PW GP Ansor Jatim pasang badan untuk Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas atau Gus Yaqut. Ansor Jatim mendukung pernyataan Gus Yaqut agar tak memilih pemimpin yang memanfaatkan identitas agama sebagai kepentingan politik.

"Pesan Gus Yaqut harus kita dudukan pada semangat kolektif anak bangsa untuk tidak terjebak dan bermain dalam politik identitas bernuansa SARA yang sudah menjadi kajian akademik sebagai salah satu bagian perusak sendi-sendi kebangsaan kita" tegas Ketua PW GP Ansor Jawa Timur Syafiq Syauqi, Selasa (3/10/2023).

Pria yang akrab disapa Gus Syafiq ini meminta semua pihak cermat dan menangkap pesan penting kebangsaan dari Gus Yaqut.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ia menjelaskan, Gus Yaqut selaku menag terlahir dari basis kaderisasi Gerakan Pemuda Ansor. Menurut Gus Syafiq, apa yang disampaikan Gus Yaqut sebagai sikap yang lahir dari basis Ideologi kebangsaan Ansor yang kuat.

"Sejak kali pertama dilahirkan, kader Ansor selalu istikamah untuk menjaga dan memelihara nilai kebangsaan agar tetap kokoh dan lestari dalam bumi pertiwi," tegasnya.

Gus Syafiq menilai, poitik SARA dan identitas adalah sesuatu yang tidak hanya bidah, tapi juga haram untuk diterapkan dalam konteks demokrasi Pancasila.

"Politik SARA dan identitas itu tidak hanya Bidah, tapi juga haram untuk dilakukan dalam kehidupan demokrasi di negeri yang berbhinmeka ini. Bhinneka Tunggal Ika akan terancam jika permainan politik kotor ini tidak kita cegah dengan tegas. Ini prinsip yang harus kita pegang kuat" jelasnya.

Ia meminta kepada semua pihak untuk tidak bawa perasaan (baper) atas pernyataan Gus Yaqut yang disebutnya sebagai pesan moral kebangsaan dari seorang Menag RI.

"Saya perlu ingatkan kembali perlawanan terhadap politik identitas dan SARA yang mengancam kebhinnekaan kita sebagai sebuah bangsa adalah amanat ideologis bagi seluruh kader Ansor. Garis perlawanan ini senada dengan gerakan bersama seluruh komponen bangsa termasuk seluruh partai politik yang semuanya berkomitmen untuk menolak politik identitas," jelasnya.

"Jadi narasi Gus Yaqut adalah narasi kolektif seluruh komponen bangsa dalam melawan politisasi agama, kita back up penuh!" pungkasnya.

Sebelumnya, Menag Yaqut Cholil Qoumas menyampaikan sambutan di acara acara doa bersama Wahana Nagara Rahaja di Hotel Alila, Solo, pada Jumat (29/9) lalu. Acara itu diikuti umat Buddha.

Yaqut mulanya mengingatkan memilih pemimpin negara tidak boleh asal-asalan. Dia mengajak masyarakat memilih pemimpin yang tidak hanya pandai dalam berbicara dan bermulut manis.

"Oleh karena itu bapak ibu sekalian, saya berharap nanti bapak ibu sekalian dalam memilih pemimpin negeri ini untuk 2024-2029 benar-benar dilihat rekam jejaknya. Jangan karena bicaranya enak, mulutnya manis, mukanya ganteng itu dipilih, jangan asal begitu, harus dilihat dulu track record-nya," jelasnya.

Yaqut mengingatkan agar tidak memilih pemimpin yang menggunakan agama sebagai kepentingan politik. Yaqut lalu mengungkit Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 serta Pemilu 2014 dan 2019 yang menggunakan agama untuk kepentingan politik.

"Kita masih ingat, kita punya sejarah yang tidak baik atas politik penggunaan agama dalam politik, kita punya sejarah tidak baik beberapa waktu yang lalu ketika pemilihan gubernur DKI Jakarta kemudian dua pilpres terakhir, agama masih terlihat digunakan sebagai alat untuk mencapai kepentingan kekuasaan," kata Yaqut.

Yaqut Cholil Qoumas Tokoh Transformasi Digital Pelayanan Keagamaan


Dukungan kepada Gibran Rakabuming Raka mengalir dari Madura. Relawan yang mengatasnamakan Beta Gibran Regional Madura mendeklarasikan Gibran sebagai Cawapres 2024.

Mereka menggelar perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW di Sumenep, Senin (2/10) malam. Acara yang diikuti sekitar 100 relawan di salah satu kafe, Desa Lakdaya, Kecamatan Lenteng, Sumenep itu sekaligus jadi momen Beta Gibran menyatakan dukungan kepada Gibran untuk jadi cawapres.

"Ratusan relawan Beta Gibran se-Madura hadir dari Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep. Deklarasi dikemas dengan acara Maulid Nabi Muhammad SAW agar kita semua dapat syafaat," jelas Ketua Relawan Beta Gibran Regional Madura, Achmad Herman melalui keterangan tertulis yang diterima detikJatim, Selasa (3/10/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Herman menambahkan, deklarasi itu tidak ujug-ujug terjadi. Sebelumnya, relawan Beta Gibran Regional Madura telah melakukan pertemuan serap aspirasi elemen pemuda yang ada di Madura. Dari sana, mereka sepakat untuk mendukung Gibran sebagai cawapres, terlepas siapapun capresnya.

"Deklarasi dihadiri semua perwakilan kabupaten yang ada di Madura dan Kabupaten Sumenep sebagai tuan rumah untuk mendeklarasikan Gibran Rakabuming Raka maju sebagai cawapres," tambah Herman.

"Di Madura baru pertama kali ini. Sosok Gibran merupakan inspirasi dari pemuda yang ada di Madura untuk bisa ikut berpolitik," lanjutnya.

Menurut Herman, Gibran mewakili kaum milenial. Kemajuan bangsa, kata Herman, ada di pundak pemuda.

"Gibran punya hal positif yang bisa jadi contoh. Aspirasi kami murni dari bawah, semoga Gibran mau jadi martir untuk menerobos tembok kokoh yang selama ini menghambat kesempatan anak-anak muda Indonesia tampil dalam kepemimpinan nasional," tukasnya.

Janji Anies ke Warga Bogor: Bangun Transportasi Umum Terjangkau


Partai Amanat Nasional (PAN) menyerahkan Daftar Caleg Tetap (DCT) ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Partai ini menyerahkan nama-nama calon legislatif (caleg) yang banyak di antaranya dari kalangan artis.

"Sebenarnya mau dia artis atau bukan, selama memiliki kompetensi dan mau, dia bisa jadi caleg. Jadi, enggak ada masalahnya," ujar Wakil Ketua Umum PAN Yandri Susanto.

Adapun nama-nama caleg yang sudah dikenal masyarakat, antara lain Eko Hendro Purnomo (Eko Patrio), Dessy Ratnasari, Primus Yustisio, Pasha Ungu, Surya Utama (Uya Kuya), Lula Kamal, hingga Siti KDI.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Selanjutnya, nama-nama caleg yang lebih dikenal generasi muda ada Verrell Bramasta, Jeje Ritchie Ismail, Stefan William, Tom Liwafa, dan Aditya Zoni.

Sementara itu, Ketua DPP PAN menjelaskan tentang banyaknya artis yang bergabung di PAN.

"PAN membuka kesempatan bagi siapapun. Karena untuk dipilih jadi wakil rakyat, seseorang harus memiliki popularitas. Para artis ini sudah punya, tinggal tugas mereka mengubahnya menjadi elektabilitas. Kalau soal kompetensi, di PAN ada sekolah politik yang wajib diikuti semua kader kok," ucapnya.

Oleh karena itu, Partai Amanat Nasional (PAN) optimis akan memperoleh kursi legislatif di Pemilu 2024 nanti.

Sekedar informasi, penyerahan DCT dilakukan di Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang bertempat di Jl. Imam Bonjol No. 29, Jakarta Pusat.

Lihat juga Video 'PAN Jatim Bicara Potensi Khofifah untuk Dongkrak Suara Prabowo':

[Gambas:Video 20detik]


Polisi memetakan ada 4 kecamatan di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan (Sulsel) yang masuk daerah rawan Pemilu dan Pilkada 2024. Pemda dan tokoh masyarakat akan turut dilibatkan untuk mengatasi potensi konflik.

"Di wilayah Pinrang yang berpotensi gangguan guantibmas (gangguan ketertiban masyarakat) saat tahapan Pemilu dan Pilkada 2024 yakni di 4 kecamatan," ungkap Kasat Intelkam Polres Pinrang Iptu Wahid Putra Brata kepada detikSulsel, Selasa (3/10/2023).

Wahid memaparkan 4 kecamatan yang dimaksud yakni Kecamatan Watang Sawitto, Paleteang, Lembang, dan Kecamatan Batu Lappa. Empat daerah tersebut dinilai rawan berdasarkan potensi terjadinya chaos, penolakan pemilu, dan sulit terjangkau distribusi logistik pemilu.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Jadi di Kecamatan Watang Sawitto dan Kecamatan Paleteang bentuk gangguan kamtibmasnya chaos dan konflik antar pendukung," bebernya.

Wahid menuturkan khusus Kecamatan Lembang dan Kecamatan Batu Lappa dianggap rawan karena sulit terjangkau logistik. Dua wilayah itu juga dinilai berpotensi muncul isu konflik tambang dan konflik agraria.

"Di Kecamatan Lembang itu termasuk daerah yang sulit terjangkau distribusi logistik. Dan di Kecamatan Batu Lappa kita nilai ada potensi konflik agraria dan tambang yang akan diangkat pada saat tahapan Pemilu dan Pilkada," bebernya.

Pihaknya mengklaim sudah menyiapkan langkah-langkah pencegahan untuk mengantisipasi kerawanan tersebut. Polisi akan melakukan pendekatan terhadap tokoh pemuda, dan tokoh masyarakat setempat.

"Tentunya kita tak bisa lepas dengan koordinasi dengan tokoh pemuda, tokoh masyarakat sebab mereka paham kondisi dan bisa membantu untuk meredam saat terjadi konflik kedepannya," imbuhnya.

Polres Pinrang juga intens berkoordinasi dengan KPU dan Bawaslu. Utamanya Bawaslu untuk melakukan penertiban dan penindakan.

"Tentu kita tak bisa lepas dari koordinasi dengan penyelenggara pemilu misalnya Bawaslu dan Panwascam supaya proses penertiban dan penindakan (pelanggaran pemilu) dilakukan dengan tegas," paparnya.

Terpisah, Kapolres Pinrang AKBP Andiko Wicaksono mengatakan pihaknya telah digelar acara deklarasi Pemilu Damai 2024 di Mapolres Pinrang. Acara ini mengundang berbagai unsur Forkopimda penting mulai Pemda, TNI, KPU, Bawaslu, dan pimpinan partai politik untuk berkolaborasi menciptakan pesta demokrasi yang aman.

"Kami mengadakan Deklarasi Pemilu Damai 2024, sebagai bentuk komitmen kita semua untuk menjaga dan memelihara kedamaian dalam pelaksanaan pemilu yang akan datang," imbuhnya.

Airlangga Kumpulkan 1.117 Calon Kepala Daerah: Menangkan Prabowo dan Golkar


Wakil Ketua (Waket) DPRD Jawa Tengah (Jateng) Heri Pudyatmoko ditetapkan sebagai Ketua DPC Gerindra Kota Semarang. Kader Gerindra itu menggantikan koleganya, Joko Susanto yang dilaporkan polisi terkait dugaan pemukulan terhadap kader PDIP, Suparjiyanto.

Sekretaris DPD Gerindra Jateng, Sriyanto Saputro mengatakan nama Heri diusulkan ke DPP Gerindra setelah Joko dicopot dari jabatannya buntut dari kasus dugaan pemukulan tersebut. Penetapan dilakukan hari Minggu (24/9) lalu.

"Sudah (ditetapkan) Minggu lalu. Ketuanya yang kita tugasi Pak Heri Pudyatmoko. Dia pengurus DPD. Pengurus DPD, Bendahara DPD, dan Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah," kata Sriyanto lewat telepon, Selasa (3/10/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Sementara itu, untuk Joko saat ini tetap menjadi kader Gerindra dan juga menjadi Ketua Bappilu Kota Semarang. Mantan Ketua DPC Gerindra Kota Semarang itu juga kembali menjadi calon legislatif tahun depan.

"Sekarang jadi Ketua Bappilu, tapi belum masuk SK, Pak Joko bisa menerima," ujarnya.

Ia berharap kasus yang menimpa Joko menjadi pelajaran untuk bersikap santun dalam berpolitik. Untuk penanganan kasusnya, tim advokasi partai akan mendampingi.

"Kasusnya kita serahkan ke penasihat hukum, tim advokasi dari Gerindra. Kita hormati segala proses hukum. Kemarin jadi pelajaran kita semua," tegasnya.

Untuk diketahui, Joko dilaporkan ke polisi oleh kader PDIP Semarang Suparjiyanto karena diduga melakukan pemukulan pada 8 September 2023, terkait pemasangan bendera PDIP di dekat rumah Joko. Namun Joko membantah hal itu.

Untuk penanganan kasusnya, polisi hendak melakukan pemanggilan sesuai prosedur pemanggilan untuk anggota dewan dengan mengajukan permintaan izin ke Pj Gubernur Jateng. Namun ternyata penanganan harus tertunda meski proses hukum berlanjut.

Penanganan tersebut tertunda setelah turun Surat Telegram (ST) Kapolri bernomor ST/1160/V/RES.1.24.2023 yang ditujukan kepada Kapolda di seluruh Indonesia. Surat Telegram itu mengatur penundaan proses hukum terkait kasus tindak pidana yang melibatkan peserta Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Gerindra Copot Jabatan Joko Santoso Buntut Dugaan Intimidasi ke Kader PDIP


Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Bogor kemarin. Putra bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep, mengaku belum mengetahui isi pembicaraan dalam pertemuan tersebut.

"Saya tadi pagi itu ke PGI, abis itu saya syuting saya nggak ketemu Bapak," ujar Kaesang di kantor DPP PSI, Jakarta Pusat, Selasa (3/10/2023).

