Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan menghadiri acara Bimbingan Teknis dan Konsolidasi Nasional Fraksi PKS dan Pimpinan DPRD se-Indonesia. Anies mengenang perjuangannya bersama PKS.

Pantauan detikcom di Hotel Millenium, Jakarta, Anies tiba sekitar pukul 19.30 WIB. Anies disambut Presiden PKS Ahmad Syaikhu hingga Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini.

"Malam hari ini adalah kesempatan bagi kita memperkuat kembali arah sama yang selama ini sudah kita kerjakan. Bersama-sama dengan PKS selama bertugas di Jakarta, di mana misi yang kita emban adalah misi memastikan bahwa rakyat merasakan kesetaraan kesempatan untuk bisa hidup sejahtera," kata Anies sebelum memasuki lokasi acara, Selasa (30/5/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Anies kemudian bicara soal perjuangan bersama PKS di DKI Jakarta 5 tahun yang lalu. Dia mengatakan saat ini dirinya dan PKS berjuang di wilayah yang lebih luas.

"Bila 5 tahun kemarin di dalam kawasan DKI, maka sekarang kita mengarungi medan yang luas, se-Indonesia. Karena itu konsolidasi ini adalah kesempatan untuk mensinkronkan dengan para pimpinan fraksi seluruh Indonesia, tentang apa yang akan kita emban bersama," tutur Anies.

"Kami berjuang bukan dengan membawa target semata-mata, tapi berjuang dengan membawa misi. Target itu untuk diraih. Misi untuk dilaksanakan," sambungnya

Anies berharap konsolidasi yang dilakukan PKS hari ini dapat berjalan dengan lancar. Ia berharap pemimpin ke depan bisa memberikan pelayanan yang terbaik bagi rakyat.

"Malam ini kesempatan untuk kita melakukan konsolidasi insyaallah acara ini berjalan lancar dan harapannya urusan-urusan dasar bagi rakyat nantinya kita bisa berikan yang terbaik," kata Anies.

"Penanganan kemiskinan, kesempatan kerja yang lebih luas, pendidikan yang lebih baik pelayanan kesehatan yang lebih baik insyaallah hal-hal mendasar seperti itu bisa kita kerjakan," imbuhnya.

Simak Video 'Anies Harap Suara Kekhawatiran Imbas Jokowi Cawe-cawe Tak Terjadi':

[Gambas:Video 20detik]


Media sosial (medsos) beberapa hari ini ramai dengan postingan pasangan Airlangga Hartarto dan Zulkifli Hasan (Airlangga-Zulhas) untuk menjadi poros keempat dalam Pilpres 2024. DPD Golkar Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menyebut Airlangga-Zulhas bakal jadi kuda hitam dalam pilpres mendatang.

Ketua DPD Partai Golkar DIY Gandung Pardiman mengaku gembira terkait beredarnya gambar pasangan Airlangga-Zulhas di medsos. Menurutnya, hal itu menunjukkan poros keempat yakni Airlangga-Zulhas mendapat sambutan positif dari masyarakat.

"Dan saya yakin pasangan Airlangga Zulhas akan menjadi kuda hitam pada Pilpres 2024," kata Gandung kepada wartawan, Selasa (30/5/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Gandung meyakini pasangan tersebut mampu memperbaiki perekonomian Indonesia. Gandung optimistis jika Airlangga-Zulhas sudah ditetapkan sebagai pasangan di Pilpres 2024, bisa menggeser dominasi elektabilitas Capres Ganjar, Anies, dan Prabowo.

"Jika pasangan alternatif dari poros keempat Golkar PAN segera terbentuk dan diumumkan saya merasa masih ada waktu untuk menyosialisasikannya secara masif, dan kemungkinan pasangan ini elektabilitasnya bisa menandingi calon-calon lainnya," ujarnya.

Di sisi lain, Gandung menceritakan ada sejumlah tokoh nasional yang tidak rela jika Airlangga hanya menjadi cawapres. Menurut tokoh-tokoh itu, kata Gandung, Airlangga lebih cocok menjadi calon presiden (capres).

"Memang ada tokoh nasional yang tidak rela kalau Pak Airlangga hanya jadi cawapres. Dan kita mendukungnya, karena itu sesuai hasil Munas Golkar yang mengajukan Airlangga Hartarto sebagai calon presiden 2024," ucapnya.

"Seluruh kader partai Golkar di seluruh Indonesia juga akan mendukung sepenuhnya dan berjuang sekuat tenaga untuk memenangkan Airlangga dalam Pilpres 2024," pungkas Gandung.

Airlangga Kumpulkan 1.117 Calon Kepala Daerah: Menangkan Prabowo dan Golkar


Ketua DPP NasDem Sugeng Suparwoto mengatakan para petinggi partai Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) bakal menggelar pertemuan membahas bakal cawapres untuk Anies Baswedan. Dia memprediksi kejutan akan muncul satu atau dua hari ke depan.

"Nanti dalam sehari dua hari ini akan ada kejutan. Pimpinan-pimpinan partai akan segera berkumpul dalam sehari dua hari ini. Jangan-jangan besok sudah ada kesimpulan," kata Sugeng kepada wartawan di Sekretariat Perubahan, Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan, Kamis (30/5/2023).

"Malam ini, besok malam, antara satu dua hari ini akan ada surprise cawapres," imbuhnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Namun, dia enggan mengungkap siapa saja sosok kejutan yang masuk bursa cawapres Anies itu. Dia menjamin nama cawapres Anies benar-benar mengejutkan.

"Belum. Belum ada clue. Makanya itu bagian dari, nanti bukan ada namanya moment of surprise. Ini benar-benar ini, karena apa? Segala sesuatu perlu kecermatan, karena ini sifatnya resiprokal (saling berbalasan)," katanya.

Bocoran 3 Cawapres Anies

Sebelumnya, Anies Baswedan mengaku sudah mengantongi nama cawapres untuk Pilpres 2024. Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Sohibul Iman membocorkan tiga dari lima nama bakal cawapres untuk Anies itu.

"Sudah saya bilang usulan dari partai koalisi PKS, NasDem, dan Demokrat dan yang diusulkan oleh tim kecil. Itu sudah disampaikan ke Pak Anies lima nama itu," kata Sohibul Iman seusai acara ground breaking kampus Universitas Paramadina di Cipayung, Jakarta Timur, Selasa (23/5).

Sohibul mengatakan tiga nama yang sudah di kantong Anies ialah Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dan mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher).

"Ya mungkin ada Mas AHY, ada Kang Aher. Kemudian dari NasDem kan menyodorkan Ibu Khofifah. Iya (sudah diusulkan ke Anies) kan tadi yang ada di meja koalisi," ujarnya.

Namun, Sohibul enggan membocorkan dua nama lain. Menurutnya, penentuan cawapres akan ditunjuk langsung oleh Anies.

"Nah, setelah itu kita semua punya kesepakatan yang mengerucutkan nama itu Pak Anies. Ya awalnya lima, dan sekarang kan Pak Anies sudah menyampaikan dia mengerucutkan dan sedang fokus, berarti sudah tidak lima dong," ujarnya.

Sohibul mengaku tak mengetahui apakah nama cawapres yang ada di kantong Anies tersisa satu nama atau masih berupa banyak nama. Dia mengatakan PKS, NasDem, dan Demokrat masih menantikan keputusan Anies.

"Intinya, mungkin satu juga sudah barangkali. Pak Anies ini yang kita tunggu adalah beliau menyampaikan kepada kita sudah punya satu nanti kita deklarasi kapan. Kan begitu," ujarnya.


Bakal calon presiden (bacapres) Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan, merespons rumor hasil keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pemilu jadi sistem proporsional tertutup atau coblos partai politik. Anies menilai apabila pemilu sistem proporsional tertutup diterapkan, demokrasi di Indonesia akan mengalami kemunduran.

"Gini, saya dulu sudah pernah saya sampaikan bahwa kita bersyukur demokrasi kita ini sudah makin maju, di mana partai menawarkan nama-nama kepada rakyat untuk memilih. Sehingga rakyat punya kesempatan menentukan siapa orang yang menjadi pilihannya. Itulah sebabnya proporsional terbuka ini menggambarkan kemajuan demokrasi kita," kata Anies mengawali komentarnya di Sekretariat Perubahan, Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan, Selasa (30/5/2023).

Anies memandang sistem proporsional tertutup bakal memundurkan demokrasi. Sebab, menurutnya, rakyat tidak bisa ikut menentukan secara langsung sosok caleg yang mewakili mereka.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kalau ini menjadi tertutup kita kembali ke era prademokrasi. Di mana calon legislatif ditentukan oleh partai, rakyat tidak bisa ikut menentukan orangnya, sebuah kemunduran bagi demokrasi kita," kata Anies.

Dengan demikian, Anies menekankan sistem proporsional terbuka harus dipertahankan. Pasalnya, sistem tersebut menggambarkan demokrasi Indonesia yang seutuhnya.

"Jadi sistem proporsional terbuka harus dipertahankan," tegas Anies.

Anies menyebut sistem pemilu proporsional terbuka telah memberikan mandat penuh kepada rakyat dalam ajang pemilihan politik. Dia meminta sistem tersebut jangan sampai digantikan.

"Kesempatan kepada rakyat untuk menentukan calonnya, jangan sampai dihapus. Karena itulah indikator bahwa kekuasaan ada di tangan, gitu ya," jelas Anies.

Pernyataan Denny Indrayana

Denny yang kini berprofesi sebagai advokat mengklaim mendapatkan informasi mengenai putusan MK perihal sistem pemilu legislatif yang akan kembali ke sistem proporsional tertutup atau coblos partai. Putusan itu diklaim Denny diwarnai perbedaan pendapat atau dissenting opinion di MK.

"Pagi ini saya mendapatkan informasi penting. MK akan memutuskan pemilu legislatif kembali ke sistem proporsional tertutup, kembali memilih tanda gambar partai saja. Info tersebut menyatakan, komposisi putusan 6 berbanding 3 dissenting," ucap Denny Indrayana kepada wartawan, Minggu (28/5).

"Siapa sumbernya? Orang yang sangat saya percaya kredibilitasnya, yang pasti bukan Hakim Konstitusi. Maka, kita kembali ke sistem pemilu Orba: otoritarian dan koruptif," kata Denny.

Simak juga Video: 8 Parpol Parlemen Kecuali PDIP Akan Tanggapi Isu Pemilu Coblos Partai

[Gambas:Video 20detik]

Halaman 1 2 Selanjutnya


Bakal capres Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan, menerima banyak ungkapan kekhawatiran usai Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan akan cawe-cawe demi bangsa dan negara soal Pemilu 2024. Anies menyebut ungkapan kekhawatiran itu salah satunya soal penjegalan.

"Jadi merespons pemberitaan yang mengungkapkan bahwa Presiden mengambil sikap untuk akan bersikap tidak netral dan akan cawe-cawe. Semenjak semalam sampai tadi siang kami banyak sekali menerima ungkapan aspirasi dan kekhawatiran," kata Anies di Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan, dilansir detikNews, Selasa (30/5/2023).

Anies memerinci sejumlah ungkapan kekhawatiran yang diterima Koalisi Perubahan dan dirinya. Di antaranya penjegalan hingga potensi tak netralnya Pemilu 2024.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Ada yang mengungkapkan kekhawatiran penjegalan, ada yang mengungkapkan kekhawatiran kriminalisasi, ada yang kekhawatiran tentang tidak netralnya penyelenggaraan pemilu, ada kekhawatiran tentang caleg-caleg yang mungkin dapat diperlakukan tidak fair, partai-partai yang dapat perlakuan tidak fair, calon-calon presiden yang dapat perlakukan tidak fair," ujar Anies.

"Kemudian potensi terjadinya kecurangan, yang semua itu dikhawatirkan muncul akibat adanya pernyataan bahwa tidak netral dan cawe-cawe," sambungnya.

Anies pun berharap kekhawatiran itu tak terwujud usai Jokowi menyatakan akan cawe-cawe. Dia berharap Pemilu dan Pilpres 2024 berjalan netral tanpa ada kecurangan.

"Nah, kami berharap kekhawatiran-kekhawatiran yang tadi diungkapkan tidak benar. Itu adalah kekhawatiran saja dan dalam kenyataannya pemilu tetap seperti semula, pilpres seperti semula. Setiap partai punya hak yang sama untuk mencalonkan, setiap caleg punya hak yang sama untuk berkampanye dan mendapatkan perlakukan yang sama. Begitu juga setiap capres memiliki hak yang sama, penyelenggara juga melakukan ini dengan fair, dengan baik, dan netral," imbuhnya.

Presiden Jokowi sebelumnya mengaku akan tetap cawe-cawe demi bangsa dan negara. Cawe-cawe Jokowi termasuk soal Pemilu 2024.


Bakal calon presiden Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan, menyerukan para kader partai pengusung hingga relawan pendukungnya untuk terus berkerja. Hal itu disampaikan Anies usai Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan bakal 'cawe-cawe' di Pemilu 2024.

"Saya mengajak kader partai, kader relawan untuk kerja terus, yakin bahwa ikhtiar kita untuk Indonesia lebih baik dibukakan jalan," kata Anies usai menggelar pertemuan bersama Tim Kecil Koalisi Perubahan untuk Persatuan di kantor Sekretariat Perubahan di Jakarta Selatan, Selasa (30/5/2023).

Anies meminta para relawannya tetap semangat dan kompak. Dia meyakini Pemilu 2024 akan menjadi ajang beradu gagasan.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Optimisme dijaga, soliditas dijaga. Kami yakin Pemilu besok, Pilpres besok menjadi tempat untuk kontestasi gagasan, kontestasi rekam jejak, kontestasi program. Kami optimis dan soliditas ini tetap kami jaga ke depannya," ucap Anies.

Selain itu, Anies juga mengaku mendapat laporan soal kekhawatiran usai pernyataan Jokowi soal cawe-cawe di Pemilu 2024. Dia mengatakan salah satu kekhawatiran itu ialah potensi penjegalan.

