Pj Gubernur Bangka Belitung, Safrizal Zakaria Ali melantik Lusje Anneke Tabalujan menjadi Penjabat (Pj) Wali Kota Pangkalpinang. Usai dilantik, Lusje diminta menangani inflasi di Kota Pangkalpinang.

"Susun prioritas yang harus ditangani, di antaranya penanganan inflasi bersama pemprov. Karena pemprov tidak bisa sendiri, angka inflasi itu agregat," tegas Safrizal Zakaria Ali di Ruang Pasir Padi Kantor Gubernur Babel, Rabu (15/11/2023).

Menurutnya, penanganan inflasi bukan hanya tertuju kota Pangkalpinang, tapi seluruh Kabupaten dan Kota yang ada di Babel. Selain itu, kasus penanganan stunting hingga kemiskinan ekstrim pun masih menjadi pekerjaan rumah bersama.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Untuk penanganan inflasi, nanti kita sama-sama dengan Kabupaten/Kota yang ada di Babel. Termasuk penanganan stunting, dan kemiskinan ekstrim serta penciptaan kondisi yang stabil menjelang Pemilu," kata Safrizal.

Diketahui, dalam beberapa bulan terakhir Bangka Belitung menduduki posisi kelima besar tertinggi terkait inflasi. Penanganan inflasi ini juga termasuk satu di antarnya arahan Mendagri untuk untuk Pj Gubernur maupun Pj Bupati/Wali Kota di Babel.

Safrizal kembali mengingatkan Pj Wali Kota Pangkalpinang Lusje, terkait isi SK yang dikeluarkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Di antarnya bisa segera memecahkan permasalahan yang terjadi Pangkalpinang.

"Lanjutkan kinerja positif dari Wali Kota sebelumnya, di dalam SK sudah disebut tidak merubah, tidak mencabut, tapi ditingkatkan boleh ya. Mudah-mudahan segera bisa memetakan persoalan-persoalan yang terjadi di Kota Pangkalpinang dan dicarikan solusinya," pesan Safrizal.

"Mudah-mudahan masyarakat Pangkalpinang dengan kedatangan Pj ini makin sejahtera, pemprov akan memonitor, kita akan rajin mengadakan pertemuan dengan Bupati/ Wali Kota se-Bangka Belitung," sambung Safrizal.

Pj Wali Kota Pangkalpinang Lusje Anneke Tabalujan menjelaskan, terkait penanganan inflasi dirinya akan segera berkoordinasi dengan Sekda Kota Pangkalpinang. Termasuk menjalankan yang diamanahkan oleh Mendagri.

"Saya akan melanjutkan strategi yang sudah dilakukan oleh Wali Kota sebelumnya terkait penanganan inflasi. Untuk stunting kita kan lebih rendah dibandingkan daerah lain, target nasional kan 14 persen, Pangkalpinang alhamdulillah di bawah 14 persen, namun ini tetap harus diturunkan sesuai dengan arahan kebijakan pusat," singkat Lusje ditemui usai pelantikan.

Lusje sendiri merupakan Direktur Fasilitas Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa pada Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Kemendagri. Kemudian Lusje ditunjuk sebagai Penjabat (Pj) Walkot Pangkalpinang.

SK penunjukan itu tertuang dalam keputusan Kementerian Dalam Negeri dengan nomor 100.2.1.3-6105 TAHUN 2023. Hari ini Lusje resmi dilantik sebagai Pj Wali Kota Pangkalpinang dengan masa jabatan 1 tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.

Inflasi di Argentina di Atas 100%, Warga Memilih Barter Pakaian


Cawapres dari Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka, dan Ketum PSI Kaesang Pangarep, salim kepada Megawati Soekarnoputri. Gerindra menyebut tindakan tersebut mencerminkan budaya Indonesia.

"Saya pikir kejadian tersebut tidak perlu terlalu didramatisir, karena merupakan hal yang biasa bagi kita orang Indonesia menunjukkan sopan Santun serta takzim kepada orang yang lebih tua, apalagi orang tersebut adalah Presiden ke-5 Republik Indonesia," ucap Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habiburokhman, Rabu (15/11/2023).

Menurut Habiburokhman, sikap dua putra Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencerminkan sosok pemuda Indonesia yang baik.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Seperti yang sudah saya sampaikan Mas Gibran dan Mas Kaesang adalah sosok anak muda Indonesia saat ini, mereka mudah, cerdas, berprestasi tetapi tetap santun," katanya.

Tak hanya itu, Habiburokhman pun menyampaikan pandangan tentang sikap dari Prabowo, yang juga Ketua Umum Gerindra. Prabowo, pada peristiwa pengundian nomor urut capres itu, juga memberikan hormat kepada Megawati Soekarnoputri.

"Begitu juga Pak Prabowo yang menunjukkan gaya berpolitik adem, merangkul, menghormati tokoh-tokoh politik lain. Pemilu lima tahun sekali wajar kalau kita berbeda pilihan satu sama lain, tetapi perbedaan tersebut tidak perlu membuat kita jadi terpecah belah," katanya.

Menurutnya, banyak pihak yang ingin Pemilu berjalan dengan baik untuk kemajuan bangsa dan negara.

"Kami yakin isi kepala dan hati semua capres dan cawapres beserta pendukungnya adalah sama yakni merah putih, semua ingin yang terbaik untuk bangsa dan negara," katanya.

Cerita Gibran Salim Megawati

Gibran menceritakan detik-detik dirinya salaman dengan Megawati, pada pengundian nomor urut pasangan calon presiden di KPU, Selasa (14/11). Gibran menyebut saat itu Megawati tiba di lokasi pengundian nomor urut pasangan capres dan cawapres setelah hujan reda.

"Saya sekali salamannya. Karena itu kan kondisi hujan dan outdoor, Ibu (Mega) datang ketika kondisi hujan sudah reda, jadi memang beliau paling terakhir masuk tempat itu. Jadi posisi kami sudah duduk semua," kata Gibran saat ditemui di Balai Kota Solo, dilansir detikJateng, Rabu (15/11).

"Saya mungkin paling pertama tahu, 'Oh Ibu sudah datang', saya langsung salim ke beliau. Terus Pak Prabowo menyusul dan Kaesang," sambungnya.

Gibran menepis anggapan Megawati cuek dengan Kaesang saat salaman. Gibran menyebut tidak ada apenolakan dari Megawati di momen tersebut.

"Nggak ada penolakan kok," kata Gibran menjawab wartawan soal beberapa netizen yang menganggap Megawati tidak membalas salam Kaesang.


Media sosial dihebohkan dengan beredarnya video pengakuan seorang PNS di Kabupaten Boyolali yang diminta memilih salah satu calon presiden (capres). Video itu pun menyebar di sejumlah media sosial dan viral.

Dalam video tersebut terlihat perempuan berbaju warna khaki dengan atribut PNS Pemkab Boyolali berbicara dengan seorang pria. Ia menceritakan perihal kondisi ASN di Boyolali jelang Pemilu 2024 ini.

Sembari memakan bakso ia mengungkapkan kondisi ASN di Boyolali kepada seseorang bersuara pria. Dialog itu direkam dari belakang sisi kiri perempuan tersebut. Dalam video berdurasi 1 menit 41 detik itu, perempuan itu berbicara menggunakan bahasa Jawa campur bahasa Indonesia.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Sembari mengaduk-aduk bakso di mangkuknya, perempuan itu mengatakan bahwa ASN di Boyolali diarahkan untuk memenangkan calon dari partai politik tertentu dalam Pemilu 2024 mendatang. Si perempuan menyebutkan, hal itu diarahkan oleh bupati.

Selain itu, perempuan itu juga menyebut jika ASN Boyolali ditarik iuran untuk pemenangan. Jika tidak mau akan dipindah yang jauh dari tempat tinggalnya.

Disebutkan pula, dalam rekrutmen P3K dari pemdes mendapat rekomendasi dari orang partai, sehingga harus setor ke partai.

Bupati Boyolali Membantah

Terkait dengan beredarnya video pengakuan ASN Boyolali itu, Bupati Boyolali Mohammad Said Hidayat langsung membantahnya. Said menegaskan dirinya tidak pernah memerintahkan atau mengarahkan agar ASN memilih salah satu capres.

"Pertanyaannya, pernah mendengar saya memerintahkan seperti itu? Pernah mendengar? Semua pernah mendengarkan? Ya sudah jawabannya itu. Artinya bupati tidak pernah memerintahkan untuk itu (mengarahkan ASN untuk memilih calon dan partai tertentu)," kata Said Hidayat kepada para wartawan ditemui di sela acara pengundian hadiah tabungan BPR BKK Boyolali di gedung Cendana, Rabu (15/11/2023).

Sementara itu, ditanya perihal iuran ASN untuk pemenangan parpol seperti yang disebutkan perempuan dalam video itu, Said juga membantahnya.

"Kan sudah saya jawab, apa pernah mendengarkan saya perintahkan itu? Kalau bisa ya sampaikan saja, ya yang menyampaikan siapa, artinya apakah itu pernah mendengarkan langsung perintah bupati seperti itu apakah ada atau tidak," tegas dia.

Saat ditanya apakah dia akan melaporkan ke polisi soal video itu, Said menjawab singkat.

"Lha saya nggak ngerti, saya nggak ngerti wong-wonge (orang-orangnya) siapa, kita juga nggak ngerti kok," pungkasnya.

Pj Gubernur Angkat Bicara

Pj Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana angkat bicara soal viral perempuan berseragam ASN Kabupaten Boyolali yang mengaku diperintah mendukung salah satu Capres. Ia menegaskan ada tim yang akan melakukan pengecekan.

"Itu mungkin nanti mengarah Bawaslu, bukan tugas kita. Tapi kita ada tim satuan tugas untuk melakukan pengecekan ataupun penyelidikan apakah hal itu betul atau tidak, tapi nanti itu urusannya dengan Bawaslu kalau masalah kampanye," kata Nana kepada wartawan di gedung Gradhika Bakti Praja, Rabu (15/11)

Nana menegaskan ASN harus menjaga netralitasnya. ASN punya berbagai larangan untuk menjaga netralitas di tahun politik, termasuk simbol jari saat berfoto hingga postingan di media sosial yang mendukung calon tertentu.

"Tidak boleh berpose simbol-simbol apalagi menggunakan jari, kita hanya boleh mengepal kalau misalnya hanya memberi salam, gini (lima jari) juga bisa karena pasangan cuma tiga. Jadi simbol menggunakan jari ataupun hal lain memang sangat sensitif," ujarnya.

Ganjar Ingatkan Bahaya Hoaks Saat Hadiri Haul KH Dalhar Watucongol


Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno memberikan analisis soal elektabilitas Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang kerap ada di posisi puncak di berbagai survei. Menurutnya, naiknya elektabilitas Prabowo-Gibran karena Jokowi Effect.

"Kalau saya membaca karena faktor Pak Jokowi. Karena harus diakui secara popularity," kata Adi Prayitno di diskusi Adu Perspektif detikcom bersama Total Politik, Rabu (15/11/2023).

Adi mengatakan bahwa Jokowi memang memberikan efek pada elektabilitas capres. Bahkan menurutnya Jokowi Effect bisa menambah elektabiitas hingga 5 persen.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Jadi memang kenapa Jokowi itu selalu dikaitkan dengan dukungan politiknya di pilpres? Terutama ke Pak Prabowo. Dulu dikaitkan dengan Ganjar," ujarnya.

"Ada faedah elektoral yang tidak bisa kita lupakan. Jauh hari saya sudah mengatakan bahkan di forum ini saya ngomong kalau Jokowi kelihatan memberikan dukungan secara terbuka kepada siapapun itu elektabilitasnya bisa naik 4 sampai 5 persen, itu automatically, bisa di-googling," tambahnya.

Lebih lanjut, dia juga menyebut dukungan Jokowi yang dinilainya sudah ke Prabowo menjadi faktor pendukung elektabilitas Prabowo-Gibran berada di posisi teratas pada berbagai hasil survei.

"Jadi kalau Pak Jokowi teridentifikasi mendukung Ganjar, kalau popularitas elektabilitas 30, bisa naik jadi 35 persen. Kalau Jokowi teridentifikasi mendukung Prabowo, otomatis yang tadinya Prabowo bisa jadi 35," ujarnya.

"Jadi faedah elektoral ini yang bisa menjelaskan juga kenapa Pak Prabowo dulu yang sempat sangat tipis dengan Ganjar, jadi belakangan muncul secara signifikan di survei-survei, Jokowi effect," tambahnya.

Simak juga Video 'Survei Indikator Jabarkan Sebaran Pemilih Anies-Ganjar-Prabowo':

[Gambas:Video 20detik]


Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat mengatakan bahwa PDIP masih menganggap Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai kadernya. Hal ini dikatakan meski ada fenomena keluarga Jokowi yang mendukung Prabowo Subianto yang merupakan rival di Pilpres 2024.

Awalnya Djarot mengapresiasi PAN yang sempat berada di luar koalisi pemerintah Jokowi pada periode 2014-2019. Namun, kader PAN, Asman Abnur, sempat masuk ke Koalisi Indonesia Hebat (KIH) Jokowi-Jusuf Kalla (JK).

Kemudian, memasuki Pilpres 2019, PAN berpisah dengan koalisi Jokowi karena mendukung Prabowo Subianto. Saat itu, Asman Abnur mundur dari kursi MenPAN-RB.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Saya mengapresiasi sebetulnya PAN 2014 sampai 2019 di luar (pemerintahan), terakhir masuk tapi hebat, ketika itu mundur, saya kenal sama MenPAN," ujar Djarot di diskusi Adu Perspektif detikcom bersama Total Politik, Rabu (15/11/2023).

Waketum PAN Yandri Susanto yang hadir dalam diskusi membenarkan bahwa PAN pamit ke Jokowi. Hal itu karena PAN berbeda perahu di Pemilu 2019.

"Jadi karena tidak satu perahu dengan Pak Jokowi di Pilpres kita keluar, pamit kita," kata Yandri.

Lalu, Djarot menjawab PDIP masih di dalam pemerintahan Jokowi periode 2019-2024. Dia mengatakan sikap itu diambil karena PDIP masih menganggap Jokowi sebagai kadernya dan presidennya.

"Kami tetap di dalam lho, beda lho. Kita tuh masih menganggap, melihat Pak Jokowi itu kader PDI Perjuangan," ujar Djarot.

