Rencana pertemuan Ketua DPP PDIP Puan Maharani dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menghangatkan diskusi politik nasional. Pertemuan tersebut dikabarkan akan digelar bulan Juni ini, seberapa penting pertemuan itu bagi keduanya?

Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi melihat pertemuan dengan AHY ini lebih dari sekadar silaturahim politik. Pertemuan ini dinilai sebagai strategi baru PDIP setelah gelaran Rakernas.

"Saya melihat ada perubahan strategi PDIP pasca Rakernas. Jadi setelah ada indikasi stagnasi elektoral terhadap Ganjar Pranowo sehingga PDIP lebih inklusif. Sebelumnya kan terkesan PDIP kurang inklusif terhadap elite partai lain maupun dalam mempromosikan Ganjar Pranowo sebagai capres," kata Burhanuddin Muhtadi kepada detikcom, Kamis (15/6/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Burhanuddin memandang PDIP sebagai parpol yang awalnya kurang berkomunikasi dengan partai lain. Nah strategi itu diubah setelah terjadi penurunan elektabilitas Ganjar Pranowo.

"Dan itu berkaitan dengan saran dari Presiden Jokowi di acara Rakernas bahwa yang mengikuti Pilpres bukan hanya konstituen PDIP tapi konstituen semua partai jadi basis dukungan Ganjar Pranowo harus diperluas bukan hanya PDIP," kata Burhanuddin.

Nah strategi baru PDIP ini dijalankan dengan cukup manis oleh Puan Maharani. Burhanuddin menilai Puan mewarisi kepiawaian Taufiq Kiemas dalam membangun komunikasi dengan pihak luar kala menjadi ice breaking di antara SBY dan Megawati.

"Mbak Puan ini mewarisi ayahnya yang cukup lihai menjalin komunikasi dengan pihak luar. Lepas nanti AHY jadi atau tidak berkoalisi dengan PDIP atau AHY jadi cawapres Ganjar atau tidak yang terpenting sinyalnya sudah disampaikan ke publik dan konstituen PD dan itu akan membantu PDIP dan Ganjar untuk investasi di putaran kedua," kata Burhanuddin.

"Strategi ini bagian dari upaya memperluas pangsa pasar pendukung Ganjar dengan menunjukkan suatu sinyal gestur bahwa PDIP dan Ganjar itu merangkul dan lebih inklusif," imbuhnya.

Jadi tujuan pertemuan tersebut tidak sekadar penjajakan koalisi. Burhanunddin juga menyebut sulit membayangkan pertemuan tersebut bakal berujung ke duet Ganjar-AHY di Pilpres 2024.

"Menurut saya terlalu jauh berharap AHY menjadi cawapresnya Ganjar. Mungkin saja PDIP dan Demokrat berkoalisi tetapi membayangkan AHY menjadi cawapres Ganjar itu terlalu jauh. Jadi yang dibikin PDIP itu memberi sinyal atau gestur inklusif, yang kedua memperluas konstituen Ganjar. Pada titik ini sebetulnya PDIP kalah start dengan Pak Prabowo yang lebih agresif mendatangi Pak SBY di Pacitan, mendatangi banyak elite partai dan sebagainya. Tetapi lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali," pungkasnya.

Simak Video 'PDIP soal Rencana Pertemuan Puan-AHY: Beda Pilihan Bisa Saling Hormat':

[Gambas:Video 20detik]


Nama Sandiaga Uno populer sebagai kandidat calon wakil presiden (cawapres) jelang Pemilu 2024. Elektabilitasnya terhitung tinggi dalam survei kandidat cawapres. Namun ternyata bukan posisi itu yang diinginkan Sandiaga saat ini.

Pendukung yang juga sahabat Sandiaga, Miftah Sabri, mengungkap hasrat sang Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif itu. Sandi, kata Miftah, ingin menggenggam tiket sebagai calon orang nomor satu di negeri ini.

Miftah mengatakan persepsi publik terhadap Sandiaga dari Pilpres 2019 hingga kini jelang Pemilu Serentak 2024 adalah sebagai tokoh kandidat cawapres. Dia mengibaratkan Sandiaga dipersepsikan seperti Robin, karakter superhero fiktif yang menjadi mitra junior Batman, sang superhero utama. Sandi, Miftah melanjutkan, ingin mengubah persepsi itu.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Masalahnya dalam perjalanan politiknya sampai hari ini, dia dipersepsikan sebagai Robin, belum Batman, di mana-mana cawapres. Padahal kan bisa jadi dia capresnya," ujar Miftah dalam talkshow Adu Perspektif 'Poco-poco Koalisi Anies Baswedan' kerja sama detikcom X Total Politik, Rabu (14/6/2023) malam.

Miftah mengungkap Sandiaga berkeinginan maju di Pilpres 2024. Keinginan untuk maju itu pula yang menyebabkan Sandiaga memilih keluar dari Gerindra, yang sudah mengusung Prabowo Subianto sebagai capres.

Pendukung Sandiaga Uno, Miftah Sabri. (Foto: dok. detikcom).

Pilihan Sandiaga pindah ke PPP juga dalam rangka mengejar hasrat berlaga di Pilpres 2024. Meski, kata Miftah, Sandiaga juga tak keberatan jika akhirnya tak menjadi apa-apa di Partai Ka'bah. Dia menyatakan Sandiaga akan ikut aturan main di partai barunya.

Meski demikian, asa untuk berlaga di Pilpres 2024 dari PPP tetap dijaga oleh Sandiaga. Miftah meyakini di satu titik PPP bisa berubah arah mengusung Sandiaga sebagai capres. Sudah ada skenario yang terbayang, namun belum bisa dibuka oleh Miftah. Skenario ini juga terkait dengan dinamika sebuah koalisi.

"Kan (Sandiaga) sudah di PPP. (Waktu PPP mendukung Ganjar) kan Sandi belum bergabung, bisa berubah (dukungan capres) kan mau Rapimnas lagi hari Sabtu, kita lihat," ujar Miftah. Namun spekulasi yang diungkap Miftah sudah ditepis oleh Ketua DPP PPP Achmad Baidowi.

Miftah menilai Sandiaga punya modal untuk menjadi capres. Popularitas Sandi ada di lima besar tokoh kandidat capres. Berdasarkan survei internal yang dia pegang, Miftah menyebut Sandiaga juga punya elektabilitas mumpuni sebagai capres.

Hasrat Sandiaga untuk menjadi pimpinan wilayah nomor satu bukan kali ini saja. Miftah menuturkan sejatinya Sandiaga berniat menjadi calon gubernur DKI pada Pilkada 2017 lalu. Namun Sandi akhirnya mengalah memilih menjadi calon DKI-2 demi kemenangan di Ibu Kota.

Cita-cita itu kini meningkat menjadi keinginan untuk menggapai kursi RI-1. Sandi, kata Miftah, melihat peluang itu masih ada. Mungkin kah cita-cita Sandi menjadi nyata? Kita lihat manuver politik selanjutnya.


Ketua DPP PDIP Puan Maharani dan Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) direncanakan melakukan pertemuan Juni ini. Ketua Bappilu Partai Demorkat Andi Arief pun mendorong agar capres Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan juga dapat bertemu dengan pihak PDIP.

Mulanya, Andi Arief mengatakan terlalu jauh jika pertemuan AHY dan Puan diartikan sebagai rencana partainya untuk berpindah haluan. Andi meminta semua pihak tak berspekulasi dengan pertemuan yang bahkan belum dilakukan itu.

"Masih terlampau jauh lah kalau kita mengandai-andai. Itu kan Mbak Puan sama Mas Hasto kan baru mengajak ketemu, belum ngomong apa-apa, isi pembicaraannya juga kita kan belum tahu. Jadi jangan berspekulasi terlalu jauh lah," ujar Andi saat dihubungi, Kamis (15/6/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Andi lalu mendorong pertemuan antara Anies dengan pihak PDIP. Hal itu, katanya, agar Pemilu 2024 dapat dilaksanakan dengan teduh.

"Bila perlu saya mendorong juga lah pertemuan Anies dengan PDIP, dengan siapa, nggak masalah, jadi kan bagus buat politik yang teduh, apa sih, ya apa sih bukan perang dunia kita ini, perang meyakinkan rakyat sebenarnya. Jadi jangan terlalu kaku banget lah, biasa-biasa aja," tuturnya.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sebelumnya mengatakan Puan Maharani bakal melakukan dialog dengan AHY. Pertemuan itu dilakukan dengan menghormati etika politik.

"Nanti Mbak Puan akan bertemu dengan Mas AHY untuk melakukan dialog, tetapi kami menghormati etika politik," ujar Hasto kepada wartawan di Dermaga Kade Inggom, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Sabtu (10/6).

Simak juga 'Setelah Rencana Pertemuan AHY-Puan, Kini SBY-Megawati Diharapkan Bertemu':

[Gambas:Video 20detik]


Ketua DPP PDIP Puan Maharani dan Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) direncanakan akan melakukan pertemuan. Ketua Bappilu Partai Demokrat Andi Arief mengatakan pertemuan itu akan dilakukan pada bulan Juni ini.

"Iya dalam bulan Juni ini," kata Andi Arief saat dihubungi, Kamis (15/6/2023).

Saat ditanyakan terkait waktu pastinya, Andi tak memerinci. Yang pasti, kata Andi, pertemuan Puan dan AHY akan dilakukan dalam waktu dekat.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Mungkin dalam waktu dekat ya, bisa dalam akhir minggu ini atau awal pekan depan. Tunggu aja," ungkapnya.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sebelumnya mengatakan Puan Maharani bakal melakukan dialog dengan AHY. Pertemuan itu dilakukan dengan menghormati etika politik.

"Nanti Mbak Puan akan bertemu dengan Mas AHY untuk melakukan dialog, tetapi kami menghormati etika politik," ujar Hasto kepada wartawan di Dermaga Kade Inggom, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Sabtu (10/6).

Hasto dan Sekjen Demokrat Teuku Riefky Harysa sudah bertemu terlebih dahulu. Mereka membahas rencana pertemuan Puan dan AHY.

Simak Video 'Setelah Rencana Pertemuan AHY-Puan, Kini SBY-Megawati Diharapkan Bertemu':

[Gambas:Video 20detik]


Ketua Bappilu Partai Demokrat Andi Arief mengatakan tiga partai yang tergabung dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) masih solid di tengah penantian pengumuman cawapres Anies Baswedan. Meski begitu, pihaknya mendorong Anies agar berani mengambil keputusan terkait waktu pengumuman cawapres.

"(KPP) Solid. So far sih masih oke ya, tinggal kan kita tunggu keputusan dari Mas Anies karena ya semua sudah bertanya kepada dia, sudah ada komunikasi, sudah dibicarakan lama soal capres-cawapres," kata Andi saat dihubungi, Kamis (15/6/2023).

"Jadi saatnya lah ambil keputusan gitu. Kan sudah enam hampir delapan bulan ini nggak ada putusan. Harus berani lah ambil keputusan, harus berani," imbuh dia.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Andi mengatakan pengumuman cawapres itu lebih baik jika diumumkan secepatnya. Jika tak kunjung diumumkan, menurutnya Anies akan kalah dengan sosok capres yang didukung 'negara'.

"Katanya ada bulan Juni atau bulan Juli, saya nggak tau persis ya. Tapi semakin cepat semakin baik karena Pilpres ini kan bukan sekali ini aja. Berkali-kali dan ini sangat menentukan. Ini betul-betul hitungan soal waktu kok, gini ya, dulu itu kan Pemilunya April. Sekarang Pemilu itu Februari. Jadi harus dipercepat sekarang. Kalau nggak ya kalah dengan yang didukung oleh negara. Itu aja sebenarnya," ungkapnya.

Andi menilai pengumuman cawapres ini penting dan merupakan bagian strategi pemenangan. Sebab, untuk dapat mensosialisasikan pasangan capres dan cawapres membutuhkan waktu yang lama, sehingga makin cepat makin baik.

"Iya karena apa lagi? Yang kita miliki kan cuma waktu, yang dimiliki kita waktu, kalau waktu sudah nggak punya juga. Apalagi?" tutur dia.

"Kan untuk supaya rakyat semua tahu ada pasangan itu nggak mudah, nggak sebulan dua bulan, bisa tiga bulan, bisa empat bulan, karena berbeda dengan Pilkada DKI. Kalau Pilkada DKI malam ini debat, besok juga bisa berubah. Cuma kalau sampai desa, sampai pelosok-pelosok Papua, pelosok mana lagi kan butuh waktu. Tidak semua masyarakat itu well informed kan," lanjutnya.

Juru bicara bakal capres Anies Baswedan, Sudirman Said, sebelumnya mengatakan Anies sudah selesai memilih siapa bakal cawapresnya. Anies, katanya, menunggu hari baik untuk mengumumkannya.

"Saat ini proses memilah dan memilih sudah selesai. Tinggal tunggu hari baik bagi Pak Anies untuk memutuskan dan mengumumkan," ujar Sudirman kepada wartawan, Sabtu (10/6/2023).

Dia mengatakan tak ada satu pun pihak yang memaksa Anies dalam penentuan bakal cawapres. Dia mengatakan NasDem, PKS, dan Demokrat sama-sama telah mengusulkan nama kepada Anies.

"Tidak ada satu pun pihak yang memaksakan. Semua mendapat kesempatan mengusulkan nama. Partai NasDem mengusulkan beberapa nama, PKS mengusulkan beberapa figur baik kader maupun nonkader. Begitupun Partai Demokrat menyodorkan sejumlah tokoh, baik internal maupun eksternal Partai," ucapnya.

Lalu kapan Anies Baswedan akan mengumumkan cawapresnya itu?

"Sabar ya, kata Syahrini, semua akan indah pada waktunya," ujar Sudirman.

Simak Video 'Demokrat Kembali Dorong Anies Deklarasi Cawapres, Ungkit Piagam Koalisi':

[Gambas:Video 20detik]


Politisi yang juga pendukung Sandiaga Uno, Miftah Sabri, mengklaim arah dukungan calon presiden dari PPP bisa berubah setelah Sandiaga Uno resmi menjadi kader partai berlambang Kakbah tersebut. PPP menjawab spekulasi Miftah Sabri.

"Keputusan Rapimnas PPP menempatkan Pak Ganjar sebagai calon presiden. Jadi harus mengubah keputusan itu harus Rapimnas dan Rapimnas terdekat itu agendanya untuk pemenangan pileg dan juga pemberian tugas kepada Pak Sandi, bukan untuk mengubah keputusan mengenai capres," kata Ketua DPP PPP Achmad Baidowi atau Awiek saat dikonfirmasi, Kamis (15/6/2023).

