Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh menceritakan pertemuanya dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) hari ini di Istana Negara, Jakarta. Menurut Surya Paloh, mereka berbincang soal politik.

"Biasa ngobrol sama teman, udah lama nggak jumpa," kata Surya Paloh kepada wartawan di NasDem Tower, Jakarta, Kamis (31/8/2023).

"Ada (pembicaraan politik). Bagaimana suasana, keadaan politik? Kita bersyukur, suasana tenang," ucapnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Saat wartawan bertanya, apakah membahas soal duet Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Cak Imin), Surya Paloh menyebut berbagai macam hal dibahas.

"Bermacam-macam soal kita bahas bersama, dalam suasana yang mungkin, beberapa lama udah nggak ketemu, suasana hangat ya," kata Surya Paloh.

Demokrat Bongkar Duet Anies-Cak Imin

Sebelumnya, duet Anies-Cak Imin itu dibongkar oleh Partai Demokrat. Sekjen Demokrat Teuku Riefky Harsya mengatakan keputusan itu diambil sepihak oleh Ketum NasDem Surya Paloh.

"Namun demikian, sesuatu yang tidak terduga dan sulit dipercaya terjadi. Di tengah proses finalisasi kerja parpol koalisi bersama capres Anies dan persiapan deklarasi, tiba-tiba terjadi perubahan fundamental dan mengejutkan," kata Riefky dalam keterangannya, Kamis (31/8/2023).

"Pada Selasa malam, 29 Agustus 2023, di NasDem Tower, secara sepihak Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh tiba-tiba menetapkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai cawapres Anies, tanpa sepengetahuan Partai Demokrat dan PKS," imbuh dia.


Sekretaris Jenderal DPP PPP Arwani Thomafi optimistis daerah pemilihan (Dapil) Jatim VI (Kediri, Blitar, Tulungagung) dapat meraih 1 kursi DPR RI di Pemilu 2024. Dia menyebutkan faktor caleg dan mesin partai menjadi alasan optimisme tersebut.

Belum lagi sejumlah wajah baru sejumlah wajah baru menjadi caleg potensial di dapil tersebut. Hal itu diungkapkan saat konsolidasi dengan DPC PPP dan Caleg DPRD se-Jatim VI meliputi Kab/Kota Blitar, Kabupaten Tulungagung, dan Kabupaten/Kota Kediri di Jawa Timur, hari ini.

"Dapil Jatim VI ini dari hari ke hari menunjukkan perkembangan yang semakin baik. Dalam 3 tahun terakhir ini, makin terkonsolidasi kekuatan partai. Ditambah caleg yang diusung juga bergerak di bawah. Insyaallah Pemilu 2024, PPP meraih 1 kursi DPR RI dari Dapil Jatim VI ini," ujar Arwani dalam keterangan tertulis, Kamis (31/8/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Semestara itu, Ketua DPC PPP Kota Blitar Agus Zunaidi mengatakan optimisme PPP di Dapil Jatim VI cukup beralasan. Menurutnya, dalam tiga tahun terakhir, PPP di dapil tersebut terus menggalang konsolidasi struktur partai dan turun ke bawah.

"Ditambah caleg yang maju cukup potensial dan terus bergerak di bawah," kata Agus.

Dia menyebutkan sejumlah caleg yang dimaksud seperti Slamet Soedarsono (mantan Deputi Menteri Bidang Politik Hukum, Pertahanan dan Keamanan Kementerian PPN/Bappenas) akan maju dari Dapil Jatim VI untuk DPR RI, Gus Arda Billy (aktivis Ansor Jatim) maju untuk DPRD Provinsi dari Dapil Jatim VII (Kab/Kota Blitar dan Kabupaten Tulungagung), serta Yuli Ratnasari (istri mantan Wali Kota Blitar) maju untuk DPRD Kota Blitar.

"Hari ini secara simbolik penyematan jas dan jaket kepada caleg-caleg tersebut. Insyaallah ini akan menambah kursi bagi PPP. Insyaallah PPP akan pecah telor untuk Dapil Jatim VI," urai Agus.

Sebagai informasi tambahan, konsolidasi turut dihadiri oleh Wakil Ketua DPW PPP Jawa Timur KH Anshori Baidhowi, Ketua DPC PPP Kota Blitar Agus Zunaidi, Ketua DPC Kab Blitar Abdul Aziz, Ketua DPC Tulungagung Nur Sodri, Ketua DPC Kota Kediri Ahmad Muqtadir dan, seluruh Bacaleg PPP se-Dapil Jatim VI.


Bacapres Anies Baswedan sempat diajak masuk ke kamar tempat lahirnya Presiden Keempat RI, KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur di Ponpes Mambaul Ma'arif Denanyar, Jombang. Anies pun dibuat kagum dengan kondisi kamar yang tetap terjaga keasliannya.

Momen Anies masuk ke kamar tempat lahirnya Gus Dur terjadi ketika ia silaturahmi ke Ponpes Mambaul Ma'arif. Anies lebih dulu dipersilakan masuk ke Ndalem Kasepuhan atau kediaman Pengasuh Ponpes Mambaul Ma'arif KH Abdussalam Shohib atau karib disapa Gus Salam.

Kemudian Gus Salam menunjukkan kamar tempat Gus Dur dilahirkan. Ia mengajak Anies masuk untuk melihat langsung kondisi kamar bersejarah tersebut. Seperti diketahui, Ibu Gus Dur, Siti Sholehah merupakan putri KH Bisri Syansuri, tokoh pendiri NU sekaligus pendiri Ponpes Mambaul Ma'arif.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Gus Salam dan Anies sempat ngobrol sekitar 30 menit di dalam kamar tempat lahirnya Gus Dur. "Ya kami ngobrol-ngobrol aja. Namanya beliau (Anies) anak bangsa yang mau punya tujuan mengabdikan diri pada bangsa ini ya saya ingin tahu aja bagaimana situasi Jakarta. Kemudian rencana Pak Anies baik terkait dengan koalisinya maupun dengan visi misi beliau kalau nanti bisa menjadi calon presiden," terang Gus Salam kepada wartawan di lokasi, Kamis (31/8/2023).

Anies Baswedan berbincang dengan Gus Salam di dalam kamar tempat lahir Gus Dur di Denanyar, Jombang (Foto: Dok. Istimewa)

Namun, ketika disinggung adakah obrolan tentang wacana duet Anies dengan Ketum PKB, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin di Pilpres 2024, Gus Salam tak bersedia menjawabnya. Menurutnya wacana tersebut menjadi urusan pimpinan partai di Jakarta.

Gus Salam hanya menegaskan siap mengikuti ke mana pun arah kebijakan PKB. Ia lalu menegaskan bahwa PKB merupakan representasi warga Nahdliyin.

"Walaupun saya dari dulu tidak pernah di struktur PKB, tetapi saya selalu mengatakan bahwa politik NU ya PKB. Maka saya berusaha menjadi kader NU yang taat asas.

"PKB arahnya ke mana kita ikut. Cak Imin mau sama Prabowo, ganti ke Ganjar, ganti ke Pak Anies kami ikut saja. Karena kami bagi tugas. Dinamika politik beliau yang mengurus. Ketika harus kerja meyakinkan masyarakat ya kami bantu," tandas Gus Salam.

Anies Ziarah ke Makam Ayah Cak Imin di Tengah Kabar Duet di Pilpres 2024


Ketum Partai NasDem Surya Paloh mengungkap kedekatannya dengan sosok Ketum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) yang diisukan menjadi cawapres Anies Baswedan. Paloh menganggap Cak Imin sebagai adik.

"Cak Imin bukan orang lama, puluhan tahu saya anggap adik saya, Cak Imin juga pernah di sini, di kantor ini, jangan salah, dia punya latar belakang yang sama komunitas press, sama dengan Bambang Soesatyo, kalian ingat itu atau Gus Ipul," kata Paloh kepada wartawan, di Tower NasDem, Gondangdia, Jakarta Pusat, Kamis (31/8/2023).

Paloh lantas merespons soal pengkhianatan yang dirasakan Partai Demokrat soal duet Anies-Cak Imin. Dia mempertanyakan balik apakah dirinya terlihat sebagai pengkhianat.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Saya hormati, apalagi yang harus saya katakan, kalian lihat kira-kira model kaya saya ini kira-kira ada bakat sebagai pengkhianat atau tidak? tapi saya hormati," ujarnya.

Paloh juga menanggapi kabar dirinya tidak berkomunikasi dengan partai koalisi soal keputusan duet Anies-Cak Imin. Dia mengatakan tidak mungkin dirinya tidak melakukan komunikasi.

"Saya kurang paham, sebagai kakak bagi kalian semua, kalian lihat suasana, saya menghindar dari kalian atau tidak? secara psikologis aja, apalagi pada kawan-kawan koalisi," ucapnya.

Namun di sisi lain dia mengaku tidak mempersoalkan penilaian Demokrat tentangnya. Paloh menghormati semua keputusan Demokrat.

"Tapi masalahnya mudah-mudahan kita nggak tahu apakah ini keputusan resmi, apakah ini keputusan barangkali pribadi terwakili kita belum tahu, tapi apapun keputusan itu saya hormati," ucapnya.


Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, mendengar ada ide rencana deklarasi Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Cak Imin) sebagai pasangan capres-cawapres di Jawa Timur. Namun, rencana itu belum pasti.

"Ada saya dengar seperti itu. Tapi belum terkonfirmasi secara pasti bagi saya. Barangkali mungkin baru sebuah ide gagasan dari kawan-kawang, kemungkinan," kata Surya Paloh di NasDem Tower, Gondangdia, Jakarta Pusat, Kamis (31/8/2023) malam.

Surya Paloh menilai deklarasi Anies-Cak Imin bisa saja digelar di suatu tempat. Dia menyerahkan gelaran acara politik itu ke koleganya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kalaupun dilakukan di mana, kapan waktunya. Saya pikir progres ini akan berjalan cukup cepat. Kita lihat perkembangan besok, barangkali," kata Paloh.

Wacana duet Anies-Cak Imin baru saja mengemuka malam ini lewat Partai Demokrat yang merasa dikhianati. Surya Paloh sendiri menilai wacana itu masih belum terformalkan.

Perkara apakah Surya Paloh setuju dengan duet Anies-Cak Imin, Surya Paloh tidak tegas menjawab. Soalnya, ini belum pasti.

"Kalau persetujuan dalam arti kata mengangguk-angguk saja kan itu belum tuntas sepenuhnya," kata dia.

Surya Paloh berbicara usai rapat bersama partainya dan Anies Baswedan. Pertemuan ini digelar setelah muncul dinamika terbaru, berasal dari Partai Demokrat yang mengabarkan soal adanya duet Anies-Cak Imin, duet yang tidak disetujui Demokrat. Surya Paloh meminta semuanya untuk menunggu hasil akhirnya.

"Jadi kita tunggu perkembangan satu-dua hari ini," kata Surya Paloh.


Ketum Partai NasDem Surya Paloh buka suara soal Partai Demokrat merasa dikhianati karena keputusan sepihak duet Anies Baswedan dan Muhaiman Iskandar atau Cak Imin. Surya Paloh mengungkapkan sikapnya.

"Artinya saya harus jelaskan dulu. Pasti kita dalam suasana turut prihatin ya, itu tentu sikap saya pasti. Apakah itu karena perasaan empati? Apakah karena perasaan ikut prihatin? Saya pasti tidak bergembira lah menerima kabar seperti itu," kata Surya Paloh di NasDem Tower, Menteng, Kamis (31/8/2023).

Surya Paloh mengungkapkan harapan NasDem masih sama sejak awal. Yakni Koalisi Perubahan untuk Persatuan dapat terus berjalan bersama.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Karena apa? Karena harapan kita bersama bisa berjalan sebagaimana yang kita harapkan. Itu pasti sikap NasDem itu kalau masalah itu," ujar Paloh.

"Apa yang terbaik bagi Demokrat, pasti dihormati NasDem, itu sikap yang paling mendasar," tambahnya.

Surya Paloh menghormati jika Partai Demokrat keluar Koalisi Perubahan. Paloh meyakini dirinya tak mengkhianati rekan sekoalisi.

"Saya hormati (jika Demokrat keluar koalisi). Apa lagi yang saya harus katakan? Kalian lihat kira-kira model saya ini kira-kira ada bakat pengkhianat atau tidak, kan gitu aja. Tapi saya hormati," imbuhnya.

Pernyataan Lengkap Demokrat Usai NasDem Usung Anies-Cak Imin


Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) tengah goyang usai terbongkarnya duet Anies Baswedan dan Ketum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) yang disebut menjadi kesepakatan Ketum NasDem Surya Paloh. Paloh pun buka suara soal nasib kelanjutan koalisi tersebut.

Paloh mengatakan hari ini koalisi pro Anies yang berisi NasDem, Demokrat, dan PKS masih ada. Namun dia tidak mengetahui besok.

"Sampai hari ini koalisi masih ada, besok pagi masih ada atau setengah ada kita belum tahu juga," kata Paloh kepada wartawan, di Tower NasDem, Gondangdia, Jakarta Pusat, Kamis (31/8/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Paloh menegaskan komunikasi koalisi partai pro Anies itu berjalan baik. Meski dirinya tidak terjun langsung, sebab ada tim yang menjadi representatif para ketum partai yang telah terbentuk yakni Tim 8.

"Memang selama ini berjalan seperti itu tidak langsung saya yang berkomunikasi, ada tim representatif partai, dalam hal ini representatif para ketum yaitu tim 8," ujarnya.

Demokrat Bongkar Duet Anies-Cak Imin

Sebelumnya, duet Anies-Cak Imin itu dibongkar oleh Partai Demokrat. Sekjen Demokrat Teuku Riefky Harsya mengatakan keputusan itu diambil sepihak oleh Ketum NasDem Surya Paloh.

"Namun demikian, sesuatu yang tidak terduga dan sulit dipercaya terjadi. Di tengah proses finalisasi kerja parpol koalisi bersama capres Anies dan persiapan deklarasi, tiba-tiba terjadi perubahan fundamental dan mengejutkan," kata Riefky dalam keterangannya, Kamis (31/8/2023).

