Perbedaan suara terjadi antara Demokrat dengan PKS soal isu Sandiaga Uno mendampingi Anies Baswedan di Pilpres 2024 mendatang. Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno menilai bahwa hal tersebut merupakan dinamika internal di Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP).

"Pertama ini menunjukkan dinamika di internal, partai koalisi perubahan itu dinamis ya. Artinya persoalan cawapres itu menjadi titik krusial, karena tiga partai berbeda-beda," kata Adi Prayitno saat dihubungi, Sabtu (15/4/2023).

Adi menyebut Demokrat tentunya menaruh harga mati agar ketum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bisa mengisi kursi cawapres Anies. Sementara, PKS dinilai memberikan potensi Sandiaga untuk mendampingi Anies lantaran hendak pindah PPP.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Demokrat sering kali mengusulkan nama-nama di luar AHY, ada Khofifah, kadang Mahfud Md, kadang Kiai Said, dan seterusnya. Bahkan belakangan nama Sandi juga masuk dan dikaitkan bisa berdampingan dengan Anies gitu ya, karena Sandi potensial bergabung dengan PPP," katanya.

"Dan PPP sangat mungkin memasangkan dengan Anies Baswedan, yang setuju Pak Sandi sebagai wakilnya Anies tentu ada harapan duet Anies dan Sandi ini bisa mengulang success story di Jakarta. Ketika mereka memenangkan Pilgub di putaran kedua melawan Ahok," sambungnya.

Selanjutnya, Adi menilai Demokrat selalu bereaksi ketika nama selain AHY diajukan untuk mendampingi Anies. Dia menyebut Demokrat tentu akan menutup kesempatan adanya nama lain yang akan berpotensi menghalangi kursi AHY.

"Yang kedua, dinamika ini tentu tidak mudah. Karena pada saat yang bersamaan Demokrat itu ya harga mati juga buat AHY. Sejak awal Demokrat memang sering kali menolak nama-nama yang diusulkan selain AHY. Artinya kalau muncul nama baru seperti Khofifah, Demokrat biasanya bereaksi, ketika muncul nama seperti Sandiaga Uno mereka bereaksi, mereka langsung menutup diri. Bahwa yang bisa menentukan cawapres dalam koalisi perubahan mendampingi Anies itu ya hanya tiga partai. Mestinya nama-nama lain itu tidak ada, dan itu maunya Demokrat," ujarnya.

"Jangan-jangan penolakan nama terhadap Sandi ini ya untuk menutup ruang gelap potensi Sandi untuk mendampingi Anies. Karena kalau Sandi masuk nominasi calonnya Anies tentunya akan mengurangi posisi tawarnya AHY yang sampai saat ini terus diupayakan mendampingi Anies," sambungnya.

Demokrat Tutup Peluang Sandiaga

Ketua Bappilu Demokrat Andi Arief merespons pernyataan Effendy Choirie terkait nama cawapres pendamping Anies Baswedan.Andi mengatakan usulan itu akan dibicarakan oleh tim Koalisi Perubahan, dan dia memastikan PD tak akan membahas sosok Sandiaga Uno terkait bakal cawapres Anies.

"Ya nanti dibicarakan lah, yang penting bagi Demokrat, nama Sandi Uno kita tutup. Tidak akan membicarakan nama itu lagi. Tapi, kalau nama-nama lain silakan dibicarakan nanti," kata Andi dihubungi, Jumat (14/4).

Andi mengatakan keputusan terkait cawapres ada di tangan Anies Baswedan. Setiap partai di KPP memiliki hak untuk mengajukan nama yang dinilai cocok.

"Tergantung Pak Anies akan memutus siapa, apakah Mas AHY, apakah calon yang dikemukakan oleh PKS, atau calon yang dikemukakan oleh NasDem gitu. Saya kira itu saja, biarlah masyarakat mempersiapkan dulu Hari Raya, hari yang suci ini, biar kita tidak bicara politik dulu," ujarnya.

PKS Tak Tutup Peluang Sandiaga

Juru bicara PKS Ahmad Mabruri tak sepakat dengan pernyataan Andi Arief yang menutup peluang Sandiaga Uno untuk menjadi cawapres Anies Baswedan. Mabruri menyebut semestinya dalam politik tak boleh ada ucapan menutup komunikasi.

"Kita serahkan ke tim 8 saja, biar digodok di sana. Yang jelas dalam politik itu tidak boleh menutup komunikasi dan peluang kepada siapapun itu," kata Mabruri dikonfirmasi, Jumat (14/4).

Mabruri mengatakan PKS setuju dengan kriteria yang disampaikan Jusuf Kalla terkait bakal cawapres Anies. Ia menyebut keputusan akhir tetaplah berada di Anies Baswedan.

"PKS setuju dengan pendapat Pak JK. Cawapres Anies yang bisa menambah suara dan bisa kerja sama dalam pemerintahan. Sesuai dengan MoU yang ditandatangani partai pengusung Koalisi Perubahan untuk Persatuan," kata dia.

"Mengenai nama-namanya silakan masing masing partai usulkan. Nanti Anies Baswedan yang pilih," sambungnya.

Simak Video 'PPP soal Peluang Sandiaga Jadi Cawapres: Masih Bangun Pendekatan':

[Gambas:Video 20detik]


NasDem merespons soal PKS dan Demokrat yang beda pendapat tentang Sandiaga Uno menjadi cawapres Anies Baswedan di Pilpres 2024. NasDem meminta PKS hati-hati bicara soal sosok cawapres Anies.

"Sandiaga mendampingi Anies? Lah apa tidak dianggap pengkhianat nanti Sandiaga? Tidak elok membicarakan, Sandiaga ini kan kader partai lain, jadi menurut saya sebaiknya teman-teman PKS berhati-hati kemudian membicarakan tentang figur," kata Ali saat dihubungi, Sabtu (15/4/2023).

Ali menyebut NasDem tidak pernah tertarik membicarakan figur yang akan mendampingi Anies. NasDem lebih tertarik membicarakan soal kriteria yang dibutuhkan Anies agar elektabilitas meningkat dan menjadi pemenang di Pilpres 2024 nanti.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kalau NasDem tidak pernah tertarik membicarakan tentang figur, kami lebih tertarik berbicara tentang kriteria, jadi kriteria yang dibutuhkan Anies jadi pemenang untuk jadi presiden itu apa, kalau kemudian kita bicara pada konteks itu maka kemudian kita tidak bisa petakan wilayah, sehingga wakil yang akan mendampingi Anies itu orang yang bisa berkontribusi elektabilitas suara kemenangan Anies, kalau figur maka nantinya bisa jadi orang itu bukan menambah suara Anies tapi menjadi beban Anies," katanya.

Lebih lanjut, Ali menegaskan bahwa NasDem tidak merekomendasikan Sandiaga menjadi sosok cawapres Anies. Dia melihat sosok Prabowo Subianto, Ketum Gerindra yang kini juga ikut bersaing.

"Khusus untuk Mas Sandi, saya tidak merekomendasikan karena dia adalah kader Partai Gerindra, secara etika dia tidak pas untuk kita bicarakan, saat di mana ketua umumnya sedang bertarung maju sebagai calon presiden," ujarnya.

Demokrat Tutup Peluang Sandiaga

Ketua Bappilu Demokrat Andi Arief merespons pernyataan Effendy Choirie terkait nama cawapres pendamping Anies Baswedan.Andi mengatakan usulan itu akan dibicarakan oleh tim Koalisi Perubahan, dan dia memastikan PD tak akan membahas sosok Sandiaga Uno terkait bakal cawapres Anies.

"Ya nanti dibicarakan lah, yang penting bagi Demokrat, nama Sandi Uno kita tutup. Tidak akan membicarakan nama itu lagi. Tapi, kalau nama-nama lain silakan dibicarakan nanti," kata Andi dihubungi, Jumat (14/4).

Andi mengatakan keputusan terkait cawapres ada di tangan Anies Baswedan. Setiap partai di KPP memiliki hak untuk mengajukan nama yang dinilai cocok.

"Tergantung Pak Anies akan memutus siapa, apakah Mas AHY, apakah calon yang dikemukakan oleh PKS, atau calon yang dikemukakan oleh NasDem gitu. Saya kira itu saja, biarlah masyarakat mempersiapkan dulu Hari Raya, hari yang suci ini, biar kita tidak bicara politik dulu," ujarnya.

PKS Tak Tutup Peluang Sandiaga

Juru bicara PKS Ahmad Mabruri tak sepakat dengan pernyataan Andi Arief yang menutup peluang Sandiaga Uno untuk menjadi cawapres Anies Baswedan. Mabruri menyebut semestinya dalam politik tak boleh ada ucapan menutup komunikasi.

"Kita serahkan ke tim 8 saja, biar digodok di sana. Yang jelas dalam politik itu tidak boleh menutup komunikasi dan peluang kepada siapapun itu," kata Mabruri dikonfirmasi, Jumat (14/4).

Mabruri mengatakan PKS setuju dengan kriteria yang disampaikan Jusuf Kalla terkait bakal cawapres Anies. Ia menyebut keputusan akhir tetaplah berada di Anies Baswedan.

"PKS setuju dengan pendapat Pak JK. Cawapres Anies yang bisa menambah suara dan bisa kerja sama dalam pemerintahan. Sesuai dengan MoU yang ditandatangani partai pengusung Koalisi Perubahan untuk Persatuan," kata dia.

"Mengenai nama-namanya silakan masing masing partai usulkan. Nanti Anies Baswedan yang pilih," sambungnya.

Simak juga 'PPP soal Peluang Sandiaga Jadi Cawapres: Masih Bangun Pendekatan':

[Gambas:Video 20detik]


Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) melakukan survei elektabilitas bakal calon presiden (capres) pada Pilpres 2024. Hasilnya, Ganjar Pranowo yang sempat dikalahkan Prabowo Subianto, kembali ke posisi pertama.

Dilihat dari keterangan SMRC, Sabtu (15/4/2023), target populasi survei ini adalah warga negara Indonesia berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah dan memiliki telepon/cellphone, sekitar 79% dari total populasi nasional.

Pemilihan sampel dilakukan melalui metode random digit dialing (RDD), yaitu teknik memilih sampel melalui proses pembangkitan nomor telepon secara acak.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dengan teknik RDD sampel sebanyak 1.216 responden dipilih melalui proses pembangkitan nomor telepon secara acak, validasi, dan screening. Margin of error survei diperkirakan ±2.9% pada tingkat kepercayaan 95%, asumsi simple random sampling. Survei dilakukan pada 11-14 April 2023.

Dalam simulasi top of mind, atau pilihan yang pertama kali muncul, Kader PDIP Ganjar mendapat dukungan tertinggi. Ganjar menang tipis atas Ketua Gerindra Prabowo Subianto. Kemudian, di posisi ketiga ada Anies Baswedan yang didukung oleh Koalisi Perubahan.

Berikut perolehan elektabilitas masing-masing capres:

Ganjar: 16,5%

Prabowo: 16,3%

Anies Baswedan: 9,8%

Joko Widodo: 9.2%

Ridwan Kamil: 1,6%

Belum menjawab: 42,2%

Direktur Riset SMRC, Deni Irvani, menyatakan terjadi pergeseran posisi antara Ganjar dengan Prabowo. Pada Survei minggu pertama April, Prabowo berada di posisi pertama disusul Ganjar. Namun, minggu kedua, Ganjar menguat dan Prabowo menurun.

Ada peningkatan suara Ganjar dari 13 persen di minggu pertama April 2023 menjadi 16,5 persen di minggu kedua April 2023. Sementara Prabowo mengalami pelemahan dari 18,3 persen menjadi 16,3 persen di periode yang sama.

Sementara suara Anies relatif stagnan, bergerak dari 10,7 persen menjadi 9,8 persen.

"Secara keseluruhan, suara Ganjar yang sempat turun mulai kembali menguat. Dukungan publik pada Ganjar mulai pulih," jelas Deni.


Lembaga Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) merilis hasil survei terbaru terhadap elektabilitas sejumlah tokoh politik menjelang Pilpres 2024. Berdasarkan hasil survei yang dirilis Sabtu (15/4), elektabilitas Ganjar Pranowo kembali rebound atau naik usai merosot gegara gagalnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20.

Direktur Riset SMRC Deni Irvani mengatakan dalam survei tersebut, mereka memberikan enam nama kepada para responden atau secara tertutup. Hasilnya, Ganjar berada di posisi teratas dengan suara 26,8 persen, mengungguli Prabowo Subianto yang mendapat dukungan 25,4 persen.

Sementara Anies Baswedan menyusul di posisi ketiga dengan suara 16,7 persen. Pada posisi keempat ada Ridwan Kamil dengan dukungan sebesar 13,8 persen. Selanjutnya Mahfud MD dengan dukungan 4,1 persen dan Agus Harimurti Yudhoyono 2,1 persen. Lalu sisanya 11,1 persen memilih tidak menjawab atau tidak tahu.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Adapun dalam simulasi survei top of mind, Ganjar masih berada di posisi teratas dengan suara 16,5 persen. Perolehan suara Ganjar cukup dekat dengan Prabowo sebanyak 16,3 persen.

Adapun urutan selanjutnya ditempati Anies Baswedan 9,8 persen, Joko Widodo 9,2 persen, Ridwan Kamil 1,6 persen, dan nama-nama lain di bawah 1 persen. Sementara itu, sebanyak 42,2 persen belum menjawab. Menurut Deni, ada peningkatan suara Ganjar dari 13 persen di minggu pertama April 2023 menjadi 16,5 persen di minggu kedua April 2023.

Sementara Prabowo mengalami pelemahan dari 18,3 persen menjadi 16,3 persen di periode yang sama. Kemudian dukungan Anies Baswedan relatif stagnan, bergerak dari 10,7 persen menjadi 9,8 persen.

Di samping itu, SMRC melakukan survei dengan format semi terbuka dengan daftar 30 nama dan memberi kesempatan bagi responden untuk menyebut nama lain di luar daftar tersebut.

Berdasarkan survei ini, dukungan pada Ganjar naik menjadi 24,3 persen, Prabowo 22,5 persen, Anies 15 persen, Ridwan Kamil 6,8 persen, Erick Thohir 2,8 persen, Mahfud MD 2,8 persen, Sandiaga Uno 2,3 persen, dan nama-nama lain di bawah 2 persen. Untuk survei ini, masih ada 14,6 persen yang belum menjawab.

