiden (Bacapres) Anies Baswedan menanggapi isu kemungkinan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 yang hanya diikuti dua poros pengusung. Diketahui pernyataan tersebut diungkapkan oleh Waketum PKB Jazilul Fawaid.

Awalnya Anies mengatakan, pihaknya akan fokus pada perubahan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, dia juga ingin menjaga solidaritas koalisi yang sudah ada.

Anies yang diusung Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) telah mendapat dukungan tiga partai politik dari parlemen. Ketiganya yakni Partai Nasdem yang memiliki 59 kursi di parlemen, PKB 58 kursi, dan 50 kursi milik PKS.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kalau saya fokusnya kepada agenda kita untuk perubahan kesejahteraan yang lebih baik menjadi Indonesia yang lebih adil. Jadi buat kami yang penting koalisi itu solid," kata Anies di Sukabumi, Rabu (20/9/2023).

Ditanya soal kemungkinan dua poros pengusung, Anies menyebut, isu tersebut tak penting. Menurutnya, koalisi pendukung Pilpres 2024 merupakan hak demokrasi.

"Buat saya itu nggak penting, yang penting koalisi solid berjalan dengan baik siapapun yang jadi koalisi itu hak demokrasi dan saya tidak ikut dalam prediksi memprediksi. Saya ikut dalam usaha untuk menjaga koalisi ini tetap solid," ujarnya.

Sebelumnya, Jazilul Fawaid tiba-tiba menyebut kemungkinan Pilpres 2024 yang hanya diikuti 2 poros. Apa maksudnya?

"Ya tentu saya harus menghormati kedaulatan Partai Demokrat, saya berharap semuanya nanti di Pilpres bersaing dengan sehat, saya harap Pilpres juga itu ajang untuk adu track record, gagasan, bukan hanya tukar tambah suara begitu," kata Jazilul kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/9).

Jazilul lalu memberikan pandangannya soal jumlah poros di Pilpres 2024. Menurutnya kemungkinan hanya akan ada 2 poros di pilpres mendatang. "Nggak-nggak ada, belum tentu saya melihatnya secara pribadi belum tentu ada 3 poros, bisa jadi 2 poros, kita tunggu nanti," ucap Jazilul.

Dia lantas membeberkan analisisnya itu. Jazilul menyebut waktu pendaftaran pilpres yang semakin pendek dan deadlock tokoh capres yang itu-itu saja.

"Ini pertimbangan saya, tinggal 1 bulan, dan calon-calonnya, partai-partainya itu-itu saja, hanya di situ saja, apa kesulitannya? Bagi saya tidak akan ada kesulitan untuk memutuskan, tetapi yang sulit itu justru membuat hanya dua poros itu yang sulit," kata dia.

"Persepsi saya begitu, karena tidak ada yang menyulitkan semuanya kan sudah cukup dari angka Presidential Threshold yang sudah ada, kenapa belum putus-putus saja," sambungnya.


Partai-partai politik pendukung bacapres Ganjar Pranowo kembali menggelar rapat konsolidasi di kantor Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar. Jajaran pengurus TPN hingga sejumlah elite parpol mulai merapat ke gedung High End, Jakarta Pusat.

Pantauan detikcom di lokasi, Rabu (20/9/2023), sejumlah elite parpol pendukung Ganjar mulai merapat ke kantor TPN Ganjar Pranowo sejak pukul 14.00 WIB. Beberapa di antaranya Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Hanura Benny Rhamdani, Wasekjen PDIP Utut Adianto, dan Ketua Tim Koordinasi Relawan Pemenangan Pilpres DPP PDIP (TKRPP) Ahmad Basarah. Elite PPP serta Perindo turut berdatangan.

Selain itu, Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Arsjad Rasjid juga telah hadir dalam rapat hari ini. Wakil Ketua TPN Ganjar Andika Perkasa juga hadir di lokasi.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Said Abdullah mengatakan Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo, Arsjad Rasjid, akan segera melengkapi struktur kepengurusan. Said mengatakan, sesuai arahan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri, TPN Ganjar sudah harus mulai bergerak.

"Pesannya Pak Mardiono yang Pak Mardiono itu mengutip Ibu Mega memang harus bergerak. Oleh karenanya, Pak Arsjad dalam waktu dekat akan melengkapi susunan kepengurusan TPN," kata Said di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (14/9).

Saat ini, TPN Ganjar baru terdiri atas Ketua dan Wakil Ketua, yakni Andika Perkasa, Gatot Eddy Pramono, dan TGB Zainul Majdi. Said mengatakan, untuk mengukuhkan TPN Ganjar, Arsjad perlu melengkapi struktur pemenangan.

"Dia sudah dipilih para ketum kan, tinggal surat pengukuhannya. Untuk sampai pada surat pengukuhan, tentu Pak Arsjad perlu melengkapi struktur pemenangan, siapa sekretaris, bendahara, siapa penasihat pengarah dan siapa dewan pakar, yang orang-orang expert dari berbagai kalangan disiplin ilmu," jelasnya.

Dia menyebut, setelah struktur pemenangan lengkap, barulah akan dikukuhkan. Said pun meminta publik bersabar lantaran TPN Ganjar sendiri baru diumumkan beberapa waktu lalu.

Simak juga Video 'Ganjar soal Peluang Mahfud Jadi Cawapres: Semua Berkomunikasi':

[Gambas:Video 20detik]


Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mencoret dua nama bakal calon legislatif (bacaleg) yang merupakan eks terpidana kasus korupsi pada Pemilu 2024 mendatang. Kedua nama itu dipastikan tak bakal masuk daftar calon tetap (DCT) oleh KPU RI.

Dilansir dari detikNews, hal tersebut awalnya disampaikan oleh Prabowo Subianto. Ia menyampaikan bahwa bacaleg eks koruptor yang maju dari partainya telah digugurkan.

Ketua Harian Partai Gerindra, Dasco membenarkan hal tersebut. Dia memastikan tidak ada lagi nama bacaleg eks koruptor itu dalam penetapan DCT oleh KPU RI nanti.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Iya nanti lihat saja di DCT, namanya sudah nggak ada," kata Dasco saat dikonfirmasi, Rabu (20/8/2023).

Untuk diketahui, KPU RI telah mengungkapkan daftar nama bacaleg yang merupakan mantan terpidana. Sebanyak 52 bacaleg DPR RI merupakan eks terpidana.

Dua di antaranya merupakan bacaleg yang maju dari Partai Gerindra. Mereka adalah Syaifur Rahman dari dapil Jawa Timur IV nomor urut 4 dan Amry dari dapil Sulawesi Selatan II nomor urut 4.

Artikel ini telah tayang di detikNews. Silakan baca di sini.

Prabowo Bicara Dukungan Rakyat ke Jokowi, Singgung Jabatan Presiden


Kluster Riset Perdamaian, Konflik dan Ekstremisme Sekolah Kajian Stratejik Global Universitas Indonesia mengeluarkan policy paper berjudul Kedaulatan Siber Indonesia, Senin (18/9/2023). Dalam laporan tersebut menghadirkan sejumlah bahasan, salah satunya isu keamanan siber.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua Prodi Kajian Terorisme Sekolah Kajian Stratejik Global Universitas Indonesia (SKSG UI) Muhamad Syauqillah menjelaskan perkembangan dan tantangan kedaulatan siber serta perbandingannya dengan negara lain.

Selain itu, hal itu juga membahas terkait perkembangan geopolitik yang dihadapi Indonesia seperti isu Laut China Selatan, penguatan proxy Amerika dengan beberapa negara yakni Filipina, Papua Nugini, dan poros kerja sama AUKUS (Australia, Inggris, dan Amerika Serikat). Selain itu juga dibahas terkait rencana SpaceX menyediakan layanan Starlink langsung ke masyarakat di Indonesia dan dampaknya terhadap pelaksanaan Pemilu 2024.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Untuk merespons permasalahan maupun dinamika tantangan domestik dan lingkungan strategis tersebut, Indonesia memerlukan strategi khusus dalam ketahanan dan keamanan sibernya. Rencana hadirnya Starlink yang berbasiskan satelit Low Earth Orbit (LEO) merupakan ancaman bagi kedaulatan Indonesia. Secara khusus, SKSG UI telah sejak lama mengkaji ancaman satelit LEO terhadap kedaulatan, pertahanan, dan keamanan Indonesia," kata Syauqillah dalam keterangannya, Rabu (20/9/2023).

Sebelumnya di tahun 2020, dua peneliti SKSG UI yaitu Ariesta Satryoko dan Arthur Josias Simon Runturambi telah menuangkan kajian tersebut dalam paper berjudul Strategi Indonesia Menghadapi Era Konstelasi Low Earth Orbit Satelit dalam Kemungkinan Penggunaannya Oleh Intelijen Asing Sebagai Alat Spionase.

Syauqillah menekankan hal-hal strategis yang perlu dilaksanakan untuk memastikan kehadiran penyelenggara internet tersebut tetap memperhatikan aspek keamanan nasional.

Menurutnya, kluster riset mempunyai catatan mengenai teknologi satelit LEO yang dimiliki Elon Musk. Pada 28 Februari 2022, pendiri Tesla ini menawarkan internet gratis melalui Starlink kepada Pemerintah Ukraina. Setelah pemerintah Ukraina tergantung, pada 30 September 2022, Elon Musk mulai menghentikan layanan Starlink. Hal ini tentu mengancam nyawa tentara Ukraina, karena Starlink adalah media yang mereka gunakan di medan perang.

"Pada 14 Oktober 2022 SpaceX meminta Kementerian Pertahanan Amerika Serikat (AS) serta Uni Eropa membayar $120 juta untuk penyediaan internet di Ukraina selama tahun 2022, dan $400 juta untuk satu tahun ke depan. Pada 30 Mei 2023 Pentagon memutuskan untuk membayar tagihan tersebut. Hal ini menunjukkan Elon Musk memanfaatkan kondisi geopolitik global untuk mendapatkan keuntungan bisnis," ungkap Syauqillah.

Menurutnya, catatan lain yakni adanya upaya yang dilakukan menumbangkan Pemerintah Iran yang saat itu tengah melakukan pembatasan akses internet. Bahkan terjadi pemblokiran sejumlah media sosial pada 16 September 2022 untuk mencegah meluasnya aksi demo kematian Mahda Amini.

