Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan perekonomian Indonesia masih mengalami pertumbuhan meskipun di tahun politik. Dia juga optimistis stabilitas bakal tetap terjaga.

"Walaupun tahun pemilu ekonomi kita tetap tumbuh 5%, stabilitas terjaga jadi aman. Pemilu ini insyaallah aman-aman saja," kata Zulhas saat melakukan kunjungan di perusahaan Sungai Budi Group, Bandar Lampung, Selasa (5/12/2023).

Pantauan detikcom di lokasi, Zulhas tiba di Sungai Budi Group pada pukul 11.20 WIB. Sesampainya di lokasi, Zulhas langsung disambut oleh jajaran dan karyawan Sungai Budi Group.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Di sana, Zulhas turut menyempatkan diri untuk meninjau sejumlah lokasi yang ada di Sungai Budi Group. Zulhas yang juga Ketum PAN ini mengatakan ada sejumlah aspek yang menunjang pertumbuhan ekonomi nasional.

"Ekonomi kita tumbuh, inflasi kita terjaga, dan ekspor kita surplus, sudah 48 bulan ini surplus," tutupnya.

Sebagai informasi, ada sejumlah komoditi pertanian milik Indonesia yang menunjang ekspor, salah satunya kelapa.

Data International Coconut Community (ICC) 2023 menyebutkan, Indonesia berada di peringkat ke-2 sebagai negara yang memproduksi kelapa terbesar di dunia. Secara angka produksi Indonesia sebesar 2,86 juta Metrik Ton (pangsa 24%). Serta Indonesia eksportir terbesar ke-2 di dunia sebesar US$ 2,11 milliar (pangsa 13,59%).


Dua pemotor terlibat cekcok hingga berkelahi di Jalan Prof Dr Satrio, Kuningan, Jakarta Selatan. Perkelahian keduanya disebabkan oleh senggolan motor di Jalan.

Keributan keduanya pun dilerai oleh seorang petugas keamanan mal. Kemudian, keduanya dibawa ke pos penjagaan sehingga sepakat berdamai.

"Setelah dibawa ke posko sekuriti didampingi oleh petugas akhirnya kedua belah pihak telah sepakat untuk berdamai," kata Kapolsek Setiabudi Kompol Arif Purnama Oktora, Selasa (5/12/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Diketahui sebelumnya, postingan viral di media sosial memperlihatkan dua pengendara motor cekcok di Jalan Prof Dr Satrio, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan. Keduanya dinarasikan berkelahi gara-gara bersenggolan kendaraan di jalan hingga diamankan sekuriti.

Dalam postingan viral terlihat keduanya adu mulut. Sejumlah warga melerai keributan itu.

Dipicu Senggolan

Kapolsek Setiabudi Kompol Arif Purnama Oktora membenarkan terjadinya keributan pada Senin (4/12), sekitar pukul 19.30 WIB. Polisi awalnya menerima laporan dari 110 terkait adanya keributan tersebut.

Polsek Setiabudi kemudian turun mengecek ke lokasi kejadian. Dari informasi yang diperoleh, percekcokan ini diawali senggolan motor antara DA dan BR.

"Jadi mereka ini bersenggolan pada saat sedang berkendara sepeda motor. Kemudian, terjadi cekcok dan berkelahi di pinggir jalan yang menimbulkan kemacetan," kata Arif.

Lebih jauh Arif mengimbau masyarakat untuk menghubungi 110 apabila mengetahui ada gangguan kamtibmas. Warga diimbau untuk rukun menjelang Pemilu 2024.

Lihat juga Video 'Fakta-fakta ASN BNN Getok Pemotor Pakai Pistol di Cawang Jaktim':

[Gambas:Video 20detik]


detikcom bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menggelar #DemiIndonesia Cerdas Memilih. Agenda ini diharapkan makin memperkaya wawasan masyarakat dalam menyongsong Pemilu 2024 yang aman dan damai.

#DemiIndonesia Cerdas Memilih digelar di The Kasablanka Hall, Kota Kasablanka, Jakarta Selatan, Kamis (7/12/2023) pukul 13.30 WIB hingga selesai. Agenda ini akan berlangsung seru lewat serangkaian acara yang disuguhkan, di antaranya talkshow hingga standup comedy.

Dipandu Budi Adiputro, #DemiIndonesia Cerdas Memilih akan menghadirkan Menkominfo Budi Arie Setiadi, Ketua KPU Hasyim Asy'ari, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, hingga Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto. Mereka akan memberi sambutan menyuarakan Pemilu Damai dan pentingnya persatuan dan kesatuan.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Agenda ini bakal diramaikan pula dengan dua sesi talkshow. Sesi pertama membahas tema 'Menuju Pemilu Damai dan Dapat Diterima Semua Pihak'. Sesi ini akan diisi oleh Ketua KPU Hasyim Asy'ari, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja, hingga Pemimpin Redaksi detikcom Alfito Deannova Ginting.

Lalu sesi kedua membahas soal 'Kenyamanan dan Keamanan Pemilu'. Sesi ini diisi Dirjen Aplikasi Informatika Kominfo Semuel Abrijani Pangerapan, pakar digital forensik Ruby Alamsyah dan pengamat media sosial Rustika Herlambang.

Agenda ini bakal berlangsung seru karena ada sesi hiburan standup comedy yang dibawakan komika Ali Akbar. Dia akan mengangkat keresahan hatinya tentang 'karakter pemilih di Indonesia'.

Acara #DemiIndonesia Cerdas Memilih didukung oleh Kominfo, Telkomsel dan detikPemilu.


Pejabat Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Kemendagri Yedi Rahmat dilantik sebagai Pj Wali Kota Serang. Yedi adalah Asisten Deputi Infrastruktur Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat yang menggantikan Syafrudin yang purna tugas pada hari ini.

Yedi diangkat berdasarkan SK nomor 100.2.1.3-6240 tahun 2023 tentang Penjabat Wali Kota Serang. SK ini mengangkat Yedi sebagai penjabat sebagaimana keputusan Menteri Dalam Negeri.

Pembacaan sumpah jabatan jadi wali kota dibimbing oleh Pj Gubernur Al Muktabar. Dalam sumpahnya, Pj wali kota diminta untuk menjalankan tugas dan menjunjung etika jabatan dengan sebaik-baiknya dan bertanggung jawab.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Demi Allah saya bersumpah akan setia dan taat kepada UUD Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara," kata Yedi dalam sumpahnya di Pendopo Gubernur Banten, Serang, Selasa (5/12/2023).

Ia juga bersumpah akan menjunjung tinggi etika jabatan dan melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Berjanji akan menjaga integritas dan menghindari perbuatan tercela.

"Akan menjaga integritas tidak menyalahgunakan kewenangan serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela," ucapnya.

Dalam SK Mendagri yang dibacakan pj wali kota memiliki hak keuangan dan protokoler setara kepala daerah definitif. Memiliki kewenangan, kewajiban, dan larangan yang sama dan dilarang melakukan pengisian pejabat dan mutasi pegawai.

"Membuat kebijakan pemekaran daerah dan membuat kebijakan yang berbeda dengan program pembangunan pejabat sebelumnya," dalam keputusan yang dibacakan.

Pj wali kota juga diminta memfasilitasi dan menyukseskan Pemilu 2024 serta menjaga netralitas ASN di lingkungan Kota Serang selama pemilu.

Lihat juga Video 'Gita Ariadi Resmi Dilantik Mendagri Tito Jadi Pj Gubernur NTB':

[Gambas:Video 20detik]


Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyerahkan format penyelenggaraan debat capres dan cawapres 2024 kepada penyelenggara dan peserta Pilpres. Ma'ruf pun mengungkit pengalamannya saat debat cawapres pada 2019 lalu.

"Itu tergantung nanti kesepakatan daripada... Saya dengar belum final. Jadi tergantung kesepakatan dari para capres dan cawapres, calon-calon yang nanti akan berdebat," kata Ma'ruf di Depok, Jawa Barat, Selasa (5/12/2023).

Ma'ruf mengatakan pada 2019 tak ada perdebatan sebelum debat capres-cawapres. Saat ini, menurutnya ramai perdebatan terkait debat.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kalau dulu memang tidak ada perdebatan sebelum perdebatan itu, nggak ada perdebatan sebelum debat. Nah sekarang ada debat karena ada isu bahwa nanti kalau itu (cawapres) akan didampingi ya," katanya.

Ma'ruf mengatakan berdasarkan pengalamannya pada debat Pilpres 2019, ada sesi untuk debat antarcapres dan antarcawapres. Menurutnya, format debat Pilpres 2024 baiknya disamakan dengan pemilu sebelumnya.

"Kalau dulu pengalaman saya, ada yang bareng capres dengan cawapres, ada yang capres sendiri tanpa didampingi wapres, ada yang wapres sendiri tanpa didampingi capres itu. Itu saya kira dulu begitu. Mestinya seperti itu," katanya.

"Kalalu misalnya dua capres, mestinya 2 capres sendiri, 2 wapres sendiri, 1 bareng capres dengan wapres misalnya. Itu mungkin lebih elok ya, sehingga 5," imbuhnya.

Namun demikian, Ma'ruf menyerahkan masalah debat ini kepada penyelenggara dan peserta Pilpres. "Nah isu yang menjadi masalah itu kan ada, tidak ada cawapres debat. Atau ada tapi didampingi, itu mungkin jadi masalah. Saya kira tunggu aja nanti," pungkas Ma'ruf Amin.

KPU Akan Rapat dengan Timses soal Format Debat

Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI masih mematangkan format debat capres-cawapres 2024. KPU akan kembali mengundang masing-masing tim pasangan calon untuk rapat koordinasi terkait format debat.

"KPU sudah merencanakan bahwa KPU akan melakukan rapat koordinasi kembali dengan seluruh tim kampanye," kata Ketua Divisi Teknis KPU RI Idham Holik kepada wartawan, Senin (4/12).

Idham mengatakan nantinya dalam rapat tersebut KPU akan menjelaskan mekanisme pelaksanaan debat. KPU, kata Idham, juga akan mempersilakan kepada tim paslon untuk memberi masukan.

"Dalam waktu yang dekat KPU akan mengadakan kembali rapat koordinasi tersebut untuk menjelaskan seluruh mekanisme pelaksanaan debat, dan tim kampanye memang KPU persilakan untuk memberikan masukan dan tanggapannya," ujarnya.

Simak juga Video 'Ma'ruf Amin: MUI Harus Netral, Tapi Soal Pilihan Itu Sifatnya Personal':

[Gambas:Video 20detik]


Calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, berkomitmen untuk mengurangi industri ekstraktif di Kalimantan. Dia juga akan menyiapkan transisi energi untuk mengurangi ekstraksi untuk menjaga keseimbangan lingkungan.

Hal itu disampaikan Ganjar saat ditanya awak media perihal gagasannya soal lingkungan hidup di Kalimantan. Sebab, Pulau Kalimantan merupakan salah satu pulau yang banyak menghadapi isu lingkungan karena bertumpu pada industri ekstraktif.

"Pola-pola ekstraktif seperti ini lah yang penting untuk mengikuti cara-cara baru sebagai sebuah cara menjaga lingkungan yang kelasnya dunia," kata Ganjar kepada wartawan, di Balikpapan, Kalimantan Timur, Selasa (5/12/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Sudah saya sampaikan ke beberapa forum kita siapkan transisi energinya biar ekstraksi ini pelan-pelan bisa kita kurangi terus, kemudian tidak merusak. Dan terakhir, libatkan masyarakat lokal," lanjutnya.

Mantan Gubernur Jawa Tengah itu menuturkan perlunya teknologi dan sumber daya manusia yang mumpuni untuk mengatasi ekstrasi ini.

"Butuh teknologi, SDM yang bagus, dan kita mesti memilah dan memilih mana yang akan terus kita ekstraksi dan mana yang akan kita siapkan transisi," ujarnya.

Ganjar pun menilai pengetahuan masyarakat terkait perubahan iklim masih belum menyeluruh. Oleh karena itu, diperlukan pendidikan mendasar kepada terkait lingkungan hidup kepada pelajar sejak dini.

"Ilmu-ilmu baru ini lah yang perlu disosialisasikan ke bawah. Kadang-kadang kita juga bisa minta pada spokesperson, umpama masyarakat adat, juga tokoh agama," jelas dia.

"Sosialisasinya bisa kita lakukan dan mesti kita cangkokkan teknologi yang riil. Umpama kita bicara soal energi panel, (agar warga tahu) oh ini energi yang lebih hemat. Edukasi (kuncinya), tidak ada yang lain," lanjut Ganjar.

Lihat juga Video 'Wanti-wanti Ganjar ke Relawan Kalau Mau Bantu Korban Erupsi Marapi':

[Gambas:Video 20detik]


Komisi A DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov DKI mengajukan izin penggunaan Wisma Atlet Kemayoran sebagai tempat rekapitulasi dan gudang logistik Pemilu 2024. Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua mengatakan hal itu bisa menjadi solusi bagi KPU DKI yang belum memiliki tempat rekapitulasi dan gudang logistik untuk wilayah Kemayoran.

"Ini seharusnya kan bisa diupayakan Wisma Atlet agar diizinkan. Karena ini menyangkut Pemilihan Presiden juga. Dengan begitu pemerintah pusat ikut bertanggung jawab," kata Inggard di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (5/12/2023).

Menurut Inggard, Pemprov DKI Jakarta seharusnya melobi pusat agar mengizinkan penggunaan fasilitas tersebut. Sebab, pemerintah daerah bertanggung jawab memfasilitasi tempat bagi KPU DKI Jakarta dan juga untuk kepentingan nasional, yakni Pemilihan Presiden dan Anggota Legislatif.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Ada gedung-gedung yang bisa dipakai kenapa tidak. Buat kepentingan, bukan tingkat Provinsi saja, tapi tingkat kepentingannya sudah nasional," ujarnya.

Sebelumnya KPU DKI Jakarta belum memiliki kepastian tempat untuk rekapitulasi dan gudang logistik Pemilu 2024 di Kemayoran, Jakarta Pusat. Sebab, tempat yang saat ini disediakan dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan KPU, baik dari sisi lokasi maupun ukuran tempat.

