DPRD Riau menerima surat permintaan usulan nama Penjabat (Pj) Gubernur Riau (Gubri) dari Mendagri Tito Karnavian. Permintaan itu dilakukan mengingat Gubri Edy Natar Nasution yang baru dilantik hanya menjabat sampai 31 Desember.

Surat usulan itu ditandatangani Mendagri Tito Karnavian. Selain Riau, Mendagri meminta pengusulan nama Pj Gubernur Lampung, Pj Gubernur Jawa Timur, Pj Gubernur Maluku dan Pj Gubernur Maluku Utara.

Ketua Komisi I DPRD Riau Eddy Yatim membenarkan perihal surat usulan tersebut. Eddy menyebut usulan tersebut jelang berakhirnya masa jabatan gubernur definitif saat ini.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Surat permintaan nama-nama Pj Gubernur Riau dari Kemendagri sudah masuk DPRD. Ini memang sesuai dengan mekanisme, satu bulan menjelang akhir masa jabatan gubernur Riau," terang Eddy Yatim kepada detikSumut, Senin (27/11/2023).

Minta Masyarakat Pantau

Eddy mengimbau masyarakat agar dapat menyampaikan aspirasinya terkait nama-nama Pj gubernur. Khususnya sosok yang diinginkan sesuai dengan persyaratan yang sudah ditetapkan Kemendagri.

"Sebagai lembaga perwakilan, saatnya tokoh dan elemen masyarakat menyampaikan aspirasinya terkait usulan nama-nama Pj Gubernur Riau melalui partai politik atau fraksi yang ada di DPRD. Karena esessinya DPRD diberikan ruang untuk mengusulkan nama Pj Gubri sebagai representasi keinginan masyarakat di Riau," kata Eddy.

Bukan tanpa alasan, Eddy berharap nama yang diusulkan nantinya benar-benar memahami situasi di Riau saat ini. Apalagi pada tahun 2024 mendatang ada agenda besar mulai dari pemilu hingga pilkada serentak.

"Pj gubernur mendatang memang harus orang yang memahami Riau dan bisa mengamankan dan menjalankan program pusat di Riau. Karena ada dua agenda besar di tahun 2024 mendatang yakni pileg dan pilkada serentak," kata Eddy Yatim.

Pengusulan nama sendiri harus dikirimkan sebelum 6 Desember. Waktu yang singkat ini mengingat jabatan gubernur definitif saat ini berakhir 31 Desember mendatang.

"Harapan kita sosok Pj gubernur yang diusulkan DPRD Riau nantinya, seiring dengan keinginan tokoh-tokoh dan elemen masyarakat Riau. Sehingga nantinya akan terbangun suasana pemerintahan yang kondusif di Riau. Batas waktu pengusulan nama-nama Pj hingga tanggal 6 Desember mendatang," kata Eddy.

Gubernur dan Kapolda Meriahkan Riau Bhayangkara Run di Pekanbaru


Komunitas disabilitas mendeklarasikan dukungannya kepada paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming di Pilpres 2024. Mereka yakin paslon no urut 2 tersebut dapat memperjuangkan hak-hak penyandang disabilitas.

Acara tersebut digelar di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Senin (27/11/2023). Adapun deklarasi itu dibacakan oleh Koordinator Persatuan Sepakbola Amputasi Indonesia (PSAI), Asep Nurholis.

Terlihat Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra Hashim Djojohadikusumo dan Waketum bidang Kesejahteraan Rakyat dan Sosial Partai Gerindra, Sumarjati.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kami komunitas disabilitas mendukung penuh untuk mengkampanyekan dan memenangkan bapak Prabowo Subianto sebagai Presiden dan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden pada Pilpres 2024 mendatang," kata Asep dan diikuti oleh seluruh peserta penyandang disabilitas yang hadir.

Dalam deklarasi tersebut, Asep juga menyebut bahwa komunitas penyandang disabilitas juga akan berperan aktif mendukung kepemimpinan negara Indonesia. Hal itu dengan berpegang teguh kepada Pancasila dan Undang-undang dasar 1945.

"Kami komunitas disabilitas, akan berperan aktif untuk mewujudkan Indonesia maju, mendukung kepemimpinan negara kesatuan RI. Menjunjung masyarakat yang adil dan sejahtera," imbuhnya.

Di lokasi yang sama, Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra Hashim Djojohadikusumo menyambut positif dukungan tersebut. Ia mengatakan, dalam keterbatasan fisik, para komunitas penyandang disabilitas dapat hadir memberi dukungan kepada paslon no urut 2 itu.

"Kami sangat sadar bahwa kehadiran bapak ibu agak susah karena ada keterbatasan fisik. Untuk itu saya pribadi, karna saya wakili pak Prabowo, saya ucapkan terima kasih," kata Hashim.

Dia menambahkan, partai Gerindra kerap membuat acara dengan para penyandang disabilitas sejak tahun 2014. Ia menyebut, hal itu menjadi bukti bahwa partainya peduli dengan kesejahteraan penyandang disabilitas.

"Bahwa acara seperti ini bukan musiman politik, saya hadirkan kawan-kawan di sini setiap tahun sejak 2014. Ini adalah bukti bahwa kami sangat peduli dengan kesejahteraan dengan keadaan yang dihadapi kaum disabilitas," pungkasnya.


Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Nasional Partai Persatuan Pembangun (PPP) menggelar #PPPchat dengan tema 'Penegakan Hukum di Tahun Politik' di Kantor DPP PPP pada Minggu (26/11). Kegiatan ini digelar untuk mewujudkan pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas.

Wakil Sekretaris Bappilu Nasional PPP Norman Zain atau yang akrab disapa Didik, mengatakan pemilu 2024 harus berjalan dengan baik, aman, tertib, damai, berintegritas, tanpa politisasi SARA, dan politik uang. Oleh karena itu, penegakan hukum harus benar-benar ditegakkan.

"Penyelenggara pemilu baik KPU maupun Bawaslu perlu disiapkan dengan matang. Selain pengetahuan dan keterampilan dalam kepemiluan, juga diperlukan integritas untuk menyukseskan pemilu," jelas Didik dalam keterangan tertulis, Senin (27/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Menurut Didik, pemilu 2024 sangat kompleks dan punya tantangan tersendiri yang harus diselesaikan para pihak penyelenggara. Tidak terkecuali dalam menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas.

"Penyelenggara maupun pengawas pemilu harus profesional dengan dikuatkan integritas. Kombinasi keduanya ini akan menghasilkan pemilu yang berkualitas, kredibel, dan bermartabat," tambahnya.

Selain itu jajaran kejaksaan dan kepolisian harus mampu menjaga netralitas pemilu supaya pemilu berjalan baik dan aman.

"Aparat penegak hukum harus menjaga netralitas, itu penting supaya pemilu bermartabat dan menghasilkan pemilu yang berkualitas," kata Didik.

Sementara itu, Ketua LABH DPP PPP Erfandi mengatakan jika penegakan hukum merupakan usaha untuk melaksanakan norma-norma yang telah disepakati dan ditetapkan.

"Karena tanpa pemilu yang bersih, jujur, bermartabat, dan adil, maka penegakan hukum akan terdistorsi dan semakin jauh dari cita-cita bangsa Indonesia," terang Erfandi.

Pemilu sebagai perwujudan pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan dalam suatu sistem demokrasi langsung, tentunya harus sesuai dengan prinsip dan konsep yang telah disepakati.

"Dalam hal ini sudah tentu rakyat Indonesia menghendaki adanya pemilu yang jujur dan adil, pergantian kekuasaan. Baik kekuasaan lembaga eksekutif maupun kekuasaan lembaga legislatif," pungkasnya.

Hadir sebagai pemateri pada kegiatan ini diantaranya, Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso, Kepala Pusdak Fira Mubayyinah, dan moderator Hamam As'ary.


Tim hukum paslon nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar atau Timnas AMIN resmi dideklarasikan. Ketua Umum Tim Hukum Nasional AMIN Ari Yusuf Amir menyampaikan tim tersebut sudah terbentuk di 33 provinsi dan telah memiliki cabang.

"Kami telah berhasil membentuk di 33 provinsi, dan hampir semua kabupaten kota, kami telah memiliki cabang di sana," kata Ari kepada wartawan, di Jakarta Selatan, Senin (27/11/2023).

Nantinya Tim Hukum Nasional AMIN akan mengawal dan memastikan Pilpres 2024 berjalan dengan semestinya. Tim Hukum Nasional AMIN juga mengatakan tidak akan takut dalam melawan kecurangan selama Pilpres 2024.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kami ingin memastikan bahwa pilpres kali ini akan berlangsung dengan baik, jujur dan adil. Maka dari itu tim hukum nasional siap mengawal di daerah-daerah agar menghindari kecurangan tersebut. Kami akan lawan semua bentuk kecurangan itu," kata Ari.

"Nanti tim-tim hukum di daerah akan turun di lapangan, dan kami sudah melakukan pendidikan kepada saksi-saksi kita agar semua kegiatan yang ada dilapangan akan diambil foto dan akan dikirimkan melalui aplikasi dan akan kami sebarkan," jawab Ari ketika ditanya soal cara awasi kecurangan di daerah.

Tak lupa Ari meminta dukungan masyarakat untuk mengawal jalannya pemilihan presiden secara jujur dan adil.

"Kami mohon dukungan kepada masyarakat Indonesia di manapun berada untuk sama-sama kita jadikan pilpres ini pilpres yang jujur, pilpres yang adil," ujar Ari.


Pasangan calon presiden-wakil presiden nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menghadiri acara Deklarasi Kampanye Pemilu Damai 2024. Keduanya hadir bersama sejumlah perwakilan parpol Koalisi Perubahan.

Acara digelar di Kantor KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (27/11/2023). Anies dan Cak Imin tiba pukul 14.21 WIB.

Keduanya tiba dengan menumpangi kendaraan yang sama. Anies-Cak Imin tampak mengenakan setelan jas lengkap dan peci hitam. Keduanya langsung memasuki kantor KPU.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Acara akan dimulai dengan kirab Pemilu. Kemudian dilanjutkan penyerahan rekor MURI.

Selanjutnya, penyerahan bendera parpol peserta Pemilu 2024 dari KPU kepada parpol. Penyerahan akan diiringi lagu Indonesia Pusaka.

Diketahui, kampanye akan dimulai pada 28 November 2023 sampai 10 Februari 2024. Kampanye akan digelar selama 75 hari.

KPU menetapkan 11-13 Februari 2024 sebagai masa tenang. Capres dan cawapres dan para caleg tidak boleh lagi berkampanye. Pemungutan suara akan dilakukan 14 Februari 2024.


Tim Hukum Timnas AMIN telah resmi dideklarasikan. Tim yang diketuai oleh Ari Yusuf Amir berisikan sejumlah tokoh. Berikut daftarnya.

Deklarasi itu dilakukan di Swansa Grand Ballroom, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (27/11/2023). Ketua Dewan Penasihan Tim Hukum Timnas Amin, Hamdan Zoelva membacakan deklarasi Tim Hukum Timnas AMIN.

"Satu, akan bekerja secara profesional dan sungguh-sungguh dalam mengawal kepentingan hukum pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar pada Pilpres 2024," ujar Hamdan membacakan isi deklarasi.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Tim hukum AMIN menyatakan tidak takut menghadapi tekanan dalam bentuk apapun. Poin selanjutnya, Tim hukum AMIN mengatakan akan melakukan advokasi, pendampingan dan edukasi kepada seluruh relawan.

Berikut susunan lengkapnya:

- Dewan Penasihat:

Ketua : Dr. Hamdan Zoelva, S.H., M.H.

1. Dr. H. Ahmad Yani, S.H., M.H.

2. Dr. Hotma Sitompul, S.H., M.Hum.

3. Brigjen Pol (P) Drs. Rusli Hedyaman, S.H.

4. Irjen Pol (P) Drs. Irian Kustian, S.H.

5. Jalaluddin, S.H.

6. Taufik Basari, S.H., S.Hum,, LL.M.

7. Irjen. Pol. (Purn) Drs. Sukrawardi Dahlan.

8. Kolonel TNI (Purn) Sumarto

- Dewan Pengarah

Ketua : Drs. H. Muhammad Prasetyo, S.H., M.H

Wakil Ketua : Komjen. Pol. (Purn). Drs. H. Susno Duadji

1. Irjen Pol (Purn) Iswandi Hari, S.H,

2. Edwin Pamimpin Situmorang, S.H., M.H.

3. Kombes Pol (Purn) Drs. Aris Munandar

4. Dr. Mudzakkir, S.H., M.H.

5. Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum.

- Dewan Pakar

Ketua : Prof. Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum.

1. Prof. Sufirman Rahman, S.H., M.H.

2. Prof. Dr. H. Eggi Sudjana, S. H., M. Si.

3. Dr. H. Refly Harun, S.H., M.H., LL.M.

4. Dr. Arina Syechbubakar, S.H., M.Kn.

5. Dr. Atang Irawan S.H., M.Hum.

- Ketua Umum

1. Dr. Ari Yusuf Amir, S.H., M.H.

- Wakil Ketua Umum

1. Sugito Atmo Pawiro, S.H., M.H.

2. Dr. Herman Kadir S.H., M.H.

3. Zainudin Paru, S.H., M.H.

4. H. Achmad Michdan, S.H.

5. N.M. Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn.

6. Reginaldo Sultan, S.H., M.H., M.M.

-Sekretaris Jenderal

1. Thorik Thalib, S.H., M.H.

- Wakil Sekretaris Jenderal

1. Dr. Kaspudin Nur, S.H., M.H.

2. Anwarsyah Tarigan, S.H., M.H.

3. Fadlin Avicena Nasution, S.H.

4. Iskandar Hasibuan, S.H., S.E., M.H.

5. Nur Gemilang Mahardika, S.H., LL.M

6. Dewi Cyinthia, S.H

7. Agus Kholiq, S.H., M.H.

8. Andi Syahputra, S.H., M.H., CLI., CLA., CRP.

9. Taufiq Riyadi, S.H., M.H.

10. Heykal Safar, S.H.

11. Ferdian Sutanto, S.H.

12. Dr. (c) K.P.A.A Ferry Firman Nurwahyu, S.H., M.H.

13. Dr. M. Farhat Abbas, S.H., M.H

- Bendahara

Dr. Agustinus Miranda Wijaya, S.H., S.E., M.M., M.Kn.