Saat itu pemerintah Amerika Serikat meminta Elon Musk untuk mengaktifkan layanan Starlink di Iran, serta mengecualikan perangkat Starlink dari daftar larangan ekspor AS ke Iran.

"Masih ada catatan lainnya dari Starlink. Termasuk pemerintah Turkiye yang menolak Starlink karena kurangnya pengawasan dan regulasi terhadap layanan Starlink. Sehingga akan mempermudah Starlink mendapatkan berbagai informasi sensitif dari negara tempatnya beroperasi. Pemerintah RRT juga mengingatkan Starlink saat ini dijadikan alat militer Amerika Serikat. Bahkan Ren Yuan Zheng and Jin Sheng pada Februari 2022 menyampaikan bahwa terdapat hubungan erat antara Starlink dan militer AS," jelasnya.

Menurutnya, pemerintah seharusnya bisa membaca cara Elon Musk, karakteristik Starlink, dan berbagai isu geopolitik yang terjadi terhadap rencana Starlink yang memberikan layanan internet langsung di Papua.

Syauqillah juga menggarisbawahi terkait Section 702 dari US Foreign Intelligence Surveillance Act (FISA) atau UU Pengawasan Intelijen Luar Negeri Amerika Serikat yang mewajibkan penyedia layanan komunikasi elektronik AS termasuk Starlink dan anak perusahaannya untuk memberikan informasi intelijen tersebut.

"Hal ini tentunya menjadi potensi ancaman serius dikaitkan dengan isu Papua dan ketika Indonesia akan melaksanakan pesta demokrasi yaitu Pemilu 2024. Selain itu, Mengingatkan adanya potensi terorisme siber, selama ini ruang siber digunakan untuk pendanaan terorisme, rekrutmen, propaganda pesan intoleransi, radikal, dan terorisme," tuturnya.

Syauqillah menegaskan bahwa perkembangan teknologi adalah keniscayaan. Namun, adopsi perkembangan teknologi tersebut harus sesuai kebutuhan dan tetap memperhatikan kedaulatan bangsa.

"Untuk itu, negara harus berdaulat dan memiliki kendali atas infrastruktur fisik siber, yang diwujudkan melalui pengendalian kehadiran pelaku usaha asing penyedia infrastruktur fisik siber seperti Starlink di Indonesia, melalui kerangka kerja sama dengan pelaku usaha dalam negeri sebagai entitas terpisah, sehingga terdapat segregation of duty yang efektif dalam memecah dan memitigasi risiko ancaman terhadap pertahanan dan ketahanan nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia," ungkap Syauqillah.

Sementara itu, Pengajar Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Institut Teknologi Bandung (ITB) Mohammad Ridwan Effendi turut menyoroti Inter Satellite Link (ISL) yang memanfaatkan sinar laser yang berperan sebagai backbone di luar angkasa.

"ISL ini memungkinkan Starlink dapat menghindari gateway internet Indonesia, sehingga negara tak memiliki kedaulatan untuk menjalankan kebijakan internet seperti trust positive dan kewajibannya lawful intercept, sebagaimana diatur dalam perundang-undangan," jelasnya.

Di sisi lain, Ketua Bidang Keamanan Siber Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) Arry Abdi Salman mengatakan pentingnya kontrol gateway internet dan memastikan kerja sama dengan penyelenggara internet global seperti SpaceX tidak mengorbankan kepentingan nasional.

"Melalui kerja sama, beberapa ISP anggota APJII yang merupakan UMKM, telah memanfaatkan kapasitas satelit Starlink melalui skema kerja sama untuk menyediakan layanan internet kepada masyarakat. Kerja sama ini tentunya dengan tetap memastikan gateway berada di Indonesia dan negara berdaulat," tutup.

Lemhannas: RI Satu-satunya Negara di ASEAN Tanpa UU Keamanan Siber


Jubir Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak, merespons Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang menyebut isu liar Prabowo menampar wakil menteri dalam sebuah rapat terbatas di Istana tidak mungkin muncul tanpa ada penyebabnya. Dahnil lantas bertanya balik kepada Hasto, apa penyebab isu liar itu muncul?

"Coba tanya lagi ke teman-teman PDIP penyebabnya apa?" kata Dahnil di Kementerian Pertahanan, Jakarta Pusat, Rabu (20/9/2023). Dahnil menjawab pertanyaan mengenai PDIP menyebut 'tak ada asap tanpa api' terkait isu liar Prabowo tampar wamen.

Dahnil mengatakan Prabowo sering kali difitnah. Meski begitu, dia menyebut Prabowo tidak pernah mempermasalahkan hal itu.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Pak Prabowo itu kan difitnah segala, Anda semua sudah mengikuti, difitnah di-apa, itu sudah keseringan. Bahkan kadang-kadang sudah mulai baal. Artinya sudah tidak mempan difitnah segala macam," ujarnya.

"Dan Pak Prabowo secara pribadi tidak pernah ingin meributkan itu. Ya sudah, mudah-mudahan fitnah itu kan, bagi etika Pak Prabowo, pasti itu kembali kepada yang membuat fitnahnya," sambung dia.

Dahnil lantas mengatakan Prabowo tidak akan menempuh jalur hukum kepada pihak yang memfitnahnya. Dahnil menuturkan Prabowo hanya ingin kontestasi Pemilu 2024 ini berjalan dengan gembira.

"Apakah ada langkah hukum dari sisi Pak Prabowo? Tidak. Kalau kemudian ada warga negara, relawan, segala macam yang melakukan langkah hukum dalam konteks mereka memenuhi hak konstitusional mereka, ya kami nggak bisa melarang," ungkapnya.

Sebelumnya, muncul isu liar soal bakal calon presiden (bacapres) Prabowo Subianto mencekik dan menampar wakil menteri dalam sebuah rapat terbatas di Istana. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto merespons bahwa tak akan ada asap tanpa api.

Prabowo Subianto, dan Wamentan Harvick Hasnul Qolbi telah membantah isu tersebut. Meski begitu, Hasto menuturkan soal isu yang beredar saat ini pasti ada sebab-akibatnya.

"Tidak ada asap tanpa api. Tidak ada asap tanpa api," kata Hasto di DPP PDIP, Selasa (19/9).

Hasto menambahkan karakter seorang tidak begitu mudah diubah. Ia pun menyarankan agar masyarakat dapat lebih pintar dalam memilih pemimpin nasional yang punya karakter baik dan strategi yang matang.

"Berbicara karakter seseorang, itu kan tidak begitu mudah diubah di depan kamera," katanya.


Bacapres Prabowo Subianto mendapat curhatan soal kebijakan sekolah lima hari atau full day school dari guru ngaji di Sleman. Kebijakan sekolah lima hari itu membuat kegiatan mengaji atau taman pendidikan Al-Qur'an (TPA) menjadi sepi. Apa respons Prabowo?

Guru mengaji itu mengeluhkan soal durasi sekolah lima hari. Menurutnya, hal itu membuat anak-anak tidak bisa mengikuti kegiatan mengaji di TPA.

"Madrasah-madrasah yang dimulai jam 13.00 WIB, TPA yang dimulai jam 15.00 WIB sekarang habis tidak ada muridnya. Alasannya ada tugas dari sekolah, dan sekolah pulangnya sudah sore," kata guru ngaji itu saat acara 'Sarapan Bareng 1000 Guru Ngaji se-DIY' di Hotel Prima SR, Sleman, Rabu (20/9/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Respons Prabowo

Menanggapi itu, Prabowo mengatakan keluhan itu akan menjadi catatannya. Nantinya keluhan ini akan dia gunakan sebagai bahan diskusi guna mencari solusi.

"Saya kira ini catatan bagi kita, ini diskusikan. Kita kadang-kadang melihat satu tujuan tidak melihat dampaknya kepada yang lain. Nanti kita cari jalannya," kata Prabowo.

Salah satu solusi yang ditawarkan Prabowo adalah kerja sama dengan lembaga pendidikan agama.

"Bisa kita lakukan nanti, mungkin nanti sekolah A harus ada ikatan kerja sama dengan madrasah, dengan sekolah-sekolah agama. Sehingga nanti ya dibikin program, ada sekian jam dia wajib ke sekolah itu yang tidak berjauhan. Saya kira ini catatan yang baik, saya akan pelajari dan bicarakan," terangnya.

Munas NU Tolak Kebijakan 5 Hari Sekolah

Sebelumnya, kebijakan lima hari sekolah menjadi salah satu pembahasan dalam Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) Nahdlatul Ulama 2023. Dalam forum tersebut menghasilkan putusan agar kebijakan lima hari sekolah dihapuskan.

Adapun kebijakan sekolah lima hari atau full day school menjadikan jam sekolah menjadi lebih lama bahkan hingga sore hari. Kebijakan ini dinilai sebagai terjemahan dari aturan lima hari kerja.

"Rekomendasi kami kepada munas adalah tidak melaksanakan full day school yang diterjemahkan dari lima hari kerja ini," kata Koordinator Komisi Bahtsul Masail Qonuniyyah KH Abdul Ghaffar Razin dalam konferensi pers Munas dan Konbes, dikutip dari situs NU Online, Rabu (20/9) dilansir detikNews.

Gus Rozin, sapaannya, menyampaikan kebijakan lima hari sekolah yang telah berlaku di sejumlah wilayah bersandar pada Peraturan Presiden yang menyangkut tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara alias Perpres Nomor 21 tahun 2023.

Hari kerja, dalam Pasal 3 ayat dua (2), disebutkan hanya terjadi pada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat. Peraturan Presiden ini dimaksudkan untuk meningkatkan produktivitas kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara.

Hanya saja, NU berpendapat Perpres ini mulai ditafsirkan secara liar, yakni sekolah juga harus dilaksanakan dalam waktu lima hari namun dengan durasi lebih panjang atau disebut juga dengan full day school.

Prabowo: Kalau Tidak Rukun-Ribut Terus Biasanya Negara Tersebut Gagal


Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mencoret dua nama bakal calon legislatif (bacaleg) mantan terpidana kasus korupsi di Pemilu 2024 nanti. Dua orang eks koruptor ini dipastikan tidak akan masuk dalam daftar calon tetap (DCT) oleh KPU RI.

