'Koalisi Perubahan' tengah menyusun jadwal deklarasi bersama setelah ketiga partai pro Anies Baswedan tersebut menandatangani MoU atau nota kesepahaman. Elite Partai Demokrat Andi Arief memastikan ketiga partai politik pro Anies akan menggelar deklarasi bersama Ramadan ini.

"Dalam bulan Ramadan ini. Itu yang sudah direncanakan tim kecil dan pimpinan ketiga partai," kata Andi Arief yang menjabat Ketua Bappilu Partai Demokrat saat dikonfirmasi, Jumat (24/3/2023).

Andi Arief mengungkit kesepakatan dalam piagam koalisi. Piagam koalisi itu memuat hal mengenai cawapres yang sudah disepakati ketiga partai. Piagam koalisi atau nota kesepahaman ini sudah ditandatangani tiga pimpinan partai politik pro Anies.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Mengapa? Karena sudah terjadi kesepakatan dalam piagam koalisi. Termasuk siapa cawapresnya," kata Andi Arief.

Lalu, siapa cawapres yang dimaksud Andi Arief? Andi Arief menyebut piagam koalisi menyepakati urusan cawapres ditentukan Anies Baswedan sebagai bakal capres.

"Siapa cawapresnya? Terserah capres Anies Baswedan menentukan dan mendeklarasikannya," kata Andi Arief.

NasDem, Demokrat dan PKS sudah meneken MoU atau nota kesepahaman koalisi pro Anies Baswedan. Mereka segera menjadwalkan deklarasi bersama setelah sempat dibatalkan menjelang Ramadan.

"Terkait pengumuman atas sudah ditandatanganinya dokumen MoU tiga partai koalisi tersebut juga semula akan diumumkan tadi malam. Tapi karena secara pertimbangan waktu, sudah larut dan sebagian besar akan menjalani sahur hari pertama bulan Ramadan, maka niat tersebut kita reschedule (jadwal ulang)," kata Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Sohibul Iman dikonfirmasi, Kamis (23/3).

Sohibul berharap hasil kesepakatan itu bisa disampaikan kepada publik dalam waktu dekat. Meski demikian, dia positif deklarasi piagam koalisi perubahan diumumkan pada bulan Ramadan.

Simak juga 'Momen AHY Temui Anies di Pendopo: Tukar Pikiran soal Kemajuan Bangsa':

[Gambas:Video 20detik]


Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sulawesi Selatan (Sulsel) mengusulkan nama Andi Amran Sulaiman sebagai kandidat pendamping Anies Baswedan pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 mendatang. Amran Sulaiman dinilai relevan sebagai perwakilan Indonesia Timur.

"Sebenarnya sudah lama kita diminta rekomendasi sama DPP terkait dengan usulan calon presiden dan calon wakil presiden. Memang salah satu nama yang muncul untuk Indonesia Timur itu adalah namanya Pak Andi Amran dengan semua pertimbangan yang kita berikan," kata Ketua DPW PKS Sulsel Amri Arsyid saat dihubungi detikSulsel, Jumat (24/3/2023).

Kendati begitu, Amri mengatakan hal tersebut masih dalam proses pengusulan. Adapun nama yang nantinya dipilih DPP sebagai pendamping Anies akan ditentukan berikutnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Yang menggodok nanti pasti tim pusat nantinya. Cuma kan karena kita punya kesempatan untuk memberikan usulan maka usulan itu kami berikan sebagai perwakilan dari DPW," ujarnya.

Menurut Amri, Amran Sulaiman cukup relevan sebagai pendamping Anies. Dia dinilai bisa mewakili keinginan masyarakat di Indonesia Timur.

"Saya kira juga pengusulan beliau cukup relevan dipertimbangkan oleh DPP maupun juga oleh Pak Anies Baswedan sebagai calon presiden," imbuhnya.

Amri mengatakan jika Amran Sulaiman menjadi pendamping Anies maka Indonesia Timur bisa menjadi salah satu prioritas pembangunan. Dia berharap pembangunan ke depan bisa seimbang dibandingkan dengan Indonesia bagian barat.

"Paling tidak Indonesia timur ini bisa mendapatkan prioritaslah dalam pembangunan ke depan. Karena kita tahu Indonesia timur ini bukan cuma suaranya saja yang dibutuhkan, tapi sumber daya alamnya cukup tinggi. Kita berharap dengan adanya peluang ini maka ke depannya pembangunan di Indonesia timur bisa lebih seimbang dibandingkan dengan Indonesia barat," pungkasnya.

Eks Mentan Amran-Eks Ketua MK Jimly Kunjungi Rumah Prabowo, Bahas Apa?


Rencana Koalisi Perubahan untuk deklarasi terkait dukungan terhadap bakal calon Presiden, Anies Baswedan, sebelum bulan Ramadan dipastikan tak terlaksana. Kini, Partai NasDem, PKS dan Partai Demokrat yang tergabung dalam Koalisi Perubahan menjadwalkan ulang pengumuman resmi soal nota kesepahaman atau MoU yang telah mereka tandatangani.

"Terkait pengumuman atas sudah ditandatanganinya dokumen MoU tiga partai koalisi tersebut juga semula akan diumumkan tadi malam. Tapi karena secara pertimbangan waktu, sudah larut dan sebagian besar akan menjalani sahur hari pertama bulan Ramadan, maka niat tersebut kita reschedule (jadwal ulang)," kata Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Sohibul Iman dikonfirmasi, Kamis (23/3/2023).

Sohibul berharap hasil kesepakatan itu bisa disampaikan kepada publik dalam waktu dekat. Meski demikian, dia positif deklarasi piagam koalisi perubahan diumumkan pada bulan Ramadan.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Mudah-mudahan hari ini atau beberapa hari ke depan, hal tersebut bisa dilaksanakan di bulan penuh berkah ini," ujarnya.

Anies Baswedan dideklarasikan sebagai capres oleh PKS di kantor DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta, Kamis (23/2/2023). Foto: Andhika Prasetia/detikcom

Anies Bertemu Presiden PKS

Sebelumnya, diam-diam Anies bertemu dengan Presiden PKS Ahmad Syaikhu Rabu (22/3) malam di DPP PKS. Kedatangan tersebut dalam rangka penandatanganan nota kesepahaman atau MoU tiga partai pengusung Anies Baswedan.

"Alhamdulillah tadi malam Pak Anies Baswedan datang ke kantor DPTP PKS menemui Presiden Ahmad Syaikhu ba'da taraweh. Dan tadi malam juga, Presiden Ahmad Syaikhu sudah menandatangani dokumen MoU Tiga Partai Koalisi Pengusung Anies Baswedan. Jadi, alhamdulillah tiga partai sudah signed semua," kata Sohibul sebelumnya.

Simak selengkapnya di halaman selanjutnya

Saksikan juga 'Momen AHY Temui Anies di Pendopo: Tukar Pikiran soal Kemajuan Bangsa':

[Gambas:Video 20detik]

Halaman 1 2 Selanjutnya


Partai Nasional Demokrat (NasDem), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), serta Partai Demokrat (PD) telah membuat kesepakatan terkait dukungan terhadap bakal calon Presiden, Anies Baswedan. Ketiga partai yang tergabung dalam Koalisi Perubahan itu akan membuat pengumuman resmi soal nota kesepahaman atau MoU yang telah mereka tandatangani ke publik.

"Terkait pengumuman atas sudah ditandatanganinya dokumen MoU tiga partai koalisi tersebut juga semula akan diumumkan tadi malam. Tapi karena secara pertimbangan waktu, sudah larut dan sebagian besar akan menjalani sahur hari pertama bulan Ramadan, maka niat tersebut kita reschedule (jadwal ulang)," kata Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Sohibul Iman dikonfirmasi, Kamis (23/3/2023).

Sohibul berharap hasil kesepakatan itu bisa disampaikan kepada publik dalam waktu dekat. Meski demikian, dia positif deklarasi piagam koalisi perubahan diumumkan pada bulan Ramadan.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Mudah-mudahan hari ini atau beberapa hari ke depan, hal tersebut bisa dilaksanakan di bulan penuh berkah ini," ujarnya.

Sebelumnya, bakal calon presiden (Bacapres) Koalisi Perubahan Anies Baswedan bertemu dengan Presiden PKS Ahmad Syaikhu semalam di DPP PKS. Kedatangan tersebut dalam rangka penandatanganan nota kesepahaman atau MoU tiga partai pengusung Anies Baswedan.

"Alhamdulillah tadi malam Pak Anies Baswedan datang ke kantor DPTP PKS menemui Presiden Ahmad Syaikhu ba'da taraweh. Dan tadi malam juga, Presiden Ahmad Syaikhu sudah menandatangani dokumen MoU Tiga Partai Koalisi Pengusung Anies Baswedan. Jadi, alhamdulillah tiga partai sudah signed semua," kata Sohibul sebelumnya.

Sohibul menyebut kedatangan Anies sudah diagendakan sejak deklarasi dukungan PKS pada Februari lalu. Antara Anies dan Ahmad Syaikhu belum bertemu lantaran ada agenda masing-masing yang tak bisa dihindarkan.

Sohibul menyebut sesuai dengan kesepakatan tim, dokumen MoU itu harus diserahkan Anies ke pimpinan partai pengusung. Hal itu terlaksana kemarin.

"Kebetulan awal Maret itu Anies ada undangan ke Australia, dan sehari sebelum Anies kembali ke Tanah Air, Presiden Ahmad Syaikhu harus pergi ke Amerika bersama rombongan Komisi 1 DPR RI dan rombongan FPKS," tutur Sohibul.

"Setelah keduanya berada di Tanah Air pun mereka sibuk kunjungan keluar kota sesuai agenda masing-masing. Nah, tadi malam Alhamdulillah keduanya bisa menyempatkan diri bertemu, padahal Presdien Syaikhu juga jam 20.00 WIB baru kembali dari Cirebon. Tapi akhirnya, sekitar jam 22.00 mereka bertemu di kantor PKS dan dokumen pun ditanda tangani. Alhamdulillah," katanya.

Lihat juga Video 'Survei LSP: 97% Warga Kenal Prabowo, Anies-Ganjar di Angka 89%':

[Gambas:Video 20detik]


Bakal calon presiden (Bacapres) Koalisi Perubahan Anies Baswedan bertemu dengan Presiden PKS Ahmad Syaikhu semalam di DPP PKS. Kedatangan Anies dalam rangka membawa nota kesepahaman atau MoU 3 partai 'Koalisi Perubahan' untuk ditandatangani Syaikhu.

"Alhamdulillah tadi malam Pak Anies Baswedan datang ke kantor DPTP PKS menemui Presiden Ahmad Syaikhu bakda tarawih. Dan tadi malam juga, Presiden Ahmad Syaikhu sudah menandatangani dokumen MoU 3 partai koalisi pengusung Anies Baswedan. Jadi, alhamdulillah 3 partai sudah signed semua," kata Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Sohibul Iman dikonfirmasi, Kamis (23/3/2023).

Sohibul menyebut kedatangan Anies sudah diagendakan sejak deklarasi dukungan PKS pada Februari lalu. Anies dan Ahmad Syaikhu sempat belum bertemu lantaran mempunyai agenda masing-masing yang tak bisa dihindarkan.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Sesuai kesepakatan tim kecil koalisi, dokumen itu harus disirkulirkan oleh Anies ke para pimpinan parpol koalisi. Kebetulan awal Maret itu Anies ada undangan ke Australia, dan sehari sebelum Anies kembali ke Tanah Air Presiden Ahmad Syaikhu harus pergi ke Amerika bersama rombongan Komisi I DPR RI dan rombongan FPKS," kata Sohibul.

Meski demikian, Anies dan Syaikhu sudah bertemu semalam. PKS menandatangani MoU atau nota kesepahaman Koalisi Perubahan tersebut.

"Lalu setelah keduanya berada di Tanah Air pun mereka sibuk kunjungan keluar kota sesuai agenda masing-masing. Nah, tadi malam alhamdulillah keduanya bisa menyempatkan diri bertemu, padahal Presiden Syaikhu juga jam 20.00 WIB baru kembali dari Cirebon. Tapi akhirnya, sekitar jam 22.00 mereka bertemu di kantor PKS dan dokumen pun ditandatangani. Alhamdulillah," ujarnya.


Koalisi Perubahan pro Anies Baswedan mewacanakan deklarasi bersama sebelum puasa 2023. Hingga hari pertama puasa, Koalisi Perubahan belum menggelar deklarasi bersama.

Wacana deklarasi bersama calon presiden (capres) Koalisi Perubahan sebelum puasa awalnya disampaikan oleh juru bicara (jubir) Anies Baswedan, Hendri Satrio (Hensat). Dia menyebut tak ada gesekan terkait pemilihan bakal calon wakil presiden di koalisi tersebut.

"Apalagi kan sempat ditakutkan kan proses pemilihan cawapresnya tuh. Cuma setelah, bahkan Pak Surya Paloh juga oke dengan terbuka dengan nama-nama yang ada, termasuk Mas AHY dan PKS juga mengajukan nama, semuanya sepakat Mas Anies yang pilih. Jadi sebetulnya nggak ada gesekan yang berarti. Nggak ada proses demokrasi yang sekeras sebelumnya lah, setelah PKS deklarasi," kata Hendri Satrio kepada wartawan di The St Regis, Setiabudi, Jakarta Selatan, Senin (13/3).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Hensat saat itu mengatakan deklarasi bersama Koalisi Perubahan untuk mengusung Anies Baswedan hanya menunggu momentum yang tepat. Menurutnya, deklarasi menunggu ketersediaan waktu para Ketua Umum parpol dan Anies Baswedan.

"Waktu saja sih kelihatannya, waktu saja, mungkin juga ketersediaan waktu para ketua umum dan Presiden PKS maksudnya, terus kesediaan waktunya capres. Menurut saya sih nggak dalam waktu lama lagi," ujarnya.

Dia mengatakan deklarasi direncanakan dilakukan dalam waktu dekat. Dia menyebutkan target deklarasi sebelum puasa.

"(Target deklarasi) komunikasi yang terakhir itu sebelum puasa," ujarnya.

Hensat mengatakan deklarasi bersama capres tak dilakukan bersamaan dengan deklarasi cawapres. Dia menuturkan deklarasi itu akan dilaksanakan dalam waktu berbeda.

Selain itu, Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera pernah mengatakan persiapan deklarasi bersama Koalisi Perubahan sudah matang. Dia menyebut ketiga partai koalisi sudah menerima alias legowo.

"Alhamdulillah semua (persiapan deklarasi) sudah matang. Semua legowo. Semua sadar, rakyat, rakyat, dan rakyat yang utama," ujar Mardani saat dihubungi, Selasa (14/3/2023).

