Ketua MPR RI sekaligus Ketua Indonesia Korea Network serta Penasihat Kebijakan Ekonomi Provinsi Gyeongsangbuk Do Korea, Bambang Soesatyo (Bamsoet) menegaskan perlunya menjaga kondusifitas bangsa meski Indonesia akan menghadapi Pemilu 2024. Hal ini bertujuan untuk tidak memberikan kekhawatiran pada para investor, termasuk dari Korea.

Hal ini terlebih memasuki perjalanan 50 tahun hubungan diplomatik Korea-Indonesia, terdapat banyak peluang kerja sama yang dapat ditingkatkan di berbagai sektor, terutama di sektor otomotif. Indonesia, sebagai produsen nikel terbesar di dunia, memiliki peran kunci dalam pengembangan industri baterai kendaraan listrik, yang saat ini menjadi tren global. Selama periode 2019-2023, investasi Korea di Indonesia, terutama di industri otomotif di luar sektor minyak, gas, dan keuangan, mencapai sekitar 20 persen dari total investasi.

"Diperlihatkan oleh konsorsium Hyundai yang menjalin kerja sama dengan PT Industri Baterai Indonesia untuk membangun pabrik sel baterai kendaraan listrik dengan nilai investasi sekitar US$ 1,1 miliar. Serta pembangunan pabrik baterai mobil listrik konsorsium LG Energy Solution senilai US$ 9,8 miliar di kawasan Industri Terpadu Batang, Jawa Tengah," ujar Bamsoet dalam keterangannya, Kamis (30/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Ada juga kerja sama PT Tae Hang Indonesia sebagai bagian dari Taehwa Enterprise Co Ltd Korea dengan PT BDER Ventures Indonesia, untuk mengembangkan, memproduksi, dan menjual sepeda motor listrik produksi Indonesia, E-MOA (Elektrik Motor Aku)," imbuh Bamsoet dalam Forum Kerjasama Ekonomi Korea Indonesia, Together for The Future K-Wave and I-Wave, diselenggarakan Herald Media Group Korea, dalam rangka Memperingati 50 Tahun Hubungan Diplomatik Korea Indonesia, di Jakarta.

Lebih lanjut, Bamsoet menjelaskan kerja sama Korea-Indonesia juga bisa dikembangkan di sektor pendidikan, antara lain melalui pertukaran pelajar, penelitian, serta pengembangan riset dan teknologi. Sebagaimana telah dilakukan oleh Universitas Perwira Purbalingga (UNPERBA) dengan berbagai kampus di Korea seperti Yeungnam University dan Keimyung University.

Kerja sama bilateral Korea-Indonesia, lanjut Bamsoet, juga dapat dioptimalkan pada sektor privat dan bisnis, utamanya pada usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang menjadi pilar pokok perekonomian di Indonesia. UMKM mampu memberikan kontribusi sebesar 61,9 persen terhadap produk domestik bruto, serta serapan tenaga kerja sekitar 97 persen dari total tenaga kerja.

"Indonesia juga dapat belajar dari Korea yang telah sukses mengangkat budaya pop Korea ke level yang lebih tinggi, yang dikolaborasikan dengan industri ekonomi kreatif, sebagai komoditas yang sukses menjadi fenomena global," jelas Bamsoet.

Terkait hal tersebut, Bamsoet optimis dengan prospek kerja sama bilateral antara Korea dan Indonesia. Mengingat di tengah kelesuan perekonomian global, Indonesia tetap konsisten dengan pertumbuhan ekonomi yang positif, dengan proyeksi pertumbuhan pada kisaran 4,5 hingga 5,3 persen.

"Terlebih dengan diberlakukannya Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Korea (Indonesia Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement), yang di Indonesia juga telah disahkan menjadi UU No.25/22, diharapkan arus perdagangan dan investasi antar Indonesia dengan Korea dapat terus ditingkatkan," pungkas Bamsoet.

Sebagai informasi, turut hadir dalam acara tersebut antara lain Duta Besar Korea untuk Indonesia Lee Sang Duck, CEO Korea Herald CHOI Jin-young, Chairman of Herald Media Group and Daewoo JUNG Won-ju, dan Ketua Komunitas Korea-Indonesia Park Jae Hwan.

Hadir pula Menko Perekonomian RI Airlangga Hartarto, Kepala Kantor Staf Kepresidenan RI Jenderal (purn) Moeldoko, Anggota Dewan Pertimbangan Presiden RI yang juga mantan Duta Besar Indonesia untuk Korea Gandi Sulistiyanto, Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otoritas Ibu Kota Nusantara Agung Wicaksono, Plh Ketua Umum KADIN Indonesia Yukki Nugrahawan Hanafi, Ketua APINDO Shinta Kamdani Widjaja, dan Founder Yayasan Ali Network Indonesia Ali An Sun Guen.


Calon Presiden Anies Baswedan mengkritik proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur yang berpotensi menciptakan ketimpangan di daerah sekitarnya. Menurut Anies, pembangunan IKN tidak serta merta menghasilkan pemerataan.

Kritik lebih keras disampaikan PKS, salah satu partai pengusung Anies Baswedan. Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Mohamad Sohibul Iman blak-blakan ibu kota negara bakal tetap di Jakarta jika PKS menang Pemilu 2024.

Terkait ini, Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Agung Wicaksono buka suara. Ia menyebut pihaknya akan mengacu pada undang-undang.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kita akan tegak lurus pada undang-undang IKN," katanya saat ditemui di Jakarta, Kamis (30/11/2023).

Saat dikonfirmasi apakah kritik terhadap IKN bakal mengganggu investasi di sana, Agung menegaskan sudah ada undang-undang yang mengatur kepastian investasi.

"Undang-undang kita ciptakan untuk memproteksi iklim investasi, kepastian investasi," ujarnya.

Sebagai informasi, DPR RI resmi mengesahkan RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN) menjadi Undang-Undang (UU) pada Oktober 2023 lalu.

Adapun sebelumnya kritik terhadap IKN dilontarkan calon Presiden nomor urut 1, Anies Baswedan. Ia menilai pembangunan kota baru tidak menghasilkan pemerataan.

"Yang IKN tadi, ketika tujuan membangun kota baru adalah dengan alasan pemerataan maka itu tidak menghasilkan pemerataan yang baru. Mengapa, karena itu akan menghasilkan kota baru yang timpang dengan daerah-daerah di sekitarnya. Jadi antara tujuan mau memeratakan Indonesia, tidak," ujar Anies dalam Dialog Terbuka Muhammadiyah yang disiarkan online, dikutip Sabtu (25/11/2023).

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini berpendapat jika ingin memeratakan Indonesia maka perlu mengembangkan kota-kota kecil dan menengah, bukan membangun satu kota baru di tengah hutan.

Sementara itu, Sohibul Iman menyebut Jakarta tetap menjadi ibu kota jika PKS menang di Pemilu 2024. Dia mengatakan PKS menilai ibu kota tidak perlu pindah ke Nusantara.

"Salah satu ide gagasan ataupun kampanye kinerja PKS adalah PKS akan menyatakan jika PKS menang ibu kota negara tetap Jakarta," ujar Sohibul dalam paparannya pada Rapimnas Kampanye Nasional 2024, Minggu (26/11/2023) kemarin.


Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Habiburokhman, bicara soal postur Prabowo. Dia mengatakan penampilan Prabowo menggemaskan.

"Penampilannya menggemaskan ya itu itu anugerah gitu kan. Jadi siapa sangka ya kita dapat apa namanya anugerah seperti itu tuh," kata Habiburokhman dalam konferensi pers, Kamis (30/11/2023).

Politikus Gerindra itu lantas menyinggung banyaknya politikus yang berpostur seperti Prabowo. Namun, katanya, hanya Prabowo yang disebut 'gemoy'.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kan orang gemuk banyak ya politisi-politisi gemuk banyak dari zaman dulu tapi yang disebut gemoy menggemaskan itu Pak Prabowo, dan yang seperti ini kawan-kawan yakinlah nggak akan bisa dibuat-buat, nggak akan bisa didesain-desain, ah dibikin desain dan lain sebagainya, ini memang ya sudah momentumnya Pak Prabowo sampai yang seperti seperti ini pun muncul dan ikut menguatkan Pak Prabowo," jelasnya.

Habiburokhman mengatakan gimik Prabowo muncul secara natural. Dia mengatakan citra 'gemoy' itu menunjukkan kecintaan orang-orang terhadap Prabowo.

"Coba kalau misalnya ada tokoh yang atletik, tampan dan lain sebagainya tetapi gagasannya tidak disukai, enggak akan ada gimik-gimik gitu loh, gimik itu hadir timbul secara natural, secara alami karena kecintaan orang. Karena banyak yang mencintai Pak Prabowo misalnya gimik gemoy dan lain sebagainya ya memang begitu lah," ucapnya

"Pak Prabowo belum ngomong aja orang sudah gemes apalagi ketika mendengar gagasannya, jadi gitu," imbuhnya.

Simak Video 'TKN Sebut Citra Prabowo Gemoy Tumbuh Secara Organik':

[Gambas:Video 20detik]


Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo bercerita menolak suap saat masih menjadi Gubernur Jawa Tengah. Ganjar mengatakan saat itu dirinya dikira bercanda, lantaran menerapkan aturan untuk naik jabatan harus melalui lelang, bukan orang dalam.

Mulanya, Ganjar mengatakan dirinya sempat mengadakan riset kecil kepada masyarakat Jawa Tengah. Saat itu, dia mengaku khawatir jika praktik korupsi di pemerintah menjadi budaya.

"Semua rumit, tanpa uang nggak jalan. Mau urus apa, amplopnya ada nggak. Maka adagium kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah itu menjadi kewajaran. Saya takut wajar, biasa, menjadi biasa, kemudian distempeli budaya. Loh kan bahaya ini. Bahaya ini. Budayawan protes, kita juga protes," kata Ganjar saat menghadiri dialog santai dengan PWI dan Dewan Pers di kantor Dewan Pers, Jakarta Pusat, Kamis (30/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ganjar pun menilai pemerintah saat ini koruptif. Dia lantas mengaku sering mendapat cerita, jika tidak memiliki akses 'orang dalam', maka sulit untuk mendapat pekerjaan.

"Apakah menurut Anda pemerintah ini koruptif? Jawabannya, iya. 'Kalau saya tidak punya akses pejabat, saya nggak bisa jadi PNS'. 'Kalau saya tidak punya akses pada orang dalam, saya tidak bisa mendapatkan pekerjaan'. Ini cerita-cerita yang muncul," ungkapnya.

"Maka label berikutnya adalah tidak korupsi. Mboten (tidak) korupsi. Maka jadilah essay, mboten korupsi, mboten ngapusi (tidak berbohong)," sambung dia.

Maka, kata Ganjar, usai mendapat hasil riset-riset itu, dirinya langsung meminta kepada jajarannya di pemerintahan daerah, agar tidak lagi menggunakan uang untuk naik jabatan.

"Pidato pertama saya 'Bapak-ibu mulai hari ini tidak ada setoran ya'. 'Bapak ibu mulai hari ini, kalau mau naik jabatan silakan Anda mengikuti tes namanya promosi terbuka'. Bahasa kerennya lelang jabatan," ungkap dia.

Namun, Ganjar mengaku saat itu justru ada seseorang yang ingin menyuap dirinya. Hal itu, kata Ganjar, lantaran orang tersebut mengira jika dirinya bercanda membuat aturan itu.

"Terus kita praktikan, dan praktik pertamanya, orang nyuap saya. Karena saya dikira berchyanda," paparnya.

Ketika berkata 'berchyanda', Ganjar tampak tersenyum dan melihat ke sekitar. Ganjar sempat menjeda sejenak, sebelum kembali melanjutkan paparannya.

Untuk diketahui, ucapan 'berchyanda' viral di media sosial dan ditirukan oleh kalangan anak muda. Ucapan tersebut viral dari seorang mahasiswi.

Kembali ke cerita Ganjar, dia pun lantas memberikan dua pilihan kepada orang tersebut. Ganjar mengatakan seharusnya uang itu tidak diberikan kepadanya, tetapi kepada orang yang lebih membutuhkan.

"Dianterin lah saya. 'Bapak, Anda saya kasih dua pilihan. Yang paling simpel minta maaf. Yang kedua, kasihkan duit ini kepada yang berhak. Pertama, kalau ini duit Anda, adalah keluarga Anda. Tapi seandainya dari yang lain kembalikan'," tuturnya.

"Langsung keringetnya keluar sejagung-jagung. Oke. Setelah itu kemudian kami baru tahu itulah kebiasaan. Maka mencegahnya menggunakan e-budgeting. Sistem pemerintahan berbasis elektoral," imbuh dia.

Simak Video 'Dikecam Ganjar, Pemeriksaan Kades soal Dugaan Korupsi Jalan Terus':

[Gambas:Video 20detik]


Ketua DPC PDIP Solo FX Hadi Rudyatmo (FX Rudy) menyinggung Ibu Negara Iriana Joko Widodo (Jokowi) yang disebut kecewa atas sebutan petugas partai terhadap Presiden Jokowi. Putra sulung Jokowi sekaligus cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka keheranan.

"Ha? Memang ibu saya pernah bicara seperti itu? Ha. Kapan bicara seperti itu ibu saya?" kata Gibran dilansir detikJateng, Kamis (30/11/2023).

Wali Kota Solo ini mengaku bingung dengan pernyataan tersebut. Gibran justru meminta untuk ditunjukan video pernyataan Iriana yang kecewa Jokowi dipanggil petugas partai jika ada.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Lha iya yang saya tanyakan ibu saya, ibu saya bicara apa. Ha? Aku yo bingung ibuku ratau ngomong ngono kok (aku ya bingung, ibuku nggak pernah bilang gitu kok). Kalau ada videonya saya lihat, ya," ungkapnya.

Mengenai FX Rudy yang menyebut Iriana tidak hadir saat Ibunda Jokowi, Sudjiatmi, meninggal dunia, Gibran meminta untuk tidak mengurusi gosip tersebut.

"Opo to (apa to). Nggak usah ngurusin gosip-gosip gitulah ya," tuturnya.

Baca selengkapnya di sini.

Simak juga 'Ade Armando soal Isu Iriana Ibu Suri: Menggelikan, Tapi Jahat':

[Gambas:Video 20detik]


Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Menur di Surabaya menyiapkan ruangan bagi calon legislatif (caleg) yang depresi karena gagal dalam kontestasi Pileg 2024. Nantinya, mereka bisa menjalami perawatan dengan pasien lainnya maupun secara privat.

Dirut RS Jiwa Menur drg Vitria Dewi mengatakan, pihaknya siap melayani caleg gagal dan mengalami depresi. Ada beberapa tipe kelas perawatan yang bisa dipilih.

