Kemarin pada tanggal 4 september 2023, jajaran partai-partai yang bekerja sama untuk mengusung Ganjar Pranowo mengadakan rapat cukup panjang. Rapat gabungan Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan, PPP, Perindo dan Hanura dipimpin langsung oleh para ketua umum partai-partai tersebut, yakni Ibu Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum PDI Perjuangan, Bapak Mardiono Ketua Umum PPP, Bapak Hary Tanoesoedibjo Ketua Umum Perindo dan Bapak Osman Sapta, Ketua Umum Hanura, para Sekjen dan beberapa Ketua DPP masing-masing partai.

Dalam rapat membahas berbagai agenda strategis ke depan dalam upaya memenangkan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden 2024-2029. Ada banyak pokok bahasan yang dibicarakan dan disepakati dalam rapat tersebut. Salah satunya adalah pembentukan Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo pada pilpres 2024. Telah disepakati dalam pleno rapat dengan mengangkat Bapak Arsjad Rasjid sebagai Ketua Tim Pemenangan Ganjar Pranowo.

Pak Arsjad akan dibantu oleh para wakil ketua yang terdiri dari beberapa unsur, yakni di antaranya unsur purnawirawan jenderal TNI dan Polri, partai politik, tokoh masyarakat dan relawan. Pertimbangan terpilihnya Pak Arsjad secara aklamasi sebagai Ketua Tim Pemenangan Nasional dengan berbagai dasar, antara lain:

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

1. Pak Arsjad Rasjid representasi dari kalangan dunia usaha. Kita memerlukan dari kalangan dunia usaha untuk membuktikan bahwa kebijakan ekonomi Ganjar Pranowo ke depan mempertimbangkan aspek business friendly. Sebab kita membutuhkan peran dunia usaha untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat secara luas, guna menopang agenda Visi Indonesia Emas 2045.

2. Pak Arsjad Rasjid merepresentasikan jiwa muda, sekaligus pengalaman panjang baik secara akademik maupun jaringan. Pertimbangan ini kami anggap penting, sebab lebih dari 50 persen pemilih pada pemilu 2024 adalah kalangan muda.

Oleh sebab itu, kami membutuhkan kepemimpinan anak muda, sekaligus memahami karakter anak muda, sehingga komandan pemenangan memahami narasi yang tepat yang perlu disampaikan kepada pemilih, khususnya pemilih muda.

3. Pak Arsjad Rasjid selama ini telah menjadi bagian penting yang ikut menyukseskan berbagai program ekonomi dari Presiden Jokowi.

Salah satu debutnya yang harus kita apresiasi adalah ikut membantu program Presiden Jokowi dalam membangun dan mengembangkan ekosistem kendaraan listrik (electric vehicle/EV). Sejalan dengan hal itu, agenda pembangunan Ganjar Pranowo adalah meneruskan fondasi pembangunan yang telah di bangun oleh Presiden Jokowi.

Dan kami pandang, Pak Arsjad sangat memahami agenda agenda strategis pembangunan kita ke depan, sekaligus tantangan ekonomi yang harus kita hadapi.

4. Pak Arsjad selama ini telah berinteraksi sangat baik dengan Mas Ganjar Pranowo. Bonding keduanya telah terbentuk. Hal ini menjadi modal personal yang baik saat Pak Arsjad mengotaki pemenangan buat Mas Ganjar.

Mas Ganjar percaya ke Pak Arsjad, sebaliknya juga demikian. Pak Arsjad juga siap mencurahkan tenaga dan pikirannya demi kemenangan Mas Ganjar. Modal saling percaya inilah yang menjadi fondasi penting.

5. Kepemimpinan Pak Arsjad akan ditopang oleh unsur wakil ketua tim pemenangan, dengan memasukkan unsur purnawirawan Jenderal TNI dan Polri, dan tokoh masyarakat. Beliau semua akan melengkapi kekuatan jaringan teritorial, dalam rangka penguasaan medan elektoral yang harus dimenangkan oleh Mas Ganjar Pranowo.

Sehingga kepemimpinan dalam Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo dalam menghadapi pilpres 2024 bersifat kolektif kolegial, yang mencerminkan berbagai unsur kekuatan nasional, sekaligus jiwa gotong royong sebagai watak dasar berpolitik kami.

6. Gerak cepat terus melaju untuk Indonesia Maju menjadi ikon Tim Pemenangan Ganjar Pranowo, dan karenanya Capres Ganjar dan Ketua Umum TPN akan segera membentuk dewan pakar dari berbagai ahli dan disiplin ilmu, seperti akademisi, teknokrat. Termasuk merekrut pakar kebijakan publik, dan lain-lain.

MH Said Abdullah Ketua DPP Bidang Perekonomian PDI Perjuangan

Simak Video 'Ketum KADIN Arsjad Rasjid Jadi Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar':

[Gambas:Video 20detik]


Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi Mallarangeng menyebut saat ini partainya tengah menjalin komunikasi dengan partai lain untuk menentukan langkah politik selanjutnya. Demokrat diketahui keluar dari koalisi bacapres Anies Baswedan.

"Jadi jelas kita sekarang ini sedang jalin komunikasi dengan partai sahabat lain, kita tak lagi bersama koalisi perubahan itu yang sudah bubar dengan kami tidak lagi berada di situ, tetapi kami sedang komunikasi dengan partai sahabat lain mudah-mudahan dalam waktu dekat ada kejelasan kemana partai Demokrat berlabuh dalam koalisi," ujar Andi usai memberikan materi dalam acara pendidikan politik dan pelantikan Ketua DPAC Demokrat, Di Jatilihur, Purwakarta, dilansir detikJabar, Senin (4/9/2023) sore.

Andi kemudian partainya masih menjalin komunikasi dengan koalisi bacapres Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Nantinya Demokrat akan menentukan akan bergabung mendukung Ganjar atau Prabowo.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Pilihannya dua, koalisi dengan pak Prabowo atau pak Ganjar, tapi yang mana tentu kita komunikasi dulu intinya kita diterima dengan baik, apa peran yang akan diberikan kepada kami kemudian apa yang diharapkan ketika kami berkoalisi," katanya.

Saat ditanya soal poros baru dengan PPP atau PKS, Andi mengerutkan dahi dan menyebutkan poros itu cukup rumit direalisasikan. Pasalnya kedua partai saat tengah berkoalisi dengan partai-partai lain.

"Cari partner koalisi baru mungkin dalam jangka waktu dekat, secara teoritis PPP bersama PDI-P, kalo bangun poros Baru PPP harus keluar dari juga PKS, kita belum komunikasi bagaimana, sedikit rumit dan jumlahnya pas-pasan," ungkap Andi.

Baca selengkapnya di sini.

Simak Video 'AHY Siap Move On dan Bocoran Koalisi Pilihan Demokrat':

[Gambas:Video 20detik]


Seruan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas agar masyarakat tidak memilih calon presiden (capres) pemecah belah umat direspons Juru Bicara Anies Baswedan, Angga Putra. Dia menilai Anies Baswedan masuk kriteria pemersatu bangsa.

Seruan Menag

Untuk diketahui, Yaqut sebelumnya pernah menyerukan agar masyarakat melihat betul rekam jejak dalam memilih capres. Yaqut mengatakan hal ini di acara Tablig Akbar Idul Khotmi Nasional Thoriqoh Tijaniyah ke-231 di Pondok Pesantren Az-Zawiyah, Tanjung Anom, Garut, Jawa Barat.

Menurutnya, jangan sampai capres yang dipilih memiliki rekam jejak pemecah belah. Yaqut juga mengingatkan masyarakat tidak memilih calon pemimpin yang menggunakan agama sebagai alat politik untuk memperoleh kekuasaan.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Harus dicek betul. Pernah nggak calon pemimpin kita, calon presiden kita ini, memecah-belah umat. Kalau pernah, jangan dipilih," ujar Yaqut dalam keterangannya yang dilansir Kemenag.go.id, Senin (4/9/2023).

"Agama seharusnya dapat melindungi kepentingan seluruh umat, masyarakat. Umat Islam diajarkan agar menebarkan Islam sebagai rahmat, rahmatan lil 'alamin, rahmat untuk semesta alam. Bukan rahmatan lil islami, tok," lanjutnya.

Sekali lagi, dia berpesan kepada peserta yang hadir dalam acara itu untuk mengecek rekam jejak capres. Dia berharap masyarakat memilih pemimpin terbaik untuk Indonesia.

"Saya berpesan kepada seluruh ikhwan dan akhwat ini agar nanti ketika memilih para pemimpin, memilih calon pemimpin kita, calon presiden dan wakil presiden, kita, lihat betul rekam jejaknya," seru Gus Men.

"Yaitu bagaimana umat ini bisa tetap tenang, tetap teduh, tetap damai meskipun berbeda-beda dalam pilihannya. Tentu saya juga berharap tarekat Tijaniyah ini menjadi contoh, bagaimana memilih pemimpin yang baik," imbuhnya.

Adapun, pemimpin yang baik menurutnya adalah pemimpin yang bisa dipercaya. "Bagaimana memilih pemimpin yang benar-benar bisa dipercaya, bisa diberikan amanah untuk memimpin bangsa besar. Bangsa yang memiliki keragaman, bangsa yang memiliki banyak perbedaan, tetapi itu menjadi kekuatan kita," tuturnya.

Simak respons Jubir Anies di halaman berikut

Saksikan Video 'Menag: Jangan Pilih Capres yang Pernah Memecah Belah Umat':

[Gambas:Video 20detik]

Halaman 1 2 Selanjutnya


Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi Mallarangeng menyebut saat ini partainya tengah menjalin komunikasi dengan partai lain. Pasalnya, Demokrat keluar dari koalisi pengusung bacawapres Anies Baswedan.

"Jadi jelas kita sekarang ini sedang jalin komunikasi dengan partai sahabat lain, kita tak lagi bersama koalisi perubahan itu yang sudah bubar dengan kami tidak lagi berada di situ, tetapi kami sedang komunikasi dengan partai sahabat lain mudah-mudahan dalam waktu dekat ada kejelasan kemana partai Demokrat berlabuh dalam koalisi," ujar Andi usai memberikan materi dalam acara pendidikan politik dan pelantikan Ketua DPAC Demokrat, Di Jatilihur, Purwakarta, Senin (4/9/2023) sore.

Andi menjelaskan, ada dua koalisi sahabat yang saat ini sudah dijalin komunikasinya, yang pertama koalisi pengusung bacawapres Ganjar Pranowo dan koalisi pengusung Prabowo Subianto, keduanya tengah membangun komunikasi dan menakar kehadiran Demokrat jika ada di salah satu koalisi tersebut.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Pilihannya dua, koalisi dengan pak Prabowo atau pak Ganjar, tapi yang mana tentu kita komunikasi dulu intinya kita diterima dengan baik, apa peran yang akan diberikan kepada kami kemudian apa yang diharapkan ketika kami berkoalisi," katanya.

Saat ditanya apakah akan membuat poros baru dengan PPP atau PKS, Andi mengerutkan dahi dan menyebutkan poros itu cukup rumit direalisasikan, pasalnya kedua partai saat tengah berkoalisi dengan partai-partai lain pengusung bacawapres.

"Cari partner koalisi baru mungkin dalam jangka waktu dekat, secara teoritis PPP bersama PDI-P, kalo bangun poros Baru PPP harus keluar dari juga PKS, kita belum komunikasi bagaimana, sedikit rumit dan jumlahnya pas-pasan," ungkap Andi.

Andi mengisyaratkan akan memilih antara kedua koalisi yang sudah ada. "Sementara yang pak Ganjar pak Prabowo dua-duanya sudah berlayar itu pilihan memungkinkan kita ambil tapi yang mana kita lihat nanti hasil komunikasi," pungkasnya.


Partai Demokrat (PD) resmi mencabut dukungan terhadap bakal capres Anies Baswedan yang kini berduet dengan bakal cawapres sekaligus Ketum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin. Kader Demokrat diminta membuka lembaran dan koalisi baru untuk Pilpres 2024.

Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) merasakan kemarahan para kader usai keputusan sepihak Partai NasDem menduetkan Anies dengan Cak Imin. Namun, AHY mengatakan kader marah bukan karena dirinya batal jadi cawapres.

"Saya tahu para kader Demokrat marah dan kecewa, marah dan kecewa bukan karena ketumnya tidak menjadi cawapres, tapi karena perjuangan Demokrat telah dilukai oleh mereka yang tidak jujur serta melanggar komitmen dan kesepakatan. Bagi Demokrat ini sesuatu yang fundamental," kata AHY usai rapat internal di DPP Partai Demokrat, Jakarta, Senin (4/9).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

AHY mengatakan etika dan integritas menuju 2024 saat ini seolah tidak penting dan relevan mencapai tujuan. Atas hal itu, AHY yakin perubahan harus benar-benar dilakukan.

"Karena demokrasi yang sejati hanya bisa terawat dan tetap eksis jika hal mendasar tadi tetap dipertahankan," kata AHY.

Putra Presiden RI ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu kemudian mengenang perjalanan saat menempuh pendidikan di TNI. AHY mengatakan nilai dan etika perwira terus dipegang teguh.

"Hal ini adalah modal utama bagi seorang prajurit dalam mengemban tugas apapun. Dalam kondisi perang saja kami diwajibkan ketika itu untuk memaklumi etika dan tirani. Sehingga perang bukan soal kill or to be kill, bukan hanya seolah tentang menang atau kalah, tapi juga soal cara untuk bisa memenangkan peperangan tersebut," ucapnya.

"Begitu juga berpolitik, saya rasa rakyat Indonesia sepakat untuk berpolitik secara beretika," sambung AHY.

AHY juga memberikan arahan kepada kader Partai Demokrat buntut terbongkarnya duet Anies-Cak Imin. AHY menyatakan Demokrat move on dari Anies dan Koalisi Perubahan untuk Persatuan.

"Mari kita buka lembaran baru ke depan kita harus segera move on," ujar AHY.