"Jadi merespons pemberitaan yang mengungkapkan bahwa Presiden mengambil sikap untuk akan bersikap tidak netral dan akan cawe-cawe. Semenjak semalam sampai tadi siang kami banyak sekali menerima ungkapan aspirasi dan kekhawatiran," kata Anies.

"Ada yang mengungkapkan kekhawatiran penjegalan, ada yang mengungkapkan kekhawatiran kriminalisasi, ada yang kekhawatiran tentang tidak netralnya penyelenggaraan pemilu, ada kekhawatiran tentang caleg-caleg yang diperlakukan tidak fair, partai-partai yang dapat perlakuan tidak fair, calon-calon presiden yang dapat perlakukan tidak fair," imbuh Anies.

Jokowi Nyatakan Akan Cawe-cawe

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku akan tetap cawe-cawe demi bangsa dan negara. Hal itu disampaikan Jokowi saat bertemu dengan para pemimpin redaksi sejumlah media serta content creator seperti Akbar Faisal, Helmy Yahya, dan Arie Putra.

"Demi bangsa dan negara saya akan cawe-cawe, tentu saja dalam arti yang positif," ucap Jokowi di Istana Negara, Senin (29/5).

Jokowi menegaskan cawe-cawe yang dimaksudnya tentu masih dalam koridor aturan. Dia menegaskan tak akan mengotori demokrasi.

"Saya tidak akan melanggar aturan, tidak akan melanggar undang-undang, dan tidak akan mengotori demokrasi," kata Jokowi.


Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan akan cawe-cawe demi bangsa dan negara. Bacapres Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan mengaku, menerima ungkapan kekhawatiran soal penjegalan hingga pemilu yang tidak netral.


Bakal capres Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan, menegaskan partai-partai di poros pengusungnya masih terus solid sejauh ini. Hal ini disampaikan di tengah pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan cawe-cawe demi bangsa dan negara termasuk soal Pemilu 2024.

Anies mulanya menyampaikan respons secara terbuka soal pernyataan Jokowi itu. Dia mengaku mendapat laporan soal munculnya kekhawatiran di publik merespons pernyataan Jokowi ini, antara lain penjegalan.

"Jadi merespons pemberitaan yang mengungkapkan bahwa Presiden mengambil sikap untuk akan bersikap tidak netral dan akan cawe-cawe. Semenjak semalam sampai tadi siang kami banyak sekali menerima ungkapan aspirasi dan kekhawatiran," kata Anies di Sekretariat Perubahan, Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan, Selasa (30/5/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Anies menjabarkan sejumlah ungkapan kekhawatiran yang diterima Anies dan Koalisi Perubahan. Antara lain penjegalan hingga potensi tak netralnya Pemilu 2024.

"Ada yang mengungkapkan kekhawatiran penjegalan, ada yang mengungkapkan kekhawatiran kriminalisasi, ada yang kekhawatiran tentang tidak netralnya penyelenggaraan pemilu, ada kekhawatiran tentang caleg-caleg yang diperlakukan tidak fair, partai-partai yang dapat perlakuan tidak fair, calon-calon presiden yang dapat perlakukan tidak fair," ujar Anies.

"Kemudian potensi terjadinya kecurangan, yang semua itu dikhawatirkan muncul akibat adanya pernyataan bahwa tidak netral dan cawe-cawe," imbuhnya.

Anies menegaskan Partai NasDem, PKS, dan Partai Demokrat sebagai pengusungnya tetap solid sampai saat ini. Dia mengatakan koalisinya terus fokus pada permasalahan-permasalahan rakyat.

"Koalisi Perubahan tetap solid dan kami tetap fokus pada agenda-agenda dasar, membereskan agenda kemiskinan, membereskan ketimpangan, memastikan kesetaraan kesempatan, menyiapkan lapangan kerja lebih luas di semua tempat dan kami terus fokus dengan tema-tema ini," katanya.

Anies meyakini gelaran pemilu nantinya betul-betul menjadi arena kontestasi gagasan dan program. "Kami yakin pemilu besok, pilpres besok, menjadi tempat untuk kontestasi gagasan, kontestasi rekam jejak, kontestasi program," ujar Anies.

Halaman 1 2 Selanjutnya


Bakal capres Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan, menerima banyak ungkapan kekhawatiran usai Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan akan cawe-cawe demi bangsa dan negara termasuk soal Pemilu 2024. Ungkapan kekhawatiran itu antara lain penjegalan.

"Jadi merespons pemberitaan yang mengungkapkan bahwa Presiden mengambil sikap untuk akan bersikap tidak netral dan akan cawe-cawe. Semenjak semalam sampai tadi siang kami banyak sekali menerima ungkapan aspirasi dan kekhawatiran," kata Anies di Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan, Selasa (30/5/2023).

Anies menjabarkan sejumlah ungkapan kekhawatiran yang diterima Anies dan Koalisi Perubahan. Antara lain penjegalan hingga potensi tak netralnya Pemilu 2024.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Ada yang mengungkapkan kekhawatiran penjegalan, ada yang mengungkapkan kekhawatiran kriminalisasi, ada yang kekhawatiran tentang tidak netralnya penyelenggaraan pemilu, ada kekhawatiran tentang caleg-caleg yang mungkin dapat diperlakukan tidak fair, partai-partai yang dapat perlakuan tidak fair, calon-calon presiden yang dapat perlakukan tidak fair," ujar Anies.

"Kemudian potensi terjadinya kecurangan, yang semua itu dikhawatirkan muncul akibat adanya pernyataan bahwa tidak netral dan cawe-cawe," imbuhnya.

Di sisi lain, Anies berharap ungkapan kekhawatiran itu tak terwujud usai Jokowi bilang akan cawe-cawe. Anies berharap Pemilu dan Pilpres 2024 berjalan secara netral tanpa ada kecurangan.

"Nah, kami berharap kekhawatiran-kekhawatiran yang tadi diungkapkan tidak benar. Itu adalah kekhawatiran saja dan dalam kenyataannya pemilu tetap seperti semula, pilpres seperti semula. Setiap partai punya hak yang sama untuk mencalonkan, setiap caleg punya hak yang sama untuk berkampanye dan mendapatkan perlakukan yang sama. Begitu juga setiap capres memiliki hak yang sama, penyelenggara juga melakukan ini dengan fair, dengan baik, dan netral," imbuhnya.

Presiden Jokowi sebelumnya mengaku akan tetap cawe-cawe demi bangsa dan negara. Cawe-cawe Jokowi termasuk soal Pemilu 2024.

Halaman 1 2 Selanjutnya


Plt Ketua Umum PPP Mardiono mengatakan pihaknya akan mengusulkan dua nama untuk menjadi cawapres Ganjar Pranowo ke PDIP. Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani mengatakan usulan itu belum disampaikan secara resmi.

"Nggak ah, kita belum bicara secara resmi mengusulkan. Memang ada sejumlah nama yang diaspirasikan," kata Arsul kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/5/2023).

Arsul mengatakan ada sejumlah nama-nama kandidat cawapres yang ditampung oleh pihaknya. Nama-nama itu ialah Menparekraf Sandiaga Uno, Menteri BUMN Erick Thohir, Plt Ketum PPP Mardiono, dan Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Saya kira kalau nama-nama itu kan sudah, ada Pak Sandiaga, ada Pak Erick Thohir, Pak Mardiono, dan lain sebagainya," ungkap Arsul.

"Belakangan memang disebut Pak Nasaruddin Ummar yang buat PPP sudah saya sampaikan juga, tidak ada alasan juga untuk keberatan terhadap beliau itu," sambungnya.

Plt Ketua Umum PPP Mardiono sebelumnya mengatakan pembahasan cawapres Ganjar Pranowo masih terus didiskusikan. Mardiono menyebut akan mengusulkan dua nama untuk menjadi cawapres Ganjar Pranowo ke PDIP.

"Paling kalau PPP akan mengusulkan sekitar dua nama," kata Mardiono di kantor DPP PPP, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (29/5/2023).

Ketika ditanya dua nama tersebut apakah dari kalangan Menteri, Mardiono menyebut belum pasti. Mardiono mengatakan jika sudah saatnya, nama-nama tersebut pun akan diumumkannya.

"Belum tentu, belum tentu (dari menteri). Ya belum tentu, tapi nanti pada saatnya akan kita umumkan dua nama itu siapa, yang nanti kita usulkan ke PDI Perjuangan, yang nanti akan menjadi kesepakatan bersama," ujar dia.

Lihat juga Video: Survei Populi: Ganjar Dianggap Paling Mampu Lanjutkan Kinerja Jokowi

[Gambas:Video 20detik]


Muncul isu adanya kontrak politik Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Ganjar Pranowo terkait Pilpres 2024. Ketua Bappilu PDIP Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul membantah adanya kontrak politik antara Megawati Soekarnoputri dengan Ganjar Pranowo.

"Soal pilpres dan capres-cawapres murni sesuai dengan putusan kongres kami, di tangan Ibu Ketua Umum," ujar Bambang Pacul kepada wartawan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/5/2023).

Pacul mengatakan Ganjar merupakan kader PDIP. Sehingga, ditegaskan Pacul, Ganjar ditugaskan untuk maju sebagai capres PDIP.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kalau kau mengatakan ada kontrak atau tidak ada kontrak, Ganjar itu kader PDIP, kok ada kontrak? Gimana? Kan kalimatnya ditugaskan," kata Pacul.

"Jadi (pertanyaan) ada kontrak itu kok kayak karyawan kerja aja. Nggak ada," sambungnya.

Pacul menegaskan tak ada urusan kontrak antara Ganjar dan Megawati. Dia pun mengatakan dirinya tak pernah dikontrak untuk jadi kader partai.

"Menurut saya nggak ada, tapi itu saya, siapa tau persepsimu kaya apa kunggak tahu, tapi nggak ada lah. Bambang Pacul juga nggak pernah di kontrak sebagai kader partai," kata Pacul.

Untuk diketahui, isu kontrak kerja antara Ganjar Pranowo dengan Megawati mencuat. Kontrak kerja itu disebut-sebut berada dibalik pencapresan Ganjar untuk maju di 2024.

Simak juga Video: PDIP: Megawati Bukti Jika Ketum Parpol Tak Harus Jadi Capres

[Gambas:Video 20detik]


Juru bicara PKS Muhammad Kholid menyebut partainya tak khawatir jika putra bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kaesang Pangarep, maju jadi Wali Kota Depok. PKS menantang apa yang bisa ditawarkan Kaesang untuk Depok.

"Tidak ada kekhawatiran. Kami welcome saja. Silakan Mas Kaesang maju di Depok. PKS punya banyak kandidat terbaik yang bisa melanjutkan kepemimpinan di Depok," kata Kholid kepada wartawan, Selasa (30/5/2023).

Kholid menyebut ada sejumlah kandidat dari PKS yang mampu melanjutkan kepemimpinan di Depok. Sederet tokoh di antaranya, Wakil Wali Kota Depok Imam Budi Hartono, Ketua Fraksi PKS DPRD Depok Hafidz Nasir, hingga Farida Rahmayanti.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Ada Pak Imam Budi Hartono Wakil Wali Kota, ada Bu Farida Rahmayanti anggota DPRD Kota Depok, ada Pak Hafidz Nasir Ketua Fraksi DPRD Kota Depok, dan Khairulah anggota DPRD Kota Depok. Dan juga ada Pak Sekda Supian Suri yang saya kira bisa jadi kandidat alternatif," ujarnya.

Menurut Kholid PKS menorehkan rekam jejak selama memimpin Depok puluhan tahun. Salah satunya, kata dia, terkait pengentasan kemiskinan di sana.

"Pemkot Depok dibawah kepemimpinan kader PKS alhamdulillah berhasil mencapai target pengentasan kemiskinan yang signifikan. Depok masuk 5 besar Kota terbaik di Indonesia dalam pengentasan kemiskinan," tutur Kholid.

"Jadi kami punya rekam jejak yang bisa ditawarkan," sambungnya.

Kholid mempersilakan Kaesang untuk maju pemilihan Wali Kota Depok. Ia menyinggung rekam jejak Kaesang selain sebagai putra Presiden Jokowi.

"Silakan rekam jejak Mas Kaesang ditawarkan apa yang bisa dijual untuk memimpin? Selain beliau adalah putra Presiden. Sehingga diskusinya kita adu rekam jejak dan gagasan, bukan hanya sekedar figur," imbuhnya.

Koordinator GP Center Kota Depok, Jori Adrian Natama, sebelumnya merespons PKS yang mendorong putra bungsu Jokowi Kaesang Pangarep tidak mencalonkan diri sebagai Wali Kota Depok. Jori menilai PKS berlebihan.

Halaman 1 2 Selanjutnya


PKS mendorong putra bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi) Kaesang Pangarep tidak mencalonkan diri sebagai Wali Kota Depok. Relawan Kaesang buka suara.

"Saya rasa kalau memang PKS merasa partai besar di Depok, tidak perlulah takut menghadapi kedatangan Mas Kaesang di Depok, apalagi ini baru pernyataan relawan, agak berlebihan saja kalau harus ditanggapi seperti itu oleh PKS," kata koordinator relawan Ganjar Pranowo Center atau GP Center Kota Depok, Jori Adrian Natama saat dihubungi, Senin (29/5/2023) seperti dilansir detikNews, Selasa (30/5/2023).

Untuk informasi, relawan Ganjar Pranowo Center atau GP Center diketahui mendukung Kaesang maju jadi calon Wali Kota Depok pada Pilwalkot Depok 2024. Dukungan itu disampaikan pada Minggu (21/5) lalu di Depok.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Jori melanjutkan, pihaknya akan mengawal Kaesang sampai benar-benar memberikan pernyataan siap berkontestasi di Depok. Dia menuturkan relawan GP Center Depok masih terus menjalin konsolidasi dan komunikasi dengan relawan Kaesang di Depok.

Jori juga menyinggung soal eksistensi PKS terganggu karena kehadiran Kaesang. Dia menyebut pihaknya memberi waktu untuk PKS memperbaiki kesalahan dalam menata Kota Depok. Diketahui, PKS adalah partai pengusung Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok saat ini.

