Rumah Sakit Sayang Cianjur menyiapkan ruangan khusus untuk calon legislatif yang mengalami depresi atau gangguan kejiwaan pasca pemilihan legislatif. Kekalahan dalam masa pemilu dikhawatirkan memicu depresi hingga gangguan kejiwaan berat.

Direktur RSUD Sayang Cianjur Irvan Nur Fauzy, mengatakan ada dua kamar khusus yang disiapkan oleh RSUD Sayang untuk para Caleg yang mengalami depresi hingga gangguan kejiwaan.

"Ada dua ruangan, masing-masing terdiri dari satu kamar. Karena tidak boleh digabung. Dan sifatnya juga untuk pengananan depresi sedang atau transit bagi yang mengalami gangguan jiwa berat, sebelum dirujuk ke rumah sakit jiwa," kata dia, Kamis (16/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Menurut Irvan selain ruangan, pihaknya juga memiliki tiga tenaga medis yang terdiri dari dua dokter spesialis kejiwaan dan seorang psikolog.

"Setiap tenaga medis dapat menangani 30 pasien setiap harinya. Jadi dengan 3 tenaga medis tersebut cukup untuk melayani pasien gangguan kejiwaan, termasuk para Caleg pasca pemilu," kata dia.

Irvan menyebut layanan tersebut dibuat lantaran berkaca dari momen pemilu sebelumnya, banyak caleg yang mengalami depresi usai mengalami kekalahan. Bahkan salah satu caleg mengalami gangguan jiwa berat.

"Untuk yang depresi ringan banyak, sebatas konsultasi dan berobat ringan. Tapi yang sampai gangguan jiwa berat ada satu orang. Sekarang sudah sembuh usai pengobatan rutin. Makanya di momen politik 2024 kita siapkan layanan tersebut," ucapnya.

"Kamar khusus tersebut akan mulai dioperasikan pada 28 November 2023, setelah masa kampanye dimulai," tambahnya.

Ruangan khusus caleg depresi Foto: Ikbal Selamet/detikJabar

Dia menambahkan, masalah kejiwaan memang rentan terjadi kepada setiap orang, mengingat dari satu dari 10 orang berpotensi mengalami gangguan jiwa ringan. Sedangkan satu dari 1.000 orang berpotensi mengalami gangguan jiwa berat.

"Untuk gangguan jiwa berat memang potensinya kecil, dari 1.000 orang itu hanya satu yang gangguan jiwa berat. tapi tetap harus diantisipasi, jangan sampai yang ringan pun menjadi berat," tuturnya.

Oleh karena itu, Irvan mengimbau kepada masyarakat untuk mendeteksi dini gangguan kejiwaan. "Diawalinya dengan menyadari adanya ciri-ciri gangguan kejiwaan atau mental. Ketika cemas berlebih, depresi, atau gejala penyakit psikosomatis, segera konsultasikan ke psikiater, psikolog, dan dokter kejiwaan. Sehingga tertangani dan tidak sampai mengalami gangguan jiwa berat," pungkasnya.


Aparat gabungan melakukan penertiban alat peraga sosialisasi pemilu di Kota Semarang. Baliho dan poster para calon legislatif ditertibkan dan dibawa Satpol PP Kota Semarang.

Tim yang melakukan penertiban mulai dari KPU, Bawaslu, Polisi, TNI, Dishub, dan lainnya. Ada empat tim yang disebar ke berbagai wilayah di Kota Semarang. Salah satunya tim pertama menyisir Jalan Pemuda, Jalan Pandanaran, Jalan Kompol Maksum, Jalan MT Haryono (Mataram), Jalan Sriwijaya, Jalan Veteran, dan Jalan Pamularsih.

Dari pantauan di tim pertama, poster caleg yang ditertibkan terdiri dari berbagai ukuran mulai dari poster kecil hingga baliho besar di jalan utama perempatan MT Haryono-Sriwijaya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ketua Bawaslu Kota Semarang, Arief Rahman mengatakan poster hingga baliho yang ditertibkan merupakan alat peraga sosialisasi, bukan alat peraga kampanye karena belum masuk masa kampanye. Namun ada pelanggaran pada pemasangan dan juga gambar yang mengindikasikan kampanye.

"Kenapa dikatakan alat peraga sosialisasi, karena ini memang belum tahapan kampanye. Kita kategorikan sosialisasi yang kemudian pemasangannya melanggar perwal. Kemudian kita lakukan penertiban alat peraga sosialisasi yang menyerupai kampanye. Banyak ditemukan ya, ada foto, ada nama, ada nama dapil, ada nomor, ada simbol coblos begitu, gambar paku dan sebagainya. Objek itu yang sudah kita identifikasi," jelas Arief di sela penertiban, Kamis (16/11/2023).