- Wakil Bendahara

1. Elly Muzdalifah, S.H., M.H.

2. Safri M. Noor, S.H.

3. Nora Josevina, S.H.

4. Soraya Mahri, S.H.

5. Pardomuan Oloan, S.H.

6. Santhy Ainun Adrianty, S.H., M.Kn

- Direktur Eksekutif

1. Zuhad Aji Firmantoro, S.H., M.H.

- Bidang Administrasi

1. M. Kharis Maulana, S.H.

2. Dini Asmiatul, M.Pd.

3. M. Muhtar Nasir, S.H.I.

4. Masyitha Salsabila, S.H.

5. Isnaeni, S.Si

6. Dito Abensi, S,H.

7. Syamsul Arifin, S.H.

8. Ali Wiji Edhy, S.H.

9. T. Jessica, S.H.

- Bidang Media dan Publikasi

Ketua : Nurfajri B Nugroho S.E.

1. Glenn Jolodoro, S.T

2. Tomi Ristanto, SH

3. Subarkah, S.H.

4. Sujud, S.Sos.

5. Sulung Nov

6. Wibi Ardrino, S.H., M.H.

7. Panji Kartono, S.H.

8. Wulansari Mochtar, S.H.

9. Annisa Diva, S.H.

10. Wahyu Saktiawan, S.H.

- Bidang Jaringan dan Komunikasi

Ketua : Sholeh UG, S.H., M.H.

1. Najamudin Arfah, S.E.

2. Kusfiardi, S.E

- Bidang Riset dan Kajian

Ketua : Dr. Jamaluddin Ghafur, S.H., M.H.

1. Febrizal, S.T., S.H., ICAP., FIFAA

2. Dr. Yusuf Hidayat, S.H., M.H

3. Muhammad Khutub S.H.I., M.H.

4. Ahmad Safik, S.E., M.Hum.

5. Anang Zubaidy, S.H., M.H.

6. Abu Bakar Alaydrus S.E., S.H., M.H., M.M.

- Direktur Advokasi Sengketa Proses

Ketua : Zaid Mushafi, SH., MH

- Bidang Pidana Pemilu

Ketua : R. Yanuar Bagus S, S.H.

1. Dr. Fachmi Hafid Bachmid, S.H., M.Hum

2. Andi Carson, S.H.

3. Mulyadin Permana, S.H.

4. Tetty Diansari, S.H., M.H.

5. Pebri Kurniawan, SH., MH

6. Dian Meiliana,S.H

7. H. Hendara Gunawan, S.H.

8. Hujjatul Baihaqi Heriyanto, S.H.

9. Wisnu Rakadita, S.H., M.H

10. Musyfik Fakhri Ali, S.H., M.H

11. Ihya Ulumudin, S.H

12. Firman Bangun, S.H., M.H.

13. Eko Dwinanto, S.H.

14. Sani Manong, S.H., M.H

15. Mulyadi Asmat, S.H. M.H.

16. Arah Madani, S.H.

17. Ruli Margianto, S.H.

18. Mansur Naga, S.H.

19. Andi Dalimunte, S.H., M.H.

20. M. Indra Kusumayudha, S.H., M.H., C.L.A.

21. M. Din Toatubun, S.H.

22. Abu Bakar Refra, S.H.

23. Hamra Renleeuw, S.H.

24. Teuku Syahrun Anshari, S.H., M.H.

25. Dr. Muhammad Joni, S.H.

26. Meidy Junianto, S.H.

27. Ansyar Taliki, S.H., M.H.

- Satgas Saksi dan Alat Bukti

1. Fiqih Aprilia, S.H.

2. M. Indra Darmawan, S.H.

3. Wandra Sahputra, S.H.

4. Fajar Romy Gumilar, S.H.

5. Luthfie Manfaluthfi, S.H.

6. Surya Dharma, S.H.

7. Hairullah, S.H.

8. Luthfie, S.H.

9. Irwansyah, S.H.

10. Panji Kartono, S.H,

11. Mangatur Jetro Simangunsong, S.H.

12. Nirizki Perdana Putra, S.H., M.H.

13. M. Taufik Riyadi S.H., M.H.

14. Muhammad Firmansyah, S.Sy

15. Hafid Mauludin, S.H.

16. M. Tuhri Leisubun, S.H.

17. Rusdi Sanmas, S.H., M.H.

- Bidang Pelanggaran Administrasi

Ketua : Mirza Zulkarnaen, S.H., M.H.

1. Dr. Rosyidi Hamzah

2. Hendy Rizky Hasibuan, S.H.

3. Arbendi, S.H.

4. Riky Rizkian Harahap, S.H., M.H.

5. Siti Fatonah Nurhidayah, S.H., M.H.

6. Agus Abdullah, S.H., M.H.

7. Dedy Rizaldy, S.H., M.H.

8. Muh. Akhiri, S.H., M.H.

9. Deni Apriandi, S.H.

10. Eka Nuryawan, S.H.

11. Yushernita, S.H.

12. Yusuf Sembiring, S.H.

13. Qardhawi, S.H.

14. M. Fausi, S.H.

15. Kemal Sahab, S.H., M.H.

16. Milki Usman, S.H., M.Kn.

17. M.T Ramadhona, S.H.

18. Yasin, S.H., M.H.

19. Miftahurrahmah, S.H.

20. Daniel Hadar, S.H.

21. Arif Fadila Dwi Rangga, S.H., M.H.

22. Pascalis Ascara Da Cunha, S.H.

23. R. Tanfit, S.H.

25. Evi Risnayanti, S.H., M.Kn.

26. Aristya IC. D, S.H.

27. Anggi Aribowo, S.H., M.H.

28. Risky Dewi, S.H.

29. Agus Sudjatmoko, S.H, M.H.

30. Ahmad Husen, S.H., S.E., M.H.

- Satgas Saksi dan Alat Bukti

1. Ali Syariati, S.H., M.H., CLA.

2. Rifkho Achmad Bawazir, S.H.

3. Aldi Setiawan, S.H., M.H.

4. Andy M. Rabbani, S.H.

5. Yandrico Putra, S.H.

6. M. Faisal, S.H.

7. Nawawi, S.H.

8. Reza Isfadhilla Zen, S.H.

9. Igfa Satria Artadi, S.H.

10. Andi Putri Sekar Langit, S.H.

11. Ade Juliansyah, S.H.

12. Debi Zulkarnain, S.H.I., S.H.

13. Ridwan S. Tarigan, S.H., M.H.

14. Parulian Siregar, S.H.

15. Sehan Alatas, S.H., M.H.

16. Muhammad Shahab, S.H.

17. Ibrahim Rizky, S.H.

18. Randi Maulana, S.H.

- Bidang Pelanggaran Kode Etik

Ketua : Ahmad Muthosim, S. H., M. H.

1. Dr. Anwar Budiman, S,H., M.H.

2. Muhammad Azhar, S.H., M.H.

3. Djudju Purwanto, S.H.

4. Ikhsan Prasetya Fitriansyah, S.H.

5. Alfi Nurjannah, S.H.

6. Gita Anggraeni, S.H., M.H.

7. Aria Ramadhan, S.H., M.H.

8. Rezekinta Sofrizal, S.H., M.H.

9. Ivonne Komarawati, S.H., M.H.

10. Salman, S.H.

11. Azam Khan, S.H.

12. Agus Setiawan, S.H., M.H.

13. Mu'arif, S.H.

14. Helmi Al Djufri, S.H., M.H.

15. Busyro Nasution, S.H.

16. Hana Manurung, S.H., M.H.

17. Zaenal Abidin, S.H., M.H.

18. Arief Agus D., S.T., S.H., M.M.

19. Ahmad Marwazi, S.H.

20. U. Susiasih, S.H., M.H.

21. Baharu Zaman, S.H.

22. Tb. Syaefullah, S.H.,Z.A.

23. Arifin, S.H., M.H.

24. Andi Syamsul Bahri, S.H.

- Satgas Saksi dan Alat Bukti

1. Hasan Daniel, S.H.

2. Syaf Afif Maliki, S.H., M.H.

3. Warno, S.H.

4. Miftahul Ulum, S.H.

5. Gatot Suhardiman, S.H., M.H.

6. Diving Safni, S.H.

7. Dwi Hariadi, S.H.

8. Abdul Komarudin, S.H.

9. Ziki Osman, S.H.

10. Ranalda Aviani, S.H.

11. Jufaldi, S.H.

12. Mohamad Toha Hasan, S.H.

13. Fendy Ariyanto, S.H., M.H.

14. Muhamad Farno, S.H.

- Bidang Advokasi Sengketa Hasil dan Personal AMIN

Ketua : Wakil Kamal, S.H., M.H.

- Bidang Sengketa Hasil

Ketua : Ridho Kurniawan, S.H.

1. Dr. (Cand). Djamaluddin Koedoeboen, S.H., M.H

2. Zamakh Sari H.M., S.H., M.H.

3. Dr. Ahmad Awaludin, S.H., M.H.

4. M. Jusril, S.H., M.H.

5. Drs. Abdullah Al Katiri, S.H., M.B.A.

6. Hari Jazuri, S.H.

7. M. Lazuardi Hasibuan, S.H.

8. Haetami, S.H., CLA.

9. Sudjamoko, S.H., M.H.

10. Husen, S.H., M.H.

11. Razib Satria Pamungkas, S.H.

12. Muhammad Iqbal L. Naziem, S.H.

13. Dimas Prayogo, S.H., LL.M

14. Ahmar Ihsan Rangkuti, S.H.

15. Faudjan Muslim, S.H.

16. Ucok Edison Marpaung, S.H,

17. Pangeran, S.H., S.I.Kom.

18. Dr. (c). Sugeng martono, S.H., M.H. 19. Chandra S, S.H.

19. Virca Dewi, S.H.

20. Sudarmono, S.H.

21. Emil Prasetya Angkasa, S.H.

22. Muhammad Isa Nurwahyu, S.H.

- Satgas Saksi dan Alat Bukti

1. Ann Noor Qumar, S.H.

2. Kurnia Tri Royani

3. Achmad Ardiyansyah Budiman, S.H.

4. Rama Hendrata Adam, S.H.

5. Syaukani Badjuber, S.H.

6. Adi Darmawansyah, S.H., M.H., CLA.

7. M. Nur Fikri, S.H.

8. Rachmad Gunawan Lubis, S.H.

9. Paisal Lubis, S.H.

10. Mahmud, S.H., M.H.

11. Eric Manurung, S.H., M.H.

12. Ridwan, S.H.

13. Anggita Gitaharani, S.H., M.H.

14. Arya Ramadahan, S.H., M.H.

15. Luthfie, S.H.

16. Imaduddin, S.H.

17. Nadhifa Khairunnisa, S.H., M.H.

- Bidang Personal AMIN

Ketua : Wa Ode Nur Zainab, S.H.

1. Ahmad Syafik, S.E., M.H.

2. Bangsawan, S.H., M.H.

3. Imaduddin, S.H., M.H.

4. Aman Tarigan, S.H., M.H,

5. Sholikhah, S.H., M.H.

6. Mulyadin Permana., S.H.

7. Budi Hermanto, S.H.

8. Dae Agus Abdullah, S.H.

Satgas Saksi dan Alat Bukti

1. Hardoyo, S.H.

2. Ikhsan Muhardi, S.H.

3. Firdaus, S.H., M.H.

4. Darsono, S.H.

5. Jumanto, S.H.

6. Yandri, S.H.

7. Elza Rianty, S.H., M.H.

8. Sutisna, S.H.

9. Josse Ferry, S.H.

10. Dede Agung Wardhana, S.H.

Tonton juga Video: Anies Singgung Ramai soal Kecurangan Pemilu Bikin Kepercayaan Masyarakat Turun

[Gambas:Video 20detik]


Calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, menghadiri acara Deklarasi Kampanye Pemilu Damai 2024. Ganjar hadir bersama cawapres Mahfud Md.

Pantauan detikcom di kantor KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (27/11/2023), pukul 14.03 WIB, Mahfud tiba lebih dulu di lokasi. Ganjar menyusul, tiba pukul 14.19 WIB.

Ganjar mengenakan kemeja hitam dan Mahfud tampak mengenakan kemeja putih. Ganjar-Mahfud tampak menyapa para media.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Diketahui, kampanye akan dimulai pada 28 November 2023 sampai 10 Februari 2024. Kampanye akan digelar selama 75 hari.

Kemudian pada 11 Februari 2024-13 Februari 2024 masuk masa tenang, sehingga capres dan cawapres tidak boleh lagi berkampanye. Pemungutan suara akan dilakukan 14 Februari 2024.


Calon Presiden usungan PDIP, Ganjar Pranowo, menanggapi pernyataan PKS yang ingin Ibu Kota Indonesia tetap di Jakarta jika menang Pemilu 2024 nanti. Ganjar mengatakan undang-undang Ibu Kota Nusantara (IKN) yang sudah diketok harus terus dilaksanakan.


Masa Kampanye untuk Pemilu 2024 akan dimulai besok, Selasa (28/11/2023). Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Semarang sudah mengeluarkan lokasi yang dilarang dipasang alat peraga kampanye (APK).

Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang, Henry Casandra Gultom lewat pesan singkat memberikan pemberitahuan terkait lokasi yang dilarang memasang APK. Hal itu tertuang di surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang Nomor 626 Tahun 2023 tentang lokasi pemasangan alat peraga kampanye, pertemuan terbatas dan rapat umum dalam pemilihan umum tahun 2024.

"Lokasi pemasangan atau penayangan alat peraga kampanye berupa Baliho atau Billboard atau Videotron dapat dipasang atau ditayangkan di seluruh papan Reklame (baliho/billboard/videotron) milik swasta yang telah memiliki izin Reklame Komersil dari Pemerintah," kata Henry lewat pesan singkat pada detikJateng, Senin (27/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dalam keputusan itu juga disebutkan APK berupa reklame atau baliho, spanduk, dan umbul-umbul dapat dipasang di seluruh ruas jalan raya wilayah Kota Semarang, kecuali di sejumlah tempat yang sudah ditentukan.