Ketua Umum (Ketum) PSI ini mengaku belum tahu soal pertemuan SBY dengan Jokowi. Kaesang bahkan mengungkap dirinya tidak memiliki grup keluarga di aplikasi perpesanan.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Belum tahu saya (pertemuan Jokowi-SBY)," ujarnya.

"Nggak punya (grup) sedih beneran, sedih aku nggak punya grup keluarga," imbuhnya.

SBY Bertemu Jokowi

SBY bertemu Jokowi di Istana Bogor, Senin (2/10), kemarin. Usai pertemuan, Jokowi sempat mengantar SBY ke mobil. Demokrat juga sudah membenarkan pertemuan itu.

"Ya benar. Pak SBY bertemu dengan Pak Jokowi di Istana Bogor," kata Ketua Bappilu Demokrat Andi Arief kepada wartawan, Selasa (3/10).

Ditanya apakah pertemuan SBY dengan Jokowi itu membahas penawaran kursi menteri kabinet, Andi enggan menjawab gamblang. Dia hanya meminta publik bersabar.

"Sabar ya," katanya.

Meski begitu, Andi menyebut SBY tidak mewakili partai dalam pertemuannya dengan Jokowi. Menurut dia, pembicaraan dua tokoh itu lebih luas ketimbang perihal partai dan urusan pemilu.

"Itu pertemuan presiden yang pernah memerintah dan sedang memerintah. Bukan SBY sebagai majelis tinggi partai. Level pembicaraan beyond soal partai dan pemilu," kata dia.

Simak Video 'PDIP soal Pertemuan Jokowi-SBY: Jangan Berpikir yang Bukan-bukan':

[Gambas:Video 20detik]


Ketua Dewan Pakar PAN Dradjad Wibowo menerka Demokrat akan masuk kabinet pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin. PDIP menyinggung kerja sama partai politik pendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah berjalan baik.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto awalnya bicara soal langkah partai politik yang melakukan konsolidasi jelang Pemilu 2024. Kerja sama itu berkaitan dengan pengusungan sosok capres dan cawapres untuk pemilu tahun depan.

"Ya sekarang kan partai-partai sudah melakukan langkah-langkah konsolidasi. Yang penting melakukan kerja sama untuk mengusung capres dan cawapres. Demikian pula pemerintahan Presiden Jokowi untuk meningkatkan efektivitasnya mencapai legacy yang tertinggi," kata Hasto di kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Selasa (3/10/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Hasto kemudian bicara soal kerja sama di antara partai politik pengusung Jokowi. Dia menilai koalisi pendukung Jokowi selama ini sudah berjalan baik.

"Sehingga dalam situasi seperti ini ya PDIP berpendapat kerja sama yang sudah dilakukan dengan partai-partai yang selama ini mengusung pemerintahan Presiden Jokowi itu sudah sangat bagus," ujar Hasto.

Kendati demikian, Hasto akan menghormati hak prerogratif presiden terkait isu reshuffle kabinet. Dia menyebut koalisi partai politik saat ini juga masih akan mendukung pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin.

"Ya itu keputusan dari presiden tetapi ini kan pemilu akan dilaksanakan 14 Februari, sehingga konstelasi politik yang sudah dilakukan dengan atau kerja sama parpol dalam mengusung capres/cawapres, itulah yang harus di ke depankan," ujar Hasto.

"Kerja sama yang sudah dilakukan dari parpol yang mengusung Presiden Jokowi pada Pemilu 2019 itu sudah dangat baik. Dan semua berkomitmen untuk tetap memberikan dukungan bagi legacy Presiden Jokowi dan KH Ma'ruf Amin," imbuhnya.

Elite PAN Senang Jika Demokrat Masuk Kabinet

Desas desus reshuffle atau perombakan kabinet kembali mencuat. Ketua Dewan Pakar PAN Dradjad Wibowo menerka Demokrat akan masuk kabinet pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin.

"Saya belum mendengar apakah Presiden Jokowi akan melakukan reshuffle segera. Jika Demokrat masuk koalisi pemerintah dan AHY menjadi menteri, hemat saya bagus. Ini adalah 'sesuatu banget' secara politis," kata Dradjad kepada wartawan, Selasa (3/10).

Dradjad menilai kans masuknya Demokrat ke kabinet menunjukkan dinamika hubungan Jokowi dengan dua presiden sebelumnya. Menurutnya, hal ini membutuhkan sejumlah pertimbangan.

"Karena, dia menjadi cerminan dinamika hubungan antara Presiden Jokowi dengan kedua pendahulu beliau, yaitu Ibu Presiden Megawati dan Bapak Presiden SBY," ujarnya.

"Karena 'sesuatu banget', hemat saya prosesnya akan perlu waktu yang cukup. Ada beberapa pertimbangan," imbuhnya.

Adapun Jokowi kerap melakukan perombakan atau reshuffle kabinet pada Rabu Pon. Diketahui Rabu Pon terdekat jatuh pada 4 Oktober 2023.

Pada Senin (2/10/2023), Ketua DPR RI Puan Maharani memberikan jawaban soal desas-desus reshuffle kabinet. Puan mengaku mendengar kabar tersebut sembari mengungkit kementerian yang tengah bermasalah.

"Namun kalau melihat apa yang terjadi akhir-akhir ini bahwa ada kementerian yang menjadi permasalahan hukum tentu saja cepat atau lambat akan terjadi reshuffle menteri pada kementerian tersebut," kata Puan di Selangor, Malaysia, Senin (2/10). Puan menegaskan reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif presiden.

Di tengah isu reshuffle, Presiden ke-6 RI sekaligus Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat (PD) Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bertemu Presiden Jokowi di Istana Bogor kemarin.

Simak juga Video 'PAN Jatim Bicara Potensi Khofifah untuk Dongkrak Suara Prabowo':

[Gambas:Video 20detik]


Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan surat dari PSI terkait rencana pertemuan dengan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri telah diterima. Komunikasi dengan PSI pun telah dilakukan jelang rencana pertemuan kedua partai tersebut.

"Surat sudah kami terima dan juga saya sudah dihubungi oleh Pak Sekjen (PSI), Pak Raja Antoni, karena surat itu ditujukan kepada Ketum PDI Perjuangan," kata Hasto di kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Selasa (3/10/2023).

Hasto mengatakan Megawati saat ini pun masih berada di Malaysia. Pertemuan dengan PSI akan dibahas lebih lanjut setibanya Megawati di Indonesia.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Hasto juga bicara peluang kerja sama yang akan dilakukan PDIP dengan PSI. Menurut Hasto, hal tersebut masih akan dibahas dengan Megawati.

"Ya disampaikan dulu kepada ketum, kepada yang terhormat Ketum PDIP Profesor Doktor Megawati Soekarnoputri. Saya sampaikan kepada beliau," katanya.

Sekjen PSI Raja Juli Antoni sebelumnya mengatakan surat yang dikirim kepada Megawati Soekarnoputri soal pertemuan kedua partai telah direspons oleh Hasto Kristiyanto. Raja Juli menyebut pertemuan itu akan digelar usai Megawati pulang dari luar negeri.

"Kemarin siang kami secara resmi sudah mengirim surat kepada yang terhormat Ibu Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri, surat ditandatangani oleh ketum dan sekjen," ujar Raja Juli di gedung Grha Oikoumene, Senen, Jakarta Pusat.

"Nah barusan saya terima WA dari Mas Hasto bahwa surat sudah diterima dan Insyaallah akan diatur ketika Ibu (Megawati) pulang dari luar negeri," sambungnya.

Raja Juli menuturkan partainya akan bersilaturahmi dengan Megawati atau pun dengan pihak PDIP yang diutus oleh Megawati. Dia pun mengatakan jika saat ini PSI masih menunggu kepulangan Megawati dari luar negeri.

"Jadi mungkin Insyaallah ya, kita akan silaturahmi dengan Ibu Megawati atau siapa pun yang didisposisikan oleh PDIP untuk menjalin komunikasi, semoga dengan komunikasi semuanya akan bermanfaat bagi kita," ungkapnya.

Simak Video 'Kaesang Ngaku Sudah Atur Rencana Pertemuan dengan Megawati':

[Gambas:Video 20detik]


Operasi Nusantara Cooling System (NCS) merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk menciptakan pemilu damai. Namun, operasi itu tak melakukan penegakan hukum.

"Bagaimana dalam arahan Bapak Presiden dan juga Bapak Kapolri yang mana pentingnya peran dan kontribusi organisasi yang masih muda di tanah air ini, untuk menjaga pemilu serentak pada tahun 2024," ujar Kepala Operasi NCS Irjen Asep Edi Suheri kepada wartawan dikutip Selasa (3/10/2023).

"Beliau juga menekankan bahwa masyarakat Indonesia tidak boleh terpecah belah pada saat pelaksanaannya (Pemilu 2024) nanti," lanjutnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Asep Edi mengatakan operasi NCS resmi digelar pada 11 September 2023. Hal itu sesuai dengan surat perintah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo pada 25 Agustus 2023.

"Operasi tersebut bertujuan untuk meminimalisir isu-isu provokatif berlatar belakang SARA, baik yang terjadi di tengah masyarakat maupun di ruang siber, dengan mengutamakan preemtif dan preventif," jelasnya.

Manatan Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri itu mengatakan dalam pelaksanaannya nanti, operasi NCS tidak melakukan tindakan penegakan hukum. Tetapi, mengedepankan upaya dialog dan komunikasi.

"Sehingga dalam operasi ini kami sampaikan bahwa tidak ada melakukan upaya penegakan hukum, jadi preemtif dan preventif," katanya.

Asep mengatakan terdapat 4 satuan tugas (satgas) dan 8 Subsatgas dalam Operasi Nusantara Cooling System. Ke-4 Satgas yang dimaksud yakni Satgas Preemtif, Satgas Preventif, Satgas Humas, dan Satgas Ban Ops.

1. Satgas Preemtif

Satgas Preemtif terdiri dari sub Satgas Intelijen dan sub Satgas Binmas yang memiliki tugas antara lain yaitu melakukan deteksi dini dan penegakkan serta membangun kemitraan dengan para tokoh.

2. Satgas Preventif

Satgas Preventif terdiri dari sub Satgas Patroli Siber dan sub Satgas Dialogis Netizen. Tugasnya, yaitu untuk melaksanakan kegiatan patroli siber dan melaksanakan dialog kepada intelijen, influencer dalam rangka menjaga Kamtibmas yang kondusif.

3. Satgas Humas

Satgas Humas terdiri dari sub Satgas Penmas dan sub Satgas Multimedia. Satgas ini memiliki tugas antara lain menyampaikan ajakan, imbauan, sosialisasi dan edukasi serta melakukan monitoring media baik media sosial maupun media mainstream.

4. Satgas Ban Ops

Adapun pada satgas ini terdiri dari sub Satgas TIK dan sub Satgas logistik. Tugasnya, yaitu melakukan dukungan teknologi, informasi dan logistik kepada Operasi Nusantara Cooling System

Lebih lanjut, Asep Edi berharap Operasi Nusantara Cooling System ini bisa tercapai mewujudkan pemilu damai.

"Kami mohon dukungan dan mengajak kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk menghindari hal-hal yang dapat mengganggu stabilitas keamanan terutama hal-hal yang dapat memicu konflik sosial sehingga kita bisa bersama-sama mewujudkan pemilu damai," ucapnya.

Lihat juga Video 'Bikin Simulasi Rusuh Pemilu, Kapolda Bali: Kita Antisipasi yang Terburuk':

[Gambas:Video 20detik]


Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menuturkan konsep kepemimpinan digital di pemerintahan sangat penting. Tujuannya, untuk meningkatkan pelayanan publik, transparansi, dan efisiensi operasional pemerintahan.

Menurutnya, para pemimpin pemerintahan harus merumuskan strategi digital secara komprehensif yang di dalamnya terdapat tujuan, prioritas, dan inisiatif untuk memanfaatkan teknologi informasi, sehingga, dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Strategi ini harus selaras dengan misi dan visi pemerintah yang lebih luas.

Menurut Bamsoet, penggunaan teknologi informasi juga akan memudahkan lembaga-lembaga pemerintahan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menggunakan data untuk membuat keputusan yang tepat.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Analisis data dapat membantu mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan, melacak kinerja, dan mengalokasikan sumber daya dengan lebih efektif. Apalagi makin kedepan teknologi algoritma semakin canggih untuk merekam berbagai peristiwa melalui berbagai platform media sosial," ujar Bamsoet dalam keterangannya, Selasa (3/10/2023).

Hal ini ia sampaikan saat menjadi pembicara Seminar Program Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA) ke-24 Lemhannas RI bertajuk 'Peta Jalan Kepemimpinan Digital dalam Mewujudkan Visi Konsolidasi Demokrasi', di Jakarta, Selasa (3/10/23).

Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini menegaskan, Indonesia tidak boleh tertinggal, seperti beberapa negara yang telah memulai membangun kota metaverse sebagai sarana pelayanan publik. Contoh dari kota-kota tersebut termasuk Seoul Korea Selatan, Dubai, Singapura, dan Santa Monica, California, Amerika Serikat.

Bamsoet menjelaskan kepemimpinan digital telah terbukti mempermudah peningkatan public services melalui saluran-saluran modern. Hal ini mencakup pembuatan situs web dan aplikasi seluler yang mudah digunakan, memungkinkan permintaan dan transaksi layanan online, serta menawarkan opsi layanan mandiri digital bagi masyarakat.

Tapi di sisi lain, ada tuntutan akan transparansi dan keterbukaan data. Digital leadership pun dinilai pasti akan berhadapan dengan digital society yang biasanya beberapa langkah lebih maju. Ada juga tuntutan akan transparansi terhadap data dan informasi pemerintahan.

"Untuk memenuhi tuntutan itu, telah banyak pemimpin pemerintahan modern yang dapat membuat portal data terbuka, mempublikasikan data pengeluaran pemerintah, dan memberikan akses kepada masyarakat terhadap catatan publik," kata Bamsoet.

Selain itu, Bamsoet juga memaparkan, seharusnya juga Indonesia sudah mulai berani menerapkan Pemilu Digital yang lebih efisien, murah, mudah dan cepat. Ada tiga jenis e-voting, antara laib optical scanning, direct recording dan internet voting.

