PPP menanggapi pernyataan Politisi Golkar Nusron Wahid yang mengungkit pergantian Ketum PPP untuk mendukung Ganjar Pranowo. Pernyataan Nusron dinilai tak berdasar.

"Nusron Wahid sedang menurunkan kelasnya sebagai politisi rumpi, Nusron sama sekali tak berkelas," kata Ketua DPW PPP Sumatera Selatan Agus Sutikno dalam keterangan tertulis, Kamis (2/11/2023).

Agus menganggap Nusron cari perhatian atas pernyataannya tersebut. Dia mengingatkan Nusron soal etika.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Jangan karena caper dengan capres-cawapres yang diusung sampai menanggalkan etika, tata krama, dan sopan santun," tegas Agus.

Agus menegaskan Nusron salah besar soal suksesi kepemimpinan DPP PPP. Menurut dia, pergantian kepemimpinan PPP merupakan bagian dinamika internal yang telah dilewati dengan cukup baik.

"Pergantian Ketum PPP tak ada urusan dengan faktor eksternal, murni urusan internal organisasi," ujar Agus.

Menurut dia, hal itu terlihat dengan konsolidasi di internal partai yang berjalan dengan cepat, mulus, dan turbulensi politik. "Konsolidasi pascapergantian Ketum PPP berjalan cepat, mulus dan tanpa meninggalkan turbulensi politik," kata Agus.

Agus lantas mengingatkan Nusron agar lebih menjaga adab dan pernyataannya. "Adab di atas urusan capres-capresan, mestinya Nusron paham soal mendasar ini," ujar Agus.

Diketahui, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto bicara soal kartu truf ketum partai Koalisi Indonesia Maju (KIM) sehingga mendukung Gibran Rakabuming sebagai bakal calon wakil presiden. Nusron Wahid menyebut Golkar mendukung Gibran bukan karena kartu truf.

Selain itu, Nusron sempat menyinggung soal pergantian Ketua Umum PPP. Setelah ada ketum baru, PPP paling pertama mendukung Ganjar Pranowo menjadi capres.

"Jangan-jangan, kenapa sampai ada pergantian Ketua Umum PPP juga dulu bermasalah, jangan-jangan kemudian kenapa PPP juga paling cepat dukung Ganjar. Jangan-jangan ada masalah waktu itu," kata Nusron dalam acara Adu Perspektif x Total Politik, Rabu (1/11).

Simak Video 'Tegang Setelah Gibran Melenggang':

[Gambas:Video 20detik]


Presiden Joko Widodo (Jokowi) mewanti-wanti para pengusaha. Jokowi meminta para pengusaha untuk tidak belajar menjadi politikus di Pemilu 2024. Kenapa?

"Persaingan dalam kompetisi pemilu biasa-biasa saja. Nggak usah bapak ibu ini kan biasa di bisnis, biasa di ekonomi, nggak usah lah belajar jadi politikus kadang-kadang ngomentari malah bisa keliru," ujar Jokowi di depan para CEO di IKN, Kalimantan Timur, Kamis (2/11/2023).

Jokowi mengatakan situasi pemilu yang kadang menjadi agak panas adalah hal yang biasa. Namun, dia meminta agar situasi tersebut tidak dikompor-kompori untuk menjadi semakin panas.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Hal itu disampaikan Jokowi di depan 100 CEO di IKN, Kalimantan Timur, Kamis (2/11/2023). Jokowi mulanya meminta para pengusaha untuk tidak takut berinvestasi di Ibu Kota Nusantara (IKN). Dia memastikan pembangunan IKN akan terus dilanjutkan.

"Ini kadang apa kita ini kan sudah berapa kali pemilu langsung. 2004, 2009, 2014, 2019. Ya kalau mau pemilu anget-anget dikit, agak-agak panas kan nggakpapa, yang paling penting bapak ibu jangan beli kipas, ngipasin atau ibu-ibu beli kompor, manas-manasin," tutur Jokowi.

Jokowi melanjutkan, perbedaan pilihan dalam Pemilu adalah hal yang biasa. Menurutnya, saat ini masyarakat Indonesia sudah makin dewasa dalam berdemokrasi.

"Udahlah kita ini saya lihat sudah semakin dewasa dalam berdemokrasi. Perbedaan itu biasa, beda pilihan biasa gitu lho. Yang milih semuanya kan rakyat, kedaulatan itu ada di tangan rakyat. Bapak seganteng apapun kalau rakyat nggak seneng gimana? Bapak seneng yang ndeso-ndeso kayak saya gini gimana? Pilihan rakyat," papar Jokowi.

"Yang paling penting kita berharap semua setelah bertanding setelah berkompetisi nanti kompak lagi, bersatu lagi untuk negara dan bangsa," imbuh mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Simak juga '9 Tahun Lalu, Jokowi Diam-diam Bentuk Tim Pemindahan Ibu Kota':

[Gambas:Video 20detik]


Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bertemu dengan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia dan Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Rosan Roeslani, di Surabaya, Jawa Timur, belum lama ini. Partai Demokrat (PD) yakin Khofifah akan memperkuat suara Prabowo-Gibran di Jawa Timur, sedangkan Waketum Golkar Ridwan Kamil di Jawa Barat.

"Pak Rosan kok yang ketemu (Khofifah) di sana. Pak Rosan kan Surabaya. Insyaallah, saya kira menyakini, baik itu Bu Khofifah maupun yang sedang terjalin, Pak Ridwan Kamil, misalkan, saya yakin berada di Prabowo-Gibran," kata Ketua BPOKK Demokrat Herman Khaeron di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Kamis (2/11/2023).

Herman mengungkit Demokrat dan Golkar, yang merupakan partai Koalisi Indonesia Maju (KIM), pernah mendukung Khofifah saat maju di Pilgub Jatim sehingga tak akan beralih mendukung bakal paslon lain. Begitu pula dengan Ridwan Kamil yang merupakan waketum Golkar.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Karena pertama, Bu Khofifah juga menjadi gubernur juga diusung Demokrat dan Golkar. Kemudian Pak Ridwan Kamil juga adalah Waketum Golkar. Jadi, menurut saya tidak akan larilah," katanya.

"Dan insyaallah komitmen ini memperkuat baik keberadaan Bu Khofifah di Jawa Timur memperkuat dan memberikan peluang lebih besar untuk bisa Prabowo menang di Jawa Timur. Kemudian, Pak Ridwan Kamil juga bisa memperkuat Pak Prabowo di Jawa Barat," ujarnya," imbuh dia.

Khofifah sebelumnya bertemu dengan Bahlil dan Rosan. Dia menjawab soal isu TKN Prabowo-Gibran.

"Bukan (soal tawaran bergabung di TKN Prabowo-Gibran)," kata Khofifah di Grahadi, Surabaya, Jawa Timur, dilansir detikJatim, Rabu (1/11) malam.

Simak juga 'Gerindra Pede Khofifah-Ridwan Kamil Gabung TKN Prabowo-Gibran':

[Gambas:Video 20detik]


Ketegangan meningkat di Bangladesh setelah dua aktivis oposisi terbunuh, Selasa (31/10) di tengah meluasnya protes anti-pemerintah dalam beberapa hari terakhir.

Polisi mengatakan, bentrokan terjadi di berbagai kota, ketika simpatisan oposisi dari Partai Nasionalis Bangladesh (BNP) dan Jamaat-e-Islami, partai Islam terbesar di Bangladesh, menuntut Perdana Menteri Sheikh Hasina agar mundur dan menyerahkan kekuasaanya kepada pejabat sementara, menjelang pemilihan legislatif pada akhir Januari mendatang. Tuntutan tersebut digaungkan dengan alasan demi menjamin netralitas negara selama pemilu.

Dalam aksinya, para demonstran membakar kendaraan, memblokir jalan dan terlibat dalam bentrokan dengan pasukan keamanan. Polisi melaporkan, para demonstran melemparkan bom molotov dan melempari petugas dengan batu. Pendukung partai pemerintah, Liga Awami, juga terlibat bentrokan melawan para pengunjuk rasa, lapor media-media lokal.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Partai oposisi terbesar, BNP, mengatakan puluhan kader dan simpatisan partai tewas tertembak dan menuduh polisi menangkap hampir 2.300 anggotanya sejak protes besar-besaran pecah tanggal 28 Oktober lalu.

Kepolisian mengaku melakukan penangkapan, antara lain dengan tujuan menyelidiki kasus kematian seorang polisi dalam aksi protes, Sabtu (28/10) pekan lalu.

Bagaimana reaksi komunitas internasional?

Kantor Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia PBB (OHCHR) Selasa (31/10) mengeluarkan pernyataan keprihatinan atas perkembangan terakhir di Bangladesh.

Tujuh negara termasuk Amerika Serikat, Australia, Inggris, Kanada dan Jepang mengimbau pemerintah dan partai-partai oposisi untuk "menahan diri, serta menghindari kekerasan dan sebaliknya bekerja sama" untuk mewujudkan pemungutan suara yang bebas dan adil.

Duta Besar Amerika Serikat Peter Haas meminta semua pihak untuk menggiatkan dialog agar menjamin "pemilihan umum yang bebas, adil dan damai," tulis harian berbahasa Inggris, Dhaka Tribune.

PM Hasina menolak seruan serahkan jabatan

PM Hasina sedang mengincar masa jabatan keempat dan telah berulang kali menolak ide penyerahan kekuasaan kepada pemerintahan sementara. Dia juga menuduh BNP melakukan "terorisme dan premanisme."

"Pemilu akan terjadi seperti yang terjadi di negara-negara lain seperti Kanada dan India… seperti yang terjadi pada tahun 2018 di Bangladesh," katanya dalam konferensi pers pada hari Selasa, seperti dilaporkan kantor berita Reuters.

"Pekerjaan rutin pemerintah tidak akan berhenti," tukasnya.

Michael Kugelman, pakar Asia Selatan di Woodrow Wilson International Center for Scholars di Washington, menilai ketegangan di Bangladesh menjadi kekhawatiran bagi komunitas internasional.

"Instabilitas politik yang meningkat pesat – meningkatnya protes yang diikuti dengan penangkapan dan bertambahnya amarah serta ancaman protes yang lebih besar – tidak meredakan kekhawatiran komunitas internasional."

Ali Riaz, profesor ilmu politik di Illinois State University, punya pandangan serupa. "Mengingat kesenjangan antara oposisi dan pemerintah yang semakin besar dan meningkatnya kekerasan yang berpotensi mengganggu stabilitas dan perekonomian yang sudah rapuh, komunitas internasional harus mengambil peran proaktif," kata Riaz kepada DW.

Hasina rombak sistem pemilu

Partai Liga Awami yang dipimpin Hasina dituduh melakukan kecurangan dalam dua pemilu terakhir pada tahun 2014 dan 2018. Selama hampir 15 tahun berkuasa sejak 2009 dia giat mengkriminalisasi ribuan aktivis oposisi .

Ragam kejanggalan pada penyelenggaraan pemilu 2014 dan 2018 mendorong partai-partai oposisi menuntut netralitas negara dalam pemilihan Januari mendatang.

Hingga tahun 2011, Bangladesh sejatinya mempunyai sistem "pemerintahan transisional" yang didesain untuk mencegah partai berkuasa melakukan manipulasi dan pelanggaran pemilu.

Di bawah sistem tersebut, pemerintahan sementara, yang terdiri dari perwakilan masyarakat sipil, akan mengambil alih pengelolaan lembaga-lembaga negara selama tiga bulan dan menyelenggarakan pemilu.

Pemerintahan transisi di Bangladesh pernah menyelenggarakan tiga pemilu pada tahun 1996, 2001, dan 2008. Pemilu-pemilu tersebut dianggap bebas, adil, dan inklusif oleh para pengamat domestik dan internasional.

Namun Liga Awami menganulir sistem tersebut pada tahun 2011, melalui keputusan Mahkamah Agung pada tahun 2010 yang menyatakan bahwa ketentuan tersebut melanggar prinsip demokrasi perwakilan.

"Hambatan utama untuk menyelenggarakan pemilu yang bebas, adil, dan inklusif adalah tidak adanya ketentuan untuk memiliki pemerintahan yang netral selama masa pemilu; sampai ada cara untuk mengatasi masalah ini, saya rasa pemilu yang adil tidak mungkin terjadi," pungkas Riaz.

rzn/as

Simak juga 'Saat 2 Kereta Tabrakan di Bangladesh':

[Gambas:Video 20detik]


Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep bicara tentang salah satu program Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024 yaitu dana abadi pesantren. Kaesang mengusulkan adanya dana abadi tak hanya untuk pesantren namun juga seminari.

"Beberapa hal yang kurang pasti kita tambahkan. Kayak kemarin katakanlah ada dana abadi pesantren, kita dari PSI harusnya nggak hanya itu aja. Pokoknya nggak hanya pesantren aja tapi untuk seluruh umat agama yang lain juga. Kita lagi minta agar itu dimajukan juga," kata Kaesang, kepada wartawan, di Benhil, Jakarta Pusat, Kamis (2/11/2023).

Kaesang mengatakan, meski PSI kini sudah tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM), namun tidak semua visi misi Prabowo-Gibran langsung disepakati. Dia mengatakan PSI akan mendorong sejumlah program yang selaras.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Bukan berarti semua program yang diajukan capres-cawapres kita langsung setuju, nggak juga. Kami pasti akan dorong beberapa progran yang selaras," ucapnya.

Salah satu yang didorong yakni adanya dana abadi seminari. Kaesang mengatakan selanjutnya juga mendorong adanya dana abadi untuk agama lain.

"Dana abadi seminari, jadi nggak hanya agama Islam saja. Kemarin kita juga yang Katolik juga Kristen juga. Ya makanya semua. Kita minta, cuma kita belum tahu semua. Cuma kita kan mendengar dulu. Oh kemarin yang dana abadi seminari. Oh nanti Budha, Hindu apa, sampaikan aja," jelasnya.

Simak juga 'Program Unggulan Gibran: Dana Abadi Pesantren-Kredit Start Up Milenial':

[Gambas:Video 20detik]


Komitmen bakal capres Anies Baswedan dianggap 2 kaki terkait keberlanjutan pembangunan Presiden Joko Widodo (Jokowi), termasuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Partai NasDem menekankan Anies tidak main 2 kaki soal IKN. Apa katanya?

