Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK), Jimly Asshiddiqie selesai menggelar sidang perdana secara tertutup terhadap tiga hakim MK, yaitu Anwar Usman, Arief Hidayat, dan Enny Nurbaningsih. Jimly mengaku menerima banyak laporan masalah yang dihadapi dalam perkara dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh sembilan hakim MK.

"Sidang maraton dari pagi, memeriksa 5 (pemohon) tadi pagi dan kemudian dilanjutkan, kita sidang tertutup, memeriksa Pak Anwar Usman, yang kedua Pak Arief Hidayat, dan Ibu Enny malam ini, terakhir," kata Jimly pada wartawan di Gedung MK, Jakpus, Selasa (31/10/2023).

"Banyak sekali masalah yang kami temukan, jadi dari tiga hakim ini saja muntahan masalahnya ternyata banyak sekali," lanjutnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Jimly menjelaskan salah satu permasalahan yang dilaporkan yang ada yaitu masalah hubungan keluarga hakim MK. "Masalah hubungan kekerabatan, dimana hakim diharuskan mundur dari perkara tapi tidak mundur. Itu kan banyak tadi. Hampir semua pelapor itu mempersoalkan itu," ujarnya.

Selain itu, ia mengungkapkan ada pelapor yang mempermasalahkan hakim berbicara di depan publik terkait isu yang ditangani. Sehingga pelapor menduga ada hakim yang mengumbar kemarahannya di depan publik.

"Kedua, soal berbicara, hakim berbicara di depan publik mengenai isu yang sedang ditangani atau mengenai hal-hal yang diduga berkaitan dengan substansi perkara. Padahal patut diduga ini ada kaitan paling tidak dalam persepsi publik. Ini yang kedua yang dipersoalkan orang sebagai masalah kode etik. Ketiga, itu ada hakim yang saking kesel mengungkapkan kemarahannya ke publik," ungkapnya.

Kemudian, Jimly juga menyebut ada hakim yang menuliskan perbedaan pendapat atau dissenting opinion tidak pada substansinya.

"Lalu ada hakim yang menulis dissenting opinion tapi bukan substansi ide yang dituliskan. Tapi ya ekspresi kemarahan. Ini kan jadi masalah juga," tuturnya.

"Kelima, soal prosedur registrasi kok ada yang loncat-loncat, itu dipersoalkan. Prosedur misalnya ada perubahan ditarik kembali perkaranya, kemudian dimasukkan lagi hari Sabtu. Jadi ini teknis-teknis begitu. Tapi ini kan ada kaitan dengan motif etika, motif kepemimpinan, motif good governance," sambungnya.

Nantinya, Jimly menjelaskan bahwa sesudah sidang tersebut selesai, pihaknya akan merapatkan untuk mengambil putusan yang terbaik.

"Jadi kami sesudah selesai nanti dengan semua pelapor hari Jumat, mudah-mudahan sampai Kamis pun 9 hakim semuanya sudah kami dengarkan. nanti kami baru akan rapat bertiga untuk menentukan bagaimana kira-kira putusan terbaik dari majelis kehormatan," pungkasnya.


Wakil Ketua Komisi II DPR Fraksi PDIP Junimart Girsang meminta Bawaslu memperketat pengawasan saat pencoblosan Pemilu 2024 di Rumah Tahanan (Rutan) dan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Junimart mengaku mendapat laporan adanya pemaksaan memilih paslon tertentu di lapas dan rutan.

"Kepada Bawaslu, kami semua meminta, anggota Komisi II DPR ini semua, termasuk pimpinan, meminta kepada Bawaslu untuk melakukan pengawasan secara ketat di lapas, rutan, Pak," kata Junimart dalam rapat Komisi II DPR bersama KPU, Bawaslu, DKPP dan Kemendagri di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Selasa (31/10/2023).

Junimart mendorong Bawaslu menerapkan pengawasan ketat di lapas se-Indonesia selama pencoblosan. Dia menganggap lokasi pencoblosan di lapas dan rutan cukup rentan lantaran minim pengawasan.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kami minta Bawaslu supaya fokus kepada lapas rutan se-Indonesia. Kasihan teman-teman yang diklat di sana dipaksa memilih orang-orang yang ditunjuk Pak, kasihan Pak. Ini sangat penting dan urgent," ucapnya.

Junimart menyebutkan hal itu terjadi di dapilnya di Sumatera Utara. Dia menuturkan di beberapa daerah dikuasai oleh segelintir caleg yang diduga melakukan hal tersebut.

"Karena di samping Sumatera Utara, saya juga berkunjung ke Jawa Timur, rutan lapas itu dikuasai oleh segelintir orang caleg, beberapa orang caleg, Pak, di sana, dan harus memilih itu," kata Junimart.


Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKS Mardani Ali Sera menyesalkan KPU RI tak langsung bersurat ke DPR usai Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan syarat capres-cawapres di bawah 40 tahun. Mardani menilai rapat di masa reses dapat dilakukan jika terdapat hal yang bersifat penting dan darurat.

Hal itu disampaikan Mardani dalam rapat dengar pendapat Komisi II DPR bersama KPU, Bawaslu, DKPP dan Kemendagri di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (31/10/2023). Mardani menilai KPU tidak berinisiatif untuk mengirimkan surat tersebut kepada DPR.

"Adakah inisiatif KPU setelah MK membuat keputusan, mengirimkan surat untuk segera rapat dalam darurat dan mendesak untuk membuat perubahan PKPU ini di masa reses, adakah suratnya?" tanya Mardani.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Padahal, kata Mardani, KPU memiliki waktu untuk mengirimkan surat konsultasi itu usai putusan MK dibacakan. Dia menilai keputusan MK itu bersifat penting, sehingga DPR dapat melakukan rapat di masa reses.

"Pendaftaran capres-cawapres 19 Oktober, keputusan 16 (Oktober), ada waktu 16-19 untuk melakukan satu langkah prosedural sesuai UU yang memang bisa ditempuh," paparnya.

"Karena pimpinan DPR dapat memberikan izin rapat di masa reses untuk kasus-kasus yang dianggap memang urgent, mendesak darurat dan pandangan saya keputusan MK ini urgent, mendesak dan darurat untuk segera diputuskan," sambung dia.

Mardani mengatakan seharusnya KPU dapat bekerja dengan payung hukum yang kuat. Dengan begitu, menurutnya, KPU tidak akan mengeluarkan surat edaran kepada partai politik.

Selanjutnya, Mardani juga mengatakan KPU seharusnya juga menyurati MK terkait frasa 'pernah menduduki jabatan kepala daerah'. Sedangkan, berdasarkan hasil keputusan MK, ada 4 hakim konstitusi menolak, 3 hakim konstitusi menerima dan 2 hakim konstitusi menerima dengan catatan.

"Jadi berdasarkan arsiran maka yang 5 itu gubernur ke atas, karena tafsiran orang teknik seperti saya, saya tadinya berharap KPU membuat surat kepada MK untuk mendetailkan kata 'termasuk pemilihan kepala daerah', yang dimaksud kepala daerah ini levelnya apa? Apakah levelnya itu sesuai dengan komposisi keputusan 4-3-2 gubernur ke atas, atau termasuk di dalamnya bupati walikota?" katanya.

Dia mengatakan pihaknya tak mempermasalahkan keputusan MK. Namun, kata dia, yang menjadi permasalahan saat ini ialah frasa 'kepala daerah' itu.

"KPU menormalkan keputusan itu dalam bentuk teknis aturan yang itu memiliki kekuatan hukum yang kuat dan sifatnya spesifik, dia tidak bisa ditafsirkan oleh banyak pihak berbeda, adakah biro hukum KPU berkehendak melakukan proses itu? Atau minimal mendiskusikannya, karena itu domain haknya KPU," ungkap dia.

"Kalau ada katakan MK mengatakan itu adalah level kepala daerah di semua tingkatan no problem, berarti KPU punya landasan kuat termasuk bupati walikota," imbuhnya.


KPU menggelar rapat dengan Komisi II DPR mengusulkan adanya perubahan pada Pasal 13 Ayat 1 Huruf q PKPU Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Pendaftaran Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Perubahan itu untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal batas usia capres-cawapres.


Wakil Ketua Komisi II DPR Junimart Girsang mempertanyakan dasar KPU mengirim surat ke partai politik untuk mengikuti putusan MK terkait syarat capres-cawapres. Junimart mengatakan KPU kebablasan melebihi kewenangan.

Hal itu diungkap Junimart dalam rapat dengan pendapat Komisi II DPR bersama KPU, Bawaslu, DKPP, dan Kemendagri di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Selasa (31/10/2023). Junimart menilai KPU wajib berkonsultasi kepada DPR soal langkah apapun terkait PKPU.

"Apa dasarnya KPU membuat surat edaran kepada para ketum parpol? Di mana diaturnya? Karena yang kita pahami, bahwa dalam UU Nomor 7 itu pasal 75 ayat 4 disebutkan setiap pembuatan PKPU, revisi dan sejenisnya itu harus dan wajib berkonsultasi dengan DPR. Tolong dijawab ini," kata Junimart.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kekuatan surat edaran itu apa? Semenjak apa KPU mengeluarkan surat edaran keluar-keluar dari KPU. Setahu saya SE itu berlaku di internal. supaya masyarakat yang peduli terhadap pemilu tidak bingung," imbuhnya.

Sebagai informasi, KPU RI menerbitkan surat tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait gugatan Nomor 90/PUU-XXI/2023 soal batas usia capres-cawapres. Surat tindak lanjut itu terbit 17 Oktober 2023 dan diteken oleh Ketua KPU Hasyim Asy'ari. Surat ini ditujukan ke seluruh parpol peserta Pemilu 2024.

Junimart memprotes langkah KPU yang menyurati parpol agar mengikuti putusan MK terkait syarat usia capres-cawapres. Menurutnya, KPU telah kebablasan atas hal ini.

"Kalau KPU berbicara tentang putusan MK itu, dan meminta kepada para ketum parpol untuk tunduk, KPU ini kebablasan. Urusan apa ketum parpol dengan putusan MK yang didasarkan pada SE dari KPU? Biar KPU nanti belajar ke depan, biar suratnya itu bermuruah. Kita sebagai mitra tentu harus mengoreksi untuk lebih baik ke depan," ujar dia.

Junimart kemudian menyinggung MKMK yang memproses kode etik majelis hakim MK pascaputusan MK ini. Dia mempertanyakan apakah seiring pemeriksaan kode etik itu revisi PKPU tetap dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya sebagai aturan syarat capres dan cawapres.

"Kalau hari ini KPU mau menyelaraskan putusan MK 90 itu, dengan PKPU yang terbaru, apakah KPU pernah memikirkan setelah nanti revisi penyesuaian ini akan ada revisi lagi? Maksud saya supaya KPU itu punya sikap juga. Kita tau sekarang ada MKMK. Kita tau sekarang KPU digugat. Entah besok mungkin ada lagi maslah hukum baru," ujar Junimart.

"Jadi kalau KPU masih mempergunakan PKPU 19/2023, tolong dijawab nanti, apakah pendaftaran para capres cawapres itu sah? Apakah sah? Itu saja kepada KPU," tandasnya.


Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) menggelar sidang dugaan pelanggaran kode etik hakim Mahkamah Konstitusi (MK) hari ini. Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud meminta MKMK memberikan sanksi berat bila hakim MK terbukti melanggar etik.

"Tentu saja kita berharap prosesnya bisa berjalan dengan baik, majelis MKMK itu bisa tetap menjaga independensi dan kemudian juga tegas dalam mengambil keputusan. Artinya kalau lah memang kemudian terbukti tentu sanksi yang berat harus dijatuhkan," kata juru bicara TPN Tama S Langkun saat jumpa pers di Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (31/10/2023).

Tama mengatakan pihaknya menghargai sejumlah elemen masyarakat yang melaporkan Anwar Usman dkk ke MKMK terkait putusan yang membuka keran kepala daerah bisa maju capres/cawapres meski belum berusia 40 tahun. Tama menyebut hal itu dilakukan untuk menjaga marwah MK.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kita juga menghargai apa yang kemudian dilakukan oleh para guru besar dan akademisi hukum tata negara, termasuk dari Koalisi Masyarakat Sipil juga yang sudah melaporkan terkait dugaan pelanggaran etik yang berhubungan dengan pengambilan keputusan beberapa waktu yang lalu, nah ini kita harus hargai, kita harus meletakkan itu semua sebagai semangat untuk menjaga marwah MK," ujarnya.

Tama mengatakan proses di MKMK harus dilakukan cepat karena berkaitan dengan momentum pemilu. Dia mengatakan MK harus menjaga netralitas dan independensi.

"Nah jadi kita harapkan ada kepastian juga dalam konteks pemberian sanksi karena ini kita penting untuk melihat hal ini karena kita masih membutuhkan MK sampai kapan pun. Bagi kami yang kemudian juga sebagai peserta pemilu, kita butuh juga netralitas dan independensi MK, paling tidak dalam waktu dekat, " ujarnya.

Lebih lanjut, Tama mengatakan proses yang dilakukan MKMK adalah upaya untuk menegakkan konstitusi. Karena, kata Tama, akan banyak sengketa-sengketa pilpres maupun pileg yang nantinya digugat ke MK.