Di dalam diskusi, Djarot mengatakan PDIP tidak menjadi oposisi pemerintahan Jokowi di periode kedua ini.

"Kami masih menganggap dia kader PDI Perjuangan dan itu presiden kita," tambahnya.


Bawaslu Parepare, Sulawesi Selatan (Sulsel) mengusut dugaan Camat Bacukiki, Saharuddin, mendukung salah satu caleg yang merupakan anak mantan Wali Kota Parepare Taufan Pawe, Muh Ilhamsyah. Saharuddin diduga masuk ke dalam grup WhatsApp caleg dan berkomentar.

Ketua Bawaslu Parepare Muh Zainal Ansun mengaku sudah menerima laporan tersebut. Namun pihaknya masih akan mendalami dugaan pelanggaran netralitas dalam laporan itu.

"Benar, kami sudah menerima laporan atas camat tersebut. Kita masih mendalami soal dugaan netralitas tersebut," kata Zainal kepada detikSulsel, Rabu (15/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Namun berdasarkan informasi awal yang diterima Bawaslu, Saharuddin diduga mendukung Ilhamsyah yang merupakan caleg dari Partai Golkar. Hal itu dibuktikan dengan bukti formil dan materiil yang diterima Bawaslu dari pelapor.

"Yang bersangkutan masuk dan berkomentar di grup WhatsApp pemenangan salah satu caleg Golkar di daerah pilih (dapil) 2. Benar, ada dugaan pelanggaran netralitas di sana," ungkapnya.

Atas informasi tersebut kata Zainal, Bawaslu melakukan penyelidikan. Dia mengungkapkan pihaknya akan memberlakukan UU KASN dan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu jika Saharuddin terbukti mendukung salah satu caleg.

"Semua kita ramu, UU KASN dan UU Pemilu itu ada ancaman pidananya. Tapi Kita lihat nanti apa hasilnya, dalam waktu dekat kami akan umumkan," ucapnya.

Pj Walkot Parepare Sayangkan Camat

Pj Wali Kota Parepare Akbar Ali pun menanggapi dugaan pelanggaran netralitas ASN yang dilakukan bawahannya itu. Akbar menyayangkan Camat Bacukiki Saharuddin diduga mendukung salah satu caleg yang merupakan anak Taufan Pawe.

Akbar menegaskan sudah mewanti-wanti para ASN sejak awal dilantik. Dia meminta ASN untuk tidak cawe-cawe terkait politik.

"Kalau terbukti, tentu kita sangat sayangkan itu terjadi," kata Akbar Ali kepada detikSulsel, Rabu (15/11).

Menurut Akbar, dirinya sudah mengingatkan ASN Parepare agar tidak cawe-cawe menjelang pemilu 2024. Dia juga mengaku akan memberi tindakan tegas jika camat tersebut terbukti mendukung salah satu caleg.

"Saya sempat ingatkan, sebagai pembina kepegawaian akan evaluasi, tapi hari (ini) juga ASN Parepare, kalau ada yang bekerja tidak maksimal dan didapati cawe-cawe mendukung apalagi terlibat politik praktis pasti kami tegasi, harga mati tidak boleh sama sekali," tegasnya.

Namun Akbar mengaku menyerahkan kasus tersebut ke Bawaslu Parepare. Dia juga masih menunggu hasil putusan Bawaslu untuk memberikan sanksi tegas.

"Kita serahkan saja ke Bawaslu, karena kan sementara proses. Nanti kalau ada hasil baru ada sanksi," ucapnya.

Sekdes di Boyolali Diduga Lakukan Intimidasi Politik, Bawaslu Turun Tangan


Beredar di media sosial surat atau dokumen diduga pakta integritas bahwa Pj Bupati Sorong Yan Piet Mossoakan mendukung kemenangan Ganjar Pranowo pada Pilpres2024. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) akan mengecek dokumen viral tersebut.

"Makasih info awalnya, Bawasluakan segera menelusuri info awal tersebut," kata Komisioner Bawaslu, Puadi, Rabu (15/11/2023).

Puaditak menjelaskan apakah ada dugaan pelanggaran netralitas aparatur sipil negara (ASN) di pakta integritas tersebut.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Diketahui, sebelumnya beredar di media sosial dokumen diduga pakta integritas yang menyebutkan dukungan dari Pj Bupati Sorong Yan Piet Mosso untuk kemenangan Ganjar dalam Pemilu 2024. Hal ini menjadi sorotan Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrat (PD) Benny K Harman.

"Halo Republik. Apakah benar dokumen Pakta Integritas ini? Apakah benar pula orang ini yang kena OTT KPK itu?" tulis Benny melalui akun X-nya, Senin (13/11).

"Mengapa pula ada tanda tangan Kabinda Papua Barat dalam dokumen seperti ini? Ditunjuk jadi penjabat dengan tukar guling politik? Oooh Domine, selamatkan negeri ini. #RakyatMonitor#," imbuh Benny.

Mahfud Sebut Bukan Pelanggaran Hukum

Cawapres Ganjar Pranowo, Mahfud Md buka suara soal dokumen diduga pakta integritas yang menyebutkan dukungan Pj Bupati Sorong Yan Piet Mosso untuk kemenangan Ganjar Pranowo di Pemilu 2024. Mahfud menilai hal itu bukan masalah hukum.

"Nggak, itu kan bukan masalah hukum ya, biarkan saja," kata Mahfud Md kepada wartawan di iNews Tower, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (14/11).

Menko Polhukam ini tak banyak komentar terkait pakta integritas tersebut. Menurutnya, pakta integritas itu dikeluarkan bulan Agustus saat belum ada penetapan capres-cawapres.

"Kalau hukumnya di-clear-kan aja itu kan bulan Agustus, belum ada calon-calon resmi kan," ujarnya.

Mahfud juga mengatakan kalau pakta integritas itu tak melanggar netralitas aparatur sipil negeri(ASN). Tapi, tidak memberikan penjelasan lebih lanjut soal keyakinannya tidak ada pelanggaran tersebut.

"Nggak juga," kata Mahfud saat menjawab pertanyaan apakah pakta integritas itu melanggar netralitas ASN.


Paguyuban Becak Motor Jawa Tengah menyatakan mendukung calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024. Mereka mendukung Prabowo-Gibran karena berkomitmen melanjutkan program Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang pro rakyat.

"Totalitas memenangkan pasangan nomor urut 2, Bapak Prabowo Subianto-Mas Gibran Rakabuming Raka untuk Pilpres 2024," kata Ketua Paguyuban Becak Motor Jawa Tengah, Darno, Rabu (15/11/2023).

Mereka menilai pasangan Koalisi Indonesia Maju (KIM) itu mampu merealisasikan dan melanjutkan program-program pro rakyat yang sudah digagas Jokowi. Mereka juga meyakini Prabowo-Gibran sosok pemimpin yang bisa membawa kesejahteraan bagi masyarakat.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Menyuarakan program-program pro rakyat Bapak Prabowo Subianto-Mas Gibran Rakabuming Raka untuk meneruskan kepemimpinan Bapak Presiden Jokowi di pemerintaha selanjutnya," tuturnya.

Deklarasi Becak Motor Jawa Tengah Dukung Prabowo-Gibran itu digelar di Desa Kedondong, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Dalam acara itu, ratusan pengemudi becak motor memakai kaus putih bertuliskan 'Wayahe Prabowo-Gibran'.

Menurutnya, Prabowo-Gibran merupakan pasangan yang peduli dengan masyarakat kecil. Dia menyebut Prabowo-Gibran punya program-program pro rakyat yang akan diimplementasikan.

Adapun program yang akan dikuatkan Prabowo-Gibran adalah sektor kesehatan melalui kartu sakti yang sangat dibutuhkan kalangan akar rumput termasuk para pengemudi becak motor agar bisa naik kelas dan kesejahteraan keluarganya terjamin.

Adapun kartu sakti yang akan menjadi penopang bagi rakyat kecil antara lain, Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Sembako, Kartu Prakerja dan Program Keluarga Harapan. Maka dari itu, ia meyakini Prabowo-Gibran sebagai sosok pemimpin yang peduli masyarakat bawah.

"Berjanji mengajak masyarakat Jawa Tengah bersama-sama mendukung Bapak Prabowo Subianto-Mas Gibran Rakabuming Raka dengan guyub rukun, penuh kebersamaan dan kampanye positif," pungkasnya.


Pasangan calon Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mendapatkan nomor urut 2 di Pilpres 2024. Wakil Bendahara Umum DPP Partai Golkar Haryara Tambunan menyebut nomor 2 memiliki makna kokoh serta stabilitas.

"Tentunya kita harus bersyukur dan menerima apa yang dipilih tuhan untuk pasangan Prabowo-Gibran ini semalam dalam pengundian nomor urut capres cawapres. Menurut saya, nomor urut 2 ini merupakan representatif dari kokoh, seimbang dan saling menguatkan satu sama lain, dan ini patut kita syukuri" ujar Haryara kepada wartawan, Rabu (15/11/2023).

Haryara mengatakan Golkar siap totalitas untuk memenangkan Prabowo-Gibran. Wakil Komandan Golf Tim Kampanye Nasional (TKN) itu yakin kemenangan bisa diraih dalam satu putaran.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Saya secara pribadi dan seluruh elemen di partai ini yakin dan akan totalitas memenangkan pasangan Pak Prabowo Subianto dan Pak Gibran untuk menang satu putaran dalam kontes Pilpres 2024 mendatang" katanya.

Prabowo-Gibran Nomor Urut 2

Diketahui, KPU melakukan pengundian nomor urut peserta Pilpres 2024. Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Cak Imin) mendapat nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mendapat nomor urut 2, Ganjar Pranowo-Mahfud Md mendapat nomor urut 3.

Pengundian nomor urut dihadiri oleh pasangan capres dan cawapres serta pimpinan dan jajaran partai politik pengusung. Selain itu, hadir pula Bawaslu, DKPP, dan stakeholder terkait lainnya.


Ratusan nelayan di Pangandaran, Jawa Barat, mendeklarasikan dukungannya kepada Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024. Prabowo-Gibran dinilai sebagai sosok pemimpin yang tepat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat termasuk para nelayan.

"Ayo bersama-sama kita satukan tekad, solid bergerak untuk memberikan dukungan kepada Bapak Prabowo dan Mas Gibran agar menjadi pemimpin Indonesia selanjutnya," ujar Koordinator Deklarasi Nelayan Jawa Barat untuk Prabowo-Gibran, Lukmanul Hakim di Pangandaran, Jawa Barat, Rabu (15/11/2023).

Acara deklarasi bertajuk 'Deklarasi Nelayan Jawa Barat untuk Prabowo-Gibran' ini dihadiri oleh ratusan nelayan. Bertempat di bibir pantai Pangandaran, ratusan nelayan itu memperjuangkan kemenangan di Pilpres 2024 mendatang.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Lukman menyebut komitmen Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang menyusun program kepeduliaan terhadap para nelayan menjadi faktor dukungan ini. Program tersebut katanya tertuang dalam Asta Cita Prabowo-Gibran.

Melalui program tersebut, Lukman menilai, Prabowo-Gibran mampu menjawab keresahan yang dirasakan oleh nelayan. Di antara program tersebut adalah pendanaan bantuan usaha, pemberdayaan nelayan untuk swasembada pangan dan peningkatan ekonomi Indonesia yang akan digalakkan.

Lebih lanjut, Lukman juga menjelaskan bagaimana kerja nyata yang dilakukan Prabowo kepada para nelayan. Beberapa waktu lalu diketahui Prabowo sempat memberikan sejumlah bantuan kepada para nelayan di Pangandaran.

Sebelumnya, Menteri Pertahanan itu sempat memberikan 10 unit kapal disertai mesin kapal kepada para nelayan di Pangandaran pada Oktober lalu. Lalu juga ada kegiatan pelepasan penyu serta bersih-bersih pantai.

Lukman mengatakan maksud Prabowo menyerahkan kapal tersebut karena ingin memberdayakan dan memperkuat para nelayan agar lebih produktif dalam meningkatkan ekonomi.

"Bersama Bapak Prabowo dan Mas Gibran, kita optimis para nelayan akan menjadi lebih sejahtera ke depannya," pungkasnya.


Polsek Pasar Minggu mengecek langsung pos Kamling di wilayah Kebagusan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Pengecekan dilakukan untuk memastikan Satkamling beroperasi.

"Menghidupkan kembali Pam Swakarsa lingkungan atau pos Kamling, untuk mencegah gangguan kamtibmas," kata Kapolsek Pasar Minggu Kompol David Pratama Purna saat dihubungi, Rabu (15/11/2023).

David mengajak warga untuk turut serta memantau lingkungannya masing-masing. Sebab, lanjut dia, peran serta warga secara langsung dapat menekan angka kriminalitas yang ada.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Mengajak warga untuk selalu menjaga keamanan lingkungan dan saling memberikan Informasi berkaitan dengan Kamtibmas," ujarnya.

David meminta masyarakat untuk turut serta mewujudkan situasi yang kondusif khususnya menjelang tahun baru dan pemilu. Dia berpesan agar lapor polisi jika sewaktu-waktu terjadi tindak pidana di lingkungan mereka.

"Menghimbau agar warga masyarakat lebih peduli dengan lingkungan agar wilayah bersih dari narkoba. Memberikan nomor layanan polisi 110 sebagai upaya mendukung pelayanan Polri yang cepat, efektif dan efisien," pungkasnya.


Ketua DPR RI periode 2009-2014, Marzuki Alie mengkritisi Panitia Kerja (Panja) Netralitas TNI yang dibentuk Komisi I DPR. Lantaran dia menganggap hal itu telah diatur dalam undang-undang.

"Sudah ada mekanisme yang disepakati sesuai dengan undang-undang. Apalagi?" ucap Marzuki Alie ditemui di Hotel Merlynn Park, Jakarta, Rabu (15/11/2023).

Ia menyebut Komisi I DPR harusnya tak perlu lagi mengintervensi hal-hal yang ada dalam pemilu. Sebab menurutnya sudah ada pengawas seperti Bawaslu.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Baiknya DPR itu tidak perlu mengintervensi, kan sudah ada dewan pengawas. Sudah ada Bawaslu, Dewan Kehormatan, ada aturan main," ucapnya.

