Menko Polhukam Mahfud Md turut berkomentar terkait putusan PN Jakarta Pusat yang memutuskan pemilu ditunda. Ia tegas menyebut ada permainan dalam putusan yang menghebohkan tersebut.

Putusan untuk menunda pemilu oleh PN Jakpus tersebut dinilai Mahfud salah kamar. Ia juga menegaskan pemilu akan tetap berjalan sesuai jadwal yang direncanakan.

"Pemilu ini akan jalan, kita akan lawan habis-habisan putusan itu. Karena putusan itu salah kamar. Ibarat mau kawin, memperkuat akte perkawinan di pengadilan, itu kan harusnya ke pengadilan agama tapi masuknya ke pangadilan militer kan nggak cocok. Sama ini, ini urusan hukum administrasi kok masuk hukum perdata, ada main mungkin di belakangnya, iyalah pasti ada main, pasti," kata Mahfud seperti dilihat dari YouTube Kemenko Polhukam, dilansir detikNews, Minggu (5/3/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Mahfud mengatakan putusan penundaan pemilu bukan wewenang peradilan umum melainkan Mahkamah Agung.

"Ya jelas kalau pemilu itu pengadilannya di sana kok dia mutus, kan sudah ada dari MA. Kalau ada urusan administrasi masuk ditolak, kalau peraturan MA keluar, tidak ada kasus yang sedang diperiksa nanti diputus tapi putusannya bukan wewenang pengadilan umum," ujarnya.

Mahfud juga menegaskan, pemerintah akan terus mendukung pemilu berjalan sesuai jadwal. Bahkan menurutnya, putusan PN Jakpus itu bisa diabaikan KPU jika sudah mengajukan banding.

"Kalau pemerintah terus jalan dengan persiapan ini, bahkan kalau mau ini, karena ini salah kamar. Ya diabaikan aja kalau sudah banding," imbuhnya.

Sebelumnya PN Jakpus mengabulkan gugatan Partai Prima terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menunda Pemilu.

Gugatan perdata kepada KPU itu dilayangkan Partai Prima pada 8 Desember 2022 lalu dengan nomor register 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst dan diketok pada Kamis (2/3/2023).

Mulanya Partai Prima merasa dirugikan oleh KPU dalam proses verifikasi administrasi yang ditetapkan dalam Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu. Dalam verifikasi tersebut, Partai Prima dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sehingga tidak bisa mengikuti verifikasi faktual dan menjadi partai peserta pemilu.

"Menghukum Tergugat untuk tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilihan Umum 2024 sejak putusan ini diucapkan dan melaksanakan tahapan Pemilihan Umum dari awal selama lebih kurang 2 (dua ) tahun 4 (empat) bulan 7 (tujuh) hari," demikian bunyi putusan tersebut.

Hakim PN Jakpus yang Vonis Tunda Pemilu Mangkir Dari Panggilan KY


Menko Polhukam Mahfud Md menegaskan Pemilu akan tetap berjalan. Mahfud lantas meyakini ada permainan belakang di balik putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat yang meminta agar pemilu ditunda sebab putusan dinilai salah kamar.

"Pemilu ini akan jalan, kita akan lawan habis-habisan putusan itu. Karena putusan itu salah kamar. Ibarat mau kawin, memperkuat akte perkawinan di pengadilan, itu kan harusnya ke pengadilan agama tapi masuknya ke pangadilan militer kan nggak cocok. Sama ini, ini urusan hukum administrasi kok masuk hukum perdata, ada main mungkin di belakangnya, iyalah pasti ada main, pasti," kata Mahfud seperti dilihat dari YouTube Kemenko Polhukam, Minggu (5/3/2023).

Mahfud mengatakan putusan penundaan pemilu bukan soal independensi hakim. Putusan terkait persoalan pemilu kata Mahfud, bukan wewenang peradilan umum.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Ini bukan soal independensi hakim, kalau hakim itu nggak bisa diganggu gugat. Tapi kalau di kedokteran itu, independensinya misalnya pada kode etik diatur, tapi kalau ilmunya salah ada dewan sendiri, dokter, kalau ini dewan kode etik, ini dewan disiplin yang tersangkut ilmu. Lah ini kan ilmunya salah ini, ya jelas kalau pemilu itu pengadilannya di sana kok dia mutus, kan sudah ada dari MA. Kalau ada urusan administrasi masuk ditolak, kalau peraturan MA keluar, tidak da kasus yang sedang diperiksa nanti diputus tapi putusannya bukan wewenang pengadilan umum. Sudah ada Perma nNo 2 tahun 2019," ujarnya.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini menegaskan pemerintah akan terus mendukung pemilu berjalan. menurut Mahfud, putusan PN Jakpus bisa diabaikan KPU jika sudah mengajukan banding.

"Kalau pemerintah terus jalan dengan persiapan ini, bahkan kalau mau ini, karena ini salah kamar. Ya diabaikan aja kalau sudah banding," imbuhnya.

PN Jakpus Perintahkan KPU Tunda Tahapan Pemilu

Sebelumnya PN Jakpus mengabulkan gugatan Partai Prima terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU). PN Jakpus pun menghukum KPU untuk menunda Pemilu.

Gugatan perdata kepada KPU yang diketok pada Kamis (2/3/2023) itu dilayangkan Partai Prima pada 8 Desember 2022 lalu dengan nomor register 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.

Partai Prima merasa dirugikan oleh KPU dalam melakukan verifikasi administrasi partai politik yang ditetapkan dalam Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu. Sebab, akibat verifikasi KPU tersebut, Partai Prima dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dan tidak bisa mengikuti verifikasi faktual.

Padahal setelah dipelajari dan dicermati oleh Partai Prima, jenis dokumen yang sebelumnya dinyatakan TMS, ternyata juga dinyatakan Memenuhi Syarat oleh KPU dan hanya ditemukan sebagian kecil permasalahan. Partai Prima juga menyebut KPU tidak teliti dalam melakukan verifikasi yang menyebabkan keanggotannya dinyatakan TMS di 22 provinsi.

Akibat dari kesalahan dan ketidaktelitian KPU, Partai Prima mengaku mengalami kerugian immateriil yang mempengaruhi anggotanya di seluruh Indonesia. Karena itu, Partai Prima pun meminta PN Jakpus menghukum KPU untuk tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilu 2024 selama lebih-kurang 2 tahun 4 bulan dan 7 hari sejak putusan dibacakan.

"Menghukum Tergugat untuk tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilihan Umum 2024 sejak putusan ini diucapkan dan melaksanakan tahapan Pemilihan Umum dari awal selama lebih kurang 2 (dua ) tahun 4 (empat) bulan 7 (tujuh) hari," demikian bunyi putusan tersebut.

Simak juga Video: Melihat Perjuangan Pantarlih Pemilu, Naik-Turun Gunung Sampai Pingsan

[Gambas:Video 20detik]

Saksikan juga Sosok minggu ini: Ira Soelistyo, Pendiri Sekolah untuk Anak Pejuang Kanker

[Gambas:Video 20detik]


Gugatan Partai Prima terhadap KPU dikabulkan oleh PN Jakpus. Dalam putusannya disebutkan jika PN Jakpus memerintahkan KPU menunda tahapan pemilu terhitung sejak putusan dibacakan pada Kamis (2/3/2023). Menanggapi hal ini, Mahfud pun meminta KPU untuk melawan.


Menko Polhukam Mahfud Md menilai keputusan yang diambil PN Jakarta Pusat soal penundaan Pemilu 2024 adalah kesalahan besar. Ia pun menyentil hakim tersebut dengan pesan menohok.

Berikut sederet sentilan Mahfud Md pada Hakim PN Jakpus tersebut:

1. Hakim Tak Paham Hukum

Mahfud menganggap, hakim yang mengadili perkara tersebut tak paham soal hukum.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Pasti semua ahli hukum, semua orang tahu hukum terutama yang tahu, taksonomi ilmu hukum menyatakan itu salah besar," terang Mahfud Md kepada wartawan usai menghadiri pemberian gelar doktor kehormatan dari Universitas Brawijaya kepada Menteri BUMN Erick Thohir, Jumat (3/3/2023).

"Saya kira hakimnya nggak mengerti, taksonomi ilmu hukum, yang sangat dasar silakan saja KY turun nggak papa. Sudah diumumkan KPU akan mengajukan banding," imbuhnya.

2. Hakim Salah Kamar

Menurut Mahfud, proses peradilan yang diputuskan oleh PN Jakpus bisa dibilang salah kamar. Sebab, persoalan pemilu bukan kewenangan pengadilan negeri, melainkan wewenang Mahkamah Konstitusi (MK).

"Karena kamarnya beda, urusan pemilu itu pengadilannya bukan di pengadilan negeri. Tapi kalau sudah hasil pemilu ada MK, kalau proses awal itu PTUN atau Bawaslu," tegasnya.

3. Tidak Bisa Diadili dengan Hukum Perdata

Belum lagi, lanjut Mahfud, perkara perdata yang diadili lebih kepada perkara private, sementara KPU merupakan lembaga berbadan hukum publik.

"Itu sudah punya undang-undang, kok ini menjadi hukum perdata, hukum perdata kan private. Sementara KPU badan hukum publik," tambah Mahfud Md.

Mahfud Md memiliki permintaan pada KPU. Baca di halaman selanjutnya!


Peluang PKS ingin menduetkan kembali Anies Baswedan dan Sandiga Uno di Pilpres 2024 layaknya Pilgub DKI Jakarta 2017 tertutup sudah. Perbedaan tugas saat ini menjadi alasan Sandiaga tutup pintu berduet kembali dengan Anies Baswedan.

Wacana ini berawal dari politisi PKS Andy Azizi tak menampik calon wakil presiden pendamping Anies Baswedan masih belum diputuskan. PKS membuka peluang agar Anies Baswedan berdampingan dengan kader Partai Gerindra Sandiaga Uno di 2024.

"Jadi memang Mas Anies mempertemukan tiga partai ini, sehingga tidak terlalu sulit untuk kami sampai pada suatu kesepakatan bahwa yang akan kita usung ini adalah Mas Anies Baswedan begitu, wapres masih kita bicarakan, tapi prinsipnya seperti yang disampaikan Mas Anies berkali-kali bahwa itu tiga partai ini sepakat untuk menyerahkan ke Mas Anies," kata Andy dalam diskusi Adu Perspektif seperti disiarkan detikcom, Rabu (1/3).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Andy menyampaikan 'Koalisi Perubahan' mempertimbangkan sosok yang bisa membawa Anies Baswedan pada kemenangan. Selain itu, pihaknya juga menunggu pergerakan koalisi lain.

"Kami juga melihat gerakan dari koalisi-koalisi lain ya, kalau dibandingkan dengan koalisi lain kami bahkan lebih maju, karena sudah positif capresnya, dua koalisi lain kan, meski kita sudah tahu tiga tokoh yang memiliki elektabilitas tertinggi tapi belum resmi dideklarasikan dari masing-masing partai, kami nggak terlambat-terlambat banget," ucapnya.

Andy lalu merespons terkait Partai Demokrat yang bersikukuh untuk mengajukan Ketum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Di internal PKS saat ini, muncul usulan agar Anies Baswedan diduetkan dengan Sandiaga Uno.

"Bahkan kami itu membuka peluang kepada Sandiaga Uno, jadi kalau Pak Zul (Gubernur NTB kader PKS setuju AHY), kami sama-sama satu geng, jadi PKS ini dinamika-dinamika itu terjadi," ujarnya.

PKS membuka peluang duet tersebut hingga ditemukan formula yang paling pas. "Iya kita membuka pintu (duet Anies-Sandiaga), mana yang paling pas lah," imbuhnya.

DPW PKS DKI Jakarta menggelar selamatan dan doa bersama jelang pelantikan Anies Baswedan-Sandiaga Uno di Hotel Grand Cempaka, Jakarta, Minggu (16/10/2017). (Pool/PKS)

Respons Gerindra

PKS mulai membuka peluang menduetkan Anies dan Sandiaga mendapatkan respons dari Partai Gerindra. Gerindra menekankan saat ini Sandiaga Uno masih menjadi kadernya.

"Ya bahwa peluang yang yang dibuka PKS itu dilakukan terhadap Sandi yang saat ini masih menjadi kader Gerindra dan wakil ketua dewan pembina di Partai Gerindra," kata Ketua Harian Gerindra Dasco kepada wartawan, Kamis (2/3).

Dasco mengatakan sejauh ini belum ada komunikasi yang dilakukan dengan Sandiaga oleh PKS terkait wacana duet itu. Dasco meyakini Sandiaga pun akan berkonsultasi kepada partai dan Ketum Gerindra Prabowo Subianto apabila komunikasi soal upaya duet tersebut sudah dilakukan.

"Tentunya Sandiaga Uno sampai saat ini kan belum dihubungi. Dan saya yakin kalau Pak Sandi itu dihubungi dia pasti akan konsultasi ke partai, terutama kepada ketua umum atau Ketua Dewan Pembina Gerindra Prabowo Subianto," ujarnya.

Simak Video 'PKS Bicara Peluang Sandingkan Anies dengan Sandi di Pilpres 2024':

[Gambas:Video 20detik]

Halaman 1 2 Selanjutnya


Menko Polhukam Mahfud Md mendorong Komisi Pemilihan Umum melawan putusan PN Jakarta Pusat (Jakpus) yang memerintahkan Pemilu 2024 ditunda. Mahfud Md memberi pesan menohok kepada hakim yang mengetok putusan itu dan menyebut PN Jakpus telah salah kamar karena sudah merecoki pemilu.

"Pasti semua ahli hukum, semua orang tahu hukum terutama yang tahu, taksonomi ilmu hukum menyatakan itu salah besar," katanya di Universitas Brawijaya Malang, Jumat (3/3/2023).

Proses peradilan yang diputus PN Jakpus itu salah kamar, karena Mahfud Md persoalan pemilu bukan wewenang PN tetapi wewenang Mahkamah Konstitusi (MK).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Karena kamarnya beda, urusan pemilu itu pengadilannya bukan di pengadilan negeri. Tapi kalau sudah hasil pemilu ada MK, kalau proses awal itu PTUN atau Bawaslu," tegasnya.