"Optical scanning atau optical scan voting menggunakan balot kertas yang diberikan tanda oleh pemilihnya. Kertas tersebut kemudian masuk ke mesin scan untuk dihitung secara digital. Sistem ini mirip seperti cara memilih konvensional yang diterapkan di Indonesia. Bedanya, penghitungan suara dilakukan dengan mesin sehingga hasil suara lebih cepat keluar. Lalu direct recording dan internet voting sudah tidak lagi menggunakan kertas suara. Semua proses pemilihan dilakukan secara digital, mulai dari perekaman suara, penyimpanan, dan penghitungan," jelas Bamsoet.

Menurut Bamsoet, beberapa negara telah mengadopsi e-voting, seperti Kanada sejak tahun 1990-an, serta Estonia, Belanda, Jerman, dan Filipina. Namun, Belanda dan Jerman mengalami kegagalan dalam sistem ini dan tidak melanjutkannya karena rawan terhadap potensi peretasan. Sebagai contoh sukses, Filipina terus menggunakan Automated Election System (AES) dan telah menarik perhatian dunia.

Ia menjelaskan, portal digital juga sering digunakan sebagai platform untuk berinteraksi dengan masyarakat, mengumpulkan masukan mereka, dan melibatkan mereka dalam proses pembuatan kebijakan.

Media sosial, forum online, dan inovasi seperti 'balai kota virtual' telah kerap digunakan sebagai alat yang efektif untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pemerintahan modern.

"Ini semua harus terus ditingkatkan, khususnya untuk memastikan bahwa layanan digital dapat diakses oleh semua warga negara. Termasuk penyandang disabilitas dan masyarakat pinggiran. Hal ini memerlukan penguatan infrastruktur layanan digital dengan mempertimbangkan aksesibilitas dan penyediaan program literasi digital," urai Bamsoet.

Ia juga menambahkan, patut disyukuri menurut hasil survei Kementerian KOMINFO dan Katadata Insight Center, status literasi digital Indonesia pada periode tahun 2020 hingga 2022 terus mengalami peningkatan. Berturut-turut dari 3,46 poin, naik menjadi 3,49 poin, dan kembali naik menjadi 3,54 poin.

Di sisi lain, INDEF menilai saat ini tingkat literasi Indonesia masih berada pada kisaran 62 persen. Paling rendah jika dibandingkan negara-negara lain di ASEAN yang rata-rata sudah mencapai 70 persen.

"Menyikapi kondisi ini, pemerintah tidak perlu ragu untuk berinvestasi dalam peningkatan kapasitas aparatur negara, guna memastikan mereka memiliki keterampilan digital yang diperlukan untuk bekerja secara efektif di era modern. Pada saat yang sama, perlu juga diperhatikan keamanan siber dan privasi data untuk melindungi informasi sensitif pemerintah dan data warga negara. Kepemimpinan digital harus dibarengi dengan pengembangan kebijakan keamanan siber yang kuat, audit keamanan secara berkala dan penguatan kapasitas aparatur negara tentang praktik terbaik keamanan siber," pungkas Bamsoet.

Sebagai informasi, hadir dalam acara tersebut antara lain Gubernur LEMHANNAS Andi Widjajanto, Ketua Senat Program Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA) ke-24 Lemhannas RI Brigjen Pol Chaidir, serta para peserta Program Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA) ke-24 Lemhannas RI.


Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono sempat menegur sejumlah aparatur sipil negara (ASN) yang kedapatan tidak mengenakan kemeja putih saat dilantik menjadi pejabat eselon III dan IV. Heru menilai para ASN yang tidak mengenakan kemeja putih pada hari pelantikannya menunjukkan sikap tak disiplin.

Pantauan detikcom di Ruang Balai Agung, Balai Kota DKI Jakarta, pada Selasa (3/10/2023) sore, Heru Budi melantik pejabat eselon III dan IV untuk jabatan administrator dan jabatan pengawasan di Balai Kota DKI Jakarta.

"Saya dari sini melihat ada ketidakseragaman," kata Heru Budi dalam sambutannya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Anda tidak disiplin. Saya saja melantik Anda berkaca dulu," tegas Heru

Heru terlihat geram sambil menatap ke arah beberapa ASN yang tidak mengenakan kemeja putih saat proses pelantikan. Dia lalu meminta para ASN yang tak mengenakan kemeja putih mengangkat tangan secara sukarela.

Setelah itu, beberapa orang di barisan ASN mengangkat tangan. Terlihat kurang lebih lima orang yang mengangkat tangan. Mereka terlihat mengenakan kemeja berwarna biru, abu-abu, dan putih bercorak hitam di balik jas hitam.

"Sebutin sukarela yang nggak pakai baju putih. Kenapa?" kata Heru tegas.

Sejumlah ASN yang mengangkat tangan itu hanya diam. "Baru berpakaian saja tidak sesuai dengan aturan. Saya minta BKD panggil yang tidak pakai baju putih hari ini," ujarnya.

Setelah itu, Heru melanjutkan sambutannya dan mengarahkan para ASN agar bekerja dengan benar, melayani masyarakat, dan menjaga netralitas pada Pemilu 2024.

"Terakhir, jelang pemilu, jangan flexing. Kalau dinas Anda mendapatkan info yang harus diteruskan, masyarakat kurang info, bantu kadisnya untuk menjelaskan. Besok masih ada pelantikan, saya nggak mau seperti ini. Ini contoh konkret, harusnya protokol seleksi, keluarin yang tidak sesuai undangan. Baru dilantik saja nggak beres, gimana mau beresin kerjaan yang ada," pungkasnya.

Simak juga Video 'Momen Tito Lantik 9 Pj Gubernur, Ada Bey Machmudin hingga Nana Sudjana':

[Gambas:Video 20detik]


Sidang putusan gugatan terkait syarat usia calon presiden-calon wakil presiden segera digelar. Hal ini sebagaimana disampaikan Ketua MK Anwar Usman. Hanya saja, Anwar tidak menyebut secara pasti jadwal putusan tersebut.

"Ya mudah-mudahan ya, dalam waktu dekat," kata Anwar Usman, di MK, Jakarta Pusat, Selasa (3/10/2023) dilansir detikNews.

Seperti diketahui masa pendaftaran capres-cawapres peserta Pemilu 2024 akan digelar pada 19-25 Oktober 2023. Anwar meminta publik menunggu saja hasil keputusannya, ia tak dapat memastikan kapan jadwal putusannya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Lihat saja deh, ikuti saja. Itu pendaftaran ikuti saja, sekarang baru tanggal 3," ucapnya.

Anwar menyampaikan ada banyak perkara terkait dengan gugatan itu. Hanya saja, dia tidak menyampaikan secara spesifik kendala dalam persidangan uji materi UU tersebut. Selain itu ada beberapa pihak yang mencabut gugatannya, namun masih ada perkara yang berjalan.

"Ini kan perkaranya banyak kan. Ada yang sudah mencabut, ada yang masih berjalan," katanya.

Diketahui, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menggugat aturan perundangan soal pembatasan usia minimal capres-cawapres ke MK. PSI Ingin agar aturan batasan usia minimal capres - cawapres diubah dari 40 tahun menjadi 35 tahun. Selain PSI, ada juga Partai Garuda yang kemudian ikut menggugat atau mengajukan uji materi atas aturan ini.

Aturan pembatasan usia minimal capres - cawapres ini tertuang dalam Pasal 169 huruf q UU Pemilu. Pasal tersebut berbunyi: Persyaratan menjadi calon presiden dan calon wakil presiden adalah: q. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun.

Ganjar Ingatkan Bahaya Hoaks Saat Hadiri Haul KH Dalhar Watucongol


Komisi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dompu, Nusa Tenggara Barat (NTB), telah mencoret empat bakal calon anggota legislatif (bacaleg) yang merupakan mantan narapidana (napi) korupsi.

"Empat bacaleg mantan napi korupsi ini telah dicoret oleh KPU Dompu," kata Ketua KPU Provinsi NTB Suhardi Soud saat menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Bawaslu di Kantor DPRD NTB, Selasa (3/9/2023).

Suhardi mengungkapkan keempat bacaleg itu tidak menyampaikan identitas sebagai mantan napi korupsi saat pendaftaran oleh partai di KPU.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Kemudian, saat penerimaan tanggapan oleh masyarakat, KPU menerima aduan bahwa keempat bacaleg itu adalah mantan napi korupsi.

Dari aduan masyarakat tersebut, KPU setempat meminta klarifikasi kepada Kejaksaan Negeri dan Pengadilan Negeri serta Lembaga Pemasyarakatan. Itu untuk memastikan apakah yang bersangkutan pernah terlibat kasus korupsi atau tidak.

Hasil verifikasi membuktikan keempat bacaleg itu terbukti sebagai mantan napi korupsi.

Kesimpulannya, keempat bacaleg dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) oleh KPU dan parpol juga diminta melakukan pergantian terhadap bacaleg tersebut.

"Mereka dinyatakan bebas dari penjara dengan masa jeda kurang dari lima tahun. Sehingga KPU Dompu mencoret ke empat bacaleg itu," terang mantan anggota KPU Sumbawa itu.

Namun demikian, dari empat bacaleg yang dicoret, ada satu bacaleg yang mengajukan gugatan sengketa Pemilu kepada Bawaslu Dompu.

Parpol pun telah menyampaikan pergantian terhadap tiga bacaleg yang sudah dicoret tersebut.

"Dan satu bacaleg ini sedang proses penanganan sengketa di Bawaslu setempat," jelas Suhardi.

Dia mengakui ada potensi bertambahnya temuan bacaleg mantan napi korupsi. KPU NTB telah menerima ada aduan masyarakat terkait ada bacaleg yang dilaporkan sebagai mantan napi korupsi di Lombok Timur.

"Dan sedang proses verifikasi oleh KPU Lotim," imbuh Suhardi.

Adapun untuk bacaleg DPRD Provinsi NTB, Suhardi melanjutkan, sejauh ini belum menemukan ada bacaleg yang teridentifikasi sebagai mantan napi korupsi.

"Kalau untuk bacaleg DPRD provinsi, belum ada kami temukan," terangnya.

Kata Firli soal Eks Napi Korupsi Daftar Jadi Bacaleg


Ketum PKB sekaligus bakal cawapres Koalisi Perubahan, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, meminta kadernya bekerja keras memenangkan suara di Jawa Tengah (Jateng). Cak Imin bertekad bisa mengalahkan suara PDIP di Jateng.

"Kulo nuwun panjenengan sedaya, memerintahkan sedaya anak buah bergerak masif dua bulan ke depan ini. Insyaallah targetnya nggak usah duwur-duwur (tinggi-tinggi), PKB ngalahke (mengalahkan) PDIP neng (di) Jawa Tengah," kata Cak Imin di Pondok Pesantren Darussalam, Purwokerto, Jawa Tengah, Selasa (3/10/2023).

Cak Imin turut meminta setiap kadernya turun mendatangi setiap rumah-rumah warga. Tidak lupa, dia juga memohon kepada para kiai untuk terus memberikan doa terhadap pasangan Anies Baswedan-Cak Imin atau AMIN.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kulo nuwun sanget, pertama, doa nipun majelis-majelis, jamaah-jamaah kita, forum-forum kita, ampun ngantos mandek dongani pasangan AMIN. Karena pasangan Amin ini Insyaallah sungguh-sungguh serius menata bangsa kita," ujar Cak Imin.

"Yang kedua nuwun bantuan nipun sedaya digerakkan, kader-kader yang ada diberbagai tempat digerakkan. Panjenengan perintah sedaya kader. Satu kader 40 rumah ke depan, 40 rumah kebelakang, 40 rumah ke samping kanan, samping kiri. Ojok nganti nggak disambangi kader-kader kita sedaya," tambahnya.

Pasangan Anies Baswedan-Cak Imin diketahui melanjutkan safari politiknya. Anies-Cak Imin menyambangi Pondok Pesantren Darussalam, Dukuhwaluh, Purwokerto, Jawa Tengah.

Keduanya disambut para santri yang berbondong-bondong ingin bersalaman. Anies-Cak Imin juga langsung disambut oleh pemimpin ponpes, KH Imam Labib Habiburrohman dan Nyai Hj. Umi Hafifah Chariri.

Acara ini merupakan silaturahim bersama alim ulama dan tokoh masyarakat Kabupaten Banyumas. Pasangan dengan sebutan AMIN ini pun dikalungkan kain batik dari pimpinan ponpes.

Keduanya pun kompak mengenakan baju putih dengan kopiah berwarna hitam. Kemudian, Anies-Cak Imin masing-masing diminta untuk memberikan sambutan di depan para santri dam santriwati.

Simak juga 'Saat Sowan ke Kudus, Cak Imin Minta Restu Kiai untuk Maju Pilpres':

[Gambas:Video 20detik]


Menko Polhukam Mahfud Md telah bertemu dengan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Plt Ketum PPP Mardiono. Namun, Mahfud mengaku tidak ada pembicaraan terkait cawapres pada pertemuan itu.

"Nggak ada, masa nawarin cawapres di tempat begitu. Nanti kan urusan Bu Mega yang akan menentukan jadwalnya," kata Mahfud di MK, Jakarta Pusat, Selasa (3/10/2023).

Selain itu, Mahfud mengaku pertemuannya dengan Mega hanya membahas terkait ideologi dan konstitusi. Diketahui, Megawati merupakan Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), sedangkan Mahfud selaku Menko Polhukam.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Bahas bermacam-macam karena kan beliau Kepala Pengarah BPIP, saya Menko Polhukam, itu ada kaitannya ideologi dan konstitusi. Kalau bicara dengan Bu Mega ya bahas urusan ideologi dan konstitusi, dan itu sering dilakukan. Loh kalau sekarang kok jadi berita tuh, itu sering kok dilakukan," kata Mahfud.

Selain itu, Mahfud juga telah bertemu dengan Plt Ketum PPP Mardiono pada kesempatan terpisah. Namun menurutnya hal itu wajar karena selaku Menko Polhukam sering bertemu banyak tokoh.

"Saya ini Menko Polhukam, sering ketemu Pak Anwar Usman, Pak Mardiono, Airlangga, Bu Mega, sering ketemu lah, kan sering ada acara-acara kenegaraan juga," katanya.

Sementara itu, Mahfud juga merespons soal isu dirinya disebut menguat menjadi cawapres Ganjar Pranowo di berbagai survei terkait Pemilu. Ia membiarkan hal itu berkembang sesuai dinamika politik.

"Biar itu berkembang lah sesuai dengan perkembangan politik kita dan mengarah ke jadwalnya nanti," katanya.