Demokrat, jelas AHY, masih akan memperjuangkan perubahan dan perbaikan. AHY menyebut partainya itu akan bergabung dengan koalisi yang memiliki kesamaan visi.

"Demokrat akan berikhtiar untuk bergabung dengan koalisi lain yang memiliki kesamaan cara pandang, visi kebangsaan, dan etika politik," tambah AHY.

AHY meminta seluruh kader Demokrat menyongsong perjalanan baru dengan hati yang bersih dan niat yang baik. Pertama, ia meminta seluruh kader memaafkan pihak yang telah menyakiti Demokrat.

AHY bersama jajaran Partai Demokrat saat deklarasi dukung Anies Baswedan sebagai capres 2024. (Agung Pambudhy/detikcom)

"Semoga kita semua bisa memaafkan walaupun tidak begitu saja melupakan. Saya pun sebagai manusia biasa tentu tidak liput dari kekurangan," imbuh AHY.

"Hari ini kami keluarga Partai Demokrat dengan berbesar hati, dengan kerendahan hati, menyatakan move on dan siap menyongsong peluang-peluang baik di depan," lanjutnya.

Tak hanya itu, AHY mengucapkan selamat kepada pasangan Anies dan Cak Imin yang telah resmi mendeklarasikan diri sebagai capres-cawapres 2024. AHY mendoakan keduanya sukses.

"Saya mengucapkan selamat kepada Bapak Anies Baswedan dan Bapak Muhaimin Iskandar yang baru saja mendeklarasikan sebagai pasangan capres cawapres 2024 ke depan, semoga sukses," ujar AHY.

Sikap AHY Dipuji

Juru Bicara Anies Baswedan, Sudirman Said mengapresiasi sikap AHY yang meminta kader move on. Sudirman menilai sikap AHY itu bentuk kedewasaan dalam berpolitik.

"Saya menyimak pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat Mas AHY dengan seksama. Kita patut mengapresiasi sikap dan kematangan Mas AHY dalam menghadapi suasana yang tidak mudah ini," kata Sudirman dalam keterangannya.

"Sikap memaafkan dan mengajak seluruh kader untuk move on memberi signal yang menunjukkan kedewasaan politik, baik dari Ketua Umum Mas AHY maupun seluruh jajaran Partai Demokrat," lanjutnya.

Sudirman mengatakan sikap AHY yang ingin tetap bekerja sama dalam agenda-agenda politik menunjukkan sikap terpuji. Menurutnya, hal itu berarti menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan subjektif.

"Kesediaan untuk tetap bekerja sama dalam agenda-agenda kebangsaan yang lebih besar adalah sikap yang terpuji, yang menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan subyektif masing-masing pihak," ujarnya.

Sudirman menuturkan tidak ada pengkhianatan antara Anies Baswedan dan AHY, hanya saja momentum yang belum tepat. Lagipula menurut Sudirman, Anies bukan pengurus atau kader partai sehingga tidak memiliki daya paksa untuk memutuskan apa yang menjadi pilihannya.

"Yang terjadi di antara keduanya bukanlah tindak pengkhianatan satu sama lain, melainkan niat baik dan komitmen bekerja sama yang belum bertemu momentum. Keduanya memiliki keterbatasan dalam mewujudkannya, terlebih Mas Anies yang bukan pengurus atau kader Partai tertentu, sehingga tidak punya daya paksa untuk memutuskan apa yang sudah menjadi pilihannya," ungkapnya.

Halaman 1 2 Selanjutnya


Ada 3 nama bacawapres Prabowo Subianto yang dibocorkan oleh Ketum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra. Selain Yusril sendiri, dua nama lainnya yakni Airlangga Hartarto dan Erick Thohir.

Lantas, siapa yang paling berpeluang dipilih Prabowo? Lalu, apakah nama pendamping Prabowo itu bisa mendongkrak suara, terutama di Jatim?

Pengamat Politik Universitas Brawijaya (UB) Malang Assoc. Prof Anang Sujoko menyebut, ada tiga aspek penting dalam mengukur peluang nama-nama cawapres Prabowo yang disebut Yusril tersebut.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Tolak ukur pertama, logistik. Kalau dari tiga itu yang punya kekuatan logistik Airlangga dan Erick," kata Anang kepada detikJatim, Senin (4/9/2023).

Anang kemudian bicara soal elektabilitas. Di faktor elektabilitas, Erick unggul dari Airlangga Hartarto dan juga Yusril Ihza Mahendra.

"Setelah bicara elektabilitas, kita bicara soal kekuatan politik. Di sini tentu Airlangga punya kekuatan politik paling tinggi. Sementara Erick kan tidak punya parpol atau nonparpol, jadi kalau posisinya mau cawapres harus disepakati semua partai yang ada di koalisi," jelasnya.

Faktor lainnya yang melengkapi tiga faktor utama itu, lanjut Anang yakni pengalaman dan latar belakang figur cawapres. Di sini, Erick kembali unggul.

"Minus Erick, dia tidak punya partai meski diusulkan PAN. Tapi hal itu juga mempunyai kelebihan bahwa dia bukan kader politik dan lebih diterima di masyarakat luas. Erick kan unggul juga dalam hal pengalaman, latar belakang selama ini, dan itu memperkuat posisi Prabowo," jelasnya.

Nilai plus lain yang dimiliki Erick ialah kedekatan dengan elite PBNU saat ini. Itu bisa menutup kekurangan Prabowo usai ditinggal PKB.

"Ya Erick juga dekat dengan PBNU, meski memang ada penolakan juga dari kader NU karena Erick tidak struktural. Tapi itu bisa diredam saya kira oleh tokoh-tokoh NU. Jadi tidak harus representasi NU dari kultural, selama dia mempunyai kedekatan dan kepentingan bersama, saya kira NU bisa menerima Erick di posisi itu," jelasnya.

"Dan selama ini Erick juga dekat dengan NU. Lebih dekat Erick dibanding Airlangga dan Yusril kalau untuk urusan NU," tambahnya.

Anang menyebut, jika Prabowo memilih Erick sebagai cawapres, maka bisa menambal lubang yang ditinggal PKB. Prabowo bisa meraih ceruk suara NU di Jawa Timur dan Jawa Tengah jika meminang Erick.

"Untuk bisa meraih Jatim yang potensial dengan mayoritas warga Nahdliyin, ya Erick. Ini bisa kita lihat dari kekuatan Airlangga dan Yusril di Jatim yang tidak signifikan," tegasnya.

Anang menilai, kedekatan Erick dan PBNU bisa menguntungkan Prabowo di Pilpres 2024. Apalagi, Erick merupakan Ketua Steering Committee Peringatan Satu Abad NU di Sidoarjo Februari 2023 lalu yang dibanjiri jutaan Nahdliyin.

Namun, Erick juga perlu sowan dan 'mengondisikan' ulama-ulama NU Jatim yang belum sepenuhnya menerima kehadirannya di NU.

"Potensi Erick dapat ceruk Nahdliyin terbuka karena faktor relasi Erick dengan NU. Meski begitu, tidak semua tokoh kultural NU akan ke Erick," sebutnya.

Selanjutnya, tinggal bagaimana Erick diterima parpol-parpol di Koalisi Indonesia Maju. Menurut Anang, diterima atau tidaknya Erick di koalisi tersebut bergantung pada hal transaksional

"Tergantung dari transaksi, sementara kalau lihat Yusril tidak terlalu ngoyoh dan PAN yang getol Erick. Kita lihat internal Golkar sendiri tidak murni sepakat ke arah Airlangga Hartarto. Jadi, menurut saya kemungkinan transaksinya berupa apa agar terjadi deal. Jika deal, maka Erick punya kans lebih bagus dari lainnya," tukasnya.

Prabowo Sebut Ada Peran Asing di Papua, Yusril: Isyarat Bagi Negara Lain


Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Zulhas mengungkap rencana Indonesia yang mau impor beras dari India sebanyak 1 juta ton sementara ini batal. Hal ini karena India tengah menyetop ekspor berasnya.

Zulhas mengatakan hal tersebut usai melakukan rapat dengan Komisi VI DPR RI, di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (4/9/2023). "Oh nggak (nggak jadi impor dari India). India lagi melarang ekspor berasnya," ungkapnya.

Bagaimana awal mula Indonesia mau impor beras dari India 1 juta ton?

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Mulanya informasi ini juga disampaikan langsung oleh Zulhas pada 16 Juni 2023. Rencana impor itu dilakukan sebagai antisipasi pasokan di tengah ancaman el nino.

"Beras kita menang harus ambil (impor) walaupun kadang-kadang enggak populer ya, tapi kita harus ambil inisiatif karena nanti kalau El Nino berat keadaannya kita enggak boleh bertaruh beras kurang kan," kata Zulhas, Kamis (16/6/2023) lalu.

Dia menyebutkan pihaknya sudah MoU dengan India, jadi sewaktu-waktu Indonesia bisa membeli beras tersebut.

"Tapi harga sudah diikat sudah G2G antara pemerintah dengan pemerintah, kita sudah pesan 1 juta (ton)," tambahnya.

Pada awalnya Zulhas mengatakan impor tersebut di luar penugasan Badan Pangan Nasional dan Perum Bulog. Namun informasi itu berganti bahwa impor tersebut akan masuk dalam penugasan Perum Bulog.

"Itu bagian dari itu (dari penugasan 2 juta ton), kalau dengan India itu kan MoU saja, artinya kerja sama G to G (government to government) kalau pemerintah memerlukan yang tadi sudah diputuskan, kapan diperlukan, apa kata Bulog," jelasnya dalam Economic Update 2023 di YouTube CNBC Indonesia, Selasa (11/7/2023).

Tak lama beberapa waktu berselang, muncullah informasi bahwa India akan menyetop ekspor beras untuk mengamankan pasokan dalam negeri. Informasi ini akhirnya direalisasikan oleh India atau resmi setop ekspor beras pada 20 Juli 2023 kemarin.

Kebijakan ini diprediksi akan mempengaruhi lonjakan inflasi pangan global. Informasi ini sebagaimana dikutip dari Reuters.

Larangan ekspor beras non basmati itu dilakukan karena harga di dalam India sendiri tengah meningkat. Selama sebulan kenaikannya mencapai 3% dan setahun sudah naik 11,5%. Lonjakan ini juga disebabkan karena produksi beras di India terhambat karena cuaca buruk.

Kemudian Kementerian Perdagangan akhirnya angkat bicara soal nasib kesepakatan importasi 1 juta ton beras itu. Mulanya keterangan disampaikan oleh Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Budi Santoso yang mengatakan, pembicaraan Indonesia mau mengimpor beras dari India sudah terjadi sejak lama.

Kemudian, adanya kesepakatan atau Memorandum of Understanding (MoU) juga terjadi sebelum India memutuskan melarang ekspor berasnya.

"Sebenarnya kemarin kita sudah final tinggal tanda-tangan. Kita kan mau ada MoU khusus impor dari India," ujar Budi ditemui di Hotel Pullman Central Park, Jakarta, Senin (14/8/2023).

Namun, Budi mengatakan sejak adanya kebijakan penyetopan ekspor beras oleh India, pemerintah Indonesia belum mendapatkan keputusan dari negara tersebut. Jadi, belum ada kepastian apakah impor tersebut berlanjut apa tidak.

Kemudian terkait tanda tanya apakah impor tersebut jadi apa tidak, terjawablah dari keterangan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan usai melakukan rapat dengan Komisi VI DPR RI 4 September 2023.

Pria yang akrab disapa Zulhas itu mengatakan India menyetop ekspor berasnya untuk menjaga pasokan dan harga dalam negerinya. Apalagi menurut Zulhas harga pangan di negara tersebut tengah melonjak dan mengakibatkan inflasi India juga tinggi.

"India itu mau pemilu, India itu inflasinya 8% segala cara terkait pangan dilarang ekspor, agar harganya turun dan inflasinya terkendali. Musuh pemerintahan saat ini itu inflasi," ungkapnya.

Meski demikian, Zulhas mengatakan cadangan beras pemerintah (CBP) Indonesia aman untuk menjaga pasokan. Berdasarkan informasi yang dimiliki, CBP saat ini 1,6 juta ton. Hal ini dikatakan dalam rapat dengan Komisi VI DPR RI.

"Beras kita cukup kita punya 1,6 juta (ton) agar nggak tidak usah panik kita beras cukup ada 1,6 juta. Tahun lalu 500 ribu, sekarang 1,6 juta mungkin masuk lagi 400 ribu," ujarnya.

Simak juga Video 'Mau Impor Beras Susah, Jokowi Beri Pesan Ini ke Kepala Daerah':

[Gambas:Video 20detik]


Bendahara Umum Partai NasDem Ahmad Sahroni hendak melaporkan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ke Bareskrim Polri. Tetapi niatnya digagalkan oleh sang ketum Surya Paloh.

Sahroni mengaku dirinya memang ingin melaporkan SBY secara pribadi ke Bareskrim atas dugaan kebohongan. Saat ingin melapor Sahroni mengaku ditelepon paloh untuk membatalkan laporannya.

Adapun ucapan SBY yang dinilai bohong adalah bahwa Anies Baswedan dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) akan dideklarasikan sebagai capres-cawapres pada awal September.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Wakil Ketua Komisi III DPR itu menyebut tak ada kesepakatan terkait hal itu pada pertemuan di Cikeas, 25 Agustus 2023. Sahroni sendiri hadir di pertemuan tersebut.

"Tadi saya di jalan menelepon Ketua Umum bahwa saya akan melakukan pelaporan. Tapi Pak Surya memerintahkan kepada saya untuk tidak boleh melaporkan yang bersangkutan. Saya nih sebenarnya udah siap melaporkan, tapi tadi perintah Ketua Umum untuk tidak boleh melaporkan yang bersangkutan," ujar Sahroni.

Hubungan antara Demokrat dan NasDem memanas usai NasDem memberikan kursi cawapres Anies kepada Ketum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin. Demokrat akhirnya mencabut dukungannya kepada Anies sebagai capres.