"Kagak 2 kaki, memajukan semua, bukan spesifik pada IKN saja," kata Bendum DPP Partai NasDem, Ahmad Sahroni, saat dihubungi, Kamis (2/11/2023).

Sahroni lantas menjelaskan lebih lanjut terkait sikap Anies Baswedan atas pembangunan IKN. Dia tidak menampik IKN tidak spesifik disebut dalam visi-misi Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin. Akan tetapi, dia menyebut pembangunan ada di misi nomor 4.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Memang tidak ada spesifik kaya 'IKN' di visi-misi AMIN, namun di misi nomor 4, judul besarnya 'Membangun Kota dan Desa Berbasis Kawasan Yang Manusiawi, Berkeadilan dan Saling Memajukan'," ucap Sahroni.

Wakil Ketua Komisi III DPR menekankan visi-misi pembangunan yang diusung Anies tidak menegasikan keberlanjutan pembangunan IKN. Dia lantas menyinggung pernyataan Anies soal IKN yang disampaikan beberapa bulan lalu.

"Ini merupakan ide besar, bisa diterapkan untuk semua pembangunan kota dan desa di seluruh Indonesia, termasuk IKN. Pak Anies jelas pernah menyebut 'pada perkembangannya proyek IKN ini tidak problematik, jelas akan jalan terus'. Bisa dicek di media, ini statement beberapa bulan lalu," ujar dia.

Benarkah Anies Baswedan tidak main 2 kaki soal IKN? Simak visi-misinya di halaman berikutnya.

Halaman 1 2 Selanjutnya


Ketua Umum (Ketum) PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin merespons soal 'Amien Rais Syndrome' yang diungkit PKS. Cak Imin menyebut hal itu menjadi masukan untuk pihaknya.

"Saya kira itu untuk menjadi masukan ya, masukan agar seluruh kader partai agar seluruh relawan kerja keras," kata Cak Imin dalam acara Pelantikan Pengurus Besar Anak Muda Indonesia di Jakarta Pusat, Kamis (2/11/2023).

Cak Imin menyebut kondisi seperti itu akan menjadi tantangan bagi pasangan Anies dan Muhaimin (AMIN). Ia mengaku bakal kerja keras lantaran paslon yang dihadapi tak mudah.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Tantangan kita berat, iwak teri campur kemangi, musuhnya ngeri-ngeri, broo," ujar Cak Imin.

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera sebelumnya bicara elektabilitas Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin (AMIN) yang tak sebanding dengan antusiasme publik dalam sejumlah acara yang digelar AMIN. Mardani lantas mengingatkan soal 'Amien Rais Syndrome' terkait dengan hal tersebut.

Hal itu disampaikan Mardani usai mengisi salah satu diskusi di gedung DPR, Senayan, Jakarta Selasa (31/10). Mardani mengatakan 'Amien Rais Syndrome' pernah dikatakan oleh Direktur Political Marketing Consulting (PolMark) Eep Saefulloh Fatah kepada Anies.

"Saya agak terkesan dengan Mas Eep Syaifullah Fatah ketika bilang hati-hati, ada 'Amien Rais Syndrome' kepada Mas Anies, ketika Reformasi Pak Amien melambung sekali," ujar Mardani.

Mardani mengatakan istilah 'Amien Rais Syndrome' itu merujuk terhadap fenomena elektabilitas Amien Rais di Pilpres 2004. Saat itu, nama Amien Rais banyak dikenal publik, tetapi perolehan suaranya di Pilpres 2004 hanya 14,66%.

"Jadi kalau saya hasil survei ini masukan buat kita, kita tidak boleh puas dengan apa yang terjadi di lapangan. Karena itu spotlite memang ramai, tapi hasil itu lebih menyeluruh, lebih sesuai dengan kaidah ilmiah yang sampling-nya itu rata, walaupun saya tetap yakin menjelang penetapan dan nanti saat kampanye, Mas Anies akan naik dan menang Insyaallah," jelasnya.


Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan pasangan capres dan cawapres Ganjar Pranowo dan Mahfud Md akan berziarah ke makam Bung Karno di Blitar, Jawa Timur, Jumat (3/11). Kegiatan ziarah tersebut juga akan ditemani oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri beserta keluarga.

"Oleh karena itulah, sebagai dari tradisi yang dibangun, besok, Ibu Megawati Soekarnoputri beserta keluarga dan juga Pak Ganjar, Prof Mahfud Md akan berziarah ke makam Bung Karno di Blitar," kata Hasto di Gelora Bung Karno, Kamis (2/11/2023).

Hasto menyebut ziarah ke makam presiden pertama Republik Indonesia itu merupakan bagian dari tradisi PDIP. Selain itu, ziarah juga dilakukan untuk menghormati proklamator bangsa yang merupakan ayah dari Megawati.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Ini sebagai suatu (budaya), tidak hanya penghormatan terhadap bapak proklamator, bapak bangsa Indonesia, tapi juga untuk memulai segala sesuatunya seperti Bung Karno," ucapnya.

Menurut Hasto, Bung Karno merupakan panutan dari kehidupan berbangsa dan negara. Oleh karena itu, aspek spiritualisme berkunjung ke makam Bung Karno merupakan refleksi atas perjuangannya kepada bangsa dan negara.

"Sepanjang hidupnya bagi bangsa dan negara. Sepanjang hidupnya untuk persatuan bangsa. Sepanjang hidupnya untuk dedication of life yang digerakkan oleh ide cita-cita, gagasan, pemikiran dari rakyat sehingga tradisi mengungkapkan seluruh aspek spiritualisme inilah yang besok akan dilakukan," tuturnya.

Hasto juga menambahkan bahwa Ganjar dan Mahfud Md merupakan pemimpin yang mempersembahkan kekuasaan untuk bangsa, bukan pribadi. Selain itu, menurutnya, Ganjar dan Mahfud Md merupakan pemimpin yang bersih dan berpengalaman.

"Kita memerlukan pemimpin yang pengalaman, pemimpin yang bersih, pemimpin yang memiliki dukungan keluarga yang baik, dan pemimpin yang menegakkan keadilan dalam seluruh aspek kehidupan. Pemimpin yang mempersembahkan seluruh kekuasaan bagi bangsa dan negara bukan pribadi," ujarnya.


Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan perbedaan pilihan dalam Pemilu merupakan hal yang biasa. Menurut Jokowi, bagaimanapun kedaulatan Indonesia ada di tangan rakyat.

"Udahlah, kita ini saya lihat sudah semakin dewasa dalam berdemokrasi. Perbedaan itu biasa, beda pilihan biasa gitu lho. Yang milih semuanya kan rakyat, kedaulatan itu ada di tangan rakyat," kata Jokowi di depan 100 CEO di Ibu Kota Nusantara (IKN), Jakarta Pusat, Kamis (2/11/2023).

Jokowi mengatakan rakyat bebas memilih siapapun calon presiden yang disenanginya. Baginya yang terpenting setelah Pemilu usai rakyat bersatu kembali.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Bapak seganteng apapun kalau rakyat nggak seneng gimana? Bapak seneng yang ndeso-ndeso kayak saya gini gimana? Pilihan rakyat," ujarnya.

Jokowi melanjutkan, ini bukan kali pertama Indonesia menggelar Pemilu langsung. Karena itu, menurutnya tidak masalah jika terkadang situasi agak memanas. Kendati demikian, Jokowi mewanti-wanti agar situasi yang agak memanas itu untuk tidak dikompor-kompori.

"Ini kadang apa kita ini kan sudah berapa kali pemilu langsung. 2004, 2009, 2014, 2019. Ya kalau mau pemilu anget-anget dikit, agak-agak panas kan nggakpapa, yang paling penting bapak ibu jangan beli kipas, ngipasin atau ibu-ibu beli kompor, manas-manasin," tutur Jokowi.


Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menjawab permintaan banyak pihak untuk membuka isu kartu truf ketua umum (ketum) partai Koalisi Indonesia Maju (KIM) dipegang sehingga tersandera dan terpaksa mendukung Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal calon wakil presiden Prabowo Subianto. Hasto mengatakan menghargai kedauatan partai politik (parpol) sehingga tidak membuka kartu truf tersebut.

"Loh, kami kan sayang dengan seluruh ketum. Kami sayang menghormati bahwa demokrasi tanpa parpol itu tidak bisa, sehingga kedaulatan parpol itu suatu hal yang sangat penting di dalam mengambil keputusan," ucap Hasto di Gelora Bung Karno, Kamis (2/11/2023).

Dalam hal ini, Hasto menyebut isu kartu truf merupakan peringatan moral kepada semua pihak. Ia menghimbau partai politik (parpol) untuk menjaga demokrasi dari berbagai intervensi kepentingan.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Sehingga yang kami lakukan adalah bagian dari imbauan moral, imbauan bahwa semua pihak harus menjaga demokrasi yang sehat untuk tidak melakukan intervensi," ucapnya.

Hasto juga menyebut dirinya telah mendengar dari media dan pembicaraan informal dengan para ketum partai. Dia merasa ada kedaulatan yang telah dicampurtangani oleh tujuan kekuasaan.

"Ketika kami membaca cerita-cerita dari majalah nasional yang mengungkapkan hal itu, membaca dari media dan juga kami bertemu secara off-the-record dengan para ketum yang memang merasakan bahwa kedaulatan itu telah dicampurtangani karena tujuan-tujuan kekuasaan ini yang diingatkan oleh kami," tukasnya.

Hasto juga mengungkapkan tudingan yang mengatakan isu kartu truf ini bukan merupakan fitnah untuk Presiden Jokowi. Menurutnya, isu kartu truf ini merupakan bentuk pengawasan terhadap demokrasi yang berjalan.

"Monggo, saya akan memberikan jawaban, ini kan demokrasi. Demokrasi kan ada check and balance. Tinggal siapa yang memegang kebenaran itu," ujar Hasto.

Kebenaran dalam kartu truf ini akan terungkap pada hari pemilihan umum nanti. Menurut Hasto, isu kartu truf yang menyangkut intervensi demokrasi oleh kekuasaan ini berkebalikan dengan pasangan capres dan cawapres Ganjar dan Mahfud Md yang bergerak dari rakyat.

"Kebenaran itu akan disuarakan pada 14 Februari, dan kami meyakini dengan melihat respons yang sangat luas bahwa Pak Ganjar dan Prof Mahfud yang bergerak dari rakyat bukan dari kekuasanan, bergerak dari kita, itu menjadi jawaban bagi Indonesia kita," tuturnya.

Simak di halaman berikutnya.

Halaman 1 2 Selanjutnya


Bakal calon presiden dari PDIP, Ganjar Pranowo, menyebut sejumlah warga enggan keluar rumah ketika Presiden Joko Widodo (Jokowi) kunjungan kerja di Desa Batubulan, Gianyar, Bali, beberapa waktu lalu. Ganjar menyebut peristiwa itu membuatnya terharu.

"Tapi suara yang membuat haru saya satu saja. Beberapa rumah, maksudnya warganya mengunci diri tidak mau keluar rumah, ada apa bahkan saya dengar diminta untuk keluar rumah nggak mau," ungkap Ganjar saat diskusi santai di kantor DPD PDIP Bali di Denpasar seperti dikutip dari detikBali, Kamis (2/11/2023).

Ganjar mengaku tidak mengetahui alasan warga sekitar tidak banyak keluar saat Jokowi datang. Padahal, kata dia, biasanya banyak warga antusias meski hanya sekadar melihat atau menyapa Jokowi.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Tapi itulah kita coba tetap jaga kondisi agar semua menjadi kondusif tapi saya yakin kita tidak akan pernah digeser," ujar Ganjar.

Kader senior PDIP Bali, I Nyoman Parta, mengiyakan Ganjar. Dia mengaku ikut bertanya-tanya kenapa saat presiden datang, warga malah tidak ingin keluar.

"Saat Pak Jokowi datang, masyarakat di sana bukan menutup pintu, masyarakat di sana tidak keluar. Apa yang menyebabkan mereka tidak keluar? Apa yang menyebabkan tidak menyambut presiden? Saya tidak tahu," kata dia.

Baca di sini.

Lihat juga Video: Ganjar Ajak Mahasiswa Terjun ke Politik, Bicara Etika-Moral

[Gambas:Video 20detik]


Hakim konstitusi Daniel Yusmic telah selesai menjalani sidang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) terkait laporan dugaan pelanggaran etik hakim konstitusi. Kini, giliran Guntur Hamzah yang menjalani pemeriksaan oleh MKMK.

Pantauan detikcom di gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (2/11/2023), pukul 17.00 WIB, Guntur tampak keluar dari Gedung 1 MK untuk menuju Gedung 2. Pemeriksaan digelar secara tertutup.

Guntur tampak mengenakan kemeja putih. Dia irit bicara saat ditanya soal pemeriksaan etik tersebut.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Saya belum tahu ini apa yang ditanyakan," kata Guntur.

Sebelumnya, sudah ada tujuh hakim konstitusi yang menjalani sidang MKMK. Mereka ialah Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, Manahan MP Sitompul, Suhartoyo, dan Daniel Yusmic.

Mereka diperiksa soal putusan yang dibacakan pada 16 Oktober lalu, yakni putusan atas gugatan uji materi terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mengenai batas usia capres-cawapres. Sebagaimana diketahui, putusan itu memutuskan capres-cawapres usia di bawah 40 tahun bisa maju pilpres asalkan sudah punya pengalaman menjadi kepala daerah.


Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto membalas pernyataan Politikus Partai Golkar Nusron Wahid yang menyebut anak-anak Presiden pertama RI Sukarno tidak jadi cawapres lantaran tidak punya prestasi. Hasto lantas menyinggung bahwa segala sesuatu tidak bisa dengan jalan pintas.

Hasto mulanya menjelaskan terkait Sukarno yang menjadi presiden di usia muda lantaran proses yang panjang. Menurutnya, Sukarno tidak pernah mengambil jalan pintas, termasuk anak-anaknya.

