Kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Ade Armando, mundur sebagai pembawa acara di YouTube Cokro TV. Ade Armando mundur karena mengaku dirinya tak diperkenankan mengkritik PDIP yang saat ini mencapreskan Ganjar Pranowo.

Ade Armando menyebut pengunduran dirinya dimulai hari ini, Senin (7/8/2023). Host progam 'Logika AA' di kanal Youtube Cokro TV tersebut menyebut dirinya berbeda paham dengan pimpinan perusahaan dan redaksi.

"Saya mundur karena perbedaan paham dengan pimpinan perusahaan dan pimpinan redaksi Cokro TV. Saya menganggap sebaiknya setiap host TV bisa mengungkapkan kritiknya terhadap semua partai dan kandidat presiden yang akan bertarung dalam Pemilu 2024, tanpa terkecuali," kata Ade Armando dalam keterangannya, Senin (7/8/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ade Armando mengatakan Cokro TV justru menekankan untuk mendukung bacapres Ganjar Pranowo di Pemilu 2024. Ia menilai komunikasi dengan pihak terkait tak mencapai titik temu sehingga pengunduran dirinya menjadi jalan terakhir.

"Pimpinan Cokro TV menolak host di Cokro TV mengkritik PDIP terkait kampanye Ganjar Pranowo karena dikhawatirkan akan berdampak pada elektabilitas Ganjar Pranowo,"ujar Ade.

"Pimpinan Cokro TV memutuskan Cokro TV akan menjadi kanal untuk mendukung pemenangan Ganjar. Sikap pimpinan Cokro TV ini didukung tiga host Cokro TV lainnya," sambungnya.

Ade Armando menyebut pandangannya terkait politik Indonesia akan tetap berlanjut melalui media sosial yang dimilikinya. Menutup pernyataannya, Ade mengucapkan terima kasih kepada Cokro TV atas kesempatan sebagai host selama lebih dari dua tahun.

"Saya akan menyebarkan pikiran dan pendapat saya melalui kanal YouTube, TikTok, Instagram, twitter dan Facebook saya sendiri.Saya berterima kasih atas peluang dan kesempatan yang diberikan kepada saya selama lebih dari 2 tahun untuk menjadi host yang bebas mengemukakan pendapat dan kritik saya melalui kanal Cokro TV," pungkasnya.


Ketum Golkar Airlangga Hartarto mengatakan partainya tidak akan melabuhkan dukungan ke Anies Baswedan di Pilpres 2024. Waketum PAN Viva Yoga Mauladi mengatakan partainya juga tak akan mendukung Anies.

"Sama (dengan sikap Golkar tidak mendukung Anies). Kan dari awal saya mengatakan bahwa PAN akan berkoalisi dengan partai pemerintah," kata Viva Yoga kepada wartawan di Kantor DPP PAN, Jl Warung Buncit, Jakarta Selatan, Senin (7/8/2023).

Viva menegaskan PAN tak akan berkoalisi dengan partai di luar pemerintah. Sebagai informasi, Anies Baswedan merupakan bacapres Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP), koalisi yang diinisiasi NasDem, Demokrat, dan PKS.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"PAN akan berkoalisi dengan partai pemerintah. Seperti itulah," ujarnya.

Dia mengatakan PAN tak menutup kemungkinan akan berkoalisi dengan Gerindra atau PDIP. Dia mengatakan arah koalisi PAN akan diumumkan Ketum PAN, Zulkifli Hasan.

"Tidak menutup kemungkinan untuk berkoalisi dengan partai Gerindra atau dengan PDIP. Harus satu nafas itu," kata Viva.

"Nanti akan diputuskan oleh Bang Zulkifli Hasan. Ikan sepat, ikan gabus, makin cepat, makin bagus," tambahnya.

Sebelumnya, Bacapres Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan buka suara soal Partai Golkar yang menyatakan tak akan mendukungnya di 2024. Anies memahami sebab Golkar sudah memiliki koalisi.

"Mereka sudah memiliki koalisi, sudah lama, jadi nggak ada yang baru, nggak ada yang baru sama sekali dan tidak ada kejutan lah," kata Anies Baswedan di Kafe Sosial Pejuang, Duren Tiga, Jakarta Selatan, Jumat (4/8).

Anies mengatakan Golkar sudah lama membentuk Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang diinisiasi bersama PAN dan PPP. Oleh karena itu menurut Anies, pernyataan Golkar yang tak akan mendukungnya di 2024 bukan hal baru.

"Golkar kan dari dulu punya koalisi KIB, jadi nggak ada yang baru," ujarnya.


Usia minimal calon wakil presiden (cawapres) menuai polemik saat PSI, Partai Garuda dan sejumlah kepala daerah menggugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) agar diturunkan menjadi 35 tahun. Kini, muncul gugatan tandingan agar usia cawapres minimal 25 tahun.

Berdasarkan gugatan yang dilansir website MK, Senin (7/8/2023), gugatan itu diajukan oleh calon advokat Melisa Mylitiachristi Tarundung. Melisa menggugat Pasal 169 huruf q UU Pemilu, yang berbunyi:

Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Menyatakan Pasal 169 huruf q UU Pemilu, sepanjang frasa 'berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun' bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai berusia paling rendah 25 tahun," ujar Melisa.

Menurut Melisa, dirinya tertutup menjadi Capres atau Cawapres gara-gara belum berusia 40 tahun. Padahal sesuai UU, usia 27 tahun telah dewasa. Yaitu:

1. UU Kewarganegaraan, dewasa di atas 18 tahun.

2. KUHPerdata, dewasa di atas 21 tahun atau telah kawin.

3. Kompilasi hukum islam, dewasa di atas 21 tahun.

4. KUHP, dewasa di atas 16 tahun.

5. UU Perkawinan, dewasa setelah 18 tahun.

6. UU Ketenagakerjaan, dewasa setelah 21 tahun.

7. UU Sistem Peradilan Pidana Anak, dewasa di atas 18 tahun.

8. UU Perlindungan Anak, dewasa setelah 18 tahun

9. UU HAM, dewasa di atas 18 tahun

10. UU Pornografi, dewasa setelah 18 tahun

11. UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, di atas 18 tahun

12. Syarat calon anggota DPD minimal 21 tahun

13. Syarat calon hakim minimal 25 tahun

14. Syarat calon jaksa, minimal 23 tahun

15. Syarat calon Kepala Daerah, minimal 25 tahun

16. Syarat calon kepala desa, minimal 25 tahun

"Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, syarat batas usia bagi calon Presiden dan calon Wakil Presiden minimal berusia 40 tahun, terbukti telah mengakibatkan kerugian konstitusional PEMOHON dalam hal menjadi calon Presiden atau calon Wakil Presiden dalam Pemilu yang diselenggarakan pada setiap lima tahun sekali, dengan jaminan penyelenggaraan Pemilu dilaksanakan secara adil sebagaimana yang yang dijamin dalam ketentuan Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945," bebernya.

Melisa menilai hak konstitusional dirinya potensial dirugikan. Yaitu sebagaimana dijamin di dalam ketentuan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 28l ayat (2) UUD 1945. Juga untuk mendapatkan keadilan dalam penyelenggaraan Pemilu sehingga melanggar Asas-asas Pemilu yang tertuang di dalam Pasal 22E ayat (2) UUD 1945, khususnya asas adil. Selengkapnya ketentuan tersebut mengatur: Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali.

"Bahwa Asas Adil di dalam UU Pemilu menerangkan setiap pihak terkait mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan dari pihak mana pun. Sehingga diskriminasi syarat usia dalam syarat calon Presiden atau Wakil Presiden terbukti berpotensi akan terjadinva ketidakadilan Pemilu sehingga harus dinyatakan bertentangan dengan Asas Adil dalam Pemilu sebagaimana yang tertuang di dalam ketentuan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, oleh karena itu Pasal 169 huruf q UU Pemilu harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat," bebernya.

Melisa juga menilai syarat 40 tahun mencederai sekaligus melemahkan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat. Hal itu sebagaimana yang diatur di Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Sebab Presiden dan Wakil Presiden pada dasarnya merupakan perwujudan dari Kedaulatan Rakyat karena keduanya dipilih secara langsung oleh rakyat.

"Sebagai perwujudan kedaulatan rakyat maka Presiden dan Wakil Presiden mewakili (merepresentasikan) kepentingan seluruh rakyat, sehingga untuk memilih mereka tidak boleh dibatas syarat usia hanya bagi mereka yang berusia minimal 40 tahun," ujarnya.

"Menurut Pemohon syarat usia yang ideal bagi calon Presiden dan Wakil Presiden adalah minimal berusia 25 tahun," pungkasnya.

Berikut gugatan sebelumnya yang meminta agar usia cawapres diturunkan:

Perkara 55/PUU-XXI/2023

Pemohon:

Wali Kota Bukittingi Erman Safar

Wakil Bupati Lampung Selatan Pandu Kesuma Dewangsa

Wagub Jatim Emil Dardak

Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor

Wabup Sidoarjo Muhammad Albarraa

Pasal yang digugat yaitu Pasal 169 huruf q UU Pemilu, yang berbunyi:

Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun;

"Menyatakan bahwa frasa 'berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun' dalam Pasal 169 huruf q UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau memiliki pengalaman sebagai Penyelenggara Negara'," demikian petitum permohonan Erman Safar dkk

Perkara 51/PUU-XXI/2023

Pemohon:Ahmad Ridha Sabana (Ketum Partai Garuda)

Yohanna Murtika (Sekjen Partai Garuda)

Pasal yang digugat yaitu Pasal 169 huruf q UU Pemilu, yang berbunyi:

Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun;

"Menyatakan bahwa frasa 'berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun' dalam Pasal 169 huruf q UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau yang berpengalaman di bidang pemerintahan'," demikian petitum permohonan.

Perkara 29/PUU-XXI/2023

Pemohon: PSI

Pasal yang digugat yaitu Pasal 169 huruf q UU Pemilu, yang berbunyi:

Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun;

"Menyatakan bahwa Pasal 169 huruf q UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'berusia paling rendah 35 tahun," demikian petitum pemohon.


Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf menegaskan Nahdlatul Ulama bukanlah alat yang bisa dipermainkan untuk kepentingan politik praktis. Gus Yahya tak rela jika NU dipermainkan untuk pecalonan.

"Nah ini supaya orang politisi ini tidak mempermainkan agama. NU saja kami nggak mau dipermainkan untuk pencalonan begini-begitu, apalagi agama jangan dipermainkan," ujar Gus Yahya seperti dilansir Antara, Senin (7/8/2023).

Gus Yahya menyampaikan hal ini untuk menanggapi klaim dari partai politik maupun politikus yang mengaku mendapatkan mandat perjuangan dari PBNU untuk kontestasi 2024. Gus Yahya mengaku jengkel karena NU selalu dinilai sebagai barang dagangan dalam politik praktis, termasuk klaim-klaim merepresentasikan NU.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Bahwa tidak ada calon presiden atau calon wapres atas nama NU pokoknya tidak ada," kata dia.

Gus Yahya menilai memang banyak warga nahdliyin yang aktif di partai politik, tetapi bukan serta-merta mewakili NU. Dia meminta aktor politik mengandalkan kredibilitasnya untuk meraup suara, bukan karena NU.

"Siapa pun calonnya itu atas nama kredibilitas masing-masing enggak ada yang atas nama NU apalagi atas nama Islam pasti tidak ada," katanya.

Sebelumnya, Gus Yahya meminta identitas agama tidak dimanipulasi menjadi senjata untuk meraih dukungan politik atau menyerang pihak lain. Praktik manipulasi semacam itu berpotensi menggiring agama sebagai sumber masalah.

"Kita harus mencegah agama kita menjadi masalah," katanya.

Menurut Gus Yahya, dua pemilihan umum terakhir menjadi pengalaman buruk imbas penggunaan politik identitas.

"Pengalaman yang sangat buruk terkait politik identitas di mana orang menggunakan agama sebagai senjata untuk mendapatkan dukungan politik guna menyerang orang lain," kata dia.


Warga Negara Indonesia (WNI) lintas profesi di New Jersey kompak mendukung Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden (bacapres) RI. Mereka tergabung dalam konsolidasi nasional warga Indonesia di AS yakni USA for Ganjar Pranowo.

Kompak menggunakan pakaian bernuansa merah putih dan kemeja garis-garis yang menjadi ciri khas baju kampanye Ganjar, para relawan mendeklarasikan dukungan dengan berlatar belakang Patung Lady Liberty di Liberty State Park, New Jersey, Amerika Serikat pada Sabtu (5/8).

Salah satu tokoh masyarakat Indonesia di New Jersey yang dituakan, Eddie Prasetyo mengungkapkan peserta kegiatan yang hadir kompak menyerukan dukungan atas pencalonan Ganjar Pranowo sebagai capres yang ditandai dengan pemakaian kemeja dari 'Jokowi' ke 'Ganjar'.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Tegak lurus konstitusi hitam-putih tidak abu-abu, Ganjar adalah satu-satunya pilihan yang dapat memimpin Indonesia ke depan," kata Eddie dalam keterangan tertulis, Senin (7/8/2023).

Ia menilai warga antusias berdiskusi sepanjang acara deklarasi. Menurutnya, warga menilai Ganjar berkomitmen atas demokrasi dan konsistensinya melawan intoleransi dan radikalisme.

Eddie berharap deklarasi yang dilakukan oleh WNI lintas profesi di New Jersey ini bisa memberikan pesan kepada para pemilih di Indonesia untuk mempercayakan masa depan Indonesia kepada Ganjar.

"Selain satu visi dan satu misi dengan Pak Ganjar, kami percaya ke depannya hanya Pak Ganjar yang dapat membawa nama Indonesia untuk terus dihormati dan dihargai di dunia internasional," tegas Eddie.

"Kami bekerja keras, satu demi satu suara, khususnya di daerah asal kami masing-masing di Indonesia," sambungnya.

Sementara itu, WNI yang juga berprofesi sebagai karyawan swasta di Amerika Serikat Irwan Rustiawan menilai sosok Gubernur Jawa Tengah dua periode ini merupakan calon presiden yang lengkap, sehingga cocok memimpin Indonesia di tahun 2024.

"Ganjar itu paket lengkap. Bukan hanya penerus, Ganjar adalah masa depan Indonesia," ungkapnya.