Hal itu awalnya disampaikan oleh Prabowo Subianto. Dia mengatakan bacaleg eks koruptor yang maju pileg dari partainya telah digugurkan.

Terpisah, Ketua Harian Gerindra Dasco membenarkan hal itu. Dasco memastikan tak ada lagi nama bacaleg eks koruptor itu dalam penetapan DCT oleh KPU RI nantinya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Iya nanti lihat saja di DCT, namanya sudah nggak ada," kata Dasco saat dikonfirmasi, Rabu (20/8/2023).

Untuk diketahui, KPU RI telah mengungkapkan daftar nama bacaleg yang merupakan mantan terpidana. Sebanyak 52 bacaleg DPR RI merupakan eks terpidana.

Dua di antaranya merupakan bacaleg yang maju dari Partai Gerindra. Mereka adalah Syaifur Rahman dari dapil Jawa Timur IV nomor urut 4 dan Amry dari dapil Sulawesi Selatan II nomor urut 4.

Simak juga Video 'Ditanya Kemungkinan SBY Jadi Ketua Tim Pemenangan, Ini Jawaban Prabowo':

[Gambas:Video 20detik]


Mencuatnya 15 mantan narapidana korupsi sebagai daftar sementara bakal caleg DPR RI maupun DPRD pada Pemilu 2024 menjadi perbincangan runyam melebihi perbincangan capres, cawapres, bahkan peta koalisi partai politik dalam menghadapi pemilu. Persoalan bolehnya mantan koruptor menjadi calon legislatif sangatlah melukai semangat pemberantasan korupsi.

Secara logika yang paling mendasar hingga masyarakat awam akan kecewa atas terjadinya fenomena ajaib ini. Bagaimana tidak ajaib, Indonesia yang selama ini berusaha keras berjuang memberantas virus korupsi tiba-tiba disusupi oleh mantan koruptor yang merasa tidak bersalah dan ingin mengabdikan kembali menjadi wakil rakyat.

Mempersoalkan bolehnya eks koruptor menjadi calon anggota legislatif bukan lantas menghakimi peristiwa masa lalunya kemudian tidak percaya akan misi yang mereka bawa untuk masa depan. Melainkan, alangkah lebih baiknya partai politik merekomendasikan kader lainnya sebagai petarung baru yang lebih berkualitas dan mempunyai jiwa semangat anti korupsi.

Inkonsistensi KPU

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga yang mempunyai tugas untuk menyelenggarakan pemilihan umum kini telah membuat publik semakin tidak percaya atas bersihnya penyelenggaraan pemilu. Pasalnya, KPU membolehkan eks koruptor menjadi calon anggota legislatif pada Pemilu 2024. Demikian mengindikasikan bahwa KPU bukan lagi sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang mempunyai komitmen antikorupsi.

Peraturan KPU No. 10/2023 Pasal 11 ayat (6) dan Pasal 18 ayat (2), dalam maksud yang lebih sederhana, kedua peraturan tersebut menyebutkan bahwa mantan terpidana korupsi boleh menjadi calon anggota legislatif tanpa melewati masa jeda waktu lima tahun sepanjang vonis pengadilan memuat pencabutan hak politik. Artinya, mantan koruptor boleh nyaleg kembali tanpa harus menunggu masa jeda lima tahun.

Padahal, peraturan KPU tersebut jelas bertentangan dengan Putusan MK No 87/PUU-XX/2022 dan Putusan MK No 12/PUU-XXI/2023 yang memutuskan para korupsi harus melewati jeda waktu lima tahun setelah melewati masa hukuman penjara untuk kembali masuk ke dunia politik. Hal ini merupakan pidana tambahan yaitu pencabutan hak politik kepada koruptor.

Sebelum merebaknya kontroversi peraturan KPU tersebut, jauh sebelumnya, larangan eks koruptor menjadi calon anggota legislatif sudah diterapkan dengan mengacu pada Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018. Namun, upaya untuk memberantas korupsi acap mengalami hambatan. Upaya mulia KPU dalam mencegah terulangnya korupsi oleh pejabat seketika sirna atas fenomena unik yang dipertontonkan oleh Mahkamah Agung (MA).

MA mengabulkan gugatan Lucianty atas larangan eks napi korupsi menjadi calon legislatif. Larangan mantan koruptor menjadi calon angota legislatif sesuai Peraturan KPU kemudian tidak berlaku lagi atas keluarnya putusan MA Nomor 30 P/HUM/2018 yang membolehkan mantan narapidana korupsi menjadi caleg.

KPU dalam membentuk peraturan telah menjalankan kewenangannya, yaitu kewenangan atribusi yang diberikan secara khusus oleh UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. KPU diberikan kewenangan untuk membentuk peraturan dalam hal penyelenggaraan pemilihan umum. Tetapi, kewenangan yang dimiliki oleh KPU sudah bertransformasi menjadi kesewenang-wenangan dalam tubuh KPU itu tersendiri.

Pertentangan peraturan KPU dengan putusan MK mengenai bolehnya mantan koruptor menjadi caleg, secara nyata nan jelas, bahwa KPU telah melukai semangat antikorupsi sejak dini dengan mempermainkan peraturan yang mempunyai implikasi besar terhadap upaya Indonesia dalam memberantas berbagai variasi modus korupsi. Politisasi aturan hukum seperti ini akan membidik tajam potret Pemilu 2024 dan menjadikan hukum sebagai ajang rekayasa sosial.

Norma Negatif

Bolehnya mantan narapidana korupsi menjadi caleg akan membuat norma negatif bagi masyarakat. Masyarakat bukan berarti tidak menerima mantan pelaku kejahatan, tetapi ketika eks koruptor berhasil menjadi DPR yang ditakutkan ialah terjadinya pengulangan tindak pidana (residivis). Kemudahan-kemudahan dalam mencalonkan kembali eks koruptor sebagai anggota legislatif akan membentuk norma usang (out of date norm) yang tidak sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat.

Terbentuknya norma usang akan membentuk kekosongan norma hukum positif karena adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan masyarakat dengan instrumen hukum yang akan menyebabkan turunnya kepercayaan publik dan bahkan merusak kredibilitas pemerintah dalam memberantas korupsi. Dalam konteks ini, masyarakat tentunya mengharapkan wakil rakyat yang mempunyai kredibilitas, integritas, dan yang paling penting tidak pernah terjerat kasus korupsi.

Maka kemudian penting mengingat apa yang pernah dikatakan oleh Abraham Samad, mantan Ketua KPK (2011 - 2015), bahwa korupsi memiliki kecenderungan pola yang berulang dan bahkan bermetamorfosis. Oleh karenanya, perlu adanya pencegahan terhadap pejabat untuk tidak lagi mengulangi korupsi.

Salah satu cara yang bisa dilakukan oleh KPU untuk tidak meloloskan caleg yang pernah terjerat korupsi. Dalam jangka waktu panjang, KPU diharapkan dapat merumuskan kembali aturan baru terkait larangan mantan koruptor menjadi caleg. Begitu juga dengan MA seharusnya tidak mengobral putusan dengan mengabulkan gugatan yang dinilai sebagai penghambat dalam pemberantasan korupsi.

Melalui kewenangan yang dimiliki, KPU diharapkan tidak hanya membuat peraturan mengenai larangan eks koruptor. Tetapi juga melarang mantan narapidana dalam kasus apapun untuk mencalonkan kembali sebagai anggota legislatif, eksekutif ,maupun yudikatif demi mencegah terulangnya tindak pidana kejahatan sebagai upaya untuk mewujudkan pejabat yang berintegritas dan bebas dari korupsi.

Pemilu 2024 sudah di depan mata; beberapa bulan ke depan para calon akan merebut suara, saling curi perhatian dan adu peran. Masyarakat diharapkan lebih berhati-hati dan teliti dalam menggunakan hak suaranya. Memilih calon pemimpin ataupun calon anggota DPR harus terlebih dahulu mengetahui bagaimana kinerja dan rekam jejak sebelumnya. Hal ini sangat penting untuk mewujudkan Indonesia maju dan sejahtera dengan spirit antikorupsi bagi masyarakat maupun pejabat pemerintah.

Taufiqullah Hasbul peneliti di Akademi Hukum dan Politik (AHP)


Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan (Zulhas) buka suara usai dibela oleh Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Videonya sempat viral saat membagikan uang Rp 50 ribu atau gocapan, namun Prabowo menegaskan Zulhas adalah tipikal orang yang suka bersedekah.

Hal tersebut diungkapkan Prabowo dalam acara Mata Najwa bertajuk '3 Bacapres Bicara Gagasan' yang digelar Selasa (19/9) di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Melalui akun Instagram resminya, Zulhas pun mengunggah cuplikan video pembelaan Prabowo dalam acara tersebut dengan sebuah pesan untuk Prabowo dalam caption-nya.

"Aku padamu Pak @prabowo," tulis Zulhas dalam keterangan Instagram-nya, Selasa (19/9/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Pembelaan Prabowo

Sebelumnya, Prabowo menegaskan Zulhas sama sekali tidak mencalonkan diri di Pemilu 2024.

"Pak Zulkifli tidak nyapres, tidak nyagub, tidak nyaleg, tidak nyabup, dia tidak mau jadi kepala desa pun. Jadi dia orang yang suka sedekah," tegas Prabowo.

Prabowo mengaku kenal dekat dengan Zulhas. Ia menyebut Zulhas kerap membangun sekolah unggulan di Lampung. Bahkan, dibangun dengan uang Zulhas sendiri.

"Saya kenal Pak Zulkifli Hasan. Dia di Lampung membangun sekolah unggulan, sekolah unggulan yang dia bangun dengan uang dia sendiri," tandasnya.

Lebih lanjut, Prabowo mengungkapkan Zulhas merupakan seorang pengusaha sebelum terjun ke dunia politik. Menteri Pertahanan tersebut kembali menegaskan Zulhas tidak memiliki ambisi menjadi presiden maupun gubernur.

"Dia seorang pengusaha. Sebelum masuk politik dia pengusaha. Dia suka sedekah dan dia, sekali lagi, tidak nyaleg, tidak nyagub, tidak nyabup, tidak menjadi wali kota, tidak mau jadi presiden," pungkasnya.