Tim Gabungan menurunkan poster hingga baliho caleg di Semarang, pada Kamis (16/11/2023). Foto: Angling Adhitya Purbaya

Ia menjelaskan ada 1.238 alat peraga sosialisasi yang sudah terpantau melanggar dan akan ditertibkan. Jumlah tersebut berupa alat peraga pemilihan legislatif, belum menyasar pemilihan presiden.

"Kalau sekitar Kota Semarang bebrapa hari lalu sudah rekapitulasi ada 1.238 dengan berbagai jenis, ada banner, baliho, spanduk dan hari ini fokus terhadap peserta pemilu dalam konteks legislatif," kata Arief.

"Alat peraga sosialisasi yang melanggar Perwal karena berdiri tidak mandiri. Nempel di tiang, di pohon, melintang, terus di jalan protokol. Kalau alat peraga sosialisasi berupa kampanye walaupun dia pemasangan tidak langgar perwal tapi ada simbol muatan ajakan dan materi kampanye itu yang kita tertibkan. Kami ketemu di jalan ada baliho yang terpasang di reklame berbayar tapi muatannya itu alat peraga sosialisasi, kita tertibkan walau sudah bayar," imbuhnya.

Penertiban memang belum menyasar alat peraga terkait pemilihan presiden karena menurut Arief penetapan nomor urut baru saja dilakukan dua hari lalu. Sehingga poster atau baliho yang terpasang belum ada nomor urut dan visi misi.

"Belum melakukan penertiban berkaitan Capres-Cawapres. Kita orientasi ke legislatif dahulu, karena baru kemarin ada penerapan dan nomor urut. Hari ini yang terpasang belum terakumulasi nomor urut dan visi misi," jelasnya.

Ia menegaskan penertiban tidak hanya dilakukan satu kali. Selain itu para pemilik baliho juga sudah diminta mencopot sendiri agar bisa dipakai saat masa kampanye. Dari pantauan Bawaslu baru poster di sekitar Tembalang yang dicopot sendiri oleh para caleg.

"Penertiban tidak hanya berlangsung hari ini. Dari Kesbangpol teragendakan enam kali kegiatan, kami lima kali," tegas Arief.

Marak Baliho Caleg di Kudus, Bawaslu: Belum Ada Kewenangan Menindak


Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja merespons kasus OTT anggota Bawaslu Medan bernama Azlansyah Harapan yang diduga telah memeras salah caleg di sana. Rahmat Bagja pun menyatakan, akai Azlansyah telah membuat malu lembaga Bawaslu menjelang Pemilu 2024.

"Oknum ini yang membuat malu nama Bawaslu aja, bermasalah," katanya saat ditanya awak media usai menghadiri seminar bertajuk Lawan Misinformasi hntuk Pemilu Sehat di Gedung Sate, Kota Bandung, Kamis (16/11/2023).

Rahmat Bagja menegaskan, Bawaslu RI sudah memberikan penekanan kepada anggota Bawaslu di daerah untuk menjalankan tugasnya dengan menjunjung integritas. Ia pun mengaku tidak segan untuk memberhentikan setiap anggota Bawaslu jika kedapatan melakukan hal serupa dengan yang dilakukan Azlansyah tersebut.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kami sampaikan dari Bawaslu RI ke teman-temen kabupaten/kota untuk tidak melakukan tindakan yang melanggar ketentuan perundang-undangan. Lakukan tugas dan fungsi tanpa ada permintaan apapun kepada sejumlah pihak, karena itu melanggar, termasuk melanggar netralitas pemilu," ungkapnya.

"Jika ada kegiatan seperti itu, kami tidak segan-segan memberhentikan yang bersangkutan, mengajukan ke dewan kehormatan untuk diberhentikan," tegas Rahmat Bagja.

Bawaslu pun menyerahkan sepenuhnya kasus itu ke kepolisian untuk diusut secara pidana. Ia memastikan Bawaslu akan menghormati semua keputusannya dan tidak akan melakukan intervensi dalam kasus ini

"Pertemuan dengan peserta pemilu sebetulnya tidak ada masalah. Tapi kalau diam-diam itu masalah, terus ada iming-iming pemberian uang itu masalah, ada pidananya. Kami menyerahkan sepenuhnya ke pihak kepolisian untuk menindaklanjutinya, kami tidak akan intervensi, karena kami ingin keseluruhan penyelenggaraan lebih baik lagi," pungkasnya.

Sebagaimana diketahui, melansir detikSumut, Ketua Bawaslu Sumut M Aswin Diapari Lubis menyebut bahwa anggota Bawaslu Medan yang ditangkap adalah Azlansyah Hasibuan.

"Jadi yang diduga Azlan Hasibuan, anggota Bawaslu Medan," kata Aswin kepada detikSumut.

Aswin mendapat informasi jika yang ditangkap Polda Sumut sebanyak tiga orang. Namun, belum diketahui pasti apakah ketiga anggota Bawaslu Medan atau tidak.