"Pada Selasa malam, 29 Agustus 2023, di NasDem Tower, secara sepihak Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh tiba-tiba menetapkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai cawapres Anies, tanpa sepengetahuan Partai Demokrat dan PKS," imbuh dia.

Riefky menyebut Anies dipanggil malam itu juga oleh Surya Paloh untuk menerima keputusan tersebut. Meski demikian, Riefky menyebut Anies hanya mengutus Sudirman, juru bicaranya, untuk menyampaikan keputusan penting tersebut kepada Demokrat dan PKS.

"Malam itu juga, capres Anies dipanggil oleh Surya Paloh untuk menerima keputusan itu. Sehari kemudian, 30 Agustus 2023, capres Anies dalam urusan yang sangat penting ini, tidak menyampaikan secara langsung kepada pimpinan tertinggi PKS dan Partai Demokrat, melainkan terlebih dahulu mengutus Sudirman Said untuk menyampaikannya," kata Riefky.

Demokrat juga telah mengonfirmasi Anies Baswedan soal duet dengan Cak Imin. Dia membenarkannya sehingga Demokrat mengaku seperti dipaksa menerima duet Anies-Cak Imin.

"Hari ini, kami melakukan konfirmasi berita tersebut kepada Anies Baswedan. Ia mengonfirmasi bahwa berita tersebut adalah benar. Demokrat 'dipaksa' menerima keputusan itu," katanya.


Meta mengungkap ribuan akun palsu bagian dari kampanye disinformasi yang masif, dan diduga terkait dengan penegak hukum China.

Ribuan akun Facebook dan Instagram itu kini sudah dihapus, namun menurut Meta, jaringan kampanye disinformasi itu juga ada di platform non Meta, seperti Reddit dan YouTube.

Menurut mereka, jaringan tersebut menyebarkan postingan bernada positif soal China dan komentar negatif soal Amerika Serikat, demikian dikutip detikINET dari Techspot, Kamis (31/8/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Peneliti keamanan di Meta mendeskripsikan kampanye disinformasi itu sebagai kampanye lintas platform tersembunyi terbesar di dunia. Secara total ada 7.704 akun Facebook, 954 laman, 15 grup, dan 15 akun Instagram yang dihapus oleh Meta.

Laman-laman kampanye itu mempunyai lebih dari 500 ribu pengikut, kebanyakan di antaranya bukan akun asli dan berasal dari Bangladesh, Brasil, dan Vietnam.

Menurut Ben Nimmo, Global Threat Intelligence Lead di Meta, akun-akun yang dihapus Meta itu juga aktif di Reddit, YouTube, TikTok, X (dulunya Twitter), Pinterest, dan belasan platform media sosial lain juga.

Jaringan disinformasi itu juga memposting konten negatif soal Amerika Serikat, kebijakan luar negeri Barat, dan kritik terhadap pemerintah China, termasuk jurnalis dan peneliti. Mereka pun juga menyebarkan disinformasi terkait asal COVID-19 dalam berbagai bahasa.

Menurut peneliti, sejumlah akun palsu tersebut terkait dengan kampanye sebelumnya yang terjadi pada 2019, yang sering disebut sebagai Spamouflage.

"Meski orang di baliknya berusaha menutupi identitas dan koordinasi, investigasi kami menemukan adanya hubungan ke individu yang terkait dengan badan penegak hukum China," tulis Meta dalam laporan ancaman keamanannya itu.

Meta memperingatkan kalau kampanye disinformasi semacam ini akan terus bermunculan dari China dan Rusia karena Pemilu AS 2024 sudah semakin dekat.

Meta Digugat 33 Negara Bagian AS Atas Tuduhan Ancaman Kesehatan Mental


Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, menyatakan duet Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Cak Imin) sebagai capres-cawapres belum final disepakati. Persetujuan belum tuntas didapat.

"Kemungkinan ke arah itu bisa saja terjadi, tapi saya pikir belum terformalkan sedemikian rupa," kata Paloh di NasDem Tower, Gondangdia, Jakarta Pusat, Kamis 931/8/2023) malam.

Surya Paloh berbicara usai rapat bersama partainya dan Anies Baswedan. Pertemuan ini digelar setelah muncul dinamika terbaru, berasal dari Partai Demokrat yang mengabarkan soal adanya duet Anies-Cak Imin, duet yang tidak disetujui Demokrat. Surya Paloh meminta semuanya untuk menunggu hasil akhirnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Jadi kita tunggu perkembangan satu-dua hari ini," kata Surya Paloh.

Perkara apakah Surya Paloh setuju dengan duet Anies-Cak Imin, Surya Paloh tidak tegas menjawab. Soalnya, ini belum pasti.

"Kalau persetujuan dalam arti kata mengangguk-angguk saja kan itu belum tuntas sepenuhnya," kata dia.

Sebelumnya, Partai Demokrat mengungkapkan pihaknya merasa dikhianati dengan duet Anies-Cak Imin. Sebagaimana diketahui, Partai Demokrat punya Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang juga potensial menjadi cawapres Anies.


Terbongkar lewat Partai Demokrat, Partai NasDem menyodorkan Muhaimin Iskandar (Cak Imin) sebagai cawapres untuk capres Anies Baswedan di Pemilu 2024. Koalisi Perubahan dan Persatuan (KPP) menyatakan kesepakatan belum tercapai.

Anggota Tim 8 KPP menjelaskan bahwa sesuai dengan piagam kerjasama tiga partai (Partai NasDem, PKS, dan Partai Demokrat), penentuan cawapres ditentukan oleh capres yakni Anies Baswedan.

"Capres telah melakukan tugas itu dengan membahas dengan berbagai pihak, mereview semua pilihan nama yg diusulkan," kata Sudirman Said dalam keterangan pers tertulis kepada wartawan, Kamis (31/8/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Selanjutnya, para parpol anggota KPP berembuk. Tersebutlah satu nama cawapres untuk Anies, yakni Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

"Setelah melalui proses penjajakan, pembahasan, dan eliminasi sampai pada kenyataan bahwa nama yang tersedia dan bersedia adalah Agus Harimurti Yudhoyono. Hal ini disampaikan kepada semua pimpinan partai dalam koalisi di bulan Juni 2023," kata Sudirman.

Ada partai yang ingin agar pasangan Anies-AHY segera ditetapkan. Namun pembahasan belum berhenti. Tidak semua pihak dalam koalisi setuju bila AHY menjadi cawapres Anies. Ada partai yang tidak ingin terburu-buru.

"Pimpinan partai merespon secara beragam atas usulan ini. Pertama, ada partai yang berpandangan bahwa menyetujui dan meminta segera ditetapkan. Kedua, ada yang berpandangan bahwa tidak perlu terburu-buru menetapkan tapi menunggu menjelang akhir pendaftaran sembari mengantisipasi bila ternyata muncul opsi nama lain. Perbedaan pandangan antar partai ini belum menemukan titik temu. Karena belum terjadi kesepakatan, maka proses penentuan calon wakil presiden tidak bisa diputuskan," kata Sudirman Said.

Keterangan pers di atas dirilis usai dinamika terbaru mengemuka, yakni Partai Demokrat mengungkan Partai NasDem menyodorkan pasangan Anies-Cak Imin sebagai pasangan capres-cawapres. Partai Demokrat tidak terima dan merasa dikhianati.


Ketua DPP PKB Lukmanul Hakim mengungkapkan pihaknya akan mengadakan rapat pada besok hari terkait munculnya duet Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin. Rapat itu akan dihadiri oleh petinggi Dewan Syuro dan Dewan Tanfidz.

"Jadi besok akan ada rapat Dewan Syuro dan Dewan Tanfidz untuk menyikapi situasi dan perkembangan politik terbaru," kata Lukmanul di rumah dinas Cak Imin, Jalan Widya Chandra IV, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (31/8/2023).

Ia menyebut rapat itu akan membahas duet Cak Imin dan Anies dari beberapa pertimbangan. Ia mengatakan usulan itu juga harus dipertimbangkan dengan para kiai.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kita tadi baca beberapa media memang banyak sekali yang mengangkat isu terkait Anies-Cak Imin. Dan itu tentu buat PKB sesuatu yang harus dibicarakan ke semua pihak karena di PKB ini banyak sekali komponen-komponen," kata dia.

"Salah satu yang harus diajak musyawarah ini para kiai. Karena di PKB ada Dewan Syuro. Para kiai harus diajak bicara dulu, dikonsultasikan dulu terkait dengan situasi hari ini," ucapnya.

Ia menyebut proses menuju pendaftaran capres dan cawapres masih panjang. Ia tak ingin partai salah mengambil langkah.

"Karena kita tahu bahwa proses terkait pilpres ini pendaftarannya pun masih panjang, masih cukup banyak waktu untuk menimbang-nimbang. Supaya tidak buru-buru mengambil langkah," kata dia.

Partai Demokrat sebelumnya buka suara soal pertemuan Anies Baswedan dengan ibunda Cak Imin. Demokrat menyebut persetujuan itu diambil sepihak oleh Ketum NasDem Surya Paloh.

"Kemarin, 30 Agustus 2023, kami mendapatkan informasi dari Sudirman Said, mewakili capres Anies Baswedan, bahwa Anies telah menyetujui kerja sama politik Partai NasDem dan PKB, untuk mengusung pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar," kata Sekjen Demokrat Teuku Riefky Harsya dalam keterangannya, Kamis (31/8).

"Persetujuan ini dilakukan secara sepihak atas inisiatif Ketum NasDem, Surya Paloh," imbuhnya.


Bacapres Anies Baswedan juga menziarahi makam KH Iskandar, ayah Ketum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin di Ponpes Mambaul Ma'arif Denanyar, Jombang. Momen ziarah ini kian menguatkan sinyal duet Anis-Cak Imin dalam Pilpres 2024.

Ponpes Mambaul Ma'arif menjadi pesantren terakhir yang dikunjungi Anies dalam lawatannya di Jombang hari ini. Selain silaturahmi dengan ibunda Cak Imin, Nyai Muhasonah, Anies ternyata juga nyekar ke makam ayah Cak Imin, KH Iskandar di ponpes tersebut sore tadi.

"Tadi sempat juga ziarah di makam Gus Iim (KH Hasyim Wahid) adiknya Gus Dur, juga di makam Kiai Iskandar ayahnya Cak Imin. Kemudian juga Kiai Yusuf Kholil ayahnya Gus Ipul. Jadi, semua zuriah di sini alhamdulillah bisa diziarahi semua," terang Anies kepada wartawan di lokasi, Kamis (31/8/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ketika ditanya wartawan terkait kemungkinan ada misi khusus dengan ziarah ke makam ayah Cak Imin, Anies hanya menyampaikan syukur bisa sampai di Ponpes Mambaul Ma'arif Denanyar.

Bacapres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) ini lantas menyebut ziarahnya di makam KH Bisri Syansuri dan zuriah ditemani Pengasuh Ponpes Mambaul Ma'arif Denanyar, KH Abdussalam Shohib atau Gus Salam.

"Kita semua berharap agar beliau-beliau terus menjadi panutan. Karena itulah kami datang berziarah berharap bisa meneruskan apa yang pernah menjadi jasa dalam perjuangan. Baik perjuangan ulama, umat, dan perjuangan bangsa," jelasnya.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga tidak menjawab secara eksplisit ihwal kominikasinya dengan Cak Imin. "Kalau kami Alhamdulilah komunikasi dengan semua," ujarnya.

Sedangkan ketika dikonfirmasi terkait kegiatan ziarahnya di makam KH Iskandar menjadi sinyal duet Anies-Cak Imin di Pilpres 2024, Anies enggan berkomentar. "Nanti dulu ya," cetusnya.

Di tengah kunjungan Anies ke Jombang, Partai Demokrat buka suara soal pertemuan Anies Baswedan bakal capres yang didukungnya dengan ibunda Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, serta kesepakatan duet kedua tokoh itu di Pilpres 2024.

"Kemarin, 30 Agustus 2023, kami mendapatkan informasi dari Sudirman Said, mewakili capres Anies Baswedan, bahwa Anies telah menyetujui kerja sama politik Partai NasDem dan PKB, untuk mengusung pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar," kata Sekjen Demokrat Teuku Riefky Harsya hari ini.

"Persetujuan ini dilakukan secara sepihak atas inisiatif Ketum NasDem, Surya Paloh," imbuhnya.

Cak Imin: Anies Itu Liberal, Bukan Radikal


Bacapres PDI Perjuangan Ganjar Pranowo merespons keinginan Ketua Bappilu PPP Sandiaga Uno untuk merangkul PKS dan Partai Demokrat (PD). Ganjar mengaku tak melihat tanda-tanda PPP akan keluar dari koalisi bersama PDIP.

"Nggak, saya nggak cium-cium (tanda mau keluar)," kata Ganjar di Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Kamis (31/8/2023).

Ganjar sendiri mengaku tak khawatir dengan niat Sandiaga yang ingin merangkul Partai Demokrat dan PKS. Dia pun menghormati keputusan setiap partai.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Saya nggak pernah khawatir dalam bersikap politik dan saya, yang ada dalam pikiran saya adalah menghormati semua putusan masing-masing partai," ujarnya.

Gubernur Jawa Tengah itu juga merasa tak khawatir bila PPP akan keluar koalisi dan membentuk koalisi baru bersama Demokrat dan PKS. Menurutnya, PDIP terbiasa jalan sendiri.

"Ah biasa (sendirian), jalan terus," tuturnya.

Sebelumnya, Ketua DPP PPP Ahmad Baidowi atau Awiek menyambut baik duet Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin. PPP akan segera menjadwalkan pertemuan dengan Partai Demokrat serta PKS.

"Ya ada rencana (bertemu) sesama bappilu, mau koordinasi saling silaturahmi satu sama lain. Tetapi jadwalnya belum ya, ada rencana untuk menjajaki kemungkinan-kemungkinan kita berkoalisi gitu mengajak ke koalisi yang besar," kata Awiek ditemui di acara doa bersama pemilu damai 2024, Jakarta, Kamis (31/8/2023).

Awiek juga menyebut terbongkarnya duet Anies-Cak Imin membuka peluang kepada Sandiaga Uno untuk bisa mendampingi Ganjar Pranowo. Dia pun mengajak agar Demokrat serta PKS segera merapat.

