Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo menyoroti soal polusi budaya yang disebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Pidato Kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI. Ia menyebut pesan Jokowi sudah jelas.

"Pesannya (Presiden) saya kira sangat klir. Yang pertama jangan sampai terjadi polusi budaya yang kemudian tidak sesuai dengan apa yang jadi nilai-nilai kita, kasar, tidak hormat. Karena ada PR besar yang mesti kita selesaikan terhadap kondisi dunia wabil khusus (khususnya) posisi Indonesia terhadap dunia," kata Ganjar di gedung DPRD Jateng, Semarang, Rabu (16/8/2023).

Ia juga menyebutkan soal bonus demografi di Indonesia yang harus bisa dimanfaatkan dengan baik. Salah satunya untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Ada bonus demografi yang mesti kita ambil keuntungannya dan kita musti progresif untuk itu. Saya kira apa yang disampaikan Presiden klir betul," ujarnya.

Terkait isu Pemilu 2024, Ganjar juga menyebut setuju dengan Jokowi di mana masyarakat tetap harus menjaga persatuan dan meredam gejolak yang berpotensi memecah.

"Di daerah mestinya tinggal mendukung saja apa yang ada sekaligus di tahun politik itu yuk kita redam agar kemudian tidak terjadi situasi yang membikin sensi banyak orang," kata Ganjar.

Untuk diketahui, dalam pidato kenegaraannya, Jokowi menyinggung soal budaya santun dan budi pekerti luhur bangsa yang terlihat mulai hilang.

"Polusi di wilayah budaya ini, sekali lagi polusi di wilayah budaya ini sangat melukai keluhuran budi pekerti bangsa Indonesia. Memang tidak semua seperti itu. Saya melihat mayoritas masyarakat juga sangat kecewa dengan polusi budaya tersebut. Cacian dan makian yang ada justru membangunkan nurani kita semua, nurani bangsa untuk bersatu menjaga moralitas ruang publik," kata Presiden Jokowi.

Namun menurut Jokowi, ada juga hikmah di balik cacian dan makian yang makin merajalela. Menurutnya, cacian dan makian itu justru membangunkan nurani bangsa untuk bersatu menjaga moralitas ruang publik.

"Cacian dan makian yang ada justru membangunkan nurani bangsa untuk bersatu menjaga moralitas ruang publik. Bersatu menjaga mentalitas masyarakat sehingga kita bisa tetap melangkah maju, menjalankan transformasi bangsa. Menuju Indonesia Maju. Menuju Indonesia Emas 2045," ujarnya.

Ganjar Ingatkan Bahaya Hoaks Saat Hadiri Haul KH Dalhar Watucongol


Masyarakat Pecinta Museum Indonesia (MPMI) membuat laporan atau aduan ke Bawaslu RI, Jakarta Pusat (Jakpus). Hal ini mengenai Museum Naskah Proklamasi menjadi tempat deklarasi koalisi Capres Prabowo Subianto.

Kuasa Hukum MPMI sekaligus Relawan Ganjarian Spartan DKI Jakarta, Anggiat Tobing mengatakan pihaknya diminta MPMI untuk mengukuhkan laporan ke Bawaslu. Hal ini mengenai adanya dugaan pelanggaran penggunaan museum untuk kegiatan politik.

"Kami mengacu pada peraturan pemerintah nomor 66 tahun 2015 tentang museum itu sebetulnya sudah dibuat batasan-batasan bagaimana pembuatan museum dan itu sudah dibuat supaya tidak berkelindan dengan kepentingan parpol dan sudah diatur," ujar Tobing kepada wartawan di Bawaslu RI, Jakpus, Rabu (16/8/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Jadi makanya kita menyoroti deklarasi yang dilakukan oleh para pendukung Prabowo kemarin, pencapresan beliau, kita melihat ada sesuatu yang tidak berkesesuaian dengan aturan pemerintah. Khususnya di pasal 39 ayat 2 poin e itu berbunyi tentang kerja sama sudah jelas bunyinya, bahwa kerja sama dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip kesepakatan, kesetaraan, dan saling menguntungkan. Tidak merusak koleksi, tidak mengomersialkan koleksi dan tidak menggunakan untuk kepentingan politik tertentu. Itu jelas ditulis di bawahnya," lanjutnya.

Tobing mengatakan pada pasal 55 tentang peran serta setiap orang untuk museum, bahwa masyarakat umum atau adat dilakukan secara sukarela dan tidak berdasarkan kepentingan pribadi, kelompok, dan atau kepentingan politik tertentu. Dia menilai acara deklarasi Prabowo pada Minggu (13/8) lalu merupakan kegiatan politik memiliki kepentingan politik tertentu.

"Acara deklarasi dukungan partai Golkar dan PAN ke Prabowo Subianto pada hari minggu tanggal 13 kemarin merupakan kegiatan politik kepartaian memiliki kepentingan politik tertentu. Pada acara itu dihadiri oleh 4 Ketum partai dan Sekjen, diantaranya Gerindra, PKB, Golkar dan PAN," ungkapnya.

Tobing menyampaikan pihaknya juga menghubungkan dengan pasal 280 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang penggunaan fasilitas negara. Dia menilai adanya 3 orang menteri dalam deklarasi Prabowo yaitu Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengabaikan dan seharusnya mengetahui tentang larangan atau peraturan pemerintah.

"Makanya di situ juga kami hubungkan dengan pasal 280 UU 7/2017 tentang penggunaan fasilitas negara. Di situ ada 3 orang menteri yang jelas-jelas harusnya mengetahui larangan-larangan tentang peraturan pemerintah tadi tapi ternyata mereka mengabaikan itu. Kemudian, ketika kami mendapat telpon dari teman-teman pencinta museum ini kami menanggapi secara edukasi, apasih sebetulnya tentang peraturan pemerintah itu dan apa sih sebenaranya tidak menggunakan fasilitas pemerintah tersebut," jelasnya.

Oleh sebab itu, Tobing mengatakan pihaknya meminta Bawaslu untuk menindaklanjuti dugaan pelanggaran pidana pemilu pada peristiwa deklarasi tersebut. Dia meminta Bawaslu untuk memeriksa secara adil meski ada 3 Menteri pada deklarasi tersebut.

Laporan ini diketahui diterima Bawaslu dengan nomor laporan 008/LP/PL/RI/00.00/VIII/2023. Beberapa barang bukti diserahkan, salah satunya yaitu video deklarasi capres.

"Dengan tidak mengurangi rasa hormat kita, kita menganggap itu patut diduga itu merupakan suatu pelanggaran yang harus kita tindaklanjuti. Karena itu teman-teman dari masyarakat pecinta museum meminta dengan ini kami mewakili mereka meminta Bawaslu untuk mengusut dugaan pelanggaran pidana pemilu yang dilakukan kubu Prabowo Subianto," jelasnya.

"Jadi kami secara serius meminta Bawaslu untuk melakukan penyelidikan secara tuntas dan minta mereka berani untuk memeriksa secara adil melakukan pengusutan secara adil walaupun di situ ada petinggi negara yaitu 3 orang menteri yakni Pak Prabowo sebagai Menhan, Airlangga sebagai Menko, dan Zulhas Mendag," tambahnya.

Simak Video: Surya Paloh Respons Dukungan Golkar-PAN untuk Prabowo: Bagus Sekali

[Gambas:Video 20detik]

Saksikan juga Blak-blakan: Zulhas Bicara Koalisi hingga Cawapres Pascadeklarasi Prabowo

[Gambas:Video 20detik]


Organisasi sayap partai Golkar, Gerindra, PAN, dan PKB bertemu di kawasan Bulungan, Jakarta Selatan. Pertemuan 4 sayap partai koalisi pendukung Prabowo Subianto itu membahas soal demokrasi.

Adapun 4 sayap partai itu adalah Barisan Muda PAN, Tunas Indonesia Raya (Tidar) Gerindra, Garda Bangsa PKB, dan Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI).

Ketua Umum Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) Jerry Sambuaga mengatakan Golkar dan PAN telah resmi mendukung Prabowo. Dia menyebut hal ini sebagai komitmen dan silaturahmi.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Beberapa waktu lalu Golkar dan PAN sudah mendeklarasikan terhadap Prabowo sebagai Capres. Tentu kita melihat itu bentuk komitmen dan silaturahmi yang baik atas partai politik dan ketua umum," ungkap Jerry kepada wartawan di Jakarta Selatan, Rabu (16/8/2023).

Jerry mengatakan berkumpulnya keempat organisasi sayap partai tersebut menjadi perwakilan suara pemuda agar dapat mengikuti pesta demokrasi tahun 2024. Ia berharap pesta demokrasi nanti berlangsung kondusif.

"Kami berharap dari pemuda dan kepemudaan dari masing-masing partai politik di pemilu ke depan 2024 khususnya di Pilpres dan Pilkada dapat damai dapat berlangsung secara kondusif dan tentu ini pesta demokrasi," kata dia.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Tunas Indonesia Raya (Tidar), Rahayu Saraswati, mengatakan empat sayap partai koalisi Prabowo itu menjadi perwakilan suara anak muda. Saraswati mengatakan sayap partai ini merupakan politisi muda yang akan memberikan contoh baik.

"Kita di sini justru sebenarnya sebagai bagian dari politisi muda mau memberikan contoh bahwa ada di meja pengambilan keputusan, to have a seat in the table," kata Saraswati.

"Ya kita harus berkontribusi nyata dan ini bagian dari kontribusi kita, bagian kita untuk menyatakan, dan alhamdulillah, Puji Tuhan di dalam koalisi ini pemuda-pemudinya yang ada di sini sebenarnya sangat aktif dan kita mau memberikan contoh kalau misalnya kita mau menentukan masa depan seperti apa yang kita warisi, ya kita harus ikut dalam pengambilan kebijakan itu, jadi ini banyak di sini pasti yang akan maju di tahun pemilu gitu," pungkasnya.


Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendapatkan gestur hangat dari sejumlah anggota DPR RI yang menyalaminya selepas Sidang Tahunan 2023, salah satunya yakni Andre Rosiade dari Fraksi Gerindra. Andre sempat berbincang hangat dengan Jokowi selepas sidang tersebut.

Sidang Tahunan MPR/DPR/DPD 2023 digelar di Gedung Kura-kura Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8/2023) dari pagi hingga sore hari. Jokowi, selepas memberikan pidato, berjalan dan disalami anggota DPR sebelum meninggalkan ruangan.

Jokowi dalam perjalanannya kemudian disalami Andre Rosiade. Anggota Komisi VI DPR RI itu sempat mengajak Jokowi foto selfie.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Andre kemudian terlihat mengobrol dengan Jokowi. Tangan Jokowi seperti memegang lengan Andre Rosiade. Jokowi kemudian beranjak dari Andre Rosiade yang mengangguk.

Andre Rosiade juga mengunggah momen akrab dengan Jokowi di media sosialnya. Ada tiga foto yang diunggah Andre Rosiade.

"Bersama Presiden @jokowi dalam Sidang Bersama @mprgoid @dpr_ri @dpdri tgl 16 Agustus 2023," kata Andre Rosiade.


Bakal capres Gerindra Prabowo Subianto kerap menggaungkan kebijakan ekonomi Presiden Joko Widodo (Jokowi) atau Jokowinomics. Menurut PKB, hal tersebut lumrah karena mengakui pemerintahan Jokowi.

"Ya karena Pak Prabowo sebagai menteri kabinet. Nggak hanya Pak Prabowo, semua kementerian harus mengakui ini pemerintahan Pak Jokowi," kata Ketua DPP PKB Daniel Johan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8/2023).

Prabowo sebagai Menteri Pertahanan, kata Daniel, normal menggaungkan kebijakan Jokowi. Sementara PKB saat ini mendukung Prabowo sebagai bakal capres.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Apakah mau ada istilah Jokowinomics kah, apapun ya normal, karena Pak Prabowo menterinya Pak Jokowi," ujarnya.

Apakah ada persaingan dengan bakal capres PDIP Ganjar Pranowo untuk merebut suara pendukung Jokowi? Daniel menyinggung kecerdasan Prabowo.

"Itu sikap solider, sikap inklusif, sekaligus kecerdasan dari Pak Prabowo saja," imbuhnya.

Sebelumnya diberitakan, Prabowo Subianto menggaungkan Jokowinomics. Prabowo mengatakan Jokowinomics merupakan aplikasi nyata dari ekonomi Pancasila.

"Jokowinomics adalah aplikasi nyata dari ekonomi Pancasila yang bisa kita gunakan untuk mencapai Indonesia Emas 2045," kata Prabowo, dalam acara seminar ekonomi yang diselenggarakan Universitas Kebangsaan Republik Indonesia di Ballroom Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (15/8).

Prabowo menerangkan prinsip ekonomi Pancasila yakni kegiatan ekonomi yang didasarkan pada prinsip bangsa Indonesia. Menurutnya, ekonomi harus bisa mewujudkan persatuan nasional, menjunjung tinggi kemanusiaan, berpihak pada kepentingan nasional, egaliter dan kerakyatan, serta berkeadilan sosial.

Prabowo mengatakan program konkret dari ekonomi Pancasila yang dijalankan Jokowi yakni Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Sembako, Program Keluarga Harapan, dan BLT Dana Desa. Prabowo mengatakan program-program tersebut untuk membantu masyarakat lemah.

Maka dari itu, Prabowo akan melanjutkan program yang dicanangkan Jokowi. Prabowo juga mengatakan berlandaskan Jokowinomics akan mencapai Indonesia Emas 2045.


Tak hanya Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo juga mengaku tidak diundang di konsolidasi kader kepala daerah bertajuk 'Konsolidasi Pikir Kepala Daerah Kader Partai dalam Menghadapi Situasi Saat Ini dan Menuju Pemilu'. DPD PDIP Jawa Tengah membantah pengakuan Ganjar Pranowo.