"Gini ya selama ini saya kan tidak pernah mengatakan saya calon wakil presiden atau apa gitu jadi saya tidak bisa menjawab itu. Karena siapa calon wakil presiden, itu sepenuhnya urusan partai politik, kita menghargai konstitusi kita, partai politik yang menentukan," katanya.

Simak juga 'PDIP Pertimbangkan Mahfud-Khofifah Jadi Cawapres Ganjar':

[Gambas:Video 20detik]


Slovakia menuduh Rusia telah mencampuri pemilu parlemen yang digelar pada akhir pekan, yang berujung kemenangan partai yang dipimpin tokoh anti-Ukraina. Otoritas Slovakia pun memanggil diplomat Rusia di Bratislava untuk menyampaikan protes secara resmi.

"Kami menanggap informasi keliru yang sengaja disebarluaskan sebagai campur tangan yang tidak bisa diterima oleh Federasi Rusia dalam proses pemilu di Republik Slovakia," sebut Kementerian Luar Negeri Slovakia dalam pernyataannya, seperti dilansir AFP, Selasa (3/10/2023).

Partai Smer-SD yang beraliran populis dan dipimpin mantan Perdana Menteri (PM) Slovakia Robert Fico berhasil menempati posisi pertama, dengan perolehan 23 persen suara, dalam pemilu yang digelar pada Sabtu (30/9) waktu setempat.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Partai itu mengalahkan Partai Progresif Slovakia yang beraliran sentris, yang hanya meraup 18 persen suara dan berada di posisi kedua.

Fico yang berusia 59 tahun ini dijuluki tokoh pro-Rusia dan anti-Ukraina, karena selama kampanye dia bersumpah bahwa Slovakia, yang merupakan anggota NATO, tidak akan mengirimkan 'satu amunisi pun' ke Ukraina dan menyerukan hubungan yang lebih baik dengan Rusia.

Saat berbicara kepada wartawan pada Minggu (1/10) waktu setempat, Fico mengatakan 'Slovakia dan rakyat Slovakia memiliki permasalahan lebih besar daripada (mengurusi) Ukraina'. Dia menyebut Ukraina sebagai 'tragedi besar untuk semua' dan menyerukan perundingan damai karena 'pembunuhan lebih lanjut tidak akan membantu siapa pun'.

Tuduhan Rusia mencampuri pemilu dilontarkan Slovakia setelah Direktur Intelijen Asing Moskow Sergei Naryshkin menyebut Partai Progresif Slovakia yang dikenal pro-Ukraina sebagai 'proxy Amerika Serikat'. Naryshkin juga menuduh Washington 'meningkatkan campur tangan dalam situasi politik dalam negeri di Slovakia'.

Komentar dan tuduhan itu disampaikan Naryshkin sebelum pemilu Slovakia digelar.

Simak berita selengkapnya di halaman berikutnya.


Ketua MK Anwar Usman mengatakan sidang putusan gugatan terkait syarat usia calon presiden-calon wakil presiden akan digelar dalam waktu dekat. Namun Anwar tidak menyebut kapan jadwal pasti putusan tersebut.

"Ya mudah-mudahan ya, dalam waktu dekat," kata Anwar Usman, di MK, Jakarta Pusat, Selasa (3/10/2023).

Diketahui masa pendaftaran capres cawapres peserta Pemilu 2024 akan digelar pada 19-25 Oktober 2023. Anwar meminta publik menunggu saja hasil keputusannya, ia tak dapat memastikan kapan jadwal putusannya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Lihat saja deh, ikuti saja. Itu pendaftaran ikuti saja, sekarang baru tanggal 3," katanya.

Anwar tidak menyampaikan secara spesifik kendala dalam persidangan uji materi UU tersebut, namun menurutnya ada banyak perkara terkait gugatan tersebut. Selain itu ada beberapa pihak yang mencabut gugatannya, namun masih ada perkara yang berjalan.

"Ini kan perkaranya banyak kan. Ada yang sudah mencabut, ada yang masih berjalan," katanya.

Diketahui, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menggugat aturan perundangan soal pembatasan usia minimal capres - cawapres ke MK. PSI Ingin agar aturan batasan usia minimal capres - cawapres diubah dari 40 tahun menjadi 35 tahun. Selain PSI, ada juga Partai Garuda yang kemudian ikut menggugat atau mengajukan uji materi atas aturan ini.

Aturan pembatasan usia minimal capres - cawapres ini tertuang dalam Pasal 169 huruf q UU Pemilu. Pasal tersebut berbunyi: Persyaratan menjadi calon presiden dan calon wakil presiden adalah: q. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun.

Simak juga 'Saat Cak Imin soal Gugatan Usia Capres-Cawapres: Masih Aja Bikin Ribet':

[Gambas:Video 20detik]


Polri resmi mengaktifkan kembali Operasi Nusantara Cooling System (NCS) menjelang pelaksanaan Pemilu 2024. Wakil Kepala Badan Reserse Kriminal (Wakabareskrim) Polri, Irjen Asep Edi Suheri, resmi ditunjuk sebagai Kepala Operasi NCS.

Operasi ini kembali diaktifkan sejak 11 September 2023. Hal itu sesuai dengan surat perintah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo pada 25 Agustus 2023.

"Bagaimana dalam arahan Bapak Presiden (Joko Widodo) dan juga Bapak Kapolri yang mana pentingnya peran dan kontribusi organisasi yang masih muda di Tanah Air ini, untuk menjaga pemilu serentak pada tahun 2024," ujar Asep Edi kepada wartawan dikutip Selasa (3/10/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Beliau juga menekankan bahwa masyarakat Indonesia tidak boleh terpecah belah pada saat pelaksanaannya nanti," sambungnya.

Asep mengatakan terdapat 4 satuan tugas (satgas) dan 8 Subsatgas dalam Operasi Nusantara Cooling System. Ke-4 Satgas yang dimaksud yakni Satgas Preemtif, Satgas Preventif, Satgas Humas, dan Satgas Ban Ops.

1. Satgas Preemtif

Satgas Preemtif terdiri dari sub Satgas Intelijen dan sub Satgas Binmas yang memiliki tugas antara lain yaitu melakukan deteksi dini dan penegakkan serta membangun kemitraan dengan para tokoh.

2. Satgas Preventif

Satgas Preventif terdiri dari sub Satgas Patroli Siber dan sub Satgas Dialogis Netizen. Tugasnya, yaitu untuk melaksanakan kegiatan patroli siber dan melaksanakan dialog kepada intelijen, influencer dalam rangka menjaga Kamtibmas yang kondusif.

3. Satgas Humas

Satgas Humas terdiri dari sub Satgas Penmas dan sub Satgas Multimedia. Satgas ini memiliki tugas antara lain menyampaikan ajakan, imbauan, sosialisasi dan edukasi serta melakukan monitoring media baik media sosial maupun media mainstream.

4. Satgas Ban Ops

Adapun pada satgas ini terdiri dari sub Satgas TIK dan sub Satgas logistik. Tugasnya, yaitu melakukan dukungan teknologi, informasi dan logistik kepada Operasi Nusantara Cooling System.

Lebih lanjut, Asep Edi menuturkan operasi tingkat Mabes Polri itu digelar untuk mengantisipasi perpecahan dan konflik di masyarakat akibat perbedaan dukungan dalam pemilu serentak mendatang.

"Operasi tersebut bertujuan untuk meminimalisir isu-isu provokatif berlatar belakang sara, baik yang terjadi di tengah masyarakat maupun di ruang Siber dengan mengutamakan preemtif dan preventif sehingga dalam operasi ini kami sampaikan bahwa tidak ada melakukan upaya penegakan hukum, jadi preemtif dan preventif," tuturnya.

Simak juga 'Bikin Simulasi Rusuh Pemilu, Kapolda Bali: Kita Antisipasi yang Terburuk':

[Gambas:Video 20detik]


Nama bakal cawapres pendamping Ganjar Pranowo dalam Pemilu 2024 masih menjadi teka-teki. PDIP menilai sosok cawapres Ganjar semakin ditunggu seiring semakin dekatnya batas pendaftaran capres dan cawapres ke KPU.

"Makin dekat makin ditunggu," kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Selasa (3/10/2023). Hasto menjawab soal perkembangan nama cawapres Ganjar.

Hasto mengatakan sosok cawapres dari Ganjar Pranowo tidak akan jauh berbeda dengan nama-nama yang kini telah beredar. Dia menjelaskan cawapres dari Ganjar saat ini telah mengerucut.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Nama-nama tidak jauh dari yang beredar tetapi secara empiris 2019 tiba-tiba juga bisa muncul nama yang baru. Tetapi dari apa yang didialogkan oleh Ibu Megawati Soekarnoputri bersama dengan para ketua umum, bersama dengan Bapak Presiden Jokowi yang sangat intens itu sudah mengerucut," jelas Hasto.

Megawati dan Khofifah Sering Bertemu

Salah satu nama yang santer disebut sebagai cawapres Ganjar Pranowo ialah Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Hasto mengungkap Khofifah dan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri telah beberapa kali mengadakan pertemuan.

"Pertemuan Ibu Mega dengan Ibu Khofifah memang dilakukan berulang kali," kata Hasto.

Hasto mengatakan pertemuan Mega dan Khofifah salah satunya saat momen acara pertemuan kepala desa seluruh Indonesia. Tak hanya itu, Mega juga bertemu dengan Khofifah saat meninjau kebun mangrove di Surabaya pada Juli 2023.

"Ada pertemuan pada saat pertemuan kepala desa seluruh Indonesia, ada pertemuan juga pada saat meninjau mangrove karena Ibu Mega ini pecinta lingkungan sehingga menempatkan pilpres pileg sebagai komitmen dalam membangun kehidupan bagi masa depan melalui kegiatan merawat seperti itu," jelas Hasto.

Hasto menjelaskan pertemuan Mega dan Khofifah itu lebih sering membahas isu lingkungan. Hasto tidak menjawab gamblang saat ditanya ada atau tidak pembahasan soal cawapres Ganjar Pranowo dalam pertemuan Mega dan Khofifah.

"Ya pertemuan itu membahas soal mangrove, membahas tentang pemerintahan ke depan. Karena orang hanya fokus kepada figur. Hal-hal yang sangat fundamental terkait narasi dan visi misi agenda strategis itu seharusnya kita gali dari para pemimpin tersebut," pungkas Hasto.

Simak juga 'Sandiaga Akan All Out Menangkan Ganjar: Harus Gaspol!':

[Gambas:Video 20detik]


Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep akhirnya mengenakan kaus PSI. Kaesang mengenakan kaus PSI pertamanya di hadapan publik usai menjadi ketua umum.

Pantauan detikcom di kantor DPP PSI, Jakarta Pusat, Selasa (3/10/2023), Kaesang tiba di lokasi pukul 16.40 WIB. Kaesang tampak mengenakan kaus PSI berwarna putih.

Kaus itu tampak bertuliskan 'Ayo Login PSI'. Kaesang tampak ditemani Sekjen PSI Raja Juli Antoni yang juga mengenakan kaus yang sama.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Kaesang dijadwalkan akan melaunching 'Gerakan Login PSI'. Selain itu, Kaesang juga akan memimpin rapat DPP PSI.

Sebelumnya, dalam agenda Senin (2/10), Kaesang belum terlihat mengenakan baju PSI. Kaesang pun mengatakan akan mengenakan baju PSI hari ini.

"Mbaknya kok protes. Teman PSI aja nggak protes," ucap Kaesang ditemui di HUT Paguyuban Sosial Marga Tionghoa (PSMTI), TMII, Senin (2/10/2023). Kaesang menjawab pertanyaan wartawan mengapa dirinya belum juga memakai baju PSI.

Ia mengaku tidak ada alasan khusus mengapa dirinya belum memakai atribut PSI itu. Putra bungsu Presiden Jokowi ini mengaku akan mengenakan baju PSI besok.

"Nggak. Biasa aja," jelasnya.

"Besok (rencana pakai baju PSI)," imbuhnya.

Simak juga 'Kaesang Segera Tentukan Arah Dukungan Pilpres 2024':

[Gambas:Video 20detik]


Isu reshuffle kabinet menteri di pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali mencuat. PDIP menilai reshuffle di situasi nasional sekarang ini terasa tidak kondusif. Apa alasannya?

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto awalnya bicara soal tahapan Pemilu 2024 yang sudah semakin dekat. Di momen ini, kata Hasto, penting bagi Jokowi dalam menuntaskan program strategis nasional.

"Tentu saja momentum tersebut akan dipergunakan sebaik-baiknya dalam, bagi presiden Jokowi, skala prioritas saat ini adalah melakukan langkah-langkah percepatan terhadap seluruh target, program strategis yang juga dicanangkan dan kemudian melakukan evaluasi-evaluasi secara konstruktif untuk nantinya diberikan kepada pemerintahan yang akan datang," kata Hasto di kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Selasa (3/10/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Hasto mengatakan reshuffle di dinamika politik yang kian hangat saat ini kurang kondusif. Namun, pergantian posisi menteri itu bisa dilakukan dengan sejumlah catatan, salah satunya terkait adanya keterlibatan persoalan hukum.

"Isu reshuffle dalam situasi sekarang ya tentu saja kurang kondusif. Kecuali ada menteri yang karena aspek-aspek hukum atau berhalangan. Tetapi reshuffle dapat dilakukan atau presiden juga memiliki opsi dalam menugaskan menteri-menteri yang lain untuk bertindak sebagai menteri ad interim," jelas Hasto.

Kendati demikian Hasto mengatakan keputusan reshuffle merupakan wewenang Jokowi sebagai presiden. "Tapi sepenuhnya terkait dengan reshuffle kami serahkan kepada Bapak Presiden Jokowi karena itu hak prerogatif beliau," ujar Hasto.

Ketua DPR RI Puan Maharani sebelumnya juga bicara soal isu reshuffle atau perombakan kabinet. Puan mengaku mendengar kabar tersebut sembari mengungkit kementerian yang tengah bermasalah.

"Namun kalau melihat apa yang terjadi akhir-akhir ini bahwa ada kementerian yang menjadi permasalahan hukum tentu saja cepat atau lambat akan terjadi reshuffle menteri pada kementerian tersebut," kata Puan di Selangor, Malaysia, Senin (2/10). Puan menegaskan reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif presiden.