"Dengan komposisi seperti itu, peluang Pak Sandiaga Uno di Pak Ganjar semakin terbuka dan kami mengajak Demokrat dan PKS bergabung dengan Ganjar, pendukung Ganjar," ucap Baidowi.


Partai Demokrat (PD) membongkar wacana duet Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar atau Cak Imin. Demokrat merasa dikhianati dengan adanya rencana itu karena sejak awal mendukung Anies sebagai bakal capres bersama Partai NasDem dan PKS.

"Ya jelas kami merasa dikhianati, bahasanya kami ini adalah penghianatan. Yang kedua adalah tidak tahu etika. Kalau bagi kami bagaimana kita mau berjuang bersama," kata juru bicara Demokrat Herzaky Mahendra Putra kepada wartawan di Cikeas, Bogor, Kamis (31/8/2023).

"Kita bicara perbaikan, perubahan buat masyarakat Indonesia, tapi pada saat dalam konteks perjuangannya saja tidak menggunakan cara-cara yang pas gitu," sambungnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Menurutnya, apa yang dilakukan NasDem tidak beretika dan tidak pantas. Dia meminta maaf kepada rakyat Indonesia karena perubahan yang hendak dibuatnya diganjal.

"Ini menurut kami tidak beretika, tidak cara pantas. Apapun itu, inilah sikap kami hari ini. Kami mohon maaf kepada rakyat Indonesia, kami membuat perubahan dan perbaikan saat ini sedang terganjal atau diganjal ya," tuturnya.

Partai Demokrat sebelumnya bicara pertemuan Anies Baswedan dengan ibunda Cak Imin. Demokrat menyebut persetujuan itu diambil sepihak oleh Ketum NasDem Surya Paloh.

"Kemarin, 30 Agustus 2023, kami mendapatkan informasi dari Sudirman Said, mewakili capres Anies Baswedan, bahwa Anies telah menyetujui kerja sama politik Partai NasDem dan PKB, untuk mengusung pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar," kata Sekjen Demokrat Teuku Riefky Harsya dalam keterangannya, Kamis (31/8).

"Persetujuan ini dilakukan secara sepihak atas inisiatif Ketum NasDem, Surya Paloh," imbuhnya.


Partai Demokrat membongkar Nasdem bekerja sama dengan PKB untuk mengusung Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Cak Imin) maju di Pilpres 2024. Bacapres dari PDI Perjuangan Ganjar Pranowo tak khawatir dengan perubahan koalisi itu.

"Saya nggak khawatir," ujar Ganjar, di Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Kamis (31/8/2023).

Sebelumnya, Partai Demokrat menyebut Anies Baswedan telah menyetujui kerja sama politik dengan PKB untuk mengusung duet Anies-Ketum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin. Demokrat menyebut pihaknya dipaksa menyetujui kerja sama tersebut.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kemarin, 30 Agustus 2023, kami mendapatkan informasi dari Sudirman Said, mewakili Capres Anies Baswedan, bahwa Anies telah menyetujui kerja sama politik Partai Nasdem dan PKB, untuk mengusung pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar," kata Sekjen Demokrat Teuku Riefky Harsya dalam keterangannya, Kamis (31/8/2023).

Riefky menyebut persetujuan ini diambil sepihak oleh Surya Paloh.

"Persetujuan ini dilakukan secara sepihak atas inisiatif Ketum NasDem, Surya Paloh," imbuhnya.

Demokrat juga telah mengonfirmasi Anies Baswedan soal duet dengan Cak Imin. Dia membenarkannya sehingga Demokrat mengaku seperti dipaksa menerima duet Anies-Cak Imin.

"Hari ini, kami melakukan konfirmasi berita tersebut kepada Anies Baswedan. Ia mengonfirmasi bahwa berita tersebut adalah benar. Demokrat 'dipaksa' menerima keputusan itu," katanya.


PKS buka suara usai Partai Demokrat membongkar kalau Anies Baswedan menyetujui kerja sama NasDem dan PKB dengan menjadikan Muhaimin Iskandar (Cak Imin) cawapres. PKS menghormati sikap Demokrat.

"Pertama, kami menghormati bahwa setiap partai politik memiliki hak dan kedaulatan dalam menentukan sikap politiknya. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mencari titik temu dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP), namun belum memperoleh hasil yang diinginkan bersama," kata Ketua DPP PKS Al Muzammil Yusuf dalam keterangannya, Kamis (31/8/2023).

Muzammil menegaskan PKS tetap konsisten mendukung Anies Baswedan. sesuai dengan hasil keputusan Musyawarah Majelis Syuro (MMS) VIII.

"Kedua, sampai hari ini kami tetap merujuk kepada keputusan Musyawarah Majelis Syuro (MMS) VIII bahwa PKS secara resmi mendukung dan mengusung Saudara Anies Rasyid Baswedan sebagai Calon Presiden Republik Indonesia pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden RI tahun 2024. Oleh karena itu, PKS tetap pada keputusan MMS VIII tersebut dan kami akan berjuang sebaik-baiknya dalam menjalankan amanat tersebut," ucapnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

PKS pun masih berpegang pada kesepakatan terkait cawapres. Dia menyerahkan keputusan cawapres kepada Anies.

"Ketiga, kami berpegang kepada kesepakatan sebelumnya di dalam piagam Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) bahwa dalam penentuan calon wakil presiden RI ditentukan oleh calon presiden RI Anies Rasyid Baswedan," ucap Muzammil.

Lebih lanjut, PKS meminta semua pihak untuk memastikan pemilu 2024 berjalan lancar. "Keempat, kami memohon doa dan dukungan dari masyarakat Indonesia agar pemilu tahun 2024 mendatang berjalan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dengan tetap menjaga persatuan dan keutuhan bangsa Indonesia," ucap Muzammil.


Partai Demokrat bawa kabar mengejutkan di tengah pertemuan Anies Baswedan, bakal capres yang didukung dengan ibunda Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin di Jombang. Demokrat membongkar kesepakatan kerja sama Nasdem-PKB untuk mengusung Anies-Cak Ini secara sepihak.

"Kemarin, 30 Agustus 2023, kami mendapatkan informasi dari Sudirman Said, mewakili capres Anies Baswedan, bahwa Anies telah menyetujui kerja sama politik Partai NasDem dan PKB untuk mengusung pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar," kata Sekjen Demokrat Teuku Riefky Harsya dilansir dari detikNews, Kamis (31/8/2023).

"Persetujuan ini dilakukan secara sepihak atas inisiatif Ketum NasDem, Surya Paloh," tegasnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Seperti diketahui, hari ini Partai Demokrat menggelar rapat di kediaman Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) Cikeas, Jawa Barat. Rapat ini digelar oleh majelis tinggi partai secara tertutup sejak Kamis siang tadi.

Anggota Majelis Tinggi DPP Demokrat Syarief Hasan mengonfirmasi rapat tersebut. Syarief Hasan hadir langsung dalam rapat.

"Ya," katanya saat dikonfirmasi detikcom.

PKB Kaget Anies Temui Ibunda Cak Imin

Bacapres Anies Baswedan bersilaturahmi ke kediaman Ibunda Cak Imin, Nyai Hj Muhasonah, di Jombang hari ini. PKB mengaku baru tahu kabar Anies datang ke kediaman Ibunda Cak Imin.

"Aku juga baru tahu, tahu-tahunya Mas Anies hari ini safari, ziarah ke punjur-punjur pesantren besar di Pulau Jawa. Ke Tebu Ireng, dan saya juga kaget beliau mampir (ke Ibunda Cak Imin)," kata Wasekjen PKB Syaiful Huda kepada wartawan, Kamis (31/8).

Meski begitu, Huda menilai yang dilakukan Anies merupakan hal yang baik. Terutama, kata dia, melakukan silaturahmi ke tokoh-tokoh agama, pejuang Islam yang mengabdikan diri untuk NKRI.

Anies Mau Buat Koperasi di Indonesia Berkembang Fasilitasi Petani-Peternak


Ketua DPP PKB Lukmanul Hakim mengungkapkan respons Ketum Muhaimin Iskandar atau Cak Imin soal wacana duet dengan bakal capres Anies Baswedan. Lukmanul menyebut Cak Imin sosok yang terbuka dengan semua perkembangan.

"Ya kalau Gus Imin kan hampir setiap hari diskusi ya, terkait dengan situasi poros pilpres. Saya kira beliau orang yang cukup positif untuk menilai setiap perkembangan," kata Lukmanul kepada wartawan di rumah dinas Cak Imin, Jalan Widya Chandra, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (31/8/2023).

Lukmanul mengatakan PKB tengah mendengar semua aspirasi yang masuk terkait duet ini. Semua pertimbangan perlu dibicarakan dengan setiap pihak.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Jadi tentu ya kita lihatlah perkembangan ke depan ini seperti apa, kita masih nunggu juga reaksi dari temen-temen juga seperti apa termasuk ke teman-teman wartawan," kata dia.

PKB juga diketahui melakukan rapat malam ini usai kabar Anies dan Cak Imin menguat. Lukmanul tak merinci lokasi rapat internal dilaksanakan.

"Kami mendengar dari berita. Tentu PKB menyikapi situasi ini mau dirapatkan dulu. Ya, rapat malam ini khusus internal PKB saja," kata Lukmanul.

Lukman menyebut wacana duet itu harus diperbincangkan dengan semua pihak. Menurutnya masih ada waktu sampai pendaftaran capres dan cawapres Oktober mendatang, perlu pertimbangan matang.

"Ya tentu yang pertama membincangkan situasi yang sedang hangat karena kita juga baru mendengarnya lewat pemberitaan. Kita tadi baca beberapa media memang banyak sekali yang mengangkat isu terkait Anies- Cak Imin," tutur Lukmanul.

"Karena kita tahu bahwa proses terkait Pilpres ini pendaftarannya pun masih panjang, masih cukup banyak waktu untuk menimbang-nimbang. Supaya tidak buru-buru mengambil langkah," sambungnya.


Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI mendalami dugaan pelanggaran dalam video sejumlah kepala daerah PDIP mengajak memilih Ganjar Pranowo sebagai presiden yang juga sempat diunggah di akun X (Twitter) resmi PDIP. Meski sudah dihapus, Bawaslu tetap akan melanjutkan pengusutan.

"Alhamdulillah sudah dihapus, tapi kalau sudah masuk di kami ya tidak (berhenti), pasti kami lanjutkan," kata Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja kepada wartawan di Hotel Grand Mercure, Jakarta Pusat, Kamis (31/8/2023).

Bagja menuturkan, sebelum kampanye, siapapun tak boleh mengeluarkan pernyataan ajakan untuk memilih sosok tertentu di Pemilu 2024.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Sekarang kan tidak boleh mengajak, batasannya kan itu dan penggunaan frekuensi publik, berarti TV. Kalau media sosial kan agak sulit, tapi tidak mengajaknya itu yang menjadi batasan," ungkap Bagja.

Bagja menyebut ada indikasi ajakan dalam video kepala daerah PDIP yang beredar itu. Bawaslu bakal mengecek lebih lanjut soal video itu.

"Ada indikasi, ini kepala daerah ya bukan, nanti kita lihat apakah tersangkut atau tidak ya," tutur dia.

"Tapi yang jelas kepala daerah harus hati-hati ke depan kasus penempelan walaupun sebenarnya misalnya menurut Bawaslu Surakarta tidak terbukti, namun harus hati-hati, ke depan harus dipastikan yang bersangkutan untuk bukan peserta pemilu tapi bacapres, bacapres kan belum jadi peserta pemilu. Nah itu Bawaslu Surakarta seperti itu temuannya," sambungnya.


Waketum Partai NasDem Ahmad Ali buka suara soal Partai Demokrat membongkar rencana NasDem dan PKB mengusung Anies Baswedan bersama Muhaimin Iskandar atau Cak Imin dalam Pilpres 2024 mendatang. Ali mengaku tak mengetahui kabar tersebut.

"Nggak tahu saya," kata Ali di NasDem Tower, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (31/8/2023).

Ali juga mengaku belum berkomunikasi dengan Demokrat mengenai rencana duet Anies-Cak Imin yang diklaim keputusan sepihak. Ia juga irit bicara ketika merespons pernyataan Demokrat yang menganggap langkah tersebut sebagai bentuk pengkhianatan.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Ya nggak ngerti, tanya sama Demokrat, Demokrat yang menyampaikan itu... seperti apa karena kami sendiri belum dengar," jawabnya singkat.

Ali juga menekankan kedatangan ke NasDem Tower bukan untuk membahas mengenai duet Anies-Cak Imin.

"Nggak, ini kan kantornya NasDem. Jadi tidak harus setiap hari (bahas pilpres)," ucapnya.

Partai Demokrat sebelumnya mengungkap Partai NasDem secara sepihak mengusung duet Anies Baswedan dan Cak Imin. PD menyebut langkah itu merupakan bentuk pengkhianatan terhadap spirit perubahan.

"Rentetan peristiwa yang terjadi merupakan bentuk pengkhianatan terhadap semangat perubahan; pengkhianatan terhadap Piagam Koalisi yang telah disepakati oleh ketiga Parpol; juga pengkhianatan terhadap apa yang telah disampaikan sendiri oleh Capres Anies Baswedan, yang telah diberikan mandat untuk memimpin Koalisi Perubahan," kata Sekjen PD, Teuku Riefky Harsya, dalam keterangan tertulis, Kamis (31/8/).


Ketua DPP PKB Lukmanul Hakim bicara soal wacana duet bakal capres Anies Baswedan dengan Ketum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin. Lukman mengatakan malam ini internal PKB mengadakan rapat terkait itu.

"Kami mendengar dari berita. Tentu PKB menyikapi situasi ini mau dirapatkan dulu. Ya, rapat malam ini khusus internal PKB saja," kata Lukmanul di rumah dinas Cak Imin, Jalan Widya Chandra IV, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (31/8/2023).