Miftah Sabri sebelumnya mengklaim Rapimnas terdekat PPP bisa mengubah arah dukungan partai yang kini dipimpin pelaksana tugas Mardiono tersebut. Awiek menyebut jangan ada spekulasi terlebih dahulu, apalagi yang sifatnya terburu-buru.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Saya kira tidak terburu-buru buat spekulasi ya," ujar Awiek.

Awiek menyebut mengubah keputusan Rapimnas PPP tidak semudah yang diucapkan. Semua itu, katanya, harus dimusyawarahkan dan dirapatkan di forum resmi partai.

"Ya tidak semudah itu lah. Semuanya harus dimusyawarahkan, dirapatkan, dibahas," ujar Awiek.

Miftah Sabri, dalam acara Adu Perspektif 'Poco-poco Koalisi Anies Baswedan' yang disiarkan detikcom bekerja sama dengan Total Politik menyebut nama Sandiaga masuk dalam lima besar politikus populer. Dia kemudian melontarkan klaim arah dukungan capres PPP masih bisa berubah setelah Menparekraf tersebut resmi menjadi kader PPP.

"Kan (Sandiaga) sudah di PPP. (Waktu PPP mendukung Ganjar) kan Sandi belum bergabung, bisa berubah (dukungan capres) kan mau Rapimnas lagi hari Sabtu, kita lihat," ujarnya.

Miftah Sabri menilai Sandiaga memiliki modal untuk menjadi capres. Dia mengibaratkan Sandiaga yang selama ini selalu disorot sebagai Robin, pahlawan super fiktif yang muncul sebagai mitra junior Batman.

"Tapi kan nanti harus ikut aturan di PPP Sandi-nya, nah Rapimnas hari Sabtu udah ada di kader baru kita. Artinya dia punya modal, tapi masalahnya dalam perjalanan politiknya sampai hari ini, dia dipersepsikan sebagai Robin, belum Batman, di mana-mana cawapres," imbuhnya.

Simak Video 'Perjalanan Sandiaga Uno yang Akhirnya Berlabuh di PPP':

[Gambas:Video 20detik]


Juru Bicara PKS Ahmad Mabruri menegaskan Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) tidak mengulur-ngulur waktu untuk mendeklarasikan cawapres pendamping dari Bacapres Anies Baswedan. Mabruri menilai koalisi lain pun masih santai soal cawapres.

"Nggak sih (tidak mengulur-ngulur). Capres lain aja belum ada cawapresnya masih santai kok," kata Mabruri kepada wartawan, Kamis (15/6/2023).

Mabruri mengatakan saat ini KPP masih menunggu waktu yang tepat untuk deklarasi. Namun, dia tak menampik akan lebih baik jika deklarasi dilakukan lebih cepat.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Nunggu hari baik dan bulan baik aja," katanya.

Lebih lanjut, Mabruri menuturkan PKS setuju jika deklarasi dilakukan Juni. Tapi kembali lagi, dia menyerahkan keputusan ke Anies.

"Kalau Anies Baswedan oke, kita semua oke. Ikan sepat ikan gabus, makin cepat makin bagus," tuturnya.

Partai Demokrat sebelumnya meminta bakal capres Koalisi Perubahan dan Persatuan (KPP) Anies Baswedan untuk segera mengumumkan cawapres pendampingnya. Partai Demokrat mengingatkan soal piagam koalisi yang telah diteken bersama tiga parpol.

"Jadi kami meminta kepada Mas Anies Baswedan ya untuk menyampaikan siapa calon wakil presiden nya paling lama bulan Juni ini, itu tetap itu karena sudah ada di ruang publik itu," kata Wasekjen Demokrat, Jansen Sitindaon dalam acara Adu Perspektif 'Poco-poco Koalisi Anies Baswedan' yang disiarkan detikcom bekerjasama dengan Total Politik, Rabu (14/6/2023).

Jansen meminta untuk tidak menganggap makna evaluasi yang pernah disampaikan Demokrat terkait deklarasi cawapres Anies sebagai sebuah ancaman. Dia menegaskan Demokrat merupakan pendiri koalisi tersebut dan dibuat secara sadar tanpa paksaan.

"Yang kedua, makna evaluasi di sini jangan dianggap ancaman ya gitu, harus diingat Partai Demokrat ini adalah pendiri koalisi ini, owner dari koalisi ini. Dan kami membentuk koalisi ini secara sadar, bukan ada paksaan dari pihak manapun," ujarnya.

"Jadi terbentuknya koalisi ini adalah persis sebagaimana bunyi amanat konstitusi capres-cawapres itu diajukan oleh partai politik gitu. Jadi ini murni koalisi yang kami bentuk atas kesadaran Demokrat sendiri beserta dua kawan kami yang lain tanpa ada tekanan dari pihak manapun. Jadi jangan dimaknai Partai Demokrat kemudian memberikan evaluasi ini akan loncat dari perahu, nggak. Di banyak kesempatan, Ketum kami Mas AHY itu menyatakan terang benderang, sekuat tenaga kita, kita akan berusaha melayarkan koalisi ini ya sampai ke pelabuhan yang mau kita tuju, itu posisinya," lanjutnya.

Simak Video 'Demokrat Kembali Dorong Anies Deklarasi Cawapres, Ungkit Piagam Koalisi':

[Gambas:Video 20detik]


Juru Bicara Anies Baswedan, Hendri Satrio, menilai bacapres yang diusung oleh NasDem, Demokrat, dan PKS itu tampil sebagai people's champion dalam kontestasi pilpres 2024. Lantaran Anies berani berhadapan dengan dua tokoh yang memiliki jabatan saat ini yakni Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT


Sandiaga Uno dikabarkan tidak diberi jabatan startegis di Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Pendukung Sandiaga Uno, Miftah Sabri mengungkapkan Sandiaga tak mempermasalahkan jabatan di PPP.

"Nggak papa, Sandi ini agak beda, play book nya agak beda, kan gua tanyain mau jadi apa 'Udah bro, yang penting di PPP kita besarkan PPP, nggak penting lah jabatan-jabatan itu bro'," ungkap Miftah dalam acara Adu Perspektif 'Poco-Poco Koalisi Anies Baswedan' yang disiarkan detikcom bekerjasama dengan Total Politik, Rabu (14/6/2023).

Menurut Miftah, Sandi adalah tipikal orang yang fokus akan tujuan. Termasuk fokus membesarkan PPP dengan caranya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Dan tipikal Sandi bro, dia akan fokus ke depan. Ah ini yang gua kenal nih bro, dia akan fokus dengan pengetahuannya, pengalamannya, energi nya, untuk membesarkan," ujarnya.

Sebelumnya, Ketua DPP PPP Achmad Baidowi (Awiek) mengatakan Sandiaga tidak diberi jabatan strategis usai masuk PPP. Hal itu disampaikan Awiek sehari sebelum asa siaga bergabung dengan PPP.

"Ya tentu Pak Sandi dengan ketokohannya dengan sekaliber beliau tokoh nasional, posisi strategis atau posisi terhormat kita siapkan. Yang jelas bukan tiga tempat, bukan Ketua Umum, Sekjen, Bendum, bukan di situ," kata Awiek di kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (13/6/2023).

Awiek menuturkan Sandiaga berpeluang menduduki jabatan Waketum. Namun, Awiek menyebut PPP akan memberikan posisi yang sesuai dengan Sandiaga.

"Ya salah satu opsi lah ya (jadi Waketum), toh di DPP kan banyak jabatan," katanya.

"Nanti akan disampaikan oleh Pak Mardiono, akan kita bahas. Tapi yang jelas posisinya bagus lah, nanti akan disampaikan oleh beliau," sambungnya.


Menko Polhukam Mahfud MD digugat sejumlah warga yang tergabung dalam Perhimpunan Korban Mafia Hukum dan Ketidakadilan (PERKOMHAN) sebesar Rp 1.025.000.000. PERKOMHAN menilai Mahfud Md melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengomentari putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) soal penundaan pemilu.

Berdasarkan website PN Jakpus yang dikutip detikcom, Rabu (14/6/2023), gugatan itu terdaftar dengan nomor 205/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst. Duduk sebagai penggugat Perhimpunan Korban Mafia Hukum dan Ketidakadilan (PERKOMHAN) dengan tergugat Pemerintah Republik Indonesia Cq Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Republik Indonesia.

Berikut petitum PERKOMHAN:

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya;

Menyatakan TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

Menghukum TERGUGAT untuk meminta maaf secara terbuka disaksikan oleh PENGGUGAT dalam waktu 1x24 jam setelah perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap;

Menghukum TERGUGAT membayar ganti rugi materiil sebesar Rp. Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;

Menghukum TERGUGAT membayar kerugian immateriil sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat Pengadilan.

Sidang kasus tersebut masih berlangsung di PN Jakpus dengan agenda mediasi dengan hakim mediator Zulkifli.

Saat dikonfirmasi soal gugatan ini ke Mahfud MD, Menko Polhukam menjawab singkat.

"Biarin saja. Biar berproses," kata Mahfud Md.

Simak juga 'Saat Mahfud Md Minta Jusuf Hamka Langsung Tagih Utangnya ke Kemenkeu':

[Gambas:Video 20detik]


Miftah Sabri, salah satu pendukung Sandiaga Uno, mengungkapkan alasan Sandiaga keluar dari Partai Gerindra. Miftah menyebut Sandiaga mundur karena mempertimbangkan periode optimum dalam hidupnya.

"Ya kan Gerindra sudah memutuskan Pak Prabowo menjadi calon presiden, Sandi tinggal punya dua pilihan at the time kalau beliau mau tidak maju lagi, berarti sabar saja. Tapi dia sudah memutuskan, dia merasa, dia bilang 'Gua ini udah tua juga, sudah 54 umur gua'. Artinya dia merasa mungkin 10 sampai 15 tahun ke depan periode optimum dalam hidupnya," kata Sabri melansir detikNews.

Sabri menyampaikan itu adalam acara Adu Perspektif 'Poco-poco Koalisi Anies Baswedan' yang disiarkan detikcom bekerjasama dengan Total Politik, Rabu (14/6/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Sandiaga, kata Sabri, ingin berikhtiar dalam pemilu kali ini. Dia menilai Sandiaga masih memiliki peluang sebagai calon presiden (capres).

"Maka dari itu, dia ingin berikhtiar untuk berjuang dalam kontestasi demokrasi ini untuk ada di tiket. Nah yang gue bilang tadi, selama ini persepsinya dia Robbin bukan Batman. Cawapres, cawapres, padahalkan bisa saja dia menjadi calon presiden," ucapnya.

Sabri menyebut Sandiaga merupakan politikus yang melakukan retail politik ke seluruh daerah di Indonesia. Sabri berharap dengan bergabung ke PPP, peluang Sandiaga untuk menjadi capres terbuka.

"Kenapa PPP? Berarti setelah dia melakukan retail politik ke seluruh Indonesia dengan segala stakeholder di PPP tentu itu berbeda dengan partai sebelumnya," ucap Sabri.

"Di partai sebelumnya tidak ada para ulama, tidak ada para Kiai, tidak ada majelis syariah dan sebagainya. Tapi dia merasa itu cocok dengan dia, dan dia bergabung dan dia harus ikut aturan main di sana. (Di PPP) mudah-mudahan bisa jadi Batman," imbuhnya.

Untuk diketahui, setelah tidak lagi menjadi kader Gerindra, Sandiaga kini bergabung dengan PPP. Sandi resmi dikukuhkan sebagai kader PPP dan mendapat kartu tanda anggota (KTA) hingga jaket PPP pada Rabu (14/6).

Pengukuhan Sandiaga sebagai kader PPP dilakukan di DPP PPP, Jalan Dipenogoro, Jakarta Pusat. Pemberian KTA dan jaket diberikan langsung oleh Plt Ketum PPP Mardiono didampingi sejumlah petinggi partai PPP.

Sandiaga tiba sekitar pukul 16.11 WIB. Kedatangan Sandi disambut oleh Sekjen DPP PPP Arwani Thomafi, Ketua DPP PPP Achmad Baidowi (Awiek), hingga Wakil Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Amir Uskara.

Bicara Tahun Politik, Sandiaga Uno: Menterinya Tidak Kemana-mana


Wasekjen Partai Demokrat, Jansen Sitindaon mendukung cawe-cawe positif Presiden Joko Widodo (Jokowi). Oleh karena itu, Partai Demokrat meminta agar Jokowi melakukan cawe-cawe positif dengan mereshuflle Moeldoko dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan (KSP).

Hal itu disampaikan Jansen dalam acara Adu Perspektif 'Poco-poco Koalisi Anies Baswedan' yang disiarkan detikcom bekerjasama dengan Total Politik, Rabu (14/6/2023). Jansen awalnya mempertanyakan maksud Sandiaga melapor ke Jokowi sebelum bergabung dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

"(Sandiaga lapor Jokowi sebelum gabung PPP) apa ini SOP dalam kabinet? Kan Pak Jokowi nuwun sewu gitu, ini juga penting ini, Pak, reshuflle itu Moeldoko, Pak Jokowi, nuwun sewu Pak. Biar hilang juga tuduhan di luar sana kalau jenengan merestui (KLB Demokrat)," kata Jansen.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Jansen mengaku Partai Demokrat dan seluruh kader beserta pendukung tak rela pajak yang dibayarkan ke negara untuk menggaji Moeldoko. Jansen meminta Jokowi mereshuflle Moeldoko.

"Apapun kan, kami ini Partai Demokrat tidak rela juga puluhan juta kader, simpatisan, pemilih Partai Demokrat membayar pajak di negara ini, membayar gaji KSP bernama Moeldoko itu. Jadi nuwun sewu Pak Jokowi, saya ini termasuk yang setuju cawe-cawe yang positif jenengan kemarin," ujarnya.

Menurut Jansen ketentuan untuk cawe-cawe positif ada dalam Undang-Undang (UUD). Dia menilai dengan mereshuflle Moeldoko, Jokowi sudah melakukan upaya cawe-cawe yang positif.

"Karena cawe-cawe positif itu ketentuannya kan di undang-undang ada, misalnya ingin mendorong pemilu kita lebih demokratis lagi, nggak ada masalah. Termasuk soal ini (Moeldoko), cawe-cawe positif lah Pak, karena reshuflle itu adalah kewenangan jenengan. Mengangkat Moeldoko ini jenengan sumber powernya dari jenengan. Itu mungkin permintaan terakhir," imbuhnya.