Perintah Surya Paloh

Perintah Paloh itu diungkap Sahroni di Bareskrim Polri, Senin (4/9). Kedatangan Sahroni ke Bareskrim awalnya bertujuan untuk melaporkan SBY namun dilarang oleh Paloh.

"Jadi saya ini sebenarnya sudah siap untuk melaporkan, tapi tadi perintah ketua umum untuk tidak boleh melaporkan yang bersangkutan (SBY)," kata Sahroni.

Sahroni lantas bercerita kalau dirinya mendapat perintah itu setibanya di Bareskrim. Sahroni diminta Paloh untuk balik ke kantor.

"Iya, UU ITE, tapi mengurungkan niat, karena tadi pas mau turun Pak Surya mengatakan 'sudah kau nggak boleh melaporkan seseorang, sudah kau balik kantor'," ucapnya.

Baca fakta lainnya di halaman selanjutnya..

Halaman 1 2 Selanjutnya


Pemilu 2024 sudah di depan mata. Sejumlah partai politik (parpol) telah mengumumkan nama capres untuk maju Pilpres 2024 seperti Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan. Tak kalah penting dari capres, nama-nama cawapres juga menyorot perhatian publik.

Pemilihan cawapres agaknya memang diharapkan dapat meningkatkan jumlah suara untuk memenangkan Pemilu. Sepanjang perjalanan Pemilu di Indonesia, terdapat tiga tokoh Nahdlatul Ulama (NU) yang pernah maju menjadi cawapres.

Menurut laman nu.or.id, riset menyebut 88,4 persen populasi masyarakat Muslim di Indonesia merasakan kedekatan dengan NU. Belum lagi jumlah masyarakat Muslim di Indonesia mencapai 231,06 juta penduduk atau setara 86,7 persen dari total penduduk.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Maka tidak heran apabila tokoh-tokoh NU dipilih menjadi cawapres agar dapat meningkatkan jumlah perolehan suara. Terbaru, pasangan capres dan cawapres yang telah mendeklarasikan diri ialah Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Cak Imin). Di mana Ketum PKB Cak Imin sendiri merupakan tokoh NU.

3 Cawapres dari Tokoh NU

Berikut tiga tokoh NU yang pernah menjadi cawapres. Mulai dari KH Hasyim Muzadi, Salahuddin Wahid, hingga Ma'ruf Amin.

1. KH Hasyim Muzadi

KH Ahmad Hasyim Muzadi merupakan tokoh Islam Indonesia yang pernah menjabat Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama masa khidmat 2000-2010. Pada Pemilu 2004, ia dicalonkan sebagai cawapres mendampingi Megawati Soekarnoputri.

Pasangan capres-cawapres ini berhasil memperoleh 26,2% suara di putaran pertama. Namun, mereka kalah dari pasangan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Jusuf Kalla pada putaran kedua.

2. Salahuddin Wahid

Salahuddin Wahid atau lebih dikenal dengan Gus Solah merupakan seorang ulama, politisi, dan aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia. Ia pernah dipercaya sebagai pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng Jombang dan calon Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama pada muktamar ke-32 NU di Makassar.

Gus Solah merupakan cucu pendiri NU Abdurrahman Wahid. Pada Pemilu 2004, ia pernah terpilih menjadi cawapres berpasangan dengan Wiranto. Pasangan ini menduduki posisi ketiga dengan perolehan suara sebanyak 22,15% pada putaran pertama Pemilu yang dimenangkan pasangan SBY dan Jusuf Kalla.

3. Ma'ruf Amin

KH Ma'ruf Amin merupakan seorang ulama, dosen, dan politikus Indonesia. Ia dikenal sebagai tokoh senior organisasi NU sebagai Rais 'Aam sejak 2015. Ia juga menjadi Mustasyar Pengurus Besar NU sejak 2019.

Pada Pemilu 2019, ia terpilih sebagai cawapres mendampingi Joko Widodo. Pasangan capres-cawapres ini berhasil memenangkan Pemilu 2019-2024 dengan perolehan suara sebanyak 55,5%.

Sementara itu, tokoh NU Cak Imin yang kembali maju Pilpres ialah Cak Imin berpasangan dengan capres Anies Baswedan. Deklarasi Anies-Cak Imin dilakukan di Surabaya pada Sabtu pekan lalu.

Selain Cak Imin, sejumlah survei memunculkan nama-nama tokoh NU sebagai kandidat terkuat bacawapres. Di antaranya Erick Thohir, Mahfud MD, Khofifah Indar Parawansa, KH Said Aqil Siroj, dan KH Yahya Cholil Staquf.

Artikel ini ditulis oleh Savira Oktavia, peserta Magang Bersertifikat Kampus Merdeka di detikcom

Jokowi: Kekuatan NU Sangat Luar Biasa, Perlu Dikonsolidasi dengan Baik


Satlantas Polres Magetan menggelar Operasi Zebra Semeru 2023. Operasi akan digelar selama 14 hari dengan sasaran Pelajar SLTP atau anak di bawah umur yang berkendara motor.

"Apel Gelar Pasukan dimaksudkan untuk mengecek kesiapan, sebelum terjun di lapangan sudah kita laksanakan hari ini. Target operasi Zebra Semeru kali ini pengendara di bawah umur (Pelajar SLTP)," ujar Kapolres Magetan AKBP Muhammad Ridwan, Senin (4/9/2023).

Ridwan menambahkan bahwa sebelumnya telah dilaksanakan sosialisasi terkait operasi Zebra Semeru. Pelaksanaan operasi Zebra berlangsung mulai hari ini 4 September 2023 hingga 17 September mendatang.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Sebelumnya kita sudah sosialisasi ke masyarakat luas terkait operasi zebra Semeru," tandasnya.

Kasat lantas Polres Magetan AKP Vista Dwi Pujiningsih, mengatakan bahwa Operasi Zebra Semeru digelar serentak di seluruh Indonesia. Dengan mengusung tema "'Kamseltibcarlantas yang Kondusif Menuju Pemilu Damai 2024.'

"Sebelum Operasi Zebra Semeru itu dimulai, setidaknya masyarakat sudah paham soal pentingnya mematuhi peraturan berlalu lintas. Dengan begitu, tindakan tegas yang dilakukan bisa diminimalisir," jelas Vista.

"Kami berharap dukungan dari seluruh komponen masyarakat agar kegiatan Operasi Zebra Semeru 2023 nanti dapat berjalan dengan lancar dan tertib," tandas Vista.

Heboh Santriwati Ponpes di Magetan Tenteng Airsoft Gun


Heru Subagia dipecat dari jabatannya sebagai Ketua DPD PAN Kabupaten Cirebon. Heru dipecat usai menyatakan dukungan kepada Ganjar Pranowo sebagai capres di Pemilu 2024.

Dilansir detikJabar, Sekretaris DPW Jabar Hasbullah mengatakan Heru dipecat karena tak sejalan dengan kebijakan partai. PAN diketahui sudah mendeklarasikan dukungan terhadap Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai Capres 2024 mendatang.

"Mas Heru sudah diberhentikan sebagai Ketua DPD Cirebon oleh DPP PAN karena mendukung Ganjar Pranowo sebagai capres. Sementara DPP telah menentukan pilihan koalisi ke Prabowo," kata Hasbullah kepada detikJabar, Senin (4/9/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Menurut Hasbullah, Heru sudah melanggar AD/ART atau aturan PAN. Sehingga, ia memang patut diberikan sanksi tegas berupa pemecatan.

"Di AD/ART PAN, jika ada kader yang mengeluarkan pendapat yang bisa merugikan partai, memang dapat direkomendasikan untuk dipecat. Apalagi, Mas Heru ini kekeh, mengatasnamakan PAN Cirebon mendukung Ganjar Pranowo, sementara DPP sudah memutuskan koalisi ke Prabowo," ucapnya.

DPP PAN juga sudah menunjuk pengganti Heru Subagia untuk mengisi kekosongan jabatan DPD PAN Kabupaten Cirebon. DPP menugaskan Nurul Qomar, sosok yang selama ini dikenal sebagai pelawak di Indonesia.

Baca selengkapnya di sini.

Simak juga 'Cerita Yandri PAN soal Megawati Perintahkan Ganjar Pakai Baju Merah':

[Gambas:Video 20detik]


Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Budi Arie Setiadi, menyampaikan anggaran lembaganya untuk tahun 2024 sebesar Rp 14,8 triliun. Hal tersebut disampaikan Budi dalam rapat kerja dengan Komisi I DPR RI.

"Pagu anggaran Kemenkominfo tahun anggaran 2024 sebesar Rp 14,84 Triliun. Pagu anggaran Kemenkominfo dibagi menjadi lima program," kata Budi dalam rapat kerja, Kompleks Senayan, Jakarta, Senin (4/9/2023).

Adapun dalam rapat, Budi merinci program yang menjadi prioritas Kemenkominfo. Salah satunya, program penyediaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi sebesar Rp 9.856.097.812.000.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"(Kedua) Pagu program pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebesar Rp 2,3 triliun, (ketiga) pagu program pengelolaan spektrum frekuensi standar perangkat dan layanan publik sebesar 590,67 Miliar," ucapnya.

Budi juga mengatakan prioritas program lainnya, yakni program komunikasi publik sebesar Rp 299.379.493.000. Kemudian, ada program dukungan manajemen sejumlah Rp 1.798.466.977.000.

Budi Arie juga memohon dukungan Komisi I DPR RI agar perencanaan dan pembiayaan yang dilakukan dapat berjalan dengan baik. Ia berharap agenda transformasi digital bisa berjalan dengan lancar.

"Sehingga agenda percepatan transformasi digital nasional dan pelaksanaan Pemilu Damai 2024 dapat terlaksana dengan baik dan dapat betul-betul bermanfaat bagi masyarakat Indonesia," pungkasnya.

Simak juga 'Berantas Judi Online, Menkominfo: Dulu Diancam-ancam, Sekarang Nggak Ada':

[Gambas:Video 20detik]