Tempat yang Dilarang Dipasang APK di Kota Semarang:

1. Kawasan Jalan Protokol meliputi:

Jalan Pahlawan

Jalan Letjen Suprapto

Jalan Kolonel Sugiyono

Jalan Pemuda

Jalan Gajahmada

Jalan MH. Thamrin

Jalan Pandanaran

Jalan Jenderal S. Parman

Jalan Sultan Agung

2. Kantor atau Rumah Dinas Pemerintah, TNI, dan Polri sampai dengan jarak 50 meter dari sisi pagar terluar,

3. Pelabuhan laut, stasiun Kereta Api dan terminal bus sampai dengan jarak 50 meter dari sisi pagar terluar,

4. Area Pelabuhan Udara dan jalan masuk Pelabuhan Udara mulai dari Gerbang PRPP sampai dengan gerbang Pelabuhan Udara,

5. Sekolah dan kampus sampai dengan jarak 50 meter dari sisi pagar terluar,

6. Tempat ibadah sampai dengan jarak 50 meter dari sisi pagar terluar,

7. Museum sampai dengan jarak 50 meter dari sisi pagar terluar,

8. Kawasan Kota Lama,

9. Rumah Sakit milik Pemerintah maupun swasta sampai dengan jarak 50 meter dari sisi pagar terluar,

10. Kawasan Tugu Muda dengan radius 150 meter,

11. Tiang listrik, tiang Penerangan Jalan Umum (PJU), gardu listrik, tiang telepon, Menara Tower, pohon penghijauan dan pohon turus jalan,

12. Tiang dan papan penunjuk jalan atau arah, rambu-rambu lalu lintas dan lampu pengatur lalu lintas,

13. Pagar, pohon dan tanaman yang berada di taman kota,

14. Taman-taman milik Pemerintah Kota kecuali Taman Tol Krapyak, Taman Madukoro, Taman Jalan Pemuda Depan Kantor PLN, Taman Tugu PKK Srondol dan Pelataran Taman Kasmaran,

15. Boulevard, delta dan taman Simpang Lima (termasuk balon udara, kecuali bagi yang mengajukan izin penggunaan Lapangan Simpang Lima sesuai peraturan perundang-undangan),

16. Tempat pemakaman,

17. Jembatan Penyeberangan Orang (JPO), kecuali bentuk Bilboard dan telah mendapatkan izin dari pemilik/penyewa reklame,

18. Halte bus, halte Bus Rapid Transit, pos polisi, gapura, telepon umum dan bis surat,

19. Pagar jembatan sungai, pagar jembatan tol, pagar pembatas jalan dan. median jalan,

20. Kawasan jalan protokol sebagaimana angka 1 dikecualikan di halaman kantor Partai Politik, Peserta Pemilu atau Organisasi Kemasyarakatan.

Kemudian aturan atribut dan APK yaitu dilarang untuk:

1. Mengganggu atau merusak pohon penghijauan, tiang-tiang listrik, telepon, rambu lalu lintas, penerangan jalan umum dengan cara memaksa, mengikat, menempel, menyandarkan dan atau sejenisnya

2. Melintang diatas jalan,

3. Menutup ruas trotoar,

4. Mengganggu atau membahayakan pandangan pengguna jalan atau lalu lintaslintas,

5. Pada tiang dan atau empak bendera merah putih yang sudah permanen,

6. Memasang bendera yang ketinggian dan ukurannya melebihi bendera Merah Putih yang berada di sekitarnya,

7. Berisi atau mengandung pesan yang mempertentangkan SARA atau ujaran kebencian dengan pihak lain,

8. Memasang atribut atau alat peraga kampanye kurang dari 5 meter dari atribut atau alat peraga kampanye atau media sosialisasi lainnya.

Relawan Ganjar Datangi Bawaslu Minta Usut Perusakan Baliho di Karawang


Sebanyak 11 personel Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) yang ditugaskan sebagai pasukan Satgas Garuda Bhayangkara (Garbha) FPU 4 Minusca di Afrika Tengah dalam misi perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah pulang ke tanah air, Senin (27/11/2023).

Kapolda NTT Irjen Johni Asadoma menyampaikan sambutan hangat dan penghargaan atas keberhasilan para personel yang telah menjalankan misi perdamaian.

"Terima kasih atas pengabdian dan dedikasi tinggi dalam misi perdamaian PBB di Afrika Tengah. Kalian adalah duta perdamaian yang mengukir prestasi dan kejayaan bagi Polda NTT dan Indonesia," ujar Johni saat upacara di lapangan Mapolda NTT, Senin pagi.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Johni berharap keberhasilan personel yang baru kembali ini dapat memberikan inspirasi dan semangat positif bagi seluruh anggota dalam menjalankan tugas pengamanan Pemilu 2024.

"Kalian membawa kebanggaan bagi kita semua. Semoga semangat dan pengalaman yang kalian bawa pulang menjadi pendorong semangat bagi seluruh personel Polda NTT dalam melaksanakan tugas pengamanan Pemilu dengan baik," katanya.

Menurutnya, keberhasilan personel Polda NTT dalam misi perdamaian PBB tidak hanya menciptakan kebanggaan di tingkat lokal, tetapi juga menjadi cermin prestasi dalam kontribusi Indonesia untuk perdamaian dunia.

"Semoga semangat mereka menjadi inspirasi bagi generasi penerus dan menandai keberhasilan Polri dalam menjalankan tugas perdamaian internasional," imbuhnya.

Respons Israel Seusai Majelis Umum PBB Sepakati Resolusi Gencatan Senjata di Gaza


Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto hingga Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menghadiri deklarasi kampanye Pemilu Damai 2024. Acara tersebut digelar oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.

Acara digelar di Kantor KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (27/11/2023). Kapolri Jenderal Sigit tampak tiba di KPU pukul 13.52 WIB.

Setelah itu, Jenderal Agus terlihat tiba pukul 13.54 WIB. Menkominfo Budi Arie juga terlihat menghadiri acara tersebut.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Acara akan dimulai dengan kirab Pemilu. Acara kemudian dilanjutkan penyerahan rekor MURI.

Selanjutnya, penyerahan bendera parpol peserta Pemilu 2024 dari KPU kepada parpol. Penyerahan itu diiringi lagu Indonesia Pusaka.

Diketahui, kampanye akan dimulai pada 28 November 2023 sampai 10 Februari 2024. Kampanye akan digelar selama 75 hari.

Selanjutnya, KPU menetapkan 11-13 Februari 2024 sebagai masa tenang. Para peserta Pemilu 2024 tidak boleh lagi berkampanye. Pemungutan suara akan dilakukan 14 Februari 2024.


Pasangan capres-cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud Md bakal memulai kampanye mereka secara terpisah. Ganjar bakal memulai kampanye di Papua sementara Mahfud Md mulai dari Aceh.

Hal itu diungkap Ganjar di Jakarta, Senin (27/11/2023). Keduanya bakal mulai kampanye dari timur dan barat Indonesia.

"Saya di Papua, Pak Mahfud di Aceh," kata Ganjar di Grand Sahid, Jakarta Pusat, dilansir detikNews Senin (27/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Namun Ganjar belum mau menjelaskan secara rinci pelaksanaan kampanyenya keduanya.

"Dari timur ke barat kita bergerak," paparnya.

Ganjar menyebut pihaknya telah berkomitmen akan melaksanakan Pemilu dengan damai sebagaimana deklarasi yang telah digelar Bawaslu sebelumnya.

"Sudah membuat komitmen, tugas kita adalah melaksanakan tata dan komitmen yang sudah kita tandatangani," ungkapnya.

Untuk diketahui, masa kampanye dimulai besok, 28 November 2023 hingga 10 Februari 2023.

Ganjar Diskusi dengan Mahfud Bahas Penegakan Hukum Anti KKN


Wakil Bendahara Umum Timnas AMIN, Rajiv, meyakini Polri akan bertindak netral pada Pemilu 2024. Dia meyakini Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo akan menindak sendiri jajarannya yang tidak netral di 2024.

"Teman-teman di polisi itu saya percaya mereka pasti netral, nggak mungkin kalau di polisi itu menurunkan kredibilitasnya, dan sampai hari ini, saya yang sering ke lapangan, saya nggak pernah merasakan Polri tidak netral, Polri netral memberi pengamanan terbaik, memfasilitasi, jadi nggak pernah tuh saya melihat Polri tidak netral," kata Rajiv saat dihubungi, Senin (27/11/2023).

Rajiv menyebut memang mungkin ada 1 atau 2 orang dari pihak kepolisian yang bersikap tidak netral. Namun, dia menyebut itu tidak perlu dibesar-besarkan dan wajib untuk terus diingatkan.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Polri netral, tugas kita bersama juga, mungkin ada 1-2 orang, itu perlu kita ingatkan, jadi nggak perlu juga kita membuat suatu cerita dibesar-besarkan, itu tugas seluruh warga negara yang menjaga netralitas Polri. Menurut saya nggak perlu juga orang-orang politik, tokoh-tokoh politik teriak Polri tidak netral, kita jaga saja sama-sama," ucapnya.

Selain itu, Rajiv juga berharap agar jika ada temuan ketidaknetralan Polri untuk selalu disertakan bukti. Dia yakin Kapolri Jenderal Sigit akan menindak jika terjadi ketidaknetralan dari jajarannya.

"Kalau nggak netral tunjukkan mana buktinya dia nggak netral, mana fotonya, mana videonya, dan saya yakin ketika ada jajaran Polri yang tidak netral pasti ditindak tegas sampai Kapolri, Kapolri kan nggak pernah ragu tindak tegas oknum yang nakal. Banyak contohnya sudah, bahkan yang dianggap dekat saja ketika berbuat baik aja ditindak, kalau saya percaya Polri pasti netral, bisa menjaga kredibilitasnya," ujar dia.


Kapolsek Setiabudi Kompol Arif Purnama Oktora mengecek Poskamling di lingkungan RW 04 Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan. Kompol Arif meminta Siskamling menggencarkan patroli di lingkungannya untuk menjaga situasi kondusif menjelang Pemilu 2024.

"Mendekati Pemilu serentak 2024 ini, banyak berita hoax bertebaran di media sosial. Kami harapkan Siskamling di sini turut membentengi supaya warga tidak menelan mentah-mentah berita hoax," kata Kompol Arif di Setiabudi, Jakarta Selatan, Senin (27/11/2023).

Kegiatan Halo Polisi dan Asistensi ini dihadiri Danramil Setiabudi Mayoor Supriyanto, Kasat Samapta Polres Jakarta Selatan AKBP Rosa Wintarsa, Wakasat Samapta AKP Karsono, Kanit Bimas AKP Andung Suwito, Kanit Pam Obvit AKP Joko S, Ketua RW 04 Ahmad Masyuri, serta pengurus RT dan anggota Satkamling RW 04. Dalam kesempatan itu, Arif menyerahkan bantuan peralatan operasional untuk Siskamling berupa tongkat T dan senter.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Kegiatan diawali dengan pengecekan kelengkapan peralatan yang dimiliki Satkamling RW 04. Kompol Arif memastikan Satkamling RW 04 ini benar-benar ada dan berjalan setiap hari.

"Silakan dikoordinasi masalah keamanan lingkungan bersama dengan personel 3 pilar beserta ketua RW maupun keamanan lingkungan, di mana dalam memelihara situasi tetap kondusif dengan memaksimalkan dan mengaktifkan kembali pos keamanan yang ada di lingkungan RW mendukung situasi kamtibmas yang aman dan damai selama pemilu," jelas Arif.

Kapolsek Setiabudi Minta Siskamling Wajibkan Tamu Lapor Diri 1 x 24 Jam (Foto: dok. Istimewa)

Arif mengatakan cara efektif untuk mencegah terjadinya kejahatan adalah dari lingkungan tempat tinggal masyarakat itu sendiri. Selain sebagai ajang silaturahmi, Siskamling dapat mempererat tali persaudaraan antar-masyarakat.

Siskamling ini di harapkan menjadi pendeteksi dini kejahatan di lingkungan masyarakat. Siskamling menjadi ujung tombak keamanan lingkungan.

"Jangan ragu-ragu untuk menghubungi kami, silakan telepon ke 110 apabila membutuhkan bantuan polisi," katanya.

Di akhir, Kompol Arif meminta agar Siskamling mewajibkan kepada tamu untuk lapor diri 1 x 24 jam guna mencegah terjadinya tindak kejahatan.

"Apabila ada tamu dari luar, maka harus lapor 1 x 24 jam untuk mencegah kerawanan tindak kejahatan," pungkas Arif.


Koordinator Komite Mahasiswa dan Rakyat untuk Demokrasi (Komrad) Pancasila Antoni Yudha ikut berkomentar soal isu netralitas Polri di Pemilu 2024. Antoni menilai tudingan Polri tak netral datang dari kelompok yang memang tidak ingin Polri netral dan mendukung kepentingannya.

"Masalah netralitas Polri itu nggak perlu dipertanyakan lagi ya. Karena Undang-undang Nomor 2 Tahu 2022 sudah jelas bahwa posisi Polri netral dalam persoalan politik. Yang kita pertanyakan kok ada pihak-pihak yang nuduh Polri nggak netral?" kata Antoni kepada wartawan, Senin (27/11/2023).

"Kalau saya menganggapnya pihak-pihak yang menuduh Polri tidak netral itu karena mereka berharap Polri tidak netral dan mengakomodir kepentingan mereka," sambung Antoni.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Antoni berpendapat prinsip netralitas Polri tak bisa digoyang. Oleh sebab itu, sambungnya, pihak yang tak senang menghembuskan isu miring perihal netralitas Polri.

"Karena Polri itu tidak bisa digoyang-goyang, maka mereka lempar tuduhan tidak netral. Sudah jelas kan, Pak Kapolri dan Kapolda-kapolda dalam berbagai kegiatan sering mengadakan deklarasi pemilu damai dengan TNI, bahwa jelas sikapnya netral," ujar Antoni.

Dia meminta pihak yang melemparkan tuduhan-tuduhan terkait isu netralitas lembaga negara agar berhenti. Dia berharap kelompok yang menuding tak netral berhenti mengkambinghitamkan lembaga negara.

"Sudahilah tuduhan-tuduhan terhadap institusi negara. Jangan karena kelimpungan oleh persoalan politiknya sendiri, lalu mengkambinghitamkan institusi negara," pungkas Antoni.


Tim Hukum pasangan calon Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin (AMIN) resmi diumumkan. Ketua Dewan Penasihat Tim Hukum Timnas AMIN Hamdan Zoelva mengatakan tim hukum akan mengawal kasus pantun Cak Imin yang diadukan ke Bawaslu.

"Kita akan mengawal seluruhnya," ujar Hamdan di Swansa Grand Ballroom, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (27/11/2023).

Hamdan menambahkan bahwa semua yang berkaitan dengan pasangan AMIN, akan dikawal oleh tim hukum yang ada. Seluruh advokat yang berada dalam tim hukum AMIN siap untuk mengawal.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Pokoknya semua yang berkaitan dengan capres-cawapres AMIN kita akan mengawal. Seluruh advokat ini siap mengawalnya," tuturnya.

Hamdan mengatakan tim akan hadir dalam sidang pemeriksaan pada Rabu, 29 November 2023 di Bawaslu. Namun dirinya belum merincikan siapa saja tim hukum AMIN yang hadir.

"Nanti akan dihadiri. Nanti kita liat, (dihadiri) termasuk tim ya," sebutnya.

Bawaslu Anggap Pelapor Tak Serius

Sebelumnya, Bawaslu menjadwalkan ulang sidang laporan terhadap Cak Imin, dan Mahfud Md buntut melontarkan pantun dugaan ajakan memilih sebelum masa kampanye. Sidang akan kembali digelar pada Rabu, 29 November 2023.