"Maka dari itu, apa yang dilakukan hari ini proses MKMK kemudian laporan dari para guru besar itu adalah upaya untuk menjaga MK untuk kembali kepada jalannya, menegakkan konstitusi, karena kalau kemudian MK itu rawan dengan intervensi, tentu yang dirugikan adalah banyak sekali warga negara yang hak konstitusinya terganggu," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, hakim konstitusi periode 2003-2008 Maruarar Siahaan juga turut menanggapi perihal proses yang tengah berjalan di MKMK hari ini. Maruarar menyebut MK saat ini tengah mengalami masalah berat. Dia khawatir jika MK akan kehilangan kepercayaan publik.

"Tetapi memang kalau kita lihat apa yang terjadi sekarang sungguh berat lah ya untuk Mahkamah Konstitusi, kalau mau bertugas dia nanti mengadili, bukan hanya sekarang saja yang berat itu, tetapi nanti kalau suatu peradilan kehilangan trust, itu bisa negara itu kacau sebenarnya, bahkan dalam posisi yang bisa perang saudara sebenarnya," ujarnya.

Menurut Maruarar, prinsip konstitusi independensi harus sudah dimiliki hakim konstitusi. Prinsip itu, kata Maruarar, menjadi jaminan bahwa hakim MK tidak memihak dan tidak bisa dipengaruhi siapa pun

"Prinsip independensi yang dimiliki oleh hakim konstitusi, biasanya hakim umum, secara universal kita sudah menghayati betul itu mengikuti prinsip yang disebutkan, jadi di seluruh dunia begitu," kata Maruarar.

"Diberikan juga jaminan tidak boleh dipengaruhi, jaminan dia tidak dipilih dengan cara cara yang tidak sah dengan maksud, di situ ada hakim yang sudah bermasalah kan," imbuhnya.

MKMK diketahui menggelar sidang dengan terlapor Ketua MK Anwar Usman terkait laporan dugaan pelanggaran etik hari ini. Pertemuan dilakukan secara tertutup sesuai Peraturan MK.

Usai Anwar Usman, MKMK juga memanggil Hakim Konstitusi Arief Hidayat dengan persoalan yang sama yakni dugaan pelanggaran etik. Sidang ini juga digelar tertutup.

Simak Video 'Opsi Putusan Etik Atas 9 Hakim Konstitusi Tergantung Beratnya Sanksi':

[Gambas:Video 20detik]


Polda Metro Jaya terus mengajak masyarakat menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di Jakarta. Polda Metro mengajak diaktifkannya lagi pos keamanan keliling (poskamling).

"Polda Metro Jaya menggelorakan untuk menghidupkan Poskamling dalam rangka menjaga situasi kamtibmas. Kami mengajak warga mengaktifkan Poskamling," kata Direktur Pembinaan Masyarakat (Binmas) Polda Metro Jaya, Kombes Badya Wijaya, Selasa (31/10/2023).

Kombes Badya menyampaikan itu saat berkunjung ke Pos Siskamling RW 10 Kelurahan Pekojan, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat (Jakbar) pada malam ini. Dia didampingi Kapolsek Tambora, Kompol Putra Pratama.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Kombes Badya didampingi Kapolsek Tambora, Kompol Putra Pratama saat bertemu masyarakat dan mengajak menjaga situasi keamanan dan ketertiban di Jakarta dengan mengaktifkan lagi pos keamanan keliling (poskamling) (dok Ist)

Kombes Badya mengajak partisipasi aktif masyarakat menjaga situasi kondisi di masyarakat untuk tetap rukun terutama menjelang Pemilu serentak tahun 2024.

"Memotivasi warga untuk mau berpartisipasi bergantian menghidupkan Siskamling dan mewajibkan tamu untuk wajib lapor 1x24 jam ke pengurus RT atau RW setempat," kata dia.

Polda Metro mengajak partisipasi aktif masyarakat menjaga situasi kondisi di masyarakat menjelang Pemilu 2024 (dok Ist)

Kombes Badya sekaligus mengecek perkembangan situasi pascapenertiban lokasi prostitusi Gang Royal yang masuk di wilayah RW 10 Kelurahan Pekojan.

"Alhamdulillah, setelah pembongkaran lokalisasi dua minggu yang lalu, saya cek langsung ke lokasi, sampai saat ini tidak ada bangunan liar yang kembali didirikan," tutur Badya.


Irman Gusman menyanggah pernyataan dan keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat yang mencoret dirinya dari daftar calon Anggota DPD-RI Dapil Sumatera Barat. Melalui tim Irman Gusman Center (IGC), mantan Ketua DPD-RI itu menyatakan KPU Sumateta Barat telah keliru memahami status hukum Irman Gusman.

"Putusan Peninjauan Kembali (PK) yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung tertanggal 24 September 2019 ternyata tidak seperti pemahaman KPUD Sumbar. Ini membuktikan KPUD Sumbar telah keliru memahami status hukum kami dalam putusan PK oleh Mahkamah Agung dimaksud," kata Marhadi Effendi, Ketua Irman Gusman Center dalam keterangan kepada wartawan, Selasa (31/10/2023).

Menurut Marhadi, sesuai putusan PK Mahkamah Agung tertanggal 24 September 2019 tersebut, Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang sebelumnya telah menggunakan Pasal 12 huruf b Undang Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2021 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang mendalilkan kasus penyuapan.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dalam putusan PK dimaksud, MA setelah membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dimaksud, mengadili kembali perkara a quo dengan tidak menggunakan Pasal 12 huruf b, melainkan menggunakan Pasal 11 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

"Oleh karena Mahkamah Agung menggunakan Pasal 11 UU dimaksud, maka ancaman hukuman yang mendasari putusan PK dimaksud, sesuai Pasal 11 tersebut, bukannya lima tahun atau lebih, melainkan satu tahun sampai lima tahun, sementara putusan PK Mahkamah Agung, sesuai Pasal 11 tersebut, ternyata 3 tahun. Dengan demikian maka putusan yang sudah inkrah atau berkekuatan hukum tetap terhadap Irman Gusman adalah 3 tahun, bukan 5 tahun," katanya.

Dalam putusan PK tersebut, MA juga menetapkan hukuman tambahan terhadap Irman Gusman berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 3 tahun.

"Hukuman politik ini sudah selesai dari tanggal 24 September 2019 sampai 24 September 2022. Artinya, sesuai fakta hukum sebagaimana dimaksud, maka Irman Gusman sudah selesai menjalani pidana badan selama 3 tahun dan hukuman tambahan berupa hukuman politik selama 3 tahun," sebutnya.

"Maka apabila Irman Gusman harus dihukum lagi dengan hukuman politik sehingga tidak dapat mengikuti Pemilu 2024, maka hal itu berarti Negara menghukum warganya tanpa adanya kesalahan yang dibuat oleh warganya tersebut, karena Irman Gusman telah selesai menjalani hukuman, baik pidana badan maupun hukum politik. Ini melanggar azas hukum yang menyatakan tiada hukuman tanpa kesalahan. Ini juga berarti KPU Sumbar telah melanggar hak azasi Irman Gusman untuk maju dalam Pemilu 2024, sehingga tindakan demikian jelas merupakan kesewenang-wenangan, karena menghukum warga negara yang tidak melakukan kesalahan apapun terhadap KPU Sumbar," sambungnya.

Ia merinci, keputusan KPU Sumbar yang telah keliru memaknai status hukum Irman Gusman mendatangkan kerugian yang amat besar bagi Irman Gusman, sehingga KPU Sumbar harus mempertanggung jawabkannya secara hukum.

"Maka menjadi tanggung jawab KPUD Sumbar dan KPU Pusat yang keputusannya telah melanggar azas azas hukum yang berlaku di negara ini, sehingga pihak yang dirugikan akan meminta pertanggungjawabannya secara hukum," jelasnya lagi.

Baca selengkapnya di halaman berikut...

Halaman 1 2 Selanjutnya

Viral Kesabaran Guru SLB di Medan


Hakim konstitusi Arief Hidayat mengaku sedih karena ada pihak yang menyebut MK akronim dari Mahkamah Keluarga karena Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang dinilai memuluskan Gibran Rakabuming ikut kontestasi Pilpres 2024. Dia juga menyatakan tak setuju jika MK disebut Mahkamah Keluarga.

"Kalau sampai ada komentar kayak begitu saya sedih dan saya mengatakan enggak. Nggak. MK ya Mahkamah Konstitusi," kata Arief pada wartawan seusai melaksanakan sidang tertutup oleh MKMK di Gedung MK, Jakarta, Selasa (31/10/2023).

Belasan tahun berkarier di lembaga negara pengawal konstitusi, Arief mengaku sedih atas penyebutan tersebut.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kalau pun ada yang menganggap gitu, saya sedih sekali. Pengalaman saya sebagai hakim Mahkamah Konstitusi sudah 12 tahun. Kalau ada komentar begitu, saya sedih. Ngerilah kalau bagi saya," ucapnya.

Arief berharap, narasi 'Mahkamah Keluarga' tidak dilanjutkan demi menjaga nama baik MK. Apalagi, MK akan berperan krusial dalam tahun politik selaku pengadil sengketa/perselisihan hasil pemilu.

"Jadi, ada berita-berita negatif atau sampai mengatakan itu Mahkamah Keluarga ya jangan sampai disebarluaskanlah, itu tidak baik," tegasnya.

Diketahui MK menjadi sorotan setelah mengabulkan gugatan soal batas usia capres-cawapres, yakni kepala daerah di bawah 40 tahun bisa maju ke Pilpres. Putusan MK itu dinilai memuluskan Gibran Rakabuming Raka ikut kontestasi Pilpres 2024.

Setelah putusan itu, muncul istilah Mahkamah Keluarga. Sebab, Ketua MK Anwar Usman merupakan paman Gibran Rakabuming.

Belakangan, di Google Maps muncul titik diberi nama 'Mahkamah Keluarga'. Titik itu lokasinya berada di MK. Apa kata Anwar Usman soal muncul titik 'Mahkamah Keluarga'?

Anwar tidak menjawab secara lugas soal munculnya titik 'Mahkamah Keluarga' di Google Maps. Namun, dia mengaku sudah mendengar soal pelesetan nama MK menjadi Mahkamah Keluarga.

"Aduh itu kan kemarin sudah dijawab, kemarin nggak ikut ya?" kata Anwar saat ditanya wartawan soal muncul titik 'Mahkamah Keluarga' di Google Maps, Selasa (24/10).

Anwar ditanya lagi perihal muncul titik 'Mahkamah Keluarga' di Google Maps. Dia hanya menyampaikan sudah menjelaskan bahwa tidak ada konflik kepentingan.

"Loh itu kan dari kemarin, sudah lama sudah lama. Sudah dijelaskan ya," tegas Anwar.

Simak Video 'Opsi Putusan Etik Atas 9 Hakim Konstitusi Tergantung Beratnya Sanksi':

[Gambas:Video 20detik]


Sebanyak 40 tersangka terorisme berhasil ditangkap. Mereka yang ditangkap itu hendak menggagalkan pelaksanaan Pemilu 2024.

Penangkapan dilakukan oleh Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri. 40 tersangka terorisme merupakan anggota Jamaah Ansharut Daulah (JAD) di sejumlah wilayah yang ditangkap pada tanggal 27 dan 28 Oktober lalu.

"Terdiri atas 23 orang ditangkap di wilayah Jawa Barat, kemudian 11 di wilayah DKI Jakarta, dan 6 di Sulawesi Tengah," kata juru bicara Densus 88 Antiteror Polri Kombes Aswin Siregar dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (31/10/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Jaringan kelompok JAD itu diketahui dipimpin seorang berinisial AU. Para teroris ini, kata Aswin, telah berbaiat kepada ISIS.

Demokrasi Dianggap Langgar Aturan JAD

Aswin menjelaskan para tersangka menganggap demokrasi melanggar aturan JAD. Sehingga muncul niat dari para tersangka diduga hendak

melakukan sejumlah aksi untuk mengganggu pelaksanaan Pemilu 2024.

"Bagi mereka, pemilu adalah rangkaian demokrasi, di mana demokrasi itu adalah maksiat, demokrasi ini adalah sesuatu yang melanggar hukum bagi mereka," ujar Aswin.

Aswin mengatakan kelompok tersebut diduga hendak melakukan serangan terhadap aparat keamanan yang bertugas selama proses pemilu. Dia menyebut hal itu merupakan bagian dari rencana besar para tersangka teroris, yakni menggagalkan pemilu.

"Mereka berencana melakukan serangan terhadap aparat-aparat keamanan yang menjadi fokus pengamanan dalam rangkaian kegiatan pemilu tersebut," kata dia.

"Ada rencana penyerangan tersebut terutama ke fasilitas pengamanan polisi. Masih ada kaitan dengan aksi atau tujuan besar untuk menggagalkan pesta demokrasi atau rangkaian pemilu," lanjutnya.

Aswin mengatakan Polri berkomitmen mengawal dan mengamankan Pemilu 2024. Densus 88, kata dia, terus memantau ancaman teror yang ada.

"Densus bisa memastikan bahwa tidak ada perubahan eskalasi ancaman yang harus kita khawatirkan. Tindakan-tindakan yang dilakukan adalah tindakan preemtif dan preventif," ucapnya.

Simak juga Video 'Densus 88 Tangkap 2 Terduga Teroris di Sukabumi, 1 di Antaranya Eks Napiter':

[Gambas:Video 20detik]

Halaman 1 2 Selanjutnya


Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep merespons Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menggelar makan siang bersama 3 capres, Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo. Kaesang menilai agenda itu hal yang positif.

