Mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj menanggapi duet Anies Baswedan dan Ketum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin di Pilpres 2024. Said Aqil mengaku cuma berdoa.

"Cuma berdoa, mudah-mudahan, mudah-mudahan yang menang yang diridai Allah," kata Said Aqil kepada wartawan di Hotel Royal Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (8/9/2023).

Said Aqil tak memberikan komentar banyak terkait duet Anies dan Cak Imin. Dia juga mengatakan hal yang wajar jika Cak Imin mengklaim banyak kiai NU mendukung duet tersebut.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Ya, ya, ya, wajar, wajar," ujarnya.

Sebelumnya, Anies Baswedan dan Cak Imin menyatakan deklarasi sebagai pasangan capres-cawapres Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Mereka berdua, menyampaikan kesamaan gagasan masing-masing.

Deklarasi ini digelar di Hotel Majapahit Surabaya, Sabtu (2/9/2023). Dalam pidatonya, Anies Baswedan memuji Cak Imin merupakan pribadi yang pengalamannya lengkap.

Anies menyampaikan menjadi seorang aktivis sejak masih di bangku kuliah akan terlihat manfaatnya kelak. Dia mengajak seluruh aktivis meniti aktivismenya.

"Tadi sampaikan juga ini jadi inspirasi teman-teman aktivis yang terus meniti aktivisme mulai dari kampus. Dari mulai kegiatan-kegiatan sederhana tapi itu menjadi bekal yang hari ini tampak manfaat dan buahnya," kata Anies.

Anies kemudian menyebutkan bahwa sosok Cak Imin adalah seorang aktivis tangguh dengan pengalaman yang lengkap. Sejumlah jabatan publik sudah dicicipi oleh Cak Imin.

"Seperti yang saya sampaikan bahwa Cak Imin adalah pribadi yang memiliki pengalaman lengkap," katanya.

Dalam pidatonya, Cak Imin juga mengungkapkan kedekatannya dengan Anies sejak lama. Yakni saat mereka berdua menjadi mahasiswa di UGM.

"Beliau aktif sebagai mahasiswa. Saya juga aktif sebagai mahasiswa. Sudah kenal lama," kata Cak Imin.

Simak Video 'Said Aqil soal Duet Anies-Cak Imin: Yang Menang yang Diridai Allah':

[Gambas:Video 20detik]

Saksikan juga SOSOK pilihan minggu ini: Aghnina, Penemu Jurus Melupakan Gadget

[Gambas:Video 20detik]


KPU mengusulkan perhitungan suara di Pemilu 2024 dapat dilakukan dengan metode 2 panel. Usulan ini masuk dalam draf Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU).

Dilihat detikcom, Jumat (8/9/2023) aturan ini tepatnya berada di draf PKPU Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu, pasal 45 ayat 1, 2 dan 3.

Dituliskan, penghitungan suara dapat dilakukan dengan dua panel A dan B. Panel A mencakup Pilpres dan Pemilu anggota DPD, sementara panel B mencakup Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi dan Kabupaten kota.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Namun, terdapat kriteria yang diperlukan untuk melaksanakan 2 panel tersebut. Beberapa di antaranya yaitu lokasi TPS yang memadai, sarana dan prasarana, hingga persetujuan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan pengawas.

Selain itu, komposisi KPPS di setiap panel berbeda. Panel A terdiri dari ketua KPPS dan 2 anggota KPPS, sedangkan panel B terdiri dari 4 anggota KPPS lain yang tidak bertugas pada panel A.

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Idham Holik mengatakan, metode panel ini dilakukan agar tidak lagi ada petugas yang kelelahan maupun meninggal dunia saat hari pemungutan suara. Diketahui pada Pemilu serentak 2019 banyak petugas KPPS, PPS hingga PPK yang sakit.

"Metode panel ditujukan agar tidak ada lagi korban kecelakaan kerja (wafat) badan adhoc (KPPS) di hari Pemilu, akibat terlalu lelah dalam bekerja," ujar Idham kepada wartawan.

"Metode panel diyakini dan berdasarkan hasil simulasi penghitungan suara di Kota Bogor, Kota Palembang, dan Kabupaten Kutai Kertanegara dapat memangkas waktu pelaksanaan penghitungan suara di TPS yang cukup signifikan," sambungnya.

Ia berharap dengan metode dua panel tersebut petugas dapat menyelesaikan penghitungan suara dengan cepat.

"Dengan metode panel tersebut, KPPS dalam bekerja menyelesaikan proses penghitungan suara di TPS tidak sampai larut malam atau dini hari," tuturnya.

Berikut isi pasal 45 ayat 1, 2 dan 3 dalam draf PKPU Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu, tentang penghitungan suara dua panel:

Pasal 45

(1) Penghitungan Suara dapat dilakukan dengan metode 2 panel, yaitu:

a. panel A mencakup Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilu anggota DPD; dan

b. panel B mencakup Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

(2) Penghitungan Suara dengan metode 2 (dua) panel dapat dilaksanakan jika memenuhi kriteria sebagai berikut:

c. Lokasi TPS cukup memadai untuk dilaksanakan Penghitungan Suara dengan metode 2 panel;

a. Sarana dan Prasarana yang tersedia memadai.

b. disetujui oleh KPPS, Saksi dan Pengawas TPS yang hadir.

(3) Komposisi petugas KPPS pada setiap panel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:

a. panel A terdiri dari ketua KPPS dan 2 (dua) anggota KPPS lainnya; dan

b. panel B terdiri dari 4 (empat) anggota KPPS lain yang tidak bertugas pada panel A.

Lihat juga Video 'Mahfud Setuju Pendaftaran Capres Dimajukan: Karena Terlalu Lama Bertengkar':

[Gambas:Video 20detik]


Jadwal pendaftaran capres-cawapres diusulkan maju. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menyambut baik percepatan jadwal tersebut.

"Itu bagus jadi pemajuan pendaftaran berdasarkan undang-undang dan PP yang memang harus dilaksanakan," kata Cak Imin kepada wartawan di Kompleks Pemakaman Sunan Gunung Jati, Cirebon, Jawa Barat, Jumat (8/9/2023.

Cak Imin memiliki target duet AMIN (Anies-Cak Imin) daftar ke KPU 10 Oktober. "Tentu kita menyambut baik, moga-moga tanggal 10 (Oktober 2023) kita bisa mulai mendaftar pasangan AMIN, Amin, Anies-Muhaimin," lanjutnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dilihat detikcom, berdasarkan draf PKPU, Kamis (7/9/2023) pendaftaran direncanakan akan dipercepat dengan durasi yang lebih singkat. Masa pendaftaran akan dimulai pada 10 hingga 16 Oktober 2023.

Sebelumnya, masa pendaftaran pencalonan dimulai pada 19 Oktober hingga 25 November 2023. Jadwal ini berdasarkanPKPU3/2022 tentang jadwal dan tahapan Pemilu 2024.

Dengan rencana majunya masa pendaftaran, parpol ataupun koalisi memiliki waktu satu minggu untuk mendaftar. Sementara pada jadwal sebelumnya, KPU memberikan waktu kurang lebih 3 minggu untuk pendaftaran.

Namun, draf PKPU ini diketahui masih akan dibahas bersama DPR RI sebelum akhirnya ditetapkan menjadi PKPU.

Simak Video 'Pendaftaran Capres-Cawapres Diusulkan Maju, PPP Ngaku Siap':

[Gambas:Video 20detik]


Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengungkapkan harapan agar PKS tetap bersama di koalisi mendukung dirinya dan bacapres Anies Baswedan. Dia juga berharap Demokrat kembali.

Hal itu disampaikan Cak Imin saat menjawab pertanyaan wartawan soal perkembangan dukungan PKS terhadapnya. Menurutnya, akan lebih baik jika semakin banyak partai yang bergabung mendukung pasangan Anies-Cak Imin.

"Ya saya sama Mas Anies sangat berharap dan menunggu untuk (PKS) bergabung dan bersama-sama menjadi bagian dari kekayaan Indonesia yang plural ini, Indonesia yang ber-bhinneka ini," kata Cak Imin di Kompleks Pemakaman Sunan Gunung Jati, Cirebon, Jawa Barat, Jumat (8/9/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Dan koalisi kita ini akan semakin banyak semakin bagus. Banyak partai yang bergabung akan bagus. Bahkan kita berharap Demokrat juga bisa bergabung kembali," lanjutnya.

Diketahui Anies dan Cak Imin sudah deklarasi sebagai pasangan capres dan cawapres untuk Pilpres 2024. PKS sendiri telah menyatakan tetap mendukung Anies, namun belum menentukan persetujuan terhadap Cak Imin sebagai cawapres. PKS baru akan menentukan setelah melalui mekanisme internal di Majelis Syuro.

Ditanya soal rencana pertemuannya dengan PKS, Cak Imin mengaku belum tahu kapan dirinya akan bertemu dengan PKS. Saat ini dirinya masih akan fokus tirakat ke makam para wali.

"Saya masih Tour de Wali Songo. Ini saya belum ada jadwal untuk hari ini, mungkin secepatnya," tutur Cak Imin.

Simak juga Video 'Sahroni Tak Setuju Nama Poros Anies-Cak Imin Jadi Koalisi PBNU':

[Gambas:Video 20detik]


Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin merespons ucapan Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya yang menyebut tak ada capres-cawapres atas nama Nahdlatul Ulama (NU). Cak Imin mengatakan PBNU memang tak ikut politik praktis.

"Saya setuju sikap itu harus dilakukan oleh PBNU untuk menjaga PBNU sebagai organisasi tidak ketarik-tarik di politik praktis," ujar Cak Imin di Kompleks Pemakaman Sunan Gunung Jati, Cirebon, Jawa Barat, Jumat (8/9/2023).

Cak Imin kemudian mengatakan politik itu berat. Dia menyebut biar PKB saja yang mengurusi politik, bukan PBNU.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"PBNU tidak boleh ikut politik praktis, politik itu berat biar PKB saja," ungkapnya.

"Saya kasih tahu, politik itu berat, biar PKB aja yang nanggung," sambung Cak Imin.

Dia mengatakan PKB lahir dari NU. Dia mengatakan basis utama PKB juga warga NU yang menurutnya sudah terbukti loyal.

"PKB lahir dari PBNU, pengurus NU semua bergerak, basis utamanya teruji dalam lima kali pemilu dan alhamdulillah terima kasih atas loyalitas seluruh masyarakat kepercayaannya kepada PKB," pungkas Cak Imin.

PBNU Sebut Tak Ada Paslon Atas Nama NU

Gus Yahya sebelumnya mengomentari deklarasi Anies Baswedan-Cak Imin sebagai capres-cawapres 2024. Gus Yahya mengucapkan selamat atas duet Anies-Cak Imin itu.

"Pertama, ya, kami hanya bisa mengucapkan selamat sudah dapat jodoh gitu ya. Nggak jomblo lagi," kata Gus Yahya di kantor PBNU, Jakarta Pusat, Sabtu (2/9).

Gus Yahya menegaskan tidak ada capres-cawapres dalam Pilpres 2024 atas nama NU. Dia mengatakan apabila ada capres-cawapres yang membawa-bawa NU, hal itu merupakan atas nama pribadi.

"Saya tegaskan sekali lagi di sini, tidak ada calon atas nama NU. Saya ulangi ya, tidak ada calon atas nama NU. Masih perlu diulangi lagi ndak?" kata Gus Yahya.

"Jadi, kalau ada calon, itu atas nama kredibilitasnya sendiri, track record-nya sendiri, dan seterusnya. Tidak ada atas nama NU, " sambungnya.

Simak Video 'Respons PKS soal Tak Ada Logonya di Istigasah Anies-Cak Imin':

[Gambas:Video 20detik]


Menko Polhukam Mahfud Md buka suara soal rencana jadwal pendaftaran calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) dipercepat. Mahfud menyinggung waktu yang terlalu lama membuat pertengkaran.

"Saya berharap kita semua bisa menghantarkan, menyongsong dan mengantarkan pemilu dengan baik," kata Mahfud dalam acara Konsolidasi Kebangsaan di Hotel Royal Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (8/9/2023).

Mahfud memastikan semua tahapan pemilu berjalan dengan baik sampai saat ini. Dia menegaskan tidak ada lagi wacana penundaan pemilu.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Sampai saat ini berjalan baik, dulu ada ribut-ribut mau ditunda, diperpanjang, saya katakan tidak," ujarnya.

Mahfud lalu mengungkap adanya perubahan jadwal pendaftaran capres-cawapres. Dari semula 19 Oktober-24 November 2023 menjadi 10-16 Oktober 2023.

"Sekarang tahapan-tahapan sudah berjalan, malah ini akan dipercepat pendaftaran presidennya. Karena ini terlalu lama bertengkar-bertengkar, siapa ini yang maju, siapa yang daftar. Yang semula dijadwalkan nanti pendaftaran dibuka 19 Oktober sampai 24 November, sekarang direncanakan dipercepat, pendaftaran 10 Oktober ditutup tanggal 16 Oktober," ujarnya.

Sementara jadwal pencoblosan tetap sesuai jadwal yakni 14 Februari 2024. Mahfud mengatakan perubahan jadwal ini tidak perlu UU, hanya kesepakatan antara Komisi II DPR dan Kemendagri.

"Enam hari aja ngapain ribut-ribut cari calon tukaran terus, ribut. Percepat. Coblosannya tetap tanggal 14 Februari," kata Mahfud.

"Nah Saudara, ini draf, karena keputusan perubahan jadwal nggak perlu UU, itu hanya perlu kesepakatan antara DPR Komisi II, Mendagri, KPU, Bawaslu ini aja ketemu ngobrol sudah setuju," lanjutnya.

Sebagai informasi, berdasarkan draf PKPU yang dilihat detikcom, jadwal pengumuman pendaftaran capres-cawapres bakal pada 7 Oktober hingga 9 Oktober 2023. Sementara, masa pendaftaran direncanakan akan dipercepat mulai 10 hingga 16 Oktober 2023.

Diketahui sebelumnya, masa pendaftaran pencalonan dimulai pada 19 Oktober hingga 25 November 2023. Jadwal ini berdasarkan PKPU 3/2022 tentang jadwal dan tahapan Pemilu 2024.