"Iya, tapi beliau di Jakarta kan," kata Sumanto di Gedung DPRD Jateng, Semarang, dilansir detikJateng, Rabu (16/8/2023).

Sumanto menepis pernyataan Ganjar yang mengaku tak diundang. Menurutnya, Ganjar sudah diundang tapi mungkin lupa.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Mungkin lupa, diundang semua," ujar Sumanto.

Sebelumnya, Ganjar Pranowo mengaku dirinya tak mendapat undangan dalam pertemuan kepala daerah kader PDIP se-Jateng di Semarang, Selasa (15/8) malam.

"Oh, nggak, nggak, saya nggak diundang," kata Ganjar.

Baca berita lengkapnya di sini.

Simak juga Video: Pemprov Jateng Distribusikan 7,1 Juta Liter Air Bersih Hadapi Kekeringan

[Gambas:Video 20detik]


Wakil Bupati Tasikmalaya Cecep Nurul Yakin meminta agar para kontestan pemilu bersikap jujur dan adil dalam menyambut Pemilu 2024. Cecep juga meminta agar para kontestan tak menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi selama pemilu.

"Jangan ada satu pun fasilitas negara yang digunakan kontestan siapapun, itu tidak boleh," ujar Cecep di kantornya, Rabu (16/8/2023).

Cecep juga mengajak seluruh warga dan kontestan Pemilu 2024 untuk menjaga pesta demokrasi lima tahunan ini dengan aman dan damai. Sehingga wilayah Kabupaten Tasikmalaya tetap kondusif selama berlangsungnya kegiatan pemilu.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Jadi potensi konflik selalu ada saja, tapi memang selama kita berkomitmen menjaga perdamaian maka akan bisa diantisipasi. Kunci utamanya pemilu harus jujur dan adil, maka semua pihak akan menerima hasilnya," kata Cecep.

Demi menjaga kondusifitas, elemen masyarakat, penyelenggara pemilu dan partai politik di Tasikmalaya pun membuat deklarasi damai. Di Gedung Pertemuan Warga (GMW) Mapolres Tasikmalaya, mereka yang hadir melafalkan deklarasi untuk menjaga pemilu tahun 2024 damai.

Ketua KPU Kabupaten Tasikmalaya, Zam Zam Zamaludin, menyambut baik kegiatan ini. Pihaknya juga akan terus berkoordinasi dengan kepolisian untuk tetap menciptakan pemilu yang damai di Tasikmalaya.

"Ini ada lagi deklarasi damai, semoga esensinya bisa menular kepada para calon anggota legislatif yang mau bertanding agar jaga pemilu tetap damai," kata Zam Zam.

Gegana-Anjing K9 Diterjunkan saat Simulasi Pengamanan Pemilu di Tasikmalaya


Wali Kota Solo yang juga putra Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka, tidak diundang di konsolidasi kader kepala daerah bertajuk 'Konsolidasi Pikir Kepala Daerah Kader Partai dalam Menghadapi Situasi Saat Ini dan Menuju Pemilu'. Ternyata tak cuma Gibran, bacapres PDIP Ganjar Pranowo juga mengaku tak diundang.

"Oh, nggak, nggak, saya nggak diundang," kata Ganjar usai rapat Paripurna DPRD Jateng dilansir detikJateng, Rabu (16/8/2023).

Ditanya soal ketidakhadiran Gibran dalam pertemuan tersebut, Ganjar hanya menjawab singkat. Dia mengaku tidak mengerti alasannya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Lha aku ra ngerti (aku tidak tahu)," kata Ganjar.

Untuk diketahui, DPD PDIP Jateng menggelar pertemuan, Selasa (15/8) malam. Sejumlah kepala daerah kader PDIP hadir dan ada beberapa penjabat (pj) kepala daerah yang merupakan ASN Pemprov Jateng ikut datang.

Dalam pertemuan itu Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka tidak hadir. Saat dikonfirmasi, ia menyebut tidak diundang. "Aku malah ora ngerti ono pertemuan (saya justru tidak tahu ada pertemuan). Nggak ada undangan masuk itu," kata Gibran saat ditemui wartawan di sela menghadiri acara pemilihan Putra Putri Solo di Lokananta, Solo, Selasa (15/8) malam.

Baca berita lengkapnya di sini.


Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka tidak diundang saat PDIP Jateng menggelar konsolidasi di Semarang. Pakar politik Universitas Sebelas Maret (UNS) Abdul Hakim menilai langkah PDIP itu sebagai teguran untuk Gibran.

Menurutnya, tidak diundangnya kader dalam konsolidasi partai merupakan pola dari Ketua DPD PDIP Jateng, Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul. Pola tersebut dilakukan Pacul karena Gibran dinilai sudah melenceng.

"Ya kalau saya lihat ini sudah menjadi polanya Pak Bambang Pacul sebagai Ketua PDIP Jateng, ketika menemukan kadernya di Jateng yang dianggap mulai melenceng gitu mendapat teguran secara halus seperti ini," kata Abdul Hakim saat dihubungi detikJateng, Rabu (16/8/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Abdul Hakim menilai teguran yang diberikan Bambang Pacul sebagai teguran nonformal. Namun, menurutnya teguran ini terbilang cukup keras.

"Teguran nonformal tapi cukup keras juga sebenarnya," ucapnya.

Menurutnya, langkah tersebut diambil oleh DPD PDIP karena menilai Gibran selama ini dinilai bermanuver. Gibran pun dinilai membahayakan elektabilitas PDIP di Pilpres dan Pileg 2024.

"Tidak diundangnya Gibran kemarin di konsolidasi saya pikir teguran dari Pak Bambang Pacul sebagai Ketua DPD atas manuver Gibran yang selama ini dinilai membahayakan strategi elektoral di Pilpres dan PDIP di Pileg 2024," ujarnya.

Abdul Hakim melihat langkah yang diambil Bambang Pacul ini bukan pertama kalinya. Yang pertama dan sempat menghebohkan yakni Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo tidak diundang konsolidasi PDIP di Semarang tahun lalu.

Kasus Gibran, lanjut Abdul Hakim, merupakan kali kedua Bambang Pacul tidak mengundang kepala daerah dalam konsolidasi.

"Kalau kita lihat yang paling menonjol ini kali kedua ya, dulu Pak Ganjar tidak diajak karena waktu itu beliau (Ganjar) mulai melakukan konsolidasi relawan dan juga safari politik ke berbagai provinsi tanpa melalui, padahal belum dapat restu sebagai capres," ujarnya.

"Kalau kita lihat polanya sama, Mas Gibran sudah melakukan konsolidasi relawan melakukan manuver politik di luar partai dan akhirnya mendapat teguran partai, semacam itu. Ini bentuk ketersinggungan PDIP atas gerakan politik Gibran bersama relawannya yang nampak ya tidak mau tunduk pada koridor partai politik," ujarnya.

Sebelumnya, Gibran mengaku tidak mengetahui adanya pertemuan kepala daerah PDIP se-Jawa Tengah di Hotel Padma, Semarang, Selasa (15/8) malam. Gibran mengaku tidak menerima undangan terkait acara pertemuan tersebut.

"Aku malah ora ngerti ono pertemuan (saya justru tidak tahu ada pertemuan). Nggak ada undangan masuk itu," kata Gibran saat ditemui wartawan di Lokananta, Solo, Selasa (15/8) malam.

Gibran Rakabuming Dorong Santri Melek Teknologi di Era Industri


Politikus PDIP Effendi Simbolon sempat berbincang dengan Ketua Umum (Ketum) Gerindra Prabowo Subianto saat mengantarnya meninggalkan Gedung DPR, Senayan, Jakarta, usai sidang tahunan MPR/DPR/DPD hari ini. Effendi mengungkapkan isi bincang ringannya dengan Prabowo.

Effendi terlihat mengantar Prabowo bersama Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid dan Yenny Wahid meninggalkan Gedung Kura-Kura. Effendi mengaku memuji Prabowo dalam kesenpatan itu.

"Tanya kesehatannya, sehat-sehat, panjang umur, tambah keren. Beliau bilang terima kasih ya," kata Effendi usai mengantar Prabowo, Rabu (16/8/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Effendi menampik perbincangan dan keakraban yang ditunjukkannya berkaitan dengan isu dukungan ke Prabowo.

"Oh, ha-ha-ha. Dukung merah putih," kata dia.

Untuk diketahui, Presiden Jokowi dan Wapres Ma'ruf Amin menghadiri acara Sidang Tahunan MPR/DPR/DPD RI dan pidato kenegaraan. Seluruh menteri, kepala lembaga, dan duta besar turut hadir dalam agenda tersebut.

Lihat Video: Surya Paloh Respons Dukungan Golkar-PAN untuk Prabowo: Bagus Sekali

[Gambas:Video 20detik]


Bakal capres 2024 sekaligus Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto kerap menggaungkan kebijakan ekonomi Presiden Joko Widodo (Jokowi) atau Jokowinomics. PKS menilai hal tersebut sebagai bentuk penghormatan Prabowo terhadap Jokowi.

"Saya rasa, cuma rasa kebanggaan dan penghormatan kepada Jokowi. Pada akhirnya dia akan punya cara sendiri," kata Sekjen PKS Aboe Bakar Al-Habsyi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8/2023).

Menurut Aboe Bakar, Prabowo menggaungkan Jokowinomics bisa jadi untuk menggaet suara pendukung Jokowi. Suara pendukung dan tingkat kepuasan kepada Jokowi belakangan cukup tinggi dalam sejumlah survei.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Sangat mungkin dong (menggaet suara Jokowi) dalam politik. Sangat mungkin," ujarnya.

Prabowo Subianto diketahui menggaungkan Jokowinomics. Prabowo mengatakan Jokowinomics merupakan aplikasi nyata dari ekonomi Pancasila.

"Jokowinomics adalah aplikasi nyata dari ekonomi Pancasila yang bisa kita gunakan untuk mencapai Indonesia Emas 2045," kata Prabowo, dalam acara seminar ekonomi yang diselenggarakan Universitas Kebangsaan Republik Indonesia di Ballroom Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (15/8/2023).

Prabowo menerangkan prinsip ekonomi Pancasila yakni kegiatan ekonomi yang didasarkan pada prinsip bangsa Indonesia. Menurutnya, ekonomi harus bisa mewujudkan persatuan nasional, menjunjung tinggi kemanusiaan, berpihak pada kepentingan nasional, egaliter dan kerakyatan, serta berkeadilan sosial.

Prabowo mengatakan program konkret dari ekonomi Pancasila yang dijalankan Jokowi yakni Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Sembako, Program Keluarga Harapan, dan BLT Dana Desa. Prabowo mengatakan program-program tersebut untuk membantu masyarakat lemah.

Maka dari itu, Prabowo akan melanjutkan program yang dicanangkan Jokowi. Prabowo juga mengatakan berlandaskan Jokowinomics akan mencapai Indonesia Emas 2045.

Simak juga Video: Survei SRS: Elektabilitas Prabowo di Jatim 43,7%, Ungguli Ganjar-Anies

[Gambas:Video 20detik]


Sekjen PKS Aboe Bakar Alhabsyi tertangkap lensa kamera mengajak Presiden Joko Widodo (Jokowi) selfie atau swafoto. Aboe Bakar mengatakan dirinya tak ada urusan pribadi dengan Jokowi.

"Saya ini dalam berpolitik tidak ada urusan pribadinya. Saya dengan Prabowo dekat, saya dengan Jokowi dekat. Saya dengan Pak SBY juga dekat," kata Aboe Bakar Alhabsyi di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8/2023).

Aboebakar merasa tak ada masalah dengan siapapun, termasuk Jokowi. Namun, soal pilihan politik, dia berbeda dengan Jokowi.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Sama siapapun nggak ada masalah. Tetapi begitu pilihan politik itu lain. Beda sikap," ujarnya.

Aboe Bakar mengaku dirinya tak ada urusan pribadi dengan Jokowi (dok.YouTube MPR)

Momen menarik terjadi setelah sidang tahunan dan sidang bersama MPR/DPR/DPD 2023. Sekjen PKS Aboe Bakar Al-Habsyi sempat minta berfoto dengan Presiden Jokowi.

Dilihat dari siaran YouTube MPR RI, Rabu (16/8), momen itu terjadi setelah sidang tahunan 2023, pukul 11.30 WIB. Tampak Jokowi mulanya berjalan dengan Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin dan menyalami sejumlah anggota DPR RI.

Beberapa anggota DPR RI juga meminta foto dengan Presiden Jokowi. Kemudian, terlihat langkah Jokowi sempat terhenti di tengah jalan.

Ternyata, tampak Sekjen PKS Aboe Bakar menyalami Presiden Jokowi. Tak cuma menyalami, keduanya juga sempat berbincang dan diakhiri Aboe Bakar mengajak Jokowi berswafoto.

Tonton Video: Bambang Pacul Benarkan Jokowi Dipanggil 'Lurah' di Kalangan Politisi

[Gambas:Video 20detik]


Ketum PAN Zulkifli Hasan mengusulkan nama koalisi partai pengusung Prabowo Subianto. Nama koalisi itu yakni 'Indonesia Maju dan Berdaulat'.

"Indonesia Maju dan Berdaulat. Usulan PAN," kata Zulhas kepada wartawan, Rabu (16/8/2023).

Menurut Zulhas kedaulatan di bidang ekonomi, pangan, energi, dan lainnya menjadi hal penting untuk dicapai oleh pemerintahan selanjutnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Pembangunan dalam bidang ekonomi dan infrastruktur yang telah dikerjakan Kabinet Indonesia Maju secara gemilang, perlu dilanjutkan dengan mengawal kedaulatan di bidang pangan dan energi. Swasembada pangan merupakan mandat pemerintahan berikutnya yang harus disukseskan bersama," ujar Zulhas.

Sementara Waketum PAN Yandri Susanto mengatakan PAN sudah bulat akan mengajukan nama koalisi tersebut. Nama koalisi itu tinggal diajukan di partai koalisi.

