Munajat 212 digelar di Monas, Jakarta Pusat, Sabtu, 2 Desember 2023, mulai dini hari. Sejumlah ruas jalan menuju Monas akan ditutup dan lalu lintas dialihkan selama kegiatan tersebut berlangsung.

"Rekayasa lalu lintas sudah kita siapkan, tetapi sifatnya situasional," kata Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Latif Usman kepada detikcom, Jumat (1/12/2023).

Latif mengimbau masyarakat yang tidak ada kepentingan untuk menghindari jalur menuju kawasan Monas. Sebab, beberapa ruas jalan menuju Monas akan digunakan untuk lokasi parkir.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kami mengimbau kepada masyarakat untuk menghindari kawasan Monas pada Sabtu, 2 Desember, karena akan dilaksanakan kegiatan Munajat Kubro," kata Latif.

Polda Metro Jaya telah menyiapkan sejumlah kantong parkir untuk menampung peserta Munajat 212. Penutupan lalu lintas dilaksanakan mulai Sabtu (2/12) dini hari.

"Iya, kita tutup. Karena mulai malam ini peserta aksi akan berdatangan," katanya.

Simak rute pengalihan arus di sekitar Monas:

1. Arus lalin dari Jalan Hayam Wuruk yang akan lurus ke Jalan Majapahit dibelokkan ke kiri ke Jalan Juanda dan arus lalin dari Jl Veteran Raya yang akan belok kiri ke Jl Majapahit diluruskan ke Jl Suryo Pranoto maupun dibelokkan ke kanan Jalan Gajah Mada.

2. Arus lalin dari Jalan Veteran Raya yang akan menuju Jalan Veteran III diluruskan ke TL Harmoni

3. Arus lalin dari Jalan Veteran Raya yang akan menuju Jalan Veteran II diluruskan ke TL Harmoni

4. Arus lalin dari Jalan Merdeka Timur yang akan menuju Jalan Medan Merdeka Utara dibelokkan ke kanan ke Jalan Perwira

5. Arus lalin dari Jalan Ridwan Rais yang akan menuju Jalan Medan Merdeka Selatan diluruskan ke Jalan Medan Merdeka Timur

6. Arus lalin dari Jalan Abdul Muis yang akan belok kiri ke Jalan Budi Kemuliaan diluruskan ke Jalan Fachrudin dan arus lalin dari Jalan Fachrudin yang akan belok kanan ke Jalan Budi Kemuliaan diluruskan ke Jalan Abdul Muis

7. Arus lalin dari Jalan Abdul Muis yang akan ke Jalan Museum ditutup.

Kegiatan Munajat 212 akan digelar di Monas besok. Polisi mengerahkan ribuan personel untuk mengawal kegiatan tersebut.

"5.734 personel pengamanan 2 Desember 2023 di Monas," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko saat dihubungi, Kamis (30/11).

Panitia Tak Undang Capres dan Cawapres

Munajat 212 digelar di Monas, Jakarta Pusat, pada Sabtu (2/12), mulai pukul 03.00 hingga 09.00 WIB. Acara akan dimulai dengan salat tahajud, munajat, dan tausiah dari sejumlah tokoh ulama.

Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) telah memberikan izin kegiatan Munajat 212 tersebut. Surat tersebut ditandatangani oleh Sekretaris Kemensetneg, Setya Utama.

"Izinnya dari DKI, kami prinsip setuju dengan syarat tidak untuk kegiatan politik," ujar Setya, Selasa (28/11).

Wakil Sekjen PA 212 Novel Bamukmin mengatakan Munajat 212 tidak akan mengundang capres dan cawapres. Kegiatan itu murni untuk memanjatkan doa bagi keselamatan NKRI dan Palestina. Novel mengatakan panggung acara akan disiapkan sejak Jumat (1/12) pagi.

"Kami pastikan tidak mengundang capres-cawapres mana pun. Karena ini acaranya munajat untuk keselamatan umat menjelang Pemilu 2024 dan juga untuk mendoakan saudara-saudara kita di Palestina," kata Novel saat dihubungi, Rabu (29/11).


Organisasi binaan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan, Pandawa Lima, resmi mendeklrasikan dukungan untuk Prabowo-Gibran. Adik Luhut, Nurmala Kartini Pandjaitan hadir langsung dalam deklarasi tersebut.

Pantauan detikcom di Djakarta Theater, Jumat (1/12/2023), Nirmala Kartini Pandjaitan menyerahkan naskah deklarasi ke Prabowo. Ketum PSI Kaesang Pangarep dan politikus Ade Armando juga hadir di deklarasi tersebut.

Ikrar deklarasi dipimpin oleh Sekjen Pandawa Lima, Muhammad Ryano Panjaitan. Pekik ikrar itu diikuti seluruh relawan Pandawa Lima.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Pandawa Lima dukung Prabowo-Gibran. (Mulia Budi/detikcom)

Ketua Umum Pandawa Lima, Letnan Jenderal (Purn) Eko Wiratmoko, mengatakan Pandawa Lima resmi mendukung Prabowo-Gibran di Pilpres 2024. Dia meminta seluruh relawan berkomitmen memenangkan Prabowo-Gibran.

"Saya sebagai Ketua Umum Pandawa Lima menegaskan kepada seluruh relawan Pandawa Lima untuk berkomitmen dan bertekad memenangkan pasangan calon nomor dua," kata Letnan Jenderal Purn Eko Wiratmoko.

"Maka dari itu, saya perintahkan seluruh relawan Pandawa Lima di manapun berada untuk menangkan pasangam calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo-Gibran," lanjutnya.


Pengusaha mengaku khawatir soal kepastian hukum di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur usai ada pergantian kepemimpinan di tahun 2024. Pengusaha takut ada perubahan besar yang terjadi di tengah pergantian kekuasaan usai Pemilu 2024.

Kekhawatiran itu diungkapkan oleh salah satu pengusaha dari Forum Jasa Konstruksi Provinsi Banten. Melihat kondisi politik yang mulai memanas, menurut pengusaha tersebut pengusaha mulai khawatir dengan adanya kebijakan usai pemilu 2024.

"Ada beberapa kekhawatiran kepastian hukum, yang mana dalam kesempatan nanti ada perubahan kepemimpinan nasional ke depan. Bagi investasi atau investor itu kekhawatiran takutnya ada perubahan kebijakan atas kepemimpinan nasional baru. Apa langkah yang bisa dilakukan untuk memastikan kepastian hukum pada pelaku usaha dan investor," ujar pengusaha bernama Dedy Yahyadi dalam dialog publik Peluang Investasi IKN, Grand Hyatt, Jakarta Pusat, Jumat (1/12/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Otorita IKN pun buka suara soal kekhawatiran ini. Analis Anggaran Ahli Madya Direktorat Investasi dan Kemudahan Berusaha OIKN Marwan Riyandi mengatakan saat ini IKN dibangun dengan landasan hukum yang kuat. Menurutnya, hal itu jadi modal kuat keberlanjutan IKN.

"Kemudian kepastian hukum, IKN ini dibentuk dengan UU. UU 3, diubah jadi UU 21. Ada juga PP, banyak sekali. Itu dari segi regulasi. Kepastian hukumnya itu yang kita jaga pak," jawab Marwan dalam forum yang sama.

Soal pergantian kepemimpinan, Marwan mengakui sejauh ini memang ada perbedaan pendapat yang cukup ekstrim dari para pasangan calon. Namun dia menegaskan kepastian hukum tadi pasti akan menjaga keberlangsungan IKN.

Mengenai adanya perbedaan kebijakan mungkin bisa terjadi. Namun dia menegaskan pengusaha tak perlu khawatir, semua pihak akan tetap memiliki komitmen membangun IKN.

"Menurut saya pak kepastian hukum pasti akan mengikuti, walaupun di 2024 apa saja bisa terjadi. Cuma kita semua komitmen untuk IKN ini, risiko kekhawatiran mungkin ada cuma minim pak," sebut Marwan.

Marwan juga menyatakan faktanya pembangunan IKN didukung banyak pihak, khususnya warga Kalimantan. Dia menyatakan dirinya pun merupakan orang Kalimantan asli, dari pengakuannya masyarakat di Kalimantan sangat menyambut IKN yang disebut dapat memajukan kawasan Kalimantan.

"Cuma gini pak, saya ini asli lahir di Kalimantan saua orang Banjar, saya melihat kami di Kalimantan bersemangat pak, kalau IKN ini jadi Kalimantan akan maju pak. Artinya IKN sesuatu yang bagus dan didukung semua orang. Buktinya kita aja di sini antusias pak berkumpul di sini," pungkas Marwan.

Di sisi lain, Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi IKN Agung Wicaksono menegaskan IKN sudah memiliki landasan hukum kuat. Hal itu dinilainya akan menjadi kepastian untuk IKN pembangunannya berkelanjutan. Soal pembangunan IKN, dia menegaskan merupakan amanat konstitusi dan harus diikuti semua pihak.

"IKN pokoknya kita ikut Undang-undang dan konstitusi aja. Itu sudah jelas," katanya singkat ketika ditanya wartawan.


Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengajak mahasiswa agar bergabung dengan partai politik. Sebab, Ganjar menilai demo atau aksi-aksi saja tidak cukup untuk menyelesaikan masalah.

Hal itu disampaikan Ganjar saat menghadiri pertemuan dengan mahasiswa dan masyarakat di Universitas San Pedro, Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Jumat (1/12/2023). Ganjar mengatakan mahasiswa harus ikut berproses dalam demokrasi.

"Kalau kita bicara proses demokrasi, demokratisasi, saya mengajak kawan-kawan mahasiswa terlibatlah, ikutlah, ada resiko yang ditanggung hitunglah, karena saya ketika seusia kalian, Saya sudah ikut partai politik. sudah dan saya berjuang," kata Ganjar.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ganjar mengatakan dirinya sudah terlibat dalam politik sejak usia muda. Sebab, Ganjar mengaku memiliki tekad untuk berkontribusi mengambil kebijakan.

"Kita menantang situasi itu, agar kita bisa berpikir seperti saat 'saya demo dan tidak pernah menyelesaikan masalah'," jelasnya.

"Hati kecil saya pikiran saya hanya berpikir satu, saya harus duduk di sana (DPR dan pemerintah) dan saya akan ambil keputusan," sambung dia.

Mantan Gubernur Jawa Tengah itu mengaku saat mahasiswa juga pernah melakukan demo-demo. Bahkan, kata dia, dirinya pernah ditangkap saat demo.

"Seusia kalian, kami juga kritis pada pemerintah, kami juga mencatat satu persatu apa yang menjadi problem sosial. Saya demo juga, ya tenang aja biasa, pernah ketangkap juga," ungkapnya.

Namun, dia menuturkan dengan begitu justru meningkatkan tingkat kepekaannya. Ganjar lantas mengajak mahasiswa untuk terlibat dalam parpol, sehingga bisa ikut mengambil kebijakan.

"Ketika kemudian duduk sebagai anggota DPR seperti kawan-kawan saya di sini, kami bisa berkontribusi untuk mengambil kebijakan, dan kemudian minta untuk menjadi gubernur, dengan power kekuasaan, kekuatan, kepemimpinan dan kebutuhan rakyat, kita bisa melakukan hal yang banyak sekali," ucap dia.

"Kalau kawan-kawan ini terlibat, kawan-kawan membangun demokrasi demokratisasi dengan benar, ikut mengawasi, maka daulat rakyat yang diberikan itu digunakan, nasib bangsa ini akan kita ubah bersama-sama," imbuhnya.


Calon presiden (capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo, menyoroti sejumlah persoalan dalam agenda kampanyenya di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT). Mulai kasus stunting hingga Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

"Stunting itu, soal akses kesehatan yang mestinya dibikin satu puskesmas di satu desa atau pustu (puskesmas pembantu) yang dilengkapi satu nakes dan dokter, itu mesti kita wujudkan. Sehingga mereka dapat menangani pola ibu mengandung sampai pada melahirkan seribu hari pertama," ujar Ganjar di gedung Sinode GMIT, Kupang, Jumat (1/12/2023).

Menurutnya, untuk menangani stunting, yang perlu diperhatikan adalah ibu hamil. "Untuk itu, pentingnya pendataan dari seluruh usia-usia kehamilan dari waktu ke waktu yang mesti dipantau," ujar Ganjar.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dia mencontohkan saat menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah, ada salah satu program yang sukses dalam penanganan stunting.

"Pengalaman saya waktu di Jawa Tengah, saat itu membuat program 'Mengintip Orang Hamil.' Mengintip dalam artian memberikan perhatian khusus kepada ibu hamil, sehingga gizinya harus cukup. Bahkan kami akan dorong, untuk satu nakes satu pasien sehingga ada banyak cara orang untuk bisa membantu," beber capres dari PDIP itu.

Selain stunting, Ganjar mengaku sempat bertemu Pendeta Mery Kolimon membahas masalah TPPO di NTT.

"Tadi kami bicara juga dengan Ibu Mery soal penanganan TPPO di NTT. Perlu peran pemerintah daerah, penegakan hukum, dan butuh kerja sama antara pemda serta semua pihak," kata Ganjar.

Dia berjanji apabila terpilih sebagai presiden pada 2024, maka akan dibuat satu layanan yang dapat diakses oleh masyarakat untuk langsung mengadukan setiap kasus yang terjadi.

"Mesti ada laporan masyarakat, mesti ada layanan yang bisa diakses masyarakat untuk diakses sehingga kita bisa tangani lebih cepat," tandasnya.

Dapat Banyak Masukan

Ganjar mengaku dalam kunjungan dia di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), ia mendapat masukan terkait banyak hal oleh tokoh-tokoh agama.

"Hari ini saya tiba di Kupang, setelah salat Jumat bertemu dengan Majelis Ulama, Sinode GMIT. Kami berdiskusi banyak hal bahagia kontribusi dari tokoh agama, menjaga situasi dan kondisi di tempat masing-masing," kata Ganjar di gedung Sinode GMIT.

Menurut Ganjar, beragam masalah yang disampaikan mulai dari kesehatan, sosial, pendidikan, hingga infrastruktur.

"Kami diminta untuk jaga keterlibatan dalam menjelang pemilu, dan ini yang menurut saya pesan yang harus didengar dan dilakukan," urai Ganjar.