"Ya kalau Bung Karno kan karena sejak usia 16 tahun sudah berjuang. Dan kemudian keluar masuk penjara, Bung Karno banyak membaca buku, teori-teori politik, akhirnya Bung Karno pun usianya muda terpilih sebagai presiden secara aklamasi karena rekam jejak yang panjang, bukan jalan pintas. Dan kemudian terhadap putra putri beliau juga mengikuti proses yang sama," kata Hasto kepada wartawan di GBK, Jakarta, Kamis (2/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Hasto menjelaskan Megawati juga melalui proses politik. Menurutnya, Megawati bisa menjadi pemimpin karena perjuangan melawan pemerintahan yang otoriter dan menjadi ketua umum partai.

"Ibu Mega itu terpanggil di dalam politik karena melihat bagaimana rakyat tidak bisa bersuara saat itu. Bagaimana semua dikontrol oleh pemerintahan yang sangat otoriter yang memperlakukan rakyat seringkali sebagai musuh demi alasan demi stabilitas politik. maka kemudian ibu berjuang, dan kemudian ibu jga menjadi Ketum PDI (sekarang PDIP) saat itu melalui proses yang panjang," jelasnya.

Karena itu, Hasto menekankan bahwa persoalan bukan pada usia tua dan muda. Melainkan, kata dia, soal tidak ada jalan pintas untuk meraih sesuatu.

"Sehingga pesannya itu bukan muda dan tua, tapi segala sesuatunya itu tidak ada jalan pintas, segala sesuatunya itu melalui suatu proses, melalui proses ujian, bahkan dalam puisi Douglas MacArthur, itu jenderal ya pemenang dunia kedua itu berdoa agar anaknya dari Douglas MacArthur, itu menempuh jalan-jalan yang terjal, semoga anak ku mengikuti jalan-jalan yang sulit, ditempa mengalami termasuk kekalahan supaya bisa menerima suatu hal kekalahan itu secara tulus, tetapi secara kemenangan dengan penuh kerendahan hati, itu kan suatu pesan-pesan yang sangat baik segala sesuatunya nggak ada jalan pintas," ujar dia.

Pernyataan Nusron Wahid

Sebelumnya, Nusron Wahid memuji prestasi Gibran Rakabuming Raka yang menjadi cawapres Prabowo Subianto di usia 36 tahun. Nusron menyebut apa yang dicapai Gibran itu tidak mudah.

"Dia (Gibran) hebat berani mengambil keputusan untuk mengambil keinginan rakyat untuk tampil anak muda menjadi cawapres, nggak gampang itu, usia 36 tahun menjadi cawapres," kata Nusron dalam acara Adu Perspektif detikcom X Total Politik, Rabu (1/11).

Pernyataan Nusron itu lalu ditimpali politikus senior PDI Perjuangan (PDIP), Panda Nababan. "Apalagi bapaknya (Gibran) presiden kan?" timpal Panda.

Nusron langsung merespons ucapan Panda. Dia membandingkan dengan Presiden ke-1 RI Sukarno dan Presiden ke-2 RI Soeharto yang sama-sama tidak bisa menjadikan anak-anaknya jadi cawapres di usia muda seperti Gibran.

"Bos Sukarno pun presiden nggak bisa menjadikan Bu Mega jadi calon wakil presiden, Pak Harto pun nggak bisa. Kenapa? Karena nggak punya prestasi waktu muda itu," ucapnya.

Simak Video: Bandingkan dengan Gibran, Nusron Singgung Anak-anak Soeharto

[Gambas:Video 20detik]


Ketua DPC PDIP akhirnya mengirimkan surat untuk Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka untuk mengembalikan Kartu Tanda Anggota (KTA) PDIP dan membuat surat pengunduran diri. Surat tersebut dikirimkan Rudy melalui Wakil Wali Kota Solo Teguh Prakosa.

Rudy memilih untuk mengirimkan surat tersebut usai permintaannya untuk bertemu Gibran tidak segera terealisasi.

"Surat tanya Pak Teguh (Wawali Solo). Sudah disampaikan," kata FX Rudy dihubungi wartawan, Kamis (2/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Rudy menyebut surat tersebut berisi imbauan untuk Gibran. Dalam surat itu dia menyebutkan harapannya agar Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak dituding bermain dua kepentingan.

"Isinya mengimbau, menyarankan saja, untuk mengajak agar Mbak Mega tidak dituduh berdiri di dua kepentingan dan Pak Jokowi tidak diisukan berdiri di dua kepentingan itu aja isinya," ucapnya.

Selain itu, ia juga meminta agar Gibran mengembalikan KTA PDIP dan membuat surat pengunduran diri usai maju sebagai cawapres Prabowo Subianto.

"Iya kita sarankan KTA dikembalikan dan mengajukan pengunduran diri itu aja. Karena dulu datang ke DPC sekarang ya pulang ke DPC lah kembali ke DPC. Dulu minta sekarang balekke (dikembalikan)," ungkapnya.

Setelah surat tersebut disampaikan ke Gibran, Rudy sudah tidak memaksakan untuk bertemu.

"Yen ora dijawab, yo rasah (kalau nggak dijawab, yo nggak usah). Mboten (nggak) karena belum dijawab ya udah," terang Rudy.

Terpisah, Wakil Wali Kota Solo Teguh Prakosa mengatakan surat tersebut sudah ia sampaikan pada Selasa (31/10) kemarin. Teguh, juga sudah memastikan ke Gibran surat tersebut telah sampai.

"Suratnya sudah disampaikan dan sudah diterima. Sudah diterima hari Selasa tanggal 31 Oktober kemarin," ujar Teguh.

Teguh mengaku mendatangi dan menanyakan langsung ke Gibran perihal surat tersebut. Teguh memastikan surat itu telah diterima Gibran.

"Selesai acara SGS itu, malamnya itu Mas Wali saya tanya 'tadi saya sudah mengirimkan surat'. Mas Wali menjawab kalau sudah diterima. Jadi pagi itu surat masuk dan disusulkan ke Gibran saat di Solo Technopark," jelasnya.

Teguh menegaskan surat tersebut disampaikan ke Gibran karena tak kunjung ada jadwal bertemu dengan Ketua DPC PDIP Solo.

"Karena dijanjikan mau datang Pak Wali belum ke sana, terus akhirnya membuat surat yang intinya beliau (Gibran) untuk menulis surat pengunduran diri dan mengembalikan KTA," pungkasnya.

Gibran Dapat Doa Ponpes di Bogor Agar Jadi Cawapres Prabowo


Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep menanggapi status kakak kandungnya, Gibran Rakabuming Raka di PDIP usai menjadi cawapres dari Prabowo Subianto. Kaesang mengatakan telah mengajak Gibran untuk bergabung ke PSI.

"Sudah (diajak)" kata Kaesang kepada wartawan di Bendungan Hilir, Jakarta Pusat pada Kamis (2/11/2023).

Kaesang mengatakan sudah menyampaikan ajakan ke Girban secara pribadi. Lalu apa jawaban Gibran?

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Pak Wali Kota (Gibran) kan seperti itu (jawabannya)" kata Kaesang.

"Mas mau nggak? Mas wali (menjawab) 'ya'. Jawabannya cuma 'ya'. Tapikan ya sudah begitulah," sambungnya.

Sebelumnya diberitakan, Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP Komarudin Watubun berbicara terkait status Gibran di PDIP usai menjadi cawpares dari Prabowo Subianto. Komarudin mengatakan jika partainya memecat Gibran akan muncul narasi dizalimi.

Hal itu disampaikan Komarudin di gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (31/10). Komarudin menilai status Gibran di PDIP tidak perlu di dramatisir.

"Tidak perlu didramatisir. Kita kan tahu itu kalau kita ambil tindakan tegas pecat nanti dia (Gibran) gunakan itu 'Waduh saya dizalimi', itu sudah lagu lama," kata Komarudin.


Ketua Umum Relawan Pro-Jokowi (Projo) Budi Arie Setiadi mengatakan sejumlah pengurus Projo akan masuk dalam Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Budi Arie mengungkapkan beberapa di antaranya yakni Ketua Bapilpres Projo Panel Barus dan Sekjen Projo Handoko.

"Banyak, ada Panel Barus, Handoko. Ada banyak lah, ada beberapa," kata Budi Arie di Kominfo, Jakarta Pusat, Kamis (2/11/2023).

Budi Arie mengatakan Panel Barus nantinya akan mengisi posisi Wakil Ketua di TKN Prabowo-Gibran. Dia pun enggan merinci lebih jauh siapa saja yang akan masuk dalam TKN Prabowo-Gibran.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Nanti TKN. Salah satu wakil ketua. Wakil Ketua," ujarnya.

Saat ditanya apakah dirinya juga masuk dalam TKN Prabowo-Gibran, Budi Arie menepis. Dia mengaku lebih memilih untuk mengurus Kominfo.

"Enggak lah kan kita urusan Menkominfo kan udah berat gini," kata Budi Arie.

Budi Arie juga mengatakan sejauh ini tidak ada anggota TKN yang merupakan menteri Kabinet Indonesia Maju. Hal itu kata dia untuk menghindari tudingan tidak netral di Pilpres 2024.

"Iya dong, nanti dituduh kita nggak netral lah," ungkap dia.

Sebagai informasi, TKN Prabowo-Gibran belum mengumumkan barisan tim pemenangannya. Kendati demikian, sejauh ini posisi ketua sudah diisi oleh mantan Wakil Menteri BUMN Rosan Roeslani. Rosan pun memilih mengundurkan diri usai didapuk menjadi Ketua TKN Prabowo-Gibran.


Amerika Serikat (AS) menegaskan Hamas tidak bisa dibiarkan mempertahankan kendali atas Jalur Gaza, yang dilanda krisis kemanusiaan akibat gempuran Israel. Washington menilai bahwa menempatkan Hamas sebagai pemimpin Jalur Gaza akan menjadi masalah, usai serangan yang menewaskan 1.400 orang di Israel.

AS dan sekutu-sekutu, serta mitranya, sedang mendiskusikan beberapa opsi untuk Jalur Gaza pascaperang.

Seperti dilansir Al Jazeera dan Anadolu Agency, Kamis (2/11/2023), juru bicara Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih, John Kirby, mengatakan AS belum mengetahui siapa yang akan terpilih untuk mengambil alih kendali atas Jalur Gaza.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Namun, sebut Kirby, Washington bekerja sama dengan mitra-mitra regional untuk membuat sebuah rencana.

"Kami meyakini bahwa Hamas tidak bisa menjadi masa depan pemerintahan di Gaza. Mereka tidak bisa," ucap Kirby dalam pernyataannya kepada wartawan, seperti dilansir Reuters.

"Apa yang terjadi setelah konflik, kami belum memiliki semua jawabannya, namun kami bekerja sama dengan mitra-mitra kami di kawasan tersebut untuk mengeksplorasi seperti apa tata kelola pemerintahan di Gaza untuk jangka panjang," sebutnya.

Hamas memenangkan pemilu legislatif Palestina tahun 2006 lalu, yang memicu perebutan kekuasaan dengan kelompok Fatah, saingan utamanya, yang mendominasi Otoritas Palestina. Hal itu mendorong Hamas untuk mengambil alih kekuasaan atas Jalur Gaza pada tahun 2007 lalu hingga saat ini.

Simak berita selengkapnya di halaman berikutnya.


Direktur Narasi dan Konten Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Roby Muhamad, menyampaikan sederet program yang akan diwujudkan jika pasangan bakal capres dan cawapres Ganjar Pranowo dan Mahfud Md terpilih di 2024. Dia mengatakan Ganjar-Mahfud janji akan melanjutkan program Presiden Joko Widodo (Jokowi), termasuk melanjutkan dan mempercepat pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

"Ya kelanjutan pembangunan penting, yang spesifik di visi misi ada IKN penting, bukan hanya dilanjutkan tapi dipercepat itu komitmen kita," kata Roby di Rumah Aspirasi Relawan Ganjar, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (2/11/2023).

Roby mengatakan Ganjar-Mahfud juga akan menciptakan lapangan kerja dengan secara hilirisasi. Dia menyebut lapangan kerja akan diperluas sebagai proyek industrialisasi.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Tentu penciptaan lapangan kerja hilirisasi bukan hanya dilanjutkan, diperluas sebagai proyek industrialisasi yang lebih komprehensif di Indonesia," katanya.

Tak hanya itu, kata Roby, Ganjar-Mahfud juga menjanjikan satu keluarga satu sarjana. Dia menyebut saat ini akses pendidikan di Indonesia masih sangat lambat.

"Paling tidak kita jadikan satu sarjana di keluarga tersebut. Itu kita nanti akan bekerja sama dengan lembaga-lembaga pendidikan hingga kampus," kata Roby.

"Yang jelas isu pendidikan itu menjadi isu kita sekarang karena bisa dibilang akses pendidikan kita sekarang lambat sekali, makanya Ganjar-Mahfud fokus ke sana," tambahnya.

Roby juga menyebut Ganjar-Mahfud akan mendorong pemerataan digitalisasi untuk meningkatkan kualitas pendidikan hingga menaikkan pertumbuhan ekonomi. Nantinya, kata Roby, akan ada penambahan akses Wi-Fi gratis di desa-desa.

"Untuk program ini salah satunya mengadakan Wi-Fi desa dan juga melanjutkan beberapa program perluasan jaringan internet," ungkapnya.

Lihat juga Video: Ganjar Ajak Mahasiswa Terjun ke Politik, Bicara Etika-Moral

[Gambas:Video 20detik]


Ketum PSI Kaesang Pangarep melakukan kunjungan ke Benhil, Jakarta Pusat menemui relawan Timbul Sehati Indonesia. Kaesang makan sate bareng relawan Jokowi itu.

Pantauan di lokasi, Kaesang didampingi istrinya Erina Gudono. Warga kemudian menyambut dan berebut untuk foto bareng Kaesang.

Di lokasi, juga terpasang spanduk bertulisan 'Selamat Datang Mas Bro Kaesang di Wilayah Kampung Deret Jokowi RW. 07 Bendungan Hilir-Jakarta Pusat'. Spanduk tersebut bertuliskan Relawan Timbul Sehati Indonesia.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Kaesang tidak membocorkan isi pertemuan dengan relawan. Dia mengatakan hanya menyantap sate bersama.

"Makan sate," kata Kaesang, kepada wartawan, Kamis (2/11/2023).