Lihat juga Video 'Tawa dan Bantahan Prabowo soal Isu Liar Cekik-Tampar Wamentan':

[Gambas:Video 20detik]


Muncul baliho bacapres Koalisi Indonesia Maju (KIM) Prabowo Subianto dengan putra Presiden RI Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka di Surabaya, Jawa Timur. Tulisan dalam baliho ada narasi untuk melanjutkan Indonesia maju.

Dilansir detikJatim, baliho Prabowo dan Gibran tampak di Jalan Embong Malang, Surabaya. Dalam baliho itu, terdapat narasi yang digambarkan bahwa Prabowo menyampaikan ke Gibran dengan kata "Ayo Mas Gibran teruskan Indonesia maju,".

Gibran pun dalam gambar tersebut dinarasikan siap menerima ajakan Prabowo. "Siappp,".

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Tidak tercantum pihak mana yang memasang baliho. Baliho itu murni berisi gambar Prabowo-Gibran dengan background warna kuning dan putih.

Saat dikonfirmasi, Ketua DPD Gerindra Jawa Timur Anwar Sadad menegaskan, baliho itu tidak dipasang Gerindra.

"Bukan Gerindra yang pasang," kata Sadad saat dikonfirmasi detikJatim, Rabu (20/9).

Sebelumnya, Gibran meminta agar fotonya tidak dipasang di baliho terkait dengan bacawapres. Dia menyebut tak ingin menimbulkan keresahan warga.

"Ya kalau bisa jangan ada foto saya, kemarin saya sudah sampaikan. (Kenapa?) Ya nanti menimbulkan keresahan warga," ucap Gibran di Balai Kota Solo, Senin (18/9).

Simak selengkapnya di sini

Simak Video 'Baliho Prabowo-Gibran 'Maju Bersama Lintas Generasi' Muncul di Pati':

[Gambas:Video 20detik]


Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan menggelontorkan Rp 37,4 triliun untuk penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu) 2024. Anggaran itu termasuk antisipasi jika ada putaran kedua pemilihan presiden (Pilpres).

Hal ini dikatakan oleh Kepala Pusat Kebijakan APBN, Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Kemenkeu Wahyu Utomo saat ditanyakan apakah akan ada anggaran tambahan pemilu jika ada putaran kedua pilpres 2024.

"Itu sudah diantisipasi dalam APBN 2024, ini kalau nggak salah Rp 37 triliun untuk pelaksanaan pemilu," katanya ditemui di Beranda Kitchen, Jakarta Selatan, Rabu (20/9/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Saat dipertegas kembali, Wahyu membenarkan bahwa anggaran Rp 37 triliun sudah termasuk jika adanya putaran kedua. "Termasuk juga (putaran kedua). Kan itu sudah ada antisipasi untuk putaran kedua," jelasnya lagi.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) bicara soal anggaran Pilpres 2024. Jokowi memastikan pemerintah menyiapkan anggaran jika Pilpres 2024 berjalan dua putaran.

"Ya kan satu putaran, ya satu putaran. Kan dua putaran, ya dua putaran," kata Jokowi di Stasiun KCJB Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Rabu (13/9/2023).

Menurut Jokowi, anggaran yang disiapkan pasti sudah disesuaikan dengan perkiraan pelaksanaan Pilpres. Dia pun meyakini Menteri Keuangan Sri Mulyani sudah mengalokasikan anggaran untuk Pilpres putaran kedua.

"Ya, tanya Menteri Keuangan. Pasti disiapin," kata Jokowi.

Untuk informasi, Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata pernah menerangkan bahwa anggaran Rp 37,4 triliun untuk pemilu tersebut telah dimasukkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024.

Anggaran Pemilu 2024 akan dialokasikan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Polri, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan beberapa kementerian/lembaga (K/L).

"Anggaran Pemilu 2024 sekitar Rp 37,4 triliun. (Dialokasikan) pastinya ke KPU, Bawaslu, Kemendagri, Polri, dan beberapa K/L lain," kata Isa saat ditemui di Hotel Mulia Jakarta, Rabu (23/8/2023).


Para Sekjen partai di Koalisi Indonesia Maju (KIM) melakukan pertemuan malam ini di DPP Partai Golkar. Demokrat menyatakan ketidakhadiran lantaran belum mendeklarasikan dukungan secara resmi ke Bacapres Prabowo Subianto.

"Saya barusan komunikasi dengan Sekjen kami, Bang Teuku Riefky (Sekjen partai Demokrat) bahwa Sekjen kami belum bisa hadir di acara malam ini, karena baru besok kami secara resmi akan mendeklarasikan mendukung Pak Prabowo menjadi calon presiden yang diusung Partai Demokrat," kata Wasekjen PD, Jansen Sitindaon, dikonfirmasi, Rabu (20/9/2023).

Jansen membenarkan pertemuan antar Sekjen KIM di Kantor Golkar pukul 19.00 WIB. Ia menyebut, jajaran partai Demokrat tengah fokus mempersiapkan Rapimnas untuk besok malam.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Plus ditambah lagi untuk persiapan acara rapimnas besok, hari ini seluruh pimpinan partai Demokrat termasuk tentunya Bang Sekjen, Teuku Riefky, memang sedang fokus untuk persiapan Rapimnas ini. Jadi pasca deklarasi besok, baru sepenuhnya kami akan lebur dengan KIM," ucap dia.

Jansen kemudian menjelaskan acara Rapimnas Partai Demokrat akan berlangsung di JCC, Kemayoran, Jakarta Pusat. Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) akan mendeklarasikan dukungan secara resmi ke Prabowo Subianto.

"Jadi bersama ini kami juga mengundang seluruh teman-teman media untuk besok malam hadir di JCC dalam Rapimnas Partai Demokrat, di mana secara resmi Ketum AHY akan mendeklarasikan dan menyerahkan dukungan Demokrat mendukung Pak Prabowo," imbuhnya.

Sebagaimana diketahui, delapan Sekjen Partai Koalisi Indonesia Maju (KIM) direncakan akan menghadiri pertemuan di Kantor DPP Partai Golkar. Hal tersebut disampaikan Sekjen PBB Afriansyah Noor.

"Benar, nanti malam ada pertemuan. Rapat koordinasi di DPP Partai Golkar, Sekjen Koalisi Indonesia Maju plus beberapa partai yang sudah bergabung dengan Pak Prabowo memberikan dukungan," kata Afriansyah Noor dikonfirmasi.

"Yang diundang itu, tentunya Partai Gerindra, Golkar, PAN, PBB, Partai Gelora, Partai Demorat, PSI, Garuda, Partai Prima, sudah. Saya lihat diundangannya itu," imbuhnya.

Simak juga Video 'Demokrat Dukung Prabowo, PPI: Magnetnya Capres, Bukan Partai Pengusung':

[Gambas:Video 20detik]


Baliho bacapres Koalisi Indonesia Maju (KIM) Prabowo Subianto dengan putra Presiden RI Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka muncul di Surabaya.

Pantauan detikJatim, baliho Prabowo dan Gibran tampak di Jalan Embong Malang, Surabaya.

Dalam baliho itu, terdapat narasi yang digambarkan bahwa Prabowo menyampaikan ke Gibran dengan kata "Ayo Mas Gibran teruskan Indonesia maju,".

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Gibran pun dalam gambar tersebut dinarasikan siap menerima ajakan Prabowo. "Siappp,".

Dalam baliho itu, tidak tercantum pihak mana yang memasang baliho. Baliho itu murni berisi gambar Prabowo-Gibran dengan background warna kuning dan putih.

Saat dikonfirmasi, Ketua DPD Gerindra Jawa Timur Anwar Sadad menegaskan, baliho itu tidak dipasang Gerindra.

"Bukan Gerindra yang pasang," singkat Sadad saat dikonfirmasi detikJatim, Rabu (20/9/2023).

Pose 2 Jari, Prabowo-Gibran Hadiri Rakornas Tim Kampanye


Integrasi teknologi digital ke dalam sistem politik ternyata membawa sejumlah bahaya. Media digital yang beroperasi dengan basis algoritmanya menjadi ancaman serius terhadap kualitas demokrasi kita. Bahkan, hasil akhir sebuah kontestasi politik bisa saja ditentukan oleh kerja algoritma.

Keberhasilan Donald Trump mempecundangi Hilary Clinton dalam Pilpres AS 2016 silam adalah salah satu bukti dari keberhasilan algoritma mempengaruhi hasil sebuah pesta demokrasi. Trump memanfaatkan besarnya jumlah pengguna media sosial di Amerika Serikat untuk melakukan kampanye terarah lewat iklan di media sosial.

Dan saat ini, kita tengah menyongsong perhelatan kontestasi elektoral. Kita perlu mewaspadai bahaya yang datang dari sistem kerja algoritma digital.

Algoritma generasi terbaru, potongan-potongan kode yang berfungsi seperti infrastruktur di belakang layar internet kita --sebagaimana dijelaskan oleh Mediana dalam tulisannya di Kompas (28/3/2019) dengan judul Kurasi Algoritma-- mampu memeringkat preferensi dan memfilter konten secara online untuk "kebutuhan" kita.

Dalam medan pertempuran "klik" di internet, algoritma seperti itu ada di mana-mana; di web, baik di mesin pencari, situs berita utama, akun belanja ritel daring, feed posting di media sosial, maupun akun Netflix dan Spotify kita. Algoritma yang sama adalah alasan mengapa kita tahu toko ritel favorit melakukan promo penjualan atau mengapa sepertinya semua teman Facebook berbagi pandangan politik yang sama dengan kita.

Seringkali kita tidak melihat ada hasil pencarian yang bertentangan dengan kebiasaan berinternet dan memang begitulah cara algoritma bekerja. Algoritma dengan berbasis pada data dan aktivitas digital kita mampu menyusun dan memetakan dengan cermat kecenderungan, minat dan, kebutuhan kita.

Semakin sering dan lama kita berselancar di medsos, semakin akurat juga algoritma membaca dan mengenal kecenderungan atau kebutuhan kita, sehingga tidak heran jika informasi atau konten yang muncul di feed media sosial atau mesin penelusuran kita selalu sesuai dengan apa yang kita inginkan dan butuhkan.