Simak Video 'Pendaftaran Capres-Cawapres Diusulkan Maju, PPP Ngaku Siap':

[Gambas:Video 20detik]


KPU tengah merancang Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) terkait Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. Dalam rancangan aturan tersebut, menteri atau pejabat setingkat menteri yang mencalonkan diri cukup mengajukan cuti selama tahapan pemilu 2024.

Dilihat detikcom, Jumat (8/9/2023) aturan ini terdapat dalam draf PKPU tentang Pencalonan Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, pada Pasal 15 ayat (2).

Dalam draf tersebut dituliskan, pejabat negara yang dicalonkan oleh parpol maupun koalisi harus mengundurkan diri dari jabatannya. Sementara untuk Presiden, Wakil Presiden, MPR, DPR hingga menteri dan pejabat setingkat menteri perlu melakukan cuti atas persetujuan Presiden.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Cuti tersebut disebutkan terhitung sejak ditetapkan sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden sampai selesainya tahapan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Berdasarkan draf PKPU jadwal ditetapkannya pasangan capres cawapres 2024 pada tanggal 13 November 2023. Sementara selesainya tahapan pemilu berdasarkan PKPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu 2024, yaitu ketika presiden dan wakil presiden terpilih mengucapkan sumpah atau janji pada tanggal 20 Oktober 2024.

Berdasarkan jadwal tersebut, jika dikalkulasi maka menteri dan pejabat setingkat menteri yang maju sebagai capres cawapres 2024 mendapatkan waktu cuti kurang lebih 11 bulan atau hampir satu tahun.

Sementara itu, Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Idham Holik mengatakan berdasarkan masukan uji publik, cuti pasangan capres cawapres yaitu pada proses pendaftaran, pengundian hingga kampanye.

"Berdasarkan masukan pada saat uji publik mengenai draft atau rancangan Pasal 15 ayat (2) dalam RPKU Pendaftaran Peserta Pilpres, cuti pasangan calon presiden sebagaimana terdapat dalam rancangan norma tersebut yaitu pada saat: 1. pendaftaran bakal pasangan capres, 2. Pengundian nomor urut pasangan capres, 3. Pelaksanaan Kampanye," kata Idham, saat dihubungi detikcom.

Namun ia mengatakan, draf PKPU ini nantinya masih akan dikonsultasikan dengan DPR.

"Berdasarkan Pasal 75 ayat (4) UU No. 7 Tahun 2017, pasca Uji Publik Rancangan PKPU Pendaftaran Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, KPU akan konsultasi dengan pembentuk UU Pemilu dalam hal ini Komisi II DPR dan Pemerintah," tuturnya.

Terkait alasan tidak perlunya menteri atau pejabat setingkat menteri yang maju sebagai capres cawapres mengundurkan diri, Idham menyebut hal ini sesuai dengan amar putusan Mahkamah Konstitusi No. 68/PUU-XX/2022.

Berikut isi draf PKPU tentang Pencalonan Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, pada Pasal 15 ayat (2):

2) Pejabat negara yang dicalonkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden harus mengundurkan diri dari jabatannya, kecuali Presiden, Wakil Presiden, pimpinan dan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat, pimpinan dan anggota DPR, pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Daerah, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota, termasuk menteri dan pejabat setingkat menteri, sepanjang menteri dan pejabat setingkat menteri mendapatkan persetujuan presiden dan cuti/non aktif sebagai menteri dan pejabat setingkat menteri terhitung sejak ditetapkan sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden sampai selesainya tahapan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Simak juga Video 'KPU Tetapkan 9.925 Bacaleg DPR RI Masuk Daftar Calon Sementara':

[Gambas:Video 20detik]


PKS masih belum menghadiri pertemuan bersama NasDem dan PKB selepas deklarasi pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar atau Cak Imin. Bendahara Umum NasDem Ahmad Sahroni yakin PKS tetap mengusung Anies sebagai capres 2024.

"Saya belum dengar sih (soal isu PKS), cuma PKS NasDem itu kan mengawali dari awal bahwa mengusung Anies bersama, PKS dan NasDem," kata Sahroni.

"Tapi saya yakin PKS akan bersama dengan NasDem tetap mengusung Anies sebagai bacapres 2024. Saya yakin seyakin-yakinnya bahwa PKS masih bersama dengan NasDem untuk mengusung dan memenangkan Anies Baswedan 2024," imbuh dia.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Sahroni juga yakin PKB dan PKS segera bertemu pascadeklarasi Anies-Cak Imin. Menurutnya, pertemuan itu bakal menjadi langkah kemenangan bagi pengusung Anies-Cak Imin.

"Mungkin dalam waktu dekat silaturahmi PKB dan PKS akan terjadi. Mari kita tunggu. Ini satu langkah kemenangan di tiga partai, NasDem, PKS, dan PKB," kata pimpinan Komisi III DPR itu.

Untuk diketahui, Presiden PKS Ahmad Syaikhu tidak menghadiri deklarasi Anies-Cak Imin di Surabaya pada Sabtu (2/9). Ketum NasDem Surya Paloh memimpin deklarasi yang digelar pada .

Selain itu, perwakilan PKS juga tidak hadir saat Cak Imin bertandang ke NasDem Tower pada Rabu (6/9).

Simak juga Video 'Anies-Cak Imin Tak Hadiri Acara Istigasah DPW NasDem-PKB':

[Gambas:Video 20detik]


Eks Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ternyata sudah bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Apa yang dibahas keduanya?

Untuk diketahui, pada tanggal 5 September kemarin, Ridwan Kamil berangkat ke Jakarta, tepatnya ke Kemendagri, untuk menghadiri pelantikan Pj Gubernur Jawa Barat. Ridwan Kamil menyetir sendiri mobilnya dari Bandung ke Jakarta.

Seorang politikus pendukung Ganjar membisikkan informasi bahwa tujuan Ridwan Kamil menyetir sendiri ke Jakarta bukan ke Kemendagri semata. Dia menyebut Ridwan juga berkunjung ke kediaman Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri di Jl Teuku Umar.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Informasi ini diamini oleh politikus PDIP Deddy Sitorus. Deddy sudah mendengar informasi soal pertemuan Megawati dan Ridwan Kamil pekan ini.

"Ya saya dengar begitu," kata Deddy saat dikonfirmasi, Jumat (8/9/2023). Deddy menjawab pertanyaan apakah benar Ridwan Kamil menemui Megawati pada tanggal 5 kemarin.

Deddy menuturkan Ridwan Kamil bertukar pikiran dengan Megawati. Dia menyebut Ridwan Kamil saat itu baru saja menyelesaikan tugasnya memimpin Jawa Barat.

"Tukar pikiran saja, karena beliau baru selesai tugas jadi gubernur Jabar," kata Deddy.

Deddy mendapat informasi pertemuan Megawati dan Ridwan Kamil berlangsung sekitar satu jam. Ditanya apakah pertemuan tersebut membahas cawapres Ganjar, Deddy menyebut bisa saja Megawati bertanya kepada Ridwan Kamil langkah apa yang akan diambil setelah mengabdi di Jawa Barat.

"Tidak mungkin direct begitu ya (bahas cawapres Ganjar), kan beliau kader Golkar. Selain kondisi aktual di Jawa Barat, tentu ditanya rencana beliau setelah tidak gubernur," kata Deddy.

"Nah, mungkin dari situ ada pembicaraan yang secara tidak langsung berkaitan dengan pilpres. Tetapi sifatnya pasti indirect, bukan eksplisit isu cawapres. Tentu juga untuk melihat pikiran dan pandangan beliau," imbuh dia.

Lihat Video 'Momen Ridwan Kamil Sebut Ada 'Breaking News' Minggu Depan':

[Gambas:Video 20detik]


Kiai Muda Nahdlatul Ulama (NU) KH Abdussalam Shohib atau Gus Salam menanggapi positif koalisi dua partai Islam berbasis massa Islam tradisional. Sebagaimana diketahui, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan partai berbasis massa Islam modernis Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bergabung dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP).

Mantan Wakil Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur ini mengemukakan KPP membawa harapan untuk perubahan Indonesia yang lebih baik.

"Koalisi Perubahan untuk Persatuan, seperti namanya akan membawa perubahan untuk Indonesia yang lebih baik. Ini kan sesuai dengan jargon Nahdlatul Ulama (NU), yakni mengambil kebaikan masa lalu untuk masa depan yang lebih baik," paparnya, Jumat (8/9/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Saya kira, kita tidak ada kendala koalisi antara PKB dengan PKS. Kalau kita kilas balik pada sejarah kepresidenan dan pemerintahan negeri ini, dulu Gus Dur ketika menjadi Presiden, berkoalisi dengan PK (Partai Keadilan, cikal-bakal PKS, red), PAN, PPP, dan Golkar," terangnya.

Ulama yang pernah menjabat Wasekjen PBNU ini menambahkan koalisi tersebut berlanjut pada era Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

"Sementara itu, pada era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, kita tahu koalisinya juga terdiri dari Demokrat, PKB, dan PKS," ujarnya.

Lebih lanjut, Gus Salam pun mengatakan KPP harus dipandang dalam perspektif kebinekaan. Ia menjabarkan koalisi PKS dan PKB mesti dilihat dalam bingkai PBNU (Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan UUD 45).

"Ini memang kebutuhan bangsa ini, karena perbedaan harus kita bingkai dalam kebersamaan dan kebhinekaan," tuturnya.

Sebelumnya, Gus Salam mengemukakan pasangan Anies dan Muhaimin merupakan pasangan yang ideal dan saling melengkapi.

"Calon Presiden Anies dan Calon Wakil Presiden Gus Muhaimin merupakan pasangan yang ideal dan saling melengkapi. Keduanya memberi harapan untuk kemajuan, kesejahteraan, dan kemandirian Indonesia di masa depan," terangnya.

Ia memperkirakan dukungan dari kalangan nahdliyyin di Jawa Timur dan Jawa Tengah akan mengalir deras dan signifikan kepada Anies dan Gus Muhaimin.

"Kita lihat kepastian calon nggeh, kalau dari kader NU hanya Gus Muhaimin, saya kira dukungan nahdliyyin akan mengkristal seperti kepada Kiai Ma'ruf Amin di pilpres tahun 2019," ucapnya.

Ia pun mengamati dukungan kiai-kiai NU terhadap pasangan Anies dan Gus Muhaimin akan meluas seiring waktu.

"Saya kira dengan berjalannya waktu, dukungan untuk pasangan ini akan meluas, karena beliau berdua (Anies dan Gus Muhaimin) akan membawa kejayaan Islam moderat dan kebinekaan Indonesia," pungkasnya.

Simak Video 'Anies-Cak Imin Tak Hadiri Acara Istigasah DPW NasDem-PKB':

[Gambas:Video 20detik]


Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin ziarah ke sejumlah makam Wali Songo jelang pemilu 2024. Makam Sunan Gunung Jati di Cirebon, Jawa Barat, menjadi pemberhentian pertama Cak Imin dalam tirakatan bertajuk Tour de Wali Songo.

Pantauan detikcom di lokasi Jumat (8/9/2023) Cak Imin tiba di kawasan makam Sunan Gunung Jati sekitar pukul 12.02 WIB. Cak Imin langsung disambut kerumunan warga yang telah menunggu.

Sesampainya di lokasi, Cak Imin meninjau posko pelayanan kesehatan gratis. Selepas itu, dia langsung melaksanakan salat Jumat di Masjid Agung Sunan Gunung Jati.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Usai menunaikan salat Jumat, Cak Imin langsung ziarah. Dia langsung naik menuju makam Kanjeng Sunan Gunung Jati.

Cak Imin terlihat duduk di depan makam Sunan Gunung Jati. Dirinya terlihat berdoa secara khusyuk. Lantunan tahlil pun terdengar ketika Cak Imin sedang berziarah.

Wakil Ketua DPR itu mengatakan Sunan Gunung Jati merupakan pembawa Islam dakwah dan berhasil membangun negara dalam keberhasilannya menyatukan ajaran agama Islam. Karena itu, dia meminta masyarakat tinggal meneruskan apa yang sudah dibangun oleh Wali Songo tanpa perlu bertengkar.

"Dengan tradisi dan budaya lokal setempat sehingga tidak pernah ada benturan antara ajaran Islam dan ajaran atau tradisi budaya lokal, itulah yang disebut asimilasi sukses sehingga terbentuklah Islam Indonesia ini yang damai ramah yang disebut rahmatan lil alamin atau orang menyebut Islam nusantara itu," ucap Cak Imin.

Dari napak tilas ini, Cak Imin berharap tak ada lagi perpecahan di masyarakat, terlebih menyambut Pemilu 2024.

"Dari kesuksesan itu kita napak tilas bangsa ini sudah dibangunkan fondasinya oleh para wali-wali ini tinggal kita jangan berantem nggak ada Cebong, nggak ada Kampret, nggak ada lagi kanan kiri semuanya anak bangsa, semuanya punya kesempatan yang sama bahu membahu melanjutkan persatuan dalam pembangunan," tuturnya.

Adapun Tour de Wali Songo itu bakal dilaksanakan mulai 8-11 September 2023. Cak Imin dan rombongan PKB bakal ziarah ke makam para wali yang berada di Cirebon hingga Surabaya.

Simak juga Video 'Sahroni Tak Setuju Nama Poros Anies-Cak Imin Jadi Koalisi PBNU':

[Gambas:Video 20detik]


PPP optimis Putri Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid alias Gus Dur sekaligus Direktur Wahid Institute, Yenny Wahid, akan memutuskan dukungan Barisan Kader (Barikade) Gus Dur ke Ganjar Pranowo. Ketua DPP PPP Achmad Baidowi (Awiek) menyebut Ganjar dan Yenny Wahid memiliki hubungan historis.

"Kalau saya lihat objektif, tetapi hubungan Pak Ganjar dengan keluarga GusDur itu hubungan cukup lama, penuh kekeluargaan, penuh keakraban dan punya hubungan historis. Dan saya meyakini masih optimis nanti MbakYenny itu akan ke Pak Ganjar," kata Awiek di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Jumat (8/9/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Awiek menyambut baik jika Gusdurian merapat ke Ganjar. Dia mengatakan dukungan Gusdurian akan menambah kekuatan terhadap Ganjar.