"Kemarin diskusi di internal PAN memang itu yang akan kami usulkan, tapi memang belum ada rapat resmi antar partai koalisi belum kami sampaikan secara langsung, sudah di internal koalisi sudah bulat," ujarnya.


Ketua DPP PDIP Said Abdullah merespons kabar Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka yang tidak diundang dalam pertemuan kepala daerah semalam bertajuk 'Konsolidasi Pikir Kepala Daerah Kader Partai dalam Menghadapi Situasi Saat Ini dan Menuju Pemilu'. Said mengatakan acara itu ditujukan untuk para calon legislatif (caleg) PDIP.

"Bukan Mas Gibran nggak diundang. Itu acara untuk para calon legislatif, para kepala daerah saya pikir tidak ada kok. Bahwa yang tua-tua iya, para calon legislatif ada Pak Mardianto juga tua, umur 70 tahun," kata Said kepada wartawan di Kompleks DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8/2023).

Said mengatakan salah alamat bila Gibran diundang dalam acara pemenangan caleg itu. Namun, Said meminta maaf kepada Gibran atas nama partai.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kalau ngundang wali kota kan di acara caleg, lah kan salah alamat. Sama, saya ketua DPD Jawa Timur, saya kalau pemenangan caleg tidak pernah saya ngundang para bupati, wakil bupati, dan wali kota. Nggak pernah," ungkap Said.

"Itu sama sekali, minta maaf dengan segala hormat kepada Mas Gibran, itu memang acara kumpul semua caleg dapil provinsi Jawa Tengah, dari dapil 1 sampai 10 kalau nggak salah," sambungnya.

Lebih lanjut, Said menegaskan tak ada masalah dalam hubungan antara Gibran dengan PDIP. Bahkan, Gibran sudah dilatih menjadi juru kampanye (jurkam) bacapres PDIP Ganjar Pranowo.

"Oh enggak, jauh-jauh (dari masalah), wes-wes, percaya. Wong Mas Gibran ketika pelatihan jurkam di internal luar biasa kok penampilannya, masa sampai di luar mau diusik-usik lagi Mas Gibran, kan kasian Mas Gibran juga, dia kan perlu tenang juga jadi wali kota," kata Said.

Diberitakan sebelumnya, sejumlah kepala daerah di Jawa Tengah (Jateng) dari PDIP berkumpul di Hotel Padma, Semarang, Selasa (15/8) malam. Sementara itu Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mengaku tidak tahu ada acara PDIP di Semarang.

Simak Video: Gibran soal Tak Diundang Pertemuan PDIP di Semarang: Saya Kan Anak Kecil

[Gambas:Video 20detik]


Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo mengaku tak diundang dalam pertemuan kepala daerah kader PDIP se-Jateng di Semarang, Selasa (15/8) malam. Sekretaris DPD PDIP Jateng, Sumanto menyebut pihaknya telah mengundang Ganjar.

"Iya, tapi beliau di Jakarta kan," kata Sumanto di Gedung DPRD Jateng, Semarang, Rabu (16/8/2023).

Ditanya terkait pernyataan Ganjar yang mengaku tak diundang, Sumanto bilang Ganjar mungkin lupa.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Mungkin lupa, diundang semua," ujar Sumanto.

Ganjar diketahui masih berada di Semarang pada Selasa (15/8) malam. Dia sempat menghadiri pengukuhan Paskibraka Jateng di Gedung Gradika, Semarang sekitar pukul 19.00 WIB. Hal itu juga diunggah di akun Instagramnya hari ini.

Sebelumnya, saat dimintai konfirmasi, Ganjar Pranowo mengaku dirinya tak mendapat undangan dalam pertemuan kepala daerah kader PDIP se-Jateng di Semarang, Selasa (15/8) malam.

"Oh, nggak, nggak, saya nggak diundang," kata Ganjar.

Untuk diketahui, PDIP Jateng mengumpulkan kadernya yang menjadi kepala daerah di Hotel Padma, Semarang pada Selasa (15/8) malam.

Ketua DPD PDIP Jateng Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul menyebut hal itu untuk upaya menjaga suasana kondusif wilayah jelang Pemilu 2024.

Dalam pertemuan itu Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka tidak hadir. Saat dimintai konfirmasi, ia menyebut tidak diundang.

"Aku malah ora ngerti ono pertemuan (saya justru tidak tahu ada pertemuan). Nggak ada undangan masuk itu," kata Gibran saat ditemui wartawan di sela menghadiri acara pemilihan Putra Putri Solo di Lokananta, Solo, Selasa (15/8) malam.

"Nggak papa, mungkin yang diundang yang senior-senior, yang ingusan nggak diundang," ucap Gibran.

Puan Tak Khawatir Suara PDIP di Jateng Berlabuh ke Gibran


Wali Kota Solo yang juga putra Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka, tidak diundang di konsolidasi kader kepala daerah bertajuk 'Konsolidasi Pikir Kepala Daerah Kader Partai dalam Menghadapi Situasi Saat Ini dan Menuju Pemilu'. Sekretaris DPD PDIP Jawa Tengah (Jateng) Sumanto menyebut undangan untuk Gibran ketlisut.

"Kemarin kan di sekretariatan memang ada kekeliruan di sana, ketlisut di sekretariat kita, mohon maaf ya," kata Sumanto saat ditemui di kantornya dilansir detikJateng, Rabu (16/8/2023).

Sumanto meminta maaf atas permasalahan itu. Dia juga menyampaikan undangan tersebut diberikan mendadak.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"(Undangan diberikan H-7?) Enggak itu mendadak juga," lanjutnya.

Dia memungkinkan pertemuan kader kepala daerah akan kembali digelar. Saat itu dia akan memastikan undangan sampai ke seluruh kepala daerah kader PDIP.

"Ya mestinya ada pertemuan namanya kepala daerah dari PDI Perjuangan. Undang semua lah masa nggak diundang sih," ujarnya.

Baca berita lengkapnya di sini.

Tonton juga Video: Gibran soal Tak Diundang Pertemuan PDIP di Semarang: Saya Kan Anak Kecil

[Gambas:Video 20detik]


Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyinggung tren di kalangan politikus soal arahan 'Pak Lurah' terkait capres dan cawapres. Kantor Staf Presiden (KSP) mengungkapkan 'Pak Lurah' merupakan panggilan yang kerap ditujukan kepada Presiden Jokowi merupakan sapaan khusus dari para relawan untuk memperlihatkan kedekatan.

"Lurah itu sering dipakai oleh teman-teman relawan untuk mengidentikkan Pak Jokowi karena beliau pemimpin yang tidak berjarak," kata Tenaga Ahli Utama KSP Joanes Joko dilansir Antara, Rabu (16/8/2023).

Joko menuturkan, Jokowi juga memiliki panggilan khusus lain, yakni 'Pakde. Pakde merupakan akronim dari bapak gede, yang dapat diartikan juga sebagai sapaan kakak laki-laki dari ibu atau ayah.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Itu kode para relawan untuk memosisikan kedekatan Pak Jokowi dengan relawan," ujarnya.

Joko menjelaskan panggilan 'Pak Lurah' dipakai oleh para pemimpin partai politik menjelang Pemilu 2024. Panggilan tersebut seolah-olah digunakan untuk menjawab pertanyaan soal siapa bakal calon presiden (capres) atau bakal calon wakil presiden (cawapres) dari partai tertentu.

"Ketika sekarang istilah itu dipakai oleh para pemimpin parpol lainnya dan segala macam di percakapan-percakapan itu, kan Presiden (Jokowi) monitor. Itu seolah-olah semua itu harus restu dari 'Pak Lurah'," tambahnya.

Menurutnya, Jokowi ingin menegaskan bahwa dirinya bukan 'Pak Lurah' dalam konteks cawe-cawe soal bakal capres dan cawapres Pemilu 2024. Joko menilai Jokowi sosok presiden yang bertanggung jawab terhadap masyarakat Indonesia termasuk menjaga posisi netral dalam politik nasional.

"Ini kan kita sama-sama tafsir, ya, tapi kami melihat di KSP, kalau yang dipakai seperti itu, 'Saya bukan lurah, saya presiden yang lebih tinggi'," tegasnya.

"Berpikirnya bukan masalah politik elektoral, tapi politik kebangsaan," lanjutnya.

Halaman 1 2 Selanjutnya


Jelang Pilpres spanduk-spanduk para bakal capres seperti Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto sudah bermunculan di Klaten. Kini giliran baliho bacapres Anies Baswedan mulai mejeng di Klaten.

Pantauan detikJateng, baliho Anies terpasang di Kecamatan Delanggu. Baliho berukuran sekitar 2x3 meter itu terpampang di simpang empat Pasar Delanggu Jalan Jogja-Solo.

Baliho terpasang dengan rangka bambu dengan latar warna biru. Berbeda dengan baliho bacapres lain, foto Anies Baswedan mengenakan jas berdiri sendiri tanpa foto Presiden Joko Widodo (Jokowi).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Tertulis di bagian paling atas 'Dirgahayu RI 78th, 2024 Anies Presiden Perubahan Indonesia'. Lalu di bawah foto Anies tertulis 'Perubahan Indonesia Menjadi Tonggak Perubahan yang Sesungguhnya, Kita Berjuang Demi Perubahan Kesetaraan, Perubahan Keadilan untuk Seluruh Rakyat Indonesia'.

Bagian bawah baliho itu tertulis Sobat Anies DPD Klaten. Baliho bacapres Anies tersebut mencolok sebab dipasang di tepi jalan ramai dan perempatan.

Ketua Sobat Anies DPD Klaten, Muh Handaya menyatakan baliho itu yang memasang DPD. Jumlah baliho Anies disebut baru beberapa saja.

"Baru di Delanggu dan Ceper. Nanti rencananya juga kecamatan lainnya," kata Handaya kepada detikJateng, Rabu (16/8/2023).

Menurut Handaya, jumlah baliho Anies tidak sebanyak bacapres lain. Dia menyebut jumlah baliho Anies sedikit tapi diupayakan efektif.

"Jumlah tidak banyak tapi ukurannya besar dan tempatnya strategis akan lebih efektif. Itu untuk memperkenalkan Anies ke masyarakat," imbuh Handaya.

Handaya menjelaskan baliho Anies Baswedan memang tidak menggunakan foto Jokowi. Dia beralasan Anies lebih gagah berdiri sendiri.

"Ya sendiri lebih gagah, tidak nyangkut orang lain. Selama ini juga mandiri," ucapnya.

Spanduk bergambar Jokowi dan Prabowo di Klaten, Kamis (6/7/2023). Foto: Achmad Hussein Syauqi/detikJateng

Di seberang jalan lokasi baliho Anies, terpasang poster Ganjar Pranowo dan Jokowi tertempel di tembok-tembok. Tulisannya 'Lanjutkan Bersama Ganjar' dengan latar poster warna merah.

Terpisah, warga yang dijumpai di simpang empat Delanggu, Maman mengatakan baliho Anies Baswedan itu terpasang baru beberapa hari. Menurutnya, poster Ganjar dan Jokowi sudah ada lebih dulu.

"Duluan gambar Pak Ganjar dan Jokowi kayaknya, Pak Anies itu baru beberapa hari. Poster Pak Ganjar juga banyak di tempat lain, pojok lapangan juga ada," kata Maman kepada detikJateng.

Selanjutnya baliho bacapres Ganjar dan Prabowo bareng Jokowi mejeng di Klaten.


Ketua DPP PDIP Said Abdullah menilai pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Sidang Tahunan MPR dahsyat. Pidato itu, kata Said, mencerminkan posisi Jokowi dalam pemilu mendatang.

"Kalau klarifikasinya dahsyat, itu menunjukkan kalau Bapak Presiden tetap berdiri kokoh sebagai presiden. Dia tidak ikut-ikut langgam partai politik karena sadar betul sebagaimana disampaikan Bapak Presiden, clear, 'saya ini Presiden Republik Indonesia, bukan ketua umum partai'. Itu mengagetkan kita semua," kata Said kepada wartawan di Kompleks DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8/2023).

Said mengatakan Jokowi pun menyinggung soal kemunculan balihonya yang muncul di berbagai daerah yang disandingkan dengan sosok capres tertentu. Said meyakini pidato tersebut ingin menegaskan posisi Jokowi yang tidak memihak capres manapun.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Bahkan foto-foto beliau yang bersandingan (sosok capres) disinggung pula sama beliau. Itu kan sebagai presiden dengan tingkat kepuasan publik 80%, apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden dengan public trust yang tinggi sekali, tanpa keraguan kita harus percaya bahwa Bapak Presiden tidak akan pernah cawe-cawe," tuturnya.

Dalam pidato kenegaraan di sidang tahunan MPR sejumlah isu disinggung oleh Jokowi. Dalam bagian awal pidatonya Jokowi mengungkap sosok Pak Lurah yang kerap dijadikan rujukan para politikus dalam dinamika politik menjelang pemilu tahun depan.

Jokowi mengaku baru menyadari 'Pak Lurah' tersebut ditujukan kepadanya. Dia menegaskan posisinya sebagai presiden yang tidak ikut campur terkait urusan politik.

"Ya, saya jawab saja. saya bukan lurah. Saya adalah Presiden Republik Indonesia. Ternyata, ternyata Pak Lurah itu kode," kata Jokowi.

Jokowi turut menyinggung soal fotonya yang dipasang dimana-mana dan dipasangkan bersama calon presiden. Jokowi menyebut hal itu merupakan resiko sebagai seorang presiden.

"Walaupun saya paham, ini sudah menjadi nasib seorang presiden untuk dijadikan paten patenan dalam bahasa Jawa, dijadikan alibi, dijadikan tameng, bahkan walau kampanye belum mulai, foto saya banyak dipasang di mana-mana," ujarnya.

Jokowi bercerita, dia selalu menemukan fotonya terpampang dengan capres bahkan hingga ke tikungan desa.Meski demikian, Jokowi tak mempermasalahkan hal tersebut.

