Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Budi Arie Setiadi, mengatakan bahwa kekacauan informasi di tengah pemilihan umum (Pemilu), masih menjadi tantangan paling besar. Di sini, ia meminta agar Indonesia bisa berkaca dari sejumlah negara yang pernah mengalami masalah serupa.

"Apabila kita belajar dari sejumlah negara, tantangan tersebut memiliki dampak signifikan terhadap kualitas demokrasi dan penyelenggaraan pemilu," kata Budi, dalam acara #DemiIndonesia Cerdas Memilih, di The Kasblanka Hall, Kamis (7/12/2023).

Budi pun memberikan contoh, salah satunya ialah penyebaran informasi palsu yang pernah dialami Amerika Serikat di pemilu tahun 2022. Hal itu mengakibatkan pesimisme terhadap demokrasi di negara tersebut.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Selain itu, masalah serupa juga sempat terjadi di Malaysia. Budi menjelaskan, saat itu, penyebaran kabar online berbasis politik identitas, memperkuat polarisasi berbasis agama dan etnis pada pemilu terakhir di sana.

"Dan penyebaran narasi politik, identitas terkait tokoh agama juga terjadi di India dalam pemilu terakhir," ujar Budi.

Dari situ, Budi mengingatkan, bahwa kesalahan yang pernah terjadi di tiga negara itu bisa menjadi pelajaran, untuk mewujudkan pemilu yang berkualitas. Hal ini mengingat, menurut Budi, hakikatnya pemilu itu merupakan ajang kedaulatan rakyat.

"Pemilu adalah sarana dan alat demokrasi untuk mewujudkan pemerintah yang demokratis dengan masyarakat yang juga demokratis," tambahnya.

Oleh sebab itu, pada kesempatan kick off detikcom demi Indonesia cerdas memilih ini, dirinya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk bersama-sama meningkatkan literasi digital. Ia berharap agar orang-orang tidak langsung percaya akan suatu berita, apalagi ikut andil dalam menyebarkan hoax.

"Kita harapkan pemilu ini bisa kita lalui dengan semangat persatuan nasional kebersamaan, karena kita percaya hanya bangsa yang bersatu yang bisa mewujudkan sebuah kemajuan sebuah negara. Jadi Indonesia maju hanya bisa terwujud jika rakyat bersatu, dan masyarakat serta generasi muda ikut mendorong mimpi besar kita semua agar Indonesia menjadi negara maju di tahun 2045," pungkasnya.

Demi Indonesia 2023 : Keberagaman Menyatukan Bangsa


Puluhan kader posyandu di Kabupaten Cianjur melakukan deklarasi dukungan terhadap salah satu Calon Presiden dan Calon Anggota DPR RI. Bawaslu pun turun tangan menelusuri dugaan pelanggaran dalam deklarasi tersebut.

Video deklarasi tersebut tersebar melalui aplikasi WhatsApp. Dalam video berdurasi 34 detik itu, kader posyandu dari Kecamatan Warungkondang menyatakan, kesiapannya mendukung calon presiden Ganjar Pranowo.

Selain itu, mereka juga akan mendukung salah satu calon legislatif DPR RI dari PDIP, yakni Abdul Aziz.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Informasi yang dihimpun detikJabar, video itu dibuat saat para kader posyandu Kecamatan Warungkondang melakukan kunjungan wisata ke Bandung, beberapa hari lalu.

"Kami kader posyandu se-Kecamatan Warungkondang siap mendukung Presiden RI bapak Ganjar Pranowo nomor 3. Untuk DPR RI kami mendukung bapak Abdul Aziz nomor 8," ucap para kader posyandu.

Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Datin Bawaslu Cianjur Yana Sopyan mengatakan, pihaknya tengah melakukan penyelidikan terkait video dukungan tersebut.

"Kita dalami, apakah ada unsur pelanggarannya. Karena kan mereka kader posyandu," kata dia, Kamis (7/12/2023).

Menurutnya Bawaslu juga masih mendalami apakah ada ASN dalam kelompok kades posyandu tersebut. "Kami sedang kumpulan informasi, terkait lokasi tepatnya dimana, apakah ada ASN atau tidak. Atau siapa penggeraknya dan kegiatannya menggunakan anggaran daerah atau tidak," tuturnya.

Sementara itu, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Dan Perlindungan Anak Kabupaten Cianjur Amad Mutawali mengatakan, dalam video tersebut tidak terdapat ASN dan tidak ada pengarahan.

"Saya baru tahu ada video tersebut. Tapi setelah tadi lihat sekilas videonya dari dinas tidak ada pengarahan, dan tidak ada ASN yang terlibat. Kegiatan kader posyandu itu di luar agenda dinas," kata dia.

Menurut dia, Dinas PPKBPPPA Kabupaten Cianjur memastikan ASN-nya tetap netral dalam pemilu 2024. "Kami pastikan ASN di dinas tetap netral, tidak memihak dan berpihak kepada peserta pemilu," pungkasnya.


Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie menyampaikan, sebanyak 42 persen warga Indonesia percaya terhadap disinformasi soal pemilu. Dia mengatakan tantangan ini perlu diantisipasi.

"Saat ini kita telah memasuki rangkaian Pemilu 2024, salah satu bentuk tantangan pemilu di tengah tingginya pemanfaatan teknologi digital adalah adanya kekacauan informasi atau information disorder yang dapat membentuk disinformasi dan malinformasi," kata Budi Arie saat pidato di acara #DemiIndonesia Cerdas Memilih di The Kasablanka Jakarta, Kamis (7/12/2023).

Budi menerangkan, jika tidak diantisipasi, disinformasi akan menimbulkan polarisasi. Dia mengatakan hal itu akan berdampak pada kepercayaan publik ke penyelenggara pemilu.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Tantangan ini bukan tanpa alasan, dengan data, bahwa 42 persen publik Indonesia percaya disinformasi seputar Pemilu. Jadi, apabila tidak diantisipasi, kekacauan informasi dapat menghasilkan polarisasi dan berdampak pada kepercayaan terhadap demokrasi, institusi penyelenggara pemilu, serta penyelenggaraan pemilu itu sendiri," ujarnya.

Acara #DemiIndonesia Cerdas Memilih didukung oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, Telkomsel, Indosat Ooredoo Hutchison, XL Axiata, detikpemilu.

#DemiIndonesia Cerdas Memilih akan berlangsung seru dalam sesi talk show dan hiburan stand up comedy. Talks show akan berlangsung dua sesi.

Sesi pertama akan membahas 'Menuju Pemilu Damai dan Dapat Diterima Semua Pihak'. Sesi ini diisi oleh Ketua KPU Hasyim Asy'ari, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja, hingga Pemimpin Redaksi detikcom Alfito Deannova Ginting.

Sebelum masuk ke sesi kedua, komika Ali Akbar akan menghibur dengan jokes atas keresahannya tentang 'karakter pemilih di Indonesia'.

Lanjut ke sesi kedua, akan ada pembahasan dari Dirjen Aplikasi Informatika Kominfo Semuel Abrijani Pangerapan, pakar digital forensic Ruby Alamsyah, dan pengamat media sosial Rustika Herlambang. Sesi ini juga penting untuk diperhatikan agar detikers lebih punya awareness soal data digital pribadi dan literasi dalam berselancar di media sosial, khususnya menghadapi derasnya isu dan hoaks selama Pemilu 2024.

Saksikan Live Streaming:


Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar akan merekrut 20.028 orang untuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Salah satu syaratnya, calon KPPS tidak memiliki penyakit komorbid.

"Penyakit komorbid itu adalah penyakit penyerta, hal ini menjadi mitigasi risiko agar tidak terulang peristiwa 2019," ujar Anggota KPU Makassar Endang Sari kepada wartawan, Kamis (7/12/2023).

Endang menuturkan ada 5 anggota KPPS meninggal dunia pada Pemilu 2019. Maka dari itu, pihaknya juga membatasi usia KPPS yakni maksimal berusia 55 tahun.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Ada 5 (KPPS meninggal pada Pemilu 2019) di Makassar, diduga mereka meninggal akibat kelelahan," ujar Endang.

KPU juga mengutamakan calon yang paham teknologi komunikasi dan informasi dalam perekrutan anggota KPPS nanti. Minimal setiap TPS ada 7 anggota KPPS yang menguasai teknologi informasi.

Selain itu, komposisi dari perwakilan tokoh masyarakat, mahasiswa/pelajar dan masyarakat umum juga menjadi perhatian. Termasuk memperhatikan keterwakilan perempuan minimal 30%.

"Perekrutan KPPS harus memberi ruang bagi disabilitas untuk mendaftar dan menjadi KPPS bila memenuhi syarat," sambungnya.

Diberitakan sebelumnya, KPU Kota Makassar bakal merekrut anggota KPPS untuk Pemilu 2024. Jumlah KPPS yang dibutuhkan sebanyak 28.028 orang yang akan bertugas di 4.004 TPS di Makassar.

"Jumlahnya setiap TPS 7 KPPS, jumlah TPS 4.004 jadi yang akan diterima sebanyak 28.028 orang," ujar Anggota KPU Kota Makassar Edang Sari, Rabu (22/11).

Endang mengungkapkan honor anggota KPPS pada Pemilu 2024 diprediksi mengalami kenaikan dibanding Pemilu 2019. Honor anggota KPPS yang sebelumnya Rp 500 ribu pada Pemilu 2019 dan akan meningkat menjadi Rp 1,1 juta pada Pemilu 2024.

Sedangkan jumlah KPPS yang akan direkrut se-Sulsel sebanyak 184.499 orang. Pendaftaran anggota adhoc KPU ini akan dibuka pada pekan kedua Desember 2023.

KPU DKI Butuh 215.362 Petugas KPPS untuk Pemilu 2024


Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan telah melakukan penataan tata wisata Puncak menjelang Nataru 2023. Basuki mengatakan PUPR telah menyiapkan lahan seluas 5 hektar di sepanjang Puncak termasuk kawasan rest area untuk pedagang kaki lima (PKL).

"Di Puncak kita sudah selesaikan 5 hektare kawasan rest area yang bisa dipakai oleh pedagang kaki lima di sepanjang Puncak itu masuk ke rest area," kata Basuki kepada wartawan di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis (7/12/2023).

Basuki mengatakan penyediaan lahan untuk PKL itu diharapkan akan membuat jalan di sepanjang Puncak menjadi lebih nyaman. Dia mengatakan penyiapan lahan 5 hektare untuk PKL telah selesai dilakukan.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Sehingga itu bisa menata jalan Puncak menjadi kawasan yang lebih nyaman untuk kawasan wisata. Sekarang sudah selesai semua itu," ujarnya.

Dia mengatakan penyelesaian pengadaan lahan 5 hektare untuk PKL itu sudah rampung beberapa bulan lalu. Dia mengatakan saat ini tinggal pemanfaatan kawasan rest area tersebut.

"Sudah beberapa bulan lalu selesai, tinggal sekarang pemanfaatannya dari rest area itu," ujarnya.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menggelar rapat koordinasi (rakor) lintas sektoral bersama stakeholders terkait. Rakor itu dilakukan untuk persiapan pengamanan rangkaian kegiatan Natal 2023 dan tahun baru 2024.

"Baru saja kita bersama-sama melakukan rapat koordinasi lintas sektoral dalam menghadapi persiapan rangkaian kegiatan Nataru (Natal dan Tahun Baru) di mana di prediksi dari Kementerian Perhubungan akan ada peningkatan terkait dengan arus mudik dan arus balik," kata Jenderal Sigit kepada wartawan seusai rakor di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan (7/12/2023).

Sigit mengatakan diperkirakan terjadi peningkatan terkait arus mudik dan arus balik. Menurut dia, rangkaian kegiatan Natal dan tahun baru harus diamankan.

"Di sisi lain, juga tentunya akan ada kegiatan perayaan Natal di tanggal 25 Desember yang juga harus kita amankan dan kemudian nanti di akhir tahun akan terjadi kegiatan masyarakat yang akan melaksanakan perayaan akhir tahun dan itu semua menjadi satu rangkaian kegiatan yang harus kita amankan, harus kita berikan pelayanan sehingga seluruh aktivitas kegiatan masyarakat pada saat kegiatan Nataru semuanya bisa berjalan dengan baik," ujarnya.

Sigit menyampaikan, pihaknya juga mempersiapkan antisipasi pengamanan dalam masa pemilu. Kemudian antisipasi juga dilakukan terhadap ancaman bencana alam.

"Kemudian, kita juga dihadapkan dengan situasi di mana ada tahapan Pemilu dan juga akhir-akhir ini kita mulai menghadapi situasi hujan yang dalam satu bulan ini kita melihat ada beberapa wilayah yang terdampak, apakah banjir longsor dan ini semua menjadi bahan untuk kita rapatkan sehingga terhadap masalah-masalah yang mungkin akan muncul ini semua bisa kita pecahkan bersama dan tentunya seluruh stakeholder yang ada betul-betul bisa memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat yang akan melaksanakan kegiatan Nataru," tuturnya.

Sigit berharap situasi keamanan jelang Nataru dan menyambut Pemilu akan berjalan aman. Dia berharap operasi pengamanan itu juga akan berjalan lancar.

"Ini secara garis besar apa yang kita laksanakan dan karena ini adalah operasi besar dan melibatkan jumlah yang cukup besar baik TNI Polri dan seluruh stakeholder yang ada harapan kita gelaran operasi ini betul-betul bisa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dalam tahapan pelaksanaan kegiatan yang ada karena memang banyak hal-hal lain yang juga harus kita amankan dan ini menjadi satu kesatuan kegiatan yang tentunya ini menjadi komitmen kita bersama untuk untuk melakukan kesiapan kesiapan dengan baik," ujarnya.