Mardani menargetkan deklarasi itu bakal dilakukan sebelum bulan Ramadhan. Anies disebut akan melakukan silaturrahmi finalnya.

"Insyaallah doa kita semua sebelum Ramadan sudah kita deklarasikan. Mas Anies akan melakukan final silaturrahim," kata anggota Komisi II DPR ini.

"Ramadan itu bulan penuh berkah, Ramadan itu bulan kasih sayang. Jadi kita berharap keberkahan dan kasih sayang Ramadan untuk Insyaallah sebelum Ramadan bisa deklarasi bersama," sambungnya.

Demokrat soal Waktu Deklarasi

Sementara itu, Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Hinca Panjaitan memperkirakan deklarasi bersama Koalisi Perubahan belum bisa dilakukan sebelum bulan Ramadan. Hinca menyebut waktu menuju Ramadan hanya tinggal menghitung hari.

"Tinggal berapa hari lagi (Ramadan), kayaknya belumlah," ujar Hinca saat ditemui di Kompleks Senayan, Senin (20/3/2023).

Hinca mengatakan deklarasi merupakan bagian dari pesta demokrasi. Dia berharap tahapan pemilu semakin seru dengan deklarasi ini.

"Tapi kan begini, deklarasi itu kan bagian dari pesta demokrasinya ya, tapi kalau substansinya kan tadi sudah kita jelaskan," kata Hinca.

"Ya mudah-mudahan biar agak seru juga tahapan ini kan begitu, cocok?" imbuhnya.

Simak juga Video 'Survei LSP: 97% Warga Kenal Prabowo, Anies-Ganjar di Angka 89%':

[Gambas:Video 20detik]


Zulfan Lindan mengungkapkan alasannya keluar Partai NasDem karena saling tak nyaman dengan mantan partainya tersebut. Hal itu berawal dari pernyataannya soal Anies Baswedan antitesis Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Setelah tanggal 3 Oktober, NasDem mendeklarasikan Anies sebagai calon presiden. Kemudian saya menjelaskan juga di Total Politik di detik pada saat itu. Saya menjelaskan waktu itu Anies antitesanya Jokowi," kata Zulfan Lindan kepada wartawan, Rabu (22/3/2023).

Setelah penyataan Anies antitesis Jokowi, NasDem merasa terganggu dengan ucapan Zulfan Lindan. Beberapa hari kemudian keluar keputusan Zulfan Lindan nonaktif di Partai NasDem.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kemudian DPP NasDem Pak Surya Paloh dan DPP NasDem itu merasa terganggu dengan statement saya itu. Sehingga dua hari setelah saya keluarkan statement itu, maka dikeluarkan surat seolah-olah saya diberhentikan dari pengurus DPP Partai NasDem," ujarnya.

Kemudian, Zulfan Lindan memberikan klarifikasi dan kritik kepada NasDem atas keputusan tersebut. Namun, perjalanan waktu, muncul hubungan saling tak nyaman Zulfan Lindan dengan NasDem.

"Setelah itu kan saya melihat juga, tampak walaupun saya merasa tidak ada kesulitan berkomunikasi dengan kawan-kawan di DPP NasDem. Tapi bahwa sama-sama nggak nyaman, mereka nggak nyaman, saya nggak nyaman," ucapnya.

Zulfan Lindan menegaskan tak ada konflik dengan NasDem, namun hanya hubungan yang digantung. Akhirnya, dia memutuskan mundur dari Partai NasDem.

"Tak ada konflik apa-apa, nggak ada. Akhirnya ya saya mengambil kesimpulan, daripada ngambang nggak jelas ya kan. Saya ambil keputusan mundur saja lah," imbuhnya.

Zulfan Lindan menegaskan dirinya sudah mundur dari kepengurusan DPP Partai NasDem sejak April 2020. Dia sempat menunjukkan surat pengunduran dirinya yang ditandatangani oleh petinggi Partai NasDem.

Surat itu sempat ditunjukkan di acara diskusi Total Politik seperti dilihat detikcom, Sabtu (15/10/2022). Surat tersebut terlihat ditandatangani oleh Wakil Ketua Umum Partai NasDem Ahmad Ali dan Sekjen Partai NasDem Johhny G Plate.

Lihat Video 'Pernyataan Zulfan Lindan Mundur Dari NasDem!':

[Gambas:Video 20detik]


Partai NasDem menghargai keputusan Zulfan Lindan hengkang dari partai. Namun di sisi lain, NasDem menyesalkan keputusan Zulfan Lindan yang terburu-buru.

"Kalau begitu, kita hargailah. Apapun, Bang Zulfan itu salah satu pendiri partai. Beliau ikut berkomitmen, berjanji, terhadap rakyat, terhadap partai ini. Dia salah satu pendiri," kata Waketum NasDem Ahmad Ali kepada wartawan, Rabu (22/3/2023).

Zulfan Lindan mengaku memiliki hubungan saling tak nyaman dengan NasDem sehingga mundur dari partai. Putusan terburu-buru itu yang disesalkan NasDem.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kemudian kalau ditanya, saya sebagai pribadi, sebagai junior beliau, sangat menyayangkan keputusan beliau terlalu terburu-buru menurut saya," ujar Ali.

Zulfan Lindan merupakan salah satu tokoh pendiri Partai NasDem. Keputusan mundurnya dihargai oleh NasDem.

"Tapi di sisi lain, kita jelas menghargai itu, karena itulah keputusan pribadi beliau. Tapi jangan lupakan beliau punya tanggung jawab di partai karena beliau pendiri partai," ucap Ali.

"Artinya beliau harusnya lebih menahan diri dengan kondisi yang ada, tapi sekali lagi keputusan pribadi kita hargai," imbuhnya.

Zulfan Lindan sebelumnya mengungkapkan alasannya keluar Partai NasDem karena saling tak nyaman dengan mantan partainya tersebut. Hal itu berawal dari pernyataannya soal Anies Baswedan antitesis Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Setelah tanggal 3 Oktober, NasDem mendeklarasikan Anies sebagai calon presiden. Kemudian saya menjelaskan juga di Total Politik di detik pada saat itu. Saya menjelaskan waktu itu Anies antitesanya Jokowi," kata Zulfan Lindan kepada wartawan, Rabu (22/3).

Setelah pernyataan Anies antitesis Jokowi, NasDem merasa terganggu dengan ucapan Zulfan Lindan. Beberapa hari kemudian keluar keputusan Zulfan Lindan nonaktif di Partai NasDem.

"Kemudian DPP NasDem Pak Surya Paloh dan DPP NasDem itu merasa terganggu dengan statement saya itu. Sehingga dua hari setelah saya keluarkan statement itu, maka dikeluarkan surat seolah-olah saya diberhentikan dari pengurus DPP Partai NasDem," ujarnya.

Simak Video 'Pernyataan Zulfan Lindan Mundur Dari NasDem!':

[Gambas:Video 20detik]


Ada cerita di balik suasana akrab Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama Menhan Prabowo Subianto dan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo di Kebumen. Ganjar Pranowo menggandeng tangan Prabowo Subianto dengan penuh canda.

Ganjar Pranowo tak menampik jika dirinya sempat bergandengan tangan dengan Prabowo Subianto. Dalam momen akrab dengan Prabowo itu, Ganjar cerita penuh dengan candaan.

"Ya namanya dekat guyon-guyon," kata Ganjar kepada wartawan di Grand Sahid Jaya, Tanah Abang, Jakarta Pusat Selasa (21/3).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Iya, cuman gandeng gitu kan kelihatan gambarnya dekat," imbuhnya.

Saat disinggung terkait kemungkinan dirinya dipasangkan dengan Prabowo di Pilpres 2024, Ganjar mengaku fokus bekerja.

"Apa sih isu-isu ditanggapi, kita kerja dulu," kata dia.

Ganjar berseloroh jika dirinya mau diajak Prabowo untuk makan. "Ajak kemana? Mau pergi? Mau makan-makan? Ayo kalau makan-makan," kata Ganjar.

Prinsip Senioritas

Setelah pertemuan Prabowo dan Ganjar bersama Jokowi itu, muncul wacana menduetkan Prabowo dan Ganjar. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menganggap wacana duet Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo sebagai prinsip senioritas.

"Itu kan suatu wacana, boleh dong wacana-wacana muncul, ketika Pak Hasyim ditanya itu prinsip senioritas, lalu ada teman saya, kalau prinsipnya senioritas ada juga misalnya Megawati-Prabowo, itu prinsip senioritas. Sebagai sebuah analisis itu sah-sah saja," kata Hasto di Universitas Paramadina, Jakarta, Seni (21/3).

Hasto menegaskan partainya berprinsip untuk menentukan capres dari internal. PDIP mengatakan kebijakan capres dari internal partai merupakan arahan dari Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Jokowi. (Dok. Twitter Ganjar Pranowo)

"Tetapi bagi PDI perjuangan sebagaimana yang disampaikan Bu Megawati. Tentu saja kami punya target untuk menetapkan capres dari kader internal PDIP ini kebijakan yang disampaikan Ketum PDIP yang punya mandat untuk itu," ujarnya.

Hasto menuturkan kemungkinan akan ada lebih dari satu nama capres yang diusulkan PDIP. Dia mengatakan presiden hanya ada satu tetapi banyak yang merasa seperti presiden.

"Ya namanya nanti, namanya calon bukan hanya satu. Memangnya presiden kita ada berapa banyak? Yang merasa presiden banyak," imbuhnya.

Gerindra Ingin Prabowo Capres

Gerindra menegaskan posisi Prabowo, berdasarkan keputusan partai, ialah sebagai calon presiden 2024. Ketua Harian DPP Gerindra, Dasco, menyoroti pandangan yang beredar soal duet Ganjar sebagai capres dan Prabowo cawapres hanya framing belaka.

"Banyak para pihak menyatakan apakah pasangan ini akan berkoalisi atau menjadi satu dalam Pilpres 2024 nanti? Dan juga banyak pertanyaan mengenai apakah Pak Prabowo bersedia menjadi wakilnya Ganjar? Saya pikir itu adalah framing-framing yang menurut kami dibuat olah konsultan-konsultan yang ingin memadukan Ganjar dan Pak Prabowo," kata Dasco dalam keterangannya, Jumat (10/3).

Dasco menyebut keputusan Rapimnas Gerindra sudah jelas, yaitu partai akan mengusung Prabowo Subianto sebagai capres. Ia meminta kader Gerindra untuk tegak lurus terhadap keputusan Rapimnas.

"Sudah jelas bagi kami di Partai Gerindra, bahwa amanat Rapimnas itu mencalonkan Prabowo sebagai presiden bukan sebagai wakil presiden," ujar Dasco.

"Untuk itu, kepada segenap kader Partai Gerindra di manapun Anda berada, tetaplah pada fokus perjuangan. Tetaplah pada tujuan akhir kita sesuai dengan amanat Rapimnas, yaitu 2024 Prabowo Presiden," imbuhnya.

Simak Video 'Ganjar Heran Siapa yang Jodohkan Dirinya Dengan Prabowo':

[Gambas:Video 20detik]

Halaman 1 2 Selanjutnya


Kejutan datang dari Zulfan Lindan. Kini Zulfan menyatakan mundur sebagai anggota Partai NasDem dan mendukung Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri untuk maju sebagai capres di Pilpres 2024.

Hal ini dikatakan Zulfan saat menghadiri diskusi Adu Perspektif detikcom berkolaborasi dengan Total Politik, Selasa (21/3/2023) malam. Zulfan menyebut dirinya tak akan memperpanjang KTA-nya itu.

"Zulfan Lindan atas nama Tuhan Yang Maha Esa, saya menyatakan mengundurkan diri sebagai anggota Partai NasDem," kata Zulfan.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"KTA itu kan nggak usah kita perpanjang habis sendiri," ujarnya.

Tak lama kemudian, Zulfan menyatakan dirinya mendukung Megawati untuk maju di Pilpres 2024. Saat itu ia tampak mengenakan kaos dengan tulisan 'Megawati 2024'. Padahal selama diskusi dia menutup kaos itu dengan sweaternya.

"Saya deklarasi hari ini, Megawati 2024, selamatkan NKRI, saya akan memimpin relawan ini," katanya.

Zulfan membeberkan alasan dirinya mendukung Megawati. Dia khawatir adanya kebuntuan soal capres-cawapres jelang Pemilu karena belum ada kepastian tokoh yang akan maju.

Dia mendukung Megawati-Prabowo. Menurutnya Megawati-Prabowo lebih masuk akal.

"Alasannya apa? Daripada kita nanti ini cari-cari, kata anak Medan capek kali ini Prabowo-Ganjar, Ganjar-Prabowo, Anies nggak jelas-jelas, Airlangga nggak jelas-jelas. Nanti semua deadlock hancur negara ini akhirnya tertunda Pemilu, Pemilu nggak terbuka dan lebih pasti Mega-Prabowo, ini kan Megawati relawannya, tapi Mega-Prabowo tuh masuk akal," ujarnya.

Zulfan Mundur dari Kepengurusan DPP NasDem April 2020

Zulfan Lindan menegaskan dirinya sudah mundur dari kepengurusan DPP partai NasDem sejak April 2020. Dia sempat menunjukkan surat pengunduran dirinya yang ditandatangani oleh petinggi Partai NasDem.

Surat itu sempat ditunjukkan di acara diskusi Total Politik seperti dilihat detikcom, Sabtu (15/10/2022). Surat tersebut terlihat ditandatangani oleh Wakil Ketua Umum Partai NasDem Ahmad Ali dan Sekjen Partai NasDem Johhny G Plate.

Dalam isi surat tersebut juga terlihat DPP Partai NasDem telah menyetujui pengunduran diri Zulfan Lindan dari kepengurusan. Surat tersebut terbit tertanggal 28 April 2020.


Menko Polhukam Mahfud Md mengatakan kecurangan dalam Pemilu saat ini terjadi antarpartai. Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengatakan setiap partai mempunyai satgas untuk menjaga suara dan mencegah kecurangan dalam Pemilu.

"Tiap partai punya satgas penjaga suara. PKS selalu menyiapkan sejak awal barisan saksi yang menjaga suara mulai dari tingkat TPS," ujar Mardani kepada wartawan, Selasa (21/3/2023) malam.

Mardani mengatakan PKS telah menyiapkan saksi. Dia mengatakan kecilnya kecurangan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) terjadi karena ada peran saksi dari partai.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Saya yakin tiap partai punya Satgas. Kecurangan di tingkat TPS kecil karena ada saksi," tuturnya.

Menurut Mardani, kecurangan dapat terjadi oleh pihak yang memiliki kuasa. Sehingga, katanya, Bawaslu harus menggerakkan masyarakat untuk ikut mengawasi.