Wacana meleburkan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) dan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) mencuat. Proposal menduetkan Prabowo Subianto dan Airlangga Hartarto juga muncul seiring upaya peleburan dua koalisi tersebut.

Kepala Bapillu Partai Golkar Nusron Wahid mengungkapkan peluang koalisi empat partai yang diintegrasikan dari KIB minus PPP dan KKIR. Nusron Wahid mengungkapkan proposal jika KIB dilebur dengan KKIR, bakal capresnya dari KKIR dan cawapresnya KIB.

"Ya kan begini ya, kalau gagasannya itu adalah integrasi dua koalisi yaitu KIB dan KKIR, kan KKIR sudah mempunyai calon presiden yang pakem, yang tidak mau ditawar, namanya Pak Prabowo Subianto. Supaya ini (koalisi) bisa melebur, kan kita juga harus ada yang mau mengalah," kata Nusron Wahid kepada wartawan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (14/6).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Oke kalau begitu presidennya dari KKIR, tapi wakil presidennya dari KIB," imbuhnya.

Nusron menilai KKIR kekeh dengan Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai bakal capres 2024. Namun, cawapres diusulkan akan datang dari KIB.

"Ya KIB siapa (cawapresnya) biar diputus dalam KIB. Tapi tentunya karena saya orang Golkar, berkepentingan supaya KIB itu nanti yang muncul nanti nama Pak Airlangga Hartarto," terangnya.

Nusron menyebut Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto sangat wajar jika menjadi cawapres Prabowo dari KIB. Sebab, katanya, Golkar merupakan partai yang besar dalam KIB ketimbang PAN.

Nusron Wahid. (Ari Saputra/detikcom)

"Kenapa? Karena Airlangga merupakan Ketua Umum Golkar, dalam KIB, Golkar juga partai paling besar, wajar dong dan relevan begitu," kata dia.

"Ini (koalisi) kalau jadi bagus. Kenapa? Karena Gerindra secara suara pemenang nomor tiga, ini nomor dua, mempunyai presentasi. Di dalam KKIR, Gerindra adalah partai paling besar, lebih besar dari PKB. Dalam KIB, Golkar adalah yang lebih besar daripada PAN saya kira fair. Ketika nanti bagaimana rumusannya kalau proposalnya disetujui atau tidak disetujui, ya namanya kan soal bagaimana nanti para empat ketua umum ini berunding," sambungnya.

Nusron mengatakan pihaknya tengah memprioritaskan pembentukan koalisi besar untuk mengusung presiden dari KKIR dan wakil presiden dari KIB. Namun, dia berbicara soal peluang munculnya poros keempat jika koalisi ini tak terwujud.

"Hari ini kita buat prioritas pertama koalisi besar dengan presiden dari KKIR, kemudian wakil presiden dari KIB. Kalau nggak terjadi ya, maka muncul poros keempat, bisa Golkar dengan PAN atau dji samsoe dan sebagainya," tuturnya.

"Ya berbagai probability, opsi dengan PKB juga ada juga, masing-masing masih terbuka, masih cair kan sampe bulan Oktober kan, orang dulu Kiai Ma'ruf aja satu hari sebelumnya baru putus kok," lanjutnya.

Gerindra Serius Lebur KKIR dan KIB

Waketum Partai Gerindra Habiburokhman menyebut rencana pembentukan koalisi yang dilebur dari KKIR dan KIB merupakan langkah serius. Habiburokhman mengatakan pembentukan koalisi empat partai ini sudah sampai tahapan yang serius.

"Ya kalau ini di bahasa gaul anak-anak sudah serius lah ini, taarufnya sudah serius, bukan sekedar say hello. Sudah ada komunikasi intensif antara para petinggi-petinggi kami," ujar Habiburokhman kepada wartawan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (14/6).

Habiburokhman mengatakan para petinggi Gerindra, Golkar, PKB, dan PAN intensif melakukan komunikasi. Saat ditanyakan soal proposal agar Airlangga Hartarto menjadi cawapres Prabowo Subianto, Habiburokhman enggan merinci.

"Itu nanti lah, yang sekarang kelihatan rumit, nantinya nggak rumit lagi," ucapnya.

Habiburokhman mengungkap akan ada pertemuan antara empat partai politik (parpol) ini. Namun, dia tak merinci waktu pastinya.

"Pasti dong, nanti diinfo ke kawan-kawan. Iya dong, dalam waktu dekat yang jelas sebelum Oktober ada pertemuan," tuturnya.

Habiburokhman berharap agar koalisi empat partai ini tidak hanya terbentuk karena pemilu saja. Namun, Habiburokhman berharap koalisi ini dapat terus berjalan.

"Ya kita berharap ya, koalisi ini kan bukan hanya sekedar mau pemilu, mencalonkan Pak Prabowo dan cawapresnya," kata dia.

"Tetapi bisa langgeng sebagaimana koalisi yang saat ini di pemerintahan. Bisa lima tahun ke depan, kita bersama-sama membangun bangsa ini," imbuhnya.

Simak Video 'Gerindra: Cak Imin Prioritas Cawapres Prabowo':

[Gambas:Video 20detik]

Halaman 1 2 Selanjutnya


Pendukung Sandiaga Uno, Miftah Sabri mengungkapkan alasan Sandiaga keluar dari Partai Gerindra. Dia mengatakan Sandi memikirkan periode optimum dalam hidupnya.

"Ya kan Gerindra sudah memutuskan Pak Prabowo menjadi calon presiden, Sandi tinggal punya dua pilihan at the time kalau beliau mau tidak maju lagi, berarti sabar saja. Tapi dia sudah memutuskan, dia merasa, dia bilang 'Gua ini udah tua juga, sudah 54 umur gua'. Artinya dia merasa mungkin 10 sampai 15 tahun ke depan periode optimum dalam hidupnya," kata Sabri.

Hal itu disampaikan dia dalam acara Adu Perspektif 'Poco-poco Koalisi Anies Baswedan' yang disiarkan detikcom bekerjasama dengan Total Politik, Rabu (14/6/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Sabri menuturkan Sandiaga ingin berikhtiar dalam pemilu kali ini. Menurut Sabri, Sandiaga memiliki kesempatan untuk menjadi capres meski selama ini selalu dipandang sebatas cawapres.

"Maka dari itu, dia ingin berikhtiar untuk berjuang dalam kontestasi demokrasi ini untuk ada di tiket. Nah yang gue bilang tadi, selama ini persepsinya dia Robbin bukan Batman. Cawapres, cawapres, padahalkan bisa saja dia menjadi calon presiden," ucapnya.

Sabri menyampaikan Sandiaga merupakan politikus yang melakukan retail polituk ke seluruh daerah di Indonesia. Dia berharap dengan bergabung ke PPP peluang Sandiaga menjadi capres terbuka.

"Kenapa PPP? Berarti setelah dia melakukan retail politik ke seluruh Indonesia dengan segala stakeholder di PPP tentu itu berbeda dengan partai sebelumnya," ucap Sabri.

"Di partai sebelumnya tidak ada para ulama, tidak ada para Kiai, tidak ada majelis syariah dan sebagainya. Tapi dia merasa itu cocok dengan dia, dan dia bergabung dan dia harus ikut aturan main di sana. (Di PPP) mudah-mudahan bisa jadi Batman," imbuhnya.

Seperti diketahui, setelah tidak lagi menjadi kader Gerindra, Sandiaga kini bergabung dengan PPP. Sandi resmi dikukuhkan sebagai kader PPP dan mendapat kartu tanda anggota (KTA) hingga jaket PPP pada Rabu (14/6).

Pengukuhan Sandiaga sebagai kader PPP dilakukan di DPP PPP, Jalan Dipenogoro, Jakarta Pusat. Pemberian KTA dan jaket diberikan langsung oleh Plt Ketum PPP Mardiono didampingi sejumlah petinggi partai PPP.

Sandiaga tiba sekitar pukul 16.11 WIB. Kedatangan Sandi disambut oleh Sekjen DPP PPP Arwani Thomafi, Ketua DPP PPP Achmad Baidowi (Awiek), hingga Wakil Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Amir Uskara.


Pendukung Sandiaga Uno, Miftah Sabri mengatakan dukungan capres Partai Persatuan Pembangunan (PPP) masih bisa berubah. Perubahan disebut bisa terjadi setelah Sandiaga Uno bergabung dengan partai berlambang Kabah itu.

Hal itu disampaikan Sabri dalam acara Adu Perspektif 'Poco-poco Koalisi Anies Baswedan' yang disiarkan detikcom bekerjasama dengan Total Politik, Rabu (14/6/2023). Sabri mulanya menyampaikan jika nama Sandiaga masuk dalam lima besar politisi populer.

"Sekarang ini kalau kita bisa menyebut siapa politisi di Indonesia ini top 5 popularity, nah adalah kawan ini (Sandiaga) masuk satu," kata Sabri.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Sabri kemudian menyampaikan arah dukungan capres PPP masih bisa berubah setelah Sandiaga bergabung. Dia menyebut perubahan bisa terjadi saat rapat pimpinan nasional (Rapimnas) PPP nanti.

"Kan (Sandiaga) sudah di PPP. (Waktu PPP mendukung Ganjar) kan Sandi belum bergabung, bisa berubah (dukungan capres) kan mau Rapimnas lagi hari Sabtu, kita lihat," ujarnya.

Sabri menilai Sandiaga memiliki modal untuk menjadi capres. Dia mengibaratkan Sandiaga yang selama ini selalu disorot sebagai Robin, pahlawan super fiktif yang muncul sebagai mitra junior Batman.

"Tapi kan nanti harus ikut aturan di PPP Sandi-nya, nah Rapimnas hari Sabtu udah ada di kader baru kita. Artinya dia punya modal, tapi masalahnya dalam perjalanan politiknya sampai hari ini, dia dipersepsikan sebagai Robin, belum Batman, di mana-mana cawapres," imbuhnya.

Resmi Gabung PPP

Sebelumnya, Sandi resmi dikukuhkan sebagai kader Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Sandi pun diberikan kartu tanda anggota (KTA) hingga jaket PPP.

Pantauan detikcom, Rabu (14/6/2023) di DPP PPP, Jalan Dipenogoro, Jakarta Pusat, pemberian KTA dan jaket itu diberikan langsung oleh Plt Ketum PPP Mardiono. Selain itu, turut mendampingi sejumlah petinggi partai PPP.

Sandiaga tiba sekitar pukul 16.11 WIB. Kedatangan Sandi disambut oleh Sekjen DPP PPP Arwani Thomafi, Ketua DPP PPP Achmad Baidowi (Awiek), hingga Wakil Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Amir Uskara.


Elit PDI Perjuangan (PDIP) Puan Maharani berencana melakukan pertemuan dengan Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Bakal capres PDIP, Ganjar Pranowo mengaku siap hadir dalam pertemuan tersebut jika diharuskan untuk datang.

"Ya kita berbagi tugas, kalau nanti saya harus datang ya saya datang," kata Ganjar di Gedung Gradika, Jalan Pahlawan, Semarang, dilansir detikJateng, Kamis (15/6/2023).

Ganjar juga mengaku sudah menjalin komunikasi terkait adanya rencana pertemuan Puan dengan AHY tersebut. Komunikasi itu dilakukan secara informal.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Saya juga komunikasi dengan kawan-kawan kok secara informal, kalau formal karena antarpartai ya kita berikan, tapi kalau saya harus datang ya saya datang," ujarnya.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sebelumnya mengatakan Puan Maharani bakal melakukan dialog dengan dengan AHY. Pertemuan itu dilakukan dengan menghormati etika politik.

"Nanti Mbak Puan akan bertemu dengan Mas AHY untuk melakukan dialog, tetapi kami menghormati etika politik," ujar Hasto kepada wartawan di Dermaga Kade Inggom, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Sabtu (10/6).

Hasto mengatakan partainya menghormati partai-partai yang telah membentuk koalisinya. Namun, kata Hasto, dialog demi kepentingan bangsa dan negara merupakan hal yang penting dan positif.

Baca selengkapnya di sini.

Simak juga 'Demokrat Pastikan Tetap di Koalisi Anies walau Ada Pertemuan AHY-Puan':

[Gambas:Video 20detik]


Partai Demokrat meminta bakal capres Koalisi Perubahan dan Persatuan (KPP) Anies Baswedan untuk segera mengumumkan cawapres pendampingnya. Partai Demokrat mengingatkan soal piagam koalisi yang telah diteken bersama tiga parpol.

"Jadi kami meminta kepada Mas Anies Baswedan ya untuk menyampaikan siapa calon wakil presiden nya paling lama bulan Juni ini, itu tetap itu karena sudah ada di ruang publik itu," kata Wasekjen Demokrat, Jansen Sitindaon dalam acara Adu Perspektif 'Poco-poco Koalisi Anies Baswedan' yang disiarkan detikcom bekerjasama dengan Total Politik, Rabu (14/6/2023).

Jansen meminta untuk tidak menganggap makna evaluasi yang pernah disampaikan Demokrat terkait deklarasi cawapres Anies sebagai sebuah ancaman. Dia menegaskan Demokrat merupakan pendiri koalisi tersebut dan dibuat secara sadar tanpa paksaan.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Yang kedua, makna evaluasi di sini jangan dianggap ancaman ya gitu, harus diingat Partai Demokrat ini adalah pendiri koalisi ini, owner dari koalisi ini. Dan kami membentuk koalisi ini secara sadar, bukan ada paksaan dari pihak manapun," ujarnya.

"Jadi terbentuknya koalisi ini adalah persis sebagaimana bunyi amanat konstitusi capres cawapres itu diajukan oleh partai politik gitu. Jadi ini murni koalisi yang kami bentuk atas kesadaran Demokrat sendiri beserta dua kawan kami yang lain tanpa ada tekanan dari pihak manapun. Jadi jangan dimaknai Partai Demokrat kemudian memberikan evaluasi ini akan loncat dari perahu, nggak. Di banyak kesempatan, Ketum kami Mas AHY itu menyatakan terang benderang, sekuat tenaga kita, kita akan berusaha melayarkan koalisi ini ya sampai ke pelabuhan yang mau kita tuju, itu posisinya," lanjutnya.

Jansen kemudian mengingatkan soal piagam koalisi. Sambil menunjukkan isi piagam koalisi melalui gawainya, Jansen membacakan poin empat dalam piagam tersebut yang menyebut bahwa pengumuman cawapres dideklarasikan dalam waktu yang tidak terlalu lama sejak piagam tersebut dikeluarkan Februari lalu.