Menkominfo Budi Arie membuka acara #DemiIndonesia Cerdas Memilih yang digelar detikcom bersama Kominfo. Budi mendorong agar kampanye Pemilu 2024 berjalan damai.

Hal itu disampaikan Budi Arie saat pidatonya dalam acara #DemiIndonesia Cerdas Memilih, di The Kasablanka Jakarta, Kamis (7/12/2023). Budi mengatakan pemilih pada Pemilu 2024 harus cerdas dan menjaga ruang digital tetap sehat.

"Sebagai upaya menyukseskan Pemilu 2024, KPU telah menetapkan narasi besar pemilu sebagai sarana integrasi bangsa. Guna mendukung narasi tersebut, Kominfo juga mendorong kampanye Pemilu damai 2024. Narasi Pemilu damai 2024 berfokus pada pesan untuk menggunakan hak pemilih dan dipilih, menjadi pemilih cerdas dan menjaga ruang digital agar tetap sehat bijak, dan kondusif," kata Budi.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Budi berkaca pada pemilu di negara lain yang berdampak pada kualitas demokrasi akibat disinformasi. Untuk itu, dalam kick off #DemiIndonesia Cerdas Memilih ini, Budi mengajak masyarakat melakukan verifikasi pada berita yang diterima.

"Maka dari itu, di kesempatan kick off detikcom #DemiIndonesia Cerdas Memilih ini, saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk bersama-sama meningkatkan literasi digital dan tidak begitu saja percaya akan suatu berita, apalagi ikut andil dalam menyebarkan hoaks atau berita palsu," katanya.

Acara #DemiIndonesia Cerdas Memilih didukung oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, Telkomsel, Indosat Ooredo Hutchison, XL Axiata, detikpemilu.

#DemiIndonesia Cerdas Memilih akan berlangsung seru dalam sesi talk show dan hiburan stand up comedy. Talk show akan berlangsung dua sesi.

Sesi pertama akan membahas 'Menuju Pemilu Damai dan Dapat Diterima Semua Pihak'. Sesi ini diisi oleh Ketua KPU Hasyim Asy'ari, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja, hingga Pemimpin Redaksi detikcom Alfito Deannova Ginting.

Sebelum masuk ke sesi kedua, komika Ali Akbar akan menghibur dengan jokes atas keresahannya tentang 'karakter pemilih di Indonesia'.

Lanjut ke sesi kedua, akan dibahas oleh Dirjen Aplikasi Informatika Kominfo Semuel Abrijani Pangerapan, pakar digital forensik Ruby Alamsyah, dan pengamat media sosial Rustika Herlambang. Sesi ini juga penting untuk diperhatikan agar detikers lebih punya awareness soal data digital pribadi dan juga literasi dalam berselancar di media sosial, khususnya menghadapi derasnya isu dan hoaks selama Pemilu 2024.

Saksikan Live Streaming:


PW Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) Jawa Timur menggelar acara 'Menyongsong Hari Ibu 2023' di Jatim Expo Surabaya, Kamis (7/12/2023). Dalam acara ini hadir Ketum PP Muslimat sekaligus Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dan pendakwah Gus Miftah.

Di hadapan ribuan kader Muslimat NU yang memenuhi Jatim Expo, Khofifah menyatakan akan maju kembali di Pilgub Jatim 2024.

Sementara dalam sambutannya, Gus Miftah menyinggung sosok wakil yang pantas mendampingi Khofifah di Pilgub Jatim. Salah satunya Emil Elestianto Dardak.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Usai acara, Gus Miftah mengakui bahwa Emil memang masih sangat layak mendampingi Khofifah untuk kedua kalinya di Pilgub Jatim.

"Nama-nama yang beredar kayak Mas Emil masih layak lah untuk mendampingi beliau (Khofifah), sangat layak," kata Gus Miftah usai acara.

Menurut Gus Miftah, Khofifah-Emil memiliki kinerja yang baik selama memimpin Jawa Timur hampir 5 tahun ini. Namun, bagaimanapun Gus Miftah menyerahkan penuh kewenangan cawagub kepada Khofifah sendiri.

"Kalau partai kayak PAN itu sudah merekom Bu Khofifah, tapi PAN belum menunjuk satu nama pun untuk mendampingi beliau. Artinya, mungkin seperti PAN memberi kebebasan ke Bu Khofifah untuk siapa yang jadi cawagubnya," ujar Pimpinan Pondok Pesantren Ora Aji ini.

Sebelumnya diketahui, jabatan Khofifah-Emil sebagai Gubernur Jatim dan Wagub Jatim akan segera berakhir pada 31 Desember 2023 mendatang.

Khofifah sendiri sudah mendapat rekomendasi dari PAN untuk maju sebagai Cagub Jatim 2024. Selain itu, Golkar dan Demokrat juga telah melempar sinyal akan mengusung kembali Khofifah meski rekomendasi belum diberikan secara resmi.

Khofifah Dikabarkan Gabung TKN, Wapres Minta Kepala Daerah Netral


Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep mempersilakan kader keluar dari PSI jika tidak bisa mengikuti aturan main di PSI. Dia juga menyebut Ade Armando secara khusus. Begini tanggapan Ade Armando mengenai hal itu.

Dilansir detikNews, Ade mengatakan tidak memberikan klarifikasi mengenai ucapannya soal politik dinasti di Yogyakarta kepada Kaesang. Tapi Ade mengaku sempat dihubungi oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PSI.

"Tidak ada (klarifikasi kepada Kaesang). Tapi saya dihubungi oleh DPP," kata Ade kepada wartawan, Kamis (7/12/2023), dikutip dari detikNews.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Menurut Ade Armando, pihak DPP PSI memberikan sejumlah penjelasan imbas dari pernyataannya soal politik dinasti. DPP PSI juga menyampaikan soal sikap Kaesang.

"Menjelaskan sikap Ketum terhadap kasus saya. Menjelaskan bahwa PSI Yogya diteror. Baliho, spanduk, banner PSI dicabut. Rumah keluarga mertua Kaesang didemo," ujar Ade.

Diberitakan sebelumnya, Kaesang menegaskan pihaknya menaati konstitusi. Hal itu disampaikan Kaesang terkait pernyataan Ade Armando soal politik dinasti DIY.

"Kami dari Partai PSI taat sama konstitusi, apalagi yang menyangkut dengan daerah keistimewaan dari Daerah Istimewa Yogyakarta," kata Kaesang di salah satu kafe di pusat Kota Surabaya, dilansir detikJatim, Rabu (6/12).

"Jadi buat kader PSI yang tidak bisa mengikuti undang-undang maupun Undang-Undang Dasar (UUD), itu juga buat Bang Ade (Ade Armando) maupun kader yang lain yang nggak bisa taat, bisa keluar saja dari PSI," sambung Kaesang.

Kaesang Klaim Sudah Jatuhi Sanksi Pendisiplinan ke Ade Armando


Ketua Bidang Keagamaan dan Kepercayaan kepada Tuhan YME DPP PDIP, Hamka Haq, meninggal dunia. Hamka Haq dikenal sebagai akademisi, tokoh Islam, hingga politikus PDIP.

Kabar duka Hamka Haq disampaikan Ketua Bidang Ideologi dan Kaderisasi DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat di akun media sosialnya. Djarot menyebut Hamka Haq meninggal dunia hari ini, Kamis (7/12/2023) pukul 10.46 WIB di RS Siloam, Semanggi, Jakarta.

"Doa terbaik kita kirimkan untuk keluarga agar diberi ketabahan dan almarhum diberi tempat terbaik di sisi Allah SWT. Aamiin, Al Fatihah," kata Djarot.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Politikus senior PDIP Hendrawan Supratikno turut berduka atas meninggalnya Hamka Haq. Hendrawan mengenang sosok Hamka Haq sebagai intelektual.

"Kita kehilangan intelektual sahabat yang selalu terbuka dalam bertukar pikiran mengenai soal-soal kebangsaan dan kemasyarakatan. Husnulkhatimah," ujarnya.

Hamka Haq lahir di Barru, Sulawesi Selatan, 18 Oktober 1952. Hamka Haq dikenal sebagai politisi, akademisi, dan tokoh Islam Indonesia. Hamka Haq menyandang gelar profesor dan doktor.

Sejak muda, Hamka Haq dikenal termasuk pengagum Presiden RI ke-1 Sukarno atau Bung Karno. Hampir semua pidato Bung Karno pada tahun 1960-an pernah dibaca. Hamka Haq juga membaca buku Bung Karno 'Penyambung Lidah Rakyat Indonesia', karya Cindy Adams, serta buku 'Di Bawah Bendera Revolusi'.

Pendidikan Hamka Haq:

Ibtidaiyah 1965

Muallimin Muhammadiyah 1968

PGA Attaufiq NU 1970

S1 IAIN Alauddin Makassar Maret 1978

S2 IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta 1988

S3 IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta 1990

Karir PNS Hamka Haq:

Departemen Agama Sulsel 1976-1993

Dosen IAIN Alauddin Makassar 1993

Dekan Fakultas Ushuluddin IAIN Alauddin Makassar 2000-2002

Wakil Rektor IAIN Alauddin Makassar 2002-2004

Hamka Haq diketahui pernah menjabat sebagai Ketua STAI Universitas Al-Ghazali NU Barru 1982-1994, Pembina Pesantren Modern Tarbiyah Takalar Sulsel 1993, Ketua Sekolah Tinggi Al-Furqan Makassar 1996-1999.

Sebagai politikus, Hamka Haq merupakan anggota DPR RI 2014-2019, duduk di Komisi VIII yang membidangi sosial dan agama. Pada Maret 2016, Hamka Haq menjadi Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR.

Lihat juga Video 'Mantan Kepala BNPB Doni Monardo Meninggal Dunia':

[Gambas:Video 20detik]


Menjelang Pemilu 2024, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengingatkan pentingnya menyaring informasi yang diterima. Jangan sampai ruang digital kita tidak lagi sehat, bijak dan kondusif. Belajar dari survei yang ada, ternyata tingkat penerimaan gangguan informasi Pemilu 2024 di Indonesia pun masih tinggi.

"Sebagai upaya menyukseskan Pemilu, KPU memiliki narasi besar Pemilu sebagai sarana integrasi bangsa. Guna mendukung hal tersebut, Kementerian Komunikasi dan Informatika mendorong kampanye Pemilu Damai 2024," ujar Menkominfo Budi di acara '#DemiIndonesia Cerdas Memilih' by detikcom, Kamis (7/12/2023), di Kota Kasablanca.

Memasuki rangkaian Pemilu 2024, banyak tantangan di tengah pemanfaatan teknologi digital. Di antaranya adalah kekacauan informasi yang dapat membentuk misinformasi, disinformasi dan malinformasi.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Yang mengkhawatirkan, Menkominfo Budi menyebut sebanyak 42% penduduk Indonesia masih mempercayai disinformasi Pemilu. Jika tidak diantisipasi, dikhawatirkan ini dapat menyebabkan kekacauan informasi yang menghasilkan polarisasi di tengah masyarakat.

"Kekacauan informasi dapat menghasilkan polarisasi dan berdampak terhadap tingkat kepercayaan demokrasi, institusi penyelenggara Pemilu dan Pemilu itu sendiri," ujarnya.

Angka 42% itu diambil dari Survei Opini Publik: Proyeksi dan Mitigasi Gangguan Informasi Pemilu 2024 oleh CSIS dan Safer Internet Lab (SAIL). Lebih tepatnya, sebanyak 42,3% responden percaya pada gangguan informasi pemilu.

Adapun fakta salah yang ditanyakan kepada responden contohnya adanya pengelabuan jumlah pemilih, anggota KPU tidak netral, surat suara yang sudah dicoblos, pencurian surat suara, KTP palsu dalam pemilu, TKA Cina sebagai pemilih, hingga Pemilu 2024 ditunda.

"Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia bersama-sama meningkatkan literasi digital dan tidak begitu saja percaya dengan suatu berita apalagi ikut andil menyebarkan berita hoax atau palsu. Kita mengharapkan pemilu bisa dilewati dengan semangat kesatuan karena kita percaya bangsa yang bersatu dapat mewujudkan suatu kemajuan bangsa," tandasnya.

Dewan Pers Ingatkan Peran Pers di Pemilu: Harus Jadi Wasit


Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memerintahkan kapolda hingga kapolres dan jajaran mengantisipasi potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) saat libur Natal dan tahun baru (Nataru) hingga penyelenggaraan Pemilu 2024. Dia ingin libur Nataru dan penyelenggaraan Pemilu 2024 berjalan lancar.

"Masing-masing kepala wilayah kita minta untuk betul-betul melalukan mapping di wilayahnya sehingga tahapan pemilu tetap bisa berjalan dengan baik. Di satu sisi kegiatan Nataru yang merupakan kegiatan tahunan juga bisa kita jaga," kata Jenderal Sigit kepada wartawan di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis (7/12/2023).

Kapolri mengatakan hal itu saat ditanya soal kesiapan Polri dalam menghadapi libur Nataru hingga pelaksanaan Pemilu 2024. Kapolri mengatakan dengan melakukan pemetaan potensi gangguan kamtibmas, nantinya penanganan kasusnya pun akan tepat.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Sehingga potensi terjadinya konflik, potensi terjadinya masalah Kamtibmas busa dipetakan dari awal dan kemudian bagaimana personel-personel bisa diterjunkan untuk mengantisipasi potensi-potensi gangguan kamtibmas yang terjadi," ujar dia.