Karena itulah dia mendorong KPU melawan putusan PN Jakpus yang salah kamar. Dia pun meyakinkan KPU bahwa rakyat akan mendukung KPU.

"Oleh sebab itu, ya biar KPU melawan dan rakyat mendukung," kata Mahfud.

Tidak hanya itu, atas keputusan hakim PN Jakpus tentang perkara gugatan terhadap KPU berujung putusan penundaan Pemilu, Mahfud juga memberikan pesan menohok.

"Saya kira hakimnya nggak mengerti, taksonomi ilmu hukum, yang sangat dasar silakan saja KY turun nggak papa. Sudah diumumkan KPU akan mengajukan banding," kata Mahfud Md di Universitas Brawijaya (UB) Malang, Jumat (3/3/2023).

Mahfud mengatakan, para mantan Ketua MK dan ahli hukum tata negara telah membahas soal putusan tersebut. Semua kompak menyatakan bahwa keputusan itu salah.

"Semua mantan ketua MK juga sudah bicara bahwa itu salah, semua ahli hukum tata negara juga sudah bilang itu salah," ujar Mahfud Md.

Awal mula putusan PN Jakpus, baca di halaman selanjutnya.


Menkopolhukam Mahfud Md menyentil majelis hakim PN Jakarta Pusat (Jakpus) yang memerintahkan KPU untuk menunda Pemilu 2024. Mahfud menyebut, hakim yang memutuskan perkara itu tak mengerti taksonomi ilmu hukum.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT


Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) mengetok putusan kontroversial yakni meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) melaksanakan tahapan pemilu dari awal, atau bahasa awamnya: pemilu ditunda. Dukungan untuk KPU untuk melawan putusan PN Jakpus datang dari mana-mana.

Putusan itu merupakan hasil dari gugatan Partai Prima. Partai pimpinan Agus 'Jabo' Priyono itu merasa dirugikan oleh KPU dalam verifikasi administrasi yang tidak meloloskan Partai Prima. Putusan itu diketok PN Jakpus pada Kamis (2/3) kemarin.

Terkait putusan PN Jakpus ini, KPU RI memberi respons. KPU RI tegas menolak putusan PN Jakpus dengan mengajukan upaya hukum lanjutan. "Kita banding," kata Ketua KPU RI Hasyim Asyari saat dihubungi detikcom, Kamis (2/4/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Hingga Jumat (3/3/2023) petang, dukungan untuk KPU agar terus melanjutkan tahapan pemilu tanpa menunda Pemilu 2024 datang dari pejabat eksekutif tingkat menteri hingga politikus parlemen, bahkan mantan presiden. Wakil Presiden Ma'ruf Amin juga mendukung KPU untuk melawan putusan penundaan Pemilu 2024.

Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Foto: Silvia Ng/detikcom

1. Wapres Ma'ruf Amin

Wapres Ma'ruf Amin menegaskan bahwa Pemilu 2024 tidak boleh ditunda. Pokoknya, proses menuju Pemilu 2024 harus berjalan terus, tidak boleh ada pengulangan seperti putusan PN Jakpus yang belum inkrah itu.

"Persiapan tentu berlanjut, semua berlanjut, ini kan baru ada putusan yang belum tentu nanti memperoleh legitimasi, nanti akan ada proses, kita tunggu saja, pemerintah juga akan bersikap nanti," kata Wapres Ma'ruf Amin dilansir Antara, Jumat (3/3/2023).

Simak Video 'Koalisi Masyarakat Sipil Curiga Ada 'Mafia Peradilan' di Putusan Penundaan Pemilu':

[Gambas:Video 20detik]

Selanjutnya, Mahfud Md:

Halaman 1 2 3 Selanjutnya


Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahudin Uno menanggapi PKS yang mau menjodohkannya dengan Anies Baswedan di Pilpres 2024 meski kini sudah berbeda tugas. PKS menekankan Sandiaga tetap diinginkan menjadi cawapres Anies lantaran berelektabilitas tinggi dalam survei.

"PKS ingin mengusung pasangan cawapres yang punya elektabilitas tinggi dan menang, Sandi salah satu yang punya elektabilitas tinggi," kata Juru Bicara (Jubir) PKS M Iqbal kepada wartawan, Jumat (3/3/2023).

Iqbal mengatakan ada sejumlah nama yang dipertimbangkan partainya untuk mendampingi Anies. Termasuk sosok di luar partai koalisi seperti Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Ada banyak pilihan termasuk kader dari internal koalisi, seperti Syaikhu, Aher, AHY, Khofifah, dalam politik semua bisa terjadi," ucapnya.

Iqbal menuturkan peluang Sandi tetap terbuka selama namanya berelektabilitas tinggi dan memiliki kesamaan visi. Menurutnya, pembicaraan soal cawapres tidak perlu terburu-buru.

"Dalam politik peluang Sandi masih tetap ada, bila surveinya tinggi dan visinya sama pasti akan dipertimbangkan. Bila tak sesuai ada banyak pilihan lain, saat ini Koalisi Perubahan solid dan kompak, soal cawapres tidak perlu buru-buru, perlu keputusan yang matang. Kita ingin semuanya bahagia, sepakat dan menang," ujar Iqbal.

Saat ini, kata Iqbal, belum ada pembahasan secara khusus soal cawapres di internalnya. Dia mengatakan PKS masih fokus konsolidasi ke struktur partai dan menyiapkan deklarasi 'Koalisi Perubahan' bersama NasDem dan Partai Demokrat.

"Saat ini belum ada pembahasan dan komunikasi soal cawapres. Kita masih fokus mensosialisasikan hasil keputusan musyawarah majelis syuro tentang capres ke seluruh kader-kader di Indonesia dan mempersiapkan deklarasi bersama tiga partai pengusungnya koalisi," katanya.

Sandiaga sebelumnya menanggapi PKS yang mau menjodohkannya dengan Anies Baswedan di Pilpres 2024. Sandiaga menegaskan dirinya dengan Anies kini berbeda tugas, tidak seperti saat Pilgub DKI 2017 lalu.

"Saya pernah bermitra dengan Pak Anies pada saat Pilgub DKI 2017 dan menuai hasil yang positif. Namun, kami sekarang berbeda tugas, saya ini di kementerian di bawah Presiden Jokowi dan di partai (Gerindra) di bawah Pak Prabowo, dan kami mengusung konsep keberlanjutan percepatan pembangunan," kata Sandiaga dilansir detikSulsel, Jumat (3/3).

Simak Video 'PKS Bicara Peluang Sandingkan Anies dengan Sandi di Pilpres 2024':

[Gambas:Video 20detik]

Halaman 1 2 Selanjutnya


Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka turut menolak penundaan Pemilu 2024. Hal itu menanggapi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) yang mengabulkan gugatan Partai Prima untuk penundaan Pemilu.

Gibran mengatakan Pemilu sebaiknya digelar sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, yakni serentak pada 2024.

"Jangan ditunda, kalau saya sesuai jadwal saja," kata Gibran saat ditemui wartawan di Masjid Raya Sheikh Zayed, Solo, Jumat (3/3/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Gibran juga sepakat dengan penolakan yang telah dilontarkan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Menurutnya, apa yang dikatakan Megawati sudah tepat.

Putra sulung Presiden Joko Widodo itu berpendapat masyarakat sepakat Pemilu 2024 digelar sesuai jadwal.

"Sudah bagus itu (Megawati menolak penundaan Pemilu). Bagusnya gitu, saya kira semua warga setuju juga kok," ujarnya.

Sebelumnya, dilansir detikNews, PN Jakpus mengabulkan gugatan Partai Prima terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU). PN Jakpus pun menghukum KPU untuk menunda Pemilu 2024.

Gugatan perdata kepada KPU yang diketok pada Kamis (2/3) itu dilayangkan Partai Prima pada 8 Desember 2022 lalu dengan nomor register 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.

Partai Prima merasa dirugikan oleh KPU dalam melakukan verifikasi administrasi partai politik yang ditetapkan dalam Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu. Sebab, akibat verifikasi KPU tersebut, Partai Prima dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dan tidak bisa mengikuti verifikasi faktual.

Sejumlah Pemuda Gelar Aksi Dukung Gibran Jadi Cawapres di Senayan


DPW Partai NasDem Jatim bersilaturahmi ke kantor DPW PKS Jatim. Pertemuan ini membincangkan bagaimana capres yang diusung yakni Anies Baswedan bisa menang di Jatim.

Ketua DPW PKS Jatim Irwan Setiawan mengatakan dalam Rakernas PKS yang digelar akhir Februari 2023, sebagai Ketua DPW dia telah menandatangani komitmen dan juga berikrar untuk memenangkan Anies Baswedan di Jatim.

"PKS akan membangun Indonesia dengan prinsip perubahan dan keberlanjutan. Keberhasilan pembangunan yang sudah dilakukan oleh pemerintah periode sebelumnya akan dilanjutkan dan ditingkatkan. Kemudian dilengkapi dengan melakukan inovasi pembangunan pada aspek-aspek lainnya yang belum optimal," kata Irwan di Surabaya, Jumat (3/3/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Kepada pengurus Partai NasDem yang hadir, mantan Anggota DPRD Jatim dua periode ini berharap agar PKS dan NasDem terus menguatkan koordinasi dan kolaborasi untuk bersama memenangkan Anies Baswedan di Jatim.

"Kita yakin kalau kita bersama solid, insyaallah Pak Anies Baswedan bisa menang di Jatim dan menjadi presiden," tegasnya.

Irwan juga menyampaikan terima kasih kepada pengurus Partai Nasdem yang hadir berkunjung. Pihaknya akan segera melakukan kunjungan balasan ke kantor NasDem dalam waktu dekat untuk melakukan silaturahmi kebangsaan.

Ketua DPW Partai Nasdem Jatim Sri Sajekti Sudjunadi mengaku satu suara dengan Irwan. Menurut perempuan yang akrab disapa Jeanette ini, NasDem-PKS satu suara memenangkan Anies di Jatim.

"Masyarakat Indonesia memang heterogen, ada banyak suku dan agama. Namun kita disatukan dengan cita-cita, untuk mewujudkan keadilan di Indonesia. Jadi ketika ngomong tentang Indonesia, kepentingan kita sama, tak peduli suku apa, agama apa," ujarnya.

Karenanya, ia melanjutkan, tekad memenangkan Anies Baswedan di Jawa Timur harus terus dikuatkan. "Memang tidak mudah, tapi bisa," imbuhnya.

Lalu mengapa pengurus Demokrat Jatim tidak hadir dalam pertemuan tersebut? Irwan menyatakan pertemuan ini hanya sebatas kunjungan dari DPW NasDem Jatim. Ia memastikan akan segera bertemu dengan pengurus Demokrat Jatim.

"Ini sifatnya kami dikunjungi NasDem. Saya sudah komunikasi dengan Pak Ketua (Demokrat Jatim Emil Dardak), untuk silaturahim kebangsaan," jelasnya.

Sementara Ketua DPD Demokrat Jatim Emil Elestianto Dardak memastikan hubungan Demokrat dengan PKS, NasDem di Jatim sangat baik. Dalam waktu dekat ketiga partai ini akan duduk bersama.

"Barusan Pak Irwan sudah janjian, akan bertemu kami. Insyaallah minggu depan (pertemuan Demokrat dengan PKS)," tandas Emil.

Anies: Indonesia Hari Ini Alami Kemunduran Kenegaraan-Demokrasi


Menko Polhukam Mahfud Md sentil hakim PN Jakpus yang memerintahkan menunda pemilu. Mahfud menyebut hakim tak paham taksonomi ilmu hukum.


Partai Demokrat (PD) mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden (bacapres) 2024. Sebagai mitra koalisi, Partai NasDem menganggap urusan penentuan capres di 'Koalisi Perubahan' sudah selesai.

"Jadi bahwa sejak awal kan memang kita sudah diskusikan terhadap satu figur yaitu Mas Anies. Itu diskusi kita lakukan sejak lama. Seringkali saya katakan bahwa ketika ada parpol yang kemudian ingin katakanlah Demokrat ingin mengawinkan AHY dengan Anies itu kan sesuatu hal yang lumrah ya kan, yang tidak boleh itu memaksakan kehendak karena kita ingin membangun koalisi yang setara," kata Waketum NasDem Ahmad Ali kepada wartawan, Jumat (3/3/2023).

Ali menekankan kekhawatiran soal penentuan Anies capres di poros koalisi itu kini sudah selesai. Soal muncul wacana duet Anies dan Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Ali menganggap aspirasi itu merupakan hal yang lumrah.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Dengan kesepakatan kemarin, kekhawatiran-kekhawatiran selama ini kan terjawab ternyata Demokrat kemudian mendeklarasikan Mas Anies dengan tanpa syarat," kata Ali.

"Bahwa ada aspirasi itu pasangan Mas Anies dengan AHY itu kan satu hal yang biasa aja, itu manusiawi," imbuhnya.

Ali membeberkan acara deklarasi Anies capres oleh Demokrat kemarin sekaligus diikuti dengan penandatanganan naskah deklarasi koalisi. Ali menyebut partainya pun sudah tandatangan di naskah tersebut.

"Kan seingat saya kemarin itu diikuti dengan penandatanganan kesepakatan naskah deklarasi koalisi. Jadi kemarin itu kan langsung diikuti dengan penandatanganan naskah koalisi ya. Jadi NasDem sudah tandatangan, Demokrat kemarin sudah tandatangan ya. Artinya bahwa koalisi ini itu sudah terbentuk harusnya," kata Ali.

Sementara, PKS diketahui belum menandatangani naskah deklarasi koalisi itu. Ali menegaskan hal ini hanya persoalan teknis lantaran PKS pun telah sepakat mendeklarasikan Anies capres.

"Yang kemarin belum tandatangan PKS karena memang mulai dari NasDem, kemudian ketemu Demokrat kemarin, kemudian habis itu PKS. Belum, belum (tandatangan PKS). Karena kemarin langsung ke Demokrat kan. Tapi PKS tidak ada masalah karena sudah selesai rakernas kemarin kan," kata Ali.