"Kami selalu siap, ada pemilihan caleg atau tidak, kami RSJ Menur selalu siap. Persiapan Menur ada pemilihan caleg, selalu siap, tidak ada penolakan pasien," kata dr Vitria saat ditemui detikJatim di ruang kerjanya di Graha Menur, Kamis (30/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Diketahui, RSJ Menur memiliki total 355 bed, 315 diantaranya untuk pasien jiwa dan 15 untuk pasien non jiwa. Sementara saat ini, 227 bed telah terisi oleh pasien.

"Saya maunya caleg sukses nggak ada yang sakit, nggak ada yang depresi. Kalau di sini tinggal memfasilitasi mau di ruang apa (kelas)," ujarnya.

Vitria mengatakan, pada Pileg 2019 lalu, diduga ada pasien dari caleg yang gagal. Namun, ia tidak dapat memastikan itu, karena merupakan privasi pasien.

Jajaran direksi RSJ Menur Surabaya Foto: Esti Widiyana/detikJatim

"Sebelumnya (Pileg 2024) saya nggak ingat. Setelah itu ada banyak pasien dengan latar belakang, mungkin salah satunya (caleg)," katanya.

Jika nantinya ada caleg gagal maupun pasien lain mengalami depresi dan tak ingin campur dengan pasien umum, bisa memilih perawatan privat. Sehingga bisa lebih menjaga privasinya.

"Di sini kami memilah, mulai dari kelas 3, kelas 2, kelas 1, VIP, VVIP. Yanmed ada ruangan yang datang jiwa tapi dengan penyakit penyerta lain. Misal gangguan jiwa tapi punya diabet, itu ada ruangan sendiri. Stroke ada ruangan sendiri. Gangguan jiwa ada masalah hukum, ada observasi hukum," jelasnya.

Sementara itu, Wakil Direktur RSJ Menur Pelayanan Medik dan Keperawatan dr Benediktus Elie Lie mengatakan, terdapat beberapa kriteria sarana prasarana perawatan. Mulai dari ruang VVIP dengan 3 bed, VIP 6 bed, Kelas 1 ada 24 bed, kelas 2 ada 26 bed dan kelas 3 ada 212 bed.

Ia mengatakan, ada ruang komorbid bagi pasien dengan penyakit penyerta. Sedangkan, ada pelayanan tertentu bagi yang mengalami kasus jiwa dan fisik yang cukup serius. Ruang komorbid ada 11 bed, ruang khusus akut ICU tata tertib jiwa atau intensif psikiatri ada 27 bed.

"Layanan rawat inap rehabilitasi napza ada 44 bed. Cukup banyak. Terisi 41 dari 44 bed. Kita ini RS rujukan untuk jiwa, kita harus selalu siap kalau ada rujukan harus bisa menangani. Fasilitas, sarpras, SDM harus siap. Pasien membutuhkan kriteria standar kita siap," jelas dr Ben sapaan akrabnya.

RSJ Menur sendiri memiliki psikiater 10 orang dan 175 perawat. Kualitas perawatan akan disamakan sesuai standar, sedangkan perbedaan hanya di sarana ruangan.

Janji Anies ke Warga Bogor: Bangun Transportasi Umum Terjangkau


Pulau Jawa memiliki total enam provinsi dengan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menjadi salah satunya. Tapi apakah detikers tahu kalau status Daerah Istimewa yang melekat pada Jogja sudah ada sejak zaman pendudukan Belanda?

Dilansir dari laman BPKP, DI Yogyakarta merupakan provinsi paling tua nomor dua di Indonesia. Hadirnya Kesultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman menjadi satu di antara beberapa alasan penyebab perolehan status istimewa ini.

Dengan menjadi Daerah Istimewa, pemerintah DIY atau tepatnya Sultan Hamengku Buwono sebagai gubernur memiliki otonomi khusus dalam hal pengelolaan daerah dan kebijakan di tingkat provinsi. Yuk, simak penjelasannya berikut ini yang sudah dihimpun detikJogja.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Asal Mula Keistimewaan Jogja

Berdasarkan buku Keistimewaan Yogyakarta dari Sudut Pandang Geomorfologi karya Langgeng Wahyu Santosa, Kesultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman mendapatkan statusnya sebagai Kerajaan Vasal atau Zelfbestuurende Landschappen selama masa penjajahan oleh kolonial Belanda.

Jepang pun turut mengakui keberadaan dua kerajaan tersebut dengan tetap mempertahankan status istimewa yang disebut sebagai Kooti. Melalui penunjukannya sebagai daerah khusus, keduanya diberikan kewenangan untuk mengatur wilayahnya sendiri walau tetap berada di bawah pengawasan Jepang.

Bergeser dua hari setelah Proklamasi Kemerdekaan, Pangeran Purboyo mengusulkan agar Jogja dijadikan daerah otonom secara penuh dalam sidang PPKI tanggal 19 Agustus 1945. Sebagai hasilnya, status quo Kooti dipertahankan hingga terbitnya regulasi tentang pemerintahan daerah.

Pada tanggal 1 September 1945, terjadi restrukturisasi anggota Yogyakarta Kooti Hookookai yang mengakibatkan pembentukan Komite Nasional Indonesia Daerah (KNID) Yogyakarta. Setelah mengetahui pandangan masyarakat Jogja terhadap proklamasi kemerdekaan, Sultan Hamengku Buwono IX mengeluarkan Dekret Kerajaan yang dikenal sebagai Amanat 5 September 1945.

Dekret tersebut mengandung penjelasan mengenai bergabungnya monarki Jogja ke dalam Republik Indonesia. Pada hari yang sama, Sri Paduka Paku Alam VIII juga mengeluarkan dekret serupa. Wilayah DIY, termasuk Daerah Istimewa Kasultanan dan Daerah Istimewa Paku Alaman, bersama dengan seluruh kabupaten dan kota pun bergabung dengan kekuasaan Kesultanan Yogyakarta.

Yogyakarta setelah Konferensi Meja Bundar

Hasil Konferensi Meja Bundar (KMB) menyebutkan bahwa Belanda mengakui Indonesia sebagai Republik Indonesia Serikat. Jogja menjadi Ibu Kota Republik Indonesia sejak tahun 1946, tetapi pada waktu itu hanya berfungsi sebagai negara bagian dalam Republik Indonesia Serikat (RIS) yang berpusat di Jakarta. Keadaan ini berlangsung hingga 17 Agustus 1950 ketika UU Nomor 3 Tahun 1950 secara resmi dibentuk.

Mulanya, undang-undang tersebut hanya membahas pembentukan DIY yang terdiri dari tujuh pasal dan satu lampiran daftar kewenangan otonomi. Regulasi ini hanya mengatur hal-hal seperti wilayah, ibu kota, jumlah anggota DPRD, kewenangan, dan aturan peralihan.

Dalam UU Nomor 3 Tahun 1950, disebutkan dengan jelas bahwa Jogja merupakan Daerah Istimewa setingkat provinsi, tetapi bukan sebagai provinsi. Meskipun istilahnya mirip, ada konsekuensi hukum dan politik yang berbeda khususnya dalam hal kepala daerah dan wakilnya.

Walaupun DIY bukan monarki konstitusional, Jogja pun mengadakan pemilu pertamanya di Indonesia untuk memilih anggota legislatif di tingkat Daerah Istimewa, kabupaten, dan kota pada tahun 1951.

Makna Keistimewaan Jogja

Status Daerah Istimewa yang didapatkan Jogja memberikan otonomi khusus dalam berbagai aspek pemerintahan dan kehidupan sosial. Lalu, seperti apa makna keistimewaan ini? Berikut beberapa substansi keistimewaan Jogja yang melibatkan tiga hal.

1. Sejarah Pembentukan Pemerintahan Daerah

Dalam hal ini, Jogja memiliki histori panjang yang berkaitan dengan pembentukan pemerintahan daerahnya. Hal ini tertuang dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 setelah amendemen, di mana terdapat prinsip mengakui dan menghormati pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan istimewa.

2. Bentuk Pemerintahan

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, pemerintahan DIY merupakan gabungan dua kerajaan, yaitu Kesultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman. Melalui Amanat 5 September 1945, keduanya mendeklarasikan bergabung dalam satu kesatuan wilayah NKRI.

3. Kepala Pemerintahan

Berbeda dari daerah-daerah lainnya, DIY dipimpin oleh seorang Sultan. Pada tahun 2012, Sultan Hamengku Buwono X mengeluarkan Dekret Kerajaan Sabdatama. Dekret tersebut berisi mengenai posisi gubernur Jogja yang akan dijabat oleh Sultan dan Adipati sebagai wakilnya.

Itu dia alasan dan sejarah mengapa Jogja bisa disebut sebagai Daerah Istimewa. Semoga bermanfaat, Lur!

Artikel ini ditulis oleh Jihan Nisrina Khairani peserta Program Magang Bersertifikat Kampus Merdeka di detikcom.

Mudahnya Berwisata ke Jogja dengan Angkutan Antarmoda KSPN


Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming mengimbau agar tak ada lagi anggapan pencalonan Gibran Rakabuming melanggar etik maupun hukum. TKN menyebut putusan MK yang terbaru telah menegaskan legitimasi pencalonan Gibran.

"Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran mengapresiasi putusan MK Nomor 141 sebagai sebuah putusan yang adil dan bermanfaat. Sudah tepat langkah MK yang dengan tegas menolak permohonan pemohon untik menguji kembali konstitusionalitas pasal 169 huruf q UU 7/2017 yang telah dimaknai dengan putusan MK Nomor 90 Tahun 2023," kata Ketua Koordinator Strategis TKN Prabowo-Gibran Sufmi Dasco Ahmad dalam konferensi pers, Kamis (30/11/2023).

"Dengan adanya putusan 141 ini, kami berharap jangan adalagi pihak yang menyatakan bahwa pencalonan Gibran dilakukan dengan cara yang melawan hukum dan etika," sambung dia.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Berdasarkan fakta persidangan, Dasco menyampaikan sebanyak delapan hakim kontitusi secara bulat menyatakan putusan MK Nomor 90 terkait syarat pencalonan capres dan cawapres tak bermasalah. Ditambah lagi, katanya, tak ada satu pun hakim konstitusi mengajukan dissenting opinion (berbeda pendapat) maupun concurring opinion (setuju namun menyampaikan alasan berbeda) terhadap putusan tersebut.

"Sehingga keberadaan Gibran sebagai representasi anak muda dalam kontestasi pemilu adalah sejarah penting bagi negeri ini, untuk pertama kalinya generasi muda terwakili sebagai subjek pemilu dan ini tentu sangat positif untuk meningkatkan semangat kaum muda kita," jelasnya.

Selanjutnya, Dasco meminta supaya masing-masing peserta pemilu berfokus dalam menyiapkan gagasan, visi, misi maupun program masing-masing capres dan cawapres. Dasco lantas mengajak seluruh pihak berkompetensi denganengedepankan adu gagasan dan menghindari propaganda hitam.

"Menurut kami para peserta pemilu sbaiknya mulai mengedepankan gagasan, visi, misi dan program masing-masing untuk sama-sama dinilai oleh rakyat, jangan mengotori demokrasi kita dengan propaganda hitam serta tuduhan tak berdasar hanya karena takut atau kemudian karena berkompetisi," tegasnya.

"Jadi sekali lagi kita tegaskan bahwa dengan adanya putusan 141, artinya juga menyatakan bahwa putusan 90 tidak ada masalah, tidak ada cacat hukum, tidak ada cacat etika, tidak ada intervensi, dan artinya juga tidak ada hakim-hakim yang memutuskan di 90 menyatakan berduka, di 141 ya udah enggak berduka," lanjutnya.

Seperti diketahui, MK tak menerima gugatan nomor 141/PUU-XXI/2023 pada sidang pembacaan putusan, kemarin. Perkara tersebut berkaitan dengan gugatan terhadap syarat usia capres-cawapres di dalam Pasal 169 huruf q UU Pemilu yang sebelumnya berubah oleh Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023.

Dalam pertimbangannya, MK pada pokoknya menegaskan putusan itu secara hukum telah berlaku sejak dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, sehingga bersifat final dan mengikat, sebagaimana putusan MK lainnya.

Simak Video 'Prabowo-Gibran Akan Kampanye Akhir Pekan Ini di Surabaya-Jawa Barat':

[Gambas:Video 20detik]


Cawapres nomor urut 3, Mahfud Md, membeberkan agenda kampanye pekan ini. Mahfud mengatakan akan berkampanye di Banten hingga Jawa Timur pekan ini.

"Silaturahim saja bentuk kampanye saya," ucap Mahfud kepada wartawan di Jalan Teuku Umar No.9, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (30/11/2023).

Mahfud menuturkan, di Banten dia akan berkunjung ke Pondok Pesantren Mathla'ul Anwar. Sementara di Jawa Timur, dirinya bakal berkampanye di wilayah timur provinsi itu.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Besok pagi ke Mathla'ul Anwar itu Banten ya, kemudian besok lusa dua hari ke Jatim, ke Tegal, ke Jombang, lalu Situbondo, daerah-daerah tapal kuda," pungkasnya.

Sebagai informasi masa kampanye peserta pemilu dimulai pada 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Artinya, para peserta pemilu diberikan waktu selama 75 hari untuk berkampanye.

Paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud Md, memulai kampanye perdana dari wilayah Timur dan Barat Indonesia. Awal pekan kemarin, Ganjar kampanye di Merauke dan Mahfud mulai dari Sabang, Aceh.

Simak juga 'Guntur Romli Sebut Ganjar-Mahfud Tak Copy-Paste Maupun Antitesa Jokowi':

[Gambas:Video 20detik]


Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar atau Cak Imin bilang Indonesia berada dalam ancaman bahaya dan kehancuran apabila pasangan Anies-Muhaimin (AMIN) tidak menang. Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Nusron Wahid, mengingatkan kandidat pilpres nomor urut 1 itu agar jangan sombong.

"Masyaallah, jangan sombong. Menurut Imam Gazali, menggantungkan baik buruknya manusia, hancur atau kokohnya manusia karena keakuannya, merupakan tindakan yang pongah dan kesombongan di hadapan Allah SWT," ujar Nusron Wahid dalam keterangan, Kamis (30/11/2023).

Nusron menilai seharusnya Cak Imin menunjukkan optimisme melalui pernyataannya. Dia mengingatkan agar sifat sombong harus dihindari oleh pemimpin bangsa ini.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Seharusnya pemimpin itu optimis ya, mengajak untuk membangun bersama Indonesia yang kita cintai. Bukan malah seperti itu," kata dia.