Di lokasi juga ada spanduk calon legislatif PSI. Termasuk stiker pasangan Ganjar-Mahfud Md yang tertempel di beberapa tempat.

Kaesang mengatakan warga di lokasi kunjungannya itu 'terbelah' jadi dua kubu, yakni pendukung Prabowo-Gibran dan Ganjar-Mahfud Md.

"Nggak usah tanya. Sudah terbelah jadi dua. Ada Prabowo, Ganjar. Tanya aja warga sini ini. Jangan saya. Ganjar apa Prabowo," ucap Kaesang.

Warga kemudian meneriakkan nama Prabowo. Namun, ada juga warga yang meneriakkan nama Jokowi.

"Ini mungkin karena di sini Prabowo. Ganjar ada di tempat lain. Mungkin nggak enak sama saya," sambungnya.


Bakal capres Ganjar Pranowo tiba-tiba ditanyakan soal sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) oleh kader PDIP di Bali. Apa kata Ganjar menjawab pertanyaan tersebut?

Dilansir detikBali, pertanyaan Kader PDIP asal Desa Bongan, Kabupaten Tabanan, bernama Komang Suparman itu diungkapkan saat sesi tanya jawab Ngobrol Santai Ganjar Pranowo dengan seluruh kader PDI Perjuangan se-Bali di kantor DPD PDIP Bali, Kamis (2/11/2023). Dia awalnya menilai sikap Jokowi dalam perpolitikan yang terjadi saat ini sangat tidak berperasaan.

"Dengan sikap begitu tanpa ada perasaan dia membentuk dinasti dan melupakan begitu saja perjuangan PDIP," ujarnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ganjar merespons hal tersebut. Ia bercerita saat dulu sering diklat kaderisasi di Papua, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Bali.

"Ini lah kaderisasi, kalau nggak pernah diberikan kaderisasi orang masuk partai masuk PDIP, tiba-tiba itu belum kader, itu anggota," jawab Ganjar.

Artinya, lanjut Ganjar, proses itulah yang akhirnya bisa membuat seseorang memahami dan mencintai PDIP. "Sejak PDIP, jadi saya mengerti ini bagaimana berproses. Ya ada kecewanya nggak? Ada. Tapi kan kita bisa memilah dan memilih," imbuh mantan Gubernur Jawa Tengah itu.

Lebih lanjut, dia mencontohkan momen ketika Wayan Koster marah-marah ke anggota PDIP Bali. Ia menyebut itu aturan partai.

"Pasti ada yang nggak suka sama dia (Koster). Itulah kekecewaan tapi bukan berarti harus kemudian kita minggat (keluar dari partai) to?" kata Ganjar.

Baca berita lengkapnya di sini.

Lihat juga Video: Baliho Wajahnya Dicopot di Bali, Mahfud Md Tak Ambil Pusing

[Gambas:Video 20detik]


Vice CEO PT Pan Brothers Tbk Anne Patricia Sutanto blak-blakan soal ketakutan yang banyak dialami para pengusaha untuk berinvestasi di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Hal ini diceritakan langsung kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Anne mengatakan para pengusaha sebenarnya siap terlibat dalam pembangunan ibu kota baru itu, namun khawatir terhadap kepastian dan reformasi hukum. Ia mengaku takut salah langkah dan berujung diperiksa pihak berwenang.

"Jangan sampai kami support tapi (nasib) kami nggak jelas nantinya. Ujung-ujungnya, Bapak tahu deh. Ujung-ujungnya kami yang diperiksa," ucap Anne dalam acara Kompas 100 CEO Forum di Kawasan IKN Nusantara, dilihat virtual, Kamis (2/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Oleh karena itu, Anne menyampaikan agar Jokowi bekerja pelan-pelan dalam membangun IKN. Ia mengingatkan agar orang nomor satu di Indonesia itu tetap memperhatikan penegakan hukum.

"Izin Pak, saya tahu 2024 Bapak ingin kita upacara di sini. Tapi nuwun sewu pak, kami siap sat set, tapi juga ada alon-alon asal kelakon-nya, mengingat edukasi dan penegakan hukum sama pentingnya dengan IKN," ucap Anne.

Menanggapi itu, Jokowi menegaskan pembangunan IKN memang butuh waktu sekitar 15 tahun lagi. Di 2024 sebatas keinginan untuk upacara HUT RI ke-79.

"Banyak yang berpikir tahun depan IKN jadi, siapa yang ngomong? Tahun depan itu kita mau upacara di IKN, lapangannya, rumputnya sudah ditanam, pasti rampung. Kalau yang lain-lain bisa sampai 15 tahun," tuturnya.

Untuk itu, Jokowi meminta investor tidak perlu khawatir tentang keberlanjutan pembangunan IKN karena sudah diatur lewat Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

"Jadi kalau masih ada khawatir, khawatir apa gitu lho. 'Pak nanti nggak dilanjutkan', lho ini undang-undangnya sudah ada. Undang-undangnya itu didukung oleh 93% di DPR, apalagi? Takut apalagi? Takut Pemilu?" ucap Jokowi.

Terkait adanya Pemilu, Jokowi menganggap Indonesia sudah semakin pintar dalam berdemokrasi. Persaingan selama Pemilu dipandang biasa, terpenting setelahnya adalah kembali bersatu untuk Indonesia.

"Kalau mau Pemilu anget-anget dikit, agak-agak panas kan nggak papa, yang paling penting Bapak/Ibu jangan beli kipas, ngipasin. Atau Bapak/Ibu (jangan) beli kompor, panas-panasin," imbuhnya.


Menko Polhukam Mahfud Md menyinggung pidato Prabowo Subianto di Pilpres 2019 saat menghadiri acara Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) di Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel). Mahfud kembali mengungkit pernyataan Prabowo kala itu yang menyebut Indonesia bakal bubar tahun 2030.

Hal itu diutarakan Mahfud saat menjadi pembicara dalam kegiatan National Leadership Camp Silatnas ICMI di Aula Prof Amiruddin, Fakultas Kedokteran Unhas, Kamis (2/11/2023). Mahfud saat itu sedang membawakan orasi terkait 'Pemetaan Politik Islam di Indonesia Jelang Pemilu 2024'.

"Ada polemik tahun 2018 ketika kampanye presiden, Pak Prabowo calon presiden waktu itu. Pidatonya gini, bahwa Indonesia bahaya, Indonesia akan bubar pada 2030 kalau kita masih seperti gini-gini aja, itu pidato kampanyenya pak prabowo di 2018 ketika akan running dalam pilpres," ujar Mahfud.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Mahfud melanjutkan, pidato Prabowo saat itu membuat masyarakat ribut. Warga mempertanyakan apa dasar Prabowo mengatakan Indonesia akan bubar pada 2030.

"Orang ribut, apa dasarnya pak Prabowo? Apa dasarnya mengatakan 2030 bubar? Kan kita sudah punya Perpres, 2045 kita sudah jadi Indonesia emas. Pak Prabowo mengatakan, 'Itu saya baca di sebuah buku judulnya 'Ghost Fleet' siapa penulis buku Ghost Fleet ini P.W Singer'," rinci Mahfud.

Mahfud lantas menyinggung soal isi dari buku tersebut. Dalam salah satu bagian kecil buku itu, lanjutnya, pada suatu saat di tahun 2030 Indonesia akan dikuasai artificial intelligence (AI).

"Ada kata begini, ketika Indonesia tidak ada maka negara akan dikuasai Artificial Intelligence (AI), Indonesia sudah tidak ada," jelasnya.

"Nah oleh pak Prabowo itu dilempar ke publik, lalu publik ribut, itu buku apa. Itu buku novel, novel intelijen seorang penulis tentang perang dan teknologi perang. Mengamati soal intelijen lalu dia nulis buku. Suatu saat kelak ketika tahun 2030 dan bla bla bla. Itu jadi dasar pak Prabowo," tambah Mahfud MD.

Kata Mahfud, Prabowo kala itu diserang habis-habisan karena melansir novel fiksi. Kendati demikian, Mahfud mengaku kala itu dia membela Prabowo.

"Pak Prabowo waktu itu diserang habis-habisan, wah masa buku doang yang dibegitukan. Tapi saudara, pak Prabowo itu tidak sepenuhnya salah. Waktu itu saya bela. Indonesia itu akan menjadi Indonesia Emas dengan ciri-ciri seperti tadi sudah dihitung. Sarjana kita berapa dokter, ahli gizi berapa, dokter jantung berapa, sudah di hitung di tahun 2045 itu sudah emas," jelasnya.

Menurut Mahfud, hitungan dalam pidato Prabowo akan terjadi jika dibawa ke konteks hukum. Menurutnya Indonesia bakal bubar jika hukum tidak ditegakkan dengan adil.

"Kalau Indonesia itu tidak ada penegakan hukum dan keadilan, kalau hukum dan keadilan tidak tegak, negara bubar," tegas Mahfud.

Sebelumnya diberitakan, Mahfud menegaskan kehadirannya di Unhas Makassar bukan dalam rangka kampanye politik. Dia menekankan kapasitasnya bukan sebagai Cawapres Ganjar Pranowo.

"Saya sekarang tidak kampanye pemilu, kampanye politik. Saya datang ke sini sebagai Menko dan saya tahu politik kita itu masing-masing beda, silakan saja," kata Mahfud dalam pidatonya, Kamis (2/11).

Mahfud mengatakan pidatonya berbicara soal kampanye politik yang ideologis dan inspiratif. Dia tidak akan menjelaskan kampanye politik praktis karena menyadari para peserta dalam acara ini punya sikap politik yang berbeda-beda.

"Saya akan bicara kampanye politik yang ideologis, inspiratif bukan praktis. Kalau praktisnya bisa beda kita," pungkasnya.

Respons AMIN dan Ganjar-Mahfud soal Gibran Jadi Cawapres Prabowo


Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut situasi pemilu yang kadang menjadi agak panas adalah hal yang biasa. Asalkan, kata Jokowi, situasi tersebut tidak dikompor-kompori untuk menjadi semakin panas.

Hal itu disampaikan Jokowi di depan 100 CEO di IKN, Kalimantan Timur, Kamis (2/11/2023). Jokowi mulanya meminta para pengusaha untuk tidak takut berinvestasi di Ibu Kota Nusantara (IKN). Dia memastikan pembangunan IKN akan terus dilanjutkan.

"Jadi kembali, IKN ini adalah investasi masa depan kita investasi keberlanjutan Indonesia. Jadi kalau masih ada khawatir-khawatir apa gitu lho, 'pak nanti nggak dilanjutkan', undang-undangnya sudah ada, undang-undangnya didukung 93% fraksi partai-partai di DPR, apalagi?" kata Jokowi melalui kanal YouTube Setpres.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Jokowi pun mempertanyakan apa lagi yang menjadi kekhawatiran para pengusaha untuk berinvestasi di IKN. Dia pun bertanya apakah para pengusaha takut akan dinamika Pemilu 2024?

"Takut apalagi? Takut pemilu?" tanyanya.

Jokowi kemudian mengatakan bahwa situasi pemilu yang kadang sedikit hangat dan agak panas adalah hal yang wajar. Namun, dia meminta agar situasi tersebut tidak dipanas-panasi.

"Ini kadang apa kita ini kan sudah berapa kali pemilu langsung. 2004, 2009, 2014, 2019. Ya kalau mau pemilu anget-anget dikit, agak-agak panas kan nggakpapa, yang paling penting bapak ibu jangan beli kipas, ngipasin atau ibu-ibu beli kompor, manas-manasin," tutur Jokowi.

Jokowi melanjutkan, perbedaan pilihan dalam Pemilu adalah hal yang biasa. Menurutnya, saat ini masyarakat Indonesia sudah makin dewasa dalam berdemokrasi.

"Udahlah kita ini saya lihat sudah semakin dewasa dalam berdemokrasi. Perbedaan itu biasa, beda pilihan biasa gitu lho. Yang milih semuanya kan rakyat, kedaulatan itu ada di tangan rakyat. Bapak seganteng apapun kalau rakyat nggak seneng gimana? Bapak seneng yang ndeso-ndeso kayak saya gini gimana? Pilihan rakyat," papar dia.

Jokowi pun mewanti-wanti para pengusaha untuk tidak ikut berkomentar terkait persoalan Pemilu. Dia berharap nantinya usai Pemilu rakyat bersatu lagi demi bangsa dan negara.

"Persaingan dalam kompetisi pemilu biasa-biasa saja. Nggak usah bapak ibu ini kan biasa di bisnis, biasa di ekonomi, nggak usah lah belajar jadi politikus kadang-kadang ngomentari malah bisa keliru," ujar Jokowi.

"Yang paling penting kita berharap semua setelah bertanding setelah berkompetisi nanti kompak lagi, bersatu lagi untuk negara dan bangsa," imbuh mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Lihat juga Video: Panda Nababan Syok: Ini Bukan Jokowi yang Ku Kenal

[Gambas:Video 20detik]


Partai yang menang di Pemilu 2019 punya aktivitas media sosial berbeda jelang Pemilu 2024. Riset baru-baru ini menunjukkan, para partai pemenang sama-sama menjadikan isu Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan sebagai isu strategis, tetapi tidak dengan isu iklim.

Temuan ini dilaporkan Center for Digital Society (CfDS) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada (Fisipol UGM) dalam riset Lika-Liku Partai Politik Menyambut Pemilu 2024. Cakupan riset meliputi aktivitas kelima partai politik pemenang Pemilu 2019 di media sosial X yang sebelumnya dikenal dengan Twitter (selama Januari 2022-September 2023.

"Kami mengambil lima partai politik yang memenangkan pemilu di tahun 2019, yaitu PDI Perjuangan, Gerindra, Golkar, PKB, dan Nasdem. Karena kami ingin melihat perubahannya dari waktu ke waktu. Terlebih menjelang pemilu tahun depan," kata Dosen Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM Arga Pribadi Irmawan, dikutip dari laman kampus, Kamis (2/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Membangun Narasi Isu di X

Riset tim CfDS UGM mendapati, PDI Perjuangan dan Partai Gerindra menjadi partai politik yang banyak melakukan aktivitas di media sosial X. Masing-masing partai secara berurutan mencapai 30.593 dan 17.057 pos X.