"Saya dapat info ada tiga orang, cuma intinya belum bisa dipastikan apakah benar tiga orang atau tidak, ini masih dalam proses katanya. Belum tahu (apakah tiga orang itu anggota Bawaslu Medan semua)," ucapnya.

Azlan sendiri ditangkap, Selasa (14/11) malam. Azlan ditangkap di Hotel JW Marriott, Medan. "Iya tadi malam di Hotel JW Marriott," tutupnya.

Simak Video 'Detik-detik Anggota Bawaslu Medan Kena OTT di Hotel JW Marriott':

[Gambas:Video 20detik]


Calon wakil presiden (Cawapres) nomor urut dua, Gibran Rakabuming Raka mengaku sudah dikirimi surat DPC PDIP Solo mengenai nasibnya di PDIP. Hanya saja, saat disinggung mengenai surat tersebut berisi pemecatan atau tutup buku, Gibran enggan membeberkan.

"Dari DPC mengirimkan surat ke saya. Isi suratnya biar yang tahu yang menerima isi surat ya," kata Gibran di Balai Kota Solo, Kamis (16/11/2023).

Putra sulung Presiden Joko Widodo itu mengatakan surat tersebut jadi satu dengan surat permintaan mengembalikan KTA.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Suratnya sudah lama ya itu jadi satu. Isi suratnya tidak bisa saya ekspos, yang jelas sudah kami terima. Sudah lama juga," jelas Gibran.

Ia juga membenarkan PDIP telah tutup buku dengan dirinya.

"(PDIP sudah tutup buku) Heem," jawab Gibran singkat.

PDIP Tutup Buku untuk Gibran dan Bobby

Dilansir detikNews, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto bicara perihal status keanggotaan Gibran Rakabuming dan Bobby Nasution di partai. Hasto enggan berkomentar banyak karena sudah tutup buku.

"Itu sudah semua tutup buku yang penting pemenangan Pak Ganjar, Prof Mahfud dengan penuh keyakinan," kata Hasto di Gedung High End, Jakarta Pusat, Rabu (15/11).

Hasto mengatakan Gibran juga telah diberikan surat oleh DPC PDIP, begitu juga Bobby. Substansi surat keduanya sama, hanya berbeda di tanggal.

"Mas Gibran juga sama, sudah tutup buku, surat sudah diberikan DPC sama isinya yang beda hanya tanggal dan yang tanda tangan tapi substansinya sama," kata Hasto.

Gibran Rakabuming Dorong Santri Melek Teknologi di Era Industri


Jubir Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud Md, Aiman Witjaksono, dilaporkan ke Polda Metro Jaya buntut pernyataan soal polisi tidak netral. Capres Ganjar Pranowo akan menyiapkan tim hukum untuk mendampingi Aiman.

"Ya kita siapkan tim hukum bisa mendampingi tapi lagi-lagi kita sangat percaya semua akan bekerja sangat profesional," kata Ganjar dilansir detikJogja, Kamis (16/11/2023).

Ganjar pun mengingatkan agar Aiman harus bisa membuktikan pernyataannya. Dia meminta agar bukti dan fakta terkait polisi tidak netral itu dibeberkan agar tidak menjadi fitnah.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Saya sampaikan, seluruh data, dan fakta musti betul-betul ditunjukkan biar nanti tidak menjadi fitnah," ucapnya.

Meski begitu, Ganjar menegaskan masih percaya aparat bisa netral. Apalagi petinggi Polri maupun TNI, kata dia, terus menggaungkan aparat harus netral.

"Saya orang yang percaya aparat bisa netral. Kepolisian bisa netral karena pengalaman-pengalaman itu sudah ditunjukkan. Saya kira petinggi TNI-Polri sudah menyampaikan itu. Apalagi saya anak polisi," jelas dia.

Baca berita lengkapnya di sini.

Lihat juga Video: TPN Ganjar-Mahfud Umumkan Struktur Baru, Ada Deputi Inklusi

[Gambas:Video 20detik]


Pemimpin oposisi Israel, Yair Lapid, menyerukan secara langsung kepada Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu untuk 'segera' mengundurkan diri dari jabatannya. Netanyahu diserukan harus mundur tanpa perlu menunggu hingga berakhirnya perang melawan Hamas di Jalur Gaza.

"Netanyahu harus segera mundur... Kita memerlukan perubahan, Netanyahu tidak bisa tetap menjadi Perdana Menteri," tegas Lapid dalam wawancara dengan saluran berita Israel, N12, seperti dilansir AFP, Kamis (16/11/2023).

"Kita tidak bisa membiarkan diri kita melakukan operasi jangka panjang di bawah Perdana Menteri yang telah kehilangan kepercayaan rakyat," ujarnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Empat hari setelah serangan Hamas mengejutkan Israel pada 7 Oktober lalu, Netanyahu dan seorang pemimpin oposisi lainnya, Benny Gantz, mengumumkan kesepakatan untuk membentuk 'pemerintahan darurat' selama perang berlangsung.