"Untuk PKS yang masih memimpin, kami berikan waktu untuk lebih fokus, memperbaiki kesalahan demi kesalahan dalam menata kota ini sampai Pemilu 2024," imbuhnya.

Diberitakan sebelumnya, putra bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kaesang Pangarep didorong PSI untuk maju sebagai calon Wali Kota Depok. Adapun PKS, partai pengusung Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok saat ini, menilai Kaesang lebih baik maju di Pilwalkot Solo.

Hal ini disampaikan Wakil Ketua Majelis Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid (HNW). Hidayat mulanya menegaskan PKS siap berkompetisi di Pilwalkot Depok.

"Tidak, kita tidak pernah melihat (calon) lain sebagai ancaman, tidak melihatnya sebagai kompetitor, tapi juga mitra dalam berdemokrasi termasuk dalam Pilkada. Jadi kalau Mas Kaesang memang berani ke Depok, ya silakan saja. Itu hak beliau. PKS tentu siap menyambut, dalam arti berkompetisi," ujar HNW di Kompleks Senayan, Jakarta, dilansir detikNews, Senin (29/5).

HNW menyebut PKS tak pernah berniat mengusung Kaesang di Pilwalkot Depok. Sebab, Kaesang bukan kader PKS maupun orang Depok.

"Pertama kita tidak terpikir ya untuk mencalonkan Mas Kaesang di Depok ya, beliau bukan orang Depok, bukan orang PKS dan nggak punya track record di Depok, aneh juga tiba-tiba ke Depok," ucapnya.

"Saya kira beliau juga bingung-bingung tuh kok ada yang nyalonin ke Depok, wajarnya kalau beliau tuh di Solo, sedikit kalau keluar dari Solo mungkin Klaten, Sidoarjo, Boyolali ya mungkin nanti kakaknya mungkin jadi gubernur beliau jadi wali kota, dan seterusnya," sambungnya.

Simak Video 'Kaesang Didorong di Pilwalkot Depok, PKS: Sudah, di Solo Saja':

[Gambas:Video 20detik]

Selengkapnya di halaman selanjutnya.


Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) yang kini berprofesi sebagai advokat, Denny Indrayana, mengklarifikasi pernyataannya soal rumor putusan Mahkamah Konstitusi (MK) perihal sistem pemilu legislatif kembali ke sistem proporsional tertutup atau coblos partai. Denny menegaskan tidak ada rahasia negara yang bocor.

"Saya bisa tegaskan, tidak ada pembocoran rahasia negara, dalam pesan yang saya sampaikan kepada publik. Rahasia putusan Mahkamah Konstitusi tentu ada di MK. Sedangkan, informasi yang saya dapat, bukan dari lingkungan MK, bukan dari hakim konstitusi, ataupun elemen lain di MK. Ini perlu saya tegaskan, supaya tidak ada langkah mubazir melakukan pemeriksaan di lingkungan MK, padahal informasi yang saya dapat bukan dari pihak-pihak di MK," kata Denny, dalam keterangan tertulisnya, Selasa (30/5/2023).

Denny juga memaparkan dalam pernyataannya tidak memakai frasa 'mendapat bocoran'. Selain itu, lanjut dia, dalam pernyataannya juga masih menyampaikan MK yang akan memutuskan soal Pemilu 2024.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Saya sudah secara cermat memilih frasa, '... mendapatkan informasi', bukan '... mendapatkan bocoran'. Tidak ada pula putusan yang bocor, karena kita semua tahu, memang belum ada putusannya. Saya menulis, '... MK akan memutuskan'. Masih akan, belum diputuskan," kata Denny.

"Saya juga secara sadar tidak menggunakan istilah "informasi dari A1" sebagaimana frasa yang digunakan dalam twit Menkopolhukam Mahfud MD. Karena, info A1 mengandung makna informasi rahasia, seringkali dari intelijen. Saya menggunakan frasa informasi dari 'Orang yang sangat saya percaya kredibilitasnya'," sambung dia.

Denny menyampaikan menerima informasi terkait putusan MK dari orang yang kredibel dan bisa dipercaya. Atas hal itu, informasi yang dia dapat diteruskan ke publik. Apa tujuan Denny?

"Karena itu pula saya putuskan untuk melanjutkannya kepada khalayak luas sebagai bentuk public control (pengawasan publik), agar MK hati-hati dalam memutus perkara yang sangat penting dan strategis tersebut," ucap dia.

Denny menilai putusan MK bersifat langsung mengikat. Sehingga sebelum putusan dibacakan, masih ada ruang untuk menjaga MK.

Lebih lanjut, Denny mengatakan meski informasinya kredibel, dia berharap putusan MK tidak mengembalikan sistem proporsional tertutup. Dia mendorong agar putusannya berubah.

"Karena soal pilihan sistem pemilu legislatif bukan wewenang proses ajudikasi di MK, tetapi ranah proses legislasi di parlemen (open legal policy). Supaya juga putusan yang berpotensi mengubah sistem pemilu di tengah jalan itu, tidak menimbulkan kekacauan persiapan pemilu, karena banyak partai yang harus mengubah daftar bakal calegnya, ataupun karena banyak bakal caleg yang mundur karena tidak mendapatkan nomor urut jadi," kata dia.

Dalam pernyataan sebelumnya itu, Denny juga mengaku khawatir soal hukum yang dijadikan alat pemenangan pemilu 2024. Dia juga mengajak publik mengawal proses PK yang diajukan Kepala Staf Presiden Moeldoko atas Partai Demokrat.

"Proses PK tersebut lebih tertutup dan tidak ada persidangan terbukanya untuk umum, maka lebih rentan diselewengkan. Jangan sampai kedaulatan partai dirusak oleh tangan-tangan kekuasaan, bagian dari istana Presiden Jokowi, lagi-lagi karena kepentingan cawe-cawe dalam kontestasi Pilpres 2024," ucap dia.

"Kita mengerti, jika PK Kepala Staf Presiden Moeldoko sampai dikabulkan MA, Partai Demokrat nyata-nyata dibajak, dan pencapresan Anies Baswedan dijegal kekuasaan. Seharusnya Presiden Jokowi membiarkan rakyat bebas memilih langsung presidennya. Mari kita ingatkan bunyi Pasal 6A UUD 1945: Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat," lanjut Denny.

Simak Video 'Sederet Respons Cuitan Denny Indrayana soal Putusan MK Pemilu Tertutup':

[Gambas:Video 20detik]


Koordinator relawan Ganjar Pranowo Center atau GP Center Kota Depok, Jori Adrian Natama, merespons PKS yang mendorong putra bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi) Kaesang Pangarep tidak mencalonkan diri sebagai Wali Kota Depok. Jori menilai PKS berlebihan.

Sebagai informasi, relawan Ganjar Pranowo Center atau GP Center diketahui mendukung Kaesang maju jadi calon Wali Kota Depok. Dukungan itu disampaikan pada Minggu (21/5) lalu di Depok.

"Saya rasa Kalau memang PKS merasa Partai Besar di Depok, tidak perlu lah takut menghadapi kedatangan Mas Kaesang di Depok, apalagi ini baru pernyataan Relawan, agak berlebihan saja kalau harus ditanggapi seperti itu oleh PKS," kata Jori saat dihubungi, Senin (29/5/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Jori mengatakan akan terus mengawal Kaesang sampai benar-benar memberikan pernyataan siap berkontestasi di Depok. Dia juga menyinggung soal eksistensi PKS terganggu karena kehadiran Kaesang.

"Jadi masyarakat boleh saja dong berpandangan bahwa PKS takut diganggu eksistensinya dengan kehadiran Mas Kaesang di Kota Depok, dan kami Relawan akan terus kawal ini sampai Mas Kaesang benar-benar memberi pernyataan bahwa beliau siap untuk berkontestasi di Pemilihan Wali Kota Depok," ujarnya.

Jori menuturkan relawan GP Center Depok masih terus menjalin konsolidasi dan komunikasi dengan relawan Kaesang di Depok. Dia menyebut pihaknya memberi waktu untuk PKS memperbaiki kesalahan dalam menata Kota Depok.

"Dan kami relawan terus menjalin konsolidasi dan komunikasi dengan relawan Kaesang lain yang sudah mulai menjamur di Kota Depok. Untuk PKS yang masih mempimpin, kami berikan waktu untuk lebih fokus, memperbaiki kesalahan demi kesalahan dalam menata kota ini sampai Pemilu 2024,"m Imbuhnya.

Sebelumnya, PSI mendorong putra bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kaesang Pangarep, untuk maju sebagai calon Wali Kota Depok. PKS, yang merupakan pengusung Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok saat ini, menilai Kaesang lebih baik maju di Pilwalkot Solo.

Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua Majelis Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid (HNW). Dia awalnya menegaskan PKS siap berkompetisi dengan siapa saja di Pilkada Depok.

"Tidak, kita tidak pernah melihat (calon) lain sebagai ancaman, tidak melihatnya sebagai kompetitor, tapi juga mitra dalam berdemokrasi termasuk dalam Pilkada. Jadi kalau Mas Kaesang memang berani ke Depok, ya silakan saja. Itu hak beliau. PKS tentu siap menyambut, dalam arti berkompetisi," ujar HNW di Kompleks Senayan, Jakarta, Senin (29/5/2023).

Dia mengatakan PKS tak pernah berpikir untuk mengusung Kaesang di Pilwalkot Depok. Apalagi, katanya, Kaesang bukan kader PKS dan bukan orang Depok.

"Pertama kita tidak terpikir ya untuk mencalonkan Mas Kaesang di Depok ya, beliau bukan orang Depok, bukan orang PKS dan nggak punya track record di Depok, aneh juga tiba-tiba ke Depok," ucapnya.

"Saya kira beliau juga bingung-bingung tuh kok ada yang nyalonin ke Depok, wajarnya kalau beliau tuh di Solo, sedikit kalau keluar dari Solo mungkin Klaten, Sidoarjo, Boyolali ya mungkin nanti kakaknya mungkin jadi gubernur beliau jadi wali kota, dan seterusnya," sambungnya.

HNW kemudian mengatakan Kaesang lebih baik mencalonkan diri sebagai Wali Kota Solo saja. Dia mengatakan Depok biar diurus orang selain Kaesang.

"Solo adalah tempatnya beliau, kalau Depok kan ya gitu lah, beliau juga bukan orang Depok. Saya rasa sudahlah beliau mencalonkan di Solo saja, biar Depok diurus yang lain," kata Hidayat.

Simak Video 'Kaesang Didorong di Pilwalkot Depok, PKS: Sudah, di Solo Saja':

[Gambas:Video 20detik]


Publik digegerkan dengan klaim mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Denny Indrayana yang mengaku dapat informasi mengenai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) perihal pemilu legislatif yang akan kembali ke sistem proporsional tertutup atau coblos partai politik. Sejumlah pihak, terutama partai politik, menolak jika pemilu kembali coblos partai politik.

Denny Indrayana yang kini berprofesi sebagai advokat mengklaim mendapatkan informasi mengenai putusan Mahkamah Konstitusi akan mengembalikan sistem coblos partai. Putusan itu diklaim Denny diwarnai perbedaan pendapat atau dissenting opinion di MK.

"Pagi ini saya mendapatkan informasi penting. MK akan memutuskan pemilu legislatif kembali ke sistem proporsional tertutup, kembali memilih tanda gambar partai saja. Info tersebut menyatakan, komposisi putusan 6 berbanding 3 dissenting," ucap Denny Indrayana kepada wartawan, Minggu (28/5).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Denny mengklaim mendapatkan informasi putusan MK bukan dari Hakim MK. Namun, dari orang disebut Denny punya kredibilitas.

"Siapa sumbernya? Orang yang sangat saya percaya kredibilitasnya, yang pasti bukan Hakim Konstitusi. Maka, kita kembali ke sistem pemilu Orba: otoritarian dan koruptif," kata Denny.

Mahkamah Konstitusi kemudian buka suara soal pernyataan Denny Indrayana mengklaim mendapatkan informasi mengenai putusan MK perihal sistem pemilu legislatif yang akan kembali ke sistem coblos partai. Juru bicara MK, Fajar Laksono, menegaskan klaim Denny itu tidak benar.

"Ya saya akan tanyakan ke hang bersangkutan. Tapi itu tadi, alurnya begitu, penyerahan kesimpulan, baru akan dibahas," kata Fajar pada wartawan di gedung MK, Jakarta Pusat, Senin (29/5).

"Nah, bagaimana mungkin bocor atau apa, kalau itu saja belum dibahas. Silakan tanyakan pihak yang bersangkutan," lanjutnya.

Fajar mengatakan pihaknya akan membahas persoalan tersebut dalam lingkup internal MK. Pihaknya juga belum memastikan akan memanggil Denny Indrayana atau tidak dalam masalah ini, yang jelas, MK masih membahas kasus ini.

"Ya tentu kami sudah membaca, sudah mencermati pertimbangan hari ini. Bukan tidak mungkin akan ditempuh langkah-langkah. Tapi akan dibahas lebih dulu secara internal, kira-kira langkah-langkah apa yang harus dilakukan Mahkamah Konstitusi," ucapnya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) tiba di TPS 008 Gambir, Jakarta Pusat, saat Pemilu 2019. Jokowi lantas masuk dan melakukan pencoblosan. (Rengga Sancaya/detikcom)

PAN Anggap di Luar Nalar

Ketum PAN Zulkifli Hasan yakin informasi yang didapat Denny Indrayana kalau MK mengabulkan sistem pemilu coblos partai tidak benar. Zulhas menekankan MK lembaga terdepan penjaga demokrasi bukan malah perusak demokrasi.

"Ada rumor yang menyatakan bahwa MK akan mengabulkan gugatan dan memutuskan pemilu legislatif kembali ke sistem proporsional tertutup. Saya berharap hal itu tidak benar. Sebab saya masih yakin MK adalah garda terdepan penjaga demokrasi di Indonesia. Bukan perusak demokrasi," kata Zulhas dalam cuitannya yang diunggah, Minggu (28/5).