"Ini karena ketakutan. Ibarat kalau saya bilang, seperti kita itu mengukur baju di badan. Coba kalau Pak Jokowi dengan misalnya dukung Pak Ganjar, nggak ada ceritanya," tambahnya.

Kemudian, Marzuki juga mengaku bingung terkait tugas Panja Netralitas TNI itu. Ia mempertanyakan efektivitas kinerja tim Panja Netralitas TNI nantinya.

"Enggak jelas, maunya apa. Saya enggak tahu maunya apa. Kita mau masuk kontestasi kok, anggota dewan sudah mau semua kerja turun ke lapangan, memang bisa efektif panjanya. Semuanya nggak aktif nanti," katanya.

"Ya iya, mereka udah enggak ada lagi nanti di kantor. Mau kerja gimana? Ya kan, tidak pernah quorum lah. pasti kejadiannya pasti tidak akan pernah quorum, itu realitanya liatin saja," tutupnya.

Sebelumnya, Komisi I DPR membentuk Panitia Kerja (Panja) Netralitas TNI menjelang kontestasi Pemilu 2024. Panja dipimpin Wakil Ketua Komisi I DPR Fraksi PDIP Utut Adianto.

"Sudah dibentuk kemarin rapat internal tanggal 8 November, sudah dibentuk Panjanya. Dan kita sudah juga menetapkan ketuanya, nanti yang memimpin Pak Utut," kata Ketua Komisi I DPR Fraksi Golkar Meutya Hafid kepada wartawan di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Senin (13/11).


Wakil Presiden RI, Ma'ruf Amin, meminta pengawas Pemilu 2024 untuk lebih jeli, tegas dan berani menindak dugaan pelanggaran Pemilu. Ia menilai hal itu harus dilakukan agar kepercayaan publik tetap terjaga.


Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat menilai peristiwa oknum aparat yang memasuki kantor partai di Pasuruan, Jawa Timur, sebagai tanda intimidasi. Djarot menyebut oknum aparat itu mendikte kader partai.

"Ini peringatan karena dilakukan di Pasuruan, terjadi. Di Pasuruan itu tanda kutip ya oknum, aparat yang masuk ke kantor partai. Ya mendikte tanya, siapa saja di situ, rapatnya apa aja, apa tujuannya? Pokoknya ada oknum-oknum," kata Djarot di diskusi Adu Perspektif detikcom bersama Total Politik, Rabu (15/11/2023).

Waketum PAN Yandri Susanto yang hadir dalam diskusi itu langsung merespons. Dia menjawab seharusnya hal itu tak usah merasa diintimidasi.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kalau menurut saya yang begitu mah tidak usah merasa terintimidasi Pak Djarot, pendataan doang kan," kata Yandri.

Lalu, Djarot mencontohkan kasus lain. Yakni dugaan intimidasi yang dialami Ketua BEM UI Melki Sedek Huang hingga ke keluarganya.

"Tapi bagi rakyat kecil? Kedua, apakah kasus BEM UI siapa namanya? Melki, itu bukan bentuk intimidasi? Ketika orang tuanya ditelepon, ditanya gurunya, apa bukan bentuk intimidasi? Ini contoh-contoh kecil, kita jangan membandingkan kita dengan teman-teman di bawah, kalau mereka tidak mungkin bisa mengintimidasi saya, dan tidak akan mempan itu, Bang Yandri juga," ujar Djarot.

"Tapi ini terjadi lho bang. Jangan sampai ada intimidasi lagi, kecurangan lagi. Contoh kepada Melki, kita nggak bahas pemilu lain, sekarang ini. Ini kan sebetulnya suatu peringatan, bentuk masukan yang baik buat kita semua, janganlah," imbuh Djarot.

Lalu Yandri kembali menjawab bahwa intimidasi itu bisa saja dibentuk untuk membangun opini. Dia menjawab klaim intimidasi itu biasa terjadi di dunia politik.

"Maaf Pak Djarot misalkan yang memunculkan yang diintimidasi itu mungkin ya membangun opini sebenarnya, bisa juga bagian dari usaha. Kan belum tentu juga terjadi intimidasi," timpal Yandri.

"Atau menterjemahkan intimidasi padahal bukan, ini biasa dalam politik begini. Kalau benar terintimidasi tipenya apa? Polanya apa? Saya sangat tidak setuju intimidasi, nggak boleh ada intimidasi," tambahnya.


Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah mengundang ketiga pasang capres-cawapres pada pemilu 2024 untuk hadir dalam dialog terbuka. Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti menyebut dua pasangan calon telah mengkonfirmasi untuk memenuhi undangan.

Pasangan pertama yang telah memastikan akan hadir yakni pasangan Anies-Cak Imin. Dialog publik duet Koalisi Perubahan itu rencananya digelar di Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) pada, Rabu (22/11).

"Saya sudah mendapatkan jawaban dua dari tiga. Dari pasangan AMIN, Cak Imin kontak langsung dengan saya menyatakan akan hadir ke undangan Muhammadiyah," ujar Mu'ti kepada wartawan di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Rabu (15/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Tadi saya juga ketemu Pak Anies dan saya sampaikan kepada beliau untuk menghadiri dialog publik di Muhammadiyah," sambungnya.

Begitupula dengan dialog publik pasangan Ganjar-Mahfud yang akan digelar di Universitas Muhammadiyah Jakarta pada, Kamis (23/11) mendatang. Mu'ti menuturkan Ganjar-Mafud akan memenuhi dialog publik tersebut.

"Kami juga sudah komunikasi dengan Pak Mahfud dan Pak Ganjar dan beliau juga menyampaikan kesediaan untuk hadir secara japri," ungkapnya.

Sementara pasangan Parabowo-Gibran, lanjut Mu'ti belum memberi kepastian terkait kehadirannya. Kendati begitu, Mu'ti menuturkan telah betkomunikasi dengan tim pasangan Prabowo-Gibran perihal undangan itu.

"Yang belum konfirmasi Pak Prabowo, tapi dari timnya akan mengusahakan untuk beliau agar hadir. Walaupun mungkin jadwalnya agak sedikit berubah, tapi prinsipnya soal jadwal kami fleksibel," jelasnya.

Sejatinya, dialog publik terhadap pasangan yang diusung Koalisi Indonesia Maju (KIM) akan digelar di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Selasa (21/11). Lebih jauh, Mu'ti menegaskan bahwa pihaknya tidak membuka kampus untuk kampanye.

"Tapi kami minta supaya kalau ada perubahan sebelum kampanye karena kami sudah menyatakan Muhammadiyah tidak membuka kampus untuk kampanye," tegasnya.

Sebelumnya, Mu'ti mengatakan rencana uji publik untuk ketiga paslon itu merupakan kesepakatan rapat Pleno PP Muhammadiyah. Abdul menuturkan hal itu juga respons dari permintaan pertemuan para paslon dengan petinggi PP Muhammadiyah.

"Kemarin di Pleno PP Muhammadiyah sudah disepakati akan menyelenggarakan semacam mungkin uji publik gitu ya, atau bentuknya nanti dialog begitu dengan masing-masing capres-cawapres di Kampus Muhammadiyah," ujar Abdul Mu'ti dalam keterangannya, dikutip Sabtu (4/11).

Secara teknis, lanjutnya, pelaksanaan uji publik itu nantinya akan dilakukan terpisah di tiga kampus Muhammadiyah. Dalam uji publik tersebut, tiga paslon akan diuji program yang dijanjikan dalam visi-misi yang mereka serahkan saat pendaftaran ke KPU-RI.


Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat berbicara soal wanti-wanti kecurangan yang kerap dikatakan bacapres Ganjar Pranowo maupun Ketum Megawati Soekarnoputri. Djarot menyebut salah satu kecurangan itu adalah keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal syarat minimal usia capres/cawapres.

"Nanti kita lihat seumpama kalah bisa nggak seperti itu (curang)? Yang kedua, tanda-tanda kecurangan itu ada nggak sih? Sehingga Mas Ganjar bilang seperti itu, Ibu Mega bilang seperti itu, tampak tidak sih?" kata Djarot di diskusi Adu Perspektif detikcom bersama Total Politik, Rabu (15/11/2023).

"Apa contohnya Pak Djarot?" tanya Waketum PAN Yandri Susanto, yang juga hadir.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Contohnya (putusan) MKMK (Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi)," jawab Djarot.

Kemudian, Yandri menyebut bahwa keputusan MK itu tak hanya berlaku untuk Gibran Rakabuming Raka. Dia mengatakan putusan itu berlaku untuk semua anak muda, khususnya di Pemilu 2029 mendatang.

"Itu kan belum masuk di kontestasi, karena MK itu bukan hanya untuk Gibran nanti, kalau itu berlaku. Nanti Pemilu 2029 ya umur 35 masih boleh ya kan," kata Yandri.

"Jadi kalau putusan MK itu final dan mengikat, kecuali dianulir MK sendiri, jadi kalau umur 35 bukan hanya untuk Gibran, anak muda sama punya kesempatan nanti untuk kontestasi pilpres berikutnya," sambungnya.


Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat menjawab isu soal PDIP bisa menang karena Presiden Joko Widodo (Jokowi). Djarot menyebut PDIP bergerak bersama-sama untuk kemenangan.

"Jadi PDI Perjuangan itu adalah organisasi yang bergerak bersama-sama, jadi suara kita kolektif, bukan individu-individu. Bagi kita semua itu bekerja, kita kan punya struktur," ujar Djarot dalam diskusi Adu Perspektif detikcom bersama Total Politik, Rabu (15/11/2023).

Djarot menyebut PDIP ketika bersama Jokowi tak memiliki peningkatan suara yang signifikan. Dia menyebut semua kemenangan berkat kerja kader-kadernya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Dan coba lihat kenaikannya PDIP ketika bersama Pak Jokowi, nggak tinggi-tinggi amat kok, sekitar 1 persen kali ya, 2 persen kali ya. Artinya apa? Itu karena berkat kerja keras daripada kader, para anggota dan simpatisan. Dan kita konsisten untuk turun ke bawah, itu kuncinya," ujarnya.

"Maka daripada itu kita fokus sekarang semuanya turun ke bawah, temui rakyat, dengarkan suara hati rakyat, bantu rakyat, menyatu dengan rakyat, bonding dengan rakyat, sampai ke akar rumput," tambahnya.

Lebih lanjut, dia mengatakan di PDIP tak ada yang disebut paling hebat. Dia menegaskan bahwa semua struktur bekerja bersama.

"Di PDIP itu tidak ada disebut 'Aku yang paling hebat, mendapat suara paling besar', ndak. Bagi kita itu semuanya vote gather, ini semua struktur bekerja, kader bekerja, tiga pilar partai bekerja maksimal. Dan ini terbukti, selalu surveinya PDIP ya apapun surveinya itu pasti nomor satu," katanya.

Djarot: Mega Sangat Sayang Jokowi

Djarot juga berbicara soal hubungan Ketum Megawati Soekarnoputri dengan Jokowi. Djarot menyebut Megawati sangat sayang hingga hormat kepada Jokowi.

"Karena bagaimanapun juga Pak Jokowi ini kan betul-betul dalam tanda kutip ya, itu sangat disayang oleh Ibu Mega. Ibu Mega sangat sayang, sangat cinta, dan sangat menghormati Pak Jokowi," kata Djarot.

Djarot menyebut sikap Megawati itu lantaran Jokowi dinilai baik dalam kinerjanya. Dia menyebut Jokowi memiliki karier politik yang melesat.

"Karena Pak Jokowi memang orang yang bisa kerja. Maka karier beliau dalam politik termasuk cepat. Dia bisa menunjukkan kinerjanya ketika disuruh, dibantu oleh Pak Rudi, itu fakta," ujarnya.

Lebih lanjut, Djarot juga mengungkap Megawati selalu mengapresiasi kadernya yang bekerja dengan baik. Salah satunya mengaplikasikan ideologi partai ke dalam kebijakannya.


Wakil Ketua Umum PAN Yandri Susanto menyinggung soal banyaknya serangan kepada Prabowo Subianto selama proses Pemilu 2024 ini. Menurutnya, serangan-serangan itu menjadi tanda-tanda kekalahan lawan Prabowo.

"Maka menurut saya, ini yang saya tangkap, tanda-tanda kekalahan sudah ada," kata Yandri dalam acara Adu Perspektif detikcom bersama Total Politik, Rabu (15/11/2023).

"Karena mau kalah, ini membuat situasi diperkeruh lah," katanya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Yandri lalu mengungkit pesan yang selalu disampaikan oleh Prabowo Subianto. Menurutnya, Prabowo lebih mengutamakan persatuan Indonesia.

"Makanya pidato Pak Prabowo kemarin, di nomor urut itu, siapapun yang menang, kita dukung. Dan Prabowo itu selalu mengajak persatuan dan kesatuan, kebersamaan," katanya.

Yandri pun menyebut Prabowo tak pernah menyerang pihak calon presiden (capres) Ganjar Pranowo atau Anies Baswedan. Menurutnya, Prabowo bahkan tak balik menyerang ketika diserang.

"Malah, di tim kami, di TKN, kalau ada yang nyerang, dijogedin saja. Kalau ada yang fitnah, senyumin saja," katanya.

"Kami sudah biasa difitnah. Makanya, kita (ingin) agar kontestasi ini lebih bermartabat," katanya.

Yandri Susanto menyebut isu kecurangan dihembuskan oleh capres Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Menurut Yandri, isu itu menyasar Prabowo Subianto.

"Saya kurang setuju, kalau seolah-olah yang mau curang Pak Prabowo. Karena pidato dua kandidat. Baik Pak Ganjar dan Pak Anies ini seolah-olah ada yang mau curang. Dan kelihatannya tembakannya ini ke Pak Prabowo," kata Yandri.

Yandri pun berkelakar bahwa tuduhan-tuduhan itu memberi tanda bahwa Ganjar dan Anies akan kalah oleh Prabowo.

Dia juga menanggapi soal isu kecurangan pemilu terkait isi pidato Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri. PAN mengingatkan PDIP untuk tak menciptakan kegaduhan di masyarakat.

"Penting untuk kita menjaga ritme demokrasi kita untuk tetap kondusif, untuk tetap fairlah. Saya kurang sependapat dengan teman-teman PDIP bahwa pemilu sudah curang. Menurut saya, belum. Pemilu belum mulai, tahapan baru kemarin malam nomor urut (capres-cawapres)" kata Yandri.