"Soal makan siang itu saya kira adalah hal yang baik juga untuk bisa mengundang seluruh capres yang akan bertanding di Pemilu 2024 nanti. Biar Pak Prabowo, Pak Ganjar, Pak Anies bisa saling bertemu," kata Kaesang di DPP PSI, Jakarta Pusat, Selasa (31/10/2023).

Kaesang mengutip ungkapan Prabowo yang bilang ketiga capres tersebut jarang bertemu di satu tempat yang sama. Kaesang mengaku adanya pertemuan 3 capres yang diinisiasi ayahnya tersebut bisa jadi ajang saling curhat sehingga pemilu berjalan damai.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kemarin Pak Prabowo bilang, beliau-beliau ini jarang bisa ngumpul di satu tempat. Jadi saya rasa itu ya bisa jadi tempat untuk mereka saling curhat satu sama lain biar pemilu nanti di 2024 bisa jadi pemilu damai," imbuhnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menggelar pertemuan sambil makan siang bersama tiga capres, Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto. Pertemuan itu berlangsung hangat dan penuh keakraban.

Adapun pertemuan itu berlangsung di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (30/10) sekitar pukul 12.30 WIB. Jokowi memberikan pesan kepada ketiga capres.

"Ya saya mengajak untuk menjaga bersama-sama agar pemilu berjalan damai, tidak ada saling fitnah-memfitnah, tidak ada kampanye negatif, tidak ada saling menjelekkan atau merendahkan," kata Jokowi dilansir Antara, Selasa (31/10/2023).

Jokowi mengaku ingin para kandidat pasangan calon fokus pada program yang ditawarkan. Menurutnya, hal itulah yang saat ini lebih dibutuhkan masyarakat.

"Baik dengan adu program dan adu gagasan, saya kira itu, rakyat menginginkan itu," ucap dia.

Simak Video 'Ini Pesan Jokowi ke 3 Capres Saat Makan Bareng di Istana':

[Gambas:Video 20detik]


Bakal Calon Wakil Presiden (Bacawapres) Gibran Rakabuming Raka mengaku sudah dihubungi pihak istana terkait rencana pertemuan dengan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Hanya saja belum ada kepastian kapan pertemuan akan digelar.

"Sudah (dihubungi), tapi harinya belum. Kemarin, kemarin (dihubungi)," katanya di Solo Technopark, Selasa (31/10/2023).

Bacawapres Prabowo Subianto itu siap berangkat ke Jakarta kapan saja bila dipanggil untuk menghadap dan mendatangi pertemuan tersebut.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Belum tahu kapan, ya saya nunggu panggilan aja, dipanggil langsung berangkat. Nanti nek (kalau) berangkat pasti tak (saya) kabari," ujarnya.

Gibran menyambut baik rencana pertemuan antara Bakal Calon Wakil Presiden (Bacawpares) di Pilpres 2024. Dengan pertemuan itu, dirinya bisa bertukar pikiran dengan para cawapres lainnya.

"Ya iyalah (menyambut baik). Apalagi dipertemukan dengan semua calon. Saya kan juga pengin bertukar pikiran dengan Pak Mahfud Md, dengan Gus Muhaimin, dan dengan Wakil Presiden kita," pungkasnya.

Dilansir detikNews, Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin dijadwalkan bertemu tiga bakal calon wakil presiden, yakni Gibran Rakabuming Raka, Mahfud Md dan Muhaimin Iskandar (Cak Imin). Ma'ruf Amin menyebut pihaknya masih mencari waktu yang tepat untuk pertemuan itu.

"Memang saya dijadwalkan untuk bertemu cawapres. Tapi kan kita lagi mengatur waktunya sebab ini kan lagi pada keliling semua kan. Bagaimana mereka supaya berada di Jakarta, hari hari ini kita sedang melakukan lobi-lobi untuk kapan yang tiga-tiganya ada di Jakarta," kata Ma'ruf Amin di Jambi, Selasa (31/10).

Ma'ruf menyebut dirinya akan membahas sejumlah hal bersama para bakal cawapres itu. Dia berharap pertemuan itu dapat mendinginkan suasana jelang Pemilu 2024.

Sejumlah Pemuda Gelar Aksi Dukung Gibran Jadi Cawapres di Senayan


Hakim Konstitusi Arief Hidayat merespons pelapor yang menyebut Ketua MK Anwar Usman melobi hakim konstitusi untuk memuluskan putusan gugatan usia capres-cawapres. Arief mengaku tidak tahu soal lobi-melobi tersebut.

"Saya juga nggak tahu. Saya nggak dilobi," kata Arief pada wartawan di Gedung MK, Jakpus, Selasa (31/10/2023).

"Nggak, nggak tahu saya. Kalau (hakim konstitusi) yang lain, (saya) nggak tahu. Kalau saya, nggak datangin saya," sambungnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Anwar Usman Tepis Kabar Lobi Kolega

Sebelumnya, Ketua MK Anwar Usman buka suara terkait pelapor yang menyebut bahwa dirinya melobi hakim konstitusi lainnya untuk memuluskan putusan gugatan usia capres-cawapres. Anwar pun membantah hal tersebut.

"Bah! Ya kalau begitu putusannya masa begitu, oke?" kata Anwar Usman pada wartawan di Gedung MK, Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (31/10).

"Nggak ada, lobi-lobi gimana. Sudah baca putusannya belum? Ya sudah," sambungnya.

Anwar pun mengatakan tidak akan mundur dari putusannya nomor 90 tahun 2023 itu. Sebab menurutnya, pengadilan itu merupakan pengadilan norma.

"Oh tidak ada, ini pengadilan norma. Bukan pengadilan fakta. Yang menentukan jabatan milik Allah yang Maha Kuasa," ungkapnya.

Kuasa hukum dari 15 akademisi hukum yang tergabung dalam Constitutional and Administrative Law Society (CALS), Violla Reininda, mengatakan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman telah melakukan pendekatan dengan hakim konstitusi lainnya sebelum memutus gugatan nomor 90 soal batas usia capres-cawapres.

"Keterlibatan di sini dalam arti yang bersangkutan tidak mengundurkan diri untuk memeriksa dan memutus perkara dan juga terlibat aktif untuk melakukan lobi dan memuluskan lancarnya perkara ini agar dikabulkan oleh hakim yang lain," kata Violla dalam sidang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) di gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (31/10).

"Rangkaian konflik kepentingan tadi sudah dimulai sebelum perkara itu selesai. Sebab, kami menemukan bukti bahwa yang bersangkutan berkomentar tentang substansi putusan, terutama putusan nomor 90 ketika mengisi di suatu kuliah umum di Semarang," sambungnya.

Violla pun mengatakan Anwar Usman menjadikan lembaga MK sebagai alat politik untuk mencapai kepentingan tertentu.

"Kami mendalilkan hakim terlapor melanggar prinsip independensi, prinsip ketidakberpihakan, dan juga prinsip integritas," ujar Violla.

Simak Video 'KPU-Komisi II DPR Rapat Bahas PKPU soal Batas Usia Capres-Cawapres':

[Gambas:Video 20detik]


Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengusulkan adanya perubahan pada Pasal 13 Ayat 1 Huruf q PKPU Nomor 19 Tahun 2023 tentang pencalonan pendaftaran peserta pemilu Presiden dan Wakil Presiden kepada DPR RI dan pemerintah. Perubahan itu untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023.

Perubahan rancangan PKPU itu disampaikan Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR RI, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (31/10/2023). Mulanya, Pasal 13 Ayat 1 Huruf q PKPU Nomor 19 Tahun 2023, mensyaratkan jika calon Presiden dan Wakil Presiden harus berusia paling rendah 40 tahun.

"Kemudian di dalam rancangan perubahan PKPU Nomor 19 Tahun 2023 menjadi Pasal 13 Ayat 1 Huruf q syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden adalah Huruf q, 'berusia paling rendah 40 tahun atau pernah sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilu termasuk pemilihan kepala daerah'," ujar Hasyim.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Hasyim menjelaskan perubahan itu didasari atas pertimbangan adanya putusan MK. Sehingga, kata Hasyim, dampak putusan MK tersebut perlu dilakukannya penyesuaian terhadap PKPU.

"Pertimbangan yang kami ajukan ialah yang pertama bahwa sehubungan dengan dibacakan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, perlu dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan dalam Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 tentang pencalonan peserta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden mengenai syarat usia menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden," jelasnya.

"Kedua, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan KPU tentang perubahan atas Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 tentang pencalonan peserta pemilu Presiden dan Wakil Presiden," sambungnya.

MK Kabulkan Gugatan Mahasiswa Unsa

MK mengabulkan uji materi soal batas usia capres-cawapres yang diajukan Almas. MK menyatakan batas usia capres-cawapres tetap 40 tahun kecuali sudah berpengalaman sebagai kepala daerah.

"Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian," kata Ketua MK Anwar Usman dalam sidang di gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat.

Hasil akhir mengabulkan sebagian dengan amar sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian

2. Menyatakan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) yang menyatakan "berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai "berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah".

Sehingga Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selengkapnya berbunyi "berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah"

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Lihat juga Video 'KPU Bakal Revisi Syarat Capres-cawapres Sesuai Putusan MK':

[Gambas:Video 20detik]


Ketum PSI Kaesang Pangarep mengaku sudah mengirimkan sejumlah nama kadernya untuk masuk ke dalam Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming. Siapa saja?

Adapun Kaesang menyampaikan nama-nama tersebut seusai menyambut 4 anggota baru PSI di DPP PSI, Jakarta Pusat, Selasa (31/10/2023). Ia mengatakan, nama yang akan dikirim ke TKN KIM yakni Wakil Ketua Dewan Pembina PSI, Grace Natalie dan Plt Sekjen PSI Isyana Bagoes Oka.

"Kemudian yang masalah untuk tim pemenangan Prabowo-Gibran, kami mengirim beberapa juru bicara salah satunya Grace Natalie, Mbak Isyana, itu aja yang baru saya dapet," kata Kaesang.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Selain itu, ia mengatakan, akan mengirimkan 2 nama lagi ke TKN KIM. Dua nama tersebut nantinya akan menjadi perwakilan untuk wilayah Indonesia Timur dan Indonesia bagian Sumatera.

"Cuman saya minta nanti, mungkin Mbak Karen berkenan nanti jadi jubir di bagian Timur, dan kami juga minta untuk Inang Irma Hutabarat untuk jubir di Indonesia bagian Sumatera," ujarnya.

Sebelumnya, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan struktur Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka akan diumumkan pekan ini. Meski begitu, Muzani mengatakan struktur tersebut belum sepenuhnya lengkap.

"Kami berharap dalam Minggu ini selesai seperti yang saya sampaikan Minggu lalu, dalam Minggu ini selesai dan meskipun mungkin belum keseluruhan, pokoknya sudah bisa kita umumkan dalam Minggu ini," kata Muzani di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (31/10/2023).

Muzani menyebut koalisinya juga akan mengajak Ridwan Kamil (RK) dan Khofifah Indar Parawansa untuk bergabung dengan TKN Prabowo-Gibran. Dia menyebut jika komunikasi dengan Khofifah dan RK intensif dilakukan.

"Kita juga mau narik, Bu Khofifah mau, mau kita, RK mau saya tarik, semua kita tarik," ungkap dia.

Simak juga Video 'Ini Alasan PSI Dukung Prabowo-Gibran di Pilpres 2024':

[Gambas:Video 20detik]


Ribuan Aparatur Sipil Negara (ASN) dari unsur guru dan tenaga kependidikan mengikrarkan netralitas dalam Pemilu dan Pemilihan tahun 2024. Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati pun menjelaskan bentuk-bentuk pelanggaran netralitas sekaligus sanksi bagi yang melanggar.

Ikrar dan tanda tangan pakta integritas terkait netralitas ASN yang dilakukan 4.731 guru dan tenaga kependidikan berstatus PNS dan PPPK digelar bertahap di GOR Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto. 970 ASN dari Kecamatan Jetis, Kutorejo dan Mojosari pada 30 Oktober, 931 ASN dari Kecamatan Ngoro, Pungging dan Jatirejo pada 31 Oktober.

Disusul 937 ASN guru dan tenaga kependidikan dari Kecamatan Bangsal, Dawarblandong, Trawas dan Gedeg pada 1 November, 932 ASN dari Kecamatan Mojoanyar, Pacet, Sooko dan Trowulan pada 2 November, serta 961 ASN dari Kecamatan Dlanggu, Gondang, Kemlagi dan Puri pada 3 November nanti.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Hari ini giliran 931 guru dan tenaga kependidikan dari Kecamatan Ngoro, Pungging dan Jatirejo yang mengikrarkan dan menandatangani pakta integritas terkait netralitas ASN dalam Pemilu dan Pemilihan 2024. Ikrar dan tanda tangan pakta integritas disaksikan langsung Bupati Ikfina, Sekda Teguh Gunarko, ketua Bawaslu, Inspektur, Sekretaris BKPSDM, serta Kepala Disdik Kabupaten Mojokerto Ludfi Aryono.

Empat poin ikrar netralitas yang mereka ucapkan bersama meliputi menjaga prinsip netralitas dalam melaksanakan layanan publik di instansi masing-masing sebelum, selama maupun setelah Pemilu dan Pemilihan 2024, menghindari konflik kepentingan dan memihak calon dan parpol tertentu, bijak dalam bermedsos serta tidak menyebarkan ujaran kebencian dan informasi bohong, juga menolak politik uang dan segala jenis pemberian dalam bentuk apapun.