"Secara keseluruhan, suara Ganjar yang sempat turun mulai kembali menguat. Dukungan publik pada Ganjar mulai pulih," ujar Deni dalam keterangannya, Sabtu (15/4/2023).

Deni mengungkapkan target populasi survei SMRC merupakan warga negara Indonesia yang berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah dan memiliki telepon seluler, sekitar 79 persen dari total populasi nasional. Adapun pemilihan sampel dilakukan melalui metode random digit dialing (RDD), yakni teknik memilih sampel melalui proses pembangkitan nomor telepon secara acak.

Dengan teknik RDD, sampel sebanyak 1.216 responden dipilih melalui proses pembangkitan nomor telepon secara acak, validasi, dan screening. Dalam survei ini, margin of error survei diperkirakan 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen, asumsi simple random sampling.

Wawancara dengan responden pun dilakukan lewat telepon oleh pewawancara yang dilatih, dan terakhir dilakukan pada 11-14 April 2023.

Simak juga Video: Elektabilitas Terkini Jelang Pilpres 2024 Berdasarkan Survei LSI

[Gambas:Video 20detik]


Wakil Wali Kota Medan Aulia Rachman kembali dipanggil Mahkamah Kehormatan Partai Gerindra karena pernyataannya soal non pribumi. Berikut ini profil singkatnya yang dirangkum detikSumut dari berbagai sumber.

Aulia Rachman merupakan politisi Gerindra asal Medan bagian Utara. Dia sempat menjabat sebagai Ketua PAC Partai Gerindra Kecamatan Medan Deli.

Pada Pemilu 2019 yang lalu, Aulia terpilih menjadi anggota DPRD Medan dari daerah pemilihan II yang meliputi Kecamatan Medan Deli, Medan Labuhan, Medan Belawan dan Medan Marelan dengan perolehan 14.061 suara. Aulia kemudian menjabat sebagai Ketua Komisi 2 yang membidangi kesejahteraan masyarakat.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Pada 2020 Aulia sempat membuat heboh dengan membuat surat permintaan sumbangan ke PT Sun Kado. Surat dengan kop surat DPRD Medan nomor 16/4 Komisi II DPRD Medan/2020 berisi tentang permohonan bantuan kepada PT Sun Kado untuk masyarakat yang terdampak COVID-19 khususnya yang berada di Kelurahan Mabar.

Anehnya surat itu justru berstempel Fraksi Gerindra, bukan stempel DPRD Medan. Peristiwa itu membuat Aulia diadukan ke Badan Kehormatan DPRD Medan oleh Badko HMI Sumut yang berbuntut dia diberikan sanksi teguran.

Belum selesai habis satu periode di DPRD Medan, pada Pilkada 2020 Aulia ditunjuk Partai Gerindra menjadi Calon Wakil Wali Kota Medan mendampingi Bobby Nasution. Bobby-Aulia berhasil memenangkan Pilkada 2020 setelah mengalahkan petahana Akhyar Nasution - Salman Alfarisi.

Setelah menjabat sebagai Wakil Wali Kota Medan, Aulia ditunjuk sebagai Sekretaris Gerindra Sumut menggantikan Robert L Tobing pada September 2021. Selang setahun, tepatnya November 2022, Gerindra mencopot Aulia dari Sekretaris Gerindra Sumut dan menunjuk Sugiat Santoso sebagai penggantinya.

Aulia Rachman 2 Kali Dipanggil Mahkamah Kehormatan Partai Gerindra

Selama menjabat sebagai Wakil Wali Kota Medan, Aulia Rachman diketahui sudah dua kali dipanggil MK Partai Gerindra. Dua panggilan itu dilayangkan setelah Aulia menuai polemik.

Pemanggilan pertama terjadi usai polemik Aulia foto bareng Anies Baswedan yang merupakan Bacapres dari NasDem saat datang ke Medan. Keduanya diketahui berfoto di salah satu kedai durian pada Jumat (5/11/2022).

Aulia saat itu menjabat sebagai Sekretaris Gerindra Sumut dipanggil bersama Ketua Gerindra Sumut dan Ketua Gerindra Medan. Pemanggilan itu diketahui untuk mengklarifikasi foto Aulia bareng Anies Baswedan.

Pemanggilan kedua oleh MK Partai Gerindra disebabkan soal pernyataan Aulia tentang non pribumi yang menuai kecaman. Aulia bakal mengklarifikasi pernyataan itu pada Senin (17/4/2023) nanti di Jakarta.

Gerindra Bantah Copot Aulia Rachman Gegara Foto Bareng Anies


Ketua DPC PDIP Kota Solo FX Hadi Rudyatmo sempat bikin heboh dengan 'statemennya' di media yang menyebut Gubernur Jawa Tengah Ganjar Prawono sebagai calon presiden (capres) PDIP. Gara-gara hal itu, mantan Wali Kota Solo itu pun dimarahi oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto.

Terbaru, Rudy membantah jika dirinya mengeluarkan pernyataan tersebut. Dia menegaskan tidak pernah menyampaikan hal itu kepada media. Usai kejadian tersebut, Rudy bahkan memilih mematikan ponselnya.

"Saya dimarahi Pak Sekjen itu. Saya sekarang, HP saya mau matikan terus nggak mau ditelepon," kata FX Rudy ditemui di Balai Kota Solo, Rabu (12/4/2203).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Mantan tandem Jokowi saat memimpin Kota Solo itu mengaku dimarahi Hasto pada Selasa (11/4) malam via telepon. Pada kesempatan itu Rudy juga sudah menjelaskan kepada Hasto, jika dirinya tidak pernah mengatakan Ganjar capres 2024.

"Di telepon, saya nggak pernah statement itu kok. Ada rekamannya dikirim ke saya, mana saya ngomong Ganjar, yang jelas dipotong pasti mungkin. Kalau minta kejelasan ke Bu Mega sana," bebernya.

Terkait dengan capres dari PDIP di Pemilu 2024, Rudy menegaskan tidak ingin mendahului Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

"Kemarin diminta untuk klarifikasi sama Pak Sekjen, saya kalau ngomong capres mendahului Ketua Umum. Saya nggak pernah statement, tinggal tunggu capres, lha saya mendahului Ketua Umum to kalau ngomong capres," ucapnya.

Rudy juga mengatakan siapa capres dari PDIP masih menunggu keputusan dari Ketum Megawati Soekarnoputri. Ia tidak berani mendahului Megawati terkait nama capres PDIP.

"Menunggu keputusan Ketua Umum. Saya tidak berani mendahului Ketua Umum, tidak pernah mendahului Ketua Umum. Saya kan tetap sebagai kader partai di bawah tetap nunggu instruksi Ketua Umum," jelas Rudy.

Selengkapnya baca di halaman berikutnya....

Halaman 1 2 Selanjutnya

Momen Megawati Sapa DPC PDIP Solo, Singgung soal Kesetiaan


Ketua Majelis Syuro Partai Ummat Amien Rais punya alternatif lain di 2024 jika tokoh yang didukungnya, Anies Baswedan, tidak jadi nyapres. Amien Rais membuka peluang akan mengalihkan dukungan ke Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Hal tersebut disampaikan oleh Waketum Partai Ummat Buni Yani. Dia menjelaskan alasannya.

"Begini maksud Pak Amien. Kalimatnya adalah kalimat pengandaian atau conditional sentence dengan kata if (jika). Jika Anies tidak bisa maju jadi capres, maka terbuka Partai Ummat untuk mendukung Prabowo. Itu maksudnya," kata Buni Yani kepada wartawan, Jumat (14/4/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Amien sendiri juga telah bicara soal kemungkinan mendukung Prabowo tersebut dalam salah satu podcast di YouTube. Buni Yani mengatakan dukungan Partai Ummat ke Prabowo lebih rasional dibanding ke calon lain seperti Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

"Pilihan ke Prabowo adalah pilihan yang lebih rasional bagi Partai Ummat dibanding memilih Ganjar Pranowo. Partai Ummat melihat Ganjar adalah kelanjutan dari Jokowi yang merupakan representasi oligarki yang kita lawan. Intinya, Partai Ummat tidak mungkin memilih Ganjar bila Anies gagal nyapres, makanya pilihan tertuju ke Prabowo," tuturnya.

Baca penjelasan lengkapnya di halaman berikutnya.

Simak Video: Elektabilitas Terkini Jelang Pilpres 2024 Berdasarkan Survei LSI

[Gambas:Video 20detik]

Halaman 1 2 Selanjutnya


Lembaga survei Indopol merilis hasil survei elektabilitas figur yang digadang menjadi calon presiden. Survei yang dilakukan di Jawa Timur itu menghasilkan dua nama teratas yakni Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto.

Direktur Eksekutif Indopol Survey & Consulting Ratno Sulistiyanto menyebut, elektabilitas Ganjar dan Prabowo bersaing menjadi yang teratas di Jatim.

"Elektabilitas Capres 2024 Masih Dinamis. Hasil survei Indopol periode Maret 2023 di Jatim untuk pertanyaan top of mind, Ganjar Pranowo memperoleh 26,9%, Prabowo Subianto sebesar 16.3%, Anies Baswedan sebesar 9.8%, sementara nama lain hanya di bawah 5%," kata Ratno di Surabaya, Jumat (14/4/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ratno membeberkan saat responden diberi pilihan 13 nama yang digadang-gadang maju capres, Ganjar dan Prabowo masih bersaing ketat, kemudian disusul Anies Baswedan.

"Simulasi pilihan 13 nama dengan elektabilitas tertinggi responden memilih Ganjar Pranowo 30,3%, Prabowo Subianto sebesar 16.5%, sementara Anies Baswedan memperoleh 12,1% suara responden," jelasnya.

Ratno juga mengungkapkan dalam simulasi 3 pasangan capres-cawapres di Jatim, hasil pasangan yang tinggi elektabilitasnya adalah Ganjar-Erick Thohir 39.2%.

"Untuk Prabowo Subianto pasangan yang mendapatkan nilai tertinggi jika dipasangkan dengan Khofifah dengan elektabilitas 21%, begitu pula dengan Anies Baswedan, nilai elektabilitas cukup tinggi jika dipasangkan dengan Agus Harimurti Yudhoyono yakni 17,3%," jelasnya.

Temuan menarik, kata Ratno, di mana sebanyak 50% pemilih Partai NasDem di Jawa Timur pada pemilu 2019 lalu memberikan suaranya untuk Ganjar Pranowo.

"Kemudian sebanyak 25% untuk Prabowo Subianto dan hanya 16,7% suara untuk Anies Baswedan. Kenapa hal ini terjadi, kondisi ini menjelaskan bahwa figur Anies Baswedan masih belum diterima di sebagian besar pemilih di Jatim," jelasnya.

"Selain itu, kurang masifnya Partai NasDem dalam mensosialisasikan Anies Baswedan sebagai Capres 2024 disamping lemahnya partai politik di mata pemilih," lanjutnya.

Survei Indopol ini dilakukan dengan metode multistage random sampling. Jumlah responden sebesar 1.040 yang tersebar di 38 kabupaten/kota di Jawa Timur dengan margin of error -+ 3.1%, pada tingkat kepercayaan 95%. Kriteria responden yang diwawancarai tatap muka berumur 17 tahun atau sudah menikah dan memiliki hak pilih berdasarkan DPT KPU RI, Tahun 2022.

Survei dilakukan pada tanggal 16-24 Maret 2023. Seluruh responden berhasil diwawancarai. Untuk menjaga kualitas hasil survei maka dilakukan quality control berlapis di antaranya adalah monitoring, spot check sebesar 30% jumlah responden dan foto-foto yang didokumentasikan sebagai alat kontrol.

Momen Jokowi Makan Siang Bareng Anies-Ganjar-Prabowo di Istana


Terjadi perbedaan pandangan dan pilihan dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP dalam menentukan cawapres pendamping Anies Baswedan. Partai Demokrat menutup peluang untuk Sandiaga Uno, sedangkan PKS bersikap sebaliknya.

Perbedaan ini berawal dari Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (JK) mengusulkan nama beserta dua kriteria bakal cawapres Anies Baswedan. Ketua DPP Partai NasDem Effendy Choirie atau Gus Choi mengatakan sepakat dengan dua kriteria dari JK, yakni dapat meraup suara dan dapat bekerja sama.

"Iya setuju semua, itu memang sesuai dengan kriteria yang telah disepakati bersama. Jadi kita setuju 100 persen dengan pernyataan Pak JK," kata Gus Choi saat dihubungi, Kamis (13/4).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Gus Choi mengatakan kriteria cawapres Anies mestilah sosok yang bisa membawa kemenangan. Ia tak mempermasalahkan apakah sosok itu berlatar belakang NU atau Muhammadiyah.

"Iya jadi, tokoh-tokoh misalnya yang dari NU memenuhi semua yang disebut-sebut yang dari NU itu memenuhi syarat semua. Penambah pemenangan, menambah kekuatan, bisa mengelola pemerintahan, bisa semua lah, mereka sudah bisa ngurus partai, ngurus organisasi tinggal penyesuaiannya aja," tutur Gus Choi.

Effendy Choirie (Ari Saputra/detikcom)

Ia menyebut beberapa nama potensial dari Nahdatul Ulama, seperti Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Sekjen PBNU Syaifullah Yusuf, Yeni Wahid hingga mantan Ketum PBNU Said Aqil Siroj. Menurut Gus Choi, nama-nama tersebut bukan hanya bisa memimpin organisasi melainkan mampu meraup suara dari pemilih.

"Sudah sering saya keluarkan nama-nama itu, sering kan saya menyebut Khofifah, saya menyebut Syaifullah Yusuf, saya menyebut Yeni Wahid, menyebut Kiai Said Aqil Siroj, memerintah bisa semua dan itu semua menambah kekuatan," tutur Gus Choi.

Ia juga merinci nama-nama potensial dengan latar belakang Muhammadiyah. Menurut Gus Choi, salah satunya adalah Din Syamsuddin hingga Profesor Abdul Mu'ti.

"Muhammadiyah tokoh-tokohnya banyak, Din Syamsudin pengalaman panjang, Prof Mu'ti yang Sekjen sekarang, juga bisa. Pokoknya semuanya akan menambah kekuatan, jadi pemerintah itu kedua, yang penting yang tahap pertama itu menang," tutur Gus Choi.

"Prof Mu'ti kan, Prof Haedar Nashir, atau menteri siapa itu yang dari Muhammadiyah, Prof Muhadjir, itu juga bisa," sambungnya.