Di tengah isu reshuffle, Presiden ke-6 RI sekaligus Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat (PD) Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bertemu Presiden Jokowi di Istana Bogor pada Senin (2/10).


Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengungkap Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri sudah beberapa kali bertemu Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Apa yang dibahas keduanya?

"Pertemuan Ibu Mega dengan Ibu Khofifah memang dilakukan berulang kali," kata Hasto di kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Selasa (3/10/2023).

Hasto mengatakan pertemuan Mega dan Khofifah salah satunya saat momen acara pertemuan kepala desa seluruh Indonesia. Tak hanya itu, Mega juga bertemu dengan Khofifah saat meninjau kebun mangrove di Surabaya pada Juli 2023.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Ada pertemuan pada saat pertemuan kepala desa seluruh Indonesia, ada pertemuan juga pada saat meninjau mangrove karena Ibu Mega ini pecinta lingkungan sehingga menempatkan pilpres pileg sebagai komitmen dalam membangun kehidupan bagi masa depan melalui kegiatan merawat seperti itu," jelas Hasto.

Hasto menjelaskan pertemuan Mega dan Khofifah itu lebih sering membahas isu lingkungan. Hasto tidak menjawab gamblang saat ditanya ada atau tidak pembahasan soal cawapres Ganjar Pranowo dalam pertemuan Mega dan Khofifah.

"Ya pertemuan itu membahas soal mangrove, membahas tentang pemerintahan ke depan. Karena orang hanya fokus kepada figur. Hal-hal yang sangat fundamental terkait narasi dan visi misi agenda strategis itu seharusnya kita gali dari para pemimpin tersebut," ujar Hasto.

Peluang Khofifah Jadi Cawapres Ganjar

Hasto Kristiyanto sebelumnya bicara mengenai peluang Khofifah Indar Parawansa menjadi bakal calon wakil presiden Ganjar Pranowo untuk Pilpres 2024. Terkait itu, Hasto mengatakan akan ditentukan oleh Megawati Soekarnoputri.

"Ya, hanya Ibu Megawati yang tahu tapi dialog dengan para ketum parpol sudah dilakukan. Tugas kami mempersiapkan segala sesuatunya, narasinya, sekiranya si A seperti ini, si B seperti ini, si C seperti ini," kata Hasto pada wartawan di JieExpo, Kemayoran Jakarta, Kamis (28/9).

Hasto mengatakan siapa yang menjadi pendamping Ganjar akan melalui pertimbangan dari Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri hingga Presiden Joko Widodo.

"Tapi terkait dengan siapa yang akan mendampingi Pak Ganjar, itu nanti rakyat yang menyuarakan dan itu akan ditangkap semuanya melalui pertimbangan-pertimbangan mendalam yang sudah dilakukan cukup lama oleh Ibu Megawati Soekarnoputri dalam dialog bersama ketua umum partai politik pengusung Pak Ganjar dalam dialog yang detail, panjang, mendalam dengan Presiden Jokowi," tuturnya.

Hasto pun menyampaikan kalau PDIP dengan Khofifah selama ini berhubungan baik. Ia juga mengaku sudah mengenal Khofifah sejak ia duduk menjadi anggota DPR.

"Ya setiap kami ke Jawa Timur kami kan sering bertemu dengan ibu Khofifah menanyakan bagaimana hubungan antara seluruh elemen masyarakat di Jatim, khususnya PDI Perjuangan," ujarnya.

"Ketika saya menjadi anggota DPR, ibu Khofifah ini juga pimpinan komisi VI, ya, hubungannya baik," imbuhnya.

Simak juga 'PDIP soal Pertemuan Jokowi-SBY: Jangan Berpikir yang Bukan-bukan':

[Gambas:Video 20detik]


Wakil Menteri Pertanian atau Wamentan Harvick Hasnul Qolbi buka suara soal isu liar dirinya ditampar dan dicekik Menhan Prabowo Subianto. Dia menegaskan tidak ada peristiwa penamparan tersebut.

Pernyataan ini disampaikan Wamentan selepas mengikuti rapat terbatas atau ratas soal penanganan dampak El Nino di Istana. Wamentanhadir menggantikan Mentan Syahrul YasiinLimpo.

"Kan udah saya sudah jawab. Nggak ada itu. Nggak ada sama sekali. Nggak ada. Nggak ada sama sekali," kata Harvick kepada wartawan di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (3/10/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Prabowo Foto Bersama Harvick

Baru-baru ini, terlihat foto kebersamaan Prabowo dengan Harvick. Kebersamaan Prabowo dan Harvick itu terabadikan dalam foto-foto yang diunggah Menkominfo Budi Arie Setiadi.

Foto itu diambil saat upacara Hari Kesaktian Pancasila yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur, Minggu (1/10/2023).

Ada empat foto yang dibagikan Budi Arie. Tiga di antaranya ada Prabowo dan Harvick dalam satu frame. Keduanya bahkan tampak berdiri berdampingan pada dua foto yang diunggah.

Dalam foto-foto itu, Prabowo tampak mengenakan setelan jas berwarna abu-abu. Sementara Harvick tampak menggunakan setelan jas berwarna biru.

Selain Prabowo dan Harvick, ada Budi Arie, Menpora Dito Ariotedjo, hingga Wakil Ketua MPR Arsul Sani dalam foto-foto tersebut.

"Foto-foto bersama Pak Menhan Prabowo Subianto setelah Upacara Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober di Lubang Buaya," tulis Budi Arie. Ejaan telah disesuaikan dengan EYD.

Simak juga 'Saat Effendi Gazali Pastikan Tak Ada Cekikan-Tamparan ke Wamentan':

[Gambas:Video 20detik]


Polri resmi menggelar Operasi Nusantara Cooling System (NCS) menjelang pelaksanaan Pemilu 2024. Operasi itu ditujukan untuk mencegah polarisasi hingga pemberantasan hoax selama masa Pemilu.

Kepala Operasi NCS Irjen Asep Edi Suheri mengatakan pelaksanaan operasi di tingkat Mabes Polri itu merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

"Operasi tersebut bertujuan untuk meminimalisir isu-isu provokatif berlatar belakang SARA, baik yang terjadi di tengah masyarakat maupun di ruang siber, dengan mengutamakan preemtif dan preventif," ujar Asep Edi kepada wartawan, Selasa (3/10/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Kapolri, kata Asep, menekankan pentingnya kerja sama antara Polri dan masyarakat untuk menjaga situasi selalu kondusif. Dia mengatakan operasi ini merupakan upaya mendinginkan suasana masyarakat di tengah Pemilu.

"Polri dan masyarakat perlu bekerja sama dalam suatu cooling system, yang mana guna untuk mengantisipasi perpecahan dan konflik di tengah-tengah masyarakat, agar persatuan bangsa dapat terjaga dan Pemilu yang damai dapat terwujud," ujarnya.

Dia mengatakan Kapolri telah menerbitkan surat perintah pada 25 Agustus 2023 untuk melaksanakan Operasi Nusantara Cooling System. Operasi ini resmi dimulai pada 11 September 2023.

Asep Edi mengatakan operasi NCS tidak akan melakukan tindakan penegakan hukum. Dia mengatakan operasi mengedepankan dialog dan komunikasi.

"Sehingga dalam operasi ini kami sampaikan bahwa tidak ada melakukan upaya penegakan hukum, jadi preemtif dan preventif," ujarnya.

Polri juga akan menggelar operasi terpusat dengan sandi 'Mantap Brata' untuk menjaga keamanan dan kelancaran Pemilu 2024. Sebanyak 434 ribu personel dari Mabes Polri dan jajaran Polda dikerahkan dalam operasi tersebut.

"Pada pelaksanaan Operasi Mantap Brata 2023-2024, Polri menurunkan personel sebanyak 434.197 personel," ujar Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho kepada wartawan di The Tribrata, Jakarta Selatan, Rabu (27/9).

Simak juga 'Bikin Simulasi Rusuh Pemilu, Kapolda Bali: Kita Antisipasi yang Terburuk':

[Gambas:Video 20detik]


Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terus menyusun strategi dalam Pemilu 2024 mendatang. Apalagi saat ini partainya telah bergabung dengan koalisi Indonesia Maju yang mengusung Calon Presiden (Capres) Prabowo Subianto.

SBY mengungkapkan perjuangan partai Demokrat tidak ada yang berubah dalam menatap Pemilu 2024. Apalagi setelah diterpa badai pada beberapa waktu lalu.

"Akhirnya kami harus punya rumah baru dan kini telah memilih, masuk dalam jajaran koalisi Indonesia Maju dengan mengusung sahabat saya Pak Prabowo Subianto menjadi calon Presiden," ujar SBY kepada awak media, di Rumah Makan Ampera, Kecamatan Soreang, Selasa (3/10/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dia meminta para kader partai Demokrat untuk optimistis dalam Pemilu 2024 mendatang. Menurutnya jangan ada keraguan dalam pemilihan mendatang.

"Satu yang ingin saya sampaikan, tadi kami berdiskusi dengan para kader Partai Demokrat, termasuk anggota DPR RI dan DPRD dari Partai Demokrat tentang bagaimana kita melangkah ke depan, itu pertanyaan yang bagus dan ketika membahas Tema Perjuangan Demokrat ke depan dalam Pemilu 2024. Apa yang akan diperbaiki Demokrat melalui calegnya melalui anggota DPR nya akan terus menyampaikan hal itu," tuturnya.

Pihaknya mengungkapkan negara Indonesia harus semakin maju dari setiap massa. Apalagi hal tersebut telah disampaikan oleh Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

"Apa yang disampaikan AHY kalau disimak dalam pidatonya itu, apa yang sudah dilakukan diwariskan mulai dari Presiden Soekarno, Soeharto, Habibi, Gus Dur, Megawati, saya sendiri dan Jokowi yang sudah baik dilanjutkan," kata SBY.

Menurutnya Indonesia harus terus menjalankan nilai-nilai dalam kehidupan berbangsa. Sehingga proses demokrasi akan berjalan dengan baik.

"Sampai kapanpun Indonesia harus menjalankan nilai-nilai kehidupan berbangsa, ada Pancasila, ada UUD 45, ada Negara Kesatuan Republik Indonesia, asa Bhineka Tunggal Ika, dan jangan lupa hasil dari reformasi agar dijunjung tinggi dan disamping empat hal yang tadi demokrasi jangan dilupakan," jelasnya.

SBY pun memuji kinerja yang telah diperjuangkan oleh Presiden Joko Widodo. Menurutnya hal tersebut harus diteruskan.

"Semua kebijakan pembangunan, entah ekonomi, entah kesejahteraan rakyat, penegakan hukum, apapun yang dilakukan oleh pemimpin Indonesia termasuk saya dan Pak Jokowi ini yang sudah baik harus dilanjutkan," bebernya.

"Tetapi setiap Presiden meskipun ingin melakukan yang terbaik ada sejumlah hal yang belum baik, dan itulah Demokrat punya komitmen yang tidak berubah yang baik dilanjutkan yang belum baik diperbaiki," pungkasnya.


Presiden ke-5 RI yang juga Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri bertemu Perdana Menteri (PM) Malaysia Anwar Ibrahim bersama sang istri Wan Azizah Wan Ismail. Megawati didampingi putranya, Rizki Pratama, dan putrinya, Puan Maharani.

Pertemuan hangat Megawati dengan Anwar-Wan Azizah itu terjadi di Kompleks Seri Perdana, Putrajaya, kediaman resmi PM Malaysia, Selasa (3/10/2023), sekitar pukul 13.00 waktu setempat. Megawati sebelumnya lebih dulu berkunjung ke kantor mantan PM Malaysia Mahathir Mohamad di Bukit Bintang, Kuala Lumpur.

Setiba di Kompleks Seri Perdana, Anwar dan Wan Azizah sudah menunggu di lobi depan rumah. Bahkan sejumlah menteri di bawah pimpinan Anwar Ibrahim juga turut hadir.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Megawati mendapat sambutan hangat dari Anwar beserta istri. Keakraban di antara mereka sangat terlihat.

Pertemuan berlangsung selama 1 jam. Setelah selesai, Megawati diantar langsung ke mobil oleh Anwar Ibrahim.

Megawati lantas menjelaskan isi pertemuannya dengan Anwar Ibrahim. Dia menyebut Anwar Ibrahim memberikan sejumlah masukan kepada Megawati, termasuk soal perpolitikan.

"Saling mendoakan, saling menceritakan perpolitikan Indonesia dan Malaysia. Begitu juga dengan Pak Anwar. Beliau juga meminta untuk bisa kami dan saya karena sudah berteman lama untuk saling memberikan masukan," ucap Megawati.

Tak hanya itu, Megawati menyebut Anwar Ibrahim berharap bisa berkunjung ke Indonesia. Namun, Megawati meminta Anwar Ibrahim menunggu sampai Pemilu 2024 berakhir.

"Terutama kan Pak Anwar baru jadi perdana menteri kan ya. Beliau mengatakan sekiranya memungkinkan untuk bisa saling berkunjung. Tapi saya langsung bilang nanti ya kalau sudah selesai Indonesia pemilunya," ujar dia.

Kemudian, Megawati mengaku mendapat masukan dari Anwar Ibrahim terkait pembangunan IKN. Anwar, kata Megawati, juga bercerita saat Malaysia mengganti ibu kota negaranya.

"Karena masukan kan lebih dulu Putrajaya ketika dilakukan pemindahan. Jadi kami tadi Mbak Puan juga bertanya lalu untuk bisa menyukseskan waktu Putrajaya dipindahkan secara berapa lamanya, tahapannya, dan bagaimana kesulitannya seperti apa," ungkapnya.

"Beliau juga mengatakan kalau melihat IKN yang ada. Kelihatannya dalam tahapan waktu itu bisa agak lama dibanding dengan waktu Putrajaya," imbuhnya.

Selain itu dalam pertemuan itu, kata Megawati, Anwar Ibrahim sempat bertanya soal cucu Megawati, Prisha. Anwar Ibrahim, kata Megawati, bertanya kapan cucunya itu akan masuk politik.

"Tadinya kan ada cucu saya yang ikut, Mbak Prisha. Lalu ditanya 'bagaimana sudah mengikuti juga ini seperti untuk politik? Ikut mesti tahu politik', Mbak Prisha bilang 'belajar sedikit-sedikit', ya, lalu Pak Anwar mengomentari 'kamu mesti harus karena kakek kamu itu seorang politisi yang andal'," tuturnya.