Kapolri mengatakan pengalaman pengaturan arus lalu lintas saat libur Lebaran Idul Fitri menjadi bekal mendukung kelancaran pengaturan lalu lintas pada libur Nataru ini (dok Istimewa)

Kapolri mengatakan pengalaman pengaturan arus lalu lintas saat libur Lebaran Idul Fitri menjadi bekal mendukung kelancaran pengaturan lalu lintas pada libur Nataru ini. Kapolri mengatakan pada libur Nataru nanti memang ada prediksi kenaikan arus lalu lintas dibanding hari biasanya.

"Kita pernah punya pengalaman khususnya terkait dengan jalur mudik maupun jalur balik dalam mengelola pada saat mudik Idul Fitri sehingga tentunya pengalaman ini akan kita terapkan di libur Nataru khususnya dalam hal pengelolaan dan rekayasa jalur transportasi apakah itu dengan menggunakan jalur normal, apakah kita menggunakan pola contraflow, dan juga pola-pola yang lain sampai dengan one way," ujarnya.

Dia mengatakan pihaknya akan berupaya menangani mudik Nataru agar tak terjadi penumpukan. Dia mengatakan akan menyiapkan area istirahat (rest area) di tol untuk pemudik yang kelelahan sebagai antisipasi terjadinya kecelakaan.

"Sehingga kemudian tidak terjadi penumpukan yang terlalu berlebihan dan kalau pun harus terpaksa menunggu juga tentunya disiapkan rest rest area yang kemudian juga membuat masyarakat bisa nyaman sambil menunggu," ujarnya.

Rapat persiapan rangkaian kegiatan Nataru ini melibatkan lintas sektoral (dok Istimewa)

Sigit mengatakan konsep penerapan rekayasa lalu lintas juga sudah disiapkan. Dia mengatakan rekayasa di jalur tol akan dilakukan saat sudah mencapai kapasitas tertentu.

"Terkait dengan rekayasa, kita sudah memiliki konsep. Jadi pengalaman pada saat kita menangani titik-titik kemarin tentunya kita telah memiliki hitungan semacam counting pada saat jumlah kendaraan yang ada di jalur tol melebihi kapasitas tertentu maka kita akan berlakukan rekayasa-rekayasa," kata dia.

"Dan ini tentunya akan terus kita evaluasi sehingga kemudian pada saat kita melakukan rekayasa, di sisi lain jangan sampai ada masyarakat pengguna jalan yang juga terganggu," imbuhnya.

Lihat juga Video 'Menhub Prediksi Puncak Arus Mudik Nataru 22-23 dan 29-30 Desember 2023':

[Gambas:Video 20detik]


Calon Wakil Presiden Nomor Urut 2 Gibran Rakabuming Raka dilaporkan ke Bawaslu karena menghadiri acara Silaturahmi Nasional Desa 2023. Pada pertemuan itu Gibran memperkenalkan visi-misi dan gagasannya.

Gibran dilaporkan ke Bawaslu karena dalam pertemuan tersebut ada ajakan mendukung Gibran pada pilpres mendatang. Hal tersebut terjadi karena pertemuan itu hanya dihadiri oleh satu kubu kandidat saja. Ada dugaan mobilisasi kepala desa untuk mendukung Gibran pada Pilpres 2024.

Dukungan aparatur desa kepada salah satu kandidat di dalam pemilu jelas melanggar Undang-Undang. Menurut UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, kandidat tidak boleh memobilisasi aparatur negara/pejabat/ASN untuk berkampanye atau mengajak untuk memberikan dukungan.

Jika terbukti memobilisasi aparatur desa untuk kampanye dan pemenangan, maka Gibran terancam akan mendapatkan sanksi administrasi. Sanksi administrasi tersebut berupa diskualifikasi sebagai peserta pilpres.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Sulit Terealisasi

Pada dasarnya implementasi sanksi administrasi berupa diskualifikasi di dalam pemilu sangat sulit untuk terealisasi. Hal ini terjadi karena ketidakjelasan aturan pelaksanaan sanksi administrasi.

Bawaslu sebagai lembaga pengawas tidak memiliki kewenangan untuk mendiskualifikasi peserta/kandidat. Bawaslu hanya dapat memberikan rekomendasi diskualifikasi kepada KPU. Rekomendasi yang dikeluarkan Bawaslu tersebut tidak mengikat KPU. Kondisi ini membuat KPU memiliki ruang untuk mengabaikan rekomendasi diskualifikasi yang dikeluarkan Bawaslu.

Pada Pilkada 2020 yang lalu, Bawaslu telah mengeluarkan 10 putusan diskualifikasi peserta pilkada. Tetapi, terdapat 7 rekomendasi Bawaslu yang ditolak oleh KPU. Cara KPU mengabaikan rekomendasi diskualifikasi dengan melakukan penyelidikan ulang terhadap kasus kecurangan kandidat. Setelah melakukan penyelidikan ulang, KPU mengeluarkan putusan bahwa kandidat tidak terbukti melakukan kecurangan.

Kondisi ini sangat aneh karena di dalam undang-undang, Bawaslu adalah lembaga yang berwenang untuk melakukan pengawasan dan melakukan penyelidikan atas kecurangan pemilu. Sementara itu, KPU ditugaskan untuk menindaklanjuti putusan diskualifikasi Bawaslu. Tetapi, pada pelaksanaannya KPU tidak menjalankan tugasnya, bahkan melakukan hal di luar wewenangnya yaitu melakukan penyelidikan ulang terhadap kecurangan pemilu.

Dengan adanya ketidakjelasan aturan dalam implementasi sanksi administrasi/diskualifikasi ini, sulit untuk berharap sanksi administrasi dapat terealisasi.

Paling Ditakuti

Selain itu, sanksi administrasi merupakan sanksi yang paling ditakuti kandidat karena sanksi ini membatalkan status kandidat menjadi peserta pemilu. Oleh karena itu, kepentingan yang ada sangat besar. Kondisi ini membuat kandidat akan berusaha dengan maksimal agar terhindar dari jerat sanksi diskualifikasi.

Di sisi lain, penyelenggara pemilu juga akan mendapatkan tekanan yang besar jika memutuskan diskualifikasi peserta pemilu. Tekanan tersebut bisa berasal dari kandidat itu sendiri, aparat, dan juga massa pendukung kandidat.

Meskipun implementasi sanksi administrasi pemilu memiliki banyak tantangan, kita perlu merawat kehadiran sanksi administrasi di dalam pemilu karena ini dapat menjadi pelita di tengah banyaknya terjadi kecurangan di dalam pesta demokrasi, karena sanksi administrasi bisa memberikan efek jera yang maksimal kepada kandidat yang berbuat curang.

Haekal Saniarjuna peneliti The Indonesian Democracy Initiative


Ketua Umum PP Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) Khofifah Indar Parawansa menyatakan dirinya akan maju kembali sebagai Calon Gubernur (Cagub) Jatim di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jatim 2024. Hal ini disampaikan di hadapan ribuan kader Muslimat.

"Insyaallah saya akan maju lagi di Pilgub Jatim 2024," ujar Khofifah saat memberi orasi di Jatim Expo Surabaya, Kamis (7/12/2023).

Usai acara, Khofifah membenarkan bahwa dirinya memang sudah mantap untuk maju kembali di Pilgub Jatim 2024.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Mohon doa, dukungan Insyaallah saya akan maju lagi di pemilihan gubernur Jatim periode dua nanti," tegasnya.

Khofifah mengaku sengaja berpamitan dan meminta doa restu kepada kader Muslimat NU. Sebab, selama ini kader Muslimat NU selalu bersama dirinya dalam perjalanan kariernya.

Kader Muslimat pendukung Khofifah di Pilgub Jatim 2024 Foto: Faiq Azmi/detikJatim

"Mereka kader, ibu-ibu yang memiliki kedekatan lahir batin dengan saya. Mereka semua banyak doa, banyak perjuangan dan dedikasinya luar biasa secara personal maupun keorganisasian," ungkapnya.

"Oleh karena itu, saya merasa perlu untuk menyampaikan terima kasih kepada mereka sekaligus saya menjabarkan pembangunan selama saya dan Mas Emil memimpin Jatim, supaya mereka tahu amanat yang kami emban sudah kami maksimalkan. Kira-kira itu sih kawan-kawan," tambahnya.

Diketahui, jabatan Khofifah-Emil sebagai Gubernur Jatim dan Wagub Jatim akan segera berakhir pada 31 Desember 2023 mendatang.

Khofifah sendiri sudah mendapat rekomendasi dari PAN untuk maju sebagai Cagub Jatim 2024. Selain itu, Golkar dan Demokrat juga telah melempar sinyal akan mengusung kembali Khofifah meski belum secara resmi memberi rekomendasi.

Gerindra Pede Khofifah-Ridwan Kamil Gabung TKN Prabowo-Gibran


Calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, memastikan bakal melanjutkan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara jika terpilih menjadi presiden. Ganjar menuturkan bakal menggodok lagi skema pendanaan IKN.

Hal itu disampaikan Ganjar dalam lawatannya ke IKN, Kalimantan Timur, Kamis (7/12/2023). Adapun alasannya, kata Ganjar, aset negara yang kelak dibangun di IKN Nusantara sebaiknya menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN sebagai sumber pembiayaan.

"Pertama yang mesti kita prioritaskan adalah kekuatan kita dulu. Kalau kemudian sektor-sektor pemerintah, dalam arti aset yang mesti dibangun, kita optimalkan dari anggaran kita," kata Ganjar.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Sedangkan, pembiayaan yang bersumber dari investasi, menurutnya, bersifat dukungan. Namun, Ganjar menyatakan tak menutup skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU/public-private partnership, PPP).

Dalam pembangunan IKN, kata Ganjar, skema KPBU itu harus menjamin insentif, kemudahan, dan kepastian untuk penanam modal.

"Model PPP bisa kita berikan, maka mereka mesti kita ajak dan itu cerita insentif, cerita kemudahan, cerita kepastian," jelas Ganjar.

Lebih jauh Ganjar mengatakan, IKN adalah cerita masa depan Indonesia tentang modernitas, kemajuan peradaban, partisipasi, ekonomi hijau industri kreatif, industri digital dan masa depan anak-anak maka inilah transformasi Indonesia yang diwujudkan dalam satu area.

"Mudah-mudahan ini memberikan semangat kepada kita semuanya bahwa kita bisa melakukan lompatan itu prinsip visi yang mesti kita dorong bersama untuk mensukseskan IKN ini," kata Ganjar.

Ganjar Komitmen Lanjutkan IKN

Ganjar Pranowo menyempatkan diri mengunjungi IKN Nusantara di Kalimantan Timur (Kaltim). Dia mengunjungi Rumah Teknologi Nusantara. Kemudian dilanjutkan berkunjung ke Titik Nol IKN Nusantara, dan dilanjutkan ke Menara Pandang IKN.

"(Kampanye ke IKN) untuk menunjukkan sebuah komitmen saja," kata Ganjar di Titik Nol IKN Nusantara.

Ganjar mengaku dirinya adalah orang konsisten terhadap aturan yang ada. Ganjar juga berbicara mengenai wacana pemindahan ibu kota yang sejatinya sudah lama digaungkan.

"Saya orang yang konsisten atas pelaksanaan sebuah aturan. Dan tentu saja IKN ini sebuah konsep yang disiapkan bahkan sejak zaman Bung Karno, di mana ada perencanaan untuk memindahkan ibu kota," jelas Ganjar.

Wacana itu, kata Ganjar, baru terealisasi saat ini. Karena itu, lanjutnya, sudah menjadi tugas presiden terpilih nantinya untuk melanjutkan.

"Dari presiden ke presiden belum berhasil, dan hari ini sudah dimulai. Maka tugas kita adalah melanjutkan dan kita siapkan betul dengan baik agar ini bisa berjalan sesuai dengan rencana," ucap Ganjar.

"Kecanggihan teknologinya tadi sudah dipaparkan, partisipasi masyarakat perlu kita dengarkan dan mudah mudahan menjadi harapan Indonesia secara bersama-sama. Inilah kota masa depan yang didesain menjadi mimpi, modernitas kemajuan peradaban sekaligus bagaimana kita bicara mimpi-mimpi anak bangsa," lanjutnya.

Simak Video 'Kunjungi IKN, Ganjar Tegaskan Bakal Lanjutkan':

[Gambas:Video 20detik]


Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Ade Ary Syam Indradi meminta masyarakat aktif dalam Siskamling. Warga juga diharapkan saling bertukar informasi terkait gangguan kamtibmas di lingkungan wilayah masing-masing.

Hal itu disampaikan oleh Ade Ary saat mengecek Poskamling di Jalan SMPN RT 012 RW 01, Kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, pada Rabu (6/12/2023). Ade Ary didampingi Kapolsek Pasar Minggu Kompol Anggiat Sinambela dalam kunjungannya tersebut.

"Kami mengajak warga untuk selalu menjaga keamanan lingkungan dan saling memberikan informasi berkaitan dengan kamtibmas," kata Ade Ary.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ade Ary meminta warga aktif turut serta dalam memelihara keamanan melalui Siskamling. Siskamling diharapkan menjaga pendeteksi dini permasalahan yang terjadi di lingkungan masyarakat.

Polres Jaksel meminta masyarakat Pasar Minggu aktif melakukan Siskamling. (Foto: dok. Istimewa)

"Siskamling ini juga menjadi sarana silaturahmi antar masyarakat, dengan adanya Siskamling ini diharapkan tercipta keamanan lingkungan yang kondusif," tuturnya.

Lebih lanjut, Ade Ary meminta masyarakat ikut menyukseskan Pemilu 2024. Ia meminta masyarakat tidak terpancing berita hoax.

"Kalau ada apa-apa, silakan hubungi saya atau telepon ke 110," katanya.

Sementara itu, Kompol Anggiat meminta masyarakat lebih peka terhadap lingkungan sekitar. Masyarakat diminta untuk menjauhi tawuran dan narkoba.