Zulhas mengatakan pemilu proporsional terbuka atau coblos caleg sudah dilakukan sejak Pemilu 2009. Semua pihak sudah sepakat terkait hal itu. Meskipun belum sempurna, menurutnya, sistem tersebut sangat baik untuk sistem demokrasi.

"Kita sudah melaksanakan pemilu memakai sistem proporsional terbuka sejak Pemilu 2009, 2014, dan 2019. Penyelenggara pemilu (KPU, Bawaslu, DKPP) sudah terlatih. Rakyat pun sudah terbiasa dengan memilih orang secara langsung, juga di pilkada maupun pilkades. Pemantau pemilu, LSM, dan pegiat demokrasi sudah bersepakat bulat bahwa sistem proporsional terbuka adalah sistem terbaik dalam pembangunan demokrasi saat ini," ujarnya.

"Meskipun belum sempurna, perlu perbaikan. Tapi sangat lebih baik dibandingkan dengan sistem pemilu tertutup yang mengebiri suara rakyat, menjadikan pemilu terdistorsi dari prinsip demokrasi konstitusional," lanjutnya.

Menteri Perdagangan ini mengatakan 8 parpol di DPR RI sudah bersuara dan meminta agar sistem proporsional terbuka dipertahankan, begitu juga dengan semua pihak. Dia meminta MK mendengar aspirasi tersebut.

"Saat ini 8 partai politik di Senayan sudah bersuara dan menghendaki sistem Pemilu 2024 tetap seperti sekarang saja, menggunakan sistem pemilu terbuka. Begitu juga masyarakat dan kekuatan civil society, aspirasinya sama. Maka dari itu MK harus mendengar dan serius untuk mengkaji dengan adil. Dulu MK pernah membatalkan sistem pemilu tertutup terbatas. Diganti dengan sistem pemilu terbuka. Sekarang di luar nalar jika MK menyetujui gugatan kembali ke pemilu tertutup, hanya mencoblos gambar partai," ujarnya.

Zulhas menaruh doa agar putusan MK sesuai dengan harapan banyak orang, demi kepentingan bangsa. "Semoga Allah Tuhan Yang Maha Kuasa memberi penerangan dan petunjuk ke jalan yang benar. Semua untuk kebaikan masyarakat, bangsa dan negara," lanjutnya.

NasDem Tolak Pemilu Coblos Partai

Waketum NasDem Ahmad Ali mengatakan partainya menolak sistem coblos gambar partai. Ali bicara soal demokrasi saat Orde Baru yang membuat rakyat tak punya peran apapun dalam menentukan siapa wakil mereka di lembaga legislatif.

"Kita pernah merasakan bagaimana ketika demokrasi di Indonesia itu di zaman orde baru itu menjadi gelap ya karena partai begitu berkuasanya dan rakyat menjadi tidak punya peran apa-apa dalam menentukan wakil mereka di DPR. Karena partai menjelma menjadi orang yang lebih tau, lebih memahami keinginan rakyat, bukan rakyat sendiri yang memahami dan punya hak," kata Ahmad Ali kepada wartawan, Senin (29/5).

Dia mengatakan Orde Baru berakhir dengan reformasi yang membuat demokrasi menjadi lebih sehat. Namun, kini, katanya, demokrasi hasil reformasi itu diteror oleh kepentingan suatu kelompok.

Simak Video 'Denny Indrayana Ungkap Alasan Sebar Rumor Putusan MK Pemilu Tertutup':

[Gambas:Video 20detik]

Halaman 1 2 Selanjutnya


Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berharap Mahkamah Konstitusi (MK) segera membuat keputusan terkait sistem Pemilu 2024. Dia ingin dalam memutuskan hal itu, MK melihat fakta dan menganalisis dengan baik.

"Pertama, berharap MK segera membuat keputusan. Kedua, mendoakan semua fakta dan analisa dikaji seksama," kata Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera saat dihubungi, Senin (29/5/2023).

Mardani mengatakan sepanjang berjalannya tahapan pemilu, mayoritas didisain menggunakan sistem proporsional terbuka. Dia menuturkan dengan sudah berjalannya tahapan pemilu, suasana kondusif perlu dijaga.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Ketiga, persiapan Pemilu 2024 sudah berjalan dan mayoritas dengan disain proporsional terbuka. Keempat, perlu dijaga suasana kondusif tidak ada kepanikan di masyarakat," imbuhnya.

Diberitakan sebelumnya, mantan Wamenkumham yang kini berprofesi sebagai advokat, Denny Indrayana, mengklaim mendapatkan informasi mengenai putusan MK perihal sistem pemilu legislatif yang akan kembali ke sistem proporsional tertutup atau coblos partai. Putusan itu diklaim Denny diwarnai perbedaan pendapat atau dissenting opinion di MK.

Dia turut menggulirkan isu terkait perpanjangan masa jabatan Pimpinan KPK hingga terkait pengajuan peninjauan kembali (PK) Moeldoko terkait sengketa Partai Demokrat. Denny sendiri diketahui sebagai salah satu pendukung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden (bacapres).

"KPK dikuasai, pimpinan cenderung bermasalah yang dihadiahi gratifikasi perpanjangan jabatan 1 tahun. PK Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, atas Partai Demokrat, diduga ditukarguling dengan kasus korupsi mafia peradilan di MA. Jika Demokrat berhasil "dicopet", istilah Gus Romi PPP, maka pencapresan Anies Baswedan hampir pasti gagal. Masihkah ada harapan? Yang pasti terus ikhtiar berjuang, sambil menanti kemukjizatan," kata Denny.


Muncul rumor Mahkamah Konstitusi (MK) akan merubah sistem pemilu legislatif dari proposional terbuka menjadi tertutup atau coblos partai. Menanggapi itu, MK akan membahas rumor tersebut secara internal.

"Kami akan bahas dulu secara internal," kata Jubir MK, Fajar Laksono saat dihubungi, Senin (29/5/2023).

Fajar belum dapat menjelaskan langkah apa yang akan diambil MK. Dia menyebut pembahasan secara internal akan menentukan langkah MK terkait rumor tersebut.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kira-kira langkah terbaik terkait hal ini," ujarnya.

Rumor Sistem Pemilu Tertutup

Sebelumnya, Denny Indrayana mengklaim mendapatkan informasi mengenai putusan MK perihal sistem pemilu legislatif yang akan kembali ke sistem proporsional tertutup atau coblos partai. Putusan itu diklaim Denny diwarnai perbedaan pendapat atau dissenting opinion di MK.

"Pagi ini saya mendapatkan informasi penting. MK akan memutuskan pemilu legislatif kembali ke sistem proporsional tertutup, kembali memilih tanda gambar partai saja. Info tersebut menyatakan, komposisi putusan 6 berbanding 3 dissenting," ucap Denny Indrayana kepada wartawan, Minggu (28/5).

Dari mana informasi itu didapat Denny?

"Siapa sumbernya? Orang yang sangat saya percaya kredibilitasnya, yang pasti bukan Hakim Konstitusi. Maka, kita kembali ke sistem pemilu Orba: otoritarian dan koruptif," kata Denny.

Mahfud Tegaskan Belum Ada Putusan

Sementara itu, Mahfud Md mengatakan dirinya sudah bertanya ke Mahkamah Konstitusi (MK) soal rumor pencoblosan Pemilu 2024 dilakukan dengan mencoblos gambar partai atau proporsional tertutup. Mahfud mengatakan MK menyatakan putusan belum diketok.

"Sudah beredar isu di luar bahwa sudah ada putusan dan sebagainya, saya tadi memastikan ke MK, apa betul sudah diputuskan? Belum, itu hanya analisis orang luar yang mungkin hanya melihat sikap-sikap para hakim MK lalu dianalisis sendiri, tapi sidangnya sendiri secara tertutup baru dilakukan besok lusa, jadi belum ada keputusan resmi sudah diputuskan sekian, enam banding tiga, lima banding empat dan sebagainya itu belum ada," ujar Mahfud dalam rapat bersama Polri dan TNI di Hotel Westin, Jakarta Selatan, Senin (29/5).

Mahfud mengatakan teknis sistem terbuka dan tertutup tak jauh berbeda bagi penyelenggara Pemilu. Dia juga mengatakan surat suara belum dicetak oleh KPU.

"Masalah sistem pemilu, apakah akan terbuka atau akan tertutup, mungkin dalam seminggu ke depan MK sudah mengeluarkan vonisnya tentang itu apakah terbuka atau tertutup," kata dia.


Mantan Wamenukmham, Denny Indrayana menyampaikan rumor soal Mahkamah Konstitusi (MK) akan mengembalikan sistem pemilu. MK disebut sebut akan mengubah Pemilu legislatif ke sistem proporsional tertutup.

Pernyataan yang disampaikan Denny itu menimbulkan polemik, sebab dia mengklaim mendapatkan informasi mengenai rumor putusan MK tersebut dari orang yang sangat dipercayai kredibilitasnya dan bukan dari Hakim Konstitusi. Terkait hal itu, Menko Polhukam Mahfud Md meminta polisi menyelidiki sumber informasi tersebut. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo pun akan mengkaji ada tidaknya unsur pidana dari apa yang disampaikan Denny.

Pernyataan Denny

Denny yang kini berprofesi sebagai advokat mengklaim mendapatkan informasi mengenai putusan MK perihal sistem pemilu legislatif yang akan kembali ke sistem proporsional tertutup atau coblos partai. Putusan itu diklaim Denny diwarnai perbedaan pendapat atau dissenting opinion di MK.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Pagi ini saya mendapatkan informasi penting. MK akan memutuskan pemilu legislatif kembali ke sistem proporsional tertutup, kembali memilih tanda gambar partai saja. Info tersebut menyatakan, komposisi putusan 6 berbanding 3 dissenting," ucap Denny Indrayana kepada wartawan, Minggu (28/5).

"Siapa sumbernya? Orang yang sangat saya percaya kredibilitasnya, yang pasti bukan Hakim Konstitusi. Maka, kita kembali ke sistem pemilu Orba: otoritarian dan koruptif," kata Denny.

Polisi Kaji Unsur Pidana

Sigit mengatakan Polri mendengar pernyataan Denny dari pemberitaan yang beredar. Sigit akan mengkaji hal tersebut.

"Tentunya, kita mendengarkan terkait dengan situasi yang beredar dari pemberitaan, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Menko Polhukam supaya tidak terjadi polemik yang berkepanjangan, tentunya kalau memang dari situasi yang ada ini kemudian memungkinkan sesuai dengan arahan beliau untuk melakukan langkah-langkah penyelidikan, untuk membuat terang tentang peristiwa yang terjadi," kata Jenderal Sigit seusai Rakor Sinergitas Stabilitas Pemilu di Hotel Westin Jakarta, Senin (29/5/2023).

Sigit mengatakan saat ini pihaknya tengah menggelar rapat untuk menentukan langkah-langkah yang akan dilakukan Polri menanggapi sumber informasi Denny Indrayana tersebut. Sigit menyebut bila ada peristiwa pidana, pihaknya akan mengambil langkah selanjutnya.

"Tentunya, kami saat ini sedang merapatkan untuk langkah-langkah yang bisa kita laksanakan untuk membuat semuanya menjadi jelas. Tentunya, kalau kemudian ada peristiwa pidana dalamnya, tentunya kita akan mengambil langkah lebih lanjut," kata Sigit.

Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.

Lihat Video: Denny Indrayana Ungkap Alasan Sebar Rumor Putusan MK Pemilu Tertutup

[Gambas:Video 20detik]


Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan putra sulungnya yang menjabat Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, belum cukup umur. Hal itu disampaikan Jokowi untuk merespons nama Gibran yang kini masuk bursa calon wakil presiden atau cawapres 2024.

Dilansir detikNews, respons tersebut disampaikan Jokowi dalam pertemuan bersama sejumlah pemimpin redaksi dan beberapa konten kreator seperti Helmy Yahya hingga Akbar Faizal di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (29/5/2023).

Dalam pertemuan itu Jokowi menyinggung aturan mengenai usia capres-cawapres. Seperti diketahui, syarat capres dan cawapres minimal harus berusia 40 tahun.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Ini kan aturannya sudah ada, dari sisi umur tidak memungkinkan," kata Jokowi, dikutip dari detikNews.

Jokowi juga meminta agar Gibran tidak didorong menjadi cawapres. "Jangan didorong-dorong, itu sudah tidak logis," lanjut Jokowi.

Sebelumnya, Gibran sudah menegaskan bahwa dirinya belum cukup umur untuk menjadi cawapres. Hal itu disampaikan Gibran untuk merespons isu yang menyebut dirinya sebagai cawapresnya Prabowo Subianto.

"Umur belum cukup (wacana jadi cawapres Prabowo), wis tak (sudah saya) jawab, wis pertanyaan lain, umur belum cukup," kata Gibran di Balai Kota Solo, Jumat (5/5).

Saat itu Gibran juga menegaskan bahwa kabar tentang dirinya sebagai cawapresnya Prabowo itu hanya rumor. "Kan rumor saja," ucapnya. Gibran juga menyatakan tidak ada pihak yang pernah mengajak dirinya bicara soal cawapres.

Jokowi soal Isu Gibran Jadi Cawapres: Itu Wilayah Parpol


Plt Ketua Umum PPP Mardiono mengatakan pembahasan cawapres Ganjar Pranowo masih terus didiskusikan. Mardiono menyebut akan mengusulkan dua nama untuk menjadi cawapres Ganjar Pranowo ke PDIP.

"Paling kalau PPP akan mengusulkan sekitar dua nama," kata Mardiono di kantor DPP PPP, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (29/5/2023).

Ketika ditanya dua nama tersebut apakah dari kalangan Menteri, Mardiono menyebut belum pasti. Mardiono mengatakan jika sudah saanya, nama-nama tersebut pun akan diumumkannya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Belum tentu, belum tentu (dari menteri). Ya belum tentu, tapi nanti pada saatnya akan kita umumkan dua nama itu siapa, yang nanti kita usulkan ke PDI Perjuangan, yang nanti akan menjadi kesepakatan bersama," ujar dia.

Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Puan Maharani menjawab pertanyaan wartawan soal pengumuman calon wakil Presiden (cawapres) yang akan mendampingi Ganjar Pranowo sebagai capres dari PDIP. Puan sebut kandidatnya masih rahasia.

"(Pengumuman cawapres) Sabar, sabar kita lihat nanti," kata Puan Maharani di Solo Safari, dilansir detikJateng, Minggu (28/5).

Ditanya siapa kandidat teratas cawapres yang akan mendampingi Ganjar, Puan memilih untuk merahasiakannya. Dirinya mengaku akan ada kejutan untuk pengumuman cawapres.

Dirinya tidak menutup kemungkinan pengumuman cawapres akan dilakukan pada last minute. Selain itu, Puan mengatakan tidak menutup kemungkinan sosoknya berasal dari organisasi masyarakat (ormas).

"Ya mungkin namanya strategi ya rahasia (pengumuman last minute). (Ormas) Mungkin bisa saja, semuanya memungkinkan namanya masih banyak dan kita sedang melihat mana yang terbaik," ujar Puan.

Simak Video: PPP Tegas Usung Ganjar, Bagaimana Nasib KIB?

[Gambas:Video 20detik]


Presiden Joko Widodo (Jokowi) merespons perihal nama anaknya, Gibran Rakabuming Raka, yang kini masuk bursa calon wakil presiden atau cawapres 2024. Jokowi menegaskan Gibran yang menjabat Wali Kota Solo tidak cukup umur.

Hal ini disampaikan Jokowi dalam pertemuan bersama sejumlah pemimpin redaksi dan beberapa konten kreator seperti Helmy Yahya hingga Akbar Faizal di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (29/5/2023) sore. Jokowi menyinggung aturan soal usai capres-cawapres. Untuk diketahui, syarat capres dan cawapres minimal harus berusia 40 tahun.

"Ini kan aturannya sudah ada, dari sisi umur tidak memungkinkan," kata Jokowi.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Jokowi menyebut Gibran tak perlu didorong menjadi cawapres. Jokowi menyebut hal ini tidak logis.

"Jangan didorong-dorong, itu sudah tidak logis," kata Jokowi.

Pernyataan Gibran

Gibran sebelumnya menegaskan belum cukup umur untuk menjadi cawapres. Nama Gibran memang beredar diisukan menjadi cawapresnya Prabowo Subianto.

"Umur belum cukup (wacana jadi cawapres Prabowo), wis tak (sudah saya) jawab, wis pertanyaan lain, umur belum cukup," kata Gibran di Balai Kota Solo, seperti dilansir deitkJateng, Jumat (5/5/2023).

Selain itu, Gibran menegaskan bahwa hal itu hanyalah rumor belaka. "Kan rumor saja," ucapnya.

Gibran juga menyebut tidak ada pihak yang pernah mengajak dirinya bicara soal cawapres. Dia menegaskan kembali umurnya belum cukup untuk jadi pendamping Prabowo Subianto.

Simak juga Video: Momen Makan Malam Gibran dan Ganjar Pranowo di Solo

[Gambas:Video 20detik]


Rektor Universitas Paramadina Didik J Rachbini memprediksi terbentuknya poros keempat di Pemilu 2024. Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengatakan PDIP terus melakukan dialog politik dengan parpol lain.

"Ya kita terus melakukan dialog, tadi Mbak Puan Maharani langsung memimpin pertemuan dengan PPP, apapun persatuan dengan rakyat kerja sama yang terbaik, kerja sama yang historis kita sebagai bangsa yang besar, yang begitu plural," kata Hasto di DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (29/5/2023).

Hasto mengatakan selain bekerja sama dengan PPP dan Hanura, partainya terus melakukan komunikasi dengan parpol lain, khususnya parpol koalisi pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dia berkata termasuk Golkar dan PAN menjadi prioritas PDIP untuk diajak bekerjasama.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Dengan kerja sama bersama dengan PPP, bersama dengan Hanura, kami melangkah lebih jauh menggalang berkomunikasi dengan partai politik yang lain, khususnya di bawah pemerintahan Presiden Jokowi," katanya.

"Sehingga Golkar, PAN, PKB, ini juga menjadi skala prioritas untuk diajak kerja sama, termasuk di dalamnya ada Perindo," imbuhnya.

Didik J Rachbini sebelumnya menganalisis peta politik berubah usai Ganjar Pranowo dideklarasikan menjadi bacapres PDIP. Dia menilai Golkar dan PAN berpeluang membentuk poros baru usai PPP, partai mitra di Koalisi Indonesia Bersatu (KIB), justru mendeklarasikan dukungan ke Ganjar.

Menurutnya, poros ini bisa terbentuk di samping tiga poros lain dengan sosok bacapres usungan yang dianggap sudah rigid, yakni bacapres PDIP Ganjar Pranowo, bacapres Gerindra Prabowo Subianto, dan bacapres NasDem Anies Baswedan.

"Ada tiga kemungkinan pasangan yang siap selama hampir setahun terakhir ini berdasarkan elektabilitas tiga calon yang ada. Dengan komposisi tiga pasangan calon tersebut, maka tidak mungkin pilpres berjalan satu putaran. Masuknya poros keempat Partai Golkar dan PAN tidak akan mengubah kemungkinan itu sehingga keduanya, Partai Golkar dan PAN bisa menjajal ikut pesta demokrasi di pilpres," kata Didik dalam keterangan tertulis, Sabtu (27/5).

"Sehingga (Golkar dan PAN) akan mengambil keuntungan elektabilitas partainya. Jadi, inisiatif poros keempat bisa dikatakan rasional dilihat dari kepentingan partai-partai yang terus bersaing satu sama lain," imbuhnya.

Simak juga Video: PPP Tegas Usung Ganjar, Bagaimana Nasib KIB?

[Gambas:Video 20detik]

Halaman 1 2 Selanjutnya


Waketum PAN Viva Yoga Mauladi mengungkapkan bahwa Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) masih intens berkomunikasi meskipun PPP telah mendukung Ganjar Pranowo sebagai bakal capres 2024. Jika nantinya Partai Golkar dan PAN yang tergabung di KIB berbeda pilihan dengan PPP, maka KIB akan 'terkubur'.

"Secara komunikasi politik KIB itu masih intens bertemu Golkar, PAN dan PPP, meskipun PPP sudah memilih capresnya yaitu Mas Ganjar Pranowo KIB belum bubar," kata Viva pada wartawan di kawasan Mampang, Jakarta Selatan, Senin (29/5/2023).

"Kalau misalkan nanti Golkar bersama dengan PAN bersama-sama dengan PPP untuk mengusung Mas Ganjar kan berarti KIB kompak, tetapi kalau kemudian nanti Golkar dan PAN berbeda mimpi dengan PPP ya berarti KIB tinggal hanya pusara saja," lanjutnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Maka dari itu, Viva mengatakan PAN masih akan melihat dinamika politik yang terjadi sampai pendaftaran calon presiden resmi dibuka oleh KPU pada Oktober mendatang.

"Jadi nanti proses selanjutnya kita akan tentukan masih ada waktu lima bulan untuk menentukan (koalisi) itu," ujarnya.

Viva berujar bahwa meskipun PPP sudah mendukung Ganjar Pranowo bakal capres dari PDIP, PAN tidak akan meninggalkan Golkar.

"Tidak ditinggal sendirian, kan Golkar sama PAN kan kompak. Apalagi kalau misalnya koalisi besar, koalisi kebangsaan KKIR dan KIB, KIB minus PPP terbentuk kan akan menambah basis sosial, basis konstituen masing-masing partai," ucapnya.

"Ditambah dengan figur yang memiliki elektabilitas yang bagus tentunya akan semakin membesar potensi untuk bisa menang di pilpres tapi itu tunggu dulu ya. Nanti akan diputuskan secara resmi oleh PAN siapa nanti pasangan calon yang nanti akan diusung," pungkasnya.

Sementara itu, Plt Ketum PPP Mardiono menepis anggapan bahwa Koalisi Indonesia Bersatu berpotensi bubar. Mardiono menegaskan jika Koalisi Indonesia Bersatu akan tetap bersatu saling mengumpulkan ide dan gagasan.

"KIB, kami melakukan koalisi ide dan gagasan sudah berjalan selama satu tahun ya, dan alhamdulillah saat ini terus kami terus membangun," kata Mardiono di kantor DPP PPP, Jakarta Pusat, Senin (29/5).

Simak juga Video: Gerindra Jateng Ingin Koalisi Dengan PDIP, Asal Prabowo-Ganjar

[Gambas:Video 20detik]

Halaman 1 2 Selanjutnya


Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi mengungkapkan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir masuk dalam radar partainya untuk maju di Pilpres 2024. Viva mengatakan hal tersebut, sebab Erick Thohir memiliki darah biru.

"Erick Thohir itu darahnya biru. Dekat dengan PAN. Kami menganggap Mas Erick bukan orang lain lagi. Mas Erick sudah masuk dalam radar Partai PAN untuk di dorong dalam Pilpres 2024," kata Viva pada wartawan di kawasan Mampang, Jakarta Selatan, Senin (29/5/2023).

Viva menjelaskan pihaknya masih melihat dinamika politik yang terjadi ke depannya untuk mengusung Erick Thohir. Sebab waktu untuk mendaftarkan capres masih lima bulan lagi.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Nanti kita kihat potensi, harapan dan peluang, komposisi koalisi yang terbentuk. Ini kan masih cair, masih ada waktu lima bulan (untuk pendaftaran calkn presiden ke KPU)," ujarnya.

Sebelumnya Wabendum PAN Rizky Al Jupri menjelaskan alasan partainya mengusulkan duet Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dengan Menteri BUMN Erick Thohir di Pilpres 2024. Dia menyampaikan hal ini ada kaitannya dengan perolehan kursi di Jawa Tengah.

"Nah kalau bicara eksponensial, sebetulnya kita lakukan evaluasi internal secara mendalam, kenapa dari 8 kursi di Jateng bisa terjun bebas jadi 0, tidak tersisa sama sekali di Pemilu 2019, padahal jika kita menengok di 2014, 2009, dan sebelum sebelumnya kursi PAN itu selalu 8, 9, 7 di Jawa Tengah," kata Rizky saat Adu Perspektif seperti disiarkan detikcom, Rabu (1/3).

Rizky menyampaikan, berdasarkan evaluasi dari PAN, ternyata perolehan jumlah kursi di Jawa Tengah ada kaitannya dengan dukungan terhadap calon presiden. Dia pun menyebut pihaknya tidak ingin salah pilih lagi di Pemilu 2024.

"Setelah kita evaluasi memang ada korelasi yang kuat antara jumlah kursi dengan calon presiden yang kita dukung, jadi kesimpulannya kita tidak ingin salah pilih lagi di Pemilu 2024," ucapnya.

Dia pun menilai Ganjar-Erick Thohir sampai saat ini menjadi opsi yang terbaik untuk PAN. Dia menyampaikan pihaknya sampai saat ini baru sekedar mengusulkan.

"Dan setelah melalui evaluasi, kita merasa bahwa usulkan dan juga nanti di kemudian hari mendukung Ganjar berduet dengan Pak Erick itu menjadi opsi terbaik untuk Partai Amanat Nasional," ujar dia.

Lihat juga Video: PDIP soal Potensi Kaesang di Pilwalkot Depok: Nanti Setelah Pilpres

[Gambas:Video 20detik]


Plt Ketum PPP Mardiono menepis anggapan bahwa Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) berpotensi bubar. Mardiono menegaskan jika Koalisi Indonesia Bersatu akan tetap bersatu saling mengumpulkan ide dan gagasan.

"KIB, kami melakukan koalisi ide dan gagasan sudah berjalan selama satu tahun ya, dan alhamdulillah saat ini terus kami terus membangun," kata Mardiono di kantor DPP PPP, Jakarta Pusat, Senin (29/5/2023).

"Jadi kami terus mengumpulkan ide dan gagasan ini ya bahwa antara PPP, PAN, dan Golkar ini adalah melakukan koalisi dalam hal ide dan gagasan," sambungnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Mardiono mengatakan KIB sepakat untuk tidak mencampuri urusan internal partai. Dia menekankan KIB akan tetap bersatu.

"Kemudian dalam melakukan koalisi itu bersepakat untuk tidak saling mencampuri kebijakan-kebijakan internal partai masing-masing, karena koalisi ini kita lahirkan semata-mata untuk kepentingan bangsa dan negara ke depan. Jadi kami namanya KIB Koalisi Indonesia Bersatu," ujarnya.

"Jadi sampai kapanpun ya Indonesia akan tetap bersatu, termasuk KIB," imbuh Mardiono.

Eksistensi Koalisi Indonesia Bersatu sebelumnya dipertanyakan sebab PPP sudah memutuskan untuk mengusung Ganjar Pranowo dan Golkar yang makin intens dengan PKB. Melihat kondisi ini, dosen ilmu politik FISIP Universitas Indonesia Aditya Perdana berpandangan kalau KIB bisa saja akan bubar.

"Mungkin saja potensi bubar," kata Aditya kepada wartawan, Minggu (28/5).

Namun, menurutnya, kondisi perpolitikan saat ini masih dinamis. Bahkan menurutnya, jika KIB tidak bubar, bisa juga memunculkan koalisi yang lebih besar.

"Tetapi skenario di antara parpol untuk bergabung menjadi dua, tiga, atau empat paslon masih bisa terjadi karena situasinya masih sangat dinamis hingga saat ini," ujarnya.

"Mungkin saja Golkar akan memisahkan diri dari KIB atau mungkin saja nanti akan terbentuk koalisi yang lebih besar sehingga mereka malah berkumpul kembali. Jadi apapun saat ini masih mungkin terjadi," lanjutnya.


Mantan Wamenkumham, Denny Indrayana, buka suara terkait pengakuannya mendengar informasi Mahkamah Konstitusi (MK) akan memutuskan pemilu jadi proporsional tertutup. Denny mengatakan ada kepentingan politik yang telah menginfiltrasi MK.


Ketua DPP PDIP Puan Maharani mengatakan membahas banyak hal dalam pertemuan dengan PPP. Salah satunya ialah membahas pemenangan bakal capres Ganjar Pranowo hingga caleg dari masing-masing partai.