"Allah tidak akan menciptakan kehancuran suatu bangsa selama umat manusia yang menjadi penghuninya tidak sombong, siapapun yang menjadi pemimpinnya," imbuhnya.

Menurut Nusron, para capres dan cawapres saat ini adalah orang-orang pilihan. Dengan begitu, menurutnya, siapapun yang menjadi pemenang dalam pilpres adalah pilihan terbaik yang jauh dari sifat sombong dan angkuh.

"Langit yang ditugaskan untuk menjaga kedamaian dan menjaga jagat dari kehancuran. Semoga Allah meridhoi, dan semoga kita semua, Pemimpin dan Rakyat Indonesia dijauhkan dari kesombongan," ujarnya.

Sebelumnya, Cak Imin mengatakan jika pasangan AMIN tidak menang, Indonesia terancam hancur. Hal itu disampaikan Cak Imin saat pidato di acara konsolidasi pemenangan AMIN.

"Keringat kalian, jerih payah kalian, semangat kalian, tidak akan pernah sia-sia. Karena apa? Apa yang disampaikan Mas Anies itu urgensi, kebutuhan. Kalau kita tidak menang Indonesia dalam ancaman bahaya dan kehancuran," ujar Cak Imin dalam acara di Ancol Beach City Mall, Rabu (30/11).

Simak juga 'Bos PPI Duga AMIN Pakai Strategi Pilkada DKI 2017 di Pemilu 2024':

[Gambas:Video 20detik]


Cawapres nomor urut 3 Mahfud Md mengaku siap dengan debat capres-cawapres. Dia mengatakan debat merupakan bagian dari proses penilaian kandidat oleh publik.

"Ketika bersedia menjadi calon, dengan segala yang ada harus siap berdebat dan memperlihatkan kemampuan. Itu kan bagian dari proses seleksi oleh masyarakat," kata Mahfud di Jalan Teuku Umar nomor 9, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (30/11/2023).

Mahfud mengaku tidak memiliki persiapan khusus menjelang debat cawapres. Dia menjamin dirinya akan datang saat debat.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Bagi saya ndak perlu persiapan-persiapan khusus, kan tidak tahu mau ditanya apa kalau siap. Nanti pergi ke barat, urusan timur, kan ndak. Ya sudah datang saja, nanti masyarakat akan menilai," ujarnya.

Jadwal Debat Capres-Cawapres

Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan tanggal debat capres-cawapres. KPU akan menggelar debat sebanyak lima kali.

Rencananya, debat akan digelar sebanyak dua kali pada Desember 2023, dua kali pada Januari 2024, dan satu kali pada Februari 2024. KPU rencananya akan menggelar lima kali debat di Jakarta.

Berikut jadwal debat capres-cawapres terbaru dari KPU:

1. Selasa, 12 Desember 2023

2. Jumat, 22 Desember 2023

3. Minggu, 7 Januari 2024

4. Minggu, 21 Januari 2024

5. Minggu, 4 Februari 2024

Simak Video 'KPU Matangkan Format Debat Capres: Libatkan Masyarakat Sipil':

[Gambas:Video 20detik]


Capres nomor urut 1 Anies Baswedan mengatakan bahwa skema pembiayaan kredit rumah saat ini rumit. Dia menyebut bahwa skema itu kebanyakan berpihak kepada pekerja sektor formal.

"Jadi saat ini skema pembiayaan untuk kredit rumah itu rumit, dan berpihak kepada mereka yang berada di sektor formal. Mereka-mereka yang bekerja mandiri, mereka-mereka yang bekerja di sektor informal, selalu kesulitan untuk mengakses," kata Anies di Jakarta Utara, Kamis (30/11/2023).

Hal itu yang membuatnya ingin mengulas tentang skema pembiayaan tersebut. Hal ini katanya demi memudahkan masyarakat yang bekerja di sektor informal.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Karena itu lah kita ingin me-review, mengubah ketentuan secara mayoritas supaya mayoritas penduduk Indonesia yang bekerja di sektor informal, kerja mandiri bisa mengakses juga pada KPR," sebutnya.

Tak hanya di sektor KPR, Anies mengatakan hal tersebut terjadi di skema pembiayaan lainnya. Skema pembiayaan untuk pelaku informal kerap sulit.

"Pembiayaan-pembiayaan untuk pelaku yang informal non-formal itu sering sulit. Karena itu, kalau usaha mikro kalau dia masih informal sulit sekali berkembang. Tapi yang sudah besar, sudah formal, mudah mendapat pembiayaan. Prinsipnya adalah membesarkan yang kecil, tanpa mengecilkan yang besar, dan itulah yang akan susun kebijakannya," tuturnya.

Dalam isu tersebut, Anies fokus kepada regulasinya. Menurutnya, regulasi yang ada harus bisa menyelesaikan masalah.

"Jadi kehadiran negara itu membuat regulasi sesuai kebutuhan. Bukan sesuai kenyamanan negara, yang enak buat negara yang mana nih, yang gampang buat negara yang mana nih. Oh yang gampang sektor formal, yang gampang pakai kontraktor, kenyataannya mayoritas tidak pakai kontraktor. Terus kapan dia bisa dapat akses pinjaman," pungkasnya.


Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menjelaskan soal ucapannya yang menyebut jika pasangan AMIN tidak menang, Indonesia dalam ancaman kehancuran. Ucapan tersebut, kata Cak Imin, untuk mengingatkan masyarakat untuk berhati-hati terhadap situasi politik saat ini.

"Itu kan konteksnya presentasi bahaya-bahaya. Bahaya neo-Orde Baru, neoliberalisme, neo-Orde Baru yang berwajah baru, itu bahaya. Bahayanya soal itu, kita waspada soal itu," kata Cak Imin di kawasan Chinatown Glodok, Jakarta Barat, Kamis (30/11/2023).

Cak Imin membantah jika ucapannya tersebut dianggap sebagai sebuah sifat kesombongan. Pasangan capres Anies Baswedan ini menegaskan mengajak masyarakat untuk mengingat kembali bahaya Orde Baru.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Bukan (sombong). Kita mengingat bahaya neo-Orde Baru," ungkap Cak Imin.

Cak Imin sebelumnya meminta pendukungnya membantu kemenangan Pilpres 2024. Dia mengatakan jika pasangan AMIN tidak menang, Indonesia terancam hancur.

Hal itu disampaikan Cak Imin saat pidato di acara konsolidasi pemenangan AMIN di Ancol Beach City Mall, Rabu (30/11). Dia awalnya menyampaikan para pendukung yang hadir menjadi ujung tombak penentu kemenangan.

"Kalau dalam survei itu ada namanya fix voters, ada yang namanya swing voters. Saya ingin dari fix voters saja kita sudah cukup untuk menang. Dan itu artinya anggota DPRD ini para caleg-caleg, kita mohon dan kita instruksikan kita wajibkan, suara dapatkan sebanyak-banyaknya. Siap?" ujar Cak Imin.

Cak Imin mengatakan tak akan melupakan satu suara untuk pasangan AMIN. Dia menyebut akan menjadikan catatan dalam perjuangan PKB untuk Indonesia.

"Keringat kalian, jerih payah kalian, semangat kalian, tidak akan pernah sia-sia. Karena apa? Apa yang disampaikan Mas Anies itu urgensi, kebutuhan. Kalau kita tidak menang, Indonesia dalam ancaman bahaya dan kehancuran," ujar Cak Imin.

Adapun, Cak Imin mengaku sudah menyiapkan strategi jelang debat capres-cawapres.

"Pasti ada teknik persiapan teknisnya, karena juga dikasih waktu ada menitnya. Ngomong dikit harus langsung dalam waktu yang terbatas," ujarnya.

Simak juga 'Cak Imin di Hadapan Relawan: Saatnya yang Zalim Diganti yang Adil':

[Gambas:Video 20detik]


Pemilu 2024 akan berlangsung pada bulan Februari. Saat hari pemilihan, pemilih akan mendatangi Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk memberikan hak suaranya dengan cara mencoblos di surat suara.

Lalu, bagaimana cara mengecek TPS untuk Pemilu 2024? Berikut penjelasannya.

Pengertian TPS

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Tempat Pemungutan Suara (TPS) adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara dalam pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu). Sementara itu, Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri (TPS LN) adalah tempat pelaksanaan pemungutan suara di luar negeri.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

TPS Pemilu adalah tempat di mana para pemilih melaksanakan proses pemungutan suara dalam Pemilu, baik di dalam maupun di luar negeri. Dalam penyelenggaraan Pemilu, setiap TPS memiliki Petugas Pengawas TPS Pemilu dan Petugas Ketertiban TPS Pemilu.

Ilustrasi bilik suara di TPS Pemilu (Foto: Rifkianto Nugroho)

Cara Cek TPS Pemilu 2024

Pemilih yang telah terdaftar secara resmi di Daftar Pemilih Tetap (DPT) dapat mengecek TPS untuk Pemilu 2024. Bagaimana caranya?

Buka situs https://cekdptonline.kpu.go.id/

Masukkan NIK atau Nomor Paspor bagi Pemilih Luar Negeri

Setelah itu, akan muncul data pemilih, seperti nomor TPS, nama pemilih, NIK, NKK, kabupaten, kecamatan, kelurahan, dan alamat potensial TPS

Jika data tidak terdaftar, maka tertulis peringatan 'Data anda belum terdaftar!'. Pemilih akan diminta untuk menghubungi kantor KPU terdekat untuk memastikan data diri ada di DPT.

Apa itu DPT?

Mengutip dari PKPU Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilu, Daftar Pemilih Tetap (DPT) adalah daftar pemilih sementara hasil perbaikan akhir yang telah diperbaiki oleh panitia pemungutan suara, direkapitulasi oleh panitia pemilihan kecamatan, ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota, dan direkapitulasi di tingkat provinsi dan nasional.

Pemilih harus memastikan namanya tercantum dalam DPT sebagai syarat memilih saat Pemilu 2024. Ini cara cek DPT secara online.

Buka situs KPU atau klik tautan infopemilu.kpu.go.id

Kemudian, pilih menu 'Cek DPT Online' atau akses di cekdptonline.kpu.go.id

Lalu, akan muncul laman 'Pencarian Data Pemilih'

Masukkan NIK atau Nomor Paspor bagi Pemilih Luar Negeri

Pastikan nomor yang dicantumkan sudah benar

Berikutnya, klik 'Pencarian'

Jika sudah terdaftar, muncul nama pemilih dan nomor TPS sesuai data yang telah dimasukkan

Jika data tidak terdaftar, akan ada peringatan 'Data anda belum terdaftar!'.

Demikian informasi cara cek TPS Pemilu 2024. Semoga bermanfaat!

Simak juga 'Melihat Lagi Wanti-wanti Jokowi soal Pemilu 2024':

[Gambas:Video 20detik]


Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar atau Cak Imin optimistis dirinya bersama Anies Baswedan akan menang Pilpres 2024. Cak Imin menyinggung Anies dan dirinya sama-sama pernah dipecat.

"Perlu Anda tahu, Mas Anies harus bersyukur, dipecat Pak Jokowi bersyukur. Dengan dipecat, namanya mencuat dan jadi capres hari ini," kata Cak Imin di Ancol Beach City Mall, Rabu (30/11/2023).

"Diawali jadi gubernur dulu. Jadi kalau pengin jadi gubernur lalu jadi capres, nanti akhirnya Presiden, harus pernah ngerasain dipecat. Nah saya sudah pernah ngerasain dipecat Gus Dur. Insyaallah selangkah lagi AMIN menang," imbuhnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Cak Imin kemudian menyinggung soal dirinya dan Anies sama-sama bergerak untuk perubahan di tahun '90-an. Dia pun mengatakan kebersamaannya bersama Anies jadi momen reuni untuk tujuan perubahan Indonesia.

"Jadi kalau dulu kita berjuang menurunkan rezim Orde Baru mengubah jadi reformasi demokrasi, puncaknya '98. Itu kita sebut perubahan jilid 1. 2024 perubahan jilid 2 kita lakukan. Dan saya, Mas Anies, kalian semua adalah pahlawan perubahan jilid 2. Untuk siapa? Untuk rakyat yang menunggu nasibnya terus begini, buruh, pekerja kasar, gaji sebulan hanya cukup untuk mi instan," ucapnya.

Cak Imin kemudian berjanji akan memberikan perhatian kepada seluruh pejuang negara. Dia juga janji organisasi mendapat haknya dari negara.

"NU Muhammadiyah sejak sebelum kemerdekaan sudah memberikan keringat, air mata dan pengorbanan untuk mencerdaskan rakyat. NU Muhammadiyah harus dapat haknya dari negara. Organisasi-organisasi, penggerak umat, masyarakat, tokoh agama, kiai, ulama, pendeta, biksu, semua kontribusinya tiada tara. Tapi apa kontribusi negara? Negara malah membebani mereka-mereka itu," ucapnya.

"Saya sama Mas Anies sepakat, insyaallah perubahan paling pokok adalah seluruh pejuang bangsa dapat perhatian dan haknya tumbuh berkembang," kata Cak Imin.

Simak juga 'Bos PPI Duga AMIN Pakai Strategi Pilkada DKI 2017 di Pemilu 2024':

[Gambas:Video 20detik]


Capres nomor urut 1 Anies Baswedan merespons tuntutan buruh yang meminta Upah Minimum Provinsi (UMP) naik 15%. Dia bercerita tentang apa yang dilakukannya saat menjadi Gubernur Jakarta.

"Gini, saya sampaikan ketika kami memimpin di Jakarta kenaikan UMP contohnya pada tahun 2021-2022, kami memilih menggunakan rumus yang prinsipnya keadilan," kata Anies di Jakarta Utara, Kamis (30/11/2023).

Anies yang merupakan mantan Gubernur Jakarta ini mewanti-wanti jangan sampai kenaikan upah buruh tidak mencerminkan keadilan. Sebab nantinya, ketimpangan bisa muncul dari ketidakadilan.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Jadi rumus itu yang kami gunakan, jangan sampai kenaikan upah buruh tidak mencerminkan rasa keadilan. Kalau tidak mencerminkan rasa keadilan, maka akan menghasilkan ketimpangan, dan ketimpangan artinya instabilitas segalanya timpang tidak akan stabil," ujarnya.

Dia mengibaratkan hal tersebut seperti sebuah meja dan kursi. Apabila kaki meja atau kursi ada yang timpang, maka akan jatuh.

"Kalau timpang gimana jadi? Miring jatuh, jangan ada ketimpangan," ungkapnya.