Yandri menyebut, jangan sampai PDIP membuat situasi yang kurang kondusif karena mengeluarkan isu tersebut.

"Jangan sampai yang dikatakan PDIP ini membuat situasi kurang kondusif, maka mari kita jaga bersama-sama," katanya.


Waketum PAN Yandri Susanto mengungkit soal pidato Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri yang menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak ada apa-apanya jika tanpa PDIP. Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat menyebut bahwa hal itu sebagai fakta karena PDIP selalu pasang badan untuk Jokowi.

"Memang Pak Jokowi ini bisa seperti ini karena PDI Perjuangan. Betul tidak? Tadi saya sebutkan sejak wali kota, gubernur, dan presiden dan PDI Perjuangan selalu pasang badan, sampai sekarang pasang badan," ujar Djarot di diskusi Adu Perspektif detikcom bersama Total Politik, Rabu (15/11/2023).

Dia mengatakan PDIP terus mendukung kebijakan pemerintahan Jokowi.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Ketika Pak Jokowi misalkan, dia dinyinyirin, kemudian di-bully, dengan kata-kata yang tidak patut, itu kita yang pasang badan, termasuk yang di parlemen juga kita pasang badan. Kebijakan apapun yang disampaikan Pak Jokowi dan kita rasa itu baik, kalau ada yang nyerang kita pasang badan. Kalau nggak ada PDI Perjuangan, belum tentu juga," tambahnya.

Apalagi, kata Djarot, kini kursi pemerintahan di parlemen sangat kuat. Dia menyebut hal itu tentu membuat kinerja pemerintahan yang dipimpin Jokowi bisa bekerja dengan maksimal dan cepat.

"Ini sekarang ini misalnya peta di parlemen itu kan kuat sekali, 83 persen ya menguasai, PAN baru bergabung tahun 2022 ketika Pak Zul jadi menteri sehingga semakin kuat. Ini kenapa kita mau seperti ini? Supaya sistem presidensialnya kuat, sehingga pemerintah betul-betul mampu mengatasi persoalan dengan cepat," ujarnya.

"Misalnya masalah Covid kemarin, karena kuat di parlemen, kita gampang untuk refocusing menangani Covid, ini selalu DPIP selalu pasang badan, sampai sekarang pasang badan," sambungnya.

Lebih lanjut, kata Djarot, ketika Jokowi kini berbeda pilihan, dia membiarkan rakyat menilai.

"Ketika misalkan Pak Jokowi memilih pilihan yang lain itu monggo, biarkan rakyat yang menilai. Rakyat itu punya akal, rakyat punya hati nurani, siapa yang benar siapa yang salah," katanya.

Yandri Ungkit Pidato Megawati

Wakil Ketua Umum PAN Yandri Susanto menduga penyebab retaknya hubungan Presiden Jokowi dengan PDIP tak terlepas dari pidato Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri soal Jokowi tak ada apa-apa tanpa PDIP. Menurutnya, pidato itu membuat Jokowi dan PDIP pisah perahu.

"Saya mungkin memaklumi ini pisah perahu. Kenapa? Diputar lagi, banyak. Misal Bu Mega mengatakan, 'Ini Pak Jokowi kalau nggak ada PDIP nggak ada apa-apanya, kashian dah'," kata Yandri dalam acara Adu Perspektif yang sama.

Yandri menduga Jokowi memilih jalan yang berbeda setelah ada pidato Megawati itu. Jokowi dinilai memiliki perasaan ada kekuasaan dan punya pengikut banyak.

"Mungkin, ya mungkin. Ini sebagai manusia, yang punya merasa kekuasaan, pengikut banyak, mengambil jalan berbeda," katanya.


Wakil Ketua Umum PAN Yandri Susanto menyebut isu kecurangan dihembuskan oleh capres Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Menurut Yandri, isu itu menyasar Prabowo Subianto.

"Saya kurang setuju, kalau seolah-olah yang mau curang Pak Prabowo. Karena pidato dua kandidat. Baik Pak Ganjar dan Pak Anies ini seolah-olah ada yang mau curang. Dan kelihatannya tembakannya ini ke Pak Prabowo," kata Yandri dalam diskudi Adu Perspektif yang ditayangkan detikcom kerja sama dengan Total Politik, Rabu (15/11/2023).

Yandri pun berkelakar bahwa tuduhan-tuduhan itu memberi tanda bahwa Ganjar dan Anies akan kalah oleh Prabowo.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Maka menurut saya, ini yang saya tangkap, tanda-tanda kekalahan sudah ada," katanya.

"Karena mau kalah, ini membuat situasi diperkeruh lah," katanya.

Sebelumnya, Yandri Susanto menanggapi soal isu kecurangan pemilu terkait isi pidato Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri. PAN mengingatkan PDIP untuk tak menciptakan kegaduhan di masyarakat.

"Penting untuk kita menjaga ritme demokrasi kita untuk tetap kondusif, untuk tetap fairlah. Saya kurang sependapat dengan teman-teman PDIP bahwa pemilu sudah curang. Menurut saya, belum. Pemilu belum mulai, tahapan baru kemarin malam nomor urut (capres-cawapres)" kata Yandri.

Yandri menyebut, jangan sampai PDIP membuat situasi yang kurang kondusif karena mengeluarkan isu tersebut.

"Jangan sampai yang dikatakan PDIP ini membuat situasi kurang kondusif, maka mari kita jaga bersama-sama," katanya.

Yandri pun setuju bahwa tak boleh kekuasaan mengintimidasi saat pemilu. Menurutnya, saat ini merupakan masa merdeka sehingga rakyat bebas memilih.

"Saya setuju tidak boleh ada intimidasi, masa kita hidup merdeka ada intimidasi. Kalau ada intimidasi, sekarang zaman medsos, semua dibuka ke publik," katanya.


Tim Kampanye Nasional (TKN) senang pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuking Raka mendapat nomor urut dua di Pilpres mendatang. Nomor dua jadi modal penting menatap perhelatan Pilpres 2024.

"Semua nomor pada dasarnya baik. Tapi nomor dua ini spesial karena di seluruh dunia simbol dua jari," kata Sekjen PSI, Raja Juli Antoni kepada wartawan, Rabu (15/11/2023).

Wakil Ketua TKN ini lantas memaparkan filosofi dua jari tersebut. Dua jari khususnya tengah dan telunjuk dalam salam dua jari punya makna khusus.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Adalah simbol victory atau kemenangan dan peace yaitu perdamaian," katanya.

Nomor dua juga diyakini sebagai simbol politik tengah. Tidak ke kanan dan ke kiri dan itu menjadi modal kuat menuju Pilpres mendatang.

"Jadi, insyaallah pasangan no 2 menjadi pemenang dan pendamai di Indonesia," pungkasnya.

Untuk diketahui, pasangan capres-cawapres Prabowo-Gibran mendapatkan nomor urut 2. Prabowo-Gibran diusung oleh Partai Gerindra, Partai Golkar, PAN, Partai Demokrat, PBB, Partai Gelora, Partai Garuda, dan PSI, serta Prima yang tidak lolos menjadi peserta Pemilu 2024.

Sementara, pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar mendapatkan nomor urut 1. Dan pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud Md mendapatkan nomor urut 3.


Eks Kabasarnas M Syaugi Alaydrus dipilih menjadi Kapten Tim Pemenangan Nasional Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN). Dikabarkan, sejumlah nama tenar juga akan merapat dalam struktur Timnas AMIN.

Hal itu diungkapkan oleh Sekjen Partai NasDem, Hermawi Taslim. Nama-nama itu di antarannya mantan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso hingga mantan Wakapolri Komjen (Purn) Oegroseno.

"Ada Sutiyoso, Prasetyo mantan Jaksa Agung, ada Fachrul Razi mantan Menteri Agama, ada Tysano Sudarto mantan KSAD itu nanti semua akan masuk," beber Hermawi kepada wartawan di Nasdem Tower, Rabu (15/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Mantan Wakapolri Oegroseno, banyak, pelan-pelan," lanjutnya.

Meski begitu, Hermawi mengatakan tak ingin memamerkan tokoh-tokoh tersebut. Sebab, kata dia, saat ini pihaknya hanya akan fokus untuk bekerja.

"Nah mereka itu memang masing-masing nanti ada pembidangannya, mereka itu nanti akan di dewan pengarah," ucapnya.

Lebih jauh, Hermawi juga menanggapi perihal minimnya nama-nama elite Partai NasDem yang masuk dalam Timnas. Dia menuturkan Kapten dan Co-Kapten yang telah diumumkan kemarin telah mewakili partai koalisi dan relawan.

"Jadi itu yang diumumkan hanya Kapten dan Co kapten. Itu mewakili partai-partai dan relawan. Kita akan masuk semua," imbuhnya.

Kapten dan Co-Kapten Timnas AMIN

Sebelumnya, penunjukan M Syaugi sebagai kapten Timnas AMIN diumumkan langsung Anies Baswedan. Anies membanggakan sosok M Syaugi yang merupakan pensiunan TNI AU dengan pangkat terakhir Marsekal Madya, lulusan Akademi Angkatan Udara dan merupakan peraih Adhi Makayasa pada tahun 1984.

Adapaun Syaugi didampingi oleh 12 co-kapten yang diisi oleh pengusaha, ulama, budayawan, hingga mantan kepala daerah. Co-kapten atau wakil ketua Timnas AMIN diisi oleh Sudirman Said, Thomas Trikasih Lembong, hingga Al Muzammil Yusuf.

Berikut daftar co-kapten Timnas AMIN:

1. Sudirman Said

2. Thomas Trikasih Lembong

3. Muzammil

4. Hj Nihayatul Wafiroh

5. Azrul Tanjung

6. Nasirul Mahasin

7. Leontinus Alpha Edison

8. Yusuf Martak

9. Ki KRT H Lebdo Nagoro Anom Suroto (Ki Anom Suroto)

10. Jumhur Hidayat

11. KH Abdullah Faqih

12. Suyoto


Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat menyebut partainya akan mendirikan posko pemilu jujur dan adil di setiap desa. Posko itu diperkirakan akan ada sebanyak 83 ribu.

"Jadi begini, memang oleh sebab itu kita harus semuanya warga Indonesia rakyat menjaga supaya pemilu itu berjalan dengan jujur dan adil. Dan kemarin instruksinya Bu Mega kita akan mendirikan posko pemilu jurdil di semua desa. Kita hitung kurang lebih 83 ribu di rumah-rumah pengurus," ujar Djarot di diskusi Adu Perspektif detikcom bersama Total Politik, Rabu (15/11/2023).

Djarot menyebut pendirian posko ini tak memakan banyak anggaran. Dikarenakan posko itu akan didirikan di rumah pengurus partai dan hanya membutuhkan spanduk.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Jangan mikir poskonya itu seperti pos kamling, bukan. Di rumah-rumah pengurus, iya cuma butuh spanduk doang," ujarnya.

Lebih lanjut, dia menyebut pendirian posko ini diharapkan bisa mewujudkan pemilu yang adil. Dia menyebut PDIP sangat menghindari adanya kecurangan.

"Ini semangat kita menjaga demokrasi itu betul-betul jujur dan adil. Jangan sampai ada kecurangan, jangan sampai ASN, alat APH, polisi, jaksa itu melakukan intimidasi. TNI Polri harus netral," ujarnya.


Wakil Ketua Umum PAN Yandri Susanto menyebut pertarungan antara PDIP dengan Gibran Rakabuming Raka akan terjadi di Jawa Tengah pada Pilpres 2024. Dia mengatakan Gibran, yang berpisah dengan PDIP, akan berusaha untuk mendapat suara di Jawa Tengah.

"Menurut saya, kenapa ini ramai seperti sekarang (isu pemilu curang), karena yang dirugikan adalah PDIP. Terutama basis di Jawa Tengah. Di situ pertempuran antara Gibran dan Ganjar," kata Yandri dalam acara Adu Perspektif detikcom bersama Total Politik, Rabu (15/11/2023).

Diketahui, Jawa Tengah adalah basis pemilih PDIP. Sedangkan Gibran saat ini menjabat sebagai Wali Kota Solo, yang diusung oleh PDIP. Sementara Ganjar adalah mantan Gubernur Jawa Tengah.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Ganjar Jawa Tengah, Gibran juga Jawa Tengah, Solo. Sama-sama kandang banteng," katanya.

Menurutnya, pemilih saat ini tak menghiraukan perdebatan. Pemilih dinilai lebih mengedepankansoal program kesejahteraan yang ditawarkan pada calon.

"Publik tak menyasar dengan debatable, tapi lebih ke siapa yang bakal membawa mereka lebih sejahtera, membawa sebuah kepastian hidup mereka lebih baik," katanya.

Yandri bicara soal elektabilitas pasangan Prabowo Subianto dengan Gibran Rakabuming Raka. Menurutnya, di beberapa hasil survei, elektabilitas Prabowo naik meskipun ada pro dan kontra soal Gibran jadi cawapres.

"Pasca-penetapan Gibran dijadikan cawapres, beberapa survei yang kredibel menempatkan justru Pak Prabowo naik, survei Pak Ganjar turun, kecenderungan, dan Anies naik," katanya.


Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat mengaku kaget dengan baliho Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang berdiri di setiap pelosok-pelosok daerah di Indonesia. Dia mengaku menemukan baliho besar yang berdiri banyak di Sumatera Utara (Sumut).

"Bagaimana satu partai baru dalam semalam itu bisa mendirikan baliho gede-gede se-Indonesia. Ratusan ribu itu. Partainya baru, ketuanya ini sangat muda, ganteng banget. Clue-nya saya pikir dulu 'Ini PDI ya?'. Bayangkan pertanyaan kita wajar dong, struktur nggak ada, orang tidak ada, PAN aja partai lama nggak kayak begitu, hampir nggak ada," kata Djarot di diskusi Adu Perspektif detikcom bersama Total Politik, Rabu (15/11/2023).

"Saya sampai pelosok-pelosok di Sumatera Utara, 100 meter ketemu lagi, 100 meter ketemu lagi, rapi lah," tambahnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Djarot berkelakar bahwa PSI merekrut jin dalam membangun baliho-baliho tersebut. Dia menyebut bahwa hal tersebut tentu membutuhkan anggaran yang tidak kecil.