"Kami menyambut positif karena Gusdurian itu juga memiliki kegiatan gerakan kultural yang tidak bisa dianggap remeh. Paling setidaknya bisa menambah kekuatan Pak Ganjar kalau Gusdurian di bawah komando Mbak Yenny bisa bergabung dengan Mas Ganjar dan koalisi," katanya.

Awiek lantas membandingkan suasana pertemuan Yenny dengan Ganjar dan dengan Prabowo. Menurutnya suasana keakraban di antara dua pertemuan itu berbeda.

"Dan berbeda ya, suasana kekeluargaan itu kan tercermin di antara dua pertemuan, Mbak Yenny ketemu Prabowo dan Mbak Yenny ketemu Ganjar, suasana kekeluargaan, suasana keakrabannya itu lebih terlihat yang mana. Yang dibuat-buat, yang natural, itu akan kelihatan," ujarnya.

Yenny sebelumnya menyampaikan arahan politiknya ke Barikade Gus Dur untuk Pilpres 2024. Yenny menegaskan arah dukungan Pilpres 2024 tinggal ke dua bacapres yakni Prabowo Subianto atau Ganjar Pranowo.

Hal itu dikatakan Yenny setelah Harlah KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur di Lapangan Unhasy Tebuireng, Jombang. Harlah Presiden ke-4 RI itu diperingati dengan apel kebangsaan dan doa bersama ribuan Barikade Gus Dur Jatim.

"Arahan politiknya (untuk Barikade Gus Dur) adalah 2. Jadi, kalau kemarin masih 3 (bakal calon presiden), sekarang tinggal 2," kata Yenny kepada wartawan, dikutip detikJatim, Kamis (7/9).

"Sekarang tinggal 2 pasangan calon yang jadi pertimbangan kita. Bukan tiga pasangan calon lagi," sambungnya.

Simak Video 'Arah Politik Yenny Wahid Kini Tinggal 2 Opsi, Ganjar dan Prabowo':

[Gambas:Video 20detik]


Elite PKB Syaiful Huda menyebut pihaknya dan Partai NasDem hampir menyetujui nama Koalisi Perubahan yang mengusung duet Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Cak Imin). Demokrat menyindir kubu Anies-Cak Imin yang masih memakai tagline 'Perubahan'.

"Kami ini sudah move on dari Anies Baswedan dan sudah keluar dari KPP. Jadi, agak kehilangan memori soal itu. Karena diingatkan, nama Koalisi Perubahan tetap digunakan oleh Pak Anies, mungkin karena beliau sedang kehilangan kreativitas," kata Deputi Balitbang DPP Demokrat Syahrial Nasution saat dikonfirmasi, Jumat (8/9/2023).

Syahrial menyebut sebelum Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP lahir, Demokrat sudah memposisikan diri dan menggunakan tagline 'Perubahan dan Perbaikan'. Dia menyebut sikap Anies-Cak Imin yang tetap menggunakan tagline perubahan bisa jadi karena bisikan spiritual.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Foto: Syahrial Nasution (Dok: Istimewa)

"Atau barangkali juga ada bisikan melalui misalkan, pandangan spiritual, wallahualam," kata Syahrial.

Senada, Deputi Bappilu Demokrat Kamhar Lakumani menegaskan tagline 'Perubahan dan Perbaikan' sudah sejak lama dipresentasikan Partai Demokrat, jauh sebelum penjajakan dan pembicaraan koalisi. "Sebelum Anies Baswedan dideklarasikan oleh Partai Nasdem pada Oktober 2022 yang lalu," ujar Kamhar.

Foto: Deputi Bappilu Partai Demokrat (PD) Kamhar Lakumani. (Wilda Hayatun Nufus/detikcom)

Kamhar menganggap wajar jika ada kader Partai Demokrat yang kemudian mempertanyakan tetap digunakannya nama Koalisi Perubahan setelah Partai Demokrat memutuskan keluar. Kamhar menyebut tagline kubu Anies-Cak Imin tidak tepat karena kedua pengusungnya, NasDem dan PKB, merupakan bagian dari pemerintahan saat ini.

"Lagi pula paket Anies-Muhaimin yang motor utamanya NasDem dan PKB sangat tak tepat menggunakan nama ini. Perubahan adalah simbol antitesis terhadap kekuasaan saat ini, sementara kedua partai ini selama dua periode pemerintahan Jokowi berada di dalamnya," kata Kamhar.

"Jadi jika terus menggunakan nama Koalisi Perubahan, bukan hanya tak orisil, malah lebih tepatnya diterjemahkan sebagai 'antitesis' kenyataan. Katanya perubahan, nyatanya di pemerintahan. Pembajakan atas gerakan perubahan," imbuh dia.

Simak Video 'Cak Imin soal Nama Koalisi: Usulan Dominan Koalisi Perubahan':

[Gambas:Video 20detik]


Pelaksana Ketua Umum (Plt) dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono bertemu dengan para guru dan kiai yang tergabung dalam Majelis Syariah DPP PPP. Pertemuan yang dilaksanakan di Jakarta pada Kamis lalu ini membahas berbagai hal, seperti konstelasi Pilpres 2024 hingga strategi pemenangan PPP.

"Semuanya telah kami laporkan ke Majelis Syariah, sampai sejauh mana kerja sama politik kami dengan PDIP, Hanura, dan Perindo. Kemudian soal konsolidasi tingkat nasional hingga cabang dan lainnya," ucapnya dalam keterangan tertulis, Jum'at (8/9/2023).

Mardiono menyebut para guru dan kiai mendukung dan mengawal kemenangan bagi partai yang sudah berusia 50 tahun ini.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Alhamdulillah guru-guru kami senantiasa terus mengawal sejauh mana upaya kami meraih kemenangan, baik secara kontekstual maupun spiritual," ungkapnya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Majelis Syariah PPP KH Mustofa Aqil Siradj optimis PPP akan aman di tangan Muhamad Mardiono.

"Insyaallah partai ini akan selamat di tangan beliau. Bahkan, kenaikan elektabilitasnya juga naik saat dipimpin olehnya," ujarnya.

Lebih lanjut, Ia meminta Mardiono untuk terus melakukan apa yang saat ini dilakukannya, yaitu tetap bersilaturahmi kepada para ulama dan kiai setiap ia berkunjung ke daerah.

"Beliau ini luar biasa, di mana pun selalu sowan. Ini mewakili kami para ulama. Insyaallah sebetulnya di mata para kiai masih ada PPP, kedatangan Pak Mardiono seperti menghidupkan partai," pungkasnya.

Simak Video 'Pendaftaran Capres-Cawapres Diusulkan Maju, PPP Ngaku Siap':

[Gambas:Video 20detik]


Mantan Gubernur Jawa Barat sekaligus Waketum Golkar Ridwan Kamil atau RK masuk bursa cawapres Ganjar Pranowo. Terkait ini, Ketua DPP PPP Achmad Baidowi atau Awiek menyinggung partainya bisa saja kembali menggelar Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) apabila hendak mengubah keputusan politik.

"Semua orang boleh mewacanakan siapa pun boleh, tapi kita di partai politik memiliki mekanisme. Mekanisme internal PPP, bahwa PPP sesuai dengan keputusan Rapimnas itu memutuskan Pak Sandiaga Uno sebagai bakal cawapresnya yang mendampingi Pak Ganjar dan itu sudah disampaikan ke PDIP," kata Awiek di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Jumat (8/9/2023).

Awiek menekankan partai-partai di kubu Ganjar akan memutuskan figur cawapres dengan musyawarah mufakat. "Mekanisme di internal koalisi bahwa semua keputusan akan dibicarakan bersama musyawarah mufakat supaya satu sama lain kalaupun nanti ditentukan calon wapresnya itu menjadi keputusan bersama, tidak ada yang merasa tidak dikomunikasikan. Sehingga tidak perlu ada melabelisasi bahwa telah terjadi pengkhianatan," ujarnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Meski begitu, Awiek menekankan keputusan Rapimnas PPP telah memandatkan Menparekraf Sandiaga Uno menjadi cawapres Ganjar. Apabila ada perubahan sikap politik, sebutnya, perlu digelar Rapimnas kembali.

"Kalau nanti ada perubahan sikap politik nanti menjadi kesepakatan bersama kita harus melegalkan kembali dalam rapat pimpinan nasional atau Rapimnas. Tapi sampai hari ini belum ada agenda Rapimnas terdekat," katanya.

"Jadi Rapimnasnya masih keputusan yang kita pegang bahwa mencalonkan Pak Sandi menjadi calon wakilnya Pak Ganjar dan sudah kita sampaikan ke PDI Perjuangan. Sehingga tinggal bagaimana kita nanti duduk bersama memformulasikan nama-nama yang beredar," lanjut dia.

Ridwan Kamil sebelumnya menyebut wilayah Jabar dibutuhkan bakal capres PDIP, Ganjar Pranowo, untuk bersaing di Pilpres 2024. Ridwan Kamil menyinggung hasil survei di Jabar saat menjawab isu bakal menjadi cawapres Ganjar Pranowo dalam wawancara Blak-blakan yang diadakan oleh detikcom, tayang pada Rabu (6/9).

"Jadi jawabannya adalah iya dihubungi, tapi tidak semata-semata hanya oleh tim Ganjar begitu. Cuma kalau lihat hitungan politik, memang yang paling membutuhkan Jawa Barat kan adalah koalisi Pak Ganjar. Jadi itu logika matematika," kata Ridwan Kamil.

Mantan Gubernur Jabar itu menyebut elektabilitas dirinya di Jawa Barat tinggi berdasarkan hasil survei. Sementara, menurut Ridwan Kamil, Ganjar sulit mendulang suara di wilayah Jabar.

Simak Video 'PPP Tak Menampik Muncul Nama RK di Pembicaraan Cawapres Ganjar':

[Gambas:Video 20detik]


Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar akan berziarah ke makam Wali Songo dalam rangka menghadapi Pemilu 2024. Salah satu wilayah yang dikunjungi adalah Cirebon.

Di daerah berjuluk 'Kota Udang' ini, Bacawapres pasangan Anies Baswedan itu akan menziarahi makam Sunan Gunung Jati, yang merupakan salah satu dari sembilan wali atau Wali Songo.

Pantauan detikJabar, Cak Imin bersama rombongan tiba di komplek permakaman Sunan Gunung Jati sekitar pukul 12.00 WIB. Setibanya di lokasi, ia langsung meninjau pelayanan kesehatan gratis yang diselenggarakan oleh PKB di sekitar area permakaman Sunan Gunung Jati.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Tidak lama setelah itu, ia pun langsung memasuki area makam Sunan Gunung Jati untuk melaksanakan salat Jumat di masjid yang ada di area tersebut.

Setelah melaksanakan salat Jumat, kegiatannya pun dilanjutkan dengan berziarah ke makam Sunan Gunung Jati.

Dikutip dari detikNews, kegiatan ziarah bertajuk Tour de Wali Songo itu bakal dilaksanakan mulai 8-11 September 2023. Cak Imin dan rombongan PKB bakal ziarah ke makam para wali yang berada di Cirebon hingga Surabaya.

"PKB sudah punya agenda rutin setiap tahun bahkan apalagi sekarang menjelang perhelatan pesta demokrasi kita melakukan tirakatan, Tour de Wali Songo," Ketua DPP PKB Cucun Ahmad Syamsurijal di Gedung DPP PKB, Jakarta Pusat, Kamis (7/9).

Cucun menjelaskan, kegiatan itu menjadi salah satu cara PKB untuk berkomunikasi dengan konstituen serta publik. Menurutnya, PKB bersama-sama dengan kaum sarungan dan kaum santri selalu menjunjung tinggi nilai budaya dan histori para pendahulunya.

Data Pemilih Diduga Bocor, Cak Imin: Ada Upaya Sistematis Ganggu Pemilu


Partai Demokrat akan menggelar acara HUT Ketua Majelis Tinggi Partai Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di kantor DPP partai besok. Acara ini sekaligus merayakan HUT partai.

"Iya. Besok kami ada acara. Mulai pukul 9 pagi di kantor DPP Demokrat. Seluruh pengurus akan hadir," kata Wasekjen Demokrat Jansen Sitindaon kepada wartawan, Jumat (8/9/2023).

Jansen mengatakan dalam acara ini tidak akan ada pengambilan keputusan yang strategis. Dia menyebut acara serupa juga akan diadakan di tiap DPD dan DPC se-Indonesia.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Ini bukan acara politik ya, atau kami akan mengambil atau mengumumkan langkah politik kami terkait koalisi atau capres, dan lain-lain. Ini murni sebagaimana tahun-tahun sebelumnya syukuran ulang tahun partai ke-22 dan ulang tahun Pak SBY ke-74 yang tanggalnya sama," ujarnya.

"Karena hari lahir partai ini ketika dulu didirikan memang diambil dari hari lahir Pak SBY. Di seluruh DPD dan DPC se-Indonesia mereka juga akan adakan acara sejenis yang sama ditempat masing-masing," imbuh Jansen.

Jansen kembali menegaskan tak akan ada langkah politik tertentu yang dirumuskan partai selama gelaran acara HUT ini. Seluruh pengurus partai dipastikan hadir merayakan HUT partai.

"Jadi besok tidak ada langkah atau keputusan politik apapun. Pengurus besok berkumpul murni untuk perayaan ulang tahun partai saja," katanya.

Simak juga 'Demokrat Bicara Opsi Gabung Koalisi Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto':

[Gambas:Video 20detik]


Putri Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Yenny Wahid kini tengah menunggu petunjuk dari langit untuk menentukan akan dukungannya pada Prabowo Subianto atau Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Direktur Wahid Institute itu menyebut, menentukan pilihan mendukung Prabowo atau Ganjar bukan perkara mudah.

"Bukan sesuatu yang mudah membuat keputusan tersebut. Karena semua calon yang ada punya banyak kelebihan, tapi juga ada kekurangan-kekurangannya. Jadi, harus betul-betul jernih sekali melihatnya. Untuk bisa melihat dengan jernih, tentunya butuh tuntunan dari Yang Maha Kuasa," beber Yenny di Jombang, dilansir detikJatim, Kamis (8/9/2023).

Salah satu jalan yang ia tempuh untuk mencari petunjuk langit ini dengan berziarah ke makam para leluhurnya di Jombang dan para wali di Jatim. Yenny ziarah ke makam para leluhurnya di Ponpes Tebuireng, Jombang, Kamis sore.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ia berdoa cukup lama di makam ayahnya, Presiden RI Keempat, KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Ia juga ziarah ke makam KH Hasyim Asy'ari, serta KH Wahid Hasyim dan Nyai Solichah.