Hari ini para buruh mengadakan aksi mogok nasional. Presiden KSPI yang juga Presiden Partai Buruh Said Iqbal sebelumnya mengatakan aksi mogok kerja ini serentak dilakukan di seluruh kawasan industri di Indonesia, menuntut kenaikan UMP 15%. Khusus untuk di Jakarta, Said Iqbal juga meminta, agar Jakarta melakukan revisi kenaikan nilai UMP dari 3,6% mendekati 15%.

"Tidak masuk akal DKI naik upah sebesar 3,6% sementara di daerah sekitarnya jauh melebihi dari 3,6%. Seperti di Kota Bekasi 14,02%, Kabupaten Bekasi 13,99%, Kota Depok 12,99%, dan lainnya, sehingga UMP DKI tidak boleh lebih rendah dari Jabodetabek," kata Said Iqbal dalam siaran pers mengenai mogok nasional.


Bupati Tana Toraja, Sulawesi Selatan (Sulsel) Theofilus Allorerung melantik Rudhy Andi Lolo sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Tana Toraja. Rudhy sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Tana Toraja.

"Selamat untuk dr Rudhy Andi Lolo, saya harap bisa mengemban amanah dan tanggung jawab besar ini," kata Theofilus Allorerung di Gedung Tammuan Mali', Kamis (30/11/2023).

Theofilus mengungkapkan, pengangkatan Rudhy sebagai Sekda Tana Toraja tidak ada unsur politik. Menurutnya, Rudhy ditunjuk sebagai Sekda dikarenakan memiliki nilai tertinggi saat seleksi terbuka dan mendapat rekomendasi dari Pj Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Tidak ada urusannya dengan politik meski pelantikannya musim politik. Sekda ini dilelang terbuka dan melalui seleksi yang panjang. Kenapa saya tunjuk dr Rudhy karena dia nomor satu tertinggi nilainya, kita usulkan ke Gubernur dan dapat rekomendasi itu. Kalau Gubernur bilang cari yang lain kita cari, karena dia punya hak," ungkapnya.

Theofilus meminta, Sekda terpilih segera untuk melakukan konsolidasi dengan seluruh pejabat yang berada di bawahnya dalam perbaikan birokrasi dan membantunya untuk mencapai visi membuat Tana Toraja bangkit, produktif dan tangguh.

"Tugas pertama, segera konsolidasi seluruh pejabat yang di bawah agar menjadi satu tim, bekerja secara bersama-sama karena tugasnya sekarang pimpinan birokrasi. Tentu juga Sekda ini membatu Bupati untuk capai visinya yakni membuat Tana Toraja bangkit, produktif dan tangguh," ucapnya.

Sementara itu, Rudhy Andi Lolo mengutarakan, dirinya merasa terkejut setelah mendapatkan undangan pelantikan sebagai Sekda Tana Toraja. Kata dia, dirinya akan berusaha sebaik mungkin bekerja seprofesional mungkin.

"Saya juga kaget terima undangan untuk dilantik Sekda. Saya rasa ini tanggung jawab besar ya, saya juga akan berusaha profesional dalam bekerja," ujarnya.

Rudhy pun menepis pengangkatannya sebagai Sekda Tana Toraja untuk kepentingan politik di Pemilu 2024 nanti. Dia pun menegaskan akan mengawal netralitas ASN di Tana Toraja.

"Tidak ada sangkutpautnya dengan politik, karena tahapan yang kita lewati begitu panjang. Saya benar-benar akan menjaga komitmen netralitas ASN dalam menghadapi pemilu 2024 ini, kalau kita temukan ada ASN yang mendukung paslon kita tugas sesuai prosedur," tandasnya.

Diketahui, Rudhy Andi Lolo sebelumnya sempat menempati beberapa jabatan di beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Mulai dari Direktur RSUD Lakipadada, Plt Kadis Badan Koordinasi Keluarga Berencana Daerah (BKKBD) Tana Toraja, Sekretaris Dinas Kesehatan Tana Toraja, dan Kepala Dinas Kesehatan Tana Toraja.

Kekompakan Gerak Jalan Ma'Tekka di Tana Toraja


Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengaku mendapat keluhan dari para pedagang saat mendatangi kawasan Chinatown, Glodok, Jakarta Barat. Menurut Cak Imin, keluhan pedagang itu adalah daya beli masyarakat yang menurun.

"Rata-rata keluhannya daya beli masyarakat semakin turun. Kemudian diharapkan pemerintah supaya mendongkrak daya beli masyarakat agar mereka merasakan betul kalau daya beli turun, orang yang belanja jadi sedikit," ujar Cak Imin usai berkeliling kawasan Glodok, Jakarta Barat, Kamis (30/11/2023).

Selain itu, Cak Imin mengaku ada permintaan yang disampaikan dari pedagang kepadanya. Katanya, para pedagang meminta agar Cak Imin mempertahankan keberadaan pasar tradisional.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Yang kedua mereka meminta dipertahankan pasar-pasar yang ada sehingga mereka tetap merasa aman tidak ada gangguan," ungkap Cak Imin.

Cak Imin diketahui menyambangi kawasan Chinatown, Glodok, Jakarta Barat, pada masa kampanye Pilpres 2024. Cak Imin menyempatkan diri mampir ke Rumah Teh Pantjoran, lalu makan soto tangkar.

Cak Imin datang menggunakan pakaian kemeja hijau dengan celana panjang hitam didampingi sejumlah elite PKB. Kedatangannya juga disambut oleh masyarakat sekitar yang berteriak dan berebut mengajak foto dan salaman.

Cak Imin langsung diajak masuk ke dalam Rumah Teh Pantjoran, disambut oleh para pendukungnya. Selesai di Rumah Teh Pantjoran, Cak Imin kemudian berjalan ke kawasan Chinatown Glodok.

Cak Imin melambaikan tangan kepada masyarakat yang berteriak memanggil namanya. Cak Imin juga terlihat menghampiri beberapa pedagang di kawasan Chinatown.

Mulai dari pedagang buah, makanan dan juga pakaian hingga pernak pernik. Wakil Ketua DPR RI itu tampak berbincang dengan beberapa pedagang.

Simak juga 'Cak Imin di Hadapan Relawan: Saatnya yang Zalim Diganti yang Adil':

[Gambas:Video 20detik]


Jenazah RH alias Rudi, supir logistik Pemilu yang tewas diduga akibat kelelahan dipulangkan ke daerah asalnya. Jenazah Rudi rencananya dimakamkan di Desa Jrambe, Kecamatan Dlanggu, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur (Jatim).

Lokasi pemakaman Rudi dapat dipastikan setelah perwakilan keluarga, yakni adik kandung dari Rudi bernama Yuyun Ifana (41) dan bibinya, Surti, mendatangi Kepolisian Sektor (Polsek) Denpasar Utara. Keluarga mengaku telah ikhlas dengan kematian Rudi.

"Kami sudah mengikhlaskan kepergian almarhum dan pemakaman almarhum akan dilakukan di Mojokerto," kata Yuyun dalam siaran pers yang diterima detikBali, Kamis (30/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Yuyun mengatakan keluarga tidak akan menempuh upaya hukum lainnya terkait kematian Rudi. Selain itu, keluarga juga tidak bersedia jenazah Rudi diautopsi. Semua pernyataan keluarga sudah tertuang dalam berita acara pemeriksaan, termasuk pernyataan menolak autopsi dari pihak keluarga.

"Kami menyampaikan apresiasi dan terimakasih kepada Kepolisian Polresta Denpasar dan Polsek Denpasar Utara yang sudah membantu kami mempermudah proses pemulangan jenazah almarhum," ujar Yuyun.

Seperti diketahui, Rudi meninggal dunia di sebuah warung angkringan di Jalan Katalia I, Kelurahan Ubung, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Rabu pagi (29/11/2023). Pria berusia 44 tahun itu diduga kelelahan hingga mengembuskan napas terakhir.

Budianto, rekan kerja Rudi, adalah saksi mata meninggalnya Rudi. Mereka awalnya datang ke angkringan untuk beristirahat sambil menikmati segelas teh. Tak lama, Budianto melihat Rudi kejang-kejang dalam posisi tengkurap.

Panik, Budianto berusaha membangunkan Rudi. Namun, Rudi tak merespons sehingga ia berlari mencari bantuan ke Pos Pengamanan Polri, yaitu Satgas Ops Mantap Brata Agung 2024 yang bertugas di PT Temprina Media Grafika.

"Kepolisian telah melakukan upaya-upaya tindakan Kepolisian yang diperlukan saat di TKP seperti membuat laporan, periksa saksi-saksi dan jenazah yang dibawa ke RS Sanglah serta dari pihak kepolisian Polsek Denpasar Utara membantu administrasi terkait pengeluaran jenazah," ujar Kapolsek Denpasar Utara Iptu I Putu Carlos Dolesgit.

Tips Hindari Hoax yang Berseliweran Jelang Pemilu 2024


Tim Kemenangan Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming menganggap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman korban kambing hitam putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK). TKN Prabowo-Gibran menilai ada pihak yang sengaja mencari kesalahan Anwar Usman.

"Sehingga semakin terang dan jelas sebetulnya Bapak Anwar Usman ini korban kambing hitam ya. Orang yang sengaja dicari kesalahannya sekadar untuk melakukan legitimasi ya, terhadap di putusan MKMK," kata Wakil Ketua Komandan Hukum TKN Prabowo-Gibran Habiburokhman dalam konferensi pers, Kamis (30/11/2023).

Seperti diketahui, Anwar Usman dicopot dari jabatannya sebagai Ketua MK usai rekomendasi MKMK yang menyatakan Anwar melanggar etik berat sebagai hakim konstitusi usai memutus putusan MK Nomor 90 terkait syarat oencalonan presiden dan wapres.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Kendati begitu, Habiburokhman menilai putusan MKMK tak memberikan bukti yang jelas terkait tudingan Anwar mengintervensi putusan MK.

"Jadi dalam 400 halaman keputusan MKMK itu memang tidak ada kan kalau keputusan, dalam sebuah keputusan itu kan sebuah fakta diambil dari keterangan saksi dan petunjuk alat bukti. Dan dalam keputusan tersebut, seluruh saksi termasuk sembilan orang hakim konstitusi selaku terlapor, termasuk empat orang saksi fakta, tidak ada satu orang pun yang menyampaikan keterangan terkait adanya intervensi," tegasnya.

Di samping itu pula, Politikus Gerindra itu menyebut tak ada alat bukti jelas yang menunjukkan adanya intervensi. Oleh sebab itu, Habiburokhman menilai rekomendasi MKMK sebuah kekonyolan.

"Juga alat bukti yang dihadirkan tidak satu alat bukti pun yang menunjukkan terjadinya intervensi. Sehingga menjadi pertanyaan ya kalau Saudara Anwar Usman dihukum berat karena disebut membuka ruang intervensi. Inilah yang kami katakan kekonyolan ya, penegakan etik yang dilakukan oleh MKMK sendiri," ujarnya.

Ditambah lagi, saat ini MK telah menolak putusan nomor 141/PUU-XXI/2023 mengenai perkara gugatan ulang terhadap syarat usia capres-cawapres di dalam Pasal 169 huruf q UU Pemilu yang sebelumnya berubah oleh Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023. Di mana, dalil yang menyatakan bahwa terlah terjadi intervensi dalam perkara nomor 90 tidak dapat dibenarkan. Menurutnya, hal ini semakin membuktikan bahwa Anwar menjadi korban kambing hitam.

"Ini apa yang bicara bukan Habiburokhman tapi 8 hakim MK ya. Di 8 hakim MK mengatakan bahwa dalil yang mengatakan ya, dalil pemohon yang mengatakan telah terjadi intervensi dalam perkara 90, itu tidak dapat dibenarkan di putusan ini," ucapnya.

"Jadi saya pikir ini menunjukkan kepada publik ya, kepada kita semua, bahwa memang setelah kita cermati, tidak ada yang namanya intervensi tersebut dan memang sebetulnya tidak tepat putusan pelanggaran berat terhadap Pak Anwar Usman ya. Di mana keputusan inilah yang kemudian di bawa-bawahl terus dan dikait-kaitkan dengan kami pasangan Prabowo Gibran," sambungnya.

Simak Video 'Alasan MK Tolak Gugatan Syarat Usia Capres-Cawapres':

[Gambas:Video 20detik]


DPD II Partai Golkar Enrekang, Sulawesi Selatan (Sulsel) akan melakukan musyawarah daerah luar biasa (Musdalub) setelah mundurnya Muslimin Bando dari jabatan ketua. Tercatat, hanya ada satu kader yang maju sebagai calon Ketua Golkar Enrekang, yakni Muh Irpan.

"Kami sementara mempersiapkan untuk pelaksanaan Musdalub DPD II Golkar Enrekang. Kami juga sudah buka pendaftaran calon ketua DPD II kemarin," kata Ketua panitia pelaksana Musdalub Budi Palisuri kepada detikSulsel, Kamis (30/11/2023).

Budi mengungkapkan, hingga penutupan pendaftaran calon Ketua DPD II Golkar Enrekang, hanya satu kader yakni Muh Irpan yang sudah mengembalikan formulir calon ketua. Sehingga kata dia, dalam Musdalub nanti dipastikan Irpan sebagai calon tunggal yang maju sebagai Ketua DPD II Golkar Enrekang.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Sudah tertutup pendaftarannya. Hanya Pak Irpan kader Golkar Enrekang yang mengembalikan formulir, jadi dipastikan hanya dia calon Ketua DPD II Golkar di Musdalub nanti," ungkapnya.

Dia mengutarakan, pihaknya merencanakan akan menggelar Musdalub DPD II Golkar Enrekang pada Selasa (5/11). Menurutnya, Musdalub ini digelar setelah Muslimin Bando pindah partai dan meninggalkan jabatan Ketua Golkar Enrekang.

"Kemungkinan Musdalub digelar Selasa (5/11) nanti. Ya kita melakukan ini untuk mengisi kekosongan kursi Ketua DPD II Golkar yang ditinggalkan Muslimin Bando," ucapnya.

Terpisah, calon ketua DPD II Golkar Enrekang Muh Irpan mengklaim sudah mendapatkan 100 persen dukungan dari kader Golkar Enrekang untuk maju sebagai Ketua DPD II. Dia pun bertekad akan membawa Golkar menang di pemilu 2024 nanti.

"Iya saya memang calon tunggal, saya juga sudah mengantongi dukungan 100 persen. Visi saya pastinya membesarkan Golkar dan menjadi pemenang di Enrekang khususnya di Pilpres dan Pileg. Kalau terpilih nanti saya pastikan juga struktur Golkar lebih baik lagi," tandasnya.

Diberitakan sebelumnya, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Golkar mengusulkan nama Bendahara DPP Himpunan Keluarga Massenrempulu (Hikma) Muh Irpan sebagai bakal calon Bupati Enrekang. Irpan pun mengaku langsung mulai menyusun strategi.