Menurutnya tokoh dari NU seperti Mahfud Md juga patut dipertimbangkan. Ada pula Eks Wakil Gubernur Jawa Tengah Gus Yasin masuk dalam nama potensial.

"Tapi begini, yang penting itu kan, dalam konteks pembicaraan kita ini kan merespons pernyataan Pak JK, yang penting menang dulu. Dari NU saya sebut satu lagi, Prof Mahfud Md," ujarnya.

Menurut Gus Choi nama-nama tersebut juga dipertimbangkan oleh internal partai. Pihaknya tengah mendalami dan mencocokkan tokoh yang tepat bersanding dengan Anies.

"Artinya kita ini sedang menimbang-nimbang, sedang melihat-lihat, melirik-lirik, mengkalkulasi, mendalami setiap tokoh-tokoh yang bisa mendongkrak suara untuk kemenangan itu. Sekarang itu yang dilakukan," imbuhnya.

Andi Arief. (dok. Andi Arief)

Demokrat Tutup Peluang Sandiaga

Ketua Bappilu Demokrat Andi Arief merespons pernyataan Effendy Choirie terkait nama cawapres pendamping Anies Baswedan.Andi mengatakan usulan itu akan dibicarakan oleh tim Koalisi Perubahan, dan dia memastikan PD tak akan membahas sosok Sandiaga Uno terkait bakal cawapres Anies.

"Ya nanti dibicarakan lah, yang penting bagi Demokrat, nama Sandi Uno kita tutup. Tidak akan membicarakan nama itu lagi. Tapi, kalau nama-nama lain silakan dibicarakan nanti," kata Andi dihubungi, Jumat (14/4).

Andi mengatakan keputusan terkait cawapres ada di tangan Anies Baswedan. Setiap partai di KPP memiliki hak untuk mengajukan nama yang dinilai cocok.

"Tergantung Pak Anies akan memutus siapa, apakah Mas AHY, apakah calon yang dikemukakan oleh PKS, atau calon yang dikemukakan oleh NasDem gitu. Saya kira itu saja, biarlah masyarakat mempersiapkan dulu Hari Raya, hari yang suci ini, biar kita tidak bicara politik dulu," ujarnya.

Simak juga Video: PPP soal Peluang Sandiaga Jadi Cawapres: Masih Bangun Pendekatan

[Gambas:Video 20detik]

Halaman 1 2 Selanjutnya


DPW PKS Jawa Timur angkat bicara soal usulan cawapres untuk Anies Baswedan. Menurut PKS Jatim, nama Agus Harimurti Yudhoyono dan Khofifah Indar Parawansa sama-sama bagus.

"Menurut saya tokoh-tokoh di Jawa Timur yang sudah disebut itu (salah satunya Khofifah) tinggal dipilih Pak Anies Baswedan, siapa yang cocok untuk beliau," kata Ketua PKS Jatim Irwan Setiawan usai launching ATM Beras di Kantor DPW PKS Jatim, Jumat (14/4/2023).

Irwan menyatakan PKS Jatim memelototi kiprah dari Khofifah sebagai Gubernur Jatim. Menurutnya, kiprah Khofifah sangat bagus dan mumpuni menjadi wakil dari Anies Baswedan.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Menurut Mantan Anggota DPRD Jatim ini selain sosok Khofifah, ada nama AHY yang juga memiliki chemistry yang baik dengan Anies.

"Menurut saya, yang penting chemistry dengan Pak Anies baik. Bu Khofifah, Pak AHY mumpuni dua-duanya, tinggal Pak Anies pilih yang mana untuk mendampingi beliau dan memenangkan Pilpres 2024," jelasnya.

"Ketika sudah diputuskan (siapa cawapresnya), harus yakin memenangkan kontestasi pilpres, dan saya tegaskan capres PKS ya Pak Anies. Tinggal nanti nunggu waktu tepat diumumkan berpasangan dengan siapa, lawannya siapa. PKS solid bersama Pak Anies," lanjutnya.

Saat ini, lanjut Irwan PKS Jatim fokus mensosialisasikan Anies Baswedan di bumi Majapahit. Pihaknya berharap elektabilitas Anies terus merangkak naik di Jatim.

Sementara dalam launching ATM Beras, Irwan menjelaskan acara ini menjadi salah satu program PKS saat Ramadhan. Sebelumnya, dalam di program Ramdhan PKS menggelar Ziarah Wali Songo, Nuzulul Qur'an, khataman Al Quran, Posko Mudik dan seterusnya.

Program Lumbung Pangan berupa ATM Beras ini merupakan program Nasional PKS yang digagas oleh Presiden PKS. Pihaknya turut mensukseskan program lumbung pangan berupa ATM beras ini sebagai bentuk komitmen PKS Jatim untuk melayani rakyat. ATM beras merupakan alat semacam ATM yang bisa menarik beras.

"PKS Jatim telah menerima instruksi presiden (Inpres) PKS kepada seluruh struktur di Indonesia. Isinya memerintahkan struktur partai agar menjadi lumbung-lumbung pangan," ungkapnya.

"Untuk PKS Jatim bentuk dari program Lumbung pangan tersebut berupa ATM Beras. Persis seperti ATM, mesin ini juga menggunakan kartu. Jika ditempelkan, beras 3 kilogram akan keluar," sambungnya.

ATM beras ini, lanjutnya bisa digunakan oleh masyarakat umum yang sudah memiliki kartu ATM Beras. Nantinya pengurus PKS di level DPC yang akan mendata di lingkungan sekitar yang membutuhkan.

ATM beras yang ada di kantor PKS Jatim ini setiap bulannya akan disiapkan beras dalam ATM tersebut. Prinsipnya ATM beras akan terus terisi penuh.

"Konsepnya membuat lumbung pangan di seluruh kantor PKS mulai hingga pusat hingga di ranting. Anggota melebihkan makanan kesehariannya, dan dikumpulkan di kantor-kantor PKS. Jadi jika biasanya di rumah ada 4 anggota keluarga, maka menyiapkan 5 makanan, yang satu untuk lumbung pangan," tandasnya.

Khofifah Masuk Bursa Cawapres Prabowo, Zulhas: PAN Ya Erick Thohir


Menko Polhukam Mahfud Md merespons wacana dirinya dipasangkan sebagai cawapres mendampingi capres Anies Baswedan yang didukung Partai NasDem. Mahfud menyebut hal tersebut bagus dan merupakan bunga dari demokrasi.

"Ya bagus lah bagian dari bunga-bunga demokrasi," ujar Mahfud dalam acara pelantikan pengurus KAHGAMA di Hotel Pullman, Jakarta Pusat, Jumat (14/4/2023). Mahfud dimintai tanggapan dirinya yang diusulkan menjadi cawapres dari partai NasDem.

Mahfud juga mempersilakan nama yang lain bermunculan karena bagian dari demokrasi. Dirinya juga menghargai siapapun nama calon pemimpin yang dimunculkan.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Tapi nanti jawabannya kan bukan gini ya, bukan waktunya, dan itu bagian dari demokrasi biar semua muncul, yang memunculkan nama silahkan. Tapi harus kita hargai siapapun yang disebut," tuturnya.

NasDem Sepakat Duet Anies-Mahfud

Sebelumnya, Waketum Partai NasDem Ahmad Ali mengaku sepaham dengan usulan Anies Baswedan diduetkan dengan Menko Polhukam Mahfud Md di 2024. Namun, dia mempertanyakan apakah Mahfud Md bakal mau jadi cawapres dari Anies.

"Sepakat, bibit Anies-Mahfud itu saling mengisi, sama-sama punya pengalaman, integritas, religi, dan anti korupsi," ujar Ahmad Ali saat dihubungi, Senin (10/4/2023).

Ali mengatakan partainya tak mempermasalahkan usulan itu. Saat ditanyakan terkait besarnya peluang Mahfud menjadi sosok cawapres, Ali menyerahkan hal itu ke Anies.

"Tergantung Anies. Kami (NasDem), setuju-setuju saja," ungkap Ali.

"Emang Bang Mahfud mau jadi cawapres Anies?" imbuhnya.


Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Ummat Buni Yani mengatakan Ketua Majelis Syuro Partai Ummat Amien Rais akan mendukung Ketum Gerindra Prabowo Subianto jika Anies Baswedan gagal menjadi calon presiden. Buni Yani menjelaskan alasannya.

"Begini maksud Pak Amien. Kalimatnya adalah kalimat pengandaian atau conditional sentence dengan kata if (jika). Jika Anies tidak bisa maju jadi capres, maka terbuka Partai Ummat untuk mendukung Prabowo. Itu maksudnya," kata Buni Yani kepada wartawan, Jumat (14/4/2023).

Amien sendiri juga telah bicara soal kemungkinan mendukung Prabowo tersebut dalam salah satu podcast di YouTube. Buni Yani mengatakan dukungan Partai Ummat ke Prabowo lebih rasional dibanding ke calon lain seperti Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Pilihan ke Prabowo adalah pilihan yang lebih rasional bagi Partai Ummat dibanding memilih Ganjar Pranowo. Partai Ummat melihat Ganjar adalah kelanjutan dari Jokowi yang merupakan representasi oligarki yang kita lawan. Intinya, Partai Ummat tidak mungkin memilih Ganjar bila Anies gagal nyapres, makanya pilihan tertuju ke Prabowo," tuturnya.

Jubir Partai Ummat Mustofa Nahrawardaya atau Tofa mengatakan politik dinamis. Dia mengatakan dukungan ke Prabowo Subianto adalah pilihan alternatif.

"Seperti diketahui, politik itu dinamis. Tidak pasti, karena banyak hal mungkin akan terjadi kelak. Apalagi, soal Anies. Beliau banyak musuhnya sejak jadi Gubernur DKI. Banyak pihak secara tersembunyi maupun secara terbuka, memperlihatkan permusuhannya pada Pak Anies," kata Tofa.

"Maka, pilihan selain Anies harus disiapkan. Menurut kami, tidak banyak tokoh politik yang punya frekuensi sama dengan basis Partai Ummat. Maksud saya, basis massa Partai Ummat, hanya terkoneksi dengan segelintir tokoh karena punya sejarah masa lalu," sambungnya.

Menurut Tofa, basis massa Partai Ummat mayoritas adalah umat Islam. Dia mengatakan ceruk massa Partai Ummat masih terkait dengan Prabowo dan Anies Baswedan.

"Basis massa Partai Ummat juga terkoneksi dengan Pilkada DKI, di mana mereka mayoritas pendukung Anies di Pilkada DKI 2017. Jadi, ceruk massa Partai Ummat, ada di belakang Prabowo dan Anies. Maka wajar jika pilihan alternatifnya hanya dua tokoh itu," ujarnya.

Dia menilai dukungan ke Prabowo baru akan diumumkan jika Anies gagal melaju ke Pilpres 2024. Meski demikian, dia menegaskan Partai Ummat akan menjadi garda terdepan mendukung Anies Baswedan.

"Kalau saya tangkap dari pernyataan Pak Amien, ya jika Anies tiba-tiba mengalami halangan tetap dan tak bisa terus hingga 2024, maka pilihan Partai Ummat akan jatuh ke Prabowo," ucap Tofa.

"Partai Ummat ini, meski belum bisa mengusung Bacapres maupun Bacawapres, namun kita akan menjadi garda paling depan untuk mendukung calon yang kita pilih, dalam hal ini Bacapres Anies Baswedan," imbuhnya.


Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo meresmikan peluncuran polling terbuka nasional Partai Perindo untuk kandidat capres-cawapres Pemilu 2024. Ada 16 nama kandidat dalam polling terbuka capres-cawapres Partai Perindo.

"Polling ini saya harapkan jadi aspirasi masyarakat karena nanti poling ini akan di tayangkan di TV nasional dan portal-portal lainnya," kata Hary Tanoe di kantor DPP Perindo, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (14/4/2023).

"Partai Perindo menyiapkan wadah itu untuk menyampaikan aspirasinya. Semua orang bisa ikut, membuka partisipasi publik atas pandangannya kepada kandidat capres cawapres favoritnya," lanjutnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Hary mengungkapkan bahwa partai politik sudah seharusnya memberikan pendidikan politik bagi masyarakat. Sehingga, polling tersebut dibuat untuk memberi akses kepada masyarakat untuk berpartisipasi.

"Kita melihat, seharusnya ya seperti ini partai politik. Memberikan pendidikan politik bagi publik dan jangan sampai kemeriahan pesta demokrasi dalam memilih pemimpin di 2024 nanti hanya milik parpol semata. Perindo sadar, dalam amanat UU, bahwa parpol harus proaktif melakukan pendidikan bagi publik," tuturnya.

Hary Tanoe menjelaskan bahwa polling tersebut akan dibuka hingga hari pencapresan resmi nanti. Berikut 16 calon kandidat presiden yang terdapat dalam polling Perindo:

- Agus Harimurti Yudhoyono

- Andika Perkasa

- Airlangga Hartarto

- Anies Baswedan

- Erick Thohir

- Ganjar Pranowo

- Hary Tanoesoedibjo

- Khofifah Indar Parawansa

- Mahfud Md

- Muhaimin Iskandar

- Prabowo Subianto

- Puan Maharani

- Ridwan Kamil

- Sandiaga Uno

- TGB Muhammad Zainul Majdi

- Yenny Wahid

Simak Video 'Elektabilitas Terkini Jelang Pilpres 2024 Berdasarkan Survei LSI':

[Gambas:Video 20detik]


Juru bicara PKS Ahmad Mabruri tak sepakat dengan pernyataan Ketua Bappilu Partai Demokrat, Andi Arief, yang menutup peluang Sandiaga Uno untuk menjadi cawapres Anies Baswedan. Mabruri menyebut semestinya dalam politik tak boleh ada ucapan menutup komunikasi.

"Kita serahkan ke tim 8 saja, biar digodok di sana. Yang jelas dalam politik itu tidak boleh menutup komunikasi dan peluang kepada siapapun itu," kata Mabruri dikonfirmasi, Jumat (14/4/2023).

Mabruri mengatakan PKS setuju dengan kriteria yang disampaikan Jusuf Kalla terkait bakal cawapres Anies. Ia menyebut keputusan akhir tetaplah berada di Anies Baswedan.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"PKS setuju dengan pendapat Pak JK. Cawapres Anies yang bisa menambah suara dan bisa kerja sama dalam pemerintahan. Sesuai dengan MoU yang ditandatangani partai pengusung Koalisi Perubahan untuk Persatuan," kata dia.