"Gini, kan setelah semua partai mengumumkan mendeklarasikan Mas Anies kan secara keseluruhan kan selesai urusan itu. Kan semua sudah sepakat. Artinya tentang koalisi Anies itu urusan itu sudah selesai," imbuh dia.

Simak Video 'Saat AHY Tegas Nyatakan Anies Sebagai Pemimpin Koalisi Perubahan':

[Gambas:Video 20detik]

Halaman 1 2 Selanjutnya


Menko Polhukam Mahfud Md menyebut keputusan yang diambil PN Jakarta Pusat soal penundaan Pemilu 2024 salah kamar. Oleh sebab itu, Mahfud Md mempersilakan KPU untuk melawan.

Mahfud Md mengatakan, para mantan Ketua MK dan ahli hukum tata negara telah membahas soal putusan PN Jakpus tersebut. Semuanya bilang bahwa putusan PN itu keliru. Mahfud Md mempersilakan KPU melawan putusan itu dan dia yakin langkah tersebut akan didukung rakyat.

"Oleh sebab itu, ya biar KPU melawan dan rakyat mendukung," kata Mahfud Md usai menghadiri acara pemberian gelar Honoris Causa kepada Menteri BUMN Erick Thohir di Universitas Brawijaya (UB) Malang, Jumat (3/3/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Mahfud Md menegaskan bahwa putusan PN Jakpus soal penundaan pemilu itu terlalu dipaksakan. Dia lantas menganalogikan perkara penundaan pemilu itu dengan putusan eksekusi sengketa tanah yang berbeda wilayah hukumnya.

"Kalau dipaksakan, ya nanti dieksekusi juga kan. Karena objeknya beda, misal kayak kamu jadi hakim memutus tanah di Blitar harus dirampas oleh negara. Sementara nomor sertifikat tanahnya ada di Tulungagung, kan nggak bisa dieksekusi. Sama dengan itu," tegasnya.

Menurut Mahfud, proses peradilan yang diputuskan oleh PN Jakpus bisa dibilang salah kamar. Sebab, persoalan pemilu bukan kewenangan pengadilan negeri, melainkan wewenang Mahkamah Konstitusi (MK).

"Karena kamarnya beda, urusan pemilu itu pengadilannya bukan di pengadilan negeri. Tapi kalau sudah hasil pemilu ada MK, kalau proses awal itu PTUN atau Bawaslu," tegasnya.

Belum lagi, lanjut Mahfud, perkara perdata yang diadili lebih kepada perkara private, sementara KPU merupakan lembaga berbadan hukum publik.

"Itu sudah punya undang-undang, kok ini menjadi hukum perdata, hukum perdata kan private. Sementara KPU badan hukum publik," tandasnya.

Putusan PN Jakpus

Putusan PN Jakpus berawal dari gugatan yang dilayangkan Partai Prima pada 8 Desember 2022. Dalam gugatannya, Partai Prima merasa dirugikan oleh KPU dalam melakukan verifikasi administrasi partai politik yang ditetapkan dalam Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu.

Sebab, akibat verifikasi KPU tersebut, Partai Prima dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dan tidak bisa mengikuti verifikasi faktual.

Partai Prima mengaku mengalami kerugian immateriil yang mempengaruhi anggotanya di seluruh Indonesia akibat tindakan KPU. Karena itu, Partai Prima meminta PN Jakpus menghukum KPU untuk tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilu 2024 selama lebih-kurang 2 tahun 4 bulan dan 7 hari sejak putusan dibacakan.

Hasilnya, hakim mengabulkan seluruh gugatan Partai Prima. Hakim memerintahkan KPU untuk tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilihan Umum 2024.

"Menghukum tergugat untuk tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilihan Umum 2024 sejak putusan ini diucapkan dan melaksanakan tahapan Pemilihan Umum dari awal selama lebih kurang 2 (dua ) tahun 4 (empat) bulan 7 (tujuh) hari," demikian bunyi putusan tersebut.

Mahfud Md Ingatkan Pemilu Harus Berjalan Jujur, Adil dan Damai


Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kereatif Sandiaga Salahudin Uno menanggapi PKS yang mau menjodohkannya dengan Anies Baswedan di Pilpres 2024. Sandiaga menegaskan dirinya dengan Anies kini berbeda tugas, tidak seperti saat Pilgub DKI 2017 lalu.

"Saya pernah bermitra dengan Pak Anies pada saat Pilgub DKI 2017 dan menuai hasil yang positif. Namun, kami sekarang berbeda tugas, saya ini di kementerian di bawah Presiden Jokowi dan di partai (Gerindra) di bawah Pak Prabowo, dan kami mengusung konsep keberlanjutan percepatan pembangunan," kata Sandiaga dilansir detikSulsel, Jumat (3/3/2022).

Sandiaga tak masalah PKS membuka wacana untuk menyandingkan lagi dirinya dengan Anies. Tapi dia menegaskan bahwa politik dinamis, pimpinan partai politik yang nantinya akan memutuskan sesuai aspirasi warga.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Tentunya dalam kontestasi demokrasi yang sudah memasuki tahapan selanjutnya partai politik mulai menyiapkan dan aspirasi-aspirasi itu, tentunya kita apresiasi, dan tentunya para pimpinan partai politik itu yang nantinya akan menentukan bagaimana respons masyarakat," jelasnya.

Sandiaga lalu merespons soal apakah PKS telah berkomunikasi dengannya terkait wacana menyandingkan Anies-Sandi di Pilpres 2024. Dia menegaskan tidak ada komunikasi khusus soal itu, tapi membangun komunikasi dengan semua pimpinan partai politik terkait tugasnya di Kemenparekraf.

"Komunikasi dengan semua partai itu karena saya tugas di kementerian itu menjadi rutin. Jadi dengan pimpinan-pimpinan partai politik ini selalu dilakukan dan semuanya dalam konteks membangun Indonesia lebih baik," paparnya.

Baca selengkapnya di sini.

Simak Video 'PKS Bicara Peluang Sandingkan Anies dengan Sandi di Pilpres 2024':

[Gambas:Video 20detik]


Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) yang mengadili gugatan Partai Prima memutuskan menghukum KPU untuk tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilu 2024 dan memulai tahapan Pemilu dari awal selama 2 tahun 4 bulan dan 7 hari. Putusan diketok oleh tiga hakim.

Tiga hakim tersebut yakni T Oyong, Bakri dan Dominggus Silaban. T Oyong merupakan hakim PN Jakpus yang menjadi ketua sidang gugatan perdata yang dilayangkan Partai Prima tersebut. Sementara Bakri dan Dominggus Silaban bertindak sebagai hakim anggota.

Sebagai hakim, ketiganya telah melaporkan harta lewat Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke KPK. Berikut harta tiga hakim tersebut:

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Tengku Oyong

Hakim Oyong tercatat memiliki harta Rp 4,4 miliar. Harta tersebut terdiri dari sejumlah kategori.

Dilihat dari situs KPK, Jumat (3/3/2023), Oyong menyerahkan LHKPN pada 25 Januari 2022. LHKPN tersebut berisi harta Oyong pada 2021.

Dalam LHKPN itu, hakim Oyong tercatat memiliki tujuh bidang tanah dan bangunan. Total nilai tanah dan bangunannya berjumlah Rp 2.501.000.000 (Rp 2,5 miliar).

Tanah dan bangunan itu tersebar di Medan, Dumai, Langkat hingga Sarolangun. Tanah dan bangunan itu berasal dari warisan serta hasil sendiri.

Oyong juga tercatat memiliki enam unit kendaraan senilai Rp 432.000.000. Dia juga melapor memiliki harta bergerak lain sejumlah Rp 278.900.000, surat berharga Rp 255.448.820, kas dan setara kas Rp 964.959.215 serta harta lainnya Rp 907.400.000.

Oyong juga memiliki utang Rp 847.863.500. Total, Oyong memiliki harta Rp 4.491.844.535 (Rp 4,4 miliar).

Bakri

Hakim Bakri telah melaporkan LHKPN untuk tahun periodik 2022. Dia tercatat memiliki total harta Rp 1.233.124.229 (Rp 1,2 miliar)

Jumlah itu terdiri dari lima bidang tanah dan bangunan senilai Rp 740 juta. Tanah dan bangunan Bakri tersebar di Boyolali dan Sukoharjo. Seluruhnya berasal dari hasil sendiri.

Berikutnya, Bakri memiliki Honda Accord tahun 1992 dan Pajero Sport tahun 2017. Total nilainya Rp 385 juta. Dia juga melapor memiliki harta bergerak lainnya Rp 87 juta, serta kas dan setara kas Rp 21.124.229. Bakri tak memiliki utang.

Dominggus Silaban

Dilihat dari situs KPK, Dominggus Silaban tercatat memiliki harta Rp 3.269.500.000 (Rp 3,2 miliar). Jumlah itu merupakan harta Dominggus pada 2021. Dalam LHKPN itu, Dominggus masih tercatat sebagai hakim di unit kerja Pengadilan Tinggi Medan.

Jumlah harta itu terdiri dari tanah dan bangunan senilai Rp 1.680.000.000 (Rp 1,6 miliar). Tanah dan bangunan Dominggus tersebar di Medan serta Labuhanbatu. Tanah dan bangunan itu bersumber dari warisan dan hasil sendiri.

Dominggus memiliki empat unit kendaraan, di antaranya ada Toyota Fortuner, Toyota Raize dan Toyota Corolla Cross. Total nilainya Rp 1.142.000.000 (Rp 1,1 miliar).

Dia tercatat memiliki harta bergerak lainnya Rp 313,5 juta serta kas dan setara kas Rp 684 juta. Bakri punya utang Rp 550 juta.

Simak Video 'CSIS: Isu Tunda Pemilu Digerakkan oleh Kelompok Terorganisir':

[Gambas:Video 20detik]

Simak putusan yang diketok ketiganya di halaman selanjutnya.

Halaman 1 2 Selanjutnya


Menko Polhukam Mahfud Md menyentil hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat yang memerintahkan penundaan pemilu. Mahfud Md menyebut hakim tersebut tak paham hukum. Ia menyesalkan perkara gugatan perdata itu bisa lolos dan disidangkan.

"Saya kira hakimnya nggak mengerti, taksonomi ilmu hukum, yang sangat dasar silakan saja KY turun nggak papa. Sudah diumumkan KPU akan mengajukan banding," kata Mahfud Md di Universitas Brawijaya (UB) Malang, Jumat (3/3/2023).

Mahfud mengatakan, para mantan Ketua MK dan ahli hukum tata negara telah membahas soal putusan tersebut. Semua kompak menyatakan bahwa keputusan itu salah.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Semua mantan ketua MK juga sudah bicara bahwa itu salah, semua ahli hukum tata negara juga sudah bilang itu salah," ujar Mahfud Md.

"Kalau dipaksakan ya nanti dieksekusi juga kan. Karena objeknya beda, misal kayak kamu jadi hakim memutus tanah di Blitar harus dirampas oleh negara. Sementara nomor sertifikat tanahnya ada di Tulungagung, kan nggak bisa dieksekusi. Sama dengan itu," imbuhnya.

Menurut Mahfud, proses peradilan yang diputuskan oleh PN Jakpus bisa dibilang salah kamar. Sebab, persoalan pemilu bukan kewenangan pengadilan negeri, melainkan wewenang Mahkamah Konstitusi (MK).

"Karena kamarnya beda, urusan pemilu itu pengadilannya bukan di pengadilan negeri. Tapi kalau sudah hasil pemilu ada MK, kalau proses awal itu PTUN atau Bawaslu," tegasnya.

Belum lagi, lanjut Mahfud, perkara perdata yang diadili lebih kepada perkara private, sementara KPU merupakan lembaga berbadan hukum publik.

"Itu sudah punya undang-undang, kok ini menjadi hukum perdata, hukum perdata kan private. Sementara KPU badan hukum publik," tandasnya.

Putusan PN Jakpus

Putusan PN Jakpus berawal dari gugatan yang dilayangkan Partai Prima pada 8 Desember 2022. Dalam gugatannya, Partai Prima merasa dirugikan oleh KPU dalam melakukan verifikasi administrasi partai politik yang ditetapkan dalam Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu.

Sebab, akibat verifikasi KPU tersebut, Partai Prima dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dan tidak bisa mengikuti verifikasi faktual.

Partai Prima mengaku mengalami kerugian immateriil yang mempengaruhi anggotanya di seluruh Indonesia akibat tindakan KPU. Karena itu, Partai Prima meminta PN Jakpus menghukum KPU untuk tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilu 2024 selama lebih-kurang 2 tahun 4 bulan dan 7 hari sejak putusan dibacakan.

Hasilnya, hakim mengabulkan seluruh gugatan Partai Prima. Hakim memerintahkan KPU untuk tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilihan Umum 2024.

"Menghukum tergugat untuk tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilihan Umum 2024 sejak putusan ini diucapkan dan melaksanakan tahapan Pemilihan Umum dari awal selama lebih kurang 2 (dua ) tahun 4 (empat) bulan 7 (tujuh) hari," demikian bunyi putusan tersebut.

Mahfud Md Ingatkan Pemilu Harus Berjalan Jujur, Adil dan Damai


Menko Polhukam Mahfud Md menilai keputusan yang diambil PN Jakarta Pusat soal penundaan Pemilu 2024 adalah kesalahan besar. Mahfud menganggap, pengadilan salah kamar karena memutus perkara pemilu.

"Pasti semua ahli hukum, semua orang tahu hukum terutama yang tahu, taksonomi ilmu hukum menyatakan itu salah besar," tegas Mahfud MD kepada wartawan usai menghadiri pemberian gelar doktor kehormatan dari Universitas Brawijaya kepada Menteri BUMN Erick Thohir, Jumat (3/3/2023).

Menurut Mahfud, proses peradilan yang diputuskan oleh PN Jakpus salah kamar. Sebab, persoalan pemilu bukan kewenangan pengadilan negeri, melainkan wewenang Mahkamah Konstitusi (MK).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Karena kamarnya beda, urusan pemilu itu pengadilannya bukan di pengadilan negeri. Tapi kalau sudah hasil pemilu ada MK, kalau proses awal itu PTUN atau Bawaslu," tegasnya.