Sebagai informasi, deklarasi ini ditutup dengan makan siang hidangan khas Indonesia lalu dilanjutkan dengan diskusi singkat mengenai program kerja para warga ke depan. Adapun konsolidasi nasional ini telah mengadakan 14 kali deklarasi di seluruh AS sejak pendeklarasian Ganjar sebagai Capres. Mereka juga mencanangkan kolaborasi virtual lintas dunia World for Ganjar yang diselenggarakan lintas benua sejak Juni 2023 yang lalu.

Ganjar Harap Pemilu Tidak Ada Intervensi, Singgung Bukan Anak Siapa-siapa


Juru Bicara PKS Muhammad Kholid menanggapi pernyataan Kepala Bappilu Partai Demokrat Andi Arief yang menilai penentuan cawapres Anies Baswedan sebaiknya tak last minute. Kholid menyerahkan momentum pengumuman cawapres ke Anies sepenuhnya.

"Terkait siapa cawapres yg akan dipilih, dan kapan momentum pengumumannya, kami serahkan kepada capres. Berikan keleluasaan bagi capres untuk memutuskan siapa cawapresnya dan kapan waktu yang tepat untuk mengumumkannya," kata Kholid kepada wartawan, Senin (7/8/2023).

Kholid menilai ada baiknya pengumuman capres dan cawapres di Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) tak di akhir-akhir pendaftaran ke KPU. Ia menyebut pengumuman di akhir menimbulkan ketidakpastian bagi capres dan koalisi.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kami memandang bahwa pengumuman pasangan capres-cawapres lebih baik tidak last minutes. Karena kalau last minutes itu akan menimbulkan ketidakpastian bagi capres dan koalisi," tutur Kholid.

Ia mengatakan sudah 6 bulan proses pencarian cawapres di KPP berjalan. Maka menurutnya hal itu sudah cukup untuk menentukan capres dan cawapres Pemilu 2024.

"Saya kira, sejak deklarasi capres hingga saat ini sudah lebih dari 6 bulan proses pencarian cawapres telah berjalan. Saya kira waktu 6 bulan itu cukup untuk melakukan kajian dan pembahasan di internal koalisi. Apalagi Tim 8 sudah tuntas melakukan kajian dan sudah diserahkan ke capres Anies Baswedan," kata dia.

Kholid menyebut kriteria Cawapres terakhir yang diberi Anies, yakni tak bermasalah atau 'kriteria 0' semestinya tak sulit untuk didapatkan. Ia mengira hal itu juga sudah dibahas oleh Tim 8.

"Saya kira itu kriteria yang wajar dan masuk akal dan saya kira juga udah dibahas bersama Tim 8," imbuhnya.

Diketahui, Andi Arief tidak ingin calon wakil presiden (Cawapres) Anies Baswedan diumumkan di detik-detik terakhir. Andi Arief tak sepakat dengan pernyataan Ketua Umum NasDem Surya Paloh terkait pengumuman cawapres.

"Koalisi lain mungkin punya strategi Cawapres last minute. Koalisi Perubahan tidak harus demikian," kata Andi membagikan cuitannya di media sosial kepada wartawan, Senin (7/8).

Andi menyebut akan keliru jika nantinya pendamping Anies di Pemilu 2024 diumumkan terakhir. Ia meminta Anies untuk menentukan sikap.

"Bisa keliru jika dua menit terakhir penentuan Cawapres. Partai Demokrat berbeda pendapat dengan Pak Surya Paloh. Saatnya @aniesbaswedan mandiri dan tentukan sikap," ujarnya.


Aktivis literasi dan esais, Nirwan Ahmad Arsuka, meninggal dunia di usia 55 tahun. Bakal calon presiden Anies Baswedan mengenang Nirwan yang sudah dia kenal sejak mahasiswa Universitas Gadjah Mada (UGM).

"Nirwan Ahmad Arsuka. Pemikir dan aktivis asal Makassar ini kuliah di Teknik Nuklir UGM. Jurusannya Nuklir, tapi buku-bukunya filsafat, budaya, sosiologi, dan lain-lain," tulis Anies di aku Facebook-nya, Senin (7/8/2023).

Nirwan sekitar tiga atau empat tahun lebih dulu kuliah di UGM dan Anies adalah juniornya. Meski begitu, Nirwan meminta Anies agar tidak memanggil 'mas' kepada dirinya

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Saya suka mampir ke kosnya di Blimbingsari, Yogya. Duduk diskusi di kosnya," tulis Anies.

Nirwan Ahmad Arsuka, insisiator Pustaka Bergerak. (Dok Pribadi)

Anies ingat petuah Nirwan semasa di kos kawasan barat daya UGM itu. Petuah itu adalah soal pentingnya pembangunan intelektual. Nirwan juga mengenalkan konsep pembangunan dari ekonom Marxis bernama Samir Amin.

"Ia mengenalkan saya dengan konsep-konsep pembangunan, termasuk soal Maldevelopment karya Samir Amin. Katanya, 'Nies, kau baca buku ini. Kau mesti paham, mahal ongkosnya buat kita kalau pembangunan itu cuma soal fisik dan salah sarah.' Pesan yang terus teringat," kata Anies.

Hari ini, Anies kaget dengan kabar duka yang menyatakan Nirwan telah meninggal dunia. Anies menyampaikan duka cita sambil memajang foto kenangan saat dia beresama Nirwan duduk di antara mahasiswa demonstran di UGM pada 1994.

"Pagi ini dapat kabar bahwa Nirwan wafat. Kabar yang amat mengejutkan. Kabar itu tiba saat kami sedang tidak di Jakarta. Dari jauh kami mendoakan, aktivis yang menghibahkan waktunya untuk gerakan literasi ini. Insyaallah, husnul khatimah. Al-Faatihah," tulis Anies.


Bakal calon presiden Anies Baswedan mengunggah momen menonton anime One Piece. Anies menonton serial tersebut bersama keluarga besarnya.

Anies mengunggah momen menonton One Piece di akun media sosialnya yakni Instagram dan Twitter pada Senin (7/8/2023). Anies menonton One Piece dengan istrinya, Fery Farhati dan sang putri Mutiara Baswedan beserta suami.

Anies, istrinya, dan Mutiara duduk di sofa menyaksikan One Piece di televisi. Layar televisi Anies memperlihatkan momen Monkey D. Luffy, karakter utama serial anime tersebut, dalam mode Gear 5 yang merupakan salah satu kekuatannya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Mantan gubernur DKI Jakarta itu mengaku menonton One Piece karena mengikuti rekomendasi dari anak-anaknya dan juga netizen. Anies menyebut serial One Piece yang ditontonnya seru.

"Mengikuti saran anak2 dan netizen soal rekomendasi film. Seru juga ya...," kata Anies Baswedan dalam keterangan fotonya.

Untuk diketahui, episode anime One Piece Gear 5 memang baru tayang pada 6 Agustus kemarin. Serial petualangan sang kapten bajak laut ini masih berkelanjutan dan menjadi salah satu yang dinanti-nanti penggemarnya.

Simak juga Video 'Anies Bertemu Anak Muda di Bandung, Singgung Pasal Karet UU ITE':

[Gambas:Video 20detik]


Ketua DPC PDIP Kota Solo FX Hadi Rudyatmo menyebut Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka layak maju sebagai gubernur di 2024. Dia membeberkan sejumlah alasannya.

"Langkah Mas Gibran positif, tentunya mau melangkah ke Gubernur juga layak dan kalau Mbak Mega (Megawati Soekarnoputri) memberikan rekomendasi hukumnya wajib untuk memenangkan dan melaksanakan," terang FX Rudy saat ditemui di kediamannya seperti dilansir detikJateng, Senin (7/8/2023).

Selain itu, Rudy juga menyampaikan kelayakan Gibran untuk melenggang ke kursi gubernur karena sudah sesuai aturan yakni segi pendidikan dan kepemimpinan di Kota Solo. Namun, dia menyerahkan keputusan itu kepada Gibran.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Tinggal bagaimana Mas Gibran mau meneruskan ke dua kali jadi wali kota atau mau menuju yang lebih atas itu hak Mas Gibran sendiri. Tergantung Mas Gibran mau ke mana, karena Mas Gibran yang punya pikiran itu kan Mas Gibran, apakah mau melanjutkan Gubernur itu hak Mas Gibran sendiri, kita nggak bisa membaca pikiran dan hati Mas Gibran," ujarnya.

Sementara itu, mengenai adanya dukungan Gibran dua periode yang diberikan oleh politikus PKS Kota Solo, Rudy menyebut bahwa itu hak setiap partai. Namun, ia mengembalikan keputusan tersebut ke Gibran.

"Ya nggak papa to ya, tergantung Mas Wali, kalau Mas Wali masih mau melanjutkan dua periode tentunya nantinya proses PDIP itu dilakukan dan disampaikan ke DPP partai," jelasnya.

Baca berita lengkapnya di sini.


Baliho bergambar Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo bertebaran di sejumlah titik di Klaten. Baliho itu ternyata dipasang Ganjarist Klaten untuk meng-counter kubu yang mengklaim Jokowi mendukung bakal calon presiden (bacapres) lain.

Pantauan detikJateng, baliho Jokowi-Ganjar dipasang di simpang tiga Pasar Wedi di pusat kota kecamatan. Baliho tersebut bertulis 'Lanjutkan Bersama Ganjar'.

Baliho berukuran sekitar 1x1,5 meter dengan latar belakang warna merah. Tidak ada nama atau logo partai, hanya tampak di sisi pojok ada tulisan Ganjarist, kelompok pendukung Ganjar Pranowo.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Selain di pusat kota Kecamatan Wedi dan kecamatan lainnya, di pusat kota kabupaten juga terpasang. Baliho tersebut dipasang di tepi Jalan Kopral Sayom, Klaten Tengah.

Ketua Ganjarist Klaten, Budi Lotok mengatakan baliho Jokowi-Ganjar itu yang memasang pihaknya. Jumlahnya ada 26 disebar ke tempat strategis.

"Kemarin kita alokasikan kurang lebih 26 untuk beberapa kecamatan dan tempat strategis. Ya karena Ganjarist itu relawan pendukung Pak Ganjar kami berusaha memperkenalkan sosok Pak Ganjar ke tengah rakyat di Klaten lewat media yang mudah diterima yaitu contohnya dengan pemasangan baliho di tempat yang strategis," kata Budi saat dimintai konfirmasi detikJateng, Senin (7/8/2023).

Pemasangan itu, jelas Budi, juga untuk menepis klaim kubu lain yang mengisyaratkan Jokowi mendukung capres lain. Namun ia tak menyebut kubu mana yang dimaksud.

Ganjarist meyakini Jokowi sebagai kader PDIP, mendukung Ganjar yang telah ditetapkan sebagai bacapres dari PDIP pada Pilpres 2024.

"Salah satunya gerakan kita memasang baliho itu adalah untuk meng-counter baliho yang dipasang kubu lainnya yang mengisyaratkan bahwa Pak Jokowi mendukung kandidat lain selain Pak Ganjar," jelas Budi.

Untuk diketahui, spanduk bergambar Presiden Jokowi dengan tokoh lain sempat muncul di Klaten.

Seperti spanduk bergambar Jokowi dan Prabowo Subianto tersebar di jalan nasional sampai jalan kabupaten. Spanduk berukuran 1x3 meter tersebut berlatar warna merah putih. Terdapat tulisan 'Menuju Indonesia Aman Damai dan Sejahtera'.

Janji Anies ke Warga Bogor: Bangun Transportasi Umum Terjangkau


Pergulatan sejarah, corak produksi, dan kebijakan publik di setiap zaman sangat mempengaruhi karakter generasi pada zamannya masing masing. Kejadian kejadian penting dalam sejarah, dan periodisasi waktu menjadi kesepakatan tidak tertulis bagi banyak peneliti dalam melahirkan teori generasi.

Tentu saja pembagian teori generasi dari para peneliti ini bertolak dari sejarah, dan periodisasi waktu yang terjadi di Eropa dan Amerika Serikat. Bisa jadi bias Barat. Di antara peneliti teori generasi yang terkemuka adalah Neil Howe dan William Straus pada tahun 1991. Ia membagi fase generasi menjadi empat periode, yakni fase silent generation (1925-1943), boomer generation (1943-1960), 13th generation (1961-1980), dan millenial generation (1980-2000). Howe dan Straus membagi teori generasi hanya sampai generasi milenial.

Bencsik dan Machova adalah dua peneliti yang menambahkan generasi terbaru dalam teori generasi, yakni i-generation, atau Generasi Z (Gen Z). James Oblinger menyebutnya post-milenial. Oleh Majalah Forbes tahun 2015 Gen Z disebut sebagai fase generasi global pertama. Gen Z lahir dan tumbuh pada fase dunia memasuki disrupsi informasi dan teknologi yang membuat perubahan perubahan sosial sedemikian cepat.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Forbes menjuluki Gen Z sebagai generasi teknologi tinggi. Generasi yang hidup dalam kompleksitas sosial. Karena mereka bergaul secara global dengan jendela dunia bernama internet, ada kecenderungan penguasaan mereka terhadap multi bahasa menjadi cukup baik. Bencsik dan Machova (2016) menjuluki Gen Z sebagai tenaga kerja terampil, karyawan yang mumpuni di era digital.

Corak produksi yang cepat, membuat angan angan masa depan yang kian tak menentu. Bisa jadi karena konstruksi sosial seperti ini, Bencsik dan Machova dalam penelitiannya menemukan Gen Z memiliki cara pandang dan tujuan hidup yang berbeda dengan generasi pendahulunya.

Jika generasi milenial menempatkan internet sebagai bagian dari part of its everyday life, bagi Gen Z internet yang banyak menghasilkan informasi tak terbendung dan tak tersaring telah menjadi bagian dari intuisi.

Gen Z cenderung memiliki nilai nilai hidup untuk hari ini, inisiator yang pemberani, mudah bereaksi, terbiasa multitasking, pencari konten dan pengakses informasi dengan cepat. Perilaku ini terlihat sangat diwarnai dari 'kehidupan' di internet. Pendek kata, internet sebagai basis produksi mereka yang membentuk horizon hidup mereka.

Keunggulan Gen Z terhadap informasi membuat mereka berkarier lebih cepat. Penelitian Mckinsey (2023) terhadap 500 perusahaan besar di Amerika Serikat menunjukkan sepertiga CEO-nya berumur 50 tahun ke bawah. Bahkan beberapa diantaranya berumur kisaran 30 tahun.