Terkait Pilpres 2024, Ganjar yakin bisa menang di NTT. "Peluang saya di NTT, Insya Allah bagus," tandasnya.

Ganjar Kampanye di NTB, Napak Tilas Jejak Soekarno


Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto menghadiri deklarasi dari Organisasi Pandawa Lima. Deklarasi dukungan untuk Prabowo-Gibran itu digelar di Djakarta Theater, Jakarta.

Pantauan detikcom di lokasi, Jumat (1/12/2023), Prabowo Subianto tiba di Djakarta Theater sekitar pukul 16.58 WIB. Dia tampak mengenakan kemeja berwarna biru muda.

Kedatangan Prabowo disambut dengan sorak dan tepuk tangan relawan. Anggota organisasi Pandawa Lima juga menyanyikan lagu berlirik nomor urut 2 khas Prabowo-Gibran.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Dua..dua..dua," teriak anggota Pandawa Lima.

Acara deklarasi dibuka dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya kemudian dilanjutkan mars Pandawa Lima. Sementara itu, Gibran Rakabuming Raka tampak belum tiba di Djakarta Theater.

Sebelumnya, Organisasi Pandawa Lima akan mendeklarasikan dukungan kepada paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming. Prabowo dan Gibran rencananya menghadiri acara deklarasi tersebut di hari perdana kampanye mereka.

Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Rosan Roeslani, mengatakan Prabowo sudah diagendakan akan melakukan sejumlah kegiatan pada hari pertama kampanyenya, salah satunya menghadiri acara deklarasi Pandawa Lima.

"Termasuk ada deklarasi dari relawan yang dihadiri beliau. Dari deklarasi Pandawa Lima akan dihadiri beliau dan ada beberapa kegiatan lainnya," kata Rosan usai rapat bersama Dewan Pengarah TKN di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Kamis (30/11/2023).

Sekjen Pandawa Lima Ryano Panjaitan menyampaikan sejauh ini Prabowo dan Gibran terkonfirmasi hadir dalam acara deklarasi yang diadakan di Djakarta Theater, Jakarta Pusat.

"Betul (Prabowo dan Gibran bakal hadir). Saya nggak tahu kalau ada perubahan jadwal salah satunya tapi yang jelas sih dari Pak Rosan-nya bilang beliau akan hadir, Pak Prabowo. Dari Pak Rosan, itu dua-duanya hadir," kata Ryano saat dihubungi.

Lebih lanjut, Ryano belum dapat memastikan apakah Ketua Dewan Penasihat organisasi itu, Luhut Binsar Pandjaitan, akan hadir di lokasi. Dia menyinggung kondisi kesehatan Luhut yang masih harus menjalankan proses pemulihan.

"Kemungkinan, ya karena sekarang lagi masa pemulihan, takut kecapekan juga. Masih tentatif lah (kehadiran Luhut), melihat kondisi," kata Ryano.


Cawapres nomor urut 3 Mahfud Md menceritakan sejarah panglima perang Islam di hadapan kader dan caleg PPP Lebak, Banten. Hal ini disampaikan Mahfud untuk menyemangati kader dan caleg PPP pada kontestasi Pemilu 2024.

"Meskipun kita kecil tapi insyaallah pengikutnya banyak," kata Mahfud Md di depan pendukungnya saat Konsolidasi Pemenangan PPP Lebak di Rangkasbitung, Lebak, Jumat (1/12/2023).

Mahfud meminta pendukungnya tidak perlu pusing dengan hasil survei yang beredar. Ia meminta pendukungnya solid dan kerja keras untuk memenangkan Pemilu 2024.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Jangan terlalu menghiraukan survei karena peluang masih terbuka, tinggal kita berjuang keras dan tawakal," tuturnya.

Mahfud kemudian cerita tentang panglima perang terkenal dalam sejarah pasukan Islam, Thariq bin Ziyad. Menurutnya, semangat Thariq bisa dijadikan contoh untuk para caleg PPP bisa menang dalam kontestasi Pemilu 2024.

"Yang menyemangati Thariq ialah firman Allah, di sana disebutkan sekelompok orang yang sedikit bisa mengalahkan orang banyak, dengan izin Allah SWT, dengan bersabar, tangguh, mau bekerja keras," jelasnya.

"Jangan kecil hati, kecil begini kalau tangguh apapun bisa," sambungnya.

Sementara itu, Ketua DPW PPP Banten Subadri Ushuluddin mengatakan, kedatangan Mahfud untuk menyemangati kader dan caleg PPP.

"Kita bersyukur hari ini bisa bersilaturahmi dan dikunjungi cawapres kita (Mahfud Md). Memang acara hari ini tidak melibatkan masyarakat hanya ngobrol saja dengan para caleg," kata Subadri.

Mahfud, kata Subadri, memberikan saran kepada para caleg PPP untuk jemput bola menghampiri masyarakat. Dengan begitu, lanjut Subadri, kemenangan PPP di kontestasi Pemilu 2024 bisa diperoleh.

"Sarannya suruh semangat, kerja, terjun ke lapangan menjemput kerumunan. Bagus masukannya dan direspons oleh caleg kita. Kalau menjemput kemenangan harus mendatangi kerumuman, saya sudah bangga cawapres kita datang ke Pandeglang dan Lebak," pungkasnya.


adsmart, platform periklanan digital yang sudah dikenal membantu Sobat Smart dalam memasarkan UMKMnya, kini memberikan kesempatan bagi calon legislatif (Caleg) untuk meningkatkan visibilitas kampanye mereka secara digital. Mengapa memilih adsmart untuk kampanye digital Caleg?

Berikut adalah beberapa keuntungan yang dapat Sobat Smart nikmati:

1. Harga Hemat

adsmart menawarkan solusi periklanan digital dengan harga yang sangat hemat. Dibandingkan dengan iklan konvensional seperti baliho dan lainnya, iklan di adsmart jauh lebih terjangkau. Ini memberikan kesempatan bagi setiap Caleg, terutama yang memiliki anggaran terbatas, untuk tetap meraih visibilitas maksimal.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

2. Menjangkau Pemilih Potensial di Daerah

adsmart tidak hanya memastikan hemat biaya tetapi juga memberikan kemampuan untuk menjangkau pemilih potensial di berbagai daerah. Dengan iklan yang tayang di website detikcom, Sobat Smart dapat memilih kanal regional yang sesuai dengan target kampanye, seperti detikJogja, detikSumut, detikSulsel, dan lainnya. Ini merupakan cara efektif untuk fokus pada daerah tertentu dan mendapatkan perhatian pemilih di sana.

3. Bantuan Desain Banner oleh Tim adsmart

Ketika Sobat Smart merasa bingung dalam menentukan desain banner yang tepat untuk kampanye, tim adsmart siap membantu. Tim kreatif kami akan membimbing dan menyediakan desain banner yang menarik dan efektif sesuai dengan kebutuhan kampanye Caleg. Dengan begitu, Sobat Smart dapat memastikan bahwa iklan mereka tidak hanya terjangkau tetapi juga memiliki daya tarik visual yang kuat.

4. Multi-Platform Exposure

Iklan kampanye Caleg tidak hanya terbatas pada website detikcom. adsmart memberikan kemungkinan iklan tayang di berbagai platform, termasuk sosial media, banner digital mobile & desktop detikcom, dan artikel. Dengan opsi untuk mempromosikan artikel, Sobat Smart dapat menyampaikan pesan kampanye secara lebih mendalam kepada pemilih.

Tunggu apalagi? Ayo pasang iklan kampanye digitalmu sekarang juga hanya di adsmart! Hubungi kami melalui email salesadsmart@detik.com atau melalui kontak 08190879597 (Iqbal). Informasi lebih lanjut dapat ditemukan di adsmart.detik.com.

Kelas Jualan Adsmart: Buat Bisnismu Tampil Beda


Capres nomor urut 1, Anies Baswedan, mengaku tidak pernah memakai buzzer ketika menjadi Gubernur DKI Jakarta. Ke depan, ia juga tidak ada rencana untuk menggunakan buzzer.

"Kalau pakai buzzer nggak babak belur kayak begini kemaren itu, karena justru kita apa adanya, nggak pake buzzer, nggak pake itu semua, maka natural," kata Anies saat bertemu PWI Pusat, Jumat (1/12/2023).

"Itu kami nggak pake buzzer ketika bertugas di Jakarta, jadi kami merasa ke depan juga insyaallah nggak akan dipake," tambahnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Anies mengatakan saat diserang kabar-kabar miring yang diembuskan buzzer, dirinya hanya berdoa. Dia ingin buzzer-buzzer yang memutarbalikkan fakta terkait dirinya itu dibalas dengan terungkapnya kenyataan yang sesungguhnya.

"Saya cuma selalu bilang begini 'ya Allah berikan kami umur panjang sehingga pemutar balikan kenyataan lewat mesin yang dahsyat ini, pernyataan-pernyataan pemutarbalikan itu mudah-mudahan suatu saat akan bisa dijawab dengan kenyataan-kenyataan', bukan dengan pernyataan lagi," ucap Anies.

Anies menilai jika buzzer itu sangat merusak. Dia berkomitmen untuk menjaga kebebasan berekspresi dan berpendapat di Tanah Air.

"Menurut saya itu merusak sekali dan solusinya menurut kami harus diobrolkan sama teman-teman semua, sama mereka yang bergerak di media, karena di satu sisi kita ingin menjaga kebebasan berekspresi itu jangan sampai hilang," ujarnya.

Lebih lanjut, Anies menyebut ruang kritik bagi pemerintah harus dibuka. Menurutnya, ketika publik memberikan kritik maka publik menanti jawaban dan bagi pemerintah ketika dikritik maka harus membangun argumen lebih banyak untuk menjelaskan.

"Kita harus mengungkapkan fakta lebih lengkap untuk menjelaskan dan siapa yang paling diuntungkan dari dialektika ini? Yang diuntungkan adalah publik," imbuhnya.


Cawapres nomor urut 3, Mahfud Md, mengajak para kiai di Banten untuk tidak memilih pasangan calon presiden dan calon wakil presiden jika melalui tekanan-tekanan. Dia menyarankan memilih paslon yang dapat dipercaya.

"Sesuai dengan fiqh siyasah, fiqh politik dan ketatanegaraan, pilihlah wakilmu, yang anda bisa percaya, jangan karena ditekan oleh koramil misalnya, ditekan polres, oleh kodim," kata Mahfud Md di Pandeglang, Banten, Jumat (1/12/2023).

Jika terpaksa ditekan, atau ada tekanan, Mahfud menyarankan agar ikuti perkataan yang melakukan tekanan itu. Tapi, di waktu pencoblosan, harus memilih calon yang bisa dipercaya saja.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kalau ditekan, saudara ndak punya kekuatan, iya pak, iya pak, nanti pas coblos, coblos yang lain aja," paparnya.

Lalu, Mahfud mengatakan, apakah ia diperbolehkan berbicara seperti ini saat datang ke Mathla'ul Anwar Lidahdatil Ulama. Menurutnya itu dibolehkan. Karena, ia tidak sedang mengkampanyekan dirinya. Ia mengkampanyekan agar para ulama, kiai, warga Pandeglang dan Banten ikut mengkampanyekan kejujuran untuk negeri tercinta ini.

"Boleh saya bicara begitu? Boleh, karena ini masa kampanye, tapi saya kampanye tentang kejujuran bukan mengkampanyekan diri saya, kampanye tentang kejujuran di negeri ini," terangnya.

Kepada ulama, termasuk santri, ia juga meminta agar menyambut pemilu untuk merawat demokrasi di Indonesia. Ia tidak menyarankan untuk memilih dirinya.

Menurutnya, jika warga menemukan calon presiden dan wakil presiden yang bagus secara kualitas, maka warga bisa memilih. Memilih pemimpin yang baik, kata dia, ada di ajaran Islam sebagai bentuk mencintai negara.

"Mari kita sambut pemilu ini untuk merawat demokrasi, saya tidak akan menyarankan untuk menyuruh pilih siapa, saudara nilai semua calon yang ada, kalau dia bilang ini bagus pilih, itu bagus pilih. Memang kebetulan saya jadi salah satu calon, silahkan bandingkan kalau ndak ya sudah ndak apa-apa, silakan dipertimbangkan lagi, silakan dinilai, itu namanya merawat negara," pungkasnya.

Simak juga 'SBY Buka Suara soal Forum Pendiri Demokrat Dukung Ganjar-Mahfud':

[Gambas:Video 20detik]


Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Kementerian Agama, sekitar 65% dari guru ngaji memiliki pendapatan jauh di bawah upah minimum regional (UMR). Pendapatan yang rendah, meningkatkan risiko alih profesi para guru ngaji.

Oleh karena itu, pasangan capres dan cawapres Ganjar Pranowo - Mahfud Md berjanji akan lebih meperhatikan gaji guru ngaji jika terpilih dalam Pilpres 2024.

Dalam kampanye pertamanya di Aceh, Mahfud akan merealisasikan insentif tersebut melalui program unggulan guru ngaji, tenaga pendidikan keagamaan, dan marbot.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Untuk Aceh ini kami ada program Guru Ngaji, karena kami tahu di Aceh ini ada puluhan bahkan ratusan ribu guru-guru ngaji yang mengabdi kepada bangsa dan negara, kepada rakyat untuk mendidik masyarakat," ungkap Mahfud Md, Selasa (28/11/2023).

Cawapres nomor urut 3 itu menilai bahwa perhatian kepada guru ngaji sama halnya memberikan perhatian ke sektor-sektor lainnya yang membutuhkan, seperti kesehatan dan pertanian.

"Nanti guru-guru ini akan kami beri perhatian khusus seperti halnya di daerah-daerah lain ada yang lebih butuh soal kesehatan, lebih butuh alat pertanian, di sini juga tentu ama sama tetapi program unggulannya di sini adalah untuk para ustaz dan guru ngaji dan mungkin bisa dikembangkan ke marbot-marbot masjid yang sekarang ini memang perlu perhatian," paparnya.

Perhatian kepada guru ngaji, lanjut Mahfud, tidak hanya diberikan melalui kenaikan gaji. Ia juga akan memberikan fasilitas untuk menyokong pelaksanaan pendidikan keagamaan.