"Ya saya harus ngomong apa adanya. Saya ke provinsi A eh ada, ke Kota B eh ada ke kabupaten C ada juga, sampai ke tikungan-tikungan di desa saya lihat ada juga. Tapi bukan foto saya sendirian, ada sebelahnya bareng capres. Ya saya kira menurut saya nggak papa. boleh boleh saja," imbuhnya.

Selain menyinggung soal politik, pidato kenegaraan Jokowi tahun ini juga membahas soal program hilirisasi yang tengah digencarkan pemerintah. Jokowi menilai kemajuan Indonesia di masa depan tidak hanya tergantung pada sosok presidennya, melainkan keberanian dari pemimpin itu sendiri.

"Ini bukan tentang siapa yang jadi presidennya, bukan, bukan itu.Tapi apakah sanggup atau tidak untuk bekerja sesuai dengan apa yang sudah dimulai saat ini. Apakah berani atau tidak? Mampu konsisten atau tidak? Karena yang dibutuhkan itu adalah napas yang panjang karena kita tidak sedang jalan-jalan sore. Kita juga tidak sedang lari sprint tapi yang kita lakukan harusnya adalah lari marathon untuk mencapai Indonesia Emas," pungkas Jokowi.

Simak Video: Jokowi Ingin Hilirisasi Terus Dilanjutkan

[Gambas:Video 20detik]


Lembaga survei Voxpol Center Research & Consulting juga melakukan survei terkait elektabilitas partai-partai politik. Hasilnya, Partai Gerindra unggul atas PDIP.

Survei ini digelar pada 24 Juli hingga 2 Agustus 2023. Survei melibatkan 1.200 responden dari 34 provinsi Indonesia.

Adapun survei dilakukan dengan metode wawancara secara tatap muka atau face to face oleh surveyor terlatih. Margin of error survei tercatat 2,83%.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Para responden ditanyakan 'jika pelaksanaan Pileg dilaksanakan hari ini, partai politik apa yang akan Ibu/Bapak/Saudara pilih?'. Hasil survei menunjukkan Partai Gerindra berada di atas PDIP dengan elektabilitas 25,7%.

Berikut ini hasil elektabilitas parpol-parpol versi Voxpol Center:

Gerindra 25,7%

PDIP 22,6%

PKS 8,5%

NasDem 7,6%

PKB 6%

Golkar 4,3%

Demokrat 4,2%

PAN 2,5%

Perindo 2,4%

PPP 1,6%

Gelora 0,7%

Hanura 0,7%

PSI 0,3%

Partai Ummat 0,3%

PBB 0,3%

Partai Buruh 0,2%

Partai Garuda 0,2%

Partai Kebangkitan Nusantara 0%

TT/TJ 12,1%

"Dari sisi tingkat elektabilitas partai politik, Gerindra (25,7%) mendapatkan elektabilitas tertinggi, disusul PDIP (22,6%) pada peringkat kedua dan PKS (8,5%) pada peringkat ketiga," tulis Voxpol Center dalam keterangannya, Rabu (16/8/2023).

Lihat Video: Survei SRS: Elektabilitas Prabowo di Jatim 43,7%, Ungguli Ganjar-Anies

[Gambas:Video 20detik]


Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyinggung tren di kalangan politikus soal arahan 'Pak Lurah' terkait capres dan cawapres. Waketum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, mengatakan pernyataan Jokowi merupakan humor.

"Saya kira itu kan humor saja, istilah-istilah yang mengemuka di masyarakat. Istilah-istilah ya, senda guraunya masyarakat, itu ya biasa terjadi di masyarakat," kata Doli di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (16/8/2023).

Doli menyebut Presiden sudah menyatakan bahwa hal itu menegaskan jika kewenangan capres ada di tangan partai politik. Menurutnya tak ada pihak, termasuk presiden, yang bisa mengintervensi.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Biasa terjadi di kalangan masyarakat, tetapi tadi pak presiden sudah menegaskan, diluruskan lah bahwa makna yang tadi kita dapat itu adalah Pak Jokowi menegaskan untuk urusan pilpres itu lebih kepada kewenangan partai politik dan koalisi partai politik sekalipun," tutur Doli.

"Dia presiden bukan lurah, itu tidak bisa mengintervensi atau mempengaruhi keputusan semua otoritas kedaulatan ada di pimpinan parpol dan koalisi parpol," sambungnya.

Jokowi Sentil Kode 'Arahan Pak Lurah'

Sebelumnya, Presiden Jokowi membuka pidato di Sidang Tahunan 2023 dengan menyinggung tahun politik. Jokowi mengungkit tren di kalangan politikus soal 'arahan Pak Lurah'.

"Suasana sudah hangat-hangat kuku dan sedang tren ini di kalangan politisi dan parpol. Setiap ditanya capres dan cawapresnya jawabannya belum ada arahan Pak Lurah," kata Jokowi dalam Pidato Kenegaraan dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8).

Jokowi mengaku sempat berpikir siapa yang dimaksud Pak Lurah itu. Jokowi akhirnya tahu Pak Lurah adalah kode yang merujuk kepada dirinya.

"Saya, saya, saya sempat mikir, siapa itu Pak Lurah. Sedikit-sedikit kok Pak Lurah. Belakangan saya tahu, yang dimaksud Pak Lurah ternyata saya," kata Jokowi.

Jokowi menegaskan dirinya bukan lurah. Jokowi menegaskan dia adalah Presiden Republik Indonesia.

"Ya, saya jawab saja. saya bukan lurah. Saya adalah Presiden Republik Indonesia. Ternyata, ternyata Pak Lurah itu kode," kata Jokowi.


Partai Gelora mendukung program Jokowinomics yang dicanangkan bacapres Partai Gerindra Prabowo Subianto. Waketum Partai Gelora Fahri Hamzah menilai Prabowo sangat mengerti betul tentang ekonomi.

"Karena itulah beliau berani mengajukan komitmen secara nasional untuk kembali ke jalan tengah, karena Pancasila adalah ideologi pertengahan," kata Fahri dalam keterangan tertulisnya, Rabu (18/8/2023).

Menurut Fahri, Prabowo memiliki pemikiran sama dengan pendiri bangsa Bung Hatta (Muhammad Hatta), serta ekonom Universitas Gajah Mada (UGM) Prof Mubyarto mengenai koperasi dan ekonomi Pancasila. Menurutnya sistem ekonomi liberal kini tidak sesuai dengan ekonomi konstitusi.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Bahwa ekonomi liberal sekarang tidak sesuai dengan ekonomi konstitusi, tidak sesuai dengan ekonomi Pancasila. Kita perlu mengembalikan jiwa dari perekonomian nasional dengan meningkatkan peran koperasi," ujarnya.

Lebih lanjut, Partai Gelora kata Fahri, mengusulkan dua hal prioritas strategi ekonomi kepada Prabowo Subianto apabila nantinya terpilih sebagai Presiden RI di 2024. Pertama, perlunya penerjemahan teoritis untuk merekonstruksi ekonomi Pancasila dalam kebijakan moneter yang lebih riil.

"Nah yang kedua adalah menurut saya, ini agak praktis meyakinkan kepada pemain besar, bahwa ekonomi jalan tengah bukan tentang mematikan yang besar, tetapi memberikan porsi permainan kepada yang besar untuk terus menjadi besar. Sehingga memiliki manfaat besar kepada masyarakat umum sambil memperkuat yang berada di bawah untuk menjadi pemain yang lebih kuat," ujarnya.

Wakil Ketua DPR Periode 2014-2019 ini meminta para pemain ekonomi besar tidak perlu salah paham atau khawatir terhadap kepemimpinan Prabowo akan kehilangan harta mereka. Sebab, ekonomi Pancasila itu merupakan jalan tengah, bukan untuk mengerdilkan yang besar, tapi untuk menguatkan tulang punggung masyarakat banyak.

"Jadi basis bagi pertumbuhan dan kekuatan nasional kita ke depan, ekonomi kita harus melibatkan sebanyak mungkin orang, jangan ada yang jadi penonton," katanya.

Fahri mengapresiasi terminologi yang dilahirkan Prabowo bahwa situasi ekonomi Indonesia yang mulai membaik sekarang sebagai Jokowinomics. Namun, ia juga menyebutnya sebagai Prabowonomics.

"Jadi apa yang dilakukan Pak Prabowo dan Jokowi (Joko Widodo) memutuskan adanya rekonsiliasi nasional, bersatunya dua kekuatan yang berseteru berkali-kali. Alhamdulillah dua tokoh ini dapat hidayah, mau duduk bersama dan melakukan rekonsiliasi, sehingga terjadi kekompakan yang luar biasa. Menyebabkan kita lolos dari krisis menghadapi COVID-19, bahkan sekarang ini kita mampu menghadapi ancaman dari adanya instabilitas global," jelasnya.

Fahri Hamzah menegaskan, bahwa apa yang dilakukan Prabowo dan Jokowi bukan sekedar main mata. Menurutnya, tidak mudah hal itu dilakukan, jika keduanya tidak mendapatkan hidayah dari Allah SWT.

"Kita sebagai bangsa ini punya catatan, bahwa kita kurang menghargai orang seperti yang dikatakan Pak Prabowo. Saya melihat sejarah dari generasi ke generasi, kepemimpinannya selalu terputus, tidak ada keberlanjutan. Dari Bung Karno (Soekarno) ke Pak Harto (Soeharto) terputus seolah-olah tidak ada jasa kepemimpinannya. Termasuk di era reformasi, era kebebasannya, semua terputus, yang dilanjutkan justru konfliknya," tegas Fahri.

Karena itu, Fahri memandang Prabowo dan Jokowi berusaha untuk menyatukan semua elite nasional dengan menyudahi konflik, karena ada masalah lebih besar di depan mata yang lebih penting dan perlu dihadapi bersama, daripada memelihara konflik.

"Hei ada masalah besar di depan kita, jangan lagi bertengkar. Mari kita songsong masa depan Indonesia, ini kesempatan Indonesia menjadi bangsa besar. Saya ini, generasi yang suka bertengkar, pemberontak. Tapi kalau pertengkaran ini terus menerus terjadi, maka kita akan dangkal terus, orang lain sudah ke mana, kita ke mana," paparnya.

Calon legislatif (caleg) Partai Gelora daerah pemilihan (dapil) Nusa Tenggara Barat (NTB) I ini menilai apa yang dilakukan Prabowo dan Jokowi bisa menjadi inspirasi bagi Presiden selanjutnya untuk melanjutkan kepemimpinan sebelumnya agar tidak dimulai dari nol lagi.

"Selama ini tidak ada pewarisan. Dari Bung Karno ke Pak Harto tidak ada pewarisan, dari Pak Harto ke generasi 98 juga tidak ada pewarisan. Padahal kita perlu ada visi keberlanjutan agar Indonesia Emas 2045 tidak boleh hilang. Itu jalan bagi kita untuk menjadi superpower baru," ujarnya.

Fahri mengkritik pihak-pihak yang terus bertengkar atas nama kebebasan demokrasi liberal, karena hal itu akan merusak masa depan bangsa dan negara Indonesia. Akibat pertengkaran ini, program pembangunan yang dianggap berhasil pun harus dihentikan, dan Presiden selanjutnya memulai semuanya dari awal lagi.

Indonesia, lanjut Fahri, seharusnya meniru pola kepemimpinan di Singapura, yang terus berlanjut dari Lee Kuan Yew ke Goh Chok Tong hingga Lee Hsien Loong, sehingga program pembangunannya tidak terganggu, meski pemimpinnya berganti-ganti, bukan mulai dari nol.

"Terakhir, saya ingin bilang begini. Waktu saya kecil, saya suka berantem dan kalau berantem kadang-kadang di pinggir hutan. Saya sampai capek ketika saya berantem dengan teman saya itu. Kadang-kadang saya berpikir sebagai anak kecil, mudah-mudahan ada orang yang lewat melerai kita, karena kita sudah capek berantem. Jadi saya merasa Pak Prabowo ini, ada di depan kita sekarang. Saya ingin Pak Prabowo ini menjadi orang yang melerai pertengkaran kita ini," tegasnya.

Fahri menegaskan, bukan tidak paham demokrasi, yang memerlukan mekanisme check and balance atau makna oposisi, tetapi situasi global sekarang memerlukan adanya transisi keberlanjutan kepemimpinan di Indonesia dari Jokowi ke Prabowo.

"Jadi kita bukan tidak paham demokrasi, kita bukan tidak paham check and balance, bukan kita tidak paham makna oposisi. Tapi yang sedang terjadi sekarang, adalah di luar sana ada ancaman dunia tidak sedang baik-baik saja. Ada ancaman geopolitik yang besar yang bisa turun ke kita. Satu bangsa harus punya hasrat yang kuat untuk bersatu, sebab tidak ada yang kuat dan menjadi besar, kalau dia tidak bersatu. Insya Allah di bawah kepemimpinan Prabowo, Indonesia menjadi kuat, menjadi superpower baru," tuturnya.

Tonton juga Video: Fahri Hamzah Nilai Lawan Prabowo Sudah Tak Terlalu Kuat

[Gambas:Video 20detik]


Lembaga survei Voxpol Center Research & Consulting merilis survei simulasi 3 paslon di Pemilu 2024. Berdasarkan survei itu, bacapres Gerindra Prabowo Subianto unggul dipasangkan dengan siapapun.

Survei ini digelar pada 24 Juli hingga 2 Agustus 2023. Survei melibatkan 1.200 responden dari 34 provinsi Indonesia.

Adapun survei dilakukan dengan metode wawancara secara tatap muka atau face to face oleh surveyor terlatih. Margin of error survei tercatat 2,83%.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Para responden diberikan simulasi capres Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan dipasangkan dengan sejumlah nama. Di setiap simulasi, responden ditanyakan 'jika Pilpres diikuti 3 pasang, siapa pasangan calon presidne dan wakil presiden yang akan Ibu/Bapak/Saudara pilih?'