Menjerumuskan

Algoritma tentu saja membantu kita sebagai pengguna internet. Agus Sudibyo dalam tulisannya di Kompas (12/12/2022) dengan judul Kuasa Algoritma dan Polarisasi Politik menjelaskan bahwa algoritma kurasi yang dioperasikan perusahaan platform media sosial dan mesin pencari telah menyelamatkan pengguna internet dari rimba raya konten digital yang tak beraturan dan sangat kompleks dengan menyajikan struktur sajian konten yang terstruktur, terseleksi, dan mudah diakses.

Tanpa proses kurasi algoritmis, kita ibaratnya tersesat dalam sebuah perpustakaan raksasa tanpa dipandu katalog sama sekali. Namun, di sisi lain, proses kurasi algoritmis juga bisa menjerumuskan pengguna internet dalam lingkup informasi yang "itu-itu saja" dan kelompok percakapan yang cenderung tertutup. Suatu keadaan yang umumnya tak disadari pengguna internet, tapi menentukan bagaimana mereka bersikap soal pandangan keberagaman dan opini. Kurasi algoritmis yang membentuk, meminjam Agus Sudibyo, "kepompong" informasi dan percakapan semacam inilah yang disebut dengan fenomena filter bubble dan echo chamber.

Filter bubble adalah sebuah algoritma sistem yang memungkinkan penggunanya untuk mendapatkan konten serupa sesuai dengan perilakunya ketika menggunakan layanan internet dan web. Contoh perilaku tersebut adalah dengan menyukai sebuah posting-an, share, comment, klik link tertentu, hingga history pencarian pengguna. Sementara, echo chamber atau ruang bergema adalah adalah lingkungan di mana seseorang hanya menemukan informasi atau pendapat yang mencerminkan dan memperkuat pendapat mereka sendiri.

Jika ditarik ke sudut pandang yang lebih luas, sebenarnya hubungan antara filter bubble dan ruang bergema tersebut terjadi layaknya efek domino. Algoritma akan memberi pengguna topik yang mereka sukai (sesuai dengan like, klik, search, comment, dan share yang dilakukan pengguna sebelumnya), lalu mengumpulkannya dengan pengguna lain yang memiliki opini atau topik kesukaan serupa. Ketika mereka sudah berada pada satu lingkup yang sama, maka hal tersebut sudah menjadi cikal bakal fenomena echo chamber. (Wulandari, dkk., 2021)

Ancaman Serius

Hemat saya, dua fenomena ini, filter bubble dan echo chamber, adalah ancaman serius bagi kontestasi elektoral kita. Saya memetakan sekurang-kurangnya ada dua dampak buruk yang disebabkan oleh fenomena filter buble dan echo chamber bagi kelangsungan kontestasi elektoral kita. Pertama, polarisasi politik. Filter bubble dan echo chamber membuat netizen hanya mengonsumsi informasi yang sejenis dan bertemu hanya dengan orang-orang yang sepemahaman dengannya.

Aliran informasi yang sejenis dan pergaulan serta percakapan yang bersifat eksklusif ini berpotensi besar menumbuhkan benih fanatisme di kalangan warganet karena di sana terjadi konsolidasi identitas "ke-kita-an", dan orang-orang yang sepemahaman ini akhirnya mendefinisikan kelompoknya berbeda atau bertentangan dengan kelompok-kelompok lain. Jika ini terjadi, maka polarisasi politik adalah hal yang tidak terhindarkan dan bangsa kita punya pengalaman buruk dengan hal ini, seperti yang terjadi dalam Pilpres 2019.

Bahkan polarisasi politik tersebut terus berlanjut hingga masa pasca kontestasi. Karena itu, polarisasi politik akibat filter bubble dan echo chamber harus jadi perhatian serius. Kita perlu belajar dari kejadian di Amerika Serikat pada Pilpres 2020 yang dimenangkan oleh Joe Biden. Saat itu, pendukung Trump menolak hasil pemilu dan menyerang Capitol Hill untuk membatalkan pengangkatan Biden. Mengapa itu terjadi? Karena mereka terus dicekoki oleh informasi yang sama bahwa pemilu telah dibajak dan kemenangan Biden adalah sebuah pencurian.

Kedua, kematian diskursus publik yang berkualitas. Pemilu bukan hanya soal pertarungan merebut kursi kuasa, tapi juga pertarungan gagasan untuk membangun bangsa dan negara ini. Karena itu, salah satu keharusan dalam pemilu adalah adanya diskursus dan perdebatan gagasan dan diskursus atau perdebatan yang berkualitas adalah diskursus dan perdebatan yang terbuka terhadap aneka macam perspektif, gagasan dan informasi.

Menutup Ruang

Filter bubble dan echo chamber menutup ruang bagi terciptanya diskursus berkualitas semacam itu. Orang hanya disuguhi informasi yang homogen dan hanya menerima argumentasi yang memperkuat keyakinannya. Di sana percakapan tidak bersifat dialogis, melainkan monologis. Padahal demokrasi meminta kita bertemu dengan yang lain untuk saling bertukar gagasan dan menguji kebenaran yang kita yakini secara diskursif supaya pemahaman kita diperkaya dan diperdalam, sekaligus agar kita tidak terjebak dalam fanatisme.

Kerja algoritma lewat filter bubble dan echo chamber membuat pemilu kita miskin diskursus intelektual. Selain itu, masyarakat kita juga miskin pertimbangan kritis saat memilih. Filter bubble dan echo chamber membuat pemilih hanya menerima informasi soal kandidat yang didukungnya serta berbicara juga dengan orang yang mendukung kandidat yang sama dengannya, tapi tidak membuat studi komparatif dengan kandidat lain untuk menguji kualifikasi mereka sebagai kandidat. Pilihan diambil tanpa berpijak di atas basis pertimbangan yang kuat.

Karena itu, berhadapan dengan ancaman algoritma dalam bentuk filter bubble dan echo chamber, kita dituntut untuk mengambil sikap yang kritis, inklusif, dan diskursif. Kita mesti terbuka terhadap aneka pandangan dan informasi dan membangun diskursus dengan pihak lain untuk membongkar kekerdilan pemahaman dan pengetahuan kita. Pandangan dan keyakinan politik kita harus diuji dan diundang untuk berdialog dengan pihak lain agar kita tidak terjebak dalam fanatisme yang membabi buta.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT


Para Sekretaris Jenderal (Sekjen) partai pengusung bakal calon presiden (bacapres) Prabowo Subianto akan bertemu malam ini di DPP Partai Golkar. Pertemuan itu akan membahas program Koalisi Indonesia Maju (KIM) ke depannya.

"Benar, nanti malam ada pertemuan. Rapat koordinasi di DPP Partai Golkar, Sekjen Koalisi Indonesia Maju plus beberapa partai yang sudah bergabung dengan Pak Prabowo memberikan dukungan," kata Sekjen Partai Bulan Bintang (PBB) Afriansyah Noor dikonfirmasi, Rabu (20/9/2023).

Afriansyah menyebut rapat nanti malam akan membahas fokus kebijakan Prabowo Subianto. Rencananya, partai pengusung seperti PSI, Partai Garuda, Partai Prima hingga Partai Demokrat juga diundang dalam pertemuan.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Yang diundang itu, tentunya Partai Gerindra, Golkar, PAN, PBB, Partai Gelora, Partai Demorat, PSI, Garuda, Partai Prima, sudah. Saya lihat di undangannya itu," tuturnya.

Adapun berdasarkan agenda yang dilihat, pertemuan 8 Sekjen Partai KIM ini akan berlangsung di DPP Golkar, Jalan Anggrek Nelly Murni, Slipi, Jakarta Barat. Rapat akan berlangsung pukul 19.00 WIB.

Simak Video 'Ditanya Kemungkinan SBY Jadi Ketua Tim Pemenangan, Ini Jawaban Prabowo':

[Gambas:Video 20detik]


Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Jember saat ini sedang ngebut untuk menerbitkan sertifkat kematian bagi belasan ribu warga Jember. Hal itu disampaikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan pada Disdukcapil Jember Yhoni Restian, S.Sos.

"Sampai detik ini lumayan, pengajuannya begitu banyak, sekitar 11.343," kata Yhoni Restian, dikutip Rabu (5/4/2023).

Jumlah tersebut membuat Disdukcapil Jember bekerja ekstra untuk bisa segera menerbitkan dokumen kematian.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Yhoni Restian menjelaskan, sebelumnya ada tiga petugas yang disiapkan untuk mengurus dokumen kematian. Namun, merujuk pada jumlah yang banyak itu, Disdukcapil Jember menambah petugas menjadi 12 orang.

"Kami memberikan surat tugas kepada tim yang berjumlah sekitar 12 orang untuk melakukan upgrade kematian tersebut, dengan harapan kita lembur untuk menyelesaikan dokumen kematian tersebut," ulas Yhoni Restian.

Data 11.343 kematian itu didapat Disdukcapil Jember melalui noktah kesepakatan Bupati Jember dengan KPU Kabupaten Jember terkait dengan pemutakhiran data kematian.

Yakni kerja sama penyediaan data kematian melalui kegiatan pencocokan dan penelitian (Coklit) yang dilakukan oleh Panitia Pendaftaran Pemilih (Pantarlih) Pemilu 2024.

Pantarlih bertugas melakukan coklit sejak 12 Februari hingga berakhir pada 14 Maret 2023. Ribuan pantarlih bekerja di 248 desa dan kelurahan di Kabupaten Jember.

Disdukcapil Medan Keliling, Permudah Pelayanan Administrasi


Komisi II DPR bersama pemerintah yang diwakili Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan KPU RI akan membahas Perppu Pilkada 2024 malam ini. Pembahasan Perppu ini terkait rencana percepatan Pilkada yang semula dijadwalkan November menjadi September 2024.

Wakil Ketua Komisi II DPR Junimart Girsang mengatakan rapat digelar malam ini di ruang rapat Komisi II DPR, Gedung MPR/DPR/DPD, Senayan, Jakarta. Mendagri Tito, KPU, dan Bawaslu direncanakan hadir dalam rapat itu.

"Ya, malam ini jam 19.00 WIB bersama Mendagri dan para penyelenggara Pemilu," kata Junimart kepada wartawan, Rabu (20/9/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Politikus PDIP itu belum menjelaskan detail soal Perppu Pilkada. Namun, dia mengatakan salah satu yang menjadi poin pembahasan ialah keserentakan Pilkada dan jadwal pelantikan kepala daerah hasil Pilkada.