"ASN yang mencakup PNS dan PPPK dituntut netral, tidak berpihak karena anda semua pelayan publik. Jika tidak netral akan mengganggu pelayanan publik," kata Ikfina di lokasi, Selasa (31/10/2023).

Orang nomor satu di Pemkab Mojokerto ini menjelaskan, Pemilu untuk memilih anggota DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, serta DPRD Kabupaten dan Kota. Sedangkan Pemilihan untuk memilih Presiden dan Wapres, serta kepala daerah. Menurut Ikfina, netralitas ASN diatur dalam UU RI nomor 5 tahun 2014 tentang ASN dan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin PNS.

"Konsekuensi bagi yang melanggar dikenakan hukuman disiplin dari ringan sampai berat tergantung bentuk pelanggarannya. Untuk pelanggaran berat, sanksi terberat adalah diberhentikan dari ASN," jelasnya.

Kepada para guru dan tenaga kependidikan, Ikfina kembali mengingatkan 8 bentuk pelanggaran netralitas ASN. Satu, memasang spanduk, baliho atau alat peraga kampanye lainnya terkait peserta Pemilu dan Pemilihan. Dua, menyosialisasikan atau mengkampanyekan di medsos peserta Pemilu dan Pemilihan.

Tiga, menghadiri deklarasi atau kampanye peserta Pemilu dan Pemilihan maupun memberikan dukungan secara aktif. Empat, membuat postingan, komentar, menyukai, mengikuti, menyebarkan atau bergabung dalam grup atau akun pemenangan peserta Pemilu dan Pemilihan.

Lima, memposting di medsos atau media lain yang bisa diakses publik berupa foto dengan calon, tim sukses dengan memperagakan simbol keberpihakan atau memakai atribut parpol atau menggunakan latar belakang gambar parpol atau bakal calon. Enam, ikut dalam kegiatan kampanye atau sosialisasi atau pengenalan bakal calon.

Tujuh, mengikuti deklarasi atau kampanye bagi suami atau istri calon dalam status tidak cuti di luar tanggungan negara. Delapan, melakukan bentuk pelanggaran lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Menurut Ikfina, ikrar dan tanda tangan pakta integritas terkait netralitas ASN ini digelar untuk selalu mengingatkan semua ASN Pemkab Mojokerto bahwa mereka terikat dengan aturan.

"Kami berharap semua ASN memahami dan melaksanakan yang semestinya. Pemilu biarkan berjalan sebagaimana mestinya. Bapak/Ibu tetap fokus memberi pelayanan di bidang pendidikan. Anda semua punya kewajiban menggunakan hak pilih di hari pemungutan suara saja," tandasnya.


Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia turut mengantar pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai capres-cawapres ke KPU RI. Bahlil menegaskan dirinya mengambil cuti saat mengantar paslon tersebut.

"Iya, Mas Wali kan? Kita antar Mas Wali sama Pak Prabowo. Kan nggak apa-apa kan, yang penting kan cuti," kata Bahlil saat ditemui di Hotel Borobudur Jakarta, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Selasa (31/10/2023).

Meski begitu, Bahlil menegaskan dirinya tak tergabung dalam Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo dan Gibran. Adapun, tujuannya ikut mengantar Gibran karena menganggap Wali Kota Solo itu sebagai keluarga.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Enggak, saya kemarin daftar aja, adek saya kan? Nggak boleh kalau kita keluarga antar-adiknya?" ujarnya.

Sebelumnya, Bahlil Lahadalia disebut-sebut akan ikut bergabung dalam Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming sebagai wakil ketua. Staf Khusus Kementerian Investasi/BKPM, Tina Talisa, menegaskan Bahlil tak bersedia terlibat secara resmi dalam TKN.

"Menanggapi pemberitaan yang menyebutkan Bapak Bahlil Lahadalia sebagai Wakil Ketua TKN Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, dengan ini kami perlu mengklarifikasi bahwa Bapak Bahlil Lahadalia tidak menjabat seperti yang dimaksud dan beliau juga tidak bersedia untuk terlibat secara resmi dalam TKN," kata Tina dalam keterangannya, Minggu (29/10/2023).

Tina mengatakan Bahlil memang menduduki kursi dewan pembina di sejumlah organisasi relawan. Namun, Bahlil tidak bergabung dalam timses bakal paslon di Pilpres 2024. Pun, lanjutnya, Bahlil akan mengundurkan diri dari kursi menteri apabila bergabung di timses.

"Bahwa beliau menjadi dewan pembina di beberapa komunitas relawan adalah benar adanya. Jika Bapak Bahlil menyatakan kesanggupan dan kesediaannya sebagai Wakil Ketua TKN, maka beliau seyogyanya mengundurkan diri sebagaimana yang dilakukan oleh Bapak Rosan Perkasa Roeslani yang telah mengundurkan diri sebagai Wakil Menteri BUMN dan menjabat sebagai Ketua TKN Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka," kata Tina.

Prabowo dan Gibran didampingi sejumlah menteri hingga wakil menteri Jokowi saat mendaftar ke KPU pada Rabu (25/10), di antaranya ialah Ketum Partai Golkar yang juga Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia, dan Ketum PAN yang juga Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Zulhas. Selain itu, tampak juga sejumlah wakil menteri seperti Wamen BUMN Rosan Roeslani, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor, dan Wamen Agraria Raja Juli Antoni.

Tak hanya itu, tampak juga Muhammad Luthfi Ali Yahya (Habib Luthfi) yang merupakan anggota Wantimpres. Kemudian, Ketua Wantimpres Wiranto juga turut mengantar Prabowo.

Simak Video 'Survei LSJ: 66,5% Responden Yakin Jokowi Akan Dukung Prabowo-Gibran':

[Gambas:Video 20detik]


Plt Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Bali Idy Muzayyad buka suara terkait pencopotan baliho Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Ia meminta aparat pemerintah jangan salah kaprah dalam menegakkan aturan pemilu terkait pemasangan baliho capres-cawapres.

"Ya selama tidak melanggar aturan, seharusnya aparat pemerintah hati-hati menertibkan atribut partai agar tidak menimbulkan spekulasi yang tidak perlu," ungkap Idy saat dihubungi detikBali, Selasa (31/10/2023).

Terlebih, Idy menambahkan jika publik dapat menilai lain dari instruksi Pj Gubernur Bali soal pencopotan baliho Ganjar-Mahfud. Langkah tersebut bisa dinilai tidak netral.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kita patut bertanya-tanya apa alasan adanya perintah pencopotan. Perintahnya tertulis apa lisan? Kalau memang ada perintah tersebut, apa memang berhak memerintahkan hal itu," tanyanya.

Apalagi, kata Idy, pengawas Pemilu yang sah sesuai Undang-Undang adalah Bawaslu. "Apakah Pj Gubernur sudah berkoordinasi dengan Bawaslu dan kemudian Bawaslu juga telah menyetujui tindakan tersebut secara tertulis," tandas Idy.

Sebelumnya, baliho Ganjar Pranowo dan Mahfud Md yang terpajang di sekitar lokasi kunjungan kerja (kunker) Presiden Joko Widodo di Balai Desa Batubulan, Kabupaten Gianyar, Bali, dicopot. Bendera PDIP yang berkibar di sana juga diturunkan. Pantauan detikBali di sana, baliho Ganjar-Mahfud dan atribut PDIP dicopot Satpol PP menjelang siang tadi, sekitar pukul 10.30 Wita.

Kepala Satpol PP Provinsi Bali Dewa Nyoman Rai Dharmadi buka suara terkait pencopotan baliho capres-cawapres Ganjar Pranowo dan Mahfud Md di sekitar lokasi kunjungan Presiden Joko Widodo di Bali. Dharmadi mengaku pencopotan tersebut atas perintah Pj Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya.

"Sesuai dengan perintah Pak Pj Gubernur, yang pasti saya diminta untuk mencabuti atribut partai politik di lokasi acara," ujar Dharmadi saat dihubungi, Selasa (31/10/2023).

Dia mengatakan menerima perintah tersebut sekitar pukul 08.30 Wita. Dharmadi melanjutkan bahwa seluruh titik kunjungan kerja Presiden Jokowi harus steril dari atribut partai apapun.

Baliho Wajahnya Dicopot di Bali, Mahfud Md Tak Ambil Pusing


Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menyoroti postingan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat makan siang bersama tiga capres Anies Baswedan,Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan kemarin. Mardani menjelaskan analisanya terkait posisi duduk ketiga capres dalam pertemuan itu.

Mardani menyoroti posisi Anies dan Ganjar di dalam foto itu yang terlihat tampak belakangnya saja. Berbeda dengan Jokowi dan Prabowo yang terlihat tampak depan.

"Kemarin itu tempat duduknya aja beda. Pak Jokowi berhadapan sama Mas Anies, Mas Ganjar membelakangi kamera. Kasian sekali ganteng Mas Ganjar harus gini-gini gitu, Mas Anies kenanya samping," kata Mardani Ali di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (31/10/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dia menilai foto angle foto yang diambil itu tidak mencerminkan keadilan. Namun, dia menyerahkan kembali penilaian ke masyarakat.

"Tapi spotlightnya Pak Jokowi dan Pak Prabowo, ada yang jail, kayaknya gini aja sudah tidak adil, bagaimana selanjutnya?" katanya.

"Saya bilang 'eh jangan gitu juga', tetapi itu haknya masyarakat," sambungnya.

Lebih lanjut, Mardani mengatakan hal wajar jika ada yang menilai pertemuan itu sebagai bentuk aksi Jokowi untuk membersihkan citranya, usai putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres dari Prabowo.

"Tetapi wajar juga kalau ada yang berpendapat ini aksi cuci piring, sesudah gonjang-ganjing anak beliau jadi cawapres, beliau ingin membersihkan citranya dengan menjadi negarawan," ungkapnya.

"Apakah akan jadi cuci piring atau ini niat baik, kita lihat langkah selanjutnya. Dalam hal ini netralitasnya, bagaimana aparat, bagaimana anggaran, bagaimana kebijakan, bagaimana seluruh perangkat negara tidak digunakan untuk memenangkan satu pasang calon," sambung dia.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengunggah foto makan siang bersama tiga capres,Anies Baswedan,Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto. Jokowi mengatakan suasana makan siang itu berlangsung hangat dan akrab.

Dilihat detikcom, foto itu diunggah Jokowi, Senin (30/10/2023) sore. Adapun pertemuan makan siang mereka berlangsung siang hari, di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat.

Jokowi mengunggah fotonya bersama ketiga capres tengah menyantap makan siang di sebuah meja melingkar. Sejumlah hidangan pun terlihat disajikan.

"Santap siang bersama Bapak Prabowo Subianto, Bapak Ganjar Pranowo, dan Bapak Anies Baswedan -- tiga calon presiden yang akan berpartisipasi pada pemilihan presiden 2024 -- di Istana Merdeka, hari ini," tulis Jokowi dalam keterangan postingannya itu.

Simak Video 'Ini Pesan Jokowi ke 3 Capres Saat Makan Bareng di Istana':

[Gambas:Video 20detik]


Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf, memperbolehkan pengurusnya mendukung salah satu dari tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden di Pemilu 2024. Namun, ia mengharuskan tiap pengurus PBNU untuk cuti atau mengundurkan diri saat terlibat dalam proses pemberian dukungan pasangan capres-cawapres.

"Kalau dia posisinya resmi ya, dia harus cuti atau bahkan harus mundur. Kalau posisinya resmi," kata Gus Yahya kepada wartawan di Kantor PBNU, Jakarta Pusat, Selasa (31/10/2023).

Gus Yahya mengatakan setiap pengurus PBNU harus tetap menaati aturan yang ditetapkan. Hal itu sesuai dengan posisi masing-masing pengurus PBNU.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Menurut Gus Yahya, tiap pengurus PBNU yang masuk dalam bagian tim pemenangan capres dan cawapres harus menghormati ketentuan dengan mengajukan cuti atau pengunduran diri.

"Tergantung nanti ada kategori-kategori dalam aturan yang kami miliki ya. Kalau memang posisinya resmi misalnya jadi tim sukses misalnya, itu ada aturan-aturan," imbuhnya.

Gus Yahya menuturkan PBNU tetap menghormati pilihan politik pengurusnya. Ia tidak akan menghalangi pengurusnya dalam menjatuhkan pilihan politik di Pemilu 2024 mendatang.

"Tapi kalau cuma pribadi engga jadi apa-apa sebagai rakyat, ya kita engga bisa halangi toh, gitu," pungkasnya.

Simak Video 'Elektabilitas Parpol Versi LSJ: PDIP Unggul, Demokrat-NasDem Bersaing Ketat':

[Gambas:Video 20detik]


Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI) memprediksi, tahun politik tak akan mempengaruhi industri roda dua di Tanah Air. Sebab, kata AISI, ada faktor lain yang justru lebih perlu diperhatikan.

Sigit Kumala selaku Ketua Komersial AISI mengatakan, pihaknya telah belajar dari tahun politik yang sudah-sudah. Dia mengklaim, pada dua periode Pemilu sebelumnya, industri sepeda motor di Indonesia masih baik-baik saja.

"Dari pengalaman 2014 dan 2019 sih nggak banyak pengaruh ya," ujar Sigit saat ditemui awak media di bilangan Tangerang Selatan.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Tahun politik diprediksi tak pengaruhi industri roda dua di Indonesia. Foto: Doc. AHM.