Sedangkan tiga akun partai lainnya dinilai tidak menunjukkan aktivitas gencar di X selama 1 tahun belakangan. Akun X Partai Golkar mengepos 5.982 pos, Partai PKB 3.468 pos, dan Partai Nasdem 3.182 pos.

Arga menjelaskan, partai-partai tersebut beberapa kali melakukan pembangunan narasi isu di masyarakat. Hasil riset CfDS UGM menunjukkan, tiap partai partai sama-sama menjadikan IKN sebagai isu strategis.

Peneliti mencatat, pembahasan IKN di akun X partai terdiri dari 62 pos akun PDI-P, 23 pos Partai Golkar, 22 pos Partai Gerindra, 15 pos PKB, dan 11 pos Nasdem.

Pos-pos tentang IKN tersebut mayoritas menekankan tokoh-tokoh partai yang mendukung pembangunannya, baik di akun Partai PDI-P, PKB, Gerindra, dan Nasdem. Sedangkan Golkar cenderung mengedepankan perspektif institusi terhadap IKN.

Minim Isu Iklim di Akun X Partai

Peneliti menilai, kelima partai pemenang Pemilu 2019 belum memprioritaskan isu perubahan iklim jelang Pemilu 2024 dalam pos-pos di akun X masing-masing. Sedangkan isu perubahan iklim tengah menjadi proyeksi prioritas pemerintah sampai 2060.

Partai politik maupun capres-cawapres Pemilu 2024 juga dinilai masih memprioritaskan isu ekonomi. Isu IKN pun banyak disangkutpautkan dengan isu ketenagakerjaan alih-alih lingkungan.

Peneliti berpendapat, isu iklim perlu dijadikan prioritas. Sebab, ketidaksiapan strategi perubahan iklim di RI dapat berkembang ke masalah lain yang mengancam.

Kurang Pakai Akun X Resmi

Di sisi lain, tim riset mendapati bahwa X sendiri belum menjadi platform prioritas partai politik untuk membangun narasi secara umum.

"Sejauh ini kami belum mendapati X sebagai platform prioritas dari partai politik. Karena narasi yang dibangun masih bersifat sangat formal, seperti kegiatan partai, koalisi, penokohan, dengan kata-kata formal. Sedangkan yang banyak interaksinya itu hanya akun partai Gerindra, karena ia menggunakan bahasa-bahasa ringan yang disukai anak muda," kata Arga.

Arga mengatakan, riset menemukan adanya politik elektoral dalam kecenderungan koalisi partai untuk Pemilu 2024. Tujuannya yakni meningkatkan elektabilitas dan popularitas capres-cawapres masing-masing, yakni Anies-Muhaimin dan Prabowo-Gibran dengan narasi yang berbeda.

"Kami temukan di sini PKB berkoalisi dengan Nasdem, justru interaksinya sangat sedikit. Biasanya hanya sebatas pendokumentasian rapat dan kunjungan. Sedangkan koalisi Gerindra dan Golkar ini interaksinya sangat tinggi. Saling berbalas satu sama lain di X," tuturnya.

Gelar Rakerda, PDIP Pasang Target Ungguli Gerindra di Banten


Tiga calon presiden (capres) Indonesia menyukai beragam makanan tradisional. Apa saja makanan favorit Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto?

Indonesia memiliki 3 capres yang akan melaju dalam pemilihan umum (pemilu) tahun 2024. Ketiganya yaitu Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto telah resmi mendaftarkan diri mereka ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) beberapa waktu lalu.

Segala hal mengenai capres Indonesia ini pun jadi sorotan, termasuk sisi pribadinya. Layaknya orang biasa, mereka juga memiliki makanan favorit yang sering disantap.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ketiga capres rupanya menyukai beragam makanan tradisional Indonesia. Mereka punya makanan favorit masing-masing yang mengingatkan akan masa kecil atau memang sesuai selera mereka.

Lantas apa saja makanan favorit 3 capres Indonesia? Berikut informasinya seperti detikfood rangkum dari berbagai sumber:

1. Anies Baswedan

Foto: Tiara Aliya Azzahra/detikcom

Anies Baswedan punya makanan favorit yang ia sebut sebagai 'teman' masa kecilnya. Makanan itu merupakan gudeg khas Jogja. Mengutip detikNews (14/10/2022), Anies Baswedan pernah mengungkapkan makanan favoritnya ini ketika ia mengakhiri masa tugas 5 tahun sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Kala itu Anies memilih menu makan siang terakhir berupa gudeg Jogja dan sup ikan Manado. "Sup ikan Manado favorit saya. Kalau gudeg teman masa kecil," jelasnya. Makanan-makanan yang biasa ia santap saat berkantor di Balai Kota DKI rupanya makanan yang ditawarkan tak jauh dari sana.

Sering kali tim dapurnya ke sana untuk membeli makanan yang ia suka atau Anies bakal ke sana sendiri. "Kadang-kadang kita nggak delivery. Jadi tim dapur ke sana terus beli, bawa, langsung jadi lebih cepat. Kadang saya pergi sendiri," ucapnya.

Mengenai kecintaannya akan gudeg, Anies juga pernah mengunggah foto di Instagram ketika ia mengunjungi Gudeg Bu Tinah yang legendaris di dekat Stasiun Gondangdia, Jakarta Pusat.

Ia mampir sarapan di sana usai bersepeda. "Begitu sampai sana dan mencoba, ternyata rasanya pas, porsinya pas, suasananya juga pas. Klop dan lengkap," ujar Anies Baswedan.

Makanan favorit capres Indonesia lain ada di halaman selanjutnya.

Halaman 1 2 Selanjutnya

Makan Durian Cuma Rp 5 Ribu di Pasar Tiban Banjarnegara


Sosok Nurhadi (54) warga Kabupaten Kudus, sempat viral karena menjadi calon presiden guyonan berpasangan dengan Aldo yang disingkat dengan capres 'Dildo'. Nurhadi pun mengaku tengah mencari wakil sebanyak-banyaknya.

Nurhadi merupakan warga RT 6 RW 4 Desa Golantepos Kecamatan Mejobo. Nurhadi sempat viral karena berpasangan dengan Aldo maju menjadi capres fiktif atau guyonan. Keduanya berlagak seperti politikus beneran.

Keduanya pun memiliki koalisi. Namanya cukup menggelitik yakni 'Koalisi Indonesia Tronjal-tronjal Maha Asik'. Tulisannya huruf KO berwarna merah. Lalu huruf N, T, OL, M, dan AS.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Di akun Instragam @nurhadipresiden pun mulai ramai postingan dirinya berpasangan dengan beberapa orang. Seperti Nurhadi-Nopal, Nurhadi-Adam, hingga Ir Nurhadi, Sk.MM.ek dengan Prof Gus Milos, iT.I'll.

Nurhadi mengaku mulai ramai komunitas pemuda yang mengedit gambar wajahnya berpasangan dengan beberapa orang. Ia pun merasa senang dan tidak terganggu. Asalkan kata ia, tidak melanggar agama dan negara.

"Itu kan anak-anak mempunyai kreativitas sendiri, editannya bagus, itu terserah mereka yang penting jangan suatu melanggar agama dan negara dan tidak menyakiti orang lain," jelas Nurhadi kepada detikJateng ditemui di kiosnya Pasar Brayung Mejobo, Kamis (2/11/2023).

Dia senang kehadirannya bisa menghibur khalayak umum. Apalagi awalnya tahun 2019 saat pemilu suasana sedang memanas antarcapres, ia hadir untuk mendinginkan suasana dan menghibur warga.

"Kita hadir bisa menyenangkan orang lain, bagaimana saling menyenangkan, bagaimana saling support, bagaimana kita bisa bermanfaat untuk orang lain atau saling memberikan manfaat," kata Nurhadi.

"Tidak ada masalah, dari dulu seperti itu," dia melanjutkan.

Sosok capres guyonan Nurhadi ditemui di kios pijat Pasar Brayung Kecamatan Mejobo, Kamis (2/11/2023). Foto: Dian Utoro Aji/detikJateng

Nurhadi mempersilakan warga atau netizen memasang wajahnya dengan siapapun. Menurutnya, terpenting adalah masyarakat bersatu untuk kebaikan bersama.

"Siapapun boleh, kalau dulu satu cawapresnya, sekarang ini bisa siapapun memasangkan diri, yang penting siap bekerja, siap berkarya bersatu untuk kebaikan bersama," jelas Nurhadi.

Tidak ketinggalan, Nurhadi yang sehari-hari berprofesi sebagai tukang pijat ini berpesan kepada para calon presiden yang bakal berkompetisi di Pilpres 2024. Ia mengaku siap memijat capres dan cawapres yang kecapaian selama pemilu.

"Mereka sudah pintar semua, tidak perlu pesan dari saya, pesan saya bila kalian merasa capai dengan urusan capres-cawapres bilang yang satu ini, akan saya sembuhkan rasa capeknya," jelasnya.

Nurhadi juga menilai gesekan antarcalon presiden adalah hal wajar. Asalkan menurutnya tidak sampai memecah belah negara.

"Gesekan hal biasa, asal jangan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, masalah pilihan," ungkap Nurhadi.

Simak Video 'Masih Ingat Capres 'Dildo' Nurhadi? Begini Nasibnya Sekarang':

[Gambas:Video 20detik]


Ketua DPP PPP Syaiful Tamliha berkelakar tentang 'bapaknya Gibran' di belakang Partai Demokrat dan Partai Gelora. Apa maksud Tamliha?

Hal ini disampaikan Tamliha saat menjadi pembicara di acara diskusi Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) di Gedung MPR/DPR/DPD, Senayan, Jakarta (2/11/2023). Selain Tamliha, ada Ketua BPOKK Demokrat Herman Khaeron, Sekjen Gelora Mahfudz Siddiq, dan Wakil Ketua Komisi II DPR Fraksi PKB Yanuar Prihatin hadir sebagai pembicara.

Tamliha mulanya membicarakan hasil survei partainya yang diprediksi tak lolos masuk DPR dengan presidential threshold 4 persen. Dia kemudian membicarakan partai para pembicara yang telah mendukung capres tertentu.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Mudah-mudahan ini juga hoaks kan yang 2,7 persen itu. Sehingga yang bener 4 persen ke atas. Nah itu Pak Mahfudz, Kang Hero (Herman Khaeron), dan teman saya PKB (Yanuar Prohatin). Jadi kalau voting di sini kalah kita, 2 (dukung) Prabowo 1 AMIN, 1 Mahfud. Iya sudah menang Prabowo di tempat ini," kata Tamliha disusul tawa hadirin.

gTamliha berharap Mahfudz dan Herman sebagai anggota DPR yang pernah menjabat di Komisi I DPR yang membidangi pertahanan tidak bermain dengan angka-angka. Dia berharap PPP tetap lolos ke DPR.

"Yang saya khawatirkan yang berdua ini kan ahli-ahli, mantan Komisi I, mudah-mudahan tidak bermain dengan angka-angka itu. Ya kalau mau bermain-main pula yang penting PPP nggak di bawah 4 persen, gimana caranya," kata Tamliha.

Dia kemudian melempar kelakar ke dua elite partai di sebelahnya, yakni Herman dan Mahfudz, soal prediksi lolos menjadi partai di DPR. Dia menyebut dua partai ini ada sokongan politik dari Jokowi.

"Kan di belakang Bapak kan ada itu, Bapaknya Gibran," imbuh dia.

Simak Video: Gerindra Ungkap TKN Prabowo-Gibran Diumumkan Kamis Depan

[Gambas:Video 20detik]


Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) kembali menggelar sidang terkait laporan dugaan pelanggaran etik hakim konstitusi. Kini, MKMK memeriksa hakim konstitusi Daniel Yusmic Pancastaki Foekh.

Pantauan detikcom di gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (2/11/2023), pukul 15.50 WIB, Daniel tampak keluar dari Gedung 1 MK untuk menuju Gedung 2. Pemeriksaan digelar secara tertutup.

Daniel tampak mengenakan jas berwarna hitam. Dia hanya tersenyum saat ditanya soal dugaan pelanggaran yang membuat para hakim MK diperiksa.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Sebelumnya, sudah ada enam hakim konstitusi yang menjalani sidang MKMK. Keenam hakim itu ialah Ketua MK Anwar Usman, Hakim Konstitusi Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, Manahan MP Sitompul, dan Suhartoyo.

Mereka diperiksa soal putusan yang dibacakan pada 16 Oktober lalu, yakni putusan atas gugatan uji materi terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mengenai batas usia capres-cawapres. Sebagaimana diketahui, putusan itu memutuskan capres-cawapres usia di bawah 40 tahun bisa maju pilpres asalkan sudah punya pengalaman menjadi kepala daerah.


Partai Gelora menyampaikan susunan formasi Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sudah rampung. Sekjen Gelora Mahfudz Siddiq mengatakan dirinya dan Waketum Fahri Hamzah diusulkan partai menjadi jubir TKN.

"Sudah selesai disusun. Cuma memang menunggu pertemuan para ketum dengan capres dan cawapres untuk ketok palunya aja," kata Mahfudz di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Kamis (2/11/2023).

"Kalau dari Gelora di tim pusatnya ada Pak Fahri, ada saya, dan ada beberapa ketua-ketua koordinator wilayah," imbuhnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Meski bersifat usulan, Mahfudz menekankan susunan formasi yang melibatkan dirinya dan Fahri sudah tahap finalisasi. Menurutnya, struktur TKN hanya tinggal menunggu teken dari para ketum Koalisi Indonesia Maju (KIM) beserta Prabowo dan Gibran sebagai capres dan cawapres.

"Iya nunggu. sebenarnya itu sudah selesai, ketua umum sih tidak akan membahas rincian nama ya. Tapi lebih kepada legalitas aja, ketok palu," kata dia.

Mahfudz mengatakan pengesahan struktur TKN rencananya dilakukan hari ini. Namun, hal itu urung lantaran pertemuan capres-cawapres dan para ketum belum dapat terlaksana.

"Iya semula memang diasumsikan hari ini ada pertemuan para ketum dengan capres dan cawapresnya untuk ketok palu susunan formasi TKN-nya. Cuma kelihatannya hari ini belum bisa dilaksanakan pertemuan itu," kata Mahfudz.