"Dengan demikian sidang pemeriksaan laporan pelanggaran administrasi dengan 010/LP/ADM.PL/BWSL/00.00/XI/2023 dan 003/LP/ADM.PL/BWSL/00.00/XI/2023 dengan agenda selanjutnya akan mendengarkan pembacaan laporan pelapor dan jawaban terlapor akan dilakukan pada sidang agenda hari Rabu 29 November 2023 jam 14.00 WIB," kata Ketua Majelis Persidangan, Rahmat Bagja, di ruang sidang Bawaslu, Jakarta Pusat, Jumat (24/11).

Bagja mengatakan sidang tersebut ditunda lantaran pihak pelapor tidak hadir dalam persidangan. Maka, kata Bagja, Bawaslu pun akan kembali menjadwalkan persidangan selanjutnya.

"Karena pelapor tidak hadir, seharusnya ini kita mendengarkan pokok-pokok aduan dari laporan yang diadukan oleh para pelapor. Kemudian mendengarkan jawaban terlapor dari teman-teman baik kuasa hukum Pak Ganjar dan Pak Anies," paparnya.

"Saya kira jawaban terlapor apakah agak lucu kalau pokok laporan tidak kita dengarkan tiba-tiba harus kita dengarkan jawaban terlapor," imbuhnya.


Masa kampanye Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 akan dimulai Selasa (28/11) besok. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X mengungkapkan harapannya.

Sultan awalnya mengungkapkan harapan akan adanya pola kampanye baru dibanding 5-10 tahun lalu.

"Kalau masih punya cara yang sama dengan 5 atau 10 tahun yang lalu sudah nggak mungkin," jelas Sultan kepada wartawan di Kompleks Kepatihan, Kota Jogja, Senin (27/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Sultan menambahkan, saat ini dinamika di masyarakat sudah jauh berbeda dibandingkan dengan 5-10 tahun yang lalu. Menurutnya, pola kampanye yang sama sudah tidak relevan.

"Situasi sudah berbeda, kalau tidak mau menjelaskan sepenuhnya harapannya apa, strateginya apa, maunya jadi begini," ungkap Sultan.

"Seperti 10 tahun yang lalu, ya mungkin bicaranya sekadar pepesan kosong saja, ini sudah bukan zamannya sekarang masyarakat sudah beda," imbuhnya.

Lebih lanjut Sultan pun mengungkapkan harapannya kepada peserta Pemilu maupun Pilpres 2024 mendatang. Utamanya untuk bisa memastikan suasana tetap kondusif.

"Saya berharap kampanye itu sudah beda dengan 5 tahun yang lalu, mungkin ada ketentuan hukum yang sama tapi materi kampanye itu dihindari materi yang bisa menimbulkan benturan yang tidak perlu sesama warga masyarakat maupun dipertanyakan pola kampanyenya," tutupnya.

Seperti diketahui, masa kampanye Pemilu 2024 untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, calon anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota, dan calon anggota DPD, akan dimulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024.

Janji Anies ke Warga Bogor: Bangun Transportasi Umum Terjangkau


PKS menjanjikan ibu kota negara tetap di Jakarta jika nantinya memimpin pemerintahan setelah dapat memenangkan Pemilu 2024. Wakil Ketua DPR Fraksi Gerindra, Dasco, tak mempermasalahkan sikap PKS namun mengungkit mayoritas yang menyetujui UU IKN.

"Ya silakan saja, nanti ubah lagi saja undang-undangnya ya, kalau berkuasa," kata Dasco di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Senin (27/11/2023).

Dasco menegaskan pihaknya akan mengutamakan program pemerintahan yang berkelanjutan. Dia mengungkit Undang-Undang Ibu Kota Nusantara (UU IKN) yang menjadi dasar hukum program tersebut berjalan.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Ya kita lihatlah, kalau kami kan sudah jelas bahwa itu program yang berkelanjutan. Kita harus lanjutkan dan kemudian dengan berbagai macam pertimbangan, UU itu juga disahkan ya. Dengan catatan memang dan penolakan dari teman-teman PKS terutama, tapi kan mayoritas setuju," katanya.

Sebelumnya, PKS menggelar Rapimnas kampanye nasional 2024. Dalam acara tersebut, Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Mohamad Sohibul Iman mengatakan ibu kota negara tetap Jakarta jika PKS menang Pemilu 2024.

"Salah satu ide gagasan ataupun kampanye kinerja PKS adalah PKS akan menyatakan jika PKS menang ibu kota negara tetap Jakarta," ujar Sohibul dalam paparannya, Minggu (26/11).

Sohibul mengatakan janji PKS sangat mudah ditafsirkan oleh masyarakat. Dia mengatakan PKS menilai ibu kota tidak perlu pindah ke Nusantara.

"Ini walaupun secara warning agak panjang, tetapi substansinya straight forward orang tidak perlu menafsirkan apapun. Dengan kalimat ini, artinya ibu kota negara tidak pindah ke Nusantara, tetap di Jakarta," kata dia.

Dia mengatakan ibu kota tetap di Jakarta merupakan gagasan unggulan dari PKS. Dia mengatakan PKS sejak awal menolak pengesahan RUU IKN menjadi undang-undang.

"Kampanye gagasan unggulan dari PKS karena memang PKS sudah dari awal menolak tentang RUU IKN dan sekarang kita sampaikan kepada masyarakat," ucapnya.

Simak juga Video: Sederet Alasan PKS Tolak IKN dan Tegaskan Jakarta Tetap Jadi Ibu Kota

[Gambas:Video 20detik]


Wali Kota Solo yang juga cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, kembali izin tidak berkantor di Balai Kota Solo. Gibran izin selama 2 hari untuk berkegiatan di Jakarta.

Dilansir detikJateng, Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim) Pemkot Solo Herwin Tri Nugroho Adi mengatakan izin Gibran ini sudah dilayangkan bersamaan dengan izin saat hari Jumat (24/11) lalu.

"Izin (Gibran), izin tanggal untuk tanggal 24 November dan tanggal 27 November," kata Herwin saat ditemui wartawan, Senin (27/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Herwin mengatakan Gibran izin karena tengah berada di Jakarta. Namun, dia menyebut Gibran bukan izin untuk keperluan Wali Kota Solo.

"Izin bukan melaksanakan, bukan ke kegiatan Wali Kota, ke Jakarta hari ini. Izinnya sudah satu surat di hari Jumat kemarin," ucapnya.

Lebih lanjut, Herwin menjelaskan jika di luar masa kampanye maka namanya izin bukan cuti. "Cuti bagi kepala daerah diatur terkait kampanye, kalau bukan kampanye izin. Izin ke Gubernur," imbuh dia.

Baca berita lengkapnya di sini.

Lihat juga Video: Pesan Prabowo: Masyarakat Mendambakan Pemilu Tanpa Kecurangan

[Gambas:Video 20detik]


Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia telah mengumumkan peraturan terkait kampanye untuk Pemilu 2024, yakni Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 Tahun 2023. Salah satunya terkait jadwal pelaksanaan kampanye Pemilu 2024.

PKPU yang mengatur jalannya kampanye ini telah ditandatangani oleh Ketua KPU, Hasyim Asy'ari, pada 14 Juli 2023. Aturan ini secara resmi mulai berlaku pada tanggal pengundangan.

Sementara itu, jadwal lengkap dari kegiatan kampanye Pemilu 2024 telah dijelaskan secara rinci dalam lampiran yang terdapat dalam PKPU ini. Lantas, kapan jadwal kampanye Pemilu 2024?

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Kampanye Pemilu 2024 Mulai Kapan?

Putaran Pertama

Dikutip dari laman resminya, KPU telah menetapkan sejumlah tahapan yang harus diikuti oleh peserta kampanye Pemilu 2024. Adapun tahapan tersebut dilaksanakan berdasarkan jadwal sebagai berikut:

28 November 2023-10 Februari 2024: Periode ini mencakup pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga kampanye di tempat umum, debat pasangan calon presiden dan wakil presiden, serta kampanye melalui media sosial.

21 Januari-10 Februari 2024: Tahap ini mencakup kampanye rapat umum, iklan di media massa cetak, media massa elektronik, dan media daring.

11-13 Februari 2024: Masa tenang, semua bentuk kampanye dilarang.

Putaran Kedua

Jika terjadi putaran kedua Pilpres 2024, maka akan ada periode kampanye tambahan.

2-22 Juni 2024: Periode kampanye Pilpres 2024 putaran kedua.

23-25 Juni 2024: Masa tenang putaran kedua

Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu 2024

Adapun berikut ini informasi seputar tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilu 2024, yang dikutip dari laman Info Pemilu KPU:

14 Juni 2022-14 Juni 2024: Perencanaan program dan anggaran

14 Juni 2022-14 Desember 2023: Penyusunan PKPU

14 Oktober 2022-21 Juni 2023: Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih

29 Juli 2022-13 Desember 2022: Pendaftaran dan verifikasi peserta Pemilu

14 Desember 2022-14 Februari 2022: Penetapan peserta Pemilu

14 Oktober 2022-9 Februari 2023: Penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan

24 April 2023-25 November 2023: Pencalonan anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota

19 Oktober 2023-25 November 2023: Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden

28 November 2023-10 Februari 2024: Masa kampanye Pemilu

11-13 Februari 2024: Masa tenang

14-15 Februari 2024: Pemungutan dan penghitungan suara

15 Februari-20 Maret 2024: Rekapitulasi hasil penghitungan suara

1 Oktober 2024: Pengucapan sumpah/janji DPR dan DPD

20 Oktober 2024: Pengucapan sumpah/janji presiden dan wakil presiden

Sementara itu, jadwal pengucapan sumpah/janji DPRD kabupaten/kota dan DPRD provinsi akan disesuaikan dengan akhir jabatan masing-masing anggota DPRD setempat.

Demikian informasi mengenai jadwal kampanye pemilu dan Pilpres 2024 lengkap dengan jadwal putaran kedua. Semoga bermanfaat, Lur!

Janji Anies ke Warga Bogor: Bangun Transportasi Umum Terjangkau


Calon presiden nomor urut tiga, Ganjar Pranowo, mendatangi kediaman istri Jenderal Hoegeng, Meriyati Hoegeng, di Margonda, Depok. Tampak keluarga Jenderal Hoegeng sudah berkumpul di lokasi.

Pantauan detikcom di lokasi, Senin (27/11/2023), pukul 12.37 WIB terlihat Ganjar mengenakan kemeja hitam dan celana berwarna krem. Meri mengenakan baju berwarna ungu dengan rok batik.

Tampak Ganjar tengah berbincang dengan Meri. Keluarga Jenderal Hoegeng juga tengah berbincang bersama di ruang tamu.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ganjar sungkem ke istri Jenderal Hoegeng saat berkunjung ke kediamannya Foto: (Devi/detikcom)

Saat berpamitan, Ganjar sempat sungkem ke Meri. Dia juga mengucapkan terima kasih sudah disambut dan didoakan.

"Saya terima kasih doanya, terima kasih dikasih makan, sehat selalu, inget ibu saya," kata Ganjar.

Meri lantas mendoakan Ganjar agar selalu diberi kekuatan. Sementara, Ganjar memuji Mary yang juga masih kuat di usia 98 tahun.

"Semoga kuat selalu ya pak," ujar Meri.

"Inget ibu saya, beliau luar biasa ya 98 tahun," ujar Ganjar.

"Masih suka tulis surat loh pak, masih suka kirim surat dan WA-an. Kita semua masih suka dapat WA dari eyang," ujar cucu Meri.

"Hebat, hebat, saya pamit dulu terima kasih," pamit Ganjar.


Calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan menyoroti netralitas di Pemilu 2024. Anies lantas menyinggung terkait dugaan adanya pakta integritas Pj Bupati Sorong Yan Piet Moso untuk memenangkan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024.

Hal itu disampaikan Anies usai menghadiri acara Rapat Koordinasi Nasional Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Rakornas Gakkumdu) yang digelar oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Senin (27/11/2023).

"Kita pernah lihat kan ada komitmen tanda tangan pakta integritas dari sebuah badan kepada PJ Bupati itu kan ada," kata Anies kepada wartawan.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Menurut Anies pentingnya pemberian sanksi bagi yang terbukti tak netral pada masa Pemilu 2024. Anies meminta sanksi yang tegas.

"Kita kan nggak tahu ada berapa banyak lagi yang seterusnya ada tidak muncul ke permukaan, nah tanda-tanda ini yang menurut saya harus diberikan sanksi yang tegas. Sehingga tidak kemudian sesuatu dianggap boleh," jelasnya.

"Kalau pelanggaran itu didiamkan, maka itu dianggap sebagai boleh. Kalau penyimpangan itu dibiarkan walaupun kecil, dia akan menyimpang lebih jauh lagi dan dianggap boleh itulah yang saya sampaikan, kalau keliatan agak belok ditegur," lanjut Anies.

Lebih jauh, Anies mengatakan masyarakat khawatir mengenai isu netralitas itu. Menurut Anies, jawaban terbaik yang bisa diberikan yaitu dengan konsisten menjaga ketertiban pemilu hingga akhir.

"Ini harus dijawab bukan dengan komitmen yg ditandatangani saja, tapi dengan kenyataan pengorganisasian pelaksanaan yang menjunjung tinggi integritas. Menjauhi segala macam-macam sikap yang tidak netral, menjauhi segala cara yang ditetapkan kita tahu mencederai pemilu," pungkasnya.

Simak juga Video: Anies soal Pakta Pj Bupati Sorong: Menurunkan Kepercayaan Rakyat

[Gambas:Video 20detik]


Irjen Rudy Heriyanto berpamitan kepada jajaran Polda Banten. Secara khusus, Irjen Rudy berpesan kepada Irjen Abdul Karim yang kini menjabat sebagai Kapolda Banten menjaga harmonisasi antarumat beragama di tanah jawara.

Hal tersebut ia sampaikan dalam sambutan penyerahan pataka Gawe Kuta Baluwarti di Mapolda Banten, Jalan Syekh Nawawi Al Bantani. Irjen Rudy awalnya mengatakan makna Gawe Kuta Baluwarti adalah membangun peradaban. Banten memiliki masyarakat yang majemuk dari berbagai agama, suku, ras dan golongan.

"Itu bisa harmoni hidup bersama di Banten, saya percaya Polda Banten di tangan Irjen Abdul Karim bisa lebih baik kedepannya," ujar Rudy di upacara penyerahan pataka, Senin (27/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Upacara pisah sambut Irjen Rudy ke Kapolda Banten Irjen Abdul Karim (Foto: Polda Banten) Foto: Upacara pisah sambut Irjen Rudy ke Kapolda Banten Irjen Abdul Karim (Foto: Polda Banten)

Rudy kemudian memohon pamit sebagai Kapolda Banten yang telah diemban selama 2 tahun 11 bulan. Ia mengaku bangga pada personel di Polda yang telah memberikan loyalitas dan dedikasi dalam mendukung program kerja.