"Hari ini saya melakukan riyadhoh (riadat) spiritual datang ke makam para leluhur saya. Berdoa agar saya diberi ketetapan hati untuk memilih nantinya calon yang kami anggap terbaik memimpin Indonesia," kata Yenny.

Selain makam leluhurnya, Yenny mengaku juga menziarahi makam para wali di Jatim. Di sisi lain, putri Gus Dur ini juga melakukan analisis-analisis rasional untuk menentukan arah dukungannya akan menuju ke Prabowo atau Ganjar.

"Itu yang sedang saya lakukan saat ini. Ini baru langkah pertama, tadi saya riyadhoh, saya sowan ke makam para wali di Jatim, salah satunya ke makam para leluhur saya. Itu semua riyadhoh spiritual. Terakhirnya nanti saya konsultasi ke para kiai. Jadi, prosesnya masih panjang," terangnya.

Baca selengkapnya di sini.

Simak Video 'Arah Politik Yenny Wahid Kini Tinggal 2 Opsi, Ganjar dan Prabowo':

[Gambas:Video 20detik]


Partai Garuda menyatakan sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo saat KTT ASEAN soal mengelola perbedaan. Wakil Ketua Umum Partai Garuda Teddy Gusnaidi mengatakan ucapan Jokowi tersebut senada dengan kondisi politik di Indonesia menjelang pemilu.

"Dalam KTT ke-43 ASEAN, Presiden menyampaikan jika kita tak mampu mengelola perbedaan, ikut terbawa arus rivalitas, kita bisa hancur. Jokowi minta para pemimpin untuk tidak menciptakan konflik. Pernyataan Jokowi di depan para Kepala Negara Asean, itu senada dengan kondisi politik di negara ini menjelang Pemilu," ujarnya dalam keterangan tertulis, Jum'at (8/9/2023).

Ia mengimbau agar partai-partai jangan sampai terbawa arus rivalitas yang diciptakan oleh orang-orang di luar partai yang menggunakan narasi kebencian dengan mengatasnamakan pendukung calon presiden (Capres). Hal ini karena hanya untuk memuaskan hawa nafsu akan perselisihan, bukan untuk kepentingan capres yang mereka dukung.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Seluruh pengurus, anggota, dan Caleg Partai Garuda tidak akan memainkan orkestra kebencian untuk menyerang Ganjar dan Anies, tapi tentu akan mematahkan semua pandangan dan program Ganjar maupun anies yang dianggap keliru. Untuk memperlihatkan ke pemilih yang masih belum menentukan pilihan bahwa Prabowo layak memimpin negeri ini," ungkapnya.

Lebih lanjut, Teddy mengatakan Partai Garuda tidak akan membenarkan orang-orang yang mendukung capres tetapi dengan narasi yang memaki, menghina, dan menyebarkan kebencian demi memuaskan nafsu mereka.

"Kami melihat ada kelompok-kelompok dari setiap pendukung Capres, yang narasinya memaki, menghina, menyebarkan kebencian demi untuk memuaskan nafsu mereka sendiri. Partai Garuda menyatakan bahwa sekalipun mereka mengaku pendukung Prabowo, tidak akan dibenarkan. Karena mereka bukanlah pendukung Prabowo, tapi orang-orang sakit yang sedang memuaskan dahaga mereka," pungkasnya.

Simak juga 'AHY Siap Move On dan Bocoran Koalisi Pilihan Demokrat':

[Gambas:Video 20detik]


Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto buka suara soal Ridwan Kamil (RK) yang bilang bakal ada breaking news pekan depan. Airlangga menegaskan breaking news itu bukan soal cawapres Ganjar Pranowo.

"Tidak berkaitan itu breaking newsnya," kata Airlangga di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Jumat (8/9/2023). Airlangga ditanya apakah breaking news yang diungkap RK terkait cawapres Gajar, sebab RK diketahui masuk dalam bursa tersebut.

Airlangga lantas menjawab singkat ketika ditanya lebih lanjut apa hal yang jadi breaking news. "Tanya saja sama yang bersangkutan," ujarnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Lebih lanjut, Airlangga mengatakan belum ada pembahasan terkait RK jadi cawapres Ganjar sejauh ini. Lantas terkait proyeksi ke depan untuk RK, Airlangga menyebut akan ada pembahasan lebih lanjut. Dia menekankan Golkar saat ini tengah fokus pada Koalisi Indonesia Maju.

"Itu belum dibahas," jawab Airlangga soal potensi RK jadi cawapres Ganjar.

"Ya nanti akan ada pembicaraan (proyeksi RK ke depan). Di saat sekarang, Golkar konsentrasi pada Koalisi Indonesia Maju," lanjut Airlangga.

Ditanya lebih lanjut, apakah RK akan maju sebagai gubernur lagi. Airlangga tidak menjawab gamblang. Dia mengatakan Golkar sudah menyiapkan posisi gubernur.

"Kalau gubernur sudah disiapkan," ujarnya.

"Nanti kita lihat. Golkar di koalisi Indonesia Maju," lanjut Airlangga.

Sebelumnya, Ridwan Kamil memberi kode akan ada kabar yang membuat heboh media. Kata dia, kabar itu akan datang pada pekan depan. Namun dia tidak gamblang menjelaskan maksud dari apa yang disampaikannya itu.

"Kami mohon doa, takdir kami belum tahu kemana kami tidak tahu, tapi insyaallah Allah memberikan yang terbaik, tapi kalau minggu depan ada breaking news ya mohon dimaklumi," ucap Kang Emil dalam sertijab dengan Pj Gubernur Jabar di Gedung Sate, Bandung, dilansir detikJabar, Selasa (5/9/2023).

"Kodenya itu aja," imbuh dia sembari melepas tawa.

Terbaru lewat akun Instagramnya, Kamis (7/9/2023), pria yang akrab disapa Kang Emil itu mengungkap breaking news yang dimaksud yakni 'me time'. Dia mengatakan, selama 10 tahun dirinya tidak menjalani 'me time' karena menjabat sebagai kepala daerah.

Kini, setelah tugasnya sebagai kepala daerah berakhir, Ridwan Kamil mengaku akan berkeliling dunia menghabiskan waktu bersama keluarga.

"Maksudnya Breaking News itu saya mau 'me time'. Saya teh mau pergi jauh keliling dunia mulai pekan depan," kata Ridwan Kamil dalam unggahannya.

"10 tahun tidak ada 'me time' kecuali curi-curi waktu sedikit saat kedinasan ke luar wilayah. Mau recharge badan dan pikiran," sambungnya.

Ridwan Kamil mengatakan tidak tahu kapan akan kembali lagi. Dia juga menyampaikan salam selamat tinggal.

"It is time for me time. Entah kapan kembali lagi. Good bye," katanya.

Simak Video 'Momen Ridwan Kamil Sebut Ada 'Breaking News' Minggu Depan':

[Gambas:Video 20detik]


Wanita pelabrak Rocky Gerung diketahui merupakan kader sekaligus bacaleg PDIP dari Cianjur. Ketua DPD PDIP Jawa Barat Ono Surono menegaskan aksi kadernya tersebut bukan atas instruksi partai.

Wanita yang melabrak Rocky Gerung itu adalah Noviana yang merupakan bacaleg PDIP di Daerah Pemilihan 3 Kabupaten Cianjur untuk wilayah Cipanas, Pacet, Cikalongkulon, dan Sukaresmi. Aksi Noviana melabrak Rocky Gerung itu viral di media sosial.

"Yang pasti, Novi bergerak tidak menggunakan nama partai dan tidak ada instruksi partai untuk melalukan aksi tersebut," kata Ono kepada wartawan, Jumat (8/9/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ono menilai sikap Noviana itu bentuk kegundahan seorang warga atas perilaku Rocky Gerung. Perilaku yang dimaksud yakni dugaan penghinaan terhadap Presiden Jokowi.

"Mungkin Novi dan kawan-kawannya bergerak menyikapi kegundahan anak bangsa tentang perilaku RG yang sudah kebablasan dalam hal mengkritik seorang presiden," ujarnya.

Ono kemudian mengatakan wajar saja timbul kemarahan dari seorang warga negara. Hanya saja, menurutnya, cara setiap orang mengekspresikan kemarahan itu yang berbeda-beda.

"Sebagai warga negara yang sadar punya akal sehat, harusnya ada perasaan marah saat ada anggota keluarga, teman dan orang lain yang dihinakan dan difitnah seperti yang dilakukan RG terhadap presiden," ucapnya.

"Hanya saja setiap orang berbeda-beda dalam mengekspresikan kemarahannya. Ada yang melaporkan secara hukum dan ada yang melakukan unjuk rasa," lanjut Ono.

Aksi labrak itu terjadi usai Rocky Gerung memenuhi panggilan Bareskrim Polri untuk klarifikasi kasus dugaan menghina Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Mabes Polri, Rabu (6/9/2023). Aksi tersebut viral di media sosial.

Simak Video 'Momen Rocky Gerung Dilabrak Wanita usai Diperiksa di Mabes Polri':

[Gambas:Video 20detik]


DPRD Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan (Sulsel) mengusulkan tiga nama calon Penjabat (Pj) bupati pengganti Muslimin Bando ke Kemendagri. Salah satu nama yang diusulkan yakni Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Sulsel Muh Jabir.

"Iya sudah rapat paripurna kemarin, 3 calon Pj Bupati sementara proses ke Kemendagri, hari ini mungkin sudah sampai," kata Wakil Ketua DPRD Enrekang Ikrar Eran Batu kepada detikSulsel, Jumat (8/9/2023).

Selain nama Muh Jabir, DPRD Enrekang juga menetapkan nama Sekda Enrekang H Baba. Nama Arsiparis Ahli Utama DPD RI Chaerul Latanro juga masuk sebagai kandidat calon Pj Bupati Enrekang.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ikrar mengungkapkan, 3 nama tersebut diusulkan sesuai hasil tahap rapat fraksi dan paripurna. Menurutnya, tiga sosok tersebut sangat layak bisa menjabat sebagai Pj Bupati dikarenakan netralitasnya sebagai ASN sudah teruji.

"Jadi memang panjang prosesnya, jadi kita rapat fraksi dulu mendengar nama-nama yang diusulkan masing-masing fraksi kemudian diparipurnakan. Nah, keluarlah 3 nama ini yang dinilai sangat layak untuk menjabat sebagai Pj Enrekang, karena kita ketahui 2024 ini kita masuk Pemilu dan netralitas mereka memang diakui," ungkapnya.

Tak hanya itu, DPRD mengusulkan tiga nama tersebut dikarenakan semuanya merupakan putra daerah Enrekang. Ikrar menilai, ketiganya sudah memahami kultur Enrekang, sehingga sangat paham yang dibutuhkan masyarakat.

"Kita maunya yang Pj nanti ini putra daerah. Kebetulan ketiganya itu asli Enrekang, H Babab yang saat ini menjabat Sekda, Chaerul Latanro lebih-lebih pernah menjabat Sekda terlama dan Muh Jabir. Semua sudah paham apa yang saat ini dibutuhkan masyarakat. Semoga salah satunya terpilih," ucapnya.

Diketahui masa periode Bupati Enrekang Muslimin Bando dan Wakil Bupati Asman akan berakhir pada akhir Oktober 2023 nanti. Muslimin berencana akan melanjutkan karier politiknya di Senayan, sementara Asman berencana maju sebagai calon legislatif DPRD Provinsi Sulsel.

Kemenkeu Guyur RP 330 M ke Daerah yang Sukses Kendalikan Inflasi


Yenny Wahid kini tengah menunggu petunjuk dari langit untuk menentukan akan dukungannya pada Prabowo Subianto atau Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Direktur Wahid Institute menyebut, menentukan pilihan mendukung Prabowo atau Ganjar bukan perkara mudah.

Menurut Yenny, semua bacapres mempunyai banyak kelebihan dan kekurangan masing-masing. Sehingga ia butuh 'petunjuk dari langit'.

"Bukan sesuatu yang mudah membuat keputusan tersebut. Karena semua calon yang ada punya banyak kelebihan, tapi juga ada kekurangan-kekurangannya. Jadi, harus betul-betul jernih sekali melihatnya. Untuk bisa melihat dengan jernih, tentunya butuh tuntunan dari Yang Maha Kuasa," beber Yenny di Jombang, Kamis (8/9/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Salah satu jalan yang ia tempuh untuk mencari petunjuk langit ini dengan berziarah ke makam para leluhurnya di Jombang dan para wali di Jatim.

Yenny ziarah ke makam para leluhurnya di Ponpes Tebuireng, Jombang, Kamis sore. Ia berdoa cukup lama di makam ayahnya, Presiden RI Keempat, KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Ia juga ziarah ke makam KH Hasyim Asy'ari, serta KH Wahid Hasyim dan Nyai Solichah.

"Hari ini saya melakukan riyadhoh (riadat) spiritual datang ke makam para leluhur saya. Berdoa agar saya diberi ketetapan hati untuk memilih nantinya calon yang kami anggap terbaik memimpin Indonesia," kata Yenny.

Selain makam leluhurnya, Yenny mengaku juga menziarahi makam para wali di Jatim. Di sisi lain, putri Gus Dur ini juga melakukan analisis-analisis rasional untuk menentukan arah dukungannya akan menuju ke Prabowo atau Ganjar.

"Itu yang sedang saya lakukan saat ini. Ini baru langkah pertama, tadi saya riyadhoh, saya sowan ke makam para wali di Jatim, salah satunya ke makam para leluhur saya. Itu semua riyadhoh spiritual. Terakhirnya nanti saya konsultasi ke para kiai. Jadi, prosesnya masih panjang," terangnya.

Yenny berharap semua upaya yang ia tempuh menghasilkan keputusan terbaik. "Saya berdoa agar dituntun membuat keputusan yang benar agar betul-betul pemimpin ke depan nanti bisa meneruskan mimpi emas Indonesia menjadi negara besar," ujarnya.

Kepada semua kader Gus Dur, Yenny mengimbau agar tak terburu-buru menentukan dukungan kepada salah satu bacapres.