Irpan mengungkapkan, dirinya memang sudah melakukan kerja-kerja politik untuk menghadapi Pilkada 2024 mendatang. Menurutnya, dirinya sudah mematangkan strategi untuk menghadapi agenda pemilihan kepala daerah tersebut.

"Ini membuat saya lebih percaya diri, kita lihat Golkar di Sulsel khususnya Enrekang adalah partai pemenang, ini sudah menjadi tradisi. Ini juga menjadi kekuatan bagi saya ke depan," kata Irpan kepada detikSulsel, Selasa (21/11).

Khofifah-Ridwan Kamil Hadiri Acara HUT ke-59 Golkar


Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar atau Cak Imin meminta pendukungnya membantu kemenangan Pilpres 2024. Dia mengatakan jika pasangan AMIN tidak menang, Indonesia terancam hancur.

Hal itu disampaikan Cak Imin saat pidato di acara konsolidasi pemenangan AMIN di Ancol Beach City Mall, Rabu (30/11/2023). Dia awalnya menyampaikan para pendukung yang hadir menjadi ujung tombak penentu kemenangan.

"Kalau dalam survei itu ada namanya fix voters, ada yang namanya swing voters. Saya ingin dari fix voters saja kita sudah cukup untuk menang. Dan itu artinya anggota DPRD ini para caleg-caleg, kita mohon dan kita instruksikan kita wajibkan, suara dapatkan sebanyak-banyaknya. Siap?" ujar Cak Imin.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Cak Imin mengatakan tak akan melupakan satu suara untuk pasangan AMIN. Dia menyebut akan menjadikan catatan dalam perjuangan PKB untuk Indonesia.

"Keringat kalian, jerih payah kalian, semangat kalian, tidak akan pernah sia-sia. Karena apa? Apa yang disampaikan Mas Anies itu urgensi, kebutuhan. Kalau kita tidak menang, Indonesia dalam ancaman bahaya dan kehancuran," ujar Cak Imin.

Adapun, Cak Imin mengaku sudah menyiapkan strategi jelang debat capres-cawapres.

"Pasti ada teknik persiapan teknisnya, karena juga dikasih waktu ada menitnya. Ngomong dikit harus langsung dalam waktu yang terbatas," ujarnya.

Simak juga 'Cak Imin di Hadapan Relawan: Saatnya yang Zalim Diganti yang Adil':

[Gambas:Video 20detik]


Menko Polhukam Mahfud Md berbicara terkait pentingnya etika dan moral dalam penegakan hukum. Dia mengatakan banyak orang melanggar hukum tapi tidak merasa melanggar.

Mahfud mengungkap penyebab banyaknya orang yang melakukan pelanggaran hukum. Menurutnya, hal itu terjadi, karena orang tersebut hanya takut pada pasal-pasal hukum, tapi tidak takut melanggar etika dan moral.

"Tidak tahu malu. Sehingga berani melanggar etika dan moral," ucap Mahfud dalam orasi ilmiah bertajuk 'Etika Profesi Sebagai Landasan Moral Penegakan Hukum yang Berkeadilan dan Berkeadaban' di acara Dies Natalis Universitas Bung Karno yang digelar di JIEXPO Convention Centre, Jakarta, Kamis (30/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Cawapres nomor urut 3 itu juga mengatakan banyak orang melanggar hukum tapi besembunyi dibalik norma hukum. Terlebih orang tersebut sudah menyandang status tersangka.

"Ada yang bilang, kan ada asas praduga tak bersalah. 'Jadi saya enggak boleh disalah-salahkan. Asas praduga tak bersalah artinya belum bersalah sebelum diputus oleh pengadilan'. Lalu bercerita lah soal asas praduga tak bersalah. Orang yang mencoba menyalahkan dia secara sosial dituding 'kamu melanggar asas praduga tak bersalah'," ungkap Mahfud.

Padahal, menurut Mahfud, penegakan hukum dimulai dari praduga bersalah. Dari situ, baru dapat disangka lalu didakwa hingga divonis oleh pengadilan.

"Misalnya ada barang kecurian, diduga yang mencuri ini si Ali, kenapa tadi barangnya ada, begitu Ali lewat enggak ada, itu sudah diduga bersalah," contohnya.

"Lalu apa arti praduga tidak bersalah itu, arti praduga tidak bersalah itu seseorang belum boleh dicabut haknya sebelum divonis oleh pengadilan. Tapi kalau dinilai secara sosial dia bersalah itu boleh," sambung Mahfud.

Singkat cerita, Mahfud pun menyinggung sejumlah pejabat negara yang kini sedang tersandung kasus. Salah satunya yaitu Firli Bahuri saat menjadi sebagai Ketua KPK.

"Misalnya kalau sekarang, maaf kalau kita melihat apa seorang pejabat, wakil menteri, Ketua KPK, menteri lah, yang sekarang jadi terdakwa. Apa kita tidak boleh menduga bahwa dia bersalah, boleh, sangat boleh," tegas Mahfud.

"Justru karena dia diduga, maka sekarang ditahan. Nah nanti bersalahnya sesudah divonis, divonis berapa tahun anda. Nah itu anda salah, inkrah namanya," pungkasnya.

Usai orasi, Mahfud mengaku tak ada atensi sindiran terhadap orang tertentu. Dia mengatakan fenomena yang dicontohkannya kerap terjadi sejak zama reformasi.

"Nggak ada sindiran (kepada Ketua KPK dan Wamenkumham). Kan banyak, bukan hanya Ketua KPK. Banyak selama ini sejak zaman reformasi itu banyak yang begitu-begitu," ucap Mahfud.

"Itu kepada pejabat, semuanya dan kepada ASN semuanya," lanjut Mahfud.

Simak juga 'Mahfud Sindir Menko Polhukam Pendahulu: Ada Korupsi Ditutupi':

[Gambas:Video 20detik]


Ketua Umum Korps Alumni HMI Jakarta Raya (KAHMI Jaya) M. Ichwan Ridwan atau kerap disapa Boim, menilai positif pidato Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono terkait Aparatur Sipil Negara (ASN) di IKN Nusantara. Boim menuturkan pidato itu tidak menciptakan rasa takut di kalangan ASN, melainkan sebaliknya, Heru memotivasi untuk naik jabatan melalui kinerja baik di IKN.

"Kita melihat objektif saja dari berbagai sudut pandang, nyatanya ada motivasi dari pak PJ bagi siapa saja pegawai yang ingin naik jabatan, ya peluang kerja di IKN salah satunya. Ini kan baik artinya mereka yang siap di IKN adalah SDM yang punya etos kerja tinggi dan siap mengabdi di sana," ujar Boim dalam keterangan tertulis, Kamis (30/11/2023).

Hal itu Boim ungkapkan di Jakarta, pada Kamis (30/11). Lebih lanjut Boim menjelaskan pihaknya tidak melihat adanya pesan miring dari Heru yang dianggap menyudutkan IKN. Boim yakin Heru sebagai Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) RI akan mendukung penuh pembangunan IKN sesuai program yang dijalankan Jokowi.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Soal Ibu Kota pindah, saya hakul yakin bukan hanya Pak PJ kok yang mendukung, masyarakat Betawi juga sangat setuju kalau Ibu Kota pindah. Nah terkait isi pidato juga kan mesti dilihat juga konteksnya, bisa jadi pak PJ ingin suasana forum kemarin itu lebih mencair, nggak kaku makanya suasananya lebih akrab tuh pegawai pegawai," ungkapnya.

Boim pun mengajak semua pihak untuk tidak mudah tersulut dan bersama-sama menjaga Jakarta agar tetap sejuk, tertib dan damai, terutama di tengah dinamika politik pemilihan presiden (Pilpres) yang tensinya kian meninggi. Sebagai putra daerah, lanjut Boim, dirinya akan mendukung program Pemprov DKI yang baik bagi masyarakat Jakarta.

"KAHMI Jaya tentu mendukung setiap program Pemda untuk kemajuan kota dan kesejahteraan masyarakat. Jadi, kita ini juga tanggung jawab bersama bagaimana Jakarta tetap damai," sebutnya.

Boim juga menyarankan agar Heru sering lagi bertemu dengan para tokoh masyarakat, tokoh agama dan stakeholder, agar tercipta suasana yang kompak dan kondusif dalam menghadapi suasana pemilu 2024 mendatang.

"Kami pun melihat konsolidasi birokrasi oleh pak PJ semakin hari semakin bagus, semakin terajut dengan baik. Sejalan dengan itu pun konsolidasi masyarakat melalui simpul-simpul tokoh juga harus terus ditingkatkan. Saya yakin Jakarta bisa solid, bisa kondusif tetap damai," pungkasnya.

Simak juga 'Anies Sebut IKN Bikin Ketimpangan Baru, Ini Jawaban Jokowi':

[Gambas:Video 20detik]


Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mendatangi kawasan Chinatown, Glodok, Jakarta Barat. Cak Imin memuji hasil kerja capres Anies Baswedan selama memimpin Jakarta lima tahun.

"Saya hari ini berkunjung ke Chinatown untuk tujuan menyaksikan apa yang disebut sebagai proses ekonomi yang tumbuh dan berkembang di mana pasar tradisional terus terjaga bersamaan dengan menjaga tradisi yang ada di masyarakat dengan budaya Tionghoa. Di sisi yang lain, kita ingin mensupport pasar ini tetap tumbuh dan berkembang sekaligus saya menyapa masyarakat untuk mengingatkan 14 Februari 2024 memilih AMIN nomor 1," ungkap Cak Imin di Wihara Dharmabakti, Glodok, Jakarta Barat, Kamis (30/11/2023).

Cak Imin menjelaskan banyak mendapat pengakuan dari lintas agama yang berada di kawasan Glodok soal toleransi yang dibangun capres Anies Baswedan saat menjadi Gubernur DKI Jakarta. Cak Imin menyebut banyak tempat ibadah yang dibuat Anies.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Saya bersyukur bertemu teman-teman komunitas Tionghoa, teman-teman Katolik, teman-teman Kristen, Buddha, semua agama ada di sini, Konghucu, mereka semua memberi testimoni kepada saya bahwa Mas Anies sebagai gubernur telah membuktikan bahwa dia bersikap adil dan bahkan mengembangkan apa yang menjadi harapan masyarakat," papar Cak Imin.

Cak Imin mencontohkan bentuk toleransi yang diwujudkan Anies semasa menjabat sebagai gubernur salah satunya mengeluarkan surat izin Vihara Dharmabakti di Glodok. Dia pun menepis kabar yang menyebut Anies memanfaatkan politik identitas maupun intoleran.

"Artinya apa? Mas Anies menjadi gubernur yang sangat menjaga toleransi. Tidak benar bahwa ada isu politik identitas, isu intoleransi, isu diskriminasi. Alhamdulillah saya mendapatkan testimoni yang lengkap. Di sini orang-orangnya ada semua yang jadi saksi dan menjadi bukti bahwa Mas Anies justru mengembangkan toleransi selama jadi gubernur," ujar Cak Imin.

Cak Imin juga mengaku telah melepas sebanyak 99 burung pipit di kawasan Glodok dan berencana melepas kura-kura ke laut sebagai tradisi kepercayaan orang Tionghoa yakni Fang Sheng atau 'buang sial'. Dia menjelaskan hal ini sekaligus menjaga tradisi etnis Tionghoa.

"Dan yang berikutnya, saya juga melepas burung tadi 99 burung sebagai doa AMIN menang. Istilahnya Fang Sheng. Saya juga titip ke Daniel (Wasekjend DPP PKB) untuk beli kura-kura nanti ditulisi nama saya dilepas di laut, ini tradisi-tradisi Tionghoa yang akan kita jaga" pungkasnya.

Simak juga 'Cak Imin di Hadapan Relawan: Saatnya yang Zalim Diganti yang Adil':

[Gambas:Video 20detik]


Ketua DPC PDIP Solo FX Hadi Rudyatmo menyinggung hubungan Iriana Jokowi dan keluarga saat menyampaikan rasa sakit hatinya terhadap Iriana. Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie membalas FX Rudy.

"Setop fitnah Ibu Iriana dan keluarga Pak Jokowi," kata Grace kepada wartawan, Kamis (30/11/2023).

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran ini lantas meminta semua pihak tidak mengumbar spekulasi yang dapat merusak suasana pesta demokrasi Pemilu 2024. Sebaliknya, dia mengajak berbagai pihak menunjukkan integritas.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Mohon pesta demokrasi kita jangan dirusak oleh fitnah, gosip, spekulasi dan konspirasi. Mohon proses demokrasi kita dikembalikan kepada kompetisi gagasan dan ide," kata Grace.

"Ayolah, tunjukkan integritas ibu dan bapak untuk mencerdaskan rakyat, memperkuat demokrasi dan nilai-nilai kebangsaan," ujarnya.

Pernyataan FX Rudy

Sebelumnya, FX Rudy mengaku sakit hati terhadap Iriana Jokowi. Dia awalnya mengomentari soal ribut-ribut sebutan petugas partai terhadap Jokowi.

"Kalau tersinggung menjadi petugas partai, ya suruh nyalonin rakyatlah dulu waktu presiden. Termasuk Mas Gibran. Kemarin kalau berani ya lewat independen, tak lawani dengan Pak Pur dan Pak Teguh," kata FX Rudy dalam wawancara bersama wartawan di Jakarta, Rabu (29/11).

FX Rudy mengungkit Pilwalkot Surakarta. FX Rudy menyebut PDIP punya kursi yang cukup untuk mengusung calon di Pilwalkot Solo kemarin. FX Rudy menyinggung pernyataan-pernyataan soal 'yang memilih itu rakyat'.

"Yang punya rakyat itu PDI Perjuangan yang masuk di PDI Perjuangan. Untung saya punya 30 kursi dari 45. Kalau ndak, dipret juga saya. Yang milih rakyat, rakyat mana? Anak njenengan nggak mungkin dapat rekomendasi dari Megawati Soekarnoputri karena Bu Mega punya hak prerogatif dan masih sayang kepada Pak Joko Widodo yang saat itu belum ketauan bobroknya," ujar FX Rudy.

FX Rudy menyebut istilah petugas partai selama ini disalahpersepsikan oleh buzzer. FX Rudy kemudian menyebut dirinya sakit hati pada Iriana.

"Disalahpersepsikan oleh buzzer-buzzer-nya beliau. Saya agak sakit hati karena Bu Iriana menyampaikan bahwa kecewa dengan Pak Jokowi dihina sebagai petugas partai. Kalau saya menilainya biasa kan dengan Bu Iriana. Kok, Mbak Mega itu kan bukan siapa-siapa. Wong mertuanya meninggal saja nggak ngelayat kok. Jadi apa yang disampaikan di media dengan apa yang terjadi di dalam rumah tangga sendiri nggak sama," ujar FX Rudy.