Lukman menyebut wacana duet itu harus diperbincangkan dengan semua pihak. Menurutnya masih ada waktu sampai pendaftaran capres dan cawapres Oktober mendatang, perlu pertimbangan matang.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Ya tentu yang pertama membincangkan situasi yang sedang hangat karena kita juga baru mendengarnya lewat pemberitaan. Kita tadi baca beberapa media memang banyak sekali yang mengangkat isu terkait Anies-Cak Imin," tutur Lukmanul.

"Karena kita tahu bahwa proses terkait pilpres ini pendaftarannya pun masih panjang, masih cukup banyak waktu untuk menimbang-nimbang. Supaya tidak buru-buru mengambil langkah," sambungnya.

Partai Demokrat sebelumnya buka suara soal pertemuan Anies Baswedan, bakal capres yang didukungnya, dengan ibunda Cak Imin. Demokrat menyebut persetujuan itu diambil sepihak oleh Ketum NasDem Surya Paloh.

"Kemarin, 30 Agustus 2023, kami mendapatkan informasi dari Sudirman Said, mewakili capres Anies Baswedan, bahwa Anies telah menyetujui kerja sama politik Partai NasDem dan PKB, untuk mengusung pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar," kata Sekjen Demokrat Teuku Riefky Harsya dalam keterangannya, Kamis (31/8).

"Persetujuan ini dilakukan secara sepihak atas inisiatif Ketum NasDem, Surya Paloh," imbuhnya.


Partai Demokrat menyebut Partai NasDem menduetkan Anies Baswedan dengan Ketum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin. Duet Anies-Cak Imin itu disebut ditetapkan oleh Ketum NasDem Surya Paloh.

Mengutip detikNews, Sekjen Demokrat Teuku Riefky Harsya mengatakan keputusan tersebut dilakukan sepihak oleh NasDem.

Awalnya Riefky menuliskan keputusan dalam bentuk tulisan tangan yang ditandatangani. Surat itu ditujukan ke Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) pada 25 Agustus lalu.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Inti surat tersebut ialah untuk meminta secara resmi agar Ketum AHY bersedia menjadi cawapresnya," ujar Sekjen Demokrat Teuku Riefky Harsya dilansir detikNews, Kamis (31/8/2023).

"Namun demikian, sesuatu yang tidak terduga dan sulit dipercaya terjadi. Di tengah proses finalisasi kerja Parpol koalisi bersama Capres Anies dan persiapan deklarasi, tiba-tiba terjadi perubahan fundamental dan mengejutkan. Pada Selasa malam, 29 Agustus 2023, di Nasdem Tower, secara sepihak Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh tiba-tiba menetapkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai Cawapres Anies, tanpa sepengetahuan Partai Demokrat dan PKS," sambungnya.

Anies pada malam itu dipanggil Surya Paloh untuk menerima keputusan tersebut. Namun Anies tidak menyampaikan langsung ke PKS dan Demokrat.

"Malam itu juga, Capres Anies dipanggil oleh Surya Paloh untuk menerima keputusan itu. Sehari kemudian, 30 Agustus 2023, Capres Anies dalam urusan yang sangat penting ini, tidak menyampaikan secara langsung kepada pimpinan tertinggi PKS dan Partai Demokrat, melainkan terlebih dahulu mengutus Sudirman Said untuk menyampaikannya," katanya.

PD menyebut rentetan peristiwa itu merupakan bentuk pengkhianatan terhadap spirit perubahan.

"Rentetan peristiwa yang terjadi merupakan bentuk pengkhianatan terhadap semangat perubahan; pengkhianatan terhadap Piagam Koalisi yang telah disepakati oleh ketiga Parpol; juga pengkhianatan terhadap apa yang telah disampaikan sendiri oleh Capres Anies Baswedan, yang telah diberikan mandat untuk memimpin Koalisi Perubahan," kata Riefky.

Riefky mengatakan pihaknya menerima informasi dari Sudirman Said, yang mewakili Bacapres Anies Baswedan, bahwa Anies telah menyetujui kerja sama politik NasDem dan PKB untuk mengusung pasangan Anies-Cak Imin. Persetujuan ini disebut dilakukan secara sepihak atas inisiatif Ketum NasDem, Surya Paloh.

"Hari ini, kami melakukan konfirmasi berita tersebut kepada Anies Baswedan. Ia mengonfirmasi bahwa berita tersebut adalah benar. Demokrat 'dipaksa menerima keputusan itu (fait accompli)," ujar Riefky.

Selengkapnya di halaman selanjutnya


PKS buka suara setelah duet Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar atau Cak Imin dibongkar oleh kawan sekoalisi Partai Demokrat (PD). PKS akan segera mengumumkan sikap mereka terkait wacana duet Anies-Cak Imin

"Akan ada penjelasan detail tapi di DPP, bukan di sini," kata Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera di sela-sela acara KPU, Jakarta, Kamis (31/8/2023).

Mardani masih belum memberi penjelasan kapan pengumuman sikap PKS. Dia berusaha untuk tetap berprasangka baik atas kabar Anies-Cak Imin yang berkembang.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Doakan segera, doakan segera. Khusnuzon dulu aja, masih tahap awal. Bentar lagi akan diumumkan, pokoknya khusnuzon aja," ucap Mardani.

Partai Demokrat sebelumnya bicara pertemuan Anies Baswedan, bakal capres yang didukungnya, dengan ibunda Ketua Umum PKB Cak Imin. Demokrat menyebut persetujuan itu diambil sepihak oleh Ketum NasDem Surya Paloh.

"Kemarin, 30 Agustus 2023, kami mendapatkan informasi dari Sudirman Said, mewakili capres Anies Baswedan, bahwa Anies telah menyetujui kerja sama politik Partai NasDem dan PKB, untuk mengusung pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar," kata Sekjen Demokrat Teuku Riefky Harsya dalam keterangannya, Kamis (31/8).

"Persetujuan ini dilakukan secara sepihak atas inisiatif Ketum NasDem, Surya Paloh," imbuhnya.


Ketua DPP PPP Ahmad Baidowi atau Awiek menyambut baik duet Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin. PPP akan segera menjadwalkan pertemuan dengan Partai Demokrat serta PKS.

"Ya ada rencana (bertemu) sesama bappilu, mau koordinasi saling silaturahmi satu sama lain. Tetapi jadwalnya belum ya, ada rencana untuk menjajaki kemungkinan-kemungkinan kita berkoalisi gitu mengajak ke koalisi yang besar," kata Awiek ditemui di acara doa bersama pemilu damai 2024, Jakarta, Kamis (31/8/2023).

Awiek juga menyebut terbongkarnya duet Anies-Cak Imin membuka peluang kepada Sandiaga Uno untuk bisa mendampingi Ganjar Pranowo. Dia pun mengajak agar Demokrat serta PKS segera merapat.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Dengan komposisi seperti itu, peluang Pak Sandiaga Uno di Pak Ganjar semakin terbuka dan kami mengajak Demokrat dan PKS bergabung dengan Ganjar, pendukung Ganjar," ucap Baidowi.

Partai Demokrat sebelumnya buka suara soal pertemuan Anies Baswedan, bakal capres yang didukungnya, dengan ibunda Ketua Umum PKB Cak Imin. Demokrat menyebut persetujuan itu diambil sepihak oleh Ketum Partai NasDem Surya Paloh.

"Kemarin, 30 Agustus 2023, kami mendapatkan informasi dari Sudirman Said, mewakili capres Anies Baswedan, bahwa Anies telah menyetujui kerja sama politik Partai NasDem dan PKB, untuk mengusung pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar," kata Sekjen Demokrat Teuku Riefky Harsya dalam keterangannya, Kamis (31/8).

"Persetujuan ini dilakukan secara sepihak atas inisiatif Ketum NasDem, Surya Paloh," imbuhnya.

Saksikan Live Detik Pagi:

Anies-Cak Imin Bersyukur Sudah Bisa Santai Jelang Daftar Pilpres


Sekjen Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya mengeluarkan pernyataan resmi yang merespons pertemuan Anies Baswedan, bakal capres yang didukungnya, dengan ibunda Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin. Demokrat mengungkapkan ada persetujuan NasDem dengan PKB yang mengusung bacapres Anies Baswedan bersama Cak Imin yang secara sepihak diambil oleh Ketum NasDem Surya Paloh.

Diketahui, Anies Baswedan memang bersilaturahmi ke kediaman Ibunda Cak Imin, Nyai Hj Muhasonah, di Jombang, hari ini. PKB, yang bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju, mengaku baru mengetahui kabar Anies mendatangi kediaman Ibunda Cak Imin.

Dalam hari yang sama, Demokrat menggelar rapat di Cikeas, Jawa Barat, hari ini. Rapat ini digelar majelis tinggi partai secara tertutup.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Informasi yang beredar menyebutkan rapat tersebut digelar sejak siang tadi di Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Kamis (31/8/2023). Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berkediaman di Cikeas.

Anggota Majelis Tinggi DPP Demokrat Syarief Hasan mengonfirmasi rapat tersebut. Syarief Hasan hadir langsung dalam rapat.

"Ya," katanya saat dikonfirmasi detikcom.

Begini pernyataan lengkap Sekjen Demokrat.

Dalam kapasitas saya, baik sebagai Sekretaris Jenderal Partai Demokrat maupun sebagai anggota Tim 8 Koalisi Perubahan, saya ingin menyampaikan perkembangan situasi terkini.

Penjelasan ini saya tujukan utamanya kepada para pemimpin dan kader Demokrat di seluruh Tanah Air, dan tentunya juga kepada masyarakat luas.

1. Kemarin, 30 Agustus 2023, kami mendapatkan informasi dari Sudirman Said, mewakili Capres Anies Baswedan, bahwa Anies telah menyetujui kerja sama politik Partai Nasdem dan PKB, untuk mengusung pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Persetujuan ini dilakukan secara sepihak atas inisiatif Ketum Nasdem, Surya Paloh.

2. Hari ini, kami melakukan konfirmasi berita tersebut kepada Anies Baswedan. Ia mengonfirmasi bahwa berita tersebut adalah benar. Demokrat "dipaksa" menerima keputusan itu (fait accompli).

3. Menyikapi hal itu, Partai Demokrat akan melakukan rapat Majelis Tinggi Partai untuk mengambil keputusan selanjutnya. Sesuai dengan AD/ART Partai Demokrat tahun 2020, kewenangan penentuan koalisi dan Capres/Cawapres ditentukan oleh Majelis Tinggi Partai.

4. Sebagai bahan pertanggungjawaban Anggota Tim 8 yang mewakili Partai Demokrat kepada Rapat Majelis Tinggi Partai, berikut ini kami sampaikan penjelasan lengkap apa yang telah terjadi dalam Koalisi Perubahan secara kronologis:

a. Meskipun Anies Baswedan telah diusung oleh Partai Nasdem sebagai Capres sejak 3 Oktober 2022, tetapi hingga 22 Januari 2023 baik Anies maupun Partai Nasdem belum berhasil membentuk sebuah koalisi Parpol yang memenuhi syarat Presidential Threshold 20 persen.

b. Atas dasar persahabatan dan chemistry yang selama ini terbangun antara Anies dan Ketum AHY, maka pada 23 Januari 2023 di sebuah rumah di Jalan Lembang, Jakarta Pusat, Anies Baswedan mengajak Ketum AHY "menjemput takdir" sebagai pasangan Capres Cawapres 2024-2029 dengan kesepakatan Anies membawa Partai Nasdem, Ketum AHY membawa Partai Demokrat dan keduanya bekerjasama untuk mengajak PKS. Peristiwa ini disaksikan oleh 4 orang dari Tim 8.

c. Secara formal, Koalisi Perubahan untuk Persatuan diresmikan 14 Februari 2023 dengan penandatanganan piagam koalisi oleh ketiga ketua umum partai, yang berisi 6 butir 2 kesepakatan, yaitu: 1) Namanya Koalisi Perubahan untuk Persatuan; 2) Sepakat mengusung Anies Baswedan sebagai Capres; 3) Capres diberikan mandat untuk menentukan Cawapresnya dengan kriteria yang telah ditentukan; 4) Dalam waktu yang tidak terlalu lama, pasangan Capres-Cawapres dideklarasikan; 5) Capres diberi keleluasaan untuk memperluas dukungan politik; 6) Untuk menyelenggarakan keputusan KPP, dibentuk sekretariat. Piagam koalisi itu dilandasi oleh asas keadilan dan kesetaraan.

Simak selengkapnya di halaman berikut.

Halaman 1 2 Selanjutnya

Ramai-ramai Copot 'Wajah' Anies di Jalanan


Sekjen Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya membongkar Anies Baswedan telah sepakat berduet dengan Ketum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin di Pemilu 2024. Padahal, kata Riefky, Anies telah menentukan Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai cawapresnya berdasarkan masukan dari sang ibunda dan guru spiritualnya.

Riefky mulanya menjelaskan kronologi kerja sama partainya dengan Partai NasDem dan PKS membentuk Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP). Dia mengungkit KPP diresmikan pada 14 Februari lalu.

"Di masa-masa ini, sejumlah parpol sahabat mendekati dan membuka komunikasi politik dengan Partai Demokrat. Khusus pada pertemuan dengan salah satu Parpol yang mengundang perhatian publik, Capres Anies menghubungi pada 12 Juni 2023 dan mengatakan kepada Ketum AHY, 'Saya ditelepon beberapa kali oleh Ibu saya dan guru spiritual saya, agar segera berpasangan dengan Capres-Cawapres Anies-AHY'," kata Riefky dalam keterangan tertulis, Kamis (31/8/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Riefky mengatakan Anies telah memutuskan memilih AHY sebagai cawapres sejak 14 Juni. Riefky mendapat laporan dari Anies bahwa tak ada penolakan dari para petinggi parpol di koalisi atas nama AHY sebagai bacawapres.

"Sesuai dengan mandat yang telah diberikan oleh ketiga Ketua Umum Partai Politik yang masing-masing ditandatangani oleh Ketua Umum Nasdem Surya Paloh; Presiden PKS Ahmad Syaikhu; dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono untuk menentukan siapa calon wakil presiden yang dipilihnya, maka pada 14 Juni 2023, capres Anies memutuskan untuk memilih Ketum AHY sebagai cawapresnya," katanya.