Menurut Sigit, ada faktor lain di luar politik yang bisa mempengaruhi industri roda dua di Indonesia, yakni ekonomi seperti inflasi dan harga pangan. Sebab, pada kondisi tersebut, minat konsumen membeli kendaraan baru akan menurun.

"Faktor ekonomi yang lebih berpengaruh, (inflasi dan harga pangan) justru yang membuat kita lebih takut. Kalau kebutuhan pokok naik, konsumen kan pasti mikir (untuk membeli kendaraan baru)," ungkapnya.

Melemahnya Rupiah

Di kesempatan yang sama, Sigit turut bicara soal melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Kondisi tersebut menjadi yang terburuk selama setahun terakhir. Meski demikian, AISI menegaskan, dampaknya terhadap industri tak akan instan.

"Kalau di industri, pelemahan rupiah itu kalau yang kita lihat tidak langsung memberikan dampak. Jadi dampaknya (baru terasa) tiga bulan ke depan," terangnya.

Pameran Motorcycles Show atau IMOS 2023 berlangsung mulai dari tanggal 25-29 Oktober 2023. Panitia menargetkan 6 ribu sepeda motor terjual ke pengunjung. Foto: Andhika Prasetia

Menurut Sigit, jika trennya terus memburuk di masa depan, maka harus ada diskusi lebih lanjut soal biaya produksi kendaraan. Bukan tak mungkin ada penyesuaian harga jual.

"Tapi kan selama tiga bulan itu pasti ada naik-turunnya. Kalau trennya naik terus, ya pasti kita perlu bicara lagi soal ongkos produksinya," kata dia.

Jokowi: Kita yang di Atas Sudah Ngopi Bareng, Akar Rumput Masih Ramai


Pesta demokrasi pemilu serentak akan digelar di Indonesia pada 2024. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memberikan pesan kepada warga Kota Pahlawan agar turut menjaga suasana kondusif.

Eri berharap momen pesta demokrasi tidak sampai memecah belah kerukunan antarwarga Surabaya. Dia menyebutkan bahwa pilihan pada pemilu mendatang tak lebih dari kepentingan duniawi.

"Maka jangan rusak tali silaturahim kita, tali persaudaraan kita, hanya dengan kepentingan dunia," kata Eri saat menyampaikan sambutan dalam agenda Peresmian Balai RW di Kelurahan Kandangan, Benowo, Selasa (31/10/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Eri Cahyadi saat menemui warga RW 8 Kelurahan Kandangan, Benowo, Surabaya. (Foto: Aprilia Devi/detikJatim)

Apalagi menjelang pemilu ini pasti masih banyak dijumpai praktik politik uang di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu, Eri juga berpesan jangan sampai harga diri masyarakat Surabaya bisa dibeli dengan praktik politik uang.

"Jangan gadaikan harga diri kita untuk kepentingan orang-orang tertentu," tegas Eri kepada para warga.

Dia berharap masyarakat di Surabaya bisa tetap menjaga tali persaudaraan dengan berbagai kegiatan yang positif seperti dengan sinau bareng, ngaji bareng, dan berbagai kegiatan lainnya yang telah difasilitasi Pemkot Surabaya. Termasuk di balai-balai RW yang telah diresmikan.

Eri bahkan menyampaikan kepada warga bahwa dirinya menitipkan Kota Surabaya agar tetap kondusif selama pelaksanaan pemilu mendatang kepada seluruh elemen masyarakat di Kota Surabaya.

"Saya titip betul Kota Surabaya," pungkas Eri.

Kampung Madani, Strategi Eri Cahyadi Lawan Kemiskinan


Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani merespons Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang mengaku mendapat cerita soal kartu truf ketua umum partai pendukung Gibran Rakabuming sebagai bakal calon wakil presiden (bacawapres). Muzani lantas meminta Hasto untuk membuktikan siapa sosok ketua umum tersebut.

"Kalau kemudian ada cerita bahwa mereka memilih Pak Prabowo dalam tekanan karena kartu trufnya dipegang, saya kira Mas Hasto harus menjelaskan partai mana, ketumnya apa, untuk kasus apa, siapa yang menekan siapa yang ditekan," kata Muzani di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (31/10/2023).

Sebab, kata Muzani, perlu adanya bukti untuk memperkuat pernyataan dari Hasto tersebut. Menurutnya, para ketum parpol Koalisi Indonesia Maju mendukung Prabowo dengan santai.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Sebab dalam hukum di Indonesia kan berlaku orang yang menuduh harusnya dia membuktikan, karena yang saya tahu semua parpol yang mendukung Pak Prabowo itu orang yang merasa enjoy dengan suasana yang kita bangun," ungkap dia.

"Karena Pak Prabowo ingin bahwa kebersamaan persatuan itu harus kita tunjukkan, bukan hanya sebagai sebuah tema yang kuat tetapi harus menjadi memberi message yang kuat kepada kita," sambungnya.

Muzani mengatakan pihaknya juga tak pernah berprasangka kepada pihak lain. Namun, kata dia, pihaknya selalu menghargai parpol-parpol yang memilih tidak mendukung Prabowo.

"Kita juga tidak pernah berprasangka bahwa partai-partai yang tidak mendukung Pak Prabowo itu kemudian di dalam tekanan, dalam sebuah genggaman, ancaman, kita tidak pernah menganggap itu," tuturnya.

Isu Kartu Truf Ketum Dipegang

Diketahui, PDIP mengkritik keras proses pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal cawapres Prabowo Subianto. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto pun mengaku dapat cerita soal kartu truf ketua umum partai politik (ketum parpol).

"Indonesia negeri spiritual. Di sini moralitas, nilai kebenaran, kesetiaan sangat dikedepankan. Apa yang terjadi dengan seluruh mata rantai pencalonan Mas Gibran, sebenarnya adalah political disobidience terhadap konstitusi dan rakyat Indonesia," kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dalam keterangan tertulisnya, Minggu (29/10).

Hasto menyinggung soal tekanan kekuasaan hingga kartu truf ketua umum partai politik menyangkut pencalonan Gibran. Dalam dunia politik, kartu truf bisa dikatakan sebagai kiasan yang artinya kartu terakhir untuk menghalau manuver seseorang.

"Kesemuanya dipadukan dengan rekayasa hukum di MK. Saya sendiri menerima pengakuan dari beberapa ketua umum partai politik yang merasa kartu truf-nya dipegang. Ada yang mengatakan life time saya hanya harian; lalu ada yang mengatakan kerasnya tekanan kekuasaan," ujarnya.

Simak Video 'Hasto PDIP Singgung Nepotisme Lahir Kembali, Sindir Siapa?':

[Gambas:Video 20detik]


Wakil Presiden Ma'ruf Amin batal bertemu dengan tiga bakal calon wakil presiden (bacawapres) besok. Juru bicara Wakil Presiden, Masduki Baidlowi, mengatakan pertemuan kembali dijadwalkan Senin, 6 November.

"Nggak jadi (besok). Insyaallah Senin, makan siang," ujar Masduki saat dihubungi detikcom, Selasa (31/10/2023).

Masduki mengatakan pertemuan ini diundur lantaran tidak cocoknya jadwal bacawapres dengan Wapres Ma'ruf Amin. Sebab, menurut Masduki, pertemuan harus dihadiri ketiga cawapres, yakni Gibran Rakabuming Raka, Mahfud Md, dan Cak Imin.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Ya nggak ketemu saat nyocokin waktunya. Kan mesti semua datang," kata Masduki.

Diketahui sebelumnya, pertemuan dijadwalkan berlangsung besok, Rabu, 1 November 2023. Namun Ma'ruf Amin menyebut pihaknya masih mencocokkan waktu.

"Memang saya dijadwalkan untuk bertemu cawapres. Tapi kan kita lagi mengatur waktunya. Sebab ini kan lagi pada keliling semua kan. Bagaimana mereka supaya berada di Jakarta, hari-hari ini kita sedang melakukan lobi-lobi untuk kapan yang tiga-tiganya ada di Jakarta," kata Ma'ruf Amin di Jambi, Selasa (31/10/2023).

Ma'ruf mengatakan mencocokkan jadwal tiga bakal cawapres ternyata tidak mudah. Dia mengatakan para bakal capres itu sedang berada di daerah berbeda-beda.

"Itu ternyata bukan masalah gampang, yang satu ke Jawa Tengah, yang satu ke Jawa Timur, satu ke Papua. Jadi bagaimana mereka bertiga ada di Jakarta, ini sedang kita sedang (mencocokkan jadwal)," ujarnya.

Ma'ruf menyebut akan membahas sejumlah hal bersama para bakal cawapres itu. Dia berharap pertemuan itu dapat mendinginkan suasana jelang Pemilu 2024.

"Tentu pembicaraannya tentu kita meredam konflik di bawah. Karena, bagaimanapun, kan di bawah itu bagaimana dari atasnya, dari kontestan ini. Baik itu partai pendukung, capres-cawapres, maupun juga tim pemenangan masing-masing. Jadi kalau ini tensinya bisa kita, artinya suasananya penuh damai, dingin, insyaallah pemilu kita tidak akan menimbulkan masalah," ujarnya.

Lihat juga Video 'Ini Pesan Jokowi ke 3 Capres Saat Makan Bareng di Istana':

[Gambas:Video 20detik]


Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan struktur Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka akan diumumkan pekan ini. Meski begitu, Muzani mengatakan struktur tersebut belum sepenuhnya lengkap.

"Kami berharap dalam Minggu ini selesai seperti yang saya sampaikan Minggu lalu, dalam Minggu ini selesai dan meskipun mungkin belum keseluruhan, pokoknya sudah bisa kita umumkan dalam Minggu ini," kata Muzani di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (31/10/2023).

Muzani menyebut koalisinya juga akan mengajak Ridwan Kamil (RK) dan Khofifah Indar Parawansa untuk bergabung dengan TKN Prabowo-Gibran. Dia menyebut jika komunikasi dengan Khofifah dan RK intensif dilakukan.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kita juga mau narik, Bu Khofifah mau, mau kita, RK mau saya tarik, semua kita tarik," ungkap dia.

"Komunikasi Bu Khofifah, komunikasi dengan Pak RK intensif, baik, akrab, hangat dan insyaallah dalam perjuangan dengan frekuensi dan semangat yang sama dengan kita," sambungnya.

Erick Thohir Fokus di Pemerintahan

Terkait posisi Erick Thohir di TKN, Muzani tidak menyebut apakah akan masuk dalam struktur atau tidak. Muzani mengatakan Erick masih konsentrasi di pemerintahan.

"Mungkin Pak Erick akan berkonsentrasi pada tugas-tugas pemerintahan sebagai pembantu Presiden," jelasnya.

Dia pun menuturkan TKN akan dijalankan oleh orang-orang di luar menteri. Yakni orang-orang yang memiliki banyak waktu luang.

"Sementara TKN nanti akan dilaksanakan oleh orang-orang yang memiliki waktu lebih banyak untuk mengurusi kerja-kerja politik di tim pemenangan pemilihan Presiden," tuturnya.

Simak Video 'Survei LSJ: 66,5% Responden Yakin Jokowi Akan Dukung Prabowo-Gibran':

[Gambas:Video 20detik]


Waketum Gelora Fahri Hamzah menanggapi Ketua DPP PDIP Djarot Syaiful Hidayat yang menilai Gibran Rakabuming tergesa-gesa dan dianggap menabrak aturan konstitusi terkait langkah maju sebagai cawapres 2024. Fahri menyarankan PDIP memperkuat aturan pencalonan di pemilu.

"Daripada kita menyesali apa yang sudah terjadi, sekarang ini lebih baik PDIP mengajak semua partai politik berkontemplasi dan evaluasi serta mengoreksi diri bahwa partai politik telah membiarkan longgarnya aturan dalam melakukan nominasi calon bupati, gubernur, wali kota, presiden. Termasuk juga nominasi di kamar legislatif, sehingga seharusnya nominasi itu diperketat untuk memperkuat party id atau keanggotaan partai politik di hari-hari ke depan," kata Fahri kepada wartawan, Selasa (31/10/2023).

Party identification atau identity (party ID) ialah tingkat kedekatan masyarakat Indonesia dengan partai politik (parpol) atau perasaan seseorang bahwa partai tertentu adalah identitas politiknya. Party ID disebut menjadi komponen psikologis yang akan memberi sumbangan dukungan terhadap partai dan sistem kepartaian yang bisa memperkuat demokrasi.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Fahri mendorong pejabat publik yang dipilih melalui pemilu perlu disyaratkan pernah menjadi anggota partai dalam jangka waktu tertentu yang diatur dalam undang-undang (UU). Namun, lanjutnya, pejabat publik itu diharuskan berorientasi pada kepentingan rakyat yang memilihnya, bukan ke partai.

"Bahwa seharusnya siapa pun yang ingin berkarier sebagai pejabat politik terutama sebagai pejabat politik yang dipilih atau elected official, harusnya dia wajib menjadi anggota partai terlebih dahulu dalam jangka waktu yang dapat diatur melalui undang-undang. Dengan demikian, tidak semua orang bisa menjadi calon dan itu menjadi hak prerogatif dari parpol," ujar Fahri.