Belum lagi, lanjut Mahfud, perkara perdata yang diadili lebih kepada perkara privat, sementara KPU merupakan lembaga berbadan hukum publik.

"Itu sudah punya Undang-undang, kok ini menjadi hukum perdata, hukum perdata kan privat. Sementara KPU badan hukum publik," tandasnya.

Putusan PN Jakpus

Putusan PN Jakpus berawal dari gugatan yang dilayangkan Partai Prima pada 8 Desember 2022. Dalam gugatannya, Partai Prima merasa dirugikan oleh KPU dalam melakukan verifikasi administrasi partai politik yang ditetapkan dalam Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu.

Sebab, akibat verifikasi KPU tersebut, Partai Prima dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dan tidak bisa mengikuti verifikasi faktual.

Partai Prima mengaku mengalami kerugian immateriil yang mempengaruhi anggotanya di seluruh Indonesia akibat tindakan KPU. Karena itu, Partai Prima meminta PN Jakpus menghukum KPU untuk tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilu 2024 selama lebih-kurang 2 tahun 4 bulan dan 7 hari sejak putusan dibacakan.

Hasilnya, hakim mengabulkan seluruh gugatan Partai Prima. Hakim memerintahkan KPU untuk tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilihan Umum 2024.

"Menghukum tergugat untuk tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilihan Umum 2024 sejak putusan ini diucapkan dan melaksanakan tahapan Pemilihan Umum dari awal selama lebih kurang 2 (dua ) tahun 4 (empat) bulan 7 (tujuh) hari," demikian bunyi putusan tersebut.

Indeks Persepsi Korupsi Anjlok, Mahfud Nilai Kesan Tak Mau OTT Berpengaruh


Isu perombakan kabinet (reshuffle) kembali mencuat seiring kabar pengunduran diri Zainudin Amali dari kursi Menpora. Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengaku belum tahu perihal soal rencana reshuffle tersebut.

"Presiden belum bilang sama saya bahwa akan me-'reshuffle', belum bilang, jadi saya belum tahu, ya hanya Presiden (yang tahu)," kata Ma'ruf seperti dilansir Antara, Jumat (3/3/2023).

Sebelumnya, Menpora Zainudin Amali menyebutkan Presiden Jokowi telah mengizinkan dirinya untuk fokus dan konsentrasi mengurus sepak bola nasional setelah menteri dari Partai Golkar tersebut terpilih sebagai Wakil Ketua Umum I PSSI.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Namun karena belum menerima surat pengunduran diri Amali secara resmi, Jokowi belum memutuskan nama pengganti Amali.

"Sering saya katakan 'reshuffle' itu kan memang hak prerogatif Presiden, jadi Presiden apa mau me-'reshuffle' atau tidak itu ya hak beliau ya dan tentu yang tahu Presiden," tambah Ma'ruf.

Terkait kursi wakil menteri yang kosong, Ma'ruf mengatakan belum ada pembicaraan.

"Mengenai wamen (wakil menteri), karena saya belum tahu memang belum tahu ya, jadi itu kita tunggu saja Presiden," ungkap Ma'ruf.

Setidaknya ada sembilan kursi wakil menteri yang kosong, yakni Wakil Menteri Sosial; Wakil Menteri ESDM; Wakil Menteri Investasi; Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas; Wakil Menpan RB, Wakil Menteri Pendidikan; Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; Wakil Menteri Koperasi dan UKM; Wakil Menteri Perindustrian dan Wakil Menteri PUPR.

Isu reshuffle kabinet berhembus setelah ada desakan dari politikus PDIP atas menteri-menteri yang berasal dari Partai NasDem, terlebih karena Partai NasDem telah mendeklarasikan akan mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden pada Pemilu 2024.

Menteri asal Partai NasDem dalam kabinet Indonesia Maju adalah Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate, dan Menteri Pertanian Kabinet Indonesia Maju Syahrul Yasin Limpo.

Simak juga 'PDIP Beri Masukan soal Reshuffle: Pak Jokowi Punya Kalkulasi':

[Gambas:Video 20detik]


Gugatan Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) berujung putusan meminta KPU tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilu 2024 dan mengulangi tahapan Pemilu selama 2 tahun 4 bulan dan 7 hari. Prima sendiri bermarkas di Cempaka Putih, Jakarta Pusat.

Partai Prima memiliki kantor pengurus pusat di Jalan Bacang Nomor C310, RT 007/006, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Kantor Partai Prima itu berupa rumah dua lantai berwarna putih.

Tampak ada pagar berwarna cokelat keemasan di depan kantor tersebut. Terlihat juga sebuah plang bertuliskan 'DPP Prima' di depan rumah yang memiliki dua tiang besar itu.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Jika masuk ke dalam rumah itu, tampak ada beberapa ruangan pengurus. Selain itu, ada foto menggambarkan suasana demonstrasi yang menggantung di dinding dekat ruangan bendahara.

Kantor DPP Partai Prima (Silvia-detikcom)

Partai yang tak lolos sebagai peserta Pemilu 2024 ini menjadi sorotan usai PN Jakpus membuat putusan atas gugatan Partai Prima terhadap KPU. Salah satu poin dalam putusan itu berdampak pada penundaan Pemilu.

Ketua Umum Partai Prima Agus Jabo Priyono pun menjelaskan pihaknya tidak menginginkan Pemilu ditunda. Dia menjelaskan upaya hukum ini sudah dimulai sejak 14 Desember 2022. Saat itu, dia menyebut pihaknya mencoba melaporkan terkait persoalan Pemilu ke PTUN dan Bawaslu tapi ditolak.

Kantor DPP Partai Prima (Silvia-detikcom)

"Jadi setelah KPU mengumumkan peserta Pemilu pada tanggal 14 Desember 2022, di mana kemudian Prima tidak termasuk di dalam partai peserta Pemilu, kemudian kita melakukan upaya-upaya hukum agar apa yang menjadi hak kami itu dikembalikan. Tetapi karena proses hukum yang kita lakukan di PTUN, di Bawaslu itu kemudian runtuh, dan kita tidak tercantum sebagai peserta pemilu," kata Agus saat konferensi pers di markas Partai Prima, Jakarta, Jumat (3/3).

Pihaknya saat itu sebetulnya hanya mengharapkan agar proses Pemilu dihentikan sementara. Selain itu, dia juga mengakui sempat meminta agar KPU diaudit.

Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.

Saksikan juga 'Kala Pimpinan Partai Prima Diamankan Petugas Karena Terobos Masuk KPU':

[Gambas:Video 20detik]

Halaman 1 2 Selanjutnya


Komisi Yudisial (KY) berencana memanggil hakim pemutus perkara Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) yang menghukum KPU untuk tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilu 2024 dan mengulangi tahapan Pemilu selama 2 tahun 4 bulan dan 7 hari. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) mengaku tak masalah.

"Bahwa KY itu dibentuk UU memang punya tugas dan wewenang memanggil dan memeriksa hakim yang diduga melakukan pelanggaran kode etik, di sana aja, jadi nggak ada masalah itu kalau ada pemanggilan tersebut, ketua pengadilan memberikan surat tugas itu kepada hakim," kata Humas PN Jakpus, Zulfikli Atjo, di PN Jakpus, Jl Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Jumat (3/3/2023).

Zulfikli mengatakan pihaknya siap memenuhi panggilan KY untuk diperiksa terkait amar putusan tersebut. Menurutnya, KY memang bertugas memeriksa hakim yang diduga melakukan pelanggaran kode etik.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Iya siap, dan nggak, tidak ada masalah itu, orang tugas diberikan oleh negara ke KY seperti itu," ujarnya.

Zulfikli juga menanggapi pernyataan Menko Polhukam Mahfud Md yang menyebut PN Jakpus membuat sensasi yang berlebihan. Menurutnya, setiap orang berhak berkomentar atas amar putusan tersebut.

"Jadi, tidak ada yang berlebihan di situ, itu memang sudah melalui pertimbangan berdasarkan bukti-bukti yang dipertimbangkan, kalau misalnya itu tidak sependapat ya silakan ada upaya hukum kok diberikan ada banding, tetapi ya mengenai putusan itu sudah menjadi milik publik dan terbuka untuk umum bisa dilihat oleh siapa saja, bisa dikomentari oleh ahli-ahli, silakan aja, tetapi upaya hukum untuk itu ada ditentukan di UU itu, banding, kasasi," tutur Zulfikli.

"Boleh-boleh saja berkomentar, tapi faktanya ada putusan sela tentang itu. Ada eksepsi tentang itu, pengadilan menilai itu, majelis menyatakan bahwa untuk perkara 757 ini boleh disidangkan oleh pengadilan negeri dan itu ada putusannya, seperti itu," tambahnya.

Selain itu, dia juga menanggapi KPU yang menyatakan banding atas amar putusan yang mengabulkan gugatan Partai Prima tersebut. Dia mengatakan PN Jakpus siap menerima upaya banding KPU.

"Ya harus didaftar dong, kan itu tugas kita itu menerima upaya hukum," ujarnya.

Sebelumnya, KY berencana memanggil hakim pemutus perkara gugatan Partai Prima yang menghukum KPU tidak menjalankan, lalu mengulang tahapan selama 2 tahun 4 bulan 7 hari. KY akan melakukan klarifikasi mengenai putusan tersebut.

"KY akan melakukan pendalaman terhadap putusan itu, terutama untuk melihat apakah ada dugaan pelanggaran perilaku yang terjadi. Salah satu bagian dari pendalaman itu bisa jadi dengan memanggil hakim untuk dimintakan klarifikasi," ujar Juru Bicara Komisi Yudisial RI, Miko Ginting kepada wartawan, Jumat (3/3).

KY mengatakan apabila ada dugaan yang kuat telah terjadi pelanggaran perilaku hakim, maka KY akan melakukan pemeriksaan terhadap hakim yang bersangkutan. KY menegaskan akan fokus pada pelanggaran kode etik hakim.

Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.

Saksikan Video 'Ini Putusan PN Jakpus yang Perintahkan Tunda Pemilu 2024':

[Gambas:Video 20detik]

Halaman 1 2 Selanjutnya


Politisi Gerindra yang juga Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kereatif Sandiaga Salahudin Uno menanggapi PKS yang berpeluang menjodohkannya dengan Anies Baswedan di Pilplres 2024. Sandiaga menegaskan dirinya dengan Anies kini berbeda tugas, tidak seperti saat Pilgub DKI 2017 lalu.

"Saya pernah bermitra dengan pak Anies pada saat Pilgub DKI 2017 dan menuai hasil yang positif. Namun kami sekarang berbeda tugas, saya ini di kementerian di bawah Presiden Jokowi dan di partai (Gerindra) di bawah Pak Prabowo, dan kami mengusung konsep keberlanjutan percepatan pembangunan," kata Sandiaga kepada wartawan di Makassar, Jumat (3/3/2022).

Sandiaga memaklumi jika PKS membuka wacana untuk menyandingkan lagi dirinya dengan Anies. Tapi dia menegaskan, politik itu dinamis, di mana pimpinan partai politik yang nantinya akan memutuskan sesuai aspirasi warga.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Tentunya dalam kontestasi demokrasi yang sudah memasuki tahapan selanjutnya partai politik mulai menyiapkan dan aspirasi-aspirasi itu, tentunya kita apresiasi, dan tentunya para pimpinan partai politik itu yang nantinya akan menentukan bagaimana respons masyarakat," jelasnya.

Sandiaga lalu merespons soal apakah PKS telah lebih dahulu berkomunikasi dengannya terkait wacana menyandingkan Anies-Sandi di Pilpres 2024. Dia menegaskan tidak ada komunikasi khusus soal itu, tapi membangun komunikasi dengan semua pimpinan partai politik terkait tugasnya di Kemenparekraf.

"Komunikasi dengan semua partai itu karena saya tugas di kementerian itu menjadi rutin. Jadi dengan pimpinan-pimpinan partai politik ini selalu dilakukan dan semuanya dalam konteks membangun Indonesia lebih baik," paparnya.

Sandiaga menegaskan jika saat ini dirinya masih menjadi menteri di bawah Presiden Jokowi dan politisi di bawah Prabowo Subianto di Partai Gerindra. Dengan posisi itu, dia ingin agar pembangunan di bawah presiden Jokowi yang telah berlangsung selama 8 tahun bisa dipercepat dan bukan untuk diganti programnya.

"Bukan kita ubah tapi kita akselerasi, bukan kita ganti arahnya tapi perkuat dengan capaian capaian yang lebih bisa dirasakan oleh masyarakat," tegasnya.

"Terutama mengenai masalah ekonomi, bagaimana lapangan kerja bisa kita ciptakan, dan juga harga bahan-bahan pokok bisa terjangkau, bagaimana kita bisa memberikan solusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat itu yang menjadi fokus saya," lanjutnya.

Sebelumnya diberitakan, Politisi PKS Andy Azizi tidak menampik sampai saat ini calon wakil presiden pendamping Anies Baswedan masih belum diputuskan. PKS bahkan mulai membuka peluang agar Anies Baswedan berdampingan dengan Kader Partai Gerindra Sandiaga Uno di 2024.

Andy awalnya bicara terkait pencalonan Anies Baswedan di 2024 memang tidak sulit bagi 'Koalisi Perubahan'. Namun demikian, dia memastikan sampai saat ini persoalan pendamping Anies Baswedan mash terus dibicarakan.

"Jadi memang Mas Anies mempertemukan tiga partai ini, sehingga tidak terlalu sulit untuk kami sampai pada suatu kesepakatan bahwa yang akan kita usung ini adalah Mas Anies Baswedan begitu, wapres masih kita bicarakan, tapi prinsipnya seperti yang disampaikan Mas Anies berkali-kali bahwa itu tiga partai ini sepakat untuk menyerahkan ke Mas Anies," kata Andy dalam diskusi Adu Perspektif seperti disiarkan detikcom, Rabu (1/3).

Kader PPP Bikin Spanduk Dukung Anies, Ini Kata Sandiaga Uno


Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres 2024 berdasarkan kesepakatan majelis tinggi. Waketum NasDem Ahmad Ali bicara soal kelemahan Anies di wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah.