Kader Partai Demokrat secara massal menghapus jejak Anies Baswedan. Penyebabnya, partai berlambang bintang Mercy ini merasa dikhianati karena Anies memilih Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai bakal cawapres Pemilu 2024. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan partainya dilukai oleh mereka yang tidak jujur serta melanggar komitmen dan kesepakatan.
Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani menuturkan, setelah pengkhianatan tersebut, para kader diperintahkan mencopot semua atribut kampanye bergambar Anies. Instruksi tersebut dibarengi sikap resmi mencabut dukungan terhadap Anies dan keluar dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Sikap ini, kata Kamhar, juga merupakan respons terhadap kemarahan kader akibat penghianatan Anies.
Caleg DPR RI Dapil Jawa Barat V itu mengaku telah menghabiskan biaya yang banyak hanya untuk memasang baliho bergambar Anies. Untuk memproduksi baliho, menyewa papan
, hingga memasang spanduk, Kamhar telah mengeluarkan dana sekitar lebih dari Rp 100 juta. Bahkan, pada Kamis (31/8/2023), Kamhar baru saja mencetak spanduk bergambar Anies sebesar 2x3 meter berjumlah 300 buah.
"Harusnya malam ini sudah didistribusikan di dapil saya. Namun, karena peristiwa ini, ya tidak jadi. Yang seperti saya banyak yang mengalami, hal yang serupa ya, setidaknya caleg DPR RI ada 575, kemudian ada ribuan caleg provinsi dan 2.000 caleg DPRD kabupaten/kota," ujar Kamhar saat berbincang dengan reporter
.
Dari pantauan
 di berbagai platform media sosial, banyak beredar video para kader Demokrat mencopot, mengecat, merobek, hingga membakar alat peraga kampanye bergambar Anies. Hal itu turut dibenarkan oleh Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra. Baginya, respons dari para kader itu wajar. Selama ini, di berbagai daerah, para kader telanjur berkorban memberikan banyak dukungan kepada Anies.
Herzaky pun mengklaim pihaknyalah yang meyakinkan PKS untuk bergabung dengan Koalisi Perubahan dan mengusung Anies. Selain itu, Anies sempat menyampaikan akan menjadikan AHY sebagai cawapresnya dalam Pilpres 2024. Bahkan komitmen itu diklaim telah disampaikan Anies sebanyak tujuh kali kepada Partai Demokrat.
Gelagat pengkhianatan Anies itu, kata Herzaky, sudah tercium saat pihak Partai NasDem dan Surya Paloh terus menunda-nunda deklarasi Anies-AHY. Padahal, menurut klaim Partai Demokrat, koalisi sudah sepakat bahwa bakal cawapres Anies adalah AHY dan akan dideklarasikan pada awal September tahun ini.
Di sisi lain, Herzaky menyadari, selama ini Anies dan timnya tidak pernah mendengarkan dan memakai masukan atau saran dari para petinggi Partai Demokrat terkait strategi pemenangan. Masukan-masukan yang diberikan dalam forum-forum terbatas tak pernah digubris oleh Anies. Menurutnya, itu sebagai salah satu gelagat tidak seriusnya Anies menggandeng AHY dan akhirnya berkhianat.
"Gila,
. Kita satu tahun lebih bersama segala apa. Kita ketemu partai lain saja, kalau ada yang mau ketemuan, kita kasih tahu. Ini
 nggak. Sehari setelahnya baru
. Ini NasDem sama PKB sudah sepakat, Anies dan Cak Imin, Demokrat mau ikut nggak?
-nya. Gila
 ya. Kita sih bilang ini pengkhianat," kata Herzaky seraya menceritakan perbincangan dengan Anies kepada reporter
.
Setelah kejadian itu, Partai Demokrat dan AHY disebut putus kontak dengan Anies. Menurut Herzaky, tidak ada upaya kontak seperti telepon atau pesan dari Anies ke pihak Partai Demokrat secara langsung. Padahal, menurutnya, saat AHY bertemu elite PDI Perjuangan, Anies disebut sempat panik dan berkali-kali menelepon pihak Partai Demokrat. Setelah pertemuan itu, Anies juga disebut tergopoh-gopoh menemui AHY.
"Kami nggak terima itu, gila
 ya,
 tuh pengecut berdarah dingin. Sampai hari ini, tidak sekali pun dia berusaha
 atau berusaha WA Mas AHY. Padahal, waktu kita ketemu Puan Maharani
, dia sampai
 sehari bisa tiga kali telepon. Ini pengecut
, ini pengecut berdarah dingin, pengkhianat," ujar Herzaky seraya menceritakan perbincangan dengan Anies kepada reporter
.
Saat ini para kader Partai Demokrat sedang sibuk membersihkan jejak-jejak Anies. Terutama konten berupa foto maupun video di media sosial masing-masing. Sejak dideklarasikan mendukung Anies, kader-kader Partai Demokrat di berbagai daerah rajin mengunggah konten terkait mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut.
"Saya juga lagi
 nih. Capek juga
, lumayan sekali," keluhnya.
Zaky mengibaratkan pihaknya telah siap dalam sebuah prosesi pernikahan. Undangan sedang disiapkan, panitia sudah diatur, keluarga besar sudah dikabari, tapi ternyata si mempelai, yaitu Anies, justru kabur menikah dengan orang lain. Dengan itu, Demokrat mengaku merasa dipermainkan selama hampir satu tahun bersama Anies.
Sementara itu, terkait alat peraga kampanye, terutama baliho, Zaky secara pribadi juga telah memasang lebih dari seribu baliho yang tertera wajah Anies. Proses pemasangan itu dilakukan selama kurang lebih satu bulan. Hal itu dilakukan karena ada target, sebelum September, baliho-baliho Anies sudah tersebar merata.
Tak hanya itu, ia mengatakan, di media sosial Demokrat banyak unggahan konten yang memuji Anies. Bahkan beberapa konten dikhususkan untuk membela Anies saat diserang lawan-lawan politiknya.
Sejak ada instruksi pada Juli lalu, ia mengklaim sudah ada ratusan ribu materi kampanye terkait Anies Baswedan yang dipasang oleh kader Demokrat. Ia mengklaim, di berbagai daerah, materi promosi Anies tersedia dari spanduk ukuran 80x60 cm sampai
 berukuran 10x12 meter.
"Nah, memasang butuh waktu, butuh biaya. Mencabutnya pun butuh waktu dan butuh biaya. Tapi yang lebih besar itu kerugian immaterial bagaimana kami sudah berjumpa bersama dan dikhianati. Ini tidak mudah
-nya," ujarnya.
Sementara itu, juru bicara Anies Baswedan, Surya Tjandra, mengatakan Anies harus meyakinkan seluruh partai dalam koalisi saat ingin memilih cawapres. Anies juga telah membawa dan menawarkan nama AHY ke partai-partai koalisi. Namun salah satu pihak di koalisi disebut masih terus mengupayakan adanya opsi nama lain. Saat ditanya apakah penolakan itu datang dari Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh, Surya tak membantahnya.
"Ya, bisa ditebak ya dari siapa (penolakan AHY)," ucapnya kepada reporter
.
Menurut Surya, opsi yang dimiliki Anies sangat terbatas. Pada akhirnya, saat PKB bergabung, opsi cawapres bertambah. Dengan adanya PKB, koalisi disebut lebih kuat dan dapat lebih memastikan satu tiket pencalonan presiden. Namun pihaknya mengaku akan lebih senang apabila Partai Demokrat tetap bergabung dalam koalisi mengusung Anies.
Menurut Surya, memang ada desakan dari Partai Demokrat untuk segera mendeklarasikan Anies-AHY. Namun partai lain di koalisi menghendaki deklarasi ditunda karena mempertimbangkan nama lain. Di sisi lain, Surya membenarkan memang ada kontrak politik antara Anies dan Partai Demokrat. Namun kontrak politik itu sebatas kesepakatan koalisi dan memberikan kewenangan kepada Anies untuk memilih cawapres yang dinilai tepat.
"Itu rasanya dilakukan ya oleh Pak Anies dan dukungan partai politik seperti PKS dan NasDem juga jelas
, arahnya ke situ dan barangkali yang terbaik seperti sekarang ini tetap dengan catatan mudah-mudahan Demokrat bisa balik," ucapnya.
Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno mengatakan Partai Demokrat justru banyak merugi saat keluar dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Dengan menarik dukungan dari Anies, Partai Demokrat harus kembali bersusah payah mencari poros politik lain yang dirasa sesuai.
Hal itu karena
 semangat perubahan yang digaungkan oleh Partai Demokrat itu hanya bermuara ke Anies sebagai sosok yang sama-sama oposisi. Sementara itu, Ganjar Pranowo ataupun Prabowo Subianto adalah bagian dari pemerintahan, yang akan melanjutkan program-program rezim saat ini.
Bahkan, jikapun bergabung dengan poros Ganjar atau Prabowo, Partai Demokrat tidak akan dipandang sebagai partai yang penting dan berpengaruh di koalisi. Dukungan Partai Demokrat juga tidak terlampau signifikan karena datangnya belakangan.
"Nah, satu-satunya keuntungan adalah Demokrat segera menentukan sikap. Sehingga Demokrat ini kan tidak digantung nasib politiknya. Demokrat itu bisa berkoalisi dengan bakal calon presiden yang elektabilitasnya jauh lebih kuat ketimbang Anies," kata Adi kepada reporter
.
 Ahmad Thovan Sugandi, Ani Mardatila
 Ahmad Thovan Sugandi
 Dieqy Hasbi Widhana
 Luthfy Syahban


Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya angkat bicara ihwal pernyataan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang mengimbau warga untuk tak memilih capres di Pilpres 2024 yang memiliki rekam jejak memecah belah umat. Menurut Gus Yahya, imbauan Menag itu positif.

"Saya kira mungkin, ya kalau buat saya sih itu positif," kata Gus Yahya usai bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (4/9/2023).

Menurut Gus Yahya, imbauan itu diberikan agar masyarakat tidak lagi terjebak dalam perpecahan.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Supaya masyarakat kita tidak lagi terjebak dalam situasi yang berpotensi perpecahan seperti itu," ungkap dia.

Saat ditanya apakah PBNU memiliki imbauan serupa kepada warga NU, Gus Yahya menilai sejauh ini keadaan masih aman-aman saja.

"Sejauh ini sih kita lihat keadaaan masih aman-aman saja, kita belum tahu perkembangannya nanti ya," tutur Gus Yahya.

Sebelumnya, Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas mengimbau masyarakat memilah-milih sosok capres yang akan dipilihnya di Pilpres 2024. Yaqut meminta masyarakat memeriksa rekam jejak capres.

"Harus dicek betul. Pernah nggak calon pemimpin kita, calon presiden kita ini, memecah-belah umat. Kalau pernah, jangan dipilih," ujar Yaqut dalam keterangannya yang dilansir Kemenag.go.id, Senin (4/9).

Yaqut mengingatkan masyarakat tidak memilih calon pemimpin yang menggunakan agama sebagai alat politik untuk memperoleh kekuasaan. Yaqut mengatakan hal ini di acara Tablig Akbar Idul Khotmi Nasional Thoriqoh Tijaniyah ke-231 di Pondok Pesantren Az-Zawiyah, Tanjung Anom, Garut, Jawa Barat.

[Gambas:Video 20detik]


Sekjen PBB Afriansyah Noor mengatakan bacapres Koalisi Indonesia Maju (KIM) Prabowo Subianto akan mengumumkan bacawapresnya sebelum 16 Oktober 2023. Tanggal itu diketahui persis sebelum pendaftaran KPU ditutup.

"Setelah melihat pertimbangan akan diputuskan sebelum 16 Oktober atau sebelum hari pendaftatan terakhir," ujar Afriansyah Noor di Surabaya, dilansir detikJatim, Senin (4/9/2023).

Lebih detail, Afriansyah menyebut tanggal pastinya akan diumumkan pada akhir September 2023.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Saya perhitungkan paling tidak akhir September sudah ada gambaran deklarasi, deklarasi capres-cawapres," katanya.

Kemudian, Afriansyah juga menyatakan Koalisi Indonesia Maju sedang mempertimbangkan mengajak Partai Demokrat masuk ke koalisi. Demokrat diketahui tak lagi mendukung Anies Baswedan usai menggandeng Ketum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menjadi cawapresnya.

"Dengan banyak pertimbangan itu wajar, karena politik dinamis kan, tiba-tiba PKB pindah, mungkin akan gabung partai dari perubahan yang keluar (Demokrat). Cuma kami PBB akan menekankan cawapres kewenangan dan pilihan Prabowo," jelasnya.

Baca selengkapnya di sini.


Ketum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, malam ini. Gus Yahya menegaskan tidak membahas mengenai politik bersama Jokowi.

"Nggak ada sama sekali (soal politik). Saya cuma guyon cerita kiai-kiai lucu-lucu agar beliau agak inilah, seharian ini kan capek 13 meeting hari ini dengan berbagai tokoh internasional. Saya cuma guyon-guyon aja tadi," kata Gus Yahya di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (4/9/2023).

Gus Yahya mengungkapkan dalam pertemuan tadi Jokowi terlihat lelah sekali. Karena itu, dia mencoba menghibur Jokowi dengan berbagai cerita lucu.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dalam kesempatan itu, Gus Yahya juga menegaskan posisi PBNU dalam Pilpres 2024. Yahya tidak ingin dibawa-bawa dalam perhelatan politik tahun depan.

Gus Yahya pun tidak segan memberikan sanksi kepada pengurus PBNU yang mengatasnamakan NU untuk mendukung salah satu calon presiden dan calon wakil presiden. Menurutnya, PBNU juga telah memberikan sanksi kepada pengurus yang melanggar aturan itu.

"Tapi kalau ada pengurus NU kemudian menggunakan lembaga NU untuk kegiatan politik politik praktis langsung kita tegur. Kemarin ada beberapa pengurus di tingkat kabupaten yang kita tegur karena misalnya mengadakan deklarasi calon presiden di kantor NU. Ini ndak boleh. Kita tegur. Tapi misalnya dia pribadi ikut ke sana ke mari itu hak pribadinya," tutur Gus Yahya.

"Kalau ada capres mengatasnamakan NU tapi bukan pengurus NU ya kami juga bisa mengatakan itu tidak benar. Tapi kan kami tak bisa beri sanksi apa-apa kalau bukan pengurus," imbuh dia.


Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menegaskan tegak lurus kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait arah dukungan di Pilpres 2024. Sekretaris Dewan Pembina PSI Raja Juli Antoni pun mengungkapkan bahwa sikap politik PSI nanti akan merefleksikan sikap Jokowi.

"Jadi kami sekali lagi, tegak lurus pada Pak Jokowi dan saya kira nanti sikap akhir PSI akan merefleksikan sikap Pak Jokowi, Insyaallah," kata Antoni usai bertemu Jokowi, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (4/9/2023).

Antoni mengungkapkan Jokowi meminta PSI untuk tidak buru-buru menentukan arah dukungan. Sebab, lanjutnya, menurut Jokowi masih akan banyak drama sinetron yang terjadi jelang Pilpres 2024.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Terminologi yang digunakan Pak Jokowi sambil ketawa, sambil senyum, bahwa akan banyak ada drama-drama lagi, ada sinetron-sinetron lagi. Dia meminta PSI untuk mencermati, mempelajari, agar tidak salah kesimpulan," ungkap dia.

Lantas kapan PSI akan mengumumkan arah dukungannya?

"Tergantung dinamika," ujar Antoni.

Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua Dewan Pembina Grace Natalie. Grace mengungkapkan Jokowi meminta partainya untuk memantau hingga situasi politik menjadi jelas.

"PSI kita ikut arahan Pak Jokowi dan arahannya ini bukan karena kultus individu, tapi lagi-lagi masih sangat masuk di akal memang situasinya masih sangat cair. Koalisi yang hari ini terbentuk masih sewaktu-waktu bisa berubah jangan-jangan. Bahkan capres-cawapres yang kemarin diumumkan kalau belum resmi akad di KPU itu masih bisa berubah juga gitu jadi justru tidak bijak kalau untuk PSI pagi-pagi memutuskan di saat situasinya masih belum jelas. Jadi kita masih pantau terus seperti tadi Pak Jokowi mengatakan netral aja dulu ojo kesusu. Ini masih banyak drama sinetronnya katanya Pak Jokowi ya. Jadi kita tunggu," papar Grace.

"Kalau nggak, nanti cepat-cepat memutuskan, berubah lagi. Masak berubah-ubah, jadinya pindah-pindah gitu kan. Jadi ya kita tunggu," lanjutnya.

Grace pun menuturkan bahwa partainya masih terus berkomunikasi dengan parpol-parpol lain. Dia juga tidak menutup kemungkinan PSI akan berkoalisi dengan PDIP untuk mendukung Ganjar Prabowo sebagai capres.

"Ya semua masih mungkin. Nah ini kan kemarin pemberitaannya juga kayaknya judul-judulnya banyak yang salah tuh karena di Kopdarnas kemarin ada yang memberitakan katanya PSI resmi membatalkan dukungan (ke Ganjar). Padahal kan nggak ada kata-kata itu. Yang sebenarnya adalah belum sampai ke konklusi akhir masih berproses. Kopdarnas kemarin adalah bentuk konsolidasi rekomendasi dari daerah ke pusat. Jadi rekomendasi itu bisa diterima, bisa kita jalankan, bisa juga enggak. Masih berproses. Tadi kan jelas Pak Jokowi bilang masih akan ada banyak drama sinetron," pungkas Grace.


KPU RI tidak mempersoalkan kampanye calon peserta pemilu di lembaga pendidikan. KPU menyebut kampanye di lembaga pendidikan yang tepat adalah debat.

"Tidak boleh mengganggu kegiatan proses pendidikan, baik belajar mengajar ataupun perkuliahan, harus sesuai karakter pendidikan, yaitu mengedepankan karakter intelektual. Sehingga metode kampanye yang tepat untuk lembaga pendidikan yg berizin dan tidak menggunakan atribut tersebut itu adalah debat," kata anggota KPU, Idham Holik di Hotel Mercure, Jakarta, Senin (4/9/2023).

