Tim Kampanye Nasional Koalisi Indonesia Maju (TKN KIM) mendorong aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti hasil keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) yang menyatakan adanya kebocoran data. Komandan Echo bidang hukum dan advokasi, Hinca Pandjaitan, mendesak aparat penegak hukum mengambil sikap.

"Kami meminta aparat penegak hukum untuk menindaklanjutinya dan menemukan pelakunya, karena MKMK menemukan peristiwanya, pembocoran itu, dan karena itu kita meminta agar aparat penegak hukum untuk mengambil sikap dan menemukan pelakunya," kata Hinca dalam konferensi pers di Slipi, Jakarta Barat, Selasa (7/11/2023).

Hinca mengatakan proses pencalonan Prabowo dan Gibran berjalan dengan tak terpengaruh dengan keputusan MKMK. "Karena itu, tim kita, memastikan bahwa proses pencalonan Prabowo dan Gibran berjalan dengan baik tidak terpengaruh apapun," ujarnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Hal serupa juga disampaikan Wakil Komandan Echo TKN Prabowo Gibran, Supriansa. Ia mengingtakan soal kerahasiaan yang semestinya dijaga oleh pejabat Mahkamah Konstitusi.

"Bahwa MKMK tadi telah menyampaikan secara lugas terkait dengan dugaan terjadinya kebocoran hasil RPH atau rapat permusyawaratan hakim maka berdasarkan pasal 322 KUHP saya menyampaikan di mana bunyinya kurang lebih begini 'barang siapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatannya atau pencariannya baik sekarang, maupun terdahulu, diancam dengan pidana penjara 9 bulan," kata Supriansa.

Ia mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut hal itu. Ia meminta kerahasian negara dijaga tak diumbar sebelum keputusan resmi diambil.

"Ini artinya apa bahwa orang yang memegang yang namanya jabatan maka hal-hal yang mengenai seputar kerahasiaan mesti dijaga baik-baik," ujar Supriansa.

"Olehnya, itu kami mendorong aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian untuk mencari siapa pelaku-pelakunya ini agar ke depan tidak ada lagi kerahasiaan-kerahasiaan negara yang dimunculkan sebelum waktunya," pungkasnya.


Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Cirebon mulai menerima ribuan logistik untuk Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Logistik tersebut terdiri bilik suara, kotak suara, tinta dan segel kertas.

Divisi Teknis KPU Kota Cirebon, Sanubi mengatakan, bilik suara yang telah diterima ada sebanyak 4.104. Sementara untuk kotak suara ada sebanyak 5.130 dengan tambahan 10 buah untuk cadangan.

Kemudian untuk tinta, KPU Kota Cirebon telah menerima sebanyak 2.052 dengan tambahan 10 buah untuk cadangan. Sedangkan untuk segel kertas yang telah diterima KPU ada sebanyak 98.578.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Yang belum (diterima) itu adalah segel plastik. Untuk tahap pertama itu yang baru diterima ada tinta, segel (kertas), bilik suara dan kotak suara," kata Sanubi di Kota Cirebon, Selasa (7/11/2023).

Saat ini, ribuan logistik yang telah diterima KPU Kota Cirebon untuk Pemilu 2024 itu tersimpan di gudang logistik, Kelurahan Pegambiran, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon.

Sanubi mengatakan, gudang logistik untuk Pemilu 2024 itu akan dijaga oleh pihak kepolisian selama 24 jam. Selain itu, di sekitar gudang logistik itu juga telah terpasang sejumlah kamera CCTV.

"Untuk keamanan gudang, selain dari kepolisian, dari kita juga akan disiagakan di sini. CCTV di dalam dan di luar sudah ada. Jadi 24 jam ada yang jaga. Ada dari unsur kepolisian dan dari kita juga ada," kata dia.

Logistik yang telah diterima oleh KPU Kota Cirebon itu merupakan perlengkapan yang akan digunakan dalam pesta demokrasi Pemilu 2024. Logistik itu yang nantinya akan ditempatkan di sejumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Di Kota Cirebon sendiri, jumlah TPS untuk Pemilu 2024 tercatat ada sebanyak 1.026 TPS. Ribuan TPS tersebut di antaranya terdiri dari 1.020 TPS reguler dan 6 TPS khusus.

Tips Hindari Hoax yang Berseliweran Jelang Pemilu 2024


“Pak Ketua, kok sekarang hadir? Kalau begitu, apresiasi saya tentang Ketua seorang negarawan saya cabut. Pak Ketua kenegarawanannya masih tipis.”
Demikian hakim Arief Hidayat mengkritik Anwar Usman di hadapan hadirin rapat permusyawaratan hakim (RPH) pada 21 September 2023. Pernyataan Arief itu dituturkan oleh sumber
 di Mahkamah Konstitusi.
Itu hari ketika Anwar diduga "meloloskan" keponakannya, Gibran Rakabuming Raka, sebagai kandidat wapres pada Pilpres 2024 mendampingi Prabowo Subianto melalui Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023. Tanpa putusan kunci itu, Gibran tak akan bisa maju karena tidak memenuhi syarat usia minimal 40 tahun.
Sifat kenegarawanan yang dibicarakan Arief maksudnya adalah menghindari benturan kepentingan dalam penanganan perkara. Anwar jauh hari diambil sumpahnya sebagai hakim konstitusi oleh Presiden Jokowi, yang pada akhirnya menjadi kakak iparnya.
Buntutnya, Anwar dilaporkan oleh sejumlah akademisi, praktisi hukum, dan masyarakat sipil atas dugaan pelanggaran etik. Ada 16 laporan soal Anwar yang masuk ke Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.
Dalam Putusan Nomor 2/MKMK/L/11/2023, Majelis Kehormatan MK menyatakan Anwar terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi. Namun sanksinya justru dinilai ringan oleh para ahli hukum tata negara, yaitu sekadar pemberhentian dari jabatan Ketua MK.
Setelah keluarnya putusan itu, Anwar masih berstatus hakim konstitusi meski dihapus haknya dari mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai pimpinan MK dan dilarang terlibat dalam uji sengketa pemilu.
Hanya satu dari tiga anggota Majelis Kehormatan MK yang menulis
 (pendapat berbeda), yaitu Bintan R Saragih, dekan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, yang sebelumnya 35 tahun mengajar di Universitas Indonesia. Menurutnya, Anwar mestinya dipecat tidak dengan hormat dari MK karena terbukti melakukan pelanggaran berat.
“Sanksi terhadap ‘pelanggaran berat’ hanya ‘pemberhentian tidak dengan hormat’ dan tidak ada sanksi lain sebagaimana diatur pada Pasal 41 huruf c dan Pasal 47 Peraturan MK Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan MK,” tulis Bintan dalam
-nya.
Dosen Sekolah Tinggi Hukum Jentera Bivitri Susanti menilai putusan Majelis Kehormatan MK mengecewakan dan sok mencari jalan tengah. Menurutnya, banyak pertimbangan MKMK yang sifatnya politis dan mengedepankan argumen nonhukum, alih-alih tunduk pada aturan hukum.
“Buat saya, dua hakim MKMK, Jimly Asshiddiqie dan Wahiduddin Adams, lebih banyak
(tidak enakan)-nya terhadap situasi politik pilpres. Karena kalau pertimbangannya murni hukum, yang benar itu seperti yang disampaikan oleh Pak Bintan Saragih. Kenapa Pak Bintan bisa memutus seperti itu, sementara dua lainnya nggak bisa? Artinya, ada persoalan lain yang mereka pertimbangkan,” terang Bivitri melalui sambungan telepon kepada reporter
.
Sesuai Pasal 41 Peraturan MK 1/2003 tentang Majelis Kehormatan MK, tidak ada klausul sanksi terkait ‘pelanggaran etik berat’. Adanya hanya teguran lisan, teguran tertulis, atau pemberhentian tidak dengan hormat. Terhadap hal ini, Jimly Asshiddiqie berdalih menyetop Anwar dari posisi ketua adalah strategi supaya putusannya dapat berlaku segera tanpa disela oleh majelis banding.
Namun, kata Bivitri, masih ada faktor ketidakpastian, Anwar belum tentu mengajukan banding. Justru, jika Anwar dipecat, akan mendukung MK yang progresif dan mempercepat proses hukum selanjutnya yang mungkin berlangsung di MK.
“Yang perlu kita garis bawahi, MKMK mengakui ada benturan kepentingan. Benturan kepentingan itu sebenarnya sebuah pelanggaran yang sangat berat, bahkan di Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, putusan bisa batal karena ada benturan kepentingan. Nah, nggak logis ketika benturan kepentingannya ditemukan tetapi sanksinya serendah itu,” jelas Bivitri.
Salah satu kesimpulan Majelis Kehormatan MK berbunyi sebagai berikut: Hakim Terlapor (Anwar Usman) terbukti dengan sengaja membuka ruang intervensi pihak luar dalam proses pengambilan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, sehingga melanggar Sapta Karsa Hutama, Prinsip Independensi, Penerapan angka 1, 2, dan 3.
Sayangnya, Majelis Kehormatan MK tidak menyebutkan dalam risalah putusan, bukti penyelidikannya terhadap intervensi pihak luar selain dari laporan investigasi media. Padahal persoalan ini menjadi karakteristik kunci bahwa pelanggaran yang dilakukan Anwar Usman luar biasa serius, yakni lembaga tinggi negara seperti MK bisa ‘disetir’ pihak luar yang berkepentingan.
“Apa yang dilakukan Anwar Usman meneguhkan banyak temuan yang mengindikasikan MK telah tersandera, atau
, oleh kepentingan oligarki,” ujar Violla Reininda, Manajer Program Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia sekaligus perwakilan Constitutional and Administrative Law Society (CALS), kepada reporter
. CALS, yang terdiri atas 15 akademisi hukum, adalah salah satu pelapor yang menggugat Anwar Usman.
Menurut Violla, Anwar membiarkan lembaga MK menjadi alat politik pragmatis, terbukti dengan ia tidak mengundurkan diri dari penanganan Perkara 90 terkait usia Gibran sebagai cawapres. Hingga kini, Anwar kukuh dirinya tak bersalah. Dari pemeriksaan, Majelis Kehormatan MK menemukan bahwa Anwar tidak merasa adanya benturan kepentingan yang nyata.
Anwar juga merasa difitnah oleh Majelis Kehormatan MK. "Fitnah yang dialamatkan kepada saya, terkait penanganan perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023, adalah fitnah yang amat keji, dan sama sekali tidak berdasarkan atas hukum," kata Anwar dalam konferensi pers di kantor MK, Jakarta, Rabu (8/11/2023).
Guru besar hukum acara pidana Universitas Jenderal Soedirman, Hibnu Nugroho, mengatakan intervensi pihak luar yang sejauh ini disinyalir hubungannya dengan kakak ipar Anwar dan bapak Gibran, yakni Presiden Jokowi. Ini memungkinkan orang-orang ini dijerat Pasal 22 Undang-Undang tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Hukumannya pidana penjara 2-12 tahun.
“Kalau secara kasatmata, kan kelihatan
 yang terjadi nepotisme. Tapi bagaimana membuktikan, hal itu yang sulit dan perlu waktu. Perlu ada pembuktian materiil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, misalnya pembicaraan via telepon atau dokumen elektronik. Ini akan sulit karena, selain komunikasinya kemungkinan sangat rahasia, KPK pasti terbentur kekuasaan (mengingat struktur KPK di bawah presiden). Kalau negara dan oligarkinya terlalu kuat, sulit,” terang Hibnu kepada reporter
.
Di kalangan staf Mahkamah Konstitusi sendiri, ihwal intervensi pihak luar belum banyak terungkap. Yang ada hanya cerita tentang lobi-lobi internal, bagaimana para hakim MK diduga ‘didekati’ oleh Anwar Usman.
Ini sehubungan dengan keganjilan-keganjilan yang berkaitan dengan hukum acara, dinamika, dan mekanisme pengambilan putusan dalam forum RPH, sebagaimana dituangkan dalam
beberapa hakim, yaitu Wakil Ketua MK Saldi Isra dan Arief Hidayat.
Aturan usia capres-cawapres sesungguhnya telah diketok sebagai kebijakan hukum terbuka atau
 saat para hakim MK, tanpa Anwar Usman, membahas perkara dengan muatan permohonan serupa, yaitu Perkara Nomor 29-51-55/PUU-XXI/2023. Artinya, MK tidak dapat menentukan batas usia capres dan cawapres. Itu kewenangan pembentuk undang-undang, yaitu DPR, DPD, dan pemerintah.
Saldi Isra, misalnya, kemudian menyebut Putusan 90 di luar akal sehat. Sebab, beberapa hakim yang menolak Perkara 29-51-55 ‘dalam sekelebat’ berubah pandangan dalam RPH berikutnya yang dihadiri Anwar Usman pada 21 September 2023, yang produknya adalah amar putusan yang membolehkan seseorang berusia di bawah 40 tahun
 asalkan pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilu.
Sumber
 di MK mengaku melihat gestur ketakutan di beberapa hakim yang diduga dilobi oleh Anwar Usman. Ia juga menduga kehadiran Anwar di sidang Perkara 90 untuk membuat hakim-hakim yang dilobi rikuh.
“Ada faktor X yang mereka takutkan, nggak tahu apa. Bisa takut kehilangan jabatan, bisa takut mati,” ujarnya. Namun, tambahnya, kursi hakim MK yang ‘empuk sekali’, alias gaji besar dan fasilitas hampir setara menteri, memang tak dimungkiri menguji integritas para hakim.
Namun, dalam temuan Majelis Kehormatan MK, tidak ada sedikit pun penyebutan tentang lobi-lobi Anwar ataupun ancaman kepada para hakim. Majelis Kehormatan MK hanya menyebut soal kebiasaan saling mempengaruhi hakim dalam penentuan sikap dan budaya kerja yang
 yang menyebabkan prinsip kesetaraan di antara hakim terabaikan dan praktik pelanggaran etika biasa terjadi.
Saat ini, setelah keluarnya putusan MKMK, proses politik internal MK akan menentukan apakah kerusakan di MK bisa diperbaiki dan MK dapat merebut kembali kepercayaan publik. Sumber
 mengungkapkan adanya desakan sebagian pihak di dalam MK agar Anwar Usman segera mundur dan hengkang dari MK. Menurut Bivitri Susanti, jika kalangan internal MK kompak, bukan tidak mungkin MK bergerak ke arah progresif.
 Alya Nurbaiti, Fajar Yusuf Rasdianto, Rahmat Khairurizqi (magang)
 Alya Nurbaiti
 Dieqy Hasbi Widhana
 Luthfy Syahban


Ketua DPP PAN Saleh Partaonan Daulay menilai harusnya Politisi PDIP Masinton Pasaribu tidak bicara lagi soal amar putusan MK terkait batas usia capres-cawapres buntut keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK). Menurutnya, Masinton diam jika menghormati putusan MKMK.