"Kemudian yang ketiga ini juga untuk menjawab teman-teman NasDem, karena dalam debat kemarin itu, teman-teman NasDem mengatakan kan sudah ada piagam koalisi Partai Demokrat, kok kalian nggak patuh dengan itu. Jadi coba nanti teman-teman untuk publik juga, karena soal publik politik ini, ini bukan soal, rumah tangga artis aja jadi publik apalagi politik. Ini kan soal kepentingan publik," ucapnya.

"Jadi coba baca, ini dia kan piagam ini di poin empat dikatakan ini piagam ditandatangani oleh Ketum NasDem Surya Paloh, Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Presiden PKS Ahmad Syaiku sesui ditulis, nomor empat dikatakan bahwa dalam waktu yang tidak terlalu lama, KPP Koalisi Perubahan dan Persatuan akan menyelenggarakan deklarasi dan mengumumkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Jadi ini tanggal 14 Februari 2023 jadi dalam rentan waktu yang tidak terlalu lama. Makanya semangat dari koalisi perubahan ini bukan semangat last minute, nah semangatnya ini semangat jauh-jauh hari. Jadi evaluasi Partai Demokrat sesui dengan poin empat adalah evaluasi terhadap strategi teman-teman kami yang lain yang ingin last minute," papar Jansen.


Partai Demokrat (PD) tidak setuju dengan istilah yang menyebut pengumuman cawapres untuk Anies Baswedan nanti bakal mengejutkan publik. Soalnya, nama-nama potensial cawapres sudah diketahui publik sejak lama.

"Kami tidak terlalu setuju dengan kata-kata kejutan. Mau kejutan apa? Memang ada calon wakil presiden dari luar negeri yang nggak pernah kita kenal nanti?" kata Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Janesn Sitindaon, dalam diskusi Adu Perspektif detikcom dengan Total Politik, Rabu (14/6/2023).

Dia menjelaskan, nama-nama cawapres potensial sudah beredar di pemberitaan soal survei politik, sejak dua tahun lalu. Maka, nama cawapres Anies juga bakal tidak jauh dari nama-nama yang lebih dulu beredar itu.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Karena toh namanya tingal 10 nama ini saja kok sejak dua tahun lalu, tidak ke mana-mana ini," kata Jansen.

Demokrat berharap Anies segera mengumumkan cawapresnya. Soalnya, semakin cepat diumumkan maka semakin cepat pula sosialisasi capres-cawapres bisa dilakukan oleh Demokrat, NasDem, dan PKS, lewat kader-kadernya. Elektabilitas Anies dan cawapresnya bisa turut terkerek.

"Kalau kemudian nama cawapres ini sudah kita ketahui sejak jauh-jauh hari, tiga partai ini bisa langsung konsolidasi," kata dia.

Istilah 'kejutan' atau 'element of surprise' dari pengumuman cawapres Anies ini pernah dikemukakan oleh Ketua DPP Partai NasDem, Willy Aditya, pada tahun lalu.

"Barusan saya juga bilang hal itu, tentu politik selalu penuh dengan element of surprise tentu posisi cawapres juga akan menjadi element of surprise juga gitu ya," ujar Willy di Morissey Hotel, Jakarta Pusat, 6 November 2022.


Juru Bicara Anies Baswedan, Hendri Satrio atau Hensat, mengatakan Anies merupakan 'people's champion'. Menurut Hensat, Anies berbeda jika dijajarkan dengan dua calon presiden lainnya yakni Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo.

Hal itu disampaikan Hensat dalam acara Adu Perspektif 'Poco-poco Koalisi Anies Baswedan' yang disiarkan detikcom bekerjasama dengan Total Politik, Rabu (14/6/2023). Hensat awalnya berbicara soal perjuangan Anies untuk menghadapi dua pertandingan.

"Mas Anies ini kan harus menghadapi dua pertandingan, pertandingan pertama adalah sebelum pertandingan. Pertandingan kedua pada saat pertandingan itu dimulai. Nah beratnya, justru pertandingan yang sebelum pertandingan, yang masa-masa saat ini," kata Hensat.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Hensat kemudian menyebut Anies sebagai people's champion. Sebab Anies saat ini tidak memiliki jabatan apapun saat diusung sebagai bakal capres.

"Anies Baswedan itu kan pepople champion ya, kenapa saya katakan people champion, kalau dari tiga besar itu kan dua-duanya pejabat. Prabowo itu Menteri (Pertahanan), Ganjar itu Gubernur (Jawa Tengah), yang rakyat ini cuma Anies," ujarnya.

Menurut Hensat, tak masalah jika saat ini Anies berada di posisi ketiga dalam survei eletabilitas. Dia mengatakan masih ada swing voters yang bisa membuat Anies sebagai people champion melawan dua kandidat yang disebut sebagai penguasa.

"Makanya sebagai people champion, konsisten di nomor tiga juga nggak papa, karena masih ada swing voters misalnya yang dipertimbangkan nantinya. Sehingga kalau dihitung sebenarnya, masih kompetitif nih semua. Swing voters menyebabkan Anies Baswedan sebagai people's champion bisa dan berani bertanding melawan para penguasa. Kan dua-duanya penguasa ini," ucapnya.

"Mas Ganjar itu waktu diumumkan, dideklarasikan, itu ada Presiden ke-5 ada presiden ke-7 ada Ketua DPR, enak sekali. Pak Prabowo begitu juga sebagai menteri, kolega-kolega lainnya juga ada yang menteri. Sebagai people's champion, Anies Baswedan harus menghadapi itu semua, demi apa, demi rakyat," imbuhnya.


Wasekjen Partai Demokrat Jansen Sitindaon menanggapi soal evaluasi dukungan ke bacapres Koalisi Perubahan, Anies Baswedan. Jansen menegaskan bahwa evaluasi itu bukanlah suatu ancaman.

"Jadi kami meminta kepada Mas Anies Baswedan untuk menyampaikan siapa calon wakil presidennya ya, paling lama bulan Juni ini. Itu tetap tuh, karena itu sudah disampaikan ada di ruang publik. Makna evaluasi di sini jangan dianggap ancaman ya, harus diingat, Partai Demokrat ini adalah pendiri koalisi, owner dari koalisi ini," kata Jansen dalam Adu Perspektif detikcom bersama Total Politik, Rabu (14/6/2023).

Jansen menyebut pembentukan Koalisi Perubahan tidak terdapat unsur paksaan dari pihak tertentu. Koalisi ini, katanya, merupakan inisiasi Partai Demokrat.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Dan kami membentuk koalisi ini secara sadar, bukan ada paksaan dari pihak manapun. Jadi terbentuknya koalisi ini adalah persis sebagaimana amanat konstitusi, capres cawapres itu diajukan oleh partai politik," ujarnya.

"Jadi ini murni koalisi yang kami bentuk atas kesadaran Partai Demokrat sendiri beserta dua kawan kami yang lain tanpa ada tekanan dari pihak manapun," sambungnya.

Lebih lanjut, dia juga menegaskan bahwa Demokrat tak akan keluar dari koalisi untuk mendukung Anies.

"Jadi jangan dimaknai kemudian Partai Demokrat karena memberikan evaluasi ingin lancar dari perahu, ini nggak, banyak kesempatan mas Ketum AHY, kita akan berusaha melayarkan koalisi ini sampai ke pulau manapun yang kita tuju," ujarnya.

Sebelumnya, Partai Demokrat menduga turunnya survei elektabilitas bakal capres Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan karena belum ada deklarasi cawapres. Demokrat membuka opsi evaluasi jika belum ada deklarasi berpasangan hingga Juni ini.

"Kalau Juni belum deklarasi berpasangan, kemungkinan Demokrat akan mengevaluasi," kata Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat Andi Arief kepada wartawan, Senin (5/6).

Saat ditanya maksud evaluasi tersebut, Andi Arief mengatakan evaluasi itu bersifat menyeluruh.

"Evaluasi menyeluruh," kata Andi.


Mahkamah Agung (MA) menolak peninjauan kembali (PK) yang diajukan Jhoni Allen Marbun terkait pemecatannya dari anggota Partai Demokrat (PD). Wasekjen Partai Demokrat, Jansen Sitindaon menilai dengan ditolaknya PK Jhoni, bisa menjadi bukti baru yang bisa memperkuat Mahkamah Agung untuk menolak PK yang diajukan kubu Moeldoko terkait Kongres Luar Biasa (KLB) Demokrat di Deli Serdang.

Hal itu disampaikan Jansen dalam acara Adu Perspektif 'Poco-poco Koalisi Anies Baswedan' yang disiarkan detikcom bekerjasama dengan Total Politik, Rabu (14/6/2023). Mulannya Jansen mengulas jembali alasan Jhoni dipecat dari Demokrat.

"Kembali ke belakang dulu, dasar dulu beliau itu dipecat kan karena ikut terlibat bahkan jadi inisiator KLB, kemudian institusi partai memecat beliau, kemudian pemecatan itu diajukan ke pengadilan untuk diuji dan sampai tingkat terakhir begitu ya, Mahkamah Agung memutuskan bahwa pemecatannya itu sah. Artinya beliau memang ikut KLB yang tidak sesuai dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, Partai Demokrat, sehingga kemudian pemecatannya itu dibenarkan," kata Jansen.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Jansen kemudian merespons PK yang diajukan Jhoni itu. Dia menilai hal itu bisa menjadi bukti dan landasan untuk MK menolak PK kubu Moeldoko karena sudah jelas bukan lagi sebagai kader Demokrat.

"Kalau mau dikaitkan dengan PK terkait kepengurusan yang saekarang, masih ada di Mahkamah Agung, putusan ini bukti baru ini,fakta baru ini, harusnya semakin memperkuat bahwa PK kepengurusan yang diajukan Moeldoko itu ditolak. Kalau kemarin kan yang mengaku-ngaku Ketua Umumnya Moeldoko itu bukan kader Demokrat, ini sekarang Sekjennya pun udah bukan kader Demokrat. Jadi secara legal standing di PK kepengurusan itu, kan mereka harus membuktikan, anda ini kader Demokrat atau tidak," ujarnya.

Selain itu, kata Jansen, Moeldoko juga tidak pernah menjadi kader Partai Demokrat. Dia yakin MA akan menolak PK Moeldoko karena yang bersangkutan bukan kader Demokrat.

"Kalau Moeldoko sudah sejak dulu tidak pernah jadi kader Demokrat, jadi anggota Demokrat bahkan jadi pengurus Partai Demokrat. Kalau kita mau masuk ke bukti suratnya, seluruh kader partai di Indonesia ini kan namanya ada di Sipol, yang dikelola oleh KPU, nggak ada namanya di situ," ucapnya.

"Jadi harusnya, dengan adanya bukti baru ini tadi ya, semakin memperkuat kalau istilah saya ya lima ribu persen seharusnya Mahkamah Agung menolak soal PK kepengurusan itu, karena Ketua Umumnya bukan kader, Sekjennya pun sekarang bukan kader. Sedangkan UU parpol imperatif terang dan jelas mengatur, kader itu haruslah anggota partai politik, jangankan jadi Ketua Umum, jadi ketua ranting aja tingkat desa kelurahan, orang harus jadi kader Demokrat," lanjutnya.

Lebih lanjut Jansen juga mengungkit langkah Menkumham Yasonna Laoly menolak pengajuan SK kepengurusan Moeldoko di Demokrat sudah tepat. Dia menyebut Moeldoko tidak layak jadi Ketum Demokrat.

"Makanya dalam banyak kesempatan saya mengatakan jangankan jadi Ketua Umum, jadi ketua tingkat ranting saja Pak Moeldoko ini nggak memenuhi syarat. Nggak bisa. Sekaligus menerangkan apa yang dilakukan oleh Menkumham menolak pengajuan permohonan SK kepengurusan Moeldoko itu sudah tepat," imbuhnya.

Halaman 1 2 Selanjutnya


Sampai sekarang, sosok calon wakil presiden (cawapres) untuk bakal capres Anies Baswedan masih belum jelas. Dalam menentukan cawapres, Anies dinilai disandera oleh tiga partai pendukungnya.

"Anies ini kan disandera oleh tiga partai ini," kata mantan politikus Partai NasDem, Zulfan Lindan, dalam acara Adu Perspektif detikcom bersama Total Politik, Rabu (14/6/2023) malam.

Tiga partai pendukung Anies adalah Partai NasDem, Partai Demokrat, dan PKS. Di depan publik, seolah-olah Anies diberi kebebasan menentukan cawapresnya. Tapi di balik layar, sebenarnya para ketum parpol pendukung Anies menjadi pihak yang menentukan cawapres.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kita tahu lah main-main seperti ini. Kita ini bukan anak kecil dalam politik," kata Zulfan.

Ada aspek 'manifest' atau yang terejawantahkan, yakni Anies diberi otoritas menentukan siapa cawapresya. Namun ada pula aspek 'latent' atau yang tak nampak namun potensial, yakni penentu cawapres sebenarnya adalah para pimpinan parpol.

"Akhirnya Anies juga gamang," kata Zulfan.

Misalnya saja, Anies memutuskan AHY Sang Ketum Demokrat sebagai cawapresnya. Anies tidak bisa langsung memutuskan melainkan harus berbicara terlebih dahulu ke pimpinan PKS, Demokrat, hingga NasDem.


Wasekjen Partai Demokrat Jansen Sitindaon berbicara soal langkah KLB Moeldoko yang mengajukan peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA) terkait kepengurusan DPP Demokrat. Jansen awalnya mengatakan bahwa pengusungan Koalisi Perubahan memanglah berat.

"Sering saya katakan, termasuk kemarin ke teman-teman NasDem, memang berat sekali kita ngusung Koalisi Perubahan ini, termasuk soal tekanannya dan lain-lain," kata Jansen dalam adu perspektif detikcom bersama Total Politik, Rabu (14/6/2023).

"Tapi kalau teman-teman NasDem itu hanya individu kadernya yang diambil, kalau kami Partai Demokrat ini rumah kami yang mau diambil, ini udah jauh," tambahnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Jansen mengatakan bahwa tentu hal ini merupakan upaya penjegalan terhadap Demokrat di Pilpres 2024 nanti. Pasalnya jika PK Moeldoko dikabulkan, syarat presidential threshold (PT) akan sulit digapai.