"Kecurigaan saya adalah apa bisa ya baliho-baliho itu berdiri sendiri, simsalabim gitu ya memanggil aladin gitu ya, lampu aladin ya dikeluarin jin, woah baliho-baliho itu berdiri di Indonesia, bett, masif dalam semalam, waduh hebat betul dia," ujarnya.

"Ini sebagai satu tanda petunjuk. Kami tidak bisa karena kami itu ada batasnya, itu butuh anggaran besar. Kita hitung satu baliho sama mendirikan itu yang gede kayak gitu, itu paling tidak Rp 700 ribu sampai Rp 1 juta. Dan rapi sekali, ini kalau bukan orang profesional yang bikin nggak mungkin ini," tambahnya.

Lebih lanjut, dia mempertanyakan sumber dana PSI itu. Djarot lalu mengatakan baliho PDIP saja yang sedikit kerap dicopot tak seperti baliho PSI.

"Pertanyaannya adalah duitnya dari mana? Yang kedua sing pasang iki sopo? Yang ketiga, itu juga dijaga dilindungi dan tidak pernah dirobohi. Lah baliho PDIP sedikit, wah diroboh-robihi, benderanya diturunin," katanya.


Wakil Ketua Umum PAN Yandri Susanto menduga penyebab retaknya hubungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan PDIP tak terlepas dari pidato Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri soal Jokowi tak ada apa-apa tanpa PDIP. Menurutnya, pidato itu membuat Jokowi dan PDIP pisah perahu.

"Saya mungkinmemaklumi ini pisah perahu. Kenapa? Diputar lagi, banyak. Misal Bu Mega mengatakan, 'Ini Pak Jokowi kalau nggak ada PDIP nggak ada apa-apanya, kashian dah'," kata Yandri dalam acara Adu Perspektif detikcom bersama Total Politik, Rabu (15/11/2023).

Yandri menduga Jokowi memilih jalan yang berbeda setelah ada pidato Megawati itu. Jokowi dinilai memiliki perasaan ada kekuasaan dan punya pengikut banyak.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Mungkin, ya mungkin. Ini sebagai manusia, yang punya merasa kekuasaan, pengikut banyak, mengambil jalan berbeda," katanya.

Namun, Yandri tak meragukan daya tahan PDIP dalam mengatasi masalah. "Saya lihat PDIP sudah terlatih menghadapi persoalan selama ini," katanya.

Yandri menilai PDIP terlalu jauh menilai dan mengeluarkan isu dugaan kecurangan pemilu.

"Tapi yang sekarang, saya lihat PDIP agak terlalu jauh menilai perjalanan demokrasi hari ini menurut saya kita fokus saja," katanya.

Untuk diketahui, putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka sudah ditetapkan menjadi cawapres Prabowo Subianto. Pilihan itu pun membuat Gibran diminta mengembalikan kartu tanda anggota.

Kemudian, putra bungsu Jokowi, Kaesang Pangaret memilih bergabung PSI dan kini menjabat sebagai Ketum PSI. Kaesang memilih tak bergabung ke PDIP seperti sang ayah dan kakaknya, Gibran.

Selain itu, menantu Jokowi, Bobby Nasution juga menyatakan dukungannya terhadap Prabowo-Gibran. PDIP menyatakan Bobby sudah tak lagi memenuhi syarat sebagai kader.


Ratusan mahasiswa dan rakyat menghadiri mimbar bebas menolak praktik politik dinasti di Universitas dr Soetomo (Unitomo) Surabaya. Mereka menyampaikan keresahan usai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal batas usia capres dan cawapres 2024.

Di Unitomo, mereka menggelar mimbar bebas dari atas panggung menyerukan untuk menyelamatkan demokrasi dengan tagline 'Tolak Politik Dinasti dan Tuntaskan Pelanggaran HAM'. Sejumlah tokoh yang hadir yakni Ikhsan Skuter, Butet Kartaredjasa hingga konten kreator Rudi Surya.

Sedangkan Yenny Wahid yang sebelumnya turut diundang ternyata berhalangan tak bisa bisa hadir. Ketua BEM Unitomo Hendrik Rara Lunggi mengatakan kegiatan ini didasari keresahan mahasiswa dan masyarakat atas putusan MK terkait batas usai Capres Cawapres. Keputusan MK itu dinilai telah mencederai konsitusi dan lembaga.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Dari hal itu yang menjadi respon mahasiswa dan masyarakat bersatu untuk melawan politik dinasti. Itu yang sebenaranya dasar dari kegiatan ini," kata Hendrik kepada wartawan, Rabu (15/11/2023).

Hendrik menegaskan acara ini tidak ditunggangi oleh partai politik maupun bersangkutan dengan Pilpres 2024. Menurutnya, ini murni dilakukan berdasarkan keresahan mahasiswa dan masyarakat.

"Gerakan ini atas kesadaran diri, bukan karena atas ditunggangi partai politik dan ini tidak ada sangkut pautnya dengan Pilpres 2024. Ini bukan tentang mendukung capres siapapun, tetapi gerakan murni dari kawan-kawan mahasiswa. Lahir dari intelektual temen-temen mahasiswa," jelasnya.

Hendrik menjelaskan alasan mimbar bebas dilakukan di lingkungan kampus. Sebab, kampus merupakan laboratoriumnya peradaban, maka gerakan intelektual harus dimulai dari kampus.

"Supaya kami lebih elegan untuk menyuarakan keresahan. Kampus adalah tempat peradaban mari kami mulai dari kampus. Gerakan ini bagian dari konsolidasi menyuarakan keresahan kepada pemerintah," pungkasnya.

ASI Temukan 60% Publik Nilai Politik Dinasti Membahayakan Demokrasi


Kabaharkam Polri Komjen Pol Fadil Imran angkat bicara soal Jubir TPN Ganjar-Mahfud Aiman Witjaksono yang dilaporkan atas pernyataan yang menyinggung soal ketidaknetralan aparat di Pemilu 2024.


Pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) selalu menempati urutan terakhir pada hasil survei sejumlah lembaga survei. Sekjen NasDem Hermawi Taslim menanggapi hal itu.

Hermawi tak menepis perihal hasil survei pasangan Anies-Cak Imin yang konsisten berada di urutan bawah. Dia menyinggung terkait survei AMIN yang terus diungkit.

"Kalau percaya survei kenapa mesti khawatir sama Anies? Katanya Anies paling rendah tapi Anies ditakuti, yang benar aja," ujar Hermawi di Nasdem Tower, Jakarta Pusat, Rabu (15/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kalau memang Anies nggak ada apa-apanya, ya biarkan aja kita bertarung secara fair," sambungnya.

Hermawi mengungkap bahwa pihaknya juga telah melakukan internal. Namun dia mengaku tak ingin mengumbar hasilnya.

"Kita punya beberapa survei, kita punya beberapa lembaga survei yang hasilnya berbeda dari yang diumumkan. Tapi kita nggak mau adu itu, untuk apa? kita buktikan saja," imbuhnya.

Sebelumnya, Lembaga Survei Populi Center merilis survei terbaru, salah satunya terkait elektabilitas tiga pasang calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) di Pemilu 2024.

Survei dilakukan pada 29 Oktober hingga 5 November 2023 terhadap 1.200 responden. Survei dilakukan melalui tatap muka dengan aplikasi Populi Center.

Pemilihan sampel dilakukan melalui metode multistage random sampling. Margin of error ±2,83 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.

Berdasarkan survei itu, elektabilitas Prabowo-Gibran unggul, berada di angka 43,1 persen. Sementara itu elektabilitas pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud Md sebesar 23 persen dan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar 22,3 persen.


Dokumen diduga pakta integritas antara Kabinda Papua Barat dengan Pj Bupati Sorong Yan Piet Mosso untuk memenangkan Ganjar Pranowo di Pemilu 2024 beredar di media sosial. Sekjen Partai NasDem Hermawi Taslim menyerahkan kepada proses hukum.

Hermawi mengatakan tak ingin mengganggu proses hukum yang tengah berlangsung. Sebab diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mengecek kebenaran pakta integritas tersebut.

"Itukan sudah diproses sekarang, saya nggak mau ganggu proses hukum," kata Hermawi kepada wartawan di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Rabu (15/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Biar aja. Biar aja dunia tahu," lanjutnya.

Hermawi berharap agar Pemilu 2024 dapat berjalan baik. Dia juga, menyarankan Pemilu 2024 membuka diri terhadap lembaga pemantau internasional.

"Pemilu kali ini harus pemilu yang paling beradab, paling bermartabat," ucapnya.

"Saya akan minta KPU dan koalisi lain termasuk kami, kita akan mengundang banyak pemantau internasional," sambungnya.

Ditanya soal apakah ada kecurigaan dari NasDem terhadap proses pemilu, Hermawi menepis. Dia mengatakan lembaga pemantau itu perihal keterbukaan global bukan kecurigaan.

"Nggak ada (kecurigaan), ini bukan soal kecurigaan tapi soal keterbukaan global. Bukan soal kecurigaan. Kita mau tunjukkan ke dunia luar bahwa kita ini bagus. Kita ini bisa contoh, mari lihat kami, nggak ada urusan curiga. Tapi otomatis orang luar datang lihat kita, kita lebih hati-hati jujur, fair. Itu aja," katanya.

Respons KPK

Sebagai informasi, dokumen diduga pakta integritas itu disebut-sebut ditemukan KPK saat KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Yan Piet. KPK juga sudah buka suara. Ketua KPK Firli Bahuri memerintahkan anak buahnya untuk mengecek hal itu karena narasi yang beredar menyebut dokumen tersebut ditemukan saat OTT terhadap Yan Piet.

"Tadi ada pertanyaan terkait dengan temuan pakta integritas. Saya tidak bisa mengatakan apakah itu disita oleh KPK atau tidak karena saya belum tahu itu. Saya kalau tidak tahu saya katakan tidak tahu," kata Firli di kantornya, Kamis (14/11).

Namun Firli mengaku akan memerintahkan jajarannya mengecek hal itu. Sebab, biasanya dokumen-dokumen yang disita KPK saat OTT akan dipaparkan.

"Tapi nanti akan saya cek dari mana rekan-rekan akan dapat itu, apakah ada di KPK atau tidak, nanti Pak Deputi yang bisa melihat dari hasil penggeledahan, penyitaan yang telah dilakukan penyidik KPK atas dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan Penjabat Bupati Sorong," ujar Firli.

Simak juga 'Muncul Pakta Integritas Pj Bupati Sorong Menangkan Ganjar, Hasto: Diusut Saja':

[Gambas:Video 20detik]


Polda Riau mengadakan Lomba Karya Jurnalistik dengan tema Pemilu Damai 2024. Hadiah utama ada Umroh bagi satu orang peserta juara 1 dari 3 kategori yang beruntung setelah diundi.

Lomba Karya Jurnalistik 2023 di launching langsung Kapolda Riau Irjen Muhammad Iqbal di Pekanbaru. Seluruh instansi yang berkaitan dengan Pemilu 2024 diundang saat pelaksanaan launching siang tadi di Lantai 5 Polda Riau Jalan Pattimura, Kota Pekanbaru.

Iqbal mengaku ingin membombardir ruang media dengan pemberitaan pesan-pesan damai, colling system, pesan-pesan yang dingin.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Hari ini saya minta teman-teman jangan berfikir benefit tetapi berfikirlah persatuan dan kesatuan bangsa. Rasa nasionalisme," kata Iqbal, Rabu (15/11/2023).

Mantan Kadiv Humas Polri itu menyebut lomba ini dikhususkan untuk seluruh wartawan di Provinsi Riau. Kepolisian memberikan kesempatan bagi peserta untuk mengirimkan bahan karya jurnalistik mulai hari ini hingga 18 Februari 2024.

Adapun karya yang dilombakan seperti kategori tulisan feature, lomba foto dan video jurnalistik. Hadiah yang dilombakan juga tak sedikit.

Untuk juara 1 baik kategori lomba tulisan feature, foto maupun video jurnalistik itu akan mendapatkan masing-masing Rp10 juta. Kemudian juara 2 mendapat Rp 7,5 juta dan juara 3 mendapat Rp 5 juta.

Bahkan, kesempatan juga diberikan bagi juara harapan 1 yaitu Rp 3 juta, harapan 2 mendapat Rp 2 juta untuk setiap kategori perlombaan. Sedangkan hadiah utama umroh akan diundi bagi 3 orang yang mendapat juara 1 untuk setiap kategoti.

"Demokrasi dan informasi teknologi kalau kita tidak kelola ini akan merupakan suatu ketidakteraturan. Sebagai orang-orang yang berbasis akademik, yang sedikit banyak mengetahui wawasan, lingkungan strategi global dan strategi nasional dan lokal," kata Iqbal.

Menurut Iqbal, Polda Riau dan para jurnalis ingin mengeluarkan strategi khusus. Sebab demokrasi kali ini suatu keniscayaan bahwa aspirasi masyarakat memilih pemimpin bangsa akan segera memasuki tahap inti.

"Kami paham persepsi publik itu menjadi sangat penting. Kami mengambil peran, kami menjembatani teman-teman betul-betul memborbardir media dengan pesan-pesan pemilu damai," kata Iqbal.

"Insya Allah sesuatu yang kita niatkan baik akan menghasilkan yang baik-baik, agar Pemilu di Provinsi Riau ini berjalan dengan aman, damai, sejuk dan kondusif serta penuh berkah," katanya.

Sementara itu, Plh Ketua Komisi Pemilihan Umum Riau Abdurrahman mengatakan pihaknya sebagai lembaga penyelenggara pemilu sangat mengapresiasi atas terselenggaranya Lomba Karya Jurnalistik Polda Riau ini.

Menurut Abdurrahkan, acara yang sangat kreatif dan inovatif diinisiasi Irjen Iqbal ini, satu-satunya Polda se Indonesia yang menyelenggarakan. Apalagi Iqbal merupakan mantan Kadiv Humas Polri yang dinilai paham dan mengerti dunia jurnalistik.

"Ini sebuah trobosan yang tidak hanya berguna bagi KPU dan bawaslu sebagai penyelenggala Pemilu, tetapi ini sangat dibutuhkan oleh bangsa Indonesia. Karena pada pemilu kita butuh narasi-narasi yang baik, kita butuh pencerahan dalam pemilu, kita sudah trauma dengan apa yg kita alami di masa Pemilu 2019, kita terbelah oleh isu-isu yang tidak berdasar," katanya.