"Pada kesempatan ini tentu saja kami bersama-sama bersepakat bahwa kerja sama PDIP dan PPP akan dilakukan secara berkesinambungan, secara konkret untuk bisa memenangkan yang pertama adalah capres Ganjar Pranowo," kata Puan di kantor DPP PPP, Jakarta Pusat, Senin (29/5/2023).

"Yang kedua bagaimana memenangkan Pileg yang akan datang bersama-sama untuk satu tujuan, yaitu bagaimana bangsa ini ke depan akan menjadi semakin lebih baik, semakin maju dan semakin bisa menyejahterakan rakyat," sambungnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Puan mengatakan PDIP dan PPP juga sepakat menjalankan demokrasi dengan damai dan gembira. Dia mengatakan hal itu diperlukan untuk memenangkan Pemilu 2024.

"Kami sepakati akan kita jalankan pesta demokrasi itu dengan gembira, dengan santun, dengan beretika, untuk bisa memenangkan calon-calon yang memang menjadi pilihan rakyat demi bangsa dan negara," katanya.

Puan mengatakan cawapres Ganjar masih dalam pembahasan internal. Dia menyebut PDIP masih mematangkan sosok yang tepat untuk mendampingi Ganjar Pranowo.

"Kita masih lihat-lihat dulu kira-kira siapa yang cocok, siapa yang kemudian bisa menambah elektoral, siapa yang nanti kemudian bisa diterima masyarakat, kan waktu masih panjang. Jadi kita akan diskusikan kembali untuk bisa sama-sama oleh Ibu Ketum bersama dengan Ketum PPP," katanya.

Sementara itu, Plt Ketum PPP Mardiono mengatakan pertemuan yang digelar hari ini untuk menindaklanjuti kerja sama politik antara PDIP dengan PPP. Mardiono menyebut keduanya sepakat untuk menyukseskan Pemilu 2024.

"Kita akan menguatkan kolaborasi kerja sama politik dalam rangka menyukseskan memenangkan Pak Ganjar Pranowo sebagai calon presiden nanti di Pemilu yang akan datang," ujar Mardiono.

Mardiono mengatakan terkait cawapres juga turut dibahas dalam pertemuan itu. Dia mengatakan dirinya sempat menawarkan kader-kader PPP mendampingi Ganjar.

"Cawapres ini tentu setiap partai politik menginginkan agar kader-kader yang terbaik dari internal ya. Tadi juga saya sampaikan kepada Ibu Puan ya barangkali ada wajah-wajah, teman-teman di depan ini ada yang punya potongan untuk itu ya, itu tentu menjadi pemikiran-pemikiran bersama," katanya.

Meski begitu, Mardiono mengatakan keputusan cawapres merupakan kewenangan dari Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri. Dia mengatakan pihaknya terus mendiskusikan urusan cawapres dengan PDIP.

"Untuk keputusannya tentu menjadi domainnya pertama oleh Ibu Megawati kemudian bersama-sama dengan PPP nanti akan dirumuskan sebenarnya siapa yang cocok sesungguhnya untuk mendampingi Pak Ganjar," tuturnya.

Lihat Video: Pengurus PDIP Kunjungi Kantor PPP Bahas Pencapresan Ganjar

[Gambas:Video 20detik]


Menko Polhukam Mahfud Md mengatakan Mahkamah Konstitusi (MK) sudah mengambil tindakan buntut tersebarnya rumor pencoblosan Pemilu 2024 dilakukan dengan mencoblos gambar partai atau proporsional tertutup yang diungkapkan mantan Wamenkumham Denny Indrayana. Mahfud berharap kasus ini tidak membuat situasi panas.

"MK sendiri sudah mengambil tindakan ke dalam yang tadi diberitahu kepada saya. 'Pak kami akan cari siapa orang dalam yang berbicara seperti itu ke Pak Denny'. Sementara keluar dia akan meminta Denny akan mengklarifikasi melalui hukum, itu diskusi tadi tapi mudah-mudahan tidak sampai panas lah," kata Mahfud kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (29/5/2023).

Mahfud mengatakan klaim Denny Indrayana soal rumor putusan MK itu juga sudah ditanyakan kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Kapolri disebut akan mempelajari terlebih dahulu jika ada laporan masuk ke Polri.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Pas tadi saya bersama dengan Pak Sigit, Pak Kapolri dan Pak Panglima, di Hotel Westin itu memang ditanyakan Pak itu orang mau lapor soal itu, kebocoran rahasia gimana pak? Pak Kapolri melihat, kita pelajari lebih dulu kalau ada laporan seperti apa," ujar Mahfud.

Mahfud mengatakan MK belum menyampaikan putusan terkait sistem Pemilu. Menurut Mahfud, MK baru akan menerima kesimpulan dari pihak yang berperkara.

"Memang anu sih memenuhi syarat untuk direspons oleh polisi karena termasuk pembocoran rahasia, tidak boleh dibuka ke publik apalagi MK-nya sendiri belum rapat, kok informasinya sudah 6 banding 3? MK itu saya sudah tanya tadi baru akan menerima kesimpulan dari masing-masing berperkara baru besok tgl 31 sesudah itu dijadwalkan sidang untuk mengambil kesimpulan," beber Mahfud.

"Sehingga kalau dikatakan ada info A1, info A1 biasanya kalau dalam ilmu intelijen biasanya yang paling terpercaya. Kalau info A1 tuh dari siapa dan sebagainya itu MK-nya sendiri kredibilitasnya rusak kalau ada orang dalam bercerita sesuatu apalagi tidak benar, yang benar saja tidak boleh diceritakan," sambung Mahfud.

Diberitakan sebelumnya, mantan Wamenkumham yang kini berprofesi sebagai advokat, Denny Indrayana, mengklaim mendapatkan informasi mengenai putusan MK perihal sistem pemilu legislatif yang akan kembali ke sistem proporsional tertutup atau coblos partai. Putusan itu diklaim Denny diwarnai perbedaan pendapat atau dissenting opinion di MK.

Dia turut menggulirkan isu terkait perpanjangan masa jabatan Pimpinan KPK hingga terkait pengajuan peninjauan kembali (PK) Moeldoko terkait sengketa Partai Demokrat. Denny sendiri diketahui sebagai salah satu pendukung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden (bacapres).

"KPK dikuasai, pimpinan cenderung bermasalah yang dihadiahi gratifikasi perpanjangan jabatan 1 tahun. PK Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, atas Partai Demokrat, diduga ditukarguling dengan kasus korupsi mafia peradilan di MA. Jika Demokrat berhasil "dicopet", istilah Gus Romi PPP, maka pencapresan Anies Baswedan hampir pasti gagal. Masihkah ada harapan? Yang pasti terus ikhtiar berjuang, sambil menanti kemukjizatan," kata Denny.

Lihat juga Video: PKS soal Pemilu Coblos Partai: Jangan Isunya Geser jadi Kebocoran

[Gambas:Video 20detik]


Mantan Wamenkumham Denny Indrayana akhirnya buka suara terkait pernyataannya yang mengaku mendengar informasi dari sumbernya bahwa Mahkamah Konstitusi atau MK akan memutuskan pemilu menjadi proporsional tertutup. Denny Indrayana memberi penjelasan langsung dari Melbourne, Australia.

"Saya sedang di Portalington, Melbourne, Australia. Sekarang dingin, angin, dan waktunya bagus untuk memancing," kata Denny Indrayana seperti dalam video yang diterima detikcom, Senin (29/5/2023).

Denny lalu membahas terkait cuitannya yang beberapa hari ini ramai direspons oleh berbagai pihak, termasuk Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Menko Polhukam Mahfud Md. Dia pun memberi penjelasan atas cuitannya itu.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Saya mengamati perkembangan berita di Tanah Air, setelah kemarin saya mentweet ada informasi bahwa MK akan memutuskan terkait sistem pemilu menjadi proporsional tertutup kembali. Dan informasi itu direspons oleh berbagai kalangan, termasuk Presiden ke-6 RI Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Saya juga melihat tweet yang dilepaskan oleh Menkopolhukam Prof Muhammad Mahfud Md," ucapnya.

Denny menegaskan dirinya sengaja melepas rumor itu agar keputusan MK ini menjadi perhatian publik. Dia juga menyebut itu sebagai bentuk transparansi, advokasi, dan pengawalan terhadap putusan MK.

"Setelah saya timbang-timbang informasi bahwa MK akan kembalikan sistem pemilu legislatif menjadi proporsional tertutup lagi, harus diketahui publik, ini bentuk transparasnsi, ini bentuk adovokasi piublik, pengawalan terhadpa putusan Mahkamah Konstitusi," jelasnya.

Selain itu, Denny juga mengungkap keadilan di Tanah Air tidak akan terwujud jika persoalan tidak menjadi viral. Dia menyebut MK juga akan melanggar prinsip dasar open legal policy jika pada akhirnya nanti memutuskan pemilu digelar dengan sistem tertutup.

"Saya, kita, paham sekarang di Tanah Air, jika tidak menjadi perhatian publik, maka keadilan sulit untuk hadir, no viral no justice, maka kita perlu melakukan langkah-langkah pengawalan dengan mengungkapkan ini ke sosial media. Karena apa? Karena jika MK memutuskan untuk kembali ke sistem proporsional terutup, itu artinya MK melanggar prinsip dasar open legal policy. Soal pemilihan sistem pemilu proporsional tertutup atau terbuka itu adalah kewenangan pembuat UU, Presiden, DPR, dan DPD, bukan MK," jelasnya.

"Jika MK kembali memutuskan sistem proporsional tertutup, maka ini akan mengganggu proses legislatif yang sudah berjalan, sekarang para bacaleg sudah daftarkan daftar calon sementara, maka jika di tengah jalan ini diubah, maka akan mengganggu parpol karena harus menyusun ulang, dan tidak menutup kemungkinan para caleg mundur karena mereka tidak ada di nomor jadi, nomor jenggot yang mengakar ke atas, bukan nomor di bawah di akar rumput," lanjutnya.

Atas dasar itu lah, Denny menilai perlu adanya langkah-langkah advokasi, pencegahan, dan preemptif atas putusan MK. Dia mengaku khawatir MK dijadikan alat pemenangan Pemilu 2024. "Karena saya khawatir Mahkamah Konstitusi punya kecenderungan sekarang dijadikan alat untuk strategi pemenangan pemilu," imbuhnya.

Lebih jauh, Denny juga mengkaitkan sistem pemilu dengan keputusan MK yang memberikan tambahan jabatan 1 tahun kepada pimpinan KPK. Dia menyebut MK saat ini berpotensi diganggu oleh kepentingan politik.

"Putusan 25 Mei kemarin, memberi pelajaran ketika MK memberikan gratifikasi jabatan 1 tahun kepada pimpinan KPK yang bermasalah secara etika, tidak ada dasar hukum yang kokoh di sana. Pada saat dikatakan supaya independensi KPK makin kuat supaya tidak dipilih Presiden dan DPR yang sama, Jokowi dan DPR, maka sebenarnya diundur ke Pemilu 2024 sekalipun, di bulan Juni, yang bentuk pansel adalah Presiden Jokowi, yang akan melakukan fit and proper test juga DPR periode sekarang," tegasnya.

"Maka langkah yang tidak ada yuridis konstitusional itu menunjukkan ada kepentingan-kepentingan politik yang menginfiltrasi kepada MK. Karena itu kita harus membantu menyelamatkan MK dengan mengingatkan jangan masuk ke wilayah sistem pemilu yang merupakan open legal policy yang merupakan kewenangan Presiden, DPR dan DPD dalam proses legislasi parlemen," tutur dia.

Simak pernyataan Denny Indrayana di halaman berikutnya.

Halaman 1 2 Selanjutnya


Posisi duduk Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka dengan Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto dibahas. Gibran membalas cuitan akun tersebut dengan mengunggah foto Presiden Joko Widodo (Jokowi) duduk berhadapan dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.

Dilansir detikJateng, akun @kakekhalal memposting dua foto yang membandingkan posisi duduk Gibran saat bertemu Gubernur Jateng Ganjar Pranowo dan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto. Tampak posisi duduk Gibran bersebelahan dengan Ganjar. Sedangkan bersama Prabowo terlihat Gibran duduk berhadapan.

"Terkadang posisi duduk itu bisa menjelaskan sesuatu. Gibran-Ganjar (satu barisan). Gibran-Prabowo (berhadapan). Ini tidak hanya tentang posisi duduk saja, tetapi tentang sebuah sikap. (Kalau berjejer itu sekubu, kalau berhadapan ya lawan dari sono memang begitu)," tulis akun tersebut.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Gibran pun merespons dengan memposting foto Jokowi-Mega duduk berhadapan. "Trus ini apa," tulis Gibran.

Lalu, apa maksud postingan Gibran? Ditanya soal itu, Gibran menyebut postingan itu tidak dimaksudkan untuk membalas apapun.

"Nggak, Nggak balas siapa-siapa," kata Gibran usai acara Halalbihalal HIPMI Jateng di Gedung Gradika, Semarang, Senin (29/5/2023).

Gibran juga mengatakan tidak ada maksud untuk mengartikan bahwa dirinya tidak berseberangan dengan Prabowo. Dia meminta masyarakat mengartikan sendiri maksud postingannya itu.

"Nggak juga, artikan sendiri saja ya," jawabnya.

Baca di sini.

Lihat juga Video: Relawan Bicara Duet Prabowo-Ganjar Paling Ideal untuk Pemenangan 2024

[Gambas:Video 20detik]


Mantan Wamenkumham Denny Indrayana mengklaim mendapatkan informasi dari sumbernya bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) akan memutuskan Pemilu 2024 digelar dengan proporsional tertutup atau coblos partai. Partai Golkar merespons rumor tersebut.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Nurul Arifin, menyebut apa yang disampaikan oleh Denny membuat masyarakat harus waspada. Dia mengingatkan jangan sampai terjadi pembajakan demokrasi.