Idham menjelaskan KPU telah membahas hal ini di internal dan akan segera dimatangkan. Idham menyebut pihaknya menekankan agar kampanye tetap mengutamakan prinsip keadilan.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Diskusi di internal KPU yang nanti mungkin akan kami matangkan dan kami tuangkan dalam keputusan, KPU tetap berpedoman pada diskusi yang berkembang dan juga kami kepada stakeholders dalam penyelenggara kampanye di tempat pendidikan yang mendapatkan izin dari penanggung jawab serta penggunaan atribut itu harus mengedepankan azas dan prinsip keadilan," ujar Idham.

Idham juga menginginkan seluruh peserta pemilu dapat terlibat. Hal ini dianggap Idham akan mewujudkan suasana yang baik.

"Jadi dalam satu forum itu tidak hanya satu peserta pemilu atau caleg tapi seluruh peserta pemilu atau semua caleg sehingga akademik atmosfernya terwujud," pungkas Idham.

Seperti diketahui, usai putusan Mahkamah Konstitusi (MK), pembahasan soal kampanye di tempat pendidikan ramai menuai pro-kontra. Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyarankan agar kampanye tidak usah dilakukan di sekolahan.

Lewat putusannya terhadap gugatan UU Pemilu, MK melarang total kampanye di tempat ibadah. Namun, kampanye di tempat pendidikan dan institusi pendidikan tidak ikut dilarang total alias aturannya masih sama saja dengan peraturan yang sudah-sudah, yakni boleh kampanye asal tidak membawa atribut kampanye dan diizinkan oleh tuan rumah instansi itu.

Kini KPU sedang menyusun Peraturan KPU soal kampanye. Pihak KPU sebagai penyelenggara pemilu masih terus menggodok putusan MK itu. Salah satunya dengan melangsungkan uji publik terhadap PKPU hari ini.

Komisioner KPU, August Mellaz menekankan hanya tingkat Perguruan Tinggi yang masuk kategori usia pemilih. Sedangkan di tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) belum semua pelajar sudah memasuki usia pemilih.

"Ya SMA, Madrasah Aliyah, segala macam apapun yang sederajat, kan nggak semuanya sudah usia pilih gitu loh. Tapi kalau di kampus semuanya usia pilih terbuka ruang di situ," kata August Mellaz di Hotel Mercure, Jakarta, Senin (4/8).

"Sepanjang diskusi kita kemarin disarankan Kemenag dan Kemendikbud sebagai pertimbangan ya logis juga SMA nggak usah (jadi tempat kampanye -red). SMP pasti terpapar. Tapi konteksnya sosialisasi, kan usia pemilih pemula KPU juga sama sosialisasi," tambah August.


Ketum KADIN Arsjad Rasjid dan mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Andika Perkasa ditunjuk memimpin tim pemenangan nasional (TPN) Ganjar Pranowo. Arsjad menjadi ketua, sementara Andika salah satu wakilnya.

"Hari ini kami berempat mengadakan rapat pertama kali secara resmi yang dipimpin oleh Ibu Megawati dalam rangka, yang paling penting adalah rencana pembentukan TPN, TPN itu singkatan dari Tim Pemenangan Nasional. Sudah disampaikan tadi ya, sudah diketok ya," kata Ketum Perindo Hary Tanoesoedibjo kepada wartawan, di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (4/9/2023).

"Di mana ketuanya, ketua TPN tim pemenangan nasional adalah Pak Arsjad Rasjid tadi diputuskan. Beliau muda gesit dan pengetahuannya luas, dan juga network-nya juga sangat luas dan juga Ketua Umum Kadin," lanjut Hary Tanoe.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Hary Tanoe mengatakan mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Andika Perkasa disebut menjadi salah satu wakil. Wakil lainnya akan berasal dari masing-masing parpol.

"Wakilnya ada, mewakili semua partai politik dan juga profesional. Ada, nanti secara resmi akan diumumkan. Tapi yang paling penting adalah ketua TPN-nya sendiri sudah diputuskan," kata Hary Tanoe.

"Ada, Pak Andika termasuk sebagai salah satu wakil juga," jawab Hary Tanoe ketika ditanya apakah Andika Perkasa jadi wakil.

TPN Ganjar-Mahfud Bentuk Tim Pemenangan Muda


Putra bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kaesang Pangarep, digadang-gadang maju di Pilkada Depok. Namun, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengungkapkan Kaesang kemungkinan besar tidak akan mencalonkan diri sebagai Wali Kota Depok.

Hal itu diungkapkan Sekretaris Dewan Pembina PSI Raja Juli Antoni usai bertemu Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (4/9/2023). Antoni mengaku mendapatkan informasi itu dari Jokowi.

"Sudah dijawab Pak Jokowi ya, kemungkinan besar Mas Kaesang tidak akan ke Depok," kata Antoni.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Sebagai informasi Kaesang digadang-gadang untuk maju di Pilkada Depok. Kaesang pun sebelumnya sudah merespons soal hal tersebut.

Kaesang sempat menyampaikan alasannya ingin maju di pemilihan Wali Kota Depok dibanding Kota Solo pada Pilkada 2024. Kaesang berkelakar bila maju Pilwakot Solo, dirinya sudah otomatis menang.

"Karena mau gimana pun harusnya maju di kota sendiri kan Solo. Cuma buat saya, ah Solo udah pasti menang saya," kata Kaesang seperti dilihat di kanal YouTube Kaesang Pangarep by GK Hebat, Sabtu (17/6).

Kaesang mengaku sudah mendapat restu dari keluarga perihal niatnya maju di Pilwalkot Depok. Dia menyebut keluarga mendukung apapun yang dilakukan selama itu kebaikan.

"Mau gimana pun keluarga mendukung apapun yang kita lakuin selama itu baik," ujarnya.

Kendati demikian, kata Kaesang, hanya sang kakak Gibran Rakabuming Raka yang saat ini menjabat sebagai Wali Kota Solo yang tidak setuju dirinya maju di Pilwalkot Solo. Kaesang berkelakar kakaknya tidak setuju karena menganggap dirinya ancaman berat.

"Nggak (Gibran tidak setuju), karena dia tau aku jadi ancaman berat buat dia," kata Kaesang.

Lihat juga Video: Cabut dari PSI, Anggara-Idris Merapat ke Mana?

[Gambas:Video 20detik]


Elite Partai Solidaritas Indonesia (PSI) bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, malam ini. Waketum Dewan Pembina PSI Grace Natalie mengungkapkan dalam pertemuan itu Jokowi menitip pesan agar PSI tidak terburu-buru memilih calon presiden (capres) yang didukung.

"Jadi hari ini kami mengupdate situasi terkini Kopdarnas yang terakhir PSI lakukan juga kami update ke Pak Jokowi dan tadi kalau bicara soal pemilu pesannya Pak Jokowi masih sama ojo kesusu," kata Grace usai bertemu Jokowi di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (4/9/2023).

Menurut Grace, Jokowi mengatakan masih akan banyak manuver-manuver yang akan terjadi jelang Pilpres 2024. Karena itu Jokowi meminta PSI untuk tidak terburu-buru melabuhkan arah dukungan.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Ini masih banyak di dunia persilatan politik ini pasti ada banyak manuver-manuver yang akan terjadi, masih akan ada banyak drama-drama sinetron yang akan terjadi. Jadi kita amati dulu aja ojo kesusu," tuturnya.

Jokowi, lanjut Grace, meminta PSI untuk netral terlebih dahulu. PSI disebutnya diminta untuk memantau hingga situasi politik menjadi lebih jelas.

"PSI netral dulu gitu ya sampai situasinya menjadi lebih jelas, jadi ya kita, kita amati gitu. Itu untuk untuk capres," kata Grace.

Grace menambahkan pertemuan malam ini dengan Jokowi merupakan agenda rutin. PSI kata dia memang kerap melapor ke Jokowi.

"Jadi ini pertemuan rutin kami sama Pak Presiden. Namanya rutin ya jadi kita memang dari waktu ke waktu lapor update situasi terkini sama Pak Jokowi. Seringkali mungkin nggak selalu kelihatan sama teman-teman media tapi hari ini karena semuanya juga masih stand by jadi kebetulan bisa kelihatan sama teman-teman, tapi ini pertemuan rutin kok jadi artinya nggak ada yang luar biasa banget," tuturnya.

Selain Grace, hadir juga dalam pertemuan ini Ketua Dewan Pembina PSI Jeffrie Geovanie, dan Sekretaris Dewan Pembina PSI Raja Juli Antoni yang juga menjabat Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR).

Lihat juga Video: Cabut dari PSI, Anggara-Idris Merapat ke Mana?

[Gambas:Video 20detik]


Tiga nama bacawapres Prabowo Subianto yang disebut Ketum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra yakni Airlangga Hartarto, Erick Thohir, dirinya sendiri. Dari ketiga nama itu, pengamat politik menyebut Erick merupakan pilihan paling kompetitif.

Pengamat Politik sekaligus Pakar Komunikasi Universitas Brawijaya (UB) Malang Assoc. Prof. Anang Sujoko menyebut Erick pilihan paling tepat dan paling realistis untuk Prabowo di Koalisi Indonesia Maju.

"Paling kompetitif ya Erick. Modal sosial punya, modal logistik punya, modal elektabilitas, dan latar belakang yang mumpuni," beber Anang kepada detikJatim, Senin (4/9/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Anang menyebut, jika Prabowo memilih Erick sebagai cawapres, bisa menambal lubang yang ditinggal PKB. Prabowo bisa meraih ceruk suara NU di Jawa Timur dan Jawa Tengah jika meminang Erick.

"Untuk bisa meraih Jatim yang potensial dengan mayoritas warga Nahdliyin, ya Erick. Ini bisa kita lihat dari kekuatan Airlangga dan Yusril di Jatim yang tidak signifikan," tegasnya.

Anang menilai, kedekatan Erick dan PBNU bisa menguntungkan Prabowo di Pilpres 2024. Apalagi, Erick merupakan Ketua Steering Committee Peringatan Satu Abad NU di Sidoarjo Februari 2023 lalu yang dibanjiri jutaan Nahdliyin.

Namun, Erick juga perlu sowan dan 'mengondisikan' ulama-ulama NU Jatim yang belum sepenuhnya menerima kehadirannya di NU.

"Potensi Erick dapat ceruk Nahdliyin terbuka karena faktor relasi Erick dengan NU. Meski begitu, tidak semua tokoh kultural NU akan ke Erick," jelasnya.

"Erick juga dekat dengan PBNU, meski memang ada penolakan juga dari kader NU karena Erick tidak kultural. Tapi itu bisa diredam saya kira oleh tokoh-tokoh NU. Jadi tidak harus representasi NU dari kultural, selama dia mempunyai kedekatan dan kepentingan bersama, saya kira NU bisa menerima Erick di posisi itu," tandasnya.

Janji Anies ke Warga Bogor: Bangun Transportasi Umum Terjangkau


Partai politik pendukung bakal capres Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 telah membentuk tim pemenangan nasional (TPN). Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan partainya solid mendukung Ganjar Pranowo.

"Loh kita nggak ada yang pecah, kita solid," kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (4/9/2023).

Hasto mengatakan saat ini sudah ada pihak-pihak yang menerapkan politik adu domba. Namun, dia tetap optimis dengan PDIP.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Meskipun ada pihak-pihak yang mencoba menerapkan politik devide et impera, tapi kami tetap solid, optimis, dan terus bergerak," imbuhnya.

Hasto menambahkan bah jelang Pilpres 2024, pertarungan bakal capres sudah semakin terlihat. Hal itu sudah dapat dilihat dari masing-masing karakter pemimpin.

"Karena pertarungan di dalam pemilu presiden itu akan sangat ditentukan oleh bagaimana karakter pemimpin, rekam jejak pemimpin, kinerja dari pemimpin tersebut dan desain bagi masa depan, dan Pak Ganjar Pranowo itu sudah lengkap, sudah komplit," pungkasnya.

Tonton juga Video: Ketum KADIN Arsjad Rasjid Jadi Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar

[Gambas:Video 20detik]


Sejumlah pondok pesantren (ponpes) bergaris Nahdlatul Ulama (NU) buka suara merespons majunya Ketum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin sebagai Cawapres Anies Baswedan. Deklarasi duet Anies-Cak Imin di Surabaya, Sabtu (2/9) lalu masih jadi perbincangan hangat di lingkungan ponpes Bumi Blambangan.

Ahmad Hadi Sholihan, pendiri sekaligus pengasuh Ponpesn Sabilurrosyad di Kecamatan Muncar menyebut antara PKB dan NU tak bisa dipisahkan. Menurutnya, PKB dilahirkan dari rahim NU serta dibesarkan oleh kiai-kiai NU. Sehingga, warga NU tak melihat siapa sosok yang menakhodai PKB. Bagi warga NU, PKB adalah ideologi sekaligus wadah menyampaikan aspirasi politik.

"Bagi kita, terutama yang pesantren-pesantren seperti ini di warga NU yang kultural seperti kita ini, melihat PKB itu di ideologi. Jadi bukan kepada siapa. Saya kira ke manapun arah PKB itu berlabuh, maka kita tetap menjadi militan PKB," tutur ulama yang akrab disapa Gus Hadi kepada detikJatim, Senin (4/9/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Menanggapi isu perpecahan dan perselisihan di tubuh NU, Gus Hadi memastikan hal tersebut tidak akan menggoyahkan konstituen NU. Menurutnya, hal itu sudah biasa dan kerap menjadi dinamika yang justru melahirkan sebuah gagasan besar.

"Seperti itu biasa, tapi hanya digoreng saja. Apalagi tahun politik begini, kan lebih enak nggorengnya, kami menanggapinya slow," kata Gus Hadi.