Baca selengkapnya di halaman berikut...

Halaman 1 2 Selanjutnya

Selama 3 Bulan Polda Riau Sita 169 Kg Sabu-Uang Rp 3 M


Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Yandri Susanto menanggapi soal isu kecurangan pemilu terkait isi pidato Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri. PAN mengingatkan PDIP untuk tak menciptakan kegaduhan di masyarakat.

"Penting untuk kita menjaga ritme demokrasi kita untuk tetap kondusif, untuk tetap fairlah. Saya kurang sependapat dengan teman-teman PDIP bahwa pemilu sudah curang. Menurut saya, belum. Pemilu belum mulai, tahapan baru kemarin malam nomor urut (capres-cawapres)" kata Yandri dalam acara Adu Perspektif detikcom dan Total Politik, Rabu (15/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Yandri menyebut, jangan sampai PDIP membuat situasi yang kurang kondusif karena mengeluarkan isu tersebut.

"Jangan sampai yang dikatakan PDIP ini membuat situasi kurang kondusif, maka mari kita jaga bersama-sama," katanya.

Yandri pun setuju bahwa tak boleh kekuasaan mengintimidasi saat pemilu. Menurutnya, saat ini merupakan masa merdeka sehingga rakyat bebas memilih.

"Saya setuju tidak boleh ada intimidasi, masa kita hidup merdeka ada intimidasi. Kalau ada intimidasi, sekarang zaman medsos, semua dibuka ke publik," katanya.

Bagi Yandri, isu kecurangan ini berhembus karena Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai meninggalkan PDIP. Mungkin isu soal pemilu ini tak ada jika Jokowi masih bersama PDIP.

"Persoalan mengapa begini, karena yang paling dirugikan itu PDIP. Coba kalau Pak Jokowi bersama-sama dengan PDIP, pasti tak ada kisah-kisah seperti ini," katanya.

Cerita Ditawari Curang

Yandri mengaku ditawari untuk bermain curang dalam Pemilu. Wakil Ketua MPR RI itu mengaku tak tergoda dengan tawaran tersebut.

"Pemilu memang nggak boleh curang, dan saya melakukan itu. Kalau saya satu suarapun tak boleh curang," kata Yandri.

"Saya ditawari KPU atau oknum lah, para pihak di Dapil saya. Demi Allah nggak pernah saya mau curang," katanya.

Yandri menyebut praktik curang di Pemilu banyak dia jumpai. "Saya kira oknum. Pemain kan ada, pascapencoblosan kan banyak," katanya.

Simak juga 'Benny Demokrat Cerita Ada Anggota Polisi Kerjanya Pasang Baliho Parpol':

[Gambas:Video 20detik]


Ketua TPN Ganjar-Mahfud, Arsjad Rasjid, mengatakan pihaknya tengah memastikan kebutuhan Ganjar-Mahfud untuk kampanye jelang Pemilu 2024. Arsjad juga menyebut TPN mewaspadai jika terjadi kecurangan dan kelicikan.

"TPN akan memastikan segala kebutuhan kampanye Mas Ganjar dan Prof Mahfud dapat terpenuhi, sehingga semua berjalan dengan baik. Kita juga akan semakin waspada atas berbagai bentuk kecurangan dan kelicikan," kata Arsjad, dalam konferensi persnya di gedung High End, Jakarta Pusat, Rabu (15/11/2023).

Arsjad juga mengatakan pihaknya akan membangun posko Jurdil selama Pemilu. Nantinya posko ini akan menerima aduan masyarakat jika menemukan kecurangan.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kita akan membangun posko-posko jurdil, jujur dan adil, untuk menjadi posko aduan masyarakat jika ada tindak kecurangan," kata Arsjad.

Arsjad lantas menyinggung adanya pihak yang melakukan kecurangan saat awal masa pencalonan. Ia lantas meminta semua pihak ikut mengawasi jalannya Pilpres 2024.

"Ini sangat serius, karena kita semua tahu dan juga sadar bahwa di awal masa pencalonan pun, sudah ada pihak-pihak yang berani melakukan kecurangan," tuturnya.

"Mari kita awasi bersama semua tahapan dan jalannya pilpres agar tidak terjadi kecurangan. Ini adalah antisipatif, bahwa ini kita antisipasi jangan sampai terjadi demikian," sambungnya.

Simak Video 'TPN Ganjar-Mahfud Umumkan Struktur Baru, Ada Deputi Inklusi':

[Gambas:Video 20detik]


Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat berbicara soal hubungan Ketum Megawati Soekarnoputri dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Djarot menyebut Megawati sangat sayang hingga hormat kepada Jokowi.

"Karena bagaimanapun juga Pak Jokowi ini kan betul-betul dalam tanda kutip ya, itu sangat disayang oleh Ibu Mega. Ibu Mega sangat sayang, sangat cinta, dan sangat menghormati Pak Jokowi," kata Djarot di diskusi Adu Perspektif detikcom bersama Total Politik, Rabu (15/11/2023).

Djarot menyebut sikap Megawati itu lantaran Jokowi dinilai baik dalam kinerjanya. Dia menyebut Jokowi memiliki karier politik yang melesat.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Karena Pak Jokowi memang orang yang bisa kerja. Maka karier beliau dalam politik termasuk cepat. Dia bisa menunjukkan kinerjanya ketika disuruh, dibantu oleh Pak Rudi, itu fakta," ujarnya.

Lebih lanjut, Djarot juga mengungkap Megawati selalu mengapresiasi kadernya yang bekerja dengan baik. Salah satunya mengaplikasikan ideologi partai ke dalam kebijakannya.

"Dan Ibu Mega selalu kasih apresiasi pada kader-kadernya yang bisa bekerja dengan baik, menterjemahkan ideologi partai, menterjemahkan program perjuangan partai ke dalam kebijakan pembangunan untuk melayani masyarakat. Itu dua periode," ujarnya.

Simak juga 'Hasto Ungkap Obrolan Kaesang ke Mega di KPU: Cerita Jadi Ketum PSI':

[Gambas:Video 20detik]


Plt Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono optimistis pasangan Ganjar-Mahfud mampu memenangkan Pilpres 2024 lewat nomor urut tiga. Hal ini disampaikannya usai menghadiri pengundian nomor urut Capres Cawapres untuk Pilpres 2024, di Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, pada Selasa (14/11)

"Kalau yang pertama dilihat, yang kedua dipikir, yang ketiga dicoblos. Insyaallah dengan nomor urut tiga ini berkah dan Ganjar-Mahfud satu putaran bisa memenangkan Pilpres yang akan datang," ujar Mardiono dalam keterangan tertulis, Rabu (15/11/2023).

Mardiono menjelaskan nomor urut tiga sangat cocok karena memiliki banyak arti. Salah satunya nomor urut tiga yang sesuai dengan partai PPP, yang memiliki huruf tiga huruf 'P'.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Alhamdulillah pasangan Ganjar-Mahfud mendapatkan nomor urut tiga, dimana nomor ini nomornya PDIP dan PPP yaitu P-nya ada tiga. Ini sangat tepat, semuanya tentu Allah sudah memberikan sebuah isyarat. Saya yakini pertemuan Pak Ganjar dan Pak Mahfud karunia dari Allah untuk Bangsa Indonesia," jelasnya.

Pria yang menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden (UKP) ini pun menilai Ganjar-Mahfud merupakan pasangan yang saling melengkapi untuk menjawab tantangan Indonesia ke depan.

"Dua orang ini pasangan yang bisa melengkapi, di mana Pak Ganjar memiliki pengalaman di bidang birokrasi hingga bidang politik. Kemudian Pak Mahfud sering kita sebut sebagai panglima hukum, sehingga keduanya melengkapi untuk menjawab tantangan Indonesia ke depan insyaallah bismillah," tutupnya.


Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni debat dengan anggota Komisi III Arteria Dahlan saat rapat bareng Kabaharkam Polri Komjen Fadil Imran bahas pengamanan pemilu. Keduanya berdebat soal netralitas Polri yang sebelumnya disampaikan oleh Safaruddin.


Komisi III DPR selesai melakukan rapat kerja bersama dengan Polri membahas pengamanan dan penegakan hukum Pemilu 2024. Salah satu kesimpulan rapat itu adalah usulan Panja Netralitas Polri jelang pemilu 2024 masih akan dibahas dalam rapat internal.

"Iya nanti akan dibentuk, sudah sepakat. (Diskusi) melalui rapat internal kita dulu ya," kata Ketua Komisi III DPR Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul di kompleks parlemen Senayan, Rabu (15/11/2023).

Bambang Pacul mengatakan pemilu adalah kegiatan yang akan dilakukan secara nasional. Pemilu nantinya akan dialami oleh masyarakat dari Sabang sampai Merauke.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Nggak ada kegiatan lain kecuali pemilu nasional yang tentu terjadi pada Sabang sampai Merauke," sebutnya.

Adapun pada rapat kali ini, Pacul menjelaskan Polri memberikan penjelasan terkait pengamanan proses pemilu. Polri menghadirkan Kabaharkam Polri Komjen Mohammad Fadil Imran.

"Pak Komjen Fadil Imran menjelaskan bagaimana Polri menyiapkan diri di dalam tahapan pemilu proses keamanan dan seterusnya," ujar dia.

Sebelumnya, usulan pembentukan Panja Netralitas Polri muncul di rapat Komisi III DPR bersama Kabarhakam Polri Komjen Fadil Imran. Usulan itu datang dari Anggota Komisi III DPR Fraksi PDIP Trimedya Panjaitan.

Trimedya menyinggung Komisi I DPR yang telah membentuk Panja Netralitas TNI. Untuk diketahui, Komisi I DPR memang telah membentuk Panja Netralitas TNI yang diketuai Wakil Ketua Komisi I Utut Adianto.

"Mengikuti apa yang sudah disampaikan oleh Komisi I, itu sudah terjadi di Komisi I mereka membuat panja pengawasan netralitas TNI," kata Trimedya rapat kerja tersebut di gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Rabu (15/11).

Trimedya pun mengusulkan ketua panja itu adalah Ketua Komisi III DPR Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul. Trimedya berkelakar, bahwa Bambang Pacul akan memberikan surat perintah kepada dirinya untuk mengawasi Polri di Sumatera Utara, sehingga dia bisa sering pulang.

"Saya kira komisi III juga kami mengusulkan saudara ketua kita buat panja pengawasan netralitas Polri. Saya mengusulkan ketua jadi ketuanya," kata Trimedya.

Simak juga 'Debat Sahroni Vs Arteria di Rapat DPR soal Bukti Polisi Tak Netral':

[Gambas:Video 20detik]


Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat berbicara soal ada patung dewi keadilan di belakang Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri saat menanggapi soal putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK). Djarot menyebut bahwa hal itu menunjukkan bahwa hukum bergerak di atas keadilan.

"Kalau kita lihat pidato Ibu Mega kemarin itu di belakang beliau itu ada Dewi Keadilan ya, di belakangnya ada bendera merah putih," kata Djarot di diskusi Adu Perspektif detikcom bersama Total Politik, Rabu (15/11/2023).

"Maksudnya gini lho, bahwa keputusan hukum itu bergerak di atas keadilan. Makanya dewi keadilan itu cantik, matanya ditutup. Membawa pedang kemudian membawa timbangan, supaya adil, keadilan yang kita harapkan," tambahnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Lalu, dia mengatakan bahwa langkah yang dilakukan Anwar Usman dalam menerima putusan syarat usia minimal capres/cawapres tidak benar. Diketahui Anwar Usman telah dicopot dari Ketua MK.

"Tetapi kan dilakukan, ini lah yang sebetulnya kita kritisi, ini yang tidak benar, dan ini melanggar konstitusi dan membahayakan demokrasi," ujarnya.

Megawati soal Putusan MKMK

Ketua Umum (Ketum) PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri berbicara soal keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) yang salah satunya mencopot Anwar Usman dari Ketua MK. Megawati menyebutkan hal itu bagaimana cahaya terang di kegelapan demokrasi.

"Saudara-saudara sekalian, keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi telah memberikan cahaya terang di tengah kegelapan demokrasi, keputusan MKMK tersebut menjadi bukti bahwa kekuatan moral, politik kebenaran, dan politik akal sehat tetap berdiri kokoh meski menghadapi rekayasa hukum konstitusi," kata Megawati melalui video di akun YouTube PDI Perjuangan, Minggu (12/11).

Megawati mengatakan prihatin atas kejadian tersebut. Menurut dia, konstitusi negara adalah salah satu pranata kehidupan berbangsa.

"Kita semua tentu sangat sangat prihatin dan menyayangkan mengapa hal tersebut sampai terjadi. Berulang kali saya mengatakan bahwa konstitusi itu adalah pranata kehidupan berbangsa dan bernegara yang harus diikuti dengan selurus-lurusnya," katanya.

"Konstitusi tidak hanya ditaati sebagai sebuah hukum dasar tertulis, namun konstitusi itu harus memiliki roh yang mewakili kehendak tekad dan cita-cita tentang bagaimana bangunan tata pemerintahan negara disusun dan dikelola dengan sebaik-baiknya seperti yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa," sambungnya.

Simak juga 'Hasto Ungkap Obrolan Kaesang ke Mega di KPU: Cerita Jadi Ketum PSI':

[Gambas:Video 20detik]


Daftar Isi Anggota Bawaslu Kota Medan periode 2023-2028:

Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Medan Azlansyah Hasibuan terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Polda Sumut. Padahal, dia baru saja dilantik pada 19 Agustus 2023, atau belum genap tiga bulan bertugas sebagai pengawas pemilu.

Dilansir dari detikSumut, Azlan ditangkap bersama dua orang lainnya di Hotel JW Marriot Medan. Belum ada informasi pasti, Azlan kena OTT terkait kasus apa.

"Saya dapat info ada tiga orang, cuma intinya belum bisa dipastikan apakah benar tiga orang atau tidak. Ini masih dalam proses katanya," ungkap Ketua Bawaslu Sumut Aswin Diapar, Rabu (15/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Menurut dia, Azlan ditangkap ketika berada di salah satu hotel. "Iya tadi malam (Azlan kena OTT) di Hotel JW Marriott," tutupnya.

Saat ini, polisi tengah mendalami kasus itu. Azlansyah kini masih menjalani pemeriksaan di Mapolda Sumut.