Meskipun dianggap kurang berpengalaman, terutama saat menghadapi siklus krisis, kepemimpinan Gen Z di korporasi dianggap berprospek baik lantaran terbiasa dengan ketidakpastian, serta adaptif terhadap corak relasi sosial masa depan yang akan lebih egaliter, dan teamwork. Sangat berbeda dengan corak organisasi era lama yang hirarkis, patron-klien, dan rentang kendali yang bertele-tele.

Orientasi Politik

Pemilu memang bukan segalanya dalam politik. Namun pemilu sangat menentukan warna kehidupan politik. Partisipasi rakyat pada pemilu akan sangat menentukan arah kepemimpinan politik ke depan. KPU telah melansir Data Pemilih Tetap (DPT) 2024. Jumlahnya mencapai 204,8 juta pemilih. Sebanyak 66,8 juta pemilih atau 33,6 persen diantaranya dari generasi milenial, dan 46,8 juta atau 22,85 persen dari Gen Z.

Data ini menggambarkan arah politik kita ke depan sangat ditentukan oleh kaum muda karena mendominasi jumlah pemilih, setara 56,45 persen. Corak pasar politik seperti ini harus menjadi orientasi dari strategi canvasing dari para kandidat, baik pileg maupun pilpres. Berpaling dari dari pandangan mereka dalam memaknai politik, tentu akan ditinggalkan oleh pemilih mayoritas.

Oleh sebab itu menemukenali kaum milenial dan Gen Z terhadap politik menjadi sangat penting. Seperti yang saya utarakan diatas, milenial dan Gen Z membuka jendela hidupnya dari internet. Mereka mendapatkan asupan informasi dari sana. Virtualitas telah menjadi ruang hidupnya.

Bergaul dengan mereka tidak bisa dengan indoktrinasi seperti yang dialami era boomers muda. Mereka lebih suka bergaul secara egaliter, lebih ingin didengar ketimbang diceramahi, suka mendiskusikan perihal yang ringan seperti hobi, dan lifestyle, serta narsis di platform media sosial. Namun mereka juga perhatian terhadap hal-hal penting seperti kemerosotan ekologi, pelayanan publik, dan isu-isu sosial aktual.

Dalam hal berkomunikasi, anak-anak muda ini suka menggunakan bahasa prokem. Paling terlihat di kalangan anak-anak Jakarta Selatan (Jaksel). Prokem in english menjadi trendsetter komunikasi anak-anak muda Jaksel sebagai citra diri maju, gaul, dan intelek.

Meraih hati milenial dan Gen Z jelas menjadi tantangan semua kontestan pemilu. Karakter individual mereka menjadi tantangan besar bagi upaya peningkatan party id. Tantangan tampak di depan mata, terutama PDI Perjuangan untuk menampilkan ideologi dan garis perjuangan partai yang cenderung 'doktriner', menjadi bahasa dialogis yang menjawab masa depan milenial dan Gen Z, dari teks magnum opus menjadi konten komunikasi interaktif ala anak muda.

Pilihan cara Ganjar Pranowo yang inten bermain medsos, interaktif-solutif, namun gayeng, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi dengan anak-anak muda di berbagai kesempatan patut terus dieskalasikan. Hendaknya para caleg dari PDI Perjuangan juga menempuh cara yang adaptif dengan gaya komunikasi anak muda.

Saya ingat betul, periode 80-90 an PDI adalah partainya anak muda. Saat itu PDI dapat nomor tiga. Identik dengan salam metal, yang terkonotasi dengan genre musik rock yang sangat digandrungi oleh anak-anak muda masa itu.

Kini PDI Perjuangan juga mendapatkan nomor urut tiga. Namun kita patut merumuskan ulang jiwa muda masa kini agar kembali terasosiasikan dengan PDI Perjuangan dan Ganjar Pranowo. Sudah saatnya kita mengadaptasikan hal itu.

MH Said Abdullah, Ketua DPP PDI Perjuangan


Relawan pendukung Prabowo Subianto untuk Pilpres 2024, Prabowo Mania 08, mendeklarasikan dan melantik pengurus wilayah Sumatera Utara (Sumut). Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra Hashim Djojohadikusumo dan M Iriawan atau Iwan Bule hadir.

Deklarasi Prabowo Mania 08 Sumut digelar di Hotel Danau Toba, Medan, Minggu (6/8). Selain Hashim dan Iwan Bule, turut hadir Ketua Umum DPP Prabowo Mania 08 Immanuel Ebenezer hingga Ketua Gerindra Sumut Gus Irawan Pasaribu dan tokoh masyarakat setempat.

Dalam keterangan tertulis yang diterima, Senin (7/8/2023), Hashim menyampaikan sambutan dengan menyebut Prabowo memiliki sejumlah gagasan terkait kemajuan Indonesia, salah satunya terkait pembangunan rumah sakit bertaraf internasional. Prabowo juga disebut akan membuat gerakan untuk menjaga kecerdasan anak-anak bangsa dengan makanan bergizi.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Dan tentu banyak lagi yang terkait kepentingan bangsa Indonesia secara menyeluruh," kata Hashim.

Sementara itu, Immanuel Ebenezer atau Noel menyebut Prabowo merupakan sosok yang tepat untuk memimpin bangsa. "Pribadinya sudah tuntas, sosok pemberani, gagasannya jelas, loyalitas untuk kepentingan NKRI tidak perlu diragukan dan totalitas dalam bekerja," kata Noel.

Selanjutnya, Iwan Bule menyampaikan dirinya sudah lama mengenal pribadi Prabowo. Dia mengaku setuju dengan pendapat soal Prabowo sosok yang ikhlas.


Bakal calon presiden (bacapres) PDIP Ganjar Pranowo mengunjungi Nyai Muchsinah Cholil, ibunda dari Ketum PBNU Gus Yahya Cholil Staquf dan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. Dia memuji Nyai Muchsinah sebagai sosok ibu yang luar biasa.

Momen kunjungan itu diunggah Ganjar Pranowo lewat akun Instagramnya @ganjar_pranowo. Ganjar juga menyertakan foto dirinya bersama Nyai Muchsinah Cholil dalam postingan tersebut.

Dalam narasinya, Ganjar memuji sosok Nyai Muchsinah Cholil. Menurutnya, Nyai Muchsinah Cholil tak hanya mendoakan tapi memberikan bekal pendidikan kepada anak-anaknya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Di balik sosok yang luar biasa, pasti ada ibu yang istimewa. Karena bukan cuma memberikan doa dan bekal pendidikan, tapi juga ada riyadhoh yang beliau lakukan dengan istiqomah," kata Ganjar seperti dilihat detikcom dalam postingannya, Senin (7/8/2023).

Ganjar bersyukur bisa bertemu ibunda Gus Yahya Cholil Staquf dan Yaqut Cholil Qoumas. Dia juga memohon doa restu kepadannya.

"Beliau adalah Ibu Nyai Muchsinah Cholil, ibunda Gus Yahya Cholil Staquf, Ketua Umum PBNU dan ibunda Gusmen Yaqut Cholil Qoumas, Menteri Agama. Alhamdulillah bisa sowan beliau di Leteh Rembang sekaligus mohon doa restu," ucapnya.

Dalam kesempatan itu, Ganjar juga meminta doa restu agar dirinya dan keluarga diberi kekuatan untuk melangkah ke depan.

"Bu Nyai, kula nyuwun agunging sih samudra pangaksami nggih. Saha nyuwun tambahing berkah lan pangestu mugi muhi kula lan keluarga dipun paringi kekuatan lan kemudahan dalam setiap langkah. (Saya meminta kebesaran hati untuk memaafkan. Pun, berkah dan doa restu supaya kelak saya dan keluarga diberi kekuatan dan kemudahan dalam setiap langkah kami)," ujarnya.


Netizen menduetkan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka dengan Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) untuk maju menjadi Capres dan Cawapres 2024. Awalnya duet keduanya ini diunggah oleh akun @pro_gibran melalui Instagram.

"Berhubung sebentar Lagi Pemilu,

Berdasarkan Pilihan Milenial mas

@gibran_tweet

dan mas

@Edhie_Baskoro

merupakan pasangan paling cocok. Oleh karena itu

Kita seru seruan yuk kalian Di tim yang mana ? #IbasGibranAtauGibranIbas

#ONEPIECE1071 sosok juara Thank you suga" tulis akun tersebut seperti dilihat detikJateng, Senin (7/8/2023). Tidak hanya tulisan, akun tersebut juga memasang foto keduanya. Gibran menggunakan pakaian Jawa, sedangkan Ibas mengenakan setelan jas.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Anda saya tunjuk menjadi ketua timses. Mohon besok jam 7 menghadap ke ruangan saya 😡 https://t.co/PKGFsVPjrj — Gibran Rakabuming (@gibran_tweet) August 6, 2023

Gibran pun merespons unggahan tersebut. "Makin ke sini makin ke sana" tulis Gibran melalui akun pribadinya @gibran_tweet. Unggahan Gibran ini pun mendapat beragam tanggapan dari netizen, salah satunya oleh akun @wagi*** yang menulis "Hidup Gibas!!

￼

Gibran - Ibas

￼

Q"

Unggahan netizen ini pun kembali direspons oleh suami Selvi Ananda itu. Gibran pun mengatakan dia menunjuk netizen tersebut sebagai Ketua Timsesnya dan memintanya untuk menghadap ke kantornya.

"Anda saya tunjuk menjadi ketua timses. Mohon besok jam 7 menghadap ke ruangan saya

￼

" tulis Gibran.

Guyon Gibran ke Budiman Sudjatmiko: Loh, Nggak Jadi Dipecat ya Mas?


Relawan Presiden Joko Widodo (Jokowi) se-Jawa Timur mengarahkan dukungan ke bakal calon presiden (bacapres) Prabowo Subianto. Mereka mendukung Prabowo untuk melanjutkan kepemimpinan Jokowi di 2024.

"Kami menangkap pesan restu dari Pak Jokowi atas dukungan Pak Prabowo," kata Koordinator Relawan Jokowi se-Jawa Timur, Afifuddin, dilansir Antara, Senin (7/8/2023).

Dia menyebut dukungan ini dilakukan atas inisiasi para relawan sebagai sikap nyata untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan kepada sosok tepat yakni Prabowo. Mereka juga menilai Prabowo lah yang memahami visi kerja Jokowi selama memimpin pembangunan nasional.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kami menyatukan dukungan atas dorongan sendiri dengan dorongan sinyal Pak Jokowi. Pak Prabowo sosok yang tepat karena mengerti, melihat setiap langkah keputusan Pak Jokowi dalam melakukan kerja besar di nasional," ucapnya.

Selain itu, Prabowo dinilai sudah membuktikan loyalitasnya terhadap Jokowi dan mampu melaksanakan tugas yang diberikan untuk masyarakat. Kompetensi Prabowo sebagai pemimpin, menurutnya, terbukti dari kinerja Kementerian Pertahanan sehingga kinerja Kabinet Indonesia Maju meraih rapor approval rating yang tinggi.

"Pak Prabowo membuktikan kerjanya sebagai Menteri Pertahanan dan menjawab keraguan dengan catatan apik sebagai menteri terbaik. Alhasil, kinerja Presiden Jokowi meraih apresiasi tinggi dari masyarakat berkat kinerja Pak Prabowo sebagai menteri," ujar pria yang akrab disapa Afif tersebut.

Kemudian, Afif menyebut dukungan relawan juga melihat aspek tantangan Indonesia di masa mendatang. Indonesia, pungkasnya, membutuhkan pemimpin yang mengerti persaingan global dan berani memberi solusi.

"Kami bersama masyarakat Jawa Timur akan gerilya mengenalkan Pak Prabowo sebagai penerus Pak Jokowi kepada masyarakat Jawa Timur. Kami menyadari penting untuk memberikan dukungan yang simultan agar pembangunan sesuai dengan cita-cita proklamasi bisa terwujud," kata Afif.


Kepala Bappilu Partai Demokrat Andi Arief tidak ingin calon wakil presiden (Cawapres) Anies Baswedan diumumkan di detik-detik terakhir. Andi Arief tak sepakat dengan pernyataan Ketua Umum NasDem Surya Paloh terkait pengumuman cawapres.

"Koalisi lain mungkin punya strategi Cawapres last minute. Koalisi Perubahan tidak harus demikian," kata Andi membagikan cuitannya di media sosial kepada wartawan, Senin (7/8/2023).

Andi menyebut akan keliru jika nantinya pendamping Anies di Pemilu 2024 diumumkan terakhir. Ia meminta Anies untuk menentukan sikap.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Bisa keliru jika dua menit terakhir penentuan Cawapres. Partai Demokrat berbeda pendapat dengan Pak Surya Paloh. Saatnya @aniesbaswedan mandiri dan tentukan sikap," ujarnya.

Sebelumnya, Surya Paloh memberi sinyal bahwa pengumuman cawapres Anies akan dilakukan di saat-saat akhir menjelang pendaftaran ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Penentuan di akhir bulan berarti koalisi tidak solid.

"Ibarat pertandingan sepak bola internasional seperti Piala Dunia yang kawan-kawan ikuti, dua menit terakhir, bisa berubah semuanya. Nasdem juga belajar itu. Jadi pengumuman cawapres Anies di akhir bukan karena koalisi tidak solid," kata Surya Paloh dalam diskusi dengan wartawan di Padang, Minggu (6/8).

Paloh mengakui, ada banyak desakan dari internal koalisi maupun juga dari eksternal untuk agar nama Bacawapres Anies segera diumumkan.

"Kalau ada pihak yang tidak mau sabar, kita katakan, sabar," katanya.

Ia juga menyebutkan pepatah kuno dari Inggris yang menyebutkan, dari gelas ke bibir masih banyak yang akan terjadi.

NasDem, kata dia, tidak terlalu memberikan tekanan kepada Anies mengenai sosok dan waktu pengumuman Cawapres, karena Nasdem sudah menjadi partai politik pertama yang mengumumkan nama Capres untuk Pemilu 2024 ini. Sekarang, giliran partai lain yang lebih dulu mengumumkan sosok cawapres.

"NasDem sudah jadi yang pertama mengumumkan capres. Kita beri kesempatan kepada partai-partai lain mendeklarasikan cawapres," katanya menambahkan.