"Iya tempatnya tidak sesuai dengan luas yang kami butuhkan kemudian letaknya di lantai 4 tanpa lift," ujar Ketua Divisi Perencanaan dan Logistik KPU Provinsi DKI Jakarta, Nelvia Gustina saat dihubungi Selasa (5/12).

Menurutnya, tempat yang saat ini disediakan oleh pemerintah daerah adalah aula Kantor Kecamatan Kebayoran, Jakarta Pusat. Pihaknya khawatir petugas Pemilu 2024 kesulitan menjalankan tugasnya, terutama saat penghitungan surat suara dan penyimpanan logistik.

"Jadi aksesnya kurang sesuai dengan kebutuhan kami, karena perlu tenaga ekstra untuk mengangkut logistik pemilu dan waktu ke lantai 4," ungkapnya.

Atas dasar itu, KPU berharap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bisa mencari lokasi alternatif, untuk dijadikan tempat rekapitulasi dan gudang logistik.

"Iya jadi secara singkat kurang representatif (tempatnya). Kami berharap dicarikan tempat alternatif," ucapnya.

Lihat juga Video 'Panglima TNI Temui Kapolri Bahas Pengamanan Pemilu hingga Situasi Papua':

[Gambas:Video 20detik]


Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta belum memiliki kepastian tempat untuk rekapitulasi Pemilu 2024 di Kemayoran, Jakarta Pusat. Tempat yang saat ini disediakan dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan KPU.

"Iya tempatnya tidak sesuai dengan luas yang kami butuhkan kemudian letaknya di lantai 4 tanpa lift," ujar Ketua Divisi Perencanaan dan Logistik KPU Provinsi DKI Jakarta, Nelvia Gustina saat dihubungi Selasa (5/12/2023).

Menurutnya, tempat yang saat ini disediakan oleh pemerintah daerah ialah aula Kantor Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat. Pihaknya khawatir petugas Pemilu 2024 kesulitan menjalankan tugasnya terutama saat penghitungan surat suara dan penyimpanan logistik.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Jadi aksesnya kurang sesuai dengan kebutuhan kami, karena perlu tenaga ekstra untuk mengangkut logistik pemilu dan waktu ke lantai 4,"ungkapnya.

KPU berharap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bisa mencari lokasi alternatif untuk dijadikan tempat rekapitulasi dan gudang logistik.

"Iya jadi secara singkat kurang representatif (tempatnya). Kami berharap dicarikan tempat alternatif," ucapnya.

KPU DKI Jakarta juga belum memiliki tempat rekapitulasi dan gudang logistik Pemilu 2024 untuk Kecamatan Mampang Prapatan dan Kebayoran Lama. Hal ini karena Gelangang Olahraga (GOR) yang biasa dipakai oleh KPU untuk pemilu di dua wilayah tersebut sedang direvitalisasi.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menawarkan penggunaan aula di dua kantor kecamatan tersebut sebagai gudang logistik dan tempat rekapitulasi. Namun, lokasi dan ukuran tempatnya diaanggap tidak sesuai dengan kebutuhan KPU DKI.

Wali Kota Jakarta Selatan Munjirin mengatakan, pihaknya akan mengupayakan penggunaan gedung sekolah untuk gudang logistik dan tempat rekapitulasi. Jika tidak memungkinkan, pihaknya berencana menyewa gedung untuk digunakan oleh KPU DKI Jakarta selama tahapan Pemilu 2024.

"Komunikasi terakhir KPU Jaksel, kalau memungkinkan nanti kepala sekolah dipanggil dengan sudin disdik untuk mengatasi," kata Munjirin kepada wartawan, Senin (4/12).

"Tapi kalau tidak memungkinkan, ya khusus untuk rekapnya itu nanti kita sewa tempat. KPU kemarin sampaikan begitu," sambungnya.

Sebelumnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) meminta Pemerintah Provinsi DKI memberi kepastian tempat untuk dijadikan gudang logistik Pemilu 2024. Ketua KPU DKI Jakarta Wahyu Dinata menjelaskan saat ini masih ada beberapa wilayah di Jakarta yang belum tersedia tempat untuk rekapitulasi dan penyimpanan bilik suara.

"Untuk tempat-tempat yang belum fix, kami mohon koordinasinya, kerja samanya, dari Komisi A DPRD DKI Jakarta untuk bisa membantu kami untuk memastikan ini ke Pemerintah Provinsi," ujar Wahyu di ruang rapat Komisi A DPRD DKI Jakarta, Selasa (28/11).

Dia menerangkan KPU DKI kerap menanyakan perkembangan sejumlah GOR yang dijanjikan sebagai gudang logistik Pemilu 2024. Namun terdapat GOR yang disebut masih dalam proses persiapan karena dipakai untuk keperluan Pekan Olahraga Nasional (PON).

Simak Video 'Komisi I Minta KPU Tanggung Jawab atas Dugaan Kebocoran Data Pemilih Pemilu':

[Gambas:Video 20detik]


Ketua DPD Partai Golkar Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Gandung Pardiman mengecam pernyataan politikus PSI Ade Armando yang menyinggung politik dinasti di DIY. Gandung menyebut pernyataan Ade Armando menyakiti masyarakat Jogja.

"Jadi sudah sepantasnya Ade Armando ditangkap dan dipenjarakan, karena jelas melecehkan konstitusi," kata Gandung Pardiman kepada wartawan, Selasa (5/12/2023).

Gandung menyebut sebagai akademisi, Ade seharusnya bisa membaca konstitusi. Dia menyebut pada Undang-undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 18 B tertera jelas negara mengakui sifat khusus dan sifat istimewa suatu daerah.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Semua yang ada di Daerah istimewa Yogyakarta sudah diatur dalam konstitusi. Sebelum Undang-undang nomor 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan, sudah ada Undang-undang nomor 3 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta," ujar anggota DPR RI Fraksi Golkar ini.

Dari sisi sejarah, lanjutnya, Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat punya andil dalam keberlangsungan pemerintahan Indonesia di awal kemerdekaan. Saat itu, kata Gandung, Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) IX menghibahkan kekayaan Keraton sebesar 6 juta Gulden untuk menjalankan roda pemerintah Indonesia.

"Sehingga pernyataan Ade Armando tersebut sangat menyakiti hati masyarakat Yogyakarta," kata Ketua TKD Prabowo-Gibran DIY ini.

Apalagi, sejak awal Partai Golkar DIY memperjuangkan UU Keistimewaan dan sampai saat ini terus menjaga serta mengawal pelaksanaan UU Keistimewaan. Di mana di dalamnya terdapat penetapan Sri Sultan HB X dan Paku Alam X sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DIY sesuai konstitusi.

"Karena itu dengan adanya pernyataan itu jelas Partai Golkar DIY juga bersikap dan mendesak pihak berwenang menangkap dan memproses hukum Ade Armando," ucapnya.

Awal Mula Polemik

Diberitakan sebelumnya, politisi PSI Ade Armando menyampaikan kritik kepada para mahasiswa, khususnya BEM Universitas Indonesia (UI) dan Universitas Gajah Mada (UGM), yang menggelar aksi protes terkait politik dinasti. Aksi protes digelar di Monumen Serangan Umum 1 Maret di Kota Yogyakarta, Rabu (29/11) sore.

Adapun, Ade Armando menyebut BEM UI dan BEM UGM ironi lantaran, menurut Ade Armando, Daerah Istimewa Yogyakarta lah yang sebetulnya mempraktikkan politik dinasti.

Hal itu disampaikan Ade Armando lewat akun X-nya, @adearmando61. Dia mulanya menyoroti aksi BEM UI dan BEM UGM yang sempat digelar di Yogyakarta berkaitan dengan politik dinasti.

"Terus terang saya meragukan keseriusan para mahasiswa memperjuangkan demokrasi, misalnya saja saya baca bahwa ada gerakan aliansi mahasiswa di Jogja melawan politik dinasti, di video pendeknya tampil Ketua BEM UI dan Ketua BEM UGM, mereka gunakan baju kaos bertuliskan republik rasa kerajaan," kata Ade Armando seperti dilihat detikcom dalam akun X-nya, Minggu (3/12).

Pernyataan ini membuat heboh masyarakat hingga direspons oleh berbagai pihak termasuk Gubernur DIY, Sri Sultan HB X. Bahkan markas PSI di Jogja sampai digeruduk oleh massa.

Ade Armando Minta Maaf

Ade Armando pun menyampaikan permohonan maaf berkaitan dengan pernyataannya terkait dinasti politik sebenarnya ada di Yogyakarta saat mengkritik aksi para mahasiswa, khususnya BEM Universitas Indonesia (UI) dan BEM Universitas Gajar Mada (UGM). Dia meminta maaf jika video tersebut menimbulkan kegaduhan.

Permintaan maaf ini disampaikan Ade Armando lewat video yang diunggah di akun X-nya, @adearmando61, Senin (4/12). Dia menyampaikan permohonan maaf karena merasa video yang dibuatnya menimbulkan kegaduhan dan menyinggung banyak pihak di Yogyakarta.

"Saya ingin ajukan permohonan maaf sebesar-besarnya seandainya video saya terakhir tentang politik dinasti telah menimbulkan ketersinggungan dan kegaduhan terutama di Daerah Istimewa Yogyakarta," kata Ade Armando yang sudah mengizinkan video untuk dikutip.

Ade Armando Nilai Gaya Ofensif PDIP ke Jokowi Sama Saja Bunuh Diri


Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 1, Muhaimin Iskandar (Cak Imin), merespons Revisi Undang-Undang (RUU) Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang telah disahkan menjadi undang-undang. Cak Imin, yang juga Wakil Ketua DPR RI, mengaku senang.

"Ya memang kita fraksi di DPR sudah lama melakukan revisi, sudah akhirnya lolos. Tentu ini membahagiakan kita semua," kata Cak Imin usai menghadiri acara 'Silaturahmi Kebangsaan' di Pesantren Darul Ihsan Abu Krueng Kalee, Aceh Besar, Selasa (5/12/2023).

Meski demikian Cak Imin mengaku kemaslahatan UU itu masih terus dibicarakan. Jika pasangan Anies Muhaimin (AMIN) menang nantinya, semua undang-undang akan dicek kembali relevansinya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Pasti semua undang-undang akan kita review untuk yang disebut perubahan," kata dia.

Cak Imin sebelumnya dalam diskusi acara 'Slepet Imin!' dengan kaum Gen Z dan milenial di Kota Padang, Sumatera Barat sempat menyinggung juga soal UU ITE. Jika AMIN terpilih dikatakan UU itu akan direvisi total.

"Tuhan mentakdirkan saya bersama Mas Anies lagi, saya yakin ini perubahan jilid II untuk meluruskan demokrasi Indonesia dan reformasi. Meluruskan demokrasi dan reformasi apa itu? kita sama-sama mengerti bahwa demokrasi tidak boleh diikhtiarkan tapi harus dirawat," tutur Cak Imin dalam acara diskusi, Senin (4/12).

Cak Imin menyebut para pengkritik pemerintah tak perlu takut untuk menyampaikan aspirasinya. Termasuk dalam hal ini, meraka yang menyampaikan sentilan melalui stand up comedy.

"Stand up-stand up ini lama-lama nggak harus ada ketakutan untuk menyampaikan pendapat apapun," tutur Cak Imin.

Ia mengatakan jika pasangan AMIN menang di kontestasi Pemilu mendatang maka UU terkait ITE akan direvisi total. Pihaknya akan mengedepankan hak-hak masyarakat sipil.

"Sehingga InsyaAllah, mudah-mudahan ITE harus direvisi total. Maka, ketika kita apa namanya, terpilih nanti, prioritas utama kebebasan dan demokrasi serta hak-hak sipil harus terdepan," ujar Cak Imin.

"Ini yang suka-suka demo aman lah kira-kira gitu karena kalau pemerintah dikritik harusnya bersyukur supaya tidak salah jalan. Pemerintah dikritik, diprotes, itu harus senang karena supaya tidak salah jalan," imbuhnya.

Simak Video 'Kominfo soal Pasal Pencemaran Nama Baik dalam RUU Perubahan Kedua UU ITE':

[Gambas:Video 20detik]


Anggota DPR Fraksi PDIP Masinton Pasaribu mengkritik Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kekhususan Jakarta (DKJ) yang baru disetujui menjadi RUU usul inisiatif DPR hari ini. Masinton menegaskan tidak setuju draf RUU itu mengatur penunjukan, pengangkatan, dan pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur DKJ dilakukan oleh presiden.

"Setelah Jakarta tidak lagi menjadi daerah khusus ibu kota, saya tidak setuju jika Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Jakarta ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan oleh presiden," kata Masinton dalam cuitannya seperti dilihat, Selasa (5/12/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dihubungi terpisah, Masinton mengatakan Fraksi PDIP memang menyatakan setuju RUU itu dilanjutkan pembahasannya setelah dirumuskan di Baleg DPR. Namun dia menekankan fraksinya memberikan catatan.

"Setuju dilakukan pembahasan dengan memberikan beberapa catatan, seperti mempertahankan kebudayaan Betawi, kesejarahan Jakarta sebagai bagian pergerakan kebangsaan Indonesia menentang kolonialisme dan imperialisme. Gubernur dan wakil gubernur melalui mekanisme pemilihan langsung oleh rakyat," ujar Masinton.

Adapun ihwal yang dikritik Masinton itu diatur dalam Pasal 10 RUU DKJ yang berbunyi:

Bagian Ketiga Gubernur dan Wakil Gubernur

Pasal 10

(1) Provinsi Daerah Khusus Jakarta dipimpin oleh Gubernur dan dibantu oleh Wakil Gubernur.

(2) Gubernur dan Wakil Gubernur ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan oleh Presiden dengan memperhatikan usul atau pendapat DPRD.

(3) Masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan sesudahnya dapat ditunjuk dan diangkat kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan.