FX Rudy kemudian menjelaskan kembali pernyataannya setelah ditanyakan ulang oleh wartawan. "Mertuanya Ibu Iriana, ibunya Pak Jokowi, meninggal dunia kan nggak melayat kok, sampai tahlilan terakhir seribu hari nggak hadir kok. Itu menurut saya, ngapain sakit hati, wong Mbak Mega dipret itu wajar bagi saya. Wong mertuanya sendiri saja tidak dihargai, dihormati. Yang membesarkan Pak Joko Widodo yang bisa menjadi presiden. Kalau Pak Joko Widodo nggak jadi presiden, kan nggak jadi ibu negara," imbuhnya.

Simak juga 'Anies Sebut IKN Bikin Ketimpangan Baru, Ini Jawaban Jokowi':

[Gambas:Video 20detik]


Partai Amanat Nasional (PAN) mendukung program makan siang dan susu gratis bagi masyarakat. Uniknya, dalam mendukung program ini, PAN menampilkan para kader yang sedang berjoget gemoy.

PAN juga menuliskan narasi yang menarik, yakni 'Ingin segemoy mereka? Dukung program makan siang dan susu gratis untuk anak Indonesia!'

Ketua DPP PAN Zita Anjani mengatakan program makan siang dan susu gratis dipercaya menjadi salah satu solusi dalam mengatasi stunting dan angka kemiskinan.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Bukan hanya soal makan siang dan susu gratisnya saja, tapi ini juga berpotensi mendukung pergerakan ekonomi lokal. Sumber makanan itu ga mungkin disuplai dari 1 tempat, jadi industri pangan lokal juga akan tumbuh tersebar," kata Zita dalam keterangannya, Kamis (30/11/2023).

Melalui program ini, PAN optimistis Indonesia Emas 2045 dapat dicapai dengan mempersiapkan generasi muda Indonesia yang sehat. Di samping itu, program ini juga menjadi wujud nyata slogan PAN untuk selalu 'Bantu Rakyat'.

Simak juga 'Hari Pertama Kampanye, TKN Prabowo-Gibran Bagikan Makan-Susu Gratis':

[Gambas:Video 20detik]


Ketua DPC PDIP Solo FX Hadi Rudyatmo menyingung Ibu Negara Iriana Joko Widodo (Jokowi) yang disebut kecewa atas sebutan petugas partai terhadap Presiden Jokowi. Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming menilai sikap FX Rudy berlebihan.

Dilansir detikNews, pernyataan itu disampaikan FX Rudy dalam wawancara bersama wartawan di Jakarta, Rabu (29/11). FX Rudy awalnya mengomentari soal ribut-ribut sebutan petugas partai terhadap Jokowi. Rudy juga menyinggung soal majunya Gibran jadi Wali Kota Solo.

"Kalau tersinggung menjadi petugas partai, ya suruh nyalonin rakyatlah dulu waktu presiden. Termasuk Mas Gibran. Kemarin kalau berani ya lewat independen, tak lawani dengan Pak Pur dan Pak Teguh," kata FX Rudy.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

FX Rudy lalu mengungkit Pilwalkot Surakarta. FX Rudy menyinggung pernyataan-pernyataan soal 'yang memilih itu rakyat'. Rudy juga menyebut soal hak prerogatif Megawati terkait rekomendasi.

"Yang punya rakyat itu PDI Perjuangan yang masuk di PDI Perjuangan. Untung saya punya 30 kursi dari 45. Kalau ndak, dipret juga saya. Yang milih rakyat, rakyat mana? Anak njenengan nggak mungkin dapat rekomendasi dari Megawati Soekarnoputri karena Bu Mega punya hak prerogatif dan masih sayang kepada Pak Joko Widodo yang saat itu belum ketauan bobroknya," ujar FX Rudy.

FX Rudy menyebut istilah petugas partai selama ini disalahpersepsikan oleh buzzer. FX Rudy kemudian menyebut dirinya sakit hati terhadap Iriana.

"Disalahpersepsikan oleh buzzer-buzzer-nya beliau. Saya agak sakit hati karena Bu Iriana menyampaikan bahwa kecewa dengan Pak Jokowi dihina sebagai petugas partai. Kalau saya menilainya biasa kan dengan Bu Iriana. Kok, Mbak Mega itu kan bukan siapa-siapa. Wong mertuanya meninggal saja nggak ngelayat kok. Jadi apa yang disampaikan di media dengan apa yang terjadi di dalam rumah tangga sendiri nggak sama," ujar FX Rudy.

FX Rudy kemudian menjelaskan kembali pernyataannya setelah ditanyakan ulang oleh wartawan.

"Mertuanya Ibu Iriana, ibunya Pak Jokowi, meninggal dunia kan nggak melayat kok, sampai tahlilan terakhir seribu hari nggak hadir kok. Itu menurut saya ngapain sakit hati, wong Mbak Mega dipret itu wajar bagi saya. Wong mertuanya sendiri saja tidak dihargai, dihormati. Yang membesarkan Pak Joko Widodo, yang bisa menjadi presiden. Kalau Pak Joko Widodo nggak jadi presiden, kan nggak jadi ibu negara," imbuhnya.

TKN Prabowo-Gibran Merespons

Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran menganggap sikap FX Hadi Rudyatmo atau FX Rudy berlebihan.

"Pendapat Bapak FX Rudy yang mengaku sakit hati atas yang diduga pernyataan Ibu Iriana, saya kira terlalu berlebihan," kata Wakil Komandan Golf (Bidang Relawan) TKN Prabowo-Gibran, Roy Maningkas, kepada wartawan, Kamis (30/11/2023).

Roy menilai pernyataan FX Rudy tidak pantas sebagai seorang politikus senior. Dia mengingatkan FX Rudy jangan ngawur dalam menyampaikan penilaian terhadap Iriana Jokowi.

"Lagipula nggak pantaslah orang selevel politisi senior seperti Pak Rudy mengomentari dengan kata-kata sakit hati, itu kan baper banget dan tidak berkualitas," ujar Roy.

"Saya walau tidak kenal Pak Rudy tapi saya hormat pada beliau. Hendaklah memberikan penilaian yang jangan ngawur, apalagi ini menyerang seorang perempuan yang kebetulan sekarang jadi Ibu Negara," imbuhnya.

Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran, Grace Natalie, mempertanyakan cerita yang diungkapkan FX Rudy. "Saya sih nggak pernah dengar Bu Iriana bicara begitu. Belum tentu sumber yang cerita akurat," ujar Gracer.

Sementara itu, Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran, Afriansyah Noor, menilai pernyataan FX Rudy biasa-biasa saja dan tidak ambil pusing dengan pernyataan tersebut. Afriansyah mengatakan TKN akan tetap terus maju untuk memenangkan Prabowo-Gibran satu putaran.

"Ini kan soal curhatan FX Rudy yang, ya mungkin baper ya, kecewa terhadap apa-apa yang sekarang terjadi, tidak menyangka kok bisa Mas Gibran itu maju jadi calon wakil presidennya Pak Prabowo. Nah ini dikait-kaitkan dengan persoalan-persoalan yang menurut saya tidak relevan dengan sistem pemilu atau sistem berdemokrasi yang saat ini sedang kita jalankan. Bagi kami apa yang disampaikan FX Rudy itu pernyataan pribadi dan kekecewaan seorang FX Rudy saja yang tidak perlu kami tanggapi," kata Afriansyah.

Momen Megawati Sapa DPC PDIP Solo, Singgung soal Kesetiaan


Pengamat politik dari Universitas Muhammadiyah Kupang Ahmad Atang memprediksi duet Ganjar Pranowo-Mahfud Md dan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka berpotensi menang di Nusa Tenggara Timur (NTT). Sementara itu, paket Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) bakal keok di NTT pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

"Jika melihat pada kekuatan figur, maka peluang menang di NTT ada pada paslon Ganjar-Mahfud. Namun jika dilihat dari dukungan partai, maka Prabowo-Gibran mempunyai peluang menang di NTT. Sedangkan, Anies-Muhaimin tidak cukup kuat untuk menang," kata Atang kepada detikBali di Kupang, Kamis (30/11/2023).

Atang mengungkapkan selama ini NTT menjadi basis politik capres-cawapres yang didukung oleh partai besar seperti Golkar dan PDI Perjuangan. Menurutnya, kecenderungan pemilih NTT mendukung pasangan calon (paslon) dari latar belakang politik nasionalis.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Paket AMIN yang didukung oleh Nasdem, PKS, dan PKB merupakan figur yang baik dan visioner. Namun, stigma Anies sebagai figur yang melekat dengan politik identitas menjadi titik lemah untuk mendapatkan dukungan dari pemilih NTT," jelasnya.

Atang kemudian menguraikan kelemahan pasangan Prabowo-Gibran di mata pemilih NTT. Menurutnya, pasangan yang diusung oleh Koalisi Indonesia Maju (KIM) itu memiliki titik lemah pada Prabowo yang sudah tiga kali kalah dalam Pilpres. Demikian pula Gibran yang kerap dinilai negatif karena politik dinasti.

"Untuk paket Prabowo-Gibran, punya titik lemah di Prabowo yang kali ketiga maju pada kontestasi Pilpres. Itu dapat menimbulkan titik jenuh di publik dan dipertajam dengan isu politik dinasti karena ada Gibran di dalamnya," imbuh Atang.

Pasangan Ganjar-Mahfud pun, kata Atang, memiliki kelemahan yang bisa menggerus raihan suara mereka. Menurutnya, kendala keterpilihan Ganjar-Mahfud lebih disebabkan oleh urusan internal partai pengusungnya, PDIP.

"Paket Ganjar-Mahfud punya titik lemah pada isu pemupukan kekuasaan pada satu tangan, yakni Megawati dan PDIP," ujarnya.

Terlepas dari itu, Atang menilai pemenang Pilpres 2024 di NTT sangat dipengaruhi oleh kekuatan partai koalisi masing-masing paslon. "Maka yang menentukan bukan pada kekuatan figur namun ada pada kekuatan dukungan partai koalisi," pungkasnya.

KPU NTT menetapkan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilu 2024 mencapai 4.008.475 orang. Mereka tersebar di 22 kabupaten/kota di NTT.

Bos PPI soal TPN Ganjar-Mahfud Serang Jokowi: Nggak Produktif


Masa kampanye sudah dimulai sejak dua hari lalu. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Barat (Sumbar) mengingatkan para caleg untuk tidak melakukan pelanggaran selama kampanye. Sebab, jika terbukti, nama sang kandidat bisa dibatalkan atau dilakukan perubahan pada Daftar Calon Tetap (DCT).

Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Sumbar Ory Sativa Syakban mengatakan, pembatalan atau perubahan DCT itu dimungkinkan, sesuai pasal 87 Peraturan KPU No 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Legislatif.

"Perubahan DCT dapat dilakukan jika terbukti caleg DPRD melakukan pelanggaran larangan selama tahapan kampanye," ujar Ory Sativa Syakban kepada wartawan, Kamis (30/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ditambahkan Ory, larangan selama kampanye antara lain politisasi SARA, mengancam untuk melakukan kekerasan verbal kepada pemilih, kampanye menggunakan fasilitas ibadah dan menjanjikan memberikan uang kepada pemilih.

Pelaksana dan tim kampanye juga dilarang melibatkan pejabat non anggota parpol, ASN, TNI, Polri, kepala desa, perangkat desa serta WNI yang belum mempunyai hak pilih

Menurut Ory, selain karena melanggar tahapan kampanye KPU Sumbar juga dapat membatalkan nama DCT caleg DPRD Sumbar jika terbukti melakukan tindak pidana penggunaan dokumen palsu selama pencalonan atau karena caleg sudah dipecat oleh parpol.

"Jika caleg melakukan tindak pidana penggunaan dokumen palsu,dan dipecat oleh parpol, KPU Sumbar bisa langsung membatalkan yang bersangkutan dalam DCT," jelasnya.

"Kami berharap, seluruh peserta pemilu dan caleg betul-betul memperhatikan larangan selama tahapan kampanye," katanya lagi, sambil menginformasikan bahwa KPU Sumbar dan KPU Kabupaten-Kota se Sumbar memiliki layanan helpdesk kampanye untuk melayani konsultasi peserta Pemilu selama tahapan kampanye.

Ayah di Padang Tega Perkosa 2 Anak Kandungnya Sendiri


Komisi Pemilihan Umum (KPU) mewajibkan seluruh partai peserta Pemilu 2024 untuk menyetorkan akun media sosial yang digunakan untuk kampanye. Ternyata di Gunungkidul, akun media sosial yang digemari untuk kampanye yakni Facebook (FB) dan Instagram (IG).

Aturan itu tertuang dalam peraturan KPU (PKPU) nomor 15 tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum. Dalam aturan itu tiap partai peserta pemilu wajib menyetorkan maksimal 20 akun media sosial untuk kampanye.

"Kalau di regulasi itu setiap jenis aplikasi itu maksimal 20 akun medsos," tutur Ketua KPU Kabupaten Gunungkidul, Asih Nuryanti, kepada detikJogja saat ditemui di kantornya, Kamis (30/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Asih menyebut ada 18 parpol peserta Pemilu 2024 yang sudah menyetorkan akun media sosialnya. Di antara media sosial yang ada, ternyata FB dan IG menjadi favorit parpol peserta Pemilu 2024.

"Ada YouTube, Instagram, ada TikTok, ada Facebook. Paling banyak Facebook sama Instagram," jelasnya.

Namun, Asih belum memerinci jumlah medsos yang didaftarkan masing-masing parpol peserta Pemilu 2024 di Gunungkidul.

"Ini pakai ngitung dan belum (pasti jumlah akun medsosnya). (Ada) 18 (parpol)," ucap dia.

Selain akun medsos, Asih menyebut tiap parpol juga wajib menyerahkan daftar pelaksana dan petugas kampanye ke KPU. Dia menyebut salinan akun medsos juga bakal diserahkan ke Kominfo, Polres dan Bawaslu Gunungkidul.

"Peserta pemilu di tingkat kabupaten itu harus menyerahkan daftar pelaksana kampanye, petugas kampanye, dan akun medsos ke KPU yang salinannya disampaikan ke Polres dan Bawaslu," terangnya.

Dia menerangkan para parpol juga telah menginput data-data itu via aplikasi yang telah disediakan oleh KPU.

"Untuk di Gunungkidul, semua parpol telah menyerahkan (salinan akun medsos) dan itu melalui aplikasi yang memang disiapkan KPU untuk mendokumentasikan kampanyenya," katanya.