"Mengenai nama-namanya silakan masing masing partai usulkan. Nanti Anies Baswedan yang pilih," sambungnya.

Ketua Bappilu Demokrat Andi Arief sebelumnya merespons pernyataan Ketua DPP NasDem Effendy Choirie (Gus Choi) terkait nama Cawapres Anies Baswedan dari kriteria yang disebut Jusuf Kalla.

Andi mengatakan usulan itu akan dibicarakan oleh tim Koalisi Perubahan untuk Persatuan, dan dia memastikan PD tak akan membahas sosok Sandiaga Uno terkait bakal cawapres Anies.

"Ya nanti dibicarakan lah, yang penting bagi Demokrat, nama Sandi Uno kita tutup. Tidak akan membicarakan nama itu lagi. Tapi, kalau nama-nama lain silakan dibicarakan nanti," kata Andi dihubungi, Jumat (14/3).

Andi mengatakan keputusan terkait cawapres ada di tangan Anies Baswedan. Setiap partai di KPP memiliki hak untuk mengajukan nama yang dinilai cocok.

"Tergantung Pak Anies akan memutus siapa, apakah Mas AHY, apakah calon yang dikemukakan oleh PKS, atau calon yang dikemukakan oleh NasDem gitu. Saya kira itu saja, biarlah masyarakat mempersiapkan dulu Hari Raya, hari yang suci ini, biar kita tidak bicara politik dulu," ujarnya.


Ketua Bappilu Demokrat Andi Arief merespons pernyataan Ketua DPP NasDem Effendy Choirie (Gus Choi) terkait nama Cawapres Anies Baswedan dari kriteria yang disebut Jusuf Kalla. Andi mengatakan usulan itu akan dibicarakan oleh tim Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP), dan dia memastikan PD tak akan membahas sosok Sandiaga Uno terkait bakal cawapres Anies.

"Ya nanti dibicarakan lah, yang penting bagi Demokrat, nama Sandi Uno kita tutup. Tidak akan membicarakan nama itu lagi. Tapi, kalau nama-nama lain silakan dibicarakan nanti," kata Andi dihubungi, Jumat (14/3/2023).

Andi mengatakan keputusan terkait cawapres ada di tangan Anies Baswedan. Setiap partai di KPP memiliki hak untuk mengajukan nama yang dinilai cocok.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Tergantung Pak Anies akan memutus siapa, apakah Mas AHY, apakah calon yang dikemukakan oleh PKS, atau calon yang dikemukakan oleh NasDem gitu. Saya kira itu saja, biarlah masyarakat mempersiapkan dulu Hari Raya, hari yang suci ini, biar kita tidak bicara politik dulu," ujarnya.

Ia mengakui, dari nama-nama yang disebut Gus Choi, ada sosok yang memiliki figur perubahan. Andi menjawab tak adanya nama Agus Harimurti Yudhoyono dalam usulan Gus Choi.

"Sesuai dengan yang akan dibahas itu yang masuk dalam figur perubahan, saya kira yang diajukan oleh Gus Choi adalah beberapa tokoh yang masuk figur perubahan itu ada," tutur Andi.

"Ya nanti silakan dirembukkan saja, dan Mas Anies yang akan memutuskan. Demokrat sendiri masih mencalonkan AHY, saya kira gitu," sambungnya.

Sebelumya, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK), mengaku telah mengusulkan nama beserta 2 kriteria bakal cawapres ke calon presiden 2024 usungan Partai NasDem, Anies Baswedan. Ketua DPP Partai NasDem Effendy Choirie atau Gus Choi mengatakan sepakat dengan 2 kriteria dari JK.

"Iya setuju semua, itu memang sesuai dengan kriteria yang telah disepakati bersama. Jadi kita setuju 100 persen dengan pernyataan Pak JK," kata Gus Choi saat dihubungi, Kamis (13/4).

Simak selengkapnya di halaman berikutnya.

Simak Video: Gembar-gembor Koalisi Besar, Senjata Pamungkas Pilpres 2024?

[Gambas:Video 20detik]

Halaman 1 2 3 Selanjutnya


PDI Perjuangan (PDIP) menggelar pertemuan tertutup Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan anggota Fraksi PDIP DPR RI. Sejumlah hal diketahui dibahas, mulai dari konsolidasi internal hingga urusan capres 2024.

Megawati mengumpulkan anggota Fraksi PDIP DPR RI di Sekolah PDIP, Jakarta Selatan, Sabtu (8/4) lalu. Ketua Fraksi PDIP DPR Utut Adianto enggan membeberkan isi dari pertemuan tertutup itu.

"Ya itu memang benar, tapi tertutup. Kalau tertutup saya ngomong ya buat apa," kata Ketua Fraksi PDIP DPR Utut Adianto kepada wartawan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/4).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Ya intinya supaya anak-anak semangat, gitu aja," ucap Utut.

Semangat yang dimaksud Megawati, tambah Utut, adalah semangat para kader agar turun ke bawah dan menyerap aspirasi masyarakat. "(Semangat) Anak-anak supaya semangat turun ke bawah makin bonding dengan rakyat. Sudah, gitu saja poinnya," tutur dia.

Utut pun membantah pertemuan itu membahas soal capres PDIP, termasuk kabar bahwa Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo telah direstui Megawati menjadi capres. Dia mengaku tidak memahami mengenai kabar tersebut.

"Kalau aku ora ngerti, ora ngerti. Benar-benar nggak ngerti," katanya.

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri saat membuka acara Pendidikan Kader Perempuan Tingkat Nasional Tahun 2023 di Sekolah Partai PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Kamis (23/2/2023). Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa pendidikan kaderisasi perempuan ini diikuti oleh seluruh kader Partai di seluruh Indonesia secara hybrid. (Agung Pambudhy/detikcom)

Sementara itu, Ketua Bappilu PDIP Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul mengatakan pertemuan itu hanya membahas wacana kerja sama partai menjelang Pilpres 2024. Dia pun membantah soal adanya pembahasan penentuan capres PDIP.

"Nggak ada, nggak ada. Kalau Ibu cuma mengatakan kalau koalisi itu nggak ada, yang ada hanya kerja sama, itu contoh saja," katanya.

Ketua DPP PDIP sekaligus Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah membeberkan isi pertemuan tersebut. Said mengatakan konsolidasi partai dibahas dalam pertemuan Megawati dengan Fraksi PDIP DPR RI.

"Itu konsolidasi. Murni konsolidasi saja," kata Said kepada wartawan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/4).

Said membantah rapat itu mengonsolidasikan soal Pilpres dan Pileg 2024. Dalam rapat itu, sebut dia, para kader diminta menyiapkan laporan saat turun ke bawah (turba) menemui rakyat di dapilnya selama masa reses.

"Nggak, nggak (konsolidasi soal pilpres dan pileg). Konsolidasi karena mau menghadapi pasca-Lebaran, kemudian DPR reses, maka itu momentum bagi kader punya kewajiban untuk memberikan report ke DPP setiap turba," ujar Said.

Puan Maharani berfoto dengan anggota DPR Fraksi PDIP usai sidang tahunan MPR/DPR. (Firda Cynthia Anggrainy/detikcom)

Said menegaskan ihwal penentuan capres yang akan diusung PDIP di Pilpres 2024 tidak dibahas dalam pertemuan itu. Menurutnya, saat ini Megawati masih melakukan perenungan.

"Belum. Ini ketum masih melakukan olah batin dan laku batin," ujarnya.

"Ibu Ketum itu hari-hari mencermati dinamika politik, baik dengan komunikasi yang dibangun maupun dari sisi pemberitaan maupun dari sisi survei, maka semua akumulasi itu maka melakukan perenungan, olah batin, laku batin, kan begitu. Karena jam terbang ketum sudah sejak '80 sampai sekarang. Bayangin," lanjut dia.

Anggota DPR RI Fraksi PDIP Aria Bima turut ikut dalam pertemuan tertutup Megawati Soekarnoputri. Aria Bima mengatakan pertemuan itu menyinggung capres 2024.

Aria membeberkan arahan Megawati dalam acara tertutup itu. Menurutnya, Megawati menekankan kepada para kader bahwa PDIP merupakan alat perjuangan menuju masyarakat yang bhineka.

Simak Video: Aria Bima Ungkap Arahan Megawati di Pertemuan Tertutup Legislator PDIP

[Gambas:Video 20detik]

Halaman 1 2 Selanjutnya


Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK), mengaku telah mengusulkan nama beserta 2 kriteria bakal cawapres ke calon presiden 2024 usungan Partai NasDem, Anies Baswedan. Ketua DPP Partai NasDem Effendy Choirie atau Gus Choi mengatakan sepakat dengan 2 kriteria dari JK.

"Iya setuju semua, itu memang sesuai dengan kriteria yang telah disepakati bersama. Jadi kita setuju 100 persen dengan pernyataan Pak JK," kata Gus Choi saat dihubungi, Kamis (13/4/2923).

Gus Choi mengatakan kriteria cawapres Anies mestilah sosok yang bisa membawa kemenangan. Ia tak mempermasalahkan apakah sosok itu berlatar belakang NU atau Muhammadiyah.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Iya jadi, tokoh-tokoh misalnya yang dari NU memenuhi semua yang disebut-sebut yang dari NU itu memenuhi syarat semua. Penambah pemenangan, menambah kekuatan, bisa mengelola pemerintahan, bisa semua lah, mereka sudah bisa ngurus partai, ngurus organisasi tinggal penyesuaiannya aja," tutur Gus Choi.

Ia menyebut beberapa nama potensial dari Nahdatul Ulama, seperti Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Sekjen PBNU Syaifullah Yusuf, Yeni Wahid hingga mantan Ketum PBNU Said Aqil Siroj. Menurut Gus Choi, nama-nama tersebut bukan hanya bisa memimpin organisasi melainkan mampu meraup suara dari pemilih.

"Sudah sering saya keluarkan nama-nama itu, sering kan saya menyebut Khofifah, saya menyebut Syaifullah Yusuf, saya menyebut Yeni Wahid, menyebut Kiai Said Aqil Siroj, memerintah bisa semua dan itu semua menambah kekuatan," tutur Gus Choi.

Ia juga merinci nama-nama potensial dengan latar belakang Muhammadiyah. Menurut Gus Choi, salah satunya adalah Din Syamsuddin hingga Profesor Abdul Mu'ti.

"Muhammadiyah tokoh-tokohnya banyak, Din Syamsudin pengalaman panjang, Prof Mu'ti yang Sekjen sekarang, juga bisa. Pokoknya semuanya akan menambah kekuatan, jadi pemerintah itu kedua, yang penting yang tahap pertama itu menang," tutur Gus Choi.

"Prof Mu'ti kan, Prof Haedar Nashir, atau menteri siapa itu yang dari Muhammadiyah, Prof Muhadjir, itu juga bisa," sambungnya.

Menurutnya tokoh dari NU seperti Mahfud Md juga patut dipertimbangkan. Ada pula Eks Wakil Gubernur Jawa Tengah Gus Yasin masuk dalam nama potensial.

"Tapi begini, yang penting itu kan, dalam konteks pembicaraan kita ini kan merespons pernyataan Pak JK, yang penting menang dulu. Dari NU saya sebut satu lagi, Prof Mahfud Md," ujarnya.

Menurut Gus Choi nama-nama tersebut juga dipertimbangkan oleh internal partai. Pihaknya tengah mendalami dan mencocokkan tokoh yang tepat bersanding dengan Anies.

"Artinya kita ini sedang menimbang-nimbang, sedang melihat-lihat, melirik-lirik, mengkalkulasi, mendalami setiap tokoh-tokoh yang bisa mendongkrak suara untuk kemenangan itu. Sekarang itu yang dilakukan," imbuhnya.

Simak juga Video 'Elektabilitas Terkini Jelang Pilpres 2024 Berdasarkan Survei LSI':

[Gambas:Video 20detik]

Halaman 1 2 Selanjutnya


Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla (JK), mengaku telah mengusulkan nama bakal calon wakil presiden ke bakal calon presiden 2024 usungan Partai NasDem, Anies Baswedan. JK mengungkap ada dua kriteria yang cocok mendampingi Anies.

JK mengatakan sosok yang mendampingi Anies harus yang bisa menambah suara. Hal itu, kata JK, berdasarkan pengalamannya sebagai wakil presiden sebanyak dua kali.

"Ya tentu yang dapat menambah.. Ya saya pernah jadi wakil presiden, itu harus calon wakil presiden harus bisa menambah suara untuk presiden, harus punya modal menambah suara," kata JK di Kantor Dewan Masjid Indonesia (DMI), Jalan Matraman, Jakarta Pusat (Jakpus), Kamis (13/4/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Dulu saya orang Indonesia Timur, jadi orang berpikir wah orang Indonesia Timur bisa mendukung," sambungnya.

Kriteria kedua, kata JK, sosok calon wakil presiden untuk Anies harus yang mampu bekerja sama dalam menjalankan roda pemerintahan. Dia tak mengerucut pada nama politikus atau tokoh yang dinilai memenuhi dua kriteria tersebut.

"Kedua, mampu bekerja sama dalam menjalankan, kalau menang mampu bekerja sama dalam menjalankan pemerintahan nanti, kalau menang. Itu dua hal syaratnya," ujarnya.

"Kalangan NU, kalangan Muhammadiyah, kalangan apa itu nasional, itu selama memenuhi dua syarat itu tadi, walaupun Anda orang NU tapi tidak dikenal siapa itu, dan di mana, tidak juga, orangnya yang dapat menambah suara," sambung dia.

JK Akui Usulkan Nama

JK mengaku telah mengusulkan soal nama calon wakil presiden kepada Anies Baswedan. Hal itu diungkapkannya saat menghadiri undangan buka puasa bersama Partai NasDem.

"Ada-lah (nama cawapres diusulkan) pasti, tergantung Pak Anies saja yang mana," ujar JK selepas menghadiri buka puasa bersama (bukber) di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Sabtu (25/3).

Kendati begitu, JK menyebut belum mengetahui siapa tokoh yang akan dipilih Anies untuk menjadi cawapres. Menurutnya, cawapres yang cocok adalah yang paling berpotensi menambah suara untuk kemenangan Anies.

"Cocoknya kalau calon menambah suara dan bekerja sama nanti kalau menang," katanya.