(4) Ketentuan mengenai penunjukan, pengangkatan, dan pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Lihat juga Video 'Masinton: Pemilu Ini Sudah Diawali dengan Adanya Penyelundupan Hukum':

[Gambas:Video 20detik]


Polda Jateng akan tetap melanjutkan penyelidikan kasus dugaan penyimpangan dana aspirasi Provinsi Jawa Tengah 2020-2022 untuk desa di Kabupaten Karanganyar, Wonogiri, dan Klaten. Polda menggandeng berbagai pihak untuk menunjukkan penyelidikannya transparan.

"Hari ini kami melaksanakan rapat koordinasi dengan berbagai pihak, di antaranya adalah dari Tipikor Bareskrim Polri, dengan KPK, dengan Kejaksaan Tinggi, dengan APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) provinsi, dan juga dengan Bawaslu Jawa Tengah. Dengan rapat koordinasi ini kami sampaikan transparansi dari proses penyelidikan," kata Dirreskrimsus Polda Jateng, Kombes Dwi Subagio di kantornya, Jalan Sukun Raya, Semarang, Selasa (5/12/2023).

Dwi menjelaskan, pihaknya melakukan penyelidikan berdasarkan aduan masyarakat. Dalam Rapat koordinasi lintas sektor tersebut juga menyimpulkan bahwa memang ada dugaan penyelewengan anggaran bantuan provinsi untuk desa di tiga kabupaten tersebut.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Hasil dari koordinasi tersebut adalah pertama ditemukan adanya dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan bantuan keuangan Provinsi Jawa Tengah di tingkat desa tahun anggaran tahun 2020 hingga 2022," ujar Dwi.

Polda Jateng juga akan menggandeng instansi yang digandeng rapat koordinasi tersebut untuk turut memantau proses penyelidikannya.

"Kami libatkan dari pihak Bawaslu, inilah kami, penyidik ini transparan dalam proses penegakan hukum, baik itu penyelidikan kami sampaikan apa yang dilakukan, Bawaslu sendiri bisa melihat bahwa ini tidak ada kaitannya di bidang pemilu," ucap Dwi.

Saat ditanya apakah ada kemungkinan penyelidikannya ditunda, Dwi menyebut hal itu bakal diputuskan berdasar evaluasi bersama.

"Kita akan analisa evaluasi setiap temuan-temuan kita, kita bersama dengan provinsi akan menelaah dengan analisa dari temuan-temuan ini," jawab Dwi.

Dwi juga belum bisa memberikan informasi mengenai berapa kerugian negara dalam kasus tersebut. Dia menegaskan kasus ini terus diselidiki dan sudah ada 15 saksi yang diperiksa.

"Kepala desa ada beberapa yang sudah kita wawancara terkait perkara ini dan mereka juga sudah menyampaikan apa yang menjadi pengetahuan mereka. Kami belum bisa menyatakan berapa nilai kerugian, karena ini masih penyelidikan, kami masih perlu mendalami data-data. Kami akan berkolaborasi bersama-sama Inspektorat untuk bersama-sama menangani perkara ini," pungkasnya.

Ganjar Ingatkan Bahaya Hoaks Saat Hadiri Haul KH Dalhar Watucongol


Cawapres nomor urut 1 dari Koalisi Perubahan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menekankan bahwa bantuan sosial (bansos) tidak ada urusannya dengan Pemilu 2024. Ketum PKB itu meminta masyarakat untuk menyadari bansos tak ada kaitan dengan Pemilu 2024.

"Hari ini banyak uang beredar, termasuk di rakyat, yang itu bersifat bantuan sosial itu tidak ada urusannya sama pemilu," kata Cak Imin di acara 'Silaturahmi Kebangsaan' di Pesantren Darul Ihsan Abu Krueng Kalee, Aceh Besar, Selasa (5/12/2023).

Cak Imin mengatakan jika ada bantuan yang sifatnya program keluarga harapan (PKH) hingga bantuan sosial, anggarannya berasal dari negara bukan salah satu pasangan calon (paslon). Bantuan itu tersalurkan karena ada kesepakatan antara pemerintah dan DPR RI.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Yang itu bersifat PKH, apa program keluarga harapan, bantuan sembako, bantuan sosial, yang dari anggaran negara itu bukan dari calon tertentu, itu dari kesepakatan DPR dan pemerintah," ujar Cak Imin.

"Itu uang rakyat untuk rakyat. Jadi tidak boleh ada yang mengklaim bantuan-bantuan itu untuk salah satu calon," sambungnya.

Adapun dalam acara ini Cak Imin menerima aspirasi dari masyarakat. Ia menyebut akan memperjuangkan dana otonomi khusus Aceh diperpanjang hingga tak ada batasan waktu.

"Insyaallah, Insyaallah, Anies-Muhaimin tidak akan pernah bohong untuk Aceh yang kita rindukan AMIN," imbuhnya.

Simak Video 'Anies: Saya Ini Diamanati Buat Jadi Capres, Uang Tidak Punya':

[Gambas:Video 20detik]


Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 1 Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengatakan kompetisi Pilpres 2024 sangat keras. Cak Imin bercerita kiai atau ulama didatangi uang miliaran rupiah untuk mendukung salah satu pasangan calon.

Hal ini disampaikan Cak Imin dalam acara 'Silaturahmi Kebangsaan' di Pesantren Darul Ihsan Abu Krueng Kalee, Aceh Besar, Selasa (5/12/2023). Cak Imin mengatakan akhir-akhir ini tantangan semakin besar.

"Akan tetapi kita semua harus waspada, karena kompetisi pilpres sangat keras. Saya menyampaikan salam dari para ulama-ulama di Jawa Timur pada para abu-abu dan kiai di Nanggroe Aceh Darussalam," tutur Cak Imin.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Beliau menyampaikan 'Assalamualaikum', beliau-beliau sudah lama bergerak dan bekerja, akhir-akhir ini, godaan dan tantangan-tantangan tidak mudah," sambungnya.

Cak Imin mengatakan, dari informasi yang sudah viral, para ulama didatangi uang miliaran rupiah untuk mendukung salah satu paslon. Namun, disebutnya, mereka tetap konsisten mendukung Anies dan Muhaimin.

"Yang sudah viral ada ulama, kiai, didatangi uang miliaran. Tapi ada kiai yang bilang kepada kami 'Tenang saja, meskipun kita diberi uang besar, kami kumpulkan uang itu tidak kami anggap. Kami tetap istikamah bersama AMIN, karena akidah, keyakinan kami tidak bisa dibeli dengan uang dan apa pun'," ucap Cak Imin menirukan jawaban para kiai.

Simak Video 'Anies: Saya Ini Diamanati Buat Jadi Capres, Uang Tidak Punya':

[Gambas:Video 20detik]


Calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, menyebut Kalimantan Timur (Kaltim) merupakan daerah yang penting. Dia mengatakan Kaltim memiliki sumber daya alam yang bagus dan terhadap Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Hal itu disampaikan Ganjar setelah menghadiri konsolidasi partai pengusung dan relawan di Balikpapan, Kalimantan Timur, Selasa (5/12/2023). Ganjar awalnya mengatakan dirinya mengingatkan jajaran partai pengusung dan relawan untuk menyampaikan visi misi Ganjar-Mahfud kepada masyarakat.

"Satu, visi misi program yang mesti disampaikan kepada masyarakat, tapi lagi-lagi saya sampaikan kepada kawan-kawan, karena banyak caleg (calon legislatif) juga di sini, untuk mendengarkan suara masyarakat," kata Ganjar kepada wartawan.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Terkait harga kebutuhan pokok, tadi masuk soal cerita bensin yang mesti antre, terus kemudian ada masukan tadi perhatian terhadap atlet, menarik, dan UMKM tadi disampaikan hal yang keseharian ini ada di masyarakat kita minta didengarkan," sambungnya.

Ganjar meyakini partai dan relawan bakal bersinergi dengan baik, termasuk soal gerakan-gerakan kampanye yang akan dilakukan.

"Maka dalam waktu kurang lebih 2 bulan ini, ketua tim (kampanye) ini mereka yang nanti akan menyiapkan pola-pola geraknya," ujarnya.

Ganjar kemudian menyebut Kalimantan Timur merupakan daerah yang sangat penting. Salah satunya ialah IKN Nusantara, akan berada di Kaltim.

"Kalimantan Timur itu menjadi daerah yang sekarang sangat penting sekali. Sumber daya alamnya bagus, di sini ada IKN dan semua berharap bisa berkontribusi dan mendapatkan manfaat lebih untuk kemakmuran masyarakat yang ada di Kalimantan Timur. Saya kita itu tidak terlalu mewah sebagai harapan dari rakyat ya," ucapnya.

Ketua DPD PDIP Kaltim Safaruddin menargetkan Ganjar-Mahfud mendapat 60 persen suara di Kaltim.

"(Target suara) 60 persen," ucapnya.

Simak Video 'Sandi Sebut PPP Dukung Proyek IKN, Pastikan Tak Bebani APBN':

[Gambas:Video 20detik]


Bawaslu DKI Jakarta mengimbau Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono tegas soal car free day (CFD) yang dilarang untuk kegiatan politik. Imbauan itu buntut adanya kegiatan cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka yang membagikan susu kotak gratis di area CFD beberapa waktu lalu.

"Bawaslu Jakpus mengimbau kepada Pj Gubernur DKI. Jakarta CFD tak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan partai politik, apalagi aktivitas kampanye," kata Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu DKI Jakarta Benny Sabdo kepada wartawan, Selasa (5/12/2023).

Benny mengatakan larangan kegiatan politik di area car free day itu tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2016 tentang Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB). Benny mengungkapkan bahwa kegiatan Gibran membagikan susu itu pun tidak ada pemberitahuan kepada pihak Bawaslu.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kegiatan (Gibran bagi-bagi susu di CFD) tidak ada pemberitahuan kepada Bawaslu Jakpus. Bawaslu Jakpus kini masih melakukan kajian perihal perkara itu,"ujarnya.

Selain pembagian susu, Bawaslu DKI menelusuri kegiatan Gibran di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara, beberapa waktu lalu. Bawaslu DKI mengatakan kegiatan Gibran diduga melibatkan anak-anak.

"Bawaslu Jakarta Utara juga sedang melakukan kajian terhadap perihal perkara tersebut," ucap Benny.

Kajian yang dilakukan Bawaslu terkait kegiatan Gibran di Jakarta Utara itu pada Pasal 280 ayat 2 huruf K Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Menurut Benny, pasal itu menegaskan larangan aktivitas kampanye yang melibatkan anak-anak.

"Pasal 15 huruf A Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan, tidak boleh ada penyalahgunaan anak-anak untuk kegiatan politik," tuturnya.

"Jika aktivitas kampanye Gibran itu terbukti melibatkan anak-anak, maka kita akan memberikan sanksi yang tegas," sambungnya.

Sebelumnya, capres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka berolahraga di car free day, Jakarta Pusat. Gibran membagikan susu kepada warga.

Gibran mulanya berjalan kaki dari kawasan Sarinah hingga Bundaran HI, Minggu (3/12). Gibran tampak didampingi istrinya Selvi Ananda.

Sesampaidi Bundaran HI, Gibran terlihat membagikan susu kepada anak kecil hingga masyarakat lainnya yang tengah berolahraga.

Simak Video 'Gibran Persilakan Bawaslu Telusuri soal Bagi-bagi Susu di CFD':

[Gambas:Video 20detik]


Cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka sempat menjadi sorotan lantaran salah sebut asam folat menjadi asam sulfat, terkait kebutuhan nutrisi ibu hamil. Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto pun memberikan pembelaan untuk Gibran.

Sebagai informasi, momen Gibran salah ucap itu terjadi dalam acara Diskusi Ekonomi Kreatif yang digelar di Jakarta Selatan, Minggu (3/12). Potongan video ucapan Gibran itu pun viral di media sosial, lantaran asam sulfat dinilai cukup berbahaya bagi tubuh.

Saat ditemui awak media di Wedangan Ono Solo, Selasa (5/12/2023), Airlangga tidak menjawab secara gamblang saat dimintai komentar soal Gibran salah ucap tersebut. Namun, menurutnya Pemilu masih panjang dan banyak kesempatan bagi Gibran.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Pemilu masih panjang, masih bulan Februari. Masih banyak forum," kata Airlangga.

Saat disinggung soal Gibran salah ucap asam folat jadi asam sulfat, Airlangga mengatakan masih ada banyak hal yang akan dibahas ke depannya.

"Tentunya banyak hal yang akan dibahas," ucap ketum salah satu partai pengusung pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka itu.

Ketika wartawan menanyakan apakah momen Gibran salah ucap itu akan menjadi bahan evaluasi jelang debat capres-cawapres, Airlangga enggan menanggapi.

"Terima kasih," ucap Airlangga yang juga menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian itu.

Airlangga juga irit bicara saat disinggung soal format baru debat capres-cawapres di Pemilu 2023. Dalam format baru itu, capres dan cawapres akan terus digabung dalam lima kali gelaran debat. Sebagian netizen menganggap format baru itu untuk melindungi Gibran.

"Debat biasa saja. Dilaksanakan saja," jawab Airlangga singkat.

Gibran Salah Ucap Asam Folat

Dilansir detikNews, Senin (4/12), Gibran salah ucap saat dalam acara Diskusi Ekonomi Kreatif yang digelar di Jakarta Selatan, Minggu (3/12). Potongan video ucapan Gibran itu pun viral di media sosial.

"Lalu ketika hamil harus dicek, misalnya asam sulfat, yodiumnya terpenuhi nggak," kata Gibran.

Ditemui terpisah, Gibran menyadari kesalahan pengucapan tersebut. Dia pun meminta maaf atas hal tersebut.

"Oke oke, ya mohon maaf, mohon dikoreksi ya," kata Gibran kepada wartawan di GBK Arena, Jakarta, Senin (4/12).

Gibran mengatakan seharusnya dirinya mengucapkan asam folat bukan asam sulfat. Dia kembali meminta maaf dan memohon koreksi terkait pengucapan tersebut.

"Asam folat, sorry sorry ya, maaf, mohon dikoreksi," ujarnya.

Lebih lanjut, Gibran menanggapi santai terkait isu masyarakat menjadi pesimis terhadap dirinya usai kesalahan pengucapan tersebut. Dia mengatakan masyarakat yang akan menilai hal tersebut.