"Kecurangan biasa dilakukan oleh mereka yang punya kuasa. Karena itu Bawaslu perlu menggerakkan semua elemen masyarakat ikut serta dalam pengawasan," ujarnya.

Sebelumnya, Mahfud Md menyoroti banyaknya masalah pemilu curang di Indonesia. Mahfud mengatakan di era ini, kasus pemilu curang bisa diadili di Mahkamah Konstitusi.

Awalnya, Mahfud menyampaikan penilaiannya terhadap demokrasi di Indonesia yang jauh lebih baik. Menurutnya, hal itu dapat dilihat dari adanya lembaga pengawas pemilu yang independen.

"Pemilu kita sekarang jauh lebih baik dan lebih bagus dari Orde Baru. Satu, pemilu sekarang sudah jauh lebih bagus karena ada penyelenggara pemilu yang independen," kata Mahfud dalam sambutannya di acara Simposium Nasional bertajuk 'Kedamaian Berbangsa Menuju Pemilu 2024 Tanpa Politisasi Agama' di Sekolah Partai DPIP, Lenteng Agung, Jakarta, Selasa, (21/3).

Meski begitu, Mahfud mengatakan kecurangan pemilu masih ditemukan sekarang. Menurut Mahfud, yang saat ini melakukan kecurangan dalam pemilu bukanlah pemerintah, tapi justru partai politik.

"Apakah ada pemilu curang sekarang? Masih banyak. Kalau dulu curang, selesai, kasus ditutup. Sekarang kalau curang bisa bawa ke Mahkamah Konstitusi. Sekarang yang curang antar partai bukan pemerintah," kata dia.

Mahfud lalu mencontohkan pemilu kala era Orde Baru. Kala itu, Partai Golkar, TNI, dan pemerintah bersekongkol untuk menentukan kemenangan.

"Zaman Pak Harto (Soeharto) dahulu yang curang Golkar, TNI, birokrasi untuk menentukan kemenangan," katanya.


Mantan politikus Partai NasDem Zulfan Lindan mengaku siap mendukung Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri sebagai calon presiden 2024. Namun, politikus Senior PDIP Panda Nababan menyebut Megawati tidak ingin lagi maju di Pilpres.

Hal itu diungkap Panda Nababan dalam diskusi Adu Perspektif, Total Politik x detikcom dengan judul 'Potensi Retak Koalisi Setelah Ikat Janji' yang ditayangkan detikcom, Selasa (21/3/2023). Panda menilai apa yang diungkap Zulfan itu antiklimaks. Pasalnya, dia menyebut Megawati tidak ingin lagi maju capres.

"Apa yang dilakukan Zulfan itu satu variasi, atau satu penampilan antiklimaks. Tapi kalau saya yang sudah pernah bicara pribadi dengan Mbak Mega, saya tanya Mbak Mega, 'Mbak Mega masih mau jadi capres?'," kata Panda mengungkap percakapannya dengan Megawati.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"'Panda apa kamu nggak tahu saya sudah nenek-nenek, apa kamu nggak sadar saya sudah tiga kali kalah, saya juga tahu malu Panda', itu ngomong ke saya," lanjut Panda.

Meski begitu, Panda mengaku senang saja jika ada usulan itu. Namun, dia menegaskan Megawati tidak akan lagi maju capres.

"Tapi kalau dalam memperkaya tadi, aku senang dengan Zulfan, ada sintesa ada ini gitu loh, jadi tontonan sama rakyat juga menarik gitu loh," ujarnya.

"Cuma seperti tadi saya katakan Mbak Mega pernah ngomong ke saya bahwa dia tidak akan maju, ini referensi aja. Tapi karena keadaan darurat, deadlock, semua juga sebenarnya bisa menerima," lanjut Megawati.

Sebelumnya, Zulfan Lindan mendorong Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri maju sebagai calon presiden 2024. Zulfan bahkan siap jadi ketua relawan Megawati.

"Saya deklarasi hari ini, Megawati 2024, selamatkan NKRI, saya akan memimpin relawan ini," kata Zulfan.

Zulfan membeberkan alasan dirinya mendukung Megawati. Dia khawatir adanya deadlock soal capres-cawapres jelang pemilu karena belum ada kepastian tokoh yang akan maju.

Dia lantas mendukung Megawati-Prabowo. Menurutnya Megawati-Prabowo lebih masuk akal.

"Alasannya apa? dari pada kita nanti ini cari-cari, kata anak Medan capek kali ini Prabowo-Ganjar, Ganjar-Prabowo, Anies nggak jelas-jelas, Airlangga nggak jelas-jelas. Nanti semua deadlock hancur negara ini akhirnya tertunda pemilu, pemilu nggak terbuka dan lebih pasti Mega-Prabowo, ini kan Megawati relawannya, tapi Mega-Prabowo tuh masukakal,"ujarnya.

Simak Video 'Panda Nababan Sebut Duet Ganjar-Prabowo Tak Masuk Akal Sehat':

[Gambas:Video 20detik]


Menko Polhukam Mahfud Md menilai kecurangan dalam pemilu terjadi antarpartai. PPP menilai pernyataan Mahfud itu keluar karena penyelenggara Pemilu merupakan lembaga independen, bukan pemerintah.

"Mungkin yang disampaikan Pak Mahfud itu karena penyelenggara Pemilu bukan pemerintah tapi lembaga independen, yaitu kontestasi antarparpol," ujar Ketua DPP PPP Achmad Baidowi atau Awiek kepada wartawan, Selasa (21/3/2023).

Awiek mengatakan peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) ditunggu untuk mencegah kecurangan antarpartai seperti yang disebut Mahfud. Awiek yakin kecurangan tak akan terjadi jika KPU dan Bawaslu bersikap objektif.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Sekarang bagaimana mengantisipasi atau mengurangi kecurangan, maka peran dari Bawaslu ditunggu hari ini. Saya yakin kalau KPU-nya bersifat objektif dan independen dan Bawaslu-nya juga, tentu bisa menghindari kecurangan-kecurangan itu," kata Awiek.

Sebelumnya, Mahfud Md menyoroti banyaknya masalah Pemilu curang di Indonesia. Mahfud mengatakan di era ini, kasus Pemilu curang bisa diadili di Mahkamah Konstitusi.

Awalnya, Mahfud menyampaikan penilaiannya terhadap demokrasi di Indonesia yang jauh lebih baik. Menurutnya, hal itu dapat dilihat dari adanya lembaga pengawas Pemilu yang independen.

"Pemilu kita sekarang jauh lebih baik dan lebih bagus dari Orde Baru. Satu, pemilu sekarang sudah jauh lebih bagus karena ada penyelenggara pemilu yang independen," kata Mahfud dalam sambutannya di acara Simposium Nasional bertajuk 'Kedamaian Berbangsa Menuju Pemilu 2024 Tanpa Politisasi Agama' di Sekolah Partai DPIP, Lenteng Agung, Jakarta, Selasa, (21/3).

Meski begitu, Mahfud mengatakan kecurangan Pemilu masih ditemukan sekarang. Menurut Mahfud, yang saat ini melakukan kecurangan dalam pemilu bukanlah pemerintah, tapi justru partai politik.

"Apakah ada pemilu curang sekarang? Masih banyak. Kalau dulu curang, selesai, kasus ditutup. Sekarang kalau curang bisa bawa ke Mahkamah Konstitusi. Sekarang yang curang antar partai bukan pemerintah," kata dia.

Mahfud lalu mencontohkan Pemilu kala era Orde Baru. Kala itu, Partai Golkar, TNI, dan pemerintah bersekongkol untuk menentukan kemenangan.

"Zaman Pak Harto (Soeharto) dahulu yang curang Golkar, TNI, birokrasi untuk menentukan kemenangan," katanya.


Indo Barometer merilis hasil survei terkait menteri Kabinet Indonesia Maju dengan kinerja paling baik. Hasilnya, Menhan Prabowo Subianto menduduki peringkat teratas dan Menteri BUMN Erick Thohir menyusul di bawahnya.

Survei ini dilakukan pada periode 12-24 Februari 2023. Survei digelar di 33 provinsi yang melibatkan 1.230 responden. Survei ini diklaim memiliki tingkat kepercayaan 95% dengan margin of error kurang lebih 2,9%.

Sebanyak 12,4% dari total responden memilih Prabowo Subianto dan 9,0% responden memilih Erick Thohir.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Selain itu, Erick Thohir juga muncul sebagai salah satu cawapres pilihan tertinggi publik dengan angka 22,9%. Lalu disusul Khofifah Indar Parawansa (15,8%), Muhaimin Iskandar (6,7%), Puan Maharani (6,3%) dan Chairul Tanjung (2,7%).

Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari menyatakan nama Erick Thohir muncul sebagai cawapres tertinggi sebabkan oleh sejumlah alasan.

"Salah satu alasan yang terlihat menonjol dari hasil survei adalah penilaian kepada Erick Thohir sebagai salah satu menteri dengan kinerja terbaik menurut publik," kata Qodari di Hotel Harris, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (21/3/2023).

Para responden diberikan pertanyaan terbuka dengan pertanyaan 'Menteri-menteri Kabinet Jokowi -Maruf Amin telah dilantik pada bulan Oktober 2019 yang lalu. Sebutkan satu saja nama menteri yang menurut Bapak/Ibu/Sdr kinerjanya bagus?'

Berikut hasil lengkapnya:

1. Prabowo Subianto 12,4%

2. Erick Thohir 9,0%

3. Sandiaga Uno 7,6%

4. Tri Rismaharini 5,7%

5. Sri Mulyani 4,2%

6. Mahfud Md 4,1%

7. Nadiem Makarim 3,9%

8. Basuki Hadimuljono 2,8%

9. Luhut Binsar Pandjaitan 1,2%

10. Budi Gunadi Sadikin 1,1%

11. Bahlil Lahadalia 1,0%

12. Yaqut Cholil Qoumas 0,8%

13. Retno Marsudi 0,8%

14. Syahrul Yasin Limpo 0,7%

15. Khofifah Indar Parawarsa 0,3%

Lainnya 3,5%

Tidak tahu/tidak jawab 41,0%


Waketum PKB Jazilul Fawaid menilai momen kebersamaan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo bersifat semu. Jazilul yakin Prabowo berkomitmen dengan piagam Koalisi PKB-Gerindra.

"Kalau yang tampil di media kan kemesraan yang semu. Karena kami kan sudah mengikat janji dengan Partai Gerindra yang terekam dalam piagam koalisi. Ikatan itu yang ada lima poin ada beberapa syarat, salah satu syarat yang penting adalah dalam piagam koalisi itu bahwa pasangan capres dan cawapres dari koalisi Gerindra dan PKB ditentukan oleh Pak Prabowo dan Gus Muhaimin," kata Jazilul dalam diskusi Adu Perspektif, Total Politik x detikcom dengan judul 'Potensi Retak Koalisi Setelah Ikat Janji', Selasa (21/3/2023).

Jazilul mengatakan sampai saat ini Prabowo dan Muhaimin Iskandar terus berdiskusi terkait keputusan capres. Jika keduanya saling bertemu dengan tokoh-tokoh lain itu masih bersifat semu.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Artinya sampai detik ini, keduanya terus membicarakan keputusan siapa capres dan cawapres dari koalisi ini. Artinya sampai detik ini tidak ada capres dan cawapres dari koalisi Gerindra dan PKB karena masih digodok oleh dua orang. Misalnya Pak Prabowo dan Cak Imin ketemu dengan tokoh-tokoh lain itu semu akan kembali pada pakta kaolisi yang ada," ucapnya.

Tepis Kabar Anies Ditawari Jadi Cawapres Prabowo

Mantan Politikus NasDem Zulfan Lindan menyinggung adanya tawaran Anies Baswedan untuk menjadi cawapres Prabowo. Tawaran itu disebut-sebut terjadi saat Surya Paloh menemui Prabowo.

"Konon kabarnya Pak Surya Paloh menawarkan Anies sebagai cawapres Pak Prabowo," ujarnya.

Jazilul menepis hal itu. Dia mengatakan tokoh-tokoh yang dijodohkan baik terhadap Prabowo atau Cak Imin hanyalah asumsi belaka.

"Saya kira nggak ada, kalau itu terjadi kan seperti kata Pak Zulfan, koalisi berubah, nama-nama lain yang disandingkan dengan Prabowo ataupun Cak Imin itu asumsi saja. Jadi memang intinya sampai hari ini semua koalisi yang ada apakah KIB, Koalisi Perubahan termasuk Koalisi Gerindra-PKB belum menentukan capres dan cawapres, dari situlah kemudian sama-sama menggoda," ucapnya.


Mantan politikus NasDem Zulfan Lindan mendorong Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri maju sebagai calon presiden 2024. Zulfan mengaku siap menjadi ketua relawan Megawati.

"Saya deklarasi hari ini, Megawati 2024, selamatkan NKRI, saya akan memimpin relawan ini," kata Zulfan dalam diskusi Adu Perspektif, Total Politik x detikcom dengan judul 'Potensi Retak Koalisi Setelah Ikat Janji', Selasa (21/3/2023).

Zulfan membeberkan alasan dirinya mendukung Megawati. Dia khawatir adanya kebuntuan soal capres-cawapres jelang Pemilu karena belum ada kepastian tokoh yang akan maju.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dia mendukung Megawati-Prabowo. Menurutnya Megawati-Prabowo lebih masuk akal.

"Alasannya apa? Daripada kita nanti ini cari-cari, kata anak Medan capek kali ini Prabowo-Ganjar, Ganjar-Prabowo, Anies nggak jelas-jelas, Airlangga nggak jelas-jelas. Nanti semua deadlock hancur negara ini akhirnya tertunda Pemilu, Pemilu nggak terbuka dan lebih pasti Mega-Prabowo, ini kan Megawati relawannya, tapi Mega-Prabowo tuh masuk akal," ujarnya.

Usulan Zulfan pun lantas direspons oleh politisi senior PDIP Panda Nababan. Dia menyebut usulan itu menggembirakan.

"Ini sangat menggembirakan rakyat, sangat mengharukan. Begitu kayanya PDIP, kalau deadlock ada Megawati, jadi wah ini senang ini Zulfan,"ujarnya.


Politikus senior PDIP, Panda Nababan, bicara soal wacana duet Menhan Prabowo Subianto dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Panda menilai wacara duet itu tidak masuk akal sehat.

Panda awalnya mengatakan PDIP tegas menyebut bahwa capres harus kader PDIP. Sementara, dia menilai Prabowo tentu tidak mau menjadi cawapres Ganjar.