"Saya juga sudah mengingatkan semua kader Gus dur, jangan terburu-buru, tetapkan hati saja, tenang saja. Jangan kemudian merasa ketinggalan kereta, jangan merasa kalau tidak ikut dukung mendukung sekarang nanti tak dapat tempat. Bukan itu yang jadi tujuan kita. Yang paling utama adalah kita berjuang untuk pemimpin terbaik untuk Indonesia. Terbaik dari yang ada saat ini," tandasnya.

Gaya Prabowo Dekati Keluarga Gus Dur: Dari Berlutut sampai Gelar Pertemuan


Direktur Wahid Institute, Yenny Wahid, menegaskan arah dukungan Barisan Kader (Barikade) Gus Dur tinggal ke dua bacapres yakni Prabowo Subianto atau Ganjar Pranowo. Gerindra berharap Yenny Wahid memutuskan arah dukungannya ke Prabowo.

"Kami berharap pada akhirnya Mbak Yenny benar-benar bergabung dalam barisan Pak Prabowo," kata Waketum Gerindra Habiburokhman kepada wartawan, Jumat (8/9/2023).

Habiburokhman menilai Yenny merupakan sosok aktivis yang memiliki banyak pengaruh. Menurutnya, Yenny dan Gusdurian juga memiliki kesamaan visi dengan Prabowo.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Mbak Yenny adalah salah satu tokoh yang amat penting saat ini. Beliau sosok aktivis muda yang punya banyak pengaruh, bukan hanya karena beliau anak almarhum Gus Dur, tetapi juga karena kapasitas beliau sendiri yang sangat luar biasa," ujarnya.

"Apa yang diperjuangkan Mbak Yenny dan Gusdurian, yaitu soal Indonesia yang maju, toleran, demokratis, senapas dengan apa yang diperjuangkan Pak Prabowo selama ini," imbuhnya.

Dengan demikian, Habiburokhman berharap Yenny menentukan arah dukungannya ke Prabowo. "Jadi bukan suatu hal yang aneh kalau beliau mendukung Pak Prabowo. Secara psikologis sudah sangat nyambung," katanya.

Yenny sebelumnya menyampaikan arahan politiknya ke Barikade Gus Dur untuk Pilpres 2024. Yenny menegaskan arah dukungan Pilpres 2024 tinggal ke dua bacapres yakni Prabowo Subianto atau Ganjar Pranowo.

Hal itu dikatakan Yenny setelah Harlah KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur di Lapangan Unhasy Tebuireng, Jombang. Harlah Presiden ke-4 RI itu diperingati dengan apel kebangsaan dan doa bersama ribuan Barikade Gus Dur Jatim.

"Arahan politiknya (untuk Barikade Gus Dur) adalah 2. Jadi, kalau kemarin masih 3 (bakal calon presiden), sekarang tinggal 2," kata Yenny kepada wartawan, dikutip detikJatim, Kamis (7/9).

"Sekarang tinggal 2 pasangan calon yang jadi pertimbangan kita. Bukan tiga pasangan calon lagi," sambungnya.

Simak Video 'Istri Gus Dur ikut Yenny Wahid Kunjungi Prabowo, Sinyal Dukungan NU?':

[Gambas:Video 20detik]


Hakim konstitusi memberikan sejumlah nasihat kepada para penggugat syarat calon presiden (capres)-calon wakil presiden (cawapres). Setelah Partai Solidaritas Indonesia (PSI) meminta usia minimal 35 tahun, kini bermunculan gugatan serupa. Alibi penggugat beranekaragam, termasuk membandingkan dengan Prancis.

Tiga pemohon baru itu adalah Arkaan Wahyu (Mahasiswa FH Universitas Sebelas Maret Surakarta), Guy Rangga Boro sebagai perseorangan warga negara dan Riko Andi Sinaga juga sebagai perseorangan warga negara.

Hakim konstitusi Manahan Sitompil memberikan nasihat ke Arkaan yang meminta agar syarat capres/cawapres jadi berusia 21 tahun. Manahan meminta Arkaan untuk memperhatikan alasan permohonan yang didasarkan kepada umur anggota parlemen 21 tahun. Sehingga perlu dibuatkan perbandingan antara pertentangannya dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Dengan demikian pada petitum perlu diperjelas dan ketegasan, pada satu sisi redaksinya mengubah karena ini bukan kewenangan MK tetapi DPR. Lihat lagi petitum 2 dan 3 jelas bertentangan, agar tidak bertentangan perlu dipikirkan baiknya," kata Manahan sebagaimana dilansir website MK, Jumat (8/9/2023).

Kepada Riko, Manahan menasihati agar menguraikan anggapan kerugian yang bersifat potensial dan faktual pada bagian legal standing. Kemudian terhadap pasal-pasal yang dijadikan dasar pengujian, Pemohon harus berhati-hati dan perlu membuktikan relevansi pertentangan norma dengan ketentuan pada konstitusi yang menjamin hak-hak konstitusionalnya.

Berikutnya, hakim konstitusi Suhartoyo memberikan catatan Arkaan mengenai relasi kerugian konstitusional yang dialami, mengingat Pemohon meminta agar dijadikan 21 tahun. Sementara saat pengajuan permohonan, Arkaan belum 21 tahun.

"Pemohon dalam permohonan lainnya juga ingin mencalonkan diri sebagai calon presiden. Lain halnya dengan sebagai pemilih, ini ada keinginan varian untuk pilihannya dan ini lebih fleksibel. Kalau dasarnya ingin menjadi presiden, ini bagi yang usia 21 atau 25 ini tidak adil karena semakin banyak pilihan maka akan semakin banyak kompetitor," jelas Suhartoyo.

Sementara Wakil Ketua MK Saldi meminta agar para Pemohon atas 3 perkara ini memberikan argumentasi dari usia-usia yang dikehendaki sebagai ketentuan usia pencalonan presiden dan wakil presiden.

"Kenapa usia tidak 21 tahun bertentangan dengan UUD 1945, yang 25 tahun maka carikan alasannya, ini nanti hakim akan menilai ini," kata Saldi.

Dalm sidang itu, Utomo Kurniawan dan Ilyas Satria Agung selaku kuasa hukum Arkaan menyebutkan kualitas dan kompetensi kepemimpinan tidak berkorelasi dengan usia seorang pemimpin. Pemohon mengilustrasikan dengan perbandingan, bahwa seseorang yang berusia 40 tahun dicalonkan sebagai presiden atau wakil presiden tanpa adanya pengalaman, sementara seseorang berusia 21 tahun saat ini telah menjadi pemimpin di tingkat daerah selama beberapa tahun dan memimpin perusahaan.

Kemudian dalam penalaran yang wajar, Pemohon melihat patut dinilai kepemimpinan seseorang yang berusia lebih muda tersebut lebih baik dari yang berusia 40 tahun. Terbukanya peluang masyarakat yang berusia sekurang-kurangnya 21 tahun untuk menjadi capres dan cawapres tidak akan mengakibatkan masyarakat pemimpin yang tidak kompeten. Sebab, usia hanya membuka kesempatan bagi seluruh warga negara Indonesia untuk dapat memilih dan dipilih dalam pemilihan umum.

"Pemohon dengan ini memohon kepada majelis hakim memutus permohonan dengan amar mengubah materi Pasal 169 huruf q UU Pemilu dalam persyaratan menjadi calon presiden dan wakil presiden yang semula berusia paling rendah 40 tahun menjadi sekurang-kurangnya berusia 21 tahun," kata Ilyas.

Adapun kuasa hukum Riko, Purgatorio Siahaan mengatakan, akibat adanya pembatasan pada Pasal 169 huruf q UU Pemilu tersebut, Riko tidak dapat mencalonkan diri sebagai capres dan cawapres. Dengan demikian, katanya, hak persamaan Riko telah ditiadakan dengan berlakunya aturan yang bersifat diskriminatif.

Pada permohonannya, Riko menyebutkan beberapa negara seperti Argentina, Kolombia, mensyaratkan usia 30 tahun untuk dapat menjadi capres dan cawapres negaranya. Lebih muda lagi ada Prancis yang mensyaratkan usia 18 tahun dapat dijadikan usia untuk mengajukan diri sebagai pemimpin negara.

Sementara di Indonesia sendiri, Riko menuliskan beberapa kepala daerah yang berusia muda yang menunjukkan pengalamannya dalam memimpin dengan beban kerjanya yang dinilai tidak berbeda jauh dengan beban kerja presiden dan wakil presiden.

"Berdasarkan dalil-dalil Pemohon memohon agar Mahkamah memutus perkara dengan amar putusan menyatakan frasa 'berusia paling rendah 40 tahun' dalam Pasal 169 huruf q UU Pemilu bertentangan dengan UUD NRI dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'berusia paling rendah 25 tahun'," ucap Purgatorio.

Simak juga 'Kapan Putusan Gugatan Batas Usia Cawapres? Ini Kata Ketua MK':

[Gambas:Video 20detik]


Undangan makan malam yang dikirimkan pada hari Selasa (05/09) oleh Presiden India Droupadi Murmu kepada para pemimpin negara yang menghadiri KTT G20 di New Delhi, justru menuai kontroversi karena menyebutnya sebagai "Presiden Bharat", nama Sansekerta yang juga berarti India.

Penggunaan 'Bharat' dalam undangan diplomatik itu telah memicu kekhawatiran bahwa pemerintah nasionalis Hindu Perdana Menteri (PM) India Narendra Modi, tengah berencana untuk menghapus penggunaan resmi nama negara itu.

Selain itu, pemerintah India juga akan mengadakan sebuah sesi parlemen istimewa selama lima hari pada akhir bulan ini untuk mengajukan resolusi khusus yang membahas prioritas penggunaan nama Bharat.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Banyaknya nama di India

Bahasa yang digunakan dalam Pasal 1 Konstitusi India menyatakan bahwa "India, yaitu Bharat, akan menjadi sebuah kesatuan negara-negara bagian," merujuk pada penamaan baik dalam bahasa Inggris maupun Hindi. India memperoleh kemerdekaannya pada tahun 1947, setelah hampir 200 tahun di bawah kekuasaan Inggris.

Nama Bharat berasal dari bahasa Sansekerta dan penerapannya sendiri bukanlah hal yang aneh karena Bharat dan India digunakan secara bergantian.

Namun, partai-partai oposisi India, yang juga telah membentuk sebuah aliansi baru untuk menentang Partai Bharatiya Janata (BJP) yang berkuasa, dalam pemilihan parlemen yang akan diselenggarakan tahun depan, mengatakan bahwa BJP telah membuat kesalahan dengan mengusulkan agar nama India tidak lagi digunakan.

"Meskipun tidak ada keberatan konstitusional untuk menyebut India sebagai 'Bharat', yang merupakan salah satu dari dua nama resmi negara ini, saya harap pemerintah tidak akan begitu bodoh untuk sepenuhnya membuang 'India', yang memiliki nilai merek yang tak terhitung yang telah dibangun selama berabad-abad," ujar Shashi Tharoor, seorang pemimpin senior dari partai oposisi utama Kongres Nasional India (INC), di akun resmi X-nya, yang sebelumnya dikenal sebagai Twitter.

"Kita harus terus menggunakan kedua kata tersebut daripada melepaskan klaim atas nama yang sarat dengan sejarah, nama yang diakui di seluruh dunia," tambah Tharoor.

Mehbooba Mufti, seorang mitra aliansi oposisi dari wilayah Jammu dan Kashmir, juga mengatakan bahwa "keengganan BJP terhadap prinsip dasar persatuan dalam keragaman India telah menyentuh titik terendah yang baru."

"Dengan mengurangi banyak nama India dari Hindustan dan India menjadi hanya Bharat, menunjukkan betapa licik dan intoleransi mereka," tulisnya di X.

Bharat adalah masalah 'kebanggaan nasional'

BJP mengatakan bahwa menggunakan Bharat dan bukan India, justru akan menanamkan rasa kebanggaan nasional dan memperkuat warisan budaya yang sangat kaya di negara ini.

"Hal ini seharusnya sudah dilakukan sejak awal. Presiden telah memberikan prioritas pada 'Bharat'. Ini merupakan pernyataan terbesar yang keluar dari pola pikir kolonial," Dharmendra Pradhan, seorang menteri dalam kabinet Modi, mengatakan dalam sebuah pernyataan pers.

Anurag Thakur, Menteri Informasi dan Penyiaran India, tampaknya mengkritik orang-orang yang justru menentang penggunaan Bharat, dengan mengatakan bahwa, "Ketika mereka pergi ke luar negeri, mereka mengkritik Bharat. Ketika mereka berada di India, mereka keberatan dengan nama Bharat."

Pekan lalu, Mohan Bhagwat, ketua dari organisasi tulang punggung ideologis BJP, Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS), menyerukan kepada masyarakat India untuk berhenti menggunakan nama India dan beralih ke Bharat.

"Negara kita adalah Bharat, kita harus berhenti menggunakan kata 'India' dan mulai menggunakan Bharat di semua bidang praktis, hanya dengan begitu perubahan akan terjadi. Kita harus menyebut negara kita sebagai Bharat dan menjelaskannya kepada orang lain," jelas ketua RSS itu.

RSS adalah sebuah kelompok payung Hindu yang menjadi inspirasi ideologis BJP, yang telah bekerja untuk mengubah umat Hindu India dari sebuah komunitas agama menjadi sebuah konstituen politik. Para kritikus mengatakan bahwa tujuan mereka adalah untuk membangun hegemoni Hindu di negara yang mayoritas penduduknya beragama Hindu dan membiarkan agama-agama minoritas terpinggirkan.

Pergantian nama hanya taktik politik?

Para analis politik mengklaim bahwa BJP ingin mengotak-atik politik di India, untuk menenangkan basis pemilih konservatifnya menjelang pemilihan umum 2024.

"Mereka khawatir tentang kontes satu lawan satu dalam pemilu," kata analis politik Neerja Chowdhury kepada DW, seraya menambahkan bahwa BJP mencoba untuk "membangkitkan sentimen nasionalis."

Ini bukan pertama kalinya BJP mengubah ketentuan penggunaan nama negara. Sejak tahun 2014, partai ini telah mengubah nama-nama kota dan tempat-tempat bersejarah lainnya di India dan menulis ulang sejarah negara ini dengan merenovasi penanda-penanda bersejarah untuk mengesahkan ideologi nasionalis Hindu mereka.