Simak Video 'Tok! DPR RI Sahkan Revisi UU IKN Jadi Undang-Undang':

[Gambas:Video 20detik]


Bakal cawapres Koalisi Perubahan, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, ada yang iri dengan pasangan Anies Baswedan-Cak Imin (AMIN). Cak Imin meminta pendukungnya cuek dengan pihak yang iri dengan AMIN.

"Singkatannya itu AMIN, ini muncul aja tiba-tiba di lapangan, Anies-Muhaimin. Insyaallah karena singkatannya sangat baik, ada yang iri. Pernah denger ada yang iri kan? Wong kita biasa-biasa saja kok diirii. Biarkan ada yang iri, kita cuekin, lama-lama nggak laku sendiri," ujar Cak Imin saat sambutan di Pondok Pesantren Darussalam, Purwokerto, Jawa Tengah, Selasa (3/10/2023).

Cak Imin pun mengajak seluruh pendukungnya untuk fokus menjaga persatuan. Selain itu, dia juga memanjatkan doa kepada orang-orang yang dianggap tidak menyukainya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Saya sampaikan, seluruh pendukung AMIN jaga ukuwah nahdliyah. Moga-moga Allah memberikan hidayah kepada yang tidak suka kita semua," ungkap Cak Imin.

Pasangan Anies Baswedan-Cak Imin diketahui melanjutkan safari politiknya. Anies-Cak Imin menyambangi Pondok Pesantren Darussalam, Dukuhwaluh, Purwokerto, Jawa Tengah.

Keduanya disambut para santri yang berbondong-bondong ingin bersalaman. Anies-Cak Imin juga langsung disambut oleh pemimpin ponpes, KH Imam Labib Habiburrohman dan Nyai Hj. Umi Hafifah Chariri.

Acara ini merupakan silaturahim bersama alim ulama dan tokoh masyarakat Kabupaten Banyumas. Pasangan dengan sebutan AMIN ini pun dikalungkan kain batik dari pimpinan ponpes.

Keduanya pun kompak mengenakan baju putih dengan kopiah berwarna hitam. Kemudian, Anies-Cak Imin masing-masing diminta untuk memberikan sambutan di depan para santri dam santriwati.

Simak juga 'Saat Sowan ke Kudus, Cak Imin Minta Restu Kiai untuk Maju Pilpres':

[Gambas:Video 20detik]


Penanganan kasus dugaan penganiayaan yang dilakukan eks Ketua DPC Gerindra Kota Semarang, Joko Santoso terhadap tetangganya yang juga kader PDIP ditunda. Hal itu menyusul turunnya Surat Telegram (ST) Kapolri.

Kabid Humas Polda Jateng, Kombes Satake Bayu Setianto membenarkan ada penundaan penanganan, tapi proses hukum tetap berjalan. ST tersebut bernomor ST/1160/V/RES.1.24.2023 yang ditujukan kepada Kapolda di seluruh Indonesia.

"Proses hukum tetap berjalan, hanya penanganannya yang ditunda, sesuai ST Kapolri," kata Satake di kawasan Banyumanik Semarang, Selasa (3/10/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Surat Telegram itu mengatur penundaan proses hukum terkait kasus tindak pidana yang melibatkan peserta Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Joko tahun depan juga maju lagi sebagai caleg. Penanganan kasusnya dilanjutkan setelah seluruh tahapan pemilu selesai, termasuk tahap pengucapan sumpah janji.

"Penyelidikan, penyidikan ditunda agar tidak ada lagi upaya pemanggilan dan upaya hukum lain, untuk menghindari persepsi mendukung (calon atau parpol) tertentu dan menjaga netralitas," tegasnya.

Diberitakan sebelumnya, Joko dilaporkan ke polisi oleh kader PDIP Semarang Suparjiyanto karena diduga melakukan pemukulan pada 8 September 2023. Alasannya karena pelapor memasang bendera partainya dekat rumah terlapor.

Upaya pemanggilan terhadap terlapor sudah dilakukan dengan mengajukan izin ke Pj Gubernur Jateng sesuai prosedur karena terlapor merupakan anghota DPRD Kota Semarang. Namun karena sudah turun ST Kapolri, maka pengajuan izin tersebut ditarik kembali.

Adapun saat ini Partai Gerindra telah mencopot posisi Joko sebagai Ketua DPC Gerindra Semarang.

Gerindra Copot Jabatan Joko Santoso Buntut Dugaan Intimidasi ke Kader PDIP


Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Sulawesi Selatan (Sulsel) setuju Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas didisiplinkan buntut pernyataan politisasi agama. PKB Sulsel bahkan mengusulkan agar Yaqut dipecat dari kader PKB.

"Saya setuju (dengan pendisiplinan Menag Yaqut). Kalau perlu dipecat aja kalau di PKB. Karena tidak merepresentasikan PKB. Dia adalah menteri dari PKB," ujar Ketua DPW PKB Sulsel Azhar Arsyad kepada detikSulsel, Selasa (3/10/2023).

Azhar mengatakan pernyataan Yaqut yang menyebut ada sosok capres yang memiliki rekam jejak politisasi agama tidaklah tepat. Dia menilai pernyataan Yaqut itu tidak mencerminkan dirinya sebagai Menag.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Cara ngomongnya itu kan sudah tidak menunjukkan sebagai menteri yang mengayomi semua pihak. Dia (Yaqut) kan bukan menteri agama Islam, agama Kristen. Dia kan menteri (semua) agama," ujarnya.

Menurut Azhar, Yaqut sebaiknya lebih berhati-hati dalam mengutarakan pernyataan kepada khalayak. Azhar menuturkan Yaqut seharusnya melakukan klarifikasi soal pernyataannya sebelum diucapkan.

"Artinya, kalau ada yang dia lihat intoleransi atau apa. Itu yang dibicarakan. Tidak boleh dia langsung memvonis. Kan agama mengajarkan kita untuk mengklarifikasi," ungkapnya.

Selain itu, Azhar juga mengaku Yaqut telah beberapa kali menyampaikan pernyataan tendesius di hadapan publik. Hingga akhirnya, dia menganggap Yaqut tidak lagi menjadi Menag, melainkan juru bicara para buzzer.

"Kan sudah berapa kali tidak komentar soal AMIN dan sebagainya. Itu kan tendensius semua. Jadi bukan lagi menteri agama. Sudah jadi buzzer, jadi juru bicara dari pihak yang lain, kan," paparnya.

Lebih lanjut, Wakil Ketua Komisi D DPRD Sulsel ini menyebut sebagai kader PKB yang menjadi Menag, Yaqut seharusnya dapat menjaga kerukunan di tengah umat. Sebab, Yaqut telah diberikan kesempatan sebagai kader PKB untuk mengabdi kepada bangsa.

"Kalau saya, betul dia kader PKB tapi sudah jadi Menteri Agama. Jadi partai ini menyerahkan kadernya untuk kepentingan bangsa dan negara. Jadi dia harus lebih sopan, lebih menjaga kerukunan," tuturnya.

Sebelumnya, PKB menegaskan telah menyiapkan langkah-langkah untuk mendisiplinkan kadernya, Yaqut. Waketum PKB Jazilul Fawaid mengatakan langkah itu diambil usai Yaqut menyebut ada figur capres yang punya rekam jejak melakukan politisasi agama saat pemilu.

"Hati-hati menjaga mulutnya. Karena apa, karena ini pejabat publik, dia digaji oleh pajak negara untuk membuat suasana harmoni, bukan untuk mengeluarkan statement-statement yang nggak perlu. Rakyat itu lebih paham," kata Jazilul kepada wartawan dilansir detikNews, Minggu (1/10).

Jazilul menyebut PKB telah menyiapkan langkah-langkah mendisiplinkan Yaqut. Dia menilai seharusnya Yaqut tidak mengeluarkan pernyataan yang memunculkan spekulasi publik.

"Kalau posisinya sebagai menteri ya presiden lah yang mengevaluasi. Kalau sebagai kader PKB, kami tentu sudah menyiapkan langkah-langkah pendisplinan. Publik tentu akan memberikan penilaian juga, menurut saya itu yang lebih penting. Jangan membuat publik ini berspekulasi dan bingung dan menggiring opini yang nggak perlu. Saya pikir itu," kata dia.

Mau Didisiplinkan PKB, Menag Yaqut Ngaku Belum Ada Panggilan


Sudah tiga gugatan batas usai capres-cawapres di Mahkamah Konstitusi (MK) dicabut oleh para penggugat. Namun dua di antaranya batal dicabut. Ada apa di balik peliknya urusan pencabutan gugatan ini?

Berdasarkan catatan detikcom, Selasa (3/10/2023), yang pertama adalah Hite Badenggan Lumbantoruan yang mencabut gugatannya. Hite sebelumnya menggugat syarat capres-cawapres dari 40 tahun menjadi 25 tahun. MK memerintahkan Hite tidak boleh lagi mengajukan gugatan di kasus itu.

"Menyatakan permohonan dalam perkara nomor 100/PUU-XXI/2023 ditarik kembali. Menyatakan para pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan a quo," kata Anwar Usman usai membuka sidang sebagaimana disiarkan di channel YouTube MK, Senin (2/10).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Sebagaimana diketahui, Hite mengajukan uji materiil Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pasal 169 huruf q UU Pemilu menyatakan:

Persyaratan menjadi calon presiden dan calon wakil presiden adalah berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun.

Hite meminta syarat usia itu diturunkan menjadi usia minimal capres/cawapres menjadi 25 tahun.

"Menyatakan bahwa frasa 'berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun' dalam Pasal 169 huruf (q) UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun'," pinta Hite.

Selanjutnya, dua mahasiswa Fakultas Hukum UNS, Solo, Arkaan Wahyu dan Almas Tsaqibbirru, sempat mencabut gugatan soal syarat usia capres-cawapres. Gugatan itu diajukan dalam dua berkas dan diadili dalam sidang panel yang berbeda, lalu dicabut lewat kuasa hukum. Namun ternyata gugatan itu akhirnya batal dicabut.

Almas sempat dimintai keterangan mengapa mencabut gugatan tersebut. "Ide awal pencabutan itu dari Almas atau dari advokat?" tanya hakim MK Daniel.

Almas menyatakan awalnya tidak tahu pencabutan itu. Ide itu dinyatakan berasal dari kuasa hukumnya.

"Itu soal administrasi," kata kuasa hukum Almas, Arif Sahudi.

*Judul dan isi berita ini dimutakhirkan pukul 15.45 WIB. Ada kesalahpahaman redaksi soal pencabutan gugatan usia capres cawapres di Mahkamah Konstitusi. Yang benar, dua mahasiswa UNS Solo batal mencabut gugatan batas usia capres cawapres. Redaksi memohon maaf atas kesalahan sebelumnya.

Halaman 1 2 Selanjutnya


Desas desus reshuffle atau perombakan kabinet kembali mencuat. Ketua Dewan Pakar PAN Dradjad Wibowo menerka Demokrat akan masuk kabinet pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin.

"Saya belum mendengar apakah Presiden Jokowi akan melakukan reshuffle segera. Jika Demokrat masuk koalisi pemerintah dan AHY menjadi menteri, hemat saya bagus. Ini adalah 'sesuatu banget' secara politis," kata Dradjad kepada wartawan, Selasa (3/10/2023).

Dradjad menilai kans masuknya Demokrat ke kabinet menunjukkan dinamika hubungan Jokowi dengan dua presiden sebelumnya. Menurutnya, hal ini membutuhkan sejumlah pertimbangan.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Karena, dia menjadi cerminan dinamika hubungan antara Presiden Jokowi dengan kedua pendahulu beliau, yaitu Ibu Presiden Megawati dan Bapak Presiden SBY," ujarnya.

"Karena 'sesuatu banget', hemat saya prosesnya akan perlu waktu yang cukup. Ada beberapa pertimbangan," imbuhnya.

Dradjad menyinggung sikap Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri yang dinilai akan sulit menerima Demokrat ke koalisi.

"Pertama, Presiden Megawati selama ini sulit menerima Presiden SBY dan partainya masuk ke dalam koalisi. Berbicara empat mata setahu saya juga tidak pernah selama sekitar 20 tahun terakhir. Pertanyaannya, apakah Presiden Jokowi tidak akan berdiskusi dulu dengan Presiden Megawati tentang hal ini, meskipun reshuffle itu hak prerogatif beliau?" katanya.

Dradjad meyakini SBY akan hati-hati pula dalam mempertimbangkan masuk kabinet Jokowi. Dia lalu menilai peluang Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjadi menteri dari Demokrat.

"Kedua, Presiden SBY adalah tokoh yang selalu hati-hati dan cermat dalam mempertimbangkan segala sesuatu. Saya yakin beliau akan menghitung dengan cermat apa untung ruginya bagi Demokrat jika masuk kabinet sekarang, apalagi jika AHY atau Ibas yang menjadi menteri. Berdasarkan pengalaman Golkar, Gerindra dan PAN, Presiden Jokowi cenderung ingin Ketum parpol yang menjadi menteri beliau, kecuali ada alasan yang juga 'sesuatu banget'," katanya.

"Ketiga, jika benar AHY yang masuk kabinet, Presiden Jokowi tentu akan sangat cermat memilih portofolio mana agar kinerja pemerintah maksimal. Di sisi lain Presiden SBY tentu ingin portofolio di mana AHY bisa berkinerja bagus sehingga membantu elektabilitas Demokrat," lanjut Dradjad.

Sementara itu, Ketua Bappilu Partai Demokrat Andi Arief menyebut SBY tidak mewakili partai dalam pertemuannya dengan Jokowi. Menurut dia, pembicaraan dua tokoh itu lebih luas ketimbang perihal partai dan urusan pemilu.

"Itu pertemuan presiden yang pernah memerintah dan sedang memerintah. Bukan SBY sebagai majelis tinggi partai. Level pembicaraan beyond soal partai dan pemilu," kata Andi.

Adapun Presiden Jokowi kerap melakukan perombakan atau reshuffle kabinet pada Rabu Pon. Diketahui Rabu Pon terdekat jatuh pada 4 Oktober 2023.

Pada Senin (2/10), Ketua DPR RI Puan Maharani memberikan jawaban soal desas-desus reshuffle kabinet. Puan mengaku mendengar kabar tersebut sembari mengungkit kementerian yang tengah bermasalah.