"Oleh sebab itu rumah-rumah ibadah kita bangun, kita perbaiki, kira perbanyak," jelasnya.

Pasangan Ganjar-Mahfud Md menargetkan sejuta guru ngaji mendapatkan insentif sebesar Rp 1.000.000 dengan menggunakan APBN per tahun Rp 12 triliun atau sebesar 0,4%.

Tentunya, perhatian kepada guru ngaji tidak lepas dari aspirasi masyarakat yang selama ini merasakan permasalahan. Rijak Fahlefi (28) yang merupakan guru dan imam masjid di Desa Jaboi menyampaikan keluhannya lantaran perhatian kepada tenaga pendidik keagamaan, dan guru ngaji dirasa kurang merata.

"Kalau perhatian dari pemerintah di bidang agama itu masih sangat kurang sehingga kadang-kadang dapat mengganggu faktor untuk kita belajar. Kepada Pak Ganjar dan Mahfud harus memberikan perhatian yang lebih kepada guru kampung," kata Rijal.

Selain menampung aspirasi masyarakat dan memberikan perhatian kepada guru ngaji, dalam kampanye pertamanya di Sabang, paslon nomor urut tiga itu juga memperkenalkan logo baru sebagai strategi kampanye Pemilihan Presiden 2023 berkelir hitam putih. Pasangan tersebut meresmikan logo baru saat berkunjung ke Merauke dan Sabang.

Simak juga 'Ganjar-Mahfud Janji Beri Perhatian Khusus ke Guru Ngaji di Aceh':

[Gambas:Video 20detik]


Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menggelar rapat koordinasi nasional hari ini. Rapat tersebut dihadiri langsung oleh calon presiden Prabowo Subianto dan calon wakilpresiden Gibran Rakabuming Raka.

Pantauan detikcom di Hotel Borobudur, Jakarta, Jalan Lapangan Banteng Selatan, Sawah Besar, Jakarta Pusat, Jumat (1/12/2023) acara Rakornas TKN Prabowo-Gibran dimulai pukul 15.40 WIB. Prabowo dan Gibran sudah hadir di lokasi beberapa menit sebelumya.

Ini adalah pertama kalinya Prabowo dan Gibran tampil bersama di masa kampanye Pemilu 2024. Adapun Rakornas ini dilaksanakan secara tertutup, media hanya diperkenankan meliput di awal acara saat Prabowo dan Gibran tiba di lokasi selama kurang lebih 5 menit.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Iya (tertutup)," kata Wakil Ketua TKN Eddy Soeparno kepada wartawan.

Dalam acara ini Prabowo terlihat memakai kemeja biru, sementara Gibran memakai hoodie biru. Kedatangan Prabowo-Gibran disambut riuh oleh hadirin.

Lantunan yel-yel beserta nyanyian dari para tamu undangan yang hadir terdengar saat Prabowo-Gibran memasuki ruangan. Mereka membawa atribut seperti banner bertuliskan dukungan kepada Prabowo-Gibran.

Prabowo dan Gibran tampak menyalami satu per satu tamu undangan VIP. Di sekeliling ruang pertemuan pun dipanjang spanduk besar bertuliskan Prabowo-Gibran. Ada pula spanduk bergambar AI Prabowo dan Gibran.

Simak Video 'Pose 2 Jari, Prabowo-Gibran Hadiri Rakornas Tim Kampanye':

[Gambas:Video 20detik]


Calon presiden (capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyoroti ketidakmerataan layanan kesehatan yang memadai di Indonesia. Oleh karenanya, ia mengusung program '1 Desa 1 Puskesmas dan 1 Dokter'.

Program ini bertujuan untuk memastikan masyarakat mendapatkan akses layanan kesehatan dengan ketersediaan dokter, obat, serta mempercepat digitalisasi layanan kesehatan melalui telemedicine. Program ini juga sekaligus mendukung visi Indonesia Emas yang ditargetkan pada 2045 mendatang.

"Untuk menuju Indonesia Emas, masyarakat harus makmur, sehat, pintar dan produktif. Nah soal kesehatan ini, masih banyak PR yang harus kita selesaikan," kata Ganjar saat mengisi kuliah kebangsaan di FISIP Universitas Indonesia, Senin (18/9).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Untuk itu, saya menargetkan ke depan harus terpenuhi satu desa satu Puskesmas dan satu dokter. Agar masyarakat mudah mengakses fasilitas kesehatan di manapun mereka berada," sambungnya.

Rencananya, Ganjar akan membangun 49.344 puskesmas kelas C/pustu desa hingga 2029. Selain itu, ia juga melakukan percepatan penerapan telemedicine dan layanan konsul keliling.

Untuk mewujudkan program ini, pihaknya memperkirakan anggaran untuk membangun 49.344 Puskesmas Kelas C/Pustu Desa s.d 2029 (biaya pembangunan Rp 8,5 M per pustu) sebesar Rp 83,9T (2,54% dari APBN 2024).

Selain membangun sarana prasarana, Ganjar juga akan membenahi sistem pendidikan di Indonesia. Karenanya, dalam program ini juga akan memberikan pendidikan bagi dokter dan nakes dengan harga terjangkau.

"Saya punya pengalaman mendampingi perguruan tinggi yang ingin mengusulkan dibukanya prodi kedokteran. Itu sulitnya minta ampun. Padahal kita masih kekurangan dokter, kan harusnya ini dipermudah," ucapnya.

Ganjar juga menyoroti kualitas dokter di Indonesia. Dia mengatakan tak sedikit masyarakat yang memilih pergi berobat ke luar negeri.

"Ini PR yang harus kita selesaikan. Bagaimana infrastruktur kesehatan harus merata, kualitas dokter ditingkatkan dan lainnya. Dan ini mesti cepat," tegasnya.

Tak lupa, ia berencana memberi gaji Rp 7,5 juta ke 74.006 dokter (seluruh puskesmas dan pustu saat ini yang tidak memiliki dokter serta seluruh pustu yang akan dibangun). Adapun anggaran yang digelontorkan untuk gaji dokter diperkirakan sebesar Rp 6,6T atau 0,2% dari APBN 2024.

Dalam program ini, Ganjar berencana akan berkomitmen untuk menuju kemandirian farmasi. Ia meminta Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN), perguruan tinggi, dan para pengusaha untuk mampu membuat terobosan terkait alat kesehatan buatan lokal.

"Ke depan pengembangan kawasan industri kesehatan harus kita genjot, agar peralatan kesehatan kita bisa kembangkan sendiri. Tidak melulu kita harus impor, karena kita sebenarnya bisa membuatnya di dalam negeri," jelasnya.

"Di sinilah peran penting kampus, BRIN dan pengusaha untuk ditugaskan agar mampu memproduksi alat kesehatan sendiri. Anggaran untuk penelitian dan inovasi harus kira dorong untuk mewujudkan itu," pungkas Ganjar.


Surat Edaran Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) tentang etika AI atau kecerdasan artifisial dijadwalkan rilis Desember 2023. Surat Edaran ini nantinya akan berfungsi sebagai panduan bagi para pemangku kepentingan, pengguna, dan pelaku usaha yang terkait dengan penggunaan AI.

"Surat Edaran (Etika AI) merupakan guideline saja, panduan, pedoman supaya tidak berada di ruang hampa, kira-kira begitu," kata Ketua Umum Kolaborasi Riset & Inovasi Kecerdasan Artifisial (KORIKA) Prof. Dr. Ir. Hammam Riza, usai konferensi pers 'Kerja Sama Pengembangan LLM Bahasa Indonesia' di XXI Plaza Senayan, Kamis (30/11).

Disebutkannya, Indonesia bukan ikut-ikutan negara lain membuat panduan etika AI. Surat Edaran Etika AI menurutnya diperlukan mengikuti perkembangan teknologi AI secara global untuk mengantisipasi masalah yang ditimbulkannya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kita bukan istilahnya fomo ya. Tapi kita memang harus punya guideline. Kalau kami dari KORITA sudah punya paling tidak 10 (panduan), 5 di antaranya dari kita sendiri, Pancasila. Jadi (poin) 1 sampai 5-nya sudah. Tinggal melengkapi yang 5 lagi," sebutnya.

Berbagai negara saat ini juga sedang berlomba membuat aturan terkait etika AI. Beberapa negara bahkan tak hanya membuat pedoman, tetapi juga disertai dengan sanksi atau denda bagi yang melanggar. Apakah Surat Edaran Etika AI di Indonesia juga akan demikian?

"Kalau Surat Edaran (AI) belum sampai (memberi sanksi/denda). Bakal sampai (memberlakukan sanksi/denda) kalau sudah keluar Peraturan Presiden, itu baru kita masuk ke dalam peraturan. Seperti Kominfo mengeluarkan Peraturan Pemerintah mengenai Sistem Transaksi Elektronik misalnya, seperti itu," jelas Hammam.

Ketua Umum KORIKA Prof. Dr. Ir. Hammam Riza. Foto: Rachmatunnisa Ketua Umum KORIKA Prof. Dr. Ir. Hammam Riza. Foto: Rachmatunnisa

Ia menyebutkan pemerintah tidak terburu-buru membuat regulasi terkait AI mengingat teknologi ini cukup sulit diregulasi karena terus berkembang dan ibarat pedang bermata dua. Kehadiran AI diakui banyak pihak memiliki risiko besar, namun di sisi lain bisa dimanfaatkan untuk berbagai inovasi yang bisa membangun ekonomi bangsa.

"Tidak terburu-buru (menjadikan Undang Undang). Karena perkembangannya begitu banyak. Kita mengatur kalau hemat saya itu pada implikasi yang memiliki risiko yang berat. Seperti apa? AI dipakai dalam peperangan. Itu perlu diatur," sebutnya.

Dijelaskan juga olehnya, KORIKA dan BRIN saat ini sedang mengerjakan revisi Stranas AI dengan melibatkan masukan dari banyak pihak. Stranas AI merupakan arah kebijakan nasional dalam pengembangan teknologi kecerdasan artifisial. Sebelumnya, Hamam menyebutkan bahwa Indonesia membutuhkan Stranas AI dengan memperhatikan dan memperhitungkan isu-isu yang ada di lingkungan strategis nasional negara lain, baik regional maupun global.

"Kita sedang mengupayakan agar Stranas bisa segera direvisi untuk mengadopsi berbagai perkembangan terakhir ini. Sekarang kan ada Kementerian Ekonomi, BRIN, ada dari Kementerian Kominfo juga, kami bersama-sama mengupayakan revisi terhadap Stranas," kata Hamam.

Hamam berharap revisi Stranas AI bisa diselesaikan segera, paling lambat sebelum musim Pemilu 2024 berlangsung. "Saya berharap sebelum Pemilu kita sudah punya Stranas, supaya bisa dipakai untuk implementasinya di 2024. Kalau nggak, terlambat lagi kita," sebutnya.

Keajaiban Internet Untuk Digitalisasi Natuna


Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo, mengatakan diperlukan penanganan khusus untuk tindak pidana perdagangan orang. Dia mengatakan saat menjabat Gubernur Jawa Tengah (Jateng), dirinya pernah menangani kasus perdagangan orang dengan korban warga Nusa Tenggara Timur (NTT).

"Kami pernah menangani (TPPO) kebetulan dari NTT. Dia di Semarang di latih kerja, alasan akan dikirim ke salah satu tempat di Indonesia, tapi ternyata trafficking,TPPO," kata Ganjar di Sinode Gereja, Kupang, NTT, Jumat (1/12/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ganjar menyebut TPPO harus ditangani dengan kerjasama antara pemerintah daerah dengan aparat penegak hukum. Ganjar lalu jug menuturkan kerjasama pemerintah daerah dan aparat penegak hukum perlu diperkuat untuk menangani kasus-kasus TPPO ini.

"Maka kita handle dan ini penting, partisipasi satu antara pemerintah daerah dan penegak hukum. Butuh kerja sama antara penegakan hukum dengan pemerintah daerah, kita siapkan shelter-shelter yang menangani dan tentu laporan masyarakat," paparnya.

Maka, kata Ganjar, juga perlu adanya layanan-layanan khusus bagi masyarakat untuk melapor terkait TPPO. Menurutnya, jika menerima laporan-laporan itu, pemerintah pun akan cepat bertindak.

"Betul-betul mesti ada satu layanan yang masyarakat bisa melapor, sehingga kita bisa merespons dengan cepat. Musti ada kesadaran di publik untuk satu mau melaporkan, dua mau bertindak dengan cepat," tuturnya.

"Saya ceritakan pengalaman kami menangani itu, kebetulan dari warga NTT dan sudah selesai, sudah diputus. Maka ya kita meski tegas soal itu (TPPO)," imbuh dia.

Simak juga 'SBY Buka Suara soal Forum Pendiri Demokrat Dukung Ganjar-Mahfud':

[Gambas:Video 20detik]


Capres nomor urut 1, Anies Baswedan, bicara terkait komitmennya dalam pemberantasan korupsi. Jika menang Pilpres 2024, Anies ingin mengembalikan marwah KPK menjadi lembaga yang independen.

"Tidak kalah penting itu terkait dengan antikorupsi, kolusi, nepotisme, kami memandang perlu mengembalikan institusi penegak hukum, termasuk KPK dan khususnya KPK menjadi sebuah badan yang kembali independen," kata Anies saat bertemu PWI Pusat, Jumat (1/12/2023).

Anies mengatakan KPK harus memiliki posisi yang kuat dalam pemberantasan korupsi di Tanah Air. Komisioner KPK, kata Anies, harus diisi orang-orang yang berintegritas.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Supaya tempat ini menjadi barometer tertinggi di dalam pemberantasan korupsi," tegas Anies.

Dia menyebut siapa pun yang terpilih menjadi komisioner KPK harus tanda tangan pernyataan menaati seluruh kode etik. Bila melanggar etik, harus mengundurkan diri.

"Komisioner KPK harus menandatangani komitmen itu. Bila melanggar kode etik, maka mengundurkan diri," ucapnya.

Lebih lanjut, Anies menilai KPK bukan sekadar menaati aturan hukum. KPK, kata dia, harus lebih tinggi daripada aturan hukum.

"Dia (KPK) harus bicara kepatutan, dan kepatutan itu etika, kode etik, patut. Ini yang harus dijaga. Karena, kalau tidak, wibawa dan upaya pemberantasan korupsi ini turun, dan menurunnya luar biasa," ujarnya.


Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menghadiri rapat koordinasi nasional (Rakornas) bersama Tim Kampanye Daerah (TKD) seluruh RI. Acara diselenggarakan di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat.

Pantauan detikcom di lokasi, Jumat (1/12/2023), Prabowo dan Gibran tiba pada pukul 15.39 WIB. Prabowo memakai kemeja biru, sementara Gibran memakai hoodie biru. Kedatangan Prabowo-Gibran disambut riuh oleh hadirin.

Lantunan yel-yel beserta nyanyian dari para tamu undangan yang hadir terdengar saat Prabowo-Gibran memasuki ruangan. Mereka membawa atribut seperti banner bertuliskan dukungan kepada Prabowo-Gibran.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Prabowo dan Gibran tampak menyalami satu per satu tamu undangan VIP. Di sekeliling ruang pertemuan pun dipanjang spanduk besar bertuliskan Prabowo-Gibran. Ada pula spanduk bergambar AI Prabowo dan Gibran.

Ketum hingga Elite Parpol Pro Prabowo-Gibran Tiba

Para elite beserta Ketua Umum partai politik (parpol) telah tiba di lokasi acara. Beberapa yang hadir antara lain Ketum Golkar Airlangga Hartarto, Ketum PAN Zulkifli Hasan, Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Ketum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra, Ketum PSI Kaesang Pangarep.

Kemudian Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Sujono Djojohadikusumo, Ketua Majelis Penasihat Partai Amanat Nasional (PAN) Hatta Rajasa, Ketua Koordinator Strategis TKN Prabowo-Gibran Sufmi Dasco Ahmad dan Wakil Ketua Komandan Hukum Tim Kemenangan Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Habiburokhman, Eks Gubernur Jawa Barat sekaligus Ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) Jawa Barat Ridwan Kamil serta Sekjen PAN Eddy Soeparno.

"TKN dan TKD seluruh daerah, berbicara tentang bagaimana nanti langkah-langkah ke depan, karena semua harus terorkestrasi di bawah pimpinan Pak Rosan dan Tim Kampanye Nasional agar semua tidak terlalu konyol juga, karena ini kan, gerakan kita sistematik," ujar Wakil Komandan Relawan Prabowo-Gibran Immanuel Ebenezer atau Noel," Jumat (1/12).

Ia menyebut dalam Rakornas sore ini akan membahas soal pendistribusian alat kampanye. Pun ia tak menampik akan ada pembicaraan soal sentimen negatif yang belakangan disematkan ke Prabowo-Gibran.

"Pendistribusian alat kampanye, karena kan, sepertinya teknis, tapi itu menjadi kebutuhan di daerah, dan itu kan harus disalurkan secara tepat sasaran, tidak bisa tidak," ujar Noel.

"Itu bagian yang akan kita lakukan dan itu memang termasuk dalam program soal kontra narasi, karena kita lihat di luar sana ada semacam framing atau orkestrasi yang dimainkan terkait soal soal pribadi, masa lalu, sebagainya," pungkasnya.


Bakal calon presiden (bacapres) Ganjar Pranowo menaruh perhatian besar pada masalah kesehatan, yang saat ini tengah dihadapi masyarakat Indonesia. Salah satu cara mengatasi permasalahan ini adalah meningkatkan kualitas dokter di Indonesia, mengingat masih banyak pasien yang memilih berobat ke luar negeri.

"Ini PR (pekerjaan rumah) yang harus kita selesaikan. Bagaimana infrastruktur kesehatan harus merata, kualitas dokter ditingkatkan, dan lainnya. Dan ini mesti cepat," ujar Ganjar saat mengisi kuliah kebangsaan di FISIP Universitas Indonesia, Senin (18/9).

Ganjar mengakui fasilitas kesehatan (faskes) di Indonesia masih belum memadai dan merata. Hanya sekitar 12,78 persen desa yang memiliki akses ke puskesmas. Lalu hanya tersedia 120 ribu dokter untuk 270 juta penduduk.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Untuk itu, saya menargetkan ke depan harus terpenuhi satu desa, satu puskesmas, dan satu dokter. Agar masyarakat mudah mengakses fasilitas kesehatan di mana pun mereka berada," tambahnya.

Selain membangun sarana dan prasarana, Ganjar akan membenahi sistem pendidikan di Indonesia, khususnya di sekolah kedokteran yang, menurutnya, masih memiliki biaya yang mahal. Pun dengan alat kesehatan (alkes), Ganjar berharap Indonesia mampu membuat peralatan kesehatan sendiri dan tidak melulu harus impor.

"Saya punya pengalaman mendampingi perguruan tinggi yang ingin mengusulkan dibukanya prodi kedokteran. Itu sulitnya minta ampun. Padahal kita masih kekurangan dokter, kan harusnya ini dipermudah," ucap Ganjar.

"Ke depan pengembangan kawasan industri kesehatan harus kita genjot, agar peralatan kesehatan kita bisa kembangkan sendiri. Tidak melulu kita harus impor, karena kita sebenarnya bisa membuatnya di dalam negeri," sambungnya.

Ganjar berharap kepada Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN), perguruan tinggi, dan para pengusaha untuk mampu membuat terobosan terkait alat kesehatan buatan lokal.

"Di sinilah peran penting kampus, BRIN dan pengusaha untuk ditugaskan agar mampu memproduksi alat kesehatan sendiri. Anggaran untuk penelitian dan inovasi harus kira dorong untuk mewujudkan itu," pungkasnya.

Simak juga 'Saat SBY Buka Suara soal Forum Pendiri Demokrat Dukung Ganjar-Mahfud':

[Gambas:Video 20detik]


Bawaslu Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel) memperingatkan calon legislatif (caleg) dan partai politik (parpol) untuk proaktif menurunkan alat peraga kampanye (APK) yang terpasang di ruas jalan terlarang. Pihaknya memberikan batas waktu selama tiga hari sebelum diturunkan secara paksa.

"Bawaslu Makassar secara persuasif memberi waktu 3 hari untuk melakukan pemindahan secara mandiri," ujar Ketua Bawaslu Makassar Dede Arwinsyah kepada detikSulsel, Jumat (1/12/2023).

Dede mengatakan imbauan ini terhitung mulai tanggal 2-4 Desember 2023. Pihaknya selanjutnya akan berkoordinasi dengan Pemkot Makassar untuk turun melakukan penertiban pekan depan.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Hari Senin (4/12) kami akan koordinasi dengan Bapenda, Satpol PP dalam hal penegakan Perwali 28/2023 dan surat Keputusan KPU. Terhitung mulai besok, Sabtu, Minggu dan Senin," tambah Dede.

Anggota Bawaslu Makassar Rahmat Sukarno berharap peserta Pemilu tertib melakukan pemasangan APK. Pasalnya KPU provinsi dan kabupaten/kota sudah menetapkan zona yang diizinkan untuk memasang alat peraga kampanye.

"Kami mengimbau tim kampanye pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon anggota DPD RI, calon anggota DPR RI, calon anggota DPRD Provinsi Sulsel, DPRD Kota Makassar agar dalam melalukan pemasangan APK ditempatkan sesuai dengan titik lokasi yang telah ditetapkan KPU Provinsi dan KPU Kota Makassar," ucap Sukarno dalam keterangannya.

Sukarno menegaskan kebijakan penetapan lokasi pemasangan APK itu tertuang lewat keputusan KPU Sulsel Nomor 2421 Tahun 2023 dan keputusan KPU Makassar Nomor 349 Tahun 2023. Dia meminta peserta pemilu mengacu dalam regulasi tersebut.

"Apabila tidak memasang pada tempat yang telah ditentukan maka tindakan tersebut dilarang Undang-Undang, PKPU dan peraturan perundang-undangan lainnya seperti di kantor pemerintah/BUMN/BUMD, rumah ibadah, rumah sakit, dan lembaga pendidikan," tuturnya.

Dia mengungkapkan Bawaslu Makassar menemukan banyak APK yang masih terpasang di 12 ruas jalan yang dilarang. APK itu terpasang pada fasilitas kantor pemerintah, tempat pendidikan, tempat ibadah dan rumah sakit.

"Bawaslu Makassar juga mengimbau agar dalam melakukan penempatan APK memperhatikan aspek etika, estetika, lingkungan, kebersihan dan keindahan Kota Makassar," tegas Sukarno.

"Konten APK disampaikan secara baik dan beradab, tidak mengandung ujaran kebencian, politik identitas, SARA dan hal-hal lain yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa serta menjunjung tinggi Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika," tambahnya.

Diberitakan sebelumnya, masa kampanye Pemilu 2023 sudah bergulir sejak 28 November. Seiring berjalannya waktu, APK peserta Pemilu 2024 di Makassar justru dipasang di luar dari lokasi yang ditetapkan KPU.

Bawaslu Makassar pun akan menyurati parpol terkait hal tersebut. Pihaknya mengerahkan panwascam untuk melakukan pendataan di lapangan, khususnya di 12 ruas jalan yang dilarang pemasangan APK.

"Baru kami akan koordinasi dengan partai untuk secara sukarela menurunkannya. Baru sudah kuhubungi panwascam-ku ini, catat berapa jumlahnya, berapa yang melanggar. Akan disurati parpol," kata Ketua Bawaslu Makassar Dede Arwinsyah, Jumat (12/1)

Relawan Ganjar Datangi Bawaslu Minta Usut Perusakan Baliho di Karawang


Cawapres nomor urut 3 yang juga Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud Md, menyinggung isu ketidaknetralan aparatus negara di Pemilu 2024. Dia mempersilakan masyarakat merasakan sendiri sebagai cara pembuktian gejala politik tersebut.

"Masalah lain yang muncul adalah isu ketidaknetralan aparat, isu politik uang, isu teror. Saudara itu isu ada, benar atau tidak setiap daerah, setiap saudara akan merasakan sendiri kalau benar ya benar, kalau tidak ya tidak," kata Mahfud di DPC PPP, Pandeglang, Banten, Jumat (1/12/2023).

Mahfud menuturkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah menyampaikan pemilu harus berjalan damai. Jokowi juga meminta TNI Polri serta Aparatur Sipil Negara (ASN) bersikap netral.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Tetapi aturannya, Presiden sudah mengatakan pemilu harus nyaman, damai dan TNI/Polri harus netral, ASN harus netral. Ini perintah Presiden belum seminggu," tuturnya.

Selain itu, Mahfud mengatakan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto juga telah membentuk posko pengaduan ketidaknetralan anggotanya. Ada konsekuensi-sanksi yang menanti aparat yang bertindak tidak netral di suasana Pemilu 2024.

"Panglima baru membuat posko pelaporan ketidak netralan TNI. Artinya panglima TNI minta agar TNI di daerah-daerah juga harus netral," ucapnya.

"Dan Panglima mengatakan ada ancaman hukum pidananya bagi TNI yang melakukan ketidak netralan," imbuhnya.

Simak Video 'Wakapolri Minta Warga Laporkan Polisi Tak Netral ke Propam':

[Gambas:Video 20detik]


Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) merespons soal Forum Komunikasi Lintas Pendiri Demokrat Kader (FKLPDK) yang mendukung Ganjar-Mahfud. AHY menegaskan Partai Demokrat tidak pernah mendua dalam memberikan dukungan kepada Prabowo-Gibran di Pilpres 2024.

"Kami tidak pernah ada mendua. Dalam pemilihan presiden, yaitu mengusung Pak Prabowo sebagai calon presiden. Dalam keputusan yang diambil dan sudah dideklarasikan juga di depan publik," kata AHY kepada wartawan di Kawasan Salemba, Jakarta Pusat, Jumat (1/12/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

AHY mengatakan Partai Demokrat punya struktur yang lengkap dan solid. Tercatat, kata dia, hingga saat ini sudah ada 38 DPD Partai Demokrat, DPC Partai Demokrat mencapai 514 Kabupaten/kota.

"Kita juga punya struktur yang lengkap dan solid sampai dengan hari ini ada 38 DPD, 514 Kabupaten kota, dan kami satu komando. Kami sudah menentukan arah dan juga posisi dalam pemilihan presiden, yaitu mengusung Pak Prabowo sebagai calon presiden," ujarnya.

Meski begitu, AHY menilai wajar jika ada satu dua orang kader ataupun mantan kader yang berpandangan berbeda. Namun, kata dia, itu tidak merepresentasikan sikap resmi Partai Demokrat.

"Saya pikir hal yang wajar dalam berdemokrasi. Yang penting kami tidak pernah ada mendua dalam keputusan yang diambil dan sudah dideklarasikan juga di depan publik," pungkasnya.

Sebelumnya Forum Komunikasi Lintas Pendiri Demokrat Kader (FKLPDK) deklarasikan dukungan terhadap pasangan calon nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud Md di Pilpres 2024. FKLPDK sebelumnya mendukung Prabowo Subianto di Pilpres 2024 pada pertengahan November.

Ketua Umum FKLPDK Sahat Saragih menyebut mencabut dukungan terhadap Prabowo merupakan imbas dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Sahat menganggap Prabowo terlalu bergantung dengan penguasa hingga tidak memiliki kepercayaan diri.

"Karena Prabowo sangat tergantung pada dukungan penguasa. Itu artinya Prabowo tidak memiliki kepercayaan diri," ucap Sahat Saragih saat deklarasi di 678 Hotel, Cawang, Jakarta Timur pada Selasa (28/11).

Alasan lainnya, Sahat menganggap penguasa yang menyalahgunakan kekuasaan tidak berjiwa negarawan. Menurutnya kekuasaan tersebut hanyalah kepuasan nafsu politik semata.


Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengatakan pendidikan agama dan kebebasan beribadah menjadi perhatian penting baginya. Ganjar mengaku ingin membantu proses pendidikan agama dan menyediakan anggaran untuk guru ngaji.

Hal itu disampaikan Ganjar saat melakukan kampanye di Kupang, NTT, Jumat (1/12/2023). Mulanya, Ganjar bertemu dengan Majelis Ulama Indonesia, lalu dilanjutkan bertemu dengan tokoh-tokoh agama Sinode Gereja.