Pada kesempatan itu, JK menepis dirinya mengusulkan nama Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa untuk mendampingi Anies.

"Belum (mengusung nama Khofifah ke Anies)," imbuhnya.

Simak juga 'Elektabilitas Terkini Jelang Pilpres 2024 Berdasarkan Survei LSI':

[Gambas:Video 20detik]


Ketua Umum (Ketum) PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengumpulkan para kader yang menjadi legislator di DPR dalam rapat tertutup. Ketua DPP PDIP sekaligus Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah membeberkan isi pertemuan tersebut.

Untuk diketahui, pertemuan tertutup itu digelar di Sekolah PDIP, Jakarta Selatan, Sabtu (8/4) lalu. Megawati turut hadir langsung di dalam pertemuan tersebut.

"Itu konsolidasi. Murni konsolidasi saja," kata Said kepada wartawan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/4/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Said membantah rapat itu mengonsolidasikan soal Pilpres dan Pileg 2024. Dalam rapat itu, sebut dia, para kader diminta menyiapkan laporan saat turun ke bawah (turba) menemui rakyat di dapilnya selama masa reses.

"Nggak, nggak (konsolidasi soal pilpres dan pileg). Konsolidasi karena mau menghadapi pasca-Lebaran, kemudian DPR reses, maka itu momentum bagi kader punya kewajiban untuk memberikan report ke DPP setiap turba," ujar Said.

Ketua DPP PDIP Said Abdullah. (Dok. Istimewa)

Said menegaskan ihwal penentuan capres yang akan diusung PDIP di Pilpres 2024 tidak dibahas dalam pertemuan itu. Menurutnya, saat ini Megawati masih melakukan perenungan.

"Belum. Ini ketum masih melakukan olah batin dan laku batin," ujarnya.

"Ibu Ketum itu hari-hari mencermati dinamika politik, baik dengan komunikasi yang dibangun maupun dari sisi pemberitaan maupun dari sisi survei, maka semua akumulasi itu maka melakukan perenungan, olah batin, laku batin, kan begitu. Karena jam terbang ketum sudah sejak '80 sampai sekarang. Bayangin," lanjut dia.

Kabar pertemuan tertutup itu sebelumnya dikonfirmasi oleh Ketua Fraksi PDIP DPR Utut Adianto. Namun, Utut enggan membeberkan isi dari pertemuan tertutup itu.

"Ya itu memang benar, tapi tertutup. Kalau tertutup saya ngomong ya buat apa," kata Utut kepada wartawan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/4).

Utut mengatakan Megawati hendak memberikan semangat kepada para kader agar turun ke bawah dan menyerap aspirasi masyarakat.

Halaman 1 2 Selanjutnya


Ketua Badan Pembina Organisasi Keanggotaan dan Kaderisasi (BPOPKK) DPP Partai Demokrat Herman Khaeron menanggapi bantahan Kepala KSP Moeldoko jika peninjauan kembali (PK) ke Demokrat terkait pencapresan Anies Baswedan. Herman tak percaya dengan bantahan Moeldoko.

"Ya bagaimana mungkin tidak, dia sudah punya motif untuk merebut Partai Demokrat dan dia juga berada pada lingkaran pemerintah dan tentu motif-motif untuk bisa mengambil ataupun menggagalkan posisi pencalonan Anies sebagai presiden, ya pasti terindikasi," kata Herman di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/4/2023).

Herman mengatakan Moeldoko sulit untuk menyangkal alasan PK ke Partai Demokrat. Ia mengatakan kubu Moeldoko juga tak memiliki novum baru untuk mengajukan itu.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Oleh karenanya sudah sulit untuk menyangkal lah dengan situasi ini, dia kan sudah kalah 16 kali gugatan, semestinya ya sudah tidak ada lagi perspektif lain gitu. Jangan karena Demokrat sudah solid dalam Koalisi Perubahan kemudian melakukan lagi gugatan dengan novum-novum yang sebenarnya tidak ada novum baru," ucapnya.

Ia mempertanyakan apa motif Moeldoko untuk PK jika bukan tak terkait Anies Baswedan. Ia akan percaya motifnya bukan itu, jika Moeldoko tak lagi mengganggu Partai Demokrat.

"Artinya bahwa kalau tidak ada motif terhadap penggagalan Anies Baswedan dalam pencalonan presiden kemudian merebut Partai Demokrat untuk hasrat dan keinginan politiknya, ya untuk apa lagi? Jadi sudahlah tidak ada argumentasi," ujar Herman.

"Kecuali kalau dia bisa menunjukkan niat baik, menunjukkan moralitas yang baik, dengan kemudian tidak mengganggu lagi terhadap Partai Demokrat, baru kita percaya. Bahwa dia tidak punya motif-motif lain gitu, toh juga pengambilalihan pada waktu dilaksanakannya KLB abal-abal pun itu jauh dari aturan yang mengaturnya untuk dilakukannya KLB, jauh sekali ya," sambungnya.

Moeldoko sebelumnya menyatakan tak pernah menggunakan kekuasaannya sebagai Kepala KSP menanggapi hal itu. Proses hukum lanjutan, kata dia, seharusnya merupakan hal yang biasa.

"Sekarang begitu ada proses hukum lanjutan kenapa menjadi sewot begitu. Kok kayak nggak dewasa dalam menyikapi situasi. Itu aja pointnya sebenernya," kata Moeldoko kepada wartawan di Waingapu, Sumba Timur, NTT, Rabu (13/4).

Mantan Panglima TNI itu juga menyinggung agar tidak mengartikan sesuatu dengan pendekatan yang primitif. Menurutnya PK yang diajukan kubunya seharusnya dipahami dengan komprehensif.

Halaman 1 2 Selanjutnya


PPP berbicara mengenai kemungkinan duet Ganjar Pranowo dan Sandiaga Uno. PDIP angkat bicara terkait kemungkinan duet ini.

"Jangan deterministik gaya ilmu perdukunan dulu. Semua masih dinamis," ujar senior PDIP Hendrawan Supratikno kepada wartawan, Rabu (12/4/2023).

"Memastikan nama terlalu dini hanya melahirkan kekecewaan," lanjutnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Seluruh paslon, jelas Hendrawan, masih melakukan simulasi pasangan calon. Simulasi itu dilakukan berdasarkan matrik dan kuadran dengan memasukkan sejumlah variabel.

"Dari situ muncul nama-nama potensial yang bila diusung diharapkan potensial unggul atau menang," tegas Hendrawan.

Duet Ganjar-Sandi

Sebelumnya diberitakan, Ketua DPP PPP, Achmad Baidowi (Awiek) tak membantah jika PPP memiliki ketertarikan terhadap Menparekraf Sandiaga Uno untuk diajak bergabung ke PPP. Menurutnya, kemungkinan pengumuman resmi terkait Sandiaga dan calon pasangannya akan diungkap PPP setelah lebaran.

"Prabowo Sandi saya bilang imposible kalau berangkat dari satu partai. Anies-Sandi kecil. Ganjar-Sandi? Tunggu lebaran nanti," kata Awiek dalam Adu Perspektif dengan tajuk 'Jokowi Masih Sakti?' program kerja sama detikcom dan Total Politik, Selasa (11/4/2023).

Dia meminta semua pihak menunggu setelah lebaran terkait kabar Sandiaga itu. Awiek memastikan setelah lebaran nanti akan ada momentum yang berbeda.

"Tunggu lebaran dulu, kalau sebelum lebaran itu orang sibuk urusan THR, mudik dan semacamnya. Setelah lebaran nanti momentumnya beda lagi," ucapnya.

Lihat juga Video: Tiga Hari Kemesraan Jokowi-Ganjar di Jateng

[Gambas:Video 20detik]


Isu duet Ganjar Pranowo dan Sandiaga Uno di Pemilu 2024 makin santer terdengar usai disebut-sebut oleh Ketua DPP PPP, Achmad Baidowi (Awiek). Duet ini dinilai sangat mungkin terwujud. Mengapa?

"Kalau bicara tentang kemungkinan Ganjar dengan Sandi tentu sangat mungkin terwujud, sangat tergantung apakah partai politik pendukung Ganjar, PDIP dan Sandi kalau betul ke PPP, itu bersepakat," ujar Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI), Adi Prayitno kepada wartawan, Rabu (12/4/2023).

Adi menilai pasangan ini cocok. Mereka, kata Adi, mewakili sisi nasionalis dan Islam.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Ganjar kelihatan nasionalis, Sandi bisa mewakili dari sosok yang Islami. Yang paling penting dari beberapa simulasi survei Ganjar juga kalau dipasangkan dengan Sandiaga Uno relatif agak leading dan agak kuat karena Sandi punya bekal elektabilitas sebagai Cawapres," kata Adi.

Menurut Adi, wajar bila Ganjar dan Sandi dipasangkan dalam beberapa simulasi survei. Langkah konkretnya tentang duet dua tokoh ini tergantung partai masing-masing.

"Kuncinya ada di PDIP dan PPP," jelas Adi.

Terkait Koalisi Indonesia Bersatu (KIB), Adi menilai masih cukup dinamis. Pertemuan PAN dengan Prabowo Subianto yang cukup intensif bisa menjadi sinyal.

"Jadi pertemuan dengan Prabowo Subianto dalam beberapa waktu yang lalu bisa mengindikasikan bahwa PAN punya interest, punya keinginan bisa berkoalisi dengan Prabowo dengan menyodorkan nama Erick Thohir," tegas Adi.

Begitu juga dengan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR). Jika Prabowo tertarik berkoalisi dengan Erick Thohir, tambah Adi, maka Muhaimin Iskandar (Cak Imin) dinilai akan mencari pasangan lain.

"Artinya apa? KIB ini ketika mengusung nama jagoan masing-masing sangat mungkin mereka itu bubar dan menyelamatkan kepentingan masing-masing dengan mencari poros siapa pun mereka berkoalisi menyelamatkan jagoan yang akan mereka usung," lanjutnya.

Sebelumnya diberitakan, Awiek tak membantah jika PPP memiliki ketertarikan terhadap Menparekraf Sandiaga Uno untuk diajak bergabung ke PPP. Menurutnya, kemungkinan pengumuman resmi terkait Sandiaga dan calon pasangannya akan diungkap PPP setelah lebaran.

"Prabowo Sandi saya bilang imposibble kalau berangkat dari satu partai. Anies-Sandi kecil. Ganjar-Sandi? Tunggu lebaran nanti," kata Awiek dalam Adu Perspektif dengan tajuk 'Jokowi Masih Sakti?' program kerja sama detikcom dan Total Politik, Selasa (11/4/2023).

Dia meminta semua pihak menunggu setelah lebaran terkait kabar Sandiaga itu. Awiek memastikan setelah lebaran nanti akan ada momentum yang berbeda.

"Tunggu lebaran dulu, kalau sebelum lebaran itu orang sibuk urusan THR, mudik dan semacamnya. Setelah lebaran nanti momentumnya beda lagi," ucapnya.

Lihat juga Video: Tiga Hari Kemesraan Jokowi-Ganjar di Jateng

[Gambas:Video 20detik]


Ketua DPC PDIP Kota Solo FX Hadi Rudyatmo membantah berita soal dia menyebut nama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai calon presiden (capres) yang diusung PDIP pada Pilpres 2024. FX Rudy juga mengaku dimarahi Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto terkait pemberitaan itu.

"Kapan saya ngomong seperti itu, saya merasa tidak diwawancarai kok. Tadi ada yang telepon tapi tak suruh tanya ke Pak Sekjen," kata Rudy ditemui di kediamannya, Solo, Selasa (11/4/2023) malam.

Selain membantah soal pemberitaan itu, FX Rudy juga menyampaikan sejumlah pernyataan.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

1. Menunggu Keputusan Ketum PDIP

Rudy menegaskan bahwa siapa capres dari PDIP masih menunggu keputusan dari Ketua Umum (Ketum) Megawati Soekarnoputri. Ia tidak berani mendahului Megawati terkait nama capres PDIP.

"Menunggu keputusan Ketua Umum. Saya tidak berani mendahului Ketua Umum, tidak pernah mendahului Ketua Umum. Saya kan tetap sebagai kader partai di bawah tetap nunggu instruksi Ketua Umum," jelas Rudy.

2. Capres Kader PDIP

Rudy menyebut capres yang akan diusung PDIP adalah kader internal.

"(Soal nama capres) Lah tanya Bu Mega, kan Bu Mega (bilang) capresnya kader (PDIP), lha kadere sopo? (kadernya siapa?). Lha kadernya banyak, termasuk saya kadernya, gitu," kata Rudy.

Saat ditanya apakah nama Ganjar termasuk di dalamnya, Rudy meminta hal itu ditanyakan langsung ke Megawati.

"(Ganjar capres) Ya tanya ke Ketua Umum, pokoknya Ketua Umum yang punya (kartu) AS Beliau. Tinggal saya menunggu saja Ketua Umum merekomendasikan si A, ya si A itu wajib dimenangkan dan dilaksanakan, gitu aja," ungkapnya.

Rudy pun mengaku tidak tahu kapan nama calon presiden dari PDIP itu akan diumumkan ke publik.

"Ora ngerti, nek ngerti ngono aku wis ngomong (nggak tahu, kalau tahu gitu saya sudah bilang)," jelasnya.

3. Dimarahi Sekjen PDIP

FX Rudy juga mengaku dimarahi Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Hal ini terjadi usai beredarnya berita dirinya menyebut Ganjar Pranowo sebagai capres dari PDIP.

"Saya dimarahi Pak Sekjen itu. Saya sekarang, HP saya mau matikan terus nggak mau ditelepon," kata Rudy ditemui di Balai Kota Solo, Rabu (12/4).

Rudy mengaku dia dimarahi Hasto pada Selasa (11/4) malam via telepon. Rudy mengatakan, saat dihubungi Hasto, dia menjelaskan bahwa ia tidak pernah mengatakan Ganjar capres 2024.

"Di telepon, saya nggak pernah statement itu kok. Ada rekamannya dikirim ke saya, mana saya ngomong Ganjar, yang jelas dipotong pasti mungkin. Kalau minta kejelasan ke Bu Mega sana," ungkapnya.

Selengkapnya di halaman selanjutnya.

Halaman 1 2 Selanjutnya

Momen Megawati Sapa DPC PDIP Solo, Singgung soal Kesetiaan


Berbagai reaksi Partai Demokrat (PD) muncul pasca pengajuan peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA) oleh KLB Moeldoko. Moeldoko merespons reaksi-reaksi tersebut.