"Namun kalau melihat apa yang terjadi akhir-akhir ini bahwa ada kementerian yang menjadi permasalahan hukum tentu saja cepat atau lambat akan terjadi reshuffle menteri pada kementerian tersebut," kata Puan di Selangor, Malaysia, Senin (2/10). Puan menegaskan reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif presiden.

Di tengah isu reshuffle, Presiden ke-6 RI sekaligus Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat (PD) Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bertemu Presiden Jokowi di Istana Bogor kemarin.

Simak Video 'Ekspresi Jokowi Ditanya Isu Bakal Kembali Reshuffle Kabinet':

[Gambas:Video 20detik]


Bakal cawapres koalisi perubahan, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, menyebut sudah lama jatuh cinta dengan Anies Baswedan. Cak Imin pun bercerita sering berbagi saran bersama capresnya tersebut, termasuk saat Anies maju dalam Pilkada DKI Jakarta.

Cak Imin menceritakan kisah cinta yang sudah lama bersemi kepada Anies saat memberi sambutan di depan santriawan dan santriwati serta pemimpin pondok pesantren Darussalam, Purwokerto, Jawa Tengah. Cerita Cak Imin dalam safari politiknya ini pun disambut tawa oleh semua yang hadir.

"Sebetulnya saya sama Mas Anies sudah melirik, sudah jatuh cinta lama. Kami kenal sudah sama-sama di UGM. Saya ingat, tiba-tiba Pak Anies telepon saya 'Ini gimana Pak Muhaimin, saya diminta jadi gubernur DKI gimana?' 'Ya ayo mau gimana lagi?'," kata Cak Imin dalam sambutannya di Pondok Pesantren Darussalam, Purwokerto, Jawa Tengah, Selasa (3/10/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Tapi Cak Imin mengatakan saat itu PKB tidak dapat memberi dukungan kepada Anies. Cak Imin menyebut pihak sudah terikat kerja sama bersama koalisi untuk kandidat lain.

"Ya ayo mau gimana lagi? Tapi PKB belum bisa bareng ini. Sudah terlanjur punya mertua lain. Karena takut sama mertua sing galak kuwi, akhire rodo wedi. Calon mertuo wes medeni," ucap Cak Imin.

Cak Imin menjelaskan saat itu dirinya berusaha memberi semangat kepada Anies. Sampai akhirnya, keduanya berpasangan menjelang pendaftaran Pilpres 2024.

"Mas Anies tanya 'Gimana ini? saya bilang 'Yo gapapa, Bismillah'. Ketemu lagi sama Pak Anies, beliau bilang 'Pak Muhaimin, saya ini pemimpin cadangan'. Katanya, nek liane aku ga kanggu, aku sing kanggu, katanya gitu waktu jadi gubernur, gitu ya Mas Anies. Jadi jatuh cintanya sudah lama," ujar Cak Imin.

"Akhirnya alhamdulillah, takdir Allah akhirnya ketemu lagi, cinta lama yang terpendam dan rindu yang tersalurkan," imbuhnya.

Simak juga 'Saat Sowan ke Kudus, Cak Imin Minta Restu Kiai untuk Maju Pilpres':

[Gambas:Video 20detik]


Desas-desus mengenai reshuffle kabinet kembali mencuat. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menerangkan reshuffle kabinet sepenuhnya menjadi hak prerogratif presiden.

"Reshuffle di kabinet itu adalah hak prerogatif dan kewenangan dari presiden sehingga Partai Gerindra tentunya menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada presiden," kata Dasco kepada wartawan, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (3/10/2023).

Ketua Harian DPP Partai Gerindra ini mengatakan sampai saat ini belum ada undangan yang masuk ke DPR. Dasco pun enggan berkomentar banyak soal isu reshuffle kabinet.

"Sampai hari ini undangan belum sampai ke DPR sehingga kita nggak bisa komentar lebih lanjut soal itu," kata dia.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Adapun Jokowi kerap melakukan perombakan atau reshuffle kabinet pada Rabu Pon. Diketahui Rabu Pon terdekat jatuh pada 4 Oktober 2023.

Pada Senin (2/10), Ketua DPR RI Puan Maharani memberikan jawaban soal desas-desus reshuffle kabinet. Puan mengaku mendengar kabar tersebut sembari mengungkit kementerian yang tengah bermasalah.

"Namun kalau melihat apa yang terjadi akhir-akhir ini bahwa ada kementerian yang menjadi permasalahan hukum tentu saja cepat atau lambat akan terjadi reshuffle menteri pada kementerian tersebut," kata Puan di Selangor, Malaysia, Senin (2/10). Puan menegaskan reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif presiden.

Di tengah isu reshuffle, Presiden ke-6 RI sekaligus Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat (PD) Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bertemu Presiden Jokowi di Istana Bogor kemarin.

Simak juga 'Ekspresi Jokowi Ditanya Isu Bakal Kembali Reshuffle Kabinet':

[Gambas:Video 20detik]


Video pidato Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang atau OSO soal calon presiden tak pakai istri ramai menjadi perbincangan. Wakil Ketua Dewan Penasihat Hanura Inas Nasrullah menjelaskan maksud pernyataan OSO tersebut.

"Kalau kita mendengar narasinya, itu bukan suatu penghinaan tapi lebih kepada dorongan kepada Pak Prabowo untuk menyempurnakan performa-nya sebagai bakal capres," kata Inas kepada wartawan, Selasa (3/10/2023).

Menurut Inas, OSO tidak memiliki maksud untuk menghina siapa pun. Sebaliknya, kata Inas, OSO justru mendoakan Bacapres Prabowo Subianto segera menemukan pendamping.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Tanggapan saya begini, mungkin saja yang dimaksud pak OSO adalah agar Pak Prabowo segera cari pasangan hidup, untuk mendampingi beliau jika kelak terpilih jadi presiden," tuturnya.

Sebelumnya, video pidato OSO soal calon presiden tak pakai istri ramai dibicarakan di media sosial. Juru bicara Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak, dan pengurus Gerindra menyikapinya dengan santai.

Dahnil buka suara soal pidato OSO karena dirinya ditandai dalam sebuah video di akun Twitter (kini X). Video yang dikomentari Dahnil memuat momen OSO bersama bacapres Ganjar Pranowo dan istrinya, Siti Atikoh Supriyani, tengah berada di atas panggung dalam suatu acara. OSO tampak bertanya kepada peserta yang hadir dalam acara tersebut.

"Siapa yang mau calon presiden yang nggak pakai istri? Mau?" tanya OSO dalam video viral tersebut.

Dalam tanggapannya, Dahnil mengatakan Prabowo Subianto yang kini berstatus sebagai bakal capres lebih memilih fokus terhadap kontestasi Pilpres 2024. Dahnil menyebut Prabowo selalu mengedepankan persatuan dan saling menghormati.

"Sehat selalu Pak OSO. Terimakasih atas hinaannya. Pak @prabowo tidak punya waktu untuk menanggapi model kebencian seperti ini, saatnya bersatu dan saling hormat menghormati. Fokus adu gagasan," kata Dahnil dalam cuitan di akun X, dikutip Senin (2/10).

Simak juga 'Saat OSO soal Duet Prabowo-Ganjar: Boleh, Asal Ganjar Presiden':

[Gambas:Video 20detik]


Ketua Harian DPP Partai Gerindra Dasco mengapresiasi pertemuan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dasco menyebut pertemuan antara pemimpin bangsa memberikan kesan yang positif.

"Ya soal pertemuan-pertemuan antara tokoh bangsa itu adalah hal biasa, tentunya kami mengapresiasi pertemuan-pertemuan yang terjadi," kata Dasco kepada wartawan di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (3/10/2023).

Dasco mengapresiasi pertemuan kedua tokoh itu di Istana Bogor. Menurutnya hal itu wajar, pihaknya tak dalam ranah mengomentari substansi pembicaraan.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Itu kan tentang apa namanya presiden yang sedang menjabat dan presiden yang sebelumnya bertemu itulah menurut kami adalah hal yang patut diapresiasi," ujar Dasco.

"Mengenai apa yang dibicarakan tentunya Partai Gerindra tidak akan ikut mengomentari karena itu adalah menurut kami hal yang biasa dan wajar dilakukan oleh tokoh bangsa," katanya.

SBY bertemu Jokowi Istana Bogor, Senin (2/10), kemarin. Usai pertemuan, Jokowi sempat mengantar SBY ke mobil.

Dari salah satu pintu masuk Istana Bogor, tepatnya di Jalan Juanda (depan kantor Wali Kota Bogor), SBY terlihat keluar Istana pukul 17.44 WIB. Pertemuan antara SBY dan Jokowi berlangsung hampir satu jam.

Di waktu tersebut ada tiga orang terlihat keluar Istana. Ketiganya memakai baju batik lengan panjang. Dua dari tiga orang itu adalah SBY dan Jokowi.

Ketiganya keluar Istana secara berbarengan. SBY tampak berada di posisi tengah. Ketiganya tampak ngobrol saat keluar Istana sampai SBY memasuki mobil.

Ada satu mobil yang bersiaga di lokasi untuk menjemput SBY. Tak lama, mobil itu pun pergi meninggalkan Istana.


Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Sulawesi Selatan (Sulsel) turut merespons pernyataan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas soal rekam jejak capres mempolitisasi agama. PKB Sulsel menyebut pernyataan Yaqut tendensius.

"Itulah yang sangat kita sesalkan. Ucapan-ucapan yang tendensius tanpa klarifikasi. Tanpa tabayyun," ujar Ketua DPW PKB Sulsel Azhar Arsyad kepada detikSulsel, Selasa (3/10/2023).

Azhar mengaku kecewa dengan ungkapan yang dilontarkan Menag Yaqut. Dia menyebut, Yaqut justru seharusnya berperan penting dalam menjaga kerukunan di tengah masyarakat, terlebih di musim politik saat ini.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Padahal, beliau ini kan Menteri Agama. Menteri yang harus menjaga kerukunan di tahun politik ini. Jadi sangat disayangkan," ucapnya.

Dengan ucapannya itu, Azhar pun mempertanyakan kapabilitas Yaqut sebagai Menteri Agama. Pernyataan Yaqut dinilai dapat menimbulkan perpecahan di tengah umat.

"Saya secara pribadi, pertanyakan kapasitasnya sebagai Menteri Agama kalau tidak bisa menjaga kerukunan, ketenangan. Dia ini menteri apa? Menteri Agama kan? Bukan menteri politik. Gimana sih," cetusnya.

Lebih lanjut, Wakil Ketua Komisi D DPRD Sulsel ini menuturkan seharusnya Yaqut melakukan klarifikasi terlebih dahulu. Apalagi menyangkut soal dugaan intoleransi dan politisasi agama dari salah satu sosok capres.

"Artinya, kalau ada yang dia lihat intoleransi atau apa. Itu yang dibicarakan. Tidak boleh dia langsung memvonis. Kan agama mengajarkan kita untuk mengklarifikasi," paparnya.

Sebelumnya, PKB terlibat ketegangan dengan Menag Yaqut buntut pernyataan politisasi agama. PKB bahkan akan mendisiplinkan Menag yang juga kadernya.

Semua berawal ketika Menag Yaqut Cholil menyampaikan sambutan di acara acara doa bersama Wahana Nagara Rahaja di Hotel Alila, Solo, pada Jumat (29/9) lalu. Acara itu diikuti umat Buddha.

Yaqut mulanya mengingatkan memilih pemimpin negara tidak boleh asal-asalan. Dia mengajak masyarakat memilih pemimpin yang tidak hanya pandai dalam berbicara dan bermulut manis.

"Oleh karena itu bapak ibu sekalian, saya berharap nanti bapak ibu sekalian dalam memilih pemimpin negeri ini untuk 2024-2029 benar-benar dilihat rekam jejaknya. Jangan karena bicaranya enak, mulutnya manis, mukanya ganteng itu dipilih, jangan asal begitu, harus dilihat dulu track record-nya," jelasnya.

Yaqut mengingatkan agar tidak memilih pemimpin yang menggunakan agama sebagai kepentingan politik. Yaqut lalu mengungkit Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 serta Pemilu 2014 dan 2019 yang menggunakan agama untuk kepentingan politik.

"Kita masih ingat, kita punya sejarah yang tidak baik atas politik penggunaan agama dalam politik, kita punya sejarah tidak baik beberapa waktu yang lalu ketika pemilihan gubernur DKI Jakarta kemudian dua pilpres terakhir, agama masih terlihat digunakan sebagai alat untuk mencapai kepentingan kekuasaan," kata Yaqut.

Mau Didisiplinkan PKB, Menag Yaqut Ngaku Belum Ada Panggilan


Presiden ke-6 RI sekaligus Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat (PD) Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Bogor kemarin. PDIP mengapresiasi Jokowi melakukan komunikasi dengan semua pihak.

"Ya nggak apa-apa, toh wong ketemu aja membangun silaturahmi bagus, berkomunikasi kan bagus ya. Jadi, apalagi beliau ini kan presiden sebelumnya, bagus. Kami apresiasi bahwa Pak Jokowi dapat berkomunikasi dengan berbagai pihak," kata Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat di gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Selasa (3/10/2023).

Djarot mengatakan pertemuan Jokowi dan SBY dapat membangun stabilitas politik. "Tujuannya apa, tujuannya ya, kita di tahun politik ini kita bisa membangun stabilitas politik yang bagus," katanya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Namun, Djarot mengaku tidak mengetahui apa isi pembicaraan Jokowi dan SBY itu. Dia mengaku belum mendengar soal isu reshuffle kabinet yang mencuat buntut pertemuan tersebut.

"Waduh kalau itu saya tidak tahu ya," ujar dia.

Sementara itu, Ketua Bappilu Partai Demokrat Andi Arief menyebut SBY tidak mewakili partai dalam pertemuannya dengan Jokowi. Menurut dia, pembicaraan dua tokoh itu lebih luas ketimbang perihal partai dan urusan pemilu.

"Itu pertemuan presiden yang pernah memerintah dan sedang memerintah. Bukan SBY sebagai majelis tinggi partai. Level pembicaraan beyond soal partai dan pemilu," kata Andi.

Adapun Jokowi kerap melakukan perombakan atau reshuffle kabinet pada Rabu Pon. Diketahui Rabu Pon jatuh pada 4 Oktober 2023.