"Nama Ketum AHY ini telah disampaikan kepada para Ketua Umum Parpol dan majelis tertinggi masing-masing partai; dalam hal ini langsung kepada Surya Paloh, Salim Segaf Al Jufri dan Ahmad Syaikhu, serta kepada Agus Harimurti Yudhoyono dan Susilo Bambang Yudhoyono, dalam kapasitasnya sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat. Menurut Capres Anies, ketiga pimpinan parpol menerima putusan tersebut dan tidak ada penolakan," imbuhnya.

Riefky mengatakan Anies mempertimbangkan AHY menjadi bacawapresnya karena memenuhi seluruh kriteria yang telah ditentukan.

"Pada saat menyampaikan keputusan itu kepada pimpinan partai politik, Anies menyampaikan alasan memilih Ketum AHY, karena Ketum AHY memenuhi seluruh syarat dan kriteria yang ditentukan dalam Piagam Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Selain itu, Capres Anies menilai Ketum AHY juga memiliki keberanian dan bersedia menempuh risiko untuk menjadi pendampingnya; meskipun partainya sendiri terancam diambilalih oleh KSP Moeldoko melalui PK di Mahkamah Agung. Anies melihat syarat keberanian itu sebagai syarat ke-0, yang tidak dimiliki oleh kandidat Cawapres lainnya. Pernyataan soal syarat ke-0 ini juga telah disampaikan kepada publik," katanya.

Simak Video 'Demokrat Mengaku 'Dipaksa' Terima Keputusan Duet Anies-Cak Imin':

[Gambas:Video 20detik]


Wacana duet Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin diungkap oleh Partai Demokrat yang tergabung dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Padahal, menurut Demokrat pekan lalu Anies mengirim surat ke Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) soal cawapres.

"Capres Anies dan Tim 8 berpendapat bahwa tidak ada alasan lagi untuk menunda waktu deklarasi. Karena waktunya sudah semakin mendesak dan sesuai mandat yang dimiliki, capres Anies sudah menentukan cawapresnya," kata Sekjen Demokrat Teuku Riefky dalam keterangannya, Kamis (31/8/2023).

Surat itu disebut ditulis tangan oleh Anies dan ditujukan kepada AHY meminta untuk menjadi cawapres. Surat itu dikirim pekan lalu, tepatnya tanggal 25 Agustus.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Bahkan, capres Anies menuliskan keputusannya itu dalam bentuk surat tulisan tangan yang ditandatangani, kepada Ketum AHY pada tanggal 25 Agustus 2023 (enam hari yang lalu). Inti dari surat tersebut ialah untuk meminta secara resmi agar Ketum AHY bersedia untuk menjadi cawapresnya," ujarnya.

Partai Demokrat sebelumnya mengungkapkan Ketum Partai NasDem Surya Paloh telah menetapkan Ketua Umum PKB Cak Imin sebagai cawapresnya Anies Baswedan. Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto yang merupakan mitra PKB buka suara.

"Ya saya jawab ya. Ya inilah namanya demokrasi kita, demokrasi kita musyawarah," kata Prabowo di markas Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Kamis (31/8).

Prabowo mengaku belum mendengar informasi soal Cak Imin menjadi cawapres Anies. Prabowo menyebut semua bisa dibicarakan.

Prabowo juga menjawab pertanyaan soal penentuan cawapres apakah lebih mudah setelah PKB diklaim menjadi pendukung Anies. Prabowo menyebut urusan cawapres pada waktunya bakal dibereskan.

"Saya sendiri belum dengar rencana itu, kami demokrasi di dalam, inisiatif, kita musyawarah, santai-santai saja," kata Prabowo.

"Wakil presiden nanti saatnya ada. Terus wakil presiden ditanyain," ujar Prabowo.

Simak Video 'Demokrat Mengaku 'Dipaksa' Terima Keputusan Duet Anies-Cak Imin':

[Gambas:Video 20detik]


Partai Demokrat mengungkap kabar kalau NasDem bekerja sama dengan PKB untuk mengusung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Cak Imin). PAN mengaku telah mendengar kabar tersebut.

"Kami telah membaca pernyataan dari Partai Demokrat ," kata Sekjen PAN Eddy Soeparno kepada wartawan, Kamis (31/8/2023).

Eddy mengatakan pihaknya akan melakukan diskusi dengan koalisi Indonesia Maju terkait pernyataan Demokrat tersebut. Eddy mengatakan akan ada sikap resmi menyikapi kondisi terkini.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Dan kami di internal PAN akan bicara dengan tema-teman dari Koalisi Indonesia Maju untuk evaluasi dan menyikapi kondisi terkini," ucapnya.

"Kita sebagai koalisi tentu merasa bahwa koalisi kita ini solid dengan 4 partai di dalamnya dan kita tetap akan melakukan kerja-kerja besar yang telah disepakati antarpartai politik koalisi," ujarnya.

Sebelumnya, Partai Demokrat menyebut Anies Baswedan telah menyetujui kerja sama politik dengan PKB untuk mengusung duet Anies-Ketum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin. Demokrat menyebut pihaknya dipaksa menyetujui kerja sama tersebut.

"Kemarin, 30 Agustus 2023, kami mendapatkan informasi dari Sudirman Said, mewakili Capres Anies Baswedan, bahwa Anies telah menyetujui kerja sama politik Partai Nasdem dan PKB, untuk mengusung pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar," kata Sekjen Demokrat Teuku Riefky Harsya dalam keterangannya, Kamis (31/8/2023).

Riefky menyebut persetujuan ini diambil sepihak oleh Surya Paloh.

"Persetujuan ini dilakukan secara sepihak atas inisiatif Ketum NasDem, Surya Paloh," imbuhnya.

Demokrat juga telah mengonfirmasi Anies Baswedan soal duet dengan Cak Imin. Dia membenarkannya sehingga Demokrat mengaku seperti dipaksa menerima duet Anies-Cak Imin.

"Hari ini, kami melakukan konfirmasi berita tersebut kepada Anies Baswedan. Ia mengonfirmasi bahwa berita tersebut adalah benar. Demokrat 'dipaksa' menerima keputusan itu," katanya.

Simak Video 'Airlangga Buka Suara Usai Demokrat Ungkap NasDem Usung Anies-Cak Imin':

[Gambas:Video 20detik]


Partai Demokrat mengungkap kabar terbaru kalau bacapresnya Anies Baswedan telah menyetujui kerja sama dengan PKB dengan menjadikan Muhaimin Iskandar (Cak Imin) jadi cawares. Ketum Golkar Airlangga mengaku tidak kaget dan menilai hal biasa dalam politik.

"Kalau politik biasa saja," kaya Airlangga kepada wartawan, di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Kamis (31/8/2023).

Airlangga enggan merespons lebih lanjut terkait kabar tersebut. Dia mengatakan akan ada pembicaraan lebih lanjut terkait hal ini.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Nanti akan ada pembicaraan," ujarnya.

Airlangga lantas merespons kabar dirinya akan diusulkan jadi cawapres Prabowo Subianto. Tidak menjawab lugas, dia mengatakan akan ada pembahasan lanjutan terkait hal itu.

"Ini kita akan ada pembicaraan lanjutan," ucapnya.

Sekjen Demokrat Teuku Riefky Harsya sebelumnya mengungkapkan momen Cak Imin ditetapkan sebagai cawapres Anies Baswedan. Keputusan itu, kata Riefky, diambil sepihak oleh Ketum NasDem Surya Paloh.

"Namun demikian, sesuatu yang tidak terduga dan sulit dipercaya terjadi. Di tengah proses finalisasi kerja parpol koalisi bersama capres Anies dan persiapan deklarasi, tiba-tiba terjadi perubahan fundamental dan mengejutkan," kata Riefky dalam keterangannya, Kamis (31/8/2023).

"Pada Selasa malam, 29 Agustus 2023, di NasDem Tower, secara sepihak Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh tiba-tiba menetapkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai cawapres Anies, tanpa sepengetahuan Partai Demokrat dan PKS," imbuh dia.

Riefky menyebut Anies dipanggil malam itu juga oleh Surya Paloh untuk menerima keputusan tersebut. Meski demikian, Riefky menyebut Anies hanya mengutus Sudirman, juru bicaranya, untuk menyampaikan keputusan penting tersebut kepada Demokrat dan PKS.

"Malam itu juga, capres Anies dipanggil oleh Surya Paloh untuk menerima keputusan itu. Sehari kemudian, 30 Agustus 2023, capres Anies dalam urusan yang sangat penting ini, tidak menyampaikan secara langsung kepada pimpinan tertinggi PKS dan Partai Demokrat, melainkan terlebih dahulu mengutus Sudirman Said untuk menyampaikannya," kata Riefky.


Partai Demokrat blak-blakan membongkar kesepakatan duet Pilpres 2024 Anies Baswedan dan Ketum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, yang disebut mereka diputuskan sepihak oleh Ketum NasDem Surya Paloh. Lantas, apa langkah Demokrat selanjutnya?

"Menyikapi hal itu, Partai Demokrat akan melakukan rapat Majelis Tinggi Partai untuk mengambil keputusan selanjutnya," kata Sekjen Demokrat Teuku Riefky Harsya dalam keterangannya, Kamis (31/8/2023).

Riefky menegaskan Majelis Tinggi Partai Demokrat mempunyai kewenangan soal Pilpres 2024. Karenanya, Demokrat bakal menggelar rapat tersebut sebelum menentukan sikap selanjutnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Sesuai dengan AD/ART Partai Demokrat tahun 2020, kewenangan penentuan koalisi dan capres/cawapres ditentukan oleh Majelis Tinggi Partai," kata dia.

Singgung Pengkhianatan

Riefky menyebut keputusan duet Anies-Cak Imin sebagai pengkhianatan semangat perubahan. Dia juga mengungkit piagam Koalisi Perubahan untuk Persatuan.

"Rentetan peristiwa yang terjadi merupakan bentuk pengkhianatan terhadap semangat perubahan; pengkhianatan terhadap Piagam Koalisi yang telah disepakati oleh ketiga Parpol; juga pengkhianatan terhadap apa yang telah disampaikan sendiri oleh Capres Anies Baswedan, yang telah diberikan mandat untuk memimpin Koalisi Perubahan," kata dia.

Riefky mengatakan pihaknya menerima informasi dari Sudirman Said, yang mewakili Bacapres Anies Baswedan, bahwa Anies telah menyetujui kerja sama politik NasDem dan PKB untuk mengusung pasangan Anies-Cak Imin. Persetujuan ini disebut dilakukan secara sepihak atas inisiatif Ketum NasDem, Surya Paloh.

"Hari ini, kami melakukan konfirmasi berita tersebut kepada Anies Baswedan. Ia mengonfirmasi bahwa berita tersebut adalah benar. Demokrat 'dipaksa menerima keputusan itu (fait accompli)," ujar Riefky.

Simak Video 'Demokrat Mengaku 'Dipaksa' Terima Keputusan Duet Anies-Cak Imin':

[Gambas:Video 20detik]


Partai Demokrat memerintah untuk men-take down baliho bergambar Anies-AHY. Perintah itu setelah adanya keputusan sepihak NasDem menentukan duet Anies dengan Ketum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.

"Ya gambar Anies kami take down," kata Anggota Majelis Tinggi Demokrat Syarief Hasan saat dikonfirmasi, Kamis (31/8/2023). Syarief Hasan hadir dalam rapat tersebut.

Sementara itu berdasarkan catatan detikcom, ada sejumlah baliho yang memasang gambar Anies-AHY. Salah satunya di kawasan Margonda, Depok. Pada Juli kemarin, baliho itu berada di dekat lampu merah Simpang Ramanda, Jalan Margonda Raya, Depok. Baliho tersebut berlatarbelakang warna putih dengan tulisan tagline 'Perubahan & Perbaikan'.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Foto: Baliho Anies-AHY tak lagi mejeng di Depok dan Senayan. (detikcom)

Namun, pada Kamis (31/8/2023), baliho bergambar Anies-AHY itu sudah di-take down. Baliho itu kini kosong. Salah seorang warga mengatakan baliho itu sejak awal Agustus sudah kosong.

"Udah lama, dari Agustus udah nggak ada. Lama itu, Agustus awal kosong," ujar salah satu warga Edi kepada detikcom.

Adapun baliho Anies-AHY di dekat STC, Senayan, Jakarta Pusat juga telah berganti. Pada Juli kemarin, baliho di STC terpasang gambar AHY dan Anies bertuliskan 'Perubahan dan Perbaikan'. Kini, baliho itu sudah tak lagi terpasang gambar foto Anies-AHY.

Keputusan men-take down baliho Anies usai Demokrat menggelar rapat di Cikeas. Rapat itu digelar menyusul adanya keputusan sepihak NasDem menduetkan Anies dengan Cak Imin di 2024.

"Namun demikian, sesuatu yang tidak terduga dan sulit dipercaya terjadi. Di tengah proses finalisasi kerja parpol koalisi bersama capres Anies dan persiapan deklarasi, tiba-tiba terjadi perubahan fundamental dan mengejutkan," kata Riefky dalam keterangannya.

"Pada Selasa malam, 29 Agustus 2023, di NasDem Tower, secara sepihak Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh tiba-tiba menetapkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai cawapres Anies, tanpa sepengetahuan Partai Demokrat dan PKS," imbuh dia.

Riefky menyebut Anies dipanggil malam itu juga oleh Surya Paloh untuk menerima keputusan tersebut. Meski demikian, Riefky menyebut Anies hanya mengutus Sudirman, juru bicaranya, untuk menyampaikan keputusan penting tersebut kepada Demokrat dan PKS.

"Malam itu juga, capres Anies dipanggil oleh Surya Paloh untuk menerima keputusan itu. Sehari kemudian, 30 Agustus 2023, capres Anies dalam urusan yang sangat penting ini, tidak menyampaikan secara langsung kepada pimpinan tertinggi PKS dan Partai Demokrat, melainkan terlebih dahulu mengutus Sudirman Said untuk menyampaikannya," kata Riefky.

Simak Video 'Pernyataan Lengkap Demokrat Usai NasDem Usung Anies-Cak Imin':

[Gambas:Video 20detik]


Partai Demokrat mengungkapkan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh telah menetapkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin sebagai cawapresnya Anies Baswedan. Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto yang merupakan mitra PKB buka suara.