"Banyak hal yang musti kita perbaiki kerukunan antar umat beragama musti didorong," kata Ganjar.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Maka coba kita berikan pesan baik pada tokoh masyarakat, pada tokoh agama, maka perhatian pada guru agama penting, yang non formal, yang informal penting, ada guru ngaji, sekolah minggu atau di agama yang lain," sambungnya.

Ganjar lalu bercerita pengalaman dirinya saat masih menjadi Gubernur Jawa Tengah. Ganjar menyebut saat itu, dirinya menghibahkan Rp 270 miliar untuk pendidikan agama.

"Pengalaman kami sekali lagi saya contohkan bahwa waktu di Jawa Tengah dulu, kita berikan anggaran untuk mereka kita hibahkan kurang lebih Rp 270-an miliyar setiap tahun ke Kemenag untuk dibagikan, dan ini berjalan beberapa tahun," paparnya.

Saat itu, dia berharap hibah tersebut dapat bermanfaat bagi para guru agama dan sekolah agama. Menurutnya, jika pendidikan agama diprioritaskan, maka nilai-nilai agama pun akan dapat diajarkan ke anak-anak.

"Kami pernah menghitung secara nasional kira-kira butuh biaya Rp 4 triliun. Kalau kira-kira bisa kita pakaikan sebagai bentuk perhatian kita pada para pendidik dan para guru agama, kita bisa kok memberikan pesan damai kepada mereka," ungkap dia.

"Sehingga ketika mengajarkan nilai-nilai agama kepada anak-anak, kita sudah ditiupkan di mereka 'eh kita itu berbeda lho Bhinneka Tunggal Ika lho, harus saling menghormati lho', dan itu mulai dari kecil sehingga anak-anak sudah terbiasa berbeda dan itu indah," imbuhnya.

Dalam acara itu, Ganjar juga sempat meresmikan Rumah Tahan Gempa untuk korban badai siklon tropis seroja, saat di Sinode Gereja, Kupang. Peresmian itu ditandai dengan penandatanganan prasasti.


KPU Sumut bakal merekrut 321.125 orang Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) untuk Pemilu 2024. Berikut persyaratan hingga jadwal seleksinya.

Koordinator Divisi SDM KPU Sumut Robby Efendy mengatakan tahapan rekrutmen akan dimulai pada 11 Desember mendatang. Jumlah KPPS itu untuk memenuhi 45.875 TPS di 455 kecamatan di 33 kabupaten/kota di Sumut.

"Kita akan rekrut mulai 11 Desember sebanyak 321.125 petugas KPPS," kata Robby Effendi kepada detikSumut, Jumat (1/12/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh calon petugas KPPS. Mulai dari syarat usia hingga tidak terafiliasi dengan partai politik.

"Syarat anggota KPPS usia 17-55 tahun, tamat SMA sederajat, tidak terafiliasi dengan partai politik dan tim sukses," ucapnya.

Setelah lulus, petugas KPPS bakal menerima gaji lebih besar dari Pemilu 2019 yang hanya Rp 500 ribu. Petugas KPPS kali ini akan menerima gaji sebesar Rp 1,2 juta untuk Ketua KPPS dan Rp 1,1 juta untuk anggota KPPS.

"Ada kenaikan dari honor Pemilu 2019. Yaitu ketua KPPS Rp 1,2 juta dan honor anggota KPPS Rp 1,2 juta," ujarnya.

Nantinya petugas KPPS yang lulus akan mengikuti bimbingan teknis dan pelatihan. Hal itu mengingat KPPS merupakan ujung tombak di TPS pada saat Pemilu 2024 nanti.

"Petugas KPPS adalah ujung tombak penyelenggara pemilu yang bersentuhan langsung dengan 10.853.940 pemilih di Sumut," tutupnya.

Persyaratan KPPS untuk Pemilu 2024

Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 Pasal 35 ayat (1) ada beberapa syarat menjadi anggota KPPS Pemilu 2024, yaitu

Warga Negara Indonesia (WNI).

Berusia paling rendah 17 tahun.

Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tungga Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.

Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil.

Tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah, atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan.

Berdomisili dalam wilayah kerja PPK dan PPS

Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika.

Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat.

Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Jadwal Seleksi

Pengumuman pendaftaran 11-15 Desember 2023

Penerimaan pendaftaran 11-20 Desember 2023

Penelitian administrasi 11-22 Desember 2023

Pengumuman hasil penelitian administrasi 23-25 Desember 2023

Tanggapan masyarakat 23-28 Desember 2023

Pengumuman hasil seleksi 29-30 Desember 2023

Pengadministrasian mandiri calon anggota KPPS 31 Desember 2023 -10 Januari 2024

Pendaftaran calon anggota KPPS pada JKN 10-20 Januari 2024

Pengisian skrining riwayat kesehatan 10-22 Januari 2024

Penetapan anggota KPPS 24 Januari 2024

Pelantikan anggota KPPS 25 Januari 2024

Masa kerja 25 Januari - 25 Februari 2024

Lokasi Pendaftaran

Bagi detikers yang ingin mendaftar bisa langsung mendatangi kantor lurah atau kepala desa setempat. Untuk pendaftaran secara online bisa melalui Siakba dan hanya sampai tahapan administrasi.

KPU DKI Butuh 215.362 Petugas KPPS untuk Pemilu 2024


Cawapres nomor urut 3, Mahfud Md menyebut saat ini KPK berada dalam kondisi terpuruk. Mahfud menyebut banyak masalah KPK saat ini seperti Ketua KPK nonaktif Firli Bahuri yang kini tersangka pemerasan, hingga isu KPK diintervensi.

"Ya supaya KPK sekarang hendaknya bangkit kembali sesudah terpuruk, karena kasus pimpinannya yang ternyata tidak profesional lah, sampai ada yang ditangkap, ada yang intervensi. Menurut saya intervensi ke KPK bukan hanya dari presiden, kalau memang betul ada (seperti cerita Agus Rahardjo), dari yang lain-lain juga sejauh yang saya dengar banyak. Dari parpol, dari pejabat-pejabat dan selalu melakukan lobi-lobi untuk mengganggu penegakan hukum," kata Mahfud di Pandeglang, Banten, Jumat (1/12/2023).

Mahfud menyampaikan ke depan pemerintahan baru harus bisa memastikan lembaga penegak hukum bebas dari intervensi. Selain itu, juga harus diberi dana yang cukup.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Nah ke depannya tidak boleh, pemerintah yang akan datang itu harus memastikan bahwa lembaga penegak hukum di bidang pemberantasan korupsi benar-benar diberi independensi dan disediakan dana yang cukup dari negara serta dikawal agar mereka ini benar-benar profesional," ujarnya.

Saat ditanya soal dugaan pelemahan KPK usai UU KPK direvisi, Mahfud mengatakan akan menguatkan kembali lembaga KPK.

"Kita belum kongkrit bicara Undang-undangnya (UU KPK), tetapi kongkrit ingin menguatkan semua lembaga penegak hukum. Seperti Kejaksaan itu kan sudah sangat bagus dibandingkan misalnya lima tahun lalu. Sekarang yang ini terukur kerja-kerjanya jelas, targetnya jelas itu Kejaksaan kan bagus. Kita kembangkan semua lah," kata Mahfud.

Mahfud menuturkan akan mengembalikan kejayaan KPK seperti dulu. Soal langkah penguatannya seperti apa, akan dibahas lebih lanjut nanti.

"KPK yang dulu pernah berjaya nanti kita naikkan lagi agar semua lembaga penegak hukum itu kuat. Soal bagaimana nanti UU dan sebagainya, nanti kita dalami lagi," ujarnya.


Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengusulkan mantan Wakil Wali Kota (Wawalkot) Parepare Faisal Andi Sapada (FAS) memimpin Tim Kampanye Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) di Parepare, Sulawesi Selatan (Sulsel). Faisal dinilai punya pengalaman memimpin pemerintahan dan partai.

"Kalau saya memang cocoknya Pak Faisal. Kalau ada pertemuan, saya mau usulkan beliau (memimpin tim kampanye AMIN)," kata ketua DPD PKS Parepare Samsir kepada detikSulsel, Jumat (1/12/2023).

Samsir menilai diantara ketua partai koalisi pengusung AMIN yang ada di Parepare, FAS termasuk yang punya banyak pengalaman. Ketua DPD NasDem itu juga pernah menjadi wakil wali kota Parepare periode 2013-2018.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kita harus melihat sosok, beliau sudah merupakan tokoh dan punya pengalaman memimpin di Parepare," imbuhnya.

Ketua Lembaga Pemenangan Pemilu (LPP) DPC PKB Parepare Taufiqurrahman tidak mempermasalahkan pengusulan tersebut. Baginya, semua partai yang tergabung di koalisi punya tujuan yang sama dalam memenangkan pasangan AMIN.

"Kita tergantung pembicaraan koalisi partai yang bertemu. Kami di PKB tidak masalah siapapun itu, yang jelas fokusnya sama dalam memenangkan pasangan AMIN," kata Taufiqurrahman.

Namun Taufiqurrahman mengakui sejauh ini belum ada pertemuan secara langsung dari 3 partai koalisi membahas kandidat ketua Tim Kampanye AMIN di Parepare. Dia berharap ketiga partai bisa segera menentukan waktu untuk membahas tim kampanye AMIN.

"Ini kan Pak Ketua (Ketua PKB) sudah coba membangun komunikasi, tetapi belum ada respons dari partai koalisi yang lain," tegasnya.

Ketua DPD NasDem Parepare, Faisal Andi Sapada (FAS) mengaku siap jika dirinya dipilih menjadi ketua tim AMIN di Kota Parepare. Faisal menyerahkan kepada partai koalisi.

"Artinya kalau saya siap (memimpin tim kampanye AMIN). Tergantung perintah dan kesepakatan bersama partai koalisi," kata Faisal.

Faisal siap menjalankan perintah untuk memenangkan pasangan AMIN di Parepare. Dia dianggap bisa fokus lantaran tidak maju sebagai calon legislatif (caleg).

"Saya tidak maju caleg, ya intinya kalau itu sudah perintah (memimpin tim) saya siap laksanakan," tegasnya.

Dia mengaku sudah melakukan komunikasi dengan partai koalisi yakni PKB dan PKS. Namun kata dia belum menemukan waktu ketiga partai ini bisa bertemu.

"Sudah ada komunikasi (untuk pembahasan tim kampanye). Cuman waktunya ini belum ada yang ketemu," imbuhnya.

Anies Akan Awali Kampanye di Jakarta, Cak Imin di Surabaya


Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD, ceramah kebangsaan di Mathla'ul Anwar Lidahdatil Ulama, Menes, Pandeglang. Di acara yang dihadiri para kiai di Pandeglang itu Mahfud mengajak umat Islam untuk tak menjauhi negara, bahkan harus turut mengurusnya.

"Umat Islam tidak boleh menjauhi negara, ini harus diurus, bersama-sama agar sesuai dengan tujuan dan ide mengapa ulama mendirikan negara ini," kata Mahfud di Pandeglang, Jumat (1/12/2023).

Mahfud mengatakan negara Republik Indonesia berdiri dengan andil para ulama. Untuk seterusnya, para pemuka agama islam, baik itu kiai, ustad, kelompok pesantren di masa sekarang harus ikut merawat dan memajukan negara.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Mahfud Md mengatakan ulama dahulu sepakat mendirikan Indonesia dengan cara mempertanyakan apa tujuan hidup dari manusia. Salah satu tujuannya adalah untuk ibadah.

"Terus cara beribadahnya bagaimana, tugasnya menyebar kebaikan dan mencegah kemungkaran," katanya.

Saat Indonesia dijajah Belanda dan Jepang, umat Islam sulit beribadah. Maka para ulama menggunakan fiqh kebangsaan untuk berdirinya suatu negara.

Di situ ulama ikut berjihad memerdekakan Indonesia. Hasilnya adalah fatwa resolusi jihad dari Kiai Hasyim.

"Isinya setiap orang Islam di Indonesia melawan melawan penjajah Belanda dalam radius sekian. sifatnya fardu ain, bukan kifayah. untuk mempertahankan Indonesia," ujarnya.

Dari resolusi jihad itulah kemudian lahir perjuangan dari para kiai termasuk para pejuang termasuk Bung Tomo untuk mempertahankan negara dari penjajahan. Kemudian Nahdlatul Ulama menyepakati bahwa Indonesia adalah negara hasil perjanjian dan kesepakatan.

Termasuk Muhammadiyah yang menyebut Indonesia adalah hasil perjanjian dan perjuangan bersama dan harus dibangun bersama.

"Siapa yang melawan kesepakatan, pemberontak, pemberontak boleh ditumpas, itu hukum islam fiqh. Oleh sebab itu Saudara, mari menjaga Indonesia daarul mitsaq, siapa yang berjanji, seluruh bangsa Indonesia, para umat Islam, Kristen, suku Sunda, Jawa, Madura," tutur Mahfud.

"Semua berjanji, berjanji mendirikan negara bersama yang namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia. jadi saham kita terhadap negara kita sangat besar, harus kita yang ngurus, karena kita punya saham besar, umat islam wajib menjaga NKRI dengan segala filsafatnya," pungkas Mahfud.


Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menggelar rapat koordinasi nasional atau Rakornas hari ini. Sejumlah ketua umum hingga elite partai di TKN Prabowo-Gibran mulai merapat ke lokasi.

Pantauan detikcom di Hotel Borobudur Jakarta, Jl. Lapangan Banteng Selatan, Sawah Besar, Jakarta Pusat, acara Rakornas TKN Prabowo-Gibran sudah dihadiri oleh sejumlah elite parpol. Tampak Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) beserta anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Hinca Pandjaitan merapat ke lokasi.

AHY sempat berpapasan dengan Agum Gumelar. Keduanya kemudian bertukar sapa di dekat pintu masuk.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Tak lama setelah itu, Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto yang juga Ketua Dewan Pengarah TKN, hadir ke lokasi. Dia mengenakan seragam biru muda bertulis 'Prabowo Gibran 2024 Bersama Indonesia Maju'. Hadir pula di lokasi Ketum PSI Kaesang Pangarep.

Selain itu, terlihat sejumlah elite parpol seperti Sekjen PAN Eddy Soeparno, Kepala BPOKK Partai Demokrat Herman Khaeron, Ketua Majelis Penasihat PAN Hatta Rajasa, Waketum PAN Yandri Susanto hingga Ketua Harian Partai Gerindra Dasco.