"Kami imbau kepada masyarakat untuk lebih peduli lingkungannya agar wilayahnya bersih dari narkoba dan tawuran," kata Anggiat.


Sejumlah mahasiswa antusias menyaksikan acara #DemiIndonesia Cerdas Memilih yang digelar detikcom bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Peserta yang hadir menilai acara ini bermanfaat agar anak muda lebih memahami tentang pemilu.

Salah satu mahasiswa yang hadir di acara #DemiIndonesia Cerdas Memilih adalah Muhammad Johan (20). Mahasiswa asal STMIK Pranata Indonesia Bekasi ini menilai acara #DemiIndonesia bisa memperkaya pengetahuan tentang pemilu, khususnya bagi generasi muda.

"Ya untuk anak muda sih bagus ya, karena ini terkait dengan pemilu, banyak anak muda yang belum tahu pemilu, tata caranya gimana," ucap Johan saat ditemui di lokasi acara, Kamis (7/12/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Apalagi sekarang kan generasi-generasi baru, baru pada bisa nyoblos kan nih tahun depan. Bagus sih kalau ada acara ini," tambahnya.

Sejumlah mahasiswa antusias menghadiri acara #DemiIndonesia Cerdas Memilih. (Adrial/detikcom)

Hal senada disampaikan Gilman Zuhud Fatoni (20). Mahasiswa asal Lombok ini sedang menempuh kuliah di UIN Jakarta.

Dia merasa senang hadir di acara #DemiIndonesia Cerdas Memilih. Menurutnya, acara ini bisa meningkatkan pemikiran kritis untuk pemilih Indonesia.

"Bagaimana kita untuk memberikan Indonesia ini lebih meningkat. Makanya pengin ikut saja. Siapa tahu bisa menyuarakan nanti, kan. Iya insyaallah seneng aja untuk bisa apalagi khususnya para remaja juga, khususnya mahasiswa, bisa berpikiran kritislah untuk pemilihan Indonesia ini," tuturnya.

Acara ini turut dihadiri Menkominfo Budi Arie Setiadi, Kabaharkam Polri Komjen Fadil Imran yang mewakili Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, hingga Pa Sahli Tk III Bidang Polkamnas Sahli Panglima TNI, Laksda TNI Dato Rusman, yang mewakili Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, dan Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu. Mereka akan menyerukan pentingnya persatuan dan kesatuan untuk terwujudnya pemilu damai.

Adapun acara #DemiIndonesia Cerdas Memilih akan berisi talk show yang berlangsung dua sesi. Pertama, tema yang akan dibahas adalah 'Menuju Pemilu Damai dan Dapat Diterima Semua Pihak'. Sesi ini akan diisi oleh Ketua KPU Hasyim Asy'ari, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja, hingga Pemimpin Redaksi detikcom Alfito Deannova Ginting.

Sesi kedua akan diisi oleh Dirjen Aplikasi Informatika Kominfo Semuel Abrijani Pangerapan, pakar digital forensik Ruby Alamsyah, dan pengamat media sosial Rustika Herlambang. Sesi ini juga penting untuk diperhatikan agar detikers lebih punya awareness soal data digital pribadi dan juga literasi dalam berselancar di media sosial, khususnya menghadapi derasnya isu dan hoaks selama Pemilu 2024.

Agenda ini akan makin seru saat sesi hiburan stand up comedy. Komika Ali Akbar akan menghibur dengan jokes atas keresahannya tentang 'karakter pemilih di Indonesia'.

Acara #DemiIndonesia Cerdas Memilih didukung oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, Telkomsel, Indosat Ooredo Hutchison, XL Axiata, detikpemilu.

Saksikan Live Streaming:


Pendaftaran seleksi Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilu 2024 akan segera dibuka. Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023, jadwal pendaftaran KPPS Pemilu 2024 dibuka pada 11-20 Desember 2023.

Pendaftaran anggota KPPS Pemilu 2024 dapat dilakukan melalui Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) setempat. Perlu diketahui, KPPS adalah kelompok yang dibentuk PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di suatu wilayah. Pemilihan anggota KPPS diatur dalam Pasal 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 8 Tahun 2022.

Lantas, bagaimana cara mendaftarnya? Untuk lebih jelasnya, simak informasi berikut ini!

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Syarat Pendaftaran KPPS Pemilu 2024

Sebelum mengetahui cara mendaftar anggota KPPS Pemilu 2024, ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi oleh calon peserta. Merujuk Pasal 35 ayat 1 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022, berikut ini beberapa syarat menjadi anggota KPPS Pemilu 2024:

Warga Negara Indonesia (WNI). Minimal berusia 17 (tujuh belas) tahun dan maksimal 55 tahun. Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil. Tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan. Berdomisili dalam wilayah kerja KPPS. Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Selain syarat di atas, ada sejumlah dokumen yang diperlukan, di antaranya:

Surat pendaftaran sebagai calon anggota PPS Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Fotokopi ijazah sekolah menengah atas/sederajat atau ijazah terakhir Surat pernyataan bermaterai untuk pemenuhan persyaratan Surat keterangan sehat jasmani dan rohani yang dikeluarkan oleh puskesmas, rumah sakit, atau klinik (termasuk di dalamnya terdapat pemeriksaan tekanan darah, kadar gula darah, dan kolesterol) Daftar riwayat hidup Pas foto berwarna ukuran 4 x 6

Agar lebih mudah, berikut ini detikJogja cantumkan contoh surat-surat yang diperlukan, dihimpun dari laman Desa Sidosari Kabupaten Magelang.

Cara Daftar KPPS Pemilu 2024

Bagi detikers yang berminat menjadi petugas KPPS dan telah memenuhi persyaratan, kamu bisa mengunjungi kantor Sekretariat PPS desa/kelurahan setempat untuk melanjutkan proses pendaftaran.

Berikut langkah-langkah yang perlu diikuti:

Siapkan kelengkapan dokumen persyaratan yang dibutuhkan untuk mendaftar sebagai anggota KPPS Pemilu 2024. Kunjungi Sekretariat PPS desa/kelurahan setempat. Minta formulir pendaftaran calon anggota KPPS kepada petugas. Petugas akan membantu kamu untuk mengisi formulir pendaftaran. Isi formulir pendaftaran secara lengkap. Selanjutnya, formulir pendaftaran beserta lampiran dokumennya yang telah diisi dan ditandatangani oleh kamu dapat diberikan kepada Sekretariat PPS desa/kelurahan setempat (cukup 1 (satu) rangkap) sesuai jadwal yang telah ditentukan. PPS menerima berkas pendaftaran untuk seluruh TPS di wilayahnya sesuai ketentuan yang berlaku.

Jadwal Pendaftaran KPPS Pemilu 2024

Pengumuman pendaftaran calon anggota KPPS: 11-15 Desember 2023

Penerimaan pendaftaran calon anggota KPPS: 11-20 Desember 2023

Penelitian administrasi calon anggota KPPS: 11-22 Desember 2023

Pengumuman hasil penelitian administrasi calon anggota KPPS: 23-25 Desember 2023

Tanggapan dan masukan masyarakat terhadap calon anggota KPPS: 23-28 Desember 2023

Pengumuman hasil seleksi calon anggota KPPS: 29-30 Desember 2023

Penetapan anggota KPPS: 24 Januari 2024

Pelantikan anggota KPPS: 25 Januari 2024

Masa Kerja KPPS: 25 Januari-25 Februari 2024

Gaji KPPS Pemilu 2024

Mengutip laman resmi KPU, gaji anggota dan ketua KPPS Pemilu 2024 mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2019. Sebagai informasi, pada Pemilu 2019, honor anggota KPPS hanya Rp500.000. Kini, pada Pemilu 2024 naik menjadi Rp1,1 juta. Berikut rinciannya:

Gaji ketua KPPS Pemilu 2024: Rp1.200.000

Gaji anggota KPPS Pemilu 2024: Rp1.100.000

Demikianlah informasi seputar pendaftaran KPPS Pemilu 2024. Mulai dari persyaratan, cara daftar, jadwal, hingga gaji KPPS Pemilu 2024. Semoga bermanfaat, Dab!

Tips Hindari Hoax yang Berseliweran Jelang Pemilu 2024


Capres nomor urut 1 Anies Baswedan bicara tentang pendiri Republik Indonesia yang tak mementingkan pribadi dan golongan sendiri saat menyambangi rumah pengasingan Bung Karno di Bengkulu. Waketum Partai Gelora Fahri Hamzah mengatakan anak-cucu pendiri bangsa tetap berjuang dalam partai politik (parpol) bukan atas pembagian.

"Kalau dilihat anak-cucu Bung Karno mereka serius mendirikan partai politik dan menjadi pengurus partai politik baru mereka punya mimpi dan rencana untuk memimpin Indonesia tidak dengan manuver di luar jalur partai politik," kata Fahri Hamzah kepada wartawan, Kamis (7/12/2023).

"Jadi tidak bisa dibilang bahwa seolah bukan Solo lah kekuasaan terbagi kepada mereka tanpa perjuangan tapi tetap ada perjuangan bahkan dengan bersusah payah mendirikan partai politik," imbuhnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Fahri mengatakan untuk para calon pemimpin sebaiknya aktif di dalam partai politik untuk mendapatkan posisi jabatan. Fahri mencontohkan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri.

"Maka sebaiknya mereka yang ingin memimpin Indonesia harus aktif dulu di dalam kepengurusan partai dan karir partai politik seperti yang dilakukan oleh para tokoh-tokoh termasuk keturunan para pendiri bangsa. Seperti Ibu Mega dan Mbak Puan dengan PDIP-nya," ujarnya.

Menurut Fahri, ucapan Anies seolah-olah keturunan pendiri bangsa mendapatkan jabatan karena bagi-bagi kekuasaan. Padahal, menurut Fahri, keturunan pendiri bangsa juga aktif berpartai politik.

"Ini untuk memastikan tidak adanya tuduhan seolah-olah para keturunan pendiri bangsa yang menekuni politik itu seolah-olah hasil bagi-bagi padahal itu adalah mekanisme dan perjuangan yang ditempuh dalam demokrasi kita," imbuh Wakil Ketua DPR RI 2014-2019 itu.

Anies Baswedan sebelumnya menyambangi rumah pengasingan Bung Karno di Bengkulu. Anies berbicara tentang pendiri Republik Indonesia yang tak mementingkan pribadi dan golongan sendiri.

"Republik ini didirikan oleh pribadi-pribadi terdidik, para intelektual, cendekiawan, yang pikirannya itu dibentuk bukan hanya oleh bacaan, tapi oleh pengalaman hidup. Mereka mengalami penindasan, mereka mengalami penahanan, dan mereka memiliki wawasan luas," ujar Anies, dalam keterangan tertulis, Kamis (7/12).

"Sementara mereka adalah anak-anak kaum berada dan mereka mendirikan Republik untuk semua, bukan untuk anaknya, bukan untuk kemenakannya, bukan untuk golongannya, tapi untuk semua," imbuhnya.

Simak juga Video 'Anies: Calon Ibu Butuh Asam Folat dari Tanaman, Bukan di Bengkel':

[Gambas:Video 20detik]


Ketum PSI Kaesang Pangarep memberikan ultimatum kepada kadernya, Ade Armando, keluar dari partai setelah berbicara politik dinasti di Yogyakarta. Bagaimana respons Ade Armando?

Ade mengatakan tidak memberikan klarifikasi mengenai ucapannya itu kepada Kaesang. Namun dia mengaku sempat dihubungi oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PSI.

"Tidak ada (klarifikasi kepada Kaesang). Tapi saya dihubungi oleh DPP," kata Ade kepada wartawan, Kamis (7/12/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ade Armando mengatakan pihak DPP memberikan sejumlah penjelasan imbas pernyataan dirinya itu. DPP PSI, kata Ade, menyampaikan soal sikap Kaesang hingga kantor PSI DIY didemo.

"Menjelaskan sikap Ketum terhadap kasus saya. Menjelaskan bahwa PSI Yogya diteror. Baliho, spanduk, banner PSI dicabut. Rumah keluarga mertua Kaesang didemo," kata Ade.

Sebelumnya, Kaesang menegaskan pihaknya menaati konstitusi. Hal ini disampaikan Kaesang terkait pernyataan Ade Armando soal politik dinasti DIY.

"Kami dari Partai PSI taat sama konstitusi, apalagi yang menyangkut dengan daerah keistimewaan dari Daerah Istimewa Yogyakarta," ujar Kaesang di salah satu kafe di pusat Kota Surabaya, dilansir detikJatim, Rabu (6/12).

Kaesang mempersilakan siapa pun kader untuk keluar dari PSI jika tidak bisa mengikuti aturan main di PSI. Dia juga menyebut Ade Armando secara khusus.

"Jadi buat kader PSI yang tidak bisa mengikuti undang-undang maupun Undang-Undang Dasar (UUD), itu juga buat Bang Ade (Ade Armando) maupun kader yang lain yang nggak bisa taat, bisa keluar saja dari PSI," tegasnya.

Simak Video 'Massa 'Paman Usman' Geruduk Kantor PSI DIY Buntut Ucapan Ade Armando':

[Gambas:Video 20detik]


Demokrasi Indonesia menghadapi fase transformasi besar pada Pemilu 2024. Banyak pihak menyebutkan, momentum Pemilu 2024 bisa menjadi momen kritis yang akan membentuk arah dan kesehatan demokrasi negara ini. Lembaga Centre for Strategic and International Studies (CSIS), misalnya, dalam rilis publikasi hasil riset mereka pada 2023 dengan judul Pemilih Muda Dalam Pemilihan Umum 2024: Dinamis, Adaptif dan Responsif memperkirakan Pemilu 2024 akan menandai sejumlah perubahan penting dalam lanskap politik Indonesia ke depan, baik secara politik, arah kebijakan strategis jangka panjang negara, penetrasi digital, sampai dengan dinamika populasi yang didominasi oleh pemilih muda.