"Ini terus terang kasihan pemirsa sudah semakin tersesat. Kenapa? Gimana jalannya Ganjar-Prabowo? PDI Perjuangan di HUT 50 sudah tegas mengatakan dari (capres) dari PDI Perjuangan," kata Panda di diskusi adu perspektif yang ditayangkan detikcom berkolaborasi dengan Total Politik, Selasa (21/3/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Prabowo apa mau jadi orang kedua? Ganjar kalau dari PDI nggak akan mungkin akan jadi orang kedua partai pemenang. Jadi sebenarnya yang mengapakan Ganjar-Prabowo itu tersesat, dan kemudian terus Cak Imin nggak usah terus ngancam bubar," tambahnya.

Selanjutnya, Panda menilai duet itu sangat tidak mungkin terjadi. Dia menyatakan wacana duet itu tak masuk akal sehat.

"Itu sangat tidak mungkin itu, tidak mungkin. Dari akal sehat nggak masuk kita diskusi membahas yang dua ini," ujarnya.


Anggota Dewan Pembina Gerindra, Dahnil Anzar Simanjuntak, bicara soal wacana duet Prabowo dengan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Dahnil mengatakan formasi terbaik untuk menang di Pilpres 2024 terus dicari.

"Ini ibarat permainan sepakbola ya, pasti kita terus berusaha mencari formasi terbaik untuk 'pertandingan' di 2024 nanti," kata Dahnil di diskusi adu perspektif yang ditayangkan detikcom berkolaborasi dengan Total Politik, Selasa (21/3/2023).

Dahnil, yang juga Jubir Menhan Prabowo, menyebut Gerindra memang sudah berkoalisi dengan PKB. Dia mengatakan urusan Pilpres akan dibicarakan Prabowo dengan Ketum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Nah, dalam hal ini Partai Gerindra Pak Prabowo sudah berkoalisi dengan PKB untuk mencari formasi-formasi yang terbaik tersebut. Siapa yang nanti akan menjadi cawapres Pak Prabowo itu tentu akan dibicarakan bersama PKB dalam hal ini Cak Imin, memang mandat beliau berdua untuk membicarakan masalah capres dan cawapres ini, itu pertama," ujarnya.

Dahnil mengatakan Gerindra selalu terbuka untuk berkoalisi dengan semua pihak. Keterbukaan ini katanya memang kesepakatan antara Gerindra dan PKB.

"Kemudian yang kedua, Pak Prabowo, Cak Imin, Gerindra, PKB terus membangun koalisi dengan semua pihak. Kalau Gerindra kan dan Pak Prabowo sangat terbuka dengan semua pihak, dan kita bisa bekerja sama dengan semua pihak, dan kami bukan partai yang membatasi diri berkawan dengan siapapun," ujarnya.

Sebelumnya, Cak Imin merespons munculnya wacana duet Prabowo-Ganjar dalam Pilpres 2024. Cak Imin mengatakan koalisi PKB dan Gerindra berarti bubar jika duet itu benar terjadi.

"Ya berarti koalisinya bubar dong," kata Cak Imin saat menjawab pertanyaan soal munculnya wacana duet Prabowo-Ganjar di Kantor DPP PKB di Senen, Jakarta Pusat, Kamis (16/3).

Dia kemudian bicara soal koalisi antara Gerindra dan PKB. Cak Imin menegaskan koalisi yang diberi nama Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) itu solid hingga saat ini.

"Namanya KIR kan kebangkitan dari PKB, Indonesia Raya dari Gerindra. Koalisi ini dua partai," ujarnya.

"Sampai hari ini solid. Tidak ada, bahkan usulan pasangan baru alternatif belum muncul dalam rapat kita dengan Gerindra,"jelasnya.


Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bertemu dengan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di pendopo rumah Anies. Sekjen PKS Habib Aboe Bakar Alhabsy menilai hal tersebut wajar.

"Kebetulan saja mungkin, kita sama-sama wajar," kata Aboe di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/3/2023).

Aboe mengatakan PKS tak hadir karena memiliki jadwal lain. Dia mengatakan pertemuan antara pimpinan partai 'Kolaisi Perubahan' dengan Anies bakal lebih sering terjadi karena sedang persiapan deklarasi.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Pastilah kita akan silahturahmi terus apalagi kita lagi mengatur kekuatan kebersamaan persiapan untuk deklarasi, dan sebagainya, pasti kita harus lebih banyak silahturahmi," ujar Aboe.

Aboe mengatakan tak ada masalah terkait pertemuan itu. Dia mengatakan hubungan antara PKS, Demokrat dan NasDem baik-baik saja.

"Nggak ada masalah lah kenapa emang, baik-baik saja, kita saling trust, saling percaya. Pastinya kita akan terus silahturahmi, akan rutin ke Mas AHY maupun ke Anies," tutur Aboe.

Sebelumnya, bakal calon presiden (capres) 2024 Koalisi Perubahan Anies Baswedan menerima kunjungan AHY. Pertemuan keduanya berlangsung di rumah Anies di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan.

"Terima kasih Mas AHY sudah menyempatkan hari ini datang ke rumah untuk tukar pikiran tentang berbagai hal yang berkaitan dengan kemajuan bangsa dan negara," kata Anies di akun Instagram-nya seperti dilihat, Selasa (21/3).

Dalam pertemuan terlihat Sekjen Partai Demokrat Teuky Riefky dan Sudirman Said. Terlihat empat orang mendampingi pertemuan Anies dan AHY.

"Semoga Allah SWT senantiasa memberkahi langkah kita dan menjadikan hasil diskusi tadi sebagai bekal untuk membawa perubahan positif untuk Indonesia yang adil dan sejahtera," ujar Anies.

Pertemuan Anies dan AHY berlangsung di dalam pendopo kayu. Dalam foto, Anies dan AHY terlihat saling memberikan hormat dan salam komando.

Simak juga Video: Momen AHY Temui Anies di Pendopo: Tukar Pikiran soal Kemajuan Bangsa

[Gambas:Video 20detik]


Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka memberikan pesan kepada pelajar yang bakal menjadi pemilih pertama pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 nanti. Gibran berpesan agar pemilih pemula tidak apatis.

Selain itu, Gibran juga mengingatkan kepada pelajar yang menjadi pemilih pemula agar tidak menjadi golongan putih (golput).

"Tahun depan ada nyoblos ya? jangan sampai ada yang apatis, jangan sampai ada yang golput, jangan sampai ada yang datang ke TPS tapi nyoblosnya nggak tahu siapa yang dicoblos," kata Gibran di hadapan para siswa saat refleksi 2 tahun kepemimpinan Gibran dan Teguh, di Convention Hall Terminal Tirtonadi, Selasa (21/3/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Gibran menyampaikan pemimpin selanjutnya akan menentukan pembangunan di Kota Solo dan seluruh wilayah di Indonesia.

"Jadi saya pesan itu ya, tetap aktif kritis. Kalian jadi orang yang kritis di sosmed di Twitter, di Instagram, nggak apa-apa," ujarnya.

Dia mempersilakan para anak muda untuk menyampaikan kritikan melalui sosial media. Menurutnya, saat ini tidak perlu lagi adanya demo-demo di jalan.

"Pokoknya kalian Kalau ada keluhan-keluhan kalian sampaikan di sosmed, di WA silakan. Jadi sekarang sudah nggak perlu lagi demo-demo di jalan, semua bisa diselesaikan di sosmed," terang Gibran.

Gibran pun memastikan tetap merespons laporan meski via sosial media. Gibran pun berharap para kaum muda untuk selalu kritis.

"Pesan yang kalian sampaikan pasti saya terima. Tenang aja jadi saya harap semua teman-teman yang ada di sini jadi bagian dari pembangunan," pungkasnya.

Gibran Rakabuming Dorong Santri Melek Teknologi di Era Industri


Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto membuka peluang untuk berduet dengan Ketum Gerindra Prabowo Subianto pada Pilpres 2024 mendatang. Airlangga mengatakan wacana duet itu sedang dibahas dalam-dalam.

"Pembahasannya sudah sangat dalam," kata Airlangga di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Selasa (21/3/2023). Airlangga merespons pertanyaan soal wacana duet dengan Prabowo di Pilpres 2024 nanti.

Kendati demikian, Airlangga enggan berbicara detail terkait itu. Dia menyebut nanti pada saatnya Partai Golkar akan mengumumkan terkait Pilpres 2024.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Tunggu tanggal mainnya," ujarnya.

Survei Terkini soal Capres

Lingkaran Suara Publik (LSP) merilis hasil survei elektabilitas tokoh potensial calon presiden (capres) di Pemilu 2024. Hasilnya, Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto berada di urutan teratas, sedangkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan eks Gubernur DKI Anies Baswedan menyusul.

Survei ini dilakukan pada periode 1-10 Maret 2023. Survei digelar dengan melibatkan 1.230 responden.

LSP melibatkan responden yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia dan diwawancara langsung dengan bantuan kuesioner. Survei ini diklaim memiliki tingkat kepercayaan 95% dengan margin of error kurang lebih 2,8%.

Direktur Eksekutif LSP Indra Nuryadin memaparkan Prabowo semakin meningkat elektabilitasnya yakni 33,4%. Sementara, lanjut dia, elektabilitas Ganjar Pranowo sebesar 21,2% dan Anies secara konsisten berada di posisi ketiga dengan persentase 20,4%.

Indra mengatakan ada sejumlah faktor yang mengerek elektabilitas Prabowo. Dia menyebutkan, kinerja Prabowo sebagai menteri pertahanan menjadi salah satu faktornya.

"Pertama, kinerja Prabowo yang masih moncer di bidang pertahanan. Tak dipungkiri Jokowi pun sering tampil memberi penghargaan kepada Prabowo dengan hadir pada beberapa acara Kemhan," kata Indra.

Indra melanjutkan, endorsement Jokowi terhadap Prabowo juga menjadi faktor kuat. Menurutnya, Prabowo kerap mendampingi Jokowi.

Simak juga Video: Ganjar Heran Siapa yang Jodohkan Dirinya Dengan Prabowo

[Gambas:Video 20detik]


DPD II Golkar Kota Parepare, Sulawesi Selatan (Sulsel) percaya diri mempertahankan kursi Ketua DPRD Parepare yang mau direbut Partai NasDem pada Pileg 2024. Golkar mengaku punya pengalaman untuk bertarung dalam kontestasi pemilu dengan partai lain.

"Saya kira kami Golkar sudah berpengalaman menghadapi momen seperti ini (pemilu)," tutur Ketua Harian DPD II Golkar Parepare Kaharuddin Kadir saat dikonfirmasi detikSulsel, Selasa (21/3/2023).

Kaharuddin mengaku semua partai memang harus optimis untuk bertarung di Pileg maupun tahapan pemilu yang lain. Menurutnya, semua partai saat ini dalam kepercayaan diri tinggi, bahkan partai kecil sekalipun.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Saya kira semua partai percaya diri bertarung. Partai kecil saja itu percaya diri apalagi kami yang besar-besar ini," paparnya.

Ketua DPRD Parepare ini mengaku pihaknya selalu bekerja secara dan taktis untuk perebutan suara di setiap momen politik termasuk Pemilu 2024 mendatang. Namun dirinya enggan sesumbar terkait strategi politiknya.

"Golkar itu punya tahapan dan ada yang khusus tangani pemilu yakni Bappilu, itu yang mengatur rencana dan strategi pemenangan," imbuhnya.

Kahar meyakini elektabilitas Golkar bakal naik. Dia optimis perolehan kuris partai beringin di Sulsel akan naik seiring rencana Ketua DPD I Golkar Sulsel Taufan Pawe (TP) bertarung di Pileg DPR RI.

"Nanti kalau Pak TP menjadikan Parepare basius dan memperoleh suara 40 ribu, kita bisa identikkan misalnya 20 ribu identik dengan DPD II Parepare, maka kita bisa dapatkan 7 sampai 8 kursi," sebut Kahar.

Sebelumnya, DPD Partai NasDem Kota Parepare yakin akan merebut kursi Ketua DPRD Kota Parepare dari Partai Golkar pada Pileg 2024 mendatang. Ada efek ekor jas Anies Baswedan yang diyakini akan mendongkrak elektabilitas NasDem di Kota Parepare.

"Ada dampak (efek ekor jas Anies). Ya bisa 5-10 persen lah," ungkap Ketua DPD NasDem Parepare Faisal Andi Sapada kepada detikSulsel, Selasa (14/3).

Menurut Faisal, sosok Anies yang kini diusung NasDem sebagai calon presiden di Pilpres 2024 memiliki daya tarik pemilih di daerah, khususnya Kota Parepare.

"NasDem punya pertimbangan yang matang memilih Anies dan tentu diharapkan ada dampak dan tambahan suara (ekor jas Anies)" paparnya.

Untuk diketahui, kursi Ketua DPRD Parepare saat ini dimiliki Partai Golkar sebagai parpol dengan kursi terbanyak, yakni 5 kursi. Sementara NasDem hanya memiliki 4 kursi di DPRD Parepare.

"Nah kami target di Pileg 2024 mendatang bisa 5 sampai 6 kursi. Dengan begitu kita bisa merebut posisi ketua DPRD," imbuhnya.

Komeng Ganti Nama Demi Pileg 2024


Saiful Mujani Research dan Consulting (SMRC) memaparkan hasil survei menjelang Pilpres 2024. Dalam simulasi tiga nama dengan teknik tertutup, nama Ganjar Pranowo mengungguli Prabowo Subianto dan Anies Baswedan.

Seperti dalam keterangan tertulisnya, Selasa (21/3/2023), SMRC melakukan serangkaian survei nasional yang dilakukan pada 2-11 Maret 2023. Dari populasi itu dipilih secara random (stratified multistage random sampling) 1.220 responden.

Margin of error survei dengan ukuran sampel tersebut diperkirakan sebesar ± 3,1% pada tingkat kepercayaan 95% (asumsi simple random sampling). Responden terpilih diwawancarai lewat tatap muka oleh pewawancara yang telah dilatih.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Hasil survei semi terbuka:

Ganjar Pranowo 26,6%

Prabowo Subianto 17,6%

Anies Baswedan 16,7%

Ridwan Kamil 5,6%

Ma'ruf Amin 1,8%

A. Muhaimin Iskandar 1,7%

Basuki T Purnama 1,7%

Agus Harimurti Yudhoyono 1,6%

Sandiaga Uno 1,5%

Andika Perkasa 1,3%

Megawati Soekarnoputri 1,0%

Erick Thohir 1,0%

Habib Rizieq Shihab 0,8%

Airlangga Hartarto 0,6%

Bambang Soesatyo 0,6%

Hary Tanoesoedibjo 0,5%

Khofifah Indar Parawansa 0,5%

Puan Maharani 0,5%

Mahfud Md 0,5%

Anis Matta 0,5%

Susi Pujiastuti 0,4%

Tri Rismaharini 0,4%

Ahmad Heryawan 0,3%

Surya Paloh 0,3%

Sri Mulyani 0,3%

Gatot Nurmantyo 0,2%

Budi Gunawan 0,2%

Emil Dardak 0,2%

Tito Karnavian 0,1%

Giring Ganesha 0,1%

Bima Arya 0,1%

Luhut B Pandjaitan 0,0%

Yusril Ihza Mahendra 0,0%

Zulkifli Hasan 0,0%

Yussuf Solichien 0,0%

Yudo Margono 0,0%

Suharso Monoarfa 0,0%

Salim Segaf Al-Jufri 0,0%

Oesman Sapta Odang 0,0%

Nadiem Makarim 0,0%

Muhadjir Effendy 0,0%

Moeldoko 0,0%

Hutomo Mandala Putra 0,0%

Grace Natalie 0,0%

Dudung Abdurachman 0,0%

Lainnya 0,3%

TT/TJ 14,7%

Dalam format pertanyaan semi terbuka 45 nama, Ganjar mendapat dukungan terbanyak 26,6%, disusul Prabowo 17,6%, Anies Baswedan 16,7%, Ridwan Kamil 5,6%, dan nama-nama lain di bawah 3%, yang belum tahu 14,7%.