"TKN dan TKD seluruh daerah, berbicara tentang bagaimana nanti langkah-langkah ke depan, karena semua harus terorkestrasi di bawah pimpinan Pak Rosan dan Tim Kampanye Nasional agar semua tidak terlalu konyol juga, karena ini kan, gerakan kita sistematik," ujar Wakil Komandan Relawan Prabowo-Gibran Immanuel Ebenezer atau Noel," Jumat (1/12).

Ia menyebut dalam Rakornas sore ini akan membahas soal pendistribusian alat kampanye. Pun ia tak menampik akan ada pembicaraan soal sentimen negatif yang belakangan disematkan ke Prabowo-Gibran.

"Pendistribusian alat kampanye, karena kan, sepertinya teknis, tapi itu menjadi kebutuhan di daerah, dan itu kan harus disalurkan secara tepat sasaran, tidak bisa tidak," ujar Noel.

"Itu bagian yang akan kita lakukan dan itu memang termasuk dalam program soal kontra narasi, karena kita lihat di luar sana ada semacam framing atau orkestrasi yang dimainkan terkait soal soal pribadi, masa lalu, sebagainya," pungkasnya.


Kabaharkam Polri Komjen Mohammad Fadil Imran memaparkan soal persiapan Pemilu 2024. Komjen Fadil menyebut Korpolairud mengerahkan 15 helikopter di daerah.

Awalnya Komjen Fadil mengatakan jumlah personel Satgas Polri yang dilibatkan terdiri dari operasi pusat dan daerah. Sebanyak 11 ribu personel dilibatkan dari Mabes Polri guna pengamanan pemilu.

"Secara pasti jumlah personel yang dilibatkan karena Satgas Polri ini operasi ini ada dua, operasi pusat dan daerah. Untuk jumlah personel yang dilibatkan di Mabes Polri saja itu sekitar 11 ribu. Kemudian di polda-polda disertakan kepada Direktorat Polair yang berada di bawah para kapolda," kata Fadil di Mako Ditpoludara Baharkam Polri, Tangerang Selatan, Jumat (1/12/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Pihaknya mengerahkan 6 kapal patroli jenis C2 hingga A3 yang saat ini sudah berada di polda daerah rawan sesuai dengan indeks potensi kerawanan.

"Kedua, untuk peralatan, kapal yang kita kerahkan semua kapal patroli jenis C2 sampai tipe A3 ada sekitar 6 kapal yang sekarang sudah ada di polda-polda yang rawan sesuai dengan indeks potensi kerawanan," jelasnya.

Fadil mengatakan sebanyak 6 unit helikopter sudah berada di DKI Jakarta. Kemudian 15 unit helikopter juga sudah dikerahkan guna bantuan kendali operasi (BKO) berikut 3 crew set dalam mengantisipasi situasi kamtibmas.

"Di Jakarta kita stand by-kan ada 6 pesawat helikopter dan di daerah polda-polda ada 15 helikopter sudah kita BKO-kan, berdasarkan zonasi berikut 3 crew set-nya. Jadi kita berharap situasi kamtibmas bisa terantisipasi dengan baik," pungkasnya.

Tantangan Hadapi Pemilu 2024

Fadli juga memberi pesan ke Korpolairud Polri soal tantangan dalam pengamanan berbagai event hingga Pemilu 2024.

"Kemudian terkait pengamanan event nasional maupun internasional, ke depan kita akan menghadapi event, seperti Natal dan tahun baru (Nataru), World Superbike (WSBK), dan MotoGP Mandalika, AFC U-17 dan World Water Forum, Formula-E, Motocross Grandprix, PON ke-21 tahun 2024 di Sumatera Utara dan Aceh, Idul Fitri, dan Idul Adha," kata Fadil.

"Berikan dukungan penuh dengan baik, baik personel maupun sarpras agar keamanan dapat dipastikan sehingga dapat memberikan multiplier effect terhadap ekonomi nasional dan international trust kepada Indonesia," jelasnya.

Fadil menjelaskan tentang pentingnya menghadapi pengamanan Pemilu 2024. Sebab, Pemilu 2024 merupakan pesta demokrasi terbesar dan dilaksanakan serentak.

"Tantangan selanjutnya yang tidak kalah penting yang harus kita hadapi adalah pengamanan Pemilu 2024. Merupakan pesta demokrasi terbesar, karena kali ini dilaksanakan serentak dengan rentang waktu yang berdekatan, wilayah yang luas, geografis yang beragam, serta melibatkan jumlah pemilih yang besar," tuturnya.

Dia pun memberi pesan agar anggota dapat memberikan dukungan secara optimal khususnya dalam pendistribusian logistik pemilu untuk mengerahkan kapal, pesawat, helikopter Polri guna menjangkau wilayah terpencil dan terluar.

"Selain itu, rekan-rekan juga harus dapat menjadi teladan bagi masyarakat dan menjadi simpul-simpul perekat dan persatuan bangsa. Dengan menanamkan nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, sehingga polarisasi dapat kita hindari demi mewujudkan pemilu yang aman, damai, dan sejuk," ucapnya.

"Tentunya saya menyadari, bahwa menghadapi berbagai tantangan tersebut bukanlah hal yang mudah. Namun, saya yakin rekan-rekan adalah Bhayangkara sejati yang akan terus mengabdi tanpa henti. Sehingga berbagai tantangan yang ada dapat diselesaikan dengan presisi," tambahnya.


Cawapres nomor urut 3, Mahfud Md, menyambangi kota Rangkasbitung, Lebak, Banten, pada masa kampanye Pemilu 2024. Kedatangannya disambut para pendukung PPP se-Banten.

Pantauan detikcom di Kantor DPC PPP Lebak, Rangkasbitung, Jumat (1/12/2023), Mahfud tiba pukul 13.55 WIB. Ia datang bersama Ketua Tim Pemenangan Daerah (TPD) Banten, Rano Karno.

Kedatangan Mahfud disambut Ketua DPW PPP Banten Subadri Ushuludin, Ketua DPC Lebak Neng Siti Julaiha, dan perwakilan caleg maupun kader PPP se-Banten. Di lokasi, Mahfud terlihat datang menggunakan kemeja putih, celana hitam, dan peci hitam. Oleh pendukungnya, Mahfud juga dikalungi kain tenun Baduy.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Kedatangan Mahfud ke Lebak dalam rangka konsolidasi pemenangan caleg PPP di Lebak. Pendukung Mahfud juga berdoa untuk kemenangannya.

"Kami turut berdoa semoga menangnya bapak Ganjar-Mahfud Md di 2024 nanti, bisa memenangkan kami juga di Banten," kata Ketua DPW PPP Banten Subadri Ushuludin saat memberi sambutan di lokasi.

Untuk diketahui, hari ketiga masa kampanye Pemilu 2024, Mahfud MD datang ke Provinsi Banten. Sebelum ke Lebak, Mahfud diketahui menghadiri kegiatan Halaqoh Kebangsaan di Pondok Pesantren Malnu, Menes, Pandeglang. Setelah itu, Mahfud melanjutkan kunjungan ke perajin emping Menes, dan melanjutkan perjalanan ke Kantor DPC PPP Lebak, Rangkasbitung.


Warga Kota Dumai, Riau, berharap polisi netral pada Pemilu 2024. Kapolres Dumai AKBP Dhovan Oktavianton menekankan bahwa Polres Dumai akan mengedepankan profesionalitas dan netralitas dalam mengawal Pemilu 2024.

Harapan itu disampaikan oleh warga Bagan Besar, Dumai, bernama Aris Setiawan. Aris mengaku bahwa saat ini beredar isu terkait netralitas Polri.

"Kita dengarlah atau mungkin berita hoax atau sejenisnya, mudah-mudahan saya juga percaya netralitas bapak sebagai aparat, sebagai penegak hukum dalam pemilu mendatang, kita mudah-mudahan di Kota Dumai, isu-isu ketidaknetralan polisi jangan sampai terdengar di Dumai karena sama siapa lagi kita bisa percaya, selama ini seperti itu pemilu di Kota Dumai kondusif, mudah-mudahan kita bisa menjaga kondisi yang damai di Dumai," kata Aris dalam program Jumat Curhat detikPagi, Jumat (1/12/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Kapolres Dumai AKBP Dhovan memberikan tanggapan. Dia menyebutkan Polres Dumai akan menjaga netralitas sesuai dengan arahan Kapolri dan Kapolda Riau.

"Perintah dari Bapak Kapolri, perintah dari Bapak Kapolda, sudah banyak petunjuk agar polisi netral dan itu langsung kami sampaikan kepada anggota lewat apel pagi, lewat anev, kita datang ke polsek untuk menindaklanjuti kebijakan pimpinan mengenai netralitas, jadi kami pastikan bahwa Polri dalam Pemilu 2024 nanti netral," kata Dhovan.

Polres Dumai juga memberikan arahan terkait apa yang harus dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan anggota pada saat pemilu. Hal itu, menurut Dhovan, sudah dipahami oleh anggotanya.

"Sudah banyak upaya-upaya kita menyampaikan kepada anggota kita, di situ sudah jelas, dari direktif itu sudah jelas mau berbuat apa, kemudian nggak boleh begini, nggak boleh begitu, sudah langsung dituangkan kepada anggota," tutur dia.

Sementara itu, Polres Dumai juga melakukan langkah-langkah dalam pengamanan Pemilu 2024. Polres Dumai berkoordinasi dengan penyelenggara dan peserta pemilu untuk menjaga situasi tetap kondusif.

"Jadi kesiapan kita Polres Dumai dalam pemilu sudah banyak kegiatan, rangkaian sebelum kampanye ini sudah banyak pelatihan, apel kesiapsiagaan kita menghadapi pemilu, kemudian rapat koordinasi lintas sektoral, di situ mengundang perwakilan partai, KPU, Bawaslu untuk diskusi tentang tahapan sehingga para peserta pemilu ini paham betul tentang mekanisme maupun larangan-larangan yang ditentukan," pungkasnya.


Persaudaraan Alumni (PA) 212 menggelar Munajat Kubro 212 di Monas, Jakarta Pusat besok. Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) sudah memberikan izin acara tersebut.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, Munajat Kubro 212 akan dimulai dini hari nanti. Fokus utama acara adalah untuk memanjatkan doa atas keselamatan NKRI dan Palestina.

1) Agenda Acara Munajat Kubro 212 di Monas

Agenda kegiatan acara Munajat Kubro 212 akan digelar pukul 03.00 WIB sampai 09.00 WIB. Wasekjen PA 212 Habib Novel Bamukmin mengatakan acara diawali dengan salat tahajud bersama.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Kemudian acara akan dilanjutkan dengan kegiatan munajat dan tausiah-tausiah dari alim ulama. Menurut Habib Novel, diperkirakan jemaah dari berbagai daerah akan tiba di Jakarta sejak Jumat, 1 Desember 2023. Dia menyebut acara akan dihadiri jutaan orang.

"Tapi dari Jumat malam dari seluruh Indonesia sudah datang, Lampung sudah siap, ini saya lagi keliling ke Jawa Barat buat ngundang ulama-ulama Majalengka. Biasanya jam 9 malam sudah stand by, ada yang tidur di situ di Monas juga, ada yang ke Istiqlal dulu," jelasnya, Rabu (29/11).

2) Tema Munajat 212

Diketahui bahwa acara Munajat Kubro 212 ini telah memperoleh izin dari Kemensetneg. Izin tersebut tercantum dalam surat yang dikeluarkan tertanggal 28 November 2023 dan ditandatangani oleh Sekretaris Kemensetneg, Setya Utama.

Dalam isi surat Kemensetneg itu, tertulis bahwa Tema Munajat Kubro 212 di Monas adalah 'Untuk Keselamatan NKRI dan Kemenangan Palestina'. Setya mengatakan izin kegiatan dikeluarkan Pemprov DKI Jakarta dan Kemensetneg.

"Izinnya dari DKI, kami prinsip setuju dengan syarat tidak untuk kegiatan politik," ujarnya.

3) Capres-Cawapres Dipastikan Tak Diundang

PA 212 memastikan pihaknya tidak mengundang capres dan cawapres mana pun dalam acara Munajat Kubro 212 besok. PA 212 mengatakan kegiatan ini murni untuk memanjatkan doa bagi keselamatan NKRI dan Palestina.

"Kami pastikan tidak mengundang capres-cawapres mana pun. Karena ini acaranya munajat untuk keselamatan umat menjelang Pemilu 2024 dan juga untuk mendoakan saudara-saudara kita di Palestina," kata Wakil Sekjen PA 212, Habib Novel Bamukmin.

Meski begitu, pihak PA 212 tidak menolak jika nantinya ada capres dan cawapres yang akan hadir. Namun, PA 212 tidak akan memberikan panggung kepada capres dan cawapres tersebut.

"Undangan ini kan umum terbuka, ya kita tidak bisa tolak juga kalau mereka akan hadir, tapi kita tidak bisa kasih sambutan," katanya.

4) Bawaslu Kawal Acara Munajat di Monas

Meski Munajat Kubro 212 tidak mengundang capres dan cawapres, namun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) akan mengawal. Hal ini dalam rangka menjaga kemurnian kampanye.

"Momentum kampanye yang bersih perlu dijaga dari praktik-praktik yang menodai kemurnian kampanye. Oleh karena itu, Bawaslu berkomitmen akan mengawal setiap kegiatan kampanye maupun kegiatan yang mengumpulkan banyak orang," kata Komisioner Bawaslu, Puadi, Rabu (29/11).

Bawaslu bermaksud untuk mengantisipasi adanya kecurangan kampanye pemilu yang terjadi di acara-acara non-kampanye. Oleh karena itu, Bawaslu akan menurunkan anggotanya untuk melihat bagaimana jalannya acara Munajat 212 di Monas.

5) Polisi Kerahkan Ribuan Personel Kawal Acara

Polisi akan mengerahkan ribuan personel untuk mengawal Munajat Kubro 212. Sebanyak 5 ribu personel polisi dikerahkan.

"5.734 personel pengamanan 2 Desember 2023 di Monas," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko, Kamis (30/11).