Berikut ini hasil simulasi paslonnya:

Simulasi 1

Prabowo Subianto-Cak Imin: 34,6%

Ganjar Pranowo-Sandiaga Uno: 29,9%

Anies Baswedan-AHY: 26,6%

TT/TJ 8,9%

Simulasi 2

Prabowo Subianto-Mahfud Md: 36,9%

Ganjar Pranowo-Erick Thohir: 30,2%

Anies Baswedan-Khofifah Indar Parawansa: 22,6%

TT/TJ 12,5%

Simulasi 3

Prabowo Subianto-Erick Thohir: 39,7%

Ganjar Pranowo-Khofifa Indar Parawansa: 27,5%

Anies Baswedan-Ahmad Heryawan: 22,8%

TT/TJ 10%

Simulasi 4

Prabowo Subianto-Khofifah I Parawansa: 34,6%

Ganjar Pranowo-Nasaruddin Umar: 27,1%

Anies Baswedan-Sandiaga Uno: 27,9%

TT/TJ 10,4%

Simulasi 5

Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka: 34,3%

Ganjar Pranowo-AHY: 30,3%

Anies Baswedan-Andika Perkasa: 24,8%

TT/TJ 10,7%

Simulasi 6

Prabowo Subianto-Cak Imin: 33%

Ganjar Pranowo-Ridwan Kamil: 31%

Anies Baswedan-AHY: 26%

TT/TJ 10%

Simulasi 7

Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka: 34,7%

Ganjar Pranowo-Nasaruddin Umar: 27,3%

Anies Baswedan-Ridwan Kamil: 27,8%

TT/TJ 10,3%

Lihat Video: Survei SRS: Elektabilitas Prabowo di Jatim 43,7%, Ungguli Ganjar-Anies

[Gambas:Video 20detik]


Lembaga survei Voxpol Center Research & Consulting merilis hasil survei elektabilitas calon presiden 2024. Hasilnya, elektabilitas bacapres Gerindra Prabowo Subianto tertinggi, diikuti bacapres PDIP Ganjar Pranowo dan bacapres NasDem Anies Baswedan.

Survei ini digelar pada 24 Juli hingga 2 Agustus 2023. Survei melibatkan 1.200 responden dari 34 provinsi Indonesia.

Adapun survei dilakukan dengan metode wawancara secara tatap muka atau face to face oleh surveyor terlatih. Margin of error survei tercatat 2,83%.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Para responden ditanyakan terkait simulasi 3 nama capres 'seandainya Pemilu Presiden dilaksanakan hari ini, di antara 3 nama berikut, siapa calon Presiden RI yang akan Ibu/Bapak/Saudara/ pilih?'. Hasilnya Prabowo Subianto memiliki elektabilitas tertinggi.

Berikut ini hasil survei elektabilitas capres Voxpol Center:

Prabowo Subianto: 36,5%

Ganjar Pranowo: 30,4%

Anies Baswedan: 26,4

TT/TJ 6,7%

"Pada simulasi 3 nama, Prabowo Subianto unggul dengan elektabilitas 36,5% disusul Ganjar Pranowo (30,4%) di posisi kedua," tulis Vocpol Center dalam keterangannya, Rabu (16/8/2023).

Tonton juga Video: Survei SRS: Elektabilitas Prabowo di Jatim 43,7%, Ungguli Ganjar-Anies

[Gambas:Video 20detik]


Presiden Joko Widodo (Jokowi) memaparkan target pertumbuhan ekonomi dalam Rancangan Anggaran dan Belanjar Negara (RAPBN) 2024. Dalam paparannya, ekonomi di 2024 diperkirakan tumbuh 5,2%.

Jokowi mengatakan perkiraan ini didapat dengan memperhitungkan risiko-risiko yang akan datang. Salah satunya adalah dengan adanya agenda Pemilu dan Pilkada serentak tahun depan.

"Pertumbuhan ekonomi 2024 diperkirakan sebesar 5,2%. Stabilitas ekonomi makro akan terus dijaga," kata Jokowi dalam pidato RUU RAPBN 2024 beserta nota keuangan, di DPR, Rabu (16/8/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Selanjutnya, kata Jokowi, inflasi akan tetap dijaga pada kisaran 2,8%. Jokowi mengatakan peran APBN akan tetap dioptimalkan untuk memitigasi tekanan inflasi, baik akibat perubahan iklim maupun gejolak eksternal.

"Koordinasi yang kuat antara anggota forum Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah akan terus dijaga," katanya.

Rata-rata nilai tukar rupiah diperkirakan bergerak di sekitar Rp 15.000 per dolar AS. Sementara, rata-rata suku bunga Surat Berharga Negara 10 tahun diprediksi pada level 6,7%.

"Koordinasi anggota Komite Stabilitas Sektor Keuangan akan selalu antisipatif dan responsif dalam menghadapi potensi gejolak eksternal," katanya.

Terakhir, harga minyak mentah Indonesia (ICP) diperkirakan berada pada 80 Dolar AS per barel. Di sisi lain, lifting minyak dan gas bumi diperkirakan masing-masing mencapai 625 ribu barel per hari dan 1,03 juta barel setara minyak per hari.


Ketua DPR RI Puan Maharani membuka Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2023-2024. Puan berbicara soal pengawasan DPR terhadap pelaksanaan Pemilu.

"DPR RI juga akan memberikan perhatian pada penyelenggaraan tahapan Pemilu yang sudah mulai dilaksanakan pada tahun 2023," kata Puan dalam pidatonya, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8/2023).

Puan mengatakan demokrasi dan Pemilu merupakan alat dengan tujuan untuk kesejahteraan rakyat. Tujuan lainnya, menurut Puan, adalah untuk menciptakan keadilan dan kemakmuran bagi rakyat Indonesia.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Bahwa rakyat sentosalah tujuannya, bahwa rakyat bersatu hidup tentramlah tujuannya," ujarnya.

Puan pun menekankan pentingnya demokrasi berjalan secara damai. Ia mengimbau seluruh elemen bangsa dan masyarakat Indonesia agar mengedepankan Pemilu damai demi menghindari terjadinya perpecahan.

"Tidak ada artinya kekuasaan bila rakyat terbelah menjadi kepingan-kepingan sosial dengan penuh dendam, saling benci, saling dengki," sebut Puan.

"Perbedaan adalah alamiah. Persatuan adalah perjuangan kita bersama untuk mewujudkannya. Jadi marilah kita jaga dan rawat Persatuan Indonesia," tambahnya.

Menurutnya, fondasi utama untuk membangun negeri adalah persatuan rakyat. Tanpa persatuan rakyat, akan sulit bagi Bangsa Indonesia bisa mencapai kemajuan.

"Bangsa Indonesia hendaknya setia kepada sifat asalnya, yaitu bangsa yang berbeda-beda tetapi dipersatukan oleh Pancasila. Ojo Pedhot Oyot!" tegas Puan.

Istilah Ojo Pedhot Oyot sendiri memiliki arti setia pada sumbermu. Filosofi Jawa itu juga dapat dimaknai agar jangan mencabut atau memutus akar/sumber/asal usul maupun sejarah. Dalam konteks Pemilu, Puan ingin menyampaikan pesan agar seluruh rakyat Indonesia tetap setia pada nilai-nilai yang menyatukan kemajemukan bangsa.

"Kita semua, elemen bangsa Indonesia, hendaknya memahami dan mengerti, kapan waktunya bertanding dan kapan kembali bersanding," pesannya.

"DPR RI sesuai dengan kewenangan konstitusionalnya akan mengawal Pemilu tahun 2024 sehingga dapat berjalan secara demokratis, jujur dan adil," sambung Puan.

Mantan Menko PMK itu mengatakan, DPR diamanatkan konstitusi untuk menjalankan tugas yang berfungsi melakukan pengawasan terhadap kinerja pelaksanaan Undang-Undang (UU). Selain itu, lanjut Puan, pengawasan terhadap pelaksanaan Pembangunan Nasional yang diselenggarakan oleh pemerintah.

"Harapan rakyat adalah kehidupannya yang semakin mudah, kesejahteraannya yang semakin meningkat, serta mendapatkan kemudahan dalam pelayanan publik," ungkapnya.

Oleh karena itu, DPR melalui fungsi pengawasan disebut akan terus mengarahkan pada upaya untuk meningkatkan kinerja kementerian dan lembaga pemerintah. Pengawasan DPR juga penting dalam upaya menyelesaikan berbagai permasalahan rakyat, sehingga rakyat merasakan kehadiran Pemerintah dalam melindungi rakyat, mempermudah kehidupan rakyat dan mensejahterakan rakyat.

"DPR RI pada masa sidang ini, akan memberikan perhatian yang besar terkait dengan berbagai permasalahan yang menjadi perhatian rakyat," tutur Puan.


Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyinggung tren di kalangan politikus soal arahan 'Pak Lurah' terkait capres dan cawapres. Ketua DPP PDIP Said Abdullah menilai panggilan 'Pak Lurah' itu sebagai panggilan yang menunjukkan kecintaan.

"Ya itu kan sebenarnya memang di antara elite, kita berkembang 'Pak Lurah, Pak Lurah', itu menunjukkan kecintaan," kata Said kepada wartawan di Kompleks DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8/2023).

Said mengatakan panggilan sayang 'Pak Lurah' itu berkembang seiring dengan meningginya kepercayaan publik terhadap kepemimpinan Jokowi. Said menganggap 'Pak Lurah' adalah panggilan kesayangan dari para elite untuk Jokowi.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Karena presiden kita itu punya publik trust yang tinggi, luar biasa, sehingga di antara elite kalau nyebut 'Pak Lurah', 'Pak Lurah' kan panggilan kesayangan. Itu panggilan kesayangan," ungkapnya.

Jokowi sebelumnya membuka pidato di Sidang Tahunan 2023 dengan menyinggung tahun politik. Jokowi mengungkit tren di kalangan politikus soal 'arahan Pak Lurah'.

"Suasana sudah hangat-hangat kuku dan sedang tren ini di kalangan politisi dan parpol. Setiap ditanya capres dan cawapresnya jawabannya belum ada arahan Pak Lurah," kata Jokowi dalam Pidato Kenegaraan dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/9).

Jokowi mengaku sempat berpikir siapa yang dimaksud Pak Lurah itu. Jokowi akhirnya tahu Pak Lurah adalah kode yang merujuk kepada dirinya.

"Saya, saya, saya sempat mikir, siapa itu Pak Lurah. Sedikit-sedikit kok Pak Lurah. Belakangan saya tahu, yang dimaksud Pak Lurah ternyata saya," kata Jokowi.

Jokowi menegaskan dirinya bukan lurah. Jokowi menegaskan dia adalah Presiden Republik Indonesia.

"Ya, saya jawab saja. saya bukan lurah. Saya adalah Presiden Republik Indonesia. Ternyata, ternyata Pak Lurah itu kode," kata Jokowi.

Lihat Video: Ketum Projo Komentari Sentilan Jokowi soal 'Arahan Pak Lurah'

[Gambas:Video 20detik]


Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mengaku tak diundang pertemuan dan konsolidasi PDIP Jawa Tengah di Semarang. Berbeda dengan Gibran, Wakil Wali Kota Solo Teguh Prakosa mengaku menerima undangan acara itu seminggu lalu.

"Iya datang kemarin, lha kenapa? Undangan langsung by name, biasanya (ditujukan) ke Wali Kota dan Wakil Wali Kota atau kepala daerah, tapi yang kemarin itu memang undangannya langsung by name," kata Teguh di Kantor DPRD Solo, dilansir detikJateng, Rabu (16/8/2023).

Teguh mengatakan acara pertemuan konsolidasi kader PDIP se-Jateng itu bukan agenda dadakan. Dia pun menerima undangan sejak seminggu lalu.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Nggak mendadak satu minggu sebelumnya," terangnya.

Dia tak tahu soal Gibran yang mengaku tak menerima undangan pertemuan tersebut. Menurutnya, Gibran seharusnya diundang.

"Secara persis belum tahu tapi mestinya dapat undangan semua," ucapnya.

Ia menduga ketidakhadiran Gibran itu karena menghadiri agenda lain yakni rapat tiga pilar.

"Kan ada acara, kita bagi ada rapat tiga pilar, eksekutif legislatif partai. Jadi kita berbagi supaya yang DPD dapat DPC dapat," ujarnya.

Mantan Ketua DPRD Kota Solo itu mengaku mendapat arahan dari DPD PDIP Jawa Tengah untuk menjaga suasana kondusif jelang Pemilu 2024.

"Banyak (arahan) dalam rangka tahun politik agar menjaga kondusif di wilayah masing-masing. Intinya itu untuk menjaga kondusifitas masing-masing di kabupaten atau kotanya," tuturnya.

Sebagai informasi, sejumlah kepala daerah di Jawa Tengah (Jateng) dari PDIP berkumpul di Hotel Padma, Semarang, Selasa (15/8). Sementara itu, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mengaku tidak tahu ada acara di Semarang.

"Aku malah ora ngerti ono pertemuan (saya justru tidak tahu ada pertemuan). Nggak ada undangan masuk itu," kata Gibran saat ditemui wartawan di Lokananta, Solo, Selasa (15/8) malam.

Terpisah, Ketua DPD PDIP Jateng Bambang Pacul mengaku bakal mengecek perihal ini ke sekretariat. "Mestinya diundang, cuma aku nggak tahu ni nanti aku cek ke sekretariat," ujar Bambang Pacul di Semarang.

Momen Gibran Main Bulu Tangkis Bareng Taufik Hidayat


Waketum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menegaskan partainya akan tetap mendukung bakal calon presiden (Bacapres) Gerindra Prabowo Subianto pada Pemilu 2024. Doli menyebut Golkar akan terus mendukung Prabowo sampai pendaftaran di KPU.