"Sebenarnya apa sih yang dipersoalkan, ini kan persoalan hukum murni gitu. Kenapa mesti menunjukkan sikap-sikap emosi. Kayaknya KLB itu kalah tiga kali biasa-biasa aja, nggak ada reaksi," ujarnya kepada wartawan di Waingapu, Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), Rabu (13/4/2023).

Moeldoko menyatakan tak pernah menggunakan kekuasaannya sebagai Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) menanggapi hal itu. Proses hukum lanjutan, kata dia, seharusnya merupakan hal yang biasa.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Sekarang begitu ada proses hukum lanjutan kenapa menjadi sewot begitu. Kok kayak nggak dewasa dalam menyikapi situasi. Itu aja pointnya sebenernya," katanya

Mantan Panglima TNI itu juga menyinggung agar tidak mengartikan sesuatu dengan pendekatan yang primitif. Menurutnya PK yang diajukan kubunya seharusnya dipahami dengan komprehensif.

"Janganlah kita menangkap sesuatu berikut mengartikan sesuatu, menganalisa sesuatu pendekatannya primitif. Pendekatan primitif itu orang yang nggak banyak berfikir, berfikir sangat sederhana, berfikir tanpa melalui pendekatan yang komprehensif integral," imbuhnya.

Ditanya mengenai apakahlangkah PKnya bertujuan untuk mengagalkan pencapresan Anies Baswedan, Moeldoko membantah. Dia mengatakan tak ada kepentingan untuk mengagalkan pencapresan Anies.

"Apa urusannya sama calon presiden yang lain, apa urusannya mau menggagalkan yang lain. Nggak ada urusannya," ucapnya.

"Urusannya adalah bahwa teman-teman di KLB itu menghendaki ada proses hukum lanjutan yang dijalankan. Proses hukum lanjutan ya PK, kan begitu. Apakah itu menyalahi nggak, hal yang biasa itu," pungkasnya.

AHY Tuding Upaya Moeldoko Gagalkan Anies Capres

Tak hanya itu, AHY mencium aroma tak sedap atas langkah Moeldoko dan Jhoni Allen Marbun mengajukan PK untuk merebut Partai Demokrat. AHY menyebut tujuan Moeldoko mengajukan PK erat kaitannya dengan upaya menggagalkan pencapresan Anies Baswedan.

"Saudara-saudara sekalian, KSP Moeldoko mengajukan PK pada tanggal 3 Maret 2023. Tepat satu hari setelah Partai Demokrat secara resmi mengusung Saudara Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden,"kata AHY di DPP Partai Demokrat, Menteng, Jakpus, Senin (3/4).

"Forum Commander's Call berpendapat, PK ini bukan tidak mungkin erat kaitannya dengan kepentingan politik pihak tertentu. Tujuannya jelas, menggagalkan pencapresan Saudara Anies Baswedan," ujar AHY.

Upaya menggagalkan pencapresan Anies Baswedan, AHY mengklaim, juga sejalan dengan upaya menggagalkan Koalisi Perubahan yang digagas Demokrat bersama Partai NasDem dan PKS.

Lihat Video: Mencuat Lagi KSP Moeldoko Coba Rebut Partai Demokrat

[Gambas:Video 20detik]


Ketua Umum (Ketum) PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri rapat dengan Fraksi PDIP DPR RI. Rapat itu berlangsung tertutup.

Mengutip detikNews, Megawati mengumpulkan para kader yang menjadi legislator di DPR RI pada Sabtu (8/4).

"Ya itu memang benar, tapi tertutup. Kalau tertutup saya ngomong ya buat apa," kata Ketua Fraksi PDIP DPR Utut Adianto kepada wartawan di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/4/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Pertemuan digelar di Sekolah PDIP, Jakarta Selatan, Sabtu (8/4) lalu. Utut mengonfirmasi hal itu. Namun ia enggan mengungkapkan lebih jauh soal isi dari pertemuan tersebut.

"Ya intinya supaya anak-anak semangat, gitu aja," jelasnya.

"(Semangat) Anak-anak supaya semangat turun ke bawah makin bonding dengan rakyat. Sudah, gitu saja poinnya," lanjutnya.

Utut pun membantah pertemuan itu membahas soal calon presiden (capres) yang akan diusung PDIP pada Pilpres 2024, termasuk kabar bahwa Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo telah direstui Megawati menjadi capres 2024.

"Kalau aku ora ngerti (tidak tahu), ora ngerti. Benar-benar nggak ngerti," kata Utut.

Terpisah, Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PDIP, Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul mengatakan pertemuan antara Megawati dengan kader PDIP yang jadi legislator itu hanya membahas wacana kerja sama partai menjelang Pilpres 2024. Dia pun membantah soal adanya pembahasan capres PDIP.

"Nggak ada, nggak ada. Kalau Ibu cuma mengatakan kalau koalisi itu nggak ada, yang ada hanya kerja sama, itu contoh saja," kata Bambang Pacul.

Megawati: Jangan Biarkan Kecurangan Pemilu Terjadi


Ketua Umum (Ketum) PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengumpulkan para kader yang menjadi legislator di DPR RI. Pertemuan tersebut digelar tertutup.

"Ya itu memang benar, tapi tertutup. Kalau tertutup saya ngomong ya buat apa," kata Ketua Fraksi PDIP DPR Utut Adianto kepada wartawan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/4/2023).

Utut juga mengkonfirmasi perihal pertemuan itu digelar di Sekolah PDIP, Jakarta Selatan, Sabtu (8/4) lalu. Namun Utut enggan membeberkan isi dari pertemuan tertutup itu.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Ya intinya supaya anak-anak semangat, gitu aja," ucap Utut.

Semangat yang dimaksud Megawati, tambah Utut, adalah semangat para kader agar turun ke bawah dan menyerap aspirasi masyarakat. "(Semangat) Anak-anak supaya semangat turun ke bawah makin bonding dengan rakyat. Sudah, gitu saja poinnya," tutur dia.

Utut pun membantah pertemuan itu membahas soal capres PDIP, termasuk kabar bahwa Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo telah direstui Megawati menjadi capres. Dia mengaku tidak memahami mengenai kabar tersebut.

"Kalau aku ora ngerti, ora ngerti. Benar-benar nggak ngerti," katanya.

Sementara itu, Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PDIP Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul mengatakan pertemuan itu hanya membahas wacana kerja sama partai menjelang Pilpres 2024. Dia pun membantah soal adanya pembahasan penentuan capres PDIP.

"Nggak ada, nggak ada. Kalau Ibu cuma mengatakan kalau koalisi itu nggak ada, yang ada hanya kerja sama, itu contoh saja," katanya.

Simak juga Video 'Zulfan Lindan Deklarasikan Megawati 2024: Selamatkan NKRI':

[Gambas:Video 20detik]


Ketua DPC PDIP Kota Solo FX Hadi Rudyatmo mengaku dimarahi Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Rudy ngaku dimarahi Hasto gegara beredarnya berita yang mengatakan dirinya menyebut Gubernur Jateng Ganjar Pranowo capres dari PDIP.

Rudy sempat membantah berita soal dia menyebut Ganjar capres PDIP. Kini, Rudy mengaku memilih mematikan ponselnya.

"Saya dimarahi Pak Sekjen itu. Saya sekarang, HP saya mau matikan terus nggak mau ditelepon," kata FX Rudy dilansir detikJateng, Rabu (12/4/2203).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Mantan Wali Kota Solo itu mengaku dia dimarahi Hasto pada Selasa (11/4) malam via telepon. Rudy mengatakan saat dihubungi Hasto, dia menjelaskan bahwa ia tidak pernah mengatakan Ganjar capres 2024.

"Di telepon, saya nggak pernah statement itu kok. Ada rekamannya dikirim ke saya, mana saya ngomong Ganjar, yang jelas dipotong pasti mungkin. Kalau minta kejelasan ke Bu Mega sana," ungkapnya.

Rudy menegaskan terkait capres di Pemilu 2024, dia tidak ingin mendahului Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. "Kemarin diminta untuk klarifikasi sama Pak Sekjen, saya kalau ngomong capres mendahului Ketua Umum. Saya nggak pernah statement, tinggal tunggu capres, lha saya mendahului Ketua Umum to kalau ngomong capres," pungkasnya.

Baca selengkapnya di sini.

Simak Video 'Tiga Hari Kemesraan Jokowi-Ganjar di Jateng':

[Gambas:Video 20detik]


Ketua DPC PDIP Kota Solo FX Hadi Rudyatmo mengaku dimarahi Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto. Hal ini terjadi usai beredarnya berita yang mengatakan dirinya menyebut Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo calon presiden (capres) dari PDIP.

Rudy sempat membantah berita soal dia menyebut Ganjar capres PDIP. Kini, Rudy mengaku memilih mematikan ponselnya.

"Saya dimarahi Pak Sekjen itu. Saya sekarang, HP saya mau matikan terus nggak mau ditelepon," kata FX Rudy ditemui di Balai Kota Solo, Rabu (12/4/2203).

Mantan Wali Kota Solo itu mengaku dia dimarahi Hasto pada Selasa (11/4) malam via telepon. Rudy mengatakan saat dihubungi Hasto, dia menjelaskan bahwa ia tidak pernah mengatakan Ganjar capres 2024.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Di telepon, saya nggak pernah statement itu kok. Ada rekamannya dikirim ke saya, mana saya ngomong Ganjar, yang jelas dipotong pasti mungkin. Kalau minta kejelasan ke Bu Mega sana," ungkapnya.

Rudy menegaskan terkait calon Presiden di Pemilu 2024, dia tidak ingin mendahului Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

"Kemarin diminta untuk klarifikasi sama Pak Sekjen, saya kalau ngomong capres mendahului Ketua Umum. Saya nggak pernah statement, tinggal tunggu capres, lha saya mendahului Ketua Umum to kalau ngomong capres," pungkasnya.

Momen Megawati Sapa DPC PDIP Solo, Singgung soal Kesetiaan


Ketua DPC PDIP Kota Surakarta FX Hadi Rudyatmo membantah kabar dirinya menyebut Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo diusung jadi calon presiden oleh PDI Perjuangan. Ganjar mengatakan urusan capres merupakan wewenang Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Wartawan menanyakan hal itu kepada Ganjar usai menghadiri Rakor Linsek Operasi Ketupat Candi 2023 di Hotel Patra Semarang.

"Wong iki urusan mudik, kok urusan rekom ki lho," kata Ganjar singkat, Rabu (12/4/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ganjar mengatakan rekom capres adalah urusan dan wewenang Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Ganjar mengaku saat ini masih fokus untuk mengurus persiapan menghadapi arus mudik.

"Restu apa. Urusan rekom itu urusannya Bu Mega, kewenangan beliau. Belum tahu kita, tugas saya masih urusi mudik," tegasnya.

Diberitakan sebelumnya, kabar Ganjar mendapat restu sebagai calon presiden beredar dengan mengaitkan FX Rudy. Namun Rudy membantah dan merasa tidak pernah diwawancara soal itu.

"Kapan saya ngomong seperti itu, saya merasa tidak diwawancarai kok. Tadi ada yang telepon tapi tak suruh tanya ke Pak Sekjen," kata FX Rudy ditemui di kediamannya, Selasa (11/4) malam.

Simak selengkapnya di sini.

Saksikan juga 'Tiga Hari Kemesraan Jokowi-Ganjar di Jateng':

[Gambas:Video 20detik]


Ketua DPC PDIP Kota Surakarta yang juga mantan Wali Kota Surakarta FX Hadi Rudyatmo membantah telah menyebut nama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai calon presiden (capres) yang akan diusung oleh PDIP. Rudy merasa tidak pernah diwawancara perihal tersebut.

"Kapan aku ngomong seperti itu, saya tidak merasa diwawancarai. Ketemu (wartawan yang memberitakan, red) wae ora (saja tidak) kok," kata Rudy saat ditemui wartawan di kediamannya di Solo, dilansir Antara, Rabu (12/4/2023).

Rudy mengaku tidak pernah ditanya mengenai apakah Ganjar akan diusung menjadi capres atau tidak. Dia menegaskan, terkait dengan capres merupakan keputusan ketua umum PDIP.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Yang jelas saya belum pernah diwawancarai wartawan (terkait Ganjar diusung PDIP, red.). Saya tidak ditanya Ganjar capres atau tidak, saya bilang tanya saja pak sekjen atau Bu Mega. Saya kader di bawah mengikuti instruksi ketua umum," katanya.

Rudy mengatakan tidak berani mendahului instruksi dari ketua umum partai.

"Tanya Bu Mega, Bu Mega kan (mengatakan, red.) capresnya kader lha kadernya siapa, kadernya banyak termasuk saya," katanya.

Sebagai kader, ia mengaku hanya menunggu instruksi ketua umum. Sebab, lanjutnya, hanya sang ketum yang berwenang memberikan tiket capres.

"Yang punya As-nya beliau, tinggal saya nunggu saja ketua umum merekomendasikan si A, ya hukumnya wajib dimenangkan dan dijalankan," ujar Rudy.

Saat disinggung mengenai kedekatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Ganjar Pranowo selama kunjungan kerja ke Solo Raya dalam beberapa hari terakhir, menurutnya, hal itu merupakan hal yang wajar. Dia pun mengaku sebelumnya juga dekat dengan Jokowi.

"Hal-hal seperti itu wajar, kalau gubernur kepanjangan tangan Presiden, pemerintah pusat. Kalau dekat ya wajar dalam koridor pekerjaan. Saya juga sebelumnya dekat dengan beliau, pemimpin itu ngayemi (menenangkan), ngayomi (melindungi), ngayani (mencukupi),"pungkas Rudy.

Lihat juga Video: Tiga Hari Kemesraan Jokowi-Ganjar di Jateng

[Gambas:Video 20detik]


PPP mulai meragukan koalisi besar gabungan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) akan terbentuk. Alasannya, ada beberapa capres di dalam koalisi besar tersebut yang dinilai akan mempersulit terbentuknya koalisi.

Keraguan ini disampaikan Ketua DPP PPP Achmad Baidowi atau Awiek. Dia menilai ada problem yang akan mencuat jika koalisi besar ini betul-betul terbentuk.