Awalnya Ali mengatakan NasDem belum bisa memastikan bahwa AHY merupakan sosok cawapres yang bakal mendampingi Anies di Pilpres 2024. NasDem sendiri juga masih belum mau membicarakan sosok cawapres siapapun.

"Kita tunggu aja nanti siapa figur yang pas untuk mendampingi Mas Anies. Tapi bagi kami sih NasDem itu tidak pernah tertarik membicarakan nama orang untuk menjadi calon wakil presiden. Karena kita menghindari subjektivitas, jadi kita kan berkoalisi mengusung Pak Anies untuk maju sebagai capres untuk Indonesia," kata Ali saat dihubungi, Kamis (2/3/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Tetapi, dia tak menampik jika AHY merupakan sosok yang bisa mendampingi Anies nantinya. Dia lebih menyarankan hal ini bisa dibicarakan lebih intim.

"Kalau bicara orang itu ada subjektivitas nya, apapun itu, di sisi lain tidak boleh kemudian mematikan kesempatan AHY. Nah kalau kemudian maka NasDem lebih tertarik kalau 'Ayo kita bicarakan kriterianya. Kriteria yang pas, yang dibutuhkan Anies itu apa, apa sih? Seperti apa?'," katanya.

Kemudian, Ali menyebut Anies memiliki kelemahan elektabilitas di wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah. NasDem, katanya, tentu akan mencari sosok yang bisa mengisi salah satu kekurangan Anies tersebut.

"Kemudian kita harus membuka peta, ini kemudian menjadi tugas daripada partai koalisi menerjemahkan ini, membantu koalisi ini berarti kan figur yang bisa menambal kekurangan apa kelemahan Mas Anies. Nah kelemahan Mas Anies itu dimana dalam elektoral? Mas Anies ini dalam beberapa survei di wilayah Sumatera kuat, kemudian dari wilayah Jawa, barat dia cukup bagus, kemudian Banten dan DKI," katanya.

"Memang hal masih mengkuatirkan itu dalam kelemahan ada di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Nah kemudian berarti kalau kita mau menutupi itu kemudian harus mengambil suara dari situ kan mengambil orang yang bisa berkontribusi di situ kan," sambungnya.

Lebih lanjut, dia mengatakan pasangan Anies-AHY terlalu dini untuk digaungkan.

"Keputusan ini mungkin banyak ditunggu orang, jadi menjawab keraguan bahwa selama ini ada upaya mengganjal, ternyata tidak, jadi Anies mulus-mulus aja mendapat dukungan. Jadi menurut saya hari ini sebagai suatu bentuk dukungan dalam bentuk ikhtiar demokrat untuk melakukan perubahan bersama-sama dengan NasDem dan PKS," ujarnya.

"Terlalu sempit kalau kemudian kita pandang sebagai pernyataan dukungan sebagai bentuk guguhan Anies-AHY, kita belum ke situ, terlalu cepat untuk itu," tambahnya.

Sebelumnya, Majelis Tinggi Partai Demokrat telah menggelar rapat membahas keputusan calon presiden yang akan diusung. Hasilnya Majelis Tinggi Demokrat sepakat dukung Anies Baswedan sebagai capres 2024.

Hal itu diungkap Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). AHY mengatakan keputusan itu sekaligus menguatkan dukungan terkait apa yang sudah disampaikan Demokrat sejak 26 Januari lalu.

"Karena sejatinya dengan keputusan Majelis Tinggi Partai Demokrat yang telah diambil tadi malam dan dikonfirmasi hari ini langsung kepada beliau bapak Anies Baswedan sebagai calon presiden yang akan kami usung bersama. Ini memberikan kekuatan hukum pada deklarasi PD yang sebelumnya sudah disampaikan kepada publik pada tanggal 26 Januari 2023. Artinya, ya sudah lengkap gabungan koalisi parpol untuk membangun perahu koalisi perubahan," kata AHY di Kantor DPP Demokrat, Jakarta Pusat, Kamis (2/3).

Simak Video 'Saling Puji AHY-Anies saat Demokrat Deklarasikan Capres':

[Gambas:Video 20detik]


Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) kian akrab dengan Anies Baswedan. Keduanya baru saja melakukan pertemuan kemarin dan saling memuji satu sama lain.

Untuk diketahui, Anies mendatangi Kantor DPP Partai Demokrat, Kamis (2/3/2023). Kedatangan Anies itu dalam rangka memperkenalkan sekaligus membahas hasil rapat Majelis Tinggi Partai Demokrat yang memutuskan dukungan terhadapnya.

Momen saling puji itu terjadi usai pertemuan dilakukan. Anies dan AHY memberikan keterangan pers menyampaikan apa saja yang dibahas dalam pertemuan dengan Majelis Tinggi Partai.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Anies Puji AHY Putra Terbaik Bangsa

Awalnya, Anies menyampaikan kesannya setiap berkunjung ke DPP Demokrat. Anies mengatakan dirinya selalu teringat masa dimana Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjabat sebagai Presiden Indonesia.

"Setiap kali berkunjung ke partai DPP Partai Demokrat apalagi tadi bersilaturahmi khusus dengan majelis tinggi, kita teringat pada masa Pak SBY, pada masa Partai Demokrat konsisten menjadi contoh di dalam menjaga demokrasi baik saat berada di dalam pemegang kekuasaan maupun saat menjadi penyeimbang kekuasaan," kata Anies di DPP Demokrat, Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat, Kamis (2/3/2023).

Anies mengatakan SBY menjadi presiden pertama yang dipilih langsung oleh rakyat dalam Pemilu 2004. Anies juga menyebut pada saat menjabat SBY tidak hanya menjaga demokrasi namun juga etika demokrasi dan netralitas.

"Ini tidak lepas barangkali dari sejarah bahwa beliau Pak SBY adalah Presiden Indonesia pertama yang dipilih secara langsung oleh rakyat di dalam pesta demokrasi tahun 2004 waktu itu," kata Anies.

"Dan selama memegang amanah sebagai pemimpin di negeri ini, Pak SBY bukan hanya menjaga aturan demokrasi tapi juga etika demokrasi. Menjaga netralitas baik dalam penegakan hukum maupun netralitas dalam proses pergantian kekuasaan," lanjut Anies.

Oleh sebab itu menurut Anies diskusi yang dilakukan dengan AHY berisikan usaha untuk menegakkan demokrasi. Anies lantas melontarkan pujiannya untuk AHY.

"Karena itu setiap kali berdiskusi dengan Mas AHY, dengan seluruh jajaran Partai Demokrat, percakapan kami selalu diwarnai dengan ikhtiar untuk menegakkan demokrasi itu," ujar Anies.

Anies memuji AHY sebagai salah satu putra terbaik bangsa dan bintang terang di langit Indonesia. Anies juga menilai Partai Demokrat berada di tangan yang tepat dalam kepemimpinan AHY.

"Termasuk hari ini, hari ini Mas AHY sebagai salah satu putra terbaik bangsa, bintang terang di langit Indonesia telah menjadi penerus kepemimpinan Pak SBY di Partai Demokrat, yang bisa saya sampaikan saat ini bahwa Partai Demokrat is in the good hand," kata Anies.

AHY memuji balik Anies, simak di halaman berikut

Halaman 1 2 Selanjutnya


Anies Baswedan baru saja dideklarasikan Demokrat sebagai capres 2024 berdasarkan kesepakatan majelis tinggi partai. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno menyebut sinyal duet Anies-AHY kian menguat.

"Tanda-tanda duet Anies-AHY semakin menguat. Indikasinya 2 hal. Pertama, Anies menyatakan siap berlayar bersama. Kedua, Demokrat tak mungkin deklarasi dukungan jika pembicaraan cawapres tak clear," kata Adi saat dihubungi, Kamis (2/3/2023).

Adi mengatakan Anies tak punya pilihan lain selain memilih AHY sebagai pendampingnya di Pilpres 2024 nanti. Bahkan Ahmad Heryawan (Aher) maupun Khofifah Indar Parawansa juga redup menurutnya untuk mendampingi Anies.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Lagi pula Anies mau berpasangan dengan siapa selain dengan AHY? PKS sudah kelihatan legowo, bahkan cenderung tawadu', tak lagi ngotot usung Aher. Khofifah yang sempat dilirik sepertinya tak tertarik jadi cawapres dan cenderung ingin maju Pilgub Jatim kembali," katanya.

Selanjutnya, dia mengatakan kunci poros kini berada di tangan Demokrat. Koalisi Perubahan, katanya harus semakin bisa menunjukkan bahwa benar-benar ada perubahan, di mana menunjukkan sikap berbeda dengan kebijakan pemerintah yang sekarang.

"Kunci poros perubahan saat ini di Demokrat. PKS kelihatan solid bersama Anies meski tak dapat apapun. Tapi belum tentu dengan Demokrat. Kemesraan yang ditunjukkan Anies ke AHY bisa jadi alat kunci supaya Demokrat tak angkat kaki dari koalisi perubahan," katanya.

"Tinggal dikongkretkan perubahan itu apa menurut koalisi 3 partai ini. Publik tahunya perubahan itu maknanya berbeda dengan kebijakan penguasa saat ini. Misalnya, poros perubahan itu akan hapus ambang batas presiden 20 presiden, IKN tak lanjut, evaluasi infrastruktur, dan lain-lain. Jika poros perubahan ujung-ujungnya memuji pemerintah, perubahan hanya sebatas jargon. Poros ini harus sodorkan sesuatu yang berbeda dengan penguasa," tambahnya.

Lebih lanjut, dia juga menyinggung soal ketidakhadiran Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada kesepakatan majelis tinggi dalam deklarasi ini

"Tapi dukungan Demokrat ke Anies kali ini serius jadi sorotan publik karena tak ada SBY sebagai figur sentral dalam penentuan final arah koalisi Demokrat," ujarnya.

Sebelumnya, Majelis Tinggi Partai Demokrat telah menggelar rapat membahas keputusan calon presiden yang akan diusung. Hasilnya Majelis Tinggi Demokrat sepakat dukung Anies Baswedan sebagai capres 2024.

Hal itu diungkap Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). AHY mengatakan keputusan itu sekaligus menguatkan dukungan terkait apa yang sudah disampaikan Demokrat sejak 26 Januari lalu.

"Karena sejatinya dengan keputusan Majelis Tinggi Partai Demokrat yang telah diambil tadi malam dan dikonfirmasi hari ini langsung kepada beliau bapak Anies Baswedan sebagai calon presiden yang akan kami usung bersama. Ini memberikan kekuatan hukum pada deklarasi PD yang sebelumnya sudah disampaikan kepada publik pada tanggal 26 Januari 2023. Artinya, ya sudah lengkap gabungan koalisi parpol untuk membangun perahu koalisi perubahan," kata AHY di Kantor DPP Demokrat, Jakarta Pusat, Kamis (2/3).

Simak Video 'Saling Puji AHY-Anies saat Demokrat Deklarasikan Capres':

[Gambas:Video 20detik]


Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto merespons elektabilitas Ganjar Pranowo yang kerap berada di posisi puncak. Menurutnya, hasil survei itu bersifat dinamis.

"Yang namanya survei ini kan suatu persepsi yang sangat dinamis, yang mencerminkan apa yang dipersepsikan rakyat dalam situasi ketika survei dilaksanakan," kata Hasto kepada wartawan di Sekolah Partai PDIP, Jakarta Selatan, Kamis (2/3/2023).

Hasto menuturkan, PDIP dalam memilih pemimpin bukan berdasarkan hasil survei semata. Sebab pemimpin itu akan bertanggung jawab untuk memimpin rakyat Indonesia.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Itu diperlukan kepemimpinan yang ideologis, visioner, membumi, yang punya kemampuan profesional dan rekam jejak yang baik. Sehingga pertimbangannya banyak bukan hanya dari survei saja," kata dia.

"Banyak pertimbangannya dan Ibu Mega yang nantinya bakal ambil keputusan itu," tambahnya.

Survei Litbang Kompas

Salah satu yang mengeluarkan hasil survei elektabilitas terbaru untuk calon presiden Pemilu 2024 adalah Litbang Kompas. Dalam Survei tersebut, elektabilitas Ganjar Pranowo lebih unggul dibandingkan Prabowo Subianto di posisi kedua, dan disusul Anies Baswedan.

Survei periodik ini diselenggarakan pada 25 Januari sampai 4 Februari 2023. Sebanyak 1.202 responden dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 Provinsi.Penelitian ini memiliki tingkat kepercayaan 95 persen dengan margin of error +-2,83.

Berikut hasil survei Litbang Kompas yang dirilis pada Rabu (22/2) tentang elektabilitas kandidat capres pada Januari 2023:

Ganjar Pranowo: 25,3%

Prabowo Subianto: 18,1%

Anies Baswedan: 13,1%

Ridwan Kamil: 8,4%


Menko Polhukam Mahfud Md ikut angkat bicara perihal putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) yang menghukum KPU untuk tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilu 2024 selama lebih-kurang 2 tahun 4 bulan dan 7 hari. Mahfud menyebut PN Jakpus membuat sensasi yang berlebihan.

"Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat membuat sensasi yang berlebihan. Masak, KPU divonis kalah atas gugatan sebuah partai dalam perkara perdata oleh Pengadilan Negeri (PN). Bahwa vonis itu salah, logikanya sederhana, mudah dipatahkan tapi vonis ini bisa memancing kontroversi yang bisa mengganggu konsentrasi. Bisa saja nanti ada yang mempolitisir seakan-akan putusan itu benar," kata Mahfud kepada wartawan, Kamis (2/3/2023).

Mahfud meminta KPU untuk banding dan melawan habis-habisan putusan PN Jakpus tersebut. Menurut dia, secara logika seharusnya KPU bisa memenangkan gugatan tersebut.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Saya mengajak KPU naik banding dan melawan habis-habisan secara hukum. Kalau secara logika hukum pastilah KPU menang. Mengapa? Karena PN tidak punya wewenang untuk membuat vonis tersebut," ujarnya.

Mahfud menilai PN Jakpus tidak memiliki wewenang untuk menghukum KPU untuk tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilu 2024 selama lebih-kurang 2 tahun 4 bulan dan 7 hari. Salah satu alasannya, lantaran kompetensi sengketa pemilu bukan di PN.