"NU itu bukan alat politiknya PKB, tapi dengan historis lahirnya PKB saya melihat bahwa PKB ini wadah aspirasi bagi warga Nahdliyin untuk mewadahi kepentingan warga Nahdliyin yang pada kala itu tidak terpenuhi secara kepentingan politik," sambungnya.

Lebih lanjut ia menyatakan, sebagai anak saleh yang dilahirkan dari rahim NU, PKB tentunya harus patuh pada ayah dan ibunya.

"Yang namanya anak saleh, apapun yang dilakukan atau yang diharapkan oleh kedua orang tua itu harusnya mikul duwur mendem jeru (memikul tinggi-tinggi, memendam dalam-dalam) menjunjung tinggi apapun yang disampaikan oleh orang tuanya," tuturnya.

Sementara, Sekretaris Umum Pondok Pesantren Darussalam Blokagung Ahmad Munib Syafaat mengaku kaget dengan deklarasi Anies-Cak Imin yang tergolong mendadak. Menurutnya, dalam perjalanannya Cak Imin lebih intens menjalin komunikasi dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.

"Secara naluri kaget karena kami tahunya Gus Muhaimin komunikasinya lebih ke Pak Prabowo. Tapi ini momentum dan kesempatan," ucap Gus Munib.

Meski demikian, sebagai ponpes berlatar belakang NU, mereka akan tetap mendukung PKB. Gus Munib juga mendoakan agar langkah politik Cak Imin bisa memberikan keberkahan untuk semua.

"Secara keluarga besar, kami mendukung atas langkah majunya Pak Anies dan Gus Muhaimin ini. Mudah-mudahan pasangan ini menjadi barokah buat kita semua," tukasnya.

Saksikan juga Blak-blakan terbaru, Wagub Uu: Pancasila Konsep Negara yang Bebaskan Semua Umat Beragama

[Gambas:Video 20detik]


Bawaslu RI melaporkan KPU ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) atas dugaan pembatasan akses Sistem Informasi Pencalonan (Silon). Namun KPU menilai laporan ini aneh dan tidak beralasan.

"Saya secara pribadi juga menilai laporan tersebut cukup aneh. Ya saya fikir apa yang menjadi tuntutan dalam permohonan Bawaslu di DKPP itu tidak beralasan dan kami tadi sudah sampaikan dalam persidangan di DKPP seperti itu," kata anggota KPU, Idham Holik di Hotel Mercure, Jakarta, Senin (4/9/2023).

Idham menyebut KPU telah melakukan segala proses sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Menurut, KPU juga telah melibatkan Bawaslu dalam setiap agenda KPU.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Tadi ada hal yang menarik dalam persidangan di DKPP. Saya secara pribadi menilai pada dasarnya dimulai dari pasal 93 peraturan KPU nomor 10 tahun 2023 tentang akses pembacaan data silon yang diberikan ke bawaslu, ya. Saya secara pribadi menilai persidangan itu fokusnya ke pasal 93. Sampai saat ini, kami telah melaksanakan ketentuan yang ada pada pasal 93 nomor 10 tahun 2023," ungkap Idham.

"Kita ketahui dalam proses legal drafting, mulai dari FGD, diskusi kelompok terpumpun, uji publik, rapat konsinyering, rapat konsultasi dengan pembentuk UU, sampai rapat harmonisasi, Bawaslu mengikutinya. Saya jadi teringat tentang ketentuan Pasal 9 ayat 2 undang-undang nomor 12 tahun 2011 yang mana apabila peraturan di bawah undang-undang itu diduga melanggar undang-undang, maka bisa dilakukan judicial review. Nah, hal tersebut tidak ditempuh oleh Bawaslu malah kami dilaporkan ke DKPP," tambahnya.

Idham menegaskan KPU telah melaksanakan aturan sesuai dengan peraturan KPU maupun peraturan DKPP. Dia juga menjelaskan telah meminta Bawaslu agar menunjukkan jika ada dokumen yang tidak sesuai dan akan memberikan akses terhadap Bawaslu sebagai pengawas.

"Dan kita mesti ingat dalam pasal 6 ayat 3 huruf A dalam peraturan DKPP nomor 2 tahun 2017 yang namanya penyelenggara pemilu yang profesional itu adalah berkepastian hukum, seperti itu. Dan kami pada tanggal 18 juni 2023 telah bersurat kepada Bawaslu apabila Bawaslu telah mendapatkan temuan atas dugaan penggunaan dokumen yang tidak sah atau tidak legal dalam proses pencalonan kami akan berikan akses terhadap data dan dokumen tersebut selama 24 jam ya, tapi ternyata sampai hari ini tidak ada temuan dari Bawaslu dan hal itu semua sudah kami sampaikan," ucap Idham.

Sebelumnya, Bawaslu RI meminta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi ke Ketua dan anggota KPU RI buntut pembatasan akses Sistem Informasi Pencalonan (Silon). Bawaslu meminta DKPP mengabulkan seluruh permohonanya.

"Para pengadu memohon kepada majelis DKPP untuk memutuskan; menerima dan mengabulkan pengaduan oleh para pengadu untuk seluruhnya, menyatakan teradu terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu," ujar Ketua Bawaslu Rahmat Bagja saat sidang di Gedung DKPP, Jakarta Pusat, Senin (4/9/2023).

"Menjatuhkan sanksi sementara terhadap Hasyim Asy'ari sebagai ketua merangkap anggota KPU RI, teradu 2 M Afifuddin sebagai anggota KPU RI, teradu 3 Betty Epsilon Idroos sebagai anggota KPU RI, Parsadaan Harahap sebagai KPU RI, Yulianto Sudrajat sebagai anggota KPU RI, Idham Holik sebagai anggota KPU RI, August Mellaz sebagai anggota KPU RI. Sesuai ketentuan perundangan terhitung sejak putusan dibacakan, apabila DKPP memiliki putusan lain mohon putusan seadil-adilnya," sambung Bagja.

Bagja mengatakan KPU membatasi Bawaslu dalam mengakses silon. Menurut Bagja, sikap KPU ini membatasi tugas Bawaslu sebagai pengawasan.

"Para teradu membatasi tugas pengawasan yang dilakukan para pengadu sebagaimana diatur pasal 93 huruf d angka 4 UU Pemilu dan PP Bawaslu 8/2023 tentang pengawasan pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota, pada peraturan 8/2023 dan peraturan badan pengawasan pemilihan umum 5/2002 tentang pengawasan penyelenggaran pemilu. Khususnya yang berkaitan dengan pembatasan akses data, dan dokumen pada sistem informasi pencalonan, selanjutnya disebut SILON serta pembatasan akses pengawasan melekat Bawaslu khususnya berkaitan jumlah personel dan durasi waktu pengawasan," ucap Bagja.

Tonton juga Video: Mahfud Sebut Usul Ketua Bawaslu Tunda Pilkada Serentak Tak Relevan

[Gambas:Video 20detik]


Sekjen PKS Aboe Bakar Al Habsyi mengatakan pihaknya menanti rapat Majelis Syuro terkait dukungan capres dan cawapres partai nantinya. Dia menyinggung koalisi semut merah antara PKS dan PKB yang sempat mengemuka di awal.

"Ya alhamdulillah jadi memang kita menanti Majelis Syuro. Kalau kamu ingat PKS yang pertama membuat semut merah, jadi kita ahlan wa sahlan dengan Muhaimin, nggak ada beban," kata Aboe kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (4/9/2023).

Koalisi semut merah adalah wacana yang pernah muncul pada Juni-Juli tahun lalu. Inisiatornya adalah PKS dan PKB. Namun, wacana koalisi semut merah tidak bertahan lama, karena PKB lebih memulih bergabung dengan Partai Gerindra pada saat itu. Kini, PKB merapat ke kubu Anies dengan PKS yang sudah ada di dalamnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Aboe menyebut Ketum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) dapat memberi suara di daerah di mana perolehan suara Anies masih rendah. Menurutnya hingga saat ini, tak ada penolakan dari jajaran partai untuk memberi dukungan ke Cak Imin menjadi cawapres Anies.

"Apalagi Muhaimin bisa menutupi daerah yang tidak dimiliki PKS banyak, jadi kita bisa saling mengisi, jadi ahlan wa sahlan, kita engga ada beban untuk kita," kata Aboe.

"Sampai saat ini ndak ada (keberatan dengan Cak Imin), di tingkat pimpinan saya belum denger, tidak ada, nggak tahu dengan konstelasi politik di Majelis Syuro perkembangannya seperti apa kita nggak tahu," katanya.

PKS sebelumnya meminta maaf usai tidak hadir deklarasi Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin di Surabaya, Sabtu (2/9). PKS tak menghadiri deklarasi karena nama Cak Imin akan dibahas majelis Syuro terlebih dahulu.

"Tadi disampaikan Presiden PKS bahwa mekanisme di dalam PKS itu adalah keputusan penting tentang capres atau cawapres bukan hanya sekarang aja tapi yang lalu juga. Kita bawa ke majelis syuro," ujar Ketua DPP PKS Al Muzammil Yusuf di DPP PKS, Pasar Minggu, Jaksel, seperti dikutip dari detikNews, Sabtu (2/9/2023).

"Majelis syuro ini mewakili seluruh perwakilan se-Indonesia di seluruh kader di Nusantara. Membawa masukan dari seluruh kader. Jadi kita menghormati apa yang sudah diputuskan oleh NasDem dan PKB. Tapi kami perlu sesuai dengan prosedural organisasi membawa itu dalam majelis syuro," imbuhnya.

Saksikan juga Blak-blakan terbaru, Wagub Uu: Pancasila Konsep Negara yang Bebaskan Semua Umat Beragama

[Gambas:Video 20detik]


Partai Demokrat (PD) move on dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan dan bakal capres Anies Baswedan. Ketum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) bicara peluang Partai Demokrat bergabung mendukung bakal capres Ganjar Pranowo.

"Ya itu sih mungkin-mungkin aja semuanya, semua ini kan masih mungkin, ya kan," kata OSO usai Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta, Senin (4/9/2023).

OSO mengatakan partai lain juga berpeluang masuk ke koalisi pendukung Ganjar. Namun, kata OSO, tetap harus cara yang santun.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Jadi bangsa kita ini bangsa yang berada, bangsa kita ini bangsa yang santun, sejarahnya kan begitu, dan ini jangan dikoyak-koyak oleh orang-orang yang tidak santun," tuturnya.

"Saya nggak bisa berandai-andai dengan partai lain ya, tapi kalo mau bergabung ya segera aja nggakpapa," sambungnya.

OSO menyebut ada partai lain yang hendak masuk ke koalisi Ganjar. Menurutnya, partai tersebut harus datang secara langsung jika ingin gabung ke koalisi.

"Soalnya itu yang sudah nelepon-nelepon gitu, tapi kan ini baru nelepon, kalo datang dengan sikap seperti temen-temen saya ini, ketua-ketua partai ini, ini punya sikap begitu. Jadi yang punya sikap itulah nanti yang dinilai oleh rakyat," katanya.

"Lain kalo yang berpindah-pindah, itukan akhirnya mikir juga kan, ntar besok pindah lain pemain," sambungnya.

Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memberikan arahan usai rapat internal bersama kader Demokrat buntut terbongkarnya duet Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Cak Imin). AHY menyatakan Demokrat move on.

"Mari kita buka lembaran baru ke depan kita harus segera move on," ujar AHY di DPP Demokrat, Jakarta, Senin (4/9).

Demokrat, jelas AHY, masih akan memperjuangkan perubahan dan perbaikan. AHY menyebut partainya itu akan bergabung dengan koalisi yang memiliki kesamaan visi.

"Demokrat akan berikhtiar untuk bergabung dengan koalisi lain yang memiliki kesamaan cara pandang, visi kebangsaan, dan etika politik," tambah AHY.

Lihat juga Video: Demokrat Buka Peluang Bentuk Poros Baru di Pilpres 2024

[Gambas:Video 20detik]


Dalam uji publik yang dilakukan KPU mengenai rancangan Peraturan KPU tentang pencalonan peserta pemilihan umum, presiden dan wakil presiden, publik meminta agar daftar riwayat hidup calon peserta Pemilu 2024 dipublikasi. KPU pun akan segera mengkaji usul ini.

"Tadi dalam uji publik ada peserta yang mengusulkan agar daftar riwayat hidup bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden setelah masa pendaftaran itu agar segera dipublikasikan dan ini menjadi masukan penting buat kami dan nanti akan kami kaji lebih lanjut," kata Komisioner KPU, Idham Holik di Hotel Mercure, Jakarta, Senin (4/9/2023).

Selain capres-cawapres, KPU juga akan mempublikasikan daftar riwayat hidup dari calon legislatif (caleg). Namun langkah ini akan dilakukan KPU bila mendapat persetujuan dari para calon.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Semua daftar riwayat hidup caleg nanti pasca-kami tetapkan, dan umumkan, kami akan mengumumkan selama memang caleg dalam DCT (daftar calon tetap) yang bersangkutan mengizinkan daftar riwayat hidupnya diumumkan," ungkap Idham.

Idham mengatakan pihaknya memiliki komitmen terkait keterbukaan informasi terhadap publik yang diatur dalam undang-undang. Dirinya juga menjelaskan mengapa harus ada izin dari para calon sebelum melakukan publikasi.

"Yang jelas KPU berkomitmen memenuhi keterbukaan informasi publik sesuai dengan peraturan atau Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008," ujar Idham.

"Karena berdasarkan Pasal 17 huruf H, daftar riwayat hidup adalah salah satu informasi yang dikecualikan, sehingga kami harus membutuhkan izin dari daftar riwayat hidup," imbuhnya.

Seperti diketahui, KPU menggelar uji publik tiga draft PKPU. KPU menilai perlu adanya penyesuaian aturan yang berlaku untuk Pemilu 2024.

Untuk draft pertama yakni Rancangan PKPU tentang Perubahan atas PKPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum. Sebab ada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengizinkan kampanye di tempat pendidikan dan fasilitas pemerintah.