Dari Maret 2021 ke Maret 2023 dukungan semi terbuka kepada Ganjar naik dari 8,8% menjadi 26,6%. Prabowo menurun dari 20% menjadi 17,6%. Anies naik dari 11,2% menjadi 16,7%.

Bagaimana dukungan pemilih kepada calon presiden jika yang bersaing hanya 4 nama? Dalam simulasi pilihan tertutup terhadap 4 nama, Ganjar mendapat dukungan terbanyak 35,2 %, disusul Prabowo 26,7%, Anies 23,7%, dan Airlangga Hartarto 1,5%. Yang belum tahu 12,9%.

Dari Maret 2022 ke Maret 2023 dalam simulasi pilihan tertutup terhadap 4 nama ini, dukungan untuk Ganjar naik dari 22,9% menjadi 35,2%, Anies stabil dari 23,3% menjadi 23,7%, Prabowo turun dari 33,3% menjadi 26,7%. Sementara Airlangga masih belum kompetitif.

Bagaimana dukungan kepada calon presiden jika yang bersaing hanya 3 nama? Bagaimana pilihan Ganjar vs Anies vs Prabowo? Dalam simulasi pilihan tertutup terhadap 3 nama, Ganjar mendapat dukungan terbanyak 35,5%, disusul Prabowo 27,2% dan Anies 24,8%, yang belum tahu 12,5%.

Dari Mei 2021 ke Maret 2023, dukungan kepada Ganjar naik dari 25,5% menjadi 35,5%, sementara Prabowo cenderung turun dari 34,1% menjadi 27,2%, dan Anies cenderung tidak banyak berubah dari 23,5% menjadi 24,8%.

Simak Video 'Survei LSP: 97% Warga Kenal Prabowo, Anies-Ganjar di Angka 89%:

[Gambas:Video 20detik]


Lembaga Survei Jakarta (LSJ) merilis hasil survei terkait pasangan capres-cawapres menjelang Pemilu 2024. Hasilnya, Prabowo Subianto-Ganjar Pranowo merupakan pasangan capres-cawapres yang paling banyak menjadi pilihan responden.

Survei LSJ dilaksanakan pada 12 hingga 18 Maret 2023 di 34 provinsi di yang ada di seluruh Indonesia. Jumlah sampel sebesar 1.200 responden, diperoleh melalui teknik pencuplikan secara acak sistematis (systematic random sampling). Margin of error +/- 2,83 persen. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara melalui telepon (tele-polling) dengan pedoman kuisioner.

Tingkat elektabilitas capres:

Prabowo Subianto 33,1%

Ganjar Pranowo 22,6%

Anies Baswedan 18,1%

Ridwan Kamil 6,8%

Agus Harimurty Yudhoyono 4,2%

Erick Thohir 3,4%

Moeldoko 3,2%

Sandiaga Uno 2,3%

Puan Maharani 2,1%

Airlangga Hartarto 1,8%

Muhaimin Iskandar 0,9%

Undecided 1,5%

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

LSJ menanyakan kepada responden, pasangan manakah yang akan dipilih jika pemilu dilaksanakan saat ini, pasangan Prabowo-Ganjar paling banyak dipilih dari berbagai simulasi pasangan yang ditawarkan LSJ.

LSJ membuat simulasi pilpres diikuti empat pasangan yakni Prabowo-Ganjar, Anies-AHY, Puan-Moeldoko, dan Airlangga-Erick Thohir. Sebanyak 34,3% responden mengaku memilih Prabowo-Ganjar, disusul oleh Anies-AHY 29,1%, lalu Airlangga-Erick 18,5% dan Puan-Moeldoko 11,6%. Sebanyak 6,5% responden belum memiliki pilihan (undecided).

LSJ membuat simulasi pilpres diikuti oleh tiga pasangan saja, yakni Prabowo-Ganjar, Anies-AHY dan Airlangga-Erick Thohir, sebanyak 47,5% menjatuhkan pilihan pada Prabowo-Ganjar. Sementara itu pasangan Anies-AHY yang diusung Koalisi Perubahan dipilih oleh 30,4% responden dan Airlangga-Erick dipilih oleh 20,3% responden. Sedangkan sebanyak 1,8% responden belum memiliki pilihan.

LSJ membuat beberapa simulasi pasangan dan meminta responden memilih satu dari beberapa pasangan tersebut, duet Prabowo-Ganjar tetap paling banyak dipilih.

Sebanyak 22,5% responden memilih Prabowo-Ganjar, lalu 19,1% memilih pasangan Ganjar-Erick Thohir. Berikutnya muncul nama Ganjar-Ridwan Kamil 15,7%, diikuti Anies-AHY 14,5%, lalu Prabowo-Khofifah 13,9%, Anies-Sandiaga 12,5%, serta belum punya pilihan 1,8%.

LSJ meminta responden untuk memilih dua pasangan capres-cawapres yang akhir-akhir ini cukup ramai, yakni Prabowo-Ganjar dan Ganjar-Erick, ternyata pasangan Prabowo-Ganjar tetap favorite.

Sebanyak 50,9% menjatuhkan pilihan pada duet Prabowo-Ganjar dan 42,5% responden memilih pasangan Ganjar-Erick. Sedangkan responden yang menjawab tidak tahu sebanyak 6,6%.

Halaman 1 2 Selanjutnya


Indo Barometer merilis hasil survei elektabilitas tokoh-tokoh potensial calon presiden (capres) di Pemilu 2024. Hasilnya, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo berada di urutan pertama disusul oleh Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto dan eks Gubernur DKI Anies Baswedan.

Survei ini dilakukan pada periode 12-24 Februari 2023. Survei digelar di 33 provinsi yang melibatkan 1.230 responden. Survei ini diklaim memiliki tingkat kepercayaan 95% dengan margin of error kurang lebih 2,9%.

Dalam simulasi 5 nama capres dengan pertanyaan tertutup, Ganjar Pranowo (29,4%) mengungguli Prabowo Subianto (27,5%), Anies Baswedan (23,9%), Puan Maharani (1,4%), dan Airlangga Hartarto (0,3%).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Sementara itu, Direktur Eksekutif Indo Barometer, M. Qodari, menyampaikan jika simulasi 3 nama, elektabilitas Ganjar berada di angka 36,1%, kemudian Prabowo 33,8% dan Anies 30,1%. Kendati demikian, Qodari menyampaikan hal tersebut belum final. Pasalnya, kata dia, hingga saat ini hanya Prabowo dan Anies yang dipastikan maju menjadi capres.

"Tidak bisa dijawab karena pada saat ini konstelasi capres pun belum final. Yang relatif fixed baru Prabowo Subianto dan Anies Baswedan," kata Qodari di Hotel Harris, Senayan, Jakarta Pusat.

Di sisi lain, jika Ganjar jadi diusung jadi capres, dia meyakini Pilpres 2024 akan bergulir 2 putaran.

"Karena selisih suara tidak jauh dan tidak ada yang mencapai 50%+1, maka kemungkinan besar akan ada pilpres putaran kedua pada 26 Juni 2024," katanya.

Simak Video 'Ganjar Heran Siapa yang Jodohkan Dirinya Dengan Prabowo':

[Gambas:Video 20detik]


Para perwakilan tokoh agama serukan 'Deklarasi Bersama untuk Kedamaian, Pemilu Berkualitas 2024', dalam gelaran Simposium Nasional Umat Beragama di Sekolah Partai PDIP. Deklarasi tersebut merupakan dukungan kampanye pemilu tanpa politisasi agama.


Mantan Kabareskrim Susno Duadji bergabung dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Susno mengungkapkan alasannya bergabung dengan partai yang dipimpin Muhaimin Iskandar atau Cak Imin itu.

"Partainya Nahdliyyin itu adalah PKB, karena yang memberikan PKB ini adalah Gus Dur pada saat beliau menjadi ketua NU dengan menunjuk Pak Ma'ruf Amin waktu itu belum wapres kemudian Pak Hadimuzadin, Tim 5 lahirlah PKB atas desakan dari warga NU nah makanya saya ke sini," kata Susno Duadji usai menjalani uji kelayakan dan kepatuhan di Kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Selasa (21/3/2023).

"Kedua, visi misi PKB, asas PKB sesuai dengan apa yang ada di pemikiran saya. Misalnya berazaskan Pancasila, kemudian demokrasi Islam, keterbukaan dan pluralisme. Jadi ini sangat cocok kemudian dalam tujuan perjuangannya PKB melaksanakan apa yang tertulis di dalam pembukaan UUD 45 kemudian membangun masyarakat yang adil dan makmur kemudian demokrasi yang benar. Itu sesuai sekali dengan keinginan saya," lanjutnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Susno Duadji menuturkan selain karena partai Nahdliyyin, misi penegakan hukum PKB sesuai dengan dirinya. Dia tidak ingin hukum dijadikan sebagai alat untuk kepentingan kelompok atau golongan tertentu.

"Kemudian misi nya salah satunya tentang perekonomian, tentang penegakan hukum, tentang demokrasi. Jadi itu yang saya inginkan, hukum kita harus tegak dengan benar, janganlah hukum itu dijadikan sebagai alat untuk melawan kepentingan dan untuk tujuan membenarkan kelompok atau golongan, menghantam orang lain atau menghantam perorangan orang lain atau untuk merekayasa. Karena apa? Hukum itu bisa bermata sana bermata sini," ujarnya.

Susno Duadji kemudian menyinggung kasus Gayus Tambunan terkait penegakan hukum. Dia mengatakan dirinya pernah ditangkap dan ditahan ketika menangani kasus Gayus Tambunan saat menjabat Kabareskrim.

"Saya ini mantan Kabareskrim, dan saya mantan tahanan juga, mantan ditangkap gitu kan. Jadi hukum itu manakala disalahgunakan bisa untuk menangkap orang. Kabareskrim yang sedang menjabat aja karena saya menangani kasus-kasus besar termasuk Gayus Tambunan belum selesai kasus itu saya tangani, saya ditangkap. Yang nangkap bukan KPK, yang nangkap anak buah saya sendiri. Sampai 3 kali saya ditangkap," ungkapnya.

Dia tidak ingin hukum dijadikan sebagai alat untuk menyerang seseorang. Dia tak masalah jika tidak duduk di parlemen, yang terpenting bagi Susno Duadji bisa membantu memberikan suara untuk PKB dalam pemilu mendatang.

"Nah karena itulah jangan sampai hukum itu dijadikan alat ini. Maka tempat saya berjuang di mana? Di PKB. Apakah saya harus jadi anggota DPR? Tak, itu bukan tujuan saya, tujuan saya ingin memberikan suara terbanyak banyaknya untuk PKB, siapapun yang jadi karena sistem terbuka tertutup saya serahkan kepada partai," kata Susno.

"Saya akan menyalurkan aspirasi saya walaupun tidak duduk di DPR kepada partai saya. Kan ada teman-teman di DPR nanti kan itu," imbuhnya.

Simak juga Video 'Muncul Nama Gayus di Penjelasan Panjang Sri Mulyani soal Rp 300 T':

[Gambas:Video 20detik]


Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) yang dibangun Partai Gerindra dan PKB belum menentukan sosok capres dan cawapres yang diusung di Pemilu 2024. Waketum Gerindra Budisatrio Djiwandono mengatakan koalisi itu bakal mendeklarasikan paslon capres dan cawapres secara bersamaan.

Budi mengatakan pihaknya telah bulat akan mendukung Ketum Gerindra Prabowo Subianto sebagai capres usungan. Dia menyebut Ketum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menjadi kandidat terkuat untuk mendampingi Prabowo.

"Saya rasa yang kita dihadapi dengan banyak potensi calon presiden, kalau dari Partai Gerindra kan capresnya jelas Pak Prabowo. Nah sekarang secara faktual bahwa Partai Gerindra lagi bekerja sama dengan PKB. Dan kita kalau melihat dari itu ya Pak Muhaimin menjadi salah satu tokoh terkuat untuk mendampingi Pak Prabowo," kata Budi kepada wartawan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/3/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Meskipun begitu, Budi menekankan penentuan capres dan cawapres di koalisi ini akan ditentukan oleh para ketua umum. "Yang akan menentukan nanti Pak Prabowo dan Pak Muhaimin," kata dia.

Budi lalu menyinggung rekomendasi Ijtima' Ulama Nusantara yang digelar dewan syuro PKB yang menargetkan deklarasi capres dan cawapres sebelum Ramadan. Soal ini, Budi menyerahkan keputusan itu kepada Prabowo dan Cak Imin.

"Ya itu kan sebuah keinginan. Itu kan nantinya sekali lagi mengenai capres-cawapres akan ditentukan bersamaan dengan Pak Prabowo dan Pak Muhaimin. Kita tunggu. Kalau kejadian, kalau tidak, ya itu kan apa namanya kita hormati proses yang berjalan," kata Budi.

Meskipun begitu, Budi tak menutup kemungkinan penentuan capres dan cawapres itu bisa saja dilakukan sebelum Ramadan. Dia menegaskan keputusan soal capres dan cawapres bakal diumumkan secara sepaket.

"Kita tidak menutup kemungkinan tapi yang jelas capres-cawapres akan ditentukan bersamaan dan secara matang. Tunggu tanggal mainnya saja," kata Budi.

Simak Video 'Ganjar Heran Siapa yang Jodohkan Dirinya Dengan Prabowo':

[Gambas:Video 20detik]


Menko Polhukam Mahfud Md menyoroti banyaknya masalah pemilu curang di Indonesia. Mahfud mengatakan di era ini, kasus pemilu curang bisa diadili di Mahkamah Konstitusi.