Lihat juga Video: Gerindra Ungkap TKN Prabowo-Gibran Diumumkan Kamis Depan

[Gambas:Video 20detik]


Anggota KPU Divisi Hukum Mochammad Afifuddin memastikan debat capres dan cawapres akan berjalan pada masa kampanye mendatang. Salah satu tema debat yang akan dibahas yakni isu lingkungan hidup.

"Saya tadi sudah berkomunikasi dengan teman-teman di KPU karena belum kita ambil keputusan, tapi 99,99 persen isu lingkungan hidup akan menjadi salah satu isu yang diprioritaskan untuk menjadi pokok bahasan dalam salah satu tema debat," ujar Afif dalam acara diskusi pandangan capres dan cawapres dalam isu lingkungan hidup di kantor CSIS, Jakarta, Kamis (2/11/2023).

Afif menuturkan akan dibentuk tim yang fokus untuk merumuskan topik debat capres-cawapres. Dia menegaskan debat capres dan cawapres akan berjalan 5 kali seperti Pilpres 2019.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Yang sudah tidak bisa ditawar lagi adalah jumlah debat kita 3 kali untuk Presiden dan 2 kali untuk Wakil Presiden, sama persis seperti tahun 2019," sebutnya.

Selain itu, terkait lokasi debat masih dibicarakan dengan para perwakilan pasangan calon (paslon). Ada pula kemungkinan lokasi debat di luar Jakarta yang masih dalam tahap pembahasan.

"Sedang kita pikirkan tapi ini pasti harus kita koordinasikan dari masing-masing calon, kalau kita usulkan ke satu kota di luar Jakarta keberatan atau tidak," ungkapnya.

Diberitakan sebelumnya, KPU belum mengeluarkan jadwal debat pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Namun, KPU menyampaikan jika debat direncanakan akan digelar sebanyak lima kali.

"Benar (sesuai aturan, rencananya 5 kali debat)," ujar Ketua Divisi Teknis KPU RI Idham Holik kepada wartawan, Senin (23/10).

Berdasarkan, Pasal 277 UU Nomor 7 Tahun 2017, kata Idham, debat pasangan calon di Pilpres akan dilakukan sebanyak 5 kali. Selain itu, Idham menyebut debat juga akan ditayangkan secara terbuka dan nasional.

"Debat Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 275 ayat (1) huruf h dilaksanakan 5 (lima) kali," bunyi Pasal 227, Ayat 1.


Beredar narasi di media sosial X (sebelumnya bernama Twitter) paspampres Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka meminta warga untuk mengganti baju yang bergambar caleg PDIP Aria Bima saat blusukan di Sangkrah, Pasar Kliwon, Solo beberapa hari yang lalu. Gibran buka suara atas narasi tersebut.

Narasi tersebut dibagikan oleh akun X @i*** kemarin siang. Dalam foto yang diunggah itu terdapat narasi bahwa Gibran sudah berbeda. Unggahan itu sudah disaksikan netizen puluhan ribu kali.

"Gibran sudah berubah. Gibran Rakabuming Raka melakukan kunjungan kerja di Kampung Sangkrah Solo, pada Selasa pagi, 30 Oktober 2023. Warga tidak lagi antusias menyambut kehadiran Gibran. Terjadi sebuah insiden ketika ada seorang warga yang memakai kaos bergambar foto caleg PDIP Aria Bima, dan oleh paspampres diminta untuk mengganti kaos yang dipakainya. TIM PRABOWO-GIBRAN BEKERJA MENGATUR PASPAMPRES," tulis foto yang diunggah akun tersebut seperti dilihat detikJateng, Kamis (2/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Respons Gibran

Gibran lantas buka suara atas narasi itu saat ditemui di Balai Kota Solo. Dia membantah adanya paspampres yang meminta warga untuk mengganti kaus yang dikenakan.

"Nggak, nggak ada yang menegur. Itu juga bukan kaus Pak Aria Bima, kausnya Pak Ganjar," katanya.

Gibran juga justru mengaku sempat menyalami orang tersebut. "Orangnya saya salami lho ya, nggak ada kayak gitu ya. Itu hoax ya. Kalau mau full kan pada di sana semua. Apa ditegur? Orangnya juga baik, saya salami to orangnya," pungkasnya.

Baca berita lengkapnya di sini.

Simak Video: Gerindra Ungkap TKN Prabowo-Gibran Diumumkan Kamis Depan

[Gambas:Video 20detik]


Komisi III DPR RI menekankan pentingnya netralitas Polri dalam menyambut Pemilu 2024. Sebagai institusi negara, Polri yang bertugas mengamankan jalannya Pemilu diharapkan dapat bekerja secara profesional dan menjunjung tinggi integritas.

"Masyarakat menaruh harapan besar terhadap Polri untuk memberi keamanan selama tahapan Pemilu berlangsung. Keamanan ini dapat tercipta apabila Polri berdedikasi untuk menghadirkan Pemilu yang damai, termasuk memastikan agar seluruh personelnya bebas dari politik praktis," kata Anggota Komisi III DPR RI Gilang Dhielafararez dalam keterangan tertulis, Kamis (2/11/2023).

Lebih lanjut, Komisi di DPR yang membidangi urusan keamanan dan penegakan hukum itu meminta agar para pejabat Polri dapat menjadi panutan bagi rekan-rekan bawahannya. Selain memberikan pengarahan dan pengawasan, Gilang juga menegaskan para pejabat Polri harus menunjukkan contoh dalam menjalankan prinsip netralitas selama Pemilu.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Penting bagi petinggi Polri untuk selalu menjaga kredibilitasnya. Karena komandan atau pejabat Polri adalah panutan untuk jajaran yang mereka pimpin," ujarnya.

"Jika atasan bekerja dengan cara terpuji, maka anak buah akan mengikuti. Begitu pula sebaliknya apabila atasannya melenceng, maka bawahannya pun tidak takut untuk melakukan pelanggaran," sambung Gilang.

Gilang mengatakan netralitas Polri merupakan hal fundamental yang harus dijaga demi adilnya pelaksanaan demokrasi pada proses Pemilu. Apalagi, menurut Gilang, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo juga sudah memberi peringatan tegas kepada jajaran Polri agar tidak berpihak terhadap partai apapun.

"Tentunya komitmen Kapolri tersebut akan terus dikawal oleh masyarakat, bahwa Polri tidak akan memihak kepada peserta Pemilu dan berupaya membantu menciptakan Pemilu yang aman dan damai," tuturnya.

Gilang menilai peran pejabat Polri sangat signifikan di tengah menghangatnya dinamika politik. Para pimpinan satuan Polri pun disebut menjadi wajah Korps Bhayangkara di setiap wilayah.

Oleh karena itu, pimpinan satuan maupun organ Polri diingatkan untuk memberi arahan yang jelas kepada jajarannya, termasuk untuk memastikan bahwa semua anggota Polri menjunjung tinggi sikap tegas dan profesional ketika dihadapkan pada situasi dilematis yang bersinggungan dengan ranah politik praktis.

"Komandan maupun pimpinan Polri memiliki tanggung jawab untuk mengingatkan anggotanya agar tidak terlibat dalam tindakan politik yang dapat mengganggu proses demokrasi," tegas Gilang.

"Sebagai penegak hukum, anggota kepolisian pantang melakukan pelanggaran. Apalagi sampai mengabaikan amanat dari undang-undang (UU) yang mengatur mengenai netralitas Polri di Pemilu," sambungnya.

Seperti diketahui, UU Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia mewajibkan agar setiap anggota Polri bersikap netral dalam politik. Aturan tersebut juga mengatur anggota Polri untuk tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis.

Di sisi lain, Gilang menyoroti pentingnya anggota Polri menjalankan tugas sebagai personel pengamanan Pemilu dengan integritas yang tinggi. Ini termasuk dalam hal pencegahan konflik, penegakan hukum, dan perlindungan hak asasi manusia (HAM).

"Segala bentuk ancaman yang dapat mengganggu kelancaran proses Pemilu, perlu diantisipasi pihak kepolisian. Peran Polri dibutuhkan untuk memastikan tidak ada pihak yang ingin merusak jalannya proses Pemilu," terang Gilang.

Sebagai informasi, diketahui sebelumnya Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri telah menangkap 40 tersangka terorisme anggota Jemaah Ansharut Daulah (JAD), yang disebut hendak menggagalkan pelaksanaan Pemilu 2024. Dengan demikian, Gilang menegaskan Polri bertugas untuk menjaga keselamatan dan keamanan seluruh rakyat Indonesia.

"Keberhasilan ini harus diikuti dengan keberhasilan-keberhasilan lain dalam hal profesionalitas dan integritas Polri pada pengamanan Pemilu 2024," sebutnya.

"Dibutuhkan juga sinergitas yang baik dari Polri dengan instansi keamanan lain, seperti dengan TNI," pungkas Gilang.


Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad berharap agar para gubernur dan kepala daerah netral dalam Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Presiden 14 Februari 2024, serta Pemilihan Kepala Daerah mendatang. Hal ini sesuai dengan penegasan Presiden Joko Widodo.

"Kepada Pj Gubernur NTB, kita menyampaikan pesan agar netral dalam pemilu dan pilpres. Apalagi beliau termasuk Aparatur Sipil Negara (ASN), tidak boleh terlibat dalam cawe-cawe pemilihan apapun juga dan memperlakukan semua peserta pemilu dalam kedudukan yang sama," ujar Fadel dalam keterangannya, Kamis (2/11/2023).

Pesan itu disampaikannya sebelum pertemuan dengan Pj Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Gita Ariadi di Ruang Kerja Gubernur, Mataram. Dalam pertemuan itu, Fadel didampingi anggota DPD di antaranya Darmansyah Husein, Amang Syarifudin, Achmad Sukisman, M. Afnan Hadikusumo, dan Dedi Iskandar Batubara.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ia mengungkapkan selain membicarakan agenda DPD berkaitan dengan pengawasan DPD, pertemuannya dengan Gita juga membahas tentang persiapan pilkada, pemilu, dan pilpres di NTB.

"Mudah-mudahan pemerintah (pusat dan daerah) bisa netral. Dan pada saat pemilihan nanti pada 14 Februari 2024, semua bisa berjalan lancar, aman, dan damai," ucapnya.

Selain itu, Fadel mengharapkan agar pemilu berjalan secara langsung, umum, bebas, dan rahasia (Luber). Ia tidak menginginkan terulangnya suasana pemilu tahun 2019 yang diwarnai dengan polarisasi tajam di masyarakat, sehingga terjadi ketegangan dan friksi di masyarakat juga di media sosial.

"Itulah yang kita ingin hindari dalam Pemilu 2024 ini. Makanya, sebagai Wakil Ketua MPR, kita sudah bicara dengan Presiden dan Presiden sudah menyatakan sikap netral. Begitu juga dengan aparat kepolisian, TNI, dan lain-lain. Kita tidak ingin terjadi sesuatu yang tidak kita kehendaki," katanya.

Sementara itu, Gita menyatakan pihaknya sudah siap untuk melaksanakan Pemilu 2024. Persiapan tersebut terkait dengan penyiapan anggaran pemilu dan pilkada, serta menciptakan suasana masyarakat yang kondusif.

"Dalam pelaksanaan pemilu, pilpres pada 14 Februari 2024 maupun pilkada gubernur, bupati, dan wali kota, kami bersama penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu) sudah berkomitmen dan menandatangani naskah pemberian hibah daerah," tuturnya.

Dengan penandatanganan naskah pemberian hibah itu, Pemda Provinsi NTB sudah mengalokasikan 40 persen kebutuhan Pilkada 2024. Sedangkan 60 persen dialokasikan pada APBD 2024, sehingga dipastikan pelaksanaan pilkada di NTB bisa diproses dan siap untuk dikawal.

"Berkaitan dengan stabilitas, keamanan, dan ketertiban masyarakat, alhamdulillah bersama komponen aparatur keamanan, situasi masih kondusif," pungkasnya.


Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, menolak gencatan senjata dan siap bertempur dalam waktu lama demi mewujudkan sumpahnya menumpas kelompok Hamas. Namun, pakar menilai Israel tak punya rencana pasti mencapai tujuan itu.

Pemandangan horor yang terus menggentayangi Jalur Gaza usai perang pecah pada 7 Oktober lalu memang sekilas menunjukkan tekad Israel untuk menumpas habis Hamas.

Tak peduli tekanan para kepala negara dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Netanyahu menolak seruan gencatan senjata dalam pernyataannya pada Senin (30/10).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Seruan gencatan senjata terhadap Israel sama dengan seruan bagi Israel untuk menyerah kepada Hamas, menyerah kepada terorisme," ujar Netanyahu.

Ia kemudian berkata, "Alkitab mengatakan, 'Ada waktu untuk berdamai, dan ada waktu untuk berperang.' Ini adalah waktu untuk berperang."

Di tengah retorika Netanyahu yang berapi-api itu, para pakar mempertanyakan rencana Israel untuk mewujudkan sumpahnya memberantas Hamas setelah perang berakhir.

"Anda tidak dapat menggembar-gemborkan sebuah gerakan bersejarah seperti itu tanpa rencana ke depannya," ujar kepala Studi Palestina di Pusat Moshe Dayan Universitas Tel Aviv, Michael Milshtein.

Mantan kepala Departemen Urusan Palestina untuk Intelijen Militer Israel itu curiga rencana ke depan itu bahkan belum dipikirkan.

"Anda harus melakukannya sekarang," tuturnya.

Sejumlah diplomat Barat mengaku sudah berdiskusi dengan Israel mengenai rencana ke depan itu, tapi hingga kini belum ada wujud konkretnya.

"Betul-betul bukan rencana yang pasti. Anda bisa menggambarkan beberapa gagasan di atas kertas, tapi untuk mewujudkannya bakal membutuhkan waktu berminggu-minggu, berbulan-bulan diplomasi," ujar seorang diplomat.

Baca juga:

Dari segi militer, sebenarnya sudah ada beberapa rencana, mulai dari mengerdilkan kemampuan militer Hamas hingga mengambil alih kendali sebagian besar wilayah Jalur Gaza.

Namun, orang-orang yang berpengalaman menangani krisis-krisis sebelumnya ragu rencana-rencana tersebut dapat terlaksana.