Simak juga Video 'Respons Anies soal Gugatan Batas Usia Capres-Cawapres':

[Gambas:Video 20detik]


Lembaga Survei Indonesia (LSI) merilis hasil survei peta Pilpres 2024 pada Provinsi Lampung. Hasilnya, Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo kejar-kejaran di Lampung sementara Anies Baswedan perolehannya jauh dari Prabowo dan Ganjar.

Survei dilakukan pada 19-26 Juni 2023. Populasi survei ini adalah seluruh warga negara Indonesia di Provinsi Lampung yang punya hak pilih dalam pemilihan umum, yakni mereka yang sudah berumur 17 tahun atau lebih, atau sudah menikah ketika survei dilakukan.

Penarikan sampel menggunakan metode multistage random sampling. Dalam survei ini jumlah sampel 1.620. Dengan asumsi metode simple random sampling, ukuran sampel basis 810 responden memiliki toleransi kesalahan (margin of error--MoE) sekitar ± 3.5% pada tingkat kepercayaan 95 persen di masing-masing wilayah Dapil, dan ± 2.5% di tingkat Provinsi.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Responden awalnya diberikan pertanyaan spontan 'Bila pemilihan Presiden diadakan sekarang ini, siapa yang akan Ibu/Bapak pilih?'. Lima teratas yang dipilih warga Lampung adalah Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, Anies Baswedan, Joko Widodo (Jokowi), dan Ridwan Kamil.

"Secara spontan Ganjar paling banyak disebut, 30,6%, kemudian Prabowo 30,4%, Anies 10,3%, nama lain lebih rendah kurang dari 5%, belum menjawab 21,4%," bunyi hasil rilis survei LSI, Senin (7/8/2023).

Hasil survei top of mind, sebagai berikut:

Ganjar Pranowo: 30,6%

Prabowo Subianto: , 30,4%

Anies Baswedan: 10,3

Jokowi: 3,2%

Ridwan Kamil: 0,9%

Sandiaga Uno: 0,6%

AHY: 0,5%

Muhaimin Iskandar: 0,3%

Erick Thohir: 0,3%

KH Ma'ruf Amin: 0,3%

Mahfud Md: 0,2%

Bambang Soesatyo: 0,2%

Airlangga Hartarto: 0,2%

Puan Maharani: 0,1%

Kaesang Pangarep: 0,1%

Gibran Rakabuming: 0,1%

Ustaz Abdul Somad: 0,1%

Ahmad Muzani: 0,0%

Moeldoko: 0,0%

Andika Perkasa: 0,0%

Tidak tahu/rahasia: 21,4%.

Pada simulasi tertutup 10 nama, Ganjar Pranowo masih unggul di posisi teratas. Disusul oleh Prabowo Subianto dan Anies Baswedan.

"Simulasi 10 nama, Ganjar 36,4% imbang dengan Prabowo 36%, kemudian Anies 12,3%, nama lain jauh lebih rendah, belum menjawab 7,9%," jelasnya.

Kemudian pada simulasi tertutup tiga nama, jelas terlihat Ganjar dan Prabowo kejar-kejaran. Sementara Anies kalah jauh dengan perolehan Ganjar dan Prabowo.

Pertanyaan: Jika pemilihan presiden diadakan sekarang, siapa yang akan Ibu/Bapak pilih sebagai presiden di antara nama-nama berikut ini?'

Hasil survei:

Ganjar Pranowo 39,7%

Prabowo Subianto 38,3%

Anies Baswedan 14,9%

Tidak tahu/tidak jawab: 7,1%.

Namun, jika responden diminta memilih hanya dua nama yang menjadi Presiden, antara Ganjar atau Prabowo. Prabowo unggul jauh dibanding Ganjar.

Hasil simulasi tertutup dua nama:

Prabowo Subianto 47,7%

Ganjar Pranowo 41,8%

Tidak tahu/tidak jawab 10,5%.

Simak Video 'Hasil Survei SPIN: Prabowo 41,7%, Ganjar 30,3%, Anies 21%':

[Gambas:Video 20detik]


Mantan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) I Dewa Gede Palguna menyarankan agar batas usia minimum calon presiden dan calon wakil presiden diselesaikan di DPR. Sebab, batas usia minimum bukan masalah konstitusionalitas.

"Diselesaikan saja di DPR, ini bukan persoalan 'judicial review', melainkan persoalan legislative review," kata Dewa Gede sebagaimana dilansir ANTARA, Senin (7/8/2023).

Legislative review merupakan mekanisme pengujian peraturan perundang-undangan oleh DPR. Sedangkan judicial review adalah pengujian peraturan perundang-undangan oleh lembaga peradilan oleh MK dan Mahkamah Agung (MA). Palguna menjelaskan, untuk mengubah batas usia minimum calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) menjadi 35 tahun, MK harus menyatakan usia 40 tahun bertentangan dengan UUD 1945. Padahal, lanjut Dewa, tidak ada kriteria tertentu dalam menentukan batas usia minimum bagi seseorang yang ingin mendaftar sebagai calon presiden.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Itu gimana caranya? Kan enggak mungkin," ujar pakar hukum tata negara dari Universitas Udayana, Bali, tersebut.

Karena itu, Dewa mengatakan, lebih tepat apabila DPR yang menyelesaikan persoalan batas usia minimum capres dan cawapres. Terlebih, pada sidang pemeriksaan perkara Nomor 29, 51 dan 55/PUU-XXI/2023 terkait batas usia minimum capres, pihak pemerintah dan DPR memberikan referensi negara-negara yang memberikan syarat minimal 35 tahun. Artinya, kata Dewa, pembentuk undang-undang sudah setuju bahwa usia minimum itu 35 tahun.

"Kalau memang DPR-nya sudah setuju, ya, ngapain repot," kata dia.

Selaras dengan Dewa, peneliti kepemiluan dan demokrasi Indonesia Titi Anggraini berpandangan bahwa MK tidak memiliki wewenang untuk memutuskan batas usia minimum capres dan cawapres.

Titi merujuk pada putusan MK Nomor 15/PUU-V/2007 dan Putusan MK Nomor 58/PUU-XVII/2019. Dalam kedua putusan tersebut, MK menyebutkan bahwa perihal batas usia tidak terdapat persoalan konstitusional sebab hal itu sepenuhnya merupakan kewenangan pembentuk undang-undang.

Bahkan, kata Titi, MK telah menegaskan pula, bila perihal batas usia itu tidak diatur dalam undang-undang, melainkan diserahkan kepada peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang untuk mengaturnya, hal itu tidak bertentangan dengan UUD 1945.

Meskipun kedua putusan tersebut adalah putusan atas pengujian batas usia calon kepala daerah, namun esensi dan argumentasi konstitusionalnya juga berlaku untuk jabatan publik lainnya.

"Sehingga tegas dan terang benderang bahwa persyaratan usia, seperti halnya persyaratan pendidikan bagi calon presiden dan wakil presiden adalah kewenangan pembentuk undang-undang," kata Titi.

Sebelumnya, sejumlah warga negara Indonesia mengajukan permohonan uji materi terhadap Pasal 169 huruf q UU Pemilu terhadap UUD 1945. Dalam pasal ini menyebutkan persyaratan menjadi capres/cawapres berusia paling rendah 40 tahun. Permohonan itu teregistrasi (laman MK) tertanggal 16 Maret 2023 dengan nomor 29/PPU-XXI/2023. Kemudian pemohon lain tertanggal 17 Mei 2023 dengan nomor 55/PPU-XXI/2023.


Daftar Isi Momen Ganjar Lari dengan Gibran di Solo

Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka merespons komentar netizen soal video momen dirinya lari dengan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo. Netizen menyebut Gibran sedang jaga jarak dengan Ganjar dari video itu.

Dilihat detikJateng, Senin (7/8/2023), video itu diposting akun @mam*** dengan keterangan, "mas @gibran_tweet lagi jarak jarak sama mas @ganjarpranowo ? jogging nya jauh"an kayak lagi sebel 🤣."

Gibran lalu menimpali postingan itu dengan mencuit pernyataan bernada santai.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Ya udah bsk gw joggingnya sambil gandengan tangan ya biar elu seneng. Gemes deh ama kubu lu 🥰🥰😘😘," tulis Gibran melalui akun Twitter miliknya @gibran_tweet.

Cuitan Gibran mendapat banyak respons dari netizen lainnya. Kebanyakan respons netizen bernada canda.

"Sambil gendong aja sekalian mas," cuit akun @ian***.

"Wkwkwkwk lu yg kocak, ngeframing sendiri, bikin akun hate sendiri, kesel sendiri, polanya klasik gib, dr kemarin2 pasti yg kontra lu qrt, trus ngajak2 biar netizen suudzan kl yg ngehate akun pendukung sebelah padahal bikinan sendiri, basi bro, cari pola yg lain lagi," tulis akun @Pol***.

"Mas, bilang elu gw nya medhok ga mas? 😆" sebut akun @Put***.

Momen Ganjar Lari dengan Gibran di Solo

Momen Ganjar Pranowo lari pagi bersama Gibran Rakabuming Raka berlangsung pada Sabtu (5/8). Keduanya lari pagi di kawasan Laweyan, Solo.

Ganjar dan Gibran lari pagi sebelum melepas peserta Tour de Borobudur XXIII 2023. Saat itu Ganjar mengaku tak ada obrolan serius dengan Gibran saat lari tersebut, termasuk politik.

"Nggak (ada obrolan politik). Wong larinya sambil heh heh heh (terengah-engah)" kata Ganjar.

Dalam kesempatan itu, Ganjar juga membahas pamitan ke warga seiring masa jabatannya sebagai Gubernur Jateng yang akan berakhir pada 5 September mendatang. Ganjar sempat berpamitan dengan warga di Boyolali.

Saat disinggung kapan akan berpamitan dengan warga di Solo, Ganjar menuturkan akan terus keliling untuk pamitan.

"Setiap kali kita pamitan, nanti kita putar terus, saya akan bertemu dengan tokoh-tokoh dari masyarakat untuk pamitan," ujarnya.

Gibran Ogah Disebut Jurkam Ganjar: Enggak Ada Undangan


Sejumlah pihak menggugat usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden ke Mahkamah Konstitusi (MK) dari 40 tahun menjadi 35 tahun. PKS menilai batas usia minimal pencapresan sebaiknya diubah melalui revisi Undang-Undang Pemilu.

"Di usia berapa, sebaiknya ditentukan melalui revisi UU, bukan melalui MK. Itu wilayah pembuat UU. MK sifatnya negative legislation, pasif, menunggu judicial review. Tidak aktif apalagi mengusulkan batas usia. Cukup menilai sesuai atau tidak sesuai dengan UU," kata Anggota Komisi II DPR RI dari PKS, Mardani Ali Sera, kepada wartawan, Minggu (6/8/2023).

Mardani setuju jika usia minimal capres dan cawapres lebih muda. Dia kemudian mencontohkan beberapa kepala negara di dunia yang yang menjabat di usia muda.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Usia kian muda setuju. Udah banyak pemimpin dunia di usia muda sukses memimpin. PM Jacinda Ardern di New Zealand ataupun Justin Trudeau di Kanada misalnya," jelasnya.

Namun demikian, Mardani berharap batasan usia kandidat pada Pilpres tetap mengikuti Pasal 169 huruf q UU nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Sementara, revisi UU Pemilu bisa dilakukan untuk pemilu mendatang.

"Itu lebih tepat. Menyerahkan pada pembuat UU. Elegan dan benar," kata dia.

DPR Serahkan Gugatan ke MK

Sebelumnya, DPR menyerahkan soal batas usia calon wakil presiden ke MK. Pasal yang digugat adalah Pasal 169 huruf q UU Pemilu.

Berikut bunyi pasalnya:

Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun.

Dalam gugatan ini, pemohon meminta agar batas usia diubah menjadi minimal 35 tahun atau setidak-tidaknya pernah berkiprah di pemerintahan. Dalam sikapnya, DPR tidak mempertahankan pasal di atas dan menyerahkan kepada MK menilainya.

"Petitum. Berdasarkan keterangan DPR RI di atas, DPR RI menyerahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan Yang Mulia majelis hakim hakim konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai konstitusionalitas pasal aquo," kata anggota DPR Habiburokhman dalam sidang di MK, Selasa (1/8).

KPU juga merespons gugatan batasan usia minimal capres-cawapres ini. KPU memastikan tahapan Pemilu tidak akan terganggu meski adanya uji materi Undang-Undang Pemilu tersebut.

"Tahapan Pemilu berjalan sebagai biasa dan semestinya sesuai Lampiran I Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2023 dan beragam Lampiran I Peraturan KPU lainnya. Tahapan Pemilu berjalan lancar tak terganggu sama sekali dengan judicial review tersebut," kata Ketua Divisi Teknis KPU RI Idham Holik kepada wartawan, Minggu (6/8).


Partai Amanat Nasional (PAN) menyerahkan gugatan soal usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden kepada Mahkamah Konstitusi (MK) untuk memutuskan. PAN menilai batas usia pencapresan bukanlah menjadi hal yang krusial, dibanding integritas hingga leadership.

Waketum PAN Viva Yoga menyebut awalnya batas usia dalam UU Pemilu sebelumnya adalah 35 tahun. Akan tetapi, ketentuan itu diubah menjadi 40 tahun pada UU nomor 7 tahun 2017.

"Awalnya, batas minimal usia capres/ cawapres adalah 35 tahun. Ketentuan itu berlaku pada Pilpres 2004 (Pasal 6 huruf q UU Nomor 23 Tahun 2003) dan 2009 (Pasal 5 huruf o UU Nomor 42 Tahun 2008). Kemudian di Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, batas minimal adalah 40 tahun, sebagaimana dinyatakan di dalam Pasal 169 huruf q," kata Viva kepada wartawan, Minggu (8/8/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Viva menyebut pada revisi UU Pemilu tahun 2017 itu, dia menjadi anggota pansus. Dia mengungkap alasan batasan usia itu dinaikkan menjadi 40 tahun.

"Saat itu saya sebagai anggota Pansus RUU Pemilu di DPR. Alasan mengapa menetapkan 40 tahun bahwa berdasarkan pada kematangan pemikiran, intelektual, pengalaman diri, mental, dan spiritual, setiap insan manusia diperkirakan telah memenuhi unsur tersebut," tutur dia.

"Menurut PAN, apakah usia 35 atau 40 tahun sebagai persyaratan pencalonan, hal itu bukan yang krusial. PAN lebih menekankan pada sisi integritas, kapasitas dan kompetensi, intelektualitas, serta visi leadership," imbuhnya.