"Tapi apa yang disebutkan oleh informasi yang disebutkan oleh Denny Indrayana ini buat kami adalah untuk aware, untuk waspada, bahwa jangan sampai kemudian terjadi bajakan demokrasi gitu ya," kata Wakil Ketua Umum, Nurul Arifin, di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Senin (29/5/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Menurut Nurul, mayoritas partai termasuk Partai Golkar ingin agar Pemilu 2024 tetap berjalan proporsional terbuka.

"Jadi kan semua rakyat kelihatannya mayoritas ingin terbuka. Partai juga waktu Januari lalu kelihatan dari sembilan partai delapan partainya ingin terbuka gitu," katanya.

Nurul menyampaikan pernyataan Denny Indrayana sebagai tanda perlu hati-hati. "Itu buat kami membangun awerness aja gitu, jadi harus hati hati ini," katanya.

Sebelumnya, Denny mengklaim mendapatkan informasi mengenai putusan MK perihal sistem pemilu legislatif yang akan kembali ke sistem proporsional tertutup atau coblos partai. Putusan itu diklaim Denny diwarnai perbedaan pendapat atau dissenting opinion di MK.

"Pagi ini saya mendapatkan informasi penting. MK akan memutuskan pemilu legislatif kembali ke sistem proporsional tertutup, kembali memilih tanda gambar partai saja. Info tersebut menyatakan, komposisi putusan 6 berbanding 3 dissenting," ucap Denny Indrayana kepada wartawan, Minggu (28/5).

Dari mana informasi itu didapat Denny?

"Siapa sumbernya? Orang yang sangat saya percaya kredibilitasnya, yang pasti bukan Hakim Konstitusi. Maka, kita kembali ke sistem pemilu Orba: otoritarian dan koruptif," kata Denny.

Mahfud Minta Polisi Selidiki

Mahfud Md sebelumnya menyebut putusan MK tak boleh dibocorkan sebelum dibacakan.

"Terlepas dari apapun, putusan MK tak boleh dibocorkan sebelum dibacakan," kata Mahfud dalam cuitan di akun Twitter pribadinya @mohmahfudmd, seperti dikutip detikcom, Minggu (28/5).

Mahfud menilai informasi dari Denny Indrayana bisa dikategorikan pembocoran rahasia negara. Menurutnya, kepolisian harus turun tangan menyelidiki sumber informasi dari Denny Indrayana tersebut.

"Info dari Denny ini jadi preseden buruk, bisa dikategorikan pembocoran rahasia negara. Polisi harus selidiki info A1 yang katanya menjadi sumber Denny agar tak jadi spekulasi yang mengandung fitnah," ucap Mahfud.


Lembaga Survei LSI Denny JA merilis survei elektabilitas capres berdasarkan 5 provinsi dengan populasi pemilih terbesar di 2024. Survei tersebut menunjukkan Prabowo Subianto unggul di 3 provinsi, sedangkan Ganjar Pranowo di 2 provinsi.

Survei ini digelar pada 3 hingga 14 Mei 2023 dengan melibatkan 1.200 responden. Sample survei diambil dengan metode multi-stage random sampling.

Metode survei dilakukan dengan wawancara tatap muka menggunakan kuesioner. Adapun margin of error survei +/- 2,9%.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Berikut ini elektabilitas 3 capres di 5 provinsi Indonesia dengan populasi pemilih 57.6%:

Jawa Barat

Prabowo Subianto 29%

Anies Baswedan 26,3%

Ganjar Pranowo 15%

TT/TJ 29,7%

Jawa Timur

Ganjar Pranowo 35,3%

Prabowo Subianto 20,2%

Anies Baswedan 8,2%

TT/TJ 36,3%

Jawa Tengah

Ganjar Pranowo 55,2%

Prabowo Subianto 20,4%

Anies Baswedan 4,3%

TT/TJ 20,1%

Sumatera Utara

Prabowo Subianto 50%

Anies Baswedan 32,6%

Ganjar Pranowo 16,2%

TT/TJ 1,2%

Banten

Prabowo Subianto 48,2%

Anies Baswedan 17,5%

Ganjar Pranowo 4,3%

TT/TJ 30%

"Jadi dari teritori yang ada, dari 5 provinsi terbesar yang kita amati, Prabowo menang di 3 provinsi, Pak Ganjar menang di 2 Provinsi. Pak Prabowo unggul di Jawa Barat, Sumatera Utara, kemudian juga di Provinsi Banten. Kemudian Pak Ganjar unggul di Jawa Timur dan di Jawa Tengah," kata pembicara LSI Denny JA Ardian Sopa saat memaparkan survei, Senin (29/5/2023).

Ardian lantas menyoroti secara khusus lumbung suara di Jawa Timur dan Jawa Tengah yang sampai saat ini masih diungguli oleh Ganjar Pranowo. Dia menyebut kedua provinsi ini akan jadi battleground untuk relawan Jokowi yang mendukung Prabowo dan mendukung Ganjar.

"Ini pasti buat relawan-relawan atau buat kandidat-kandidat lain ini jadi battleground juga. Peta pertempuran yang nantinya akan sengit kalau kita lihat. Apa lagi misalnya 2 provinsi ini akan jadi pertarungan relawan Jokowi pro Prabowo dan relawan Jokowi pro Ganjar," ujar dia.

"Karena sama-sama kita saksikan dan kita baca sudah ada deklarasi-deklarsi relawan Jokowi yang dukung Prabowo dan relawan Jokowi yang dukung Pak Ganjar. Dua-duanya kita lihat sama-sama kuat, kita lihat pertarungan di Jawa Timur dan Jawa Tengah," lanjutnya.

Simak Video: Ganjar: Survei Kompas Saya Telanjangi, Ternyata Gen Z Tak Banyak Pilih Saya

[Gambas:Video 20detik]


Lembaga Survei Populi Center merilis hasil survei terbaru terkait figur calon Wakil Presiden RI 2024. Hasilnya, elektabilitas Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil atau RK tertinggi, diikuti oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno.

Diketahui survei tersebut digelar pada periode Nasional mulai tanggal 4 hingga 12 Mei 2023. Sampel responden tersebar secara proporsional di 38 provinsi di Indonesia, termasuk di empat Daerah Otonomi Baru yaitu Papua Tengah, Papua Barat Dava, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan.

Metode pengambilan data dalam survei ini dilakukan melalui wawancara tatap muka (face to face interview) dengan 1.200 responden yang dipilih menggunakan metode acak bertingkat (multistage random sampling). Adapun margin of error (Mo) 2,83 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen. Proses wawancara tatap muka dilakukan dengan menggunakan aplikasi survei Populi Center.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Populi Center pun memberikan pertanyaan semi terbuka terkait cawapres kepada para responden 'jika tokoh-tokoh ini maju sebagai cawapres pada 2024 nanti, siapakah yang akan Anda pilih untuk menjadi wakil presiden?'. Hasilnya, nama Ridwan Kamil paling banyak dipilih, diikuti oleh Sandiaga Uno.

Berikut ini hasilnya:

Ridwan Kamil 19,3%

Sandiaga Uno 16,5%

Erick Thohir 10,4%

Mahfud Md 9,3%

AHY 8,8%

Anies Baswedan 7,6%

Andika Perkasa 4,1%

Gibran Rakabuming Raka 3,8%

Khofifah I Parawansa 3,6%

Cak Imin 2,8%

Airlangga Hartarto 2,5%

Basuki Hadimuljono 1%

Yahya Cholil Staquf 0,3%

Lainnya 0,4%

Menolak Menjawab 9,6%

"Ridwan Kamil tertinggi 19,3%, disusul Sandiaga Salahuddin Uno 16,5%, Erick Thohir 10,4% Mahfud MD 9,3%, Agus Harimurti Yudhoyono 8,8%, dan Anies Baswedan 7,6%," ujar Peneliti Populi Center Rafif Pamenang Imawan dalam diskusi Populi Center di Mampang, Jakarta Selatan, Senin (29/5/2023).

Sementara itu, tokoh lainnya yang mendapat presentase dibawah 5%, Rafif mengatakan ada mantan Panglima TNI Andika Perkasa hingga Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka.

"Andika Perkasa 4,1%, Gibran Rakabuming Raka 3,8% dan Khofifah Indar Parawansa 3,6%," ucapnya.

Dia menuturkan sebagai nama baru pada posisi calon wakil presiden, sosok Mahfud Md dan Gibran Rakabuming Raka mendapatkan dukungan cukup tinggi dari masyarakat.

Top Of Mind

Populi Center juga melakukan survei top of mind dengan pertanyaan terbuka yang diajukan kepada responden. Mereka ditanyakan 'jika pilpres diadakan hari ini, siapakah tokoh yang akan anda pilih sebagai wakil presiden?'. Hasilnya, Sandiaga Uno kembali berada di posisi puncak, diikuti oleh Ridwan Kamil.

"Pada bagian elektabilitas wakil presiden, pada pertanyaan top of mind sosok Sandiaga Salahuddin Uno menjadi nama yang paling banyak dipilih dengan 11,5%, disusul Ridwan Kamil 6,5% Mahfud MD 5,3%, dan Erick Thohir 5,2%," kata Rafif.

Simak juga Video: Sandi Serahkan soal Cawapres ke Pimpinan Parpol: Saya Siapkan Diri

[Gambas:Video 20detik]


Lembaga survei Populi Center merilis hasil survei terbaru terkait elektabilitas calon presiden RI 2024. Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto unggul dibandingkan pesaing terdekatnya, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan eks gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Survei tersebut digelar secara nasional pada periode 4 hingga 12 Mei 2023. Sampel responden tersebar secara proporsional di 38 provinsi di Indonesia, termasuk di empat daerah otonomi baru, yaitu Papua Tengah, Papua Barat Daya, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan.

Metode pengambilan data dalam survei ini dilakukan melalui wawancara tatap muka (face to face interview) dengan 1.200 responden yang dipilih menggunakan metode acak bertingkat (multistage random sampling), dengan Margin of Error (Mo) +-2,83% dan tingkat kepercayaan 95%. Proses wawancara tatap muka dilakukan dengan menggunakan aplikasi survei Populi Center.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Terkait elektabilitas calon presiden, data menunjukkan terdapat peningkatan elektabilitas Prabowo Subianto. Pada pertanyaan top of mind, Prabowo Subianto menjadi tokoh yang paling banyak dipilih oleh masyarakat sebagai presiden apabila pemilihan presiden dilakukan hari ini dengan 22,8 persen," kata Peneliti Populi Center Rafif Pamenang Imawan dalam diskusi Populi Center di Mampang, Jakarta Selatan, Senin (29/5/2023).

"Lalu disusul Ganjar Pranowo dengan 21,2 persen, dan Anies Baswedan 13,5 persen," lanjutnya.

Rafif menjelaskan bila melihat dari sebaran pilihan calon berdasarkan partai parlemen, Ganjar Pranowo mendapat dukungan paling banyak dari masyarakat yang memilih PDIP. Selain itu pemilih Prabowo Subianto paling banyak berasal dari Partai Gerindra, Golkar dan PKB.

"Bila kita melihat dari angka sebaran pilihan calon presiden berdasarkan pilihan partai parlemen, untuk sosok Ganjar Pranowo mendapatkan dukungan paling banyak dari masyarakat yang menyatakan akan memilih PDIP 68,6% dalam Pileg 2024. Sementara untuk Prabowo Subianto, dukungan paling banyak berasal dari pemilh Partai Gerindra 71,4%, Partai Golkar 45,8%, dan PKB 39,2%," ucapnya.

Untuk Anies Baswedan, Rafif mengatakan tiga sumber dukungan terbesar bagi eks Mendikbud itu berasal dari Partai NasDem, Demokrat, PKS dan PPP yang merupakan pengusungnya.

"Dukungan kepada Anies Baswedan, paling banyak berasal dari pemilih Partai NasDem 46,7%, PKS 65,6%, Partal Demokrat 39,7%, dan PPP 38,7%. Pemilih PAN 34,5 persen terbagi dukungan dengan persentase yang sama kepada Anies Baswedan dan Prabowo Subianto,"imbuhnya.

Dalam simulasi 3 nama, elektabilitas Prabowo Subianto menempati urutan pertama. Posisi kedua dan ketiga ditempati Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan.

Prabowo: 35,8%

Ganjar: 34,4%

Anies: 21,5%

Simak juga Video: Pengurus PDIP Kunjungi Kantor PPP Bahas Pencapresan Ganjar

[Gambas:Video 20detik]


Panglima TNI Laksamana Yudo Margono bertanya ke Menko Polhukam Mahfud Md tentang pengawalan pejabat negara yang mencalonkan diri di Pilpres hingga Pilgub. Hal ini ditanyakan Yudo demi menjaga sikap netralitas TNI.

"Saya ingin bertanya, mungkin juga mewakili reka-rekan semuanya. Dalam pemilu nanti, ada kemungkinan bahwa calon presiden, calon wakil presiden, maupun pejabat di daerah, mungkin ada gubernur atau bupati yang mencalonkan, apabila dari calon tersebut adalah masih pejabat negara, dan tidak diberhentikan atau mungkin ada ketentuan cuti dan sebagainya, ini tentunya mereka akan masih membawa atribut sebagai pejabat pemerintah. Sehingga apabila masih menjabat pemerintah, kami TNI-Polri apabila ke daerah akan memberikan sarana dan prasarana perbantuan pengamanan maupun sarana pra sarana yang ada karena fungsinya sebagai Forkopimda, sehingga protokolnya di daerah ini masih melekat," ujar Yudo dalam Rakor Sinergitas Stabilitas Pemilu di Hotel Westin, Jakarta, Senin (29/5/2023).

Yudo lantas bertanya bagaimana sikap yang seharusnya dilakukan TNI-Polri dalam melaksanakan pengawalan saat kampanye. Yudo meminta arahan Mahfud.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Tentunya ini bagaimana kami bersikap ketika mereka ini akan melaksanakan kampanye? Tentunya kan kita tidak pernah tahu ini kampanye, atau sekadar kunjungan kerja, atau kegiatan lain. Ini sulit membedakannya. Ini mohon arahan bagaimana kami akan bersikap, khususnya betul-betul yang tadi disampaikan bahwa TNI Polri netral dalam Pemilu 2024. Sehingga tadi disampaikan calon ini akan ditentukan bulan November. Setelah itu yang bersangkutan kan mungkin masih ada ada yang menjabat. Bagaimana tindakan kami untuk menyatakan bahwa kami ini betul-betul netral?" tanya Yudo.