"Ya saya jawab ya. Ya inilah namanya demokrasi kita, demokrasi kita musyawarah," kata Prabowo di markas Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Kamis (31/8/2023).

Prabowo mengaku belum mendengar informasi soal Cak Imin menjadi cawapres Anies. Prabowo menyebut semua bisa dibicarakan.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Prabowo juga menjawab pertanyaan soal penentuan cawapres apakah lebih mudah setelah PKB diklaim menjadi pendukung Anies. Prabowo menyebut urusan cawapres pada waktunya bakal dibereskan.

"Saya sendiri belum dengar rencana itu, kami demokrasi di dalam, inisiatif, kita musyawarah, santai-santai saja," kata Prabowo.

"Wakil presiden nanti saatnya ada. Terus wakil presiden ditanyain," ujar Prabowo.

Sekjen Demokrat Teuku Riefky Harsya sebelumnya mengungkapkan momen Cak Imin ditetapkan sebagai cawapres Anies Baswedan. Keputusan itu, kata Riefky, diambil sepihak oleh Ketum NasDem Surya Paloh.

"Namun demikian, sesuatu yang tidak terduga dan sulit dipercaya terjadi. Di tengah proses finalisasi kerja parpol koalisi bersama capres Anies dan persiapan deklarasi, tiba-tiba terjadi perubahan fundamental dan mengejutkan," kata Riefky dalam keterangannya, Kamis (31/8/2023).

"Pada Selasa malam, 29 Agustus 2023, di NasDem Tower, secara sepihak Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh tiba-tiba menetapkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai cawapres Anies, tanpa sepengetahuan Partai Demokrat dan PKS," imbuh dia.

Riefky menyebut Anies dipanggil malam itu juga oleh Surya Paloh untuk menerima keputusan tersebut. Meski demikian, Riefky menyebut Anies hanya mengutus Sudirman, juru bicaranya, untuk menyampaikan keputusan penting tersebut kepada Demokrat dan PKS.

"Malam itu juga, capres Anies dipanggil oleh Surya Paloh untuk menerima keputusan itu. Sehari kemudian, 30 Agustus 2023, capres Anies dalam urusan yang sangat penting ini, tidak menyampaikan secara langsung kepada pimpinan tertinggi PKS dan Partai Demokrat, melainkan terlebih dahulu mengutus Sudirman Said untuk menyampaikannya," kata Riefky.


Partai Demokrat menyebut dipaksa menerima keputusan duet Anies Baswedan dan Ketum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin oleh Ketum NasDem Surya Paloh. Partai Demokrat yang sebelumnya menggelar rapat di Cikeas, Bogor, akan menurunkan baliho-baiho yang memuat gambar Anies Baswedan.

"Ya gambar Anies kami take down," kata Anggota Majelis Tinggi Demokrat Syarief Hasan saat dikonfirmasi, Kamis (31/8/2023). Syarief Hasan hadir dalam rapat tersebut.

Dipaksa Terima Duet Anies-Cak Imin

Sekjen Demokrat Teuku Riefky Harsya sebelumnya mengungkapkan momen Cak Imin ditetapkan sebagai cawapres Anies Baswedan. Keputusan itu, kata Riefky, diambil sepihak oleh Ketum NasDem Surya Paloh.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Namun demikian, sesuatu yang tidak terduga dan sulit dipercaya terjadi. Di tengah proses finalisasi kerja parpol koalisi bersama capres Anies dan persiapan deklarasi, tiba-tiba terjadi perubahan fundamental dan mengejutkan," kata Riefky dalam keterangannya, Kamis (31/8/2023).

"Pada Selasa malam, 29 Agustus 2023, di NasDem Tower, secara sepihak Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh tiba-tiba menetapkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai cawapres Anies, tanpa sepengetahuan Partai Demokrat dan PKS," imbuh dia.

Riefky menyebut Anies dipanggil malam itu juga oleh Surya Paloh untuk menerima keputusan tersebut. Meski demikian, Riefky menyebut Anies hanya mengutus Sudirman, juru bicaranya, untuk menyampaikan keputusan penting tersebut kepada Demokrat dan PKS.

"Malam itu juga, capres Anies dipanggil oleh Surya Paloh untuk menerima keputusan itu. Sehari kemudian, 30 Agustus 2023, capres Anies dalam urusan yang sangat penting ini, tidak menyampaikan secara langsung kepada pimpinan tertinggi PKS dan Partai Demokrat, melainkan terlebih dahulu mengutus Sudirman Said untuk menyampaikannya," kata Riefky.

Simak Video 'Demokrat Mengaku 'Dipaksa' Terima Keputusan Duet Anies-Cak Imin':

[Gambas:Video 20detik]


Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) telah memutus akses atau take down 174 akun dan konten internet yang terindikasi mengandung indoktrinasi dan penyebaran paham radikalisme. Kominfo ingin menciptakan kondisi damai menjelang Pemilu 2024.

"Sejak awal bulan Juli 2023 sampai hari ini, Kominfo menemukan total 174 akun dan konten indoktrinasi dan penyebaran paham radikalisme. Sesuai arahan Bapak Presiden Jokowi untuk menciptakan Pemilu 2024 damai, Kominfo segera melakukan take down akses konten tersebut," tegas Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi dalam keterangannya, Kamis (31/8/2023).

Kominfo bekerja sama dengan Tentara Nasional Indonesia dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Mereka terus memantau platform digital yang memuat konten radikalisme dan terorisme.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Hasil pantauan bersama TNI dan BNPT menunjukkan peningkatan signifikan penyebaran konten radikalisme. Ada yang terafiliasi Jemaah Ansharud Daulah (JAD) dan Jamaah Islamiah (JI)," jelasnya.

Berdasarkan laporan Direktorat Pengendalian Aplikasi Informatika Ditjen Aplikasi Informatika, 174 akun dan konten tersebut tersebar di berbagai platform digital. Terbanyak di platform X atau Twitter, yaitu 116 konten, kemudian 46 konten Facebook, 11 konten Instagram, dan 1 konten YouTube.

Menteri Budi Arie menyatakan pemutusan akses itu dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

"Kementerian Kominfo terus melakukan pencarian konten dalam situs web atau platform dengan menggunakan mesin AIS setiap dua jam sekali. Selain itu, Kementerian Kominfo juga bekerja sama dengan TNI dan BNPT untuk menelusuri akun-akun yang menyebarkan konten terorisme, radikalisme, dan separatisme," tandasnya.

Menkominfo meminta masyarakat menghindari penyebaran konten yang radikalisme, terorisme, dan separatisme. "Jika menemukenali keberadaan situs seperti itu dapat melaporkannya ke aduankonten.id atau akun X @aduankonten," ujarnya.

Simak juga 'Saat Langkah Kapolri Turun ke Pesantren demi Cegah Radikalisme':

[Gambas:Video 20detik]


Partai Demokrat (PD) mengungkap Partai NasDem secara sepihak mengusung duet Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin. PD menyebut langkah itu merupakan bentuk pengkhianatan terhadap spirit perubahan.

"Rentetan peristiwa yang terjadi merupakan bentuk pengkhianatan terhadap semangat perubahan; pengkhianatan terhadap Piagam Koalisi yang telah disepakati oleh ketiga Parpol; juga pengkhianatan terhadap apa yang telah disampaikan sendiri oleh Capres Anies Baswedan, yang telah diberikan mandat untuk memimpin Koalisi Perubahan," kata Sekjen PD, Teuku Riefky Harsya, dalam keterangan tertulis, Kamis (31/8/2023).

Riefky mengatakan pihaknya menerima informasi dari Sudirman Said, yang mewakili Bacapres Anies Baswedan, bahwa Anies telah menyetujui kerja sama politik NasDem dan PKB untuk mengusung pasangan Anies-Cak Imin. Persetujuan ini disebut dilakukan secara sepihak atas inisiatif Ketum NasDem, Surya Paloh.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Hari ini, kami melakukan konfirmasi berita tersebut kepada Anies Baswedan. Ia mengonfirmasi bahwa berita tersebut adalah benar. Demokrat 'dipaksa menerima keputusan itu (fait accompli)," ujar Riefky.

Atas peristiwa itu, Riefky mengatakan PD bakal menggelar rapat Majelis Tinggi PD. Hal ini sesuai dengan aturan yang tertuang dalam AD/ART partai berlambang bintang mercy itu.

"Menyikapi hal itu, Partai Demokrat akan melakukan rapat Majelis Tinggi Partai untuk mengambil keputusan selanjutnya. Sesuai dengan AD/ART Partai Demokrat tahun 2020, kewenangan penentuan koalisi dan Capres/Cawapres ditentukan oleh Majelis Tinggi Partai," ujar Riefky.

Simak Video 'Demokrat Rapat di Cikeas Bahas soal Dinamika di Koalisi Perubahan':

[Gambas:Video 20detik]


Partai Demokrat mengaku 'dipaksa' menerima keputusan duet Anies Baswedan dan Ketum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin. Demokrat menyebut Anies yang menerima keputusan ini hanya mengutus Sudirman Said untuk memberitahukannya kepada Demokrat dan PKS sebagai mitra Koalisi Perubahan untuk Persatuan.

Sekjen Demokrat Teuku Riefky Harsya mengungkapkan momen Cak Imin ditetapkan sebagai cawapres Anies Baswedan. Keputusan itu, kata Riefky, diambil sepihak oleh Ketum NasDem Surya Paloh.

"Namun demikian, sesuatu yang tidak terduga dan sulit dipercaya terjadi. Di tengah proses finalisasi kerja parpol koalisi bersama capres Anies dan persiapan deklarasi, tiba-tiba terjadi perubahan fundamental dan mengejutkan," kata Riefky dalam keterangannya, Kamis (31/8/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Pada Selasa malam, 29 Agustus 2023, di NasDem Tower, secara sepihak Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh tiba-tiba menetapkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai cawapres Anies, tanpa sepengetahuan Partai Demokrat dan PKS," imbuh dia.

Riefky menyebut Anies dipanggil malam itu juga oleh Surya Paloh untuk menerima keputusan tersebut. Meski demikian, Riefky menyebut Anies hanya mengutus Sudirman, juru bicaranya, untuk menyampaikan keputusan penting tersebut kepada Demokrat dan PKS.

"Malam itu juga, capres Anies dipanggil oleh Surya Paloh untuk menerima keputusan itu. Sehari kemudian, 30 Agustus 2023, capres Anies dalam urusan yang sangat penting ini, tidak menyampaikan secara langsung kepada pimpinan tertinggi PKS dan Partai Demokrat, melainkan terlebih dahulu mengutus Sudirman Said untuk menyampaikannya," kata Riefky.

Simak Video 'Demokrat Rapat di Cikeas Bahas soal Dinamika di Koalisi Perubahan':

[Gambas:Video 20detik]


Partai Demokrat menyebut Anies Baswedan telah menyetujui kerja sama politik dengan PKB untuk mengusung duet Anies-Ketum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin. Sekjen Demokrat Teuku Riefky Harsya mengatakan keputusan tersebut dilakukan sepihak.

Awalnya Riefky menuliskan keputusan dalam bentuk tulisan tangan yang ditandatangani. Surat itu ditujukan ke AHY pada 25 Agustus.

"Inti surat tersebut ialah untuk meminta secara resmi agar Ketum AHY bersedia menjadi cawapresnya," ujar Sekjen Demokrat Teuku Riefky Harsya dalam keterangannya, Kamis (31/8/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Namun demikian, sesuatu yang tidak terduga dan sulit dipercaya terjadi. Di tengah proses finalisasi kerja Parpol koalisi bersama Capres Anies dan persiapan deklarasi, tiba-tiba

terjadi perubahan fundamental dan mengejutkan. Pada Selasa malam, 29 Agustus 2023, di Nasdem Tower, secara sepihak Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh tiba-tiba

menetapkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai Cawapres Anies, tanpa sepengetahuan Partai Demokrat dan PKS," sambungnya.

Anies pada malam itu dipanggil Surya Paloh untuk menerima keputusan tersebut. Namun Anies tidak menyampaikan langsung ke PKS dan Demokrat.

"Malam itu juga, Capres Anies dipanggil oleh Surya Paloh untuk menerima keputusan itu. Sehari kemudian, 30 Agustus 2023, Capres Anies dalam urusan yang sangat penting ini, tidak menyampaikan secara langsung kepada pimpinan tertinggi PKS dan Partai Demokrat, melainkan terlebih dahulu mengutus Sudirman Said untuk menyampaikannya," katanya.

Simak juga 'Saat Demokrat Minta Anies Segera Deklarasikan Cawapres: Mengejar Ketertinggalan':

[Gambas:Video 20detik]


Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menjelaskan anatomi daftar calon anggota legislatif sementara (DCS) KPU untuk Pemilu 2024. Lucius mengatakan ada 9.919 caleg di DCS Pemilu 2024.

"Kita tahu bahwa pertama KPU melakukan rilis yang keliru terkait jumlah caleg, KPU mengumumkan 9.925 saat itu lalu dengan sedikit keisengannya Formappi bisa membuktikan bahwa KPU salah saat itu, dan mereka akhirnya mengoreksi sekarang sudah sama angkanya yang dihitung Formappi yaitu 9.919," kata Lucius Karus kepada wartawan di Kantor Formappi, Matraman, Jakarta Timur, Kamis (31/8/2023).

Lucius menyoroti kesalahan pengipuntan data jumlah caleg tersebut. Dia mengatakan hal itu menjadi catatan serius dari Formappi terhadap lembaga penyelenggara Pemilu.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Bagaimana bisa penyelengga pemilu dengan anggaran dan fasilitas dengan staf sumber daya manusia yang sangat banyak ya, bahkan untuk hal yang sederhana melakukan penghitungan jumlah caleg aja mereka gagal," ujarnya.

Caleg perempuan turun

Dia mengatakan persentase perempuan di Pemilu 2019 dan Pemilu 2024 mengalami penurunan 3 persen. Dia menyebutkan persentase keterwakilan perempuan di Pemilu 2019 mencapai 40 persen, namun di Pemilu 2024 hanya mencapai 37 persen.