Lapid, yang juga mantan PM Israel ini, pada saat itu mengatakan dirinya tidak akan bergabung, dan menuduh para pemimpin Israel melakukan 'kegagalan yang tidak bisa dimaafkan' karena tidak mampu mencegah serangan Hamas.

Meski begitu, menurut media lokal Israel, Lapid yang memimpin pemerintahan koalisi Israel sebelum Netanyahu kembali berkuasa, belum pernah menyerukan seorang Perdana Menteri untuk mengundurkan diri sejak perang pecah.

Dalam wawancara dengan N12, Lapid tidak menyerukan digelarnya pemilu dini, melainkan mosi tidak percaya di parlemen yang akan memungkinkan pembentukan pemerintahan baru yang dipimpin oleh anggota lainnya dari Partai Likud yang menaungi Netanyahu.

"Ini bukan waktunya untuk menggelar pemilu. Kita harus memilih rekonstruksi nasional dengan seorang Perdana Menteri lainnya dari Partai Likud," sebutnya.

Simak berita selengkapnya di halaman berikutnya.

Lihat Video: Netanyahu Tak Percaya Korban Tewas di Gaza Melebihi 11 Ribu Orang

[Gambas:Video 20detik]


Jubir Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud Md, Aiman Witjaksono dilaporkan ke Polda Metro Jaya soal polisi tidak netral. Capres Ganjar Pranowo bakal menyiapkan tim hukum untuk mendampingi Aiman.

"Ya kita siapkan tim hukum bisa mendampingi tapi lagi-lagi kita sangat percaya semua akan bekerja sangat profesional," kata Ganjar saat ditemui wartawan di UGM, Kamis (16/11/2023).

Pelaporan itu merupakan buntut dari pernyataan Aiman yang menyatakan polisi tidak netral. Oleh karena itu, Ganjar meminta agar nanti bukti dan fakta dibeberkan agar tidak menjadi fitnah.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Saya sampaikan, seluruh data, dan fakta musti betul-betul ditunjukkan biar nanti tidak menjadi fitnah," bebernya.

Ganjar mengatakan saat ini dirinya masih percaya aparat bisa netral. Apalagi petinggi Polri maupun TNI terus menggaungkan aparat harus netral.

"Saya orang yang percaya aparat bisa netral. Kepolisian bisa netral karena pengalaman-pengalaman itu sudah ditunjukkan. Saya kira petinggi TNI-Polri sudah menyampaikan itu. Apalagi saya anak polisi," jelas dia.

Sebelumnya, Jubir Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud Md, Aiman Witjaksono dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Aiman dipolisikan terkait postingannya yang membuat pernyataan soal polisi diperintah komandan memenangkan pasangan Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024.

Laporan dibuat oleh aliansi elemen masyarakat sipil untuk demokrasi yang terdiri dari garda pemilu damai, juga front pemuda jaga pemilu, dan juga barisan mahasiswa Jakarta. Laporan tersebut teregister dengan nomor LP/B/6813/XI/2023/SPKT/POLDA METRO JAYA.

Aiman dipolisikan terkait Pasal 28 (2) juncto Pasal 45 A ayat (2) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dan atau Pasal 14 dan atau Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

"Kita melaporkan saudara Aiman Witjaksono terkait pernyataannya beberapa waktu lalu yang terjadi dan sempat mengguncang media juga, terkait pernyataannya ada temannya dari pihak kepolisian yang merasa keberatan adanya perintah dari komandannya untuk memenangkan salah satu calon presiden wakil presiden yaitu Prabowo-Gibran," kata pelapor, Fikri Fakhruddin di Polda Metro Jaya, Senin (13/11) dilansir detikNews.

Aiman Dicecar 60 Pertanyaan Terkait Omongan 'Polisi Tak Netral'


Korps Brimob Polri memperingati hari ulang tahun (HUT) ke-78. Acara diramaikan dengan aksi penerjun payung dan defile pasukan.

Pantauan detikcom di Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, Kamis (16/11/2023), 16 penerjun payung turun membawa bendera berlambang Polri, Korps Brimob, serta bendera Merah Putih. Kemudian, dilanjutkan dengan aksi pemecahan batu hebel oleh 9 anggota Brimob.

Setelah itu, polwan Brimob Polri, Ipda Nora, memperagakan gerakan karate bersama polwan Brimob lainnya. Kemudian, ada atraksi simulasi penanganan aksi terorisme hingga penyerangan kepada iring-iringan capres dan cawapres dalam masa Pemilu 2024.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Atraksi pasukan Brimob di HUT ke-78 Korps Brimob Polri, Kelapa Dua, Depok, Kamis (16/11/2023). (Devi Puspitasari/detikcom)

Korps Brimob juga melakukan defile berbagi kendaraan taktis yang dimiliki. Kendaraan taktis yang ditampilkan mulai kendaraan pengendali massa hingga kendaraan penunjang operasi Korps Brimob.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memimpin upacara HUT ke-78 Korps Brimob. Dia berpesan kepada Brimob untuk menjadi teratai putih sesuai dengan lambang Korps Brimob Polri.