"Sudah firmed, sudah firmed. Sampai saat ini pilihan terbaik buat Partai Golkar," kata Doli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8/2023). Doli menjawab kemungkinan Golkar akan terus mendukung Prabowo sampai pendaftaran KPU.

Saat ini, kata Doli, partainya tengah aktif berkomunikasi dengan tiga parpol pendukung Prabowo, yakni Gerindra, PKB, dan PAN. Partai pengusung akan membahas calon wakil presiden (cawapres) untuk mendampingi Prabowo.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Lebih lanjut, Doli mengatakan Golkar belum membahas kandidat cawapres lain untuk Prabowo. Nama yang berpotensi maju dari Golkar, kata Doli, masih Ketum Golkar Airlangga Hartato.

"Kami belum membicarakan alternatif lain, sejauh ini kami masih punya satu alternatif, yaitu Pak Airlangga Hartarto," kata dia.

Diketahui, dua partai di DPR RI, yakni Golkar dan PAN, memutuskan bergabung koalisi mengusung Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Bergabungnya Golkar dan PAN diketahui membuat poros koalisi pengusung Prabowo mendapat dukungan parpol terbesar saat ini.

Lihat juga Video: Surya Paloh Respons Dukungan Golkar-PAN untuk Prabowo: Bagus Sekali

[Gambas:Video 20detik]


Menteri BUMN Erick Thohir bicara soal sosok calon presiden (capres) yang paling cocok melanjutkan program Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dia menilai ketiga kandidat capres yang muncul di publik saat ini memiliki kemampuan yang mumpuni.

"Semua bagus tiga-tiganya. Pak Anies bagus, Pak Ganjar bagus, Pak Prabowo bagus. Ya tinggal ada komitmen," kata Erick Thohir kepada wartawan di Kompleks DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (18/8/2023). Erick menjawab pertanyaan capres mana yang paling mendekati untuk melanjutkan program Jokowi.

Erick pun mengulangi pernyataan Jokowi soal kritik adalah hal biasa dalam demokrasi. Namun, Erick mengingatkan agar jangan ada dendam karena kritik.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Tadi bapak presiden bilang kalau kita saling salah-salahan, kalau kritik biasa ini negara demokrasi. Tetapi jangan sampai kita ada dendam ya, semua ini harus dirubah apa segala yang bagus dirubah, enggak," ungkap Erick.

Erick pun mencontohkan dirinya yang memperbaiki program Kementerian BUMN tanpa ada proses saling menyalahkan. Dia pun menyinggung kasus Jiwasraya, Istaka Karya, hingga Tol Profesor Doktor Sedyatmo.

"Saya seperti saya, ketika saya menjabat menteri BUMN, semua menteri-menteri BUMN, saya apresiasi, program yang bagus saya pertahankan, yang kurang bagus diperbaiki tanpa ada proses-proses nyalahin 'oh menteri ini salah loh, menteri ini salah'," tuturnya.

"Contoh kasus daripada Jiwasraya tahun berapa? 2006. Apakah saya nyalahin menteri-menteri sebelumnya? Tidak, tapi saya memastikan ini harus selesai. Kalau kita bicara juga korupsi Asabri. Yang kemarin Istaka Karya, tahun berapa? Tol Profesor Dr. Sedyatmo tahun 2006-2007 tuh terus masa kita salah-salahan? Tapi kita harus hadir, harus memberikan solusi ya," sambung dia.

Erick mengatakan harusnya jabatan seseorang menghasilkan sebuah solusi, bukan ambisi. Sebab, kata Erick, ambisi bisa saja mencederai pelayanan publik.

"Berkah daripada Allah SWT itu ketika kita mendapatkan apakah seperti jabatan saya hari ini jangan justru tidak menghasilkan solusi. Tetapi malah ambisius, ya yang akhirnya tentu mencederai daripada yang namanya konteks pelayanan publik," ujar Erick.

Lihat juga Video: Jokowi: Foto Saya Bareng Capres Dipasang di Mana-mana, Boleh Saja

[Gambas:Video 20detik]


Wakil Wali Kota Solo Teguh Prakosa mengaku menerima undangan konsolidasi PDIP di Semarang sejak pekan lalu. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming mengaku akan mengecek soal undangan tersebut.

"Nggak (undangan). Ya coba nanti saya cek lagi, tapi tidak ada," kata Gibran di Balai Kota Solo, Rabu (16/8/2023).

Ketika ditanya soal adanya miskomunikasi atau sengaja tidak diundang PDIP, Gibran mengaku tidak tahu. Menurutnya, sampai saat ini belum ada komunikasi dirinya dengan DPD PDIP Jateng.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Nggak tahu (miskom atau sengaja nggak diundang), (komunikasi dengan DPD) belum," jawab Gibran singkat.

Di sisi lain, Gibran tak mencari tahu alasannya tak diundang acara konsolidasi PDIP semalam. Dia pun menegaskan jika menerima undangan pasti datang ke pertemuan tersebut.

"Nggak cari tahu, saya kalau diundang pasti datang kalau nggak ya nggak datang sendiri," tutur Gibran.

Sebelumnya, Gibran mengaku tidak mengetahui adanya pertemuan kepala daerah PDIP se-Jawa Tengah di Hotel Padma, Semarang, Selasa (15/8) malam. Gibran mengaku tidak menerima undangan terkait acara pertemuan tersebut. Sedangkan Ketua DPD PDIP Jateng Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul mengaku bakal mengeceknya ke sekretariat.

Gibran soal Tak Diundang Pertemuan PDIP di Semarang: Saya Kan Anak Kecil


Menko Polhukam Mahfud Md buka suara soal usulan amandemen yang tengah bergulir. Mahfud mempersilakan hal itu karena hak setiap orang.

"Ya silakan saja. Itu hak setiap orang karena kita dulu melakukan amandemen juga karena yang lama dinilai implementasinya tidak bagus," kata Mahfud kepada wartawan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8/2023).

Mahfud menilai usulan amandemen hal biasa dalam politik. Dia mempersilakan pihak yang mengusulkan amandemen untuk berdiskusi.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Sekarang sesudah diamandemen mungkin implementasinya tidaklah bagus, lalu muncul gagasan lagi amandemen, itu biasa dalam politik," ujarnya.

"Silakan didiskusikan. Bangsa ini punya hak untuk mendiskusikan itu sesuai dengan kebutuhan generasinya," lanjut Mahfud.

Diketahui, MPR RI kembali membahas ihwal kemungkinan untuk melakukan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengatakan para pimpinan MPR menyadari bahwa UUD 1945 harus disesuaikan dengan tuntutan zaman.

"Yang pasti kemarin kita bicara soal pentingnya PPHN (Pokok-Pokok Haluan Negara) untuk perjalanan bangsa ini ke depan. Pertanyaan kemudian apakah pembahasan ini kita lakukan sebelum pemilu atau setelah pemilu. Kita sepakat kemarin untuk membahas Pokok-Pokok Haluan Negara yang tinggal satu langkah lagi, yaitu pembentukan panitia ad hoc di sidang paripurna MPR kita tunda selesai pemilu," kata Bamsoet di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (9/8).


Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Sulawesi Selatan (Sulsel) Yusran Sofyan merespons sorotan Sekretaris Gerindra Sulsel Darmawangsyah Muin terhadap dirinya usai berkumpul dengan eks relawan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Yusran mengaku memaklumi adanya sorotan tersebut.

"Kita maklumilah suasana kebatinannya. Artinya sebagai teman seperjuangan kemarin, hubungan saya dekat dengan Pak Wawan (Darmawangsyah Muin). Ada romantisme dalam perjuangan dengan Pak Wawan," kata Yusran kepada detikSulsel, Rabu (16/8/2023).

Yusran pun menjelaskan soal pertemuannya dengan eks relawan Prabowo-Sandi di Makassar. Dia mengatakan, dalam pertemuan itu dirinya menyampaikan ucapan terima kasih kepada Prabowo karena telah memberikan pelajaran berharga terhadap dirinya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Itu begini, kan saya dalam pernyataan (pertemuan) itu, menyampaikan pernyataan ucapan terima kasih kepada Bapak (Prabowo) karena mengajari kita pengorbanan dan keikhlasan," imbunya.

Ia juga bersyukur dapat kembali berjuang bersama bekas relawan Prabowo-Sandiaga di Pilpres lalu dengan sosok capres yang berbeda. Yusran mengatakan keberpihakannya ini senada dengan pilihan personalnya.

"Kemudian menaruh terima kasih kepada teman-teman Ganjar karena mengajak saya untuk berjuang bersama kembali, tapi dengan figur yang berbeda. Yang sesuai dengan penilaian subjektif saya," ujarnya.

Selain itu, Yusran menjelaskan bahwa dirinya memang diminta untuk memimpin eks relawan Prabowo-Sandi dengan capres Ganjar pada Pilpres 2024 nanti.

"Jadi kemarin teman-teman menginformasikan ke saya yang sama-sama kita berjuang di Pilpres (2019) kemarin, mengundang saya, dan meminta saya untuk memimpin itu relawan Ganjar 2024," kata Yusran.

Yusran pun turut menanggapi soal dirinya yang membawa nama Prabowo dalam deklarasi tersebut. Dia mengklaim apa yang ia lakukan tidak ada yang salah.

"Iya memang saya deklarasi Ganjar, gak papa kan? Kenapa keberatan sama saya? Apanya yang dia keberatan ke saya?" ujarnya.

Selengkapnya di halaman selanjutnya.


Menparekraf sekaligus Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PPP, Sandiaga Uno, menegaskan tak menghiraukan isu jika dirinya tak dipilih menjadi cawapres dari Ganjar Pranowo. Sandiaga mengatakan pihaknya justru fokus memikirkan apabila dirinya dipilih menjadi cawapres.

"Per hari ini kita fokusnya jika terpilih. Justru jika kita terpilih apa kesiapan-kesiapan kita apa yang kita tawarkan," kata Sandiaga usai menghadiri acara Sidang Tahunan MPR/DPR/DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8/2023).

Sandiaga mengajak berbagai pihak tak berpikir negatif tentang isu tidak terpilih sebagai cawapres. Menurutnya, hal ini menjadikan partainya berputar pada isu yang kontraproduktif.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Jadi jangan berpikir negatif, kita berpikir positif. Jika terpilih ini, apa tawaran yang kita sampaikan karena ini tantangannya jauh lebih besar. Apabila kita fokus kepada alternatif-alternatif sekarang padahal belum diputuskan, ini akan kontraproduktif menurut kami," katanya.

Sebelumnya, Sandiaga memang mengaku memikirkan bagaimana jika dirinya menjadi wakilnya Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Sandiaga, yang diusung PPP sebagai bacawapres, menyebut tugas sebagai cawapres sangat berat.

"Saya justru memikirkan bagaimana kalau digandeng oleh PDIP untuk menjadi wakil Pak Ganjar, karena tugasnya sangat berat, tugasnya meyakinkan masyarakat bagaimana memilih sebuah gagasan yang berpihak kepada anak-anak muda," kata Sandiaga Uno dalam keterangan tertulis seperti dikutip, Selasa (15/8).

"Memilih sebuah gagasan yang berpihak kepada harga-harga murah, memilih sebuah gagasan yang mengedepankan persatuan, bukan pernyataan-pernyataan yang saling menjatuhkan. Ini yang menjadi tugas saya," tambahnya.

Oleh karena itu, Sandiaga Uno menegaskan tak ingin berspekulasi atas konfigurasi capres dan cawapres yang masih dibicarakan partai-partai pengusung Ganjar. Sebab, kata dia, penetapan capres dan cawapres 2024 bergantung terhadap keputusan para pimpinan partai politik, termasuk keputusan Megawati dan Plt Ketum PPP Muhamad Mardiono.

Simak Video: Sandi Tak Peduli Koalisi Ramping atau Besar: Yang Penting Dekat Rakyat

[Gambas:Video 20detik]


Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mengaku tak diundang hingga tak hadir dalam pertemuan PDIP Jateng dengan kepala daerah kader PDIP di Semarang, tadi malam. Gubernur Jawa Tengah sekaligus bakal calon presiden PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo ternyata juga tak dapat undangan.

"Oh, nggak, nggak, saya nggak diundang," kata Ganjar usai rapat Paripurna DPRD Jateng, Rabu (16/8/2023).

Ditanya soal ketidakhadiran Gibran dalam pertemuan tersebut, Ganjar hanya menjawab singkat.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Lha aku ra ngerti (aku tidak tahu)," kata Ganjar.

Untuk diketahui, DPD PDIP Jateng menggelar pertemuan, Selasa (15/8) malam. Sejumlah kepala daerah kader PDIP hadir dan ada beberapa penjabat (pj) kepala daerah yang merupakan ASN Pemprov Jateng ikut datang.

Ketua DPD PDIP Jateng, Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul mengatakan pertemuan itu tidak membahas politik, namun pertemuan itu membahas masa-masa menjelang Pemilu 2024.

"Praktis waktu tinggal 6 bulan oke, 6 bulan kalau hari-hari politik apa yang terjadi? Ada rumor, ada isu, kemudian ada fitnah bertebaran. Nah ini para kepala daerah ini kita kumpulin," kata Bambang Pacul di Hotel Padma Semarang, Selasa (15/8) malam.

Dalam pertemuan itu Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka tidak hadir. Saat dikonfirmasi, ia menyebut tidak diundang.

"Aku malah ora ngerti ono pertemuan (saya justru tidak tahu ada pertemuan). Nggak ada undangan masuk itu," kata Gibran saat ditemui wartawan di sela menghadiri acara pemilihan Putra Putri Solo di Lokananta, Solo, Selasa (15/8) malam.

"Nggak papa, mungkin yang diundang yang senior-senior, yang ingusan nggak diundang," ucap Gibran.

Sementara itu Ketua DPD PDIP Jateng, Bambang Pacul mengatakan Gibran seharusnya diundang. Ia menyebut akan mengecek soal itu.