Sebagai negara dengan sejarah demokrasi yang relatif muda, tantangan dan peluang dalam proses demokratisasi sangat terlihat. Salah satu kelompok kunci yang memiliki potensi besar untuk membentuk masa depan demokrasi Indonesia adalah kelompok pemilih muda. Hasil penelitian CSIS dalam rilis riset di atas bahkan menyebutkan jumlah pemilih muda bisa mendekati 114 juta orang dengan tingkat persentase mencapai 54% dari total Daftar Pemilih Tetap (2023) yang dirilis oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Praktis perubahan lanskap politik ke depan akan didorong oleh tipikal, selera, dan gaya hidup pemilih muda yang dinamis, adaptif dan responsif, terutama pergeseran minat mereka pada isu-isu politik dan karakteristik kepemimpinan nasional.

Sebuah studi yang dilakukan oleh Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) pada 2023 menyebutkan objektif yang hendak dicapai oleh pemerintah dari demokratisasi yang saat ini berjalan adalah terwujudnya demokrasi matang pada 2029. Jika dihitung dari proses reformasi pada 1998 dan kemudian dilanjutkan dengan pemilu langsung pertama yang dilakukan pada 1999, periodisasinya memiliki timeline 30 tahun menuju 2029. Untuk mewujudkan target tersebut, ada pembabakan yang harus dilalui, terhitung sejak 1999 atau pemilu pasca-reformasi pertama kali di mana tahun ini bisa dikatakan fase awal Indonesia menemukan dan membuka kembali "keran demokrasi" yang sebelumnya sempat tersumbat selama puluhan tahun.

Menuju Demokrasi Matang

Indonesia, setelah mengalami era pemerintahan represif Orde Baru, memasuki babak baru dengan Inisiasi Demokrasi pada 1999. Peta jalan demokrasi yang digagas oleh Lemhanas menggambarkan perjalanan yang luar biasa, dari instalasi demokrasi hingga konsolidasi, dan akhirnya menuju demokrasi matang pada 2029.

Fase Inisiasi Demokrasi (1999): Membuka Pintu Era Baru

Pada 1999, Indonesia memasuki fase Inisiasi Demokrasi setelah jatuhnya rezim otoriter. Momentum ini ditandai dengan penyelenggaraan pemilu umum pertama pasca-Orde Baru. Proses ini, meskipun penuh tantangan, menciptakan landasan kuat untuk membangun fondasi demokrasi yang baru. Inisiasi ini bukan hanya tentang perubahan politik tetapi juga mengakomodasi partisipasi masyarakat dalam menggagas perubahan positif.

Fase Instalasi Demokrasi (2004, 2009): Membangun Struktur Pemerintahan yang Demokratis

Periode instalasi demokrasi, yang melibatkan pemilu tahun 2004 dan 2009, menyaksikan pembentukan struktur pemerintahan yang demokratis. Pada 2004, pemilihan langsung presiden pertama diadakan mengubah dinamika kekuasaan politik. Pada 2009, pemilu legislatif dan presiden kembali memberikan legitimasi kepada rezim demokratis. Instalasi ini menciptakan pondasi bagi pelaksanaan demokrasi dalam bentuk praktis.

Konsolidasi Demokrasi (2014, 2019, 2024): Menguatkan Nilai-Nilai Demokrasi

Konsolidasi demokrasi adalah fase ketika nilai-nilai demokratis tertanam secara kuat dalam budaya politik dan tata kelola negara. Pemilu 2014 menjadi tonggak penting yang menandai konsolidasi ini, dengan partisipasi masyarakat yang semakin matang dan mekanisme pemilu yang semakin teruji. Pemilu 2019 melanjutkan momentum ini, tetapi juga menghadapi tantangan seperti disinformasi dan polarisasi politik. Konsolidasi demokrasi pada Pemilu 2024 menjadi fokus utama untuk mengatasi hambatan dan memperkuat fondasi demokrasi.

Demokrasi Matang (2029): Puncak dari Perjalanan Panjang

Peta jalan demokrasi Indonesia mencapai puncaknya pada 2029, dengan harapan mencapai Demokrasi Matang. Proses konsolidasi yang berkelanjutan, pembangunan lembaga-lembaga demokratis yang kuat, dan partisipasi publik yang aktif menjadi pendorong utama menuju demokrasi yang matang. Pada tahap ini, harapannya adalah Indonesia memiliki sistem politik yang tidak hanya terdiri dari struktur formal, tetapi juga dihayati dan dijaga oleh masyarakat secara menyeluruh.

Peta jalan demokrasi Indonesia ini menggambarkan perjalanan luar biasa Indonesia menuju demokrasi matang. Dan, kuncinya ada pada kesuksesan penyelenggaraan Pemilu. Pemilu merupakan instrumen utama demokrasi yang memainkan peran sebagai alat sirkulasi elit dan kepemimpinan, sekaligus medium aktualisasi hak dan kewajiban politik seluruh warga negara. Kualitas dan kredibilitas dari pemilu, tentu akan menghasilkan kualitas dari penyelenggara pemerintahan yang akan melanjutkan estafet demokratisasi Indonesia yang semakin matang.

Inisiasi demokrasi pada 1999 yang ditandai dengan pemilu langsung dan demokratis adalah momen penuh semangat yang membuka pintu untuk eksperimen demokratis Indonesia. Era instalasi demokrasi pada 2004 dan 2009 melibatkan pembangunan struktur pemerintahan yang demokratis, menggantikan tatanan lama dengan yang baru. Pemilu secara bertahap memasuki periode pelaksanaan substansial, tidak sekedar prosedural dan seremonial belaka.

Namun, tantangan sesungguhnya muncul selama fase konsolidasi demokrasi. Pemilu 2014 dan 2019 membuktikan bahwa sementara demokrasi Indonesia berkembang, masih ada pekerjaan yang harus dilakukan. Disinformasi, polarisasi, dan isu-isu kebijakan yang kompleks memerlukan perhatian khusus. Konsolidasi Demokrasi akan berjalan mulus apabila ada komitmen, konsistensi, dan kesinambungan proses yang diyakini dan dimiliki oleh seluruh aktor politik yang ada.

Ini tentu tidak mudah karena politik secara logika lebih sering dimaknai sebagai seni kepentingan dan kekuasaan. Ada banyak contoh kasus sederhana yang merefleksikan stagnasi konsolidasi demokrasi ini. Misalnya otonomi daerah yang ternyata belum memberikan impact signifikan dalam menyejahterakan rakyat, pilkada langsung menghasilkan kepala daerah yang sering tersandung kasus korupsi, birokrasi masih gemuk dan lamban dalam melayani masyarakat, serta masyarakat sendiri yang terjerat dengan apatisme politik yang ditunjukkan masih tingginya persentase tidak memilih (golput) dalam setiap perhelatan Pemilu.

Pemilu 2024 menjadi tonggak penting dalam peta jalan ini. Konsolidasi demokrasi diharapkan semakin memperkuat fondasi demokrasi dan menghadirkan pemimpin yang mampu mengelola tantangan kompleks di abad ke-21. Keterlibatan pemilih muda, pemanfaatan teknologi untuk transparansi, dan penguatan lembaga-lembaga penegak hukum menjadi kunci dalam perjalanan ini. Menuju 2029, harapannya adalah Indonesia mencapai demokrasi yang matang. Ini bukan hanya tentang pembentukan kebijakan yang bijaksana dan transparan tetapi juga tentang keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.

Pembangunan lembaga-lembaga independen yang kuat, pendidikan politik yang menyeluruh, dan partisipasi masyarakat yang meningkat akan menjadi tanda keberhasilan dalam mencapai tujuan ini. Dengan mengamati peta jalan demokrasi Indonesia, kita diingatkan bahwa demokrasi adalah perjalanan panjang dan terus-menerus. Bagian terpenting adalah bagaimana kita belajar dan tumbuh dari setiap tahapannya. Pemilu berikutnya bukan hanya tentang memilih pemimpin, tetapi tentang membangun masa depan demokratis yang lebih baik untuk Indonesia.

Indikator Kematangan

Pemilu sebagai titik poin yang penting sebagai sebuah platform, dan kiprah pemilih muda sebagai aktor penggerak sehingga platform tersebut kemudian bergerak dari satu tahapan objektif demokratisasi menuju demokrasi matang yang dicita-citakan. Pemilu 2024 memiliki bobot besar dalam perjalanan konsolidasi demokrasi Indonesia. Menandai putaran keenam pemilihan umum sejak reformasi, ini menjadi momen evaluasi mendalam atas perkembangan demokrasi Indonesia.

Pemilu tersebut bukan hanya tentang memilih pemimpin baru, tetapi juga menguji ketahanan institusi-institusi demokratis yang telah dibangun selama dua dekade terakhir. Pemilu 2024 menjadi titik balik penting dalam perjalanan konsolidasi demokrasi Indonesia. Dengan partisipasi aktif, pemilih muda dapat membentuk narasi politik, memperjuangkan nilai-nilai demokrasi, dan mendorong perubahan positif di berbagai lapisan masyarakat.

Melalui upaya bersama antara pemilih muda, pemerintah, dan elemen-elemen masyarakat lainnya, Indonesia dapat mengarah menuju kematangan demokrasi pada 2029. Perjalanan ini tidak hanya tentang memastikan keberlanjutan proses pemilu yang transparan, tetapi juga mengukuhkan nilai-nilai demokrasi dalam setiap aspek kehidupan masyarakat.

Sebagai generasi penerus, pemilih muda yang pada 2029 diprediksi akan mencapai lebih 70% dari total populasi, tentu memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga dan mengembangkan warisan demokrasi yang telah diberikan oleh para pendahulu mereka. Melalui pendidikan, partisipasi aktif, dan inisiatif kreatif, pemilih muda dapat menjadi kekuatan dinamis yang membentuk masa depan demokratis Indonesia yang lebih kuat dan inklusif. Pemilu 2024 hanyalah awal dari perjalanan panjang menuju kematangan demokrasi, dan pemilih muda adalah kunci utama untuk membuka pintu masa depan yang lebih terang.


detikcom menggelar acara #DemiIndonesia Cerdas Memilih yang diselenggarakan bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Peserta acara sudah mulai memadati venue di Kota Kasablanka.

Pantauan di lokasi, Kamis (7/12/2023), sejumlah peserta telah berdatangan ke lokasi acara #DemiIndonesia di The Kasablanka Jakarta. Para peserta masuk ke area registrasi secara bergiliran. Acara akan dimulai pukul 14.00 WIB.

Mereka hadir bersama kerabatnya ke acara #DemiIndonesia Cerdas Memilih. Setelah melakukan registrasi ulang, sejumlah peserta dipersilakan menunggu di depan venue acara.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Acara ini turut dihadiri Menkominfo Budi Arie Setiadi, Kabaharkam Polri Komjen Fadil Imran yang mewakili Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, hingga Pa Sahli Tk III Bidang Polkamnas Sahli Panglima TNI, Laksda TNI Dato Rusman, yang mewakili Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, dan Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu. Mereka akan menyerukan pentingnya persatuan dan kesatuan untuk terwujudnya pemilu damai.

Acara #DemiIndonesia Cerdas Memilih akan berlangsung seru dalam sesi talkshow dan hiburan stand up comedy. Talk show akan berlangsung dua sesi.

Sesi pertama akan membahas 'Menuju Pemilu Damai dan Dapat Diterima Semua Pihak'. Sesi ini diisi oleh Ketua KPU Hasyim Asy'ari, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja, hingga Pemimpin Redaksi detikcom Alfito Deannova Ginting.

Sebelum masuk ke sesi kedua, Komika Ali Akbar akan menghibur dengan jokes atas keresahannya tentang 'karakter pemilih di Indonesia'.

Lanjut ke sesi kedua, akan diisi oleh Dirjen Aplikasi Informatika Kominfo Semuel Abrijani Pangerapan, pakar digital forensik Ruby Alamsyah, dan pengamat media sosial Rustika Herlambang. Sesi ini juga penting untuk diperhatikan agar detikers lebih punya awareness soal data digital pribadi dan juga literasi dalam berselancar di media sosial, khususnya menghadapi derasnya isu dan hoaks selama Pemilu 2024.

Acara #DemiIndonesia Cerdas Memilih didukung oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, Telkomsel, Indosat Ooredoo Hutchison, XL Axiata, detikPemilu.

Saksikan Live Streaming:


Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka angkat bicara soal Pasal 10 RUU Daerah Khusus Jakarta (DKJ) yang mengatur gubernur ditunjuk oleh presiden. Gibran berpendapat sebaiknya Gubernur Jakarta dipilih secara langsung.

"Pemilihan langsung aja," kata Gibran dilansir detikJateng, Kamis (7/12/2023).

RUU DKJ merupakan usul inisiatif DPR dan masih dalam proses pembahasan. RUU tersebut ditargetkan selesai pertengahan Februari 2024.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Itu kan masih dalam pembahasan, to. Menguntungkan siapa?" jawab Gibran.

Dalam draf RUU DKJ, gubernur dan wakil gubernur akan ditunjuk dan diberhentikan oleh presiden dengan memperhatikan usul DPRD. Draf ini merupakan hasil pembahasan dalam rapat pleno Baleg DPR penyusunan RUU DKJ, Senin (4/12).

Meski berubah dari daerah khusus ibu kota menjadi daerah khusus, Jakarta bakal tetap dipimpin oleh gubernur dan wakil gubernur. Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Jakarta akan ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan oleh presiden dengan memperhatikan usul dari DPRD.