"Udah rumahnya yang mau diambil, itu makanya kalau dikaitkan ke soal PT 20 persen, kalau dalam tanda kutip diarahkan ke diksi penjegalan tadi ya ini," katanya.

Menurutnya, hal ini dinilai sebagai penjegalan Anies Baswedan yang hendak maju sebagai capres.

"Karena kalau rumah ini diambil maka 54 kursi, sembilan koma sekian persen suara kursi DPR Demokrat itu yang melengkapi minimum 20 persen koalisi perubahan yang mengusung Anies Baswedan langsung hilang, kaitannya dengan itu," katanya.


Calon presiden (capres) Koalisi Perubahan Anies Baswedan bersama sang istri Fery Farhati menggelar acara silaturahmi dengan para Bu Nyai pengasuh pondok pesantren se-Jawa Timur di Dyandra Convention Center, Surabaya. Anies mengaku bersilaturahmi dengan para Bu Nyai. Dirinya juga bercerita soal lika-liku perjalanan hidupnya bersama sang istri.

"Tadi kita ngobrol silaturahmi aja. Yang diobrolin saya sama istri cerita perjalanan keluarga kita. Cerita tentang anak-anak, juga pengalaman ketika di Jakarta. Itu mereka ada menyampaikan ada harapan, ada pertanyaan, bahwa itu kira-kira diskusinya," kata Anies, Rabu (14/6/2023).

Menurut Anies, peran Bu Nyai di ponpes sangat vital. Salah satunya memastikan pondok pesantren berjalan dengan baik.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Dan para Nyai ini adalah jantungnya di pondok pesantren. Mereka-mereka yang bekerja di belakang layar memastikan bahwa kegiatan di pondok semua berjalan dengan baik," jelasnya.

"Dan mereka-mereka inilah dalam sejarah panjang ini yang mengambil peran sangat penting. Walaupun sering tidak pernah terlihat di depan, peran ibu sangat mendasar," tambahnya.

Anies mengaku berkomitmen penuh untuk memperjuangkan hak-hak para perempuan.

"Jadi tadi saya sampaikan kita harus menempatkan ibu, kaum perempuan di tempat yang terhormat. Dan hari ini kami di Jawa Timur silaturahmi dengan para Nyai yang menjaga kegiatan pondok-pondok kita sehingga bisa berjalan dengan baik," tegasnya.

Apakah pertemuan ini sebagai bentuk Anies mengejar ceruk suara Nahdiliyin di Jawa Timur?

"Semuanya, kita (akan) silaturahmi," tandasnya.

Saat Anies Jajal Naik KRL Bogor-Jakarta di Jam Pulang Kantor


Anies Baswedan bersilaturahmi dengan Bu Nyai pengasuh pondok pesantren (ponpes) se-Jatim di Dyandra Convention Hall, Surabaya. Dia ditemani istrinya, Fery Farhaty Ganis .

Anies mengatakan, kegiatan itu merupakan ajang silaturahmi. Mereka membicarakan pelbagai hal saat pertemuan dengan para pengasuh ponpes se-Jatim.

"Tadi kita ngobrol, silaturahmi saja. Saya sama istri, cerita-cerita tentang perjalanan keluarga kita dan anak-anak, juga cerita pengalaman ketika di Jakarta, mereka menyampaikan ada harapan dan ada pertanyaan," kata Anies kepada detikJatim saat ditemui di Dyandra Convention Center Surabaya, Rabu (14/6/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Anies menegaskan, para Bu Nyai di Jatim memiliki peranan penting dalam sejumlah hal di lingkungan ponpes. Meski, jarang atau tak pernah terekspose sama sekali di depan panggung.

"Para Bu Nyai ini adalah jantungnya di ponpes, mereka-mereka yang bekerja di belakang layar memastikan bahwa kegiatan di pondok semua berjalan baik," ujarnya.

"Mereka-mereka inilah dalam perjalanan panjang ini yang berperan sangat penting, walaupun sering tidak terlibat di depan, peran itu sangat mendasar," imbuh dia.

Anies lantas mengajak khalayak untuk menghormati dan menghargai perempuan, tak terkecuali para Nyai selaku pengasuh di Ponpes.

"Tadi saya sampaikan bahwa kita harus menempatkan ibu dan kaum perempuan di tempat yang terhormat dan hari ini kita bersilaturahmi dengan para Nyai yang menjaga kegiatan pondok-pondok kita sehingga bisa berjalan dengan baik," tuturnya.

Saat Anies Jajal Naik KRL Bogor-Jakarta di Jam Pulang Kantor


Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo merespons terkait rencana pertemuan Ketua DPP PDIP Puan Maharani dengan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Ganjar menyebut hal tersebut bentuk pembagian tugas.

"Ya kita berbagi tugas, kalau nanti saya harus datang ya saya datang," ujar Ganjar di Gedung Gradika, Jalan Pahlawan, Semarang, Rabu (14/6/2023).

Ganjar juga mengaku sudah menjalin komunikasi terkait adanya rencana pertemuan Puan dengan AHY tersebut.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Saya juga komunikasi dengan kawan-kawan kok secara informal, kalau formal karena antarpartai ya kita berikan, tapi kalau saya harus datang ya saya datang," lanjutnya.

Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan Puan Maharani bakal melakukan dialog dengan dengan AHY. Pertemuan itu dilakukan dengan menghormati etika politik.

"Nanti Mbak Puan akan bertemu dengan Mas AHY untuk melakukan dialog, tetapi kami menghormati etika politik," ujar Hasto kepada wartawan di Dermaga Kade Inggom, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Sabtu (10/6).

Hasto mengatakan partainya menghormati partai-partai yang telah membentuk koalisinya. Namun, kata Hasto, dialog demi kepentingan bangsa dan negara merupakan hal yang penting dan positif.

"Jadi partai-partai yang sudah bergandengan tangan, yang sudah membentuk kerja sama, kami hormati. Meskipun demikian, dialog kan sesuatu hal yang penting," ucap Hasto.

PKS soal Kabar AHY Masuk Radar Cawapres Ganjar: Drama untuk Rating


Anies Baswedan bersama sang istri, Fery Farhati menghadiri acara silaturahmi dengan para Ibu Nyai pengasuh pondok pesantren (ponpes) se-Jawa Timur di Dyandra Convention Center, Surabaya. Usai acara, Anies ditanya soal perkembangan terbaru sosok cawapres yang akan mendampinginya di Pilpres 2024.

Dalam acara ini, dihadiri ratusan para Ibu Nyai dari berbagai pondok pesantren. Selain itu hadir sejumlah elite Partai NasDem, mulai Ketua DPW NasDem Jatim Sri Sajekti Sudjunadi.

Anies mengaku kegiatan dengan Bu Nyai pengasuh pondok pesantren merupakan acara silaturahmi dan ajang diskusi. Anies menyatakan, belum ada nama cawapres yang akan diumumkan dalam waktu dekat.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Belum. Ini lagi ngomongin silaturahmi," kata Anies saat ditanya detikJatim, Rabu (14/6/2023).

Anies masih menyimpan merahasiakan sosok cawapres yang akan mendampinginya. Ia lalu berkelakar soal genting.

"Gentingnya rapat ini, tidak ada yang bocor ini," kelakar Anies sambil menunjuk atap gedung.

Saat Anies Jajal Naik KRL Bogor-Jakarta di Jam Pulang Kantor


Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto pernah menyatakan partainya tak ingin bekerja sama dengan Partai Demokrat (PD) sebelum muncul rencana pertemuan Ketua DPP PDIP Puan Maharani dan Ketum PD Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Lantas, apa kata politikus PDIP dengan kondisi sekarang?

Politikus PDIP yang juga Wakil Ketua Baleg DPR RI Muhammad Nurdin mengatakan dirinya akan berpedoman pada pernyataan Hasto yang sekarang. Ia tak ingin mengulas pernyataan di masa lalu.

"Berlaku sama siapa? Sekarang ngomongnya lain lagi kan, ya sekarang lah yang baru," kata Nurdin di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (14/6/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Nurdin menyebut yang dipermasalahkan bukan lantaran terbuka atau tidak untuk bekerja sama dengan Demokrat. Namun, kata dia, semua pihak ingin menghadirkan suasana tentram dan damai jelang pemilu 2024.

"Bukan, kita ini kan maunya pemilu ini aman, tentram, tidak ada lagi. Bahwa kontestasi itu ada yang menang, yang kalah, itu kan urusan nanti. Tapi, tidak jadi kayaknya ribut saja. 'Kayaknya' gitu kan. Mungkin ini untuk menenangkan semua lah," ujar Nurdin.

Menurut Nurdin politik itu dinamis dan berkembang. PDIP ingin fokus ke tujuan yang akan datang.

"Jadi ya namanya politik kan, berkembang. Sudah yang sekarang saja, yang ke depan," imbuhnya.

Pernyataan Hasto 2022

PDIP sebelumnya sempat berbicara soal peluang kerja sama dengan partai lain menuju Pilpres 2024. PDIP memberi sinyal ogah bekerja sama dengan PKS dan Partai Demokrat.

Hal itu disampaikan Hasto Kristiyanto di sela Rakernas II PDIP di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta, Kamis (23/6). Hasto awalnya merespons pertemuan NasDem dan PKS yang berlangsung Rabu (22/6) kemarin.

"Ya, itu bagus sekali ada partai yang secara dini membangun koalisi antara NasDem dengan PKS. PDIP mengucapkan selamat atas koalisi NasDem dan PKS tersebut. Tetapi, bagi PDIP, keyakinan yang kami tempuh adalah turun ke bawah ke desa-desa menyerap aspirasi masyarakat desa membantu memulihkan dari dampak pandemi COVID-19," kata Hasto.

Hasto lantas ditanya bagaimana peluang koalisi PDIP dengan PKS. Hasto tegas menolak.

"Ya kalau dengan PKS tidak," ujarnya.

Setelah itu, Hasto juga ditanya terkait peluang koalisi dengan Partai Demokrat. Hasto menyebut tidak mudah bekerja sama dengan Partai Demokrat.

"Ya, koalisi ini harus melihat emotional bonding pendukung PDIP. Begitu. Pendukung PDIP ini rakyat wong cilik yang tidak suka berbagai bentuk kamuflase politik. Rakyat apa adanya. Rakyat yang bicara dengan bahasa rakyat sehingga aspek historis itu tetap dilakukan. Kalau saya pribadi sebagai sekjen memang tidak mudah untuk bekerja sama dengan Partai Demokrat karena dalam berbagai dinamika politik menunjukkan hal itu," katanya.

Simak juga Video: Puan-AHY akan Bertemu, Ibas Tegaskan Demokrat Tetap di Koalisi Pro-Anies

[Gambas:Video 20detik]

Halaman 1 2 Selanjutnya


Erick Thohir mengunjungi Kantor DPW PAN Jawa Timur di Surabaya. Dia langsung disambut oleh Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas) dan Ketua DPW PAN Jatim Ahmad Riski Sadig.

Erick kemudian bersama Zulhas menyanyikan lagu Iwan Fals berjudul Kemesraan yang dipandu oleh penyanyi di atas panggung. Keduanya tampak bergandengan dan menunjukkan kemesraan.

Usai menyanyikan lagu kemesraan, Erick dan Zulhas kemudian diberi blangkon oleh kader PAN Jatim. Erick lalu menyampaikan orasi secara singkat.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Lagu kemesraan ini, lagunya cocok sama PAN. Lagunya kemesraan artinya apa? PAN makin mesrah dengan rakyat. Ditambahin jangan cepat berakhir (lirik janganlah cepat berlalu), jadi memang PAN terus berjuang untuk rakyat," jelasnya, Rabu (14/6/2023).

Erick lalu mengutip pesan Zulhas saat acara PAN di Semarang beberapa waktu lalu. Di antaranya PAN akan selalu bersama rakyat untuk memperjuangkan aspirasi warga.

"Seperti yang Pak Zul sampaikan di Semarang waktu itu, ingin PAN menjadi terdepan dalam memperjuangkan hak-hak kaum wanita. Bagaimana kesehatan untuk ibu-ibu harus jadi prioritas. Bagaimana PAUD dan Puskesmas yang kemarin sempat terkurangi, ini yang kita bangktikan kembali," katanya.

"Lalu ekonomi keumatan harus menjadi basis dari pertumbuhan baru. Pak Zul bilang bagaimana PAN harus berpihak ke anak muda yang hari ini sulit dapat lapangan pekerjaan. Inilah yang kita harapkan PAN dan tetap mesra. Kan lagunya mesra, jadi Insyaallah kita sama-sama terdepan memperjuangkan apa yang diinginkan rakyat," tambahnya.

Usai sambutan, kader PAN langsung meneriaki Erick Thohir capres hingga cawapres. "Erick Thohir Capres. Erick Thohir Cawapres," teriak kader.

Sementara itu Ketua DPW PAN Jatim Rizki Sadig merasa tersanjung kantornya menjadi saksi bersejarah pertemuan antara Zulhas dan Erick Thohir.

"Kehormatan bagi kami DPW PAN Jatim menyambut tamu penting republik di Rumah PAN Jatim. Dua sosok yg telah mampu mendorong reformasi, baik di bidang perdagangan dan BUMN," kata Rizki.

"Khusus pak Erick Thohir, selain mampu mendorong reformasi kultural dan struktural pada Kementerian BUMN, selaku Ketum PSSI beliau ternyata juga telah teruji membawa reformasi persebakbolaan nasional dan harapannya sepakbola Indonesia bisa berkiprah di kancah internasional," tukasnya.

Janji Anies ke Warga Bogor: Bangun Transportasi Umum Terjangkau


Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan (Zulhas) meminta semua pihak bersabar terkait ke mana arah koalisi PAN. Termasuk soal nasib Erick Thohir yang didukung PAN jadi cawapres. Zulhas menyebut pada saatnya akan diumumkan akan menjadi cawapres.

Ditanya apakah Erick Thohir akan jadi cawapres Prabowo Subianto atau Ganjar Pranowo, Zulhas menyebut bahwa hal itu akan diumumkan di waktu yang tepat.

"Tunggu tanggal mainnya!" kata Zulhas di Kantor DPW PAN Jatim didampingi Erick Thohir, Rabu (14/6/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Zulhas menyatakan kedatangan Erick Thohir di PAN dalam rangka silaturahmi. Ia juga menyebut Kantor PAN Jatim merupakan kantor Erick Thohir.

"Kan Jawa Timur kantornya Pak Erick. Kantor Jawa Timur ini kan kantornya Pak Erick juga," tambahnya.