Saleh mulanya mempertanyakan apa yang ditakuti Masinton pasca putusan MKMK ini hingga masih mempersoalkan amar putusan MK yang lalu. Dia menanyakan itu lantaran analisis Masinton yang terlalu jauh hingga membawa-bawa cawapres selundupan.

"Apa sih ketakutan Pak Masinton dengan capres-cawapres yang ada ini?" tanya Saleh dalam acara Adu Perspektif detikcom x Total Politik seperti disiarkan di YouTube detikcom, Selasa (7/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Nggak ada," jawab Masinton.

"Iya, sampai ke mana-mana analisisnya," jawab Saleh.

Masinton lalu menyebut dirinya hanya takut konstitusi ditabrak demi politik praktis. Saleh lantas menyanggah lagi konstitusi mana yang dilanggar.

"Yang saya takutkan konstitusi ditabrak, aturan ditabrak," ucap Masinton.

"Bentar-bentar, Anda harus betul betul perhatikan juga ini, kita bernegara ada aturan hukumnya, ketika ada yang dianggap melanggar konstitusi lalu dibawa ke Mahkamah Konstitusi, MK memutuskan itu dianggap tidak melanggar, dibolehkan, lalu kenapa Anda menganggap itu melanggar konstitusi? Konstitusi mana yang dilanggar?" jawab Saleh.

Masinton lalu menyebut putusan MKMK tidak akan ada jika amar putusan MK tidak dianggap cacat. Masinton mengaku tidak bicara soal siapa capres dan cawapresnya.

"Gini, bapak baca ada persoalan serius dalam putusan, kalau ini nggak dianggap cacat, nggak akan ada MKMK. Kalau ini nggak ada cacat prosedur, nggak ada MKMK, artinya that's okay, saya tidak bicara capres-cawapresnya, Pak, yang saya khawatirkan itu adalah potensi pelanggaran pelanggaran konstitusi untuk kepentingan politik pragmatis itu," jelas Masinton.

Saleh lalu menyanggah. Dia meminta Masinton membuktikan tuduhan itu.

"Jadi menurut saya dugaan dan tuduhan itu harus dibuktikan," sanggah Saleh.

"Bukan dugaan, orang sudah terjadi kok," jawab Masinton.

"Potensi potensi pelanggaran konstitusi tadi. Lah itu, itu yang diungkap dulu. Ketika orang sudah dibawa ke MK, ada putusan, lalu putusan dianggap ada masalah, dibawa ke MKMK, ada putusannya," ujar Saleh.

"Apa putusan MKMK?" tanya Masinton.

"Iya, ada pelanggaran etik, ada yang kecil-kecil pak teguran lisan, yang teguran lisan itu 8 orang, yang 1 itu yang berat," jawab Saleh.

Masinton lalu mengungkit paman. Saat ini lah, Saleh lalu meminta harusnya Masinton sudah tidak bicara lagi soal amar putusan MK itu jika menghormati putusan MKMK.

"Iya siapa? Paman kan? Ya paman kan?" tanya Masinton.

"Gini loh, ini semua Pak Masinton ini dalam konteks koridor hukum. Bapak hormati nggak putusan MKMK?" ujar Saleh.

"Kita hormati dong, makanya saya bilang ada cacat prosedur," jawab Masinton.

"Mestinya Anda sekarang ini sudah diam lah soal itu, jangan lagi," tegas Saleh.


Pelajar kelas 2 SMA berinisial MHW (17) asal Kecamatan Ngusikan, Jombang babak belur dikeroyok 12 pesilat gegara memakai kaus atribut silat. Ada 9 dari 12 pelaku yang telah diringkus.

Kasat Reskrim Polres Jombang AKP Sukaca mengatakan 9 pesilat pelaku pengeroyokan terhadap MHW itu ditangkap di tempat berbeda pada Rabu (1/11).

Mereka adalah FA (18), AR (18), BA (21) dan MR (22), warga Desa Keboan, Ngusikan. Juga RA (18), warga Desa Kedungbogo, Ngusikan, juga MI (18), warga Mojosarirejo, Kemlagi, Mojokerto.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Selain itu polisi juga telah menangkap MA (17) dan WA (19). Keduanya diketahui merupakan warga Desa/Kecamatan Ngusikan, Jombang, serta EA (16), warga Desa Ngampel, Ngusikan.

"Kami tetapkan 12 tersangka, 9 pelaku kami tangkap, 3 lainnya DPO," kata Sukaca kepada wartawan, Selasa (7/11/2023).

Adapun 3 pesilat yang masih buron berinisial SA, warga Desa/Kecamatan Ngusikan, ED, warga Desa Keboan, Ngusikan, serta HD, warga Desa Kedungbogo, Ngusikan.

Sukaca menjelaskan pengeroyokan MHW dipicu persoalan sepele. Para pelaku memergoki korban memakai atribut kaus dengan atribut perguruan silat padahal bukan anggota.

Ada 4 pesilat yang menjemput korban di rumahnya pada Jumat 27 Oktober 2023. Korban diajak ke SDN Kedungbogo untuk diklarifikasi dan disuruh minta maaf dalam surat pernyataan.

Tiga hari kemudian, Senin 30 Oktober 2023, para pelaku kembali meminta MHW untuk datang ke sekolah yang ternyata merupakan tempat latihan para pelaku.

Saat itulah korban dipaksa bertarung dengan 3 pesilat secara bergiliran. Tidak hanya itu, 9 pesilat yang awalnya menonton kemudian ikut memukuli MHW di lokasi tersebut.

Akibatnya, korban menderita luka lebam di dada, punggung, luka lecet di kaki dan tangan, serta bibirnya robek.

"Motifnya para pelaku merasa tersinggung karena korban bukan warga (anggota perguruan silat), tapi membuat logo perguruan pada kausnya," jelasnya.

Akibat perbuatannya, 9 pelaku harus mendekam di Rutan Polres Jombang. Mereka dijerat dengan pasal 170 KUHP tentang Pengeroyokan dan pasal 80 juncto pasal 76C UU RI nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Kapolres Jombang AKBP Eko Bagus Riyadi mengimbau para anggota perguruan silat bersikap dewasa dan ikut menjaga kondusifitas di Kota Santri menjelang Pemilu 2024.

Pihaknya akan menindak tegas para pelaku kekerasan dan kejahatan lain di wilayah hukumnya.

"Warga Jombang yang mengetahui adanya kejadian tindak pidana maupun gangguan kamtibmas lainnya serta pengaduan/keluhan tentang layanan Kepolisian bisa melaporkan melalui call center 110. Atau bisa menghubungi nomor call center Kandani 081-323-332-022," tandasnya.

Konvoi Pesilat di Surabaya Berakhir Ricuh, Sejumlah Pesilat Mabuk


Bakal capres Koalisi Perubahan, Anies Baswedan, menilai bahwa tantangan di bidang pasar tradisional susah dihadapi. Terdapat persoalan di pasar trandisional yang belum terselesaikan.

Hal itu disampaikan Anies saat menghadiri Rapimnas dan Deklarasi dukungan Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) terharap pasangan Anies-Cak Imin. Dalam acara itu, Anies dicurhati pedagang terkait permasalahan yang kerap terjadi di pasar tradisonal.

Dalam acara itu, Anies menyinggung soal kebijakan-kebijakan terhadap pelaku pedagang di pasar tradisional. Dia berbicara soal dampak ketika negara tidak memberi arahan yang jelas atas kebijakan yang ada.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Ketika negara tidak memberikan arahan ideologi apa yang harus dianut oleh pemerintah sampai ke tingkat daerah, maka semuanya akan bergerak tanpa arah," ujar Anies dalam acara Rapimnas IKAPPI di El Hotel Royal, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Selasa (7/11/2023).

Menurut Anies, kebijakan juga harus dituangkan secara sederhana dengan gagasan dan ideologi. Ideologi itu harus bertujuan untuk memberdayakan pihak yang lemah.

"Semuanya ini akan tahu kami sedang bergerak ke arah mana, kenapa? Karena ada sebuah ideologi," ucapnya.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan, jika kebijakan diambil tanpa ada gagasan dan ideologi, justru akan menimbulkan tidak konsisten dalam membangun ekonomi.

"Kebijakan berdasarkan ideologi. Kalau sekadar kerja saja tidak ada gagasan tidak ada ideologi, ya nggak ada arah nantinya, dan apa yang terjadi? Tidak konsisten dalam menyusun kebijakan," lanjut Anies.

Lebih jauh, Anies juga berbicara mengenai konsep ekonomi kerakyatan yang menurutnya harus kembali diterapkan Indonesia. Hal itu, kata Anies, harus diterjemahkan dalam sebuah kebijakan yang dapat dimengerti masyarakat.

"Ekonomi kerakyatan itu konsep yang kompleks. Harus diterjemahkan dalam sebuah mantra sederhana, mantra sederhana ini sebutan ini yang kemudian nanti dituangkan dalam kebijakan," katanya.

Menurutnya, kebijakan yang berdasarkan ekonomi kerakyatan yakni membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Dia menyebut itu adalah mantra sederhana yang wajib diterapkan dalam ekonomi kerakyatan.

"Dalam bentuk kebijakan itu membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Ketika kalimat ini dipegang, pengambil kebijakan itu akan berpegang kebijakan, 'saya membesarkan yang besar, apa membersarkan yang kecil?'," papar Anies.

"Kalau membesarkan yang besar, sudah salah. Kalau dia membesarkan yang kecil, dia benar. Kalau tidak ada untuk itu, bergerak tanpa arah," ucapnya.

Anies lantas memberi contoh tentang rencana renovasi sebuah pasar. Dia mengatakan, jika rencana renovasi hanya melibatkan investor, maka pedagang akan semakin tergerus.

"Misalnya, pasar mau direnovasi, panggil investor, nggak usah ngeluarin biaya, kira-kira yang besar siapa? Investor, yang kecil malah pelan-pelan tergeser dan hilang," imbuhnya.

Anies menyebut, tidak semua pemangku kebijakan memahami konsep ekonomi kerakyatan tersebut. Perlu inisiatif pemerintah untuk mau mendengarkan aspirasi dan masukan dari masyarakat yang terlibat langsung dalam industri.

"Lalu pertanyaan, bagaimana caranya? Nah ini soal cara ini, memegang kewenangan bukan berarti mengetahui permasalahan. Negara memang pegang tanda tangan tapi pengetahuannya dari mana? Ada pada pelaku, ada peneliti, ada pada badan-badan yang mengelola," kata Anies.

"Jadi negara duduk mendengarkan, dan salah satu sumber yang harus didengarkan untuk memperbaiki ekosistem adalah IKAPPI itu yang harus didengarkan," pungkasnya.


Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menerbitkan Peraturan KPU (PKPU) terbaru, yakni PKPU Nomor 23 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkannya.

PKPU No. 23 Tahun 2023 merupakan tindaklanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan gugatan batas usia calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) di bawah 40 tahun. Aturan ini dikeluarkan per tanggal 3 November 2023.

Dengan diberlakukannya Peraturan KPU No. 23 Tahun 2023 tersebut maka mencabut peraturan KPU sebelumnya, yakni PKPU Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Berikut informasi selengkapnya:

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dilansir laman resmi JDIH KPU, berikut isi Pasal 13 PKPU No. 23 Tahun 2023 terkait syarat calon presiden dan wakil presiden untuk Pemilu 2024:

(1) Syarat untuk menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah:

a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

b. Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendaknya sendiri;

c. suami atau istri calon Presiden dan suami atau istri calon Wakil Presiden adalah Warga Negara Indonesia;

d. tidak pernah mengkhianati negara serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya;

f. mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden serta bebas dari penyalahgunaan narkotika;

g. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

h. telah melaporkan kekayaannya kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara;

i. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;

j. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan;

k. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;

l. tidak sedang dicalonkan sebagai anggota DPR, Dewan Perwakilan Daerah, atau DPRD;

m. terdaftar sebagai pemilih;

n. memiliki nomor pokok wajib pajak dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama 5 (lima) tahun terakhir yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi;

o. belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama;

p. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;

q. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

r. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui Pemilu termasuk pemilihan kepala daerah;

s. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;

t. bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam Gerakan 30 September/Partai Komunis Indonesia; dan

u. memiliki visi, misi, dan program dalam melaksanakan pemerintahan negara Republik Indonesia.

(2) Syarat calon Presiden dan calon Wakil Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dikecualikan bagi penyandang disabilitas yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugasnya sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

(3) Syarat calon Presiden dan Wakil Presiden berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf q terhitung sejak penetapan Pasangan Calon oleh KPU.

(4) Syarat calon Presiden dan calon Wakil Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf t, dibuat berdasarkan prinsip bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang- Undang Dasar sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun oleh calon Presiden dan calon Wakil Presiden sebagai naskah visi, misi, dan program bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e.

Link Download PKPU No. 23 Tahun 2023

Selengkapnya tentang isi Peraturan KPU 23 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Berikut link download PKPU No. 23 Tahun 2023 tersebut dan lampirannya:


Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI melantik Tim Pemeriksa Daerah (TPD) periode 2023-2024. Total sebanyak 225 orang TPD yang dilantik.

Pelantikan digelar di Hotel Grand Sahid Sudirman-Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (7/11/2023) malam. Hadir dalam pelantikan Ketua KPU Hasyim Asy'ari, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja. Pelantikan dipimpin langsung Ketua DKPP Heddy Lugito.

Pelantikan itu diawali dengan pembacaan sumpah oleh seluruh anggota TPD secara bersama-sama. Kemudian sebagai bentuk simbolis, 4 perwakilan anggota TPD yang dilantik menandatangani berita acara.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Heddy mengatakan DKPP melantik secara lengkap TPD dari 38 provinsi yang ada di Indonesia. Nantinya, mereka bertugas membantu DKPP di masing-masing daerah.