"Frame of reference dan semangat Perppu Pilkada ini adalah keserentakan. Yaitu, keserentakan Pilkada dan pelantikan," katanya.

Dia mengatakan rencana memajukan tanggal pencoblosan Pilkada juga dibahas. Dia mengatakan, berdasarkan perhitungan, Pilkada akan digelar September 2024.

"Ya, hitungan percepatan maju ke bulan September 2024," ujar dia.

Sebagai informasi, usulan Pilkada 2024 dimajukan sempat disampaikan Ketua KPU Hasyim Asyari pada Kamis (25/8/2022). Saat itu, dia mengusulkan Pilkada digelar September 2024. Hal ini diungkapkan dalam diskusi bertajuk 'Menyongsong Pemilu 2024: Kesiapan, Antisipasi dan Proyeksi'.

"Mungkin nanti KPU akan mengajukan usulan itu satu saja, untuk pemungutan suara Pilkada maju jadi September 2024," ujar Hasyim dalam diskusi yang disiarkan melalui kanal YouTube BRIN Indonesia.

Dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada pasal 101, pemungutan suara dijadwalkan pada November 2024. Hasyim menilai keserentakan waktu pemungutan suara saja tak cukup, namun harus ada keserentakan pelantikan juga.

Terbaru, Kapuspen Kemendagri Benni Irwan mengatakan usulan jadwal Pilkada dimajukan itu gagasan dari beberapa pihak baik dari akademisi hingga pengamat, hingga legislatif. Kemendagri memahami adanya usulan tersebut.

"Percepatan (dimajukan) pelaksanaan Pilkada serentak, dari bulan November menjadi bulan September 2023, merupakan gagasan atau wacana yang dimunculkan oleh beberapa pihak, diantaranya oleh kalangan akademisi, pengamat dan juga beberapa anggota lembaga legislatif," ujar Benni kepada wartawan, Selasa (5/9).

Benni mengatakan Kemendagri menerima segala masukan yang ada. Kemendagri siap menindaklanjuti gagasan itu untuk dibahas lanjut bersama DPR dan penyelenggara pemilu.

"Jika hal ini memang dirasa sangat penting, maka Kemendagri sebagai wakil pemerintah, siap untuk membicarakannya bersama-sama dengan DPR dan institusi penyelenggara pemilu," ujarnya.

Simak juga 'Saat Mendagri Tito Buka Suara soal Wacana Pilkada 2024 Dimajukan':

[Gambas:Video 20detik]


Pendakwah Miftah Maulana Habiburrahman atau Gus Miftah meyakini isu miring yang menerpa Menhan Prabowo Subianto soal menampar Wamentan Harvick Hasnul Qolbi hanyalah isapan jempol belaka. Gus Miftah lalu memberikan wejangan kepada Prabowo dalam menghadapi fitnah.

Pihak Prabowo sendiri sudah membantah soal tudingan tersebut. Gus Miftah pun memberikan semangat untuk Prabowo yang sedang diterpa fitnah.

"Walaupun begitu banyak fitnah yang ditujukan kepada Bapak Prabowo, masa iya ada menteri kok mencekik itu dari mana," kata Gus Miftah dalam acara 'Sarapan Bareng 1000 Guru Ngaji se-DIY Bersama Gus Miftah dan Prabowo Subianto' di Hotel Prima SR, Sleman, Rabu (20/9/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dalam kesempatan itu, Gus Miftah memberikan wejangan. Dia bilang badai yang menerpa saat ini justru akan membersihkan jalan Prabowo

"Maka saya sampaikan, Pak Prabowo yakinlah, badai itu datang tidak untuk mengganggu hidupmu tapi untuk membersihkan jalanmu," pesan Gus Miftah.

Menurut Gus Miftah, kabar bohong diproduksi dan disebarkan oleh orang-orang jahat. Oleh karena itu, dia memberikan saran kepada Prabowo bagaimana menyikapi hal tersebut.

"Maka mohon izin bapak, kita tidak bisa ngatur ombak tapi kita bisa belajar berselancar. Kita tidak bisa ngatur omongan orang lain kepada kita, tapi kita bisa ngatur bagaimana menghadapi omongan orang lain kepada kita," saran Gus Miftah.

Sebelumnya, Menhan Prabowo Subianto membantah isu liar dirinya menampar Wamentan Harvick Hasnul Qolbi di sebuah rapat kabinet. Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun menyebut Prabowo sekarang orang yang sabar.

Pernyataan itu disampaikan Jokowi dan Prabowo dalam wawancara usai meninjau PT Pindad di Bandung, Jawa Barat, Selasa (19/9). Jokowi didampingi Prabowo saat wawancara tersebut.

"Ya ditanyakan lah. Dalam situasi politik seperti ini, pasti banyak isu-isu seperti itu. Jadi tolong dikroscek kebenarannya," kata Jokowi.

"Saya ketemu aja belum sama wamennya itu ha-ha-ha," jawab Prabowo sembari tertawa di samping Jokowi.

"Ketemu aja kan beliau menyampaikan ketemu aja kan nggak pernah," timpal Jokowi lagi.

Nimbrung di Pilpres, Gus Miftah Dorong Tokoh Agama Ikuti Jejaknya


Bakal calon presiden (bacapres) Koalisi Perubahan Anies Baswedan berbicara ada pengusaha yang mengalami pemeriksaan pajak ketat usai berinteraksi dengan dirinya. Staf Khusus Kemenkeu Yustinus Prastowo angkat bicara soal pernyataan Anies tersebut.

Yustinus mulanya bicara terkait opini dan tudingan yang disampaikan Anies memberi kesan pemeriksaan pajak dilakukan atas motif politis. Dia pun meluruskan hal itu.

"Pak @aniesbaswedan yang saya hormati, terhadap opini dan tudingan yang Anda sampaikan kemarin di acara Mata Najwa di UGM, seolah ada pemeriksaan pajak yang dilakukan karena motif politis, kami sampaikan tanggapan," kata Yustinus dalam akun Twitter (X) pribadinya seperti dilihat, Rabu (20/9/2023). Yustinus telah mengizinkan cuitannya dikutip.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Yustinus lalu mengatakan Ditjen Pajak melakukan pemeriksaan berdasarkan undang-undang dan secara profesional. Menurut dia, pemeriksaan pajak dilakukan apabila data pembayaran pajak yang bersangkutan menunjukkan tingkat risiko tinggi.

"Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam melakukan pelayanan, edukasi, pengawasan, dan pemeriksaan senantiasa didasarkan pada UU, aturan, tata cara yang baku, dan dilaksanakan secara profesional dan berintegritas," kata Yustinus.

"Pemeriksaan pajak hanya dapat dilakukan jika Wajib Pajak memiliki kelebihan bayar pajak atau terdapat data/informasi akurat yang menunjukkan tingkat risiko tinggi sehingga kepatuhan harus diuji," imbuhnya.

Atas dasar itu lah, Yustinus menutup kemungkinan pemeriksaan pajak dilakukan atas motif subjektif, termasuk berkaitan dengan kepentingan politik. Dia juga membantah tudingan pihaknya mencampuri kepentingan politik dalam melakukan pemeriksaan pajak.

"Dengan demikian, tidak mungkin pemeriksaan dapat dilakukan dengan motif subjektif tertentu, termasuk politik. Praktik terbaik DJP, meskipun WP masuk kategori pemeriksaan, tetap dilakukan himbauan agar melakukan pembetulan SPT dan membayar pajak terutang secara sukarela," ujarnya.

"Dengan demikian kami klarifikasi, informasi yang Bapak terima perlu diperjelas dan tudingan ada penggunaan alat negara untuk kepentingan politis tertentu dipastikan tidak benar. Kemenkeu dan DJP senantiasa berkomitmen menjaga integritas dan akan menindak tegas semua pelanggaran yang dilakukan pegawai," lanjut dia.

Lebih lanjut, Yustinus mendorong para kandidat pilpres menjadikan pajak sebagai isu utama dalam dirkusus publik. "Kami mendorong para Bacapres dan kontestan politik dapat menjadikan pajak sebagai isu utama dalam diskursus publik agar timbul kesadaran yang semakin tinggi dan kepatuhan yang lebih baik demi mencapai tujuan bernegara, yaitu masyarakat adil, makmur, sejahtera. Selamat berkontestasi secara sehat dan gembira. Pajak kuat, Indonesia Maju!" imbuhnya.

Tim Anies Membela

Legislator PKS Amin Ak menganggap pernyataan Anies yang diungkapkan ke publik berasal dari cerita yang dialami Anies langsung.

"Ya, jadi gini, barangkali itukan pengalaman beliau. Beliau berani menyampiakan itu di publik kan pasti ya berinteraksi dengan setidaknya beberapa lah ya, pengusaha dan beliau mendapatkan perlakuan seperti itu," kata Amin saat dihubungi, Rabu (20/9).

Anggota Komisi VI DPR RI ini menyebut mungkin saja pengusaha yang sudah berinteraksi dengan Anies mendapatkan perlakuan berbeda. Ia menilai pengusaha-pengusaha itu kerap kali diperiksa pajak tetapi berbeda ceritanya usai bertemu dengan Anies.

"Ini dugaan, dugaan saya. Jadi kalau soal pengusaha diperiksa pajaknya pasti sudah biasa ya, tapi begitu ketahuan bahwa pengusaha itu berinteraksi atau mungkin mendukung memberikan bantuan kepada Pak Anies, pemeriksaan pajaknya kok di luar biasanya," ungkap dia.

Anies Baswedan sebelumnya mengatakan pengusaha takut membantu lantaran langsung diperiksa pajaknya usai bertemu. Hal itu disampaikan Anies kala menjawab soal rencana fundraising hingga tak banyaknya konglomerat kelas kakap yang membantu Anies dalam pemenangan.

"Takut, karena kami mengalami, pengusaha-pengusaha yang berinteraksi, bertemu, sesudah itu mereka akan mengalami pemeriksaan. Pemeriksaan pajak, pemeriksaan yang lain-lain," ungkap Anies dalam acara 3 Bacapres Bicara Gagasan yang digelar oleh Najwa Shihab, Selasa (19/9).