Viva kemudian menyinggung pemimpin di negara lain yang memiliki usia 35 tahun. Salah satunya Presiden Chile.

"Saat ini beberapa presiden dan Perdana Menteri di beberapa negara Eropa dan Amerika Latin ada yang berusia muda. Seperti Gabriel Boric yang menjadi Presiden Chile termuda di usia 35 tahun. Kemudian, pada 2019 di usia 34 tahun Sanna Marin menjadi Perdana Menteri Finlandia. Selain itu, Vjosa Osmani terpilih sebagai Presiden Kosovo pada usia 38 tahun," tutur dia.

Namun demikian, Viva menyebut PAN menyerahkan mengenai gugatan batas usia minimal capres-cawapres ini ke MK. Dia menyebut PAN akan menerima apapun keputusan MK.

"Jadi, silahkan MK untuk memutuskan tentang gugatan usia tersebut. Apapun keputusan MK, PAN akan menerima dan menjalankan sesuai Undang-undang," katanya.

Halaman 1 2 Selanjutnya


PPP menyerahkan sepenuhnya kepada Mahkamah Konstitusi (MK) terkait uji materi Undang-Undang Pemilu mengenai batas usia capres-cawapres dari 40 tahun menjadi 35 tahun. Namun demikian, PPP menyebut proses penyusunan UU terkait usia pencapresan telah dilakukan dengan matang sebelumnya.

"Karena gugatannya masuk ke Mahkamah Konstitusi PPP menyerahkan sepenuhnya kepada Mahkamah Konstitusi, apapun dari keputusan MK ya kita ikuti," ujar Ketua DPP PPP Achmad Baidowi atau Awiek kepada wartawan, Minggu (6/8/2023).

Awiek mengatakan saat ini proses Pemilu 2024 telah berjalan. Dia berharap penerapan Pemilu 2024 konsisten dengan menerapkan UU yang telah ada.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Namun karena ini proses tahapan pemilu sudah berjalan, kita berharap sih konsistensi dalam penerapan UU seperti penetapan caleg terpilih berdasarkan suara terbanyak itu kan juga karena memang sudah berjalan existing dan tahapan pemilu sudah berjalan," tutur dia.

Menurut Awiek, pembahasan batasan usia minimal pencapresn 40 tahun sudah dibahas secara komprehensif sebelum UU Pemilu disahkan. Menurutnya, pada usia 40 tahun kematangan seseorang sudah cukup untuk memimpin negara.

"Lagian usia 40 tahun itu ketika kita menyusun dulu juga jelas bahwa ketika 40 itu tingkat kematangan, emosional dan juga kedewasaan berpolitik seseorang dianggap sudah cukup untuk memimpin skala nasional," tutur dia.

PPP sebagai partai Islam, kata Awiek, merujuk pada risalah kenabian. Dia menyebut Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu pertama pada usia 40 tahun.

"Dan PPP sebagai partai Islam tentu merujuk pada risalah kenabian ketika Nabi Muhammad diutus menjadi Nabi itu pada usia 40 tahun, menerima wahyu pada 40 tahun. Karena apa? Ya 40 tahun itu sudah dianggap cakap dan layak untuk sebagai pemimpin, berpikirnya tidak lagi sektoral, tetapi berpikir luas, kebangsaan. Jadi melampaui pikiran-pikiran kelompok. Jadi kalau PPP sepenuhnya nanti terserah putusan MK," tutur dia.

Selengkapnya pada halaman berikut.

Halaman 1 2 Selanjutnya


Relawan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang tergabung dalam Barikade 98 menolak permintaan maaf pengamat politik Rocky Gerung usai diduga menghina Jokowi. Ketua Barikade 98 Benny Ramdhany menegaskan tetap melanjutkan laporannya terhadap Rocky di polisi.

Benny mengatakan Rocky tidak menyampaikan permintaan maaf atas pernyataannya yang salah. Melainkan kata Benny, ia meminta maaf hanya karena menimbulkan kegaduhan.

"Karena dia tidak menyampaikan permohonan maaf menyentuh akar persoalan. Dia hanya menyampaikan permohonan maaf atas tindakannya yang menimbulkan keonaran dan kegaduhan," ujar Benny kepada wartawan di Hotel Four Point Makassar, Sabtu (5/8/2023)

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Menurutnya, pernyataan Rocky itu telah memicu aksi demonstrasi di sejumlah wilayah di Indonesia dan menimbulkan sentimen publik. Maka dari itu, pihaknya tidak menganggap adanya permintaan maaf dari Rocky.

"Harusnya yang dituntut oleh rakyat Indonesia karena pernyataan Rocky itu telah melahirkan sentimen publik yang sangat meluas, kegaduhan di setiap wilayah, demonstrasi di setiap daerah," katanya.

"Lanjut, tetap lanjut. Saya katakan hanya seorang pecundang yang tidak mau minta maaf atas kesalahannya," sambung Benny.

Benny Desak Rocky Cabut Ucapannya

Benny mendesak Rocky agar mencabut ucapannya yang dianggap menghina Presiden Jokowi. Dia juga meminta Rocky menyampaikan permintaan maaf yang tulus atas kegaduhan yang ditimbulkannya di sejumlah wilayah di Indonesia.

"Pertama, Rocky harus mencabut dan menyatakan bersalah atas penghinaan dengan kalimat-kalimat yang tidak pantas diucapkan kepada Presiden. Kedua, dia meminta maaf kepada rakyat Indonesia yang karena tindakannya telah melahirkan kegaduhan dan keonaran, muncul demo-demo di setiap wilayah negara," tuturnya.

Menurutnya, sejumlah relawan yang melakukan aksi ini dilakukan bukan karena persoalan Presiden Jokowi. Melainkan, demik menjaga ketentraman dan kerukunan bermasyarakat.

"Karena begini ya, yang dilakukan oleh teman-teman relawan atas pernyataan Rocky, kami tidak pada posisi hanya membela seorang Presiden Jokowi, loh. Kita akan menghadapi Pemilu 2024, kita ingin damai, kita tidak ingin ada kegaduhan," katanya.

Benny mengatakan sikapnya akan sama meskipun Jokowi digantikan oleh orang lain sebagai presiden. Sebab, baginya, hal ini adalah prinsip demokrasi yang ideal.

"Kalau nanti, kita berandai-andai ya, kalau Anies Baswedan terpilih sebagai presiden, kami pendukung Jokowi tidak akan rela Anies nanti dikatakan bajingan tolol, bajingan pengecut. Kalau Prabowo terpilih sebagai presiden kami tidak akan rela, begitupun juga dengan Ganjar Pranowo," katanya.

"Jadi ini tidak sekadar urusan seorang Presiden Jokowi yang dihinakan, yang saat ini berkuasa, tapi Presiden siapa (pun itu). Jadi ini sesungguhnya pendidikan demokrasi yang sehat, tanpa manipulasi demokrasi," ungkapnya.

Menurutnya, ia tidak sedang membela pada satu pihak. Namun, ini terkait kepentingan demokrasi yang bersih dari ungkapan tak senonoh kepada siapapun.

"Karena kami sedang tidak memperjuangkan kepentingan diri kami atau presiden. Tapi kepentingan demokrasi yang sehat tanpa caci maki, tanpa hujatan kepada siapa pun," pungkasnya.

Baca permintaan maaf Rocky di halaman berikutnya...


Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Andi Sudirman Sulaiman (ASS) berpotensi untuk maju kembali di Pilgub Sulsel 2024. Andi Sudirman berpeluang terpilih dengan status petahana jika memutuskan bertarung dalam kontestasi demokrasi tersebut.

Pengamat komunikasi politik Universitas Hasanuddin (Unhas) Sukri Tamma mengatakan nama Andi Sudirman dinilai layak masuk dalam bursa calon gubernur (cagub). Sukri menganggap wajar jika kemudian Andi Sudirman maju kembali di Pilgub Sulsel.

"Saya kira hampir pasti beliau akan maju, apalagi kan jarang-jarang itu ada kepala daerah yang menjabat kemudian tidak maju lagi di periode kedua," ucap Sukri kepada detikSulsel, Minggu (6/8/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Diketahui, Andi Sudirman akan mengakhiri masa jabatannya sebagai gubernur Sulsel pada 5 September 2023. Andi Sudirman dianggap punya banyak waktu mempersiapkan diri untuk bertarung di Pilgub.

Sukri pun membeberkan sejumlah peluang dan tantangan Andi Sudirman untuk maju di Pilgub 2024. Berikut penjelasannya:

1. ASS Mulai Gencar Sosialisasi Diri

Sukri mengatakan Andi Sudirman memang belum menyatakan diri untuk maju kembali sebagai calon gubernur. Namun tanda itu mulai terlihat setelah Andi Sudirman dianggap kerap mensosialisasikan dirinya dalam berbagai kesempatan kunjungan kerja di daerah.

"Kalau kita lihat apa yah, hal-hal yang dilakukan pak gubernur saat ini, pak Andi Sudirman ini sejauh ini kan sangat kelihatan bahwa sedang mensosialisasikan diri yah," ungkap Sukri.

Menurut Sukri interaksi tersebut menjadi salah satu indikator keinginan Andi Sudirman untuk maju sebagai calon gubernur. Interaksi dengan masyarakat makin intens menjelang akhir masa jabatannya.

"Karena sering melakukan kunjungan kemudian bertemu dengan masyarakat di daerah. Saya kira itu juga bagian dari apa indikasi kuat kalau beliau akan maju," paparnya.

2. Singgung Kedekatan Prabowo Subianto

Sukri juga menyinggung interaksi Gubernur Sulsel dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Hal ini setelah Prabowo Subianto diundang hadir dalam acara jalan sehat bertajuk Anti Mager memperingati HUT Sulsel ke-354 yang digelar Pemprov Sulsel pada Minggu (6/8).

"Termasuk saya kira yang terjadi pagi ini di gerakan Anti Mager tadi itu saya kira dengan beberapa tagline yang ada misalnya, 'Lanjutkan, Andalan', dan kemudian menggandeng pak Prabowo saya kira tadi pagi yah," sebut Sukri.

Foto: Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto saat menghadiri jalan sehat peringatan HUT Sulsel ke-354 di Makassar. (Dok. Istimewa)

Sukri menganggap momen tersebut juga bagian dari upaya Andi Sudirman mensosialisasikan dirinya. Menurutnya, momentum itu bisa saja menjadi peluang untuk membuka peluang menggandeng Gerindra jika maju dalam Pilgub Sulsel 2024.

"Itu juga, saya kira juga bagian dari upaya sosialisasi dan saya kira membuka peluang untuk dapat dukungan dari Gerindra pada Pilgub ke depan," imbuhnya.

3. Keunggulan Petahana di Pilgub Sulsel

Andi Sudirman dianggap berpeluang terpilih kembali menjadi gubernur jika maju di Pilgub Sulsel. Status petahana yang disandangnya turut menambah elektabilitasnya.

"Saya kira kan umumnya petahana itu kan pasti punya keunggulan dibanding yang lain di awal yah, karena kan tentu popularitasnya pasti sangat tinggi dan terkenal popularitas kemudian menjadi salah satu jalan menuju ke elektabilitas," jelasnya.

Apalagi lanjut Sukri, belum banyak figur calon gubernur yang benar-benar memproklamirkan diri untuk maju di Pilgub Sulsel. Saat ini kata dia, hanya kader Golkar Ilham Arief Sirajuddin yang sudah mulai terlihat ikut sosialisasi sebagai cagub.

"Saya kira sebagai petahana yah tentu elaktibilitasnya cukup tinggi saat ini karena saat ini kan belum ada pesaing yah. Tanda petik belum ada orang yang betul-betul apa namanya, betul-betul konfirm untuk maju. Yah kecuali misalnya barangkali ada siapa yah, pak Ilham Arief yah saya kira itu sudah ada," jelas Sukri.

"Hampir pasti akan maju itu pun akan dilihat barangkali nanti pada akhirnya juga akan terkait partai apa yang akan mendukung dan pasangan siapa yang akan digandeng. Itu kan belum terlihat yah sampai saat ini," tambahnya.

Simak selengkapnya di halaman berikutnya.


Pernyataan kontroversial yang disampaikan akademisi Rocky Gerung memantik reaksi dari berbagai kalangan. Ada yang pro dan juga akan yang kontra terhadap pernyataan yang dinilai menghina Presiden Jokowi. Bahkan, sejumlah orang melaporkan Rocky Gerung ke polisi.

Terkait hal itu, Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah turut memberikan pandangannya sendiri.

"Ya kan pak Rocky Gerung sendiri menempatkan pada dua perspektif kan, dia siap dalam perspektif hukum untuk menjalani. Tapi juga dia ingin menjelaskan dalam perspektif kritik sebagai sebuah kegiatan intelektual," kata Ketua Umum PP Muhammadiyah Prof Haedar Nashir di kampus UMY, Kasihan, Bantul, Minggu (6/8/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Haedar berpendapat, semua orang bisa melakukan hal sama seperti Rocky. Dia mencontohkan soal kasus Panji Gumilang, di mana kasus masuk dalam ranah hukum dan ranah pemikiran.

Maka dari itu, Haedar menilai pentingnya melakukan dialog dalam menyelesaikan masalah. Di samping itu, Haedar meminta kasus Rocky menjadi kesempatan bagi semua pihak untuk introspeksi.

"Saya pikir kita berbangsa bernegara itu harus terus saling berdialog. Nah, lebih dari itu, berbagai kasus yang terjadi di Indonesia ini harus menjadi introspeksi untuk semuanya," ucapnya.

"Apakah kita berbangsa bernegara mengelola negara sudah sesuai konstitusi, cita-cita kenegaraan, kebangsaan para pendiri bangsa dan kemaslahatan rakyat yang terbesar. Karena kan politik berbangsa bernegara itu kompleks," lanjut Haedar.

Tidak hanya itu, Haedar juga meminta kepada pada elite agar semakin bijaksana, cerdas, menunjukkan jiwa kenegarawanan dan menempatkan kepentingan bangsa, negara dan persatuan di atas segalanya. Pasalnya, Indonesia sudah merdeka lebih dari setengah abad dan tahun ini memasuki 78 tahun kemerdekaannya.