"Terus terang, selama saya menjabat di kepolisian, baru kali ini saya bangga punya anggota seperti kalian," ujarnya.

Di tempat sama, Abdul Karim mengapresiasi dedikasi Rudy selama ini. Ia mengucapkan selamat bertugas di tempat baru di luar struktur Polri sebagai Sekjen di KKP dan mendapatkan promosi menjadi Komisaris Jenderal Polisi.

"Insya Allah dalam waktu dekat akan dilantik, semoga kesuksesan dapat diraih dan menghiasi pengabdian jenderal," ujarnya

Abdul Karim mengatakan, pada 2024 ini Polda Banten berada dalam tahapan Operasi Mantap Brata Maung dalam rangka Pemilu. Ada banyak potensi gangguan dan konflik sosial jika tidak diantisipasi.

Pada aspek penegakan hukum, kata dia, polisi harus bergerak cepat dalam peningkatan profesionalitas dan layanan publik. Masyarakat punya harapan tinggi pada polisi yang bekerja cepat, transparan dan akuntabel.

"Berbagai tantangan dan tuntutan masyarakat hendaknya dimaknai sebagai amanah yang kita tunaikan dengan integritas sehingga upaya penguatan kamtibmas dan layanan publik akan memberikan manfaat dan membuahkan kepercayaan masyarakat," pungkasnya.


Pasangan calon nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud Md menyebut penandatanganan deklarasi Kampanye Damai 2024 menjadi bentuk komitmen menjalankan Pemilu dengan baik. Ganjar mengatakan komitmen itu juga sebuah ungkapan keseriusan dari hati.


Pasangan capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, akan memulai kampanye besok. Ketua Koordinator Strategis Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Dasco, mengatakan Prabowo dijadwalkan menggelar doa bersama TKN malam hari.

"Malam ini kalau nggak salah ada (acara) deh, doa bersama di Jakarta. Ya tentunya permulaan hari kampanye kita akan dahulukan dengan acara doa-doa bersama tentunya," kata Dasco di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Senin (27/11/2023).

Dasco menyebut acara doa bersama itu melibatkan TKN beserta Tim Kampanye Daerah (TKD) yang dilakukan secara hybrid. Menurutnya, acara doa bersama tersebut dilakukan sebagai rasa syukur pihaknya menghadapi Pemilu 2024.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Dengan seluruh TKN, dan itu kemudian akan dilakukan secara langsung Zoom ke tim kampanye-kampanye daerah sebagai rasa syukur kita terhadap hajatan demokrasi dengan harapan tentunya pemilu berjalan dengan lancar dan damai," katanya.

Lebih lanjut, Wakil Ketua DPR ini menyebut TKN masih mensinkronisasi jadwal kampanye Prabowo dalam waktu dekat. Dia berharap jadwal kampanye itu dapat diumumkan besok.

"Nah minggu ini sedang disinkronasikan dengan TKN, mudah-mudahan besok itu sudah keluar jadwalnya," kata Dasco.

Prabowo sebelumnya mengatakan jika dirinya dan Gibran akan berbagi tugas selama kampanye. Dia menuturkan nantinya Gibran akan bergerak ke berbagai tempat.

"Kita mulai bagi tugas, yang muda bergerak kemana-mana, ha-ha," kata Prabowo di Grand Sahid, Jakarta Pusat, Senin (27/11).

Diketahui, kampanye akan dimulai pada 28 November 2023 sampai 10 Februari 2024. Kampanye akan digelar selama 75 hari.

Kemudian pada 11 Februari 2024-13 Februari 2024 masuk masa tenang, sehingga capres dan cawapres tidak boleh lagi berkampanye. Pemungutan suara akan dilakukan 14 Februari 2024.


Cawapres Nomor Urut 1, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, mengatakan pemilu akan cacat jika aparat penegak hukum tak adil. Oleh karena itu, Cak Imin mengingatkan untuk aparat yang tidak netral agar segera bertobat.


Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra Hashim Djojohadikusumo menyinggung soal hina an kaki pincang yang kerap disematkan pada capres Prabowo Subianto. Dia mengatakan ejekan atau hinaan tersebut cukup disenyumin dan digemoy-in.

Hal itu disampaikan Hashim dalam sambutannya di acara deklarasi komunitas disabilitas di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Senin (27/11/2023).

"Enggak usah diperhatikan ejekan-ejekan itu, kita senyumin lagi. Kita gemoy-in aja, kita senyumin aja ejekan-ejekan hinaan-hinaan," kata Hashim.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Diketahui, capres dengan no urut 2, Prabowo Subianto beberapa waktu lalu sempat diejek, karena memiliki kaki pincang. Hal itu terlihat saat Prabowo berjalan dan saat menghadiri beberapa acara kenegaraan.

Hashim pun membela Prabowo Subianto yang dihina karena kaki pincang. Ia mengatakan Prabowo memiliki kaki pincang itu disebabkan karena terluka dalam pertempuran.

"Bisa dilihat di acara negara dan acara pemerintah, beliau pincang, terus beliau diejek, dihujat, dihina, kok Prabowo ini kok dia tega ya mau jadi calon presiden, dia pincang, dia tidak sehat, dia tidak sempurna, dia tidak pantas untuk jadi Presiden RI," katanya.

"Tapi saya ingin sampaikan, bahwa Prabowo Subianto jadi pincang karena dia ikut berperang, dan dia hampir mati 5 kali untuk republik Indonesia. Dan dia pincang karena ikut dia terluka dalam pertempuran untuk merah putih, untuk republik Indonesia," sambungnya.

Lebih lanjut, dia menambahkan tidak ingin ambil pusing dengan hinaan atau ejekan kaki pincang Prabowo. Bahkan ia menyebut Prabowo sebagai si pincang dari Gowa.

"Itu Prabowo Subianto si pincang dari Gowa, itu Prabowo Subianto," pungkasnya.

Simak Video: Pesan Prabowo: Masyarakat Mendambakan Pemilu Tanpa Kecurangan

[Gambas:Video 20detik]


Calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan calon wakil presiden nomor urut 2, Gibran Rakabuming bergantian berkunjung ke Badan Pekerja Sinode (BPS) Gereja Toraja di Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan (Sulsel). BPS Gereja mengapresiasi kunjungan kedua capres tersebut, namun juga menegaskan pihaknya netral di Pilpres 2024.

"Bagi kami politik itu pelayanan, tapi soal kontestasi demokrasi netralitas Gereja itu yang kami pegang. Jadi independen dan tidak berpihak pada salah satu pasangan calon (paslon)," kata Ketua BPS Gereja Toraja Pdt Alfred Anggui kepada detikSulsel, Senin (27/11/2023).

Alfred mengungkapkan, kunjungan capres Ganjar Pranowo dan cawapres Gibran Rakabuming Raka merupakan etika politik. Dia pun mengakui sempat terkejut ketika capres cawapres tersebut menjadwalkan untuk mengunjungi BPS Gereja Toraja.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kita dikunjungi capres dan cawapres itu lebih ke politik etik aja sebenarnya, bukan soal dukung mendukung. Kami juga surprise sebenarnya, kok mas Ganjar dan Gibran berkunjung ke Toraja, tapi kami betul-betul menghargai itu," ungkapnya.

Dia pun menilai capres cawapres tersebut mengunjungi Toraja bukan untuk mendulang suara pada pemilu 2024 nanti, tapi menganggap Toraja sebagai salah satu wilayah unik. Menurutnya, Ganjar dan Gibran melihat Toraja merupakan instrumen penting di Indonesia.

"Dari jumlah suara Toraja ini kan tidak terlalu besar toh, kecil lah kalau dibanding beberapa daerah yang ada di Indonesia. Tapi saya pikir, mereka datang berkunjung karena melihat sesuatu yang unik di Toraja, bagi saya ini kecintaan mereka dan menganggap Toraja sebagai instrumen penting di Indonesia," ucapnya.

Diketahui, capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo melakukan safari ke Toraja, Sabtu (25/11). Kedatangan eks Gubernur Jawa Tengah di BPS Gereja Toraja disambut antusiasme tim relawan emak-emak.

Sehari setelahnya, giliran cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka juga berkunjung ke BPS Gereja Toraja, Minggu (26/11). Saat tiba, Gibran sempat mengikuti beberapa ritual adat pengukuhan dirinya sebagai putra Toraja yang masuk dalam rumpung Tongkonan Lallangan.

Pada kesempatan itu juga Gibran mendapatkan nama Toraja yakni Laso' Pindan. Julukan itu bermakna sebagai anak laki-laki yang bertanggung jawab.

Isu Gibran Jadi Cawapres Prabowo, Ganjar: Semua Orang Punya Hak


Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumatera Selatan (Sumsel) Kurniawan meminta kepada masyarakat untuk berani melapor jika menemukan ada pelanggaran selama masa kampanye. Diketahui, masa kampanye Pemilu 2024 akan dimulai pada 28 November 2023 sampai 10 Februari 2024.

Mengutip situs resmi Bawaslu, pelanggaran-pelanggaran tersebut antara lain penyebaran hoaks dan kampanye hitam, penggunaan dana CSR untuk kepentingan kampanye, keterlibatan ASN dan TNI/Polri dalam kampanye, serta kampanye di luar zona dan batas waktu yang ditentukan.

"Untuk masyarakat Sumsel kami mengharapkan bantuannya di tahapan kampanye ini agar kiranya masyarakat lebih berani untuk melaporkan jika menemukan berbagai pelanggaran selama masa kampanye kepada Bawaslu" katanya usai melakukan apel siaga pengawasan kampanye di kantor Bawaslu Sumsel, Senin (27/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Kata Kurniawan, jika ada masyarakat yang melapor, maka Bawaslu Sumsel akan segera melakukan tindak lanjut berupa penelusuran terhadap dugaan pelanggaran pemilu tersebut.

"Tentunya kami akan bergerak jika menerima laporan atau informasi awal baik dari masyarakat atau memberikan informasi melalui pesan medsos atau melaporkan langsung datang ke kantor terkait dugaan pelanggaran pemilu tersebut," ungkapnya.

Selain itu, kata Kurniawan, pihaknya juga sudah membentuk tim khusus untuk pengawasan tim kampanye, agar tidak keluar dari koridor subtansi.

"Kami juga sudah membentuk tim khusus ya, untuk melakukan pengawasan kampanye agar pengawasan kampanye ini tak keluar dari koridor subtansi dan cepat dalam melakukan tanggapan," ujarnya.

Untuk pelanggaran caleg yang melakukan curi start sebelum masa pemilu, Kurniawan mengaku tidak menemukan laporan dari warga sampai sejauh ini.

"Belum ada laporan untuk Caleg yang melakukan pelanggaran pencurian start sebelum masa kampanye, namun pelanggaran alat peraga kampanye Bawaslu Sumsel telah menertibkan 3 ribu lebih se Sumsel sebelum masa kampanye kemarin," ungkapnya.

Sekdes di Boyolali Diduga Lakukan Intimidasi Politik, Bawaslu Turun Tangan


Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan mewanti-wanti urusan netralitas di Pemilu 2024. Anies meminta aparat yang belok kanan atau kiri untuk didisiplinkan.

Hal ini disampaikan Anies dalam sambutannya usai menandatangani kampanye damai dalam acara Rapat Koordinasi Nasional Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Rakornas Gakkumdu) yang digelar oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Senin (27/11/2023). Anies mulanya berbicara mengenai kemungkinan aparat yang tidak netral dalam kontestasi mendatang.

"Tapi mungkin ada satu anak buah, satu-dua anak buah yang memilih belok, milih belok kanan, milih belok kiri," ujar Anies.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Karena itu, capres Koalisi Perubahan itu meminta atasan tak ragu menegur jika ada anggota penegak hukum yang tidak netral. Tujuannya, kata Anies, untuk menghindari terjadinya penyimpangan.

"Karena itu kami berharap kalau ada yang belok kanan, belok kiri, segera ditegur, segera diluruskan, segera didisiplinkan. Agar semua arahan dari puncak terus sampai ke bawah tanpa ada penyimpangan," ucapnya.

Lebih jauh, Anies berbicara mengenai masifnya perbincangan mengenai isu netralitas aparat di masyarakat. Dia menduga terjadi penurunan kepercayaan masyarakat terhadap aparat.

"Saya rasa Bawaslu menyaksikan di pemilu-pemilu sebelumnya tidak banyak orang membicarakan netralitas, membicarakan tentang ketidakjujuran. Tapi pemilu kali kita merasakan di masyarakat muncul pertanyaan itu, apa artinya ada penurunan kepercayaan," kata Anies.

Kendati begitu, dia berharap para aparat penegak hukum tak hanya sekedar menjalankan perintah perihal pemilu damai. Melainkan, konsisten menjaga perintah itu untuk dilaksanakan hingga ke jajaran terbawah.

"Saya berharap yang ada di ruangan ini kembalikan kepercayaan rakyat kepada institusi penyelanggara pemilu. Kita buktikan kepada semua, bahwa apa yang berkembang di masyarakat hari ini dijawab dengan netralitas, dijawab dengan konsistensi atas apa yang ditandatangani di atas, yang dikatakan undang-undang, dilaksanakan sepenuhnya di lapangan," harap Anies.

"Sehingga, kecurigaan yang hari ini berkembang di masyarakat akan bisa pupus, karena pilarnya demokrasi adalah kepercayaan, pilarnya non demorkasi, rasa takut," ujarnya.

Sebagai informasi Rakornas Gakkumdu digelar dalam rangka persiapan penyelenggaraan kampanye Pemilu 2024. Dalam gelaran itu, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menandatangani prasasti komitmen netralitas Pemilu 2024.

Acara itu juga dihadiri oleh seluruh peserta Pilpres 2024, diantaranya Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md.


Kecanggihan teknologi artificial intelligence (AI) dalam mengedit foto manusia sedemikian rupa dimanfaatkan banyak orang, termasuk di masa menjelang Pilpres 2024. Beberapa orang menggunakannya untuk memotret figur para capres dan cawapres.

Seperti yang terlihat baru-baru ini, muncul foto Anies Baswedan, Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming, dan Mahfud MD dalam versi AI. Mereka digambarkan sebagai anak-anak yang gemoy (lucu).

Menanggapi fenomena tersebut, dosen Kajian Media UM Surabaya, Radius Setiyawan berkomentar bahwa kemajuan teknologi AI kini dapat dimanfaatkan oleh masing-masing tim sukses untuk mendapatkan simpati masyarakat.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Jadi adanya teknologi AI yang bisa mengubah wajah seseorang menjadi herois, lucu, tegas dan sejenisnya merupakan suatu konsekuensi dari kemajuan teknologi. Tentu hal ini akan sangat mungkin dimanfaatkan oleh timses untuk menciptakan figure diri sesuai dengan pasar atau komunitas yang dibidik," kata Radius, dikutip dari laman UM Surabaya, Senin (27/11/2023).