"Iya (OTT), masih pendalaman," kata Plt Irwasda Polda Sumut Kombes Wahyu Kuncoro.

Namun, Wahyu belum memerinci lebih jauh soal OTT itu. Dia meminta keterangan lebih lanjut agar ditanyakan kepada Kabid Humas Polda Sumut Kombes Hadi Wahyudi.

"Nanti ditanyakan ke Kabid Humas ya," pungkasnya.

Azlan dan anggota Bawaslu Medan lainnya dilantik pada 19 Agustus lalu. Mereka akan bertugas mengawasi rangkaian pelaksanaan pemilu hingga 2028.

Namun, belum genap tiga bulan seusai dilantik, Azlansyah malah tersangkut kasus dan terjaring OTT Polda Sumut.

Anggota Bawaslu Kota Medan periode 2023-2028:

Azlansyah Hasibuan David Reynold Fachril Syahputra Fernando Jubelito Simanungkalit Imelda Butar Butar

Detik-detik Anggota Bawaslu Medan Kena OTT di Hotel JW Marriott


Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat mengatakan partainya tak meratapi soal Gibran Rakabuming Raka yang kini hengkang dari partai dan menjadi cawapres Prabowo Subianto. Djarot berbicara soal air susu dibalas air tuba.

"Itu bukan meratapi, itu nggak nyangka aja, nggak nyangka kok air susu dibalas sama air tuba, kita nggak menyangka ada karakter seperti ini," kata Djarot di diskusi Adu Perspektif detikcom bersama Total Politik, Rabu (15/11/2023).

"Tentu ada rasa kecewa, pasti dong," tambahnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Djarot mengatakan bahwa dalam berpolitik tentu ada berbagai nilai di dalamnya. Dari nilai etika hingga nilai akal sehat.

"Kalau kita bukan masalah polos tidak lolos, kita politik itu ada nilai-nilai moral, ada nilai etika, ada nilai-nilai konstitusi, dan ada nilai-nilai bagaimana kita berdemokrasi secara baik, secara benar, ada nilai-nilai akal sehat, bukan masalah polos tidak polos," ujarnya.

Dia mengakui bahwa kini hubungan Jokowi dan PDIP mulai merenggang. Dia memastikan PDIP akan bersama Jokowi hingga masa pemerintahan usai.

"Yang kedua, kita melihat Pak Jokowi ini kan udah panjang lah hubungannya sama PDIP. Sehingga kita percaya dan tetap jaga kewibawaan pemerintahan Pak Jokowi sampai beliau selesai," katanya.

Simak juga 'PDIP Sebut Gibran dan Bobby Sudah Tutup Buku':

[Gambas:Video 20detik]


Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno berbicara soal arah politik Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkini. Dia menyebut iman politik Jokowi kini hanya ke Prabowo Subianto dan putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka.

Awalnya Adi Prayitno menyebut kaki Jokowi kini dua-duanya sudah ada di Prabowo-Gibran. Hal ini diungkapkan saat diskusi Adu Perspektif detikcom bersama Total Politik, Rabu (15/11/2023).

"Kalau saat ini Jokowi dua-duanya ada di Gibran, dua-duanya ada di Prabowo Subianto, nggak bisa dibantah," kata Adi.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Lalu, dia menyebut PDIP sudah membaca arah dukungan Jokowi di 2024. Adi menyebut saat Gibran belum maju Pilpres, Jokowi masih dinilai berada di kubu Prabowo dan PDIP.

"Dan PDIP sudah membaca betul bagaimana pertarungan di 2024 tak lagi ingin berharap ada berkah dan faedah elektoral karena sudah ke sana semua dukungan politiknya," ujarnya.

"Dulu sebelum ada Gibran maju diputuskan secara definitif bisa bertanding, maka di situlah orang masih menilai separuh kepentingan politik ada di PDIP, separuhnya ada di Prabowo Subianto," sambungnya.

Lebih lanjut, ketika Jokowi merestui Gibran mendampingi Prabowo, Adi yakin bahwa iman politik Jokowi hanya mengarah ke Prabowo-Gibran.

"Tapi ketika Gibran maju, didoakan dan direstui, fix menurut saya semua kepentingan semua dukungan Jokowi pastinya ke Gibran, bukan ke yang lainnya. Jadi iman politik Jokowi cuma satu, Gibran dan Prabowo Subianto," katanya.


Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo dan Mahfud Md mengumumkan struktur baru. Struktur ini yaitu Deputi Inklusi.

"TPN Ganjar Mahfud akan memiliki juga kedeputian baru yaitu namanya Deputi Inklusi," ujar Ketua TPN Ganjar-Mahfud, Arsjad Rasjid, dalam konferensi persnya di gedung High End, Jakarta Pusat, Rabu (15/11/2023).

Arsjad mengatakan deputi ini beranggotakan perempuan-perempuan dalam berbagai bidang. Pembentukan deputi ini disebut sebagai komitmen TPN Ganjar-Mahfud untuk pemenangan rakyat Indonesia.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Nah nantinya akan beranggotakan perempuan-perempuan hebat lainnya, dan juga inklusif, dan juga teman-teman lainnya yang akan masuk dalam situ," kata Arsjad.

"Langkah ini menunjukkan komitmen daripada TPN Ganjar-Mahfud bahwa kita ini ingin pemenangan ini bukan untuk sekelompok tapi untuk semua rakyat Indonesia. Selalu saya katakan bahwa yang utama ini adalah bukan hanya memenangkan Mas Ganjar dan Prof Mahfud tapi yang utama, yang menang itu rakyat Indonesia," sambungnya.

Deputi Inklusi TPN Ganjar-Mahfud ini diketahui dipimpin oleh Jaleswari Pramodhawardhani. Jaleswari sendiri menjabat sebagai Deputi V di Kantor Staf Presiden (KSP).

Selain itu, terdapat pula mantan Komisioner Komnas HAM Sandrayati Moniaga. Beberapa anggota Deputi Inklusi ini juga merupakan aktivis lingkungan hidup hingga pegiat kesetaraan bagi disabilitas.

Berikut beberapa nama yang berada di dalam Deputi Inklusi:

- Jaleswari Pramodhawardhani

- Sandrayati Moniaga

- Nia Sjarifudin

- Yustitia Arief

- Ruby Khalifah

- Ika Ardina


Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyerahkan dana hibah Rp 985.326.500.000 miliar ke KPU dan Bawaslu Jawa Tengah. Penyerahan ini dilakukan untuk sukseskan Pilkada Jawa Tengah Tahun 2024. Penyerahan tertuang dalam Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

Penyerahan dan penandatangan dilakukan di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Rabu (15/11/2023). NPHD ditandatangani oleh Pj Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana, serta Ketua KPUD Jateng Handi Tri Ujiono, dan Ketua Bawaslu Jateng Muhammad Amin.

Nana Sudjana mengatakan, penyerahan dana hibah untuk Pilkada tersebut merupakan mandat dari Undang-Undang tentang pendanaan kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Perjanjian hibah daerah itu juga wujud komitmen bersama antara Pemprov Jateng dalam menyukseskan Pemilukada 2024.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Dengan adanya dana ini, akan lebih memperlancar pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 2024 yang memang perlu dipersiapkan dari sekarang," kata Nana dalam keterangan tertulis, Rabu (15/11/2023).

Anggaran tersebut bersumber dari APBD Perubahan Provinsi Jawa Tengah tahun anggaran 2023 dan APBD Provinsi Jawa Tengah tahun anggaran 2024. Secara rinci, dana hibah untuk KPU Jateng senilai Rp 791.608.630.000, sedangkan untuk Bawaslu Jateng senilai Rp 193.717.870.000.

Pencairan dana hibah tersebut dilakukan dua tahap. Tahap pertama disalurkan paling lambat 14 hari setelah penandatanganan NPHD. Sedangkan untuk tahap kedua disalurkan paling lambat empat bulan sebelum pemungutan suara.

Menurut Nana, kesuksesan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur nanti juga tidak lepas dari peran seluruh elemen masyarakat. Mulai dari pemerintah, penyelenggara pemilu, TNI-Polri, serta keterlibatan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan masyarakat itu sendiri.

"Kami yakin pelaksanaan Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur 2024 akan berjalan dengan sukses. Dari awal pentahapan pun akan kami kawal," ujar Nana.

Sementara itu, Ketua KPU Jateng, Handi Tri Ujiono mengatakan, dana hibah tersebut merupakan mandatori konstitusi. Ada kewajiban pemerintah daerah untuk membiayai penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada.

Handi menuturkan, dalam menentukan besaran anggaran tersebut, membutuhkan proses panjang, karena KPU , Bawaslu dan Pemprov regional Jawa Tengah menyiapkan rincian kebutuhan.

"Kami mengapresiasi Pemprov Jateng yang telah responsif terhadap kebutuhan kami," kata Handi.

Terkait tahapan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, lanjut Handi, masih menunggu hasil penetapan pemilihan DPRD Provinsi Jawa Tengah. Sebab itu menjadi dasar pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur yang diusulkan atau diusung oleh partai politik.

"Pada pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur itu diusulkan oleh partai politik maupun perseorangan. Kalau dari partai politik yang mengusulkan, menunggu hasil pemilunya dulu. Kalau perseorangan bisa dimulai lebih awal tahapannya," pungkasnya.

Dikecam Ganjar, Pemeriksaan Kades soal Dugaan Korupsi Jalan Terus


Direkrut Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno berbicara soal fenomena keluarga Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang satu persatu tak merapat ke PDIP menjelang Pemilu 2024. Adi menyebut Jokowi dan PDIP sebenarnya sudah pisah jalan.

"Kalau coret KK atau mengembalikan kartu anggota dalam konteks Jokowi saya kira itu formalitas. Karena yang utama sebenarnya suasana hati dan pikiran kepentingan politiknya, memang kan sudah pisah jalan, sudah wassalam," kata Adi Prayitno di diskusi Adu Perspektif detikcom bersama Total Politik, Rabu (15/11/2023).

Adi menyebut tak ada lagi momen yang bisa mempersatukan Jokowi dan PDIP. Kecuali katanya ada 'kiamat politik' yang terjadi.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Tak ada lagi momen yang menurut saya yang bisa mempersatukan antara Jokowi dan keluarga besar di PDIP, nggak ada momen," ujarnya.

"Nggak tahu kalau kiamat itu agak dimundurkan ya, kiamat secara politik maksud saya," tambahnya.

Diketahui, belakangan ini Bobby Nasution menyatakan dukungannya terhadap Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming. PDIP menyatakan Bobby sudah tak lagi memenuhi syarat sebagai kader.

Sementara, Gibran sudah hengkang dari PDIP dan mendampingi Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Lalu, Kaesang kini justru menjadi Ketum PSI dan tak bergabung ke PDIP seperti sang ayah dan kakaknya, Gibran.

Simak Video 'Wanti-wanti JK, Pemerintahan Jokowi Bisa Jatuh karena Krisis Politik':

[Gambas:Video 20detik]


Beredar narasi di media sosial soal Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri tidak membalas salam Ketum PSI Kaesang Pangarep jelang pengundian nomor urut capres-cawapres di KPU RI. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto enggan mengomentari hal tersebut.

Hasto mengatakan saat ini tidak lagi perlu ada drama. Ia menyebut hal terpenting adalah Ganjar dan Mahfud memberikan yang terbaik.

"Ya sudahlah kita udah nggak perlu lagi drama-drama, yang penting dengan nomor 3 Pak Ganjar Prof Mahfud bekerja memberikan jawaban yang terbaik karena prosesnya muncul dengan jalan yang lurus," kata Hasto di gedung High End, Jakarta Pusat, Rabu (15/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ia lantas menyebut Ganjar-Mahfud berjalan sesuai dengan proses yang lurus. Hasto juga menyinggung perihal adanya manipulasi hukum di Mahkamah Konstitusi.

"Bukan dengan jalan manipulasi hukum di Mahkamah Konstitusi tapi dengan jalan yang tidak mencederai demokrasi," kata Hasto.

Diketahui, Kaesang menghampiri Megawati dua kali jelang pengundian nomor urut di KPU RI. Pertama, Kaesang menghampiri Mega dan bersalaman.

Salaman itu lantas dibalas Megawati. Tidak hanya kepada Megawati, Kaesang juga bersalaman dengan elite partai yang duduk di sekitar Megawati, termasuk Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

Tidak berselang lama, Kaesang kembali menghampiri Megawati. Di momen ini, Kaesang tampak bersimpuh di depan Megawati. Kesang juga tampak menyampaikan sesuatu ke Megawati.

Gibran Tepis Narasi Megawati Cuekin Kaesang

Gibran Rakbuming Raka sebelumnya telah menepis narasi Megawati yang tidak membalas salam Kaesang. Menurut Gibran, tak ada penolakan.

"Nggak ada penolakan kok," kata Gibran saat ditemui di Balai Kota Solo, dilansir detikJateng, Rabu (15/11). Gibran menjawab wartawan soal beberapa netizen yang menganggap Megawati tidak membalas salam Kaesang.

Gibran pun menepis komentar dan narasi bernada negatif di media sosial yang diarahkan ke Megawati. Gibran menegaskan Megawati sangat baik dan masih menerima dirinya dan Kaesang meskipun berbeda pilihan.

"Beliau (Megawati) sangat baik. Masih menerima kami, dari saya, Kaesang, Pak Prabowo, semua diterima nggak ada penolakan," ucap Gibran.

Simak Video 'Hasto Ungkap Obrolan Kaesang ke Mega di KPU: Cerita Jadi Ketum PSI':

[Gambas:Video 20detik]


Ketua MPR RI Bambang Soesatyo turut mendorong partisipasi politik perempuan pada Pemilu 2024. Adapun dukungan ini dihadirkan melalui gelaran Sosialisasi Empat Pilar MPR RI sekaligus Talk Show Kebangsaan dan Sosialisasi Pedoman Dasar Forhati.

Adapun talk show yang digelar MPR RI bersama Forum Alumni HMI-Wati (FORHATI) akan membahas tentang peran politik perempuan dalam Pemilu 2024. Di samping itu, talk show juga akan menghadirkan para capres - cawapres beserta tim pemenangannya untuk menyampaikan gagasannya tentang masa depan Indonesia, khususnya dalam program pemberdayaan perempuan.