Awalnya, Mahfud menyampaikan penilaiannya terhadap demokrasi di Indonesia yang jauh lebih baik. Menurutnya, hal itu dapat dilihat dari adanya lembaga pengawas pemilu yang independen.

"Pemilu kita sekarang jauh lebih baik dan lebih bagus dari Orde Baru. Satu, pemilu sekarang sudah jauh lebih bagus karena ada penyelenggara pemilu yang independen," kata Mahfud dalam sambutannya di acara Simposium Nasional bertajuk 'Kedamaian Berbangsa Menuju Pemilu 2024 Tanpa Politisasi Agama' di Sekolah Partai DPIP, Lenteng Agung, Jakarta, Selasa, (21/3/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Meski begitu, Mahfud mengatakan kecurangan pemilu masih ditemukan sekarang. Menurut Mahfud, yang saat ini melakukan kecurangan dalam pemilu bukanlah pemerintah, tapi justru partai politik.

"Apakah ada pemilu curang sekarang? Masih banyak. Kalau dulu curang, selesai, kasus ditutup. Sekarang kalau curang bisa bawa ke Mahkamah Konstitusi. Sekarang yang curang antar partai bukan pemerintah," kata dia.

Mahfud lalu mencontohkan pemilu kala era Orde Baru. Kala itu, Partai Golkar, TNI, dan pemerintah bersekongkol untuk menentukan kemenangan.

"Zaman Pak Harto (Soeharto) dahulu yang curang Golkar, TNI, birokrasi untuk menentukan kemenangan," katanya.

Mahfud juga mengajak masyarakat melaksanakan pemilu dengan baik. Ia pun mengatakan sekarang orang yang hebat dapat menjadi capres.

"Mau milih pemimpin lebih baik, ajukan semua. Sekarang yang hebat, orang bisa jadi Capres siapapun," tuturnya.

Simak Video 'Ulama Deklarasikan Pemilu 2024 Bebas Politisasi Agama':

[Gambas:Video 20detik]


Bakal calon presiden (capres) 2024 Koalisi Perubahan Anies Baswedan menerima kunjungan Ketum Partai Demokrat (PD) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Pertemuan keduanya berlangsung di rumah Anies di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan.

"Terima kasih Mas AHY sudah menyempatkan hari ini datang ke rumah untuk tukar pikiran tentang berbagai hal yang berkaitan dengan kemajuan bangsa dan negara," kata Anies di akun Instagram-nya seperti dilihat, Selasa (21/3/2023).

Dalam pertemuan terlihat Sekjen Partai Demokrat Teuky Riefky dan Sudirman Said. Terlihat empat orang mendampingi pertemuan Anies dan AHY.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Pertemuaan keduanya berlangsung di rumah Anies di kawasan Lebak Bulus. (Instagram @aniesbaswedan)

"Semoga Allah SWT senantiasa memberkahi langkah kita dan menjadikan hasil diskusi tadi sebagai bekal untuk membawa perubahan positif untuk Indonesia yang adil dan sejahtera," ujar Anies.

Pertemuan Anies dan AHY berlangsung di dalam pendopo kayu. Dalam foto, Anies dan AHY terlihat saling memberikan hormat dan salam komando.

Pertemuaan keduanya berlangsung di rumah Anies di kawasan Lebak Bulus. (Instagram @aniesbaswedan)

"Kami sampaikan pula selamat menyambut datangnya bulan Ramadhan buat Mas AHY dan keluarga besar Pak SBY, juga kepada seluruh keluarga besar Partai Demokrat. Semoga Allah SWT limpahkan berkah bagi kita semua," imbuhnya.

Diketahui, duet Anies Baswedan dan AHY diyakini Partai Demokrat lebih menjanjikan dibanding duet Anies Baswedan dan Khofifah Indar Parawansa di Pilpres 2024. Dua partai di Koalisi Perubahan, Partai NasDem dan PKS, mengkritik ke-pede-an Demokrat.

Saling kritik di Koalisi Perubahan dipicu Ketua Bappilu Partai Demokrat Andi Arief yang menilai pasangan Anies Baswedan dan Ketum Partai Demokrat AHY lebih menjanjikan daripada Anies dan Khofifah Indar Parawansa.

Waketum Partai NasDem Ahmad Ali mengkritik Andi Arief yang menilai AHY lebih menjanjikan untuk mendampingi Anies Baswedan. Ahmad Ali mempertanyakan Demokrat yang disebutnya terus memaksakan AHY sebagai pendamping Anies Baswedan.

"Kalau Andi Arief mengharapkan atau menginginkan Anies dengan AHY berpasangan itu manusiawi, karena dia itu kan dari Partai Demokrat, pertanyaan kita, apakah kemudian kita berkoalisi memajukan Anies ini hanya untuk besarkan Partai Demokrat atau menangkan pertarungan?" kata Ahmad Ali saat dihubungi, Kamis (9/3).

Lihat juga Video 'SMRC Ungkap Elektabilitas NasDem Naik Usai Usung Anies, PD Malah Turun':

[Gambas:Video 20detik]


Sekjen PKS Habib Aboe Bakar Alhabsyi merespons pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto soal Presiden Jokowi yang menginginkan kepemimpinan keberlanjutan di 2024. Aboe meyakini capres dari PKS, Anies Baswedan, akan menjalankan program-program terbaik dari Jokowi.

"Kita yakin dan percaya capres kita yang akan datang, akan menjalankan program-program terbaik dari Pak Jokowi akan dilanjutkan pastinya, apalagi IKN sudah jadi UU ya toh. Jadi sudahlah kita positif thinking aja nggak usah terlalu ke kiri, ke kanan menyatakan begini-biginilah," kata Aboe di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/3/2923).

Aboe menyebut Hasto berhak menyampaikan pernyataan itu sebagai politisi. Namun, dia tak sepakat jika Anies disimpulkan tak akan melanjutkan program Jokowi yang terbaik.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Ya itu silakan saja hak beliau sebagai politisi mau ngomong apa saja boleh, silakan Pak Hasto, kita tetap sesuai dengan gambaran kita," kata anggota Komisi III DPR RI ini.

"Pastinya tidak (tidak sepakat dengan Hasto, red) dong, karena kita katakan bahwa yang dikatakan Hasto itu tidak akan terjadi sama kita. Karena IKN itu sudah undang-undang dan sudah harus dijalankan," imbuh Aboe.

Sebelumnya, Hasto mengklaim Presiden Jokowi ingin proses pembangunan di masa kepemimpinannya berkelanjutan. Hasto menilai jangan sampai terjadi hal serupa seperti di DKI Jakarta.

"Ya Bapak Presiden Jokowi kan sangat concern bagaimana kepemimpinan beliau selama dua periode itu nanti berkelanjutan. Jangan sampai seperti terjadi di Jakarta," kata Hasto kepada wartawan di Sekolah Partai PDIP, Jakarta Selatan, Senin (20/3).

Hasto mengatakan hal itu pun menjadi salah satu pembahasan saat Jokowi bertemu Megawati. Dia menyebut keduanya berupaya mencari pemimpin yang satu napas dengan Bung Karno.

"Maka atas concern bapak Jokowi, dan beliau juga lahir dari kepimpinan PDI Perjuangan, maka dialog antara Ibu Mega dan Pak Jokowi itu membahas bagaimana kepemimpinan yang satu napas sejak Bung Karno, ini Mega, dan Pak Jokowi dan kepemimpinan nasional yang akan datang," ujarnya.

Simak juga Video 'PKS Tunggu Sikap PDIP Soal Cawapres Anies, Hasto: Umumkan Saja':

[Gambas:Video 20detik]


Menko Polhukam Mahfud Md memperbolehkan tempat ibadah digunakan untuk membicarakan politik. Namun bukan politik praktis yang diperbolehkan, melainkan politik kebangsaan.

"Saya katakan tadi, berceramah agama, berceramah politik, di masjid atau di gereja atau di pesantren boleh apa tidak? Boleh, asalkan politik kebangsaan, politik kenegaraan, dan politik kemanusiaan dan kerakyatan. Tapi kalau politik praktis, jangan di masjid, jangan di pesantren, jangan di gereja juga," kata Mahfud kepada wartawan setelah menjadi pembicara acara 'Kedamaian Berbangsa Menuju Pemilu 2024 Tanpa Politisasi Agama' di Sekolah Partai PDIP, Jakarta Selatan, Selasa (21/3/2023).

Mahfud menjelaskan, dalam politik praktis itu, pilihan seseorang akan berbeda-beda. Jika masalah pilihan politik dibawa dalam pembahasan di tempat ibadah, itu akan menimbulkan perpecahan.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Karena politik praktis pilihan yang beda-beda di antara setiap orang. Kalau dikampanyekan di masjid, gereja, dan sebagainya, menimbulkan perpecahan," tuturnya.

Mahfud kembali menegaskan ceramah politik di rumah ibadah diperbolehkan asalkan ceramah yang baik. Namun, jika membicarakan soal dukungan politik, tidak boleh dibicarakan di rumah ibadah.

"Tapi kalau ceramah politik yang baik di gereja, masjid, itu boleh. Politik praktis itu sudah sebut nama orang, partai, itu tidak boleh. Apakah boleh Anda sebagai orang beragama mendukung seseorang yang dinyatakan kepada publik? Boleh," kata Mahfud.

"Saya mendukung Pak A, Bu B, itu boleh, tapi jangan katakan itu di masjid, jangan di pesantren, gereja," tambahnya.


Kejar-kejaran peringkat capres-cawapres favorit di The Matchmaker 2024 makin seru. Berdasarkan hasil sementara pekan ini, duet Prabowo-Ganjar masih jadi favorit, namun mulai dikejar pasangan Ganjar-Erick.

Duet Prabowo Subianto & Ganjar Pranowo pekan ini masih ada di posisi pertama dengan perolehan hampir 3.000 votes. Sementara itu, Ganjar Pranowo & Erick Thohir, yang sebelumnya ada di posisi ketiga, kini mengejar ke posisi kedua dengan 2.426 votes.

Jumlah detikers yang ikut memilih pasangan capres-cawapres favorit di The Matchmaker pun makin banyak. Sudah ada 7.131 detikers yang ikutan vote di The Matchmaker hingga pekan ini atau naik 3.000 votes dibanding pekan lalu.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Seperti diketahui, The Matchmaker hadir untuk menampung aspirasi publik soal siapa figur-figur yang cocok berpasangan pada Pilpres 2024. The Matchmaker adalah program eksklusif yang diinisiasi detikcom dalam rangka menyambut Pemilu 2024. Program ini mengajak detikers untuk memilih dan menjodohkan tokoh-tokoh yang dinilai cocok untuk menjadi pasangan bakal calon presiden dan calon wakil presiden.

Tahap pertama The Matchmaker, yaitu tahap menjodohkan, telah berlangsung pada 1 Desember 2022 hingga 9 Februari 2023 dan menghasilkan lima besar pasangan capres-cawapres yang paling banyak diusulkan detikers.

Kini, The Matchmaker memasuki tahap kedua, yaitu tahapan detikers bisa memilih pasangan favorit untuk menjadi capres-cawapres dari lima besar tahap sebelumnya. Jika ada nama tokoh yang ingin dipilih tapi tidak ada di daftar, detikers bisa menulis nama tokoh yang diinginkan.

Berikut hasil sementara The Matchmaker 20 Februari-20 Maret 2023:

1. Prabowo Subianto & Ganjar Pranowo: 2.955

2. Ganjar Pranowo & Erick Thohir: 2.426

3. Ganjar Pranowo & Ridwan Kamil: 1.163

4. Anies Baswedan & Agus Harimurti Yudhoyono: 318

5. Prabowo Subianto & Erick Thohir: 70

The Matchmaker 20 Februari-20 Maret 2023 Foto: Infografis: Andhika Akbarayansyah

detikers masih bisa vote capres dan cawapres favorit untuk Pilpres 2024. Caranya yaitu buka The Matchmaker di LINK INI dan ikuti langkah-langkah polling berikut ini:

1. Klik "Ikuti Voting" untuk membuka formulir.

2. Login dengan akun MPC atau pilih register jika belum memiliki akun MPC.

3. Pilih salah satu pasangan yang menurut detikers cocok jadi duet Capres dan Cawapres untuk maju Pemilu 2024.

4. Masukkan nama rekomendasi di kolom yang disediakan jika pilihan Anda tidak ada di daftar.

5. Klik "Selanjutnya" jika Anda sudah memilih.

6. Klik "Submit" jika sudah yakin dengan pilihan Anda atau "Kembali" jika ingin mengganti pilihan.

Simak juga 'Survei PWS: Duet Prabowo-Ganjar Paling Banyak Dipilih':

[Gambas:Video 20detik]


Sosok Menteri Koordinator (Menko) yang disindir bacapres Koalisi Perubahan Anies Baswedan ingin mengubah konstitusi perlahan-lahan mulai terungkap. Belakangan Partai Demokrat membeberkan ciri-ciri Menko yang disindir Anies Baswedan tersebut.

Ciri-ciri tersebut disampaikan oleh Deputi Bappilu Partai Demokrat Kamhar Lakumani. Dia menjelaskan Menko yang dimaksud oleh Anies Baswedan cukup familiar dan punya rekam jejak secara digital dan pemberitaan.

"Itu sebenarnya cukup familiar kalau rajin mau cari jejak digital atau pemberitaan," kata Kamhar kepada wartawan di acara Diskusi Trust Indonesia di Hotel Whiz Cikini, Jakarta Pusat, Senin (20/3).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Selain itu, Kamhar menyebut Menko itu pernah membangun wacana amandemen konstitusi dan penundaan pemilu. Dia lalu memberikan clue spesifik bahwa Menko itu pernah menyampaikan terkait big data.

"Menko yang misalnya pernah bangun wacana ada kaitannya amendemen konstitusi, penundaan pemilu melalui aspirasi 'Big Data' dan sebagainya," ucap Kamhar.

Namun demikian, Kamhar enggan menyebut nama Menko yang ada dalam kriterianya tersebut. Ia menilai publik sudah mengetahui tanpa dirinya harus menyebut nama Menko tersebut secara terang.

"Orang Indonesia khususnya yang punya literasi yang baik, karena Menko yang begitu kan ada," kata dia.

"Itu sudah jelas, jadi enggak usah diperjelas lagi," tambahnya.

Simak respons jubir Luhut di halaman berikutnya.

Saksikan Video 'Sindiran Ngabalin Untuk Anies soal Narasi Menko Mau Ubah Konstitusi':

[Gambas:Video 20detik]

Halaman 1 2 Selanjutnya


Batalnya rapat kerja (Raker) Komisi III DPR dengan Menko Polhukam Mahfud Md soal transaksi janggal Rp 300 triliun di Kementerian Keuangan membuat legislator bingung. Pangkal masalahnya, perihal surat undangan rapat kerja itu ternyata belum ditandatangani pimpinan.