Kekuatan Baru di Ranah Digital

Meskipun tak salah dalam memanfaatkan teknologi AI untuk kampanye seperti membuat flayer digital, baliho, hingga potret capres-cawapres ala AI, Radius mengingatkan para paslon untuk lebih mementingkan visi-misi daripada sibuk memoles tampilan fisik.

Menurutnya, ranah digital menjadi kekuatan baru bagi para timses dalam menyebarkan citra para capres-cawapres. Berbagai platform seperti media sosial pun dapat menjadi sasaran dalam mendapatkan simpati anak muda.

"Jangan sampai kemajuan teknologi membuat figur pemimpin jauh dari otentisitas dirinya atau tidak menjadi dirinya sendiri, karena teknologi berpotensi menciptakan gelembung citra yang semu dan penuh kepalsuan," ucapnya.

Radius menyayangkan jika keberadaan fitur AI tersebut menjadikan paslon lebih sibuk membuat citra diri dibanding menyampaikan visi dan gagasan efektif bagi calon pemilih.

"Yang dikhawatirkan adalah para paslon terlena lalu menjadi sibuk membuat citra diri dengan AI, sementara visi aktual dan gagasan yang berpijak pada masalah nyata bangsa terasa kosong dan dilupakan," tegasnya.

Masyarakat Harus Waspada Hoaks

Dengan maraknya penggunaan AI ini, Radius mengingatkan masyarakat untuk berhati-hati dalam menerima pesan kampanye. Terlebih bagi generasi Z dan milenial sebagai generasi muda yang menjadi target.

"Selain itu juga, jelang Pemilu 2024 akan banyak bertebaran informasi hoaks, mulai dari berita bohong, hasutan, ujaran kebencian, dan lainnya, sehingga diperlukan kesantunan di dalam berpolitik di media sosial, terutama bagi anak-anak muda," tuturnya.

Ia mengingatkan, "Saring dulu sebelum sharing dan lakukan tabbayun, mengecek terlebih dulu kebenaran suatu informasi."


Cawapres nomor urut 3, Mahfud Md, mengatakan deklarasi komitmen pemilu yang tertib dan bermartabat selalu dilakukan jelang pemilihan. Namun, kata Mahfud, pelanggaran masih sering terjadi.

"Paslon sudah menandatangani komitmen mendeklarasikan komitmen untuk, mentaati peraturan perundang-undangan dalam rangka Pemilu yang tertib, demokratis dan bermartabat," kata Mahfud usai menghadiri acara Rapat Koordinasi Nasional Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Rakornas Gakkumdu), di Grand Sahid, Jakarta Pusat, Senin (27/11/2023).

"Bagi, saya dan tentu bagi semua, kita penandatangan seperti itu sudah beratusan kali dilakukan di setiap pemilu, pemilu pusat maupun, pilkada-pilkada. Komitmen seperti itu dilakukan, dan masih sering banyak pelanggaran," sambungnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Maka, Mahfud pun mengajak untuk berkomitmen demi berlangsungnya Pemilu 2024 yang damai. Dia pun menuturkan jika terjadi pelanggaran, maka harus diselesaikan sesuai aturan.

"Oleh sebab itu, itu tadi semua hanya komitmen moral, niat baik kita, tetapi kalau ada hal-hal yang terjadi di luar aturan perundang-undangan yang dilakukan oleh siapapun, harus diselesaikan menurut peraturan perundang-undangan, bukan menurut deklarasi saja," ungkapnya.

Acara Rakornas Gakkumdu memiliki tema 'Gakkumdu Mengawal Pemilu 2024 yang Demokratis dan Bermartabat'. Rakornas Gakkumdu digelar dalam rangka persiapan pengawasan menjelang masa kampanye.

Diketahui, kampanye akan dimulai pada 28 November 2023 sampai 10 Februari 2024. Kampanye akan digelar selama 75 hari.


Tim hukum Timnas AMIN resmi dideklarasikan. Tim tersebut berisikan sejumlah nama seperti mantan Jaksa Agung Muhammad Prasetyo hingga Mantan Kabareskrim Komjen Pol (Purn) Susno Duajdi.

Deklarasi digelar di Swansa Grand Ballroom, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (27/11/2023). Deklarasi itu dibacakan oleh Ketua Dewan Pakar Timnas AMIN Hamdan Zoelva.

"Satu, akan bekerja secara profesional dan sungguh-sungguh dalam mengawal kepentingan hukum pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar pada Pilpres 2024," ujar Hamdan membacakan isi deklarasi.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Tim hukum AMIN menyatakan tidak takut menghadapi tekanan dalam bentuk apapun. Poin selanjutnya, Tim hukum AMIN mengatakan akan melakukan advokasi, pendampingan dan edukasi kepada seluruh relawan.

"Dua tidak takut menghadapi tekanan, ancaman dan intimidasi dalam bentuk apapun. Tiga tidak akan mentolerir kecurangan sekecil apapun dan dalam bentuk apapun demi tegaknya marwah pemilu dan demokrasi di Indonesia," ujar Hamdan.

"Akan melakukan advokasi, pendampingan, serta edukasi kepada seluruh relawan, saksi, dan masyarakat luas, agar segala bentuk kecurangan bisa diantisipasi dan ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku," tambahnya.

Eks ketua MK itu mengatakan tim hukum AMIN akan memastikan seluruh tahapan Pilpres 2024 dilaksanakan dengan prosedur hukum yang benar. Terakhir, tim hukum AMIN menyatakan akan mengajak seluruh anak bangsa untuk bersama-sama mengawal Pilpres 2024.

"Mengawal dan memastikan bahwa seluruh tahapan Pilpres 2024 dilaksanakan dengan prosedur hukum yang benar, jujur, dan adil, sebagaimana komitmen pasangan calon presiden dan wakil presiden Anies Baswedan dan Muhaimin lskandar. Enam, mengajak seluruh anak bangsa untuk bersinergi dan berperan aktif mengawal Pilpres 2024, demi melahirkan pemimpin nasional yang bermartabat, bermoral dan tidak cacat konstitusi," ucapnya.

Berikut nama-nama yang terdapat dalam tim hukum Timnas AMIN:

1. Ari Yusuf Amir (Ketua Umum Tim Hukum Nasional AMIN)

2. Hamdan Zoelva

3. Ni'matul Huda

4. Muhammad Prasetyo

5. Hotma Sitompul

6. Susno Duajdi

7. Ahmad Yani

8. Eggi Sudjana

Simak juga Video: Anies Singgung Ramai soal Kecurangan Pemilu Bikin Kepercayaan Masyarakat Turun

[Gambas:Video 20detik]


Frank Gardner

Koresponden BBC bidang keamanan

Yahya Sinwar telah menghilang. Tidak mengherankan kalau ribuan tentara Israel mengerahkan drone, penyadap elektronik, hingga informan manusia demi mencari keberadaannya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Sinwar, yang memiliki rambut seputih salju dan alis hitam, merupakan pemimpin sayap politik Hamas di Gaza. Dia adalah salah satu orang yang paling dicari-cari oleh Israel.

Yahya bersama sejumlah orang lainnya dianggap bertanggung jawab atas serangan pada 7 Oktober di wilayah selatan Israel, yang menewaskan sekitar 1.200 orang dan lebih dari 200 orang diculik.

"Yahya Sinwar adalah komandannya dan dia akan habis," kata juru bicara Pasukan Pertahanan Israel (IDF) Laksamana Muda Daniel Hagari pada awal Oktober.

"Serangan keji ini diputuskan oleh Yahya Sinwar," kata Kepala Staf IDF Herzi Halexi.

"Oleh karena itu dia dan semua anggotanya akan habis."

Begitu pula Mohammed Deif, pemimpin sayap militer Hamas, Brigade Izzedine al-Qassam yang sulit ditangkap.

Hugh Lovatt, peneliti senior di Dewan Hubungan Luar Negeri Eropa (ECFR) meyakini bahwa Deif adalah otak di balik perencanaan serangan 7 Oktober, mengingat ini adalah operasi militer Hamas.

Namun, Sinwar "kemungkinan besar adalah bagian dari kelompok yang merencanakan dan memengaruhi serangan tersebut".

Israel percaya bahwa Sinwar, yang merupakan orang kedua setelah pemimpin Hamas Ismail Haniyeh, telah terpojok, bersembunyi di terowongan bawah tanah di suatu tempat di Gaza bersama pengawalnya, tidak berkomunikasi dengan siapa pun karena khawatir akan terlacak dan ditemukan.

Kemunculan dan penangkapan Sinwar

Sinwar, 61, yang dikenal dengan sapaan Abu Ibrahim, lahir di kamp pengungsi Khan Younis di ujung selatan Jalur Gaza.

Orang tuanya berasal dari Ashkelon, namun dia menjadi pengungsi pasca-peristiwa "al-Naqba" (bencana), yang merujuk pada tersingkirnya warga Palestina dari tanah leluhur mereka dalam perang usai negara Israel dibentuk pada 1948.

Dia menempuh pendidikan di sekolah menengah untuk laki-laki di Khan Younis, lalu menjadi sarjana bahasa Arab dari Universitas Islam Gaza.

Foto anak-anak Israel yang ditawan oleh Hamas ditampilkan di tengah unjuk rasa di Tel Aviv (Getty Images)

Pada masa itu, Khan Younis adalah "benteng" dukungan bagi Ikhwanul Muslimin, kata peneliti dari Washington Institute for Near East Policy, Ehud Yaari, yang pernah mewawancarai Sinwar di penjara sebanyak empat kali.

Menurut Yaari, Ikhwanul Muslimin "merupakan gerakan besar-besaran bagi generasi muda yang pergi ke masjid-masjid di tengah kemiskinan di kamp pengungsi". Ini nantinya juga berpengaruh penting bagi Hamas.

Sinwar pertama kali ditangkap oleh Israel karena "aktivitas Islami" pada tahun 1982, ketika dia masih berusia 19 tahun.

Dia kemudian ditangkap lagi pada tahun 1985. Pada saat itulah dia dipercaya oleh pendiri Hamas berkursi roda, Sheikh Ahmed Yassin.

Keduanya menjadi "sangat, sangat dekat", kata peneliti senior di Institut Studi Keamanan Nasional di Tel Aviv, Kobi Michael.

Hubungan dengan pemimpin spiritual organisasi ini memberi kesan pertama yang baik bagi Sinwar di dalam gerakan tersebut.

Dua tahun setelah Hamas didirikan pada tahun 1987, Sinwar mendirikan organisasi keamanan internal yang ditakuti bernama al-Majd. Saat itu, dia baru berusia 25 tahun.

Al-Majd dikenal karena menghukum orang-orang yang dituduh melanggar moral.

Menurut Michael, kelompok ini menargetkan toko-toko yang menjual video porno, serta memburu dan membunuh siapa pun yang dicurigai bekerja sama dengan Israel.

Sebuah mural yang menggambarkan mendiang pemimpin spiritual Hamas, Sheikh Ahmed Yassin (Getty Images)

Yaari mengatakan bahwa Sinwar bertanggung jawab atas banyak "pembunuhan brutal" terhadap orang-orang yang dicurigai bekerja sama dengan Israel.

"Beberapa di antaranya [dia bunuh] menggunakan tangannya sendiri dan dia bangga akan itu, dia menceritakannya kepada saya dan ke orang-orang lain."

Menurut para pajabat Israel, Sinwar mengaku menghukum seseorang yang diduga sebagai informan Israel, dengan meminta saudara laki-laki orang tersebut menguburnya hidup-hidup, menggunakan sendok, bukan sekop.

"Dia adalah sosok yang bisa mengumpulkan pengikut, pendukung, dan banyak orang yang takut, juga tidak ingin berseteru dengannya," kata Yaari.

Pada tahun 1988, Sinwar diduga merencanakan penculikan dan pembunuhan dua tentara Israel. Dia ditangkap pada tahun yang sama, dihukum oleh Israel atas pembunuhan 12 warga Palestina, lalu dijatuhi empat hukuman seumur hidup.

Tahun-tahun di penjara

Sinwar telah menghabiskan sebagian besar masa dewasanya di penjara-penjara Israel. Dia dipenjara selama lebih dari 22 tahun, dari 1988 hingga 2011.

Waktunya selama dipenjara, sebagian di sel isolasi, tampaknya justru membuatnya semakin radikal.

"Dia meneguhkan otoritasnya dengan cara yang kejam, menggunakan kekerasan," kata Yaari.

"Dia memposisikan dirinya sebagai pemimpin di antara para narapidana, bernegosiasi atas nama mereka dengan otoritas di penjara dan menegakkan disiplin di antara para narapidana."

Seorang pria bersenjata berjaga di sekitar panggung saat Sinwar berpidato di rapat umum pada 2021 (Getty Images)

Pemerintah Israel menggambarkan Sinwar selama di penjara sebagai sosok yang "kejam, berwibawa, berpengaruh, dengan ketahanan yang tidak biasa, licik dan manipulatif, merasa puas dengan apa yang dia miliki menyimpan rahasia bahkan di dalam penjara di antara tahanan lain memiliki kemampuan untuk membawa orang banyak".

Selama mereka bertemu, Yaari menilai Sinwar sebagai seorang psikopat.

"[Tetapi] untuk mengatakan bahwa, Sinwar adalah seorang psikopat, titik, juga tidak tepat," katanya.

"Karena Anda akan merindukan sosok yang aneh dan kompleks ini."

Menurut Yaari, Sinwar "sangat licik, cerdas tahu bagaimana memainkan pesona pribadinya."

Ketika Sinwar memberitahunya bahwa Israel harus dihancurkan dan bersikeras bahwa tidak ada tempat bagi orang Yahudi di Palestina, "dia kemudian bercanda, Mungkin kami akan mengecualikan Anda".

Selama dipenjara, Sinwar menjadi fasih berbahasa Ibrani. Dia membaca surat kabar Israel. Yaari mengatakan bahwa Sinwar selalu lebih suka berbincang dalam bahasa Ibrani dengannya, meskipun Yaari fasih berbahasa Arab.

"Dia berusaha meningkatkan bahasa Ibraninya," kata Yaari.

"Saya rasa dia juga ingin diuntungkan dari seseorang yang berbicara bahasa Ibrani lebih lancar dibandingkan sipir penjara."

Sinwar dibebaskan pada 2011 sebagai bagian dari kesepakatan yang membebaskan 1.027 tahanan Palestina dan Arab Israel dari penjara dengan imbalan satu sandera Israel, yakni tentara IDF Gilad Shalit.