Baca selengkapnya di sini.

Simak Video 'Respons Mahfud soal RUU DKJ Atur Gubernur Dipilih Presiden':

[Gambas:Video 20detik]


Anggota DPRD Toraja Utara Ratte Salurante mengungkap kepala sekolah (Kepsek) dipaksa mencari suara untuk memenangkan istri dan anak Bupati Toraja Utara Yohanis Bassang, Agustina Mangande dan Fherino Sakti Bassang yang maju di Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024. Ratte meminta Bawaslu Toraja Utara untuk menindaklanjuti hal tersebut.

"Saya dapat laporan dari banyak masyarakat bahkan kepala sekolah kalau tim kampanye caleg itu menyuruh kepala sekolah mencari suara untuk istri dan anak bupati di Pileg nanti," kata Ratte Salurante kepada detikSulsel, Kamis (7/12/2023).

Ratte mengungkapkan masing-masing kepala sekolah diberi target mengumpulkan 200 suara untuk Agustina dan Fherino. Dia juga mengungkap kepala sekolah diiming-imingi imbalan Rp 1 juta jika berhasil meraup suara sesuai target.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Mereka itu ditarget 200 KTP atau suara untuk isteri dan anak Bupati di Pileg nanti. Kemudian dijanji juga Rp 1 juta satu orang kalau bisa kumpulkan itu suara," ungkapnya.

Menurutnya, beberapa kepala sekolah merasa terbebani atas target suara yang diberikan tersebut. Dia meminta Bawaslu Toraja Utara untuk mengambil tindakan.

"Kasihan mereka karena diberikan beban seperti itu. Di lain sisi mereka dituntut untuk netral, tapi bisa saja jabatan mereka dicopot kalau tidak mau lakukan itu," kata Ratte.

"(Informasi) ini akurat dan sudah menjadi rahasia umum di Toraja Utara, makanya Bawaslu harus segera turun mengusut, ini sudah dugaan pelanggaran pemilu," ucapnya.

Ratte juga meminta Bawaslu Toraja Utara tidak menunggu laporan untuk mengusut dugaan pelanggaran pemilu. Dia menegaskan hal tersebut sudah menjadi atensi masyarakat.

"Masa nanti ada laporan baru mau bergerak, Bawaslu itu pengawasan dan mencegah terjadinya pelanggaran," cetusnya.

detikSulsel menghubungi baik Yohanis Bassang, Agustina maupun Fherino untuk meminta tanggapan terkait tudingan itu. Namun ketiganya belum memberikan respons.

Golkar Toraja Utara juga masih enggan menanggapi soal dugaan pelanggaran pemilu tersebut saat coba dimintai konfirmasi terpisah.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Toraja Utara Brikken Linde Bonting mengaku pihaknya sudah mendapatkan informasi terkait dugaan mobilisasi politik kepala sekolah di Toraja Utara. Dia mengatakan pihaknya sedang mengumpulkan bukti atas dugaan pelanggaran pemilu tersebut.

"Iya kami juga mendapatkan informasi awal mengenai itu, kami sementara mengusut juga, kita kumpulkan bukti-bukti dulu, nanti setelah kami baru bisa putuskan itu pelanggaran pemilu atau bukan," tandasnya.

Jalan Rusak, Lansia Sakit di Toraja Utara Ditandu 8 Km ke RS


Partai Demokrat (PD) menolak wacana penunjukan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta dilakukan oleh presiden dengan memperhatikan usulan DPRD sebagaimana dalam draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ). PD menganggap penghapusan pilkada memuat kepentingan oligarki.

"Diskursus atau wacana terkait RUU DKJ ini memang mesti dipresentasikan ke publik agar menjadi diskursus publik dan ada pelibatan publik serta kontrol demokrasi dalam prosesnya. Dari beberapa isu yang berkembang, seperti misalnya penghapusan pilkada terbaca jelas ini penuh dengan muatan kepentingan politik melayani oligarki," kata Deputi Bappilu DPP PD Kamhar Lakumani kepada wartawan, Kamis (7/12/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Kamhar menganggap wacana ini bertentangan dengan konstitusi. Selain itu, menurutnya, penunjukan gubernur oleh presiden justru menerapkan resentralisasi.

"Penghapusan Pilkada Jakarta menjadi kemunduran demokrasi dan pengkhianatan atas amanah reformasi. Bertentangan dengan konstitusi. Semangat amandemen konstitusi dalam relasi antara pusat dengan daerah adalah desentralisasi, sementara mengembalikan penunjukan kepala daerah oleh presiden adalah resentralisasi," ujar Kamhar.

"Ini kembali seperti di masa Orde Baru, rezim otoriter yang sentralistik yang telah dikoreksi dan dijatuhkan oleh Reformasi," sambungnya.

Kamhar menekankan demokrasi mensyaratkan pengisian jabatan publik melalui pemilu. Dengan begitu, hak-hak politik warga terfasilitasi.

"Demokrasi juga mensyaratkan dan ditandai jabatan pimpinan publik, seperti kepala daerah, adalah jabatan politik yang diisi melalui pemilu (elected), bukan diisi melalui penunjukan (selected). Hak-hak politik warga diindahkan dan terfasilitasi dalam menentukan dan memilih pemimpin," katanya.

Kamhar pun menyinggung ada pandangan wacana penunjukan gubernur pemilu menguras anggaran. Dia menilai argumentasi ini tidak relevan dengan era demokrasi.

"Bagi pandangan yang menyampaikan alasan persoalan anggaran pemilu sebagai dasar agar jabatan kepala daerah Jakarta ditunjuk oleh presiden, ini argumentasi paling primitif yang tak lagi relevan pada era demokrasi. Pikiran bahwa pemilu hanya menghabiskan anggaran dan jabatan-jabatan politik tak perlu melalui pemilu karena menghabiskan anggaran merupakan pikiran yang bisa dikategorikan primitif," katanya.

RUU DKJ

Sebagai informasi, dalam RUU DKJ, gubernur dan wakil gubernur akan ditunjuk dan diberhentikan oleh presiden dengan memperhatikan usul DPRD. Draf ini merupakan hasil pembahasan dalam rapat pleno Baleg DPR penyusunan RUU DKJ, Senin (4/12) kemarin.

Dalam draf RUU Daerah Khusus Jakarta yang dilihat detikcom, Selasa (5/12), Jakarta nantinya ditetapkan menjadi pusat perekonomian nasional dan kawasan aglomerasi. Hal ini tertuang dalam Pasal 4.

Meski berubah dari daerah khusus ibu kota menjadi daerah khusus, Jakarta bakal tetap dipimpin oleh gubernur dan wakil gubernur. Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Jakarta akan ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan oleh presiden dengan memperhatikan usul dari DPRD. Berikut ini bunyi pasalnya:

Pasal 10

(1) Provinsi Daerah Khusus Jakarta dipimpin oleh Gubernur dan dibantu oleh Wakil Gubernur.

(2) Gubernur dan Wakil Gubernur ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan oleh Presiden dengan memperhatikan usul atau pendapat DPRD.

(3) Masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan sesudahnya dapat ditunjuk dan diangkat kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan.

(4) Ketentuan mengenai penunjukan, pengangkatan, dan pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Simak juga Video 'Respons Mahfud soal RUU DKJ Atur Gubernur Dipilih Presiden':

[Gambas:Video 20detik]


Barisan pengusaha masuk ke politik, baik terjun langsung melalui partai politik ataupun menjadi tim sukses atau penyandang dana politik, hal ini tak dapat dihindari dalam arena pesta demokrasi di mana pun. Tidak ada larangan keterlibatan swasta untuk masuk ke arena kontestasi politik, tentu berbeda dengan peran perusahaan milik negara yang haram menyentuh ranah politik sebagai bentuk netralitas negara dalam kontestasi demokrasi.

Di AS, pada 2020 Joe Biden mengumpulkan dana kampanye sebesar 1,6 miliar USD atau setara Rp 22,4 triliun dengan 61% dari sumbangan kategori di atas 200 USD, sisanya sumbangan kategori kecil di bawahnya. Sumbangan dari 100 orang terbesar mencapai 79,5 juta USD. Di antara penyumbang terbesarnya adalah para pengusaha di sektor teknologi seperti Facebook, Google, dan FTX.

Mereka secara terbuka memberikan dukungan politik dengan turut membiayai kampanye secara terbuka di hadapan publik, meski tidak serta merta membuat bisnisnya terlibat dalam pusaran kampanye atau cenderung berpihak ke salah satu calon. Kecenderungan ini menarik; tradisi politik di AS telah memungkinkan para pebisnis untuk berpolitik secara terbuka di satu sisi sebagai langkah untuk memperjuangkan aspirasinya, tetapi bisnis yang dilakoninya tetap berjalan normal tanpa terbawa arus politik.

Tentunya, situasi ini bisa terjadi berkat kemampuan manajemen bisnis yang matang dan profesional di mana governance menjadi kuncinya untuk bisa menghindarkan bias kepentingan yang bersifat reaktif dan lebih mengedepankan orientasi nilai-nilai sebagai identitas korporasinya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Bisnis Berkelanjutan

Bisnis yang berkelanjutan kini menjadi idiom yang sangat sering disuarakan oleh berbagai pihak, baik kalangan akademisi, konsultan global, lembaga-lembaga keuangan, hingga pemerintah. Bisnis berkelanjutan mulai disuarakan sejak awal 2006 melalui Principle of Responsible Investment (PRI) yang berfokus pada empat aspek kunci; HAM, Lingkungan, Pekerja dan Antikorupsi.

Inisiatif PRI merupakan aksi kolektif dari 20 lembaga keuangan global yang didorong oleh Sekjend PBB, Kofie Annan, untuk dapat menciptakan dukungan masif pada penciptaan tatanan global yang lebih bertanggung jawab dan menyelaraskan dengan agenda MDGs. Inisiatif ini terus berkembang dan meluas dan kini tergabung dalam UN Compact yang beranggotakan lebih dari empat ribu anggota dengan total pengelolaan aset senilai 121 trilliun USD.

Tindak lanjutnya, beberapa lembaga merumuskan guidance tentang pembiayaan berkelanjutan atau yang dikenal dengan instrumen ESG (Environment, Social and Governance). Dengan skema baru ini memaksa perusahaan-perusahaan yang berharap akan dukungan investasi global untuk membangun pelaporan kinerja berbasis dual materiality; Finansial dan Non Finansial, khususnya terkait dampak sosial dan lingkungan.

Tren ESG terus berkembang secara global dengan berbagai pendekatan yang variatif di kalangan investor. Ada investor yang menekankan pada pendekatan negative list, di mana portofolio investasinya secara tegas menghindari sektor-sektor yang tinggi emisi dan destruktif. Ada juga pendekatan yang lebih melihat proses transisional, di mana tingkat capaian dan komitmen menjadi acuan rating.

Munculnya lembaga rating ESG, menjadi acuan objektif bagi para investor untuk mengukur kinerja masing-masing aspek secara objektif dan memudahkan perbandingan antar perusahaan di sektor tertentu maupun melihat prospek kinerja antarwaktu. Meskipun dalam memutuskan investasinya para investor cenderung untuk menggunakan formulanya sendiri yang sesuai dengan karakter portofolio yang ingin dikembangkannya.

Pendekatan ESG tentu masih memiliki banyak kelemahan untuk dapat menciptakan transformasi bisnis secara menyeluruh, bagaimana pun bisnis akan selalu terdorong untuk menggali orientasi profitabilitas.

Meski demikian, skema pembiayaan berkelanjutan ini telah memaksa perubahan pola investasi yang lebih transparan dan bertanggung jawab, serta memaksa perubahan-perubahan bertahap pada rantai bisnis yang memberikan dampak signifikan pada upaya serius untuk melakukan perbaikan operasi bisnis.

Demokratisasi

Sejak awal, upaya mendorong bisnis yang berkelanjutan tentu tidak berdiri di ruang apolitis, sebaliknya PRI sejak awal dimaksudkan untuk menciptakan iklim bisnis yang berorientasi pada upaya mendorong demokratisasi, utamanya pada penghapusan korupsi.

Demokrasi yang matang selalu dimulai dengan terbentuknya sistem pemerintahan yang bebas dari korupsi atau clean government yang tentunya sejalan dengan penciptaan lingkungan bisnis yang sehat. Korupsi telah menciptakan iklim yang ekslusif dan cenderung dinikmati oleh kekuatan kapital besar; pada akhirnya korupsilah yang menciptakan oligarki, ketika bisnis dan kekuasaan saling terkoneksi dan saling mengunci.

Bahaya dari kondisi ini memunculkan delusi pasar; para pelaku usaha yang memiliki kedekatan politis selalu mendapat privilese akses sumber daya, permodalan, perizinan, bahkan akses pasar yang eksklusif tanpa mempertimbangkan mekanisme pasar yang berorientasi pada efisiensi biaya. Pada akhirnya, biaya-biaya untuk melayani kepentingan elit ditimpakan pada konsumen yang harus merasakan harga yang lebih tinggi dari harga pasar yang seharusnya.

Permainan ini, terutama pada ruang pasar yang bersifat oligopolis akan cenderung abai pada pengembangan layanan pada konsumen. Pada situasi yang lebih buruk, oligarki juga abai dengan komitmen pemenuhan hak pekerja, perlindungan ham dan juga pelestarian lingkungan; semuanya dikorbankan dan digantikan dengan kemampuan untuk melayani kelompok elit dan akumulasi kapital yang berlebihan.