"Jadi terdapat penurunan persentase perempuan dalam DCS 2024 dibandingkan dengan 2019," ujarnya.

Dia mengatakan caleg perempuan dominan menempati nomor urut 3 dan 6. Menurutnya, penempatan caleg perempuan di nomor urut itu hanya sebagai pelengkap persyaratan untuk kandidat caleg laki-laki.

"Semua Parpol punya kecenderungan yang sama," katanya. "Dengan kata lain caleg perempuan cenderung diposisikan sebagai pelengkap persyaratan untuk 2 kandidat laki-laki di atas."

Caleg (di) Jabodetabek

Dia mengatakan 41 persen caleg di DCS Pemilu 2024 berdomisili di Jabodetabek. Sementara itu, caleg yang berdomisili di luar Jabodetabek mencapai 59 persen.

"Di DCS 2024 ini kita menemukan 41 persen atau 4.049 caleg yang disusung oleh partai politik itu berdomisili di Jabodetabek, jadi ada 41 persen. Sementara 59 persen atau 5.870 dari caleg yang diusung oleh partai politik di DCS 2024 itu tinggal di luar wilayah Jabodetabek ya," ucapnya.

Jumlah caleg terbanyak yang berdomisili di Jabotabek yakni caleg dari Partai Buruh sebesar 58,62 persen. Menurutnya, domisili caleg seharusnya berada di daerah pemilihannya (dapilnya).

"Partai dengan jumlah caleg terbanyak yang berdomisili di Jabodetabek adalah Partai Buruh dengan 58,62%, disusul Perindo dengan 55,52% dan Golkar dengan 51,90% caleg. Separuh caleg dari ketiga partai ini berdomisili di Jabodetabek. Idealnya domisili caleg berada di dapil tempat dia dicalonkan. Dengan begitu diharapkan caleg mengenal pemilihnya dan begitu pula sebaliknya," ujarnya.

Caleg petahana

Dia mengatakan dari total 575 anggota DPR yang maju kembali untuk berkompetisi di Pemilu 2024 mencapai 521 orang. Dia menyebutkan jumlah caleg petahana terbanyak ditempati oleh Partai Demokrat yakni sebesar 98,15 persen.

"521 dari 575 atau 90,61% anggota DPR RI terdaftar Kembali dalam DCS 2024. Prosentase petahana terbanyak diusung oleh Partai Demokrat (98,15%), disusul PKS (98%), PPP (94,74%), dan Golkar (94, 12%). Mayoritas caleg petahana didaftarkan pada nomor urut 1 (319). Jika ditambah nomor urut 2 & 3 maka jumlah petahana di tiga urutan awal menjadi 441 atau 85%. Itu artinya caleg petahana menjadi andalan parpol di dapil-dapil yang tersebar. Mereka berpotensi bisa terpilih kembali," ujarnya.

Kutu loncat

Dia juga menjelaskan terkait caleg yang berpindah partai dari Pemilu 2019 ke Pemilu 2024. Dia menyebutkan 10 caleg yang berpindah partai politik yakni Eva Kusuma Sundari, Choky Sitohang, Dedi Mulyadi, Hillary Brigita Lasut, Anang Hermansyah, Surya Tjandra, Bachrudin Nasori, Denny Wahyudi, Ferdinand Hutahaean, Widya Pratiwi.

"Kutu loncat ini mau mengatakan caleg yang berpindah partai di pemilihan legislatif 2014 ini. Tentu ini tidak menggambarkan fakta sesungguhnya dari 9.919 caleg yang diusuung oleh 18 parpolnya, karena terbatasnya ifnromasi untuk nmengonfirmasi caleg-caleg ini, ya terpaksa yang bisa ditampilkan di sini caleg-caleg yang bisa kami temukan informasinya soal perpindahan dari satu parpol ke parpol lain di website yang ada di internet baru 10 yang bisa kami temukan," ujarnya.

Caleg seleb

Dia mengatakan Formappi menemukan 95 caleg yang berasal dari kalangan pesohor atau selebritas seperti musisi, aktor hingga komedian. Menurutnya, parpol masih mengandalkan caleg dari kalangan pesohor untuk meraup suara.

"Kehadiran pesohor menjadi andalan parpol di tengah tuntutan meraih dukungan pemilih. Popularitas bisa sangat membantu mendongkrak suara calon hingga parpol. Bahayanya jika popularitas saja yang jadi andalan, sulit berharap kinerja pesohor ini bisa memberikan sumbangsih saat di parlemen," ujarnya.

Caleg kerabat, potensi oligarki

Lucius mengatakan pihaknya juga menemukan 50 caleg yang memiliki hubungan kekerabatan dengan pejabat tertentu. Dia menyebut hubungan kekerabatan itu menandakan adanya dinasti politik.

"Meski tidak selalu jelek, dinasti politik ini tetap saja mengindikasikan untuk meneruskan kekuasaan pada penerus dari kerabat sendiri. Politik dinasti memang tidak dilarang, tetapi juga tak berarti dibolehkan. Kekerabatan politik akan mengkonsolidasikan kekuasaan di sekitar dapur keluarga tertentu. Ini akan menutup ruang publik terhadap akses masyarakat umum yang mampu untuk merengkuh kekuasaan. Dengan kata lain, politik kekerabatan adalah amunisi bagi oligarki politik," tuturnya.

Simak juga 'Saat Nasdem Harap Caleg Punya Rekam Jejak yang Bersih':

[Gambas:Video 20detik]


Partai Demokrat menyebut Anies Baswedan telah menyetujui kerja sama politik dengan PKB untuk mengusung duet Anies-Ketum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin. Demokrat menyebut pihaknya dipaksa menyetujui kerja sama tersebut.

"Kemarin, 30 Agustus 2023, kami mendapatkan informasi dari Sudirman Said, mewakili Capres Anies Baswedan, bahwa Anies telah menyetujui kerja sama politik Partai Nasdem dan PKB, untuk mengusung pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar," kata Sekjen Demokrat Teuku Riefky Harsya dalam keterangannya, Kamis (31/8/2023).

Riefky menyebut persetujuan ini diambil sepihak oleh Surya Paloh.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Persetujuan ini dilakukan secara sepihak atas inisiatif Ketum NasDem, Surya Paloh," imbuhnya.

Demokrat juga telah mengonfirmasi Anies Baswedan soal duet dengan Cak Imin. Dia membenarkannya sehingga Demokrat mengaku seperti dipaksa menerima duet Anies-Cak Imin.

"Hari ini, kami melakukan konfirmasi berita tersebut kepada Anies Baswedan. Ia mengonfirmasi bahwa berita tersebut adalah benar. Demokrat 'dipaksa' menerima keputusan itu," katanya.

Diketahui, Partai Demokrat menggelar rapat di Cikeas, Jawa Barat, hari ini. Rapat ini digelar majelis tinggi partai secara tertutup

Informasi yang beredar menyebutkan rapat tersebut digelar sejak siang tadi di Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Kamis (31/8/2023). Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berkediaman di Cikeas.

Anggota Majelis Tinggi DPP Demokrat Syarief Hasan mengonfirmasi rapat tersebut. Syarief Hasan hadir langsung dalam rapat.

"Ya," katanya saat dikonfirmasi detikcom.

PKB Kaget Anies Temui Ibunda Cak Imin

Bacapres Anies Baswedan bersilaturahmi ke kediaman Ibunda Cak Imin, Nyai Hj Muhasonah, di Jombang. PKB mengaku baru mengetahui kabar Anies mendatangi kediaman Ibunda Cak Imin.

"Aku juga baru tahu, tahu-tahunya Mas Anies hari ini safari, ziarah ke punjur-punjur pesantren besar di Pulau Jawa. Ke Tebu Ireng, dan saya juga kaget beliau mampir (ke Ibunda Cak Imin)," kata Wasekjen PKB Syaiful Huda kepada wartawan, Kamis (31/8).

Meski begitu, Huda menilai yang dilakukan Anies merupakan hal yang baik. Terutama, kata dia, melakukan silaturahmi ke tokoh-tokoh agama, pejuang Islam yang mengabdikan diri untuk NKRI.

Simak juga 'Saat Komentar PAN soal Langkah Sandiaga Goda Demokrat-PKS Dukung Ganjar':

[Gambas:Video 20detik]


Partai Demokrat buka suara soal pertemuan Anies Baswedan, bakal capres yang didukungnya, dengan ibunda Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin. Demokrat menyebut persetujuan itu diambil sepihak oleh Ketum NasDem Surya Paloh.

"Kemarin, 30 Agustus 2023, kami mendapatkan informasi dari Sudirman Said, mewakili capres Anies Baswedan, bahwa Anies telah menyetujui kerja sama politik Partai NasDem dan PKB, untuk mengusung pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar," kata Sekjen Demokrat Teuku Riefky Harsya dalam keterangannya, Kamis (31/8/2023).

"Persetujuan ini dilakukan secara sepihak atas inisiatif Ketum NasDem, Surya Paloh," imbuhnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Diketahui, Partai Demokrat menggelar rapat di Cikeas, Jawa Barat, hari ini. Rapat ini digelar majelis tinggi partai secara tertutup

Informasi yang beredar menyebutkan rapat tersebut digelar sejak siang tadi di Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Kamis (31/8/2023). Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berkediaman di Cikeas.

Anggota Majelis Tinggi DPP Demokrat Syarief Hasan mengonfirmasi rapat tersebut. Syarief Hasan hadir langsung dalam rapat.

"Ya," katanya saat dikonfirmasi detikcom.

PKB Kaget Anies Temui Ibunda Cak Imin

Bacapres Anies Baswedan bersilaturahmi ke kediaman Ibunda Cak Imin, Nyai Hj Muhasonah, di Jombang. PKB mengaku baru mengetahui kabar Anies mendatangi kediaman Ibunda Cak Imin.

"Aku juga baru tahu, tahu-tahunya Mas Anies hari ini safari, ziarah ke punjur-punjur pesantren besar di Pulau Jawa. Ke Tebu Ireng, dan saya juga kaget beliau mampir (ke Ibunda Cak Imin)," kata Wasekjen PKB Syaiful Huda kepada wartawan, Kamis (31/8).

Meski begitu, Huda menilai yang dilakukan Anies merupakan hal yang baik. Terutama, kata dia, melakukan silaturahmi ke tokoh-tokoh agama, pejuang Islam yang mengabdikan diri untuk NKRI.

Simak juga 'Bahlil: Prabowo Tak Sesangar Dulu, Ganjar Mirip Jokowi, Anies Jasnya Banyak':

[Gambas:Video 20detik]


Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengisi kuliah umum Golkar Institute di DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, sore ini. Kuliah umum Prabowo itu pun dihadiri oleh sejumlah senior Partai Golkar.

Dalam pantauan detikcom di lokasi, Kamis (31/8/2023), kedatangan Prabowo di Markas Partai Golkar disambut langsung oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie (Ical), dan Sekjen Partai Golkar Lodewijk F Paulus. Airlangga juga memberikan seekor kuda berwarna cokelat sebelum Prabowo menjadi pembicara dalam kuliah umum itu.

Acara tersebut dihadiri oleh sejumlah senior dan petinggi Partai Golkar. Hadir di lokasi yakni Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono, Bendahara Umum Partai Golkar, Ketua Dewan Pengurus Golkar Institute Ace Hasan Syadzily, Waketum Partai Golkar Erwin Aksa, Waketum Partai Golkar Herifah Syaifudian, Waketum Partai Golkar Nurul Arifin.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Tampak juga Wakil Ketua Golkar Institute Rizal Mallarangeng, Dewan Pengawas Golkar Institute John Kennedy Azis, Wakil Gubernur Sumatera Utara Rajekshah, Ketum PP Kesatuan Perempuan Partai Golkar Airin Rachmi, Ketum PP AMPG Ilham Permana, Menpora Dito Ariotedjo, Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafidz, Duta Besar Selandia Baru Tantowi Yahya, Kristina Paruntu, Sharif Cicip Sutarjo dan Puteri Komarudin.

Dalam sambutannya, Prabowo mengaku sangat bangga dapat bertandang ke markas Partai Golkar. Prabowo bahkan menilai dirinya masih pantas mengenakan pakaian berwarna kuning ala Partai Golkar.

"Hari ini, saya merasa sangat bangga dan sangat dihormati kembali ke almamater saya, dan memang masih pantes saya pakai kuning-kuning ini," kata Prabowo saat sambutan.

"Jadi memang bagaimanapun Partai Golkar sangat besar rekam jejak dalam sejarah bangsa Indonesia," sambungnya.

Simak Video 'Prabowo Tiba di DPP Golkar, Rangkul Airlangga & Lihat Kuda':

[Gambas:Video 20detik]


Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Gerindra Andre Rosiade meminta Menteri BUMN Erick Thohir tak menghilangkan keberadaan pangkalan dan agen LPG 3 kg. Menurutnya, akan ada banyak orang menganggur jika pangkalan dan agen LPG 3 kg dihilangkan.

"Kalau agen LPG dihilangkan, pangkalan dihilangkan, ada berapa ratus ribu orang pengangguran baru Pak Menteri," kata Andre dalam rapat kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri BUMN Erick Thohir di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (31/8/2023).

Selain itu, Andre menilai, menghilangkan pangkalan dan agen LPG 3 kg akan menimbulkan gejolak di masyarakat. Sebab, lanjutnya, ada ratusan ribu orang yang perekonomiannya tergantung pada sektor tersebut.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Tolong kita jangan bikin kerusuhan baru menjelang pemilu. Kasihan Presiden Jokowi yang tingkat kepuasannya sudah 82% di Kabinet Indonesia Maju yang insyaallah akan dilanjutkan oleh Koalisi Indonesia Majunya Pak Prabowo Subianto," ujar dia.

Andre mengaku mendengar informasi bahwa ada tekanan dari oknum pejabat Pertamina untuk menghilangkan agen dan pangkalan LPG 3 kg. Alasannya, barang bersubsidi itu akan didistribusikan langsung ke masyarakat melalui balai desa.

Menurutnya, wacana tersebut bukan solusi tepat mengatasi kelangkaan 'gas melon'. Dia mengatakan kelangkaan terjadi akibat tingginya permintaan, sementara di saat yang sama suplai tidak bertambah.