"Tetapi aturan ini harus bersamaan dengan aturan yang membuat semua pejabat publik yang sudah terpilih itu tidak lagi boleh punya hubungan struktural dengan partai politik. Karena loyalitas pejabat publik terpilih harusnya kembali ke rakyat yang memilihnya, bukan kepada partai politik," katanya.

Wakil Ketua DPR periode 2014-2019 ini menilai konsep tersebut akan melahirkan ketertiban dalam nominasi calon yang diusung parpol. Asalkan, kata dia, parpol harus memastikan diterapkannya sirkulasi elite di internal agar tak menyumbat kaderisasi di tingkat kepemimpinan nasional.

"Kalau konsep ini bisa diterima, barulah di masa yang datang akan ada ketertiban dalam nominasi oleh partai politik. Dengan syarat bahwa parpol juga harus mendemokratisasi dirinya jangan sampai justru parpol malah mengembangkan konsep privatisasi yang membuat parpol itu seperti dimiliki oleh perusahaan pribadi atau keluarga," kata Fahri.

"Dan mekanisme yang berlangsung di dalam parpol seharusnya adalah mekanisme demokrasi yang teratur dan terjadwal sehingga sirkulasi elite di dalam parpol juga harus terjamin. Supaya lagi-lagi jangan sampai malah parpol menjadi sumber dari sumbatan kaderisasi nasional. Karena siapapun yang akan dicalonkan itu banyak lebih ditentukan oleh kehendak dari pimpinan parpol," lanjut dia.

Simak Video 'Survei LSJ: 66,5% Responden Yakin Jokowi Akan Dukung Prabowo-Gibran':

[Gambas:Video 20detik]

Simak berita selengkapnya di halaman selanjutnya.

Halaman 1 2 Selanjutnya


Nama Ridwan Kamil santer diisukan sedang dilirik oleh PDIP untuk masuk sebagai menjadi tim pemenangan nasional (TPN) pasangan Capres Ganjar Pranowo dan Cawapres Mahfud Md. Partai Golkar merespons soal kabar Ridwan Kamil yang dikaitkan dengan TPN Ganjar-Mahfud.

Ketua DPP Partai Golkar Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten MQ Iswara menegaskan, Ridwan Kamil masih berada di barisan terdepan pendukung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

"Sampai hari ini, Ridwan Kamil masih istiqomah ada di Partai Golkar dan akan memenangkan Prabowo-Gibran," kata Iswara, Selasa (31/10/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Iswara menjelaskan, sejak 18 Januari 2023, Ridwan Kamil sudah resmi menjadi kader partai berlambang pohon beringin dan langsung dipercaya oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto untuk menempati posisi strategis di DPP Partai Golkar.

"Setelah resmi jadi kader, Ridwan Kamil langsung dipercaya oleh Pak Airlangga sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Penggalangan Pemilih merangkap co-chair Badan Pemenangan Pemilu (Bapillu) Partai Golkar," jelasnya.

Selain itu, pria yang akrab disapa Kang Emil itu juga ditugaskan untuk menjadi komandan pemenangan pasangan Prabowo-Gibran di wilayah Jabar hingga Banten.

Bahkan, saat pleno yang digelar oleh Partai Golkar beberapa waktu yang lalu, Partai Golkar memberikan keleluasaan kepada mantan Wali Kota Bandung itu untuk memilih maju di Pilgub DKI atau Jabar.

"Ridwan Kamil oleh Pak Airlangga kemarin diberikan keleluasaan untuk maju di Pilgub DKI atau maju kembali di Pilgub Jabar," tegasnya.

Dirinya juga menyebut, Partai Golkar mewajibkan kadernya yang maju sebagai calon anggota legislatif untuk mengkampanyekan Prabowo-Gibran kepada masyarakat.

"Karena Pileg berbarengan dengan Pilpres, Partai Golkar mewajibkan caleg selain kampanye untuk dirinya sendiri, juga berkampanye untuk memenangkan Prabowo-Gibran," pungkasnya.


Pj Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Bahtiar Baharuddin melantik Akbar Ali sebagai Pj Wali Kota Parepare. Lantas, seperti apa sosok dan sepak terjang Akbar Ali sebelum menggantikan Taufan Pawe.

Pelantikan Pj Wali Kota Parepare Akbar Ali digelar di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulsel, Selasa (31/10). Selain Akbar Alii, Sekda Enrekang H Baba turut dilantik menjadi Pj Bupati Enrekang.

Akbar Ali berkomitmen untuk melanjutkan program yang telah dijalankan di masa kepemimpinan Taufan Pawe. Infrastruktur hingga mempersiapkan tahapan Pemilu 2024 merupakan program prioritasnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Insyaallah kita akan lebih menguatkan peran infrastruktur yang ada di sana. Ada Forkopimda, ada Tim Kewaspadaan Dini. Itu kita gerakkan semua," ujar Akbar Ali kepada wartawan, Senin (30/10/2023).

Akbar akan lebih dulu mengkonsolidasikan terkait program di Pemkot Parepare dengan sejumlah OPD. Dia turut menekankan agar netralitas ASN selama pesta demokrasi dijaga.

"Sehingga kita semua bisa menjaga netralitas dan stabilitas politik yang ada di Parepare. Nanti saya akan konsolidasikan dulu dengan OPD terkait yang ada di sana, yang membidangi hal itu," tuturnya.

Diketahui, Akbar Ali menjadi kepala daerah di masa transisi sampai wali kota dan wakil wali kota Parepare definitif terpilih dalam Pilkada 2024. Dia menggantikan Taufan Pawe dan Pangerang Rahim yang masa jabatannya berakhir pada 31 Oktober 2023.

Berikut ini sosok Akbar Ali dan sepak terjang Pj Wali Kota Parepare Akbar Ali yang dirangkum detikSulsel dari berbagai sumber:

Profil Akbar Ali

Akbar Ali merupakan putera daerah asal Sulsel. Akbar lahir di Tanrutedong, Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), Sulsel pada 2 April 1975.

Sebelum menjadi Pj Wali Kota Parepare, Akbar berkarier sebagai salah satu pejabat di Kemendagri. Dia pernah menjadi Kepala Pusat Litbang Otonomi Daerah, Politik dan Pemerintahan Umum Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kemendagri.

Alumnus S3 Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Padjadjaran (Unpad) ini kemudian dipercayakan sebagai Kepala Pusat Strategi Kebijakan Politik Hukum dan Pemerintahan Dalam Negeri BSKDN Kemendagri. Jabatan tersebut baru diembannya pada awal Mei 2023.

Riwayat Pendidikan

Akbar Ali menghabiskan masa pendidikan SD hingga SMA di tanah kelahirannya, Kabupaten Sidrap. Dia lalu menempuh pendidikan di Sekolah Pendidikan Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN) tahun 1997.

Di jenjang perguruan tinggi, Akbar Ali menyelesaikan pendidikan hingga menyandang titel doktor bidang Ilmu Pemerintahan. Berikut rincian riwayat pendidikan Akbar Ali:

Sekolah Dasar (SD) Negeri 2 Lawawoi Kabupaten Sidrap tahun 198; SMP Negeri Uluale, Kabupaten Sidrap tahun 1990; Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 467 Kabupaten Sidrap tahun 1993; Diploma IV Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN) tahun 1997; S1/Sarjana Jurusan Ilmu Politik, Institut Ilmu Pemerintahan (IIP) Jakarta tahun 2001; S2/Magister Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip), Universitas Indonesia (UI) tahun 2001; S3/Doktor Ilmu Pemerintahan, Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung tahun 2010.

13 Rumah Hanyut-3 Warga Tewas Akibat Banjir Parepare, Apa Penyebabnya?


Ketua MK Anwar Usman buka suara terkait pelapor yang menyebut bahwa dirinya melobi hakim konstitusi lainnya untuk memuluskan putusan batas usia capres-cawapres. Anwar pun membantah hal tersebut.

"Bah! Ya kalau begitu putusannya masa begitu, oke?" kata Anwar Usman pada wartawan di Gedung MK, Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (31/10/2023).

"Nggak ada, lobi-lobi gimana. Sudah baca putusannya belum? Ya sudah," sambungnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Anwar pun mengatakan tidak akan mundur dari putusannya no 90 tahun 2023 itu. Sebab menurutnya, pengadilan itu merupakan pengadilan norma.

"Oh tidak ada, ini pengadilan norma. Bukan pengadilan fakta. Yang menentukan jabatan milik Allah yang Maha Kuasa," ungkapnya.

Kuasa hukum dari 15 akademisi hukum yang tergabung dalam Constitutional and Administrative Law Society (CALS), Violla Reininda, mengatakan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman telah melakukan pendekatan dengan hakim konstitusi lainnya sebelum memutus gugatan nomor 90 soal batas usia capres-cawapres.

"Keterlibatan di sini dalam arti yang bersangkutan tidak mengundurkan diri untuk memeriksa dan memutus perkara dan juga terlibat aktif untuk melakukan lobi dan memuluskan lancarnya perkara ini agar dikabulkan oleh hakim yang lain," kata Violla dalam sidang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) di gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (31/10).

"Rangkaian konflik kepentingan tadi sudah dimulai sebelum perkara itu selesai. Sebab, kami menemukan bukti bahwa yang bersangkutan berkomentar tentang substansi putusan, terutama putusan nomor 90 ketika mengisi di suatu kuliah umum di Semarang," sambungnya.

Violla pun mengatakan Anwar Usman menjadikan lembaga MK sebagai alat politik untuk mencapai kepentingan tertentu.

"Kami mendalilkan hakim terlapor melanggar prinsip independensi, prinsip ketidakberpihakan, dan juga prinsip integritas," ujar Violla.

Simak Video 'Pelaporan Etik Anwar Usman: Diduga Sengaja Tak Bentuk MKMK':

[Gambas:Video 20detik]


Banner dan baliho para caleg maupun politisi makin marak jelang Pemilu 2024. Momen Pemilu ini menjadi berkah bagi pengusaha digital printing yang memproduksi pesanan banner dan baliho untuk keperluan kampanye.

Salah satu usaha percetakan di Jogja yang kecipratan berkah kampanye yaitu Explora Digital Printing, yang menerima banyak pesanan spanduk dari berbagai partai politik. General Manager Explora Digital Printing, Ani menjelaskan pihaknya bahkan juga menerima orderan atribut kampanye dari luar kota.

"Kalau untuk partai politik sendiri kita udah nerima beberapa. Cuma memang belum terlalu banyak. Jadi ada beberapa yang udah kita terima order partai yang dari Jogja maupun yang dari luar, udah banyak yang masuk ke kita," kata Ani saat berbincang dengan detikJogja di tempat usahanya, Jalan Affandi, Gejayan, Sleman, Selasa (31/10/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Mayoritas partai politik memesan banner, poster, stiker, hingga umbul-umbul. Meski masa kampanye masih akan dimulai akhir November 2023, sudah ada parpol yang melakukan pemesanan.

"Mulai masuknya itu dari Juni udah ada yang masuk. Mereka cetaknya banyak, tapi prosesnya itu sedikit-sedikit nyicil gitu. Kalau mulai banyaknya belum lama ini, September-Oktober ini," terang dia.

Tidak banyak permintaan khusus dari para caleg maupun parpol. Mayoritas dari mereka lebih mengutamakan harga yang miring untuk mencetak alat-alat peraga kampanye.

"Kalau parpol kebanyakan cari yang harganya lebih murah. Jadi mereka nggak minta pakai bahan bagus atau bahan yang mahal, karena quantity untuk cetaknya banyak, jadi mereka cari yang semurah mungkin," jelas Ani.

Hal senada juga disampaikan HRD Manager Klick Document Solution, Rini. Dia menyebut pesanan alat peraga kampanye sudah mulai ada.

"Kemungkinan sudah (ada pesanan), rata-rata pihak ketiga, misalnya kandidat siapa yang maju itu nanti pihak ketiganya (yang pesan) bukan dari parpol," kata Rini saat dihubungi via telepon.

"Kalau (pesanan) sejauh ini masih belum (banyak), masih standar," ujarnya menambahkan.

Mayoritas pesanan dari partai ini sudah mulai ada sejak bulan September kemarin. Banner menjadi pesanan yang paling banyak diorder belakangan ini.

"Untuk pesanan-pesanan banner partai-partai itu sudah (ada) dari bulan lalu sebenarnya (September). Ke depannya sih ini trennya udah mulai naik, jadi kemungkinan (pesanan) bulan depan bisa lebih tinggi dari bulan ini, besok itu kemungkinan sudah naik," jelas dia.

Pesanan banner ini juga membawa kenaikan omzet untuk percetakan yang terletak di Jalan Affandi ini. Meskipun belum terlalu signifikan, dia mencatat sudah ada kenaikan omzet.

"Kalau khusus untuk produk kampanye ada (kenaikan omzet) tapi belum terlalu signifikan," ucapnya.

Rini memprediksi pesanan banner Pemilu 2024 bakal lebih banyak ketimbang Pemilu 2019.

"Kalau dibanding (Pemilu) 2019, sekarang agak sedikit lebih ramai, tapi belum bisa dipastikan (secara) signifikan atau nggak karena (proses Pemilu) masih panjang ya," ujar Rini.

Selengkapnya cerita caleg gagal bikin pembayaran orderan seret.


Komisi Pemilihan Umum (KPU) digugat Rp. 70,5 triliun atas dugaan perbuatan melawan hukum karena menerima pendaftaran capres-cawapres Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Ketua DPP PAN Saleh Partaonan Daulay mengatakan jika pihaknya menghargai dan tak terganggu dengan gugatan itu.