"Sebelum mengakhiri amanat, saya berpesan agar rekan-rekan menjadi teratai putih sebagaimana lambang Korps Brimob Polri yang bermakna tekad dan kemampuan mengubah situasi keruh menjadi tenang dan bersih, dapat bertahan dalam berbagai situasi, serta mampu membawa harum nama institusi Polri," ujar Jenderal Sigit.


Partai Garuda menyentil kubu Calon Presiden Ganjar Pranowo dan Calon Wakil Presiden Mahfud MD. Wakil Ketua Umum Partai Garuda Teddy Gusnaidi menuding kubu Ganjar kerap membangun narasi kecurangan, tetapi mereka pula yang ketahuan bertindak curang.

"Kubu Ganjar-Mahfud membangun narasi ada kecurangan, ternyata mereka yang ketahuan curang. Mereka juga yang membangun narasi penggunaan kekuasaan untuk pemilu, ternyata mereka yang ketahuan menggunakan kekuasaan untuk pemilu," ujar Teddy dalam keterangan tertulis, Kamis (16/11/2023).

"Mereka sendiri saat ini sibuk klarifikasi, sibuk mencari dan membuat pembenaran atas fakta-fakta yang terkuak mengenai kecurangan dan penggunaan kekuasaan. Sibuk membangun narasi bahwa mereka tidak seperti itu," imbuhnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Teddy lalu menyinggung Posko Pemilu jujur dan adil yang akan dibuka tim Ganjar-Mahfud. Ia menilai upaya itu merupakan langkah cuci tangan.

"Salah satunya adalah gembar gembor akan membuka dan mendirikan Posko Pemilu Jurdil. Lagi-lagi dengan narasi jangan sampai ada kecurangan dan penggunaan kekuasaan. Ini cara mereka mencuci tangan setelah yang mereka tuduhkan ternyata berbalik ke mereka," ucapnya.

Selain itu, ia mengatakan kubu Calon Presiden Prabowo Subianto dan Calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka hanya menjadi penonton atas drama tersebut serta menyebutkan lagi kubu Ganjar-Mahfud sibuk dengan narasinya sendiri.

"Mereka sibuk sendiri, karena terjerat dengan narasi yang mereka buat. Kubu Prabowo-Gibran hanya menonton dari luar drama komedi yang sedang dimainkan kubu Ganjar-Mahfud. Mereka yang buat, mereka yang terjerat," pungkasnya.

Hati-hati Hoax Pemilu!


Bupati Majalengka Karna Sobahi menegaskan pentingnya peran serta pemilih muda pada kualitas Pemilu 2024. Menurutnya dengan semakin banyak warga yang menggunakan hak pilih maka akan membuat kontestasi demokrasi 5 tahunan itu semakin berkualitas.

"Para pemilih juga harus cerdas dalam menentukan pilihannya karena ini menentukan masa depan bangsa Indonesia. Kalau kita salah pilih, butuh waktu lama menunggu pemilihan berikutnya," ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (16/11/2023).

Hal tersebut ia sampaikan saat membuka Sosialisasi Pendidikan Politik yang digelar Kesbangpol Kabupaten Majalengka pada Selasa (14/11). Dia menjelaskan tahun ini Indonesia sudah menyambut tahun politik, dan akan dilaksanakan Pemilu pada tanggal 14 Februari 2024 mendatang.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dia menyebut pemilu merupakan amanah konstitusi yang dituangkan dalam undang-undang dan dilaksanakan setiap lima tahun sekali. Pemilu ini akan memilih wakil-wakil rakyat yakni DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, DPD dan pemilihan presiden. Setelah agenda itu dilanjutkan dengan pemilihan kepala daerah yang terdiri dari pemilihan gubernur dan wakil gubernur, wali kota dan wakil wali kota serta bupati dan wakil bupati secara serentak se-Indonesia. Adapun jadwalnya sesuai dengan Undang-undang yaitu tanggal 17 November 2024.

Diketahui, Sosialisasi Pendidikan Politik dilaksanakan di Auditorium Universitas Majalengka (Unma) pada Selasa (14/11) serta diikuti sebanyak 100 mahasiswa. Gelaran pendidikan politik ini turut menghadirkan perwakilan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Majalengka dan akademisi Unma sebagai narasumber.

Sementara itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Majalengka Herry Rahyubi mengatakan kegiatan tersebut bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pelaksanaan Pemilu. Di sisi lain juga meningkatkan pengetahuan politik, sehingga masyarakat khususnya para pemilih pemula dapat berpartisipasi dalam kehidupan berdemokrasi.


Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden dan Presiden China Xi Jinping bertemu di sela-sela pertemuan puncak atau KTT APEC di California. Dalam pertemuan ini, isu Taiwan menjadi salah satu topik pembicaraan, selain adanya kesepakatan untuk memulai kembali dialog tingkat tinggi antara militer Washington dan Beijing.

Seperti dilansir AFP, Kamis (16/11/2023), pertemuan antara Biden dan Xi ini digelar di Woodside, California, saat keduanya menghadiri pertemuan puncak APEC. Dalam pertemuan itu, isu soal Taiwan turut menjadi topik pembicaraan kedua pemimpin.

Disebutkan bahwa Xi memperingatkan Biden untuk berhenti mempersenjatai Taiwan, sedangkan Biden meminta Xi untuk menghormati proses politik di Taiwan.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Pihak AS harus... berhenti mempersenjatai Taiwan, dan mendukung reunifikasi damai China," ucap Xi kepada Biden dalam pertemuan pada Rabu (15/11) waktu setempat, seperti disampaikan dalam keterangan pers Kementerian Luar Negeri China.

"China akan mewujudkan reunifikasi, dan hal ini tidak bisa dihentikan," tegas Xi berbicara soal masa depan Taiwan yang kini memiliki pemerintahan demokratis sendiri. Beijing bersikeras akan merebut kembali Taiwan suatu hari nanti, dengan kekuatan jika diperlukan.

Dalam pertemuan itu, menurut seorang pejabat senior AS yang enggan disebut namanya, Biden meminta Xi untuk menghormati pemilu mendatang yang akan digelar di Taiwan.

"Kami meminta China untuk menghormati proses pemilu di Taiwan," tutur pejabat senior AS itu, seperti dilansir AFP.

Meskipun saling menyampaikan pernyataan keras soal Taiwan, menurut laporan media pemerintah China, Biden dan Xi juga 'menyepakati pada Rabu (15/11) untuk melanjutkan komunikasi antar level tinggi militer yang didasarkan atas kesetaraan dan saling menghormati'.

Simak berita selengkapnya di halaman selanjutnya.

Simak juga Video: Joe Biden: Pendudukan Israel di Gaza Adalah Kesalahan Besar!

[Gambas:Video 20detik]


Belum genap 3 bulan sejak dilantik, anggota Bawaslu Medan Azlansyah Hasibuan terjerat operasi tangkap tangan (OTT) Polda Sumut. Kinerja tim seleksi (timsel) saat proses penyeleksian dulu pun dipertanyakan.

Dekan Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan, Janpatar Simamora mengatakan harusnya saat seleksi dulu, integritas calon juga menjadi bagian yang harus dilihat timsel. Termasuk dengan rekam jejak calon Bawaslu tersebut.

"Saya kira kinerja timsel itu pada saat proses itu perlu dipertanyakan itu, kenapa? Karena dari segi integritasnya pada saat proses penilaian itu kan pasti ada, termasuk dengan melihat rekam jejak," kata Janpatar Simamora kepada detikSumut, Kamis (16/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Sehingga seberapa selektif timsel dulu saat memproses itu menjadi pertanyaan bagi Janpatar. Sebab anggota Bawaslu yang seharusnya menindak pelanggaran Pemilu justru melakukan hal sebaliknya.

"Nah ini jadi pertanyaan, seberapa selektif tim seleksi kemarin melihat itu saat proses seleksi. Peristiwa ini tentu sangat memprihatinkan karena akan merusak wajah demokrasi Indonesia. Bawaslu yang seyogyanya menindaklanjuti ragam pelanggaran Pemilu demi menjaga terwujudnya demokrasi berkualitas justru berperan sebaliknya," ucapnya.

Peristiwa OTT Azlansyah yang diduga memeras caleg menunjukkan minimnya integritas anggota Bawaslu. Karena begitu mudah menggadaikan sumpah jabatan.

"Ini juga menunjukkan minimnya integritas oknum Bawaslu yang begitu mudah menggadaikan sumpah jabatan," ujarnya.

Padahal proses Pemilu masih pada tahapan caleg sudah rusak integritas anggota Bawaslu. Janpatar membayangkan rusaknya pesta demokrasi nantinya dengan integritas anggota Bawaslu seperti ini.

"Baru urusan tahap pencalonan caleg sudah begini perilaku pengawas, bagaimana mau mengawal pemilu sampai proses pemungutan suara? Tentu bisa dibayangkan betapa rusaknya demokrasi kita," bebernya.

Peristiwa kelam yang menciderai pesta demokrasi ini harus menjadi catatan penting ke depan. Selain paham dan pintar soal Pemilu, calon penyelenggara Pemilu juga harus dibarengi integritas.

*Saya kira peristiwa ini harus menjadi catatan penting bagi seluruh penyelenggara Pemilu, paham dan pintar masalah kepemiluan tidak cukup jadi modal menjadi penyelenggara, namun harus dibarengi dengan integritas mumpuni," ujarnya.