"Saya pikir, oke, dalam dinamika bangsa ada polemik, ada perbedaan, ada dinamika. Tetapi kita harus semakin dewasa setelah kita tahun ini 78 tahun merdeka," katanya.

Pandangan Politik Muhammadiyah di 2024

Haedar menjadi pembicara dalam dialog ideologi, politik dan organisasi (ideopolitor) di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY). Dalam kesempatan itu Haedar mengungkapkan pandangan politik Muhammadiyah jelang Pemilu 2024.

Haedar mengungkapkan, bahwa Muhammadiyah memandang politik dalam dua ranah, yakni politik praktis, politik perjuangan kekuasaan yang dilakukan partai politik (parpol). Politik tersebut, kata Haedar, adalah bagaimana meraih kekuasaan, menjadikan kekuasaan untuk memajukan bangsa dan negara.

"Selanjutnya ada ranah politik kebangsaan lewat pembinaan masyarakat. Nah, Muhammadiyah sejak berdirinya memang punya garis kita tidak masuk ke politik praktis tapi politik kebangsaan," katanya kepada wartawan.

Oleh sebab itu, menghadapi Pemilu 2024 Muhammadiyah tidak menjadi partisan politik. Akan tetapi, Muhammadiyah mendorong kader-kadernya untuk terlibat dalam berbagai ranah, salah satunya parpol.

"Tapi kita mendorong kader-kader Muhammadiyah untuk terlibat sesuai dengan fungsi dan peran dalam berbagai ranah kehidupan termasuk dalam di parpol," lanjut Haedar.

Selengkapnya baca di halaman berikutnya....

Halaman 1 2 Selanjutnya

Ketum PP Muhammadiyah Percaya Ganjar-Mahfud Berdiri Tegak soal Konstitusi


Ketua DPD Partai Gerindra Jatim Anwar Sadad optimistis Prabowo Subianto akan menang tebal di Kabupaten dan Kota Mojokerto pada Pilpres 2024 mendatang. Politikus yang akrab disapa Gus Sadad menyebut Prabowo terus banjir dukungan di Jawa Timur, salah satunya dukungan dari warga Bumi Majapahit.

"Mojokerto Raya adalah basis Pak Prabowo. Kami yakin 2024 menang tebal di sini," kata Gus Sadad dalam rapat konsolidasi Bacaleg Partai Gerindra Kabupaten dan Kota Mojokerto, Minggu (6//8/2023).

Gus Sadad menyebut salah satu hal yang membuat Prabowo unggul di Mojokerto ialah kedekatan Menhan RI itu dengan ulama-ulama di bumi Majapahit. Selain itu, kepengurusan Gerindra Mojokerto terus bersinergi dengan elemen strategis masyarakat di Mojokerto.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kemampuan Gerindra Mojokerto Raya membangun aliansi strategis dengan tokoh-tokoh masyarakat menandakan adanya penerimaan terhadap Partai Gerindra dan kepada Ketum Gerindra Prabowo Subianto yang juga merupakan calon presiden dengan elektabilitas tertinggi versi sejumlah lembaga survei. Saya optimis dalam Pilpres nanti Pak Prabowo akan menang di Mojojerto," jelasnya.

Sedangkan dalam Pileg, Gus Sadad melihat soliditas para pengurus yang membuat dirinya optimis Gerindra akan merebut kursi Pimpinan DPRD, baik di kabupaten maupun di kota.

Hadir dalam acara tersebut KH Irfan Yusuf Hasyim (Gus Irfan) dan tokoh Nahdlatul Ulama juga pengasuh Ponpes Amanatul Ummah, KH Asep Saifudin Halim.

Menurut Gus Sadad dukungan dari KH Asep Saifudin Halim kepada Pak Prabowo dan Partai Gerindra sangat besar maknanya.

"Kita semua tahu ketokohan Kiai Asep. Kehadirannya dalam rapat konsolidasi ini menandakan adanya kesamaan visi perjuangan untuk memenangkan Pak Prabowo dan Partai Gerindra," katanya.

Apalagi, lanjut Gus Sadad, sejarah Kiai Asep itu sejarah menang. Dalam beberapa perhelatan politik, baik di Jatim maupun nasional, pilihannya selalu tepat dan menang.

Wakil Ketua DPRD Jatim ini mengingatkan agar para kader tidak 'melepaskan' Kiai Asep. Agar aura kemenangannya juga ikut ke Gerindra.

Pria yang masuk bursa Cagub Jatim ini juga mengingatkan para Bacaleg untuk mengantarkan KH Irfan Yusuf Hasyim menuju kursi DPR RI serta meraih dua kursi DPRD Provinsi. "Saya titip Gus Irfan. Beliau ini Wakil Ketua Umum DPP Gerindra. Mari kita jaga marwah dan kehormatan beliau," tandasnya.

Prabowo: Saya Pernah Dituduh Mau Kudeta karena Punya Banyak Pasukan Tempur


Sandiaga Uno kembali mengungkap peluang dirinya untuk menjadi cawapres dari bakal capres PDIP Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Sandiaga menyebut keputusan itu akan ditentukan oleh pimpinan partai politik.

"Saya nggak mau berandai-andai, itu putusan pimpinan. Bagi saya, saya pernah meninggalkan posisi Wagub untuk berjuang, terpilih atau tidak itu bukan hak kita. Itu murni dari Allah, saya yakin kalau kita luruskan niat untuk bangun negeri, kita akan dapat hasil terbaik," kata Sandiaga usai rapat Bappilu Nasional di Jakarta Selatan, Minggu (6/8/2023).

Sebagaimana diketahui, saat itu dirinya pernah meninggalkan posisi Wakil Gubernur DKI Jakarta untuk maju menjadi cawapres dari Prabowo Subianto di Pilpres 2019. Namun pada akhirnya pasangan Prabowo-Sandi itu kalah dari rivalnya pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Sandiaga menyebut saat ini dirinya masih fokus pada tugasnya sebagai ketua badan pemenangan pemilu (Bappilu) PPP. Ada beberapa hal yang ditekankan agar PPP bisa menggaet 11 juta suara.

"Karena sekarang belum diputuskan capres dan cawapres, kita fokus dulu yang di Pileg, fokus dulu pencapaian 11 (juta) suara. Kita fokus kepada ekonomi, kita fokus kepada harga murah, kerja mudah, hidup berkah, itu yang akan kita fokuskan," ucapnya.

"Jadi kita nggak bisa memposisikan untuk mendapatkan jabatan atau kekuasaan, kita dulu yang ada di depan mata kita ini adalah bekerja keras, bekerja cerdas, kerja tuntas dan kerja ikhlas," imbuhnya.

Sandiaga menambahkan PPP akan fokus pada isu yang tengah berkembang di masyarakat. Menurutnya, kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) membawa banyak kemajuan, namun dia tak menampik masih banyak yang perlu dibenahi. Sandiaga menyebut PPP siap membantu untuk menyelesaikan hal tersebut.

"Kita menatap kemenangan di 14 Februari 2024, maka yang akan kita fokuskan isu-isu yang ada di tengah-tengah masyarakat. Karena Pak Jokowi alhamdulillah sudah membawa banyak kemajuan, dan masih banyak PR yang nanti PPP akan bantu selesaikan dalam pemikiran percepatan pembangunan," pungkasnya.


Bacapres Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan berbicara terkait pelayanan dalam sektor kesehatan yang seharusnya primer. Anies menilai pelayanan kesehatan di Tanah Air belum dapat dinikmati sepenuhnya oleh masyarakat.

Hal itu disampaikan Anies saat melakukan kunjungan ke Bandung, Jawa Barat, Minggu (6/8/2023). Dalam kunjungan itu, Anies ditemani Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

"Betapa banyak warga kita yang datang ke rumah sakit bukannya jadi sembuh, malah jadi miskin," kata Anies dalam keterangannya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Anies menilai hal tersebut akan berubah di 2024. Dia menyebut sektor kesehatan menjadi salah satu pekerjaan rumah alias PR yang harus diubah.

"Dalam hal ini, saya meyakini perubahan di 2024 harus segera dimulai. Sebab, kesehatan adalah hak mendasar," ujarnya.

"Yang diperlukan datang ke rumah sakit menjadi sembuh bukan pulang menjadi miskin. PR-PR inilah yang kita ingin bereskan bersama-sama," sambungnya.

Sementara itu, AHY mengatakan BPJS Kesehatan yang ada saat ini pun belum sempurna. Menurutnya, perlu ada perbaikan dalam layanan BPJS.

"Layanan BPJS harus diperbaiki, jangan biarkan pasien mengantre berjam-jam di rumah sakit. Yang menyedihkan, seolah masyarakat kurang mampu tidak boleh sakit di negeri kita. Banyak pasien BPJS yang dipaksa keluar dari rumah sakit setelah tiga hari dirawat padahal belum sembuh," ucap AHY.

Lebih lanjut, AHY lalu menyoroti adanya pihak-pihak yang khawatir dengan perubahan. Dia menekankan meski ada perubahan, tentu tidak akan mengubah total hal-hal yang ada saat ini.

"Tujuan kita sama, yakni memperjuangkan perubahan dan perbaikan, untuk Indonesia yang lebih baik. Ada pihak yang khawatir dengan perubahan, seolah-olah akan mengganti total. Tentu ini tidak benar," katanya.

"Hakikat perubahan adalah apa yang sudah baik, kita apresiasi dan lanjutkan. Yang belum baik, kita evaluasi dan perbaiki," imbuhnya.

Lihat juga Video 'BPOM Tarik Obat Tradisional-Suplemen gegara Picu Ginjal Rusak':

[Gambas:Video 20detik]


Sandiaga Uno menegaskan hubungan dirinya dengan bakal calon presiden (bacapres) PDIP Ganjar Pranowo semakin dekat. Namun keputusan apakah akan berpasangan atau tidak pada akhirnya tergantung pimpinan partai.

"Saya pribadi sangat dekat sekali dan hampir rutin dengan Pak Ganjar. Jadi kalau chemistry sudah berulang kali dibahas. Tapi ini sekarang levelnya (keputusan) sudah level di atas," kata Sandiaga usai rapat Bappilu Nasional di Jakarta Selatan, Minggu (6/8/2023).

Sebagaimana diketahui, Sandiaga sendiri masuk bursa cawapres Ganjar. Meski keduanya kian dekat, Sandiaga kembali menegaskan nantinya keputusan tetap berada di pimpinan partai.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Jadi kita serahkan saja, mudah-mudahan dapat hasil. Saya kerja ikhlas, jadi apapun yang diputuskan saya ikhlas," ujarnya.

Sandiaga menyebut saat ini dirinya fokus dalam tugas sebagai Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PPP. Dia menyerahkan sepenuhnya keputusan soal cawapres kepada pimpinan partai.

"Tapi kita fokus di depan mata. Senam sama ibu-ibu lari pagi sama komunitas anak muda, wisata kuliner, makan empal gentong, coto Makassar, itu fokus kita. Pemberdayaan UMKM, bagaimana PPP dirasakan, perjuangkan, dan berpihak kepada masyarakat khususnya ekonomi sekarang yang perlu dibantu," ucapnya.

Siap Menangkan Ganjar

Sandi mengatakan PPP juga siap untuk memenangkan Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024. Hal tersebut merupakan tindak lanjut kerja sama politik antara PPP dan PDIP dalam kontestasi politik.

"Per hari ini, kita terikat kerja sama politik dengan PDIP dan Pak Ganjar itu calon presidennya. Kita hari ini baru saja menyelesaikan dengan tagline, tagline itu adalah harga murah, kerja mudah, PPP barokah. Itu yang disepakati tadi," ujarnya.

Sandiaga mengatakan untuk memaksimalkan pemenangan pihaknya akan memerintahkan kader memasang baliho dengan tagline yang ada. Termasuk memasang baliho Ganjar yang berisikan tagline tersebut.

"Dan karena ingin memperjuangkan peningkatan suara, dan dilihat dampak bagi anak-anak muda, kita akan mendorong para kader di daerah untuk mulai memasang baliho dengan tagline ini. Seandainya membantu memasang gambar foto saya, dan foto tokoh-tokoh masyarakat yang membantu, tentunya dalam koridor keputusan kerja sama politik kita," katanya.

"Kalau memang di daerah desa membantu dan para kader merasakan manfaatnya secara elektoral, ada dampak yang luar biasa, ya tentunya (dipasang baliho Ganjar), karena kita ada kerja sama politik. Tapi tentunya ini semua harus disetujui oleh ketua umum," imbuhnya.

Simak Video 'Sandiaga Tunggu Keputusan Pimpinan Parpol soal Jadi Cawapres Ganjar':

[Gambas:Video 20detik]


Langkah politik Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa pada 2024 masih menjadi tanda tanyak. Sempat memberi sinyal fokus di Jatim, Khofifah kini menunggu lampu hijau dari PBNU.

Khofifah masih menunggu arahan dari NU dan ulama untuk langkah politik di 2024. Hal itu disampaikan Khofifah usai menghadiri silaturahmi alumni Unair di Jakarta.

"Nanti saja (soal ke Pilgub/Pilpres), karena saya menjadi bagian dari ekosistem itu. Nanti akan ada green light (lampu hijau), katakan (dari) PBNU dan ulama-ulama," kata Khofifah dilansir dari 20detik, Minggu (6/8/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Khofifah mengatakan dirinya sangat sering melakukan konsolidasi dengan para ulama, terutama terkait langkah politiknya ke depan. Baginya, restu ulama terpenting, apalagi dirinya orang Jawa Timur.

"Selama ini kan konsolidasi di antara ulama kan berjalan dengan baik. Tidak hanya persoalan politik, tapi persoalan bahtsul masail itu luar biasa. Jadi koordinasi-koordinasi secara kultural itu menjadi penting," jelasnya.

Saat ditanya kapan Khofifah akan menentukan langkah politiknya, Ketum PP Muslimat NU ini menunggu momentum yang tepat untuk mengumumkannya.

"Pasti timing-nya akan ada," tandasnya.

Sebelumnya Khofifah menegaskan memilih fokus bekerja menyelesaikan masa jabatannya di Jawa Timur. Hal itu ia ungkapkan usai mendapat tawaran dari Sandiaga Uno untuk menjadi salah satu timses Ganjar Pranowo di Pilpres 2024.

"Aku tak ngurus Jawa Timur ya. Ini kan banyak tugas-tugas yang harus dimaksimalkan," kata Khofifah di Dyandra Convention Center, Surabaya usai Launching OPOP Academy GoNusantara serta Pelepasan Ekspor, Selasa (1/8).