Salah satu contohnya adalah renovasi terbaru dari Central Vista di jantung kota New Delhi. Pemerintah mengubah area seluas 35 hektar yang dipenuhi dengan landmark warisan yang ikonik itu, menjadi sebuah area publik dengan museum dan gedung-gedung pemerintah.

Renovasi yang menghabiskan dana senilai AS$2,5 miliar (sekitar Rp38,3 triliun) itu, mengharuskan penghancuran beberapa bangunan dan mendesain ulang beberapa tempat seperti Gedung Parlemen, Istana Kepresidenan, Gerbang India, hingga Tugu Peringatan Perang.

Para pengkritik mengatakan bahwa BJP tengah mencoba untuk mengubah beberapa ingatan sejarah dan menghilangkan berbagai simbol pemerintahan di masa kolonial Inggris.

Menghapus penggunaan kata India bukanlah tugas yang mudah. Para ahli hukum mengatakan bahwa hal itu membutuhkan sebuah amandemen konstitusional yang akan disahkan oleh dua pertiga mayoritas di kedua majelis parlemen, sebelum akhirnya diratifikasi oleh setidaknya setengah dari negara bagian.

(kp/ha)

Simak Video 'India Rencananya Bakal Ganti Nama Jadi Bharat':

[Gambas:Video 20detik]


Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin bakal berkunjung ke Sulawesi Selatan (Sulsel) akhir bulan September. Rencananya, Anies-Cak Imin akan menghadiri jalan gembira dan konsolidasi relawan.

Ketua Lembaga Pemenangan Pemilu (LPP) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Sulsel Syamsul Rizal atau Daeng Ical mengatakan Anies-Cak Imin diagendakan berada di Sulsel selama 3 hari. Agenda Anies-Cak Imin akan dimulai sejak 22-24 September.

"Sambil persiapan nanti tanggal 24 (September) karena mau datang Anies-Cak Imin, di Makassar," ujar Daeng Ical kepada detikSulsel, Kamis (7/9/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Daeng Ical mengungkapkan, sebelum memulai agendanya di Makassar, Anies-Cak Imin lebih dulu ke Palopo pada 22 September dan lanjut ke Sidrap pada 23 September. Namun Daeng Ical tidak merinci apa saja agendanya.

"Di Palopo dulu tanggal 22, 23 Sidrap," bebernya.

Diketahui, Anies-Cak Imin sudah punya sejumlah agenda menjelang Pemilu 2024. Salah satunya diagendakan akan menggelar tiarakat ziarah napak tilas perjuangan bertajuk Tour de Wali Songo. Salah satunya ziarah ke makan Sunan Ampel.

Ketua DPP PKB Cucun Ahmad Syamsurijal mengatakan kegiatan tersebut bakal dilaksanakan pada mulai 8-11 September 2023. Anies Baswedan dijadwalkan bakal hadir pada rangkaian kegiatan Tour de Wali Songo tersebut.

"Insyaallah di sana kita akan ziarah dan langsung Gus Muhaimin insyaallah Pak Anies juga akan berkenan bersama-sama juga di Sunan Ampel untuk berziarah berdoa melakukan tirakat bismillah kita akan melakukan terbaik untuk bangsa ini," ujar Cucun dalam jumpa pers di DPP PKB, Jakarta Pusat dilansir dari detikNews, Kamis (7/9).

"Kalau sekarang sudah deklarasi, kita sekaligus konsolidasi, sosialisasi di tempat-tempat halaqah, ketemu para kiai dan para ulama menyampaikan dan mohon doa restu dan mohon dukungan kepada seluruh kiai di setiap tempat itu," sambungnya.

Anies-Cak Imin Bersyukur Sudah Bisa Santai Jelang Daftar Pilpres


Wanita berkaus putih melabrak Rocky Gerung usai memenuhi panggilan Bareskrim Polri terkait laporan dugaan penghinaan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi). Wanita itu ternyata seorang caleg PDIP di Cianjur.

Dilansir detikJabar, wanita yang aksinya terekam kamera dan viral di media sosial tersebut merupakan warga Kabupaten Cianjur dan bakal calon legislatif (Bacaleg) di dapil 3 Cianjur.

Bendahara DPC PDI Perjuangan Kabupaten Cianjur Sunandar Hendri, mengatakan perempuan tersebut bernama Noviana Kurniati yang tinggal di daerah Cipanas Cianjur.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Sunandar juga memastikan Noviana merupakan bacaleg DPRD dari PDIP di Daerah Pemilihan 3 Kabupaten Cianjur untuk wilayah Cipanas, Pacet, Cikalongkulon, dan Sukaresmi.

"Iya dia orang Cianjur. Dia juga mendaftarkan diri sebagai caleg dari PDIP untuk Dapil 3 Cianjur. Saya mengenali dia setelah lihat video yang beredar. Itu memang Novi (panggilan Noviana)," ujar dia saat dihubungi melalui telepon seluler, Jumat (8/9).

Menurut dia, pihaknya belum mengetahui apakah aksi yang dilakukan Noviana tersebut merupakan gerakan pribadi, komunitas, atau pergerakan mengatasnamakan partai.

Baca di sini.

Simak Video 'Momen Rocky Gerung Dilabrak Wanita usai Diperiksa di Mabes Polri':

[Gambas:Video 20detik]


Bacapres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan berharap Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tetap menjadi salah satu pilar utama perekat persatuan bangsa dan juga menjadi pilar utama di koalisi Perubahan.

"Saya dan Gus Imin menaruh harapan yang amat besar agar PKS terus menjadi salah satu pilar utama perekat persatuan bangsa dan juga pilar di dalam koalisi perubahan," katanya saat dihubungi di Jakarta, Jumat (8/9/2023).

Melihat posisi PKS di berbagai hasil survei, PKS dinilai akan menjadi kunci pasangan Anies-Cak Imin untuk memenangkan suara di Jawa Barat, Banten, dan DKI Jakarta.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengatakan pihaknya semangat untuk terus menjaga persatuan antar elemen bangsa. Termasuk partai-partai politik yang menjadi pilar koalisi ini. Anies pun berharap dapat tetap menjalin kerja sama dengan Partai Demokrat untuk mengerjakan agenda bersama.

"Bahkan dengan sahabat-sahabat Partai Demokrat pun kita tetap ingin bekerja sama, bila ada agenda besar yang bisa dikerjakan bersama-sama," harapnya.

Anies menilai bergabungnya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) membuat persatuan semakin kuat.

"Dengan masuknya PKB, suasana persatuan semakin menguat. Dan karena itu kami akan berikhtiar maksimal untuk menjaga kekompakan Partai Nasdem, PKS, dan PKB," tutur Anies.

Lebih lanjut, Anies mengungkapkan lewat diskusi yang mendalam koalisi tetap memilih tema Perubahan untuk Persatuan.

"Kita ingin mendorong agenda perubahan, dalam bingkai persatuan," tegasnya.

Anies pun meminta doa pada seluruh masyarakat agar semua bisa melembutkan hati.

"Kepada seluruh masyarakat kami mohon doa, agar semua hati dilembutkan. Sehingga kita bisa fokus pada tujuan utama berpolitik, yaitu sebagai jalan mengabdi," ujarnya.

"Pemilu 2024 harus menjadi momentum untuk melakukan restorasi demokrasi, agar bangsa ini bangkit dan mampu menghadirkan keadilan dan kesejahteraan," imbuhnya.

Simak juga 'NasDem soal PKS Soroti Komunikasi Keputusan Anies-Cak Imin: Itu Persepsi':

[Gambas:Video 20detik]


Jadwal pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden diusulkan untuk dimajukan. Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengatakan pihaknya menunggu penjelasan detail dari KPU.

"Nanti akan kami minta penjelasan lebih detail dari KPU pada saat Rapat Konsultasi sebelum PKPU soal itu disetujui," kata Doli kepada wartawan, Jumat (8/9/2023).

Menurut Doli, jadwal yang ditetapkan oleh KPU saat ini sudah sesuai dengan Perppu Pemilu. Doli belum bisa memastikan kapan pihaknya memanggil KPU untuk meminta penjelasan tentang rancangan PKPU tersebut.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Waktu pendaftaran itu sudah sesuai dengan Perppu tentang Pemilu yang diterbitkan beberapa waktu lalu. Belum (jadwal rapat konsultasi), menunggu surat pengajuan dari KPU," ujarnya.

Waketum Golkar ini mengatakan partainya akan mendukung kesepakatan yang dicapai antara DPR dan pemerintah terkait Pemilu. Dia mengatakan Golkar akan mematuhi seluruh peraturan.

"Golkar dalam posisi mendukung kesepakatan yang diambil antara DPR dan pemerintah, mulai dari Perppu hingga nanti PKPU, dan juga kesiapan dari penyelenggara Pemilu khususnya KPU," katanya.

Sebagai informasi, berdasarkan draf PKPU yang dilihat detikcom, jadwal pengumuman pendaftaran capres-cawapres bakal pada 7 Oktober hingga 9 Oktober 2023. Sementara, masa pendaftaran direncanakan akan dipercepat mulai 10 hingga 16 Oktober 2023.

Diketahui sebelumnya, masa pendaftaran pencalonan dimulai pada 19 Oktober hingga 25 November 2023. Jadwal ini berdasarkan PKPU 3/2022 tentang jadwal dan tahapan Pemilu 2024.

"Iya, masih draf yang akan dikonsultasikan dan lain-lain," kata komisioner KPU RI Mochammad Afifuddin.

Simak juga 'KPU Tetapkan 204 Juta DPT Pemilu 2024':

[Gambas:Video 20detik]


Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno menilai mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merupakan orkestrasi yang dimainkan NasDem. Waketum NasDem Ahmad Ali (Mad Ali) tak terima dengan anggapan itu.

"Kalaulah Adi mau jujur sedikit saja tentang Partai NasDem, Pak Surya Paloh dalam mencalonkan orang tidak pernah meletakkan politik balas jasa. Jadi banyak contoh yang sudah dilakukan oleh NasDem. NasDem tidak pernah mengkapitalisasi hubungan itu untuk kepentingan partai," kata Ali kepada wartawan, Jumat (8/9/2023).

Ali menjelaskan proses komunikasi NasDem dengan PKB dan Ketum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) sebagai bakal cawapres Anies. Menurut dia, NasDem justru mempermainkan Anies apabila menggandeng figur yang selama ini santer disebut sebagai cawapres Anies.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"NasDem membangun komunikasi kesepakatan dengan Cak Imin yang dalam hitungan, kalau Adi mau jujur, yang dilakukan oleh NasDem dan PKB mendeklarasikan pasangan calon ini semata mata untuk kepentingan pemenangan," kata Ali.

"Kemudian Adi, kalau dia jujur, dia pasti akan sepakat untuk mengatakan bahwa, kalau yang dideklarasikan itu adalah cawapresnya mungkin semua orang udah tahu dia dipaksakan untuk dideklarasikan, itu kalau dideklarasikan, NasDem mengikuti pola itu, pasti kita tidak akan berharap masuk pada putaran berikutnya," lanjutnya.

Ali tak terima terkait pandangan Anies dimainkan NasDem. Sebab, katanya, NasDem telah mementingkan pemenangan Anies dengan tidak menunjuk cawapres yang sekadar ada di internal Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) saat itu.

"Artinya sulit untuk kita memprediksikan kemenangan ini, ya kan. Ya artinya kalau kita mau mempermainkan Anies, terima saja itu saja, yang ada yang dari awal," kata dia.

Sebelumnya, Adi Prayitno menyebut Anies dimainkan NasDem. Dia menyebut hal itu terjadi karena NasDem merasa telah menghidupkan tiket politik Anies saat tak lagi jadi gubernur.

Adi menilai Anies sejak awal tidak 'klik' dengan NasDem. Menurutnya, Anies klik dengan Demokrat. Hal ini terlihat dari kedekatan Anies dan Demokrat sebelum polemik cawapres ini terjadi.

"Anies dan NasDem sejak awal agak beda, kalau bicara suasana hatinya Anies Demokrat betul itu, 3-4 bulan sebelum ada huru hara ini Anies jauh lebih Demokrat dan jauh lebih PKS ketimbang NasDem," kata Adi dalam diskusi Adu Perspektif x Total Politik, Rabu (6/9/2023) malam.

Adi lantas menilai kalau Anies tidak bebas nilai. Namun terlihat dimainkan NasDem. Adi mengatakan NasDem ingin menunjukkan kalau Anies dihidupkan kembali olehnya.

"Anies bukan bebas nilai, NasDem ini parpol yg menghidupkan kembali kartu politik setelah tidak lagi jadi gubernur, jadi NasDem ingin tunjukkan ke orang-orang Anies itu orkestrasi yang dimainkan NasDem, itu artinya apa bahwa teori tentang oligarki partai itu nggak bisa dibantah," ujarnya.

Simak Video 'Bos PPI: Anies Itu 'Orkestrasi' yang Dimainkan NasDem':

[Gambas:Video 20detik]


Anggota DPR RI asal Sumatera Barat (Sumbar), Andre Rosiade, berdialog dengan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat. Andre menyempatkan silaturahmi dengan seluruh pengurus.

Andre membuka kunjungannya ke Sumbar 7 hingga 10 September dengan mendatangi Kantor PCNU di Jalan Cendana, Jorong Paku Alam, Nagari Koto Ranah, Kecamatan Koto Besar, Dharmasraya yang dikenal dengan di Sitiung IV Blok B. Andre didampingi pengurus DPD Gerindra Sumbar, Ketua DPC Gerindra Dharmasraya Rosandi Sanjaya, Wakil Ketua DPC Gerindra Dharmasraya Junaindra Sumawan, Sekretaris Andri.

Andre dkk disambut Ketua PCNU Dharmasraya KH Nur Kholidin. Untuk diketahui, lokasi Kantor PCNU sementara berada di pesantren milik KH Nur Kholidin, yaitu Pondok Pesantren Tarbiyatul Athfal.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dalam pertemuan itu, Nur Kholidin bercerita NU Dharmasraya belum punya kantor permanen sendiri. Jadi, sementara menempel dengan ketuanya.