"Hari ini kita melantik 225 anggota TPD. Jadi TPD ini ada yang dri unsur KPU 2, Bawaslu 2 dan tokoh masyarakat 2 di masing-masing provinsi. Jadi masing-masing provinsi ada 6 orang," kata Heddy.

"Dan merekalah yang menjadi tulang punggung kita ketika memeriksa perkara-perkara di daerah. Karena mereka lebih tahu situasi, lebih tahu keadaan di daerah. Sehingga keberadaan TPD sangat membantu DKPP," ujarnya.

Untuk diketahui, TPD merupakan tim ad hoc yang dibentuk DKPP untuk membantu DKPP melaksanakan sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di daerah.

Keanggotaan TPD terdiri dari unsur KPU Provinsi/KIP Aceh, unsur Bawaslu Provinsi, dan unsur masyarakat. Berbeda dengan TPD unsur masyarakat, TPD unsur KPU Provinsi /KIP Aceh dan unsur Bawaslu Provinsi ditetapkan DKPP berdasar usulan dari lembaga masing-masing.


Politisi PDIP Masinton Pasaribu terlibat debat panas dengan Ketua DPP PAN Saleh Partaonan Daulay soal putusan Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) yang memutuskan Anwar Usman diberhentikan dari Ketua MK. Masinton menilai putusan MKMK ini membuktikan bahwa putusan MK soal batas usia capres-cawapres cacat prosedur sehingga menghasilkan cawapres selundupan.

"Jadi putusan MK ini cacat prosedur terkonfirmasi dong, ya kan? Ketua MK-nya diberikan pelanggaran etik berat, cacat prosedur, dan hasilnya adalah cawapres selundupan. Iya, selundupan," kata Masinton dalam acara Adu Perspektif detikcom x Total Politik seperti disiarkan di YouTube detikcom, Selasa (7/11/2023).

Pernyataan Masinton lantas ditepis oleh Saleh. Saleh mempertanyakan prosedur mana yang dimaksud cacat oleh Masinton.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Bukan, cacat prosedur, prosedur yang mana dulu nih? Nggak, harus diurai dulu, jangan tiba-tiba langsung keputusannya, putusan MKMK tidak begitu, putusan MKMK tidak mengatakan cacat prosedur," tepis Saleh.

Masinton lantas menjelaskan pernyataannya. Dia menyinggung terkait adanya fakta informasi bocor hingga intervensi kekuasaan terkait keputusan batas usia capres-cawapres di MK.

"MKMK ini kan mengadili problem etik, di sana ada tentang informasi yang bocor, ya kan? Dan sering berulang kali, kan itu tadi pembacaan putusannya, kemudian ada potensi, ada konflik kepentingan berulang-ulang, berulang-ulang loh, nah itu, kemudian ada potensi intervensi kekuasaan. Lah iya ada konflik kepentingan di antara hakim itu yang berulang. Jadi putusan MKMK jelas menjawab kritikan publik selama ini, gitu loh," jelasnya.

"Ada persoalan tentang yang hal-hal yang mendasar ditabrak di sana, terjawab pak, ini yang disebut publik etik tadi, putusan MKMK ini menjawab tentang kritikan publik tadi," lanjut dia.

Karena itu lah, Masinton menilai ada cawapres yang jadi hasil selundupan karena putusan MK terkait batas usia capres-cawapres. Dia mengibaratkan cawapres itu seperti bawang putih selundupan.

"Jadi ini cawapres sekarang ini kayak bawang putih selundupan pak, barangnya masuk, barangnya sudah masuk nih selundupan, terus pelaku selundupannya sudah dinyatakan bersalah, walau dihukum ringan tuh, ya kan? Tapi yang selundupan tadi sudah nggak bisa kita kembalkan lagi karena sudah diolah jadi bumbu penyedap, jadi ini cacat prosedur dan hasilnya selundupan pak, cawapres selundupan," tutur dia.

Penjelasan Masinton lantas disanggah Saleh. Dia justru bertanya apakah penetapan cawapres yang sudah ada sekarang legal atau ilegal.

"Gini, gini loh, jangan melebar dulu," sanggah Saleh.

"Ini sama bang kayak bawang putih tadi," jawab Masinton.

"Kira kira ini cawapres Prabowo sudah ditetapkan, sudah didaftarkan KPU, saya tanya, kira kira ini legal apa tidak?" tanya Saleh.

"Selundupan lah," jawab Masinton.

Saleh juga mempertanyakan Masinton yang merupakan orang yang paham hukum. Dia heran Masinton bisa mengibaratkan cawapres dengan bawang putih selundupan.

"Nggak, jangan begitu bahasanya. Kalau selundupan kan seakan-akan nggak legal. Di republik ini nggak boleh ada yang selundupan. Nggak, nggak. Itu dulu jawab. Nggak mungkin Bapak (Masinton) menuduh seperti itu sementara Bapak itu orang yang ngerti hukum, lalu menyebut selundupan, sementara ini legal," ujar Saleh.

"Nggak ini barang sudah selundupan, kemudian dilegalkanlah itu tadi peraturan KPU, kan gitu," sanggah Masinton.

"Nggak, legal nggak? Legal nggak? Nggak nggak ini analogi yang tidak tepat. Analoginya nggak pas, terlalu jauh," tegas Saleh.

"Cacat prosedur nggak?" tanya Masinton lagi.

"Saya tidak mengatakan cacat prosedur, ini analoginya terlalu jauh," ujar Saleh.

Simak Video 'Debat Panas Masinton Vs Saleh Daulay soal Putusan MKMK & Analogi Cawapres':

[Gambas:Video 20detik]


Bacapres Ganjar Pranowo bertemu dengan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti di Pangandaran. Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Andika Perkasa bicara peluang Susi bergabung di TPN Ganjar-Mahfud.

"Ya sebagai sebuah rencana itu kan sudah didiskusikan (gabung TPN Ganjar-Mahfud) dengan internal kita, dengan Mas Ganjar," kata Andika di Jakarta Pusat, Selasa (7/11/2023).

Andika menuturkan pertemuan Ganjar dan Susi merupakan bagian dari komunikasi. Dia mengatakan hasil pertemuan itu tergantung bagaimana output dari pertemuan tersebut.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kan sebagai komunikasi, nggak salah dilakukan, bahwasanya nanti output pertemuan itu gimana, ya kita lihat, bagaimana Mas Ganjar nanti berinteraksi," ujarnya.

Sebelumnya, Ganjar bertemu Susi Pudjiastuti di Pangandaran. Sederet momen hangat terekam dari pertemuan Ganjar dan Susi.

Ganjar Pranowo mengunggah foto bertemu Susi Pudjiastuti di akun media sosialnya, termasuk di X (Twitter), Selasa (7/11). Ada 4 foto yang ditampilkan Ganjar Pranowo di akun X.

Dalam foto-foto tersebut, Ganjar Pranowo yang mengenakan kemeja putih panjang dan celana krem disambut Susi Pudjiastuti di depan pesawat perintis. Ganjar dan Susi bersalaman saat bertemu.

Di foto selanjutnya, Susi tampak mengambilkan nasi untuk Ganjar Pranowo yang memegang piring dengan lauk udang. Ada juga momen Susi Pudjiastuti menyopiri Ganjar Pranowo.

Dalam keterangan fotonya, Ganjar Pranowo berkelakar soal sosok paling ditakuti di dunia kelautan Indonesia yakni perempuan dari laut selatan. Ganjar mengucapkan terima kasih kepada Susi Pudjiastuti.

"Ternyata bukan mitos. Yang paling ditakuti di dunia kelautan Indonesia memang sosok perempuan dari laut selatan. Makasih ya nek @susipudjiastuti. Hehehe. Wonder women from Pangandaran," ujar Ganjar Pranowo.


Gubernur Jambi, Al Haris resmi melantik Sekretaris Ditjen Bina Pembangunan Daerah (Bangda) Kementerian Dalam Negeri, Sri Purwaningsih jadi Pj Wali Kota Jambi. Sri dilantik setelah Walkot-Wawako Fasha-Maulana berakhir masa jabatannya.

"Dengan dilantiknya jadi penjabat Wali Kota maka tentu tugas-tugas yang sudah dilaksanakan oleh Wali Kota Jambi dan Wakil Wali Kota Jambi terdahulu saya minta harus dilanjutkan kembali. Tentunya apapun proses yang ada di pemerintahan kota Jambi harus berjalan dengan baik," kata Al Haris usai melantik Sri Purwaningsih, Selasa (7/11/2023).

Pejabat Mendagri ini dilantik oleh Gubernur Jambi Al Haris di auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi. Pelantikan Sri Purwaningsih jadi Pj Wali Kota Jambi ini dihadiri pula oleh pihak forkompimda serta Fasha-Maulana.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Al Haris meminta, agar tugas Pj Wali Kota Jambi juga mengawal pelaksanaan Pemilu 2024 dengan baik. Selain itu, juga tugas mengenai isu-isu nasional, seperti kemiskinan ekstrim, stunting, dan lainnya.

"Tentu itu adalah tugas penting yang tidak boleh diabaikan dan mesti harus dikerjakan," ujar Al Haris.

Sri Purwaningsih merupakan Sekretaris Ditjen Bina Pembangunan Daerah (Bangda) Kementerian Dalam Negeri. Selain menjabat Sekretaris Bina Bangda, Sri juga menjabat (Plh) Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Hukum dan Kesatuan Bangsa.

Sebelum jadi orang nomor dua di Dirjen Bangda, Sri menduduki jabatan Direktur Singkronisasi Urusan Pemerintah Daerah IV Ditjen Bina Bangda Kemendagri.

Al Haris juga menyebut, meski Sri telah dilantik sebagai Pj Wali Kota Jambi tidak tutup kemungkinan bahwa tidak dilakukan evaluasi. Langkah evaluasi ini akan dilakukan oleh Al Haris selaku gubernur Jambi selama 3 bulan sekali.

"Jadi penjabat itu 3 bulan sekali selalu dievaluasi baik melalui kami ataupun akan diserahkan langsung ke Mendagri dan ini tentunya tugas-tugas tidak boleh lengah," terang Al Haris.

Al Haris juga terus menekankan agar Pj Wali Kota Jambi yang baru dilantik ini harus segera bertugas dengan baik. Segera koordinasi dengan seluruh stakeholder yang ada demi kemajuan daerah Kota Jambi.

"Intinya selalu terus berkoordinasi setelah dilantik ini. Selalu bertugas dengan sangat baik itu intinya," ucap Al Haris.

Gubernur Jambi Minta Maaf Atas Macet Horor 22 Jam di Jalinsum


Tim Kampanye Nasional Koalisi Indonesia Maju (TKN KIM) menegaskan keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) terkait etik hakim konstitusi tak berdampak terhadap pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres Prabowo Subianto. Komandan Echo bidang hukum dan advokasi, Hinca Pandjaitan, mengatakan pasangan Prabowo Subianto dan Gibran tetap berlayar.

"Putusan MKMK tidak mempunyai dampak apapun terhadap putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 yang berkenaan dengan batas usia dan persyaratan bacawapres. Oleh karena itu, pasangan Prabowo Subianto-Gibran mendaftar ke KPU secara penuh dan mengikuti proses itu untuk kemudian KPU mengambil keputusan menjadi pasangan yang sah," kata Hinca dalam konferensi pers di Slipi, Jakarta Barat, Selasa (7/11/2023).

"Karena itu kami beritahukan kepada seluruh masyarakat Indonesia, tidak ada yang ragu sedikitpun bahwa pasangan ini berlayar dengan baik," sambungnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ia mengatakan perkara nomor 141/PUU-XXI/2023 yang didaftarkan ke MK beberapa hari lalu juga tak memengaruhi pencalonan Gibran. Menurutnya tak ada keraguan sedikitpun terhadap pasangan Prabowo dan Gibran untuk Pemilu 2024.

"Sehubungan dengan adanya perkara Nomor 141 yang di daftarkan beberapa hari lalu di MK, apapun hasilnya tidak akan memengaruhi proses pencalonan Prabowo-Gibran. Karena perkara ini berkenaan dengan hal yang lain yang akan berlaku untuk tahun 2029, dengan demikian tidak ada lagi keraguan apapun di masyarakat tentang pasangan calon," kata dia.

Hinca lantas menyinggung soal temuan kebocoran informasi dalam rapat permusyawaratan Hakim MK. Ia mendesak aparat penegak hukum (APH) untuk menindaklanjuti hal itu dan menemukan pelakunya.

"Kami meminta aparat penegak hukum untuk menindaklanjutinya dan menemukan pelakunya, karena MKMK menemukan peristiwanya, pembocoran itu, dan karena itu kita meminta agar aparat penegak hukum untuk mengambil sikap dan menemukan pelakunya," ungkap Hinca.

"Karena itu, tim kita, memastikan bahwa proses pencalonan Prabowo dan Gibran berjalan dengan baik tidak terpengaruh apapun," pungkasnya.


Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran menyoroti terkait banyak pihak yang mempersoalkan pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres. Wakil Sekretaris TKN Prabowo-Gibran, Saleh Daulay, heran.

Dia awalnya bicara terkait awal mula munculnya pihak-pihak yang mempersoalkan pencalonan Gibran. Dia menyebut pihak-pihak itu tidak muncul di ujung atau di awal, tapi di pertengahan.

"Begitu Gibran di ujung katakan lah, bukan di ujung sih ya, pada pertengahan akhir sebelum penetapan setelah dibentuk KIM, pertengahannya kan muncul, setelah dibentuk KIM, di tengah dia, jadi ini KIM dibentuk, di tengah muncul Gibran ini, baru ditetapkan di sini, gitu kira-kira, jadi yang muncul itu setelah ini, di tengah ini, lalu muncul perdebatan-perdebatan ini," kata Saleh dalam acara Adu Perspektif detikcom x Total Politik seperti disiarkan di YouTube detikcom, Selasa (7/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ketua DPP PAN ini juga mengaku heran lantaran pihak-pihak tersebut merasa terganggu dengan pencalonan Gibran. Dia mengungkit soal dinasti politik hingga narasi kader pembangkang.

"Jadi ini coba kalau ditelusuri, ini memang ada perasaan kita kok ada orang merasa terganggu dengan munculnya Gibran dengan berbagai alasan, ada yang menyebut dinasti politik, ada yang merasa umurnya nggak cukup, ada yang merasa dia dikarbit, ada yang kader pembangkang, dan ada macam-macam lah," ucapnya.