"Ya sebenarnya kan ingin menunjukkan kepada publik, ingat kalau hal itu dijadikan alasan akan terbentuknya koalisi besar, saya nggak yakin, kenapa? Ada problem," kata Awiek dalam Adu Perspektif dengan tajuk 'Jokowi Masih Sakti?' program kerja sama detikcom dan Total Politik, Selasa (11/4).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Awiek membeberkan salah satu problem yang akan mencuat yakni berkaitan dengan capres. Menurutnya, partai-partai di dalam koalisi besar ini sudah teguh mendorong salah satu tokoh untuk jadi capres.

Berikut ini capres-capres yang ada di koalisi besar

Airlangga Hartarto

Partai Golkar beberapa kali memberikan penegasan bahwa pihaknya akan mengusung Ketum Airlangga Hartarto sebagai capres di 2024. Selain atas dasar hasil munas, beberapa petinggi Golkar juga menegaskan hal tersebut.

Achmad Baidowi juga menegaskan hal itu. Dia menyebut Golkar harus menggugurkan munasnya jika pada akhirnya koalisi besar mencapreskan tokoh lain.

"Kita hormati Pak Airlangga capres hasil munas, emang mau munas lagi untuk menggugurkan capresnya Pak Airlangga? Itu internal Golkar," ucap Awiek.

Simak capres lainnya di halaman berikutnya.

Lihat juga Video: Achmad Baidowi Ragu Pertemuan 5 Ketum Parpol-Jokowi Mengarah ke Koalisi

[Gambas:Video 20detik]

Halaman 1 2 Selanjutnya


Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mulai menyiapkan kesiapan administrasi bakal calon legislatif (bacaleg) di seluruh Indonesia. Pada Selasa (11/4), PPP memetakan strategi pemenangan dalam kegiatan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Lajnah Pemenangan Pemilu (LP2) di Jakarta.

"Pembahasan utama fokus masalah kesiapan administrasi bacaleg mempersiapkan diri sesuai jadwal yang ditentukan. Kedua, arah strategi pemenangan yang kita petakan karena memiliki kekuatan lokal politik di masing-masing daerah dengan kearifannya," jelas Plt Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono dikutip dalam keterangan tertulis, Rabu (12/4/2023).

Mardiono menyampaikan sebelumnya telah dilaksanakan bedah daerah pemilihan (dapil) dan kajian kearifan lokal masing-masing wilayah. Adapun pertemuan kali ini dengan seluruh ketua wilayah se-Indonesia dilakukan untuk memastikan semuanya sudah satu tujuan.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kali ini bertemu untuk memastikan arah perjuangan politik yang kami bangun sudah on the track, menuju ke arah perolehan suara maksimal sesuai daerahnya. Sehingga seluruh jajaran partai, sudah satu arah dan tujuan termasuk mekanisme berjuangnya di daerah masing-masing," papar Mardiono.

Mardiono mengaku optimis untuk merebut kursi dan mengembalikan kejayaan PPP lewat kerja keras bersama seluruh jajarannya.

"Insyaallah kami akan menaikkan perolehan kursi. Kami akan kerjakan secara maksimal," ujar Mardiono.

Adapun kegiatan Rakornas Lajnah Pemenangan Pemilu (LP2) dihadiri oleh 38 ketua, sekretaris, dan ketua LP2 PPP wilayah se-Indonesia. Kegiatannya dilaksanakan selama dua hari hingga Rabu (12/4/2023).

Simak juga Video: PPP soal Peluang Sandiaga Jadi Cawapres: Masih Bangun Pendekatan

[Gambas:Video 20detik]


Ketua DPP PPP, Achmad Baidowi (Awiek), menyebut partai berlogo Ka'bah bakal memberi kejutan setelah Lebaran Idul Fitri 2023. PPP disebut bakal mengumumkan pasangan capres dan cawapres yang akan diusungnya di Pilpres 2024.

Awiek tak membantah jika PPP memiliki ketertarikan terhadap Menparekraf Sandiaga Uno untuk diajak bergabung ke PPP. Menurutnya, kemungkinan pengumuman resmi terkait Sandiaga dan calon pasangannya akan diungkap PPP setelah lebaran.

"Prabowo Sandi saya bilang imposible kalau berangkat dari satu partai. Anies-Sandi kecil. Ganjar-Sandi? Tunggu lebaran nanti," kata Awiek dalam Adu Perspektif dengan tajuk 'Jokowi Masih Sakti?' program kerja sama detikcom dan Total Politik, Selasa (11/4/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dia meminta semua pihak menunggu setelah lebaran terkait kabar Sandiaga itu. Awiek memastikan setelah lebaran nanti akan ada momentum yang berbeda.

"Tunggu lebaran dulu, kalau sebelum lebaran itu orang sibuk urusan THR, mudik dan semacamnya. Setelah lebaran nanti momentumnya beda lagi," ucapnya.

"Apa yang tadi diceritakan ada orang yang turun elektabilitasnya, orang Indonesia itu daya ingatnya terbatas kalau soal politik. Kan lebaran macet, mudik itu bisa berubah lagi," tambahnya.

Sandiaga Pamit ke Prabowo

Diketahui sebelumnya, Sandiaga disebut kini telah berpamitan dengan sang Ketum Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Hal ini diungkapkan oleh Ketua Harian Gerindra Dasco.

Dasco mengatakan Sandiaga Uno sudah pernah bicara soal langkah politiknya di Pilpres 2024ke Prabowo Subianto. Sandiaga disebut telah menyatakan akan pamit dari Gerindra.

"Pak Sandi sudah pernah juga menyatakan diri akan pamit dari Gerindra," kata Dasco saat dihubungi, Minggu (9/4).

Prabowo, kata Dasco, menyerahkan keputusan itu ke Sandiaga. Prabowo berpesan ke Sandiaga untuk menimbang baik dan buruknya ke depan.

"Dan setahu saya, Pak Prabowo menyatakan ditimbang saja baik buruknya, karena Pak Prabowo juga cerita kepada kami bahwa dalam pertemuan itu Sandi menyatakan hal tersebut. Jadi komunikasinya seperti itu, ditimbang baik buruknya itu dalam arti buat kepentingan Pak Sandi sendiri," ujarnya.

Dasco menyampaikan komunikasi ini disampaikan Sandiaga ke Prabowo saat keduanya melakukan pertemuan di Kantor Kemhan. Untuk diketahui, pertemuan Prabowo dan Sandiaga itu berlangsung pada Senin (27/3) jelang berbuka puasa. Pertemuan itu diunggah di Instagram Sandiaga Uno.

"Silaturahim di bulan Ramadan ke kantor Menteri Pertahanan, Bapak @prabowo," tulis Sandiaga dalam keterangannya.


Koalisi besar yakni gabungan dari Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) mencuat usai pertemuan lima partai politik pro pemerintah. Tapi Ketua DPP PPP, Achmad Baidowi mengaku tak yakin jika koalisi besar bakal terbentuk. Apa alasannya?

Awalnya Awiek--sapaan akrab Achmad Baidowi--bicara terkait Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang kini masih 'sakti'. Sebab, pengaruh Jokowi masih besar dengan dibuktikan bisa mengumpulkan para ketum partai di KIB dan KKIR dalam waktu singkat.

"Ya sebenarnya kan ingin menunjukkan kepada publik, ingat kalau hal itu dijadikan alasan akan terbentuknya koalisi besar, saya nggak yakin, kenapa? Ada problem," kata Awiek dalam Adu Perspektif dengan tajuk 'Jokowi Masih Sakti?' program kerja sama detikcom dan Total Politik, Selasa (11/4/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Problem pertama, Awiek menyebut bahwa KIB belum merapatkan bersama membahas koalisi besar. Oleh sebab itu, KIB belum tentu sepakat untuk bergabung dengan KKIR dalam koalisi besar.

"Kemudian yang di PAN itu 6 partai diundang, termasuk PDIP cuma Bu Mega lagi ada di luar negeri. Artinya apa? koalisi yang teman-temannya Pak Jokowi ini tidak mungkin melupakan PDIP," ucapnya.

Problem berikutnya adalah persoalan calon presiden yang akan diusung jika koalisi besar ini terbentuk. Di KIB ada nama Ketum Golkar Airlangga Hartarto dan PAN pilih Ganjar Pranowo/Erick Thohir sebagai capres yang ingin diusungnya. Sedangkan di kubu KIB ada nama Ketum Gerindra Prabowo Subianto yang bakal diusung sebagai capres.

"Saya nggak bisa membayangkan kalau KIB dengan KIR siapa capresnya? Kita hormati Pak Airlangga capres hasil munas, emang mau munas lagi untuk menggugurkan capresnya Pak Airlangga? Itu internal Golkar. Prabowo capres Gerinda, PAN mengusung Ganjar rakernasnya Erick. Sudah ada tiga capres. Ini sesuatu yang hitung-hitungan politik enggak mungkin," ujarnya.

"Sementara PPP ada orang mendekat ya kita terima, kita sampaikan kalau dari PPP peluangnya besar. Kalau Pak Sandi di Gerindra ya kan nggak bisa, mau ngulang Prabowo-Sandi? Itu imposible. Anies-Sandi sesuatu yang kecil kemungkinannya," tambahnya.

Menurut Awiek, jika hanya tiga partai di KIB akan lebih mudah berembuk untuk bernegosiasi menentukan capres yang bakal diusung. Tapi jika KIB dan KKIR bergabung, hal tersebut akan sangat sulit dinegosiasikan.


Ketua Umum relawan Pro Jokowi (Projo), Budi Arie Setiadi, menyebut pihaknya bakal melihat koalisi partai politiknya terlebih dahulu sebelum menentukan pilihan dukungan terhadap capres-cawapres. Lalu Budi menyinggung Prabowo Subianto dan Erick Thohir jika diduetkan belum tentu banyak partai yang bersedia mendukung.

"Gini loh, paket capres cawapres, saya pertama melihat koalisinya dulu. Begitu dibilang Prabowo Pak Erick Thohir, saya bilang partai mana yang dukung?," kata Budi Arie dalam Adu Perspektif dengan tajuk 'Jokowi Masih Sakti?' program kerja sama detikcom dan Total Politik, Selasa (11/4/2023).

"Misalnya PAN sudah pernah nyebut (Erick Thohir), mungkin jadi Gerindra-PAN, partai lain nggak mau dukung. Bisa maju tapi kan daya dukungnya akan terbatas," sambungnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Budi Arie mengaku rumusan dirinya dalam menjatuhkan dukungan ke pasangan calon adalah melihat koalisi partainya dulu. Begitu koalisinya terbentuk, baru Budi Aire bicara penentuan capres cawapresnya hingga cara memenangkan pasangan capres cawapres yang didukungnya.

"Sekarang soal capres mungkin sudah mengerucut ke beberapa nama. Kita masuk ke chapter ketiganya lagi, namanya calon wapres, itu juga problematika tersendiri ya kan. Nah baru yang terakhir di pemenangan," ucapnya.

Melihat situasi politik menjelang Pilpres 2024 saat ini, Budi menilai saat ini tengah memasuki chapter pemasangan nama capres cawapres. Sebab, mayoritas partai di Tanah Air sudah menentukan koalisinya.

"Jadi ini sekarang kita masuk chapter 2 nih, chapter pemasangan-pemasangan. Jadi mana yang logic, jadi ada yang bilang ini Mas Ganjar sama Sandi, itu mungkin saya bilang kalau PDIP sama PPP," imbuhnya.

Prabowo dan Erick, nama pertama adalah Menteri Pertahanan dan nama kedua adalah Menteri BUMN, pernah mengadakan pertemuan pada bulan kedua lalu. Erick mengunggah momen pertemuan itu ke media sosial. Namun, kata staf Erick, tak ada pembahasan soal politik pemilu dalam pertemuan itu.

Program detikcom, The Matchmaker, merekam aspirasi detikers dalam soal penjodohan capres-cawapres untuk Pilpres 2024. Pada momen 20 Februari-3 April 2023, pasangan Prabowo-Erick paling difavoritkan detikers. Usulan duet Ganjar-ERick yang pekan sebelumnya ada di posisi kedua kini turun peringkat ke ranking ketiga karena disalip pasangan Prabowo-Ganjar.


Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo tampak mesra mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat berkegiatan di Solo dan Boyolali usai heboh Piala Dunia (Pildun) U-20 batal digelar di Tanah Air. Ganjar pun mengunggah beberapa foto kegiatan itu di media sosialnya.

Terlihat dalam akun Instagram pribadi Ganjar, dirinya memposting 9 momen kebersamaan dengan Jokowi yang tengah berkegiatan di Jawa Tengah. Namun, Jokowi tidak mengunggah satupun foto kebersamaannya dengan Ganjar di media sosialnya.

Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari memberikan pandangannya terkait perbedaan postingan Jokowi dan Ganjar di akun media sosial. Menurutnya, Jokowi yang tak mengunggah satu momen pun kebersamaan dengan Ganjar di media sosial menunjukkan perasaannya terhadap Ganjar usai Indonesia gagal menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Saya kira medsos ini menggambarkan perasaan Pak Jokowi yang sesungguhnya. Bahwasannya kemudian Pak Jokowi tampil bersama dengan Ganjar Pranowo, sebetulnya Pak Jokowi itu sedang berpura-pura besar menurut saya," kata Qodari dalam Adu Perspektif dengan tajuk 'Jokowi Masih Sakti?' program kerja sama detikcom dan Total Politik, Selasa (11/4/2023).

"Kenapa? Ini pendukungnya Ganjar kan pendukungnya Pak Jokowi, relawannya pun relawan Pak Jokowi gitu dan saya hakul yakin pada pendukungnya Pak Jokowi sedang marah. Sebetulnya mereka nggak mau Pak Ganjar deket-deket Jokowi atau Jokowi deket-deket Ganjar mereka nggak mau," tambahnya.

Tapi, kata Qodari, karena Jokowi adalah kepala negara, maka dia harus mengayomi gubernurnya. Dia menduga bahwa Jokowi juga ditelepon oleh DPP PDI Perjuangan agar kembali mengangkat elektabilitas Ganjar yang melorot akibat menolak Timnas Israel tanding di Indonesia yang berujung FIFA mencabut status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20.

"Seperti Pak Prabowo kan, udah turun begitu bareng Pak Jokowi mulai naik lagi gitu. Nah sekarang yang mengalami begini (turun) dan bisa jadi PDIP. Supaya tidak terlalu dalam langsung diangkat begini oleh Pak Jokowi, kan kalau terlalu lama itu ngangkatnya susah baget," ucapnya.