"Saya rasa itu bukan solusi permasalahan kelangkaan LPG 3 kg. Kelangkaan terjadi karena memang suplai kita tidak naik tapi permintaan bertambah. Karena banyaknya kelas menengah yang mulai turun ke bawah, kesulitan hidup dan akhirnya mereka membeli LPG 3 kg. Kan itu yang terjadi, bukan kesulitan suplai. Tapi memang meningkatnya kebutuhan orang membeli LPG 3 kg," kata Andre.

Andre meminta agar desakan untuk menghapus agen dan pangkalan LPG 3kg dihentikan. Sebab kebijakan itu akan menyebabkan ratusan ribu pengangguran baru di Indonesia.

"Kalau itu dipaksakan, bahkan mengancam Dirut Pertamina Patraniaga 'kalau lu nggak bisa tiga bulan, gue copot lu'. Udah kayak Menteri BUMN aja kawannya Pak Tiko itu, bisa nyopot Dirut Pertamina Patraniaga. Kalau itu dilakukan, agen LPG dihilangkan, akan ada ratusan ribu orang jadi pengangguran baru, Pak Menteri," kata Andre.

Simak juga 'Kala 2023 Tak Semua Orang Bisa Beli LPG 3 Kg, Beli Pakai KTP':

[Gambas:Video 20detik]


Mendagri Tito Karnavian mengakui adanya wacana untuk mempercepat pelaksanaan Pilkada Serentak 2024. Wacana itu, kata Tito, datang dari kalangan akademisi dan DPR RI.

"Itu kan ada ide dari kalangan akademisi maupun dari DPR, teman-teman DPR," kata Tito di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, Kamis (31/8/2023).

Tito menjelaskan filosofi lahirnya UU Nomor 10 Tahun 2016 adalah keserempakan antara pusat dengan daerah. Karena itu, Pemilihan Umum pun dilaksanakan secara serentak.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Memang salah satu filosofi daripada lahirnya UU nomor 10 tahun 2016 tentang pilkada itu adalah keserempakan antara pemerintahan pusat, kemudian tingkat i dan tingkat ii. Makanya di tahun yang sama dilaksanakan election ya, Pileg, Pilpres 14 Februari. Ronde keduanya kalau ada di bulan Juni. Terpilih dilantik 20 Oktober. Saya ulangi, DPR di 1 Oktober," tuturnya.

Hal itu, kata Tito, membuat kalangan DPR dan akademisi mempertanyakan pelaksanaan Pilkada 2024 pada 27 November. Sebab, sengketa pilkada biasanya berlangsung selama tiga bulan. Padahal masa jabatan seluruh kepala daerah hasil Pilkada 2020 habis pada 31 Desember. Tito mengatakan menurut kalangan DPR dan akademisi hal itu membuat pemerintahan menjadi tidak efektif.

"Tanggal 31 Desember, berdasar UU Pilkada, 2024 itu seluruh kepala daerah hasil pilkada 2020 itu harus berakhir, 31 Desember. Artinya satu Januari Pj. Akan jadi hampir semua kepala daerah itu nantinya 1 Januari 2025 itu Pj semua. Ini nggak efektif untuk pemerintahan," tutur dia.

"Dan kemudian kalau 27 November, perlu tiga bulan untuk sengketa pemilu dan lain-lain berarti lebih kurang bulan April, Februari, Maret 2025 itu ada pelantikan. Cukup jauh dengan pelantikan Presiden 20 Oktober," imbuh Tito.

Karena itu, kata Tito, muncul ide pelaksanaan pelantikan serentak, bukan pemungutan serentak. Kalangan DPR dan akademisi disebutnya menilai untuk lebih baik Pilkada dimundurkan di bulan September.

"Maka timbul ide jangan hanya pemungutan serentak, tapi pelantikan serentak. Pelantikan serentak lebih baik di tanggal 1 Januari 2025 karena 31 Desember 2024 yang definitif hasil Pilkada 2020 akan habis sesuai UU Pasal 201 ayat 7. Daripada mengisi dengan Pj lagi, banyak sekali, 270, kemudian pelantikannya nanti jauh sekali dengan Presiden, ada ide untuk memajukan Pilkadanya 3 bulan kira-kira. Kalau pelantikannya 1 Januari 2025, 31 Desember sudah definitif, sudah selesai habis daripada pj, lebih baik definitif sekalian 1 Januari. Ditarik mundur ke belakang. Itu lebih kurang bulan September," beber Tito.

Kendati demikian, Tito menegaskan ide mempercepat Pilkada Serentak itu baru wacana. Dia pun melempar bola wacana itu kembali ke DPR.

"Itu baru wacana. Silakan saja teman-teman DPR menilai. Kalau memang sudah siap pendapat seperti apa ya kami siap untuk diundang menyampaikan pendapat," pungkas dia.

Jokowi Pertanyakan Urgensi

Presiden Jokowi juga telah angkat bicara soal isu Pilkada Serentak 2024 akan dimajukan dari November 2024 jadi September 2024 melalui peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu). Jokowi pun mempertanyakan urgensi mempercepat Pilkada.

"Belum sampai ke situ kok saya. Urgensinya apa, alasannya apa, semuanya perlu dipertimbangkan secara mendalam," kata Jokowi di ICE BSD, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis (31/8/2023).

Jokowi mengatakan wacana tersebut harus dipertimbangkan secara matang. Dia mengatakan kajian soal pelaksanaan Pilkada Serentak saat ini masih dilakukan di Kemendagri.

"Saya kira semua itu masih kajian di Kemendagri dan saya belum tahu mengenai itu," ujarnya.

Simak juga 'Saat Mahfud Sebut Usul Ketua Bawaslu Tunda Pilkada Serentak Tak Relevan':

[Gambas:Video 20detik]


Anggota Komisi II DPR RI Arsul Sani mengaku mendengar usulan secara informal soal pemerintah berencana memajukan jadwal Pilkada 2024. Dia mengatakan perubahan jadwal Pilkada itu rencananya akan diatur melalui Perppu Pilkada.

"Secara informal kami sudah mendengar, tetapi pemerintah belum secara resmi mengajak bicara Komisi II DPR," kata Arsul Sani saat dihubungi, Kamis (31/8/2023).

Arsul mengatakan Komisi II DPR akan mendengar terlebih dulu penjelasan dari pemerintah terkait usulan memajukan jadwal pilkada. Selain itu, kata dia, Komisi II DPR juga akan mendengarkan pendapat dari para penyelenggara Pemilu.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kami akan mendengarkan dulu paparan Pemerintah dalam hal ini Kemendagri dan tentunya juga mendengarkan juga pendapat para pemangku kepentingan terkait seperti KPU, Bawaslu, Polri, dan lain-lain serta juga pendapat masyarakat sipil," paparnya.

Waketum PPP ini mengatakan jika jadwal Pilkada memang akan dimajukan, maka harus melalui instrumen hukum yang tepat. Oleh karena itu, menurutnya perlu dibuatnya Perppu Pilkada.

Sebagai informasi, jadwal Pilkada serentak semula disepakati pada November 2024. Namun, jadwal itu rencananya akan dimajukan ke September 2024.

"Soal percepatan atau pemajuan jadwal Pilkada ini kalaupun memang hendak dilakukan, maka instrumen hukumnya lebih baik dengan Perppu. Namun tentu perlu juga menjustifikasi soal hal ihwal kegentingan memaksa sebagai syarat untuk penerbitan Perppu," ungkap dia.

Lebih lanjut, Arsul mengatakan saat ini Komisi II DPR belum dapat memutuskan respons yang diambil atas usulan tersebut. Dia pun meyakini jika para anggota Komisi II DPR akan memiliki pandangan-pandangannya terkait usulan tersebut.

Simak berita selengkapnya di halaman selanjutnya.

Halaman 1 2 Selanjutnya


Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat Andi Arief berang terhadap bakal capres yang didukungnya, Anies Baswedan. Andi Arief menyebut Anies Baswedan ternyata berdarah dingin tapi pengecut.

Hal ini disampaikan Andi Arief di Twitter (kini X) seperti yang dibagikannya kepada wartawan, Kamis (31/8/2023). Andi Arief menandai langsung akun Twitter Anies Baswedan.

"Saya tidak menyangka @aniesbaswedan berdarah dingin tapi pengecut," kata Andi Arief.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

NasDem Membela Anies

Partai NasDem membela Anies Baswedan. Ketua DPP Partai NasDem Effendi Choirie atau Gus Choi membela Anies Baswedan.

"Silaturahmi kok dianggap salah," kata Gus Choi saat dimintai konfirmasi terpisah.

Gus Choi mengungkit momen Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY bertemu politikus di luar koalisi.

"Ketika AHY ketemu politisi-politisi di luar KPP saja kita dukung. Tidak pernah kita persoalkan. Apalagi Anies ini sowan ke orang tua. Bu Nyai, bukan politisi. Mohon doa. Itu tradisi yang bagus. Intinya, omongan Andi Arief nggak perlu kita tanggapi. Kita perlu waras dalam politik. Kita buat damai dalam politik. Bukan bikin gaduh terus," katanya.

Sebelumnya, Anies menyambangi kediaman Muhasonah di kompleks Pondok Pesantren Mambaul Maarif Denanyar, Jombang, Kamis (31/8/2023). Anies juga berziarah ke empat makam pendiri Nahdlatul Ulama (NU).

Anies, yang mengenakan baju koko putih dan peci hitam, didampingi istrinya, Fery Farhati, saat sowan ke kediaman Muhasonah. Kedatangan Anies untuk bersilaturahmi dan meminta doa.

Berdasarkan keterangan tertulis tim Anies Baswedan, Kamis (31/8/2023), setelah berbincang santai, Muhasonah berdoa untuk Anies. Doanya disimak dengan khidmat oleh Anies, yang duduk di sebelah kanannya.

Sesekali Anies dan Fery terdengar mengucapkan kata amin di sela-sela doa yang dipanjatkan Ibunda Cak Imin itu. Setelah berdoa dan berbincang, Anies dan Fery menyempatkan diri untuk berfoto bersama.

"Kami alhamdulillah bersyukur sekali bisa sampai di sini (Jombang)," tutur Anies.

Saya tidak menyangka @aniesbaswedan berdarah dingin tapi pengecut. — andi arief (@Andiarief__) August 31, 2023


Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto memberikan seekor kuda kepada Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto di DPP Partai Golkar, Jakarta Barat. Airlangga menyebut kuda ini melambangkan Koalisi Indonesia Maju yang ingin melaju kencang.

"Pak Prabowo, tadi Golkar menyerahkan seekor kuda yang gagah," kata Airlangga saat sambutan, di DPP Partai Golkar, Kamis (31/8/2023).

"Kuda ini bukan sembarang kuda, tetapi ini kuda yang dikembangbiakkan, di sini ada tokoh Golkar Pak Bambang Heri, beliau itu punya 100 kuda dan punya breeding di Salatiga, Kalimantan, dan Jakarta," lanjut dia.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Golkar, Gerindra, PKB, dan PAN telah menjalin kerja sama politik lewat Koalisi Indonesia Maju (KIM). Airlangga menyerahkan langsung kuda berwarna cokelat itu ke Prabowo.

Airlangga mengatakan berkuda merupakan salah satu olahraga yang dianjurkan dalam agama Islam. Kuda ini, kata Airlangga, melambangkan kemajuan dalam politik.

"Nah tentu berkuda ini menurut ajaran Islam merupakan salah satu olahraga yang dianjurkan dalam Hadits Nabi Muhammad SAW disebutkan ada tiga olahraga yang dianjurkan, berkuda, berenang, dan memanah," ungkapnya.

"Jadi ini sesuai dengan sunnah nabi dan kuda ini melambangkan agar kita terus memacu, cepat, meloncat, menuju kemajuan," sambung Airlangga.

Airlangga lalu lambang kuda ini juga sesuai dengan koalisi yang tengah dijalin partainya dengan Gerindra, PKB, dan PAN.

"Ini sesuai dengan nama koalisi kita yaitu Koalisi Indonesia Maju, kita ingin lari dengan kencang, lompatan menuju Indonesia emas menjadi Indonesia Maju. Koalisi Indonesia Maju saya lihat mendapat respons positif dari berbagai media dan ini melanjutkan keberhasilan yang dicapai oleh kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Jadi ini komitmen daripada empat partai," ujar Airlangga.


Ketua Umum (Ketum) Gerindra sekaligus Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto, mengenakan batik bernuansa kuning saat menghadiri acara Golkar Institute di kantor DPP Golkar, Jakarta Barat. Prabowo merasa masih pantas mengenakan baju berkelir identik dengan Golkar itu.

Hal ini disampaikan Prabowo saat mengisi 'public lecture' di Golkar Institute, Kamis (31/8/2023). Ketum Golkar Airlangga Hartarto hadir dalam acara.

Prabowo mengaku bangga mengisi acara di markas partai lamanya itu.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Partai Golongan Karya yang saya hormati dan yang saya cintai. Hari ini saya merasa sangat bangga dan sangat dihormati kembali ke almamater saya," ujar Prabowo dalam penyampaiannya. Terdengar kader Golkar bertepuk tangan.

Prabowo lalu berjeda sejenak. Tak lama dia mengatakan masih pantas mengenakan baju berwarna kuning khas Golkar.

"Dan, memang masih pantes saya pakai kuning-kuning," kata Prabowo yang kembali disambut riuh dari kader Golkar di hadapannya.

Prabowo memandang Golkar merupakan partai besar dalam sejarah bangsa. Menurutnya, partai yang ada saat ini tak lepas dari tokoh-tokoh yang dulunya merupakan kader partai besar di era Soeharto itu.

"Jadi memang bagaimana pun Partai Golkar sangat besar rekam jejak dalam sejarah bangsa Indonesia. Partai Golkar ternyata telah melahirkan begitu banyak partai-partai besar lainnya. Kalau kita lihat dalam parlemen sekarang, yang alumni Golkar itu ada, jelas Partai Gerindra, tapi ada juga NasDem, ya kan, ada juga Partai Demokrat. Banyak sekali lulusan Golkar di situ. Tentunya yang lain-lain juga banyak sekali," katanya.