Selain silaturahmi, Zulhas menyatakan dirinya dan Erick Thohir akan menyaksikan laga Indonesia melawan Palestina di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT) malam ini.

"Saya hari ini di Surabaya menemani Pak Erick nanti malam kan ada Indonesia lawan Palestina. Nah kita mesti mendukung PSSI dan program Pak Erick," jelas Menteri Perdagangan RI ini.

"Kita bangga akan pemain republik kita, bahkan kita hadir di sini. Artinya mendukung penuh sekaligus mampir ke kantor PAN, karena kantor PAN di Jatim ini kantornya Pak Erick juga," tandas Zulhas.

Janji Anies ke Warga Bogor: Bangun Transportasi Umum Terjangkau


Menteri BUMN Erick Thohir buka suara soal golden ticket menjadi cawapres Prabowo Subianto ada di tangan Ketum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin. Erick bicara hubungan baiknya dengan Cak Imin.

"Saya hubungan baik dengan Cak Imin," kata Erick dilansir detikJatim, Rabu (14/6/2023).

Untuk diketahui, Sekjen DPP Gerindra Ahmad Muzani menyebut cawapres Prabowo nanti juga harus dapat restu dari PKB. Cak Imin dinilai memegang golden ticket cawapres.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Kembali ke Erick, dia menegaskan saat ini terlalu dini untuk membahas dirinya sebagai cawapres Prabowo Subianto atau bahkan Ganjar Pranowo.

Ia mengaku akan fokus pada tugasnya sebagai Menteri BUMN dan Ketum PSSI sesuai arahan dari Presiden Jokowi.

"Terlalu dini, yang penting loyalitas kepada Pak Presiden dan terus menjalin hubungan dengan PAN," tambahnya.

Baca selengkapnya di sini.

Simak Video 'Gerindra soal Cawapres untuk Prabowo: Cak Imin Pegang Kunci':

[Gambas:Video 20detik]


Erick Thohir buka suara soal dirinya yang masuk bursa calon wakil presiden (cawapres) dari Prabowo Subianto. Bahkan, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menyebut bahwa nama Erick Thohir sebagai kandidat cawapres sudah dibahas dengan Prabowo 6 bulan lalu.

Selain itu, Sekjen DPP Gerindra Ahmad Muzani menyebut bahwa cawapres Prabowo nanti juga harus dapat restu dari PKB. Dan Cak Imin-sapaan Muhaimin Iskandar- memegang golden ticket cawapres. Lalu, apa kata Erick Thohir?

"Saya hubungan baik dengan Cak Imin," kata Erick di Kantor DPW PAN Jatim, Rabu (14/6/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Lebih lanjut, Erick menegaskan saat ini terlalu dini untuk membahas dirinya sebagai cawapres Prabowo Subianto atau bahkan Ganjar Pranowo.

Ia mengaku akan fokus pada tugasnya sebagai Menteri BUMN dan Ketum PSSI sesuai arahan dari Presiden RI Joko Widodo.

"Terlalu dini, yang penting loyalitas kepada Pak Presiden dan terus menjalin hubungan dengan PAN," tambahnya.

Diketahui Erick Thohir mendadak mengunjungi Kantor DPW PAN Jawa Timur di Surabaya. Di sana dia bertemu dengan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas).

Erick tiba di Kantor PAN Jatim pukul 14.55 WIB mengenakan batik corak berwarna hitam. Ia langsung disambut oleh Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Ketua DPW PAN Jatim Ahmad Riski Sadig.

Saat Erick datang, sejumlah kader dan simpatisan PAN yang ada di Kantor DPW langsung meneriaki Erick presiden hingga wakil presiden.

"Erick presiden," teriak salah satu kader.

"Hidup Erick wapres," timpal kader yang lain.

Setelah itu Erick dan Zulhas duduk bersama. Keduanya menyanyikan lagu Iwan Fals berjudul Kemesraan.

Diberitakan sebelumnya, Sekjen DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani menyatakan bahwa siapa pun cawapres dari Prabowo harus mendapat restu dari PKB. Terutama restu dari Ketum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.

"Logikanya, PKB mendukung Prabowo sebagai capres. Maka cawapresnya diserahkan ke PKB dan tentunya Pak Muhaimin," kata Muzani usai menghadiri Ujian Terbuka Program Doktor Pascasarjana Ketua Gerindra Jatim Anwar Sadad di UINSA Surabaya, Senin (12/6).

Muzani mengatakan bahwa Muhaimin Iskandar memegang kunci inggris penentuan cawapres Prabowo. Kunci itu, kata Muzani, bisa dipakai Cak Imin untuk dirinya sendiri.

"Pak Muhaimin pegang kunci inggris. Kadang bisa digedein, kadang bisa dikecilin. Namanya dia yang pegang, ya, bisa dipakai sendiri atau gimana. Dia kan pegang itu dan Pak Prabowo sudah menyampaikan berulang kali hal itu. Dan Pak Muhaimin paham akan hal itu," katanya.

"Jadi, Pak Muhaimin itu memegang golden ticket untuk mendapatkan (cawapres). Maka kami harus tanya ke PKB, siapa cawapresnya?" Tambahnya.

Janji Anies ke Warga Bogor: Bangun Transportasi Umum Terjangkau


Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menanggapi restu yang diucapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat menanggapi isu Kaesang Pangarep menjadi 'Depok pertama'. Gibran menegaskan restu untuk memimpin suatu kota datang dari warga setempat.

"Ya wis, ya wis. Yang merestui itu warga bukan Pak Jokowi, bukan ini, yang merestui itu warga ya, itu," katanya di Loji Gandrung, Rabu (14/6/2023) seperti dilansir detikJateng.

Gibran kembali mengulangi pernyataannya bahwa yang memberikan restu untuk maju Pilwalkot atau tidak itu warga.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Disinggung apakah Kaesang harus meminta langsung restu dari warga Depok, Gibran menyarankan untuk blusukan langsung ke Depok. Menurutnya, blusukan ke Depok itu merupakan kunci untuk maju Pilwalkot.

"Yang merestui itu warga setempat. Yo kono blusukan neng Depok diterima atau nggak, kuncinya kan itu," ujar Gibran.

Putra sulung Presiden Jokowi itu menyampaikan, selama ini Kaesang tidak pernah minta saran kepada dirinya. Pun juga mengenai partai yang akan dipilih Kaesang.

Baca selengkapnya di sini.

Simak Video 'Jokowi soal Kaesang Maju di Depok: Tugasnya Orang Tua Mendoakan':

[Gambas:Video 20detik]


Sejumlah warga Nadhliyin di Kabupaten Bangkalan mendukung Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menjadi calon presiden atau 2024. Mereka menggelar Musra Nahdliyin Bangkalan.

Juru bicara warga Nahdliyin, H Abdul Karim Shalatin sekaligus pengasuh Pondok Pesantren (Pesantren) Rahdlatul Falihin di Kecamatan Blega, menegaskan warga Nahdliyin Bangkalan sepakat mendukung Cak Imin nyapres. "Berdasarkan hasil musyawarah sudah kami tentukan dan sepakati bahwa kami mendukung Gus Muhaimin Iskandar untuk maju menjadi Capres 2024," kata dia dalam keterangan tertulis yang diterima, Rabu (14/6/2023).

Dia mengatakan dukungan tersebut terjadi bukan tanpa sebab. Menurutnya, latar belakang Cak Imin sebagai santri merupakan faktor kuat dukungan itu.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Dengan latar belakang (santri) tersebut, kami ingin Gus Imin menjadi presiden. Sehingga penentu kebijakan di atas dari kalangan santri," imbuhnya.

Sementara itu, ketua pelaksana kegiatan, Abdul Jalil, mengatakan pihaknya akan melakukan upaya dan strategi untuk memenangkan Cak Imin. Hal itu dilakukan agar keinginan warga Nadhliyin Bangkalan tercapai.

"Setelah adanya kesepakatan ini, tentu akan kami tindak lanjuti dengan pertemuan-pertemuan selanjutnya untuk membahas strategi agar Gus Imin jadi Presiden di 2024," ujar Abdul.

Abdul menilai Cak Imin mampu memimpin dan merangkul semua pihak. Dia mengungkit soal UU Pesantren. "Terbukti dengan adanya UU Pesantren dan memberikan dampak positif bagi perkembangan pesantren di Indonesia," kata Abdul.

Simak Video 'Gerindra soal Cawapres untuk Prabowo: Cak Imin Pegang Kunci':

[Gambas:Video 20detik]


Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan pembahasan bakal cawapres pendamping Prabowo Subianto masih terus dilakukan. Muzani mengungkapkan Ketum PKB Muhaimin Iskadar atau Cak Imin prioritas menjadi cawapres pendamping Prabowo.

"Hingga saat ini partai lain yang menyatakan dukung Prabowo sebagai calon presiden itu baru PKB. Tentu maksudnya ketika PKB telah menyatakan deklarasinya maka calon wakil Prabowo adalah yang disodorkan oleh PKB dan PKB sendiri berharap ketua umumnya (Muhaimin Iskandar) menjadi wakil presiden," kata Muzani dilansir detikSumbangsel, Rabu (14/6/2023).

Jika memang nantinya Cak Imin deklarasi sebagai bakal cawapres Prabowo dalam Pilpres 2024, hal itu akan disambut baik oleh Partai Gerindra.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kalau memang nantinya Muhaimin Iskandar mendeklarasikan diri sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo, maka kami Partai Gerindra sangat menyambut baik hal tersebut," ujarnya.

Menurut Muzani, Prabowo dan Cak Imin ada kecocokan. Muzani pun menegaskan bahwa Cak Imin menjadi prioritas bakal cawapres yang akan bersanding dengan Prabowo.

"Prabowo dan Muhaimin berkomunikasi sangat bagus, ada kecocokan, ada chemistry, dan Muhaimin saat ini adalah prioritas untuk bisa menjadi wakil presiden kami," tandasnya.

Baca selengkapnya di sini.

Simak Video 'Gerindra Buka Peluang Tambah Parpol Gabung KKIR, Salah Satunya Golkar':

[Gambas:Video 20detik]


Bendum Partai NasDem Ahmad Sahroni mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertemu Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo ke Istana Kepresiden adalah hal yang wajar. Sahroni menilai pemanggilan itu dalam ranah kepala daerah melapor ke presiden.

"Yang pasti pemanggilan Ganjar karena anak buahnya Pak Presiden sebagai gubernur walaupun dia sebagai bacapres nanti, tapi seyogianya tanggung jawab Pak Ganjar dipanggil adalah sebagai Gubernur Jateng," kata Sahroni di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (14/6/2023).

Sahroni menilai pertemuan Jokowi dan Istana pasti ada pembicaraan politik. Ia menilai saran atau langkah yang diberikan presiden tak bisa gamblang dijelaskan ke publik.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Pastilah (ada soal politik), tidak mungkin nggak, pasti ada pembicaraan politik yang mungkin tidak bisa disampaikan secara terbuka. Tapi, tugas pokok yang saat ini adalah Pak Ganjar sebagai gubernur yang mungkin juga memberikan laporan terkait wilayahnya di Jateng," tutur Sahroni.

"Sambil kisi-kisi terkait proses ke depannya gimana langkah strategis, skenario, kemenangan pasti akan dibicarakan cuma nggak mungkin juga disampaikan ke publik," sambungnya.

Sehingga, menurut Sahroni menilai pertemuan itu hal yang wajar. Yang terpenting, lanjutnya, politik ke depan bisa menghasilkan situasi yang damai.

"Wajar, sangat wajar, terbaik lah, yang penting sekarang fokus kita bagaimana Indonesia ini stabilitas politiknya aman, nyaman, tentram," ujarnya.

Jokowi sebelumnya mengungkap isi pembicaraan dengan Ganjar Pranowo di Istana Kepresidenan. Jokowi mengatakan momen pertemuan dengan Ganjar membahas tentang Candi Borobudur.

"Oh, kemarin rapat mengenai Borobudur, mengenai Borobudur. Borobudur mau kita revitalisasi, kami ingin melakukan rehab total sehingga perlu rapat dengan Gubernur Jawa Tengah, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, (DIY), dan Bupati Magelang," kata Jokowi di kantor BPKP, Jakarta Timur, Rabu (14/6).

Saat ditanya mengenai makan malam dengan Ganjar, Jokowi mengatakan itu merupakan momen pekan lalu.

"Oh, kalau makan malam itu minggu yang lalu," ujar Jokowi.

Jokowi juga tak menjawab lugas soal ada-tidaknya urusan politik yang dibahas dalam pertemuan dengan Ganjar. Jokowi meminta urusan cawapres dan politik ditanyakan langsung kepada Ganjar dan PDIP.

"Tanyakan Pak Ganjar sama PDI Perjuangan," ujar Jokowi.

Simak Video 'Jokowi Buka Suara soal Isi Pertemuan dengan Ganjar':

[Gambas:Video 20detik]


Kaesang Pangarep mendapat restu dari sang kakak, Gibran Rakabuming Raka, jika ingin maju di Pilkada Sleman mendatang. Namun, PDI Perjuangan (PDIP) Sleman mempertanyakan kontribusi Kaesang di Sleman sejauh ini jika ingin maju pada pemilihan bupati tersebut.

Ketua DPC PDIP Sleman Koeswanto menilai sejauh ini belum ada kontribusi signifikan putra bungsu Presiden Joko Widodo itu untuk Sleman.

"Kami selaku ketua partai sekalipun beliau itu anaknya Pak Presiden tapi selama ini andilnya di Sleman apa kok tiba-tiba partai hanya sebagai kendaraan," kata Koeswanto saat dihubungi detikJateng, Selasa (13/6/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Koeswanto melanjutkan, pihaknya mengikuti instruksi DPD PDIP DIY. Sosok yang maju Pilkada melalui PDIP harus memiliki andil untuk daerah dan partai.

"Kami ya ngikuti DPD (PDIP) saja, apa andilnya di Sleman ini kan belum ada cuman memang istrinya orang Sleman. Tapi jangan gitulah jangan memberi contoh yang tidak benar," ucapnya.

Selain itu, ada mekanisme yang harus dilalui jika akan maju melalui PDIP yaitu melalui penjaringan dan penyaringan. Dari situ kemudian oleh DPC diusulkan ke DPP PDIP melalui DPD PDIP DIY.