Terpisah, Kasat Lantas Polres Metro Jakarta Pusat Kompol Gomos Simamora mengatakan rekayasa lalu lintas juga telah disiapkan. Namun, kebijakan itu masih bersifat tentatif. Hal ini akan ditentukan tergantung berapa banyak massa yang akan hadir di acara tersebut.


Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyambangi rumah mantan Rais Syuriah Pimpinan Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) K.H Maulana Kemal Yusuf dan salah satu calon legislatif Partai Demokrat untuk Dapil DKI Jakarta 2, Syahrial Nasution. Kunjungannya tersebut untuk bersilahturahmi dan menyapa warga sekitar.

"Senang sekali bisa bersilaturahmi ke tokoh ulama yang sangat dihormati yaitu KH Maulana Kemal Yusuf dan keluarga besar yang ada di Paseban," kata AHY pada wartawan di Kawasan Salemba, Jakarta Pusat, Jumat (1/12/2023).

"Saya tentunya ingin menyambung silaturahim kawan kami tengah berjuang, saya atas nama keluarga besar Partai Demokrat dan di sini saya juga hadir bersama salah satu caleg dari Partai Demokrat untuk DKI Jakarta 2 meliputi wilayah Jakpus, Jaksel dan luar negeri," sambungnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dalam kesempatan itu, AHY juga melaksanakan salat Jumat bersama di Masjid Jami An-Nur. AHY mengaku senang karena dia juga bisa bertemu dengan masyarakat.

"Ikhtiar kami untuk semakin dekat dengan masyarakat, bukan hanya dalam masa kampanye seperti saat ini, tapi ini juga sebuah silaturahmi yang terus dijaga oleh Bang Syahrial dan teman Demokrat lainnya. Tentu, harapannya adalah kami bisa mendengarkan aspirasi," ungkapnya.

"Contohnya tadi, kita ingin meningkatkan kesejahteraan warga ada yang masih sangat sulit hidupnya. Rumah pun sangat kecil ada 4 KK, bergantian tidurnya. Kita juga perlu ingin memperjuangkan agar masyarakat kita mendapatkan pekerjaan yang baik, penghasilan yang layak, dan daya beli yang juga mencukupi kehidupan sehari-hari," lanjutnya.

AHY juga berjumpa warga sekitar Foto: (Brigitta/detikcom)

Sementara itu, anak mantan Rais Syuriah Pimpinan Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) KH Maulana Kemal Yusuf, M Fikri Muqqodaz, mengatakan keluarganya menyambut baik kedatangan AHY.

"Alhamdulillah abah kami memang tokoh di DKI Jakarta yang menjadi rujukan tokoh-tokoh lain. Jadi kami sering menyambut dan didatangi oleh para pejabat (yang) minta doa dan restu," ujar Fikri.

"Alhamdulillah, kami sebagai tuan rumah selalu welcome dan terbuka untuk siapapun," imbuh dia.

Simak juga 'Prabowo: Saya Optimis Mas AHY Akan Tampil Sebagai Pemimpin yang Hebat':

[Gambas:Video 20detik]


Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) merespons soal cerita mantan Ketua KPK Agus Rahardjo yang menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat meminta kasus korupsi e-KTP dihentikan. AHY menegaskan yang menjadi panglima keadilan yakni hukum, bukan politik.

"Kita ingin keadilan tegak di Indonesia, yang menjadi panglima adalah hukum, bukan politik. Tentunya kita harapkan Indonesia ke depan, siapapun yang memimpin, yang terbaik tentunya yang kita harapkan bisa menjadi pemimpin negeri ini," kata AHY pada wartawan di Kawasan Salemba, Jakarta Pusat, Jumat (1/12/2023).

"Yang terbaik yang bisa menjadi wakil-wakil rakyat, terus memperjuangkan penegakan hukum yang adil di negara kita sehingga rakyat bisa terayomi semuanya, tidak melihat dari status sosial mana, apakah dia rakyat biasa atau pejabat," sambungnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ia pun berharap agar hukum dapat semakin beradab dalam menyelesaikan persoalan di Indoensia.

"Kita harapkan ini yang menjadi pondasi yang kuat bagi negara agar semakin berkeadaban. Saya cuma punya harapan begitu, dan demokrat tentunya ingin menjadi bagian dari Perjuangan negeri kita," kata AHY.

Sebelumnya, Agus Rahardjo menyebut momen itu menjadi salah satu pendorong lahirnya revisi UU KPK. Istana menegaskan revisi UU KPK bukan inisiatif pemerintah, melainkan inisiatif DPR.

Cerita Agus mengenai pertemuan dengan Jokowi itu disampaikan dalam wawancara program Rosi di Kompas TV seperti dikutip, Jumat (1/12). Agus mengatakan saat itu dipanggil sendirian oleh Jokowi ke Istana.

"Saya terus terang pada waktu kasus E-KTP saya dipanggil sendirian, oleh Presiden. Presiden waktu itu ditemani oleh Pak Pratikno. Saya heran biasanya memanggil itu berlima, ini kok sendirian. Dan dipanggilnya juga bukan lewat ruang wartawan tapi lewat masjid kecil gitu," kata Agus.

Begitu masuk, Agus menyebut Jokowi sudah dalam keadaan marah. Menurut Agus, Jokowi meminta KPK untuk menghentikan kasus e-KTP Setya Novanto.

"Di sana begitu saya masuk, presiden sudah marah. Menginginkan.. karena baru saya masuk, beliau sudah teriak 'Hentikan'. Kan saya heran, hentikan, yang dihentikan apanya," ujar Agus.

"Setelah saya duduk, ternyata saya baru tahu kalau yang suruh hentikan itu adalah kasusnya Pak Setnov, Ketua DPR pada waktu itu, mempunyai kasus e-KTP supaya tidak diteruskan," sambung dia.

Agus lalu membalas permintaan Jokowi dengan menjelaskan bahwa KPK sudah mengeluarkan sprindik beberapa minggu sebelumnya. Berdasarkan UU KPK yang lama, KPK tidak bisa menghentikan penyidikan suatu perkara.

"Nah sprindik itu kan sudah saya keluarin 3 minggu yang lalu, dari presiden bicara itu, sprindik itu tak mungkin karena KPK tak punya SP3, tidak mungkin saya berhentikan saya batalkan," tutur Agus.

KPK kemudian lanjut mengusut kasus e-KTP dan tidak menggubris pernyataan Jokowi. Belakangan Agus menyadari bahwa momen itu menjadi salah satu pendorong lahirnya revisi UU KPK.

"Kemudian karena tugas di KPK itu seperti itu makanya ya kemudian tidak saya perhatikan, ya jalan terus tapi akhirnya dilakukan revisi UU nanti kan intinya revisi UU itu kan SP3 menjadi ada, kemudian di bawah presiden, karena pada waktu itu mungkin presiden merasa bahwa ini Ketua KPK diperintah presiden kok nggak mau apa mungkin begitu," ujar Agus.

Simak juga 'Mahfud soal Kemungkinan Revisi UU KPK Jika Terpilih di Pilpres':

[Gambas:Video 20detik]


Orang tidak dikenal (OTK) mengibarkan bendera Bintang Kejora di depan SD Inpres Mulele, Wamena, Jayawijaya, Papua Pegunungan. Polisi yang menerima laporan telah turun tangan menurunkan bendera tersebut.

Kabid Humas Polda Papua Kombes Ignatius Benny Ady Prabowo mengatakan bendera itu berkibar sejak pukul 06.13 WIT hingga pukul 07.59 WIT, pagi tadi. Bendera tersebut telah dibawa ke Polsek Wamena Kota.

"Iya benar dan sudah diamankan oleh Polsek Wamena Kota," ujar Kombes Benny Ady Prabowo kepada detikcom, Jumat (1/12/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Benny menuturkan pihaknya saat ini sedang melakukan penyelidikan terkait pengibaran bendera itu. Polisi juga mendalami pelaku pengibaran bendera itu.

"Sementara masih penyelidikan milik dan pelaku pengibaran bendera," imbuhnya.

Untuk diketahui, polisi sebelumnya telah mengantisipasi 13 daerah yang masuk kategori sangat rawan terkait HUT kelompok separatis di Papua pada 1 Desember. Hal itu karena daerah tersebut sering terjadi aksi kelompok kriminal bersenjata (KKB).

"Beberapa daerah tersebut masih kerap terjadi aksi kelompok kriminal bersenjata atau KKB," imbuh Benny.

Karena itu, pihak aparat TNI dan Polri bakal meningkatkan keamanan untuk mengantisipasi aksi-aksi yang tidak diinginkan. Apalagi saat ini telah masuk dalam tahapan Pemilu 2024.

"Namun, kami bersama pihak TNI telah bekerjasama meningkatkan keamanan secara maksimal di daerah-daerah tersebut, terlebih lagi menjelang Pemilu 2024," pungkasnya.

Detik-detik Kericuhan di Kampus USTJ Papua Gegara Bendera Kejora


Hubungan Korea Utara (Korut) dengan Korea Selatan (Korsel) semakin memanas. Presiden Korut Kim Jong Un memerintahkan militer siap tempur untuk mengantisipasi provokasi yang datang.

Dilansir dari detikNews, Jumat (1/12/2023), kantor berita Korean Central News Agency (KCNA) melaporkan bahwa perintah itu disampaikan Kim Jong Un saat mengunjungi markas besar Angkatan Udara Korut pada Kamis (30/11) waktu setempat, untuk memperingati hari penerbang di negara tersebut.

Dalam kunjungannya, sebut KCNA, Kim Jong Un meluncurkan pedoman strategis operasional untuk meningkatkan kesiapan militer dan kemampuan perang.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Kunjungan itu dilanjutkan dengan singgah ke sayap pesawat tempur di mana para pilot melakukan pertunjukan udara.

"(Kim Jong Un) Sangat mengevaluasi kesiapan ketat para pilot untuk menjalankan misi tempur udara tanpa adanya kesalahan, terlepas dari situasi yang tidak menguntungkan," sebut KCNA dalam laporannya.

Pekan lalu, Korut mengklaim sukses meluncurkan satelit mata-mata militer pertamanya ke orbit luar angkasa. Disebut oleh Pyongyang bahwa satelit mata-mata itu dirancang untuk memantau pergerakan militer Amerika Serikat (AS) dan Korsel.

Washington dan Seoul mengecam keras peluncuran satelit mata-mata Pyongyang tersebut, dengan menyebutnya sebagai pelanggaran terhadap sejumlah resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Korut menegaskan pihaknya akan meluncurkan lebih banyak satelit, dan menyebutnya sebagai hak mempertahankan diri.

Imbas dari peluncuran satelit mata-mata itu, Korsel menangguhkan kesepakatan militer antara kedua Korea.

Seoul juga meningkatkan pengawasan di sepanjang perbatasan dengan Korut, yang direspons oleh Pyongyang dengan menjanjikan Angkatan Bersenjata dan senjata baru yang lebih kuat di sepanjang perbatasan.

Sementara AS, pada Kamis (30/11) waktu setempat, menjatuhkan sanksi terbaru terhadap Korut terkait peluncuran satelit mata-mata itu.

Artikel ini telah tayang di detikNews. Baca selengkapnya di sini!

Momen Langka Kim Jong Un Ikut Pemilu Lokal di Korea Utara


Polda Metro Jaya menjadwalkan pemeriksaan terhadap jubir Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud Md, Aiman Witjaksono, terkait pernyataannya yang menyebut 'polisi tak netral' dan mendukung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Aiman absen pemeriksaan.

"Kita belum dapat konfirmasi (kehadiran)," kata Dirkrimsus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak kepada wartawan, Jumat (1/12/2023).

Dihubungi terpisah, Direktur Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Ronny Talapessy, mengatakan Aiman Witjaksono belum bisa menghadiri pemeriksaan hari ini. Sebab, pihaknya masih harus melengkapi administrasi surat kuasa.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Belum hadir ya karena masih melengkapi administrasi surat kuasa," kata Ronny.

6 Laporan di Polda Metro Jaya

Sebelumnya, Dirkrimsus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak mengatakan, ada total enam aliansi masyarakat yang melaporkan jubir TPN Aiman Witjaksono di Polda Metro Jaya terkait pernyataannya yang menuding polisi tak netral.

Keenamnya melaporkan Aiman Witjaksono terkait Pasal 28 (2) juncto Pasal 45 A ayat 2 UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dan/atau Pasal 14 dan/atau Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Beberapa laporan tersebut antara lain laporan dari Front Pemuda Jaga Pemilu teregister dengan nomor LP/B/6813/XI/2023/SPKT/POLDA METRO JAYA, laporan Aliansi Masyarakat Sipil Indonesia dengan nomor LP/B/6819/XI/2023/SPKT/POLDA METRO JAYA, dan laporan dari Jaringan Aktifis Muda Indonesia dengan nomor LP/B/6820/XI/2023/SPKT/POLDA METRO JAYA.

Ada juga laporan dari Aliansi Gerakan Pengawal Demokrasi dengan nomor LP/B/6821/XI/2023/SPKT/POLDA METRO JAYA, laporan Mahasiswa Jakarta dengan nomor LP/B/6822/XI/2023/SPKT/POLDA METRO JAYA, dan laporan dari Garda Pemilu Damai dengan nomor LP/B/6823/XI/2023/SPKT/POLDA METRO JAYA.

Klarifikasi Aiman

Jubir Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud Md mengklarifikasi terkait pernyataannya yang berujung laporan ke Polda Metro Jaya. Tudingannya yang menyebut polisi tak netral dan mendukung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming ditujukan bukan kepada institusi, melainkan oknum.

"Saya ingin meluruskan, saya tidak pernah menyebut institusi Polri, tapi oknum. Saya buktikan, pada video yang dijadikan pelaporan saya. Saya yakin betul itu bukan terkait institusi, tapi ini terkait dengan oknum-oknum di dalamnya," kata Aiman melalui akun media sosialnya. Aiman sudah mengizinkan detikcom untuk mengutipnya.

Aiman mengatakan, dalam video yang diunggah dan menjadi materi pelaporan, disebutkan masih banyak anggota Polri yang menjaga netralitas pada kontestasi politik 2024.

"Bahkan dalam video tersebut juga saya jelaskan banyak sekali anggota polisi yang masih menjaga nuraninya untuk netralitas. Saya yakin di institusi kepolisian juga banyak sekali yang masih memiliki nurani dan kemudian juga mempertahankan idealismenya mempertahankan netralitasnya," imbuhnya.