Bawaslu RI dinilai harus memberikan sikap tegas terhadap anggota Bawaslu daerah yang minim integritas. Pemecatan dinilai langkah terbaik untuk menyelamatkan pesta demokrasi.

"Untuk mencegah kejadian serupa maka Bawaslu RI harus bersikap tegas terhadap setiap jajarannya yang gagal mengemban tugas dan minim integritas, memberhentikan dengan tidak hormat terhadap oknum seperti ini mungkin akan menjadi pilihan terbaik untuk menyelamatkan Pemilu dari praktik- praktik yangg tidak baik," tutupnya.

Sebelumnya, Kabid Humas Polda Sumut Kombes Hadi Wahyudi mengatakan anggota Bawaslu Medan Azlansyah Harapan terjaring OTT ketika sedang menerima uang dari caleg. Penangkapan itu dilakukan atas laporan caleg tersebut.

Dijelaskan Hadi, pelaku melancarkan aksinya dengan mempersulit pengurusan kelengkapan administrasi persyaratan korban menjadi anggota DPRD Kota Medan.

"Tujuannya untuk pengurusan kelengkapan administrasi persyaratan menjadi anggota DPRD Kota Medan," katanya Kamis (16/11).

"Kasus ini berhasil diungkap berdasarkan laporan korban yang merasa dipersulit dalam pengurusan kelengkapan administrasi persyaratan menjadi anggota DPRD Kota Medan," lanjutnya.

Selain Azlan, ada dua warga sipil lainnya berinisial FH (29) dan IG (25) yang ikut tertangkap. Saat itu ketiganya tengah bertransaksi penyerahan uang.

Simak Video 'Detik-detik Anggota Bawaslu Medan Kena OTT di Hotel JW Marriott':

[Gambas:Video 20detik]

Detik-detik Anggota Bawaslu Medan Kena OTT di Hotel JW Marriott


Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI mewanti-wanti peserta Pilpres 2024 untuk tidak berkampanye saat ini. Bawaslu meminta pasangan Capres-Cawapres untuk bersabar dan menunggu hingga datang masa kampanye pada 28 November 2023.

"Harus berhati-hati karena sudah ada capres kampanyenya sudah memulai, nah itu yang agak mengerikan kenapa karena saat ini belum masa kampanye," kata Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja kepada wartawan, Kamis (16/11/2023).

Diketahui, masa kampanye akan dimulai pada 28 November 2023 sampai 10 Februari 2024. Kampanye dilaksanakan selama 75 hari.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Masa kampanye mulai 28 November 2023 nanti. Sabar masih ada sekitar 13 hari lagi. Jadi kami harapkan semua massa yang mendukung agar berhati-hati, agar semua parpol yang mendukung Paslon juga memerhatikan masa kampanye ini," paparnya.

Bagja mengatakan saat ini peserta Pilpres 2024 hanya dapat melakukan sosialisasi saja. Dia menuturkan Bawaslu tidak segan untuk menindak jika terjadi pelanggaran sebelum masa kampanye dimulai.

"Kegiatan itu adalah sosialisasi, kalau pun nanti ada pelanggaran maka kita akan tindak sesuai dengan peraturan perundang-perundangan," tuturnya.

Saat ini, KPU telah menetapkan daftar calon tetap (DCT) anggota legislatif. Lalu, KPU juga telah menetapkan peserta Pilpres 2024.

Masing-masing pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden pun telah mendapatkan nomor urut. Pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md nomor 3.


Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyatakan jumlah baliho PSI di seluruh Indonesia kalah jauh dibanding partai-partai lain. Hal tersebut disampaikan merespons pernyataan Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat.

"Hasil survei Indikator Indonesia yang dirilis beberapa hari lalu, PSI di urutan 11 dalam hal jumlah alat peraga yang dilihat masyarakat. PDIP paling banyak, urutan pertama," kata Wakil Ketua Umum DPP PSI Andy Budiman pada Kamis, 16 November 2023.

PSI mengaku masih harus bekerja keras memperkecil ketertinggalan itu.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kurang 3 bulan lagi hari pencoblosan. Kami akan berusaha jauh lebih keras melakukan sosialisasi, kami masih harus belajar dari para senior soal ini," lanjut Andy.

Sebelumnya diberitakan Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat mengaku kaget dengan baliho Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang berdiri di setiap pelosok-pelosok daerah di Indonesia. Dia mengaku menemukan baliho besar yang berdiri banyak di Sumatera Utara (Sumut).

"Bagaimana satu partai baru dalam semalam itu bisa mendirikan baliho gede-gede se-Indonesia. Ratusan ribu itu. Partainya baru, ketuanya ini sangat muda, ganteng banget. Clue-nya saya pikir dulu 'Ini PDI ya?'. Bayangkan pertanyaan kita wajar dong, struktur nggak ada, orang tidak ada, PAN saja partai lama nggak kayak begitu, hampir nggak ada," kata Djarot di diskusi Adu Perspektif detikcom bersama Total Politik, Rabu (15/11/2023).