Shalit telah disandera selama lima tahun setelah diculik oleh, antara lain, saudara laki-laki Sinwar, yang merupakan komandan senior militer Hamas. Sinwar sejak saat itu menyerukan lebih banyak penculikan terhadap tentara Israel.

Saat ini, Israel telah mengakhiri pendudukannya di Jalur Gaza dan Hamas berkuasa setelah memenangkan pemilu dan kemudian menyingkirkan saingannya, partai Fatah pimpinan Yasser Arafat, dengan memecat banyak anggotanya dari posisi-posisi penting.

Kedisiplinan yang brutal

Ketika Sinwar kembali ke Gaza, dia langsung diterima sebagai pemimpin, kata Michael.

Penerimaan terhadapnya banyak dipengaruhi oleh prestisenya sebagai anggota pendiri Hamas yang telah mengorbankan hidupnya selama bertahun-tahun di penjara Israel.

"Orang-orang juga takut pada Sinwar, dia adalah orang yang membunuh dengan tangannya sendiri," kata Michael.

"Dia sangat brutal, agresif, tapi juga karismatik pada saat yang bersamaan."

"Dia bukan orator," kata Yaari.

"Ketika berbicara kepada publik, dia tampak seperti mafia."

Segera setelah keluar dari penjara, Sinwar juga beraliansi dengan Brigade Izzedine al-Qassam dan kepala staf Marwan Issa.

Pada 2013, dia terpilih menjadi anggota Biro Politik Hamas di Jalur Gaza, kemudian menjadi ketuanya pada 2017.

Adik laki-laki Sinwar, Mohammed, juga berperan aktif di Hamas. Dia mengaku selamat dari beberapa upaya pembunuhan Israel sebelum dinyatakan meninggal oleh Hamas pada 2014.

Beberapa laporan media menyebut bahwa dia mungkin saja masih hidup, aktif di sayap militer Hamas yang bersembunyi di terowongan di bawah Gaza, dan bahkan mungkin berperan dalam serangan 7 Oktober di Israel.

Mohammed Sinwar (BBC)

Reputasi Sinwar atas kekejamannya membuat dia dijuluki sebagai Si Penjagal Khan Younis.

"Dia adalah orang yang menerapkan kedisiplinan secara brutal," kata Yaari.

"Orang-orang di Hamas memahami itu jika Anda tidak mematuhi Sinwar, Anda mempertaruhkan nyawa Anda."

Dia dianggap bertanggung jawab atas penahanan, penyiksaan dan pembunuhan seorang komandan Hamas bernama Mahmoud Ishtiwi pada tahun 2015 yang dituduh homoseksual dan melakukan penggelapan.

Pada tahun 2018, dalam pernyataannya kepada media internasional, dia mengisyaratkan dukungannya terhadap ribuan warga Palestina untuk menerobos pagar pembatas yang memisahkan Jalur Gaza dengan Israel.

Dukungan itu adalah bagian dari protes terhadap AS yang memindahkan kedutaan besarnya dari Tel Aviv ke Yerusalem.

Belakangan, pada tahun yang sama, dia mengaku selamat dari upaya pembunuhan oleh warga Palestina pendukung pesaingnya, Otoritas Palestina (PA) di Tepi Barat.

Namun dia juga pernah menunjukkan sisi pragmatisnya. Dia mendukung gencatan senjata sementara dengan Israel, pertukaran tahanan, dan rekonsiliasi dengan Otoritas Palestina. Menurut Michael, Sinwar bahkan dikritik oleh pihak yang menentang keputusannya karena dianggap terlalu moderat.

Kedekatan dengan Iran

Yahya Sinwar pada 2022 (Getty Images)

Banyak pihak di lembaga pertahanan dan keamanan Israel menganggap bahwa membiarkan Sinwar keluar dari penjara merupakan kesalahan fatal, meski itu dilakukan sebagai bagian dari kesepakatan penukaran tahanan.

Warga Israel merasa mereka terbuai dalam rasa aman yang salah. Mereka merasa keliru karena meyakini bahwa penawaran insentif ekonomi dan lebih banyak izin kerja kepada Hamas akan membuat kelompok itu kehilangan keinginan untuk berperang. Tentu saja ini merupakan kesalahan perhitungan yang sangat fatal.

"Dia melihat dirinya sebagai orang yang ditakdirkan untuk membebaskan Palestina dia tidak memikirkan perbaikan situasi ekonomi, layanan sosial untuk Gaza," kata Yaari.

"Itu bukan dirinya."

Pada tahun 2015, Departemen Luar Negeri AS secara resmi mengkategorikan Sinwar sebagai "Teroris Global yang Ditunjuk Khusus".

Pada Mei 2021, serangan udara Israel menargetkan rumah dan kantornya di Jalur Gaza.

Dalam pidatonya yang disiarkan televisi pada April 2022, dia mendorong orang-orang untuk menyerang Israel dengan cara apa pun yang memungkinkan.

Para pakar telah mengidentifikasi Sinwar sebagai tokoh kunci yang menghubungkan biro politik Hamas dengan sayap bersenjatanya, Brigade Izzedine al-Qassam, yang memimpin serangan tanggal 7 Oktober di Israel selatan.

Sinwar (tengah) di perbatasan Mesir pada 2017 (Getty Images)

Pada 14 Oktober, juru bicara militer Israel, Letkol Richard Hecht, menyebut Sinwar sebagai "wajah kejahatan".

Dia menambahkan: "Orang itu dan seluruh anggotanya berada dalam pengawasan kami. Kami akan menangkap orang itu."

Sinwar juga dekat dengan Iran. Kedekatan antara negara Syiah dengan organisasi Arab Sunni bukanlah sesuatu yang biasa, namun keduanya memiliki tujuan yang sama, yakni untuk mengakhiri negara Israel dan "membebaskan" Yerusalem dari pendudukan Israel.

Mereka bekerja bergandengan tangan. Iran mendanai, melatih dan mempersenjatai Hamas, membantunya membangun kemampuan militernya dan mengumpulkan ribuan roket, yang digunakan untuk menargetkan kota-kota Israel.

Sinwar menyampaikan rasa terima kasihnya atas dukungan tersebut dalam pidatonya pada tahun 2021.

"Jika bukan karena Iran, perlawanan di Palestina tidak akan memiliki kemampuan seperti saat ini."

Namun membunuh Sinwar hanya akan menjadi "kemenangan pencitraan" bagi Israel, bukan berdampak terhadap gerakan tersebut, kata Lovatt.

Organisasi semacam Hamas cenderung beroperasi seperti kepala hydra. Ketika satu komandan operasional atau pemimpinnya dicopot, mereka akan segera digantikan oleh yang lainnya.

Pengganti mereka terkadang tidak memiliki pengalaman dan kredibilitas yang setara, namun organisasi tersebut masih mampu meneruskan regenerasi dalam beberapa bentuk.

"Jelas, [Hamas] akan kehilangan sosoknya [Sinwar]," kata Lovatt, "tapi dia akan diganti dan ada struktur yang siap melakukan hal itu. Ini tidak seperti membunuh Osama Bin Laden. Hamas memiliki pemimpin politik dan militer senior lainnya."

Pertanyaan yang lebih besar adalah, apa yang terjadi di Gaza ketika Israel mengakhiri operasi militernya untuk memberantas Hamas, dan siapa yang pada akhirnya akan bertanggung jawab?

Dan bisakah mereka mencegah agar Gaza tidak lagi menjadi landasan serangan terhadap Israel, yang kemudian memicu pembalasan dan kehancuran besar-besaran seperti yang kita lihat sekarang?

Laporan tambahan oleh Jon Kelly

Simak Video: Kondisi Anak-anak Sandera yang Dibebaskan di Gaza

[Gambas:Video 20detik]


Pasangan capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, akan memulai kampanye besok. Prabowo mengatakan jika dirinya dan Gibran akan memulai kampanye di sekitar Jabodetabek.

"Kita kick off di sekitar Jabodetabek," kata Prabowo di Grand Sahid, Jakarta Pusat, Senin (27/11/2023).

Prabowo mengatakan jika dirinya dan Gibran akan berbagi tugas. Dia menuturkan nantinya Gibran akan bergerak ke berbagai tempat.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kita mulai bagi tugas, yang muda bergerak kemana-mana ha-ha," ujarnya.

Diketahui, kampanye akan dimulai pada 28 November 2023 sampai 10 Februari 2024. Kampanye akan digelar selama 75 hari.

Kemudian pada 11 Februari 2024-13 Februari 2024 masuk masa tenang, sehingga capres dan cawapres tidak boleh lagi berkampanye. Pemungutan suara akan dilakukan 14 Februari 2024.

Simak Video: Pesan Prabowo: Masyarakat Mendambakan Pemilu Tanpa Kecurangan

[Gambas:Video 20detik]


Wakil Gubernur Riau Edy Afrizal Natar Nasution dilantik Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai Gubernur Riau. Edy Natar menggantikan Syamsuar yang mundur dari jabatan Gubernur Riau karena menjadi caleg DPR RI di Pemilu 2024.

Dilansir detikNews, Senin (27/11/2023). proses pelantikan Edy Natar dipimpin langsung oleh Jokowi di Istana Negara, Jakarta Pusat.

Pelantikan diawali dengan pembacaan keputusan presiden (Keppres) terkait pengangkatan Edy Natar menjadi Gubernur Riau. Jokowi kemudian mengambil sumpah dan janji yang diikuti Edy Natar.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Demi Allah saya bersumpah akan memenuhi kewajiban saya sebagai gubernur dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada masyarakat, nusa, dan bangsa," kata Jokowi saat membacakan sumpah jabatan yang diikuti Syamsuar-Edy.

Prosesi pelantikan dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara. Selanjutnya, Jokowi menyalami Edy Natar.

Sebelumnya, posisi Gubernur Riau diisi oleh Syamsuar. Syamsuar mengundurkan diri karena maju sebagai caleg DPR RI di 2024. Edy Natar yang sebelumnya menjabat wakil gubernur pun naik jabatan menjadi gubernur.

Gubernur dan Kapolda Meriahkan Riau Bhayangkara Run di Pekanbaru


Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, merespons PKS yang menjanjikan Ibu Kota Indonesia tetap di Jakarta jika menang dalam Pemilu 2024. Ganjar menilai seharusnya semua pejabat melaksanakan Undang-Undang tentang Ibu Kota Nusantara (IKN) yang sudah disahkan.

"Seluruh peraturan undang-undang yang sudah diketok. Apalagi sudah jadi undang-undang ya, wajib seluruh pejabat untuk melaksanakan," kata Ganjar di Grand Sahid, Jakarta Pusat, Senin (27/11/2023).

Ketika ditanya akan melanjutkan IKN, Ganjar tak menjawab lugas. Namun, dia menekankan jika undang-undang yang sudah ditetapkan wajib untuk dilaksanakan.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Seluruh undang-undang yang sudah diketok harus dilaksanakan siapapun buat yang memilih," tuturnya.

Sebelumnya, PKS menggelar Rapimnas kampanye nasional 2024. Dalam acara tersebut, Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Mohamad Sohibul Iman mengatakan ibu kota negara tetap Jakarta jika PKS menang Pemilu 2024.

"Salah satu ide gagasan ataupun kampanye kinerja PKS adalah PKS akan menyatakan jika PKS menang ibu kota negara tetap Jakarta," ujar Sohibul dalam paparannya, Minggu (26/11).

Sohibul mengatakan janji PKS sangat mudah ditafsirkan oleh masyarakat. Dia mengatakan PKS menilai ibu kota tidak perlu pindah ke Nusantara.

"Ini walaupun secara warning agak panjang, tetapi substansinya straight forward orang tidak perlu menafsirkan apapun. Dengan kalimat ini, artinya ibu kota negara tidak pindah ke Nusantara, tetap di Jakarta," kata dia.

Dia mengatakan ibu kota tetap di Jakarta merupakan gagasan unggulan dari PKS. Dia mengatakan PKS sejak awal menolak pengesahan RUU IKN menjadi undang-undang.

"Kampanye gagasan unggulan dari PKS karena memang PKS sudah dari awal menolak tentang RUU IKN dan sekarang kita sampaikan kepada masyarakat," ucapnya.

Lihat juga Video: Mahfud: Pelanggaran Pemilu Harus Diselesaikan Lewat UU

[Gambas:Video 20detik]


Bupati Klaten Sri Mulyani terus berupaya untuk menjaga netralitas dan integritas para Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Hal ini disampaikan saat gelaran Apel Siaga Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilu 2024 dengan tema 'Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu' yang digelar di Alun-Alun Kabupaten Klaten, Senin pagi (27/11).

"Pemkab Klaten akan berupaya menjaga integritas dan netralitas ASN untuk terwujudnya Pemilu 2024 yang bermartabat. Saya juga mengajak berkoordinasi semua pihak untuk dengan baik, berbagi informasi, dan bersinergi dengan lembaga terkait guna memastikan efektivitas pengawasan. Kebersamaan menjadi kekuatan untuk berbagai kita akan menjawab tantangan yang mungkin muncul selama tahapan kampanye," ujar Sri Mulyani dalam keterangan tertulis, Senin (27/11/2023).

Sri Mulyani juga menaruh perhatian pada terciptanya kampanye yang sehat dan berkualitas. Menurutnya, penguatan dari berbagai pihak seperti Forkopimda, Bawaslu, para pengawas, hingga masyarakat akan menyukseskan Tahapan Kampanye Pemilu 2024.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kampanye merupakan salah satu tahapan dalam Pemilu yang cukup krusial dan memiliki potensi permasalahan yang cukup tinggi. Dalam pelaksanaan pengawasan kampanye ini, Aparat Pengawas Pemilu harus senantiasa menjaga integritas, netralitas, dan profesionalisme," tambah Sri Mulyani

"Oleh karena itu, penguatan antara Pemda bersama jajaran Forkopimda, Bawaslu, dan jajaran pengawas baik di tingkat Kecamatan, Desa serta masyarakat diharapkan dapat meningkatkan soliditas dalam pengawasan Tahapan Kampanye Pemilu 2024," sambungnya.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Kabupaten Klaten Arif Fatkhurrokhman berpesan kepada seluruh pengawas untuk memiliki rasa tanggung jawab guna menjamin pelaksanaan demokrasi dengan asas Luber Jurdil (Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil).

"Tepat hari ini Bawaslu Klaten ingin menegakkan kembali komitmen kita sebagai pengawas Pemilu. Tanggal 28 November 2023 besok adalah hari pertama kegiatan pengawasan kampanye kita. Nanti, masyarakat akan melihat kita sebagai pengawas pemilu," ujar Arif.