Aiman berharap Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai pimpinan Polri memiliki semangat untuk menggalakkan netralitas Polri dalam Pemilu 2024.

"Demikian juga tentu saya harapkan pimpinan-pimpinan tertinggi, termasuk Pak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, juga memiliki semangat yang sama untuk mempertahankan netralitas. Oleh karena hal-hal seperti ini yang disampaikan kepada saya, mudah-mudahan hal yang salah. Jadi kalau masih dilaporkan, tentu ini menjadi pertanyaan," pungkasnya.

Simak juga 'Saat TPN Ganjar-Mahfud Klaim Aiman Punya Bukti tapi Tak Bisa Disampaikan Terbuka':

[Gambas:Video 20detik]


Bergabungnya Khofifah Indar Parawansa ke barisan Tim Pemenangan Nasional (TPN) Prabowo-Gibran atau Koalisi Indonesia Maju (KIM) sangatlah menarik perhatian publik. Sebagai Gubernur Jatim yang jabatannya akan berakhir pada 31 Desember 2023 mendatang, Khofifah menunjukkan sikap politiknya dengan penuh kehati-hatian.

Sebelumnya, Khofifah sempat digadang-gadang dan diharapkan bergabung ke barisan Anies-Muhaimin namun ia tolak secara halus. Begitu juga dengan langkah Megawati yang dalam beberapa kesempatan duduk sepanggung dengan Khofifah yang mempunyai pesan politis bahwa Ketua Umum PDIP itu berusaha mengajak Khofifah untuk bergabung ke barisan Ganjar-Mahfud.

Barometer Nasional

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Jawa Timur merupakan wilayah penting yang selalu menjadi rebutan oleh semua capres dalam setiap ajang Pilpres. Semua capres akan berusaha se-maksimal mungkin untuk bisa memenangkan suara di wilayah Jawa Timur. Maka kemudian menjadi penting memegang tokoh Jawa Timur sebagai salah satu cara untuk mengorkestrasikan politik untuk kemenangan Jawa Timur. Dalam hal ini, Khofifah menjadi tokoh yang paling banyak direbutkan.

Secara historis, suara Jawa Timur selalu menjadi penentu suara nasional dalam setiap Pilpres. Selain pulau Jawa yang menjadi barometer kemenangan karena populasi penduduknya yang melebihi separuh populasi penduduk nasional, Jawa timur menjadi wilayah yang begitu sakral nan runyam dalam dinamika politik. Pasalnya, Jawa Timur merupakan wilayah yang mayoritas Nahdliyin. Sementara sikap politik warga Nahdliyin (NU) terbagi dalam dua bentuk, yakni kultural dan struktural.

Sikap politik warga NU kultural di Jatim cenderung berbeda dengan sikap politik warga NU secara struktural. Tidak berhenti di sini, NU kultural masih terdapat perbedaan sikap politik berdasarkan wilayah geografis, misalnya Warga NU Madura dan daerah tapal kuda, Situbondo, Bondowoso, Jember dan sekitarnya yang dikenal dengan sebutan Madura Swasta, serta kabupaten lainnya di Jatim. Beragam perbedaan dalam perbedaan mengindikasikan rumitnya memenangkan suara Jawa Timur yang tidak semudah ketimbang meraup suara di daerah lain.

Pada Pilpres 2004, terpilihnya SBY sebagai presiden bisa dilihat bagaimana suara Jatim pada saat itu menjadi penentu. SBY-JK meraih 65,64 persen di Jawa Timur melebihi suara Megawati-Hasim yang hanya 34, 36 persen. Sementara pada Pilpres 2009 yang dimenangkan oleh SBY-Boediyono, kembali menang di Jatim dengan perolehan suara sebanyak 60,32 persen ketimbang Megawati-Prabowo 30,42 persen, dan Jusuf-Kalla-Wiranto yang hanya dapat 9,26 persen.

Begitu juga pada saat Pilpres 2014 yang dimenangkan oleh pasangan Jokowi-Jk, ketika itu, pasangan tersebut meraih suara di Jatim sebanyak 53,17 persen dibandingkan dengan jumlah suara Prabowo-Hatta hanya 46, 83 persen. Sedangkan pada Pilpres 2019, pasangan Jokowi-Ma'ruf memperoleh suara sebanyak 65,79 persen dari pada Prabowo-Sandi 34,21 persen di Jatim. Kemenangan suara Jawa Timur secara historis menjadi barometer kemenangan nasional.

Barangkali Jawa Timur merupakan wilayah yang menyimpan banyak misteri dalam penentuan kemenangan Pilpres dari masa ke masa. Kekalahan berturut-turut Prabowo di Jawa Timur dalam pertarungan Pilpres yang menentukan kekalahannya secara nasional cukup menjadi traumatik. Meskipun saat ini pasangan Prabowo bukan tokoh yang berasal dari Jawa Timur, namun setidaknya, bergabungnya Khofifah berhasil meredupkan pesimisme politik Prabowo di wilayah Jawa Timur

Investasi Politik

Barangkali sudah tidak diragukan lagi bahwa Khofifah mempunyai peran signifkan dalam memenangkan suara di Jawa Timur. Selain sebagai Gubernur Jatim, Khofifah juga merupakan Ketua Muslimat NU yang dinilai mampu mengatur strategi politik di kalangan warga Nahdhliyin dan kalangan ibu-ibu. Pasalnya, Khofifah merupakan satu-satunya gubernur perempuan di antara 34 kepala daerah yang memimpin provinsi di Indonesia sekarang ini.

Gaya kepemimpinan Khofifah yang hampir sama dengan gaya kepemimpinan Presiden Jokowi, yaitu merakyat dan mudah berbaur dengan masyarakat begitu sangat dielu-elukan oleh banyak masyarakat. Pengalaman politiknya sudah tidak diragukan lagi; dua kali sempat menjabat sebagai menteri, yakni Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Indonesia (1999-2001), Menteri Sosial (2014-2018) dan Gubernur Jawa Timur (2019-sekarang) serta beberapa kesempatan lainnya sebagai anggota DPR.

Bergabungnya Khofifah dalam barisan TPN Prabowo-Gibran merupakan investasi politik jangka panjang baginya. Di sisi lain, jika Prabowo-Gibran kalah dalam pertarungan Pilpres 2024 nanti, maka posisi Khofifah mempunyai sebuah konsekuensi politik yang telah menjadi tradisi, yakni sulitnya memenangkan pertarungan politik daerah karena imbas dari kekalahan politik nasional.

Beberapa hal mengapa Khofifah rela bergabung ke barisan KIM meskipun saat ini secara politik Khofifah merupakan kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB); pertama, terlepas dari nasehat para ulama dan kiai, merapatnya Khofifah ke barisan KIM menunjukkan bahwa Khofifah bermain dengan aman. Artinya, dia tidak ingin dan bahkan tidak berani mengambil sikap politik yang berseberangan dengan Presiden Jokowi. Karena bagi khofifah, Jokowi mempunyai pengaruh penting dalam perjalanan karier politiknya.

Kedua, sebagai Ketua Umum Muslimat NU, Khofifah tentu harus seirama dengan sikap politik PBNU. Dalam konteks ini, PBNU berusaha bersikap netral dalam menyikapi Pemilu 2024, meskipun sering kali netralitas PBNU akhir-akhir menuai kontroversi. Artinya, PBNU masih tegak lurus bersama pemerintah. Di sinilah mengapa Khofifah tidak berani berseberangan dengan sikap politik PBNU. PBNU mempunyai pengaruh dan peran terhadap keberlangsungan karier politik Khofifah baik di masa lalu maupun masa yang akan datang.

Ketiga, secara realitas politik, Prabowo yang berpasangan dengan Gibran, yang mana Jokowi kerap kali memberikan suntikan elektoral politik (endorsement) kepada Prabowo dan posisi Gibran sebagai cawapres yang disebut-sebut mampu mengorkestrasikan politik generasi milenial, dinilai memiliki potensi besar untuk memenangkan Pilpres 2024. Oleh karena itu, Khofifah harus melakukan investasi politik kepada Prabowo demi kepentingan karier politiknya yang akan datang, baik nyagub kembali di Jatim atau ditawari posisi menteri.

Meskipun Khofifah telah memutuskan arah dukungannya dalam parade politik 2024, namun masih menjadi riuh persoalan terkait posisi Khofifah sebagai kader PKB. sikap politik Khofifah yang seharusnya mendukung pasangan Anies-Muhaimin (Amin) dan kini malah berseberangan, kemungkinan mempunyai dua varian maksud, yakni PKB yang terlalu Muhaimin sentris atau Khofifah lebih nyaman mengekor di balik sikap PBNU yang secara jelas tidak mendukung pasangan Amin.

Secara personal, integritas, prestasi, dan kiprah Khofifah dalam memimpin Jawa Timur sudah tidak diragukan lagi. Maka tak ayal jika penghargaan kerap disematkan kepadanya dari berbagai instansi, baik nasional maupun internasional. Perbedaan sikap politik Khofifah dengan ketum partainya mengindikasikan bahwa Khofifah berada di atas angin. Tanpa PKB sekalipun, Khofifah masih punya banyak kesempatan dengan mudah bergabung ke partai lain. Namun rasa-rasanya, PKB akan berat hati memecat Khofifah karena ia merupakan publik figur yang mempunyai pengaruh besar untuk mendongkrak elektabilitas PKB ke depannya.

Bagi Khofifah, politik itu harus sesuai dengan prinsip dan etika politik, yakni berpolitik untuk kemaslahatan umat, bukan untuk kemaslahatan suatu kelompok atau golongan partai politik tertentu. Sikap politik Khofifah dengan gaya kalemnya, tidak tergesa-gesa, dan selalu menghormati pendapat ulama dan kiai mampu menginspirasi banyak kalangan, utamanya bagi kaum perempuan.

Taufiqullah Hasbul peneliti di Akademi Hukum dan Politik (AHP)

Simak juga 'Gubernur Khofifah Pamer Sejumlah Prestasi Jawa Timur di detikJatim Awards':

[Gambas:Video 20detik]


Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana, menepis isu Seskab Pramono Anung tak ikut kunjungan kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Dubai karena beda pilihan politik. Ari mengatakan tugas mendampingi Jokowi kunker dilakukan secara bergantian.

"Nggak lah. Pak Pramono Anung dalam beberapa kunker ikut beliau. Jadi ini gantian di Istana ada Pak Mensesneg setelah itu Pak Pramono Anung. Jadi mereka bergiliran, bahkan di kunker," kata Ari kepada wartawan di Kemensetneg, Jakarta, Jumat (1/12/2023).

Dalam catatan detikcom, Pramono terakhir mendampingi Jokowi kunker ke luar negeri yaitu ke China dan Arab Saudi pada 17-20 Oktober. Setelahnya, Jokowi kembali melawat ke Saudi dan Amerika Serikat pada 10-17 November 2023. Jokowi tak didampingi oleh Pratikno maupun Pramono dalam kunker tersebut.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Pada Kamis 30 November kemarin, Jokowi bertolak menuju Dubai, Uni Emirat Arab. Kali ini Pratikno yang turut mendampingi Jokowi.

Kembali ke pernyataan Ari. Dia mengatakan Pramono tetap mendampingi sejumlah agenda Jokowi. Dia kembali menegaskan bahwa tak ada persoalan politik di balik Pramono tak ikut kunker Jokowi ke Dubai.

"Kan gantian kemarin juga di beberapa kesempatan kunker dan juga acara-acara presiden Pak Pramono Anung mendampingi Presiden," ujar Ari.

"Nggak ada, nggak," tegas Ari menjawab soal perbedaan pilihan di balik Pramono tak ikut kunker Jokowi ke Dubai.

Simak juga 'Jokowi Tiba di Dubai, Langsung Dinyanyiin Lagu 'Ojo Dibandingke'':

[Gambas:Video 20detik]


Calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dari Bali Ni Luh Djelantik minta namanya dihapus dari struktur Tim Pemenangan Daerah (TPD) Ganjar-Mahfud Md Bali. Hal itu dia sampaikan saat menghubungi Sekretaris Eksekutif TPN, Heru Dewanto.

"Sudah (konfirmasi), kami hubungi Sekretaris Eksekutif (TPN) Heru. Dia cuma tulis 'Laksanakan', maksudnya laksanakan itu artinya menghapus dan saya tidak tanya mengapa (namanya masuk)," ujar Ni Luh Djelantik kepada detikBali, Jumat (1/12/2023).

Ni Luh Djelantik geram lantaran sejak awal tidak pernah dihubungi oleh TPN. Namun, tiba-tiba namanya masuk TPD Ganjar-Mahfud Bali.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Karena kan mereka (TPN) yang masukkan namaku (di TPD Ganjar-Mahfud Bali). Jangan sampai kami dibenturkan di lapangan, karena sudah viral itu aku di bolak-balik (jelaskan)," keluhnya.

Ni Luh Djelantik tidak menanyakan kenapa namanya bisa masuk dalam struktur TPD Ganjar-Mahfud di Bali. Dia mempersilakan jurnalis untuk menanyakan langsung ke TPN Ganjar-Mahfud.

Sebelumnya, nama Ni Luh Djelantik masuk dalam struktur TPD Ganjar-Mahfud di Bali. Hal tersebut diungkapkan oleh Bawaslu Bali.

Masuknya nama Ni Luh Djelantik di tim kampanye Ganjar-Mahfud Md melanggar Peraturan KPU (PKPU) Nomor 15 Tahun 2023 karena dia berstatus calon anggota DPD pada Pemilu 2024.

Bawaslu Bali memberi tenggat waktu tiga hari agar nama Ni Luh Djelantik dicoret dari TPD Ganjar-Mahfud Bali.

"Kami sampaikan kepada KPU Bali untuk mengingatkan tim pemenangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut tiga agar melakukan verifikasi kepada pelaksana kampanye atas nama Ni Lu Djelantik dan apabila benar yang bersangkutan adalah calon DPD, agar dicoret dari pelaksana kampanye paling lama tiga hari sejak diterimanya surat ini," ungkap Ketua Bawaslu Bali I Putu Agus Tirta Suguna.

Viral Bule Ribut di Bali Usai Ketahuan Corat-coret Tembok SD