"Selama ini harusnya yang mau, istilahnya yang punya kepentingan misalkan jadi Sleman 1, ya berjuang dulu di partai, daftar dulu di partai, andilnya apa kepada partai jangan terus tiba-tiba kok duduk mau mencalonkan lewat Sleman, lewat PDI Perjuangan. Kasihan pengurus kami yang selama ini ngurusi babak belur nggak ada yang mikir," sebutnya.

Koeswanto melanjutkan hingga saat ini belum ada komunikasi lebih lanjut terkait pencalonan Kaesang di Pilkada Sleman.

"Saya sebagai ketua partai belum pernah ditemui, komunikasi. Saya tahu kalau beliau anak Pak Presiden, tapi ketemu tatap muka, salaman, belum," pungkasnya.

Untuk diketahui, kakak Kaesang yang juga Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka mempersilakan jika Kaesang ingin maju di Pilkada Sleman.

Selengkapnya di halaman selanjutnya.


Waketum Partai Gerindra Habiburokhman menyebut rencana pembentukan koalisi yang dilebur dari Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) dan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) merupakan langkah serius. Habiburokhman mengatakan pembentukan koalisi empat partai ini sudah sampai tahapan yang serius.

"Ya kalau ini di bahasa gaul anak-anak sudah serius lah ini, taarufnya sudah serius, bukan sekedar say hello. Sudah ada komunikasi intensif antara para petinggi-petinggi kami," ujar Habiburokhman kepada wartawan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (14/6/2023).

Habiburokhman mengatakan para petinggi Gerindra, Golkar, PKB, dan PAN intensif melakukan komunikasi. Saat ditanyakan soal proposal Ketua Bapilu Partai Golkar Nusron Wahid agar Airlangga Hartarto menjadi cawapres Prabowo Subianto, Habiburokhman enggan merinci.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Itu nanti lah, yang sekarang kelihatan rumit, nantinya nggak rumit lagi," ucapnya.

Habiburokhman mengungkap akan ada pertemuan antara empat partai politik (parpol) ini. Namun, dia tak merinci waktu pastinya.

"Pasti dong, nanti diinfo ke kawan-kawan. Iya dong, dalam waktu dekat yang jelas sebelum Oktober ada pertemuan," tuturnya.

Habiburokhman berharap agar koalisi empat partai ini tidak hanya terbentuk karena pemilu saja. Namun, Habiburokhman berharap koalisi ini dapat terus berjalan.

"Ya kita berharap ya, koalisi ini kan bukan hanya sekedar mau pemilu, mencalonkan Pak Prabowo dan cawapresnya," kata dia.

"Tetapi bisa langgeng sebagaimana koalisi yang saat ini di pemerintahan. Bisa lima tahun ke depan, kita bersama-sama membangun bangsa ini," imbuhnya.

Wakil Sekjen PAN Fikri Yasin sebelumnya mengatakan partainya terus melakukan silaturahmi dengan semua partai politik. Fikri menyebut PAN mengarah koalisi bersama Gerindra, Golkar, dan PKB.

Simak Video 'Gerindra Buka Peluang Tambah Parpol Gabung KKIR, Salah Satunya Golkar':

[Gambas:Video 20detik]

Halaman 1 2 Selanjutnya


Ada yang berbeda saat wartawan melakukan wawancara cegat atau doorstop Presiden Joko Widodo (Jokowi) setelah menghadiri acara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Dua menteri Jokowi ikut turun melakukan doorstop.

Momen itu terjadi setelah Jokowi menyampaikan arahan dalam Rakornas Pengawas Intern (Wasin) 2023 di kantor BPKP, Jakarta Timur, Rabu (14/6/2023). Jokowi bersama para menteri mulanya keluar ruangan acara dan bertemu dengan sejumlah staf untuk berfoto bersama.

Sementara itu, para wartawan sudah menunggu di dekat lobi untuk melakukan wawancara. Mensesneg Pratikno lalu duduk di tengah wartawan dan diikuti Menteri Keuangan Sri Mulyani.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Wawancara pun dimulai. Jokowi menjelaskan mengenai arahannya kepada BPKP terkait pengawasan program.

Pratikno dan Sri Mulyani masih berada duduk di bawah bersama para wartawan. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh yang menyadari hal itu langsung menunjuk Pratikno dan Sri Mulyani sambil tersenyum.

"Ini ada dua pertanyaan baru, Pak," kata Airlangga kepada Jokowi.

Jokowi pun tersenyum melihat kedua menterinya ikut melakukan doorstop. Selanjutnya, Jokowi menjawab pertanyaan tentang isu lain mulai Kaesang Pangarep, Ganjar Pranowo, hingga endemi COVID-19.

Simak Video 'Belanja Pemerintah Capai Rp 2.400 T di 2024, Dominan untuk Pemilu':

[Gambas:Video 20detik]


Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengingatkan kader Gerindra untuk tidak mencaci, membenci, apalagi memaki lawan politik. Muzani menyebut kandidat capres di Pilpres 2024 seperti Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan juga putra terbaik bangsa.

Hal ini disampaikan Muzani saat menghadiri Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) DPD Gerindra Lampung, Rabu (14/6/2023). Muzani menyebut rakyat membutuhkan simpati untuk bisa menentukan pilihannya.

"Ganjar dan Anies adalah juga orang-orang yang punya niat baik untuk membangun bangsa. Mereka adalah orang-orang yang dipilih partai untuk menjadi calon presiden, maka kita hormati itu. Jadi kita tidak usah membully, tidak mencaci, tidak usah membenci. Kenapa? Karena pada akhirnya rakyat membutuhkan simpati untuk menentukan pilihan politiknya," kata Muzani dalam keterangan tertulisnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Muzani menegaskan seluruh kader, pengurus hingga simpatisan Prabowo harus menjaga perkataan maupun perilaku. Muzani meminta jangan ada penghambat agar Prabowo menang di 2024.

"Itu sebabnya kami berharap kepada seluruh kader, pengurus, sayap partai, dan simpatisan Prabowo untuk menjaga perkataan, menjaga pergaulan, dan menjaga tindakan. Jangan jadi penghambat. Jika tidak bisa atau tidak mengerti, lebih baik diam," imbuh Wakil Ketua MPR itu.

Wakil Ketua MPR RI itu juga meminta para kader Gerindra di Lampung terus bekerja keras demi memenangkan Prabowo Subianto sebagai presiden pada Pilpres 2024. Selain itu, Muzani juga meminta seluruh kader Gerindra Lampung untuk tidak menjadi 'pialang' ataupun 'petualang' karena bisa menghambat perjuangan.

"Pialang atau petualang yang dimaksud adalah orang yang nempel di Gerindra ketika ada keuntungan, dia merapat ke Gerindra ketika ada harapan, dan dia berharap kepentingannya bisa terselamatkan, popularitasnya bisa naik. Jadi hanya mencari keuntungan untuk kepentingan pribadinya atas nama kepentingan rakyat. Padahal tindakannya tidak untuk rakyat," kata dia.

Ketua Fraksi Gerindra DPR ini juga menegaskan caleg Gerindra harus berjuang untuk rakyat selain memenangkan Prabowo di 2024. Muzani mengingatkan prinsip berpolitik di Gerindra yakni untuk memperbaiki nasib rakyat serta berjuang demi bangsa dan negara.

"Maka saya harap semangat para pengurus dan caleg dalam Rakorda ini harus ditujukan untuk membela kaum miskin, membela petani, membela nelayan, membela buruh, membela pedagang, dan semua rakyat Indonesia dari apapun ras, suku, bahasa, bahkan apapun agamanya kita adalah satu Indonesia raya," ujar Muzani.

Muzani kemudian mengungkit komitmen perjuangan Prabowo untuk rakyat, salah satunya masalah pupuk. Muzani juga menyebut Prabowo akan memerhatikan kesejahteraan petani.

"Masalah pupuk adalah masalah yang mendasar. Insyaallah Pak Prabowo berkomitmen jika perjuangan ini menghasilkan Pak Prabowo sebagai presiden, maka masalah pupuk ini akan diselesaikan. Karena kalau pupuk kurang, maka produksi pangan kurang. Kalau produksi pangan kurang, maka kesejahteraan petani kurang. Kalau itu terjadi maka akan banyak kekurangan dan kesulitan untuk lepas dari kemiskinan," ujar Muzani.

Simak juga Video 'Survei Simulasi 3 Capres LSN:Prabowo Teratas, Disusul Ganjar-Anies':

[Gambas:Video 20detik]


Kepala Bapillu Partai Golkar Nusron Wahid bicara pelaung koalisi empat partai yang diintegrasikan dari dua koalisi, yakni Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR). Nusron Wahid mengungkapkan proposal jika KIB dilebur dengan KKIR, bakal capresnya dari KKIR dan cawapresnya KIB.

"Ya kan begini ya, kalau gagasannya itu adalah integrasi dua koalisi yaitu KIB dan KKIR, kan KKIR sudah mempunyai calon presiden yang pakem, yang tidak mau ditawar, namanya Pak Prabowo Subianto. Supaya ini (koalisi) bisa melebur, kan kita juga harus ada yang mau mengalah," kata Nusron Wahid kepada wartawan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (14/6/2023).

"Oke kalau begitu presidennya dari KKIR, tapi wakil presidennya dari KIB," imbuhnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Nusron menilai KKIR kekeh dengan Prabowo Subianto sebagai bakal capres 2024. Namun, cawapres diusulkan akan datang dari KIB. Nusron pun mengatakan dirinya sebagai kader Golkar berkepentingan untuk mengusung Airlangga Hartarto untuk menjadi pendamping Prabowo.

"Ya KIB siapa (cawapresnya) biar diputus dalam KIB. Tapi tentunya karena saya orang Golkar, berkepentingan supaya KIB itu nanti yang muncul nanti nama Pak Airlangga Hartarto," terangnya.

Nusron menyebut Airlangga sangat wajar jika menjadi cawapres Prabowo dari KIB. Sebab, katanya, Golkar merupakan partai yang besar dalam KIB ketimbang PAN.

"Kenapa? Karena Airlangga merupakan Ketua Umum Golkar, dalam KIB, Golkar juga partai paling besar, wajar dong dan relevan begitu," kata dia.

"Ini (koalisi) kalau jadi bagus. Kenapa? Karena Gerindra secara suara pemenang nomor tiga, ini nomor dua, mempunyai presentasi. Di dalam KKIR, Gerindra adalah partai paling besar, lebih besar dari PKB. Dalam KIB, Golkar adalah yang lebih besar daripada PAN saya kira fair. Ketika nanti bagaimana rumusannya kalau proposalnya disetujui atau tidak disetujui, ya namanya kan soal bagaimana nanti para empat ketua umum ini berunding," sambungnya.

Nusron mengatakan pihaknya tengah memprioritaskan pembentukan koalisi besar untuk mengusung presiden dari KKIR dan wakil presiden dari KIB. Namun, dia berbicara soal peluang munculnya poros keempat jika koalisi ini tak terwujud.

"Hari ini kita buat prioritas pertama koalisi besar dengan presiden dari KKIR, kemudian wakil presiden dari KIB. Kalau nggak terjadi ya, maka muncul poros keempat, bisa Golkar dengan PAN atau dji samsoe dan sebagainya," tuturnya.

"Ya berbagai probability, opsi dengan PKB juga ada juga, masing-masing masih terbuka, masih cair kan sampe bulan Oktober kan, orang dulu Kiai Ma'ruf aja satu hari sebelumnya baru putus kok," lanjutnya.

Simak juga 'Gerindra Buka Peluang Tambah Parpol Gabung KKIR, Salah Satunya Golkar':

[Gambas:Video 20detik]

Halaman 1 2 Selanjutnya


PDIP melempar sindiran soal 'partai kecil pengganggu' usai politikus PSI Ade Armando bercuit isu kontrak politik Ganjar Pranowo. PSI menjawab sindiran PDIP.

"PSI memang saat ini masih partai kecil. Mohon doa dan dukungannya agar di Pemilu 2024 nanti PSI bisa memperoleh suara lebih banyak dan menjadi partai yang lebih besar," kata Sigit dikonfirmasi, Rabu (14/6/2023).

Sigit berharap masyarakat juga bisa mengawal PSI ketika menjadi besar nanti. Ia berharap PSI dapat terus memberikan kebutuhan bagi masyarakat.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Dan mohon masyarakat tetap mengawal kami agar PSI tidak berubah saat sudah menjadi besar, tetap mengedepankan kebutuhan rakyat, tegas antikorupsi dan antiintoleransi, dan selalu hadir dan kerja untuk rakyat," ungkapnya.

Sigit mengatakan pihaknya menghormati pernyataan Said terkait kritik tersebut. Ia mengatakan pihaknya terbuka dengan hal itu.

"Kami menghormati penyataan beliau sebagai tokoh senior di partai senior. Semua masukan dan kritik selalu kami terima untuk perbaikan di PSI," tutur Sigit.

Ade Armando sebelumnya mengungkap informasi adanya kontrak politik di balik PDIP memilih Ganjar Pranowo sebagai capres di 2024. Salah satu kontrak politik itu kata Ade, yakni PDIP mengatur posisi menteri jika Ganjar menang.

Hal ini disampaikan Ade dalam akun Twitternya seperti dilihat, Senin (12/6/2023). Ade meminta agar informasi yang didapatnya itu diklarifikasi. Ade berharap informasi ini salah.

"Saya dapat kabar, Ganjar sudah meneken kontrak dengan PDIP bahwa kalau dia jadi presiden, penentuan orang-orang yang jadi menteri dan menempati posisi strategis akan ditentukan oleh PDIP. Ini perlu segera diklarifikasi karena info ini sudah beredar cukup luas. Mudah-mudahan salah," kata Ade dalam cuitannya. Ade telah mengizinkan cuitannya untuk dikutip detikcom.

Ade Armando menjelaskan tujuan dirinya membuat cuitan itu untuk meminta klarifikasi dari petinggi PDIP. Ade mengaku mendengar informasi itu dari kalangan relawan.

PDIP lantas melempar sindiran keras terhadap PSI dengan menyinggung partai kecil yang jadi penganggu.

"Kalau partainya kecil mengganggu sesama yang kecil dia tidak jadi berita. Kalau mengganggu partai besar supaya masuk parlemen, selalu akan ganggu. Bukan hanya itu, ganggu Kaesang, habis itu soal kemudian kontrak politik Ganjar," kata Ketua DPP PDIP Said Abdullah kepada wartawan, Selasa (13/6/2023).

Said mengaku bingung ada isu kontrak politik Ganjar. Dia menyebut PDIP tidak mengenal kontrak politik seperti yang dicuitkan Ade Armando.