"Kami sedang berusaha melakukan pengadaan tanah untuk kantor. Semoga dua tahun lagi kita punya sekretariat tersendiri," kata Kholidin dalam keterangan yang diterima, Jumat (8/9/2023).

Nur Kholidin menyebut Andre Rosiade sudah dekat dengan NU di Dharmasraya. Kedatangan Andre di sana juga disambut oleh Dewan Syariah PCNU Sukorejo, Ketua Ranting NU Koto Besar Wahdi dan juga para pengurus Muslimat NU dan lembaga-lembaga lainnya. Andre disebut sudah sangat banyak membantu pesantren di Dharmasraya, khususnya yang dikelola oleh NU.

"Terima kasih kedatangan Pak Andre Rosiade dari Komisi VI DPR RI. Semoga bisa terus menjaring aspirasi masyarakat yang dibawa ke pusat. Umumnya untuk Kabupaten Dharmasraya dan NU khususnya," kata Nur Kholidin.

Menurutnya, Andre pernah membantu pembangunan pesantren beberapa waktu lalu. Dan kini, Andre selain berdialog juga membagikan ratusan paket sembako untuk warga di sekitar pesantren.

Sementara itu, Andre Rosiade berterima kasih kepada PCNU Dharmasraya yang telah menerimanya bersilaturahmi dan berdialog serta menjaring aspirasi. Dia berharap silaturahmi terus terjalin.

"Terima kasih atas sambutan hangat dari PCNU Dharmasraya. Apalagi diterima langsung Ketua NU dan semua elemen NU Dharmasraya," kata Andre.

Andre juga menyampaikan salam dari Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto yang sangat dekat dengan keluarga besar NU.

"Kita mengakui, tidak akan mungkin Gerindra besar tanpa batuan dari Gus Dur dan keluarga besar NU. Begitu banyak pengurus, utamanya di Jawa Timur yang saat ini 90 persen pengurus Gerindra adalah kader dan pengurus NU. Kami datang bersilaturahmi dengan keluarga NU. Kami sudah lapor ke Ketua PWNU Sumbar Prof Ganefri kalau datang ke Dharmasraya," kata anggota Dewan Pembina Partai Gerindra ini.

Andre Rosiade berbagi sembako di PCNU Dharmasraya Foto: (dok istimewa)

Andre juga mengakui, dia cukup dekat dengan Pengurus Besar (PB) NU pusat. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya tokoh NU yang terlibat dalam proses pernikahan anaknya.

"Apalagi saat menikahkan anak kami, banyak tokoh NU yang terlibat. Seperti Gus Nusron Wahid yang turut membacakan doa. Jadi, kami datang sebagai keluarga kepada keluarganya di Dharmasraya," kata Andre Rosiade.

Saat berdialog, Andre Rosiade sempat mendapatkan masukan dari Kirwo, yang ternyata pengurus NU dan loyalis Prabowo di Dharmasraya. Kirwo menyatakan mendukung Prabowo sejak maju Pilpres 2014 berpasangan dengan Hatta Rajasa.

"Kami juga pernah bertemu dengan Pak Prabowo di Malang, Jatim. Kami siap memenangkan Prabowo 2024," kata Kirwo.

Bagikan Sembako

Lebih lanjut, Wakil Ketua DPC Gerindra Dharmasraya Junaindra menyebut Andre membagikan ribuan paket sembako. Paket itu dibagikan di Dharmasraya pascadimulai Andre Rosiade di Koto Ranah, Koto Besar.

"Di sekitar pesantren ini kita bagikan ratusan, dan besoknya kita lanjutkan membagikannya di titik-titik lainnya," kata Junaindra.

Junaindra mengatakan, Andre Rosiade adalah anggota DPR RI paling terkenal di Dharmasraya. Apalagi pada Pemilu 2019 mendapatkan lebih dari 20 ribu lebih suara, jauh lebih besar dari caleg Dapil Sumbar I lainnya.


Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Sulawesi Selatan (Sulsel) mulai bergerak mempersiapkan pemenangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin sebagai bacapres-bacawapres. Komunikasi dengan Partai NasDem sudah mulai dilakukan.

"Sudah, sudah. Saya tadi dengan Pak Ady Ansar (Ketua Fraksi NasDem DPRD Sulsel) sudah ngobrol. Kita koordinasi terus ji juga tapi baru koordinasi kegiatan," kata Ketua Lembaga Pemenangan Pemilu (LPP) PKB Sulsel Syamsul Rizal alias Daeng Ical kepada detikSulsel, Kamis (7/9/2023).

Daeng Ical mengungkapkan, saat ini PKB Sulsel masih menunggu arahan dari DPP terkait pembagian tugas tim pemenangan. Tugas tersebut akan diketahui setelah keluar petunjuk lanjutan (juklat).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Karena kan kita tunggu petunjuknya bagaimana pembagian tugasnya, siapa yang jadi ketua tim, pembagian bidangnya. Macam-macam lah. Lagi tunggu dulu juklatnya," bebernya.

Sementara untuk gerakan bersama partai koalisi, Daeng Ical juga menyebut masih belum ada. Menurutnya, masih perlu ada koordinasi lanjutan terkait tugas dan strategi masing-masing.

"Nda ada karena kita belum diskusikan detail, jadi kita belum bisa buka (strategi) juga karena tidak enak. Belum. Kita mau koordinasikan, PKB mainnya di mana, tugasnya di segmen apa. Jadi sambil jalan. Apa yang bisa kita kerjakan kita kerjakan dulu," terangnya.

Kendati begitu, Daeng Ical menegaskan PKB Sulsel sudah mulai menjalin komunikasi terkait gerakan pemenangan Anies-Cak Imin. Termasuk berkomunikasi dengan kelompok-kelompok relawan.

"Sudah mi (komunikasi). Dengan beberapa kelompok relawan juga sudah jalan mi. Kita maksimalkan. Tapi yang jelas di PKB sendiri kan kita sudah rapat koordinasi internal," pungkasnya.

Soroti Konflik di Rempang, Anies Singgung Penggusuran di Jakarta


Bendum DPP Partai NasDem Ahmad Sahroni memberikan apresiasi terhadap Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY yang memutuskan move on terkait dinamika yang terjadi belakangan. Sahroni pun menyarankan agar AHY maju kembali di 2029.

Saran itu disampaikan Sahroni lewat akun Instagramnya @ahmadsahroni88. Sahroni menyarankan AHY mencoba maju kembali di 2029.

"Buat Bro ketum @agusyudhoyono insyaallah 2029 jadi yang terbaik di antara yang terbaik," kata Sahroni seperti dalam postingannya, Jumat (8/9/2023). Sahroni sudah mengizinkan postingannya dikutip.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Sahroni lantas bicara soal rezeki. Dia menyebut terkadang yang ada di depan mata memang tidak terjangau.

"Kadang hidup suka begitu bro, depan mata kelihatan tapi nggak kejangkau (itu yang dinamakan belom rezek)," ucap Sahroni.

"Tapi kadang yang nggak dikejar bakalan jadi rezeki kita," lanjutnya.

Namun demikian, Wakil Ketua Komisi III DPR ini pun memberikan apresiasi kepada AHY dan jajaran Demokrat yang melangkah maju usai dinamika yang terjadi. Dia juga mendukung langkah apapun yang diambil AHY dan Demokrat di 2024.

"Secara pribadi saya mengucapkan appreciate untuk melangkah move on ke depan dan tentunya tetap semangat mengambil langkah apapun ke depan dalam kontestasi politik 2024. Kita tetep membuka komunikasi silaturahmi sampai kapanpun. Salam sehat bro ketum," ujar Sahroni.

AHY Move On

Partai Demokrat (PD) resmi mencabut dukungan terhadap bakal capres Anies Baswedan yang kini berduet dengan bakal cawapres sekaligus Ketum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin. Kader Demokrat diminta membuka lembaran dan koalisi baru untuk Pilpres 2024.

Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) merasakan kemarahan para kader usai keputusan sepihak Partai NasDem menduetkan Anies dengan Cak Imin. Namun, AHY mengatakan kader marah bukan karena dirinya batal jadi cawapres.

"Saya tahu para kader Demokrat marah dan kecewa, marah dan kecewa bukan karena ketumnya tidak menjadi cawapres, tapi karena perjuangan Demokrat telah dilukai oleh mereka yang tidak jujur serta melanggar komitmen dan kesepakatan. Bagi Demokrat ini sesuatu yang fundamental," kata AHY usai rapat internal di DPP Partai Demokrat, Jakarta, Senin (4/9).

AHY mengatakan etika dan integritas menuju 2024 saat ini seolah tidak penting dan relevan mencapai tujuan. Atas hal itu, AHY yakin perubahan harus benar-benar dilakukan.

"Karena demokrasi yang sejati hanya bisa terawat dan tetap eksis jika hal mendasar tadi tetap dipertahankan," kata AHY.

AHY juga memberikan arahan kepada kader Partai Demokrat buntut terbongkarnya duet Anies-Cak Imin. AHY menyatakan Demokrat move on dari Anies dan Koalisi Perubahan untuk Persatuan.

"Mari kita buka lembaran baru ke depan kita harus segera move on," ujar AHY.

Simak Video 'AHY Siap Move On dan Bocoran Koalisi Pilihan Demokrat':

[Gambas:Video 20detik]


Baliho yang menampilkan wajah Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dan Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka mejeng di jalanan Kabupaten Pati, Jawa Tengah. PDIP menyebut ada pihak-pihak yang kebelet ingin melihat persandingan antara Prabowo-Gibran.

"Ada pihak-pihak yang kebelet untuk melihat persandingan tersebut (Prabowo-Gibran)," ujar senior PDIP, Hendrawan Supratikno kepada wartawan, Kamis (7/9/2023).

Ketika ditanya mengenai siapa pihak-pihak yang kebelet itu, Hendrawan tak bicara gamblang. Ia hanya menyebut pihak itu adalah para relawan.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Relawan sempalan," tutur Hendrawan.

Hendrawan enggan bicara lebih jauh terkait relawan tersebut. "Tidak bijaksana mengeksplisitkannya," terangnya.

Menurut Hendrawan, baliho-baliho yang bertebaran merupakan bagian dari demokrasi. Hal ini yang membuat demokrasi menjadi meriah karena adanya atraksi narasi dan akrobatik aliansi.

"Jadi tidak perlu baper atau kuper. Apalagi belakangan banyak baliho lucu-lucu dan penuh plesetan," imbuh Hendrawan.

Diberitakan sebelumnya, baliho itu menampilkan sosok Prabowo dengan Gibran sedang berkuda dan saling bersama menatap ke atas. Selain di Jalan Jenderal Sudirman Puri, baliho Prabowo-Gibran juga ada di depan SMA 1 Pati atau Jalan P. Sudirman. Baliho itu tampak terlihat dengan jelas bagi pengguna jalan yang melintas.

Salah satu warga Endang (45) mengaku baru melihat ada baliho bergambar Prabowo dengan Gibran mejeng di depan kiosnya. Dia pun tidak tahu siapa yang memasangnya.

"Kemarin belum ada, tahunya ada hari ini," ungkapnya ditemui di jalanan Jenderal Sudirman Puri, Pati, Kamis (7/9/2023).

Simak Video 'Baliho Prabowo-Gibran 'Maju Bersama Lintas Generasi' Muncul di Pati':

[Gambas:Video 20detik]


Direktur Wahid Institute, Yenny Wahid menyampaikan instruksi kepada Barisan Kader (Barikade) Gus Dur untuk Pilpres 2024. Dia memberi arahan untuk mendukung calon presiden Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto.

Ini dikatakan Yenny usai Harlah KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur di Lapangan Unhasy Tebuireng, Jombang. Harlah Presiden keempat RI diperingati dengan apel kebangsaan dan doa bersama ribuan Barikade Gus Dur Jatim.

"Arahan politiknya (untuk Barikade Gus Dur) adalah 2. Jadi, kalau kemarin masih 3 (bakal calon presiden), sekarang tinggal 2 pasangan calon yang jadi pertimbangan kita. Bukan tiga pasangan calon lagi," kata Yenny kepada wartawan di lokasi, Kamis (7/9/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dua bacapres yang dimaksud Yenny adalah Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan mantan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo. Artinya, arah dukungannya saat ini hanya condong kepada 2 nama tersebut.

Untuk menentukan arah dukungannya ke salah satu bacapres, Yenny sedang menempuh upaya spiritual dan rasional. Ia sebatas menyebut salah satu kriteria bacapres yang diinginkan para pengikut Gus Dur.

Yaitu bacapres yang bersedia melanjutkan pembangunan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dan pemerintahan-pemerintahan sebelumnya.

"Keberlanjutan pembangunan menjadi salah satu kriteria kami untuk menentukan calon presiden yang akan kami dukung ke depan," bebernya.

Yenny Wahid menyebut, dirinya sebagai simbol gerakan kelompok politik Gus Dur. Tugasnya saat ini menentukan arah dukungan kepada bakal calon presiden yang bisa mengayomi rakyat.

Putri KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur ini mengaku menempuh upaya spiritual dan rasional untuk memilih antara mendukung Prabowo atau Ganjar. Sebab ia mengaku dekat dengan kedua bacapres itu.

"Dua-duanya dekat. Pak Ganjar maupun Pak Prabowo keduanya dekat. Saya masih melakukan komunikasi intens dengan kedua pihak," kata Yenny.

Yenny menjelaskan, ia telah bertemu Prabowo untuk menjajaki visi bacapres dari Koalisi Indonesia Maju dalam membangun Indonesia ke depan. Ia mengaku punya banyak kesamaan visi dengan Prabowo, terutama dalam melihat geopolitik.

"Karena Indonesia ke depan akan berada dalam tantangan geopolitik yang tidak kecil. Kita berada dalam dunia yang penuh konflik dan ketegangan. Misalnya ketegangan di Ukraina itu mengancam ekonomi dunia. Karena mengancam rantai pasok dunia. Hal-hal semacam ini harus disadari pemimpin ke depan bahwa masih ada ekskalasi-ekskalasi konflik di kawasan kita sendiri. Pemimpin ke depan harus mampu merespons dengan pas kalau terjadi ketegangan di kawasan," jelasnya.

Sedangkan dengan Ganjar, Yenny mengaku dirinya juga sudah membicarakan banyak hal tentang masalah kerakyatan dan kemanusiaan.