"Sengketa terkait proses, administrasi, dan hasil pemilu itu diatur tersendiri dalam hukum. Kompetensi atas sengketa pemilu bukan di Pengadilan Negeri. Sengketa sebelum pencoblosan jika terkait proses admintrasi yang memutus harus Bawaslu tapi jika soal keputusan kepesertaan paling jauh hanya bisa digugat ke PTUN. Nah Partai Prima sudah kalah sengketa di Bawaslu dan sudah kalah di PTUN. Itulah penyelesaian sengketa administrasi jika terjadi sebelum pemungutan suara. Adapun jika terjadi sengketa setelah pemungutan suara atau sengketa hasil pemilu maka menjadi kompetensi Mahkamah Konstitusi (MK). Itu pakemnya. Tak ada kompetensinya Pengadilan Umum. Perbuatan Melawan Hukum secara perdata tak bisa dijadikan obyek terhadap KPU dalam pelaksanaan pemilu," tuturnya.

Selain itu, hukuman penundaan pemilu menurut Mahfud tidak bisa dijatuhkan PN sebagai kasus perdata. Mahfud menekankan tidak ada hukuman penundaan pemilu yang bisa ditetapkan oleh PN.

"Hukuman penundaan pemilu atau semua prosesnya tidak bisa dijatuhkan oleh PN sebagai kasus perdata. Tidak ada hukuman penundaan pemilu yang bisa ditetapkan oleh PN. Menurut UU penundaan pemungutan suara dalam pemilu hanya bisa diberlakukan oleh KPU untuk daerah-daerah tertentu yang bermasalah sebagai alasan spesifik, bukan untuk seluruh Indonesia. Misalnya di daerah yang sedang ditimpa bencana alam yang menyebabkan pemungutan suara tak bisa dilakukan. Itu pun bukan berdasar vonis pengadilan tetapi menjadi wewenang KPU untuk menentukannya sampai waktu tertentu," papar Mahfud.

"Menurut saya vonis PN tersebut tak bisa dimintakan eksekusi. Harus dilawan secara hukum dan rakyat bisa menolak secara masif jika akan dieksekusi. Mengapa? Karena hak melakukan pemilu itu bukan hak perdata KPU," lanjut dia.

Mahfud menyatakan harus melawan secara hukum putusan PN Jakpus tersebut.

"Kita harus melawan secara hukum vonis ini, ini soal mudah. Tetapi kita harus mengimbangi kontroversi atau kegaduhan yang mungkin timbul," pungkas Mahfud.


Partai Demokrat telah resmi mendukung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden (bacapres) berdasarkan keputusan Majelis Tinggi Partai. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhono (AHY) menekankan dukungan dari ketiga partai calon penggagas 'Koalisi Perubahan' bersama NasDem dan PKS, kini sudah lengkap.

"Ini memberikan kekuatan hukum pada deklarasi Partai Demokrat yang sebelumnya sudah disampaikan kepada publik pada tanggal 26 Januari 2023. Artinya, ya sudah lengkap gabungan koalisi partai politik untuk membangun perahu Koalisi Perubahan," kata AHY di kantor DPP Partai NasDem, Kamis (2/3/2023).

AHY menyebut deklarasi resmi ke Anies Baswedan ini sebagai sebagai kekuatan hukum untuk partai. Dia menegaskan keputusan tersebut dipikirkan secara matang dengan proses yang panjang.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Tetapi sebetulnya semangat ini, ya bukan terjadi semalam dua malam terakhir. Ini sebuah proses dialog pertemuan hati, pertemuan pikiran yang Insyaallah abadi selamanya," kata dia.

Seiring dukungan ini, AHY menyebut saat ini Koalisi Perubahan bagai perahu yang siap berlayar. Bagi AHY, saat ini Anies-lah yang menentukan arah perjuangan koalisi tersebut.

"Bapak Anies Baswedan, dengan rendah hati, semua sudah kami lakukan untuk meyakinkan bahwa perahu koalisi ini bisa berlayar. You are the leader, you are the superstar, and you will comand Koalisi Perubahan ini," tutur AHY.

"Sehingga berlayar dan tidak berlayarnya, seberapa jauh berlayarnya, seberapa cepat, you will lead us all, Pak Anies yang akan memimpin kita," imbuh dia.

Simak juga Video: AHY Deklarasikan Anies Jadi Capres Partai Demokrat

[Gambas:Video 20detik]


Mencuat duet Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Menteri BUMN Erick Thohir sebagai pasangan calon presiden (Capres), dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) saat Rakornas PAN. PDI Perjuangan, partai asal Ganjar, membantah ada komunikasi dengan PAN soal duet tersebut.

Awalnya, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyinggung soal pentingnya melatih kader dari internal partai.

"Di mana partai banyak yang tidak percaya diri untuk melakukan pelembagaan dan kemudian membangun kaderisasi dari internal partai," ujar Hasto Kristiyanto kepada wartawan di Sekolah Partai PDIP, Jakarta Selatan, Kamis (2/3/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Hasto mengatakan, banyak partai politik yang mencalonkan seseorang berdasarkan motif mendongkrak elektoral semata. Hal itu, disebut sebagai jalan pintas karena tidak adanya kaderisasi di internal partai.

"Sehingga banyak motif mencalonkan seseorang dalam demokrasi elektoral itu ada motif untuk mendongkrak elektoral partai tersebut. Ada motif sebagai jalan pintas karena tidak melakukan kaderisasi di internal partai," kata dia.

Menurut Hasto, hal tersebut sangat menyentuh aspek etika politik. Karenanya, ia mengatakan semua pihak harus belajar bahwa melatih kader internal adalah paling baik dan paling rasional.

"Dan bagi PDI Perjuangan, itu menyentuh aspek etika politik," katanya.

Hasto menuturkan, komunikasinya dengan PAN telah berlangsung. Namun bukan untuk membicarakan pencalonan presiden dan wakil presiden termasuk wacana duet Ganjar-Erick

"Ya kalau komunikasi dilakukan untuk hal-hal lain, di luar hal yang terkait dengan pencalonan presiden dan wakil presiden," ungkapnya.

Sebelumnya, usulan duet Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dengan Menteri BUMN Erick Thohir di 2024 mencuat saat Rakornas PAN 2023. Wabendum PAN Rizky Al Jupri menjelaskan usulan tersebut juga sudah dikomunikasikan secara informal dengan PDIP.

Rizky mulanya menjelaskan asal-usul munculnya usulan duet Ganjar-Erick Thohir di Rakornas PAN 2023. Dia menyebut usulan itu merupakan gambaran PAN ingin lebih rasional dan realistis untuk menyambut Pemilu 2024.

"Partai Amanat Nasional sekarang ini mencoba lebih rasional, lebih realistis, usulan kita mengenai kombinasi duet Ganjar Pranowo dan Erick Thohir itu sebetulnya adalah hasil dari observasi kita terhadap berbagai survei yang telah dilakukan oleh lembaga konsultan politik 3-6 bulan terakhir," kata Rizky dalam acara Adu Perspektif seperti disiarkan detikcom, Rabu (1/3/2023).

Simak Video 'Alasan PAN Usul Duet Ganjar-Erick Thohir: Opsi Terbaik':

[Gambas:Video 20detik]

Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.

Halaman 1 2 Selanjutnya


Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan Indonesia saat ini mengalami kemunduran demokrasi. AHY menegaskan penilaiannya ini bukan karena Demokrat partai oposisi.

"Terjadi kemunduran demokrasi di Indonesia. Ini bukan observasi kacangan atau hanya komentar sebagai partai oposisi, walaupun kami punya hak untuk melakukan observasi juga, dan penilaian sekaligus feedback secara konstitusional," kata AHY dalam diskusi gagasan bersama Anies Baswedan di Kantor DPP Demokrat, Jakarat Pusat, Kamis (2/3/2023).

Anies menyebut penilaian kemunduran demokrasi Indonesia juga ada di forum internasional. Menurutnya, pandangan seperti itu tak bisa dielakkan begitu saja.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Tetapi ini juga menjadi observasi kalangan internasional. Kita juga tidak harus mengatakan apa yang mereka sampaikan itu adalah selalu benar, tidak juga harus begitu. Tetapi, apa iya sebagai warga dunia kita tidak mendengarkan pandangan dan feedback dari sejumlah negara?" tuturnya.

Menurut AHY, elemen demokrasi perlu dijaga sampai kapanpun. Ia menilai kemajuan demokrasi bukan hanya tergambar pada pelaksanaan pemilu atau pilkada.

"Tetapi tidak cukup hanya dengan sudah dijalankan pemilu, sudah dijalankan Plikada. Pertanyaannya adalah kualitasnya bagaimana? Apakah benar demokrasi dan pemilu tadi melahirkan pemimpin-pemimpin terbaik, wakil-wakil rakyat yang bisa membawa perubahan dan kemajuan?," kata dia.

AHY menuturkan jika pemilu tak menghasilkan pemimpin dan wakil-wakil rakyat terbaik, maka rakyat tak bisa membiarkan demokrasi bergerak ke arah yang menurutnya tak jelas.

"Kalau tidak, ya kita harus koreksi, kita harus berkontemplasi sebagai bangsa agar jangan demokrasi makin tidak jelas arahnya," sambungnya.

Menurutnya ada beberapa aspek kemunduran demokrasi, salah satunya merajalela politik uang hingga politik identitas.

"Berbagai kemunduran terjadi akibat merajalelanya politik uang, yang kedua akibat tereksploitasinya politik identitas. Dieksploitasinya politik identitas oleh mereka yang punya kekuasaan, yang punya kekuatan termasuk ," imbuhnya.

Simak Video 'AHY Deklarasikan Anies Jadi Capres Partai Demokrat':

[Gambas:Video 20detik]


Partai Demokrat deklarasi mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres) pada Pilpres 2024. DPD Partai Demokrat Jawa Tengah berharap Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) jadi calon wakil presiden (cawapres) Anies.

Sekretaris DPD Partai Demokrat Jateng, Kartina Sukawati mengatakan Demokrat di Jateng tegak lurus dengan DPP untuk mendukung Anies Baswedan sebagai capres yang diusung. Terlebih lagi pertemuan Anies-AHY hari ini makin memantapkan langkah kader di daerah.

"Tanggapan DPD Jateng menyambut baik sehingga menguatkan seluruh kader kami tidak ke mana-mana, menguatkan hati calon presiden pada Pak Anies. Kami selaku DPD ikuti instruksi dan tegak lurus dari DPP," kata Kartina di kantor DPD Demokrat Jateng, Kamis (2/3/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kami dari DPD Jateng berharap berdoa supaya cawapresnya Mas AHY. Kan unggul di mana-mana hasil survei dan dari figurnya," imbuhnya.

Ia juga menjelaskan memiliki strategi untuk meningkatkan elektabilitas Anies di Jawa Tengah. Kartina tidak mempermasalahkan Jateng yang dikenal sebagai 'Kandang Banteng'. Menurutnya justru itu yang membuat posisi Demokrat di Jateng unik.

"Kami yakin dengan kesolidan kami untuk bisa gerakkan mesin politik ini untuk bisa angkat popularitas, angkat suara Pak Anies Baswedan. Posisi kami unik di Jateng," ujarnya.

Untuk diketahui, dikutip dari detiknews, Majelis Tinggi Partai Demokrat sudah menggelar rapat membahas keputusan calon presiden yang akan diusung. Hasilnya Majelis Tinggi Demokrat sepakat dukung Anies Baswedan sebagai capres 2024.

"Karena sejatinya dengan keputusan Majelis Tinggi Partai Demokrat yang telah diambil tadi malam dan dikonfirmasi hari ini langsung kepada beliau bapak Anies Baswedan sebagai calon presiden yang akan kami usung bersama. Ini memberikan kekuatan hukum pada deklarasi PD yang sebelumnya sudah disampaikan kepada publik pada tanggal 26 Januari 2023. Artinya, ya sudah lengkap gabungan koalisi parpol untuk membangun perahu koalisi perubahan," kata AHY di Kantor DPP Demokrat, Jakarta Pusat, Kamis (2/3).

Anies: Indonesia Hari Ini Alami Kemunduran Kenegaraan-Demokrasi


Bakal calon presiden (bacapres) Partai NasDem, PKS, dan Demokrat, Anies Baswedan, bicara soal Ibu Kota Nusantara (IKN). Anies mengatakan IKN sudah diamanatkan melalui undang-undang. Karena itu, siapa pun presidennya kelak harus melaksanakan.

"Sederhana saja, IKN ini bukan di level gagasan saja. IKN ini sudah menjadi undang-undang, dan kita semua ketika dilantik untuk tugas apa pun itu sumpahnya adalah melaksanakan undang-undang," kata Anies di DPP Partai Demokrat, Kamis (2/3/2023). Anies menjawab pertanyaan jika kelak memimpin Indonesia, apakah akan melanjutkan proyek Ibu Kota Nusantara atau tidak.

Anies mengatakan pembahasan soal IKN akan berbeda jika dilakukan dua tahun lalu. Sebab, lanjutnya, saat itu proyek tersebut masih menjadi sebuah gagasan.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Ini berbeda kalau kita membahas ini dua tahun yang lalu. Pada saat itu masih gagasan, sehingga kita bicara tentang pro dan kontra," kata dia.

Namun saat ini IKN sudah menjadi UU. Karena itu, menurut Anies, siapa pun presiden mendatang harus melaksanakan amanat UU untuk membangun IKN.

"Kalau ini undang-undang, maka siapa pun harus melaksanakan undang-undang," pungkas Anies.


Partai Demokrat memutuskan mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres) pada Pilpres 2024. Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengumumkan langsung Anies capres Demokrat.

Dilansir detikNews, Majelis Tinggi Partai Demokrat telah menggelar rapat membahas keputusan calon presiden yang akan diusung. Hasilnya Majelis Tinggi Demokrat sepakat dukung Anies Baswedan sebagai capres 2024.