Setelah diinput, data-data tersebut kemudian dicetak dan diteken untuk kemudian diunggah lagi ke aplikasi KPU.

"Kemudian diunggah lagi ke aplikasi ini, namanya SIKADEKA," ungkapnya.

KPU Gunungkidul menambahkan aturan kampanye di media sosial sama dengan aturan pusat.

"Kalau peraturan secara umum memang diatur ya, tidak boleh mempersoalkan dasar negara, tidak boleh menghina. Saya kira kalau diaplikasikan di media sosial karena pada prinsipnya sama saat berkampanye, berarti sama, dong," pungkasnya.

Janji Anies ke Warga Bogor: Bangun Transportasi Umum Terjangkau


Capres nomor urut 1 Anies Baswedan tampak memiliki pose khas pada kertas suaranya dengan mengangkat tangan kanan mirip seperti sikap hormat. Jubir Anies, Surya Tjandra, menjelaskan pose Anies bersama cawapresnya, Muhaimin Iskandar (Cak Imin), menunjukkan sapaan khas Indonesia.

"Itu adalah sapaan khas Indonesia bagi semua warga negara, ingin menunjukkan komitmen AMIN untuk kesejukan dalam bernegara dan kesegaran menyongsong perubahan dan perbaikan bagi masa depan negeri ini," kata Surya kepada wartawan, Kamis (30/11/2023).

Surya mengatakan senyum yang terpatri di wajah paslon usungannya itu hendak menunjukkan komitmen ketulusan dalam bekerja.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Senyum hangat menunjukkan ketulusan dan keikhlasan serta totalitas dalam bekerja untuk bangsa. Sekaligus menunjukkan rekam jejak Anies dan Imin dalam kerja dan karya mereka di berbagai jabatan publik yang pernah diemban," ujar Surya.

Untuk diketahui, KPU sudah resmi menetapkan desain surat suara Pilpres 2024 dan masuk dalam tahap pencetakan. Pose capres nomor urut 1 Anies Baswedan pada surat suara Pilpres 2024 mirip dengan pose pada surat suara Pilgub DKI Jakarta 2017.

Berdasarkan catatan pemberitaan detikcom, Kamis (29/11), pasangan Anies-Cak Imin mengenakan setelan jas lengkap dengan peci hitam. Dalam desain surat suara tersebut, Anies-Cak Imin mengangkat tangan kanan mereka sambil tersenyum.

Komisioner KPU Yulianto Sudrajat mengatakan desain surat suara Pilpres 2024 telah disetujui semua pihak. Desain surat suara Pilpres 2024 selanjutnya akan masuk percetakan, penyortiran, dan distribusi.

Simak juga 'Bos PPI Duga AMIN Pakai Strategi Pilkada DKI 2017 di Pemilu 2024':

[Gambas:Video 20detik]


Menko Polhukam Mahfud Md bicara soal pentingnya etika dan moral dalam hukum. Dia mengatakan pernah ada menteri yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, tapi tak mau mundur.

Hal itu disampaikan Mahfud saat menyampaikan orasi ilmiah bertajuk "Etika Profesi sebagai Landasan Moral Penegakan Hukum yang Berkeadilan dan Berkeadaban" di acara dies natalis Universitas Bung Karno yang digelar di JIExpo Convention Centre, Jakarta, Kamis (30/11/2023).

Mahfud mulanya menyampaikan soal pentingnya etika dan moral dalam penindakan hukum. Dia mengatakan hukum tak boleh dipahami sebagai pasal-pasal belaka.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kenapa banyak sekali masalah-masalah hukum, itu yang kalau dilihat dari sudut aturan atau normanya bagus semua, kenapa orang kok masih melakukan pelanggaran-pelanggaran seperti itu. Karena hukum hanya dipahami sebagai norma, pasal-pasal, pasal sekian, pasal sekian, norma begini maksudnya ini, itu kalau hukum hanya dipahami seperti itu, maka hukum itu bisa sesat. Karena satu masalah itu bisa dilihat dari berbagai pasal yang berbeda," jelas Mahfud.

"Lalu apa yang tidak ada di sini, tidak ada etika dan moral. Etika yang seharusnya menjadi dasar dari penindakan hukum," lanjutnya.

Mahfud mengatakan banyak orang melanggar hukum tapi tidak merasa melanggar. Dia kemudian menceritakan tentang pernah ada menteri berstatus tersangka, namun tidak mau mundur dari jabatannya.

"Ada dulu menteri, kamu sudah tersangka, harusnya mundur kamu, loh kan belum divonis. Nah, itu melanggar etika. Bukan melanggar hukum, melanggar etika. 'Memang kalau belum divonis kan belum punya kekuatan hukum tetap, tetap aja saya menteri'," ungkap Mahfud.

Dia mengatakan menteri tersebut memang bisa mengatakan dirinya belum divonis bersalah. Namun, katanya, orang yang sudah menjadi tersangka harus tahu diri untuk mundur.

"Bisa, tapi dia tidak punya etika, tidak punya moral. Harusnya, begitu tersangka, tahu diri, masyarakat mencibir, masyarakat tidak percaya, sudah, mundur," sambungnya.

Cawapres nomor urut 3 itu menilai menteri tersebut telah mengabaikan norma. Dia mengatakan sikap seperti itu tak tahu malu.

"Banyak orang melanggar hukum tapi bersembunyi di balik norma hukum, misalnya 'Belum diputuskan oleh pengadilan, jangan diganggu gugat, ini hak saya'. Nggak tahu malu," ujar Mahfud.

Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.

Saksikan juga 'Saat Ganjar Sebut Keadaan Pers Kini Sedang Tak Baik-baik Saja':

[Gambas:Video 20detik]

Halaman 1 2 Selanjutnya


Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Ade Ary Syam Indardi menyambangi Pos Satkamling di wilayah Mampang, Jakarta Selatan. Dalam kesempatan itu, dia memberikan imbauan kepada warga agar mewaspadai kasus curanmor.

Kombes Ade Ary menyambangi Pos Satkamling di RW 03, Kelurahan Pela Mampang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Kamis (30/11/2023) siang. Didampingi Kapolsek Mampang Kompol David Kanitero, dia melakukan pengecekan dan asistensi Pos Satkamling tersebut.

Kunjungan Kombes Ade Ary dan Kompol David di Pos Satkamling RW 03 Kelurahan Pela Mampang diterima oleh Sekretaris RW 03 Hadi Wibowo, LMK RW 03, para Ketua RT di RW 03, dan petugas keamanan lingkungan RW 03 Kel Pela Mampang.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Lingkungan RW 03 Kelurahan Pela Mampang ini merupakan lokasi yang rawan terhadap adanya kejahatan Curanmor. Dalam dua bulan terakhir, ada empat kejadian Curanmor di wilayah ini. Sekretaris RW 03, Hadi, menyampaikan bahwa Satkamling di RW 03 Kelurahan Pela Mampang ini sudah berjalan dengan baik, tetapi hanya aktif di malam hari.

"Sementara kejahatan curanmor yang terjadi dalam kurun waktu 2 bulan terakhir ini, rata-rata di pagi dan siang hari," kata Hadi.

Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Ade Ary Syam Indardi menyambangi Pos Satkamling di wilayah Mampang, Jakarta Selatan. (Foto: dok. Istimewa)

Kombes Ade Ary dan Kompol David menyimak penjelasan warga. Sebelum memberi imbauan, Kombes Ade Ary memastikan bahwa Bhabinkamtibmas Pela Mampang sudah masuk grup WhatsApp masing-masing RT di RW 03 Kelurahan Pela Mampang. Dia juga menanyakan langkah-langkah dari Bhabinkamtibmas apabila ada kejadian Curanmor.

Bhabinkamtibmas Pela Mampang Aipda Gunawan menjawab, sesaat setelah diketahui ada kejadian Curanmor, maka dirinya mengumumkan kepada warga melalui grup Whatswpp RT kemudian memberikan imbauan supaya Warga lebih waspada dan lebih berhati-hati lagi terhadap ancaman kejahatan curanmor.

Selanjutnya Kombes Ade Ary memberi imbauan kepada Perangkat RT, RW, dan petugas keamanan di RW 06 Kelurahan Pela Mampang. Dia meminta semua agar jangan jemu-jemu mengingatkan warga untuk selalu waspada terhadap curanmor dengan memasang kunci ganda pada motor.

"Meme imbauan-imbauan mengenai waspada curanmor agar selalu di-share ke grup WhatsApp warga setiap hari dan setiap pagi, sehingga dapat menimbulkan kesadaran dari warga untuk dapat menjaga kendaraannya," ujarnya.

Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Ade Ary Syam Indardi menyambangi Pos Satkamling di wilayah Mampang, Jakarta Selatan. (Foto: dok. Istimewa)

Kombes Ade Ary juga meneruskan imbauan dari Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto bahwa Satkamling sebagai wadah untuk turut menjaga jalannya Pemilu sehingga dapat terlaksana dengan aman dan damai.

Pada kesempatan yang sama, Kapolsek Mampang Kompol David Kanitero juga memberi imbauan kepada warga agar terus mengaktifkan Satkamling.

"Jadi tidak hanya pada malam hari, tetapi juga siang hari sehingga dapat mencegah rawannya kejahatan curanmor," ujar Kompol David.

Kompol David juga memasang sticker sekaligus menyosialisasikan hotline 110 yang bebas biaya dan nomor telepon dari Bhabinkamtibmas, Babinsa dan Lurah Pela Mampang. Dia berharap itu memudahkan warga untuk dapat melaporkan bila ada kejadian-kejadian yang menonjol.

Kompol David juga menyerahkan bantuan berupa senter, HT dan buku pedoman Satkamling kepada petugas Satkamling sehingga dapat lebih profesional dalam melaksanakan tugas menjaga lingkungan di RW 03 Kelurahan Pela Mampang.

Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Ade Ary Syam Indardi menyambangi Pos Satkamling di wilayah Mampang, Jakarta Selatan. (Foto: dok. Istimewa)

Simak juga 'Saat Penangkapan Oknum Polisi Pelaku Pencurian Mobil di Lampung':

[Gambas:Video 20detik]


Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Bali memberi tenggat waktu tiga hari agar nama Ni Luh Putu Ary Pertami Djelantik alias Ni Luh Djelantik dicoret dari Tim Pemenangan Daerah (TPD) Ganjar Pranowo-Mahfud Md Bali. Ni Luh seharusnya tak masuk tim kampanye pasangan calon presiden karena telah menjadi calon anggota DPD RI pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Hal tersebut tertuang dalam surat Bawaslu Bali bernomor 670/PP.00.01/K.BA/11/2023 tertanggal 30 November 2023 yang ditandatangani Ketua Bawaslu Provinsi Bali I Putu Agus Tirta Suguna. Sebagai informasi, nama yang disorot Bawaslu dalam struktur TPD Ganjar-Mahfud Bali adalah Ni Lu Djelantik, bukan Ni Luh Djelantik.

"Kami sampaikan kepada KPU Bali untuk mengingatkan Tim Pemenangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut Tiga agar melakukan verifikasi kepada pelaksana kampanye atas nama Ni Lu Djelantik dan apabila benar yang bersangkutan adalah calon DPD RI, agar dicoret dari pelaksana kampanye pasangan calon nomor urut tiga paling lama tiga hari sejak diterimanya surat ini," tulis Agus dalam surat tersebut yang diterima detikBali, Kamis (30/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Agus menilai nama Ni Lu Djelantik dalam struktur TPD Ganjar-Mahfud Bali itu memiliki kemiripan dengan nama Ni Luh Djelantik. Ia pun meminta KPU Bali segera mengonfirmasi apakah Ni Lu Djelantik yang dimaksud dalam struktur TPD Ganjar-Mahfud Bali itu adalah Ni Luh Djelantik yang merupakan calon DPD RI nomor urut 15.

"Bahwa apabila benar kedua nama tersebut merupakan orang yang sama, maka disampaikan kepada KPU Bali agar mengingatkan Tim Pemenangan Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden nomor urut tiga agar mencoret nama tersebut pada huruf a dari daftar pelaksana kampanye Pasangan Calon Presiden," tutur mantan ketua KPU Gianyar itu.

Anggota KPU Bali I Gede John Darmawan mengatakan segera menindaklanjuti saran perbaikan dari Bawaslu terkait permasalahan tersebut. "Pleno segera, yang pada intinya akan dilakukan klarifikasi dan konfirmasi ke tim kampanye paslon 3 sesuai perbaikan Bawaslu," ujar John kepada detikBali, Kamis (30/11/2023).

Sebelumnya, Ni Luh Djelantik kembali menjadi sorotan publik setelah namanya masuk dalam struktur TPD Ganjar-Mahfud Bali. Calon anggota DPD RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) Bali itu dianggap melanggar Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) karena masuk dalam tim kampanye Ganjar-Mahfud.

Menurut Pasal 20 PKPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, calon anggota DPD tidak dapat melaksanakan kampanye pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota, serta kampanye pemilu presiden dan wakil presiden. Belakangan, Ni Luh mengaku tak tahu namanya masuk dalam daftar tim pemenangan Ganjar-Mahfud di Bali.

Ia pun akan mengonfirmasi hal itu kepada Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Arsjad Rasjid. Ni Luh mengaku mendengar namanya masuk TPD dari media.

"Mbok justru dikirim sama media. Makanya sekarang Mbok akan konfirmasikan kembali ke TPN. Makanya Mbok juga nggak ada statemen apapun," ujar Djelantik saat dihubungi, Rabu (29/11/2023).

Viral Bule Ribut di Bali Usai Ketahuan Corat-coret Tembok SD


Pada Pemilu 2024, rakyat Indonesia tak hanya memilih calon presiden dan wakil presiden saja, melainkan juga calon legislatif (caleg) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi di daerah pemilihan (dapil) masing-masing. Adapun bagi warga Gunungkidul masuk dalam pembagian dapil 7 DIY.

Pembagian dapil 7 untuk wilayah Gunungkidul tersebut diatur dalam PKPU Nomor 6 Tahun 2023 dengan jumlah alokasi kursi untuk dapil ini adalah 11 buah.

Sebagai perkenalan awal, berikut ini daftar nama caleg DPRD DIY dapil 7 Kabupaten Gunungkidul dikutip detikJogja dari laman resmi KPU.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Daftar Nama Caleg DPRD Provinsi DIY Dapil 7

Jumlah caleg tetap DPRD Provinsi DIY untuk dapil 7 adalah 134 orang. 134 nama tersebut diusung oleh 17 partai politik. Berikut ini rincian namanya, lengkap dengan partai pengusung dan nomor urut.