"O ya monggo, biar warga yang menilai ya," ujarnya.

Diketahui, momen Gibran salah ucap asam folat menjadi asam sulfat itu pun ramai di media sosial. Potongan video Gibran saat salah ucap itu diunggah akun X, @Ban***.

Dalam keterangan konten video itu dituliskan bahwa asam folat berfungsi untuk membantu pembentukan sel-sel dan sistem organ pada janin seperti otak dan sumsum tulang belakang janin.

Gibran Rakabuming Dorong Santri Melek Teknologi di Era Industri


Ketua DPR Puan Maharani menyampaikan pidato dalam rapat paripurna penutupan masa sidang akhir tahun pada hari ini. Puan berpesan kepada seluruh anggota DPR menjalani masa reses sekaligus masa kampanye Pemilu 2024 dengan riang gembira.

Adapun rapat paripurna ke-10 penutupan masa persidangan II tahun sidang 2023-2024 itu digelar di gedung Nusantara II MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Selasa (4/12/2023). Puan memimpin rapat paripurna tersebut.

"Sidang Dewan yang terhormat, saatnya kita memasuki masa reses, untuk menyapa, mendengarkan dan menyerap aspirasi rakyat, menjelaskan tugas-tugas konstitusional yang telah dilaksanakan DPR RI, serta mempersatukan rakyat dalam semangat gotong royong untuk membangun Indonesia," kata Puan dalam pidatonya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Puan menyinggung masa reses serempak dengan masa kampanye Pemilu 2024 yang sedang berlangsung saat ini. Dia mengajak berbagai pihak melaksanakan pemilu dengan riang gembira dan cerdas.

"Reses saat ini bersamaan dengan pelaksanaan kampanye Pemilu 2024. Mari kita wujudkan demokrasi yang mencerdaskan kehidupan bangsa, tetap menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia. Mari kita laksanakan pemilu yang riang gembira dan cerdas," ujar Puan.

Di akhir pidatonya, Puan mengumumkan masa reses DPR berlangsung sejak Rabu (6/12/2023) besok hingga Senin (15/1/2024).

"Atas nama pimpinan DPR RI, saya mengumumkan kepada seluruh rakyat Indonesia, mulai tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 15 Januari 2024, DPR RI memasuki masa reses masa persidangan II tahun sidang 2023-2024," katanya.

"Selamat memasuki masa reses dan menjaring aspirasi rakyat. Saya juga ingin mengucapkan selamat Hari Natal kepada anggota yang merayakannya dan selamat tahun baru 2024 bagi kita semua," sambung Puan.

Adapun agenda dalam rapat paripurna DPR hari ini adalah:

1. Penyampaian Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2023 beserta Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Semester I Tahun 2023 oleh BPK RI;

2. Laporan Komisi III DPR RI terhadap hasil Uji kelayakan (Fit and Proper Test) Calon Hakim Agung dan Calon Hakim Ad Hoc HAM pada Mahkamah Agung RI, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan;

3. Laporan Komisi VI DPR RI terhadap hasil uji kelayakan (Fit and Proper Test) Calon Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Masa Jabatan 2023-2028, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan;

4. Laporan Komisi VI DPR RI terhadap hasil uji kelayakan (Fit and Proper Test) Calon Anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) Periode 2023-2026, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan;

5. Laporan Komisi XI DPR RI terhadap hasil uji kelayakan (Fit and Proper Test) Calon Anggota Badan Supervisi Lembaga Penjamin Simpanan, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan;

6. Laporan Komisi XI DPR RI terhadap hasil uji kelayakan (Fit and Proper Test) Calon Anggota Badan Supervisi Otoritas Jasa Keuangan, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan;

7. Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan keputusan terhadap RUU tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

8. Pendapat Fraksi-fraksi terhadap RUU Usul Inisiatif Baleg DPR RI tentang RUU Daerah Khusus Jakarta, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan;

9. Persetujuan Perpanjangan Waktu Pembahasan terhadap;

1) RUU tantang Hukum Acara Perdata;

2) RUU tentang Perubahan Kedua atas UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

3) RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;

4) RUU tentang Energi Baru dan Energi Terbarukan;

5) RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak; dilanjutkan dengan pengambilan keputusan;

10. Persetujuan Permohonan pertimbangan pemberian Kewarganegaraan Republik Indonesia, dilanjutkan dengan Pengambilan Keputusan;

11 Pidato Ketua DPR RI pada Penutupan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2023-2024.

Simak juga Video 'Menkomoinfo Sebut Pencuri Data Pemilih KPU Motifnya Ekonomi':

[Gambas:Video 20detik]


Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menyambangi Mabes Polri dan bertemu langsung dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Dalam pertemuan itu, TNI dan Polri membahas banyak hal, mulai pengamanan pemilu 2024 hingga situasi Papua.


Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menerima kunjungan resmi Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto di Mabes Polri. Kapolri siap memperkuat sinergisitas TNI-Polri untuk mengawal berbagai tugas penting.

Salah satu tugas yang harus dikawal TNI-Polri adalah Pemilu 2024. Kapolri ingin memastikan Pemilu berjalan aman dan lancar di tengah munculnya isu ketidaknetralan aparat.

"Yang pertama bagaimana mengawal agar Pemilu berjalan dengan aman, lancar, dan damai. Sehingga tentunya beberapa hal nanti kita bicarakan karena tentunya di tengah isu masalah ketidaknetralan, namun di sisi lain tentunya Polri bersama TNI harus turun di lapangan karena kita ingin memastikan bahwa yang namanya kegiatan tahapan Pemilu distribusinya," kata Kapolri dalam jumpa pers usai pertemuan di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (5/12/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto bertemu Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. (Dok. Polri)

Kapolri mengatakan pengamanan dilakukan dari kampanye hingga pencoblosan di TPS. Selain itu, Polri dikerahkan untuk mengantisipasi jika ada sengketa pemilu yang melibatkan banyak pihak.

"Kemudian pelaksanaan kampanyenya sampai dengan kegiatan di TPS nanti, pengawalan rekap menghadapi sengketa-sengketa yang ada semuanya bisa berjalan dengan aman dan damai di tengah perbedaan pendapat, di tengah perbedaan pilihan dan itu bagian dari demokrasi dan tugas kita mengawal agar demokrasi dapat berjalan dengan baik," ujar Kapolri.

Poin kedua yang disampaikan Kapolri adalah persiapan menghadapi cuaca ekstrem. Kapolri mengatakan TNI-Polri siap hadir di tengah masyarakat saat bencana melanda.

"Dan kita lihat hujannya lumayan ekstrem dan kita juga diskusi untuk bagaimana kita bisa bergerak cepat wilayah wilayah-wilayah yang terdampak bencana, TNI-Polri hadir sebagai representasi negara dan itu juga tadi kita diskusikan," imbuh Kapolri.

Kapolri juga mendiskusikan mengenai sinergisitas TNI-Polri menangani masalah di Papua. Selain itu, Kapolri dan Panglima TNI juga membahas latihan dan pendidikan bersama agar berjalan lancar.

"Saya kira bagaimana sinergitas ke depan semakin baik dalam pendidikan-pendidikan kita di dalam latihan latihan kita sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik mungkin," kata Kapolri.

Pernyataan senada juga disampaikan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto. Agus mengatakan TNI dan Polri siap bersinergi menghadapi Pemilu damai.

"Pertama tentang, sinergitas dalam menghadapi Pemilu damai. Jadi kita sudah membuat deklarasi Pemilu damai di setiap wilayah di seluruh Indonesia," kata Panglima.

Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto bertemu Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. (Dok. Polri)

Panglima mengatakan bakal ada patroli bersama antara Babinsa dan Bhabinkamtibmas untuk mengawal Pemilu 2024. Tujuannya memastikan pemilu berjalan lancar dan aman.

"Kemudian tadi juga dibahas adanya nanti patroli bersama Babinsa dan Bhabinkamtibmas sampai ke level Kapolres, Polda. Kita bersama-sama sinergitas tujuannya agar Pemilu 2024 berjalan lancar aman sesuai waktu yang ditentukan," ujar Panglima.

Untuk diketahui, Polri dan TNI telah memiliki Nota Kesepahaman No. NK/32/2023/Polri dan NK/18/2023/TNI tentang "Sinergisitas dan Integrasi Dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia" yang ditandatangani pada 5 Oktober 2023, dengan masa berlaku selama 5 tahun.

Nota Kesepahaman tersebut sebagai wujud sinergisitas dan integrasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, dengan ruang lingkup sebagai

berikut:

1. Pembantuan kekuatan untuk mendukung tugas di bidang operasional

a. Menghadapi situasi kontingensi dalam bentuk unjuk rasa, konflik sosial, bencana alam, terorisme dan KKB;

b. Mengamankan kegiatan masyarakat dan pemerintah yang bersifat lokal, nasional, regional dan internasional yang berintensitas tinggi dan berpotensi mengganggu stabilitas kamtibmas.

2. Pertukaran dan pemanfaatan data serta informasi

a. Pertukaran dan pemanfaatan data melalui sarana elektronik maupun non elektronik;

b. Pengajuan permohonan data dapat secara lisan dan ditindaklanjuti secara tertulis;

c. Menjaga kerahasiaan, keutuhan, validitas dan kelengkapan informasi.

3. Pengembangan kapasitas dan pemanfaatan Sumber Daya Manusia

a. Melaksanakan peningkatan kapasitas SDM melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan, integratif kemitraan, simulasi, workshop, dan seminar;

b. Saling memanfaatkan SDM dalam bentuk penugasan tenaga ahli, narasumber, tenaga pendidik dan tenaga pelatih.

4. Pemanfaatan sarana dan prasarana

a. Pemanfaatan dan penggunaan sarpras dengan pengajuan secara tertulis;

b. Dalam keadaan darurat pemanfaatan sarpras dapat disampaikan secara lisan dan ditindaklanjuti secara tertulis.

Pada 2023, TNI dan Polri melaksanakan kerja sama bidang pendidikan, sebagai berikut:

1. Pendidikan dasar (Diksar) Integrasi Kemitraan Akademi TNI dan Akpol di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah dengan total 1.230 taruna, sebagai berikut:

- 535 Pratar Akmil;

- 240 Pratar AAL;

- 155 Pratar AAU;

- 300 Bhatar Akpol

2. Personel TNI yang mengikuti pendidikan di Lemdik Polri tahun 2023, sebagai berikut:

- Sespimti Dikreg-32: 15 personel TNI

- TNI AD: 7 personel;

- TNI AL: 5 personel;

- TNI AU: 3 personel.

- Sespimmen Dikreg-63: 22 personel TNI

- TNI AD: 15 personel;

- TNI AL: 4 personel;

- TNI AU: 3 personel.

Personel Polri yang mengikuti pendidikan di Lemdik TNI tahun 2023, sebagai berikut:

- Sesko TNI: 14 personel Polri

- Sesko Angkatan: 25 personel Polri

- Sesko AD: 18 personel;

- Sesko AL: 4 personel;

- Sesko AU: 3 personel.

Pada 2023, kerja sama TNI dan Polri di bidang operasional yaitu pelaksanaan Ops Damai Cartenz, dan Ops Amole. Operasi itu melibatkan sebanyak 420 personel TNI, dengan rincian sebagai berikut:

- Ops Damai Cartenz 2023 (Total: 908 - 131 pers TNI dan 777 pers Polri);

- Ops Amole 2023 (Total: 894 - 289 pers TNI dan 605 pers Polri).

Simak juga Video 'Menkomoinfo Sebut Pencuri Data Pemilih KPU Motifnya Ekonomi':

[Gambas:Video 20detik]


Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 1 Muhaimin Iskandar (Cak Imin) berbicara masalah perubahan dan pemerataan ekonomi saat berkampanye di Aceh. Ketua umum PKB itu mengaku heran dengan kondisi Papua yang kaya dengan emas.

Cak Imin menghadiri kampanye yang digelar di Pesantren Dayah Darul Ihsan Abu Kruengkalee, Aceh Besar, Selasa (5/12/2023). Kampanye itu dihadiri ratusan masyarakat serta relawan dan partai pendukung.

Wakil Ketua DPR RI itu awalnya berbicara masalah perubahan yang akan dilakukan bila terpilih nantinya. Cak Imin juga mengaku akan memperpanjang dana Otsus Aceh yang akan berakhir pada 2027 mendatang.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dana itu disebut akan diperpanjang hingga kiamat bila penggunaannya benar-benar untuk rakyat. Dia lalu berbicara masalah keadilan sektoral dan keadilan teritorial regional.

"Papua misalnya, Papua itu sumber daya alamnya dahsyat, emasnya saja bukan hanya menambah pendapatan negara, emasnya juga menguntungkan Amerika. Bayangkan, Papua negeri Indonesia emasnya menguntungkan Amerika," kata Cak Imin saat berbicara di depan masyarakat Aceh.

Dia mengaku akan melakukan perubahan sehingga menguntungkan masyarakat di Papua. Pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin disebut akan memakmurkan masyarakat Papua.

"Kita harus ubah untuk kekhususan Papua harus ada pemerataan semesta, pemerataan total. Rakyat Papua harus mendapatkan kemakmuran dari bumi yang kaya raya itu," jelasnya.

Cak Imin juga menjawab permintaan salah satu partai pendukung yang menyebutkan masyarakat Aceh tidak ingin dibohongi lagi. Dia mengaku tidak akan membohongi rakyat Aceh bila terpilih.

"Insyaallah Anies Muhaimin tidak akan pernah bohong untuk Aceh yang kita rindukan," ujarnya.

Data Pemilih Diduga Bocor, Cak Imin: Ada Upaya Sistematis Ganggu Pemilu


Calon anggota legislatif (Caleg) DPRD DKI Jakarta Fariz Egia Gamal atau Bro Gamal, mengatakan tak akan berkampanye secara konvensional. Dia pun tak menargetkan dirinya menang dan maju sebagai anggota dewan.

"Nggak ada duitnya. Nggak ada (cara konvensional). Gua nyaleg ini targetnya bukan menang," kata Gamal di detikPagi, di segmen Waktunya Memilih!, Selasa (5/12/2023).