Bamsoet mengatakan kegiatan ini juga sekaligus untuk memastikan ikim politik tetap sejuk hingga selesainya berbagai tahapan Pileg dan Pilpres 2024.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Tingkat partisipasi perempuan dalam politik memang sudah meningkat. Tercermin dari keterpilihan kaum perempuan di parlemen yang dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Misalnya pada tahun 1999 baru mencapai 9 persen, kemudian meningkat menjadi 11,8 persen pada tahun 2004. Meningkat kembali pada tahun 2009 menjadi 18,3 persen, namun sedikit menurun tahun 2014 menjadi 17,3 persen. Pada tahun 2021, capaian ini kembali meningkat menjadi 21,9 persen. Meskipun kita mensyukuri peningkatan angka partisipasi perempuan dalam parlemen, namun capaian tersebut belumlah mencapai target yang diharapkan, yaitu sebesar 30 persen," ujar Bamsoet dalam keterangannya, Rabu (15/11/2023).

Hal ini disampaikannya usai menerima Presidium Forhati, di Jakarta, Rabu (15/11). Bamsoet mengungkapkan berdasarkan data Inter-Parliamentary Union (IPU) yang dirilis pada November 2022, dengan rasio persentase jumlah anggota parlemen perempuan sebesar 21,9 persen, Indonesia menduduki peringkat ke-105 dari 188 negara. Adapun angka ini lebih rendah dibandingkan rata-rata persentase perempuan anggota parlemen di tingkat global yang mencapai 26,5 persen.

"Kesetaraan hak politik perempuan dan laki-laki sebenarnya telah dijamin oleh Konstitusi. Kita pun telah meratifikasi Konvensi Hak Politik Perempuan ke dalam Undang-Undang Nomor 68 Tahun 1968. Lebih spesifik lagi, affirmative action sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 mengamanatkan bahwa pengajuan calon legislatif harus memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 persen. Di samping itu, penerapan zipper system mengatur, bahwa dari setiap 3 orang bakal calon terdapat sekurang-kurangnya 1 orang perempuan bakal calon," ungkap Bamsoet.

Mantan Ketua DPR ini pun menambahkan, berbagai bentuk keberpihakan tersebut juga ditopang oleh fakta, yakni perspektif kaum perempuan terhadap kehidupan politik yang cukup menjanjikan. Hal ini tercermin dari rilis hasil penelitian Plan International Indonesia, yang mengangkat tema 'Remaja Perempuan dan Politik'.

Hasil penelitian menunjukkan 94 persen remaja perempuan percaya mengenai urgensi keterlibatan kaum perempuan dalam dunia politik. Namun, penelitian tersebut juga mengungkapkan lebih dari 97 persen remaja perempuan berpandangan masih ditemukan hambatan-hambatan untuk berpartisipasi dalam dunia politik.

"Menyikapi berbagai paradigma di atas, kita menyadari bahwa untuk mengoptimalkan partisipasi kaum perempuan, masih diperlukan adanya dorongan dari berbagai pemangku kepentingan. Salah satunya adalah dari partai politik, melalui proses rekrutmen politik yang akomodatif bagi kaum perempuan, untuk menjaring sebanyak-banyaknya perempuan yang memiliki potensi dan kompetensi," pungkasnya.

Sebagai informasi, turut hadir Presidium Forhati pada pertemuan ini, antara lain Cut Emma Mutia Ratna Dewi, Wa Ode Nurhayati, Elly Ernawati, dan Nurjanah.


Tim Kemenangan Nasional (TKN) paslon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka optimis bisa merebut suara penuh di Jawa Barat.

Wakil Ketua TKN, Mahfud Sidiq mengatakan saat ini pihaknya sedang menyelesaikan pembentukan tim kampanye daerah dan konsolidasi sedang berjalan.

"Akhir November sudah selesai sehingga pada saat masa kampanye mesin politik sudah bisa berjalan," kata Mahfud saat ditemui detikJabar di Cirebon, Rabu (15/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Secara nasional, sambung dia, TKN sedang memetakan ulang basis-basis suara Prabowo dan Jokowi peninggalan pemilu 2019 yang lalu terutama di Jawa Barat.

"Secara skala nasional, suara pemilih di Jawa Barat mencapai 40 juta, maka jadi prioritas untuk pasangan Prabowo-Gibran," bebernya.

Di luar survey resmi, dikatakan Mahfud dukungan masyarakat terhadap Prabowo diklaimnya merata dan terbilang tinggi di seluruh daerah di Jawa Barat.

"Kantong suara di Jawa Barat ada sejumlah kabupaten kota, seperti Cirebon dan Indramayu merupakan kantong suara Pak Jokowi," kata dia.

TKN menargetkan perolehan suara di atas 60 persen dari seluruh DPT yang menjadi penentu kemenangan satu putaran.

"Kalau Jawa Barat bisa dapat di atas 60 persen kami yakin satu putaran," tegasnya.

Dalam dua pekan terakhir, pihaknya telah melakukan assesment terhadap tokoh-tokoh simpul akar rumput di 22 kabupaten/kota di Jawa Barat.

"Hasilnya mereka umumnya memiliki kecenderungan kuat memilih Prabowo," ucapnya.

Masih kata dia, dengan sudah ditetapkan nomor urut menandakan sudah resmi dan TKN merasa bersyukur mendapatkan urut 2 yang menandakan posisi tengah yang siap merangkul baik kanan maupun kiri dalam kontestasi politik.

"Dengan jargonnya Bersama Indonesia Maju, seusai pemilu maka harus tetap menjaga kebersamaan karena penting sebagai bentuk usaha mengantisipasi perpecahan," tutupnya.


Komisi III DPR RI melakukan rapat kerja bersama dengan Polri yang dihadiri langsung oleh Kabaharkam Polri Komjen Mohammad Fadil Imran. Rapat itu membahas pengamanan dan penegakan hukum Pemilu 2024.

Dalam rapat itu, anggota komisi III DPR Aboe Bakar Al Habsyi sempat menyinggung soal adanya dugaan bentuk kegiatan operasi intelijen asing untuk membiayai capres tertentu. Aboe mengatakan hal itu setelah membaca dokumen yang diberikan Polri dalam rapat.

"Disampaikan adanya bentuk kegiatan operasi intelijen asing di Indonesia antara lain memberikan bantuan dana secara klandestin terhadap koalisi bacapres dan bacawapres tertentu, tolong digarisbawahi ini," ujar Habib Aboe dalam rapat di kompleks parlemen Senayan, Rabu (15/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Aboe juga meminta agar Polri menjelaskan apakah benar ada hal tersebut. Dirinya juga meminta analisa Polri mengenai potensi adanya pendanaan asing ke salah satu paslon.

"Mohon dijelaskan ini sebuah ungkapan fakta bahwa ada capres dan cawapres yang didanai oleh asing? Ataukah semua analisa dari Polri mengenai adanya potensi pendanaan asing ada nggak? Tolong diberikan penjelasan dalam hal ini," sebutnya.

Merespons itu, Fadil Imran menyatakan dirinya tidak pernah mengatakan hal tersebut. Menurutnya, Habib Aboe tidak membaca secara lengkap apa yang tertulis dalam dokumen terkait pengamanan pemilu yang diserahkan dalam rapat.

"Sebenarnya saya tidak mengatakan, yang mengatakan itu beliau, tetapi beliau tidak mengutip secara detail. Yang tertulis di sini adalah potensi kerawanan dari operasi intelijen negara asing. Isinya itu bahwa Indonesia adalah negara yang secara geografis, geopolitik strategis," kata Fadil.

Dalam dokumen itu, dijelaskan bahwa ada potensi kerawanan karena faktor geografis, dan belum terjadi. Nantinya hal-hal tersebut akan diantisipasi.

"Jadi belum tentu terjadi sama seperti di sini potensi kerawanan karena faktor geografis, belum terjadi, tapi semua itu kita antisipasi," sebutnya.

"Jadi tolong dikoreksi, ini sekaligus sebagai ajang klarifikasi dari kami bahwa kami tidak mengatakan ada capres-cawapres yang dibiayai oleh asing," tambahnya.

Fadil kembali menegaskan bahwa tidak ada pernyataannya yang menyebut ada uang asing mengalir kepada capres-cawapres. Dirinya hanya mengatakan ada potensi gangguan dari pihak asing.

"Tidak ada statement dari saya yang mengatakan bahwa ada uang asing yang mengalir kepada capres dan cawapres, terima kasih ya, tolong diluruskan ya," kata Fadli.

Fadil juga sempat menunjukkan isi dokumen tersebut. Berikut isinya:

Potensi kerawanan dari operasi intelijen negara asing:

1. Pemilu 2024 di Indonesia, khususnya Pilpres, saat ini menjadi sorotan dunia internasional, mengingat posisi strategis Indonesia di bidang ekonomi dan geopolitik global yang sangat diperhitungkan.

2. Pihak asing tertentu yang memiliki niat tidak baik, akan berupaya melakukan gangguan terhadap penyelenggaraan tahapan Pemilu 2024. Pihak asing gangguan diprediksi menginginkan Capres dan Cawapres Terpilih adalah yang sesuai dengan kepentingan mereka.

3. Bentuk kegiatan operasi intelijen asing di Indonesia, antara lain : memberikan bantuan dana secara klandestin terhadap Koalisi Bacapres dan Bacawapres tertentu dan kelompok-kelompok masyarakat sipil dan LSM (untuk melakukan framing atas nama demokrasi), melakukan penetrasi terhadap sistem IT KPU (serangan siber), melakukan pemberitaan di media internasional untuk dijadikan bahan propaganda di Indonesia, dan melakukan aksi sabotase dalam berbagai bentuk.


Calon Presiden RI Prabowo Subianto mengatakan akan memperketat pengawasan Tenaga Kerja Asing (TKA), baik yang ada di Indonesia maupun yang akan masuk. Menurutnya hal itu dilakukan untuk memastikan kesempatan kerja dan memprioritaskan Warga Negara Indonesia (WNI).

"Prabowo akan memperketat masuknya tenaga kerja asing (TKA) melalui pembentukan Satgas Pengawasan TKA untuk melindungi tenaga kerja dalam negeri," jelas Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran Koalisi Indonesia Maju, Rosan Perkasa Roeslani, dalam keterangan tertulis, Rabu (15/11/2023).

Rosan mengatakan masalah tenaga kerja akan menjadi fokus utama dari pemerintahan Prabowo-Gibran jika mendapatkan amanat rakyat menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2024-2029. Apalagi jika mengingat Indonesia diprediksi hanya mempunyai 13 tahun untuk keluar dari perangkap negara menengah (middle income trap) atau berisiko jadi negara yang tua sebelum kaya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ia melanjutkan untuk pekerjaan yang dapat dilakukan oleh tenaga kerja Indonesia diharapkan tidak perlu merekrut Tenaga Kerja Asing. Tujuannya, agar tidak ada lagi anak-anak Indonesia yang sulit mencari pekerjaan dan menganggur.

"Lapangan kerja akan diciptakan seluas-luasnya dengan mengutamakan tenaga kerja lokal untuk mengurangi tingkat pengangguran," terang Rosan Roeslani.

Selain itu, ia menuturkan Prabowo juga mendorong perusahaan untuk menempatkan angkatan kerja berusia 18-24 tahun sebagai karyawan melalui subsidi premi asuransi untuk pekerja selama 12 bulan.

Pemerintah sendiri nantinya akan ikut menciptakan lapangan kerja dari berbagai proyek publik. Di antaranya, pembangunan infrastruktur yang memiliki efek ganda dalam perekonomian dan menstimulasi kegiatan ekonomi masyarakat.

"Prabowo akan melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agro-maritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi," terang Rosan.

Gerakkan Wirausaha

Rosan menambahkan di sisi lain akan digerakkan kemauan dan kemampuan masyarakat untuk menjadi wirausaha dan membuka lapangan kerja sendiri. Nantinya BUMN akan dijadikan sebagai alat negara untuk benteng pertahanan ekonomi nasional, penyediaan layanan dasar dan strategis, meningkatkan daya saing nasional, sekaligus sebagai salah satu motor pemberdayaan UMKM.

Kemudian, Prabowo dan Gibran juga bakal mendorong pertumbuhan usaha rintisan berbasis inovasi digital yang membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat.

Sedangkan untuk dukungan pendanaan, Prabowo - Gibran akan mendorong revitalisasi dan memperkuat peran Koperasi Unit Desa (KUD), pasar rakyat, dan penguatan kelembagaan masyarakat yang bekerja di sektor pertanian, kehutanan, perikanan, kelautan, peternakan, UMKM, pariwisata, dan ekonomi kreatif.

"Mendorong perbankan nasional untuk membuat produk-produk pembiayaan bagi industri digital, industri kreatif, industri olahraga dan seni budaya," pungkas Rosan.

Simak Video 'Pidato Lengkap 3 Paslon di KPU Setelah Dapat Nomor Urut Pilpres':

[Gambas:Video 20detik]


Polres Buleleng, Bali, mulai menggelar patroli siber untuk memburu penyebar kabar bohong atau hoaks menjelang masa kampanye Pemilu 2024. Selain penyebar hoaks, buzzer penyebar ujaran kebencian juga bakal disikat.

Kasi Humas Polres Buleleng AKP Gede Darma Diatmika mengatakan saat ini pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Cyber Troops mulai ditingkatkan untuk mengantisipasi gangguan kamtibmas menjelang masa kampanye.

"Untuk kegiatan patroli siber tidak hanya pengawasan hoaks saja. Buzzer, isu yang dimainkan, ujaran kebencian, hingga radikalisme dan intoleransi (juga dipantau), jangan sampai mengarah ke perpecahan bangsa," kata Darma, Rabu (15/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Sejauh ini, polisi telah mengantongi beberapa akun media sosial, terutama di Facebook yang cukup aktif memainkan isu politik. Namun, pembahasannya masih dalam tahap wajar, meski potensi untuk pelanggaran juga sangat tinggi.

Satu hal yang menjadi fokus patroli siber adalah geraka kelompok atau jaringan terorisme yang biasanya aktif menyebarkan paham radikalisme setiap kali menjelang pemilu. Ada juga yang memanfaatkan situasi perang Israel vs Hamas untuk menyebarkan paham radikalisme dan ujaran kebencian.

Tips Hindari Hoax yang Berseliweran Jelang Pemilu 2024