Dalam konteks bisnis berkelanjutan, interkoneksi global terhadap rantai suplai industri semakin ketat, pengaturan standar yang dilakukan asosiasi industri (misalnya ICMM) ataupun negara-negara maju (Uni Eropa dan Jepang) mengarahkan pada upaya-upaya untuk mencegah terjadinya pembiaran pada bisnis yang destruktif dan tak bertanggung jawab untuk bisa mengakses pasar potensial. Alhasil upaya ini menciptakan insentif untuk melakukan perbaikan-perbaikan untuk dapat mengejar insentif harga yang kompetitif.

Meski demikian, kekhawatiran juga muncul ketika isu lingkungan dan sosial justru dijadikan sarana untuk menerapkan standar ganda yang berorientasi pada penciptaan restriksi perdagangan yang mengarah pada diskriminasi pasar pada produk-produk atau negara tertentu sebagai manuver dalam melindungi industri domestik di negara-negara maju.

Kritik Piketty,tentang absennya pajak global menjadi relevan ketika pengenaan pajak karbon cenderung menguntungkan negara-negara maju, tanpa komitmen seimbang untuk mengalokasikan ulang penerimaan pajak karbon tersebut untuk sepenuhnya mendukung transisi rendah karbon secara global, khususnya di negara-negara berkembang.

Sedangkan dalam konteks politik nasional menjelang Pemilu 2024, bisnis berkelanjutan perlu menjadi perhatian dari para kandidat. Upaya menarik investasi tak dapat lagi dengan cara konvensional mengobral potensi investasi berbasis sumber daya alam yang abai pada aspek sosial, lingkungan dan tata kelola bisnis, melainkan harus mengadopsi pentingnya penguatan regulasi untuk menciptakan iklim bisnis yang kondusif dan kompetitif untuk menarik masuk investasi yang berkualitas dan bertanggung jawab.

Keberadaan kalangan pengusaha di lingkar politik dalam kontestasi Pemilu 2024 sedianya diharapkan menjadi ajang investasi politik untuk membangun input kebijakan berbasis nilai untuk mendukung terciptanya bisnis berkelanjutan, bukan sebaliknya menjadi sekadar ajang taruhan untuk merebutkan pengaruh kekuasaan untuk melindungi kepentingan bisnisnya masing-masing.

Hafidz Arfandi peneliti di Sustainability Learning Center


Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menggelar rapat koordinasi (rakor) lintas sektoral bersama stakeholders terkait. Rakor itu dilakukan untuk persiapan pengamanan rangkaian kegiatan Natal 2023 dan tahun baru 2024.

"Baru saja kita bersama-sama melakukan rapat koordinasi lintas sektoral dalam menghadapi persiapan rangkaian kegiatan Nataru (Natal dan Tahun Baru) di mana di prediksi dari Kementerian Perhubungan akan ada peningkatan terkait dengan arus mudik dan arus balik," kata Jenderal Sigit, kepada wartawan usai rakor di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan (7/12/2023).

Sigit mengatakan diperkirakan terjadi peningkatan terkait arus mudik dan arus balik. Dia mengatakan rangkaian kegiatan Natal dan Tahun Baru harus diamankan.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Di sisi lain juga tentunya akan ada kegiatan perayaan Natal di tanggal 25 Desember yang juga harus kita amankan dan kemudian nanti di akhir tahun akan terjadi kegiatan masyarakat yang akan melaksanakan perayaan akhir tahun dan itu semua menjadi satu rangkaian kegiatan yang harus kita amankan, harus kita berikan pelayanan sehingga seluruh aktivitas kegiatan masyarakat pada saat kegiatan Nataru semuanya bisa berjalan dengan baik," ujarnya.

Sigit menyampaikan pihaknya juga mempersiapkan antisipasi pengamanan dalam masa Pemilu. Kemudian antisipasi juga dilakukan terhadap ancaman bencana alam.

"Kemudian kita juga dihadapkan dengan situasi di mana ada tahapan Pemilu dan juga akhir-akhir ini kita mulai menghadapi situasi hujan yang dalam satu bulan ini kita melihat ada beberapa wilayah yang terdampak, apakah banjir longsor dan ini semua menjadi bahan untuk kita rapatkan sehingga terhadap masalah-masalah yang mungkin akan muncul ini semua bisa kita pecahkan bersama dan tentunya seluruh stakeholder yang ada betul-betul bisa memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat yang akan melaksanakan kegiatan Nataru," tuturnya.

Sigit berharap situasi keamanan jelang Nataru dan menyambut Pemilu akan berjalan aman. Dia berharap operasi pengamanan itu juga akan berjalan lancar.

"Ini secara garis besar apa yang kita laksanakan dan karena ini adalah operasi besar dan melibatkan jumlah yang cukup besar baik TNI Polri dan seluruh stakeholder yang ada harapan kita gelaran operasi ini betul betul bisa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dalam tahapan pelaksanaan kegiatan yang ada karena memang banyak hal-hal lain yang juga harus kita amankan dan ini menjadi satu kesatuan kegiatan yang tentunya ini menjadi komitmen kita bersama untuk untuk melakukan kesiapan kesiapan dengan baik," ujarnya.


Viral aksi vandalisme penempelan stiker calon legislatif (caleg) berlogo Partai Ummat di kursi penumpang bus TransJakarta (TransJ). Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono meminta PT TransJakarta hingga Dinas Perhubungan (Dishub) koordinasi dengan Bawaslu.

"Ya nanti minta TransJakarta dengan Dishub koordinasi Bawaslu ya," tutur Heru Budi usai menghadiri acara Hari Disabilitas Internasional di Ancol, Jakarta Utara, Kamis (7/12/2023).

Properti bus TransJ menjadi sasaran vandalisme penempelan stiker caleg. Dalam sebuah video di media sosial, seorang penumpang TransJ menunjukkan stiker caleg itu ditempel di bagian belakang kursi penumpang. Terlihat stiker caleg itu langsung dicopot.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Disebutkan penempelan stiker caleg salah satu parpol itu terjadi di bus TransJ rute 6A. Selain itu, di dalam bus itu didapati setidaknya ada 2 kursi penumpang lain yang ditempeli stiker caleg.

Pihak TransJakarta prihatin dan menyayangkan aksi vandalisme yang mengotori fasilitas umum (fasum). Pihak TransJ mengingatkan bahwa penempelan atribut kampanye pada fasum dilarang.

"Tanggapan dari kita, untuk pemasangan stiker atau atribut di fasum, tempat-tempat publik dilarang sesuai UU yang berlaku dari Bawaslu," kata Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan dan Humas Transjakarta, Apriastini Bakti Bugiansri, kepada detikcom, Rabu (6/12).

Apriastini mengatakan petugas TransJakarta akan menegur penumpang yang melanggar protokol tersebut. Namun, bila teguran diabaikan, TransJakarta akan berkoordinasi dengan Bawaslu untuk menindak pelanggaran tersebut.

Sementara itu, Partai Ummat tegas akan memberikan Surat Peringatan (SP) apabila calegnya menempelkan stiker di kursi penumpang TransJakarta.

"Kita lagi cari siapa pelakunya. Jika caleg maka kita akan beri surat peringatan/teguran," kata Ketua Badan Pemenangan Pemilu Nasional (BPPN) Partai Ummat Taufik Hidayat kepada wartawan, Rabu (6/12).

Simak Video 'Geger Stiker Caleg Nempel di Kursi Penumpang Bus TransJ':

[Gambas:Video 20detik]


PDI Perjuangan menolak usulan DPRD soal Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Jakarta (DKJ) ditunjuk dan diangkat presiden sebagaimana diatur dalam RUU Daerah Khusus Jakarta (DKJ).

Ketua DPP PDIP Said Abdullah menuturkan rencana tersebut merusak tatanan sistem demokrasi di Indonesia.

"Gagasan seperti ini mundur ke belakang. Saat masih menjadi Ibukota Negara, Jakarta sudah mempraktikkan proses demokrasi yang baik," ujar Said dalam keterangannya, Kamis (7/12).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Said menilai Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta telah menjadi barometer demokrasi nasional karena dinilai tumbuhnya partisipasi kritis warga Jakarta.

Meskipun Pilgub Jakarta pernah ternoda dengan munculnya politisasi agama pada tahun 2017, Said menyebut Jakarta tetap menjadi tolok ukur kemajuan demokrasi.

"Namun secara umum selama pelaksanaan Pilgub Jakarta adalah barometer politik nasional, simbol demokrasi. Banyak tokoh tokoh nasional lahir dari kepemimpinan di Jakarta seperti Joko Widodo, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), dulu kita juga mengenal Bang Ali Sadikin tokoh Petisi 50 di era Orde Baru," sebutnya.

Oleh karena itu, pihaknya meminta pemerintah untuk menarik wacana penunjukan gubernur dan wakil gubernur oleh presiden.

"Praktik yang tumbuh baik ini hendaknya tidak ditarik lagi seperti zaman kegelapan, zaman otoritarian seperti masa Orde Baru," pungkasnya.

Simak juga 'Respons Mahfud soal RUU DKJ Atur Gubernur Dipilih Presiden':

[Gambas:Video 20detik]


Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengunjungi Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur (Kaltim). Mengenakan kemeja putih, Ganjar menegaskan bakal melanjutkan pembangunan IKN jika terpilih jadi presiden nantinya.

Ganjar datang mengenakan kemeja putih dan celana cokelat ke IKN Nusantara, Kalimantan Timur, Kamis (7/12/2023). Terlihat, Ganjar didampingi oleh Ketua TPN Ganjar-Mahfud, Arsjad Rasjid.

Ganjar memulai lawatannya di IKN dengan mengunjungi Rumah Teknologi Nusantara. Kemudian dilanjutkan berkunjung ke Titik Nol IKN Nusantara, dan dilanjutkan ke Menara Pandang IKN.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"(Kampanye ke IKN) untuk menunjukkan sebuah komitmen saja," kata Ganjar di Titik Nol IKN Nusantara.

Ganjar mengaku dirinya adalah orang konsisten terhadap aturan yang ada. Ganjar juga berbicara mengenai wacana pemindahan ibu kota yang sejatinya sudah lama digaungkan.

"Saya orang yang konsisten atas pelaksanaan sebuah aturan. Dan tentu saja IKN ini sebuah konsep yang disiapkan bahkan sejak zaman Bung Karno, di mana ada perencanaan untuk memindahkan ibu kota," jelas Ganjar.

Wacana itu, kata Ganjar, baru terealisasi saat ini. Karena itu, lanjutnya, sudah menjadi tugas presiden terpilih nantinya untuk melanjutkan.

"Dari presiden ke presiden belum berhasil, dan hari ini sudah dimulai. Maka tugas kita adalah melanjutkan dan kita siapkan betul dengan baik agar ini bisa berjalan sesuai dengan rencana," ucap Ganjar.

"Kecanggihan teknologinya tadi sudah dipaparkan, partisipasi masyarakat perlu kita dengarkan dan mudah mudahan menjadi harapan Indonesia secara bersama-sama. Inilah kota masa depan yang didesain menjadi mimpi, modernitas kemajuan peradaban sekaligus bagaimana kita bicara mimpi-mimpi anak bangsa," lanjutnya.

Ganjar menegaskan kampanyenya datang ke IKN Nusantara sebagai komitmennya melanjutkan IKN. Begitu pula saat ditanya kesiapannya berkantor di IKN jika terpilih menjadi presiden nantinya.

"Itu pertanyaan berulang-ulang, yang saya sampaikan tadi dari awal saya di sini yang pertama untuk menunjukkan komitmen itu (melanjutkan pembangunan IKN)," kata Ganjar.


Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan pendaftaran Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024. Jadwal pendaftaran ini telah dibuka dan berlangsung hingga Januari 2024.

Terkait pendaftarannya, KPU telah membagikan informasi terkait syarat dan cara daftar Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat (LSHC) Hasil Pemilu 2024. Untuk mengetahui lebih lanjut, simak informasi lengkapnya berikut ini:

Jadwal Pendaftaran LSHC Pemilu 2024

Seperti dilansir akun Instagram resminya (@kpu_ri), KPU telah membuka Pendaftaran Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024. KPU mengumumkan batas akhir pendaftaran pada tanggal 15 Januari 2024.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Adapun terkait tempat pendaftaran dapat dilakukan melalui Kantor Komisi Pemilihan Umum di Jalan Imam Bonjol No. 29 Menteng, Jakarta Pusat. Atau pendaftaran secara online dapat melalui email dengan alamat pendaftaranLSHC@kpu.go.id.

Syarat Pendaftaran LSHC Pemilu 2024

Berikut dokumen yang menjadi persyaratan Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat (LSHC) Hasil Pemilu 2024, seperti dilansir akun resmi KPU:

Formulir pendaftaran; Rencana, jadwal & lokasi survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat; Salinan akte pendirian badan hukum lembaga; Susunan kepengurusan lembaga; Surat keterangan domisili dari desa atau sebutan lain/kelurahan atau instansi pemerintahan setempat; Surat keterangan telah terdaftar minimal 1 (satu) tahun pada asosiasi lembaga survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat; Pas foto terbaru & berwarna dari pimpinan lembaga survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat, ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 lembar; Surat pernyataan kepatuhan pada peraturan perundang-undangan; Surat pernyataan sumber dana lembaga survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat.

Selain itu, terkait teknis pendaftaran Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat (LSHC) Hasil Pemilu 2024 juga telah diatur dalam Keputusan KPU (PKPU) Nomor 1035 Tahun 2023.

Demikian informasi seputar jadwal, syarat dan cara pendaftaran Lembaga Survei dan Hitung Cepat Hasil Pemilu 2024. Untuk informasi selengkapnya dapat mengunjungi laman resmi KPU (www.kpu.go.id).