AHY mengatakan keputusan itu sekaligus menguatkan dukungan terkait apa yang sudah disampaikan Demokrat sejak 26 Januari lalu.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Karena sejatinya dengan keputusan Majelis Tinggi Partai Demokrat yang telah diambil tadi malam dan dikonfirmasi hari ini langsung kepada beliau bapak Anies Baswedan sebagai calon presiden yang akan kami usung bersama. Ini memberikan kekuatan hukum pada deklarasi PD yang sebelumnya sudah disampaikan kepada publik pada tanggal 26 Januari 2023. Artinya, ya sudah lengkap gabungan koalisi parpol untuk membangun perahu koalisi perubahan," kata AHY di Kantor DPP Demokrat, Jakarta Pusat, Kamis (2/3/2023).

AHY memastikan keputusan Majelis Tinggi Partai Demokrat sudah menjadi kekuatan hukum tetap di internal partai. AHY mengatakan keputusan itu sudah melalui berbagai pertimbangan.

"Ini sebetulnya hanya sebagai kekuatan hukum karena kami taat pada rule of law yang dimiliki Partai Demokrat. Tetapi sebetulnya semangat ini ya bukan terjadi semalam dua malam terakhir. Ini sebuah proses dialog pertemuan hati, pertemuan pikiran yang insyaallah abadi selamanya, Mas Anies," jelas AHY.

"Bahwa kita punya niat baik, insyaallah juga akan melakukan dengan cara baik karena yang dibutuhkan hari ini adalah mereka yang memilik niat baik mereka yang punya yang baik untuk menghadirkan tujuan besar yang juga baik untuk masyarakat semua," lanjutnya.

Anies Nilai Pencegahan Stunting Tidak Pada Usia Sekolah, Tapi...


Bakal calon presiden (bacapres) yang didukung Demokrat, Anies Baswedan, menemui para pengurus majelis tinggi partai hari ini. Dalam kesempatan itu, Anies dan Ketua Umum (Ketum) Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyapa para kader yang telah berkumpul di kawasan kantor DPP Partai Demokrat.

Pantauan detikcom di markas Demokrat, Jakarta Pusat, Kamis (2/3/2023), terlihat para kader membawa poster bertulisan 'Anies-AHY'. Kader juga membawa bendera kecil bertulisan 'Perubahan dan Perbaikan'.

Anies dan AHY saling sapa di atas panggung. Anies menyapa semangat kader Demokrat yang bertahan di rintikan hujan. AHY juga menyampaikan dukungan kepada Anies sebagai bacapres.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Kader mengangkat poster Anies-AHY di kantor DPP Demokrat, Kamis (2/3/2023). (Dwi Rahmawati/detikcom)

Saat konferensi pers, gambar Anies dan AHY juga terlihat di latar belakang. Tertulis di sana 'Perubahan & Perbaikan' dengan sosok kedua tokoh ini.

Tak hanya itu, keharmonisan Anies-AHY juga tercipta saat diskusi gagasan. Seusai pemaparan, AHY membawakan satu lagu berjudul 'Cinta Luar Biasa' dari Andmesh.

"Tapi cintaku padamu luar biasa, aku tak punya bunga aku tak punya harta, yang kupunya hanyalah hati yang setia tulus padamu," senandung AHY.

Saat AHY tampak luwes bernyanyi, Anies beberapa kali memegang pundak AHY. Di bagian akhir lagu, AHY pun iseng mengganti lirik menjadi nama Anies.

Untuk diketahui, Majelis Tinggi Partai Demokrat telah menggelar rapat membahas keputusan calon presiden yang akan diusung. Hasilnya Majelis Tinggi Demokrat sepakat dukung Anies Baswedan sebagai capres 2024.

Hal itu diungkap AHY. AHY mengatakan keputusan itu sekaligus menguatkan dukungan terkait apa yang sudah disampaikan Demokrat pada 26 Januari lalu.

"Karena sejatinya dengan keputusan Majelis Tinggi Partai Demokrat yang telah diambil tadi malam dan dikonfirmasi hari ini langsung kepada beliau Bapak Anies Baswedan sebagai calon presiden yang akan kami usung bersama. Ini memberikan kekuatan hukum pada deklarasi PD yang sebelumnya sudah disampaikan kepada publik pada tanggal 26 Januari 2023. Artinya, ya sudah lengkap gabungan koalisi parpol untuk membangun perahu koalisi perubahan," kata AHY di Kantor DPP Demokrat, Jakarta Pusat, Kamis (2/3/2023).

AHY memastikan keputusan Majelis Tinggi Partai sudah menjadi kekuatan hukum tetap di lingkup internal partai. AHY mengatakan keputusan itu sudah melalui berbagai pertimbangan.

"Ini sebetulnya hanya sebagai kekuatan hukum karena kami taat pada rule of law yang dimiliki Partai Demokrat. Tetapi sebetulnya semangat ini ya bukan terjadi semalam dua malam terakhir. Ini sebuah proses dialog pertemuan hati, pertemuan pikiran, yang insyaallah abadi selamanya, Mas Anies," ujarnya.

Simak Video 'Pujian Anies ke AHY: Bintang Terang di Langit Indonesia':

[Gambas:Video 20detik]


Majelis Tinggi Partai Demokrat melakukan pertemuan dengan Anies Baswedan hari ini. Namun Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak terlihat hadir.

Untuk diketahui, pertemuan Majelis Tinggi Partai dengan Anies Baswedan ini bertujuan untuk mendiskusikan hasil rapat yang berlangsung semalam. Beberapa anggota Majelis Tinggi yang hadir hari ini yakni Andi Mallarangeng, Hinca Pandjaitan, Edhie Baskoro Yudhoyono, hingga Teuku Riefky dan beberapa lainnya.

AHY sekaligus Wakil Ketua Majelis Tinggi Partai mengungkap alasan SBY tidak hadir. Dia mengatakan SBY tengah berada dalam perjalanan ke Semarang untuk mengikuti pertandingan Proliga Voli.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Bapak SBY hari ini dalam perjalanan menuju Semarang karena masih mengikuti Proliga pertandingan bola voli di tingkat tertinggi tahun ini," ujar AHY di Kantor DPP Demokrat, Jakarta Pusat, Kamis (2/3/2023).

AHY lantas mengungkap Majelis Tinggi Partai sudah melakukan rapat terkait keputusan capres. Rapat berlangsung semalam itu selama 5 jam.

"Saya Ketum juga sekaligus Wakil Ketua Majelis Tinggi Partai datang pertemuan sekitar 5 jam, saya baru saya mendarat dari Mamuju, Sulbar dan sebelumnya melakukan perjalanan ke Palu Sulteng. Kami menentukan bukan hanya sikap, tapi keputusan bulat bahwa Demokrat akan tetap berada dalam perubahan dan perbaikan. Kami meyakini bahwa pemilu 2024 nanti semangat perubahan dan perbaikan ini juga semakin besar," ujarnya.

AHY mengungkap Majelis Tinggi Partai juga menghasilkan keputusan dukung Anies capres. Keputusan itu sekaligus menguatkan dukungan terkait apa yang sudah disampaikan Demokrat sejak 26 Januari lalu.

"Karena sejatinya dengan keputusan Majelis tinggi Partai Demokrat yang telah diambil tadi malam dan dikonfirmasi hari ini langsung kepada beliau Bapak Anies Baswedan sebagai calon presiden yang akan kami usung bersama. Ini memberikan kekuatan hukum pada deklarasi PD yang sebelumnya sudah disampaikan kepada publik pada tanggal 26 Januari 2023. Artinya, ya sudah lengkap gabungan koalisi parpol untuk membangun perahu koalisi perubahan," kata AHY.

AHY memastikan keputusan Majelis Tinggi partai sudah menjadi kekuatan hukum tetap di internal partai. AHY mengatakan keputusan itu sudah melalui berbagai pertimbangan.

"Ini sebetulnya hanya sebagai kekuatan hukum karena kami taat pada rule of law yang dimiliki Partai Demokrat. Tetapi sebetulnya semangat ini ya bukan terjadi semalam dua malam terakhir. Ini sebuah proses dialog pertemuan hati, pertemuan pikiran yang Insyaallah abadi selamanya Mas Anies," ujarnya.

"Bahwa kita punya niat baik, Insyaallah juga akan melakukan dengan cara baik karena yang dibutuhkan hari ini adalah mereka yang memilik niat baik mereka yang punya yang baik untuk menghadirkan tujuan besar yang juga baik untuk masyarakat semua," lanjut AHY.

Simak Video 'AHY Minta Kader Demokrat Dukung Anies Pimpin Perubahan dan Perbaikan':

[Gambas:Video 20detik]


Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) membalas pujian kepada bakal capresnya, Anies Baswedan. AHY menyebut sosok Anies merupakan 'leader' dan 'superstar'.

"Bapak Anies Baswedan dengan rendah hati semua sudah kami lakukan untuk meyakinkan bahwa perahu koalisi ini bisa berlayar. You are the leader, you are the superstar," kata AHY di kantor DPP Demokrat, Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat, Kamis (2/3/2023).

AHY mengatakan Anies akan mengomando 'Koalisi Perubahan' yang nantinya dideklarasikan bersama NasDem dan PKS. AHY menegaskan Demokrat akan memberi dukungan penuh kepada Anies dalam memenangkan Pemilu 2024.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"And you will command Koalisi Perubahan ini sehingga berlayar dan tidak berlayarnya, seberapa jauh kita berlayar dan seberapa cepat, you will lead us all," katanya.

"Pak Anies Baswedan yang akan menuntun kita tapi kami siap memberikan dukungan penuh agar bukan hanya berlayar tapi tiba di tujuan. Bukan hanya selamat tapi menang dan membawa perubahan yang terbaik pada negara kita," lanjut dia.

Sebelumnya Anies pun memuji AHY sebagai salah satu putra terbaik bangsa dan bintang terang di langit Indonesia. Anies juga menilai Partai Demokrat dinilai berada ditangan yang tepat dalam kepemimpinan AHY.

"Termasuk hari ini, hari ini Mas AHY sebagai salah satu putra terbaik bangsa, bintang terang di langit Indonesia telah menjadi penerus kepemimpinan Pak SBY di Partai Demokrat, yang bisa saya sampaikan saat ini bahwa Partai Demokrat is in the good hand," kata Anies dalam kesempatan yang sama.

Simak Video 'AHY Minta Kader Demokrat Dukung Anies Pimpin Perubahan dan Perbaikan':

[Gambas:Video 20detik]


Majelis Tinggi Partai Demokrat telah menggelar rapat membahas keputusan calon presiden yang akan diusung. Hasilnya Majelis Tinggi Demokrat sepakat dukung Anies Baswedan sebagai capres 2024.

Hal itu diungkap Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). AHY mengatakan keputusan itu sekaligus menguatkan dukungan terkait apa yang sudah disampaikan Demokrat sejak 26 Januari lalu.

"Karena sejatinya dengan keputusan Majelis Tinggi Partai Demokrat yang telah diambil tadi malam dan dikonfirmasi hari ini langsung kepada beliau bapak Anies Baswedan sebagai calon presiden yang akan kami usung bersama. Ini memberikan kekuatan hukum pada deklarasi PD yang sebelumnya sudah disampaikan kepada publik pada tanggal 26 Januari 2023. Artinya, ya sudah lengkap gabungan koalisi parpol untuk membangun perahu koalisi perubahan," kata AHY di Kantor DPP Demokrat, Jakarta Pusat, Kamis (2/3/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

AHY memastikan keputusan majelis tinggi partai sudah menjadi kekuatan hukum tetap di internal partai. AHY mengatakan keputusan itu sudah melalui berbagai pertimbangan.

"Ini sebetulnya hanya sebagai kekuatan hukum karena kami taat pada rule of law yang dimiliki Partai Demokrat. Tetapi sebetulnya semangat ini ya bukan terjadi semalam dua malam terakhir. Ini sebuah proses dialog pertemuan hati, pertemuan pikiran yang Insyaallah abadi selamanya, Mas Anies," ujarnya.

"Bahwa kita punya niat baik, Insyaallah juga akan melakukan dengan cara baik karena yang dibutuhkan hari ini adalah mereka yang memilik niat baik mereka yang punya yang baik untuk menghadirkan tujuan besar yang juga baik untuk masyarakat semua," lanjut AHY.

Simak Video 'Anies Tanya Kader Demokrat: Siap Menang dan Solid di 2024?':

[Gambas:Video 20detik]


Anies Baswedan mendatangi Kantor DPP Demokrat. Dalam kesempatan tersebut Anies memuji Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai bintang terang di langit Indonesia.

Awalnya, Anies menyampaikan kesannya setiap berkunjung ke DPP Demokrat. Anies mengatakan dirinya selalu teringat masa dimana Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjabat sebagai Presiden Indonesia.

"Setiap kali berkunjung ke partai DPP Partai Demokrat apalagi tadi bersilaturahmi khusus dengan majelis tinggi, kita teringat pada masa Pak SBY, pada masa Partai Demokrat konsisten menjadi contoh di dalam menjaga demokrasi baik saat berada di dalam pemegang kekuasaan maupun saat menjadi penyeimbang kekuasaan," kata Anies di DPP Demokrat, Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat, Kamis (2/3/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Anies mengatakan SBY menjadi presiden pertama yang dipilih langsung oleh rakyat dalam Pemilu 2004. Anies juga menyebut pada saat menjabat SBY tidak hanya menjaga demokrasi namun juga etika demokrasi dan netralitas.

"Ini tidak lepas barangkali dari sejarah bahwa beliau Pak SBY adalah Presiden Indonesia pertama yang dipilih secara langsung oleh rakyat di dalam pesta demokrasi tahun 2004 waktu itu," kata Anies.

"Dan selama memegang amanah sebagai pemimpin di negeri ini, Pak SBY bukan hanya menjaga aturan demokrasi tapi juga etika demokrasi. Menjaga netralitas baik dalam penegakan hukum maupun netralitas dalam proses pergantian kekuasaan," kata Anies.

Oleh sebab itu menurut Anies diskusi yang dilakukan dengan AHY berisikan usaha untuk menegakkan demokrasi. Anies lantas melontarkan pujiannya untuk AHY.

"Karena itu setiap kali berdiskusi dengan Mas AHY, dengan seluruh jajaran Partai Demokrat, percakapan kami selalu diwarnai dengan ikhtiar untuk menegakkan demokrasi itu," ujar Anies.