"Ini dilakukan revisi sehubungan terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65 Tahun 2023 yang menyatakan bahwa kampanye itu dilarang mutlak di tempat ibadah. Tapi kemudian kampanye masih tetap dilakukan di tempat pendidikan dan fasilitas pemerintah, dengan izin penanggungjawab dua tempat itu dan dilarang menggunakan atribut kampanye," kata Hasyim Asyari, Ketua KPU RI di Hotel Mercure, Jakarta, Senin (4/9).


Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PKB Moh Rano Alfath mendukung usulan tambahan anggaran yang diminta Polri untuk tahun 2024. Rano menilai beban kerja Polri lebih berat di tahun politik menjelang Pemilu 2024.

"Kami Fraksi PKB sangat mendukung adanya penambahan anggaran Polri terhadap persiapan Pemilu. Tahapannya cukup panjang, tidak hanya saat Pemilunya tapi pasca Pemilu juga perlu diperhatikan," kata Rano dalam rapat kerja Wakapolri Komjen Agus Andrianto, bersama Komisi III DPR di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Senin (4/9/2023).

Rano mengungkit gelaran pemilu sebelumnya yang membutuhkan kerja keras para personel Polri. Menurutnya, penambahan anggaran untuk institusi Polri diperlukan lantaran berpengaruh pada kepercayaan masyarakat atas kinerja Polri.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Pak Wakapolri ingat sendiri ketika Pemilu kemarin banyak anggota Polri yang tidak pulang dan tidur di depan situ. Anggaran untuk pemilu ini penting juga karena pengaruhnya terhadap kepercayaan masyarakat dan netralitas Polri nantinya," tutur Rano.

Selain itu, Rano juga mendorong Polri agar meningkatkan anggaran di bidang profesionalisme dan kapasitas SDM.

"Soal kapasitas SDM Polri menurut saya ini juga harus ditingkatkan. Ada berapa tingkatan, dari tamtama ke bintara, bintara ke perwira. Polri butuh karena saat kita kunker ke daerah-daerah itu perwira tidak ada. Berapa sih sebetulnya kebutuhan anggota Polri, ada beberapa wilayah yang anggotanya itu-itu aja, artinya kan ada yang bermasalah. Kalau anggarannya kurang kita dorong supaya ditingkatkan," imbuh Rano.

Terakhir, legislator dapil Banten III itu juga menyampaikan aspirasi masyarakat terkait pinjaman online dan judi online. Dia meminta penegak hukum tegas menindak hal ini.

"Pinjol, judi online, ini sangat meresahkan masyarakat dan sudah banyak korbannya. Bukan hanya masyarakat bawah, bahkan anggota Polri, jaksa dan lain-lain juga terjerat di pinjol ini. Yang lebih menakutkan malah orang banyak bunuh diri. Ini harus jadi perhatian Polri supaya lebih tegas lagi, saya dukung dan dorong segala tindakan yang bisa dilakukan penegak hukum," ujar Rano.

Untuk diketahui, Wakapolri Komjen Agus Andrianto memaparkan pagu anggaran Polri tahun 2024, yakni sebesar Rp 114 triliun. Agus menyampaikan Polri mendapat sumber dana berasal dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp 7,83 triliun.

Agus mengatakan jika dibanding dengan pagu anggaran 2022, maka pagu anggaran 2024 justru mengalami penurunan.

"Namun demikian, apabila pagu anggaran Polri tahun anggaran 2024 dibanding dengan total pagu Polri tahun anggaran 2022 sebesar Rp 116,65 triliun maka pagu anggaran Polri tahun anggaran 2024 mengalami penurunan sebesar Rp 1,88 triliun," kata Agus dalam rapat.


Komisi Pemilihan Umum (KPU) tengah membedah Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang salah satunya tentang aturan kampanye di tempat pendidikan dan fasilitas pemerintah. KPU memastikan merancang PKPU sesuai dengan undang-undang walaupun gugatan soal batas usia capres-cawapres tengah disidang Mahkamah Kontitusi.

Ketua Divisi Teknis KPU RI Idham Holik mengatakan pihaknya tidak khawatir jika nantinya akan ada perubahan dari hasil putusan MK mengenai batas usia capres dan cawapres. Sebab KPU telah melakukan segala hal sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

"Dalam kami melakukan legal drafting, peraturan KPU tentang penyelenggaraan tahapan pemilu, kami merujuk pada prinsip berkepastian hukum. Kami melaksanakan apa yang menjadi ketentuan yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan," kata Idham di Hotel Mercure, Jakarta, Senin (4/8/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

KPU menegaskan aturan tentang batas usia capres dan wawapres masih sesuai dengan undang-undang yang berlaku, yakni 40 tahun. Hal itu sesuai dengan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu).

"Berkenaan dengan judicial review di MK, berkaitan dengan syarat batas minimal pasangan calon presiden dan wakil presiden itu ranahnya ada di MK. Saat ini berkenaan dengan pasal 169 mengenai syarat usia minimal 40 tahun masih efektif berlaku dan itulah yang menjadi rujukan hukum kami," ungkap Idham.

Seperti diketahui, sejumlah warga negara Indonesia mengajukan permohonan uji materi terhadap Pasal 169 huruf q UU Pemilu terhadap UUD 1945. Dalam pasal ini menyebutkan persyaratan menjadi capres/cawapres berusia paling rendah 40 tahun.

Permohonan itu teregistrasi (laman MK) tertanggal 16 Maret 2023 dengan nomor 29/PPU-XXI/2023. Kemudian pemohon lain tertanggal 17 Mei 2023 dengan nomor 55/PPU-XXI/2023.

Para penggugat meminta usia minimal capres dan cawapres menjadi 35 tahun. Kemudian ada juga yang meminta usia minimal capres dan cawapres menjadi 25 tahun dan 21 tahun.

Sidang uji materi ini pun saat ini masih bergulir di MK. Ketua MK Anwar Usman mengatakan saat ini persidangan perkara tersebut masih di tahap pembuktian.


Bacapres Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto hingga kini belum mengumumkan nama cawapresnya. Sejumlah elite partai di Koalisi Indonesia Maju pun buka suara.

Sekjen PBB Afriansyah Noor mengatakan, Prabowo akan mendeklarasikan cawapresnya sebelum pendaftaran di KPU ditutup.

"Setelah melihat pertimbangan akan diputuskan sebelum 16 Oktober atau sebelum hari pendaftatan terakhir," ujar Afriansyah Noor di Surabaya, Senin (4/9/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ia lebih detail menyebut Prabowo akan mengumumkan nama cawapresnya pada akhir September 2023.

"Saya perhitungkan paling tidak akhir September sudah ada gambaran deklarasi, deklarasi capres-cawapres," jelasnya.

Afriansyah juga menyatakan Koalisi Indonesia Maju sedang mempertimbangkan mengajak Partai Demokrat masuk ke koalisi.

"Dengan banyak pertimbangan itu wajar, karena politik dinamis kan, tiba-tiba PKB pindah, mungkin akan gabung partai dari perubahan yang keluar (Demokrat). Cuma kami PBB akan menekankan cawapres kewenangan dan pilihan Prabowo," jelasnya.

Afriansyah tidak memaksakan Prabowo untuk memilih Ketum PBB Yusril Ihza Mahendra. Pihaknya akan tetap komitmen mendukung Prabowo.

"Jadi tetap sesuai pembicaraam kami dengan Prabowo, bahwa PBB punya ketum dan punya kapasitas baik. Tentunya kami menyodorkan beliau jadi cawapres Prabowo. Semua ada di keputusan Prabowo. Kita serahkan ke beliau untuk bisa mengambil musyawarah mufakat," jelasnya.

"Seluruh parpol yang mendukung Prabowo kan mengusung, kayak PAN membawa Erick Thohir dan Muhadjir Effendy. Lalu Golkar Airlangga Hartarto, kami Yusril. Untuk Gelora, Garuda tidak usul. Kemungkinan dalam waktu dekat PSI gabung. Ini semua pertimbangan (nama cawapres) kami menyerahkan ke Prabowo," tambahnya.

Sementara Sekjen Gerindra Ahmad Muzani menyatakan, cawapres Prabowo akan diumumkan sebelum pendaftaran di KPU. Soal namanya, Muzani meminta semua pihak menunggu.

"Cawapres Imsyaallah Pak Prabowo akan memutuskan dengan koalisi. Ya bisa dipastikan sebelum pendaftaran. Pokoknya semua pertimbangan kita dengar dari berbagai daerah," tegasnya.

Sementara Ketua DPD Golkar Jatim yang juga Wakil Ketua Komisi VI DPR RI M Sarmuji belum tahu persis kapan Prabowo akan mengumumkan cawapresnya.

"Masih belum terinfo di kami kapan mengumumkannya," sebut Sarmuji.

Resmi Dibentuk, Ini Daftar Ketum hingga Sekretaris TKN Prabowo-Gibran


Ketua Umum (Ketum) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya merapat ke Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat. Gus Yahya akan bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Gus Yahya tiba di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada pukul 18.55 WIB, Senin (4/9/2023). Gus Yahya mengaku mengantarkan surat undangan Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) NU kepada Jokowi.

"Mau nganter surat undangan untuk pembukaan Munas Alim Ulama dan Konbes NU," kata Gus Yahya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Gus Yahya mengatakan Munas Alim Ulama dan Konbes NU itu akan digelar pada 18 September 2023.

"Iya. Ini suratnya udah bawa," ujar dia.

Lihat juga Video: PBNU: Aktor Politik Jadi Penentu Pemilu Berjalan dengan Baik

[Gambas:Video 20detik]


Operasi Zebra Semeru 2023 digelar di Tuban. Operasi zebra kali ini menekan angka kecelakaan lalu lintas dan meningkatkan disiplin masyarakat. Ini mewujudkan suasana kondusif jelang pemilu damai 2024.

Kapolres Bojonegoro AKBP Suryono mengatakan ada 7 sasaran prioritas dalam operasi zebra semeru ini. Di antaranya, pengemudi menggunakan ponsel saat berkendara, pengendara di bawah umur, tidak menggunakan safety belt, tidak menggunakan helm SNI, berboncengan lebih dari satu orang, melebihi batas kecepatan dan melawan arus yang serta mengemudi dalam pengaruh alkohol.

"Kita kedepankan Incar, mengedepankan pembinaan dan edukasi kepada masyarakat untuk tertib dan patuh terhadap aturan berlalu lintas," ungkap kapolres kelahiran Bojonegoro, Senin (4/9/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Operasi Zebra kali ini, jelas dia, akan dilaksanakan secara mobile di seluruh Kabupaten Tuban. Selain melakukan kegiatan yang bersifat edukatif juga akan dilakukan penegakan hukum bagi masyarakat para pengguna jalan melanggar tata tertib peraturan berlalu lintas dengan mengedepankan tilang elektronik.

Pihaknya juga akan memaksimalkan mobil Incar yang dimiliki untuk melakukan penindakan ke pelanggar lalu lintas. Dia akan mendorong pemerintah daerah melengkapi kamera pada titik-titik didalam kota yang rawan pelanggaran lalulintas.

"Kita akan dorong kembali supaya ada titik-titik yang bisa dimanfaatkan untuk incar sehingga polisi tidak perlu melakukan Tilang secara manual," imbuhnya.

Dia mengimbau warga tidak memakai sepeda listrik. Sebab, belum ada aturan yang mengatur penggunaan sepeda listrik.

"Sampai sekarang aturannya belum ada, sehingga kita hanya melakukan teguran Simpatik agar tetap berhati-hati di jalan raya," pungkasnya.

Ampo, Camilan Unik Khas Kota Tuban Berbahan Tanah Liat, Tuban


Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Arsjad Rasjid, ditunjuk menjadi ketua tim pemenangan nasional (TPN) bakal capres Ganjar Pranowo. Seperti apa sosok Arsjad Rasjid?

"Hari ini kami berempat mengadakan rapat pertama kali secara resmi yang dipimpin oleh Ibu Megawati dalam rangka, yang paling penting adalah rencana pembentukan TPN, TPN itu singkatan dari Tim Pemenangan Nasional. Sudah disampaikan tadi ya, sudah diketok ya," kata Ketum Perindo Hary Tanoesoedibjo kepada wartawan, di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (4/9/2023).

"Di mana ketuanya, ketua TPN tim pemenangan nasional adalah Pak Arsjad Rasjid tadi diputuskan. Beliau muda gesit dan pengetahuannya luas, dan juga network-nya juga sangat luas dan juga Ketua Umum Kadin," lanjutnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Sosok Arsjad

Dari sisi pendidikan, Arsjad Rasjid merupakan lulusan teknik komputer University of Southern California pada tahun 1990 dan memperoleh gelar Bachelor of Science in Business Administration pada tahun 1993 dari Pepperdine University, California, Amerika Serikat.

Lebih lanjut, pada tahun 2016 mengikuti Executive Education di INSEAD yaitu International Directors Program 2016 yang dilaksanakan di Singapura dan Fontainebleau, Perancis. Pada 2014, Arsjad menyelesaikan pendidikan Eksekutif tentang kepemimpinan dan pengambilan keputusan dalam program Abad 21 di Institut Jackson untuk urusan Global, Universitas Yale, Amerika Serikat.

Pada tahun 2013, Arsjad Rasjid menyelesaikan pendidikan eksekutif tentang berdampak investasi di Said Business School, Universitas Oxford, Inggris. Di tahun 2012, ia menyelesaikan program executive education global leadership and public policy for the 21st Century School di Harvard Kennedy School, Amerika Serikat dan tentang insights into politics and public policy in Asia for Global Leaders di Lee Kuan Yew School of Public Policy, Singapura.

Di sisi karir, Arsjad Rasjid dikenal sebagai sosok pengusaha dan profesional yang lahir pada 16 Maret 1970. Pria kelahiran Jakarta ini menjabat sebagai Direktur Utama Indika Energy. Arsjad tercatat mulai bekerja di Indika Energy sejak tahun 1996 atau pada saat pertama kali perusahaan didirikan.