Padahal, kata Saleh, tidak ada satupun konstitusi yang dilanggar terkait pencalonan Gibran. Menurutnya itu sudah terbukti dari amar putusan MK soal batas usia capres dan cawapres.

"Yang jelas sekarang secara faktual tidak ada satupun konstitusi yang dilanggar terkait dengan penetapan dia sebagai cawapres. Ketika ada yang merasa dia di bawah umur lalu dilaporkan ke Mahkamah Konstitusi untuk menguji Undang-Undang yang berkenaan dengan pasal yang penetapan batas usia capres dan cawapres, oleh MK menetapkan dia boleh," jelasnya.

"Berarti secara konstitusional oleh MK dia berhak secara hukum yuridis berhak menjadi capres-cawapres," lanjut dia.

Saleh pun menduga pihak-pihak yang masih mempersoalkan itu sampai sekarang takut kalah di 2024. "Tapi kan orang-orang lagi-lagi ini takut karena terlalu kuat, takut kalah, atau misalnya apa lah, maka dibuat berbagai macam alasan," imbuhnya.


Peneliti Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Saidiman Ahmad, menganalisis dampak dari putusan Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) yang menyebut ada persoalan pada pengambilan keputusan batas usia capres-cawapres di Mahkamah Konstitusi (MK). Dia menilai jika persoalan pengambilan keputusan ini meluas, maka bisa berdampak pada elektabilitas pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming.

Saidiman awalnya membeberkan terkait implikasi politik dari putusan MKMK hari ini. Menurutnya, akan ada dampak politik dari putusan MKMK soal pengambilan keputusan di MK terkait batas usia capres-cawapres.

"Tentang implikasi politik dari keputusan ini, kalau informasi mengenai keputusan MKMK bahwa ternyata di dalam proses pengambilan keputusan tentang umur capres dan cawapres bermasalah, kalau ini informasi ini diterima oleh publik secara luas ini akan punya dampak pada elektabilitas pasangan capres-cawapres," kata Saidiman dalam acara Adu Perspektif detikcom x Total Politik seperti disiarkan di YouTube detikcom, Selasa (7/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Saidiman menyebut pasangan capres-cawapres yang terpengaruhi yakni Prabowo-Gibran. Dia menilai publik akan menilai bahwa penetapan cawapres Gibarn ternyata bermasalah secara etis.

"Menurut saya akan punya pengaruh terutama bagi pasangan Prabowo-Gibran, itu artinya ada proses di mana Gibran menjadi cawapres itu bermasalah secara etis, karena ini melalui proses MK, karena ini melalui proses MK dan proses di MK bermasalah sebagaimana keputusan MKMK hari ini," ucapnya.

Meski begitu, dia menyebut ini baru akan berpengaruh jika isu tersebut meluas di publik. Karena, menurutnya, salah satu pertimbangan publik paling penting yakni pemimpin yang punya integritas dan tidak bermasalah hukum.

"Tapi intinya adalah, sekali lagi kalau informasi ini meluas kepada publik. Kalau publik tahu bahwa proses pencalonan Gibran ini melalui sastu proses yang tidak etis melalui putusan MKMK hari ini," ujar dia.

"Karena kita tahu bahwa salah satu pertimbangan publik dalam memilih calon pemimpin, salah satu kualitas personal yang dianggap publik paling penting dalam pemimpin nasional adalah dia punya integritas, tidak bermasalah secara hukum," lanjut dia.


Dua mahasiswa, Ilham Maulana dan Asy Syyifa Nuril Jannah menggugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) agar menyidangkan ulang soal syarat capres-cawapres. Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK), Jimly Asshiddiqie mengatakan jika ketentuan batas usia itu kembali diubah MK, maka putusannya akan berlaku untuk pemilihan umum (Pemilu) 2029.

"Jadi kalau nanti ada perubahan lagi UU sebagaimana diajukan oleh mahasiswa itu, berlakunya nanti di 2029," kata Jimly di Gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa (7/11/2023).

Jimly berharap Pemilu 2024 berjalan tertib. Jimly menyebut semua anak bangsa berperan untuk mensukseskan pemilu.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Nah jadi saya berharap kita sebagai anak bangsa, mari kita memusatkan perhatian untuk suksesnya Pemilu. Partai pesertanya sudah jelas, capres-cawapres nya sudah jelas. Yang tidak kita suka tolong jangan dipilih. Jadi harapannya kita fokus saja untuk pemenangan masing-masing," ujarnya.

Diketahui, dua dua mahasiswa itu menggugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) agar menyidangkan ulang soal syarat capres-cawapres. Ikut menggugat bergabung dua advokat Lamria Siagian dan Ridwan Darmawan.

"Menyatakan Pasal 169 huruf q UU Pemilihan Umum sebagaimana dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 sepanjang frasa 'atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah', bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat," demikian bunyi permohonan penggugat sebagaimana tertuang dalam gugatan yang dilansir website MK, Senin (6/11).

Dalam gugatannya, mereka juga mengajukan permohonan provisi yaitu agar MK memerintahkan pihak terkait dalam hal ini KPU untuk tidak memberlakukan Pasal 169 huruf q Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, pada konstestasi Pemilihan Capres Dan Cawapres 2024.

"Memerintahkan pihak terkait dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum untuk mendiskualifikasi Pasangan Capres dan Cawapres yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana ketntuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tenatng Pemilihan Umum," pinta Ilham Maulana dkk.

Alasan MK harus menyidangkan ulang karena dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, belum tercapai suara mayoritas hakim konstitusi. Berikut pertimbangan para hakim MK:

-3 orang hakim mengabulkan sebagian dengan memaknai syarat usia tetap 40 tahun sepanjang dimaknai berpengalaman sebagai pejabat negara yang dipilih (elected official);

-2 orang hakim mengabulkan untuk sebagian dengan alasan yang berbeda terkait pertimbangannya, yakni hanya terbatas berpengalaman sebagai Gubernur yang kriterianya diserahkan kepada pembentuk undang-undang;

-1 orang hakim memiliki pendapat berbeda (Dissenting Opinion) dengan menyatakan bahwa Pemohon Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing);

-2 orang hakim berpendapat bahwa perkara ini bukan merupakan permasalahan inkonstitusionalitas norma, tetapi merupakan opened legal policy;

-1 orang hakim memiliki pendapat berbeda (Dissenting Opinion), yaitu permohonan pemohon dinyatakan gugur.

"Sudah sepatutnya Rapat Pemusyawaratan Hakim untuk pengambilan Putusan Mahkamah dalam Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 ditunda hingga mendapat kemufakatan yang bulat oleh para hakim dan tidak seharusnya melanjutkan Rapat Permusyawaratan Hakim dengan agenda Pengambilan Putusan Mahkamah," ucap pemohon yang memberikan kuasa kepada Ecoline Situmorang dkk.

Untuk diketahui, gugatan di atas menambah daftar panjang permohonan sidang ulang terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. Sebelumnya diajukan oleh warga Solo dan mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (Unusia).

"Bahwa dikarenakan Pemilu Tahun 2024 telah sampai pada Tahap Pendafatran Bakal Calon Presiden dan Wakil Presiden, namun demikian perkara a quo masih diperksa oleh Yang Mulia Mahkamah Konstitusi, maka demi menjaga marwah konstitusi UUD 1945, maka Para Pemohon mengajukan Putusan Sela dalam Provisi," demikian bunyi gugatan yang diajukan Fatikhatun yang tinggal di Serengan, Solo. Ada juga Gunadi yang tinggal di Pasar Kliwon, Solo. Warga Laweyan, Solo, yaitu Hery Dwi Utomo dan Retno juga ikut menggugat. Selain itu, warga Sukoharjo, Abdullah juga ikut menggugat.

Mereka mengajukan permohonan provisi sebagai berikut:

1. Menyatakan ketentuan norma Pasal 16 huruf q UU RI No. 17/2017 : "Berusia paling rendah 40 tahun" tetap sah dan berlaku hingga putusan akhir dalam perkara a quo;

2. Menyatakan terhadap Kepala Daerah yang belum berusia 40 tahun tidak dapat mencalonkan diri sebagai Calon Presiden dan Wakil Presiden.


Anwar Usman diberhentikan sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi namun tetap sebagai anggota konstitusi. Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar-Mahfud, Arsjad Rasjid berharap Anwar Usman tidak melakukan cawe-cawe dalam pilpres maupun Pemilu 2024.


Seorang anggota DPRD Boyolali dari Gerindra, Watiah, diganti. Pasalnya wakil rakyat asal Kecamatan Wonosegoro itu pindah partai politik dalam Pemilu 2024.

Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD dari Fraksi Gerindra itu dilakukan dalam rapat paripurna istimewa dengan agenda pengucapan sumpah/janji pergantian antar waktu anggota DPRD Boyolali. Watiah digantikan Siti Aminah dari Juwangi.

"Ini sebagai langkah hukum menindaklanjuti Keputusan Gubernur Jawa Tengah, PAW saudari Watiah yang secara resmi sudah mengundurkan diri dan digantikan oleh saudari Siti Aminah dari Dapil (daerah pemilihan) yang sama," kata Ketua DPRD Boyolali, Marsono, usai rapat paripurna istimewa tersebut, Selasa (7/11/2023).

Yaitu Dapil Boyolali 3, yang mencakup Kecamatan Karanggede, Kemusu, Wonosegoro, Wonosamodro dan Juwangi.

Dikemukakan Marsono, surat dari Gubernur Jateng tentang PAW ini turun tanggal 2 November 2023 lalu. Pihaknya kemudian mempercepat proses pergantian antar waktu wakil rakyat asal Fraksi Gerindra itu.

"Niatan kami yang bersangkutan bisa segera melengkapi seluruh alat kelengkapan yang ada, juga bisa melaksanakan seluruh tugas dan fungsinya dengan baik," harap Marsono.

Siti Aminah akan menduduki kursi anggota DPRD Boyolali periode 2019-2024, yang tersisa sekitar 9 bulan lagi. Menurut Marsono, anggota DPRD Boyolali periode 2019 - 2024 akan berakhir masa jabatannya bulan Agustus 2024 mendatang.

Sementara itu Sekretaris DPC Gerinda Boyolali, Rohmat Junaedi, mengatakan PAW ini dilaksanakan karena Watiah mengundurkan diri dari Partai Gerindra. Sehingga DPC Partai Gerindra Boyolali melakukan proses ke DPP untuk melakukan pencabutan KTA dan selanjutnya melakukan proses PAW.

"Beliau (Watiah) mengundurkan diri karena pindah partai ke partai sebelah, ke PDI Perjuangan. Jadi ini prosesnya beliau mengundurkan diri dengan baik-baik. Dari pengunduran diri ini akhirnya kami dari DPC melakukan proses ke DPP untuk melakukan pencabutan KTA (Kartu Tanda Anggota). Artinya Mahkamah Partai memutuskan itu sudah bisa dicabut dan kita melakukan proses Kedewanan ini (PAW)," kata Rohmat di Gedung DPRD Boyolali, menghadiri rapat paripurna istimewa tentang PAW tersebut.

Rohmat mengatakan, proses PAW ini sudah berproses sejak bulan Mei 2023 lalu. Proses PAW memakan waktu cukup lama, karena masalah teknis. Namun, pihaknya bersyukur proses pergantian ini akhirnya bisa berjalan dengan baik.

"Alhamdulillah, setelah melalui proses yang cukup rumit dan panjang sejak dari bulan Mei tahun ini. Alhamdulillah pada hari ini bisa terlaksana, bisa dilantik. Ya sekali lagi dinamika politik Boyolali memang seru," imbuh dia.

Lamanya proses PAW, kata dia, karena masalah teknis saja antara yang diganti dengan yang akan menggantinya belum klop. Namun hal itu akhirnya bisa diselesaikan dengan baik dan PAW dapat dilakukan dengan baik.

"Yang diganti sudah menerima dan yang menggantikan juga sudah siap melaksanakan," tandasnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ganjar Ingatkan Bahaya Hoaks Saat Hadiri Haul KH Dalhar Watucongol


Kepala Dinas Kominfotik Riau, Erisman Yahya memastikan tenaga honor yang maju sebagai caleg, bernama Nabilla Delviona Adistri masih aktif. Namun Erisman tidak tahu jika Nabilla nyaleg dan masuk daftar calon tetap (DCT).

"Kami sudah minta Kasubag Kepegawaian untuk memanggil yang bersangkutan terkait keikutsertaannya sebagai caleg," tegas Erisman Yahya, Selasa (7/11/2021).

Erisman memastikan Nabilla tak meminta izin kepada dirinya sebagai pimpinan. Dia juga tak melapor akan maju sebagai caleg DPRD Riau.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Sejauh yang kami ketahui, (Nabilla) tidak pernah melapor atau meminta izin ke kami untuk ikut mencaleg. Tak pernah melapor atau minta izin ke kami, kami justru tahu dari pemberitaan," kata Erisman.

Tak hanya itu, Erisman juga mengakui jika Nabilla selama ini digaji pakai APBD Riau. Untuk itu, ia akan menentukan nasib anak buahnya tersebut sesuai petunjuk Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Riau.

"Iya (digaji) dari APBD. Kami ikut arahan BKD saja, karena tentu masalah kepegawaian BKD yang jadi rujukan," kata Erisman.

Sebelumnya Kepala BKD Riau Ikhwan Ridwan menilai kepala organisasi perangkat daerah atau OPD harus mengingatkan jika ada honorer maju caleg. Meskipun dari aturan KPU tidak disebut, tetapi jika digaji pakai APBD wajib diberhentikan.

"Seharusnya kepala OPD ingatkan, panggil. Kalau honorer memang tidak ada larangan, tapi kalau (gaji) APBD harus diberhentikan, itu memang dari kegiatan masing-masing ya. Kalau digaji APBD harus diberhentikan," katanya.

Ikhwan menilai ada beberapa honorer yang bekerja di instansi pemerintah namun digaji personal oleh kepala OPD atau dinas. Hal itu tidak menjadi persoalan karena gajinya tidak dari duit negara.

"Kalau honor digaji kepala OPD ya bisalah. Kalau gaji APBD harus diberhentikan," kata Ikhwan Ridwan.