Nama Khofifah sendiri juga sempat dikait-kaitkan menjadi cawapres dari Anies Baswedan hingga Prabowo Subianto. Meski untuk cawapres Anies, Khofifah disebut oleh Ketua DPP NasDem Gus Choi sudah menolak halus.

Janji Anies ke Warga Bogor: Bangun Transportasi Umum Terjangkau


Seorang peserta jalan sehat yang diadakan oleh DPC PDIP Kota Solo dan PAC Banjarsari meninggal dunia. Peserta tersebut merupakan warga Nusukan, Banjarsari, Solo.

Meninggalnya peserta jalan sehat tersebut dibenarkan oleh ketua badan pemenangan pemilu DPC PDIP Kota Solo, Her Suprabu. Menurutnya, peserta yang berusia 57 tahun itu sempat mengikuti jalan sehat.

Namun, usai sarapan peserta tersebut jatuh pingsan dan dilarikan ke rumah sakit. Sayangnya, nyawa peserta tersebut tidak tertolong.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Njih (iya) mbak tadi salah satu peserta yang qodarulloh dipanggil saat mengikuti acara, saat berangkat dalam kondisi sehat dan infonya baru selesai sarapan langsung pingsan dan dibawa tim medis ke RS tapi di perjalanan sudah tidak tertolong," katanya dihubungi detikJateng, Minggu (6/8/2023).

Her mengatakan, bahwa peserta tersebut sempat mengikuti jalan sehat. Menurutnya, untuk rute jalan sehat tidak terlalu jauh hanya 2,6 kilometer. Peserta tersebut, kata Her, datang bersama keluarga.

"Tadi start dan finish di lapangan Prawit. Memang semua rute jalan di bawah 3 kilometer," ucapnya.

Mendengar kabar tersebut, pihak perwakilan dari partai sudah takziah ke rumah duka.

"Tadi kita sudah takziah ke rumah duka. Rencana baru dimakamkan besok siang," ucapnya.

Sementara itu, Ketua PAC PDIP Banjarsari, Joko Santosa mengatakan bahwa awalnya peserta tersebut lemas dan mengeluarkan keringat dingin.

"Ceritanya kita nggak tahu, katanya tadi keringat dinginnya keluar, ada apa ini lalu dibawa ke RSUD Fatmawati tapi sudah nggak ada," ucapnya.

Menurutnya, peserta tersebut masih berada di perjalanan dan belum sampai finish.

"Prosesnya masih ikut jalan sehat, belum sampai finish," pungkasnya.

Sebagai informasi, jalan sehat tersebut merupakan rangkaian kegiatan dari acara DPC PDIP. Jalan sehat dilakukan setiap PAC dimulai dari Jebres beberapa waktu yang lalu dan dibuka oleh bacapres PDIP Ganjar Pranowo, Gibran Rakabuming Raka, Ketua DPC PDIP Kota Solo FX Hadi Rudyatmo.

Dalam jalan sehat itu, setiap bacaleg membawa sedikitnya seribu peserta jalan sehat. Kegiatan itu berlangsung di setiap kecamatan dan pada Minggu ini berlangsung di Kecamatan Banjarsari.

Ganjar Ingatkan Bahaya Hoaks Saat Hadiri Haul KH Dalhar Watucongol


Ketua Umum (Ketum) Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Hary Tanoesoedibjo menargetkan Sumatera Selatan (Sumsel) sebagai salah satu lumbung suara yang mendudukkan wakil rakyat di Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024.

"Iya (lumbung suara) Sumsel ada 17 kursi di DPR RI, jadi ada di ranking 9 setelah Lampung, setelah Sumsel baru Sumatera Barat ranking 10. Jadi 10 besar itu Sumsel nomor 9. Sangat penting, jadi nomor 9 yang memiliki kursi DPR RI terbesar 17," katanya di Palembang, Minggu (6/8/2023).

Hary Tanoesoedibjo mengatakan, untuk Pileg sendiri, dia menargetkan partainya dua digit diberbagai tingkatan.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Targetnya dua digit di semua tingkatan, tingkat 2, tingkat 1, maupun DPR RI. Kita targetnya dua digit," ujarnya.

Untuk mencapai dua digit tersebut, Hary Tanoesoedibjo mengaku sudah memberikan strategi kepada kader-kadernya. Strategi itu meliputi bagaimana memberikan suara secara maksimal agar mencapai target yang diinginkan.

"Tadi sudah memberikan strategi tertentu memaksimalkan suara partai, bagaimana memaksimalkan suara caleg," ungkapnya.

Selain mengejar target dua digit, bos MNC Group tersebut mengaku bahwa Perindo juga mendukung bagaimana cara pemenangan untuk Ganjar Pranowo sebagai Presiden di Palembang.

"Itu juga (pemenangan Ganjar) menjadi bagian daripada program kita, tapi tidak secara spesifik saya sampaikan di sini. Saya fokus di Pileg tadi, tapi ada tim pilpres yang bekerja untuk memaksimalkan suara Pak Ganjar di Sumsel," pungkasnya.

Janji Anies ke Warga Bogor: Bangun Transportasi Umum Terjangkau


Sandiaga Uno menjadi salah satu sosok yang digadang-gadang bakal menjadi calon wakil Presiden (Cawapres) mendampingi Ganjar Pranowo untuk Pilpres 2024. Menanggapi hal tersebut, Ketua Bappilu PPP itu mengaku akan menyerahkan semua keputusan kepada pimpinan partai politik.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) itu mengatakan, untuk saat ini ia akan fokus bekerja menjalankan tugasnya demi membantu perekonomian masyarakat. Sementara soal menjadi cawapres pendamping Ganjar, Sandiaga akan mengikuti apapun yang menjadi keputusan pimpinan parpol.

"Apapun yang menjadi keputusan pimpinan, saya akan All Out untuk mewujudkannya," kata Sandiaga saat ditemui di sela-sela kunjungannya ke Pondok Pesantren Buntet Cirebon, Jawa Barat, Sabtu (5/8/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"(Soal Cawapres) itu keputusannya pimpinan partai politik. Saya akan kerja terus seiring dirasakan manfaatnya di tengah-tengah masyarakat. InsyaAllah rezeki tidak akan tertukar semua sesuai dengan ikhtiar," kata dia menambahkan.

Sejauh ini, Sandiaga sendiri mengaku cukup sering menjalin komunikasi dengan Bakal Calon Presiden (Bacapres) yang diusung oleh PDIP, Ganjar Pranowo. Namun menurutnya, komunikasi yang dilakukan tidak berkaitan dengan persoalan capres-cawapres.

"Sama Pak Ganjar saya terus berkomunikasi. Karena kami sering berkegiatan. Beliau sebagai Gubernur (Jateng) dan saya sebagai Menteri (Pariwisata dan Ekonomi Kreatif) dalam tugas dan fungsi masing-masing," kata Sandiaga.

Sesepuh Ponpes Puji Sandiaga dan Mahfud

Dalam kesempatan yang sama, Menko Polhukam Mahfud Md juga hadir dalam acara ini. Mahfud dan Sandiaga sempat saling memaksa untuk memberikan pidato. Adab keduanya ini pun dipuji oleh sesepuh Ponpes Buntet, KH Adib Rofiuddin Izza.

"Hari ini ada dua menteri yang luar biasa hadir di sini. Pak Sandiaga Uno tidak berkenan memberikan sambutan karena ada atasannya Pak Mahfud, tapi Pak Mahfud menyuruh beliau, tapi tetep nggak mau. Saya tengah-tengahi, kita tutup dengan doa saja sekarang," ujar KH Adib Rofiuddin Izza.

Pernyataan KH Adib Rofiuddin Izza disambut keduanya dan para undangan serta santri yang hadir.

Haul pun diakhiri dengan doa bersama ribuan masyarakat, termasuk santri Ponpes Buntet Cirebon yang hadir dalam Haul Pondok Pesantren Buntet, Mertapada Kulon, Astanajapura, Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu (5/8/2023).

Tak hanya momen bertemu dengan Mahfud MD dan bersilaturahmi dengan para ulama, Haul Ponpes Buntet Cirebon diakui Sandiaga Uno sangat berkesan.

Simak Video 'Digoda Sandiaga Jadi Tim Pemenangan Ganjar, Khofifah Bilang Begini':

[Gambas:Video 20detik]

Halaman 1 2 Selanjutnya


Ketua Umum (Ketum) Partai Nasional Demokrasi (Nasdem) Surya Paloh mengatakan bahwa pengumuman Calon Wakil Presiden (Cawapres) akan dilakukan. Namun pengumuman itu diakhir bukan karena koalisi tidak solid.

"Ibarat pertandingan sepak bola internasional seperti Piala Dunia yang kawan-kawan ikuti, dua menit terakhir, bisa berubah semuanya. Nasdem juga belajar itu. Jadi pengumuman cawapres Anies di akhir bukan karena koalisi tidak solid," kata Surya Paloh dalam diskusi dengan wartawan di Padang, Minggu (6/8/2023) seperti dilansir dari detikSumut.

Politis yang pernah menjadi kader partai Golkar tersebut mengaku bahwa desakan agar segera umumkan Cawapres yang akan damping Anies Baswedan sudah berdatangan. Desakan itu banyak desakan dari internal koalisi maupun juga dari eksternal.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Surya Paloh, memberi sinyal bahwa pengumuman akan dilakukan di saat-saat akhir menjelang pendaftaran ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Kalau ada pihak yang tidak mau sabar, kita katakan, sabar," katanya.

Ia juga menyebutkan pepatah kuno dari Inggris yang menyebutkan, dari gelas ke bibir masih banyak yang akan terjadi.

Nasdem, kata dia, tidak terlalu memberikan tekanan kepada Anies mengenai sosok dan waktu pengumuman Cawapres, karena Nasdem sudah menjadi partai politik pertama yang mengumumkan nama Capres untuk Pemilu 2024 ini.

Sekarang, giliran partai lain yang lebih dulu mengumumkan sosok cawapres.

"Nasdem sudah jadi yang pertama mengumumkan capres. Kita beri kesempatan kepada partai-partai lain mendeklarasikan cawapres," katanya menambahkan.

Saat ini, sejumlah nama disebut-sebut bakal menjadi pendamping Anies, seperti Khofifah Indar Parawansa, Agus Harimurti Yudhoyono. Namun hingga kini,

Anies masih belum mau membeberkan nama yang ia pilih sebagai pendampingnya.

Artikel ini dilansir dari detiksumut, "Nasdem Beri Sinyal Pengumuman Cawapres Pendamping Anies Baswedan"

Surya Paloh Klarifikasi soal 'Bubarkan NasDem Jika Ada Kader Korupsi'


Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Andi Sudirman Sulaiman dianggap akan maju kembali di Pilgub Sulsel 2024. Andi Sudirman dinilai sudah mulai gencar sosialisasi demi maju sebagai petahana.

"Jadi sebuah kelaziman seorang gubernur atau kepala daerah kemudian maju lagi untuk periode kedua," tutur pengamat komunikasi politik Universitas Hasanuddin (Unhas) Sukri Tamma kepada detikSulsel, Minggu (6/8/2023).

Sukri menganggap Andi Sudirman memang belum menyatakan diri secara resmi untuk maju Pilgub. Namun sikap Andi Sudirman yang belakangan ini kerap berinteraksi dengan masyarakat di daerah menjadi pertanda menyatakan diri untuk kembali bertarung di Pilgub Sulsel.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Banyak sekali kegiatan yang dilakukan selalu mensosialisasikan diri atau kemudian mencoba untuk berinteraksi dengan banyak sekali masyarakat, dan saya kira itu adalah sebuah ciri yang sedang mensosialisasikan diri," tuturnya.

Hal itu lanjut dia, ditunjukkan lewat berbagai kegiatan Andi Sudirman yang sedikit banyak bersentuhan dengan warga. Salah satu contohnya lewat kegiatan jalan sehat bertajuk Anti Mager yang turut menghadirkan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto pagi tadi.

"Termasuk saya kira yang terjadi pagi ini di gerakan Anti Mager tadi itu saya kira dengan beberapa tagline yang ada misalnya, 'Lanjutkan, Andalan', dan kemudian menggandeng pak prabowo saya kira tadi pagi yah," papar Sukri.

"Itu juga, saya kira juga bagian dari upaya sosialisasi dan saya kira membuka peluang untuk dapat dukungan mungkin dari Gerindra pada Pilgub ke depan. Jadi saya kira kalau kita bicara soal kemungkinan, saya kira kemungkinan besar akan maju," tambahnya.

Menurut Sukri, keinginan Andi Sudirman untuk maju Pilgub Sulsel hanya bisa terhambat karena hal-hal fundamental. Salah satu contohnya jika terjerat kasus hukum.

"Misalnya ada badai politik barangkali. Misalnya tiba-tiba ada siapa, ada track record atau ada peristiwa yang kemudian membuat tidak bisa lagi maju misalnya permasalahan hukum, atau ada permasalahan lainnya yang dalam konteks kita, konteks pemilih kita, masyarakat kita dianggap sebagai aib politik," jelasnya.

Selain itu Andi Sudirman juga diperhadapkan dengan adanya wacana mantan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman ikut maju ke Pilgub. Menurut Sukri, jika saudara kandungnya itu juga bertarung, bisa saja Andi Sudirman memilih legawo tidak ikut serta.

"Alasan lain, misalnya pak Andi Sudirman, saya tidak tahu yah informasi terakhir bagaimana pak Andi Amran yah, karena kan sempat ada isu Andi Amran juga mungkin ada ini (wacana maju Pilgub Sulsel). Kalau mereka berdua kan tidak mungkin maju berdua kan, harus salah satunya," papar Sukri.

Sukri menambahkan jika Andi Sudirman memang maju di Pilgub, peluang untuk menang pun terbuka lebar. Apalagi dengan statusnya sebagai petahana yang kerjanya sudah bisa dinilai masyarakat.

"Saya kira kan umumnya petahana itu kan pasti punya keunggulan dibanding yang lain di awal yah, karena kan tentu popularitasnya pasti sangat tinggi dan terkenal popularitas kemudian menjadi salah satu jalan menuju ke elektabilitas," paparnya.

Namun elektabilitas Andi Sudirman yang dianggap tinggi masih bersifat dinamis. Pasalnya belum ada kandidat calon gubernur Sulsel yang juga menyatakan diri untuk maju Pilgub.