Sebelumnya Arsjad juga pernah menduduki kursi Wakil Direktur Utama sejak Mei 2014 sampai April 2016. Selain itu, dia juga menjabat sebagai Komisaris Utama PT Indika Infrastruktur Investindo sejak Juni 2020 dan PT Indika Multi Properti sejak Oktober 2019.

Ada banyak jabatan yang pernah diemban Arsjad Rasjid. Pada Juni 2020, dia juga menjabat sebagai Komisaris PT Indika Inti Corpindo, kemudian di PT Grab Teknologi Indonesia sejak 2020, Kideco sejak Februari 2017.

Kemudian bekerja di PT Indika Energy Infrastructure sejak Desember 2016 dan PT Rukun Raharja Tbk sejak Juni 2014. Selain itu, dia juga tercatat sebagai Ketua Yayasan Indika sejak Februari 2017.

Tonton juga Video: Kiai se-Jateng Gelar Istighosah untuk Ganjar Jelang Purnatugas

[Gambas:Video 20detik]


Eks personel Cagur Narji memilih realistis untuk kampanye Pileg 2024. Di takut ketika jor-joran justru akan membuatnya gila ketika tidak terpilih.

Dilansir detikHot, Narji tercatat sebagai bakal calon anggota legislatif dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di daerah pemilihan (dapil) Jawa Tengah X. Untuk kampanye, Narji mengaku mendapat banyak dukungan dari keluarga dan sahabat.

"Kalau untuk jor-joran, gue nggak. Karena gue pikir realistis ya antara yang gue keluarkan karena gue begitu gue jor-joran nanti begitu udah jadi gue nggak jor-joran," katanya di Jakarta, Senin (4/9/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dukungan dari keluarga, teman diakuinya sangat membantu dirinya. Sehingga biaya kampanye dapat ditekan.

Untuk mencetak stiker Narji pun mendapat bantuan dari teman semasa sekolah dulu. "Umpamanya kita saling membantu kayak saudara kita punya percetakan 'saya saja yang cetakin, bayar bahan bakunya saja deh' temen-temen SMA banyak yang bantu juga," ungkapnya.Bantuan dari kerabat dan teman patut disyukuri Narji. Dia pun tidak terlalu memaksakan hasil Pemilu 2024.

"Jadi Alhamdulillah jalannya ada saja, terus bilang 'wah butuh transportasi yang besar' terus temen bilang 'ada mobil satu nih pakai saja' akhirnya buat operasional ada dari saudara," jelasnya.

"Konsekuensi, hidup ini kan bukan mau menang kalah, tapi dipercaya apa tidak, dan ini semua jalan hidup orang ini udah ada garis tangannya. Jadi lebih yakin saja. Kalau nggak jadi juga ya memang bukan jalannya, kalau gagal nggak jadi gila," tutupnya.

Deretan Artis yang Berebut Kursi DPR


Plt Ketum PPP Mardiono bicara soal hasil rapat pimpinan nasional (Rapimnas) partainya yang bisa saja berubah. Namun harus ada mekanisme yang dilalui. Apa itu?

Hal itu disampaikan Mardiono usai pertemuan partai politik pro Ganjar Pranowo di Markas PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (4/9/2023). Mardiono awalnya bicara PPP yang masih mengikuti hasil rapimnas, dimana mengusung Ganjar Pranowo sebagai capres 2024.

"Saya sampaikan bahwa PPP itu usianya sudah 50 tahun dan sejak didirikannya PPP selalu taat asas terhadap konstitusi partai. Nah konstitusi partai itu sudah memutuskan pada rapimnas kelima di Yogyakarta bahwa PPP mengusung, mendukung, Pak Ganjar Pranowo sebagai calon presiden tahun 2024 dan mengikatkan diri dalam satu kerja sama politik dengan PDIP, itu adalah keputusan dalam rapimnas," kata Mardiono.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Dan kemudian kesepakatan itu, menyangkut juga kerjasama politik, bukan hanya dengan PDIP, tetapi juga dengan partai pendukung dan pengusung yang lainnya seperti Partai Perindo dan Partai Hanura," lanjutnya.

Mardiono menegaskan PPP tetap istiqomah dengan keputusan tersebut. Dia memastikan keputusan itu diambil secara kolektif kolegial.

"Jadi PPP prinsip adalah tetap istiqomah pada keputusan konstitusi partai, mengapa, karena PPP mengambil keputusan itu atas dasar kolektif kolegial. Keputusan yang diambil oleh bersama yang datang dari lapisan yang paling bawah sampai ke atas dan juga seluruh para pengambil keputusan itu, itu menyetujui atas keputusan itu yang kita sebut sebagai kolektif kolegial," ujarnya.

Mardiono lantas bicara keputusan rapimnas bisa saja berubah. Namun harus melalui mekanisme yang berlaku, setidaknya kembali digelar rapimnas.

"Nah apakah kemudian keputusan rapimnas itu diharamkan untuk berubah? boleh, tetapi ada mekanismenya, mekanismenya apa, setidaknya ada rapimnas lagi atau setingkat di atasnya seperti mukernas, musyawarah kerja nasional dan itu harus pula keputusan yang diambil atas kolektif kolegial oleh semua pengambil keputusan karena PPP adalah partai kabah," ucapnya.

Namun, hingga saat ini Mardiono menekankan PPP belum ada rencana menggelar rapimnas kembali. Kalaupun ada, menurutnya, rapimnas itu dalam rangka agenda pemenangan.

"Ya sampai sekarang sih nggak ada, kalo toh kemudian nanti ada rapimnas yang lain, itu adalah dalam rangka sukses untuk pemenangan," ujarnya.

Saksikan juga Blak-blakan terbaru, Wagub Uu: Pancasila Konsep Negara yang Bebaskan Semua Umat Beragama

[Gambas:Video 20detik]


Menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) serentak tahun 2024. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melaksanakan kegiatan Rakor Forkopimda 'Menjaga Kondusifitas Wilayah Jawa Tengah dalam rangka Sukses Pemilu Serentak Tahun 2024 di Jawa Tengah', bertempat di Wisma Perdamaian Kota Semarang, Senin (03/09/2023). Dalam rapat koordinasi tersebut, hadir lengkap dari Forkopimda Provinsi Jawa Tengah, Forkopimda kabupaten/kota, serta instansi terkait lainnya.

Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen mengatakan kegiatan rakor Forkopimda dilaksanakan guna membahas masalah-masalah aktual menyambut Pemilu Tahun 2024 agar dapat kemudian ditangani. Dirinya menyebut tahun 2024 merupakan tahun yang rawan mengingat terdapat pilres, pileg, dan pilkada serentak.

"Tentu menyambut Pemilu tahun 2024 ada beberapa poin-poin yang kita rasa penting yang perlu kita cermati yaitu salah satunya pemungutan suara Pemilu serentak tahun 2024. Yang mana akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024 hari Rabu, kita akan memilih Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi dan kabupaten/kota. Ada juga pemungutan suara Pilkada serentak pada tahun 2024 yang mana akan dilaksanakan pada hari Rabu 27 November, dalam pemilihan itu kita akan memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota. Selanjutnya juga ada penyelenggaraan dan pengawasan pemilu dan Pilkada pada tahun 2024," tuturnya dalam keterangan tertulis, Senin (4/9/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Taj Yasin menambahkan bahwa Forkopimda Jawa Tengah harus mendorong unsur pemerintah hingga masyarakat untuk bersama-sama mensukseskan Pemilu 2024. Ia juga mengajak para pemerintah daerah untuk menjaga kondusivitas daerahnya masing-masing.

"Kita juga harus mendorong seluruh aktor sukses pemilu dari unsur pemerintah hingga masyarakat untuk mewujudkan pelaksanaan pemilu dan pilkada kondusif, aman, damai, tertib dan lancar. Dan untuk isu-isu strategis yang menjadi potensi permasalahan, saya harapkan kita bisa tekan bersama untuk menjaga pelaksanaan pemilu di Jawa Tengah," imbuhnya.

Terakhir, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyampaikan Forkopimda di provinsi maupun kabupaten/kota harus kompak dan memperkuat daerahnya. Jangan sampai hal-hal yang dipaparkan oleh Binda Jawa Tengah tentang kerawanan Pemilu 2024 terjadi. Ganjar meminta seluruh Forkopimda dapat menjaga kondusivitas daerahnya masing-masing agar penyelenggaraan pemilu 2024 berlangsung aman.

"Seperti yang dipaparkan oleh Binda Jawa Tengah tentang antisipasi kerawanan dari kacamata intelijen dalam mensukseskan pemilu 2024. Ada kerawanan kelompok radikal dan teror menjelang pemilu 2004 serta potensi ancaman polarisasi masyarakat menjelang pemilu 2004, ini kita harus antisipasi. Jangan sampai ini terjadi. Tugas kita adalah membikin pemilihan ini aman, mau pileg yang aman, pilpres yang aman, dan kelak pilkadanya aman. Tapi saya sangat percaya forkopimda di Jawa Tengah ini kompak, kalau forkopimdanya kompak beres insyaallah," ujarnya.

Tips Hindari Hoax yang Berseliweran Jelang Pemilu 2024


Partai politik pengusung Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 telah membentuk tim pemenangan nasional (TPN). Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan kantor pusat TPN berada di markas yang pernah dipakai tim pemenangan Jokowi-Ma'ruf Amin pada 2019 lalu.

"Diputuskan bahwa kantor pusat tim pemenangan nasional itu berada di Gedung High End, yang digunakan juga pada saat pemenangan Pak Jokowi dengan KH Ma'ruf Amin," kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (4/9/2023). Sekadar informasi tim pemenangan Jokowi-Ma'ruf Amin pada 2019 diberi nama Tim Kampanye Nasional (TKN).

Sementara itu Ketua Umum KADIN Arsjad Rasyid ditunjuk menjadi ketua TPN. Adapun mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Andika Perkasa disebut menjadi salah satu wakil.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Para wakil ketua ini ada yang berasal dari kalangan profesional dari kalangan parpol dari purn TNI-Polri kemudian juga dari relawan.

"Kemudian juga sekretaris didampingi oleh para wakil, sekretaris juga ada parpol dari profesional dan relawan dengan direktur-direktur yang menggambarkan bagaimana strategi pemenangan Pak Ganjar itu akan dilakukan," jelas Hasto.

Apakah dalam rapat itu turut membahas soal cawapres pendamping Ganjar, Hasto tak menjawab lugas. Dia mengatakan dalam pertemuan empat ketum parpol itu membicarakan hal-hal strategis.

"Momentum pengumuman bacawapres yang mendampingi Pak Ganjar Pranowo itu kapan akan dilakukan dan itu tadi baru dibahas beberapa gagasan mengingat Pak Ganjar ini baru menyelesaikan tugasnya sebagai gubernur pada 5 September besok.

"Kemudian, dengan penuh optimisme mendapatkan penugasan sehingga akan berkonsenterasi penuh. Sehingga hal-hal terkait dengan siapa yang akan mendampingi Pak Ganjar Pranowo tentu akan ada pembahasan lebih lanjut untuk menentukan momentumnya dan siapa," kata Hasto.

Lihat juga Video: Kiai se-Jateng Gelar Istighosah untuk Ganjar Jelang Purnatugas

[Gambas:Video 20detik]


Juru bicara Anies Basweda, Sudirman Said, memuji sikap Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang meminta kader Demokrat untuk move on dari bakal capres Anies Baswedan. Sudirman mengatakan Anies tak memiliki daya untuk menentukan keputusan.

"Kita patut mengapresiasi sikap dan kematangan Mas AHY dalam menghadapi suasana yang tidak mudah ini. Sikap memaafkan dan mengajak seluruh kader untuk 'move on' memberi signal yang menunjukkan kedewasaan politik, baik dari Ketua Umum Mas AHY maupun seluruh jajaran Partai Demokrat," kata Sudirman dalam keterangannya, Senin (4/9/2023).

Sudirman mengatakan baik Anies dan AHY merupakan sosok pemimpin muda yang mumpuni. Ia membantah adanya pengkhianatan antara kedua tokoh ini.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Saya melihat kedua tokoh muda yang saya kenal baik, Mas AHY dan Mas Anies Baswedan adalah generasi baru pemimpin Indonesia yang cerdas, santun, visioner, dan tetap menjunjung etika dan integritas," kata Sudirman.

"Yang terjadi di antara keduanya bukanlah tindak pengkhianatan satu sama lain, melainkan niat baik dan komitmen bekerja sama yang belum bertemu momentum," sambungnya.

Meski demikian, Sudirman menyebut kedua tokoh ini memiliki keterbatasan. Ia mengatakan Anies bukanlah pengurus atau kader dari partai tertentu, oleh sebab itu Anies tak memiliki kuasa untuk memutuskan.

"Keduanya memiliki keterbatasan dalam mewujudkannya, terlebih Mas Anies yang bukan pengurus atau kader partai tertentu, sehingga tidak punya daya paksa untuk memutuskan apa yang sudah menjadi pilihannya," kata Sudirman.

"Saya berdoa Mas AHY dan Partai Demokrat akan menemukan jalan terbaik untuk bersama-sama terus berkontribusi bagi perbaikan dan kebaikan Indonesia ke depan," sambungnya.

Ia menyebut jika tidak bisa bekerja sama, masih ada agenda besar negara yang bisa diselesaikan secara bersama. Ia mengatakan jalan masih terbuka lebar untuk Pemilu 2024.

"Kita semua menyadari bahwa pemilu dan pilpres hanyalah satu fragmen pengelolaan bangsa dan negara. Bila dalam pemilu belum bisa bekerja sama, masih banyak agenda-agenda besar yang dapat mempertemukan kedua tokoh muda ini," ujar Sudirman.

"Bila pun karena satu dan lain hal, takdir tetap membawa keduanya untuk tetap bekerja sama dalam Pemilu 2024, jalan masih terbuka lebar," pungkasnya.

Saksikan juga Blak-blakan terbaru, Wagub Uu: Pancasila Konsep Negara yang Bebaskan Semua Umat Beragama

[Gambas:Video 20detik]