Simak juga 'KPU Umumkan 5 Tema Debat Capres-Cawapres 2024: HAM-Kebudayaan':

[Gambas:Video 20detik]


Polda Metro Jaya memperingati hari jadi yang ke-74 pada 6 Desember kemarin. Seperti apa sejarah berdirinya Polda Metro Jaya?

Mengenai sejarah berdirinya Polda Metro Jaya ini diungkap dalam akun Instagram Subdit Satpam Polda Metro Jaya @subditsatpampmj. Dalam video itu purnawirawan Polri Irjen Pol (Purn) Edwards Aritonang menjelaskan sejarah Polda Metro Jaya.

Pada awal video, Aiptu Zakaria atau Jack atau Jacklyn Choppers (Bang Jack) bertanya kepada Kepala Sub Direktorat Satpam dan Polisi Khusus (Polsus) Polda Metro Jaya Kompol Rovan Richard Mahenu tentang hari jadi Polda Metro.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Tanggal 6 Desember, kenapa dijadikan Hari Ulang Tahun (HUT) Polda Metro Jaya?" tanya Bang Jack ke Kompol Rovan, seperti dilihat di Instagram Subdit Satpam Polda Metro Jaya, Kamis (7/12/2023).

Kompol Rovan mengatakan bahwa dirinya akan mengulas tentang sejarah HUT Polda Metro Jaya. Dia mempersilakan Irjen Pol (Purn) Edwards Aritonang untuk menjelaskan.

"Kebetulan kita hari ini akan mengulas kenapa tanggal 6 Desember sebagai HUT Polda Metro Jaya, kebetulan kami bersama Irjen Pol (Purn) Edwards Aritonang karena beliau selaku pelaku sejarah, kita akan tanya langsung ke beliau, mohon izin Jenderal," kata Rovan.

Edward pun memberikan penjelasan. Eks Kapolda Jawa Tengah itu mengisahkan tentang awal mulanya dibentuk kepolisian di daerah setelah Indonesia merdeka tahun 1945.

"Jadi riwayatnya, setelah kita merdeka, Kepolisian Negara Republik Indonesia dibentuk, termasuk kepolisian di daerah-daerah, termasuk Jakarta," kata Edwards.

Kemudian, Belanda melakukan agresi untuk merebut kembali Indonesia. Hingga akhirnya Belanda menyerahkan kedaulatan penuh kepada Indonesia.

"Walaupun kita sudah merdeka, beberapa wilayah di Indonesia direbut kembali, terjadilah perjanjian-perjanjian, perundingan, ada Linggarjati dan sebagainya, akhirnya pada tanggal 1 Desember '49, Belanda menyerahkan kedaulatan penuh kepada Indonesia kembali," tutur dia.

Setelah Belanda pergi, Polri kembali membentuk kepolisian di daerah-daerah yang sempat direbut. Dia menyebut pada saat Belanda melakukan agresi, kepolisian di Jakarta memindahkan markas ke Subang, Jawa Barat.

"Ketika agresi masuk, Kepolisian Jakarta memindahkan markasnya ke Subang, Jawa Barat. Nah ketika 1 Desember '49, diserahkan, Kepolisian Jakarta kosong, yang ada kepolisian Belanda, kan sudah diserahkan, KKN (Kepala Kepolisian Negara) hendak membentuk Polda Ibu Kota, Polda Daerah Jakarta, ndak punya anggota, dimintalah polisi yang tadi di Subang itu turun, nggak mau, alasan mereka 'kami tidak mau bersekutu dengan Belanda' mereka belum mengerti itu apa penyerahan kedaulatan," katanya.

Kepala Kepolisian Negara saat itu kemudian menghubungi kepolisian di Surabaya. Lalu dikirimkan satu kompi Brimob ke Jakarta.

"Sementara Ibu Kota harus ada polisi, KKN menghubungi Kepala Polisi Istimewa Moehammad Jasin yang ada di Surabaya, atas bantuan Pak Moehammad Jasin diturunkanlah satu kompi Brimob dari Jawa Timur," katanya.

Satu kompi Brimob dari Jawa Tengah juga dikirimkan ke Jakarta. Dua kompi Brimob itu bertemu di Jatinegara dan menuju markas di Jalan Medan Merdeka Barat, dekat kawasan Monas, Jakarta Pusat.

"Satu Kompi ndak cukup, ditambah satu Kompi Brimob dari Jawa Tengah, jadilah dua kompi, berangkat naik kereta api selang satu hari, kumpul turun di stasiun kereta Jatinegara, dibawalah ke Monas, itulah kantor polisi pertama di 1949, di Monas itu dengan cikal bakal 2 kompi Brimob," katanya.

Sehingga, kata Edward, pada 6 Desember 1949 ditetapkan sebagai hari lahir Polda Metro Jaya yang ditetapkan oleh Kepala Kepolisian Negara pada saat itu.

"Penetapan pembentukan Polda Ibu Kota atau Polda Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta dengan keputusan Kepala Kepolisian Negara Tanggal 6 Desember 1949, itulah yang oleh Kapolri Jenderal Dibyo Widodo ditetapkan sebagai Hari Lahir Polda Metro Jaya," tutur dia.

"Berarti cikal bakal Polda Metro Jaya tidak lepas dari Brimob? tanya Kompol Rovan kepada Irjen (Purn) Edward.

"Dari Brimob," jawab Edward.

Edward kemudian mengucapkan selamat HUT untuk Polda Metro Jaya. Dia berharap Polda Metro bisa sukses mengamankan Pemilu 2024.

"Begitulah sedikit mudah-mudahan ada manfaatnya. Selamat ulang tahun, dirgahayu Polda Metro Jaya ke-74, sukses dalam mengamankan Pemilu 2024," tutur Edward.

"Siap, Jaya, Dharma, Sevaka," kata Kompol Rovan.

Arahan Kapolda di HUT ke-74 Polda Metro Jaya

Hari ulang tahun (HUT) Polda Metro Jaya ke-74 jatuh pada 6 Desember kemarin. Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto meminta jajaran untuk menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat khususnya menjelang pemilu.

"Saya atas nama pribadi, pimpinan Polri dan dinas, mengucapkan selamat ulang tahun ke-74 Polda Metro Jaya, semoga semakin kuat dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat menuju Polri yang presisi serta dicintai masyarakat," kata Karyoto di Polda Metro Jaya, Rabu (6/12).

[Gambas:Instagram]


Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan jadwal dan tema untuk debat calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) Pemilu 2024. Debat ini akan berlangsung sebanyak lima kali dengan mengusung beragam tema.

Berdasarkan laman resmi DPR RI, debat capres dan cawapres bertujuan sebagai sarana bagi masyarakat untuk menilai calon pemimpin mereka. Baik itu dari sisi profesionalitas, wawasan, nasionalisme, dan sisi lain yang menunjukkan bahwa pasangan calon (paslon) tersebut memiliki kemampuan untuk membawa Indonesia lebih maju.

Lantas kapan jadwal debat capres dan cawapres Pemilu 2024 akan dilaksanakan? Agar tak ketinggalan untuk mengikuti momentum ini, berikut informasi seputar jadwal, format, beserta tema debat capres dan cawapres Pemilu 2024.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Format Debat Capres dan Cawapres 2024

Melalui laman resmi KPU RI dibagikan kesepakatan format debat capres dan cawapres 2024. Terdapat lima format debat yang akan dipakai, berikut informasinya:

Format debat pertama: capres Format debat kedua: cawapres Format debat ketiga: capres Format debat keempat: cawapres Format debat kelima: capres

Tema Debat Capres dan Cawapres 2024

Selain membagikan mengenai format debat, KPU RI juga telah mengumumkan tema yang akan diusung dalam debat capres dan cawapres 2024. Adapun topik atau tema yang akan dipakai dalam debat antara lain:

Tema debat pertama: pemerintahan, hukum, HAM, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik dan kerukunan warga Tema debat kedua: ekonomi (baik ekonomi kerakyatan, ekonomi digital), keuangan, investasi pajak, perdagangan, pengelolaan APBN-APBD, infrastruktur dan perkotaan Tema debat ketiga: pertahanan, keamanan, hubungan internasional dan geopolitik Tema debat keempat: pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat dan desa Tema debat kelima: kesejahteraan sosial, kebudayaan, pendidikan, teknologi informasi, kesehatan, ketenagakerjaan, sumber daya manusia, inklusi

Jadwal Debat Capres dan Cawapres 2024

Lantas kapan debat capres dan cawapres pada Pemilu 2024 akan berlangsung? Dilansir dari detikNews, berikut jadwalnya:

Jadwal debat pertama: Selasa, 12 Desember 2023 Jadwal debat kedua: Jumat, 22 Desember 2023 Jadwal debat ketiga: Minggu, 7 Januari 2024 Jadwal debat keempat: Minggu, 21 Januari 2024 Jadwal debat kelima: Minggu, 4 Februari 2024

Demikian tadi format, tema, dan jadwal debat capres dan cawapres 2024. Jangan lupa catat tanggalnya agar tak ketinggalan, detikers!

Format Debat Pilpres 2024: Capres 3 Kali dan Cawapres 2 Kali


Ketum Partai NasDem Surya Paloh menyatakan sikap dan memberi instruksi kepada Fraksi Partai NasDem untuk menolak Pasal 10 RUU Daerah Khusus Jakarta (DKJ) yang mengatur gubernur ditunjuk hingga diberhentikan oleh presiden. Paloh meminta perumus kebijakan sirkulasi kekuasaan dapat dilakukan secara demokratis.

Dalam keterangan Partai NasDem yang ditandatangani oleh Surya Paloh dan Sekjen NasDem Hermawi Taslim, dijelaskan bahwa UU Nomor 21 Tahun 2023 memuat keharusan bagi pemegang kekuasaan untuk membuat payung hukum baru bagi eksistensi Kota Jakarta karena Ibu Kota Negara pindah ke Nusantara di Kalimantan.

"Itu adalah amanat yang harus kita jalankan bersama sebagai entitas pembuat kebijakan. Eksistensinya yang akan mendapatkan kekhususan pun cukup tepat mengingat faktor-faktor yang telah disebutkan di atas," kata Paloh, Kamis (7/12/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Namun demikian, perumusan kebijakan atau undang-undang terkait eksistensi kota Jakarta semestinya dilaksanakan penuh hikmat dan kebijaksanaan, bukan rumusan yang penuh muslihat dan potensial mendatangkan syak wasangka dalam kehidupan demokrasi kita," sambungnya.

Memberikan status khusus kepada Jakarta lewat RUU Daerah Khusus Jakarta, menurut Paloh merupakan sikap yang penuh hikmat dan kebijaksanaan. Namun, NasDem memberikan catatan tegas jika pemimpin Jakarta ditunjuk presiden.

"Namun merumuskan klausul bahwa pemilihan kepala daerah khusus ini, khususnya posisi Gubernur DKJ melalui mekanisme pemilihan langsung oleh seorang presiden, adalah sebuah langkah yang gegabah, tidak menghikmati kehidupan demokrasi yang telah berlangsung selama hampir 25 tahun ini, serta mencederai rasa keadilan politik warga negara, khususnya warga Kota Jakarta," ujarnya.

Oleh karena itu, setelah memerhatikan dengan seksama rumusan RUU DKJ, masukan berbagai pakar dan ahli, hingga aspirasi publik DPP Partai NasDem menyatakan sikap.

1. Memerintahkan Fraksi Partai NasDem untuk menolak RUU DKJ sepanjang klausul mekanisme pemilihan Gububernur DKJ diserahkan langsung kepada pejabat Presiden. Pilkada adalah salah satu mekanisme yang dibangun demi termanifestasikannya demokrasi dalam kehidupan politik kita. Maka tidak sepatutnya praktik politik yang menjadi amanat Reformasi '98 ini diubah dengan semena-mena.

2. Tiap-tiap daerah yang memiliki keistimewaan memiliki kekhususannya masingmasing. Selama ini, posisi gubernur Kota Jakarta serta pemilihan anggota DPRD-nya dilaksanakan melalui mekanisme demokrasi, yakni pilkada. Adapun posisi wali kota dan bupati, dipilih dan ditetapkan oleh gubernur terpilih. Inilah kekhasan yang dimiliki oleh Kota Jakarta selama ini merujuk pada kenyataan wilayah, politik, dan kebutuhan faktualnya sebagai kota terbesar di Tanah Air.

3. Mengetuk nurani dan kepekaan para perumus kebijakan, khususnya pihak eksekutif dan legislatif, untuk mengingat dengan penuh hikmat bahwa demokrasi telah menjadi pilihan kita dalam mengelola sirkulasi kekuasaan. Oleh karena itu, sudah seharusnya dan sepatutnya, rumusan terkait pelimpahan kekuasaan kepada seseorang yang akan memimpin DKI dilaksanakan dalam sebuah pemilu sebagaimana telah berlangsung selama ini. Inilah kebijaksanaan yang telah dihasilkan dari dialektika kita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara selama ini.

4. Memanggil seluruh warga negara dan anak bangsa untuk senantiasa dan terus menerus berkesadaran politik. Bahwa politik bukanlah semata hak dan kewajiban partai politik, melainkan hak dan kewajiban segenap warga negara. Memilih pemimpin, baik nasional maupun daerah adalah hak setiap warga. Sudah semestinya praktik pilkada langsung yang telah berjalan selama ini, khususnya di Kota Jakarta tetap berlangsung sebagaimana mestinya. (opsional)

5. Mengajak segenap kekuatan prodemokrasi untuk menggugat RUU DKJ selama rumusan pemilihan pemimpin daerahnya mencederai semangat demokrasi dan otonomoi daerah sebagai amanat dari Reformasi '98.

Simak juga 'Respons Mahfud soal RUU DKJ Atur Gubernur Dipilih Presiden':

[Gambas:Video 20detik]