SBY bertemu Jokowi Istana Bogor, Senin (2/10), kemarin. Usai pertemuan, Jokowi sempat mengantar SBY ke mobil.

Dari salah satu pintu masuk Istana Bogor, tepatnya di Jalan Juanda (depan kantor Wali Kota Bogor), SBY terlihat keluar Istana pukul 17.44 WIB. Pertemuan antara SBY dan Jokowi berlangsung hampir satu jam.

Di waktu tersebut ada tiga orang terlihat keluar Istana. Ketiganya memakai baju batik lengan panjang. Dua dari tiga orang itu adalah SBY dan Jokowi.

Ketiganya keluar Istana secara berbarengan. SBY tampak berada di posisi tengah. Ketiganya tampak ngobrol saat keluar Istana sampai SBY memasuki mobil.

Ada satu mobil yang bersiaga di lokasi untuk menjemput SBY. Tak lama, mobil itu pun pergi meninggalkan Istana.


Ketua Umum Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI) Pendeta Gomar Gultom mewanti-wanti ke gereja-gereja untuk tak meminta sumbangan kepada capres hingga caleg menjelang Pemilu 2024. Gomar mengatakan kampanye kerap menjadi momentum gereja-gereja untuk meminta sumbangan.

"Selama ini ada kecenderungan mumpung lagi ada kesempatan kampanye, para caleg dan para calon kepala daerah, atau timses capres, mumpung lagi butuh suara, itu sering sekali dimanfaatkan oleh gereja-gereja untuk minta sumbangan," ujar Gomar usai bersilaturahmi dengan PSI di Grha Oikoumene, Jakarta Pusat, Selasa (3/10/2023).

Gomar mengatakan kebiasaan meminta sumbangan itu harus dihentikan. Sebab, kata dia, kebiasaan itulah yang membuat biaya politik menjadi mahal, sehingga para caleg terpilih akan berpotensi untuk melakukan korupsi.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Jadi saya minta supaya menghentikan kebisaan itu, karena itu akan membebani para caleg, sehingga biaya politik mahal. Artinya nanti mereka akan korupsi. Salah satu cara untuk mengatasi korupsi adalah hentikan meminta sumbangan," ungkapnya.

Sebaliknya, menurut Gomar, lebih baik jika jemaat mengumpulkan uang untuk diberikan ke capres ataupun caleg. Dia mengatakan uang itu dapat dipakai untuk membantu calon yang memang memiliki kualitas.

"Kalau para bohir yang membantu para caleg, mereka kan akan minta nanti. Kalau masyarakat yang membantu. Kita punya pengalaman kan seperti itu di 2014 relawan yang membantu Jokowi terpilih jadi presiden. Ya ini pro rakyat, kalau para caleg dimodali oleh rakyat dan umat, dia akan setia pada umat," jelas Gomar.

"Jadi itu yang saya minta, ganti meminta sumbangan, sekarang malah menyumbang untuk para caleg dan lihat-lihat calegnya. Kalau bagus, menurut kita track record-nya bagus, ya sumbangkan," sambung dia.

Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep pada kesempatan yang sama mengaku setuju dengan imbauan itu. Sebab, kata dia, dengan begitu maka kampanye tidak akan mahal.

"Pendeta tadi bilang jangan minta sumbangan ke para caleg ataupun para capres. Supaya biaya kampanyenya nggak mahal. Saya setuju sekali. Biaya kampanye kami kecil," ujarnya.

"Jadi kalau bersaing dengan yang besar sudah pasti kami nggak mampu. Tapi saya rasa pernyataan Pak pendeta tadi yang jangan minta ke para caleg maupun capres itu sangat tepat. Karena apa? Takutnya nanti membengkak. Nanti minta balik modal waktu jadi pejabat," imbuh Kaesang.

Simak juga 'Kaesang Segera Tentukan Arah Dukungan Pilpres 2024':

[Gambas:Video 20detik]


Pasangan bakal capres dan cawapres Koalisi Perubahan, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, melanjutkan safari politiknya. Anies-Cak Imin menyambangi Pondok Pesantren (Ponpes) Darussalam, Dukuhwaluh, Purwokerto, Jawa Tengah.

Pantauan detikcom di Ponpes Darussalam, Selasa (3/10/2023), Cak Imin tiba lebih dulu pukul 11.40 WIB. Kemudian disusul Anies Baswedan pukul 12.20 WIB.

Keduanya pun disambut para santri yang berbondong-bondong ingin bersalaman. Anies-Cak Imin juga langsung disambut oleh pemimpin ponpes, Kiai Imam Labib Habiburrohman dan Nyai Hj. Umi Hafifah Chariri.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Acara ini merupakan silaturahim bersama alim ulama dan tokoh masyarakat Kabupaten Banyumas. Pasangan dengan sebutan AMIN ini pun dikalungkan kain batik dari pimpinan ponpes.

Keduanya pun kompak mengenakan baju putih dengan kopiah berwarna hitam. Kemudian, Anies-Cak Imin masing-masing diminta untuk memberikan sambutan di depan para santri dam santriwati.

Simak juga 'Saat Sowan ke Kudus, Cak Imin Minta Restu Kiai untuk Maju Pilpres':

[Gambas:Video 20detik]


Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka enggan mengomentari mengenai usulan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi Ketua Umum (Ketum) PDIP menggantikan Megawati Soekarnoputri. Menurutnya, usulan tersebut bukan ranah dirinya.

"Saya nggak akan menjawab itu, bukan ranah saya," katanya di Balai Kota Solo, Selasa (3/10/2023).

Menurutnya, yang berhak berbicara mengenai usulan Guntur Soekarno soal Jokowi menjadi Ketum PDIP itu dari pimpinan partai.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Yang berhak menjawab itu pimpinan saya cuma kader biasa, Pak Rudy yang bisa menjawab, saya nggak ikut-ikut," pungkasnya.

Dilansir dari CNNIndonesia, Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto angkat suara ihwal usulan agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggantikan Megawati Soekarnoputri sebagai ketua umum partai.

Usulan itu disampaikan putra sulung Presiden RI pertama Sukarno, sekaligus kakak Megawati, Guntur Sukarno. Dalam opininya di Harian Kompas, Sabtu (30/9), Guntur menilai Jokowi perlu melanjutkan karir politiknya usai lengser sebagai Presiden.

"Langkah Jokowi untuk menjadi Ketua Umum PDIP ini sangat dimungkinkan," tulis Guntur.

Guntur menyebut Jokowi sebagai anak ideologis Bung Karno. Dia terutama mencermati sejumlah kebijakan hilirisasi Jokowi dalam geopolitik global yang dinilai telah melaksanakan prinsip-prinsip Bung Karno.

Misalnya, kata Guntur, Jokowi berani untuk melakukan hilirisasi bijih nikel. Kebijakan itu menuai kecaman dari sejumlah negara, seperti Amerika, Kanada, hingga Korea Selatan. Dengan usulan agar Jokowi menjadi Ketum, Guntur menilai Mega bisa menjadi Ketua Dewan Pembina.

"Dalam hal ini, jika nanti disetujui Megawati akan menjadi ketua dewan pembina, dapat saja kepada Megawati diberikan lagi hak prerogatif layaknya sebelumnya," tulis Guntur.

Merespons hal itu, Hasto mengatakan partainya tetap menerima usulan Guntur sebagai sebuah masukan. Namun, dia menyebut partainya saat ini masih fokus pada pemenangan Pemilu dan Pilpres 2024.

"Ya, sebagai gagasan, tentu saja kami menerima sebagai masukan," kata dia.

Momen Gibran Main Bulu Tangkis Bareng Taufik Hidayat


Presiden ke-6 RI sekaligus Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Bogor kemarin. Ketua Bappilu Demokrat Andi Arief menyebut isi pembicaraan pertemuan SBY dan Jokowi tak terbatas pada urusan pemilu.

"Itu pertemuan presiden yang pernah memerintah dan sedang memerintah. Bukan SBY sebagai majelis tinggi partai. Level pembicaraan beyond soal partai dan pemilu," kata Andi Arief, Selasa (3/10/2023).

Ditanya apakah pertemuan SBY dengan Jokowi itu membahas penawaran kursi menteri, Andi Arief enggan menjawab gamblang. Dia hanya meminta publik bersabar.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Sabar ya," katanya.

Adapun Jokowi kerap melakukan perombakan atau reshuffle kabinet pada Rabu Pon. Diketahui Rabu Pon jatuh pada 4 Oktober 2023.

Di tengah isu reshuffle, SBY bertemu Jokowi Istana Bogor, Senin (2/10), kemarin. Usai pertemuan, Jokowi sempat mengantar SBY ke mobil.

Dari salah satu pintu masuk Istana Bogor, tepatnya di Jalan Juanda (depan kantor Wali Kota Bogor), SBY terlihat keluar Istana pukul 17.44 WIB. Pertemuan antara SBY dan Jokowi berlangsung hampir satu jam.

Di waktu tersebut ada tiga orang terlihat keluar Istana. Ketiganya memakai baju batik lengan panjang. Dua dari tiga orang itu adalah SBY dan Jokowi.

Ketiganya keluar Istana secara berbarengan. SBY tampak berada di posisi tengah. Ketiganya tampak ngobrol saat keluar Istana sampai SBY memasuki mobil.

Simak juga 'Saat Prabowo Sebut Fondasi Ekonomi Solid Jokowi Tak Lepas dari SBY':

[Gambas:Video 20detik]


Korpri menggelar Rakernas 2023 dengan tema "Mengokohkan Persatuan Bangsa". Ketua Umum Korpri Zudan Arif Zudan Arif Fakrulloh memastikan ASN siap konsolidasi dan menyukseskan Pemilu 2024.

"Tema Rakernas kita Korpri mengokohkan persatuan bangsa karena tahun depan pesta demokrasi, Pileg, dan Pilpres. Kami dari seluruh ASN siap mengkonsolidasikan untuk mensukseskan pesta demokrasi terbesar di dunia," kata Zudan dalam sambutannya di Rakernas Korpri, Hotel Mercure, Jakarta Utara, Selasa (3/10/2023).

Lebih lanjut dalam Rakernas ini, Zudan mengatakan Korpri berkomitmen untuk menyelesaikan permasalahan birokrasi. Hal itu juga sekaligus menjadi fokus utama Korpri.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kami ingin sama-sama mencari solusi terkait beberapa problem yang betul-betul kami alami di lapangan," ujar Zudan.

Zudan menjelaskan bahwa agenda utama melibatkan berbagai aspek, mulai dari format terbaik reformasi birokrasi, pengembangan karier aparatur sipil negara (ASN), hingga perlindungan ASN. Menurut Zudan, pembahasan ini sangat penting untuk mendukung keberhasilan Program Korpri Nasional 2022-2027.

Program ini juga mencakup beberapa poin, antara lain meningkatkan kualitas pelayanan publik dan digitalisasi birokrasi, menguatkan ideologi dan karakter ASN, perlindungan karier, bantuan hukum ASN, serta peningkatan kesejahteraan ASN.

"Kita memerlukan RPP (rancangan peraturan pemerintah) Korpri dan RPP bantuan hukum karena dalam pelaksanaan tugas banyak ASN yang dapat masalah hukum," ungkapnya.

Zudan juga memberikan penekanan pada perlunya fokus pada pengembangan karier ASN. Dalam konteks ini, menurutnya, upaya Korpri tidak hanya terbatas pada peningkatan kualifikasi ASN, tetapi juga pada perlindungan karier dan bantuan hukum ASN yang dapat menjadi landasan kuat bagi kelancaran tugas-tugas birokrasi.

"Bagi pengurus Korpri, adik-adik kita yang muda dan beda generasi memerlukan sentuhan khusus," ucap Zudan.


Sekjen Gerindra Ahmad Muzani membeberkan perkembangan terbaru bursa bakal cawapres dari Prabowo Subianto. Muzani menyebut Prabowo mendapat pesan dari kalangan kiai dan ulama agar menunjuk cawapres dari kalangan santri.

"Ya, ya, ya. Para kiai, ulama, masyayikh, di Jawa Timur, di Jawa Tengah, menitipkan harapan kalau bisa calonnya Pak Prabowo tidak jauh-jauh dari kaum santri, kira-kira begitu, intinya begitu," kata Muzani kepada wartawan di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Selasa (3/10/2023).

Diketahui Prabowo baru saja menemui ulama khos Nahdlatul Ulama (NU) di Surabaya, Kamis (28/9) lalu. Wakil Ketua MPR ini mengatakan Prabowo menyambut pesan dari para kiai tersebut. Lebih jauh, sebutnya, pesan itu akan dipikirkan Prabowo dalam-dalam.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Pak Prabowo mendengar, menyimak, dan memperhatikan atas harapan para ulama para kiai tersebut," katanya.

"Tentu saja ini menjadi pemikiran yang dalam dari beliau. Ya jadi pertimbangan," imbuhnya.

Ditanya apakah kaum santri itu mengarah pada nama Gubenur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Muzani tak menjawab terangan-terangan. Dia hanya memastikan seluruh kriteria cawapres akan dibicarakan Prabowo dengan partai-partai pendukungnya.

"Semua kriteria yang mengarah pada nama akan Pak Prabowo sampaikan kepada partai koalisi supaya menjadi keputusan bersama," katanya.

Muzani menyebut Prabowo akan bertemu lagi dengan para ketum dalam waktu dekat. Menurut dia, rencananya pertemuan itu dilakukan pada pekan ini dengan mengagendakan pembicaraan cawapres dan susunan tim pemenangan.

"Insyaallah dalam waktu pendek akan bertemu para ketum. Ada beberapa yang akan dibicarakan. Pertama, tentang tim pemenangan. Komandannya siapa, pilihan-pilihan untuk memutuskan komandan itu siapa saja, bagannya bagaimana strukturnya. Dengan koalisi yang besar, tentu saja kita harus menciptakan efektivitas kerja yang pas. Kedua, tentu saja program, visi dan misi. Ketiga, wakil presiden," katanya.

"Kapan pertemuannya ya saya juga belum tahu. Ya pertemuannya sebentar lagi. Insyaallah (pekan ini)," lanjut dia.

Simak juga 'LSI Denny JA: Prabowo Ungguli Ganjar dan Anies Siapapun Cawapresnya':

[Gambas:Video 20detik]