Seperti diketahui, pernyataan adanya transaksi janggal senilai Rp 300 triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang dilontarkan Menko Polhukam Mahfud Md menjadi polemik. Pernyataan itu menimbulkan reaksi dari sejumlah pihak.

Mahfud mengaku mempunyai bukti otentik terkait pernyataannya tersebut. Dia pun siap buka-bukaan soal temuan transaksi Rp 300 triliun itu kepada DPR.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Di sejumlah media, diberitakan DPR akan meminta saya untuk jelaskan soal transaksi mencurigakan Rp 300 T di Kemenkeu. Saya siap memenuhi undangan DPR untuk menjelaskan dan menunjukkan daftar dugaan pencucian uang Rp 300 T, masalah ini memang lebih fair dibuka di DPR. Saya tidak bercanda tentang ini," kata Mahfud Md dalam akun Twitternya, @mohmahfudmd, seperti dilihat detikcom, Sabtu (18/3).

Mahfud mengatakan persoalan tersebut memang akan lebih fair jika dibuka di DPR. Dia mengaku telah pulang ke Indonesia dari kunjungan kerja di Australia dan siap memenuhi undangan DPR.

Mahfud Belum Terima Surat

Mahfud mengatakan sampai saat ini pihaknya belum menerima undangan dari DPR terkait raker tersebut.

"Belum ada undangannya. Saya sudah sediakan waktu sesuai dengan berita bahwa saya akan diundang Senin siang besok," kata Mahfud saat dikonfirmasi melalui pesan singkat, Minggu (19/3).

Mahfud menuturkan dirinya masih menunggu undangan tersebut. Dia mengaku siap menjelaskan dan memiliki data autentik terkait aliran dana Rp 300 triliun tersebut.

"Saya tetap standby menunggu undangan. Saya siap menjelaskan langsung ke DPR dengan data otentik," ucapnya.

Mahfud menyampaikan rapat dengan Kemenkeu dan PPATK di kantornya akan tetep berlangsung besok. Namun, jika ada undangan dari DPR dia akan datang.

"Jadi. Tapi kalau diundang DPR saya tetap akan datang," imbuhnya.

Anggota Komisi III DPR Bingung

Rapat kerja (Raker) Komisi III DPR RI dengan Menko Polhukam Mahfud Md dibatalkan. Pembatalan rapat itu pun membuat legislator bingung.

Rapat dibatalkan lantaran surat undangan ke Mahfud belum ditandatangani pimpinan.

"Sangat disayangkan rapat dengan Menko Polhukam tidak jadi hari ini, dikarenakan surat dari pimpinan DPR ke Menko Polhukam belum ditandatangani," kata anggota Komisi III DPR RI, Habiburokhman, saat dimintai konfirmasi, Senin (20/3).

Politikus Gerindra ini mengatakan pihaknya belum mengetahui agenda perubahan Raker dengan Mahfud dan Kepala PPATK. Terlebih, Mahfud memiliki agenda dengan Presiden Joko Widodo ke Papua pada Selasa (21/3).

"Tidak jelas kapan jadwal berikutnya karena besok Menko Polhukam mendampingi Presiden ke Papua, dan Rabu, dan Kamis libur," ujarnya.

Habiburokhman menyayangkan batalnya agenda rapat hari ini. Padahal, lanjutnya, Raker digelar untuk memperjelas narasi kejanggalan Rp 300 trilun di Kementerian Keuangan yang disampaikan Mahfud.

"Para anggota Komisi III sebenarnya sudah sangat siap menerima Menko Polhukam hari ini, dan Pak Menko Polhukam juga sudah siap," tutur Habiburokhman.

"Komisi III juga kawan-kawan bingung mengapa hal seperti ini bisa terjadi. Kami khawatir masyarakat menilai kami tidak serius menyikapi soal Rp 300 T ini," sambungnya.

Baca halaman selanjutnya>>

Simak Video 'Muncul Nama Gayus di Penjelasan Panjang Sri Mulyani soal Rp 300 T':

[Gambas:Video 20detik]

Halaman 1 2 Selanjutnya


Deputi Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani mengungkap Menteri Koordinator (Menko) yang disindir Anies Baswedan ingin mengubah konstitusi. Kamhar mengatakan Menko tersebut pernah bangun wacana penundaan pemilu melalui 'Big Data'.

"Itu sebenarnya cukup familiar kalau rajin mau cari jejak digital atau pemberitaan. Menko yang misalnya pernah bangun wacana ada kaitannya amendemen konstitusi, penundaan pemilu melalui aspirasi 'Big Data' dan sebagainya," kata Kamhar pafa wartawan di acara Diskusi Trust Indonesia di Hotel Whiz Cikini, Jakarta Pusat, Senin (20/3/2023).

Kamhar pun enggan menyebut nama Menko yang ada dalam kriterianya tersebut. Ia menilai publik pasti tahu tanpa menyebut nama Menko yang dimaksudkannya itu.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Orang Indonesia khususnya yang punya literasi yang baik, karena Menko yang begitu kan ada," kata dia.

"Itu sudah jelas, jadi enggak usah diperjelas lagi," tambahnya.

Anies Sindir Menko Ingin Ubah Konstitusi

Sebelumya, Anies Baswedan menyebut ada Menko yang secara terang-terangan berbicara tentang perubahan konstitusi. Sindiran itu disampaikan Anies saat menjadi pembicara dalam dialog kebangsaan KAHMI Jaya, Ancol, Jakarta Utara, Kamis (16/3) malam.

"Saya rasa kualitas demokrasi kita itu tidak menurun. Tetapi orang-orang yang tidak komit pada demokrasi sekarang lebih berani untuk mengungkapkan pikirannya," kata Anies.

Anies mengajak semua pihak yang komit dengan Demokrasi untuk lebih lantang menyuarakan. Dia pun menyinggung ada sosok Menko yang justru bicara ingin mengubah konstitusi.

"Kita tidak pernah membayangkan ada petinggi menyatakan 'Mari kita ubah konstitusi'. Nggak pernah kita membayangkan. Kalau pun ada, itu pertemuan ruang-ruang tertutup bukan? Tapi di ruang terbuka mengatakan itu, nggak pernah terbayang," tutur Anies.

"Kok ada orang yang berada dalam posisi kunci, posisi kunci nih, Menko, mengatakan mengubah konstitusi dengan jumlah orang seberapa banyak yang mau mendukung," sambungnya.

Oleh karena itu, Anies mengajak semua pihak untuk melawan narasi-narasi yang beredar. Dia mengatakan kini banyak tokoh yang lantang menyuarakan kemunduran demokrasi.

Lihat juga Video: Tok! KPU Terbukti Langgar Administrasi Pemilu 2024 Partai Prima

[Gambas:Video 20detik]


Deputi Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani menyayangkan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang selalu nyinyir terhadap Anies Baswedan. Tak cuma soal safari, Kamhar menilai Hasto juga selalu menyinyir capaian Anies Baswedan selama memimpin DKI Jakarta.

"Bung Hasto mungkin tidak mau cari tahu lebih jauh, melihat di medsos, atau hasil foto maupun video yang mempublikasikan kunjungan kerja Mas Anies. Sebenernya kalau dia mau lihat pasti ramai, cuma kalau kemudian Hasto selalu menyampaikan pandangan secara nyinyir terhadap Anies, ya, selama ini memang selalu seperti itu," kata Kamhar pada wartawan di acara Diskusi Trust Indonesia di Hotel Whiz Cikini, Jakarta Pusat, Senin (20/3/2023).

Kamhar juga melihat Hasto kerap kali nyinyir melihat kinerja Anies dan mengatakan Anies tak bekerja selama menjabat gubernur DKI Jakarta. Kamhar mengatakan sebaliknya bahwa Anies memiliki kinerja mentereng dan banyak prestasi ketika memimpin Jakarta.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Mulai dari Anies Gubernur di DKI sampai sekarang jadi bacapres yang diusungkan oleh Koalisi Perubahan, memang selalu memberikan tanggapan yang nyinyir. Kami membacanya sangat subjektif cenderung punya tendensi personal, sehingga penilaiannya menjadi bias," ungkapnya.

"Banyak capaian yang sudah dibangun oleh Mas Anies di DKI. Selalu tanggapannya oleh Bung Hasto, selalu tidak melakukan apa-apa. Ketika melakukan kunker di Surabaya begitu ramai disambut masyarakat di sana, dapat apresiasi di sana namun dia mengatakan sepi," pungkasnya.

Pernyataan Hasto

Sebelumnya Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyindir safari politik Anies Baswedan di Surabaya sepi. Hasto menyebut publik sudah tahu siapa yang membangun Surabaya.

"Safarinya kan sepi. Ya, safarinya sepi, karena tahu Surabaya selama ini siapa yang membangun," kata Hasto usai rapat koordinasi teknis (Rakornis) PDIP di Hotel Vasa Surabaya, dilansir detikJatim, Minggu (19/3).

Hasto menyebut gagasan yang dibawa Anies untuk masyarakat Surabaya tidak relevan. Menurutnya, publik bisa menilai sendiri gagasan-gagasan itu.

"Orang datang dengan gagasan-gagasan yang tidak relevan, kan masyarakat Surabaya bisa menilai," tambahnya.

Dia melanjutkan, warga Surabaya tidak butuh gagasan-gagasan. Namun, lebih kepada kerja nyata di lapangan. Hasto lantas menyentil capaian Anies selama memimpin DKI Jakarta sebagai gubernur.

"Ya kan kalau orang Surabaya berpikir, kalau hebat majukan dulu Jakarta lebih hebat dari Surabaya, baru datang ke Surabaya. Kira-kira kan gitu," ungkapnya.

Simak Video: SMRC Ungkap Elektabilitas NasDem Naik Usai Usung Anies, PD Malah Turun

[Gambas:Video 20detik]


Bacapres Koalisi Perubahan, Anies Baswedan, menyindir Menko yang ingin mengubah konstitusi. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto merespons pernyataan Anies itu dengan menyinggung amandemen terbatas.

"Kalau untuk amandemen itukan dari PDI Perjuangan dulu memiliki gagasan untuk amandemen sangat terbatas. Terkait dengan pentingnya pola pembangunan semesta berencana," kata Hasto kepada wartawan di Sekolah Partai PDIP, Jakarta Selatan, Senin (20/3/2023). Hasto dimintai tanggapannya soal Anies yang menyebut ada Menko mau mengubah konstitusi.

Oleh karena itu, Hasto menganggap wajar jika Anies kaget. Dia menyindir Anies lantaran menganggap kesinambungan itu tidak penting.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kalau bagi Pak Anies kaget karena memang kesinambungan itu enggak penting. Kalau bagi kami kesinambungan pembangunan itu sangat penting. Maka MPR harus memiliki suatu kewenangan di dalam menetapkan haluan negara," kata dia.

Namun, kata Hasto, agenda untuk membahas amandemen sangat terbatas terhalang pandemi COVID-19. Sehingga, kata dia, konsentrasi dikerahkan kepada rakyat untuk menangani pandemi.

"Maka kami prioritaskan untuk pada rakyat ini sehingga akhirnya kami tunda agenda untuk melakukan amandemen sangat terbatas, termasuk perubahan UU Pemilu juga kami tunda, UU Parpol kami tunda, agar seluruh konsentrasi ketika menangani pandemi itu untuk rakyat," sebutnya.

Pernyataan Anies

Sebelumnya, Anies Baswedan mengungkap ada Menko secara terang-terangan bicara perubahan konstitusi. Dia tak pernah membayangkan pernyataan itu disampaikan di hadapan publik secara terbuka.

"Saya rasa kualitas demokrasi kita itu tidak menurun. Tetapi orang-orang yang tidak komit pada demokrasi sekarang lebih berani untuk mengungkapkan pikirannya," kata Anies dalam pemaparannya di acara dialog kebangsaan KAHMI Jaya, Ancol, Jakarta Utara, Kamis (16/3) malam.

Anies mengajak semua pihak yang komit dengan Demokrasi untuk lebih lantang menyuarakan. Dia pun menyinggung ada sosok Menko yang justru bicara ingin mengubah konstitusi.

"Kita tidak pernah membayangkan ada petinggi menyatakan 'Mari kita ubah konstitusi'. Nggak pernah kita membayangkan. Kalau pun ada, itu pertemuan ruang-ruang tertutup bukan? Tapi di ruang terbuka mengatakan itu, nggak pernah terbayang," tutur Anies.

"Kok ada orang yang berada dalam posisi kunci, posisi kunci nih, Menko, mengatakan mengubah konstitusi dengan jumlah orang seberapa banyak yang mau mendukung," sambungnya.

Simak juga Video: SMRC Ungkap Elektabilitas NasDem Naik Usai Usung Anies, PD Malah Turun

[Gambas:Video 20detik]


Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto lagi-lagi menyindir kunjungan Anies Baswedan ke Surabaya, Jawa Timur. Dia menyebut kunjungan Anies itu membuka mata kalau Surabaya lebih baik dari Jakarta.

"Ya dengan persepsi positif, saya tegaskan. Kehadiran Pak Anies di Surabaya kan membuka mata beliau. Wah Surabaya, dalam 6 tahun terakhir ternyata kepemimpinannya jauh lebih maju dari Jakarta. Itu dalam persepsi positif," kata Hasto kepada wartawan di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin (20/3/2023).

Hasto mengatakan, Surabaya menjadi jauh lebih baik dari beberapa aspek. Karena itu, kata dia, warga di Surabaya menjadi lebih bahagia.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Sungai-sungainya bersih, stuntingnya berturun jauh lebih baik, infrastruktur baik, menangani orang miskin baik, warganya juga jauh lebih bahagia," tuturnya.

Hasto juga menyinggung kalau Anies berkesinambungan dengan pemimpin Jakarta sebelumnya, maka hasilnya akan baik. Namun, ketika pemimpin malah berlawanan dengan hal-hal baik, hasilnya pun akan berbeda.

"Coba kalau beliau jalankan kesinambungan dengan Pak Jokowi, Pak Ahok, Pak Djarot hasilnya juga baik. Tetapi ketika menunjukkan sebagai antitesa terhadap hal-hal baik, kan kita tahu antitesa berlawanan dengan hal baik apa hasilnya," ungkapnya.

"Sisi positifnya dari kunjungan beliau (Anies) ke Surabaya, membuka pengalaman nyata bagi Pak Anies bagaimana Surabaya berubah jauh lebih cepat," tambah dia.

Hasto Sindir Safari Anies di Surabaya Sepi

Sebelumnya Hasto menyindir safari politik Anies di Surabaya yang menurutnya sepi. Hasto mengatakan publik sudah tahu siapa yang membangun Surabaya.