Simak juga 'Anies Tanggapi Akun Kebun Binatang Surabaya Dihack Foto Pasangan AMIN":

[Gambas:Video 20detik]


Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku senang karena saat ini politisi sudah mulai membelanjakan uangnya untuk keperluan kampanye Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Menurutnya, kondisi ini akan berdampak baik bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia.

"Kita berharap sekali permintaan domestik ini diperkuat ke depannya. Untuk Pemilu 2024 Februari, saya lihat Parpol, Politisi, sudah mulai menghabiskan uangnya untuk kampanye. Ini bagus untuk ekonomi di Indonesia," katanya, dalam paparannya di The International Convention on Indonesian Upstream Oil and Gas (ICIOG) ke-4, Nusa Dua, Bali, Rabu (20/9/2023).

Menteri yang akrab disapa Ani ini mengatakan belanja domestik Indonesia menjadi penolong di tengah situasi ekonomi global yang sedang tak menentu. Berkat itu, ekonomi RI tetap bertahan walaupun ekspor sempat melandai pada 2022 silam.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Beruntungnya ekonomi Indonesia yang sangat besar permintaan domestik kita masih tetap resilient. Konsumsi investasi dan aktivitas secara sektoral dan regional indikatornya menjanjikan bahwa ekonomi akan tetap kuat dan bertahan," jelasnya.

Di sisi lain, untuk mendorong belanja domestik di tengah gempuran permasalahan global, pemerintah perlu menggelontorkan subsidi. Oleh karena itu, menurutnya, diperlukan konsolidasi fiskal demi memastikan kredibilitas dan keberlanjutan anggaran harus aman untuk jangka menengah dan panjang. Indonesia sendiri telah membuktikan keberhasilannya dalam penanganan pandemi Covid-19.

"Sangat penting sekali kebijakan fiskal relatif dalam situasi yang sehat. Tidak banyak negara bisa capai pemulihan ekonomi dan stabilitas inflasi yang rendah, secara bersamaan fiskal tool telah lebih sehat. Ini pencapaian berikutnya," ujarnya.

Tak hanya demi menghadapi situasi global yang diluar kontrol, lanjut Ani, peran fiscal tool juga penting sekali untuk mendukung upstream oil and gas. Kondisi ini terlihat dari angka peningkatan investasi minyak dan gas (migas) di Tanah Air.

"Kita bisa melihat ada peningkatan sejak Covid-19 2021, investasi oil and gas Indonesia US$ 10,9 miliar, tahun berikutnya investasi naik US$ 12,1 miliar. Kita harap 2023 investasi untuk industri hulu migas akan mencapai US$ 14,6 miliar, ini 3 tahun yang berturut-turut (meningkat). Selamat buat kalian semua," pungkasnya.

Lihat juga Video: Ditanya Kemungkinan SBY Jadi Ketua Tim Pemenangan, Ini Jawaban Prabowo

[Gambas:Video 20detik]


Anggota Komisi VI DPR Fraksi PKS, Amin AK, merespons pernyataan bakal calon presiden (bacapres) Koalisi Perubahan Anies Baswedan terkait ada pengusaha yang mengalami pemeriksaan pajak ketat usai berinteraksi dengan dirinya. Amin menilai pernyataan Anies itu bisa saja cerita yang dialaminya langsung.

"Ya, jadi gini, barangkali itu kan pengalaman beliau. Beliau berani menyampaikan itu di publik kan pasti ya berinteraksi dengan setidaknya beberapa lah ya, pengusaha, dan beliau mendapatkan perlakuan seperti itu," kata Amin saat dihubungi, Rabu (20/9/2023).

Dia menyebut mungkin saja pengusaha yang sudah berinteraksi dengan Anies mendapatkan perlakuan berbeda. Ia menilai pengusaha-pengusaha itu sudah biasa diperiksa pajaknya, tetapi beda ceritanya usai bertemu dengan Anies.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Ini dugaan, dugaan saya. Jadi kalau soal pengusaha diperiksa pajaknya pasti sudah biasa ya, tapi begitu ketahuan bahwa pengusaha itu berinteraksi atau mungkin mendukung memberikan bantuan kepada Pak Anies, pemeriksaan pajaknya kok di luar biasanya," ungkap dia.

Anggota Komisi VI DPR F-PKS, Amin Ak Foto: Zhacky/detikcom

Ia kemudian menafsirkan pernyataan Anies yang dibagikan ke publik semalam. Menurut Amin, ungkapan itu pasti sudah dipertimbangkan secara matang lantaran dialami langsung.

"Dari sisi pendalamannya, mungkin gini, ditafsirkan ada kesan seperti dicari-cari kesalahannya, di luar batas-batas kewajaran atau yang seperti biasanya. Kan namanya perusahaan-perusahaan ini bukan perusahaan baru, perusahaan lama dan sudah biasa pasti diperiksa pajaknya begitu," tutur Amin.

"Tapi, mungkin begitu ketahuan mendukung Pak Anies ya, dan ini saya yakin bukan satu, dua, perusahaan Pak Anies ngomong begitu. Pemeriksaan menjadi jauh lebih mendalam, tidak seperti biasa, mungkin ada kesan kok kayak dicari-cari kesalahannya gitu. Ini dugaan saya," tegasnya.

Simak respons Kemenkeu di halaman berikutnya.

Saksikan Video 'Pesan Anies ke Pemilih Muda: Lihat Rekam Gagasan, Kerja, hingga Capaian':

[Gambas:Video 20detik]

Halaman 1 2 Selanjutnya


Nama Menteri BUMN Erick Thohir masuk dalam bursa calon wakil presiden (cawapres) Prabowo Subianto maupun Ganjar Pranowo. Bagaimana respons Erick Thohir?

"Saya sudah sampaikan komunikasi saya dengan Pak Ganjar, Pak Prabowo, sejak awal berlangsung dengan baik," kata Erick Thohir di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (20/9/2023).

Erick Thohir mengaku menjalin komunikasi dengan baik dengan semua nama-nama calon presiden (capres) yang beredar, termasuk Anies Baswedan. Namun, dia menekankan komunikasi tersebut hanya dalam konteks pekerjaan.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Dan Pak Anies pun berlangsung dengan baik dengan konteks pekerjaan ya. Konteks pekerjaan," ujarnya.

Erick Thohir mengaku tidak pernah bicara ihwal politik maupun Pilpres 2024 dengan Prabowo, Ganjar, maupun Anies.

"Kita tidak bicara yang spesifik ke politik. Sampai sekarang silakan cek, Pak Ganjar masih baik hubungannya," ungkap Erick Thohir.

Sebagai informasi, nama Erick Thohir digadang-gadang untuk menjadi cawapres Prabowo maupun Ganjar. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan atau Zulhas bahkan menyebut cawapres yang akan mendampingi Prabowo Subianto jelas adalah Erick Thohir.

"Cawapres kan sudah jelas Pak Erick Thohir. Nomor dua Pak Muhadjir," kata Zulhas kepada wartawan di Makassar, dilansir detikSulsel, Senin (18/9).

Simak Video 'Jokowi Soal Isu Minta PKB Dukung Prabowo-Erick: Bukan Urusan Presiden':

[Gambas:Video 20detik]


Bawaslu RI menyebut video kepala daerah dari PDIP yang mengajak masyarakat mendukung Ganjar Pranowo di Pilpres melanggar UU Pemilu. Wali Kota Medan Bobby Nasution, yang juga ikut membuat video tersebut, mengatakan video itu dibuat atas perintah dari PDIP.

"Ya nanti, pastinya kami di sana itu adalah perintah partai," kata Bobby Nasution di Lapangan Benteng, Medan, dilansir detikSumut, Rabu (20/9/2023).

Bobby pun akan meminta petunjuk partai terkait keputusan Bawaslu bahwa video itu melanggar aturan.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Mungkin tentunya kami akan minta petunjuknya (PDIP)," tutupnya.

Bawaslu sebelumnya menyatakan video sejumlah kepala daerah PDIP mengajak masyarakat memilih Ganjar Pranowo sebagai presiden melanggar pasal 283 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Bawaslu menyebut tidak ada sanksi terkait hal ini.

"Jadi memang (Pasal) 283 terpenuhi, tetapi memang tidak ada sanksinya," kata Anggota Bawaslu RI Totok Hariyono di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/9).

"Karena itu maka kita teruskan ke Mendagri untuk memberikan pembinaan kepala daerah-kepala daerah itu," lanjut dia.

Baca berita lengkapnya di sini.

Simak Video 'Rakernas PDIP Akan Bicara Pangan, Ganjar: Kita Tak Sekadar Elektoral':

[Gambas:Video 20detik]


Menteri BUMN Erick Thohir buka suara soal isu Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta PKB mendukung duet Prabowo Subianto dan dirinya di Pilpres 2024. Erick Thohir mengaku tidak tahu soal isu itu.

"Nah, saya enggak tahu. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu dan saya tidak pernah disampaikan hal-hal tersebut," kata Erick Thohir di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (20/9/2023).

Erick Thohir mengaku sepakat dengan pernyataan Jokowi bahwa urusan capres-cawapres merupakan urusan partai politik. Sebagai informasi, sebelumnya Jokowi menekankan bahwa urusan capres-cawapres merupakan urusan parpol.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Statement Pak Presiden itu kan memang daripada koalisi partai sendiri ada pembicaraan seperti itu. Pak Presiden sudah pasti memposisikan dirinya sebagai pimpinan negara yang ingin memastikan negara kita tentu menjadi negara maju dengan konteks-konteks yang hari ini juga harus dijaga karena tidak mudah," tuturnya.

Saat ditanya apakah siap jika berpasangan dengan Prabowo di Pilpres 2024, Erick Thohir enggan terburu-buru. Menurut dia, terlalu dini untuk menyatakan siap atau tidak siap.

"Kan terlalu dini kala bilang siap-siap, enggak ada. Yang saya sudah sampaikan, percayalah kayak lagunya Afgan, kalau jodoh pasti bertemu. Itu aja kan," ujarnya.

Sebelumnya, Jokowi merespons cerita yang menyebut dirinya meminta PKB mendukung pasangan Prabowo Subianto-Erick Thohir di Pilpres. Jokowi menegaskan capres-cawapres itu urusan partai bukan presiden.