Anies memuji AHY sebagai salah satu putra terbaik bangsa dan bintang terang di langit Indonesia. Anies juga menilai Partai Demokrat berada di tangan yang tepat dalam kepemimpinan AHY.

"Termasuk hari ini, hari ini Mas AHY sebagai salah satu putra terbaik bangsa, bintang terang di langit Indonesia telah menjadi penerus kepemimpinan Pak SBY di Partai Demokrat, yang bisa saya sampaikan saat ini bahwa Partai Demokrat is in the good hand," kata Anies.

Simak Video 'AHY Minta Kader Demokrat Dukung Anies Pimpin Perubahan dan Perbaikan':

[Gambas:Video 20detik]


Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkap pertemuan hasil rapat Majelis Tinggi Partai yang kemudian disampaikan ke Anies Baswedan hari ini. AHY memastikan Demokrat akan tetap pada posisi semangat perubahan dan perbaikan.

"Tadi malam Majelis Tinggi Partai melakukan rapat lengkap, ada satu yang tidak hadir karena sedang bertugas ke luar negeri yaitu Bapak Syarif Hasan, langsung dipimpin oleh Bapak Susilo Bambang Yudhoyono selaku ketua Majelis Tinggi Partai," kata AHY di DPP Demokrat, Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat, Kamis (2/3/2023).

AHY mengatakan pertemuan Majelis Tinggi Partai itu berlangsung 5 jam. AHY memastikan Demokrat tetap berada dalam posisi semangat membawa perubahan dan perbaikan.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Saya Ketum juga sekaligus Wakil Ketua Majelis Tinggi Partai datang pertemuan sekitar 5 jam, saya baru saya mendarat dari Mamuju, Sulbar dan sebelumnya melakukan perjalanan ke Palu Sulteng. Kami menentukan bukan hanya sikap, tapi keputusan bulat bahwa Demokrat akan tetap berada dalam perubahan dan perbaikan. Kami meyakini bahwa pemilu 2024 nanti semangat perubahan dan perbaikan ini juga semakin besar," ujarnya.

Apa yang diputuskan dalam rapat itu kata AHY dibahas dalam pertemuannya bersama Anies hari ini. Seluruh Anggota Majelis Tinggi Partai pun menyampaikan harapan ke Anies.

"Keputusan yang kami hadirkan melalui tadi malam kemudian dimanisfestasikan dalam pertemuan tadi, di ruang Majelis Tinggi Partai. Di hadapan Bapak Anies Baswedan tadi anggota Majelis Tinggi Partai juga menyampaikan harapan aspirasi dan juga tentu semakin menguatkan tekad Bapak Anies Baswedan untuk terus berjuang semakin kuat, dan semakin memiliki keyakinan bahwa beliau tidak sendirian. Ada kami Partai Demokrat dari pusat sampai seluruh daerah yang siap berjuang bersama menghadirkan perubahan dan perbaikan tadi," ujarnya.

Anies kata AHY pun menyampaikan visi misi dan gagasan ke depan. AHY mengatakan banyak kesamaan pandangan Demokrat dengan Anies.

"Dan secara langsung tadi Bapak Anies Baswedan juga bisa berinteraksi menyampaikan tanggapan sekaligus menyampaikan visi dan gagasan besar mengapa perubahan harus dilakukan. Banyak sekali kesamaan cara pandang, kesamaan tujuan, dan mudah-mudahan silaturahim seperti ini memperkuat chemistry di antara keluarga besar Partai Demokrat dan Bapak Anies Baswedan," ujarnya.

"Insyaallah kami memiliki kesatuan komando, satu pikiran, satu hati, dan satu tindakan baik yang terjadi hari ini maupun insyaallah sampai pemilu 2024 nanti," lanjut AHY.

AHY menegaskan Demokrat sudah menyampaikan sikap pada 26 Januari lalu mendukung Anies Baswedan sebagai capres 2024. Pertemuan ini sekaligus menguatkan dukungan tersebut.

"Pada 26 Januari lalu, sebetulnya secara resmi saya menyampaikan sikap dan posisi Partai Demokrat untuk mengusung Bapak Anies Baswedan sebagai capres. Tentu juga dalam satu paket itu kami menyerahkan kepada beliau untuk bisa menentukan pasangannya yang tentunya memiliki sejumlah kriteria yang diyakini bisa meningkatkan kans kemenangan dan tentunya memiliki kesamaan dalam visi perubahan tadi," ujarnya.

"Jadi pertemuan Majelis Tinggi Partai sekali lagi merupakan ketetapan hukum Partai Demokrat sesuai yang diatur dalam AD/ART tahun 2020, bahwa kewenangan Majelis Tinggi Partai menentukan koalisi pemilu dan juga menentukan pasangan capres dan cawapres," lanjut AHY.

Simak Video 'AHY Minta Kader Demokrat Dukung Anies Pimpin Perubahan dan Perbaikan':

[Gambas:Video 20detik]


Bakal calon presiden (bacapres) yang didukung Partai Demokrat, Anies Baswedan, menggelar pertemuan dengan para pengurus Majelis Tinggi partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu. Anies membeberkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal perpanjangan masa jabatan presiden dan gugatan terhadap sistem proporsional terbuka muncul dalam pembicaraan tersebut.

"Tadi kami berkumpul bersama berdiskusi sebuah kesempatan yang amat luar biasa. Kita sama-sama hadir di tempat ini termasuk media membicarakan tentang proses demokrasi kita ke depan, membicarakan tentang arah bangsa dan negara ke depan. Dan sesungguhnya proses pemilu ke depan ini tidak lepas dari keputusan MK beberapa hari yang lalu," kata Anies usai menemui para pengurus Majelis Tinggi Partai Demokrat di kantor DPP Demokrat, Jakarta, Kamis (2/3/2023).

Anies mengungkit putusan MK yang menolak gugatan perpanjangan masa jabatan presiden. Menurutnya, putusan itu cukup berpengaruh pada arah diskusinya dengan petinggi Demokrat hari ini.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kalau MK memutuskan sebaliknya, ada perpanjangan barangkali kita tidak diskusi di ruangan ini hari ini. Atau diskusi kita mungkin berubah. Karena itu saya sampaikan apresiasi kepada MK," kata Anies.

Lebih lanjut, Anies menyinggung soal gugatan terhadap sistem pemilu proporsional terbuka atau sistem coblos caleg yang ingin diubah menjadi sistem coblos gambar partai. Anies berharap MK tetap mempertahankan sistem pemilu coblos nama caleg sebagaimana yang diberlakukan selama ini.

"Dan harapannya nanti MK akan terus mengambil langkah-langkah menegakkan konstitusi, melindungi tata negara, melindungi tata pemerintahan kita, dari usaha pelemahan demokrasi. Karena demokrasi itu tidak bisa otomatis berjalan baik dengan sendirinya. Demokrasi harus terus dirawat," kata Anies.

"Oleh karena itu kita juga menunggu keputusan MK berikutnya, yang harapannya sistem proporsional terbuka tetap dijaga sehingga demokrasi sesuai harapan rakyat dan proses pemilihan tidak mencederai prinsip demokrasi," lanjut dia.

Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.

Saksikan Video 'AHY Minta Kader Demokrat Dukung Anies Pimpin Perubahan dan Perbaikan':

[Gambas:Video 20detik]

Halaman 1 2 Selanjutnya


PKS mulai membuka peluang agar bakal capres yang didukungnya, Anies Baswedan, berdampingan dengan kader Partai Gerindra Sandiaga Uno di Pilpres 2024. Gerindra menekankan saat ini Sandiaga Uno masih menjadi kadernya.

"Ya bahwa peluang yang yang dibuka PKS itu dilakukan terhadap Sandi yang saat ini masih menjadi kader Gerindra dan wakil ketua dewan pembina di Partai Gerindra," kata Ketua Harian Gerindra Dasco kepada wartawan, Kamis (2/3/2023).

Dasco mengatakan sejauh ini belum ada komunikasi yang dilakukan dengan Sandiaga oleh PKS terkait wacana duet itu. Dasco meyakini Sandiaga pun akan berkonsultasi kepada partai dan Ketua Umum (Ketum) Gerindra Prabowo Subianto apabila komunikasi soal upaya duet tersebut sudah dilakukan.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Tentunya Sandiaga Uno sampai saat ini kan belum dihubungi. Dan saya yakin kalau Pak Sandi itu dihubungi dia pasti akan konsultasi ke partai, terutama kepada ketua umum atau Ketua Dewan Pembina Gerindra Prabowo Subianto," ujarnya.

Sebelumnya politikus PKS Andy Azizi tidak menampik sampai saat ini calon wakil presiden (cawapres) pendamping Anies Baswedan masih belum diputuskan. Dia menyebut PKS bahkan membuka peluang Anies Baswedan berdampingan dengan Sandiaga Uno di 2024.

Andy awalnya bicara terkait pencalonan Anies Baswedan di 2024 memang tidak sulit bagi 'Koalisi Perubahan'. Namun demikian, dia memastikan sampai saat ini persoalan pendamping Anies Baswedan masih terus dibicarakan.

"Jadi memang Mas Anies mempertemukan tiga partai ini, sehingga tidak terlalu sulit untuk kami sampai pada suatu kesepakatan bahwa yang akan kita usung ini adalah Mas Anies Baswedan begitu, wapres masih kita bicarakan, tapi prinsipnya seperti yang disampaikan Mas Anies berkali-kali bahwa itu tiga partai ini sepakat untuk menyerahkan ke Mas Anies," kata Andy dalam diskusi Adu Perspektif seperti disiarkan detikcom, Rabu (1/3).

Andy menyampaikan 'Koalisi Perubahan' tentunya mempertimbangkan sosok yang bisa membawa Anies Baswedan pada kemenangan. Selain itu, pihaknya juga menunggu pergerakan koalisi lain.

"Kami juga melihat gerakan dari koalisi-koalisi lain ya, kalau dibandingkan dengan koalisi lain kami bahkan lebih maju, karena sudah positif capresnya, dua koalisi lain kan, meski kita sudah tahu tiga tokoh yang memiliki elektabilitas tertinggi tapi belum resmi dideklarasikan dari masing-masing partai, kami nggak terlambat-terlambat banget," ucapnya.

Andy lalu merespons terkait Demokrat yang bersikukuh untuk mengajukan Ketumnya Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Di internal PKS saat ini, muncul usulan agar Anies Baswedan diduetkan dengan Sandiaga Uno.

"Bahkan kami itu membuka peluang kepada Sandiaga Uno, jadi kalau Pak Zul (Gubernur NTB kader PKS setuju AHY), kami sama-sama satu geng, jadi PKS ini dinamika-dinamika itu terjadi," ujarnya.

PKS membuka peluang duet tersebut hingga ditemukan formula yang paling pas. "Iya kita membuka pintu (duet Anies-Sandiaga), mana yang paling pas lah," imbuhnya.

Simak Video 'PKS Bicara Peluang Sandingkan Anies dengan Sandi di Pilpres 2024':

[Gambas:Video 20detik]


Eks Gubernur DKI Anies Baswedan mengapresiasi kemeriahan kader Demokrat yang menyambutnya saat tiba di Kantor DPP Demokrat. Anies menandakan hal itu sebagai semangat Demokrat yang luar biasa menyongsong perbaikan dan perubahan.

Hal itu diungkap Anies saat tiba di DPP Demokrat, Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat, Kamis (2/3/2023). Anies disambut Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Waketum Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas.

Ratusan kader di DPP Demokrat menyambut kedatangan Anies (Foto: Dwi Rahmawati/detikcom)

Ratusan kader pun menyambut kedatangan Anies. Para kader tersebut tampak memenuhi halaman Kantor DPP. Anies dan AHY sempat naik ke panggung kecil yang telah disiapkan untuk menyapa kader.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Hujan turun rintik-rintik tapi semangat perjuangan kita makin membara. Saya ingin sampaikan Mas AHY yang saya hormati, yang saya banggakan, terima kasih yang luar biasa," kata Anies.

Anies terkesima dengan sambutan kader Demokrat yang hadir di lokasi. Dia mengatakan semangat perubahan Demokrat tidak hanya di pimpinan saja tapi seluruh unsur partai.

"Mas AHY terima kasih, saya ketika berencana datang kesini tadi pagi terus terang saya tidak membayangkan begitu banyak yang berkumpul di sini. Ini menunjukkan bahwa keinginan untuk perubahan bukan hanya aja jenjang pimpinan tapi seluruh unsur PD," ujarnya.

Anies mengatakan kehadiran sejumlah kader Demokrat ini menggambarkan semangat perubahan dan perbaikan yang tinggi. Ia lantas bertanya apakah para kader siap untuk bergerak bersama menuju perubahan.

"Jumlah yang hadir menggambarkan bahwa semangat Demokrat untuk menyongsong perubahan dan perbaikan bergolak luar biasa, terima kasih. Kita siap bergerak bersama? kita siap menyongsong kemenangan bersama? siap rapikan barisan? siap untuk solid?," tutur Anies yang dijawab 'siap' oleh para kader.

Anies mengingatkan perjalanan panjang yang akan dihadapi menuju perubahan. Oleh karena itu menurutnya, perlu kesiapan stamina dan ketangguhan untuk bisa melewati semua proses.

"Kita akan memulai sebuah perjalanan panjang, membutuhkan stamina, membutuhkan kesiapan, membutuhkan ketangguhan, dan Insyaallah menyaksikan yang hadir disini kita optimis bisa melewati ini semua," imbuhnya.

Sementara, AHY meminta kadernya satukan energi untuk memenangkan Pemilu 2023. Dia meminta semua kader mendukung Anies. AHY juga berterima kasih dengan militansi kadernya.

"Kalau ingin perubahan dan perbaikan mari kita satukan energi kita semangat kita untuk bisa memenangkan pemilihan presiden tahun 2024 siap?. Mari kita dukung bapak Anies Baswedan sehingga bisa memimpin perubahan dan perbaikan bagi negeri kita. Saya mengucapkan terimakasih atas kesetiaan militansi semangat dari seluruh kader Partai Demokrat," ujarnya.