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)

H. Sutiyo, S.E. Timbul Suryanto Sumarsih Drs. H. Ali Ridlo, M.M. Heri Hermawan Ilya Haizatin Shofwana Syafrizal Nur Rifa'i, S.E. Amin Shofah Maisaroh Rohmawati Isrofiatun Febri Indra Purnawan Abdul Khalid

Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)

Purwanto, S.T. Sari Pratiwi Slamet, S.Pd., M.M. Nur Windu Sasongko R.M. Hertriasning Suryati Mulatsih, S.H. Ageng Khoirul Muna Didik Kuswanto, S.E. Tutik Indaryati Ramli Z.R. Amin Julianto

Partai Demokrat Indonesia Perjuangan (PDIP)

Nuryadi, S.Pd. Demas Kursiswanto, A.Md. Kuntarti Puspandari, S.Pd. Bambang Setyo Martono, S.E., M.B.A. J. Arga Seloka Florentina Afra Suwartinah Is Romy Hudiutomo Luluk Sekar Rosydiana, S.M. Muhammad Bramasto Bernadus Dwi Winasto A. Dyah Ayu Widyana Ring Asmoro, S.T.

Partai Golongan Karya (Golkar)

Syarief Guska Laksana, S.H. Hj. Rany Widayati, S.E., M.M. Bayu Gilang Nugraha R. Indradi WD., S.E. Drs. Budi Santosa Endah Kartikasari, S.E. I Ketut Tada Hari Pranowo Ristianto Ikhlashul Amalia, S.A.P. Dr. Upi Isabella Rea, M.Pd. Bayu Dwi Setyawan

Partai NasDem

Suharno, S.E. Subirman Anik Marwati Heri Dwi Haryono, S.H. Ismail Ishom Heni Kusmaya Dewi Heti Setyaningsih, S.Pd. Devi Tudian Afriawang, S.Si. Sujanti Oris Rachmanindiansari, S.Pd.I. Eni Dyah Marhiyani, S.Pd.

Partai Buruh

Agus Budi Santoso

Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora)

Rifky Praptama, S.Kom. Hadi Usman, S.E. Ayu Hayatunnisa Muhammad Zikri Abdillah Riana Putrie

Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

Ir. Imam Taufik Nandar Winoro, S.T., M.S.I. Titin Nur Hidayati, S.Pd.I., S.Pd. Arif Wibowo, S.Pd.T. Ari Siswanto Endang Tri Martini Sumpono Tri Iwan Isbumaryani Fatimatuzzahro, A.Md. Winarno Suryati

Partai Kebangkitan Nusantara

Rosikh Mahalli, M.S.I. Ika Rahmawati, M.S.I.

Partai Hati Nurani Rakyat

Joko Susilo Imaculata Wibawanty

Partai Garda Republik Indonesia

Yuli Anjar Rokhani

Partai Amanat Nasional (PAN)

Arif Setiadi, S.I.P. Supriyana, A.Md. Erna Dwi Astuti Slamet Triyono Rinto, S.I.P. Agustiani Mufid Satrio Mukti, S.T. Higmah Nur Mahendra Hanna Sri Suwestri Ulfah Ekani Putri Arisqi, S.Tr. Hari Yunianto, S.E., M.A.P.

Partai Demokrat

Erlia Risti, S.E. Ponijo Dwi Atmoko Aprilia Umiyati Hanafiah Dedy Tri Hastomo Dyah Mega Kusuma Wardhani, S.H. Rifa Apriliano Wahyu Kriswiyadi Kurniawati Dewi Sriyanti Sularno

Partai Solidaritas Indonesia (PSI)

Firsanedi, S.H. Fransiska Maharani, S.H. Kurnia Widayati Tarcicius Nugroho Widyatmoko Pramesti Hirota, S.Par. Eko Rihantoro

Partai Perindo

Anton Supriyadi, S.T. Wibowo Purno Katoto, M.Si. Sulistyowati Sammy Tanoko Mohammad Ghozin Sumarni Wasidi Sri Lestari Suranto, S.H. Yuni Edi Asih Supatmi

Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

Dwi Rushandayani Mahfud Sriyana R. Muhammad Habib Hidayat Sarah Windy Astuti Nurcholish Adhitya Wisnu Murtie A. Yusqi Khotami Simayatun Nafisah Muchammad Cahyo Muhharyanto

Partai Ummat

Liski Yaniwati Hj. Tutiek Masria Widyo, S.E. Rachmad Basuki, S.H., M.T. Sadirin, S.Pd. Mohammad Heru Nuryanto, S.Ag. Syarifah Asmalina, S.Tr.Pi. Suradal Sigit Anggoro Pudjo Bintoro, A.Md. Rina Anggawati, S.T.

Nah, itulah daftar nama caleg DPRD Provinsi DIY dapil 7 Kabupaten Gunungkidul. Semoga bermanfaat, ya, Dab!

Tips Hindari Hoax yang Berseliweran Jelang Pemilu 2024


DPD PDI Perjuangan (PDIP) Jawa Barat menerima anugerah Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik tingkat Jawa Barat, Kategori Partai Politik dari Komisi Informasi Jabar di Gedung Sate, Kamis (30/11).

Ketua DPD PDIP Jawa Barat Ono Surono, diwakili Bendahara Ineu Purwadewi Sundari, mengatakan pihaknya akan terus membuktikan komitmennya sebagai partai politik yang informatif dan mendukung keterbukaan informasi publik.

Komitmen ini dihadirkan melalui berbagai inovasi baru kepartaian seiring berkembangnya teknologi dan meningkatnya kesadaran masyarakat akan kebutuhan informasi.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"PDI Perjuangan terus menjaga komitmen sebagai partai yang transparan, membuka seluruh informasi, dan bertanggung jawab atas seluruh fasilitas yang diberikan oleh negara," ujar dalam keterangannya, Kamis (30/11/2023).

Ineu menjelaskan penghargaan ini menjadi energi baru dalam kiprah partai. Hal ini juga menjadi motivasi tersendiri untuk membuka kesadaran masyarakat akan pentingnya keterbukaan informasi publik.

"Kami akan terus meningkatkan kemampuan para pengolah informasi secara internal melalui pemanfaatan digital untuk mempermudah pelayanan guna memberikan edukasi yang bersifat informatif serta mudah dipahami masyarakat Jawa Barat," papar Ineu.

Wakil Ketua DPRD Jabar ini menambahkan, penghargaan ini sekaligus mendorong semangat bagi seluruh jajaran PDI Perjuangan Jabar dalam melaksanakan kerja-kerja politik kerakyatan, terlebih di masa Pemilu saat ini.

"Hasil pencapaian ini tentu saja menjadi motivasi tersendiri, khususnya DPD PDI Perjuangan Jawa Barat yang telah menjalankan praktik keterbukaan informasi partai atas dasar kesadaran ideologis yang dinamis kepada masyarakat Jawa Barat," paparnya.

Ineu mengungkapkan sebagai badan publik, PDIP berkewajiban untuk memberikan informasi kepada rakyat. Ia berharap langkah tersebut dapat bermanfaat tak hanya kepada institusi, tapi secara lebih luas lagi.

"Kami apresiasi atas penganugerahan sebagai partai politik yang informatif. Tentunya ini tak hanya akan berguna bagi kami tapi juga masyarakat," pungkasnya.

Taman Monju Bandung Jadi Rekomendasi Mengisi Libur Nataru


Personel Polda Metro Jaya melakukan patroli skala besar sebagai bagian operasi Mantap Brata pengamanan Pemilu 2024. Polisi berpatroli menyisir beberapa lokasi rawan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Kasubsatgas Preventif OMB Polda Metro Jaya Kompol Sutasman mengatakan operasi digencarkan mengingat saat ini sudah masuk masa kampanye. Patroli dilakukan untuk memastikan wilayah Jakarta kondusif.

"Hari ini dilaksanakan Patroli Skala Besar dalam Rangka Operasi Kepolisian Terpusat Mantap Brata Jaya 2023-2024, untuk anggota agar melaksanakan patroli sesuai dengan zona masing-masing yang telah dibagikan," kata Sutasman dalam keterangannya, Kamis (30/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Sutasman mengatakan, dalam operasi hari ini sendiri, sebanyak 232 personel diturunkan. Anggota menyisir daerah-daerah di Jakarta yang dianggap rawan.

"Sasaran yaitu zona wilayah DKI Jakarta yang dianggap rawan dari gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat selama masa kampanye berlangsung. Para personel dalam melaksanakan patroli harus sesuai dengan SOP dan bersikap humanis kepada masyarakat serta tetap menjaga kesehatan dan keselamatan," jelasnya.

Patroli dilaksanakan di beberapa titik, di antaranya jalan protokol Sudirman-Thamrin. Personel juga melaksanakan patroli ke kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Anggota gabungan Kepolisian Daerah Metro Jaya melaksanakan apel Operasi Mantap Brata Jaya 2023-2024 dan dilanjutkan dengan patroli skala besar di sekitaran Jl Sudirman-Thamrin-Bawaslu RI-KPU RI antisipasi gangguan kamtibmas," tulis TMC Polda Metro.

Polda Metro patroli skala besar di Jalan Sudirman hingga KPU (dok. TMC Polda Metro)

Kapolri Minta Jajaran Humanis

Polri telah menyiapkan pasukan Operasi Mantap Brata menjelang pelaksanaan Pemilu 2024. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menekankan pengamanan harus dilaksanakan secara humanis dan profesional.

Hal tersebut disampaikan Sigit dalam apel gelar pasukan Operasi Mantap Brata 2023-2024 di Lapangan Silang Monas, Jakarta Pusat, Selasa (17/10/2023). Pengamanan dalam Pemilu 2024 dilakukan dengan menerapkan buddy system.

Buddy system merupakan sistem pengamanan yang dilakukan minimal dua anggota Polri atau TNI untuk saling melindungi rekan dalam tugas.

"Laksanakan pengamanan dengan penuh rasa tanggung jawab, humanis, dan profesional sesuai SOP dengan menerapkan buddy system guna menjamin keselamatan personel," ujar Sigit dalam amanatnya.

Dalam operasi ini, Polri juga membentuk pola pengamanan sistem wilayah/zonasi. Polri melakukan pembagian zonasi bagi Brimob Polri dan Dalmas Nusantara.

"Polri juga telah membentuk pola pengamanan sistem wilayah/zonasi bagi personel Korps Brimob Polri dan Dalmas Nusantara, di mana untuk Korps Brimob Polri terbagi dalam 4 wilayah, sedangkan untuk Dalmas Nusantara terbagi dalam 7 zonasi," katanya.

"Bukan hanya itu, Polri juga menyiapkan 2.000 personel Brimob Power on Hand Kapolri serta 8.500 personel Dalmas Nusantara yang siap dimobilisasi kapan pun dan di mana pun ke seluruh wilayah Indonesia," sambungnya.

Simak juga 'KPU Telusuri Dugaan Kebocoran Data di Hari Pertama Kampanye':

[Gambas:Video 20detik]


Kader PSI Ade Armando menilai saat ini ada ketidakkompakan di tubuh PDIP menjelang Pemilu 2024. Politikus PDIP Deddy Sitorus heran pada Ade, yang menurutnya ikut campur urusan partai lain.

"Urusan dia apa ya membahas internal partai orang lain," kata Deddy kepada wartawan, Kamis (30/11/2023).

Anggota DPR Fraksi PDIP ini mengungkit isu aparat memasang baliho partai. Menurutnya, baliho partai yang dimaksud ialah partai Ade sendiri.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Apakah karena sudah ada aparat yang mengurusi partainya dari pasang baliho sampai reklame?" lanjut Deddy.

Deddy kemudian menyebut PSI seolah menjadi Partai Golkar pada masa lalu. Menurut dia, keberlangsungan PSI ditopang penguasa, bukan gagasan.

"Coba dia fokus saja memikirkan bagaimana menjelaskan kepada dirinya sendiri, bagaimana rasanya PSI seolah jadi Golkar masa lalu. Hidupnya ditopang penguasa, bukan karena gagasan," ujar Deddy.

Diberitakan sebelumnya, Ade Armando menilai saat ini ada ketidakkompakan di tubuh PDIP. Ade melihat PDIP kebingungan memulai langkah untuk memenangkan Ganjar Pranowo dan Mahfud Md pada Pilpres 2024.

Mulanya, Ade mengatakan gaya politik garang yang tengah dimainkan Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo dan Mahfud Md berbeda dengan yang dilakukan Ketua DPP PDIP Puan Maharani. Ade menyebut Puan justru tampil dengan gaya menenangkan.

"Saya melihat Puan ini sebagai jangan-jangan dia sebagai anomali di PDIP. Berbeda dari yang lain, yang lain gayanya keras. Puan akan selalu muncul dengan yang menenangkan," kata Ade saat acara Adu Perspektif detikcom x Total Politik di YouTube detikcom Rabu (29/11).

"Itu yang menarik buat saya, karena jelas itu terlihat. Dan pertanyaan berikutnya kenapa dia melakukan itu, apakah dengan sengaja apakah ini memang bagian dari strategi, mungkin ada bad cop good cop-nya," ujarnya.


Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri menyinggung soal orang baru berkuasa mau bertindak seperti Orde Baru (Orba) dalam pidatonya. Apa respons Wali Kota Solo yang juga cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka soal pernyataan Megawati itu?

Ditemui di Balai Kota Solo, Gibran enggan menanggapi banyak soal pernyataan Megawati tersebut. Putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu menganggap pernyataan Megawati tersebut sebagai masukan.

"Ya monggo, semua masukan kita tampung, ya," kata Gibran dilansir detikJateng, Kamis (30/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Gibran enggan menanggapi pernyataan Megawati lebih jauh. Gibran menolak membahas hal tersebut di jam kerja.

"Ojo (jangan) bahas ini dulu di jam kerja ya. Tolong ya, nggih," jawab Gibran.

Megawati Soekarnoputri sebelumnya menyinggung soal Orba saat menghadiri Rakornas Relawan Ganjar-Mahfud di JIExpo, Kemayoran, Jakarta Pusat. Megawati menyemangati relawan untuk memenangkan pasangan Ganjar-Mahfud.

"Mestinya Ibu (menceritakan dirinya sendiri) nggak boleh ngomong gitu, tapi sudah jengkel. Tahu nggak, kenapa? Republik penuh dengan pengorbanan, tahu tidak? Kenapa sekarang kalian yang baru berkuasa itu mau bertindak seperti zaman Orde Baru?" kata Megawati ketika memberi arahan di Rakornas Relawan Ganjar-Mahfud di JIExpo, Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin (27/11).

Baca selengkapnya di sini.

Simak Video 'Sentilan Megawati soal Gaya Orde Baru Direspons Sejumlah Pihak':

[Gambas:Video 20detik]