Hal itu disampaikan Jokowi usai blusukan di Pasar Master, Jatinegara, Jakarta Timur, Selasa (19/9). Jokowi menjawab pertanyaan soal pengakuan Ketua DPW PKB Jawa Tengah KH Muhammad Yusuf Chudlori (Gus Yusuf). Dalam video yang beredar di media sosial, Gus Yusuf menyebut Jokowi meminta PKB mendukung Prabowo-Erick.

"Urusan capres urusan cawapres itu urusan partai, urusan partai atau koalisi partai bukan urusannya presiden," jawab Jokowi.

Untuk diketahui, dalam video yang beredar tersebut, Gus Yusuf mengaku mendengar sendiri permintaan dari Jokowi saat dirinya mendampingi Ketum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) ke Istana. Dalam cerita Gus Yusuf, mereka ke Istana untuk mengundang Jokowi ke acara harlah PKB.

"Puncaknya adalah ketika kita harlah di Solo, jadi sebelum harlah itu saya mendampingi beliau, ke istana intinya ngaturi (mengundang) Pak Jokowi rawuh (datang) di harlah," kata Gus Yusuf dalam potongan video itu.

Sampai di Istana, Gus Yusuf mengklaim kalau Jokowi bicara soal Prabowo-Erick yang disebut sudah cocok dan siap berangkat pilpres. Gus Yusuf mengklaim Jokowi saat itu meminta PKB mendukung Prabowo-Erick.

Dalam cerita itu, Gus Yusuf mengaku keberatan jika diminta mendukung Prabowo-Erick.

"Tiba-tiba di Istana Pak Jokowi menawarkan, 'ini Pak Prabowo sama Pak Erick sudah ketemu kayanya sudah cocok, mau berangkat Prabowo-Erick, maka saya minta PKB untuk mendukung'," ujar Gus Yusuf dalam video tersebut.

Simak Video 'Jokowi Soal Isu Minta PKB Dukung Prabowo-Erick: Bukan Urusan Presiden':

[Gambas:Video 20detik]


Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan atau Zulhas menyebut Menteri BUMN Erick Thohir sudah jelas menjadi bakal cawapres untuk mendampingi Ketum Gerindra Prabowo Subianto. Erick Thohir mengapresiasi pernyataan Zulhas tersebut.

"Gini. Saya tentu mengapresiasi hasil survei. Artinya apa? Kan kinerja kita kan baik dan tentu justru itu membuat beban saya tersendiri supaya kembali target-targetnya tetap baik. Apakah di BUMN, apakah hari ini di sepak bola U-17 timnas dan lain-lain, ya tentu ini hal yang menjadi pemacu kita," kata Erick Thohir di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (20/9/2023).

Erick mengaku memiliki hubungan baik dengan Zulhas. Dia menyebut hubungan yang sangat baik itu membuat Zulhas mengajukan namanya sebagai cawapres untuk Prabowo.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Tapi saya pastikan hubungan saya dengan Pak Zulhas itu kan memang hubungannya sejak lama dan sangat baik di mana keluarga kita juga bersahabat dan di situlah mungkin dari pihak Pak Zulhas dan PAN sendiri punya komitmen. Tentu saya apresiasi. Tapi kan kembali ini kan koalisi. Tidak bisa istilahnya mendorong-mendorong pertemuan pribadi, tidak," ujarnya.

Erick mengatakan keputusan soal capres-cawapres merupakan kewenangan koalisi partai politik. Dia mengaku tidak berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait soal capres-cawapres.

"Saya serahkan saja kepada koalisi mana yang terbaik. Tetapi pada saat ini saya fokus pada apa kerjaan yang saya rasa sudah ada di depan mata dan kita fokus," ujar Erick.

Erick juga bicara soal hubungannya dengan Prabowo. Dia mengaku selama ini belum pernah berbicara soal Pilpres 2024 dengan Menteri Pertahanan itu.

"Saya belum. Yang saya tahu kemarin juga Pak Prabowo sama Pak Jokowi Pak Presiden ke Pindad, saya cuma diinformasikan, jadi ya kembali itu hubungan saya dengan Pak Prabowo menjadi bagian bagaimana tentu konteksnya waktu itu kerja sama dalam pemberantasan korupsi ASABRI dan sekarang memang sangat diinginkan adanya transformasi di industri pertahanan juga. Supaya memang dengan situasi geopolitik ini kita juga bisa industri pertahanan kita lebih mandiri," papar dia.

Sebelumnya, Zulhas menyebut cawapres yang akan mendampingi Prabowo Subianto jelas adalah Erick Thohir. Lalu opsi kedua ada nama Muhadjir Effendy.

"Cawapres kan sudah jelas pak Erik Thohir. Nomor dua pak Muhadjir," kata Zulhas kepada wartawan di Makassar, dilansir detikSulsel, Senin (18/9).

Simak juga 'PAN Masih Dorong Erick Thohir Jadi Bakal Cawapres Prabowo':

[Gambas:Video 20detik]


Bawaslu menyatakan video sejumlah kepala daerah PDIP mengajak masyarakat memilih Ganjar Pranowo sebagai presiden melanggar pasal 283 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mengaku menerima hal itu.

"Ya udah saya mengikuti aturan saja, mengikuti arahan dari Bawaslu ya," kata Gibran di Balai Kota Solo seperti dilansir detikJateng, Rabu (20/9/2023).

Putra sulung Presiden Jokowi itu juga mengaku belum ada komunikasi dengan Bawaslu. Dia akan menunggu keputusan Bawaslu.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Belum ada komunikasi dari Bawaslu Solo dan RI saya nunggu aja keputusan dari Bawaslu," tuturnya.

Selain itu, Gibran mengaku siap menerima pembinaan dari Kementerian Dalam Negeri. Seperti diketahui, Bawaslu meneruskan hasil penyelidikan itu ke Kemendagri agar dilakukan pembinaan.

"Ya nggak papa (tidak ada sanksi), belum ada pembinaan dari Kemendagri. Siap (ikuti) pembinaan, saya tanya pembinaan aku tok? Wis sip," terangnya.

Baca beritanya di sini.

Simak juga 'Ganjar Mau Usir TKA China, Demokrat: Kita Memiliki SDM Memadai':

[Gambas:Video 20detik]


Universitas Hasanuddin (Unhas) akan menghadirkan bacapres Koalisi Perubahan Anies Baswedan dalam Indonesian's Leader Talk. Gagasan dan visi Anies akan dibedah dalam acara ini.

"Iye benar (Anies diundang hadiri Indonesian's Leaders Talk)," kata Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Unhas Prof Muhammad Ruslin saat dikonfirmasi detikSulsel, Rabu (20/9/2023).

Kegiatan bertajuk 'Bedah Gagasan dan Visi Pemimpin Bangsa' ini berlangsung di Baruga AP Pettarani Unhas, Makassar, Minggu (24/9). Gagasan dan visi Anies akan dibedah selama kurang lebih 2 jam mulai dari pukul 13.00 Wita hingga 15.30 Wita.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ruslin mengungkapkan, Indonesian's Leader Talk ini akan digelar berseri. Nantinya, Unhas juga akan mengundang bacapres dan bacawapres lainnya untuk menyampaikan gagasan dan visinya.

"Indonesian's Leaders Talk secara berseries untuk semua capres dan cawapres," imbuhnya.

Diketahui, Anies mempunyai sejumlah agenda di Sulawesi Selatan (Sulsel) selama 3 hari sejak 22-24 September. Rencananya, kedatangan Anies di Sulsel turut didampingi bacawapres Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.

Ketua Lembaga Pemenangan Pemilu (LPP) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Sulsel Syamsul Rizal atau Daeng Ical mengatakan, sebelum memulai agendanya di Makassar, Anies-Cak Imin lebih dulu ke Palopo pada 22 September dan lanjut ke Sidrap pada 23 September.

"Di Palopo dulu tanggal 22, 23 Sidrap," bebernya, Kamis (7/9).

Saat Anies Jajal Naik KRL Bogor-Jakarta di Jam Pulang Kantor


Presiden Joko Widodo (Jokowi) diagendakan akan menghadiri Apel Akbar Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah (KOKAM) di Stadion Manahan, Solo, hari ini. Apel KOKAM rencananya akan dihadiri 25 ribu pasukan KOKAM dari seluruh Indonesia.

"Rencananya nanti akan dihadiri 25 ribu pasukan KOKAM dan juga direncanakan akan dihadiri Presiden Joko Widodo," kata Panglima Tinggi KOKAM sekaligus Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Dzulfikar Ahmad Tawalla melalui keterangan tertulis yang diterima detikJateng, Rabu (20/9/2023).

Selain Jokowi, sejumlah tokoh-tokoh juga akan hadir seperti Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir, menteri Kabinet Indonesia Maju, dan sejumlah tokoh nasional lainnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Pada apel akbar tersebut, kata dia, KOKAM akan menegaskan komitmennya untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Selain itu, KOKAM berkomitmen untuk mengawal proses Pemilu 2024 agar berjalan lancar sesuai dengan konstitusi negara.

"Apel Akbar ini merupakan momentum penting bagi KOKAM untuk menunjukkan komitmennya dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, khususnya pada perhelatan pemilu 2024," ujarnya.

Apel tersebut juga ingin menunjukkan kepada masyarakat jika KOKAM siap berkontribusi dalam menjaga kedaulatan negara dan mewujudkan masyarakat guyub rukun.

"KOKAM akan mengerahkan seluruh kadernya untuk mengawal proses Pemilu 2024. KOKAM akan bekerja sama dengan aparat keamanan dan komponen bangsa lainnya untuk menjaga kondusifitas, persatuan dan kesatuan bangsa," ucapnya.

Selain itu KOKAM akan diarahkan pada peran aktif dalam upaya menciptakan integrasi dan kesatuan nasional, senantiasa berpedoman pada khittah, kepribadian, dan kebijakan Pemuda Muhammadiyah. Kemudian melawan semua bentuk politik identitas, SARA, dan hoax.

Sementara itu, pada apel akbar KOKAM akan diisi dengan berbagai kegiatan seperti defile pasukan, pagelaran budaya dan orasi kebangsaan. Apel akbar ini juga akan menjadi sarana untuk konsolidasi organisasi dan meningkatkan soliditas KOKAM dalam menjalankan berbagai peran dan misinya.

Jokowi Hadiri COP28 Dubai, Sempat Singgah ke Sekretariat Indonesia