Qodari menilai tak ada sosok Ganjar dalam postingan Jokowi karena faktor menjaga keseimbangan.

"Jadi menurut saya Pak Jokowi perasaannya itu masih belum nyaman, itu kelihatan dari medsosnya. Kalau memang nyaman itu pasti tampil tetapi ya balik lagi ini politik keseimbangan," sambungnya.

Simak selengkapnya di halaman selanjutnya:

Halaman 1 2 Selanjutnya


Relawan Pro Jokowi (Projo) menanggapi kemesraan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo usai heboh kegagalan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20. Projo menyebut Jokowi tengah menjaga keseimbangan politik negara.

"Pak Jokowi ini kan pemimpin Negara Kesatuan Republik Indonesia, dia harus balancing," kata Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi dalam Adu Perspektif dengan tajuk 'Jokowi Masih Sakti?' program kerja sama detikcom dan Total Politik, Selasa (11/4/2023).

Menurutnya, Jokowi bukan tak tahu dampak dari gagalnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20. Dia mengatakan ada dampak terhadap elektabilitas Ganjar yang anjlok karena menolak Timnas Israel bermain di Piala Dunia U-20 di Indonesia hingga akhirnya FIFA membatalkan Indonesia menjadi tuan rumah.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Semuanya kan tahu bahkan penurunan dari Pak Ganjar sangat signifikan. Karena itulah ini balancing, tapi kan saya pikir begini loh ini kan masih 6 bulan lagi sampe waktunya. Jadi dinamika masih akan terjadi," ucapnya.

Menurut Budi Arie, pertemuan Jokowi dengan Ganjar di Boyolali dan Solo itu bukan suatu yang tanpa rencana. Sebab, kata dia, tak ada kata kebetulan dalam politik.

"Kita tahulah politik mutakhirnya gimana petanya, kondisinya dan sebagainya. Nah ini kan ada spirit tetap, yang penting kan jadi konsepnya kan tetap pembangunan berkelanjutan semua yang sudah dikerjakan Pak Jokowi dasarnya ini kan harus ditingkatkan dalam banyak hal. Jangan sampai kekuatan politik yang ada dalam tubuh pemerintahan Pak Jokowi ini tercerai-berai gitu loh," ujarnya.

Seperti diketahui, Ganjar ikut mendampingi Jokowi saat berkunjung ke Boyolali dan Solo pada Senin (10/4) kemarin. Ganjar pun mengunggah momen kemesraan itu di akun media sosialnya.

Misalnya di Instagramnya, @ganjar_pranowo, terlihat tujuh unggahan yang menampilkan kedekatan keduanya saat kunjungan tersebut. Dari tujuh unggahan itu, setidaknya ada lima foto dan empat video momen kebersamaan Ganjar dan Jokowi yang bisa dilihat publik.

Kebersamaan Jokowi dan Ganjar ini kian tampak usai isu keretakan hubungan keduanya gegara batalnya Piala Dunia U-20 di Indonesia. Ganjar diketahui sebagai salah satu kepala daerah yang menolak kedatangan Timnas Israel.

Batalnya Piala Dunia U-20 di Indonesia ini juga ramai diyakini menggerus elektabilitas Ganjar sebagai capres. Ganjar pun enggan menjawab terkait turunnya elektabilitasnya dalam beberapa survei terakhir.

"Halah. Setelah itu kita bayar zakat melalui Baznas ini sehingga nanti bisa berkah," jawab Ganjar, yang hendak membayar zakat itu tanpa menjawab elektabilitasnya yang merosot.


Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari membeberkan analisinya terkait Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang jalan bareng dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo usai heboh Indonesia gagal menjadi tuan rumah Piala Dunia (Pildun) U-20. Awalnya, Qodari menyebut dukungan publik terhadap Jokowi semakin menguat. Apa sebabnya?

"Kenaikan tingkat kepuasan kepada Pak Jokowi ini karena sikap Pak Jokowi berkaitan dengan Piala Dunia U-20 itu sejalan dengan aspirasi, yang sejalan itu pertama ya memisahkan sepak bola dengan politik, itukan yang setuju pemisahan itu 80%. Artinya 80% populasi itu setuju dengan dengan Pak Jokowi," kata Qodari dalam Adu Perspektif dengan tajuk 'Jokowi Masih Sakti?' program kerja sama detikcom dan Total Politik, Selasa (11/4/2023).

Qodari mengatakan angka tersebut sangat besar dan jarang ada peristiwa atau kebijakan publik yang tingkat persetujuannya mencapai 80% bahkan 90%. Menurut Qodari, persetujuan dari kebijakan publik itu biasanya akan terbelah.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Sikap Jokowi juga sejalan dengan masyarakat terkait partisipasi Israel dalam Piala Dunia U-20 yang mayoritas menerima. Menurut Qodari, 'Jokowi saksi' karena insting atas keberpihakan kepada rakyat sangat kuat.

"Ini membuktikan ada sahabat saya kalau nggak salah waktu kita diskusi bilang Pak Jokowi ini bebek lumpuh itu sekali lagi tidak terbukti, karena apa? Karena Pak Jokowi (mendapat) dukungan publik yang sangat-sangat tinggi," ucapnya.

Kemudian Qodari menyinggung soal Ganjar yang jadi antitesis Jokowi dalam kehebohan Pildun U-20 beberapa waktu lalu. Qodari menyebut Ganjar dihukum oleh publik dengan sangat telak usai Indonesia gagal jadi tuan rumah Piala Dunia U-20.

"Saking telaknya terjadi perubahan konstelasi calon presiden di mana sekarang yang nomor satu adalah Prabowo dan Ganjar melorot nomor 2, bahkan bukan mustahil ini bisa turun lagi di bawah Anies Baswedan," ujarnya.

"Walaupun kemudian terjadi perkembangan terakhir ya di mana akhirnya Mas Ganjar itu merapat kepada Pak Jokowi lagi gitu loh. Jadi ibaratnya beliau ini telah melakukan blunder, kesalahan dan dia mencari obatnya kepada siapa? Kepada Pak Jokowi," tambahnya.

Qodari menilai Jokowi akhirnya kembali menerima Ganjar meskipun berbeda sikap terkait Piala Dunia U-20. Menurutnya, Jokowi mencoba memfasilitasi Prabowo Subianto yang trennya tengah menguat tapi tetap mendukung Ganjar karena demi menjaga keseimbangan kekuatan politik.

"Jadi bagaimana Pak Jokowi itu di satu sisi memfasilitasi atau memberikan ruang kepada Pak Prabowo kepada koalisi besar tapi pada sisi yang lain juga tetap ngurus Ganjar. Walaupun istilahnya kemarin ada antitesis tetapi tetap diterima dan saya kira inilah situasi, katakan yang dihadapi oleh Presiden Republik Indonesia. Apapun dia, dia harus menjaga keseimbangan antara satu kekuatan politik dengan kekuatan politik lainnya," jelasnya.

Qodari memuji Jokowi yang bisa tetap merangkul Ganjar dan memfasilitasi Prabowo yang tengah naik daun. Jokowi, kata dia, berhasil merangkul elite politik juga dapat simpati dari rakyat.

"Jadi elite dapat, rakyatnya juga dapat. Kalau nggak pintar, elitenya dapat rakyatnya lepas, kalau rakyatnya dapat elitenya lepas, kurang pintar juga. Jadi memang Pak Jokowi ini sakti mandraguna," imbuhnya.


Nama Menko Polhukam Mahfud Md diusulkan menjadi calon wakil presiden (cawapres) pasangan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo atau eks Gubernur DKI Anies Baswedan dalam Pilpres 2024. Begini jawab Mahfud soal usulan tersebut.

"Itu bunga-bunga demokrasi aja," kata Mahfud usai rapat dengan Komisi III DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/4/2023) dilansir detikNews.

Untuk diketahui, usulan duet Ganjar Pranowo dan Mahfud Md muncul dari budayawan sekaligus pengamat politik, Eros Djarot. Eros mengatakan jika PDIP mengusung Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024, maka punya potensi besar untuk mengalahkan koalisi kebangsaan.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Apalagi jika menggandengkan Ganjar dengan sosok yang merepresentasikan sebagai pemberantas korupsi, Mahfud Md. Menurut Eros, duet Ganjar-Mahfud akan menjadi pasangan yang sulit dikalahkan.

"Saat ini Indonesia memerlukan sosok pemimpin seperti itu. Mau berhadapan dengan koalisi kebangsaan maupun koalisi sebesar apapun, pasangan ini saya yakin akan jadi pemenang. Track record keduanya jelas kok. Clear," kata Eros dalam keterangan tertulis, Minggu (9/4).

Sementara, ide duet Anies Baswedan dan Mahfud Md disampaikan oleh Guru Besar Ekonomi Politik, Didik J Rachbini. Didik merespons pandangan dari Eros Djarot yang bicara potensi Mahfud Md jadi cawapres di Pemilu 2024. Didik sepakat soal Mahfud bisa menjadi kuda hitam cawapres 2024.

Terkait Eros yang mengusulkan Mahfud menjadi cawapres Ganjar Pranowo, Didik menilai hal itu sah-sah saja. Namun menurut Didik, usulan duet Ganjar-Mahfud tidaklah mudah dan sulit ditebak. Sebab lobi-lobi partai politik yang kuat memutuskan capres dan cawapres.

Didik lantas mengusulkan pasangan lain yakni Anies-Mahfud untuk menjadi alternatif lain. Anies-Mahfud lebih memungkinkan dibandingkan Mahfud jadi cawapres dari capres yang diusung PDIP.

Simak Video 'Jokowi yang Kini Hobi Ajak Menteri-Gubernur Naik Mobil RI 1':

[Gambas:Video 20detik]


Anggota Komisi III DPR Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Johan Budi mewanti-wanti isu mengenai heboh dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) Rp 349 triliun bergeser menjadi isu pemilihan presiden (pilpres). Dia khawatir isu TPPU ini malah digunakan untuk mendongkrak atau menurunkan pamor pihak-pihak tertentu menjelang tahun politik 2024.

Hal ini disampaikan Johan Budi dalam rapat Komisi III DPR bersama Komite Nasional Koordinasi Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (KNK-PP-TPPU) di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/4/2023). Ketua KNK-PP-TPPU yang juga Menko Polhukam Mahfud Md dan anggota komite yang juga Menkeu Sri Mulyani hadir dalam rapat itu.

"Republik Indonesia ini sering kali gampang bereaksi dengan isu. Nanti ada isu baru yang menarik perhatian, saya haqul yaqin isu ini akan hilang. Mau percaya, nanti kita bisa lihat minggu depan setelah kita ini coba kita lihat," kata Johan Budi dalam rapat itu.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Johan menyinggung isu Pilpres 2024 yang belakangan ini semakin santer. Dia khawatir isu TPPU ini dijadikan komoditas untuk kepentingan elektabilitas seseorang menjelang Pilpres.

"Apalagi sekarang ada isu capres-capresan. Saya takutnya isu ini bisa juga dipakai sebagai komoditi menaikkan pamor seseorang atau menurunkan pamor seseorang. Nah ini jangan sampai gitu," kata dia.

Lebih lanjut, Johan Budi mengingatkan kepada sesama rekan Komisi III DPR agar mengawal kasus Rp 349 triliun tidak terhenti sampai hari ini.

"Saya ingatkan juga ke teman-teman komisi III jangan berhenti pada rapat hari ini saja. Nanti kalau dibentuk satgas atau apapun saya percaya penuh kepada Pak Mahfud," kata Johan Budi.

"Saya akan selalu ingatkan nanti lagi kita rapat dengan Kapolri, KPK, mungkin kita bisa titipkan pertanyaan-pertanyaan yang kemudian bisa kita pastikan apa yang diserahkan oleh PPATK itu ditindaklanjuti oleh penegak hukum," imbuhnya.

Lihat juga Video 'Menkeu Ungkap Ada 193 Pegawainya Kena Sanksi Gegara Transaksi Janggal':

[Gambas:Video 20detik]


Nama Menko Polhukam Mahfud Md disebut-sebut bisa menjadi kuda hitam calon wakil presiden (cawapres) di Pilpres 2024. Mahfud dinilai layak sebagai potensial cawapres oleh kalangan para pakar politik.

Teranyar, Mahfud diusulkan menjadi pasangan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo atau eks Gubernur DKI Anies Baswedan. Mahfud menanggapi usulan ini.

"Itu bunga-bunga demokrasi aja," kata Mahfud usai rapat dengan Komisi III DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/4/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Diketahui usulan duet Ganjar Pranowo dan Mahfud Md muncul dari budayawan sekaligus pengamat politik Eros Djarot. Eros mengatakan jika PDIP mengusung Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024, maka punya potensi besar untuk mengalahkan koalisi kebangsaan.

Apalagi jika menggandengkan Ganjar dengan sosok yang merepresentasikan sebagai pemberantas korupsi, Mahfud Md. Menurut Eros, duet Ganjar-Mahfud akan menjadi pasangan yang sulit dikalahkan.

"Saat ini Indonesia memerlukan sosok pemimpin seperti itu. Mau berhadapan dengan koalisi kebangsaan maupun koalisi sebesar apapun, pasangan ini saya yakin akan jadi pemenang. Track record keduanya jelas kok. Clear," kata Eros dalam keterangan tertulis, Minggu (9/4).

Sementara, ide duet Anies Baswedan dan Mahfud Md disampaikan oleh Guru Besar Ekonomi Politik Didik J Rachbini. Didik merespons pandangan dari Eros Djarot yang bicara potensi Mahfud Md jadi cawapres di 2024. Didik sepakat soal Mahfud bisa menjadi kuda hitam cawapres 2024.

Terkait Eros yang mengusulkan Mahfud menjadi cawapres Ganjar Pranowo, Didik menilai hal itu sah-sah saja. Namun menurut Didik, usulan duet Ganjar-Mahfud tidaklah mudah dan sulit ditebak. Sebab, lobi-lobi partai politik yang kuat memutuskan capres dan cawapres.

Didik lantas mengusulkan pasangan lain yakni Anies-Mahfud untuk menjadi alternatif lain. Anies-Mahfud lebih memungkinkan dibandingkan Mahfud jadi Cawapres dari capres yang diusung PDIP.

Lihat juga Video 'Elektabilitas Terkini Jelang Pilpres 2024 Berdasarkan Survei LSI':

[Gambas:Video 20detik]