"Safarinya kan sepi. Ya, safarinya sepi, karena tahu Surabaya selama ini siapa yang membangun," kata Hasto usai rapat koordinasi teknis (Rakornis) PDIP di Hotel Vasa Surabaya, dilansir detikJatim, Minggu (19/3).

Hasto lantas menilai gagasan yang dibawa Anies untuk masyarakat Surabaya tidak relevan. Menurutnya, publik bisa menilai sendiri gagasan-gagasan itu.

"Orang datang dengan gagasan-gagasan yang tidak relevan, kan masyarakat Surabaya bisa menilai," tambahnya.

Dia melanjutkan, warga Surabaya tidak butuh gagasan-gagasan. Namun, lebih kepada kerja nyata di lapangan.

Lihat juga Video: PKS Tunggu Sikap PDIP Soal Cawapres Anies, Hasto: Umumkan Saja

[Gambas:Video 20detik]


Trust Indonesia merilis hasil survei soal elektabilitas calon presiden (capres) 2024. Ganjar Pranowo menjadi tokoh teratas kemudian disusul Anies Baswedan dan Prabowo Subianto.

Jajak pendapat ini dilakukan pada periode 28 Januari-6 Februari 2023 dengan total 2.200 responden. Pengambilan sampel menggunakan metode multistage sampling dengan toleransi kesalahan +/- 2,09% dan tingkat kepercayaan 95%.

"Capres Ganjar Pranowo menjadi yang tertinggi di mata responden, yakni sebesar 25,4 persen yang hanya terpaut sedikit dengan elektabilitas Anies Baswedan yang berkisar 24,0 persen," kata Direktur Eksekutif Trust Indonesia, Azhari Ardinal Dalam Diskusi Trust Forumbdi Whiz Hotel Cikini, Senin (20/3/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Jika dilihat dari sebaran pemilih di 38 provinsi, Ganjar unggul di 11 provinsi sementara Anies unggul di 16 provinsi.

"Anies Baswedan berhasil unggul di 16 provinsi. Anies unggul di sebagian besar provinsi di Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan dan Pulau Sulawesi. Sebaliknya, capres Ganjar Pranowo berhasil unggul di 11 provinsi. Ganjar unggul di sebagian besar provinsi pulau Jawa dan pulau Papua," ungkapnya.

Azhari mengatakan berdasarkan temuannya, Pemilu 2024 menjadi medan persaingan Ganjar dengan Anies. Kekuatan elektabilitas keduanya ditentukan pada tokoh capres yang akan mendampinginya.

"Secara statistik, (sementara ini) Pemilu 2024 memang menjadi medan pertempuran antara Anies Baswedan dengan Ganjar Pranowo. Kemenangan kedua kandidat ini akan ditentukan oleh ketepatan memilih calon Wakil Presiden yang memiliki sebaran dukungan yang kuat di seluruh provinsi dan partai politik," tuturnya.

Berikut hasil survei elektabilitas capres 2024:

Ganjar Pranowo 25,4%

Anies Baswedan 24,0%

Prabowo Subianto 17,9%

Agus Harimurti Yudhoyono 3,0%

Sandiaga Uno 1,4%

Khofifah Indar Parawannsa 1,0%

Erick Thohir 1,0%

Andika Perkasa 0,9%

Puan Maharani 0,6%

Airlangga Hartarto 0,,3%

Lainnya 9,9%

Rahasia 5,7%

Tidak tahu 9,0%


Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Hinca Panjaitan memperkirakan deklarasi bersama Koalisi Perubahan belum bisa dilakukan sebelum bulan Ramadan. Hinca menyebut waktu menuju Ramadan hanya tinggal menghitung hari.

"Tinggal berapa hari lagi (Ramadan), kayaknya belumlah," ujar Hinca saat ditemui di Kompleks Senayan, Senin (20/3/2023).

Hinca mengatakan deklarasi merupakan bagian dari pesta demokrasi. Dia berharap tahapan pemilu semakin seru dengan deklarasi ini.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Tapi kan begini, deklarasi itu kan bagian dari pesta demokrasinya ya, tapi kalau substansinya kan tadi sudah kita jelaskan," kata Hinca.

"Ya mudah-mudahan biar agak seru juga tahapan ini kan begitu, cocok?" imbuhnya.

Sebelumnya, juru bicara (jubir) Anies Baswedan, Hendri Satrio (Hensat), bicara soal waktu deklarasi bersama calon presiden (capres) Koalisi Perubahan. Dia menyebut tak ada gesekan terkait pemilihan bakal calon wakil presiden di koalisi tersebut.

"Apalagi kan sempat ditakutkan kan proses pemilihan cawapresnya tuh. Cuma setelah, bahkan Pak Surya Paloh juga oke dengan terbuka dengan nama-nama yang ada, termasuk Mas AHY dan PKS juga mengajukan nama, semuanya sepakat Mas Anies yang pilih. Jadi sebetulnya nggak ada gesekan yang berarti. Nggak ada proses demokrasi yang sekeras sebelumnya lah, setelah PKS deklarasi," kata Hendri Satrio kepada wartawan di The St Regis, Setiabudi, Jakarta Selatan, Senin (13/3).

Hensat mengatakan deklarasi bersama Koalisi Perubahan untuk mengusung Anies Baswedan hanya menunggu momentum yang tepat. Menurutnya, deklarasi menunggu ketersediaan waktu para Ketua Umum parpol dan Anies Baswedan.

"Waktu saja sih kelihatannya, waktu saja, mungkin juga ketersediaan waktu para ketua umum dan Presiden PKS maksudnya, terus kesediaan waktunya capres. Menurut saya sih nggak dalam waktu lama lagi," ujarnya.

Dia mengatakan deklarasi itu akan dilakukan dalam waktu dekat. Dia menyebutkan target deklarasi itu akan dilakukan sebelum puasa.

"(Target deklarasi) komunikasi yang terakhir itu sebelum puasa," ujarnya.

Hensat mengatakan deklarasi bersama capres tak dilakukan bersamaan dengan deklarasi cawapres. Dia menuturkan deklarasi itu akan dilaksanakan dalam waktu berbeda.

"Satu paket. Jadi flow-nya itu yang pertama adalah deklarasi bersama partai politik kemudian deklarasi cawapresnya," ujarnya.

Simak juga Video 'PKB Respons soal Koalisi Bubar Jika Ada Duet Prabowo-Ganjar':

[Gambas:Video 20detik]


Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengingatkan seluruh kader dan pengurus partai tidak terlena dengan hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC). PKB masuk dalam 3 besar partai politik dengan elektabilitas terkuat di survei tersebut.

"Kepada seluruh kader dan pengurus, survei itu salah satu indicator. Yang lebih penting dari survei itu pembuktian, jangan lena jangan lalai jangan terlalu cepat puas, kita harus bekerja keras membuktikan PKB bisa juara dua di Pemilu 2024," kata Cak Imin di Gresik seperti dalam keterangan tertulisnya, Senin (20/3/2023).

Cak Imin mensyukuri meningkatnya tren elektabilitas PKB berdasarkan hasil survei SMRC dan sejumlah lembaga lainnya. Cak Imin optimistis PKB dapat bertengger di posisi dua nasional.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Alhamdulillah, kita sangat bangga, bersyukur, beberapa lembaga survei, terakhir SMRC, kenaikan PKB cukup signifikan dan ada beberpaa lembaga survei yang menunjukkan tren elektabilitas kita menuju dua besar," ujar Cak Imin.

Wakil Ketua DPR RI bidang Korkesra itu menyampaikan terima kasih kepada seluruh kader dan pengurus PKB di semua tingkatan atas kerja keras sehingga tren elektabilitas PKB terus meningkat. "Saya minta kita terus bekerja untuk mewujudkan survei itu nyata di 2024. Target kita setidak-tidaknya juara 2," katanya.

Menurutnya, survei hanyalah salah satu indikator sehingga para kader dan pengurus PKB tidak boleh lengah. "Lebih penting adalah pembuktian. Jangan lena, jangan lalai. Kita harus terus bekerja keras dan membuktikan PKB bisa menang di 2024," tuturnya.

Cak Imin juga menargetkan PKB menang dengan perolehan minimal 30% di Jawa Timur. Saat ini, hasil survei internal PKB elektabilitas PKB di Jawa Timur sudah berada di posisi teratas dengan capaian 24%.

"Untuk Jatim kita juga sangat tinggi, tapi belum sampai target kita 30 persen di Jatim sehingga kita bisa menentukan arah pembangunan Jatim ke depan," katanya.

Survei SMRC ini dilakukan melalui wawancara tatap muka pada 2-11 Maret 2023. Populasi survei ini adalah seluruh warga negara Indonesia yang punya hak pilih dalam pemilihan umum, yakni mereka yang sudah berusia 17 tahun atau lebih, atau sudah menikah ketika survei dilakukan.

Dari populasi itu dipilih secara random (stratified multistage random sampling) 1.220 responden. Response rate (responden yang dapat diwawancarai secara valid) sebesar 1.061 atau 87% yang kemudian dianalisis. Margin of error survei dengan ukuran sampel tersebut diperkirakan sebesar ± 3,1% pada tingkat kepercayaan 95% (asumsi simple random sampling).

Simak Video 'Survei LSP: 97% Warga Kenal Prabowo, Anies-Ganjar di Angka 89%':

[Gambas:Video 20detik]


Koalisi Relawan Jokowi Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menggelar agenda Musyawarah Rakyat ke XXIV (Musra) di Kota Mataram. Seluruh relawan memberi isyarat mendukung Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menjadi calon presiden (capres) yang bertarung di Pemilu 2024.

Ketua Panitia Musra XXIV Gabungan Relawan Jokowi NTB Salman Hafiz mengatakan animo masyarakat NTB cukup tinggi dalam ikut serta menentukan calon presiden selanjutnya. Dalam Musra yang digelar Minggu (19/3/2023) itu, mayoritas relawan mendukung Prabowo Subianto maju Pilpres 2024.

"Kami bersyukur Musra XXIV NTB mendapat atensi cukup besar. Cukup ramai namanya (Pak Prabowo) diteriakkan di Musra. Ini memang panggung musyawarah untuk memberi kesempatan rakyat bersuara tentang siapa calon pemimpin mereka di masa datang," tuturnya, Senin (20/3/2023) siang.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Sebagai ketua panitia, Hafidz mengaku netral dan mempersilakan siapa saja menyuarakan aspirasinya. "Kemarin memang muncul beberapa nama. Ada Prabowo Subianto, Jenderal Moeldoko, Ganjar Pranowo, Mahfud MD, dan TGB Zainul Majdi. Suara itu kan dari peserta dan masyarakat NTB, ya sah-sah saja," ucapnya.

Menurutnya, saat ini koalisi Relawan Jokowi NTB sedang berkoordinasi sebelum mendeklarasikan secara resmi dukungan untuk capres 2024. "Kami sampaikan bukan calonnya yang dibidik dengan instrumen yang jelas," ungkapnya.

Ia menjelaskan selain survei capres yang diinginkan rakyat NTB, Musra dilakukan untuk mengetahui prioritas program pembangunan yang diinginkan masyarakat."Nanti suara masyarakat akan ditabulasi sehingga diperoleh hasil ilmiah dan terukur siapa capres yang benar-benar didukung," katanya.

Koalisi Relawan Jokowi juga ingin memastikan keberlanjutan agenda-agenda strategis nasional seperti IKN, terutama program-program Jokowi di NTB. "Kami butuh pemimpin bangsa yang tepat untuk mendorong NTB maju. Persoalan siapa, ya kami juga tentu meminta arahan rekan-rekan pimpinan di pusat," katanya.

Terpisah, Sekretaris DPD Partai Gerindra NTB Ali Alkhairy sangat mengapresiasi dukungan relawan Jokowi untuk Prabowo Subianto. "Saya kira proses pelaksanaan musra untuk menemukan capres dan cawapres Pemilu 2024. Prabowo tentunya berkomitmen melanjutkan agenda-agenda perubahan yang telah dijalankan Presiden Jokowi," katanya.

Ia pun mengucapkan terima kasih kepada peserta musra yang telah mendukung Prabowo sebagai capres di Pemilu 2024. "Ini tentu menjadi booster bagi kami untuk terus meningkatkan kerja-kerja politik dan organisasi Gerindra. Pada dasarnya kami terus melayani rakyat NTB terkait hal itu," pungkasnya.

Ditanya Prabowo soal Pupuk Langka, Ganjar: Beliau Pikniknya Kurang Jauh


Anwar Usman dan Saldi Isra terpilih menjadi Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) masa jabatan 2023-2028. Keduanya pun mengucapkan sumpah jabatan hari ini.

Anwar Usman dan Saldi Isra mengucapkan sumpah di hadapan Mahkamah (tujuh orang hakim konstitusi) sebagai Ketua dan Wakil Ketua MK untuk periode 2023 - 2028. Pengucapan sumpah dilakukan di Ruang Sidang Pleno, Gedung MK, Jakarta Pusat, Senin (20/3/2023).

"Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban Ketua Mahkamah Konstitusi dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berbakti kepada nusa dan bangsa," kata Anwar Usman saat mengucapkan sumpah.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Anwar Usman dan Saldi Isra ucapkan sumpah jabatan (Rumondang-detikcom)

Setelah itu, seluruh hakim konstitusi menandatangani berita acara pengucapan sumpah Ketua MK. Pengucapan sumpah kemudian dilanjutkan oleh Saldi Isra sebagai Wakil Ketua MK.

"Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berbakti kepada nusa dan bangsa," ucap Saldi Isra.

Pengucapan sumpah disaksikan langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), jajaran menteri kabinet Indonesia Maju, serta para tamu kedutaan dan pejabat negara lainnya.

Selain Jokowi, pengucapan sumpah juga dihadiri oleh Wakil Ketua MPR Muhammad Hidayat Nur Wahid, Wakil Ketua DPR Lodewijk Freidrich Paulus, Menko Polhukam Mahfud Md, Menteri Perhubungan Budi Karya, Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Ketua Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Boy Rafli Amar, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Heddy Lugito, dan pejabat lainnya.

Sebelumnya Anwar Usman, yang juga adik ipar Jokowi kembali terpilih sebagai ketua MK masa jabatan 2023-2028. Adapun Saldi Isra tepilih sebagai Wakil Ketua MK pada waktu yang sama. Pemilihan dilakukan melalui pemungutan suara atau voting yang digelar tiga kali pada, Rabu (15/3) lalu. Pemungutan suara dihadiri oleh sembilan hakim konstitusi.

Simak Video 'Anwar Usman Jadi Ketua MK Lagi, Ma'ruf Amin Minta Semua Pihak Legawa':

[Gambas:Video 20detik]