"Saya kira sebagai petahana yah tentu elaktibilitasnya cukup tinggi saat ini karena saat ini kan belum ada pesaing yah. Tanda petik belum ada orang yang betul-betul apa namanya, betul-betul konfirm untuk maju. Yah kecuali misalnya barangkali ada siapa yah, pak siapa Ilham Arif yah saya kira itu sudah ada, itu pun orang masih orang berpikir masalah partai dan seterusnya," jelas Sukri.

Sebelumnya diberitakan Andi Sudirman belum mau terlalu jauh menanggapi soal wacana dirinya maju Pilgub Sulsel. Dia berdalih masih fokus menyelesaikan sisa masa jabatannya.

"Kita berdoa saja kepada Allah yang terbaik. Artinya kita ini pengabdian bekerja dan ini masih hari hari bekerja. Saya masih diperhadapkan hari ini dan besok maka pekerjaan yang paling tepat untuk saya adalah fokus bekerja hari ini dan hari esok," ujar Andi Sudirman di Rujab Gubernur Sulsel, Minggu (6/8).

Untuk diketahui, Presiden Jokowi melantik Andi Sudirman menjadi Gubernur Sulsel untuk masa jabatan 2018-2023 di Istana Negara Jakarta pada 10 Maret 2022. Andi Sudirman menggantikan Nurdin Abdullah yang terjerat kasus hukum.

Andi Sudirman menjadi kepala daerah tanpa sosok wakil gubernur. Masa jabatan Andi Sudirman akan berakhir pada 5 September 2023.

Tips Hindari Hoax yang Berseliweran Jelang Pemilu 2024


Bakal Calon Presiden (Bacapres) PDIP Ganjar Pranowo sempat mengunjungi rumah ketua DPC PDIP Kota Solo FX Hadi Rudyatmo. Kedatangan Ganjar itu disambut oleh Rudy dan pengunjung yang berada di Taman Sunan Jogo Kali.

Kunjungan Ganjar itu dilakukannya, Jumat (4/8/2023) malam. Rudy mengatakan Ganjar hanya mampir sebelum kemudian ke acara Tour Borobudur di Puro Mangkunegaran dan Sragen, Sabtu (5/8).

"Hanya mampir saja, karena besoknya ada acara di Mangkunegaran dan Sragen," kata Rudy kepada wartawan di lapangan Prawit, Solo, dikutip detikJateng, Minggu (6/8/2923).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dia mengungkap dalam kesempatan itu Ganjar minta resep agar tidak capai. Hanya saja, Rudy tidak menjelaskan kondisi Ganjar saat meminta resep tersebut.

"Ngobrol biasa, iya ngobrol di rumah juga minta resep (agar) ora kesel piye," ujarnya.

Mendapat permintaan itu, Rudy mengaku hanya memberikan resep kepada Ganjar agar tetap selalu Lurik. Lurik yang dimaksud Rudy itu yakni adalah ikhlas dalam pelayanan dan pengabdian.

Simak selengkapnya di sini.

Saksikan juga 'Hasil Survei SPIN: Prabowo 41,7%, Ganjar 30,3%, Anies 21%':

[Gambas:Video 20detik]


Publik masih menunggu sosok yang disiapkan sebagai bakal calon wakil presiden (bacawapres) pendamping Anies Baswedan di Pilpres 2024. Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, memberi sinyal bahwa pengumuman akan dilakukan di saat-saat akhir menjelang pendaftaran ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Ibarat pertandingan sepak bola internasional seperti Piala Dunia yang kawan-kawan ikuti, dua menit terakhir, bisa berubah semuanya. Nasdem juga belajar itu. Jadi pengumuman cawapres Anies di akhir bukan karena koalisi tidak solid," kata Surya Paloh dalam diskusi dengan wartawan di Padang, Minggu (6/8/2023).

Paloh mengakui, ada banyak desakan dari internal koalisi maupun juga dari eksternal untuk agar nama Bacawapres Anies segera diumumkan.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kalau ada pihak yang tidak mau sabar, kita katakan, sabar," katanya.

Ia juga menyebutkan pepatah kuno dari Inggris yang menyebutkan, dari gelas ke bibir masih banyak yang akan terjadi.

Nasdem, kata dia, tidak terlalu memberikan tekanan kepada Anies mengenai sosok dan waktu pengumuman Cawapres, karena Nasdem sudah menjadi partai politik pertama yang mengumumkan nama Capres untuk Pemilu 2024 ini. Sekarang, giliran partai lain yang lebih dulu mengumumkan sosok cawapres.

"Nasdem sudah jadi yang pertama mengumumkan capres. Kita beri kesempatan kepada partai-partai lain mendeklarasikan cawapres," katanya menambahkan.

Saat ini, sejumlah nama disebut-sebut bakal menjadi pendamping Anies, seperti Khofifah Indar Parawansa, Agus Harimurti Yudhoyono. Namun hingga kini, Anies masih belum mau membeberkan nama yang ia pilih sebagai pendampingnya.

Saksikan juga SOSOK pilihan minggu ini: Membaca Watak ala Tessa Sugito

[Gambas:Video 20detik]

Anies Ungkit Dideklarasikan Capres oleh PP Sebelum NasDem


Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, mengaku secara pasti tahu alasan Partai Golkar tidak bisa mendukung Anies Baswedan di Pilpres 2024. Paloh tetap menghormati pilihan sikap partai berlambang beringin tersebut.

"Petinggi Golkar datang ke Apel Siaga Nasdem di GBK, kita hormati. Lalu kemudian Ketua Umum Golkar Airlangga, adik saya, mengatakan tidak mendukung Anies, kita hormati. Saya pasti tahulah kenapa dia tidak bisa mendukung Anies," kata Surya Paloh dalam diskusi bersama wartawan di Padang, dilansir detikSumut, Minggu (6/8/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Sambil berkelakar, Surya Paloh mengatakan melihat suasana hati Airlangga ketika mengatakan Golkar tidak akan mendukung Anies.

"Coba saya intip perasaannya apakah dia gembira menyatakan tidak mendukung Anies, kalau dia gembira saya salah persepsi. Kalau bukan dengan gembira bagaimana? itu kita yang harus pahami," ujarnya.

Meskipun sudah ada penegasan dari Airlangga bahwa Golkar tidak akan mendukung Anies, bukan berarti komunikasi politik Nasdem dengan Golkar berhenti. Bagi Surya Paloh, Golkar adalah masa lalunya yang tidak pernah dia lupakan, karena dirinya menjadi kader Golkar selama 43 tahun, dari anggota biasa sampai menjadi Dewan Pertimbangan Partai Golkar. Golkar telah banyak mengajarkannya supaya matang dalam berpolitik.

"Golkar telah memberikan saya pengalaman dan pemahaman. 43 tahun saya di Golkar. Jadi komunikasi saya dengan Golkar tidak berhenti seketika," katanya menambahkan.

Baca berita selengkapnya di sini.

Simak juga 'Dewan DPP Partai Golkar menyatakan mendukung Ketua Umum Golkar':

[Gambas:Video 20detik]


Akademisi Rocky Gerung menjadi sorotan publik karena pernyatannya menghina Presiden Jokowi hingga dilaporkan ke polisi oleh banyak orang di berbagai daerah. Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menilai semua pihak harus introspeksi.

"Ya kan pak Rocky Gerung sendiri menempatkan pada dua perspektif kan, dia siap dalam perspektif hukum untuk menjalani. Tapi juga dia ingin menjelaskan dalam perspektif kritik sebagai sebuah kegiatan intelektual," kata Ketua Umum PP Muhammadiyah Prof Haedar Nashir di kampus UMY, Kasihan, Bantul, Minggu (6/8/2023).

Menurutnya, semua orang bisa melakukan hal sama seperti Rocky. Haedar mencontohkan soal kasus Panji Gumilang, di mana kasus masuk dalam ranah hukum dan ranah pemikiran.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Oleh sebab itu, Haedar menilai pentingnya melakukan dialog dalam menyelesaikan masalah. Selain itu, Haedar meminta kasus Rocky sebagai introspeksi semua pihak.

"Saya pikir kita berbangsa bernegara itu harus terus saling berdialog. Nah, lebih dari itu, berbagai kasus yang terjadi di Indonesia ini harus menjadi introspeksi untuk semuanya," ucapnya.

"Apakah kita berbangsa bernegara mengelola negara sudah sesuai konstitusi, cita-cita kenegaraan, kebangsaan para pendiri bangsa dan kemaslahatan rakyat yang terbesar. Karena kan politik berbangsa bernegara itu kompleks," lanjut Haedar.

Haedar juga meminta kepada pada elite agar semakin bijaksana, cerdas, menunjukkan jiwa kenegarawan dan menempatkan kepentingan bangsa, negara dan persatuan di atas segalanya. Pasalnya, Indonesia sudah merdeka lebih dari setengah abad dan tahun ini memasuki 78 tahun kemerdekaannya.

"Saya pikir, oke, dalam dinamika bangsa ada polemik, ada perbedaan, ada dinamika. Tetapi kita harus semakin dewasa setelah kita tahun ini 78 tahun merdeka," katanya.

Pandangan Politik Muhammadiyah Jelang Pemilu 2024

Haedar Nashir menjadi pembicara dalam dialog ideologi, politik dan organisasi (ideopolitor) di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY). Dalam kesempatan itu Haedar mengungkapkan pandangan politik Muhammadiyah jelang Pemilu 2024.

Haedar mengatakan, bahwa Muhammadiyah memandang politik dalam dua ranah, yakni politik praktis, politik perjuangan kekuasaan yang dilakukan partai politik (parpol). Politik tersebut, kata Haedar, adalah bagiamana meraih kekuasaan, menjadikan kekuasaan untuk memajukan bangsa dan negara.

"Selanjutnya ada ranah politik kebangsaan lewat pembinaan masyarakat. Nah, Muhammadiyah sejak berdirinya memang punya garis kita tidak masuk ke politik praktis tapi politik kebangsaan," katanya kepada wartawan.

Oleh sebab itu, menghadapi Pemilu 2024 Muhammadiyah tidak menjadi partisan politik. Akan tetapi, Muhammadiyah mendorong kader-kadernya untuk terlibat dalam berbagai ranah, salah satunya parpol.

"Tapi kita mendorong kader-kader Muhammadiyah untuk terlibat sesuai dengan fungsi dan peran dalam berbagai ranah kehidupan termasuk dalam di parpol," lanjut Haedar.

Di sisi lain, meski tidak dalam barisan politik perjuangan, Haedar tidak ingin mendiskreditkan ranah politik tersebut. Menurutnya, politik perjuangan memiliki sisi positif dalam berbangsa dan bernegara.

"Jadi kita tetap memandang parpol dan perjuangan politik kekuasaan itu positif tetapi harus ada nilainya. Berdasarkan Pancasila, konstitusi terus juga untuk kemajuan cita-cita rakyat," ucapnya.

Sedangkan soal ideologi, Haedar mengungkapkan jika Muhammadiyah hidup dalam kancah nasional dan global, bahkan di tengah berbagai ideologi yang luar biasa. Menurutnya, untuk menghadapi berbagai ideologi itu Muhammadiyah tetap berpijak kepada ideologi yang modern, reformis dan moderat.

"Kita tidak masuk pada pemikiran-pemikiran yang ekstrem, baik yang cenderung ke kanan maupun ke kiri. Tetapi kita ideologi ke tengahan yang menawarkan islam yang berkemajuan, damai, menyatukan, memberdayakan, membebaskan tapi juga Islam yang memajukan kehidupan bersama, itu kerangka berpikir ideologis kita," ujarnya.

Ideologi berkemajuan, kata Haedar, adalah menampilkan gerakan-gerakan amaliah yang tersistem baik di perguruan tinggi, rumah sakit hingga sekolah-sekolah. Menurutnya, semua itu termasuk gerakan dakwah di masyarakat yang membawa kemajuan hidup masyarakat luas.

Saksikan juga SOSOK pilihan minggu ini: Membaca Watak ala Tessa Sugito

[Gambas:Video 20detik]

Pelabrak Rocky Gerung di Mabes Polri Ngaku Diteror


Komisi Pemilihan Umum (KPU) merespons terkait batas usia calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) yang digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). KPU memastikan tahapan Pemilu tidak akan terganggu meski adanya uji materi Undang-Undang Pemilu tersebut.

"Tahapan Pemilu berjalan sebagai biasa dan semestinya sesuai Lampiran I Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2023 dan beragam Lampiran I Peraturan KPU lainnya. Tahapan Pemilu berjalan lancar tak terganggu sama sekali dengan judicial review tersebut," kata Ketua Divisi Teknis KPU RI Idham Holik kepada wartawan, Minggu (6/8/2023).

Idham menjelaskan gugatan batas usia maksimal capres dan cawapres menjadi 35 tahun bukanlah hal baru. Dia menuturkan pada Pilpres 2009 dan 2014, saat itu UU Nomor 42 Tahun 2008 yang menjadi landasan pelaksanaan Pilpres mensyaratkan batas usia capres dan cawapres maksimal 35 tahun.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Dahulu dalam UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, khususnya di Pasal 5 huruf o dijelaskan persyaratan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah berusia sekurang-kurangnya 35 tahun," jelasnya.

"UU Nomor 42 Tahun 2008 tersebut digunakan menjadi sumber atau landasan hukum untuk penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2009 dan 2014 yang lalu," tambah dia.

Lebih lanjut, kata Idham, pihaknya tetap menghormati jika ada warga negara yang mengajukan judicial review ke MK. Namun, dia menekankan jika hal itu tak akan mengganggu tahapan Pemilu yang sudah berjalan.

"Terkait materi uji materiil di MK, KPU tak berhak mengomentarinya, karena hal tersebut salah satu hak yang dijamin oleh konstitusi. Kita hormati pemohon dan kita wajib tunggu Putusan MK atas setiap uji materiil. Putusan MK berifat final dan mengikat," tuturnya.

Sebelumnya, DPR menyerahkan soal batas usia calon wakil presiden ke MK. Wakil Ketua MK Saldi Isra meminta argumen lebih kuat atas sikap DPR itu.

Pasal yang digugat adalah Pasal 169 huruf q UU Pemilu, yang berbunyi:

Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun.

Simak juga 'Respons Anies soal Gugatan Batas Usia Capres-Cawapres':

[Gambas:Video 20detik]