"Kita kebingungan, kita yang tahu prosesnya dan sebagainya tidak ada itu kontrak politik. Yang ada adalah bahkan Pak Ganjar sendiri menyampaikan 'Jar', ketika Pak Ganjar menceritakan itu, 'topi ini saya berikan sebagai bentuk bahwa ini sudah menjadi simbol nasional, kamu jangan pernah lupa bahwa tugas ini adalah tugas kerakyatan'. Kalau itu dinamakan kontrak politik, ya itulah petunjuk ibu ketua umum terhadap Ganjar," katanya.

Simak juga '3 Partai Siap Antarkan Kaesang Jadi Depok 1':

[Gambas:Video 20detik]


Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkap isi pembicaraan dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di Istana Kepresidenan. Jokowi mengatakan momen pertemuan dengan Ganjar membahas tentang Candi Borobudur.

"Oh, kemarin rapat mengenai Borobudur, mengenai Borobudur. Borobudur mau kita revitalisasi, kami ingin melakukan rehab total sehingga perlu rapat dengan Gubernur Jawa Tengah, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, (DIY), dan Bupati Magelang," kata Jokowi di kantor BPKP, Jakarta Timur, Rabu (14/6/2023).

Saat ditanya mengenai makan malam dengan Ganjar, Jokowi mengatakan itu merupakan momen pekan lalu.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Oh, kalau makan malam itu minggu yang lalu," ujar Jokowi.

Jokowi juga tak menjawab lugas soal ada-tidaknya urusan politik yang dibahas dalam pertemuan dengan Ganjar. Jokowi meminta urusan cawapres dan politik ditanyakan langsung kepada Ganjar dan PDIP.

"Tanyakan Pak Ganjar sama PDI Perjuangan," ujar Jokowi.

Seperti diketahui, Ganjar bertemu Jokowi di Istana Kepresidenan pada Selasa (13/6) kemarin. Ganjar mengaku dalam pertemuan itu juga terselip pembahasan soal politik 2024.

"Selalu ada (pembahasan politik). Kalau saya bertemu Pak Jokowi, selalu ada perbincangannya soal itu (politik)," kata Ganjar melalui keterangan tertulis, Selasa (13/6).

Dalam pertemuan itu, menurut Ganjar, Jokowi juga bertanya soal pertemuan antara pimpinan partai dan komunikasi antar partai. Jokowi, kata Ganjar, selalu memantau pergerakan itu setiap hari.

"Jadi saat pimpinan partai ketemu partai lain, beliau selalu memantau. Tadi beliau tanya saya, tahu berita itu (pertemuan antar pimpinan partai) tidak Pak Gub? Saya jawab memantau pak. Kata beliau tadi, itu bagus untuk demokrasi di Indonesia. Ya selalu ada perbincangan politik kalau bertemu Pak Jokowi," tuturnya.

Halaman 1 2 Selanjutnya


Ade Armando menegaskan bahwa Partai Solidaritas Indonesia (PSI) akan tetap tegak lurus dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sekalipun disebut PDI Perjuangan sebagai partai kecil pengganggu. Ade Armando juga mengatakan bahwa sebutan partai kecil pengganggu yang dilontarkan Ketua DPP PDIP Said Abdullah merupakan gambaran kesombongan.

"Ya itu kembali menunjukkan kesombongan PDIP," kata Ade kepada wartawan, Selasa (13/6/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ade Armando mengatakan bahwa cuitan isu kontrak oleh Ade karena dia memposisikan diri sebagai relawan Ganjar. Menurutnya, relawan perlu mengetahui kebenaran tentang kontrak politik tersebut.

"Saya mengangkat isu kontrak politik itu karena saya adalah relawan yang berjuang memenangkan Ganjar," katanya.

"Suara Ganjar bisa cukup besar kan antara lain karena kerja relawan. Tapi kalau ternyata Ganjar cuma dimanfaatkan PDIP untuk kepentingan PDIP, tentu kami sebagai relawan perlu tahu," sambungnya.

Meski begitu, Ade menekankan pihaknya tetap akan tegak lurus kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). PSI mendukung tokoh yang didukung oleh Jokowi.

"PSI tegak lurus pada Jokowi," tuturnya.

Sebelumnya Ketua DPP PDIP Said Abdullah mengungkit partai kecil pengganggu saat membahas isu kontrak politik Ganjar yang diungkap Ade Armando. Siad menyebut partai yang dimaksud itu juga mengganggu Kaesang.

"Kalau partainya kecil mengganggu sesama yang kecil dia tidak jadi berita. Kalau mengganggu partai besar supaya masuk parlemen, selalu akan ganggu. Bukan hanya itu, ganggu Kaesang, habis itu soal kemudian kontrak politik Ganjar," kata Said Abdullah kepada wartawan, Selasa (13/6/2023).

Said mengaku bingung ada isu kontrak politik Ganjar. Dia menyebut PDIP tidak mengenal kontrak politik seperti yang dicuitkan Ade Armando.

"Kita kebingungan, kita yang tahu prosesnya dan sebagainya tidak ada itu kontrak politik. Yang ada adalah bahkan Pak Ganjar sendiri menyampaikan 'Jar', ketika Pak Ganjar menceritakan itu, 'topi ini saya berikan sebagai bentuk bahwa ini sudah menjadi simbol nasional, kamu jangan pernah lupa bahwa tugas ini adalah tugas kerakyatan'. Kalau itu dinamakan kontrak politik, ya itulah petunjuk ibu ketua umum terhadap Ganjar," katanya.

Ade Armando Nilai Gaya Ofensif PDIP ke Jokowi Sama Saja Bunuh Diri


Salah satu partai Koalisi Indonesia Bersatu (KIB), Golkar, dikabarkan semakin merapat untuk bergabung ke Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) yang terdiri dari Gerindra dan PKB. PPP, salah satu partai dalam KIB, tak masalah bila Golkar merapat ke KKIR.

"Bagus-bagus aja koalisi bertambah dan itu hak politik dari Partai Gerindra untuk mengajak siapapun termasuk Golkar," ujar Ketua DPP PPP Achmad Baidowi (Awiek) kepada wartawan, Selasa (13/6/2023).

Awiek mengatakan boleh saja Golkar bergabung ke KKIR. Karena memang Golkar dan PPP, terang Awiek, tidak harus selalu bersama.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Karena memang tidak selalu harus bersama-sama," jelas Awiek.

Waketum PPP Arsul Sani juga menghormati KKIR yang hendak memperluas koalisinya. Ikhtiar tersebut, jelas Arsul, dinilai dapat memperbaiki kualitas demokrasi.

"PPP menghormati dan menyambut baik ikhtiar memperluas koalisi yang dibangun Gerindra dan PKB atau KKIR. Insyaallah, ikhtiar ini akan memberikan manfaat yang baik bagi kualitas demokrasi, khususnya Pilpres 2024," kata Arsul.

Arsul menyebut semakin banyak koalisi, akan semakin bagus. Dia juga tak mengungkap kedekatan PPP dengan PDIP yang berada di luar KIB.

"Karena itu kalau PDIP dan PPP sudah ada dalam satu kerja sama atau koalisi, kemudian Gerindra dengan PKB atau parpol lainnya membangun koalisi sendiri, saya yakini ini bisa jadi hal yang lebih baik bagi demokrasi kita. Bahkan kalau misalnya partai Golkar dengan PAN bisa membuat poros berikutnya atau keempat maka ini malah lebih baik lagi," sambungnya.

Diberitakan sebelumnya, Ketua Harian DPP Gerindra Dasco mengatakan pihaknya bersama PKB terus melakukan penjajakan dengan beberapa partai lain. Dia mengungkap beberapa partai akan bergabung ke KKIR, termasuk Golkar.

"Kalau kita ngomong koalisi, mungkin tidak hanya dengan PKB ya. Kita juga bisa menambah koalisi dengan banyak beberapa partai, bisa dengan Golkar dan lain-lain. Sampai saat ini kita masih melakukan penjajakan, dan masih melakukan komunikasi. Seperti juga partai-partai yang lain," kata Dasco kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (13/6).

Dasco mengatakan meski adanya penambahan partai di koalisi, penentuan capres dan cawapres tetap akan diputuskan oleh Ketum Gerindra Prabowo Subianto dan Ketum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin). Hal itu menunggu pematangan koalisi.

"Jadi kami juga masih melakukan komunikasi dengan beberapa partai yang akan bergabung ke koalisi. Sehingga walaupun perjanjian antara Gerindra dan PKB, nama capres dan cawapres akan ditentukan oleh Pak Prabowo dan Cak Imin, tapi tentunya juga akan menunggu matangnya koalisi dengan beberapa partai," ujarnya.

Simak Video 'Gerindra Buka Peluang Tambah Parpol Gabung KKIR, Salah Satunya Golkar':

[Gambas:Video 20detik]


Salah satu partai Koalisi Indonesia Bersatu (KIB), Golkar, dikabarkan semakin merapat untuk bergabung ke Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) yang terdiri dari PKB dan Gerindra. PKB mengingatkan Golkar untuk menghormati keputusan yang sudah dibuat di KKIR.

Wasekjen PKB Syaiful Huda meminta partai lain menghargai soal Ketum Gerindra Prabowo Subianto yang didukung menjadi bakal capres dan Ketum PKB Muhaimin Iskandar sebagai bakal cawapres.

"Saya meyakini Pak Airlangga (Ketum Golkar Airlangga Hartarto) dan teman-teman Golkar menghormati dan menghargai perjalanan hampir setahun koalisi PKB dan Gerindra, menghargai dalam konteks misalnya selama ini dalam koalisi PKB dan Gerindra tidak ada nama lain selain Pak Prabowo dan Gus Imin sebagai calon presiden dan wakil presiden," ujar Syaiful Huda kepada wartawan, Selasa (13/6/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Huda menilai alasan Golkar merapat ke KKIR karena merasa ada kecocokan. PKB sendiri sangat terbuka dengan kehadiran Golkar di KKIR.

"Mungkin saja teman-teman Golkar sudah merasa ada kecocokan untuk lalu gabung di Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, tapi semua masih pada level saling meyakinkan ya. Kami PKB dan Gerindra sangat walcome banget kalau Golkar mau menjadi bagian dari koalisi KKIR," tambah Huda.

Huda menambahkan ada nilai plus yang bisa ditawarkan Golkar bila bergabung ke KKIR. Dia meyakini pengalaman Golkar akan menambah nilai positif dalam KKIR.

"Golkar adalah partai tertua juga punya pengalaman panjang mengelola pemerintahan kita. Karena itu sebagai bekal untuk menguatkan koalisi PKB dan Gerindra, bagaimana mengelola pemerintahan ke depan yang lebih efektif bisa mengajak partisipasi publik yang lebih kuat," lanjutnya.

Diberitakan sebelumnya, Ketua Harian DPP Gerindra Dasco mengatakan pihaknya bersama PKB terus melakukan penjajakan dengan beberapa partai lain. Dia mengungkap beberapa partai akan bergabung ke KKIR, termasuk Golkar.

"Kalau kita ngomong koalisi, mungkin tidak hanya dengan PKB ya. Kita juga bisa menambah koalisi dengan banyak beberapa partai, bisa dengan Golkar dan lain-lain. Sampai saat ini kita masih melakukan penjajakan, dan masih melakukan komunikasi. Seperti juga partai-partai yang lain," kata Dasco kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (13/6).

Dasco mengatakan meski adanya penambahan partai di koalisi, penentuan capres dan cawapres tetap akan diputuskan oleh Ketum Gerindra Prabowo Subianto dan Ketum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin). Hal itu menunggu pematangan koalisi.

"Jadi kami juga masih melakukan komunikasi dengan beberapa partai yang akan bergabung ke koalisi. Sehingga walaupun perjanjian antara Gerindra dan PKB, nama capres dan cawapres akan ditentukan oleh Pak Prabowo dan Cak Imin, tapi tentunya juga akan menunggu matangnya koalisi dengan beberapa partai," ujarnya.

Simak Video 'Gerindra Buka Peluang Tambah Parpol Gabung KKIR, Salah Satunya Golkar':

[Gambas:Video 20detik]


PDIP melempar sindiran keras terhadap PSI dengan menyinggung partai kecil yang jadi penganggu. Sindiran itu berujung PSI menganggap PDIP sombong.

Sindiran PDIP ke PSI

Said Abdullah PDIP (Dwi Rahmawati/detikcom).

Saling sindir itu terjadi antara Ketua DPP PDIP Said Abdullah dan Anggota PSI Ade Armando. Sindiran itu berawal dari Said menyinggung kontrak politik Ganjar Pranowo yang sempat dicuit oleh Ade Armando di akun Twitternya. Said lantas menganggap Ade sebagai partai kecil pengganggu.

"Kalau partainya kecil mengganggu sesama yang kecil dia tidak jadi berita. Kalau mengganggu partai besar supaya masuk parlemen, selalu akan ganggu. Bukan hanya itu, ganggu Kaesang, habis itu soal kemudian kontrak politik Ganjar," kata Ketua DPP PDIP Said Abdullah kepada wartawan, Selasa (13/6/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Said mengaku bingung ada isu kontrak politik Ganjar. Dia menyebut PDIP tidak mengenal kontrak politik seperti yang dicuitkan Ade Armando.

"Kita kebingungan, kita yang tahu prosesnya dan sebagainya tidak ada itu kontrak politik. Yang ada adalah bahkan Pak Ganjar sendiri menyampaikan 'Jar', ketika Pak Ganjar menceritakan itu, 'topi ini saya berikan sebagai bentuk bahwa ini sudah menjadi simbol nasional, kamu jangan pernah lupa bahwa tugas ini adalah tugas kerakyatan'. Kalau itu dinamakan kontrak politik, ya itulah petunjuk ibu ketua umum terhadap Ganjar," katanya.

Said mengatakan kontrak politik bukan karakter dari PDIP. Dia menyebut PDIP tak pernah mengatur Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal urusan penunjukan menteri.

"Tapi di-framing lagi ada kontrak politik, menteri strategis, itu bukan karakter PDIP selama ini. Ketika dengan Bapak Presiden Jokowi dua periode menterinya PDIP apa saja sih? Menkumham, Mendagri, Menpan RB, Mensos. Sehingga salah alamat," tuturnya.

Respons Ade Armando, simak di halaman berikut

Simak Video '3 Partai Siap Antarkan Kaesang Jadi Depok 1':

[Gambas:Video 20detik]

Halaman 1 2 Selanjutnya