"Kita menghargai pihak-pihak yang menggugat KPU senilai Rp 70,5 triliun. Itu adalah jalur hukum yang sesuai dengan prinsip demokrasi. Dengan begitu, akan diketahui bahwa seluruh tahapan pemilu sudah sesuai dengan ketentuan yang ada," kata Saleh kepada wartawan, Selasa (31/10/2023).

Saleh mengaku pihaknya tidak terganggu dengan adanya gugatan itu. Sebaliknya, dia menilai dengan gugatan itu akan memperoleh kepastian hukum.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Silahkan saja. Kita tidak terganggu. Malah, bagus juga ada yang menggugat. Hasilnya nanti akan diperoleh kepastian hukum," katanya.

"Tapi jangan seperti yang di MK. Semua orang dulu mengandalkan MK untuk memutuskan yang terbaik. Nah, pas sudah diputus, masih banyak yang tidak puas. Itulah sebabnya diproses lagi di MKMK," sambungnya.

Meski begitu, kata dia, motivasi dari para penggugat juga perlu untuk ditelisik. Dia mengatakan jika motivasi itu murni untuk kepastian hukum, tentu hal tersebut menjadi sangat baik. Sebaliknya, Saleh menyayangkan jika tujuan gugatan itu untuk mengganggu salah satu pasangan calon.

"Kita semua tahu kan. Bisa saja ada agenda politik di balik gugatan hukum. Itu tidak boleh dihalangi. KPU diharapkan dapat menghadapi gugatan itu secara profesional dan proporsional," jelas dia.

Dia pun menilai jika pasangan Prabowo-Gibran merupakan pasangan idaman. Maka, menurutnya, wajar jika ada pihak-pihak yang tidak suka.

"Pasangan Prabowo-Gibran ini sepertinya pasangan idaman. Wajar jika ada saja satu dua pihak yang kepanasan. Masyarakat pasti sangat cerdas membaca fenomena ini. Bahkan, masyarakat justru akan menambah poin positif untuk Prabowo-Gibran," ungkapnya.

Sebelumnya, Seorang dosen bernama Brian Demas Wicaksono menggugat KPU atas dugaan perbuatan melawan hukum karena menerima pendaftaran capres-cawapres Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Gugatan itu dilayangkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

"Kebetulan saya sebagai penggugat terhadap KPU, saya sebagai penggugat, latar belakang saya sebagai dosen, akademisi, saya melihat bahwa ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh ketua KPU. Harusnya ketua KPU itu melakukan rapat dengar pendapat dengan DPR dahulu untuk melakukan perubahan PKPU," kata Brian Demas kepada wartawan di PN Jakpus, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Senin (30/10).

Demas mengatakan KPU seharusnya melakukan perubahan PKPU sesuai keputusan MK terkait syarat batas usia capres-cawapres. Menurutnya, perubahan PKPU itu tidak dilakukan oleh KPU namun tetap menerima pendaftaran capres-cawares Prabowo dan Gibran.

"Tapi ini tidak dilakukan oleh ketua KPU, malah kemudian menerima pendaftaran tanpa merubah PKPU terlebih dahulu. Maka dari itu pendaftaran yang dilakukan oleh calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka itu tidak memiliki dasar hukum atau legal standing yang tepat karena tidak sesuai dengan apa yang sudah diatur dalam PKPU bahwa syaratnya hanya 40 tahun tidak ada redaksional lain sesuai dengan keputusan MK," kata Demas.

Simak juga 'Saat Ketua KPU Sebut Gibran Bisa Lolos Cawapres Meski PKPU Belum Direvisi':

[Gambas:Video 20detik]


Anggota DPR RI Fraksi PDIP Masinton Pasaribu mengusulkan hak angket terhadap Mahkamah Konstitusi (MK) terkait putusan soal syarat capres-cawapres. Wakil Ketua DPR Fraksi Gerindra Dasco menilai usulan Masinton merupakan hak konstitusionalnya sebagai anggota DPR.

"Ya namanya juga hak konstitusional anggota DPR," kata Dasco di Gedung MPR/DPR/DPD, Senayan, Jakarta, Selasa (31/10/2023).

Meski begitu, Dasco mengatakan pihaknya akan mengecek dahulu sesuai mekanisme di DPR. Untuk melihat bisa atau tidaknya hak angket tersebut dilakukan.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Cuma memang mesti dicek sesuai mekanisme apakah itu kemudian bisa atau tidak," kata dia.

Sebelumnya, Masinton mengusulkan hak angket terhadap MK. Masinton mengungkit putusan MK soal syarat capres dan cawapres dalam pertimbangan usulan angket tersebut.

"Hukum dasar konstitusi adalah roh dan jiwa semangat sebuah bangsa, tapi apa hari ini yang terjadi? Kita malah mengalami satu tragedi konstitusi paska terjadinya keputusan MK 16 Oktober lalu," kata Masinton dalam Rapat Paripurna DPR di Gedung Nusantara II MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Selasa (31/10).

Masinton mengatakan interupsinya kali ini tidak ada sangkut pautnya dengan pasangan capres cawapres. Dia mengklaim tidak berdiri di atas kepentingan partai politik terkait protesnya ini.

"Saya berdiri di sini bukan atas kepentingan partai politik. Saya tidak bicara tentang calon presiden Saudara Anies dan Saudara Muhaimin Iskandar. Saya tidak bicara tentang Pak Ganjar dan Prof Mahfud," katanya.

"Saya juga tidak bicara tentang Pak Prabowo beserta pasangannya," tuturnya.

Berkaitan dengan itu, Masinton mengajukan hak angket DPR terhadap Mahkamah Konstitusi.

"Kita harus menggunakan hak konstitusional yang dimiliki oleh lembaga DPR ibu ketua saya Masinton Pasaribu anggota DPR RI daerah pemilihan DKI Jakarta II, mengajukan hak angket terhadap Mahkamah Konstitusi," kata Masinton.

Simak Video 'Denny Indrayana Nilai Putusan Batas Usia Capres/Cawapres Mega Skandal MK':

[Gambas:Video 20detik]


Anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera, menanggapi video Wamendes-PDTT Paiman Raharjo yang dinarasikan sedang memimpin acara pemenangan Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024. Mardani menyebut pihak Komisi II DPR akan meminta klarifikasi KPU dan Bawaslu sikap Wamendes tersebut.

"Itu kita (Komisi II DPR) akan coba klarifikasi dan tegaskan itu ke KPU dan Bawaslu," ujar Mardani di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (31/10/2023).

Seharusnya, kata dia, pejabat negara atau menteri tidak bergabung menjadi tim pemenangan capres-cawapres. Terkecuali, dia mengatakan menteri itu mundur atau mengajukan cuti.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Mestinya semua perangkat negara tidak boleh menjabat sebagai salah satu tim pemenangan kecuali cuti atau mundur," tuturnya.

Klarifikasi Wamendes

Sebelumnya, dilihat detikcom, Senin (30/10), video itu memperlihatkan Paiman sedang berada di sebuah ruangan bersama sejumlah orang. Terdengar Paiman menjelaskan pembentukan struktur panitia pemenangan Gibran.

Paiman mengatakan pertemuan itu merupakan rapat internal Sedulur Jokowi yang digelar di rumahnya, Minggu (29/10) sore. Dia membantah posisinya sebagai wamen dikaitkan dalam pertemuan itu.

"Saya ketua umumnya (Sedulur Jokowi). Jadi akhirnya teman-teman itu kan memutarbalikkan fakta. Itu kan saya nggak ada kaitannya dengan wamen. Orang di rumah saya, hari Minggu," kata Paiman saat dikonfirmasi.

Paiman mengatakan rapat itu digelar untuk menindaklanjuti dinamika dukungan di internal kelompok relawan itu. Dia menekankan pihaknya tegak lurus dengan Presiden Jokowi terkait arah dukungan di pilpres. Dukungan itu, sebutnya, bermuara ke Gibran Rakabuming.

Simak juga 'Survei Capres-Cawapres LSJ: Prabowo-Gibran Unggul dari Paslon Lain':

[Gambas:Video 20detik]


Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengatakan Kapten Tim Pemenangan Nasional Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN) akan diumumkan dalam waktu satu atau dua hari ke depan. Mardani menyebut akan ada kejutan.

"Doakan satu, dua hari ini diumumkan. Kami sih akan ada kejutan tunggu tanggal mainnya," ujar Mardani di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (31/10/2023).

Mardani menyebut Kapten Timnas AMIN merupakan sosok yang tidak asing. Namun dia tidak bicara banyak soal sosok tersebut.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Mungkin bisa familiar kan yang tidak harus selalu bersama Mas Anies, banyak tokoh lain yang muncul juga," ungkapnya.

"Jadi intinya saya pesan ke Mas Anies, 'mas titip cari Ketua Tim Pemenangan benar-benar hati-hati, kalau menteri bisa direshuffle kalau ketua tim pemenangan nggak benar nggak memang kita', gitu loh. Karena ini kerja besar dan kerja raksasa, mengatur mesin pemenangan yang sampai ke pedesaan, jadi seksama," sambung dia.

Sebelumnya, Waketum PKB Jazilul Fawaid mengatakan struktur Tim Pemenangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN) akan diumumkan seminggu sebelum tanggal 13 November 2023. Pengiriman nama anggota Timses ke KPU sebelum lembaga penyelenggaraan Pemilu ini menetapkan pasangan calon secara resmi.

"Tim BAJA (Barisan Pekerja) sudah menyiapkan waktunya masih cukup nanti akan disampaikan sesuai dengan waktu dan schedule," kata Jazilul kepada wartawan di Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang, Senin (30/10/2023).

Diketahui, 13 November 2023 adalah hari penetapan pasangan calon oleh KPU. Kembali ke Jazilul, kapten dan struktur Timnas AMIN akan diumumkan sebelum tanggal 13 November.

"Ini kan menuju ya mudah-mudahan tanggal 13 ya ditetapkan, kemudian nomor urut kira-kira seminggu sebelum itu sudah ada, sama Kapten resmi," ujar Jazilul.

Simak juga 'Saat Cak Imin Bicara soal Kapan Kapten Timnas AMIN Diumumkan':

[Gambas:Video 20detik]


Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Selatan (Sulsel) telah menetapkan jumlah surat suara yang akan dicetak untuk Pemilu 2024. Total ada 6.816.579 lembar surat suara yang akan disebar di 24 kabupaten/kota di Sulsel.

"Jumlah surat suara itu sudah kami ajukan berdasarkan jumlah DPT ditambah 2 persen per 1 TPS," ujar Anggota KPU Sulsel Divisi Logistik Marzuki Kadir kepada detikSulsel, Selasa (31/10/2023).

Marzuki mengatakan surat suara untuk Sulsel saat ini masih dalam proses pengajuan ke KPU RI. Desainnya diajukan setelah masa pencermatan daftar calon tetap (DCT) caleg Sulsel selesai.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Khusus untuk (desain) surat suara kita sementara dalam proses pengajuan ke pusat. Karena sekarang proses penetapan DCT di tanggal 3 November, setelah itu filenya kita kirim ke pusat untuk naik cetak mulai tanggal 10 November," jelas Marzuki.

Lanjut Marzuki, sesuai PKPU pemenang tender atau penyedia diberi waktu 60 hari menyelesaikan proses cetak hingga distribusi surat suara itu. Surat suara itu selanjutnya akan dikirim langsung ke tempat penyimpanan masing-masing KPU 24 kabupaten/kota di Sulsel.

"Penyedia diberi waktu 2 bulan untuk mencetak jadi kalau kita hitung 60 hari ke depan berarti dia masuknya di Januari, sudah siap. Yang mendistribusikan nanti penyedia juga sampai ke kabupaten/kota, kita hanya monitoring karena logistiknya itu langsung ke kabupaten/kota," jelasnya.

Marzuki memaparkan KPU kabupaten/kota saat ini sudah menerima beberapa logistik untuk kelengkapan di TPS. Pengiriman selanjutnya, KPU kabupaten/kota akan menerima logistik surat suara ini.

"Periode pertama logistik yang tiba itu ada lima, ada bilik, ada tinta, ada kotak dan segel plastik. Periode kedua yang akan datang surat suara dan beberapa kelengkapan-kelengkapan TPS lainnya, tetapi yang lebih penting kita utamakan dulu ini adalah surat suara ini, karena ini yang paling urgent," jelasnya.