Banyak Kejutan di Final BNI Sirnas B Riau 2023


Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) memberhentikan Anwar Usman sebagai Ketua MK namun masih tetap menjadi hakim. Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud berharap nantinya Anwar Usman tidak cawe-cawe.

"Kami mengharapkan tidak ada cawe-cawe. Harapan kami dengan terbukanya hal ini bisa menjaga. Jadi harapan kami berpikir positif adalah tidak akan ada cawe-cawe," kata Arsjad di Jakarta Pusat, Selasa (7/11/2023).

Arsjad juga berharap sanksi yang diberikan MKMK terhadap Anwar Usman dilihat sebagai nilai demokrasi. Sebab putusan tersebut menurutnya bukan sebuah putusan biasa.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Dengan demikian, harapannya teman-teman di sana benar-benar melihat ini sebagai nilai demokrasi yang harus dipegang. Ini bukan suatu keputusan biasa, ini keputusan yang akhirnya mengakibatkan perihal bangsa Indonesia dan ini sangat penting bagi bangsa Indonesia," ujarnya.

Arsjad Rasjid (Dok. NU)

"Jadi cawe-cawe itu mestinya punya kesadaran. Tidak ada cawe-cawe, kenapa? Karena ini adalah perihal bangsa Indonesia, nggak bisa main-main ini, perihal yang sangat penting. Jadi ya kami selalu ingin berharap positif tidak mau menuduh atau mengatakan apapun," lanjutnya.

Lebih lanjut Arsjad mengajak semuanya untuk bersama-sama menjaga demokrasi agar tidak ada cawe-cawe. Dia berdoa agar ke depan tidak ada lagi pelanggaran konstitusi yang terjadi.

"Tapi yang ingin kami pastikan bersama-sama, menjaga, kita memastikan bahwa tidak akan terjadi cawe-cawe tersebut. Menjaga konstitusi Indonesia karena ini jerih payah bangsa. Mari bersama-sama memastikan bahwa proses ke depannya tidak akan terjadi hal-hal yang sebelumnya terjadi," imbuhnya.

Untuk diketahui, Anwar Usman dijatuhi sanksi berat karena dianggap melanggar sejumlah pelanggaran berat etik sebagai hakim konstitusi berdasarkan putusan nomor 2/MKMK/L/11/2023.

Sidang ini dipimpin oleh majelis yang terdiri atas Ketua MKMK Jimly Asshiddiqie serta anggota Bintan R Saragih dan Wahiduddin Adams.

Putusan ini terkait laporan dari Denny Indrayana, PEREKAT Nusantara, TPDI, TAPP, Perhimpunan Pemuda Madani, PBHI, Tim Advokasi Peduli Hukum Indonesia, LBH Barisan Relawan Jalan Perubahan, para guru besar dan pengajar hukum yang tergabung dalam Constitutional Administrative Law Society (CALS), Advokat Pengawal Konstitusi, LBH Yusuf, Zico Leonardo Djagardo Simanjuntak, KIPP, Tumpak Nainggolan, BEM Unusia, Alamsyah Hanafiah, dan PADI.

MKMK mengawali pembacaan dengan menjelaskan soal putusan MK yang bersifat final dan mengikat. MKMK berpendirian menolak atau sekurang-kurangnya tidak mempertimbangkan permintaan pelapor untuk melakukan penilaian, membatalkan, koreksi ataupun meninjau kembali putusan MK nomor 90/PUU-XXI/2023 yang mengubah syarat usia capres-cawapres. Putusan itu diketahui membuat warga negara Indonesia yang di bawah 40 tahun bisa menjadi capres atau cawapres asal pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih dalam pemilu atau pilkada.

Simak Video 'Anwar Usman Diberhentikan, TPN Ganjar-Mahfud Apresiasi Putusan MKMK':

[Gambas:Video 20detik]


Ketua DPP PAN Saleh Partaonan Daulay heran lantaran putusan Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) masih dikait-kaitkan dengan amar putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait batas usia capres-cawapres. Menurutnya, ada pihak yang memang bermaksud terus membunyikan persoalan itu.

Saleh yang merupakan pendukung pasangan calon Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka ini mengatakan putusan MKMK ini seharusnya tidak memengaruhi dari amar putusan MK terkait batas usia capres-cawapres. Namun, dia menyebut ada pihak-pihak yang mencoba terus mengaitkan putusan MKMK dengan amar putusan MK.

"Kalau masih ada lagi orang-orang yang mencoba mempersoalkan ini berarti ada maksud, apa maksudnya? Kan gitu," kata Saleh dalam acara Adu Perspektif detikcom x Total Politik seperti disiarkan di YouTube detikcom, Selasa (7/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Saleh lantas bicara terkait amar putusan MK terkait batas usia capres-cawapres. Menurutnya, segala putusan hukum pasti memuaskan sebagian pihak dan tidak memuaskan sebagian pihak lainnya.

"Gini, filosofis, dalam putusan hukum, setiap putusan hukum pasti memuaskan sebagian pihak dan juga pasti tidak memuaskan sebagian pihak, di mana-mana, bukan hanya putusan peradilan Mahkamah Konstitusi ini, bukan hanya MKMK ini, peradilan biasa saja kan, sama," ucapnya.

Saleh menyebut termasuk pihak-pihak yang diuntungkan dari amar putusan MK tersebut. Karena itu, menurutnya ada pihak yang memang sengaja terus memunculkan persoalan putusan MK yang sudah final dan mengikat tersebut karena diuntungkan.

"Termasuk yang itu, bisa jadi, kita tidak tahu dalam proses ini ada yang menikmati, atau juga ada yang sengaja memunculkan isu ini ke publik, sehingga mendapatkan keuntungan politis, siapa tahu. Jangan-jangan saya ini mencium gelagat itu, kelihatannya memang sengaja dipersoalkan terus, bahkan besok ada sidang (MK) baru lagi," jelasnya.

"Jangan-jangan ini sengaja dipersoalkan terus supaya hidup terus barang ini, kan pasti kalau hidup ini pasti ada satu pihak yang merasa diuntungkan, siapa itu? Silakan masyarakat harus cari tahu, silakan ditelusuri siapa pihak-pihak yang diuntungkan dari isu ini," lanjutnya.

Selain itu, Wakil Sekretaris TKN Prabowo-Gibran ini juga menilai memelihara isu amar putusan MK ini juga mudah diolah. Dia berpandangan pengadilan tidak bisa menolak laporan atau gugatan warga negara.

"Memelihara isu seperti ini sebetulnya paling mudah lah, karena setiap orang yang melaporkan sesuatu ke pengadilan kan harus diproses, hakim atau pengadilan tidak boleh menolak, yang penting dia punya dasar hukum, legal standing, punya fakta dan bukti yang bisa tunjukkan misalnya pihak pihak lain salah atau layak dituntut, layak digugat," tutur dia.

"Makanya sekarang tetap aja MK akan memproses, apakah nanti putusan seperti apa, ya muda-mudahan tidak lagi mengubah konstalasi politik yang ada sekarang ini, supaya jangan ada hal hal yang tidak baik ke depan, demokrasi kita sudah baik jangan lagi diganggu ganggu dengan hal yang tidak begitu penting," sambungnya.

Simak Video 'Hal-hal yang Dilanggar Anwar Usman hingga Diberhentikan dari Ketua MK':

[Gambas:Video 20detik]


Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) memutuskan Ketua MK Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran berat dan diberhentikan terkait putusan syarat usia capres-cawapres. Ketua Umum (Ketum) PBB Yusril Ihza Mahendra menegaskan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 90/PUU-XXI/2023 yang mengubah syarat usia capres-cawapres tetap final dan mengikat.

"Kalau MKMK menyatakan Ketua MK terbukti melakukan pelanggaran etik yang berat, maka dia diberi sanksi etik oleh MKMK. Sanksi etik terhadap Ketua MK AU yang dijatuhkan adalah diberhentikan dari jabatannya sebagai Ketua MK," kata Yusril kepada wartawan, Selasa (7/11/2023).

Yusril menekankan ranah putusan MKMK pada pelanggaran etik hakim MK. Dia mengatakan pelanggaran etik itu tak mempengaruhi putusan majelis hakim MK.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Karena MKMK memeriksa kasus ini dalam konteks pemeriksaan pelanggaran etik, maka sanksi etiklah yang dijatuhkan," kata Yusril.

"MKMK tidak berwenang menilai putusan MK meskipun telah memutuskan bahwa dalam memeriksa perkara itu ada hakimnya yang melakukan pelanggaran etik yang berat. Putusan MK tetap final dan mengikat," imbuhnya.

Yusril menganggap biasa apabila putusan MK itu terus dipolemikkan buntut para majelis hakim MK disanksi etik. Namun, kata dia, putusan MKMK soal sanksi etik itu tak membatalkan putusan terkait.

"Bahwa putusan tersebut terus dipersoalkan, hal itu biasa terjadi. Putusan pengadilan kerapkali dieksaminasi oleh para lawyers dan akademisi, tetapi nilainya berada dalam tataran dunia akademik," kata Yusril.

"Hasil eksaminasi sama sekali tidak menggugurkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Demikian pula putusan MK yang bersifat final dan mengikat bagi siapa saja.Kita juga tidak dapat menghalang-halangi kalau ada pihak-pihak yang ingin mengajukan perkara baru terhadap materi yang sama ke MK," lanjutnya.

Lebih lanjut, Yusril mengatakan pihaknya terus mengikuti putusan MK apabila ada perkembangan terbaru. "Kita juga tidak bisa berkomentar apa-apa, kecuali menunggu apa putusan MK terhadap perkara baru tersebut," kata Yusril.

MKMK diketahui membacakan putusan nomor 2/MKMK/L/11/2023. Putusan itu terkait dugaan pelanggaran etik hakim Mahkamah Konstitusi dengan terlapor Ketua MK Anwar Usman.

"Hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat," kata Ketua MKMK Jimly Asshiddiqie membacakan putusannya.

Putusan itu dibacakan dalam sidang yang digelar di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Selasa (7/11). Sidang ini dipimpin oleh majelis yang terdiri dari Ketua MKMK Jimly Asshiddiqie serta anggota Bintan R Saragih dan Wahiduddin Adams.

Putusan ini terkait laporan dari Denny Indrayana, PEREKAT Nusantara, TPDI, TAPP, Perhimpunan Pemuda Madani, PBHI, Tim Advokasi Peduli Hukum Indonesia, LBH Barisan Relawan Jalan Perubahan, para guru besar dan pengajar hukum yang tergabung dalam Constitutional Administrative Law Society (CALS), Advokat Pengawal Konstitusi, LBH Yusuf, Zico Leonardo Djagardo Simanjuntak, KIPP, Tumpak Nainggolan, BEM Unusia, Alamsyah Hanafiah, dan PADI.

MKMK mengawali pembacaan dengan menjelaskan soal putusan MK yang bersifat final dan mengikat. MKMK berpendirian menolak atau sekurang-kurangnya tidak mempertimbangkan permintaan pelapor untuk melakukan penilaian, membatalkan, koreksi ataupun meninjau kembali putusan MK nomor 90/PUU-XXI/2023 yang mengubah syarat usia capres-cawapres. Putusan itu diketahui membuat warga negara Indonesia yang di bawah 40 tahun bisa menjadi capres atau cawapres asal pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih dalam Pemilu atau Pilkada.

Simak Video 'Detik-detik Pembacaan Putusan Pemberhentian Anwar Usman dari Ketua MK':

[Gambas:Video 20detik]


Daftar Isi 272 Struktur Lengkap TKN Prabowo-Gibran

Daftar nama yang masuk dalam Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran untuk Pilpres 2024 telah diumumkan. Nama-nama yang masuk dalam daftar tersebut terdiri dari politikus, purnawirawan, hingga kalangan profesional.

Lantas, siapa saja nama-nama yang masuk dalam daftar lengkap Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024?

Dilansir dari detikNews, pengumuman daftar TKN Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming diselenggarakan di Ballroom Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan, Senin (6/11/2023). Nama-nama pembina TKN dibacakan oleh Sekretaris TKN Prabowo-Gibran yaitu, Nusron Wahid.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Cawapres Gibran Rakabuming dan Ketua TKN Prabowo-Gibran, Rosan Roeslani ikut hadir dalam kegiatan pengumuman tersebut. Gibran merasa bangga dan bersyukur sudah dibantu oleh TKN Prabowo-Gibran dari berbagai latar belakang.

"Atas nama pasangan Prabowo-Gibran, saya merasa bangga, saya merasa bersyukur dibantu oleh orang-orang hebat, orang-orang yang, orang-orang yang benar-benar ahli di bidangnya masing-masing," kata Gibran.

Gibran menitipkan satu pesan penting bagi TKN Prabowo-Gibran. Ia memberikan pesan mengenai 'kapal besar' Koalisi Indonesia Maju (KIM) berlabuh di dermaga kemenangan.

"Saya pesan satu saja, bapak ibu semua yang tergabung dalam tim TKN ini, saya pesan satu saja, pastikan kapal besar Koalisi Indonesia Maju ini berlabuh di dermaga kemenangan," ujar Gibran.

TKN Prabowo-Gibran juga tak menutup kemungkinan nama Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Wali Kota Medan Bobby Nasution masuk ke dalam tim pemenangan.

"Tentunya ini akan terus kita lakukan penyempurnaan-penyempurnaan. Kembali lagi karena kita masih terbuka mendengar semua aspirasi," ujar Ketua TKN Prabowo-Gibran, Rosan Roeslani.

Rosa mengungkapkan karena pihaknya masih melakukan penyempurnaan, sehingga nama yang masuk dalam tim tidak terbatas seperti yang sudah disebutkan. Selain itu, pihaknya masih terbuka untuk menerima nama-nama baru.

Nah, berikut daftar dan struktur lengkap nama-nama yang masuk dalam Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran.