Menurutnya, dia hanya ingin namanya dikenal. Sehingga ada yang tertarik menariknya menjadi tim sukses salah satu calon Gubernur DKI Jakarta pada Pileh 2024.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Nyaleg yang sekarang targetnya awareness, supaya nanti ada awareness di Pilgub, ada yang narik gua jadi Timses," katanya.

Bro Gamal pun hanya akan berkampanye di media sosial. Dia pun sangsi akan lolos Pilkada dengan cara itu.

"Untuk bilang bahwa menang nyaleg sekarang tanpa turun ke lapangan, itu naif," katanya.

Dengan hanya bermain di sosial media, Caleg Partai Gelora di Dapil 7 Jakarta Selatan itu hanya menyasar orang yang belum punya pilihan.

"Gue menarik suara orang yang males nyoblos. Mungkin selama ini nyoblospresiden doang, dia bingung DPR, DPRD-nya siapa," ucapnya.

Mem-branding Diri Caleg Independen

Bro Gamal bilang mem-branding diri sebagai Caleg Independen. Dia ingin menjadi bebas dengan pilihan dan pemikirannya jika terpilih menjadi anggota legislatif.

"Gua nggak pernah pakai baju partai sama sekali. Dan gua nggak pernah promosiin partai. Gua pengen bebas," katanya.

Gamal tak mau terikat dengan peraturan atau keputusan partai. Dia akan mengambil keputusan sesuai dengan pilihannya.

"Soal capres misal, meski Gelora dukung Prabowo, misalnya, kalau Anies lebih bagus ya puji Anies. Ganjar lagi suka, gua dukung Ganjar. Nggak ada masalah," katanya.

Dia hanya akan menjalankan kebijakan partai jika sesuai dengan pemikirannya, atau merupakan hal baik menurut dia.

"Selama sejalan nggak apa-apa, kalau nggak ya (nggak)," katanya.


Bawaslu Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel) menyebut ada alat peraga kampanye (APK) calon anggota legislatif (Caleg) yang tidak dicopot meski terpasang di 12 ruas jalan terlarang. APK tersebut tidak bisa dicopot karena terpasang di billboard yang berbayar.

"Yang ditertibkan itu reklame insidentil karena kalau billboard kepemilikannya wilayah pribadi, selain berbayarnya," kata Ketua Bawaslu Makassar Dede Arwinsyah kepada detikSulsel, Selasa (5/12/2023).

Dede mengaku tidak bisa melarang peserta pemilu untuk memasang APK-nya di billboard berbayar. Dia menyebut pemasangan APK di billboard berbayar merupakan hak dari peserta pemilu.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kan pribadi itu yang punya (billboard), terserah yang punya billboard siapa yang mau dipasang di situ," ujar Dede.

Kendati begitu, Dede menyampaikan tetap akan ada masa APK tak boleh dipasang di semua tempat. Larangan tersebut baru berlaku ketika memasuki masa tenang.

"Beda kalau sudah masuk masa tenang, tidak ada istilah karena memang kampanye yang dilarang. Kalau ini (sekarang) pengawasan APK yang dilarang di 12 ruas jalan," tambah Dede.

Sebelumnya diberitakan, penertiban sejumlah APK sudah dilakukan di ruas Jalan Ahmad Yani, Makassar, Selasa (5/12) pagi. Dia memastikan penertiban akan dilakukan di 12 ruas jalan terlarang hingga tuntas.

"Ada mi tadi sebagian sudah diturunkan oleh teman-teman Satpol, tapi karena hujan makanya bubar dulu, nanti dilanjutkan lagi. Semua ruas jalan akan ditertibkan mulai hari ini, tadi baru di Jalan Ahmad Yani langsung hujan," ujar Dede.

Menurut Dede, sejumlah tim caleg datang mengambil baliho yang diturunkan paksa itu. Mereka akan memasangnya kembali di area yang tidak dilarang.

"Tadi bagus karena ada teman-teman partai yang sadar, ada timnya datang mengambil spanduk itu dan akan dipasang di tempat lain yang tidak melanggar," ujar Dede.

Marak Baliho Caleg di Kudus, Bawaslu: Belum Ada Kewenangan Menindak


Partai Persatuan Pembangunan ( PPP) menyampaikan konsern terhadap penguatan generasi milenial dalam sektor usaha mikro dan startup. Karena itu, PPP akan memperjuangkan permodalan bagi 17 juta pengusaha milenial dalam menghadapi bonus demokrasi.

Ketua DPP PPP Bidang Infokom Dony Ahmad menyampaikan bonus demografi Indonesia harus dipersiapkan sejak awal. Sebab tanpa persiapan yang matang, bonus demografi bisa menjadi beban bagi generasi berikutnya.

Oleh sebab itu, PPP fokus menyiapkan dan memfasilitasi generasi milenial dan gen Z agar bisa berkembang sesuai target capaian pembangunan.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"PPP akan berjuang untuk kemudahan permodalan agar usaha rintisan mereka bisa berkembang dan bisa berkolaborasi dengan lainnya," ujar Dony dalam keterangannya, Selasa (5/12/2023).

"Anak muda saat ini memiliki talenta dan kreativitas yang luar biasa. Negara tinggal memfasilitasi agar mereka bisa menjadi maju dengan cepat," imbuhnya.

Hal ini disampaikannya saat mengulas 17 Program Strategis Kampanye PPP dalam pemilu 2024 di Jakarta kemarin.

Mantan Bupati Sumedang ini mengatakan PPP turut peduli terhadap masa depan milenial dan gen Z. Hal inilah yang menjadi alasan bantuan permodalan bagi generasi muda menjadi salah satu program kampanye yang bakal diperjuangkan kader PPP di legislatif maupun eksekutif.

Dony menambahkan, PPP khawatir jika bonus demografi tidak disiapkan dengan baik akan muncul permasalahan sosial dan ekonomi mulai dari tingginya angka pengangguran, konflik sosial, dan tekanan pada pangan dan lingkungan.

Dalam rangka mengatasi hal ini, PPP telah menyiapkan 17 Program Strategis Kampanye Nasional yang terangkum melalui perjuangan Harga Murah, Kerja Mudah dan Hidup Berkah. Adapun program tersebut merupakan aspirasi umat Islam dan masyarakat Indonesia.

"Hasil survei internal masyarakat saat ini membutuhkan harga pangan yang terjangkau, penyediaan lapangan kerja dan juga kebahagiaan hidup yang memberikan keberkahan bagi yang lain," pungkasnya.

Simak juga Video 'Kata Bahlil soal TikTok: Negara Ini Nggak Boleh Diatur Pengusaha':

[Gambas:Video 20detik]


Seorang calon legislatif (caleg) DPR RI asal Kabupaten Jepara menggunakan media kampanye dengan menampilkan foto superhero Ultraman. Aksi tersebut pun mencuri perhatian.

Ada pemandangan yang berbeda di jalan Jepara, Selasa (5/12/2023). Baliho bergambar superhero Ultraman dengan nomor urut 5 terpasang di pinggir jalan perempatan depan Pasar Mayong, Kabupaten Jepara.

Baliho besar itu memperlihatkan Ultraman gemuk yang tengah mejeng dengan pose bak memasang kuda-kuda. Di baliho itu tertera nama 'Jamaludin Malik' seorang caleg DPR RI untuk Dapil Kudus, Jepara, Demak.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dari pantauan di akun media sosial Jamaludin Malik terlihat membuat beberapa konten media sosial yang viral. Politikus Partai Golkar itu mengerahkan tim kampanye yang berkostum Ultraman. Mereka membuat konten mengenakan kostum Ultraman dan membagikan kaus di lokasi jalanan yang sepi.

Alasan Kampanye 'Ultraman'

Jamaludin Malik (34) mengaku ada beberapa alasan menggunakan media Ultraman untuk kampanye. Pertama karena tampilan surat suara pada Pemilu 2024 mendatang tidak menampilkan foto wajah caleg. Kedua ia ingin memberikan warna berbeda saat kampanye.

"Alasannya pertama di surat suara tidak seperti tahun sebelumnya yang ada fotonya. Kertas suara berikutnya yang akan berlangsung tahun 2024 itu hanya nama dan nomor urut, itu alasan pertama," kata Jamaludin saat ditemui di rumahnya Desa Tunggulpandean Kecamatan Nalumsari, Jepara, Selasa (5/12/2023).

"Saya pengin memberikan warga pada pileg ini dengan kreativitas. Nah kreativitas kenapa adanya Ultraman, karena Ultraman tahun 70-an sudah ada, jadi penggemar Ultraman pada punya anak, kan sekarang Ultraman tidak ada filmnya, orang berpikir sudah ada ada monster, nah sekarang Ultraman muncul kembali tidak ada monster dia menjadi caleg DPR RI," ia melanjutkan.

Caleg 'Ultraman' Asal Jepara maju jadi calon DPR RI Dapil 2 Jateng. Sosok di balik caleg ini Jamaludin Malik, politikus Golkar. Foto diambil Selasa (5/12/2023). Foto: Dian Utoro Aji/detikJateng

Lebih lanjut, sosok Ultraman sebagai simbol untuk memberantas korupsi yang disimbolkan dengan monster tikus. Dengan demikian, sosok Ultraman dapat membantu warga lebih banyak.

"Karena ada monster harus dilawan lagi, namanya monster tikus atau koruptor, jadi Ultraman harus punya kartu akses bisa masuk di DPR RI supaya mempunyai wewenang untuk membantu masyarakat lebih banyak lagi," ungkapnya.

Jamaludin mengatakan ada tiga baliho superhero Ultraman yang dipasang di Jepara, yakni di Bangsri, Kota, dan Mayong. Sedangkan spanduk berukuran kecil bergambar Ultraman juga dipasang di jalanan Kabupaten Kudus.

"Baliho yang dipasang ada tiga titik, pertama ada di Bangsri, kedua ada Jepara Kota, dan ketiga ada di Mayong. Di Kudus banyak baliho di pinggir jalan juga banyak," jelasnya.

Jamaludin pun optimistis bisa meraup 250 ribu suara dari daerah pemilihannya. Ia berjanji akan membawa memperjuangkan gaji buruh hingga pelayanan publik yang lebih baik.

"Saya berjuang menjadi nomor saya, target saya 250 ribu, saya pengin mencipta sejarah," pungkas Jamaludin.

Caleg Dapil DKI III: Vokalis Band, Jurnalis hingga Petinggi Parpol


Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar (Cak Imin) berziarah ke makam ulama Aceh Syekh Abdurrauf As Singkili atau dikenal dengan Syiah Kuala. Penjaga meminta Ketua Umum PKB itu memperhatikan makam yang selamat dari tsunami itu bila terpilih.

Rombongan Cak Imin tiba di Makam Syiah Kuala yang terletak di Desa Deah Raya Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Selasa (5/12/2023) sekitar pukul 10.15 WIB. Cak Imin di peusijuek (tepung tawari) oleh ulama Aceh Abi Ismail sambil diiringi salawat badar.

Setelah itu, Cak Imin berziarah dan berdoa di makam Syiah Kuala. Dia didampingi penjaga makam, ketua partai koalisi serta tim pemenangan.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kalau bapak terpilih sebagai presiden nanti kita Aceh ini khususnya makam Syiah Kuala ini tolong bapak perhatikan," kata penjaga makam Abdul Wahid.

Cak Imin mengatakan, Syeh Abdur Rauf merupakan pimpinan ulama dari Kerajaan Aceh Darussalam. Syiah Kuala juga dikenal sebagai penerjemah bahasa Melayu pertama di dunia.

"Syeh Abdur Rauf ini beliau juga yang membawa tarikat ajaran-ajaran Tarekat Syattariyah di mana tarikat ini menjadi cara pandang cara hidup yang nyambung dengan saya, para ulama di seluruh Indonesia," jelasnya.

"Kita berdoa semoga beliau diterima seluruh amal ibadahnya dan kemudian kita mendapatkan berkah dari beliau untuk selanjutnya memohon kepada Allah perjuangan AMIN di seluruh Indonesia disukseskan oleh Allah," sambung Cak Imin.

Berdasarkan agenda diperoleh detikSumut, Cak Imin akan berziarah ke makam ulama Aceh Syiah Kuala yang berlokasi di Banda Aceh. Setelah itu, Cak Imin akan berkunjung ke Pesantren Darul Ihsan Krueng Kale, Siem, Darussalam, Aceh Besar. Dari sana, Cak Imin akan menghadiri maulid akbar di Dayah Darul Munawarah, Kuta Krueng, Ulee Glee Pidie Jaya.

"Di sana juga akan di peusijuek (tepung tawari) oleh ulama sepuh Abu Kuta Krueng, Abu Mudi, Abu Langkawi, Waled Nu, dan ulama kharismatik lainnya," kata Ketua Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Aceh Irmawan didampingi Sekwil Munawar, Senin (4/12).

Menurutnya, Cak Imin juga akan mengikuti salawat 'AMIN' dan orasi politik di Stadion Bola Kaki Krueng Mane, Aceh Utara pada malam hari. Seluruh kegiatan itu disebut terbuka untuk masyarakat Aceh.

"Ini agenda Muhaimin untuk bertemu langsung dengan pendukung pasangan AMIN. Kami harap masyarakat dapat hadir, dan Semua kegiatan Muhaimin terbuka untuk umum," jelasnya.

Data Pemilih Diduga Bocor, Cak Imin: Ada Upaya Sistematis Ganggu Pemilu


Agenda Pemilu 2024 sudah di depan mata, hal ini ditandai dengan masing-masing paslon yang telah mendapatkan nomor urutnya. Berbagai alat peraga kampanye capres-cawapres juga mulai bertebaran di jalanan seperti spanduk dan baliho yang biasa kamu lihat.

Sebelum ikut memberikan suara di Pemilu 2024 nanti, kamu perlu terlebih dahulu mengetahui apa saja, sih, tugas serta tanggung jawab Presiden dan Wakil Presiden dalam menjalankan pemerintahan. Simak selengkapnya berikut ini.