"Bagaimana membangun ekonomi untuk rakyat kecil, bagaimana menumbuhkan sektor UKM agar lebih maju lagi. Jadi, penyerapan tenaga kerja paling banyak dari sektor UKM. Makanya harus dibantu," cetusnya.

"Ini yang coba saya komunikasikan dengan kedua calon, saya mau lihat seperti apa sih visinya. Sehingga warga nahdliyin, para kader Gus Dur ke depan saya ayem (tenang), sebagai masyarakat Indonesia mereka teropeni (terawat). Tugas saya sebagai simbol gerakan kelompok politik Gus Dur memastikan pemimpin ke depan betul-betul bisa mengayomi rakyat, menciptakan kesejahteraan. Ini aspirasi akar rumput," tandasnya.

Yenny Wahid dan Prabowo Bertemu di Istana, Janji Akan Ketemu Lagi


Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin akan berziarah ke makam Wali Songo dalam rangka menghadapi Pemilu 2024. Ziarah bertajuk Tour de Wali Songo itu dimulai hari ini.

Cak Imin tiba di DPP PKB, Jakarta Pusat sekitar pukul 07.10 WIB, Jumat (8/9/2023). Dia datang mengenakan atasan berwarna putih lengkap dengan blankon hitam.

Tak lama, Cak Imin lantas melepas keberangkatan rombongan Tour de Wali Songo. Dalam sambutannya, dia menginstruksikan kepada para kader PKB di seluruh daerah juga untuk mengunjungi para Wali Songo.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim maka Tou De Walisongo secara resmi kita berangkatkan," ujar Cak Imin di DPP PKB, Jumat (8/9/2023).

"Saya instuksikan pengurus dan pejuang kader PKB kunjungi wali wali di mana pun berada wali itu. Minta restu dan minta doa agar perjuangan PKB lancar sukses bermanfaat merubah Indonesia lebih baik amin," lanjutnya.

Cak Imin berharap Tour de Wali Songo menjadi spirit awal bagi para kader menyatukan Indonesia. Yakni, lanjut dia, dengan mengikuti perjuangam dan teladan para wali.

"Di sisi lain harus terus menjadi pewaris perjuangan mereka, dan wali sembilan ini ditambah satu wali lagi, Gus Dur InsyaAllah menjadi wali yang paling kontekstual karena mengabdikan dirinya untuk bangsa dan rakyatnya, Amin," harap Cak Imin.

Ketua DPP PKB Cucun Ahmad Syamsurijal, Wabendum DPP PKB Bambang Susanto dan sejumlah kader PKB lainnya terlibat dalam tirakatan ini. Adapun Tour de Wali Songo itu bakal dilaksanakan mulai 8-11 September 2023. Cak Imin dan rombongan PKB bakal ziarah ke makam para wali yang berada di Cirebon hingga Surabaya.

"PKB sudah punya agenda rutin setiap tahun bahkan apalagi sekarang menjelang perhelatan pesta demokrasi kita melakukan tirakatan, Tour de Wali Songo," kata Cucun kepada wartawan di Gedung DPP PKB, Jakarta Pusat, Kamis (7/9).

Cucun menjelaskan, kegiatan itu menjadi salah satu cara PKB untuk berkomunikasi dengan konstituen serta publik. Menurutnya, PKB bersama-sama dengan kaum sarungan dan kaum santri selalu menjunjung tinggi nilai budaya dan histori para pendahulunya.

Saksikan Live Detik Pagi:

Simak Video 'Perjalanan Isu Dugaan Korupsi Kemnaker yang Bikin Cak Imin Dipanggil KPK':

[Gambas:Video 20detik]


Bendum NasDem Ahmad Sahroni tak setuju jika nama poros Anies-Muhaimin Iskanda atau Cak Imin yakni 'Koalisi PBNU'. Wakil Sekjen PKB Syaiful Huda mengungkap ada satu nama koalisi yang hampir disepakati bersama yakni Koalisi Perubahan.

"Kira-kira yang hampir disetujui adalah Koalisi Perubahan," ujar Wakil Sekjen PKB Syaiful Huda kepada wartawan, Kamis (7/9/2023).

Nama tersebut, jelas Huda, adalah opsi dari NasDem. Diketahui, nama Koalisi Perubahan tak jauh berbeda dari nama yang sudah disepakati oleh NasDem, PKS, dan Demokrat sebelum pecah kongsi, yakni Koalisi Perubahan untuk Persatuan.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Huda menyebut pihaknya sama sekali tidak mempermasalahkan nama Koalisi Perubahan. Dalam internal PKB, juga mulai bermunculan usulan-usulan nama koalisi.

"Relatif kita nggak ada masalah walaupun di kami juga ada yang usul itu juga sifatnya pandangan pribadi, kita bikin aja namanya misalnya Koalisi Kebangkitan untuk Perubahan," tambah Huda.

"Atau mungkin (koalisi) Kebangkitan dan Perubahan. Bisa kan?" lanjutnya.

Meski begitu, Huda menyerahkan sepenuhnya kepada pimpinan partai soal nama koalisi. Menurut Huda pribadi, ia menginginkan nama Koalisi Anies Muhaimin.

Sementara itu, jubir PKB, Mikhael Sinaga memilki pilihan sendiri seputar nama koalisi. Koalisi usulannya yakni Koalisi ADEM.

"Kalau menurut saya koalisi ini cocok dinamakan koalisi ADEM (Anies DEngan Muhaimin), karena pasangan ini bercita-cita agar Pemilu 2024 terutama Pilpres berlangsung adem, sejuk dan damai," terang Mikhael.

Mikhael juga berkomentar mengenai tidak setujunya Bendum NasDem soal usulan nama Koalisi PBNU. Ia tak mempermasalahkannya.

"Masing-masing orang kan punya pendapat jadi sah-sah saja. Para pimpinan koalisi masih belum duduk bersama membahas soal nama, karena deklarasinya saja baru beberapa hari dan menurut saya lebih penting menyatukan pandangan dan menyusun program untuk perubahan Indonesia lebih baik ke depannya," lanjut Mikhael.

"Misalnya, pasangan Anies - Muhaimin akan mengusung politik kebhinekaan sesuai dengan ideologi PKB yang toleran dan pluralis, dan kami sedang menyusun program terkait itu bersama dengan NasDem," tambahnya.

Simak Video 'NasDem dan PKB Ternyata Lagi Susun Tim Pemenangan Anies-Cak Imin!':

[Gambas:Video 20detik]


Partai Demokrat masih belum menentukan arah dukungan Pilpres 2024 usai keluar dari Koalisi Perubahan dan Persatuan dan mencabut dukungan capres Anies Baswedan. Kini opsi Demokrat tinggal antara Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto.

Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) telah memberikan arahan ke kader Partai Demokrat buntut terbongkarnya duet Anies-Cak Imin. AHY menyatakan Demokrat move on dari Anies dan Koalisi Perubahan untuk Persatuan.

"Mari kita buka lembaran baru ke depan kita harus segera move on," ujar AHY.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Demokrat, lanjut AHY, masih akan memperjuangkan perubahan dan perbaikan. AHY menyebut partainya akan bergabung dengan koalisi yang memiliki kesamaan visi.

"Demokrat akan berikhtiar untuk bergabung dengan koalisi lain yang memiliki kesamaan cara pandang, visi kebangsaan, dan etika politik," tambah AHY.

"Kami keluarga Partai Demokrat dengan berbesar hati, dengan kerendahan hati, menyatakan move on dan siap menyongsong peluang-peluang baik di depan," lanjutnya.

Sementara itu, Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi Mallarangeng menyebut saat ini partainya tengah menjalin komunikasi dengan partai lain untuk menentukan langkah politik selanjutnya. Andi mengatakan Demokrat masih menjalin komunikasi dengan koalisi bacapres Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto.

Nantinya Demokrat akan menentukan akan bergabung mendukung Ganjar atau Prabowo.

"Pilihannya dua, koalisi dengan pak Prabowo atau pak Ganjar, tapi yang mana tentu kita komunikasi dulu intinya kita diterima dengan baik, apa peran yang akan diberikan kepada kami kemudian apa yang diharapkan ketika kami berkoalisi," ujar Andi usai memberikan materi dalam acara pendidikan politik dan pelantikan Ketua DPAC Demokrat, Di Jatilihur, Purwakarta, dilansir detikJabar, Senin (4/9/2023) sore.

Saat ditanya soal poros baru dengan PPP atau PKS, Andi mengerutkan dahi dan menyebutkan poros itu cukup rumit direalisasikan. Pasalnya kedua partai tengah berkoalisi dengan partai-partai lain.

"Cari partner koalisi baru mungkin dalam jangka waktu dekat, secara teoritis PPP bersama PDI-P, kalo bangun poros Baru PPP harus keluar dari juga PKS, kita belum komunikasi bagaimana, sedikit rumit dan jumlahnya pas-pasan," ungkap Andi.

Andi Arief Tanya Apa Ganjar dan Prabowo Mau Terima Demokrat?

Ketua Badan Pemenangan Pemilu Demokrat Andi Arief mengindikasikan Demokrat hanya mempunyai 2 opsi untuk Pemilu 2024. Dua opsi itu merapat ke Ganjar atau Prabowo.

"Hasil rapat dengan DPD dan rapat awalnya MTP (Majelis Tinggi Partai), itu belum memutuskan apa-apa karena kita baru ada gambaran," kata Andi Arief saat dikonfirmasi, Kamis (7/9/2023).

Andi Arief menyebut ada hal yang paling mendasar sebelum Demokrat memutuskan sikap untuk 2024. Andi Arief menunggu jawaban dari PDIP dan Gerindra apakah mereka mau menerima Demokrat.

"Yang paling penting kan kita juga bertanya pada PDIP Ganjar, Gerindra Prabowo, apakah mereka akan menerima kita, Demokrat? Itu yang paling penting. Sedang kita tunggu," ujar Andi Arief.

Adapun Demokrat akan menggelar Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) sekaligus HUT ke-22 partai pada 13-14 September 2023.

Simak Video 'Demokrat Bicara Opsi Gabung Koalisi Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto':

[Gambas:Video 20detik]

Halaman 1 2 Selanjutnya


Muncul usul nama koalisi pendukung bakal capres dan cawapres Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar atau Cak Imin 'Koalisi PBNU'. Usul nama 'Koalisi PBNU' menuai pro-kontra di dalam koalisi pendukung Anies-Cak Imin sendiri.

Usul 'Koalisi PBNU' berasal dari Ketua DPP PKB Lukmanul Khakim, padahal nama koalisi Anies-Cak Imin saat ini Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP). Lukmanul mengatakan Anies-Cak Imin memiliki komitmen kuat terhadap 'PBNU'.

"Saya mengusulkan nama koalisi NasDem-PKB: Koalisi PBNU. Koalisi Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, NKRI dan UUD 1945," kata Lukmanul kepada wartawan, Kamis (7/9).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Lukmanul mengatakan Anies-Cak Imin memiliki komitmen kuat terhadap Pancasila hingga Undang-Undang Dasar 1945. Anies dan Cak Imin disebut sosok yang menjunjung pluralisme dan komitmen terhadap NKRI.

"Kenapa saya mengusulkan nama Koalisi PBNU, karena pasangan Anies-Gus imin (AMIN) keduanya adalah sosok pemimpin yang selama ini punya komitmen yang kuat terhadap PBNU, komitmen terhadap pancasila sebagai ideologi dan dasar negara," ujar Lukmanul.

"Komitmen terhadap kebinekaan dan pluralisme, komitmen terhadap NKRI sebagai negara kesatuan yang tidak tergantikan oleh apapun, baik yang mewacanakan khilafah maupun negara federal, juga komitmen terhadap UUD 1945 sebagai konstitusi," sambungnya.

Lukmanul menyebut jika disetujui nama koalisi tersebut akan menepis anggapan Anies yang seolah-olah pro-khilafah. Menurutnya nama koalisi itu akan menjawab keraguan dari masyarakat.

"Nah jika disetujui nama koalisi Anies-Gus Imin nantinya Koalisi PBNU, tentu ini jawaban bagi yang selama ini sangsi, apalagi belakangan muncul black campaign yang menyerang Mas Anies seolah pro-khilafah," katanya.

Ketua DPP PKB Lukmanul Khakim ditunjuk menjadi ketua panitia forum musyawarah tertinggi PKB itu. (dok. PKB)

Ia berharap nama koalisi itu akan disetujui oleh banyak pihak. Menurutnya Anies dan Cak Imin adalah tokoh yang akan mengawal kepentingan nasional, bukan kelompok semata.

"Harapan saya tentu jika disetujui sekaligus agar masyarakat jangan gampang termakan provokasi dengan isu-isu yang tidak benar, Anies-Gus Imin tokoh nasional sekaligus pemimpin yang komit terhadap NKRI dan siap menjaga dan mengawal kepentingan nasional (national interest)," pungkasnya.

Usul Ditolak Elite NasDem

Usul Lukmanul Khakim soal nama koalisi Anies-Cak Imin menjadi 'Koalisi PBNU' mendapat penolakan dari internal koalisi. Partai NasDem tak setuju dengan usulan nama itu.

"Yang pertama, PBNU kan udah memiliki organisasi sendiri. Jadi janganlah bawa-bawa nama PBNU," kata Bendum NasDem Ahmad Sahroni kepada wartawan, Kamis (7/9).

Sahroni menegaskan sikap partainya soal penamaan koalisi masih menunggu keputusan para pimpinan partai di koalisi pendukung Anies-Cak Imin.

Bendum Partai NasDem Ahmad Sahroni. (Rifkianto Nugroho/detikcom)

"NasDem terkait nama koalisi tunggu para bos duduk bersama untuk menamakan tag line koalisi. Apapun usulan nama nanti tunggu para bos datang dan duduk bersama saja, baru tentukan nama tag line ke depan," ujarnya.

Sahroni sendiri menegaskan tak setuju dengan usulan penamaan koalisi itu. Dia mewanti-wanti penamaan itu berdampak pada organisasi lainnya.

"Saya nggak setuju nanti akan berdampak pada organisasi lainnya," katanya.

Simak Video 'Cak Imin Bantah Bawa-bawa PBNU: Tapi Saya NU dari Lahir':

[Gambas:Video 20detik]

Halaman 1 2 Selanjutnya