"Informasinya Gibran tidak diundang? Mestinya diundang. Cuma aku nggak tahu nih. Nanti aku cek ke Sekretariat," kata Bambang Pacul.


Ketua Umum Projo yang juga Menkominfo Budi Arie Setiadi mengatakan pidato Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Sidang Tahunan MPR 2023 mencairkan suasana. Budi Arie menanggapi sentilan kode arahan 'Pak Lurah' yang disampaikan Jokowi.

"Bagus kan pidato awal Pak Jokowi kan mencarikan suasana dong. Iya kan. Walaupun Pak Jokowi prinsipnya kan nggak terlalu keberatan fotonya dipakai untuk masing-masing," kata Budi Arie di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8/2023).

Budi menyebut ungkapan lurah yang disampaikan Jokowi adalah istilah lama. Ia menyebut Jokowi menyampaikan hal demikian untuk mencairkan suasana.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Itu kan istilah lama, setiap menyebut presiden kan Pak Lurah, Pak Lurah. Nggak (keluh kesah) kan intinya beliau ingin mencairkan suasana, beliau ingin menitipkan pesan-pesan," kata Budi.

"Sudah disebutkan bahwa Presiden ke depan harus punya komitmen lari maraton, punya komitmen kuat untuk mengeksekusi strategi besar yang kita sepakati Indonesia menjadi negara maju," imbuhnya.

Untuk diketahui, sentilan Jokowi ke politikus-politikus soal julukan 'Pak Lurah' kepada dirinya disampaikan saat membuka pidato di Sidang Tahunan MPR/DPR/DPD RI 2023.

"Suasana sudah hangat-hangat kuku dan sedang tren ini di kalangan politisi dan parpol. Setiap ditanya capres dan cawapresnya jawabannya belum ada arahan Pak Lurah," kata Jokowi dalam Pidato Kenegaraan dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/9).

Jokowi mengaku sempat berpikir siapa yang dimaksud Pak Lurah itu. Jokowi akhirnya tahu Pak Lurah adalah kode yang merujuk kepada dirinya.

"Saya, saya, saya sempat mikir, siapa itu Pak Lurah. Sedikit-sedikit kok Pak Lurah. Belakangan saya tahu, yang dimaksud Pak Lurah ternyata saya," kata Jokowi.

Jokowi menegaskan dirinya bukan lurah. Jokowi menegaskan dia adalah Presiden Republik Indonesia.

"Ya, saya jawab saja. saya bukan lurah. Saya adalah Presiden Republik Indonesia. Ternyata, ternyata Pak Lurah itu kode," kata Jokowi.


Wali Kota Solo yang juga Putra Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka, tidak diundang dalam pertemuan kepala daerah semalam bertajuk 'Konsolidasi Pikir Kepala Daerah Kader Partai dalam Menghadapi Situasi Saat Ini dan Menuju Pemilu'. Gibran mengaku belum komunikasi dengan PDIP soal itu tapi justru dihubungi bacapres PDIP Ganjar Pranowo.

"Belum (komunikasi DPD PDIP), yang komunikasi tadi pagi malah Pak Gubernur, Pak Ganjar," kata Gibran di Balai Kota Solo dilansir detikJateng, Rabu (16/8/2023).

Gibran enggan menjawab ketika ditanya apa yang disampaikan Ganjar kepadanya. Dia memilih menyudahi wawancara.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Sudah ya," ucapnya.

Meski begitu, Gibran kembali menegaskan ketidakhadiran dalam pertemuan kepala daerah PDIP semalam karena tidak diundang. Dia menegaskan akan datang bila memang diundang.

"Nggak diundang, nggak ada undangan. (Komunikasi) Belum, nggak tahu (acara semalam). Saya kalau diundang pasti datang kalau nggak ya nggak datang sendiri," tuturnya.

Diberitakan sebelumnya, sejumlah kepala daerah di Jawa Tengah (Jateng) dari PDIP berkumpul di Hotel Padma, Semarang, Selasa (15/8) malam. Sementara itu Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mengaku tidak tahu ada acara PDIP di Semarang.

Baca berita lengkapnya di sini.

Simak Video: Gibran soal Tak Diundang Pertemuan PDIP di Semarang: Saya Kan Anak Kecil

[Gambas:Video 20detik]


Menteri BUMN Erick Thohir merespons kemungkinan dirinya menjadi cawapres Ketum Gerindra Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Erick tidak ingin terlalu pede atau gede rasa (GR) sembari mengungkit izin 'orang tua'.

"Loh, kan saya sudah bilang waktu itu. Kalau kita jauh cinta sama seseorang kan mesti izin orang tua nggak? Iya," kata Erick kepada wartawan di Kompleks DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8/2023).

Erick menuturkan 'orang tua' yang dimaksudnya ialah Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR). Diketahui, Partai Gerindra, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Golkar, dan PAN sudah menjalin kerja sama politik lewat KKIR.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Ya kan koalisi, kan kalau orang tua kan ada bapak atau ibu. Koalisi juga kan ada beberapa partai," kata dia. Erick menjawab siapa 'orang tua' yang dimaksudnya.

Erick mengaku tak ingin berandai-andai soal dorongan menjadi cawapres Prabowo. Erick bakal melihat perkembangan politik.

"Nanti gini aja, kalau koalisinya terbentuk nanti masing-masing mengajukan nama nanti kita lihat gitu yah, mekanismenya itu ada. Kalau kita 'oh saya, saya' taunya nggak diusulkan ha-ha-ha," ungkap Erick.

"Apalagi kayak tadi broken heart, kalau sudah naksir taunya ditolak sama orang tua," sambung dia.

Waketum PAN Yandri Susanto sebelumnya menyebut Prabowo Subianto memiliki banyak pilihan cawapres. Partainya yakin Prabowo akan memilih tokoh usulannya yakni Erick Thohir.

"PAN meyakinkan Erick Thohir terbaik itu bagus. Nah, nanti pasti Golkar kan Pak Airlangga ya, kita hormati. Cak Imin juga ngotot ya bagus. Semuanya bagus, kalau malah lemes-lemes semua kan malah bahaya buat koalisi," ujar Yandri.

"Itu hakulyakin Insyaallah Pak Erick Thohir yang diambil," pungkasnya.


Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mengaku belum berkomunikasi dengan DPD PDIP Jawa Tengah (Jateng) usai tidak diundang pertemuan kepala daerah semalam. Gibran justru dihubungi Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

"Belum (komunikasi DPD PDIP), yang komunikasi tadi pagi malah Pak Gubernur, Pak Ganjar," kata Gibran di Balai Kota Solo, Rabu (16/8/2023).

Hanya saja, saat ditanya wartawan mengenai isi pembicaraan dengan Ganjar, Gibran enggan menjawab.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Sudah ya (membicarakan apa)," ucapnya.

Gibran pun kembali menegaskan ketidakhadiran dalam pertemuan kepala daerah PDIP semalam karena tidak diundang. Ia menegaskan bila diundang tentunya akan datang.

"Nggak diundang, nggak ada undangan. (Komunikasi) Belum, nggak tahu (acara semalam)," ucapnya.

"Saya kalau diundang pasti datang kalau nggak ya nggak datang sendiri," tuturnya.

Diberitakan sebelumnya, sejumlah kepala daerah di Jawa Tengah (Jateng) dari PDIP berkumpul di Hotel Padma, Semarang, Selasa (15/8) malam. Sementara itu Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mengaku tidak tahu ada acara PDIP di Semarang.

"Aku malah ora ngerti ono pertemuan (saya justru tidak tahu ada pertemuan). Nggak ada undangan masuk itu," kata Gibran saat ditemui wartawan di Lokananta, Solo, Selasa (15/8) malam.

Gibran Rakabuming Dorong Santri Melek Teknologi di Era Industri


Bambang Soesatyo tampil nyentrik saat menghadiri Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD 2023. Bamsoet naik mobil klasik mewah yang harganya ngagetin.

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo terlihat berbeda saat menghadiri Sidang Tahunan di Gedung DPR RI. Bamsoet membawa mobil klasik berpelat 'RI 5'. Mobil klasik itu merupakan keluaran dari pabrikan Inggris Bentley. Seperti diketahui, Bentley sarat akan mobil mewah. Untuk mobil yang dibawa Bamsoet, modelnya adalah Bentley S3 Continental Flying Spur.

Mengutip laman Concept Carz, mobil ini diproduksi pada tahun 1962-1965. Di balik bonnet, mobil mengusung mesin berkapasitas 6.230 cc yang bisa menyemburkan tenaga 200 bhp. Mesin itu dipasangkan dengan transmisi otomatis 4 percepatan.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Mesinnya terletak di depan dan disokong dengan sistem penggerak roda belakang. Kecepatan maksimal yang dapat ditempuh dari mobil ini adalah 185.035 km/jam. Soal harga, di sejumlah situs jual-beli Inggris mobil ini ditaksir punya banderol sekitar 245.000 poundsterling atau kalau dirupiahkan setara dengan Rp 4,7 miliaran.

Bamsoet memang diketahui salah satu penggemar otomotif. Tercatat ada sejumlah mobil dan motor klasik sebagaimana tercantum di dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang disetor tahun 2022.

Di antara mobil klasik itu antara lain Volkswagen 1303 Beetle tahun 1974, Volkswagen Safari Canvastop tahun 1976, dan Volkswagen Combi tahun 1977. Ada juga motor Harley Davidson keluaran tahun 1993 dan tahun 1995. Selain itu ada juga mobil mewah lain sekelas Bentley Mulsane, Rolls-Royce Phantom, Mercedes-Benz, dan yang terbaru Tesla. Semuanya merupakan perolehan sendiri. Total daftar alat transportasi yang dimiliki Bamsoet bernilai Rp 18,73 miliar.

Adapun dalam Sidang Tahunan, Bamsoet mengenakan pakaian sipil lengkap, berbalut dengan jas hitam dan songkok hitam. Bamsoet juga menyampaikan pidato pengantar sidang tahunan MPR tahun 2023. Dalam sambutannya, Bamsoet sempat membacakan pantun yang menyinggung koalisi jelang Pemilu 2024.

Bamsoet mengatakan Sidang Tahunan MPR RI menjadi momen silaturahmi antarelemen bangsa. Dia ingin semua pihak mengedepankan semangat gotong royong.

"Momentum ini menjadi wujud dari semangat kita dalam bergotong-royong sekaligus karena silaturahmi bagi seluruh elemen bangsa," kata Bamsoet.

Bamsoet dkk Cek Kesiapan Sidang Tahunan 2023


Menkominfo RI Budi Arie Setiadi merespons isu dirinya yang digadang-gadang menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI menggantikan Giring Ganesha. Budi menegaskan dirinya akan fokus kerja saja sebagai menteri.

"Begini loh saya ini fokus kerja, tugas Pak Presiden sebagai Menkominfo kan nggak ringan, tapi kita fokus kerja. Karena PSI itu kan partai anak muda, progresif, partai yang penuh idealisme, saya kan sudah nggak terlalu muda," kata Budi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8/2023).

Budi menyebut hubungannya dengan PSI dekat lantaran sama-sama mendukung Presiden Joko Widodo. Ia menyebut akan mengalir saja terkait isu itu. Bahkan, lanjutnya, posisi Ketum PSI itu akan dikonsultasikan dahulu ke Presiden Jokowi jika benar adanya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Deket ya, pasti kan kita sama-sama mendukung Pak Jokowi," tutur Budi Arie.

"Nggak lah pokoknya kita mengalir saja kan tunggu perintah, saya konsultasi dengan pak. Pak presiden, kan saya anak buahnya Pak Jokowi," lanjut Budi menjawab pertanyaan apakah membantah atau membuka opsi jadi Ketum PSI.

Diketahui, pada Kamis (10/8) DPP PSI menyambangi Markas Projo di Jakarta Selatan. Dalam pertemuan itu Ketum Projo Budi Arie berharap bisa satu gerbong menuju Pemilu 2024.


Presiden Joko Widodo (Jokowi) mempersoalkan tren di kalangan politikus yang kerap menjawab 'arahan Pak Lurah' apabila ditanyakan siapa sosok capres dan cawapres yang didukung. Ketua Umum (Ketum) PAN Zulkifli Hasan atau Zulhas lalu menegaskan tak ada arahan Jokowi di balik keputusannya mendukung Prabowo Subianto di Pilpres 2024.

"Ya memang banyak juga yang tanya kepada kami PAN dan Golkar mendukung Prabowo, apakah ada arahan presiden. Saya bilang, jelas tidak ada arahan apapun," kata Zulhas di sela-sela acara sidang tahunan MPR/DPR/DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8/2023).

Zulhas menegaskan keputusan PAN mendukung Prabowo berdasarkan pemikiran panjang yang rasional. "Itu berdasarkan pemikiran yang panjang, diskusi yang panjang, rasional dan keputusan bersama kami, dan diperkirakan yang terbaik," kata dia.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Zulhas berharap keputusan itu dapat membawa partainya memenangkan Pemilu 2024. Dia menegaskan hal ini tak ada kaitannya dengan arahan Jokowi yang dijuluki 'Pak Lurah' itu.

"Dan mudah-mudahan nanti memenangkan Pilpres 2024. Jadi sama sekali tidak ada arahan," kata dia.

Untuk diketahui, sentilan Jokowi ke politikus-politikus soal julukan 'Pak Lurah' kepada dirinya disampaikan saat membuka pidato di Sidang Tahunan MPR/DPR/DPD RI 2023.

"Suasana sudah hangat-hangat kuku dan sedang tren ini di kalangan politisi dan parpol. Setiap ditanya capres dan cawapresnya jawabannya belum ada arahan Pak Lurah," kata Jokowi dalam Pidato Kenegaraan dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/9).

Jokowi mengaku sempat berpikir siapa yang dimaksud Pak Lurah itu. Jokowi akhirnya tahu Pak Lurah adalah kode yang merujuk kepada dirinya.