Sebaran Surat Suara Akan Dicetak untuk Sulsel

Provinsi Sulawesi Selatan

TPS: 26.357

DPT: 6.670.582

Surat Suara: 6.816.579

Cadangan: 145.997

Kepulauan Selayar

TPS: 450

DPT: 101.175

Surat Suara: 103.416

Cadangan: 2.241

Bulukumba

DPT: 340.542

Surat Suara: 347.781

Cadangan: 7.240

Bantaeng

DPT: 151.952

Surat Suara: 155.246

Cadangan: 3.294

Jeneponto

DPT: 295.617

Surat Suara: 301.985

Cadangan: 6.368

Takalar

DPT: 227.844

Surat Suara: 232.829

Cadangan: 4.985

Gowa

DPT: 561.624

Surat Suara: 573.691

Cadangan: 12.067

Sinjai

DPT: 196.181

Surat Suara: 200.469

Cadangan: 4.288

Bone

DPT: 587.777

Surat Suara: 600.521

Cadangan: 12.744

Maros

DPT: 277.265

Surat Suara: 283.237

Cadangan: 5.972

Pangkajene Kepulauan

DPT: 249.723

Surat Suara: 255.141

Cadangan: 5.418

Barru

DPT: 139.232

Surat Suara: 142.234

Cadangan: 3.002

Soppeng

DPT: 181.890

Surat Suara: 185.915

Cadangan: 4.027

Wajo

DPT: 293.077

Surat Suara: 299.456

Cadangan: 6.379

Sidenreng Rappang

DPT: 231.252

Surat Suara: 236.333

Cadangan: 5.081

Pinrang

DPT: 294.966

Surat Suara: 301.423

Cadangan: 6.457

Enrekang

DPT: 166.030

Surat Suara: 169.736

Cadangan: 3.706

Luwu

DPT: 267.029

Surat Suara: 272.875

Cadangan: 5.846

Tana Toraja

DPT: 196.548

Surat Suara: 200.866

Cadangan: 4.318

Luwu Utara

DPT: 239.118

Surat Suara: 244.385

Cadangan: 5.267

Luwu Timur

DPT: 218.322

Surat Suara: 222.986

Cadangan: 4.664

Toraja Utara

DPT: 176.718

Surat Suara: 180.619

Cadangan: 3.901

Kota Makassar

DPT: 1.036.941

Surat Suara: 1.060.485

Cadangan: 2.3544

Kota Pare Pare

DPT: 109.653

Surat Suara: 112.015

Cadangan: 2.362

Kota Palaopo

DPT: 130.107

Surat Suara: 132.935

Cadangan: 2.828

Hari Pertama Kampanye Malah Heboh Kebocoran Data DPT, Dijual Rp 1,2 M


DPR Aceh meminta Presiden Joko Widodo untuk mencopot Pj Gubernur Aceh Achmad Marzuki. Mantan Pangdam Iskandar Muda itu disebut sudah berulang kali mengabaikan undangan pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (RAPBA) 2024.

"Ketua DPRA meminta kepada presiden bapak Jokowi untuk mencopot Achmad Marzuki," kata Ketua DPR Aceh Zulfadli dalam konferensi pers di DPR Aceh, Selasa (31/10/2023).

Konferensi pers dihadiri pimpinan serta ketua komisi di DPR Aceh. Wakil Ketua DPR Aceh Teuku Raja Keumangan (TRK) mengatakan, pihaknya telah tiga kali menyurati Marzuki untuk melakukan pembahasan bersama RAPBA 2024.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Surat pertama dilayangkan setelah Marzuki menyatakan akan membangun komunikasi dan berkomitmen melakukan pembahasan anggaran 2024 tepat waktu. Pernyataan Marzuki itu disampaikan saat pelantikan Zulfadli sebagai Ketua DPR Aceh pada 19 Oktober lalu.

Usai pelantikan, DPR Aceh mengirimkan surat undangan rapat bersama tim anggaran pemerintah Aceh (TAPA) terkait RAPBA Perubahan 2023 dan pembahasan RAPBA 2024. Namun Marzuki disebut tidak menghadiri rapat yang telah diagendakan.

Surat kedua dilayangkan pada Jumat 20 Oktober dengan agenda yang sama. Namun Marzuki disebut tetap tidak hadir tanpa alasan yang jelas.

Tiga hari berselang, DPR Aceh mengirim surat ketiga ke Marzuki pada Senin 23 Oktober dengan jadwal rapat Senin 31 Oktober. Menurut TRK, Marzuki menjawab surat itu dan mengaku menyambut baik undangan rapat tersebut.

Namun Marzuki mengaku tidak dapat hadir karena akan mengikuti rapat koordinasi dengan Presiden Jokowi pada Senin (30/10). Marzuki disebut tidak menawarkan jadwal alternatif untuk dilakukan rapat bersama.

"DPR Aceh tidak bisa menerima sikap Pj gubernur Aceh atas ketidaksesuaiannya dalam pembahasan APBA 2024 dan DPR Aceh akan melaporkan kondisi ini kepada Mendagri," jelas TRK.

Menurutnya, undangan rapat yang dikirim DPR Aceh hanya dihadiri TAPA tanpa adanya Marzuki. Kehadiran Marzuki disebut sangat diharapkan karena dapat mengambil suatu kesimpulan terkait kebijakan strategis.

"Seperti anggaran untuk JKA, PON tahun 2024, Pemilu yang harus dibahas bersama antara DPR Aceh dengan Pemerintah Aceh sebelum ditetapkan menjadi Qanun APBA 2024 dalam rapat paripurna," ujar politikus Partai Golkar itu.

TRK menyebutkan, DPR Aceh sangat berharap pembahasan APBA 2024 dapat berjalan sesuai tahapan yang diatur dalam Undang-undang. Bila Marzuki tetap tidak hadir disebut akan berdampak terhambatnya proses pembangunan dan pelayanan serta perekonomian masyarakat.

"Akibat dari ketidakmampuan Pj gubernur Aceh, DPR Aceh meminta kepada presiden Republik Indonesia untuk mengevaluasi dan mengganti Pj gubernur Aceh," lanjutnya.

Momen Jubir Pemerintah Aceh Diusir dari Rapat Paripurna DPRA


Geisz Chalifah mengunggah foto tiga capres bersalaman dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rangkaian makan siang bersama di Istana, Senin (30/10) kemarin. Geisz menyinggung hanya ada satu capres yang tidak tunduk saat bersalaman dengan Jokowi. Unggahan Geisz dibalas juru bicara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak, dengan foto Anies Baswedan mencium tangan Ketum Partai NasDem Surya Paloh.

Seperti dilihat detikcom, Selasa (31/10/2023), hal ini berawal saat Geisz tiba-tiba memposting foto tiga capres saat bersalaman dengan Presiden Jokowi di Istana lewat akun X-nya (dulu Twitter), @GeiszChalifah. Tampak dalam foto itu capres Prabowo Subianto dan capres Ganjar Pranowo salam dengan Jokowi sambil menunduk.

Namun Anies Baswedan berbeda dengan Prabowo dan Ganjar. Terlihat Anies hanya bersalaman tanpa menundukkan kepala ke Jokowi.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Hanya satu capres yang tidak menunduk ketika berhadapan dengan penguasa 😊👍🙏," cuit Geisz.

Postingan Geisz ini lantas direspons Dahnil Anzar Simanjuntak. Dia menyertakan satu foto yang sempat menjadi perbincangan, yakni momen Anies Baswedan salam sambil menunduk dan mencium tangan Surya Paloh.

"Bang, baiknya yang substansial dan memajukan saja diskusinya dan kampanyenya," cuit Dahnil membalas postingan Geisz. Cuitan tersebut sudah disesuaikan dengan ejaan yang benar.

Dahnil juga menilai narasi kampanye Geisz tidak keren. Selain itu, menurutnya, Geisz juga miskin narasi lantaran salam menunduk dan cium tangan merupakan adab orang Indonesia.

"Gak keren lah model kayak gini. Miskin narasi. Salam menunduk atau cium tangan itu adalah adab orang Indonesia," ucapnya.

Dahnil juga menilai adab itu harus dipertahankan. Dia lalu menyinggung Anies salim kepada Surya Paloh.

"Itu harus dipertahankan. Seperti yang dilakukan Pak Anies ini," ujar Dahnil mengacu pada foto yang turut dipostingnya.

Simak Video 'Pujian untuk Jokowi Habis Santap Siang Bareng Tiga Capres di Istana':

[Gambas:Video 20detik]


Persatuan Purnawirawan (PP) Polri resmi menyatakan dukungan ke pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud Md di Pilpres 2024. Keputusan itu diambil usai rapat kerja pusat (Rakerpus) PP Polri.

"Rapat tadi menghasilkan suatu keputusan, salah satunya adalah dukungan daripada PP Polri sampai dengan 3 ranting kepada Pak Ganjar dan Pak Mahfud Md," ujar Mantan Wakapolri Komjen (Purn) Gatot Edy usai Rakerpus di Jalan Darmawangsa, Jakarta Selatan, Selasa (31/10/2023).

Rakerpus PP Polri, kata Gatot, dihadiri seluruh pengurus dari pusat hingga daerah. Sementara perwakilan lainnya bergabung melalui zoom.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Hadir seluruh pengurus pusat, pengurus daerah sedangkan yang untuk cabang sampai ranting itu dilakukan secara zooming," jelas Gatot.

Wakil Ketua TPN Ganjar-Mahfud ini menjelaskan nantinya PP Polri akan datang ke daerah-daerah untuk melakukan deklarasi atas keputusan yang telah diambil. Sekaligus konsolidasi pemenangan Ganjar-Mahfud.

"Nanti kan setelah ini akan ada tindak lanjut. Ini kan sudah di pusat tadi. Nanti ada lagi di daerah-daerah, ke daerah-daerah nanti, akan datang ke daerah-daerah nanti," ucap Gatot.

"Kita tindaklanjuti turun ke daerah-darah. Dan mereka juga nanti samapi ke akar rumput menyampaikan ini," lanjutnya.

Gatot menegaskan dukungan PP Polri terhadap Ganjar-Mahfud tidak menyalahi aturan. Sebab, kata dia, purnawirawan memiliki hak untuk memilih dan dipilih dalam Pileg maupun Pilpres.

"Mereka sudah purna menyelesaikan tugasnya dan mereka mempunyai hak untuk memilih dan hak juga untuk dipilih. Mereka berhak juga menjadi anggota legislatif begitu," jelas Gatot.

Kendati begitu, Gatot menuturkan, PP Polri tak memaksa para purnawirawan untuk memilih Ganjar-Mahfud pada Pilpres 2024. Dia mengatakan, pihaknya tetap mempersilahkan jika ada anggota yang memilih pasangan lain dalam perhelatan politik itu.

"Ya kita tahu ada beberapa juga yang memilih calon lain itu kan hak daripada masing-masing ya, tidak boleh dipaksakan juga seperti itu," kata dia.

"Perbedaan pilihan itu hal yg wajar dalam satu pemilu tp jangan sampai pemilu ini menimbulkan suatu gesekan, konflik yg berdampak pada integrasi bangsa," imbuhnya.


Bakal calon wakil presiden (cawapres) Muhaimin Iskandar menemui kiai kampung di Gedung Serba Guna Hotel Paseban Sena, Jalan Suroyo, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo. Di sini, Cak Imin untuk meminta doa restu dan dukungan para kiai yang jumlahnya mencapai seribu orang.

Tak hanya meminta doa restu, Cak Imin juga menjanjikan perubahan dari berbagai sektor apabila dirinya dan Anies Baswedan terpilih di Pilpres 2024.

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu berjanji, jika nanti menang di Pilpres 2024, ia akan membawa segala macam perubahan. Baik dari sektor perekonomian, keamanan dan perubahan untuk perdamaian umat muslim yang tertindas.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Bagi umat muslim yang tertindas dan juga terlibat perang seperti Muslim Rohigya dan atas penyerangan yang tidak berperikemanusiaan di Palestina oleh zionis Israel," kata Cak Imin, Selasa (31/10/2023).

"Harapan masyarakat sangat tinggi dan saya sangat bersyukur akhirnya bersama perubahan, sehingga saya tidak kalah dan tidak ketinggalan masa depan," tambah pria kelahiran Jombang itu.

Cak Imin ingin, para kiai yang ada di kampung atau desa lain juga ikut bergabung masuk ke tim pemenangannya.

"Setiap desa harus ada yang bergabung. Dan InsyaAllah seluruh kiai kampung di Probolinggo ini akan menambah dan terus bergerak menjadi bagian kampanye pimpinan-pimpinan," tambah mantan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia itu.

Cak Iminjuga mengaku optimis, di wilayah Jatim, ia bersama Anies Baswedanbakal unggul hingga 60 persen. Bahkan, dia juga mewajibkan warga di Kota Probolinggomendukung AMIN.

"Minimal di Jawa Timur 60 persen (Suara), kalau untuk di Kota Probolinggo mutlak, wajib. Di Jawa Timur kita kuat, modal kita juga di Jawa Tengah, Jawa Barat dan DKI," kata Cak Imin optimis disambut tawa para kiai.

Dalam acara yang dihadiri belasan ribu santri, alumni dan wali santri Ponpes Riyadlus Sholihin itu, Cak Imin juga sempat menjadi saksi pernikahan 4 pasangan suami istri dari santri dan santriwati.

Tak hanya itu, Cawapres dari koalisi perubahan ini juga berjanji jika terpilih dalam pemilu nanti Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBN) tidak hanya akan dikelola pusat saja melainkan juga akan dibawa ke daerah.

"Kalau untuk kapten tim sukses dalam waktu dekat akan diumumkan, mohon bersabar," pungkasnya.

Sementara itu, Pengasuh Ponpes Riyadlus Sholihin, Kota Probolinggo, Habib Hadi Zainal Abidin juga optimis suara Pasangan Capres-cawapres AMIN di Kota Probolinggo akan menang telak.

"InsyaAllah kita satu suara mendukung pasangan AMIN jadi Presiden dan Wakil Presiden. Intinya dan yang terpenting jika dalam Pemilu 2024 mendatang apapun yang terjadi termasuk berbeda pilihan, bisa tetap lancar dan tetap menjaga kerukunan," pungkas Ketua Dewan Syuro DPC PKB Kota Probolinggo itu.

Anies-Cak Imin Bersyukur Sudah Bisa Santai Jelang Daftar Pilpres