"Saya rasa tak ada solusi yang mungkin dilakukan bagi Gaza sehari setelah kita mengevakuasi pasukan," ucap Haim Tomer, seorang mantan pejabat badan intelijen Israel, Mossad.

Secara politik, Israel satu suara: Hamas harus dikalahkan. Menurut mereka, serangan pada 7 Oktober lalu terlampau mengerikan sehingga Hamas tak boleh lagi menguasai Gaza.

Kendati demikian, Milshtein menekankan bahwa Hamas adalah sebuah pemikiran sehingga Israel tak bisa menghapus Hamas begitu saja.

"Ini tidak seperti Berlin pada 1945, ketika Anda menancapkan bendera di Reichstag dan selesai," katanya.

Ia menganggap situasi Israel ini lebih mirip dengan Irak pada 2003 silam, ketika pasukan pimpinan Amerika Serikat berupaya menghapus jejak rezim Sadam Hussein.

Upaya yang dikenal sebagai De-Baathifikasi itu bak bencana. Selama upaya itu digalakkan, ratusan ribu pegawai sipil Irak dan anggota pasukan bersenjata kehilangan pekerjaan, menabur benih pemberontakan yang akhirnya subur.

Para veteran Amerika dari konflik itu saat ini berada di Israel, berbincang dengan militer setempat mengenai pengalaman mereka di titik-titik panas di Irak, seperti Falluja dan Mosul.

"Saya berharap mereka menjelaskan kepada orang-orang Israel bahwa mereka membuat kesalahan besar di Irak. Contohnya, jangan berilusi memberangus partai berkuasa atau mengubah pikiran orang. Itu tak akan terjadi," tutur Milshtein.

Baca juga:

Tak hanya pakar dari Israel, pengamat-pengamat Palestina juga memiliki pandangan serupa.

"Hamas merupakan organisasi akar rumput. Jika mereka ingin menumpas Hamas, mereka harus melakukan pembersihan etnis di seluruh Gaza," kata Presiden Inisiatif Nasional Palestina, Mustafa Barghouti.

Gagasan pembersihan etnis dan pengusiran ratusan ribu warga Palestina dari Jalur Gaza ke negara tetangga, Mesir, pun mulai mengemuka.

Sejumlah pihak Israel, termasuk mantan-mantan pejabat senior, sudah mulai sering membahas betapa penting memindahkan sementara warga Palestina dari Gaza ke Sinai.

Mantan kepala Dewan Keamanan Nasional Israel, Giora Eiland, mengatakan satu-satunya jalan bagi Israel untuk memenuhi ambisinya tanpa membunuh banyak orang tak bersalah adalah dengan mengevakuasi warga Palestina dari Gaza.

"Mereka harus menyeberang perbatasan ke Mesir secara sementara atau permanen," ucapnya.

Gagasan semacam ini lah yang paling ditakuti orang Palestina. Sebagai populasi yang punya rekam jejak panjang menjadi pengungsi, kemungkinan eksodus besar-besaran memantik ingatan akan kejadian traumatis pada 1948.

"Kabur berarti hanya punya satu tiket pergi. Mereka tak akan mungkin bisa kembali," ujar mantan juru bicara Organisasi Pembebasan Palestina, Diana Buttu.

Ketakutan orang Palestina kian menjadi setelah Presiden Amerika Serikat, Joe Biden, pada 20 Oktober lalu meminta Kongres menyetujui pemberian dana bantuan untuk Israel dan Ukraina.

Hingga saat ini Israel memang belum menyatakan secara gamblang keinginan mereka agar warga Palestina melintasi perbatasan.

Pasukan Pertahanan Israel (IDF) hanya berulang kali mendesak warga sipil ke "area-area" aman di kawasan selatan.

Namun, Presiden Mesir, Abdel Fattah el-Sissi, sudah mewanti-wanti bahwa perang Israel di Gaza dapat menjadi "upaya untuk menekan warga sipil untuk bermigrasi ke Mesir."

Jika berasumsi masih ada warga Gaza di Jalur Gaza ketika perang berakhir, siapa yang akan memerintah mereka?

"Itu pertanyaan sulit," kata Milshtein.

Milshstein menilai Israel harus mendukung pembentukan pemerintahan baru yang dikuasai oleh orang Gaza. Namun, orang-orang dalam pemerintahan itu harus mendukung AS, Mesir, dan mungkin Arab Saudi.

Baca juga:

Formasi pemerintahan itu juga harus diperkuat dengan Fatah, faksi rival Hamas di Palestina yang didepak dari Gaza setahun setelah pemilu pada 2006 silam.

Fatah merupakan pengendali Otoritas Palestina (PA), yang berbasis di Ramallah, kota di Tepi Barat.

Diana Buttu mengatakan PA kemungkinan secara diam-diam ingin kembali ke Gaza, tapi mereka tentu ogah "ikut menunggangi tank Israel."

Seorang politikus veteran Palestina yang sempat menjadi pejabat PA pada 1990-an, Hanan Ashrawi, juga tak mau pihak asing, termasuk Israel, lagi-lagi berupaya mendikte kehidupan Palestina.

"Orang yang berpikiran bahwa ini merupakan percaturan dan mereka dapat menggerakkan beberapa pion ke sana ke mari dengan harapan gerakan checkmate pada akhirnya, itu tak akan terjadi," ujar Ashrawi.

"Anda mungkin bisa mendapatkan beberapa kolaborator, tapi warga Gaza tak akan menyambut baik mereka."

Di tengah kebuntuan ini, orang-orang yang sempat menangani perang-perang di Gaza sebelumnya pun memunculkan indikasi bahwa hampir semua solusi sudah pernah dicoba.

Mantan pejabat Mossad, Haim Tomer, mengungkap pengalamannya setelah salah satu pertempuran di Gaza pada 2012 lalu.

Saat itu, ia menemani direktur Mossad ke Kairo untuk pembicaraan rahasia yang berujung pada kesepakatan gencatan senjata.

Ia bercerita bahwa saat itu, perwakilan Hamas berada "di seberang jalan". Sebagai penengah, pejabat Mesir mondar-mandir untuk menyampaikan pesan.

Menurutnya, mekanisme serupa dapat diterapkan lagi dalam upaya pembebasan warga yang disandera Hamas, tapi Israel kemungkinan bakal membayar lebih mahal.

"Saya tidak peduli jika kita harus membebaskan beberapa ribu tahanan Hamas. Saya ingin warga kita kembali pulang," tutur Tomer.

Setelah warga berhasil diselamatkan, barulah Israel dapat memilih bakal melanjutkan operasi militer skala penuh atau gencatan senjata jangka panjang.

Namun, pembatas fisik antara wilayah Gaza dan Israel sangat minim. Tomer pun menganggap Israel memang sudah ditakdirkan berurusan dengan Gaza selamanya.

"Seperti duri di tenggorokan kita," katanya.


Isu dinasti politik mencuat dan ramai dibahas usai Gibran Rakabuming Raka resmi menjadi bacawapres Prabowo Subianto. Terkait hal itu, pendiri Ponpes Ora Aji, Miftah Maulana Habiburrahman atau Gus Miftah membela Gibran.

"Dinasti itu menurut saya seperti Korea Utara, Kim Jong Il punya anak tanpa pemilihan demokratis Kim Jong Un kemudian jadi presiden," kata Gus Miftah usai mengisi ceramah di Masjid Al Husna Pakuwon Mall Jogja, dilansir detikJateng, Kamis (2/11/2023).

Lebih lanjut, Gus Miftah kemudian menyinggung kiprah beberapa keluarga politisi di Indonesia, termasuk kiprah keluarga Megawati Soekarnoputri. Dia bilang jika menyebut majunya Gibran sebagai upaya melanggengkan politik dinasti, itu tak ubahnya dengan langkah Megawati.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Pak Soekarno punya anak Bu Megawati, Bu Megawati punya anak mbak Puan Maharani, Pak SBY punya anak AHY, Gus Dur punya anak Yenny Wahid tapi kenapa yang dibilang dinasti cuma Mas Gibran saja. Kalau masuknya Mas Gibran dibilang dinasti ya berarti Anda ingin mengatakan Bu Megawati juga dinasti," bebernya

Baginya, siapapun punya hak untuk maju. Termasuk Gibran yang merupakan anak presiden.

"Jadi ini kembali kepada masalah kemampuan dan profesionalisme. Kalau memang dia anaknya Pak Jokowi dan dia punya kemampuan, kenapa enggak," ucapnya.

Baca berita lengkapnya di sini.

Lihat Video: Gerindra Ungkap TKN Prabowo-Gibran Diumumkan Kamis Depan

[Gambas:Video 20detik]


Bakal calon wakil presiden (Bacawapres) dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) Gibran Rakabuming Raka membantah pernyataan Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP Komarudin Watubun yang menyebutnya akan membuat narasi dizalimi bila dipecat oleh PDIP.

Gibran sendiri menegaskan bahwa tidak akan ada narasi dizalimi oleh PDIP bila dipecat oleh PDIP.

"Nggak, nggak," kata Gibran di Balai Kota Solo seperti dikutip detikJateng, Kamis (2/11).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu mengaku tidak akan membuat narasi-narasi seperti itu.

Sebelumnya diberitakan, Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP Komarudin Watubun berbicara terkait status Gibran Rakabuming Raka di PDIP usai menjadi cawpares dari Prabowo Subianto. Komarudin mengatakan jika partainya memecat Gibran akan muncul narasi dizalimi.

Hal itu disampaikan Komarudin di gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (31/10). Komarudin menilai status Gibran di PDIP tidak perlu di dramatisir.

"Tidak perlu didramatisir. Kita kan tahu itu kalau kita ambil tindakan tegas pecat nanti dia (Gibran) gunakan itu 'Waduh saya dizalimi', itu sudah lagu lama," kata Komarudin.

Baca di sini.

Lihat Video: Gerindra Ungkap TKN Prabowo-Gibran Diumumkan Kamis Depan

[Gambas:Video 20detik]


Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto tiba-tiba lari keliling running track di dalam Gelora Bung Karno (GBK) di tengah siang bolong. Hasto menyebut itu sebagai tanda spirit atau semangat untuk memenangkan Ganjar Pranowo dan Mahfud Md.

Pantauan detikcom, Kamis (2/11/2023), pukul 14.45 WIB, terlihat Hasto yang mengenakan baju merah, kaca mata hitam, dan celana jeans berlari didampingi 4 kader PDIP. Tampak Hasto dan para kader PDIP berlari di running track di dalam stadion GBK.

Hasto lantas buka suara terkait maksudnya berlari. Dia awalnya bicara pesan istri Ganjar Pranowo, Siti Atiqoh, jelang Pemilu 2024.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Jadi temen-temen boleh coba, pesan Bu Siti Atiqoh persiapkan stamina, kesehatan jiwa raga, dan dengan lari kita mengalahkan diri sendiri," kata Hasto kepada wartawan usai berlari.

Hasto pun mengaku sudah berlari sejauh 7 kilometer. Menurutnya, ini sebagai tanda semangat memenangkan Ganjar-Mahfud.

"Ini sudah saya buktikan, saya bukan pelari, tapi punya spirit untuk memenangkan Pak Ganjar dan Prof Mahfud Md sehingga bisa 7 kilometer tanpa berhenti," ucapnya.

Namun demikian, Hasto mengakui belum bisa mengimbangi semangat Siti Atiqoh yang bisa berlari lebih jauh. "Nanti akan bertambah bertambah, tapi kalau untuk mengimbangi Bu Siti Atiqoh mohon maaf, belum bisa," imbuhnya sambil tertawa.

Lihat juga Video: Mencari Tahu Alasan Hasto PDIP Ungkit 'Pak Lurah' Minta 3 Periode

[Gambas:Video 20detik]


Imaji kita tentang terciptanya demokrasi politik yang sehat masih jauh dari cita-cita demokrasi itu sendiri. Deviasi politik kita menuju jurang demokrasi yang benar-benar mengalami regresi. Impian menjadi negara dengan demokrasi yang stabil hanya menjadi bayangan imajinasi politik yang enggan terwujud.

Indonesia mengalami krisis demokrasi yang menandai perbagai persoalan yang cukup besar. Ruang sipil yang masih terkikis mengutarakan kebebasan, persoalan lingkungan hidup yang dialami masyarakat adat, menguatnya kekuatan politik dinasti, dan instrumen hukum dipakai penguasa untuk mengamputasi lawan politik. Sekiranya kondisi ini masih sangat terlihat dalam dinamika demokrasi kita saat ini.

Ben Anderson menulis buku Imagined Communities (1983) membayangkan sebuah bangsa yang lahir dan tidak pernah bertatap muka satu sama lain bertemu dalam satu tempat, membayangkan diri mereka masing-masing bagian dari suatu bangsa. Ketika Nusantara ini masih diisi oleh kerajaan-kerajaan yang terpisah bersatu membentuk menjadi sebuah bangsa yang bernama Indonesia. Sekarang, konsep itu bersatu dalam guyub, memiliki cita-cita dan semangat yang sama.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Imaji bangsa terbebas dari rezim yang korup, oligarki yang mengancam demokrasi, dan melemahnya dinasti politik, semua itu hanya sebagai utopia. Indonesia masih mengalami situasi krisis demokrasi yang ditandai pelbagai persoalan yang menyelimutinya.

Di negara demokrasi yang masih belum berkembang segala situasi dan konsekuensi bisa saja terjadi. Manuver yang dilakukan oleh berbagai elite pun masih bisa terjadi, situasi ini tentu bisa mempengaruhi fragmentasi politik. Tensi politik hari ini tidak bisa dikatakan baik-baik saja. Kegaduhan di ruang publik menuju Pemilu 2024 pun masih disesaki berbagai manuver elite yang membingkai dalam pesimisme bagi kemajuan bangsa.

Menciptakan pendidikan politik bagi masyarakat umum pun sulit terealisasi, menyaksikan satu elite ke elite lainnya sibuk dengan membangun koalisi tanpa mementingkan aspek fundamental demi kemaslahatan bersama. Pemilu 2024 seperti ritual para oligarki membangun koalisi demi kepentingan pribadi.