"Maka masing-masing pengawas harus memiliki tanggung jawab yang sama untuk menjamin pelaksanaan demokrasi dengan asas Luber Jurdil serta dapat mengoptimalkan pencegahan," tutupnya.

Tips Hindari Hoax yang Berseliweran Jelang Pemilu 2024


Anggota Komisi III DPR Fraksi PDIP Dede Indra Permana mengomentari soal munculnya beberapa narasi yang mempersoalkan netralitas Polri dalam Pemilu 2024. Dede yakin Polri profesional dan netral.

"Kami sebagai mitra Kepolisian Republik Indonesia meyakini bahwa kinerja Bapak Kapolri beserta jajaran sangat profesional dalam kinerja dan mengabdi kepada masyarakat terutama kaitannya dengan penyelenggaraan Pemilu 2024 yang damai," kata Dede dalam keterangannya, Senin (27/11/2023).

Politisi muda dari dapil Jawa Tengah 10 ini menambahkan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo juga sudah deklarasi soal pemilu damai. Menurutnya, Sigit pasti meneladani Jenderal Hoegeng dalam menjalankan kepemimpinan.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Bahkan bersama Panglima TNI, Bapak Kapolri mengundang kami perwakilan seluruh partai politik dalam peresmian Museum Jenderal Hoegeng Pekalongan untuk mendeklarasikan pemilu damai. Pak Kapolri menjadikan tauladan Alm Jenderal Hoegeng tentang integritas seorang pemimpin untuk menjaga dan menegakkan hukum dengan penuh tanggung jawab dan kredibilitas," ucapnya.

Dia pun memberikan apresiasi kepada Jenderal Sigit yang selalu mengakomodir aspirasi siapa pun tanpa memilih fraksi dan partai. Karena itu, dia mengajak masyarakat tidak membenturkan Polri dengan partai politik, khususnya PDIP.

"Untuk itu kami mengajak seluruh masyarakat dan media untuk membuat narasi yang edukatif, jangan membenturkan partai PDI Perjuangan dengan rekan-rekan Polri dan TNI. Kami ingin sinergitas antara Partai, Polri, dan TNI terus terjaga di pemilu ini. Karena PDI Perjuangan juga sangat sayang kepada Polri yang mana pada era Ibu Megawati, Ketua Umum kami, Polri menjadi lembaga yang mandiri," ujar Dede.


Pasangan calon nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud Md akan memulai kampanye besok. Ganjar rencananya akan mulai berkampanye di Papua, dan Mahfud di Aceh.

"Saya di Papua, Pak Mahfud di Aceh," kata Ganjar di Grand Sahid, Jakarta Pusat, Senin (27/11/2023).

Ganjar tak menjelaskan lebih rinci bagaiamana pelaksanaan kampanyenya nanti. Namun, Ganjar mengatakan pemilihan lokasi awal kampanye di Aceh dan Papua ialah dirinya dan Mahfud akan bergerak dari timur ke barat.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Dari timur ke barat kita bergerak," paparnya.

Ganjar berkomitmen jika Akan melaksanakan Pemilu dengan damai. Hal itu, kata dia, sesuai dengan penandatanganan deklarasi Pemilu damai yang digelar Bawaslu hari ini.

"Sudah membuat komitmen, tugas kita adalah melaksanakan tata dan komitmen yang sudah kita tandatangani," ungkapnya.

Diketahui, kampanye akan dimulai pada 28 November 2023 sampai 10 Februari 2024. Kampanye akan digelar selama 75 hari.


Cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, mengaku akan cuti selama masa kampanye sesuai dengan ketentuan yang ada. Hal itu disampaikan Gibran saat ditanya terkait cuti sebagai Wali Kota Solo di masa kampanye.

"Ya rencana seperti itu," kata Gibran di Grand Sahid, Jakarta Pusat, Senin (27/11/2023). Gibran ditanya apakah akan cuti selama kampanye pemilu.

Namun, Gibran tak menjelaskan lebih rinci terkait rencana cuti tersebut. Dia mengaku hanya akan mengikuti aturan yang berlaku.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Ya sesuai aturan," ucap dia.

Kampanye akan dimulai pada 28 November 2023 sampai 10 Februari 2024. Kampanye akan digelar selama 75 hari.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2023 yang mengatur cuti menteri dan kepala daerah selama kampanye Pemilu 2024. Aturan ini juga mengatur alur pengajuan cuti menteri atau kepala daerah yang maju dalam Pilpres 2024.

PP Nomor 53 Tahun 2023 ini diteken Jokowi pada 21 November 2023 sebagaimana dilihat detikcom, Jumat (24/11/2023). Beleid itu mewajibkan pejabat setingkat menteri dan kepala daerah untuk cuti selama berkampanye dalam Pemilu. Hal ini tertuang dalam Pasal 31. Begini bunyi pasalnya:

Pasal 31

(1) Menteri dan pejabat setingkat menteri dapat melaksanakan kampanye apabila yang bersangkutan:

a. sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden;

b. berstatus sebagai anggota partai politik; atau

c. anggota tim kampanye atau pelaksana kampanye yang sudah didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum.

(2) Gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota dapat melaksanakan kampanye apabila yang bersangkutan:

a. sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden;

b. berstatus sebagai anggota partai politik; atau

c. anggota tim kampanye atau pelaksana kampanye yang sudah didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum.

(3) Menteri dan pejabat setingkat menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota yang melaksanakan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus menjalankan Cuti.

Selanjutnya, alur pengajuan cuti pejabat yang maju sebagai capres dan cawapres diatur dalam Pasal 34A ayat 2. Menteri mengajukan cuti ke Presiden melalui Mensesneg. Gubernur dan Wagub mengajukan cuti ke Mendagri dengan tembusan ke Presiden. Wali Kota dan Wakil Wali Kota mengajukan cuti ke gubernur dengan tembusan ke mendagri.

Bagi menteri dan kepala daerah yang maju sebagai capres dan cawapres, cuti diajukan paling lambat 7 hari sebelum pelaksanaan kampanye.


Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, menyampaikan komitmen dalam penegakan hukum pemilu di Rapat Koordinasi Nasional Gakkumdu Bawaslu di Grand Sahid Jaya, Senin (27/11).


Bupati Klaten Sri Mulyani menuturkan kampanye merupakan salah satu tahapan dalam Pemilihan Umum (Pemilu) yang cukup krusial dan memiliki potensi permasalahan yang cukup tinggi. Sehingga, demi terciptanya kampanye damai, sehat, dan berkualitas, Sri Mulyani meminta Bawaslu untuk menjaga integritas, netralitas, dan profesionalisme.

Penguatan antara Pemerintah Daerah (Pemda) bersama Forkopimda, Bawaslu, dan para pengawas, serta masyarakat dapat meningkatkan soliditas pada Pemilu nanti. Hal ini ia sampaikan saat gelaran Apel Siaga Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilu 2024 dengan tema 'Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu' yang digelar di Alun-Alun Kabupaten Klaten.

"Kampanye merupakan salah satu tahapan dalam Pemilu yang cukup krusial dan memiliki potensi permasalahan yang cukup tinggi. Dalam pelaksanaan pengawasan kampanye ini, aparat pengawas pemilu harus senantiasa menjaga integritas, netralitas, dan profesionalisme," ujar Sri Mulyani dalam keterangan tertulis, Senin (27/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Oleh karena itu, penguatan antara Pemda bersama jajaran Forkopimda, Bawaslu, dan jajaran pengawas baik di tingkat Kecamatan, Desa serta masyarakat diharapkan dapat meningkatkan soliditas dalam pengawasan Tahapan Kampanye Pemilu 2024," sambungnya.

Sri Mulyani menambahkan bahwa Pemerintah Kabupaten Klaten akan berupaya menjaga integritas dan netralitas ASN demi terwujudnya Pemilu 2024 yang bermartabat. Ia juga mengajak seluruh pihak untuk mengefektifkan pengawasan, sehingga tantangan selama tahapan kampanye dapat diatasi bersama.

"Pemkab Klaten akan berupaya menjaga integritas dan netralitas ASN untuk terwujudnya Pemilu 2024 yang bermartabat. Saya juga mengajak berkoordinasi semua pihak untuk dengan baik, berbagi informasi, dan bersinergi dengan lembaga terkait guna memastikan efektivitas pengawasan. Kebersamaan menjadi kekuatan untuk berbagai kita akan menjawab tantangan yang mungkin muncul selama tahapan kampanye," pungkasnya

Sementara itu, Ketua Bawaslu Kabupaten Klaten Arif Fatkhurrokhman mengatakan tanggal 28 November 2023 merupakan hari pertama kegiatan pengawasan kampanye pemilu oleh Bawaslu. Maka, ia berpesan kepada seluruh pengawas di setiap kecamatan untuk memiliki rasa tanggung jawab guna menjamin pelaksanaan demokrasi dengan asas Luber Jurdil (Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil).

"Tepat hari ini Bawaslu Klaten ingin menegakkan kembali komitmen kita sebagai pengawas Pemilu. Tanggal 28 November 2023 besok adalah hari pertama kegiatan pengawasan kampanye kita. Nanti, masyarakat akan melihat kita sebagai pengawas pemilu," ujar Arif.

"Maka masing-masing pengawas harus memiliki tanggung jawab yang sama untuk menjamin pelaksanaan demokrasi dengan asas Luber Jurdil serta dapat mengoptimalkan pencegahan," tutupnya.

Tips Hindari Hoax yang Berseliweran Jelang Pemilu 2024


Partai Golkar memberikan surat tugas kepada Wali Kota Medan Bobby Nasution dan mantan Wagub Sumut Musa Rajekshah alias Ijeck untuk menjadi bakal calon Gubernur Sumatera Utara (Cagub Sumut). Lantas bagaimana peluang keduanya diusung oleh Golkar di Pilkada 2024?

Pengamat politik Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU) Faisal Riza menilai surat tugas itu merupakan strategi Golkar merespons polemik keanggotaan Bobby di PDIP. Golkar dinilai mengambil peluang lebih cepat dari partai lain.

"Tentang Bobby sebagai cagub Golkar itu bisa dipahami sebagai strategi Golkar merespona cepat status Bobby di partai sebelumnya. Partai Golkar lebih cepat menangkap peluang ini ketimbang partai lain," kata Faisal Riza kepada detikSumut, Senin (27/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Surat tugas tersebut dikeluarkan oleh Golkar sebelum Pilpres dinilai sebagai uji kinerja. Golkar dinilai ingin melihat sejauh mana figur Bobby dalam pemenangan Pilpres.

"Kemudian, surat ini dikeluarkan sebelum Pemilu dan Pilpres, saya kira, ini sebagai uji kinerja, semacam pemanasan mesin politik untuk Pilgub. Terutama sejauh mana figur Bobby bekerja dalam pemenangan Pileg dan Pilpres," ucapnya.

Riza menilai Golkar memberikan Ijeck surat tugas yang sama dengan Bobby merupakan bentuk penghargaan kepada Ijeck yang menjabat sebagai Ketua DPD Golkar Sumut. Apalagi Ijeck memiliki pendukung yang solid sehingga perlu bagi Golkar untuk menjaga hal itu.

"Soal Ijeck dicalonkan itu saya lihat sebagai upaya partai menghargai dia sebagai ketua DPD Sumut dan menjaga barisan di internal partai. Karena walau bagaimanapun Ijeck punya pendukung yang solid dan jaringan sosial yang cukup. Kalau dia tidak dicalonkan, bisa jadi buru-buru pendukungnya kecewa dan bubar barisan," sebutnya.

Sehingga menurut Riza, Golkar akan melihat capaian keduanya di Pilpres dan Pileg untuk menentukan siapa yang bakal diusung oleh Golkar secara resmi. Ijeck dan Bobby harus menunjukkan perannya di Pileg dan Pilpres nanti.

"Sekali lagi, sejauh mana keseriusan dalam arti rekomendasi final partai dalam pencalonan mereka, bagi keduanya, saya melihat akan sangat tergantung pada capaian kinerja mereka di Pileg dan Pilpres," tutupnya.

Sebelumnya, pemberian surat tugas menjadi bakal Cagub Sumut itu diketahui dari surat DPP Partai Golkar bernomor: Sund- 308 /GOLKAR/XI/2023. Surat tersebut ditandatangani oleh Waketum DPP Golkar Ahmad Doli Kurnia Tandjung dan Sekretaris DPP Golkar Lodewijk F Paulus.

"Undangan menghadiri pengarahan Ketua Umum DPP Partai GOLKAR kepada Bakal Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Partai GOLKAR," demikian tertulis di dalam surat yang dilihat, Rabu (22/11).

Dalam lampiran kedua surat tersebut, terlihat Golkar menyebutkan 2 nama yang akan diusung jadi Cagub Sumut. Keduanya adalah Bobby Nasution dan Musa Rajekshah alias Ijeck yang merupakan Ketua DPD I Golkar Sumut.

Sekretaris Golkar Sumut Ilhamsyah membenarkan soal penunjukan dua nama tersebut.

"Betul (Golkar usulkan Bobby dan Ijeck jadi Cagub Sumut), di Medan Bobby dapat juga," kata Ilhamsyah kepada detikSumut, Rabu (22/11).

Heboh Pemotor Tergelincir di Jalan 'Keramik' Sudirman, Walkot Bobby Buka Suara


Pasangan calon nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud Md mengajak semua pihak untuk berkomitmen melaksanakan Pemilu yang adil dan bersih. Ganjar mengatakan penandatanganan deklarasi hari ini menjadi salah satu bentuk komitmen menjalankan Pemilu dengan baik.

"Apa yang tadi dibacakan, ditorehkan dalam tanda tangan komitmen adalah sebuah ungkapan keseriusan, dari pikiran hati dan tindakan kita," kata Ganjar dalam sambutannya di acara Rapat Koordinasi Nasional Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Rakornas Gakkumdu), di Grand Sahid, Jakarta Pusat, Senin (27/11/2023).

Ganjar pun meyakini jika penyelenggara Pemilu dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Dia pun berterima kasih dengan komitmen yang telah dibangun selama ini.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kami sangat percaya seluruh penyelenggara pemilu dan aparatur akan melaksanakan ini dengan sungguh-sungguh," paparnya.

"Maka kami menyampaikan penghormatan dan terima kasih atas komitmen yang dibangun. Tugas kita hari ini adalah melaksanakan komitmen dan kata-kata yang kita tanda tangani," sambung dia.

Acara Rakornas Gakkumdu memiliki tema 'Gakkumdu Mengawal Pemilu 2024 yang Demokratis dan Bermartabat'. Rakornas Gakkumdu digelar dalam rangka persiapan pengawasan menjelang masa kampanye.

Diketahui, kampanye akan dimulai pada 28 November 2023 sampai 10 Februari 2024. Kampanye akan digelar selama 75 hari.