272 Struktur Lengkap TKN Prabowo-Gibran

Dewan Pembina

1. Habib Luthfi bin Ali bin Yahya

2. Jenderal TNI Purnawirawan Doktor Haji Wiranto

3. Ir. H. Aburizal Bakrie

4. Ir. M. Hatta Rajasa

5. Prof. Dr. KH. Asep Syaifudin Chalim

6. Laksamana TNI Widodo Adi Sutjipto

7. Jenderal TNI Purnawirawan Agum Gumelar

8. Letjen TNI Ever Ernest Magindaan

9. Siti Hardjanti Wismoyo Aris Munandar

10. Jeffrie Giovani

Dewan Pengarah

Ketua: Dr. Ir. Airlangga Hartarto

Wakil Ketua:

1. Prof. Dr. Ir Sufmi Dasco Ahmad

2. Agus Harimurti Yudhoyono

3. Zulkifli Hasan

4 Yusril Ihza Mahendra

5. Muhammad Anis Matta

6. Kaesang Pangarep

7. H. Ahmad Ridha Syahbana

8. Agus Jabo Priyono

9. Hashim Djojohadikusumo

10. Nyai. Hj. Machfudhoh Aly Ubaid

11. Jenderal TNI Agustadi Sasongko Purnomo

12. Laksda TNI Purnawirawan Muhammad Jurianto

13. Marsekal TNI Purnawirawan Idabagus Putu Dunia

Dewan Penasihat

Ketua: Jenderal Pol Purnawirawan Drs Sutanto

Penasihat:

1. Jenderal Pol Purnawirawan Sutarman

2. Marsekal TNI Purnawirawan Imam Sufaat

3. Letjen TNI Purnawirawan Sjafrie Sjamsoeddin

4. Nurmala Kartini Sjahrir

5. Dr. HC. H. Mochammad Ridwan Kamil

6. Putri K Wardani

7. Akbar Tanjung

8. Agung Laksono

9. Laksamana TNI Purnawirawan Achmad Sucipto

10. Mayor Jenderal TNI Purnawirawan R Gautama Wiranegara

11. KH. Abdul Ghofur

12. KH. Adib Rafiuddin Izza

13. RKH. Kharor Aschal

14. Prof. Dr Sjarifuddin Hasan

15. Dr. Edhie Baskoro Yudhoyono

16. Linda Agum Gumelar

17. Buya Zulfi Syukur

18. Deddy Mizwar

19. Dr. H. Fadli Zon

20. Komjen Pol Dr. Drs. H. Mochamad Iriawan

21. Maher Algadri

22. Siti Hediati Soeharto

23. Widjono Harjanto

24. Dr. H. Amir Syamsuddin

25.. Drs. Andi Alfian Malarangeng

26. Muzakir Manaf

27. Theo Sambuaga

28. Cicip Sutardjo

29. Badarrudin

30. Ir. Achmad Hafiszh Thohir.

31. Umar Halim

32. Nasrullah

33. Dhohir Farisi

34. Giring Ganesha

35. Irma Hutabarat

36. Ust Syaifuddin

37. Deddy Miing Gumelar

38. Ratih Sanggarwaty

39. Mayjen TNI Purnawirawan Musa Bangun

40. Irjen Pol (Purn) Adnas

41. Komjen Pol (purn) Boy Rafli

42. Laksdya TNI Purnawirawan Moekhlas Sidik

43. M. Irfan Yusuf

45. Sharif Cicip Sutarjo

46. Laksda TNI (Purn) Iskandar Sitompul

47. Habib Umar Assegaf

48. Ida RSI Agung Wayahan

49. Habib Ahmad Bin Hasan Alaydrus

50. Misbahul Munir Cholil

51. KH. Zuhri Ya'cub

52. TGKH. Lalu Muhammad Zainudin Atsani

53. KH. Muslich Abbas

54. KH. Hamdi Hasan Al Maliki

56. KH. Zaini Zulfa

57. KH. Agus Masna Shofa Fauzan Al Hafiz

58. KH. Dr. Masrur Anhar

59. KH. Muzhaffar

60. Tjokorda Gede Agung Sumara Wisesa

61. Andi Thaswin Abdullah

Dewan Pakar

Ketua: Burhanuddin Abdullah

1. Sudrajat Djiwandono

2. Budiman Sudjatmiko

3. Ace Hasan Syadzily

4. Mohammad Jafar Hafsah

5. Willem Wandik

6. Drajad Hari Wibowo

7. Asman Abnur

8. Bima Arya Sugiarto

9. Helmy Yahya

10. Totok Lusida

11. Norman Zainal

12. Yanda Zaihifni Ishak

13. Mayjen TNI (Purn) Prijanto

14. Fuad Zakaria

15. Ihsan Jauhari

16. Rina Adeline

17. Sarah Handayani

18. Benny P Octavianus

19. Fuad Bawazier

20. Rauf Purnama

21. Sudjarwadi

22. Laode Masihu Kamalludin

23. Benny K Harman

24. Rudy Irawan

25. Mayjen TNI (Purn) Nachrowi Ramli

26. Sarjan Tahir

27. Vera Febyanthy

28. Sitaresmi Soekanto

29. Henwira Halim

30. Rully Syumanda

31. Tengku Zulkifli Usman

32. Abrory Djabar

33. Agus Gunawan

34. Agus Riyanto

35. Andi Kurniawan

36. Chairil Abdini

37. Dadan Gunawan

38. Norman Zainal

39. Yuanita Indriani

40. Helmi Hasanudin

41. Kemal Taruc

42. Laksdya TNI (Purn) Arie Soedewo

43. Marsma TNI (Purn) Dwi Badarmanto

44. Mulya Amri

45. Panangian Simanungkali

46. Sadar Subagyo

47. Edi Slamet

48. Syamsul Bahri

49. Andy Fefta Wijaya

50. Mangku Purnomo

51. Darwin Ginting

52. Sukmo Harsono

53. Joko Suranto

54. Panji Irawan

55. Ferry Latuhihin

56. Kuat Hermawan Santoso

57. Imanuel Cahyadi

58. Muhammad Sirod

59. Arief Budhy Hardono

60. Purba Hutapea

61. Mohamad Hekal

Ketua Umum TKN: Rosan Perkasa Roeslani

Ketua Koordinator Strategis: Prof Dr. Ir. H. Sufmi Dasco Ahmad

Wakil Ketua TKN:

1. Ahmad Muzani

2. Lodewijk F Paulus

3. Teuku Riefky Harsya

4. Eddy Soeparno

5. Mahfudz Siddiq

6. Afriansyah Noor

7. Raja Juli Antoni

8. Yohanna Murtika

9. Dominggus Oktavianus

10. Komjen Pol Purn Ari Dono Sukmanto

11. Komjen Pol Purn Condrokirono

12. Juri Ardiantoro

13. Arifah Choiri Fauzi

14. Erwin Aksa

15. Wishnu Wardhana

16 Fauzan

17. Akbar Himawan Buchari

18. Ali Masykur Musa

19. Panel Barus

20. Utje Gustaaf Patty

21. Sylvester Matutina

22. Grace Natalie

Sekretaris TKN: Nusron Wahid

Wakil Sekretaris:

1. Saleh P. Daulay

2. Renanda Bachtar

3. Fadli Tri Hartono

4. Fikrah Auliyaurrahmam

5. Azanil Kelana

6. Husni Jumat

7. Keke Parawansa

8. Ratu Ratna Damayanti

9. Sulistianingasih

10. Edi Budiarso

11. Todo Tua Pasaribu

12. Aminuddin Ma'ruf

13. Michael Umbas

14. Binbin Firman Tresnadi

Bendahara TKN: Tomas A. Muliatna Djiwandono

Wakil Bendahara TKN:

1. Pandu Patria Sjahrir

2. Setiawan Ichlas

3. Harry Zulnardy

4. Simon Aloysius Mantiri

5. Satrio Dimas Adityo

6. Renville Antonio

7. Athari Gauthi Ardhi

8. Muhammad Idrus

9. Fenty Noverita

10. Mahadir Basti

11. Muhammad Faiz Rozi

12. Chandra Setiawan

13. Aryo P.S. Djojohadikusumo

14. Bayu Priawan Djokosoetono

15. Denny R. Thaher

16. Iman Kusumo

17. Clifford Wuisan

Komandan Alpha (Teritorial): Ahmad Doli Kurnia Tanjung

Wakil Komandan Alpha:

1. Prasetyo Hadi

2. Irvan Herman

3. Herman Khaeron

4. Satia Chandra Wiguna

5. Fritz Edward Siregar

Komandan Charlie (Penggalangan): Yandri Susanto

Wakil Komandan Charlie:

1. Andi Achmad Dara

2. Ferry Juliantono

3. Umar Arsal

4. Abdul Rohim

Komandan Delta (Supporting): Irjen Pol Purn Yovianes Mahar

Wakil Komandan Delta:

1. Erwin Izharuddin

2. Tatyana S. Sutara

Komandan Echo (Hukum dan Advokasi): Hinca Pandjaitan

Wakil Komandan Echo:

1. Habiburokhman

2. Supriansa

3. Adies Kadir

4. Syarifudin Sudding

5. Fahri Bachmid

6. Francine Widjojo

Komandan Fanta (Pemilih Muda): M Arief Rosyid Hasan

Wakil Komandan Fanta:

1. Rahayu Saraswati

2. Dyah Roro Esti

3. Jerry Sambuaga

4. Sigit Purnomo Said

5. Verrel Bramasta

6. Surya Utama

7. Zita Anjani

8. Irene

9. Ulta Levenia Nababan

10. Rizky Natakusuma

11. Osco Olfriady Letunggamu

12. Doni Saputra

13. Akmal Farhamsyah

14. Wawan Sugiyanto

15. Dedek Prayudi

16. Ryano Pandjaitan

17. Ahmad Romzi

18. Anggawira

19. Arief Muhammad

20. Reza Oktavian (Reza Arap)

21. Willie Salim

22. Sona Maesana

Komandan Golf (Relawan): Haris Rusly Moti

Wakil Komandan Golf:

1. Immanuel Ebenezer

2. Wahab Talaoho

3. Dinuk Ashaf

4. Fauzi Baadilla

5. Mangapul Silalahi

6. Syarif

7. Imelda Sari

8. Gojali Harahap

9. David Pajung

10. Sutomo

11. Maret Suaken

12. Roy Maningkas

13. Dewi Mutiara Lubis

14. Kaylani

15. Agus Teddy

16. Thurman Simanjuntak

Nah, demikianlah daftar lengkap nama Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran Pilpres 2024. Semoga bermanfaat ya, detikers!

TKN Sebut Hanya Panelis yang Berhak Kritisi Gagasan Paslon di Debat Pilpres


Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyinggung nama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto saat membicarakan kepemimpinan kuat di acara Rakernas Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) di Jakarta Timur.

Momen itu terjadi saat Jokowi mengapresiasi penampilan pencak silat dalam rangkaian pembukaan Rakernas LDII tersebut. Jokowi kemudian memuji Prabowo Subianto yang saat ini menjabat sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Pencak Silat Indonesia (PB IPSI).

"Tadi yang ditampilkan tadi pencak silat tadi bener. Karena ketuanya Pak Prabowo. Sekjennya Pak Teddy. LDII, kalau gini pinter pinter banget. Memberi simbol-simbol gitu loh," kata Jokowi dalam keterangan tertulis, Selasa (7/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Sementara itu, Pengamat Politik dari Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin menilai pernyataan Jokowi tersebut merupakan bentuk dukungan kepada Prabowo. Ia mengatakan sebagai orang Jawa, Jokowi menyampaikan dukungannya melalui statement dan simbol-simbol.

"Itu jelas merupakan dukungan, Presiden membicarakan calon pemimpin yang kuat lalu memuji acara pencak membicarakan pencak silat dan kemudian menyebut Prabowo," ujarnya.

Menurut Ujang, dukungan Jokowi bukan hanya karena Gibran Rakabuming menjadi Cawapres Prabowo, tetapi karena Prabowo dinilai memiliki kapabilitas untuk melanjutkan pemerintahan.

"Prabowo kan dulu prajurit, pernah menduduki berbagai posisi di militer, kemudian sekarang menjadi menteri pertahanan, sehingga sebagian orang menilai sebagai calon pemimpin kuat," ungkapnya.

Lebih lanjut, Ujang mengatakan pernyataan Jokowi juga menunjukkan pencalonan Prabowo di Pilpres 2024 sangat kuat, mulai dari elektabilitas hingga dukungan partai politik.

"Selain itu saya melihatnya bahwa calon pemimpin yang kuat seperti yang disinggung Presiden adalah kuat secara elektabilitas serta kuat dukungan dari masyarakat dan partai politik," pungkasnya.


Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud mengapresiasi putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) yang memberhentikan Anwar Usman dari jabatan Ketua MK. TPN Ganjar Mahfud menilai putusan itu memulihkan martabat MK.

"Yang pertama, kami menghormati putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Dalam beberapa minggu terakhir ini, kami berasa bahwa awan hitam menutupi langit hukum di negara kita. Konstitusi kita telah dinjak-injak oleh MK yang kita kenal sebagai penjaga konstitusi. Semua itu kasat mata dan telanjang, terjadi di depan mata kita," kata Ketua TPN Ganjar-Mahfud, Arsjad Rasyid, di Jakarta Pusat, Selasa (7/11/2023).

"Hari ini putusan MK, keputusan MKMK mengafirmasi pelanggaran berat yang dilakukan para hakim MK dalam memutuskan perkara batas usia cawapres. Kami mengapresiasi, mengapresiasi keputusan MKMK yang telah menyatakan Bapak Anwar Usman bersalah dan melanggar etika profesi, melanggar asas konflik kepentingan dan menjadikan MK sebagai Makamah yang mengakomodir kepentingan keluarga," lanjutnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Arsjad bersyukur MKMK telah memulihkan kembali martabat MK. Arsjad mengatakan pihaknya menginginkan Anwar Usman juga diberhentikan sebagai hakim MK.

"Alhamdulillah wa syukurillah MKMK memulihkan kembali martabat MK sebagai penjaga konstitusi. Kami sebetulnya berharap agar MKMK memutuskan ketua MK Anwar Usman bukan hanya diberhentikan sebagai ketua MK, tetapi diberhentikan juga sebagai hakim MK," ucapnya.

Meski Anwar Usman masih menjadi hakim MK, Arsjad mengaku bersyukur karena yang bersangkutan tidak diperbolehkan memeriksa perkara Pemilu nanti. Sebab menurutnya akan menimbulkan konflik kepentingan.

"Namun kami bersyukur bahwa Bapak Anwar Usman dalam kedudukannya sebagai hakim MK tak diperbolehkan memeriksa perkara Pemilu, Pilpres dan Pilkada di mana di dalamnya ada potensi konflik kepentingan," ucapnya.