Respons Mahfud

Pertanyaan Yudo itu langsung dijawab Mahfud Md. Menurut Mahfud, untuk pemilihan tahun 2024 ini tidak ada yang perlu dikhawatirkan karena paslon yang maju di Pilpres nanti bukan incumbent atau petahana.

"Sebenarnya, kalau untuk Pilkada itu tidak ada masalah karena nanti pada akhir tahun ini semua kepala daerah yang sekarang ini itu berhenti untuk ikut pemilihan tahu 2024, sehingga yang ikut di tahun 2024 itu, Pilkada itu, sudah bukan incumbent. Sehingga tidak bermasalah," kata Mahfud.

Mahfud mengatakan semua pejabat yang kampanye akan cuti. Tidak ada pengawalan juga.

"Adapun untuk tingkat presiden, itu aturannya sudah lebih eksplisit. Calon presiden, calon wakil presiden yang saat ini menjabat presiden atau wakil presiden atau menteri itu aturan yang sudah ditetapkan. Mungkin ada yang, kok gitu aturannya? Ya karena itu yang sudah disepakati aturan seperti itu. DPR, KPU, pemerintah sudah membicarakan itu. Mereka tidak berhenti, tetapi melakukan cuti. Jelas dengan cuti," ucap Mahfud.

Mahfud juga mencontohkan dirinya yang cuti selama tiga hari untuk kampanye. Mahfud mengatakan saat kampanye dia ataupun pejabat lain tidak boleh menggunakan fasilitas umum.

"Hari ini sampai misalnya tiga hari saya cuti, untuk kampanye, itu harus betul-betul dari atribut-atribut jabatannya. Nggak boleh dikawal, pokoknya jangan menggunakan fasilitas umum juga. Meskipun mungkin dalam praktiknya nanti... tetapi yang penting tidak menimbulkan ketegangan dan kesan bahwa itu curang. Meskipun curang atau tidak curang itu nanti, itu dari sudut aturan," jelasnya.

"Artinya semua itu sudah diatur semua tinggal kita melaksanakan dengan konsisten dan konsekuen atau tidak. Termasuk caleg DPR yang mencalon lagi dan sebagainya. Itu semua sudah diatur. Tinggal mari kita ikuti saja dengan tegas dan kita yang dari pusat itu harus mengawal secara psikologis. Karena kalau di bawah itu kan takut juga. Pak Listyo Sigit calon ke daerah, kan takut nggak? Bahwa yang di pusat ini mengarahkan bahwa itu sedang kampanye. Begitu saja," tegasnya.

Lihat juga Video: PKS soal Pemilu Coblos Partai: Jangan Isunya Geser Jadi Kebocoran

[Gambas:Video 20detik]


Lembaga Survei LSI Denny JA merilis survei terkait elektabilitas calon presiden (capres) di bidang ekonomi dan kedekatan dengan media. Hasilnya, Prabowo Subianto paling dipercaya mampu menumbuhkan ekonomi Indonesia di 2024, sedangkan Ganjar Pranowo dianggap paling dekat dengan media.

Survei ini digelar pada 3 hingga 14 Mei 2023 dengan melibatkan 1.200 responden. Sample survei diambil dengan metode multi-stage random sampling.

Metode survei dilakukan dengan wawancara tatap muka menggunakan kuesioner. Adapun margin of error survei +/- 2,9%.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

LSI Denny Ja menggelar survei berfokus pada beberapa isu, beberapa di antaranya isu ekonomi dan kedekatan media. Para responden ditanyakan 'antara 3 capres berikut, capres manakah yang lebih mengesankan strong leader yang menumbuhkan ekonomi?'

Berikut ini hasil strong leader yang dipercaya menumbuhkan ekonomi:

Prabowo Subianto 56,2%

Anies Baswedan 18,7%

Ganjar Pranowo 14,8%

TT/TJ 10,3%

"Dari data ini memang kesan masyarakat untuk strong leader yang mampu menumbuhkan ekonomi itu cenderung atau mayoritas terhadap Pak Prabowo sebagian besar 56,2 persen, dan Pak Ganjar untuk isu strong leader menumubuhkan ekonomi berada di nomor 3 dengan 18,7 persen untuk Pak Anies dan Pak Ganjar 14,8 persen," kata pembicara LSI Denny JA Ardian Sopa saat memaparkan survei, Senin (29/5/2023).

Lebih lanjut, Ardian membeberkan alasan Ganjar Pranowo tidak dipercaya menumbuhkan ekonomi karena kental berkaitan dengan petugas partai. Sementara itu, dia menyampaikan Prabowo dianggap mampu menumbuhkan ekonomi karena dianggap tegas dan punya rekam jejak bagus memperjuangkan ekonomi.

"Memang ketika bicara strong leader, menumbuhkjan ekonomi, tentunya masyarakat juga melihat siapa capres yang ada, kita lihat bahwa image atau sebutan petugas partai ini juga sedikit banyak mengurangi dari sosok strong leader yang memang dialamatkan kepada capres-capres yang ada. Bahkan ketika ini sendiri dihadirkan atau dipadukan dengan ketum partai yang ada. Kita lihat bahwa istilah petugas partai melemahkan Ganjar di hadapan Prabowo yang pendiri dan ketua umum partai. Kemudian juga petugas partai tak mengesankan pengendali partai, apa lagi pengendali pemerintah/elit negara," jelasnya.

"Kenapa Pak Prabowo menjulang? Dibandingkan capres lain, Prabowo terkesan pemimpin paling tegas, paling diterima di spektrum politik yang lebih luas, sehingga mampu kuat memulai kebangkitan ekonomi yang sudah ada. Kemudian bukan hanya sekarang saja Prabowo bicara soal ekonomi, tapi cita-cita Prabowo soal ekonomi Indonesia jadi macan Asian sudah dikenal luas sejak Pilpres 2014 lalu, atau sekarang sekitar 9 tahun lalu. Ingatan masyarakat masih teringat bahwa Pak Prabow pejuang ekonomi," lanjut dia.

Simak soal capres paling dekat dengan media di halaman berikutnya.

Simak juga Video: Ganjar: Survei Kompas Saya Telanjangi, Ternyata Gen Z Tak Banyak Pilih Saya

[Gambas:Video 20detik]

Halaman 1 2 Selanjutnya


Rumor pencoblosan Pemilu 2024 dilakukan dengan mencoblos gambar partai atau proporsional tertutup menyeruak usai diungkapkan mantan Wamenkumham Denny Indrayana. Kantor Staf Presiden (KSP) menegaskan pemerintah tidak akan ikut campur terkait putusan sistem Pemilu.

"Pada dasarnya pemerintah tidak akan masuk campur tangan dalam pengaturan pelaksanaan pemilu, termasuk di dalam mengatur sistem pemilu," kata Deputi IV KSP Juri Ardiantoro kepada wartawan di Kompleks Istana, Senin (29/5/2023).

Juri mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga sudah mendengar rumor yang berkembang di masyarakat. Jokowi disebut tidak akan mengintervensi apa pun putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Presiden sudah mendengar dan presiden sangat normatif bahwa pemerintah tidak akan ikutan-ikutan soal putusan Mahkamah Konstitusi dan konsisten dengan UU yang ada kita akan tetap menghormati setiap putusan yang dikeluarkan lembaga peradilan termasuk MK," ujar Juri.

Juri menyerahkan sepenuhnya mengenai putusan sistem Pemilu kepada MK. Selain itu, dia juga menyerahkan setiap proses penyelenggaraan Pemilu kepada KPU.

"Ya kita serahkan saja kepada Mahkamah Konstitusi bagaimana mereka akan membuat putusan dan pertimbangan-pertimbangan atas putusan-putusan itu dan tentu saja dikaitkan dengan KPU sebagai penyelenggara Pemilu," ujar Juri.

"Jadi kita serahkan saja proses penyelenggaraan Pemilunya, tahapan penyelenggaraan Pemilunya yang sudah ditetapkan oleh KPU dan seperti apa jika nanti ada perubahan-perubahan menyangkut sistem Pemilu atau yang lain," sambung dia.

Perihal isu kebocoran putusan MK, Juri mengatakan MK mempunyai standar tersendiri dalam menyikapi hal tersebut. Sementara perihal rumor isi putusan sistem Pemilu, Juri mengatakan pemerintah menunggu pernyataan resmi dari MK.

"Mengenai bocornya tentu MK punya standar bagaimana mengatasi atau bagaimana menyikapi beredarnya informasi putusan yang belum putus, putusan yang belum diputuskan. Apakah akan melakukan investigasi dan kemudian memberi treatment tertentu kepada pihak-pihak yang membocorkan, termasuk pihak-pihak yang mengamplifikasi mengenai isu bocornya putusan MK," beber Juri.

"Kedua terkait putusan itu sendiri. Tadi saya sampaikan kita tunggu saja putusan dari MK seperti apa, pemerintah akan konsisten untuk melaksanakan apa yang menjadi perintah MK atau perintah undang-undang," tutur dia.

Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud Md mengatakan dirinya sudah bertanya ke MK soal rumor pencoblosan Pemilu 2024 dilakukan dengan mencoblos gambar partai atau proporsional tertutup. Mahfud mengatakan MK menyatakan putusan belum diketok.

"Sudah beredar isu di luar bahwa sudah ada putusan dan sebagainya, saya tadi memastikan ke MK, apa betul sudah diputuskan? Belum, itu hanya analisis orang luar yang mungkin hanya melihat sikap-sikap para hakim MK lalu dianalisis sendiri, tapi sidangnya sendiri secara tertutup baru dilakukan besok lusa, jadi belum ada keputusan resmi sudah diputuskan sekian, enam banding tiga, lima banding empat dan sebagainya itu belum ada," ujar Mahfud dalam rapat bersama Polri dan TNI di Hotel Westin, Jakarta Selatan, Senin (29/5).

Mahfud mengatakan teknis sistem terbuka dan tertutup tak jauh berbeda bagi penyelenggara Pemilu. Dia juga mengatakan surat suara belum dicetak oleh KPU.

"Masalah sistem pemilu, apakah akan terbuka atau akan tertutup, mungkin dalam seminggu ke depan MK sudah mengeluarkan vonisnya tentang itu apakah terbuka atau tertutup," kata Mahfud

Simak juga Video: Mahfud Minta MK Usut Dugaan Kebocoran Putusan Sistem Pemilu

[Gambas:Video 20detik]


Ketua DPP PDIP Said Abdullah mengatakan Imam Besar Masjid Istiqlal, Nasaruddin Umar, yang belakangan namanya beredar belum dipastikan menjadi calon wakil presiden (cawapres) Ganjar Pranowo. Said belum mengetahui mengapa nama Nasaruddin Umar kemudian mengemuka di publik.

"Saya nggak tahu maksudnya Pak Nasaruddin Umar (cawapres Ganjar), perasaan saya belum," kata Said di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (29/5/2023).

Said mengatakan kehadiran Nasaruddin Umar dan Ganjar di Manado pada Kamis (18/5) lalu lantaran halalbihalal. Kehadiran Nasaruddin di sana, kata dia, juga sebagai penceramah.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Bahwa Pak Nasaruddin Umar ke Manado, kan memang setiap tahun diundang untuk halalbihalal, penceramahnya memang Imam Besar ustaz kita, Nasaruddin Umar," imbuhnya.

Said membicarakan pertimbangan cawapres Ganjar yang sebelumnya disampaikan Rommy PPP, yaitu berwajah Islam moderat. Menurut Said hal itu juga sejalan dengan keinginan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri dan pimpinan pengurus partai.

"Berbagai pertimbangan itu sudah menjadi pertimbangan juga oleh PDI Perjuangan, bahwa bagi PDIP Islam moderat, kita semua Islam Indonesia, yang berkepribadian indonesia itu sudah menjadi pertimbangan bagi ibu ketua umum. Sehingga apa yang disampaikan kawan kita, saudara Rommy persis sama dengan keinginan Ibu Ketum dan DPP PDIP," ujar Said.

"Kalau Islam moderat di kita itu kan ahlussunnah wal jama'ah, ahlu sunnah kita itu pastilah biasanya NU, Muhammadiyah, al washliyah itu kan moderat semua. Kita tidak membidik pada satu organisasi," tutur Said.

Said mengaku tidak ingin digiring-giring untuk memberikan jawaban tertentu. Said menyebut semua hal dipertimbangkan.

"Sebab kalau kemudian kawan-kawan menggiring saya 'Pak yang moderat yang NU' lah Muhammadiyah juga moderat, washliyah juga moderat, wathaniyah juga moderat, itu kan Islam Islam moderat yang ada, yang sudah berkembang di kita," sambungnya.

Nasaruddin sebelumya mengaku hingga saat ini tak ada ajakan untuk menjadi cawapres dari partai-partai politik. Untuk itu, ia menegaskan akan menjalani peran sebagai pengurus masjid sebagaimana mestinya.

"Pokoknya sampai hari ini nggak ada (ajakan sebagai Cawapres). Jadi saya pikir saya akan tetap mempertahankan jadi diri saya kepribadian saya seperti apa adanya sekarang ya," kata Nasaruddin di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Minggu (21/5).

Nasaruddin Umar mengatakan tak pernah terpikirkan untuk menjadi seorang tokoh yang penuh kepopuleran. Justru, lanjutnya, dengan karya yang ada saat ini sudah cukup membuatnya bahagia.

"Soal itu (Cawapres) jujur ya, saya bekerja untuk umat tidak pernah sedikitpun terlintas niat untuk menjadi apa, menikmati hasil karya saya dianut oleh bangsa kalau itu positif saya sudah cukup," ujarnya.

Lihat juga Video: Pengurus PDIP Kunjungi Kantor PPP Bahas Pencapresan Ganjar

[Gambas:Video 20detik]