1. Kedudukan Konstitusional

Presiden dan wakil presiden memiliki kedudukan konstitusional yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Keduanya dipilih melalui pemilihan umum dan memiliki tanggung jawab untuk memimpin dan mengkoordinasi jalannya pemerintahan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

2. Eksekutif dan Kepala Negara

Presiden adalah kepala negara dan kepala pemerintahan. Sebagai kepala negara, presiden mewakili negara dalam hubungan internasional dan memegang kekuasaan tertinggi di tingkat eksekutif. Sedangkan, wakil presiden mendampingi presiden dalam menjalankan tugas-tugas tersebut dan siap menggantikan presiden jika diperlukan.

3. Pembentukan Kabinet

Presiden memiliki kewenangan untuk membentuk kabinet, suatu tim menteri yang akan membantu dalam mengelola berbagai sektor pemerintahan. Kabinet bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan pemerintah dan memberikan saran kepada presiden.

4. Pengambilan Keputusan Strategis

Presiden memiliki peran penting dalam mengambil keputusan strategis untuk kemajuan dan kesejahteraan negara. Keputusan-keputusan tersebut mencakup kebijakan ekonomi, politik, pertahanan, dan sosial. Presiden dan wakil presiden harus memiliki visi yang jelas untuk mencapai tujuan pembangunan nasional.

5. Penegakan Hukum dan Keamanan

Presiden memiliki tanggung jawab untuk memastikan penegakan hukum dan keamanan di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini melibatkan kerjasama dengan aparat keamanan, seperti kepolisian dan militer, untuk menjaga stabilitas negara.

Nah, itulah beberapa tugas dan tanggung jawab yang harus diemban oleh Presiden dan Wakil Presiden dalam menjalankan pemerintahan. Supaya kamu lebih paham lagi tentang tugas Presiden dan Wakil Presiden serta hal-hal terkait Pemilu lainnya, yuk ikuti quiz di bawah ini!


Komisi A DPRD Provinsi DKI Jakarta meminta Pemprov DKI menjamin kesehatan para petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang menjalankan tugasnya pada Pemilihan Umum (Pemilu) serentak tahun 2024 mendatang. Salah satunya dengan memberikan suplemen dan vitamin.

"Selama ini dari periode ke periode Pemilu itu jarang sekali ada pemberian suplemen. Makanya Komisi A akan menyampaikan kepada eksekutif terkait untuk penyediaan suplemen, karena ternyata di Dinas Kesehatan pagu anggaran itu tidak ada," ujar Ketua Komisi A DPRD DKI Mujiyono dalam keterangan tertulis, Selasa (5/12/2023).

Ia berharap dengan pemberian suplemen dan vitamin, tidak ada lagi petugas KPPS yang jatuh sakit hingga meninggal dunia seperti saat Pemilu 2019 lalu. Dimana Komisi Pemilihan Umum (KPU) mencatat sebanyak 31 petugas KPPS di Jakarta meninggal dunia dan 158 jatuh sakit karena faktor kelelahan.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Sekali lagi ini akan kita sampaikan ke TAPD terutama Pak Sekda supaya diterbitkan Instruksi Sekda (Insekda) yang kaitannya dengan penyediaan suplemen bagi petugas KPPS yang jumlahnya mencapai 210 ribu orang," ucap Mujiyono.

Di kesempatan yang sama, Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Ani Ruspitawati mengakui memang diperlukannya tes kesehatan secara menyeluruh atau medical check up (MCU) sebagai syarat mendaftar sebagai petugas KPPS.

Oleh karena itu, ia meminta KPU dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) DKI Jakarta membuat permohonan kepada Pemprov DKI Jakarta untuk pembiayaan tes kesehatan kepada ratusan ribu calon petugas KPPS.

"Kami membutuhkan permintaan dari Bawaslu untuk melakukan MCU. Sehingga dari surat itu kami akan mendorong menjadi Instruksi Sekda sehingga pembiayaannya bisa kami lakukan," tandas Ani.

Simak Video 'Hadapi Pemilu 2024, Kapolri Singgung 894 Petugas KPPS Meninggal':

[Gambas:Video 20detik]


Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 1 Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menegaskan pihaknya tidak akan pernah bohong untuk Aceh. Cak Imin mengungkit aturan yang akan mereka jalankan sepenuhnya jika terpilih.

Hal tersebut disampaikan Cak Imin dalam 'Silahturahmi Kebangsaan' di Yayasan Darul Ihsan, Siem, Darussalam, Aceh Besar. Cak Imin menyebut Indonesia lamban membangun lantaran adanya pembiaran dalam pelaksanaan UU.

"Yang kedua soal pelaksanaan undang-undang, ini, salah satu yang menjadi yang kita lamban di dalam membangun adalah pembiaran dalam pelaksanaan undang-undang," kata Cak Imin dalam sambutannya, Selasa (5/12/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Cak Imin mengatakan ada waktu yang lama bagi presiden untuk menurunkan peraturan. Ia menyebut jika AMIN menjadi presiden dan wakil presiden, seluruh aturan akan dicek dan dilaksanakan.

"Terlalu lamanya aturan UU diturunkan dalam Perpres dan peraturan di bawahnya, begitu kami dilantik insyaallah seluruh perintah konstitusi dan UU akan kita cek dan laksanakan," kata Cak Imin.

"Termasuk Undang-Undang Khusus Aceh ini akan kita turunkan dan kita jalankan seluruh perintah-perintahnya sesuai dengan komitmen bersama waktu itu. Allahuma amin," katanya.

Cak Imin mengatakan semua harapan yang disampaikan kepada dirinya dan Anies akan dipertanggungjawabkan. Ia berjanji tak akan mengkhianati warga Aceh.

"Insyaallah, Insyallah, Anies Muhaimin tidak akan pernah bohong untuk Aceh yang kita rindukan amin," imbuhnya.

Lihat Video 'Anies: Saya Ini Diamanati Buat Jadi Capres, Uang Tidak Punya':

[Gambas:Video 20detik]


Calon anggota legislatif (Caleg) DPRD DKI Jakarta Fariz Egia Gamal memiliki ketertarikan dengan program penataan gang sempit era gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Menurutnya, Ahok membangun ruang terbuka hijau atau taman bermain di gang-gang sempit.

"Karena dulu gua tinggal di gang sempit gitu. Gua pengen, dulu kebijakan Ahok yang bikin banyak RPTRA (Ruang Publik Terpadu Ramah Anak)," kata Bro Gamal di detikPagi, segmen Waktunya Memilih!, Selasa (5/12/2023).

Menurutnya, merupakan hal yang keren jika dalam gang-gang sempit dibangun RPTRA atau taman bermain. Sehingga, menjadi ruang untuk warga perkampungan atau anak-anak berkumpul dan bermain.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Taman-taman kecil gitu lah. Banyak tuh di gang-gang itu. Jadi bikin ruang terbuka dibanyakin gitu. Jadi keren tuh, gang-gang sempit, tapi ada satu tuang terbuka, anak bisa main," ucapnya.

Menurut Caleg dari Partai Gelora di Dapik 7 Jakarta Selatan itu, membuat RPTRA atau ruang terbuka tak begitu sulit. Hanya perlu sedikit ruang seukuran kapling rumah.

"Gampang, cuma kapling rumah aja, rumah dirobohin jadi ruang terbuka, itu keren sih," katanya.

Ingin Tertibkan Parkir Liar

Gamal tertarik masuk politik karena kesal melihat mobil parkir sembarangan di perumahan. Berawal dari kekesalan itulah dia ingin menjadi anggota dewan.

"Waktu gua masih kuliah suka kesel mau keluar susah. Ada mobil parkir sembarangan," kata Bro Gamal.

Padahal sudah ada aturan soal kepemilikan garasi mobil pada era Gubernur Joko Widodo (Jokowi). Namun, aturan itu tak ditegakkan dengan baik.

"Nggak ada yang beresin nih, padahal udah ada perdanya di zaman Jokowi-Ahok, di 2014 udah dibikin," kata Bro Gamal.

"Dibikinya adalah, barang siapa yang punya kendaraan wajib menyertakan surat punya garasi dari kelurahan," kataya.

Dia pun berjanji setelah menjadi caleg dia akan fokus ke masalah parkir. Masalah itu merupakan masalah di perumahan-perumahan Jakarta.

"Kalau gue jadi DPRD, gua pengen dorong supaya (aturan itu) dijalanin. Itu (masalah) di semua tempat perumahan-perumahan manapun. Mau Jaktim, Jaksel, menemukan sih," ucapnya.


Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menyambangi Mabes Polri untuk bertemu langsung dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Pertemuan itu membahas banyak hal, mulai pengamanan Pemilu 2024 hingga situasi Papua.

"Pada kesempatan ini, saya dan staf saya bersilaturahmi ke Mabes Polri. Pertama adalah karena saya pejabat baru Panglima TNI jadi, ada waktu untuk bersilaturahmi ke beberapa instansi," ujar Jenderal Agus di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (5/12/2023).

Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto bertemu Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. (Dok. Polri)

Dia mengatakan pertemuan itu membahas pemilu damai di Indonesia. Selain itu, dibahas pula soal patroli bersama untuk mewujudkan pemilu damai.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Pertama tentang sinergisitas dalam menghadapi pemilu damai. Jadi kita sudah membuat deklarasi pemilu damai di setiap wilayah di seluruh Indonesia," kata dia.

"Kemudian tadi juga dibahas adanya nanti patroli bersama Babinsa dan Bhabinkamtibmas sampai ke level kapolres, polda. Kita bersama-sama sinergisitas, tujuannya agar Pemilu 2024 berjalan lancar-aman sesuai waktu yang ditentukan," tambahnya.

Dalam kesempatan yang sama, Jenderal Sigit mengatakan TNI dan Polri harus bersama turun ke lapangan untuk memastikan pemilu yang damai.

"Di sisi lain, Polri bersama TNI harus turun ke lapangan, harus kita pastikan tahapan Pemilu distribusinya, kampanyenya, sampai kegiatan di TPS menghadapi sengketa yang ada bisa aman di tengah perbedaan pendapat di tengah perbedaan pilihan," ujar Sigit.

Selain itu, Sigit mengatakan dibahas seputar cara untuk menghadapi berbagai macam masalah terkait bencana alam. Mereka juga berdiskusi untuk memberikan bantuan bagi masyarakat yang terdampak bencana.

"Kedua kita juga menghadapi berbagai macam PR terkait dengan saat ini sudah masuk musim hujan, dan kita lihat hujannya lumayan ekstrem tadi kita juga diskusi untuk bisa bergerak cepat yang terdampak bencana," sebutnya.

Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto bertemu Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. (Dok. Polri)

Terakhir, dibahas juga seputar situasi di Papua. Yang jelas, kata Sigit, pertemuan itu untuk membentuk sinergisitas yang lebih baik antara TNI dan Polri.

"Kemudian tugas-tugas terkait masalah menghadapi situasi di Papua yang tentunya menjadi PR bersama dan tentunya tugas-tugas lain yang tentu terus kita jaga selain tugas pokok selain mengawal berbagai macam program kegiatan sehingga bisa berjalan baik," ucapnya.

Lihat Video 'Komisi I Minta KPU Tanggung Jawab atas Dugaan Kebocoran Data Pemilih Pemilu':

[Gambas:Video 20detik]


Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang syarat capres/cawapres membikin residu berkepanjangan terhadap sejumlah lini tatanan. Yang tak kalah penting, putusan tersebut berhasil membuka babak baru pengujian konstitusional norma oleh MK.

Menyusul gejolak politik lolosnya Gibran sebagai kontestan Pemilu 2024, sejumlah permohonan diajukan ke MK. Secara garis besar, permohonan tersebut menyoroti adanya kecacatan formil dalam proses pengambilan putusan yang dilakukan oleh hakim dalam perkara a quo. Sebagai contoh, hal tersebut dapat dilihat dari permohonan 141 dan 145/PUU-XXI/2023.

Meski terdapat perbedaan di antara dua perkara itu—perkara 141 uji materil, sedangkan perkara 145 uji formil—perkara 141 dan 145 secara garis besar berusaha mengoreksi ulang tentang proses pemeriksaan hakim yang tidak fair, adanya kesalahan pembacaan terhadap kualifikasi dan komposisi argumentasi hakim, adanya conflict of interest antara hakim dengan perkara yang diadili, serta adanya intervensi terhadap kekuasaan kehakiman. Secara tidak langsung, Pemohon di sini berusaha mendalihkan, "ketika suatu proses formil didapati kecacatan, maka produk materi menjadi delegitimasi."

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Paradoks dari kondisi yang demikian tampak dari putusan Majelis Kehormatan MK (MKMK) yang menyatakan adanya pelanggaran etik hakim dalam perumusan Putusan 90. Tetapi, MKMK tetap mengakui adanya kekuatan dan keabsahan dari norma yang dihasilkan dari putusan tersebut. Dalih yang disampaikan, ranah kompetensi MKMK terbatas pada wilayah etik perilaku hakim, dan tidak menyentuh materi substansi putusan. Bagaimana mungkin, proses formil dinyatakan cacat, sedangkan produk materi tetap berkekuatan hukum?

Menjawab diskursus tersebut, perkara 141 dan 145 menempuh babak baru pengujian norma kepada MK. Mereka berusaha mengonfirmasi putusan MKMK yang menyatakan adanya pelanggaran etik dalam proses formil, dapat ditindaklanjuti/memiliki impact terhadap produk materiil yang dihasilkan. Dalam taraf ini, Para Pemohon meminta MK untuk membatalkan adanya produk putusan yang dirumuskan oleh MK sendiri.

Babak Baru

Pada kondisi ini, MK memasuki babak baru pengujian (unprecedented). Mereka dituntut menguji kembali produk putusan sendiri akibat adanya kecacatan dalam proses perumusannya. Di samping itu, instrumen dari putusan MK itu sendiri bersifat final dan mengikat (final and binding) yang secara ekspresiss verbis dilindungi dalam Pasal 24C UUD 1945. MK menjadi lembaga pertama dan terakhir yang mengadili suatu konstitusionalitas norma dalam undang-undang. Bahkan, norma yang telah diputus itu hanya dapat diuji lagi ketika ditemukan suatu fakta hukum baru (novum) atau terdapat batu uji berbeda dari UUD 1945.