Lebih lanjut TPN Ganjar-Mahfud, kata Arsjad berharap MKMK bersungguh-sungguh untuk membuka peluang mengubah putusan gugatan Nomor 90 soal batas usia capres-cawapres. Dia juga berharap MKMK bisa tetap menjadi penjaga konstitusi.

"Kami tentu berharap agar MKMK melakukan ijtihad membuka peluang untuk membuka atau mengubah putusan Nomor 90, tapi MKMK menyatakan tak akan mempertimbangkan peluang perubahan putusan MK Nomor 90. MKMK telah memulihkan kembali trust atau kepercayaan kepada MK, semoga MK akan bisa benar-benar menjadi 'the guardian of the consitution', penjaga konstitusi," jelasnya.

"Semoga MK bisa menjadi harapan kita semua dalam menjamin pemilu dan pilpres yang jujur dan adil, lahir kami juga mengajak kami mengajak masyarakat untuk bersama-sama mengawal pesta deokrasi Pemilu 2024," imbuhnya.

Untuk diketahui, Anwar Usman dijatuhi sanksi berat karena dianggap melanggar sejumlah pelanggaran berat etik sebagai hakim konstitusi berdasarkan putusan nomor 2/MKMK/L/11/2023.

Sidang ini dipimpin oleh majelis yang terdiri atas Ketua MKMK Jimly Asshiddiqie serta anggota Bintan R Saragih dan Wahiduddin Adams.

Putusan ini terkait laporan dari Denny Indrayana, PEREKAT Nusantara, TPDI, TAPP, Perhimpunan Pemuda Madani, PBHI, Tim Advokasi Peduli Hukum Indonesia, LBH Barisan Relawan Jalan Perubahan, para guru besar dan pengajar hukum yang tergabung dalam Constitutional Administrative Law Society (CALS), Advokat Pengawal Konstitusi, LBH Yusuf, Zico Leonardo Djagardo Simanjuntak, KIPP, Tumpak Nainggolan, BEM Unusia, Alamsyah Hanafiah, dan PADI.

MKMK mengawali pembacaan dengan menjelaskan soal putusan MK yang bersifat final dan mengikat. MKMK berpendirian menolak atau sekurang-kurangnya tidak mempertimbangkan permintaan pelapor untuk melakukan penilaian, membatalkan, koreksi ataupun meninjau kembali putusan MK nomor 90/PUU-XXI/2023 yang mengubah syarat usia capres-cawapres. Putusan itu diketahui membuat warga negara Indonesia yang di bawah 40 tahun bisa menjadi capres atau cawapres asal pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih dalam pemilu atau pilkada.


Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wajo, Sulawesi Selatan (Sulsel) menetapkan daftar calon tetap (DCT) anggota DPRD Kabupaten Wajo pada Pemilu 2024. Total ada 406 caleg dari 13 partai politik (Parpol).

Daftar caleg itu diumumkan KPU Wajo dengan nomor: 1953/PL.01.4-BA/7313/2023 yang dikeluarkan pada Jumat (3/11/2023) dan ditandatangani oleh Ketua KPU Wajo Jaedar. Di Kabupaten Wajo terdapat 6 daerah pemilihan (Dapil) yang tersebar di 14 kecamatan.

Dapil Wajo 1 meliputi Kecamatan Tempe, Dapil Wajo 2 meliputi Kecamatan Tanasitolo dan Kecamatan Majauleng. Lalu Dapil Wajo 3 meliputi Kecamatan Maniangpajo, Kecamatan Belawa dan Kecamatan Gilireng.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Sedangkan Dapil Wajo 4 meliputi Kecamatan Pitumpanua, dan Kecamatan Keera, Dapil Wajo 5 meliputi Kecamatan Takkalalla, Kecamatan Sajoanging, Kecamatan Bola, dan Kecamatan Penrang. Kemudian Dapil Wajo 6 meliputi Kecamatan Pammana dan Kecamatan Sabbangparu.

Berikut ini rincian Caleg DPRD Wajo beserta nomor urut dan dapilnya:

1. Daftar Caleg DPRD Wajo dari PKB

Dapil Wajo 1

1. Sumardi Arifin

2. Fery Surachmat

3. Elviyana Aras

4. Irwanto

5. Andi Bau Humaerah Kamzari Mujib

6. Arjunianti

7. Andi Alamsyah

Dapil Wajo 2

1. Andi Sumange Alam

2. Resky Wahyuni Arafah Daga

3. Rusmin

4. Nurmiati

5. Muhammad Jafar

6. Indo Esse

7. Mujerimin

Dapil Wajo 3

1. Andi Muh Rasyadi

2. Subryadi

3. Andi Musyayyadah Rasyadi

4. Andi Husnul Khatima

5. Anfal

6. Andi Ahmad Maklum

Dapil Wajo 4

1. Mustarin

2. Husniah Husain

3. Jumadi

4. Irfan Arifin

5. Andi Gasman

6. Musfira

Dapil Wajo 5

1. Andi Muliyadi

2. Syardam Sahir

3. Andi Hasnindar Hasnur

4. Muhammad Yunus

5. Muhammad Irwan

6. Sitti Mardiah

7. Sahril

8. Aan Soebekti Surahman

Dapil Wajo 6

1. Amshar A Timbang

2. Muhammad Arfah

3. Andi Munawarah

4. Sumiati

5. Baso Tarmizi Qadir

6. Arwan

2. Daftar Caleg DPRD Wajo dari Partai Gerindra

Dapil Wajo 1

1. Firmansyah Perkesi

2. Boy Panji Adi Kumoro Sanusi

3. Andi Musdalifah

4. Andi Ardi Winandar

5. Suardi Salihi

6. Andi Arindah Ramadani

7. Andi Aditya Putra

Dapil Wajo 2

1. Mustafa

2. Sitti Habiba

3. Rachmaeny Rachman

4. Massalanra

5. Andi Erlin

6. Andi Selviana

7. Baso Rahmanuddin

Dapil Wajo 3

1. Andi Bakti Werang

2. Andi Baso Tancung

3. Indah Permatasari

4. Ibnu Hajar

5. Syaifullah

6. Rahmatiah

Dapil Wajo 4

1. Herman Arif

2. Andi Akhmar

3. Andriani

4. Yusmianti U Cauga

5. Andi Iwan

6. Syamsuddin A

Dapil Wajo 5

1. Sulfiah

2. Farhan Pradana

3. Mirnawati

4. Andi Hermawansyah

5. Moh Faizal

6. Dahlia Salahuddin

7. Irwandi

8. Syamsu Alam

Dapil Wajo 6

1. Andi Malleleang

2. Muhammad Septy Ryansyah

3. Friskha Pratiwi

4. Feri Saputra

5. Nurwesi Rina Wahyudiani

6. Rahman Rahim

3. Daftar Caleg DPRD Wajo dari PDI-Perjuangan

Dapil Wajo 1

1. Juliawan Akbar Jasman

2. A Indera Dewa

3. Sri Sulmadani Tungke

4. Muhiddin

5. Andi Sri Alam

6. Muh Kurniawan

7. Andi Muh Thamrin

Dapil Wajo 2

1. Titing Heriyani

2. Baso Haedar

3. Muh Bakri

4. Yulianti

5. Andi Muhammad Yusuf

6. Besse Nurul Fadila Amiruddin

Dapil Wajo 3

1. ST Sahran Latief

2. Rahmat

3. Ahmad Rafiuddin Ridha

4. Sumayah

5. Tahang

Dapil Wajo 4

1. Habibie

2. Hasnidar

3. Tashuri

4. Laode Syahruddin

Dapil Wajo 5

1. Besse Fatmawati

2. Amiruddin

3. Andi Mappellawa

4. A Atte Jamero

5. Suhartini

6. Herianto N

7. Muh Idi AN

Dapil Wajo 6

1. Baso Suraedi

2. Andi Wana

3. Nur Iman Kadir

4. Zaidil Akbar

5. Erni Damayanti AR

6. Ambo Lolo

4. Daftar Caleg DPRD Wajo dari Partai Golkar

Dapil Wajo 1

1. Andi Bayuni Marzuki

2. Andi Dadi Mashuri Makmur

3. Andi Haslindah

4. Mohammad Ridwan

5. Darmanto Abdullah

6. Lisdiana

7. Fakhruddin

Dapil Wajo 2

1. Nurman Dai Basri

2. Andi Syahrul Habibi

3. Andi Tenri Angke

4. Andi Gusti A Makkarodda

5. Sulhan

6. ST Nadirah

7. Andi Iskandar B

Dapil Wajo 3

1. Zainuddin AS

2. Andi Batara Passamula

3. Dian Riani Arman

4. Surianto

5. Ruslan Angka

6. A Melda Fitriyah

Dapil Wajo 4

1. Andi Aminuddin AM

2. Dwi Wahyuni Supriadi

3. Muh Ibrahim

4. Mustakim

5. Muhammad Ali B

6. Muslina

Dapil Wajo 5

1. A Besse Suhaemi

2. Bachtiar

3. Andi Rustan

4. Baharudding

5. Nasruddin AB

6. Andi Besse Hasnawati

7. Andi Bakhtiar

8. Andi Kampiri

Dapil Wajo 6

1. Arjuna Wiwahab

2. Mustaring

3. Indo Sennang

4. Abdul Kadir

5. Andi Muh Akbar Alfajri Muslihin

6. Andi Musallamah

5. Daftar Caleg DPRD Wajo dari Nasdem

Dapil Wajo 1

1. Taqwa Gaffar

2. Erlyna Santy

3. Irmayana T

4. Erwinsyah Madjid

5. Muhammad Hidayat Muliadi

6. Nurkirana A

7. Ilham Darmawan

Dapil Wajo 2

1. Anwar MD

2. Baharuddin Masna

3. Miftah Jannah Syam

4. Surianti

5. Haryanto

6. Hardianti Anwar

7. Rudi Hartono

Dapil Wajo 3

1. Muhammad Ferdhy Asdana

2. Andi Anugrah Dewanto

3. Ambo Dalle

4. Andi Isnadar

5. Syarifuddin

6. Darmawati

Dapil Wajo 4

1. Andi Suleha Selle

2. Rahmat Hidayat

3. A Aminuddin Mangkau

4. Andi Faisal

5. Nurastrifo Nurul

6. Muhammad Dandi Danendra

Dapil Wajo 5

1. Aksar

2. A Riyanti

3. Andi Abdul Galib

4. Irsan Jaya HS

5. Supirman

6. Hastiah

7. Ahmad Fadli

8. Arini

Dapil Wajo 6

1. Hasbir Tamba

2. Muhammad Ilham Akbar Panaungi

3. Andi Mardiwana

4. Suciani

5. Mustamin

6. Muh Ardhani Al Aksha

6. Daftar Caleg DPRD Wajo dari Partai Buruh

Dapil Wajo 1

1. Muh Asri Ismail

7. Daftar Caleg DPRD Wajo dari Partai Gelora

Dapil Wajo 1

1. Muhammad Miftahul Ulum

2. Rusli Usman

3. Andi Mayasari Syam

4. Hamzah Rizal

5. Muhammad Ilham

6. Fatati Noryana

7. Syahrir Akbar

Dapil Wajo 2

1. Amran

2. Sulaiman

3. Indo Esa R

4. Samri Bustan

5. Erma

6. Riko Apriansa

7. Ali Rusdi

Dapil Wajo 3

1. Tenri Liweng

2. Andi Rusdi

3. Nur Indah Hasanah Herman

4. Andi Sugianto

5. Astriani

6. Maskur

Dapil Wajo 5

1. Abdul Rahim

2. Aso Mardin

3. Fifin Febrianti

4. Andri Saputra

5. Aldi Afiari

6. Irmayani

7. M Haryono Bakhtiar

8. Eko Wardana

Dapil Wajo 6

1. Nurul Hikmah

2. Sirajuddin

8. Daftar Caleg DPRD Wajo dari PKS

Dapil Wajo 1

1. Andries Riesfandhy

2. Muhammad As'ad

3. Andi Sheilla Majid

4. Angri Aryani Amsyahar

5. Andi Gunardi Azis

6. Dedi Yusuf

7. M Ahmar Syari

Dapil Wajo 2

1. Sardianto

2. Nur Alfarisi

3. Hasriati

4. Muhammad As'ad Ali

5. Riska

6. A Mustakim

7. Andri Aryadi Putra

Dapil Wajo 3

1. Arga Prasetya Ashar

2. Sulaeman

3. Sulisdiana

4. Andi Mappellawa

5. Sri Rahayu Yuniar Mansyur

6. Rahma Sulastri Hidaya

Dapil Wajo 4

1. Mursalin

2. Ambo Unga

3. Nurheda

4. Musmuliadi

Dapil Wajo 5

1. Agussalim

2. Aldiansyah

3. Andi Lidya

4. Zainal Abidin HM

5. Siti Hardianti

6. Andi Harjuna

7. Dwi Agustina Amir

8. Dirga Dwi Putra Ashar

Dapil Wajo 6

1. Andi Marwanah

2. Muh Syahrir Ambo Upe

3. Sugianto

4. Muhammad Amrayadi

5. Rahmawati

6. Abdul Rahim

10. Daftar Caleg DPRD Wajo dari Partai Hanura

Dapil Wajo 1

1. Ambo Mappasessu

2. Andi Ririn Pratiwi Syahrial

3. Andi Fahruddin

4. Andi Arsan Andi Arifuddin

5. Abdul Wahab Massa

6. Ade Irma Hermanto

7. Herman T

Dapil Wajo 3

1. Yuni

2. Andi Miswar

3. Muh Yusuf

4. Suhera Banuna

5. Indah Sari

6. Hermawan

Dapil Wajo 5

1. Andi Syahrial Makkuradde

2. Andi Irwin Passamula Sulolipu

3. Andi Sri Rahayu

4. Mansur

5. Andi Dewi Komala Pratiwi

6. Novitasari

7. Hasniah R

8. Syamsu Alam

12. Daftar Caleg DPRD Wajo dari PAN

Dapil Wajo 1

1. Sudirman Meru

2. Muhammad Asriyadi

3. Andi Tenri Balobo

4. Hilda Febrianti

5. Hardiansyah

6. Etti Heryani

7. Muh Ifdal

Dapil Wajo 2

1. Junaidi Muhammad

2. Andi Anwar

3. Andi Fifi Winanda AT

4. Muhammad Ridho Putra Ramadhan Muhram

5. Besse Sri Ratih

6. Karmila

7. Andi Sriagustina Palaguna

Dapil Wajo 3

1. Gaffar Haruna

2. Made Ali

3. Apriliani

4. Andi Ulfa Hirah Awaliyah

5. Surahman Lili

6. Aidil Dwi Ramadhan

Dapil Wajo 4

1. Elfrianto

2. Andi Muh Alauddin Palaguna

3. ST Sarifah H

4. Sunarti

5. Abd Rahim

6. Andi Marwin Nawir

Dapil Wajo 5

1. Andi Muh Sarwan

2. Rustan Muhammad Husain

3. Rosmini

4. Muhammad Rifal

5. Annisa Nurpriana Dewi

6. Muhammad Rusli

7. Rini

8. Muhammad Sayuti Mahmud

Dapil Wajo 6

1. Andi Merly Iswita

2. Mustajuddin

3. Masse

4. Sitti Sakilah

5. Niko Tober

6. Bisri Pangeran Nawawi

13. Daftar Caleg DPRD Wajo dari PBB

Dapil Wajo 1

1. Andi Aspanca

Dapil Wajo 2

1. Andi Irwan Buana Rahman

Dapil Wajo 6

1. Musa

14. Daftar Caleg DPRD Wajo dari Partai Demokrat

Dapil Wajo 1

1. Irfan Saputra

2. Ekawati

3. Muh Gusri Damar Ulang

4. Muchlisin

5. Asni Rahim

6. Riska Sartika Harun

7. Ansarullah

Dapil Wajo 2

1. Andi Senurdin Husaini

2. Andi Muhammad Ikbal

3. Anugerah Safyuni

4. Eddy Mulyawan

5. Hanna Elisye Elisam

6. Abdu Rasyid

7. AD Mayang

Dapil Wajo 3

1. Ardiansyah Rahim

2. Ambo Asse

3. Satriani

4. Andi Tri Sakti

5. Gusnawati Azis

6. Andi Jaya

Dapil Wajo 4

1. Hairuddin

2. Muhammad Sabir

3. Hernidar

4. Muhammad Agum Riyamdi Mulyadi

5. Artati Albar

6. A Sariful Aklam Darakutni

Dapil Wajo 5

1. Asri Jaya A Latief

2. Andi Rahmat Ridwan Doro

3. Musarrafah Assagaf

4. Faisal

5. Indo Illang

6. Muhammad Reza Pahlevi

7. Sugianto

8. Indrayani

Dapil Wajo 6

1. Suharti Haider

2. Halman Jaya

3. Baswar Hadarno

4. Mardiana

17. Daftar Caleg DPRD Wajo dari PPP

Dapil Wajo 1

1. Risman Lukman

2. Armiati Arif

3. Erna Ningsih

4. Halil Gibran

5. Andi Risal Diandi

6. Irma Wardani

7. Asriadin M

Dapil Wajo 2

1. Abd Asis

2. Muhammad Risaldi H Odda

3. Andi Jumriah

4. Andi Tenri Sumpala

5. Asriadi Tajuddin

6. Yuliana

7. Muhammad Yunus

Dapil Wajo 3

1. Andi Azis

2. Subularrasyadi

3. Masnur

4. Rasiding

5. Rosmini

6. Idham Khalid

Dapil Wajo 4

1. Hasna HN

2. M Effendi

3. Rasdianto Rusadi Nur

4. Hasnawati Abdu

5. Muh Arjun

6. Cahyadi Mukhtar

Dapil Wajo 5

1. Andi Yusri

2. M Asriadi Arif

3. Besse Nur Nanengsi

4. Ansar Maulana

5. Ahmad Amiruddin

6. Audria Meithia Azzahra

7. Sitti Rahmi

8. M Nurlinal

Dapil Wajo 6

1. Alief Kurniawan

2. Marlina

3. Nur Alamsyah Kadir

4. Andi Muhammad Ichlasul Amal

5. Andi Besse Tenri Sui

6. Muhammad Amin

Ayah dan Anak Ditemukan Tewas Bersimbah di Dalam Ruko di Maros


Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran merespons terkait putusan Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) yang menyatakan Anwar Usman melanggar kode etik berat dan harus diberhentikan dari Ketua MK. TKN Prabowo-Gibran meminta agar semua pihak menghormati putusan tersebut.

"Pertama, sebagai sebuah putusan yang telah diambil dengan sungguh-sungguh saya kira oleh mereka yang bertugas di MKMK, maka putusannya harus kita hormati secara gentleman. Kenapa harus kita hormati? Karena ini adalah salah satu langkah yang memang sedang diminta dan dituntut oleh para pelapor," kata Wakil Sekretaris TKN Prabowo-Gibran, Saleh Partaonan Daulay, dalam acara Adu Perspektif detikcom x Total Politik seperti disiarkan di YouTube detikcom, Selasa (7/11/2023).

Saleh yang juga Ketua DPP PAN ini menyebut TKN Prabowo-Gibran sebetulnya bersyukur dengan putusan tersebut. Karena, kata dia, ini memberi solusi atas perdebatan yang terjadi di publik.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Jadi kita bersyukur juga ada jalan ini, sehingga perdebatan yang muncul di publik akhirnya ada solusi, solusinya apa? Ya ini putusan, karena itu semua pihak harus menghormati ini baik terlapor maupun pelapornya, dan juga tentu masyarakat luas," ucapnya.

Saleh juga mengingatkan Indonesia adalah negara hukum. Karenanya, dia menyebut segala putusan yang dilandasi pada konstutisional harus dihormati dan dihargai oleh semua pihak.

"Karena kita negara hukum, sesuatu yang sudah ditetapkan secara legal, secara formal, kemudian ditandakan dengan landasan konstitusional, sehingga itu harus kita hormati semua, sehingga TKN akan hormati putusan itu, dan menghargai, dan mengajak semua pihak untuk ikut sama-sama menghormati dan menghargai putusan itu," ujar dia.

Untuk diketahui, Anwar Usman dijatuhi sanksi berat karena dianggap melanggar sejumlah pelanggaran berat etik sebagai hakim konstitusi berdasarkan putusan nomor 2/MKMK/L/11/2023.

Sidang ini dipimpin oleh majelis yang terdiri atas Ketua MKMK Jimly Asshiddiqie serta anggota Bintan R Saragih dan Wahiduddin Adams.

Putusan ini terkait laporan dari Denny Indrayana, PEREKAT Nusantara, TPDI, TAPP, Perhimpunan Pemuda Madani, PBHI, Tim Advokasi Peduli Hukum Indonesia, LBH Barisan Relawan Jalan Perubahan, para guru besar dan pengajar hukum yang tergabung dalam Constitutional Administrative Law Society (CALS), Advokat Pengawal Konstitusi, LBH Yusuf, Zico Leonardo Djagardo Simanjuntak, KIPP, Tumpak Nainggolan, BEM Unusia, Alamsyah Hanafiah, dan PADI.

MKMK mengawali pembacaan dengan menjelaskan soal putusan MK yang bersifat final dan mengikat. MKMK berpendirian menolak atau sekurang-kurangnya tidak mempertimbangkan permintaan pelapor untuk melakukan penilaian, membatalkan, koreksi ataupun meninjau kembali putusan MK nomor 90/PUU-XXI/2023 yang mengubah syarat usia capres-cawapres. Putusan itu diketahui membuat warga negara Indonesia yang di bawah 40 tahun bisa menjadi capres atau cawapres asal pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih dalam pemilu atau pilkada.

Simak Video 'Anwar Usman Diberhentikan, TPN Ganjar-Mahfud Apresiasi Putusan MKMK':

[Gambas:Video 20detik]


Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) menyatakan Ketua MK Anwar Usman melakukan pelanggaran berat sehubungan dengan gugatan syarat usia capres-cawapres. Namun, menurut Mahfud Md, putusan MKMK itu tidak mempengaruhi keabsahan putusan MK soal usia capres-cawapres itu.

"Dengan putusan MK ini, proses pemilu dan paslon presiden-wapres tetap berjalan sesuai dengan tahapan pemilu. Vonis MK tentang usia pasangan capres-cawapres tetap sah, tapi vonis MKMK juga harus dijalankan," kata Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) ini kepada detikcom, Selasa (7/11/2023).

Putusan yang dimaksud adalah perkara nomor 90/PUU-XXI/2023. Dalam putusan tersebut, Mahkamah mengabulkan sebagian permohonan yang menguji Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). Putusan dibacakan MK, lebih tepatnya dibacakan Ketua MK Anwar Usman, pada 16 Oktober 2023. MK memutuskan bahwa capres-cawapres di bawah usia 40 tahun bisa maju ke pilpres asalkan yang bersangkutan sudah pernah menjadi kepala daerah.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Hari ini, 7 November 2023, MKMK yang diketuai Jimly Asshiddiqie menyatakan Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran berat. Mahfud yang merupakan ahli hukum dan mantan Ketua MK mengapresiasi pula putusan MKMK hari ini.

"Dalam beberapa tahun terakhir ini, saya sedih dan malu pernah menjadi hakim dan Ketua MK. Tapi hari ini, setelah MKMK mengeluarkan putusan tentang pelanggaran etik hakim konstitusi, saya bangga lagi dengan MK sebagai 'guardian of constitution'. Salam hormat kepada Pak Jimly, Pak Bintan, Pak Wahiduddin," tulis Mahfud di akun X @mohmahfudmd.

MKMK membacakan putusan nomor 2/MKMK/L/11/2023 tadi. Putusan itu terkait dugaan pelanggaran etik hakim Mahkamah Konstitusi dengan terlapor Ketua MK Anwar Usman.

"Hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat," kata Ketua MKMK Jimly Asshiddiqie membacakan putusannya.

"Sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi kepada hakim terlapor," sambungnya.

Putusan ini terkait laporan dari Denny Indrayana, PEREKAT Nusantara, TPDI, TAPP, Perhimpunan Pemuda Madani, PBHI, Tim Advokasi Peduli Hukum Indonesia, LBH Barisan Relawan Jalan Perubahan, para guru besar dan pengajar hukum yang tergabung dalam Constitutional Administrative Law Society (CALS), Advokat Pengawal Konstitusi, LBH Yusuf, Zico Leonardo Djagardo Simanjuntak, KIPP, Tumpak Nainggolan, BEM Unusia, Alamsyah Hanafiah, serta PADI.

Selain itu, sembilan hakim lainnya dinyatakan kena sanksi lisan karena terbukti tidak dapat menjaga informasi rahasia dalam rapat permusyawaratan hakim (RPH) yang bersifat tertutup.

"Hakim terlapor secara bersama-sama bersama hakim lainnya terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam Sapta Karsa Hutama. Prinsip kepantasan dan kesopanan sepanjang menyangkut kebocoran informasi rahasia rapat pemusyawaratan hakim dan pembiaran praktik benturan kepentingan para hakim konstitusi dalam penangan perkara," kata Jimly membacakan putusannya.

Simak Video 'MKMK: 6 Hakim Konstitusi Terbukti Melanggar Etik':

[Gambas:Video 20detik]


Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) memutuskan Ketua MK Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran berat dan diberhentikan terkait putusan syarat usia capres-cawapres. Juru Bicara Anies Baswedan, Surya Tjandra, mengatakan putusan MK sedari awal sudah bermasalah.

"Kami menghargai putusan MKMK ini, yang membuktikan memang putusan MK kemarin memang bermasalah sejak awalnya. Semoga bisa mengembalikan kepercayaan publik kepada MK yang beberapa waktu ini dirusak oleh Ketuanya sendiri," kata Surya kepada wartawan, Selasa (7/11/2023).

Surya menuding polemik MK ini berawal dari bakal capres Prabowo Subianto yang tak percaya diri. Dia menyebut Prabowo memaksakan diri memilih Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapresnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Semua sengkarut MK ini awalnya adalah karena Pak Prabowo tidak cukup percaya diri maju capres tanpa dukungan Presiden Jokowi, sehingga harus memaksakan diri mengambil anak kandungnya sebagai cawapres, meski harus mengubah UU yang ada melalui MK," ucap dia.

Dia mengatakan seharusnya Prabowo berani mengganti cawapresnya. Akan tetapi, kata Surya, Prabowo tidak mungkin melakukan itu.

"Kalau jantan seharusnya pak Prabowo segera mengganti cawapresnya, tetapi saya tidak yakin itu akan berani dilakukan ya, tanpa dukungan Presiden belum tentu pak Prabowo merasa mampu berkompetisi dengan baik menghadapi capres lain," katanya.

MKMK diketahui membacakan putusan nomor 2/MKMK/L/11/2023. Putusan itu terkait dugaan pelanggaran etik hakim Mahkamah Konstitusi dengan terlapor Ketua MK Anwar Usman.

"Hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat," kata Ketua MKMK Jimly Asshiddiqie membacakan putusannya.

Putusan itu dibacakan dalam sidang yang digelar di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Selasa (7/11). Sidang ini dipimpin oleh majelis yang terdiri dari Ketua MKMK Jimly Asshiddiqie serta anggota Bintan R Saragih dan Wahiduddin Adams.

Putusan ini terkait laporan dari Denny Indrayana, PEREKAT Nusantara, TPDI, TAPP, Perhimpunan Pemuda Madani, PBHI, Tim Advokasi Peduli Hukum Indonesia, LBH Barisan Relawan Jalan Perubahan, para guru besar dan pengajar hukum yang tergabung dalam Constitutional Administrative Law Society (CALS), Advokat Pengawal Konstitusi, LBH Yusuf, Zico Leonardo Djagardo Simanjuntak, KIPP, Tumpak Nainggolan, BEM Unusia, Alamsyah Hanafiah, dan PADI.

MKMK mengawali pembacaan dengan menjelaskan soal putusan MK yang bersifat final dan mengikat. MKMK berpendirian menolak atau sekurang-kurangnya tidak mempertimbangkan permintaan pelapor untuk melakukan penilaian, membatalkan, koreksi ataupun meninjau kembali putusan MK nomor 90/PUU-XXI/2023 yang mengubah syarat usia capres-cawapres. Putusan itu diketahui membuat warga negara Indonesia yang di bawah 40 tahun bisa menjadi capres atau cawapres asal pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih dalam Pemilu atau Pilkada.

Simak Video 'MKMK: 6 Hakim Konstitusi Terbukti Melanggar Etik':

[Gambas:Video 20detik]