Desain Politik

Meski reformasi politik sudah berlangsung selama 25 tahun, euforia menumbuhkan demokrasi tidak berjalan secara ideal, sulit membingkai rasa optimisme pasca jatuhnya rezim Orde Baru dan melangkah lebih jauh dari rezim otoriter. Sebaliknya evolusi yang baru memperlihatkan autoritarian populisme rezim dibalut demokrasi.

Faktanya, situasi politik kita masih terjebak dalam kemelut kepentingan elite dalam memperpanjang pengaruh politiknya agar tetap berkuasa. Misalnya, setahun lalu isu yang sempat mencuat tentang penundaan pemilu untuk mengakali kepentingan penguasa pupus di tengah jalan karena dianggap tidak relevan dan rasional.

Selain itu, ancaman kemunduran demokrasi saat ini tengah berada di depan mata bagaimana konstitusi diakali oleh sekelompok elite tentang batas pencalonan usia pencalonan capres dan cawapres yang semula 40 tahun menjadi 35 tahun ditolak oleh Mahkamah Konstitusi.

Tetapi, putusan terakhir dari Mahkamah Konstitusi tentang Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sedianya berbunyi, "Persyaratan menjadi calon presiden dan calon wakil presiden adalah: berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun." Atas putusan MK ini, seseorang yang pernah menjabat sebagai kepala daerah atau pejabat negara lainnya yang dipilih melalui pemilu bisa mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden meski berusia di bawah 40 tahun (CNBC Indonesia, 17/10).

Pelemahan aturan main demokrasi yang digagas para elite menjadi ancaman negeri ini. Dalam buku Levitsky & Ziblatt How Democracies Die 2018 disebutkan bahwa penolakan atau komitmen yang lemah atas aturan main demokrasi merupakan satu faktor yang membunuh dan melemahkan demokrasi.

Sementara itu, hasil riset Warburton & Aspinall Explaining Indonesia's Democratic Regression: Structure, Agency and Popular Opinion 2019 menunjukkan bahwa salah satu karakteristik yang menentukan dari gelombang kemunduran demokrasi yang terjadi di seluruh dunia selama dekade terakhir sebagian besar kerusakan demokrasi disebabkan bukan oleh para jenderal dan tentara, tetapi oleh pemerintah terpilih.

Argumen ini membawa pada kondisi demokrasi yang terjadi di Indonesia; pemerintahan yang terpilih dengan cara yang picik sangat dengan mudah membajakkan demokrasi dan mengakali aturan main demi mempertahankan pengaruh politiknya.

Desain politik hari ini menunjukkan bahwa Jokowi sedang membangun desain politik dinastinya untuk mempertahankan pengaruhnya pasca tidak menjabat. Celakanya, elite politik berada dalam koridor yang sama mendukung kondisi ini. Situasi yang cukup kompleks; pesta demokrasi pada 2024 dihadapi dengan perasaan yang pesimistis.

Hamzah Jamaludin S.IP, M.Sos analis politik


Mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (Unusia) mengajukan gugatan atas putusan gugatan Nomor 90/PUU-XXI/2023. Apa kata Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) Jimly Asshiddiqie?

Dalam sidang itu, perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Unusia Tegar Afriansyah datang sebagai pelapor dugaan pelanggaran etik hakim. Tegar lalu meminta Ketua MK Anwar Usman tidak ikut memeriksa gugatan atas putusan gugatan Nomor 90. Gugatan yang dimaksud adalah gugatan Nomor 141/PUU-XXI/2023.

"Untuk tidak mengikutsertakan hakim konstitusi Anwar Usman dalam perkara Nomor 141 dan seterusnya," kata Tegar dalam sidang di MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (2/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ketua MKMK Jimly Asshiddiqie kemudian bertanya apakah Tegar merupakan pemohon gugatan Nomor 141. Tegar lalu mengaku bukanlah pemohon gugatan tersebut. Ia mengatakan gugatan Nomor 141 diajukan oleh mahasiswa Unusia yang lain. Jimly lantas menekankan apakah benar mahasiswa Unusia ingin melakukan uji formil terhadap putusan gugatan Nomor 90.

"Jadi, itu perkara pengujian UU yang sudah diuji oleh MK dan dikabulkan (putusan gugatan Nomor 90), itu diuji lagi?" tanya Jimly.

"Iya, Yang Mulia," jawab Tegar.

Jimly pun mengaku kaget lantaran putusan gugatan Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang penyesuaian syarat usia minimal capres-cawapres itu digugat.

"Ada hal-hal baru setiap sidang itu, termasuk ini (gugatan atas putusan gugatan Nomor 90), hal baru ini," kata Jimly.

"Saya juga kaget. Kalau (tidak) ada dia, saya enggak tahu itu," imbuhnya.

Tegar lantas mengatakan gugatan atas putusan gugatan Nomor 90 telah teregistrasi di MK. Katanya, sidang gugatan Nomor 141 akan digelar pada 8 November 2023.

"Sudah diregistrasi dan sudah ada jadwal persidangan, tanggal 8 November," ujar Tegar.

Sebagaimana diketahui, MKMK sudah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah orang yang melaporkan terkait dugaan pelanggaran kode etik hakim konstitusi. MKMK juga telah memeriksa Anwar Usman dan hakim konstitusi lainnya, yakni Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, Manahan Sitompul, hingga Suhartoyo, terkait ini.

Mereka diperiksa soal putusan yang dibacakan pada 16 Oktober lalu, yakni putusan atas gugatan uji materi terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mengenai batas usia capres-cawapres. Sebagaimana diketahui, putusan itu memutuskan capres-cawapres usia di bawah 40 tahun bisa maju pilpres asalkan sudah punya pengalaman menjadi kepala daerah.


Juru Bicara (Jubir) Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak menegaskan bakal capres Prabowo Subianto, dan cawapres Gibran Rakabuming Raka berkomitmen terhadap isu HAM. Menurutnya, Prabowo sendiri berkomitmen untuk penyelesaian kasus HAM.

"Dari awal Pak Prabowo bicara terkait dengan HAM itu jadi komitmen," ujar Dahnil di gedung CSIS, Jakarta, Kamis (2/11/2023).

Dahnil menyebut, Prabowo-Gibran sudah memasukkan HAM ke dalam misi 'Asta Cita' bagian pertama. Dia menegaskan HAM tetap menjadi isu penting yang masuk ke dalam visi misi Prabowo-Gibran.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Bahkan kalau anda perhatikan di Asta Cita itu, itu bagian pertama. Jadi terkait dengan HAM itu adalah bagian penting. Bahkan itu menjadi salah satu ruh dari program Pak Prabowo dan Mas Gibran," tuturnya.

Adapun duet Prabowo-Gibran mengusung 8 misi atau Asta Cita yang berisikan tentang pengokohan ideologi hingga demokrasi. Dalam poin pertama, dituliskan terkait memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi dan hak asasi manusia (HAM).

8 misi yang disebut Asta Cita sebagai berikut:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).

2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.

3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.

4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.

5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.

6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.

7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.

8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur

Lihat Video: Gerindra Ungkap TKN Prabowo-Gibran Diumumkan Kamis Depan

[Gambas:Video 20detik]


Majunya Gibran Rakabuming Raka sebagai bacawapres mendampingi Prabowo Subianto memunculkan isu politik dinasti. Terkait hal itu, pendiri Ponpes Ora Aji, Miftah Maulana Habiburrahman atau Gus Miftah membela Gibran.

"Dinasti itu menurut saya seperti Korea Utara, Kim Jong Il punya anak tanpa pemilihan demokratis Kim Jong Un kemudian jadi presiden," kata Gus Miftah usai mengisi ceramah di Masjid Al Husna Pakuwon Mall Jogja, Kamis (2/11/2023).

Gus Miftah kemudian menyinggung kiprah beberapa keluarga politisi di Indonesia. Termasuk kiprah keluarga Megawati Soekarnoputri. Dia bilang jika menyebut majunya Gibran sebagai upaya melanggengkan politik dinasti, itu tak ubahnya dengan langkah Megawati.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Pak Soekarno punya anak Bu Megawati, Bu Megawati punya anak mbak Puan Maharani, Pak SBY punya anak AHY, Gus Dur punya anak Yenny Wahid tapi kenapa yang dibilang dinasti cuma Mas Gibran saja. Kalau masuknya Mas Gibran dibilang dinasti ya berarti Anda ingin mengatakan Bu Megawati juga dinasti," bebernya

Baginya, siapapun punya hak untuk maju. Termasuk Gibran yang merupakan anak presiden.

"Jadi ini kembali kepada masalah kemampuan dan profesionalisme. Kalau memang dia anaknya Pak Jokowi dan dia punya kemampuan, kenapa enggak," ucapnya.

Di sisi lain, majunya Gibran menurut Gus Miftah disebut sebagai kemenangan anak muda. Dia menilai pasca-putusan MK terkait batas usia capres-cawapres, anak muda menjadi punya banyak kesempatan untuk berperan dalam kaderisasi kepemimpinan Indonesia.

"Dan ini bagi saya kemenangan untuk anak muda. Bagi saya keputusan MK itu tidak hanya untuk Mas Gibran tapi untuk anak-anak muda seperti kita akhirnya bisa berperan. Toh bagaimana kemudian nabi juga mengatakan bahwa anak muda ini juga harus diberi kesempatan," pungkasnya.

Nimbrung di Pilpres, Gus Miftah Dorong Tokoh Agama Ikuti Jejaknya


Bakal calon presiden (bacapres) Ganjar Pranowo berorasi di hadapan para kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di Bali. Ganjar mengatakan banteng tidak cengeng tapi akan menyeruduk semua jika dilukai.

"Kalau saya bilang banteng tidak pernah cengeng. Tapi kalau banteng dilukai maka banteng akan nyeruduk semuanya," kata Ganjar dilansir detikBali, Kamis (2/11/2023).

Ia merasa kejadian di Gianyar sangat luar biasa. Namun, ia sebenarnya tidak terlalu peduli lantaran itu urusan PDIP Bali.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Tapi suara yang mengharuskannya saya satu saja. Beberapa rumah maksudnya warganya mengunci diri tidak mau keluar rumah, ada apa bahkan saya dengar diminta untuk keluar rumah nggak mau," ungkap Ganjar.

Sebelumnya diberitakan, baliho Ganjar dan Mahfud yang terpajang di sekitar lokasi kunker Presiden Jokowi di Balai Desa Batu Bulan, Kabupaten Gianyar, Bali, dicopot. Bendera PDIP yang berkibar di sana juga diturunkan.

Diketahui, salah satu tempat kunjungan Presiden Jokowi ke Bali adalah di Desa Batu Bulan, Gianyar. Pantauan detikBali di sana, baliho Ganjar-Mahfud dan atribut PDIP dicopot Satpol PP sekitar pukul 10.30 Wita menjelang kedatangan Jokowi.

Baca berita lengkapnya di sini.

Lihat juga Video: Ganjar Ajak Mahasiswa Terjun ke Politik, Bicara Etika-Moral

[Gambas:Video 20detik]


Perhimpunan Bantuan Hukum dan Indonesia (PBHI) melampirkan bukti baru dalam sidang lanjutan dugaan pelanggaran kode etik Ketua MK Anwar Usman cs di Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK). PBHI menyebut dokumen perbaikan perkara nomor 90/PUU-XXI/2023 ternyata tidak ditandatangani oleh pemohon Almas Tsaqibbirru Re A dan kuasa hukumnya.

"Terkait dengan dokumen, kami mendapatkan dokumen langsung dari situs MK bahwa kami melihat, permohonan perbaikan yang diserahkan oleh pemohon juga tidak ditandatangani oleh kuasa hukum pemohon ataupun pemohon itu sendiri," ujar Ketua PBHI Julius Ibrani dalam sidang pemeriksaan di Gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis, (2/11/2023).

Menurut Julius jika dokumen tersebut tidak ditandatangani oleh pemohon dan kuasa hukumnya, maka seharusnya dianggap tidak pernah ada perbaikan permohonan. Bahkan, lanjutnya, permohonan uji materi bisa dibatalkan.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kami khawatir apabila dokumen ini tidak pernah ditandatangani sama sekali maka seharusnya dianggap tidak pernah ada perbaikan permohonan atau bahkan batal permohonannya," sambungnya.

Julius mengatakan bahwa dokumen tersebut didapatkan langsung dari situs MK. Ia mengungkapkan setelah dokumen tersebut diunggah ternyata dia menemukan tidak terdapat tanda tangan yang dimaksud.

"MK adalah role model pemeriksaan persidangan yang begitu tertib begitu disiplin dalam berbagai macam konteks termasuk salah satunya administrasi. Kami mendapatkan satu catatan dokumen ini tidak pernah ditandatangani dan ini yg dipublikasikan secara resmi oleh MK melalui situsnya," ujarnya.

Almas sendiri merupakan pemohon uji materi terkait batas usia capres-cawapres yang mengaku merupakan fans dari Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. Dia sempat mengajukan permohonan pencabutan gugatan. Permohonan pencabutan pun sudah diterima oleh MK.

Namun kemudian Almas membatalkan pencabutannya tersebut. Dalam argumennya, Almas mengaku awalnya tidak tahu pencabutan itu. Ide pencabutan itu dinyatakan berasal dari kuasa hukumnya.

Pembatalan itu pun diterima MK. MK kemudian mengabulkan sebagian permohonan Almas. Dalam putusannya, MK mengizinkan kepala daerah untuk maju capres-cawapres meski belum berusia 40 tahun.

Dikabulkannya putusan Almas pun berbuntut panjang. Ketua MK Anwar Usman dan 8 hakim konstitusi lainnya dilaporkan dengan dugaan pelanggaran etik.

Saat ini, MKMK sudah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah orang yang melaporkan terkait dugaan pelanggaran kode etik hakim konstitusi. MKMK juga telah memeriksa Anwar Usman dan hakim konstitusi lainnya yakni Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, Manahan Sitompul hingga Suhartoyo terkait ini.

Mereka diperiksa soal putusan yang dibacakan pada 16 Oktober lalu, yakni putusan atas gugatan uji materi terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mengenai batas usia capres-cawapres. Sebagaimana diketahui, putusan itu memutuskan capres-cawapres usia di bawah 40 tahun bisa maju pilpres asalkan sudah punya pengalaman menjadi kepala daerah.