Hal yang menarik dari pengujian ini adanya suatu analogis yang menempatkan putusan MK sebagai bagian dari pembentukan norma juga melewati adanya proses pembentukan layaknya undang-undang. Putusan 90 jelas menempatkan MK pada posisi pembuat norma (positive legislator). Sebagai pembuat norma, MK juga terikat dengan sejumlah kaidah formil sehingga produk norma tersebut memiliki legitimasi hukum. Maka, fakta tersebut menjadi dasar hukum/pintu masuk untuk menguji konstitusionalitas putusan MK yang menghendaki adanya norma baru di dalamnya.

Aturan yang menjadi dasar syarat formil dari suatu absahnya putusan di antaranya Pasal 17 UU 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Ketentuan sebagaimana termuat dalam ayat (5) dan ayat (6) memastikan subjektivitas hakim tidak memiliki kepentingan—secara langsung maupun tidak langsung—untuk memeriksa norma pasal yang diujikan. Hakim berkepentingan diminta untuk mundur dengan sendirinya atau melalui permintaan pihak untuk ikut serta menangani perkara tersebut. Kendatipun ketentuan tersebut tidak diindahkan, maka produk putusan yang dihasilkan dapat dinyatakan tidak sah keberlakuannya.

Tantangan dan Problem

Sejumlah permohonan yang meminta MK menguji kembali produk putusannya sendiri menjadi babak baru sekaligus tantangan tersendiri bagi kekuasaan kehakiman MK. Pasalnya, hal ini menyangkut konsistensi norma dan koeksistensi instrumental kelembagaan MK sebagai penafsir konstitusi (the sole judicial interpreter of constitution). Pada posisi ini MK dituntut untuk menafsirkan sejumlah ketentuan yang menjadi instrumen kelembagaan MK dalam memeriksa dan memutus suatu perkara pengujian konstitusionalitas suatu norma.

Dalam posisi tertentu, bisa saja MK dapat menempatkan diri di luar dari pada ketentuan yang termuat dalam Pasal 17 UU Kekuasaan Kehakiman. Artinya, ketentuan dalam pasal tersebut hanya berlaku bagi hakim di pengadilan umum, seperti Mahkamah Agung dan lembaga peradilan di bawahnya. Posisi MK dalam konteks ini berada pada pengujian norma abstrak sehingga hakim yang memeriksa tidak dapat dikualifikasi atau diidentifikasi memiliki kepentingan terhadap ketentuan norma di dalamnya.

Tetapi, hal tersebut hanya berkenaan dengan tafsir instrumental yang mendogmatisasi cara berhukum dewasa ini. Hakim harus lebih berani dalam membuka ruang tafsir berkemajuan terhadap dinamika kekinian. Untuk menjaga marwah MK dengan instrumen putusan yang mutlak, hakim bisa saja berlindung di balik suatu norma hukum. Tetapi, masyarakat hukum dewasa ini dapat menangkap fenomena itu sebagai suatu rangkaian politik dalam agenda pelemahan konstitusi.

MK harus berani mengambil suatu kebaruan berhukum dengan beranjak dari kungkungan dogma pada esensi norma. Perumusan Putusan 90 kemarin dengan mudah ditangkap sebagai suatu agenda political judicialization kendatipun dengan telanjang mata. Tetapi, terdapat pesimisme berhukum jika mengingat adanya potensi ingkar terhadap ketentuan Pasal 17 UU Kehakiman. Rasa-rasanya, instrumen berhukum saat ini pun tidak cukup kuat untuk menjerat gerakan politik melalui ketentuan dalam pasal-pasal.

Pada tahap inilah dibutuhkan cara berhukum progresif hakim yang mampu menangkap format norma melampaui jerat pasal-pasal yang ada. Hukum ada dalam rumusan ide yang senantiasa bergerak dalam optik dan dinamik pikiran (Satjipto Rahardjo, 2003). Mencerna hukum dalam pasal-pasal (tertulis) semata, akan menjerat seorang hakim pada nalar kegagalan. Maka menjadi tepat suatu aksioma bahwa hukum tertulis itu hadir dalam keadaan cacat sejak dilahirkan. Pada akhirnya, hukum dapat disempurnakan melalui tafsir-tafsir yang hidup beriringan dengan kehendak masyarakatnya.

A Fahrur Rozi pengamat politik dan ketatanegaraan


Sejumlah baliho calon anggota legislatif (caleg) diturunkan paksa setelah ultimatum Bawaslu Makassar tak dihiraukan partai politik (parpol) peserta pemilu. Penertiban dilakukan oleh Satpol PP Makassar bekerja sama dengan Bawaslu Makassar mulai hari ini.

Ketua Bawaslu Makassar Dede Arwinsyah mengungkapkan penertiban sejumlah alat peraga kampanye (APK) itu sudah dilakukan di ruas Jalan Ahmad Yani, Makassar, Selasa (5/12/2023) pagi. Dia memastikan penertiban akan dilakukan hingga tuntas.

"Ada mi tadi sebagian sudah diturunkan oleh teman-teman Satpol, tapi karena hujan makanya bubar dulu, nanti dilanjutkan lagi. Semua ruas jalan akan ditertibkan mulai hari ini, tadi baru di Jalan Ahmad Yani langsung hujan," ujar Dede kepada detikSulsel, Selasa (5/12/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Menurut Dede, sejumlah tim caleg datang mengambil baliho yang diturunkan paksa itu. Mereka akan memasangnya kembali di area yang tidak dilarang.

"Tadi bagus karena ada teman-teman partai yang sadar, ada timnya datang mengambil spanduk itu dan akan dipasang di tempat lain yang tidak melanggar," ujar Dede.

Namun pihaknya tetap mengimbau agar peserta pemilu tidak memasang kembali di 12 ruas terlarang untuk APK itu. Dede mengakui ada juga caleg yang secara sukarela menertibkan sendiri usai diberi ultimatum.

"Tidak banyak jumlahnya karena saya lihat di Pettarani, Urip sudah tidak banyak, beberapa caleg kota sudah sadar beberapa yang mengambil sendiri balihonya di sana. Kami terus mengimbau terus untuk teman-teman peserta pemilu untuk tidak memasang di 12 ruas jalan itu," ungkap Dede.

Diberitakan sebelumnya, Bawaslu Kota Makassar memperingatkan caleg dan parpol proaktif menurunkan sendiri APK yang terpasang di ruas jalan terlarang. Bawaslu sempat memberikan batas waktu selama tiga hari sebelum diturunkan secara paksa.

Imbauan ini terhitung mulai tanggal 2-4 Desember 2023. Pihaknya selanjutnya akan berkoordinasi dengan Pemkot Makassar untuk turun melakukan penertiban pekan depan.

"Bawaslu Makassar secara persuasif memberi waktu 3 hari untuk melakukan pemindahan secara mandiri," ujar Dede Arwinsyah kepada detikSulsel, Jumat (1/12).

Polisi Ringkus 2 Pelaku Pengeroyokan Pemuda di Makassar


Content creator Fariz Egia Gamal mem-branding diri sebagai 'Caleg Independen' yang maju untuk Pileg DPRD DKI Jakarta. Dia menyampaikan alasan, ketika saat orang tersebut sudah menjadi anggota Dewan, maka dia mewakili rakyat, bukan partai.

Bro Gamal maju sebagai caleg DPRD DKI Jakarta dari Partai Gelora. Dia pun memberi contoh bahwa Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Gelora, Fahri Hamzah, pernah berkata soal wakil rakyat harus mewakili rakyat.

"Dia (Fahri) pernah bilang, kader (partai) udah jadi wakil rakyat, harus dilepasin (partai)," ucap Bro Gamal di detikPagi, segmen Waktunya Memilih!, Selasa (5/12/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Fahri pun merupakan salah satu orang yang Gamal idolakan. Menurut Gamal, Fahri merupakan sosok yang antifeodal.

"Suka Fahri Hamzah, Fahri itu kalau ngomong, kita ekstrak DNA-nya, itu antifeodal. Tadi gue nggak suka sama akamsi-akamsi (anak kampung sini) yang suka sembarangan yang bangun kanopi (di jalan untuk parkir mobil), itu kan feodal tuh. Mentang-mentang akamsi, bangun ubin di jalan," katanya.

Bro Gamal bilang tak ikut mempromosikan partai. Dia ingin menjadi bebas dengan pilihan dan pemikirannya.

"Gua nggak pernah pakai baju partai sama sekali. Dan gua nggak pernah promosiin partai. Gua pengen bebas," katanya.

Gamal tak mau terikat dengan peraturan atau keputusan partai. Dia akan mengambil keputusan sesuai dengan pilihannya.

"Soal capres misal, meski Gelora dukung Prabowo, misalnya, kalau Anies lebih bagus, ya puji Anies. Ganjar lagi suka, gua dukung Ganjar. Nggak ada masalah," katanya.

Dia hanya akan menjalankan kebijakan partai jika sesuai dengan pemikirannya atau merupakan hal baik menurut dia.

"Selama sejalan nggak apa-apa, kalau nggak ya (nggak)," katanya.

Simak juga 'KPU Minta Persetujuan Parpol untuk Publikasi Daftar Riwayat Hidup Caleg':

[Gambas:Video 20detik]


DPRD Langkat mengusulkan tiga nama calon Penjabat (Pj) Bupati Langkat ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Tiga nama itu diusulkan untuk menggantikan Plt Bupati Langkat Syah Afandin alias Ondim yang masa jabatannya habis Desember ini.

"Sudah (kita usulkan 3 nama calon Pj Bupati)," kata Ketua Fraksi Keadilan Pembangunan dan Kebangsaan (KPK) DPRD Langkat Aidir Syahputra saat dihubungi, Selasa (5/12/2023).

Ketiga nama yang diusulkan merupakan pejabat di Pemkab Langkat. Atas nama Amril, Faizal Matondang hingga Hermansyah.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Amril, Faizal Matondang, Hermansyah," ucapnya.

Amril merupakan Sekretaris Daerah (Sekda) Langkat dan Faizal Rizal Matondang merupakan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Langkat. Sedangkan Hermansyah saat ini menjabat sebagai Inspektur Langkat.

Aidir berharap siapapun yang dipilih sebagai Pj Bupati Langkat nantinya mampu menjalankan rda pemerintahan dengan baik. Mulai dari masalah hukum, netralitas hingga soal anggaran.

"Harapannya itu adalah bisa menjalankan roda pemerintahan dengan baik, tidak terjadi kepincangan hukum, bisa independen dalam menghadapi pemilu 2024 dan Pemilukada Bupati Langkat, menggunakan anggaran seefisien mungkin, selama Pj ini kesehatan bisa stabil baik itu PBI APBD maupun APBN," ujarnya.

Seperti diketahui, Sebanyak 5 bupati dan wakil bupati di Sumatera Utara (Sumut) bakal dipercepat akhir masa jabatannya di akhir Desember ini. Kelimanya merupakan hasil Pilkada 2018 lalu.

Hal itu diketahui dari surat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ke sejumlah Ketua DPRD kabupaten/kota di Indonesia. Surat yang bersifat segera tersebut bernomor: 100.2.1.3/6047/SJ.

"Usulan Nama Calon Penjabat Bupati/ Wali Kota," demikian tertulis di surat yang dilihat detikSumut, Selasa (5/12).

Dalam surat tersebut, di Sumut terdapat 5 bupati dan wakil bupati yang akan berakhir. Kelimanya adalah Deli Serdang, Padang Lawas (Palas), Dairi, Tapanuli Utara, dan Langkat.

Pria di Langkat Ngamuk-Acungkan Parang ke Wanita Penagih Utang


Waketum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas berbicara tentang bahaya politik uang bagi bangsa. Dia mengatakan politik uang telah dilarang oleh aturan yang ada dan diharamkan oleh para ulama.

"Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 15 Tahun 2023 tentang kampanye, peserta pemilu dapat menyebarkan bahan kampanye berupa selebaran, brosur, pamflet, poster, stiker, pakaian, penutup kepala, alat minum/makan, kalender, kartu nama, pin, alat tulis atau atribut-atribut kampanye lainnya," kata Anwar mengawali penjelasannya kepada wartawan, Selasa (5/12/2023).

Anwar mengatakan peserta pemilu yang membagikan benda selain yang diatur dalam PKPU tersebut berarti telah melanggar aturan. Dia mengatakan peserta pemilu yang melakukan politik uang dapat dijerat secara pidana.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Tetapi, jika para peserta pemilu, termasuk pilpres, tentunya pada saat kampanye Pemilu 2024 ternyata membagi-bagi sembako atau di luar bahan kampanye dimaksud, seperti uang, maka mereka dapat dijerat hukum tindak pidana pemilu karena tindakannya sudah mengarah pada politik uang," ucapnya.

Anwar mengatakan godaan untuk melakukan politik uang demi mendapat suara pemilih sangatlah besar. Apalagi, katanya, masih banyak masyarakat yang hidup dalam kondisi miskin.

"Godaan bagi para peserta pemilu untuk melakukan praktik politik uang untuk masa sekarang ini jelas akan sangat besar karena dengan banyaknya orang yang miskin dan hidupnya mengalami kesusahan maka penggunaan politik uang tentu jelas menjadi sesuatu yang sangat ampuh untuk mendulang suara karena ketika mereka lagi benar-benar butuh uang lalu tiba-tiba mereka bisa mendapatkannya dari para peserta Pemilu," ucapnya.

Dia mengatakan orang yang diberi uang membalas dengan memilih calon tersebut saat hari pencoblosan. Anwar mengatakan praktik politik uang tersebut tidak bisa ditolerir karena dapat menghasilkan pejabat korup.

"Sebagai orang yang pandai berterima kasih tentu mereka akan mewujudkannya dalam bentuk memberikan suaranya kepada orang atau partai yang telah membantunya tersebut. Tetapi, meskipun demikian, praktik ini dalam konteks pemilu tentu jelas tidak bisa kita tolerir karena praktik politik uang tersebut sudah jelas akan melahirkan para pejabat publik yang korup," ucap Anwar.