"Saya, saya, saya sempat mikir, siapa itu Pak Lurah. Sedikit-sedikit kok Pak Lurah. Belakangan saya tahu, yang dimaksud Pak Lurah ternyata saya," kata Jokowi.

Jokowi menegaskan dirinya bukan lurah. Jokowi menegaskan dia adalah Presiden Republik Indonesia.

"Ya, saya jawab saja. saya bukan lurah. Saya adalah Presiden Republik Indonesia. Ternyata, ternyata Pak Lurah itu kode," kata Jokowi.


Presiden Jokowi memberikan penegasan kalau dirinya bukan 'Pak Lurah', anggapan yang kerap disematkan kepada dirinya dan kerap dikaitkan dengan urusan pencapresan. Plt Ketum PPP Mardiono sepakat dengan Jokowi, bahwa seorang kepala negara harus netral.

"Ya tentu Pak Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan ya, ya tentu harus meletakkan pada netralitas," kata Mardiono kepada wartawan, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8/2023).

"Tapi Pak Presiden Jokowi juga kader PDIP, ya tentu Pak Jokowi seorang politisi juga, tapi pada posisi sebagai kepala negara ya tentu harus meletakkan pada posisi netral," lanjutnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Lebih lanjut, Mardiono juga merespons Jokowi soal pemasangan foto. Dia menilai pemasangan itu wajar-wajar saja jika konteks warga negara yang ingin memasang foto presiden.

"Menurut henat saya pemasangan foto itu dalam konteks apa dulu, kalau dalam konteks kepala negara ya tentu setiap warga negara punya hak untuk memasang, kan kita tahu bahwa seriap rumah pendukun kemudian kantor pemerintahan kan pasang foto presiden kan," ujarnya.

"Tapi dalam konteks digunakan sebagai kampanye, ya tentu itu tidak diperkenankan kalau beliau sebagai presiden. Kalau menurut pandangan saya," lanjutnya.

Jokowi Sentil Kode 'Arahan Pak Lurah'

Sebelumnya, Presiden Jokowi membuka pidato di Sidang Tahunan 2023 dengan menyinggung tahun politik. Jokowi mengungkit tren di kalangan politikus soal 'arahan Pak Lurah'.

"Suasana sudah hangat-hangat kuku dan sedang tren ini di kalangan politisi dan parpol. Setiap ditanya capres dan cawapresnya jawabannya belum ada arahan Pak Lurah," kata Jokowi dalam Pidato Kenegaraan dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8).

Jokowi mengaku sempat berpikir siapa yang dimaksud Pak Lurah itu. Jokowi akhirnya tahu Pak Lurah adalah kode yang merujuk kepada dirinya.

"Saya, saya, saya sempat mikir, siapa itu Pak Lurah. Sedikit-sedikit kok Pak Lurah. Belakangan saya tahu, yang dimaksud Pak Lurah ternyata saya," kata Jokowi.

Jokowi menegaskan dirinya bukan lurah. Jokowi menegaskan dia adalah Presiden Republik Indonesia.

"Ya, saya jawab saja. saya bukan lurah. Saya adalah Presiden Republik Indonesia. Ternyata, ternyata Pak Lurah itu kode," kata Jokowi.

Simak Video 'Jokowi Bantah Dirinya Lurah: Saya Adalah Presiden Republik Indonesia':

[Gambas:Video 20detik]


Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerindra Sulawesi Selatan (Sulsel) menanggapi Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Yusran Sofyan yang mengumpulkan eks relawan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di Pilpres 2019 lalu. Gerindra menilai Yusran mempertontonkan politik kotor.

"Itu namanya kurang beretika. Itu politik-politik kotor yang coba dipertontonkan oleh mereka," kata Sekretaris DPD Gerindra Sulsel Darmawangsyah Muin saat berbincang dengan detikSulsel, Rabu (15/8/2023).

Wawan, sapaan akrab Darmawangsyah mengakui Yusran pernah menjadi kader Gerindra dan menjagokan Prabowo di Pilpres sebelum berlabuh ke PPP. Makanya Wawan menilai tidak etis jika Yusran masih menggunakan simbol Prabowo padahal sudah tidak berada dalam barisan.

"Artinya mereka dulu dukung Pak Prabowo karena punya kepentingan di Gerindra, sehingga dukung. Sehingga sekarang mereka gak di Gerindra, berarti gak dukung ya sudah, silakan. Tapi jangan dibawa-bawa (nama Prabowo)" bebernya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Wawan juga mengungkap Yusran pernah diberi kehormatan oleh Prabowo Subianto sebagai Wakil Ketua DPRD Sulsel. Namun, ketika gagal terpilih untuk periode kedua, Yusran memutuskan untuk pindah partai.

"Iya. Artinya memang dia di Gerindra, tapi setelah dia tidak terpilih kan (anggota DPRD Sulsel), dia pindah partai. Nah, di Gerindra sempat diberikan kehormatan sama Pak Prabowo, jadi wakil ketua DPR (Sulsel)," bebernya.

"Setelah tidak terpilih, dia pindah, tinggalkan Pak Prabowo itu kan menunjukkan bahwa memang dia tidak punya terima kasih kepada Gerindra. Sekarang Pilpres mau dukung Ganjar, dukung aja. Gak usah pake namanya Pak Prabowo," tegas Wawan.

Menurut Wawan Yusran condong mendukung Sandi bukan Prabowo. Sehingga dia menyebut Yusran bisa saja ikut pindah partai jika Sandi juga pindah.

"Kan berarti si Yusran itu relawannya Sandi, bukan Prabowo. Besok-besok Sandi pindah ke partai, Yusran pindah partai juga tuh. Terus ngapain kita dinaikkan itu pendukung Prabowo semua? Gak ada dong," paparnya.

"Besok-besok gak dukung Ganjar lagi, masa dia bilang relawan Ganjar-Sandi dukung lagi Prabowo. Kan gak bagus juga. Pasti kalian keberatan juga tuh," tambahnya.

Selengkapnya di halaman selanjutnya.


Partai Golkar dan PAN melabuhkan dukungan terhadap bakal capres sekaligus Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Ketum Partai NasDem Surya Paloh menilai keputusan Golkar dan PAN bagus.

"Bagus sekali. Bagus sekali lah," kata Surya Paloh di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8/2023).

Dukungan Golkar dan PAN, menurut Surya Paloh, sebagai bagian dari hak konstitusi mereka. Surya Paloh tak masalah dengan Golkar dan PAN tak merapat mendukung Anies Baswedan.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Semua yang bergabung, semua melaksanakan kewajiban dan hak-hak konstitusional yang ada. Saya pikir bagus sekali," ujarnya.

Diketahui, dua partai di DPR RI, yakni Golkar dan PAN, memutuskan bergabung koalisi mengusung Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Bergabungnya Golkar dan PAN diketahui membuat poros koalisi pengusung Prabowo mendapat dukungan parpol terbesar saat ini.

Sementara, NasDem mengusung Anies Baswedan bersama Demokrat dan PKS.


Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menjadi nama paling disukai dalam bursa cawapres Prabowo Subianto versi survei LSI Denny JA. Ketua Bappilu PDIP Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul buka suara.

Ditanya terkait kemungkinan Gibran mendampingi Prabowo Subianto di Pilpres 2024, seperti hasil survei yang beredar, Bambang Pacul enggan menjawab secara terang. Dia belum mau mengomentari kemungkinan itu.

"Ini pertanyaan nanti aku jawab kau bikin judul yang konflik. Ngomentari kok jikalau, jikalau Gibran jadi cawapres, jawabanku juga jikalau no," ujar Bambang Pacul di Semarang, Selasa (15/8/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dalam kegiatan di Semarang, Pacul mengumpulkan kader PDIP kepala daerah se-Jateng untuk konsolidasi untuk menjaga suasana kondusif wilayah di tahun-tahun politik. Dalam kegiatan itu, Gibran mengaku tak diundang. Begini kata Bambang Pacul.

"Mestinya diundang, cuma aku nggak tahu ni nanti aku cek ke sekretariat," ujarnya.

Sebelumnya, terkait hasil survei LSI Denny JA, Gibran menampik. Dia tak percaya hasil survei tersebut.

Menurut Gibran, hasil survei tersebut salah. "Ya nggak mungkinlah ya, salah mungkin. Salah surveine," kata Gibran di Balai Kota Solo, Selasa (14/8).

"Nggak mungkin, nggak ada yang mau milih saya. (Kenapa?) Saya bukan siapa siapa. Nggak, salah mungkin surveinya, dikoreksi dulu aja," ujarnya.

Adapun survei LSI Denny JA itu dirilis pada Senin (14/8) bertajuk 'Gibran, Generasi Milenial & Pertarungan Cawapres 2024'. LSI Denny JA menyebut Gibran merupakan satu-satunya wakil dari generasi milenial di daftar cawapres beredar.

Pengumpulan data survei LSI Denny JA dilakukan pada periode 3-15 Juli 2023 dengan melibatkan 1.200 responden yang diwawancarai tatap muka dengan menggunakan kuesioner. Metodologi sampling yakni multistage random sampling dan dilengkapi riset kualitatif. Survei ini disebut mempunyai margin of error +- 2,9%.

Dalam hal popularitas, Gibran Rakabuming unggul atas Erick Thohir, Airlangga dan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin. Tingkat popularitas Gibran ada di angka 66,5%.

"Terlihat Gibran Rakabuming Raka, dibandingkan 3 tokoh yang lainnya, ini Gibran di angka 66,5%. Kemudian Erick Thohir di angka 61,8%, kemudian Airlangga Hartarto 52,3% dan Ahmad Muhaimin Iskandar di angka 43,1%," ujar pembicara LSI Denny JA, Ardian Sopa, dalam rilis survei secara virtual, Senin (14/8).

Hasil serupa didapat Gibran dalam hal kesukaan. Ardian menyebut Gibran merupakan kandidat cawapres Prabowo yang paling disukai.

"Dibandingkan dengan empat lainnya, Gibran masih yang tertinggi selain pada popularitasnya," ujar dia.

Gabungan 11 Relawan Dukung Prabowo-Gibran, Siap Kawal Janji Politik


Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyinggung tren di kalangan politikus soal arahan Pak Lurah terkait capres dan cawapres. Ketum Partai NasDem Surya Paloh menilai tak ada yang salah dari pidato Jokowi.

"Pidato presiden baik-baik saja, saya pikir bagaimana pun presiden mengikuti seluruh perkembangan dinamika kehidupan yang ada di kehidupan kemasyarakatan kita. Tidak ada ada yang luar biasa juga," kata Surya Paloh di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8/2023).

Surya Paloh menilai Jokowi menyinggung 'arahan Pak Lurah' sebagai sebuah candaan. Hal itu menurut Paloh bagus-bagus saja.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kalau ada barangkali perumpamaan, semua pelaporan harus ada persetujuan Pak Lurah, saya pikir sebagai sebuah jokes saja. Add sense of humor bagus juga negeri ini," imbuhnya.

Jokowi sebelumnya membuka pidato di Sidang Tahunan 2023 dengan menyinggung tahun politik. Jokowi mengungkit tren di kalangan politikus soal 'arahan Pak Lurah'.

"Suasana sudah hangat-hangat kuku dan sedang tren ini di kalangan politisi dan parpol. Setiap ditanya capres dan cawapresnya jawabannya belum ada arahan Pak Lurah," kata Jokowi dalam Pidato Kenegaraan dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/9).

Jokowi mengaku sempat berpikir siapa yang dimaksud Pak Lurah itu. Jokowi akhirnya tahu Pak Lurah adalah kode yang merujuk kepada dirinya.

"Saya, saya, saya sempat mikir, siapa itu Pak Lurah. Sedikit-sedikit kok Pak Lurah. Belakangan saya tahu, yang dimaksud Pak Lurah ternyata saya," kata Jokowi.

Jokowi menegaskan dirinya bukan lurah. Jokowi menegaskan dia adalah Presiden Republik Indonesia.

"Ya, saya jawab saja. saya bukan lurah. Saya adalah Presiden Republik Indonesia. Ternyata, ternyata Pak Lurah itu kode," kata Jokowi.


Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo dilaporkan oleh sejumlah mahasiswa ke Polda Sultra. Laporan itu kini dilimpahkan ke Bareskrim Polri.

"Akan dikirim (laporan) ke Ditreskrimum Polda Sultra untuk selanjutnya diteruskan ke Bareskrim Polri atau ke Polda Metro Jaya guna dilakukan proses penyelidikan dan penyidikan," kata Kapolresta Kendari Kombes M. Eka Fathurrahman dalam keterangannya dilansir detikSulsel, Rabu (16/8/2023).

Eka mengungkapkan pihaknya sudah mendalami laporan dari Aliansi Mahasiswa Sulawesi Tenggara (Sultra) Pendukung Jokowi tersebut. Pelimpahan kasus ke Bareskrim dilakukan setelah penyidik melakukan gelar perkara pada Rabu (16/8).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Hari ini bertempat di ruang gelar Satreskrim Polresta Kendari telah dilakukan telaah terhadap laporan tersebut," ujarnya.

Eka kemudian membeberkan alasan pelimpahan perkara tersebut karena kasus itu terjadi di luar wilayah Kota Kendari. Menurutnya, kasus itu terjadi di wilayah hukum Polda Metro Jaya.

"Hasil dan kesimpulan penelaahan kejadian (locus delicti) di luar dari wilayah hukum Polresta Kendari. Tempat kejadian sebagaimana laporan adalah terjadi di wilayah Polda Metro Jaya yaitu di Museum Perumusan Naskah Proklamasi," ucapnya.

Hashim dilaporkan terkait pernyataannya bahwa deklarasi Golkar mendukung Prabowo Subianto atas izin Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Baca berita lengkapnya di sini.

Simak juga Video 'Hashim Djojohadikusumo Dipolisikan soal Hoax Dukungan Golkar ke Prabowo':

[Gambas:Video 20detik]