"Mereka sudah tentu akan berusaha mengembalikan modal yang sudah mereka tanam sebelumnya dengan melakukan berbagai praktik tercela yang melanggar hukum," sambungnya.

Anwar, yang juga Ketua PP Muhammadiyah, mengatakan politik uang malah membuat pemimpin yang terpilih lewat Pemilu tak memiliki mental negarawan. Dia mengatakan orang-orang yang terpilih nantinya malah mementingkan diri sendiri dan kroni-kroninya.

"Akibatnya, para pemimpin yang kita pilih dan terpilih bukanlah mereka-mereka yang bermentalkan negarawan, yaitu orang-orang yang lebih mendahulukan kepentingan rakyat banyak, tapi adalah mereka-mereka yang lebih mendahulukan kepentingan dirinya, keluarganya, kroni-kroni dan partainya," ucapnya.

Atas dasar itu, kata Anwar, para ulama sepakat mengharamkan politik uang. Dia mengatakan politik uang merusak tatanan sosial hingga peradaban bangsa.

"Itulah sebabnya, para ulama sepakat mengharamkan politik uang karena dia akan menimbulkan mafsadat yang besar karena dia akan merusak tatanan sosial, hukum, ekonomi dan politik serta peradaban bangsa yang itu tentu saja jelas-jelas tidak kita inginkan," ucapnya.

Simak juga 'Anies: Saya Ini Diamanati Buat Jadi Capres, Uang Tidak Punya':

[Gambas:Video 20detik]


Komando Armada RI menggelar upacara dalam rangka memperingati Hari Armada RI 2023. Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali berbicara mengenai peran TNI AL dalam menjaga ketertiban nasional, termasuk menyukseskan Pemilu 2024.

"Saya ingatkan bahwa di tahun politik ini, peran Armada sangat penting dalam mendukung proses kelancaran pesta demokrasi di tanah air," ucapnya ditemui di Koarmada I Pondok Dayung, Jakarta Utara, Selasa (5/12/2023).

"TNI Angkatan Laut tidak hanya sebagai penjaga laut, namun punya peran untuk memelihara ketertiban dan keamanan nasional serta berperan aktif memastikan Pemilu berjalan jujur dan adil," tambahnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ali menyampaikan alutsista TNI AL selalu siap membantu pendistribusian logistik untuk Pemilu 2024. Alutsista TNI AL bakal menjangkau masyarakat di pulau-pulau terluar.

"Alutsista Armada harus siap membantu pemerintah dalam pengamanan dan distribusi logistik Pemilu sampai dengan pulau-pulau terpencil dan pulau-pulau terluar," katanya.

HUT Armada RI (Tina/detikcom)

Selain itu, Ali menekankan keberadaan armada ini bukan hanya sebatas simbol, tapi juga komitmen TNI AL untuk mewujudkan perdamaian dunia.

"Oleh karena itu, keberadaan Armada yang handal tidak hanya sebagai simbol kekuatan namun hal ini menunjukkan komitmen TNI Angkatan Laut dalam melaksanakan peran diplomasi pemerintah guna mewujudkan perdamaian dunia," ujar Ali.

Ali juga menekankan kembali pesan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ali menyebut laut selalu menyimpan kejayaan.

"Ingatlah selalu pesan Presiden Republik Indonesia, Ir Joko Widodo bahwa di laut tersimpan harapan, di laut tersimpan kejayaan," ujar Ali.

HUT Armada RI (Tina/detikcom)

Peringatan Hari Armada RI 2023 ini juga diwarnai penganugerahan tanda kehormatan Satya Lencana Kesetiaan, Penganugerahan Kenaikan Pangkat Luar Biasa, dan Penganugerahan Bendera Artileri kepada Prajurit dan KRI berprestasi.

Selain itu, ada penampilan defile serta demonstrasi kecakapan prajurit TNI AL. Dari atraksi penyelamatan dari peperangan anti-udara menggunakan drone mengenakan kapal laut hingga helikopter.

Ada juga parade prajurit TNI AL yang mewakili Armada RI, Armada I, II, dan III, medley lagu Nusantara hingga flashmob dengan menampilkan kesenian Nusantara, tari Reog Ponorogo.

Simak juga 'Risma Gandeng TNI AL Sejahterakan Penduduk di Pulau Terdepan RI':

[Gambas:Video 20detik]


Istri capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo, Siti Atikoh, melanjutkan safari politik dengan menyambangi Pondok Pesantren Darussalam Rajapolah di Tasikmalaya, Jawa Barat. Dia mengatakan kepada santri dan santriwati, bahwa dirinya dan suami berasal dari kalangan orang biasa, dan sederhana.

"Kalau adik-adik tanya, ibu itu dulu orang biasa biasa saja. Pak Ganjar orang biasa-biasa saja, lahir dari keluarga sangat sederhana. Bukan orang lahir dengan silver spoon," kata Atikoh kepada para santri dan santriwati saat memberi motivasi menggapai cita-cita pada Selasa (5/12/2023).

Atikoh memandang setiap anak memiliki kesempatan yang sama dalam berikhtiar maupun bekerja keras. Atikoh juga memotivasi anak-anak agar tak pantang menyerah, terutama saat menghadapi situasi sulit.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kalau kita mau membangun bangsa dan negara tentu dibutuhkan SDM- SDM yang berkualitas, termasuk salah satunya di Darussalam. Yang Pak Kiai sampaikan, insyaAllah nanti semua lahir dari sini, bupati, dokter, kiai luar biasa, ustazah yang bisa mendidik generasi mudah berakhlakul karimah," ucapnya.

Dalam kesempatan itu, hadir pimpinan Ponpes Darussalam yaitu KH Asep Nawawi Suherman dan KH Ahmad Deni Rustandi. Atikoh juga menyampaikan apresiasinya kepada santriwati yang membawa acara kedatangannya dengan tiga bahasa, yaitu Indonesia, Arab, dan Inggris. Menurut Siti Atikoh, untuk mencapai hal tersebut, tentunya bukan proses yang sebentar.

"Belajar di pesantren tentu banyak sekali yang harus dipelajari, berbeda dengan belajar di sekolah umum. Dari pagi sampai malem kan pasti. Ada tahajud, belajar bahasa," kata Atikoh dalam pemaparannya, Selasa (5/12/2023).

Atikoh juga merasa salut dengan Ponpes Darussalam yang turut mengajarkan soft skill di samping life skill. Dengan begitu, anak-anak diberikan bekal untuk mempersiapkan diri dalam membangun bangsa di masa mendatang.

"Adik-adik itu dipersiapkan bukan hanya terkait akhlaknya, kemudian belajar soft skill dan life skill. Soft skill buat kehidupan sehari-hari, soft skill ketika adik-adik bekerja, kemudian membangun bangsa negara, semua udah siap," tutur dia.

"Terima kasih para kiai dan para guru disini. Teruslah berbakti, cari ilmu setinggi-tingginya tentu ini akan menjadi bekal adik-adik semua membangun bangsa dan negara," sambungnya.

Simak Video 'Didatangi Siti Atikoh, Kiai Ponpes Cipasung Ngaku Pilih Ganjar':

[Gambas:Video 20detik]


Debat capres-cawapres dalam Pilpres 2024 akan digabung dalam lima kali gelaran. Cawapres nomor urut dua, Gibran Rakabuming Raka mengaku siap mengikuti format debat capres-cawapres sesuai dengan aturan KPU.

"(Berani bila format debat cawapres seperti tahun 2019?) Nggih (ya). Saya ngikut saja ya," kata Gibran di Balai Kota Solo, dilansir detikJateng, Selasa (5/12/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Adapun debat capres-cawapres ini berbeda dengan Pilpres 2019. Dulu, ada debat tersendiri untuk cawapres. Kali ini, capres dan cawapres hadir di semua debat.

Kembali ke Gibran. Dia menegaskan bahwa dirinya mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengenai debat capres-cawapres.

"Ya intinya saya ngikut saja, saya mengikuti saja," ujar Gibran.

Diketahui, debat perdana capres-cawapres akan digelar di kantor KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat pada 12 Desember 2023.

Debat capres untuk Pilpres 2024 akan digelar tiga kali dan debat cawapres digelar dua kali. Namun, pasangan capres-cawapres harus hadir di setiap debat tersebut.

Baca berita selengkapnya di sini.

Simak juga 'Gibran Bantah Format Beda Debat Cawapres untuk Untungkan Dirinya':

[Gambas:Video 20detik]


Calon Wakil Presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar (Cak Imin) berkampanye di Aceh hari ini. Cak Imin berjanji akan memperpanjang dana otonomi khusus Aceh yang bakal berakhir pada 2027.

"Ya program khususnya kita ingin dana otonomi khusus Aceh yang akan berakhir 2027 kita akan perpanjang lagi. Karena, dana otonomi khusus Aceh ini menjadi kebutuhan, proses, penguatan kemajuan masyarakat Aceh," kata Cak Imin usai ziarah ke Makam Syeikh Abdurrauf bin Ali Al Fansury atau Makam Syiah Kuala, Banda Aceh, Aceh, Selasa (5/12/2023).

Cak Imin mengatakan ingin dana otonomi khusus Aceh itu diperpanjang, namun pengelolaannya diperbaiki. Dia mengatakan dana otsus Aceh harus dinikmati rakyat Aceh.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Jadi, nanti kalau AMIN menang, 2027 tetap dana otonomi khusus Aceh kita perpanjang dan tentu saja tata kelolanya akan kita kontrol agar langsung dinikmati rakyat bukan dinikmati pejabat, ini yang akan kita upayakan," tutur Cak Imin.

"Kalau bisa terbukti dinikmati oleh rakyat, maka bukan hanya sampai jangka tertentu, kita perpanjang sampai kiamat," sambungnya.

Cak Imin juga merasa terhormat bisa berziarah ke Makam Syiah Kuala. Sosok Syeikh Abdurrauf bin Ali Al Fansury, katanya, dikenal sebagai mufti hingga pimpinan Kerajaan Aceh Darussalam.

Simak juga 'Anies Janji Turunkan Harga Pangan-Kembalikan Marwah KPK Jika Terpilih':

[Gambas:Video 20detik]


Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar (Cak Imin) berjanji akan memperpanjang dana otonomi khusus (Otsus) Aceh yang akan berakhir pada 2027 mendatang. Dana itu disebut akan diperpanjang hingga kiamat bila terbukti dinikmati oleh rakyat.

"Program khususnya tentu kita ingin dana otonomi khusus Aceh yang akan berakhir 2027 kita akan perpanjang lagi," kata Cak Imin usai berziarah ke makam ulama Aceh Syiah Kuala di Banda Aceh, Selasa (5/12/2023).

Ketua umum PKB itu mengatakan, dana Otsus tersebut menjadi kebutuhan untuk proses penguatan kemajuan masyarakat Aceh. Bila pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar terpilih, katanya, dana tersebut akan diperpanjang dan tata kelolanya diperbaiki.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Cak Imin menginginkan dana Otsus benar-benar dinikmati rakyat bukan pejabat. Bila terbukti dimanfaatkan rakyat, dana itu disebut diperpanjang tanpa batas waktu.

"Tentu saja tata kelolanya akan kita kontrol supaya langsung dinikmati rakyat, bukan dinikmati pejabat, ini yang akan kita upayakan," jelas Cak Imin.

"Kalau bisa terbukti dinikmati oleh rakyat maka bukan hanya sampai jangka tertentu, kita perpanjang sampai kiamat," sambungnya disambut tepuk tangan pendukungnya.

Cak Imin menyebutkan, pihaknya menargetkan dapat meraup suara besar di Aceh. Ketua PKB Aceh Irmawan disebut menjanjikan kemenangan di atas 50 persen.

"Aceh kalau janjinya ketua PKB sih 75% ," ujarnya.

Data Pemilih Diduga Bocor, Cak Imin: Ada Upaya Sistematis Ganggu Pemilu


Debat capres-cawapres dalam Pilpres 2024 akan terus digabung dalam lima kali gelaran. Berbeda dengan Pilpres 2019, yang mana ada debat tersendiri untuk cawapres. Seperti apa respons cawapres nomor urut dua, Gibran Rakabuming Raka?

Saat ditanya wartawan apakah dirinya berani bila format debat cawapres seperti saat Pemilu 2019, Gibran hanya menjawab singkat.

"(Berani bila format debat cawapres seperti tahun 2019?) Nggih (ya). Saya ngikut saja ya," kata Gibran di Balai Kota Solo, Selasa (5/12/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Gibran lalu menegaskan bahwa dirinya mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengenai debat capres-cawapres.

"Ya intinya saya ngikut saja, saya mengikuti saja," jawab Gibran.

Diketahui, debat perdana capres-cawapres akan digelar di kantor KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat pada 12 Desember 2023.

Dilansir detikNews, debat capres untuk Pilpres 2024 akan digelar tiga kali dan debat cawapres digelar dua kali. Namun, pasangan capres-cawapres harus hadir di setiap debat tersebut.

Ketua Divisi Teknis KPU RI Idham Holik menjelaskan saat debat capres, proporsi bicara lebih banyak capres dari cawapres. Begitu pun, kata dia, saat debat cawapres, proporsi bicara cawapres akan lebih banyak dari capres.

"Di setiap debat, rencananya akan didampingi oleh pasangan masing-masing. Misalnya pada saat debat capres, aktor utamanya adalah capres itu sendiri dalam menyampaikan pendalaman materi visi, misi, dan program pencalonan. Dalam debat ini, cawapres hanya mendampingi saja," ujar Idham, Sabtu (2/12/2023), dikutip dari detikNews.

Idham mengeklaim hal itu tidak bertentangan dengan undang-undang (UU). Dia pun meyakini pasangan capres-cawapres dapat menerima hal tersebut.

"Rencananya KPU akan menawarkan demikian, saya sangat yakin para pasangan capres dan cawapres memahami betul tentang arti pemenuhan informasi publik berkenaan dengan visi misi program. Debat adalah sarana pendalaman visi misi dan program serta citra diri pasangan calon," imbuhnya.

KPU Evaluasi Aksi Gibran yang Dianggap 'Mengompori' saat Debat Capres