Tonton juga Video: Hasto Ungkap Obrolan Kaesang ke Mega di KPU: Cerita Jadi Ketum PSI

[Gambas:Video 20detik]


Cawapres Koalisi Perubahan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin ikut menonton konser Coldplay di GBK, Jakarta, semalam. Cak Imin mengaku menikmati pertunjukan grup musik rock Inggris tersebut meski tidak terlalu paham.

Momen ini diabadikan Cak Imin di akun X (Twitter) pribadinya seperti dilihat Kamis (16/11/2023). Cak Imin menemani anaknya di konser Coldplay.

Dalam video berdurasi 21 detik, Cak Imin terlihat tengah mengabadikan penampilan Chris Martin dkk. Di momen tersebut, Coldplay tengah membawakan lagu Viva La Vida.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Pose bapack-bapack lagi nemenin anak nonton konser coldplay 😁," ujar Cak Imin dalam keterangan videonya.

Cak Imin menyebut konser Coldplay berlangsung seru. Cak Imin yang tidak terlalu paham dengan Coldplay, mengaku sangat bisa menikmati pertunjukan kelas dunia tersebut.

"Eh, ternyata seru, yo. Opo wae nek kelas dunia itu memang beda. Ngene iki jenenge pertunjukan. Aku yg gak paham-paham banget aja beneran bisa menikmati," ujar Cak Imin.

View this post on Instagram A post shared by A Muhaimin Iskandar (@cakiminow)

Simak Video: Aksi Coldplay di Jakarta: 'Ada' BTS hingga Lautan Cahaya di SUGBK

[Gambas:Video 20detik]


Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Majalengka mengadakan Sosialisasi Pendidikan Politik untuk mendukung kesuksesan Pemilu 2024. Sekaligus untuk memberikan edukasi terkait politik kepada mahasiswa.

Diketahui, kegiatan ini berlangsung di Auditorium Universitas Majalengka (Unma) pada Selasa (14/11) serta diikuti sebanyak 100 mahasiswa. Gelaran pendidikan politik ini turut menghadirkan perwakilan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Majalengka dan akademisi Unma sebagai narasumber.

Bupati Majalengka Karna Sobahi menekankan partisipasi pemilih pemula akan sangat berdampak pada kualitas Pemilu tahun 2024. Sebab semakin banyak partisipasi warga menggunakan hak pilihnya, maka semakin berkualitas Pemilu yang dilaksanakan lima tahun sekali ini.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Para pemilih juga harus cerdas dalam menentukan pilihannya karena ini menentukan masa depan bangsa Indonesia. Kalau kita salah pilih, butuh waktu lama menunggu pemilihan berikutnya," terangnya dalam keterangan tertulis, Kamis (16/11/2023).

Dia menuturkan tahun ini sudah memasuki tahun politik, dan pada tanggal 14 Februari 2024 mendatang akan dilaksanakan Pemilu. Pemilu menurutnya merupakan amanah konstitusi yang dituangkan dalam undang-undang dan dilaksanakan setiap lima tahun sekali.

Pemilu nanti akan memilih wakil-wakil rakyat yakni DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, DPD dan pemilihan presiden. Setelah agenda itu dilanjutkan dengan pemilihan kepala daerah yang terdiri dari pemilihan gubernur dan wakil gubernur, wali kota dan wakil wali kota serta bupati dan wakil bupati secara serentak se-Indonesia. Adapun jadwalnya sesuai dengan Undang-undang yaitu tanggal 17 November 2024.

Sementara itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Majalengka Herry Rahyubi mengatakan Sosialisasi Pendidikan Politik bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pelaksanaan Pemilu. Di sisi lain juga meningkatkan pengetahuan politik, sehingga masyarakat khususnya para pemilih pemula dapat berpartisipasi dalam kehidupan berdemokrasi.


Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo berpesan kepada Korps Brimob Polri, yang memperingati hari ulang tahun (HUT) ke-78, untuk menjadi teratai putih sesuai lambang Korps Brimob Polri. Jenderal Sigit mengatakan makna teratai putih adalah mampu mengubah situasi yang keruh menjadi jernih, bertahan dalam segala situasi, hingga membawa harum nama Polri.

Hal itu disampaikan Jenderal Sigit saat menjadi inspektur upacara peringatan HUT ke-78 Korps Brimob Polri di Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, Kamis (16/11/2023). Awalnya dia berpesan kepada anggota agar tidak meremehkan situasi saat pengamanan tahapan Pemilu 2024 dan selalu waspada.

"Amankan seluruh tahapan pemilu dengan kewaspadaan, sungguh-sungguh, dan tidak underestimate. Pastikan pembagian empat wilayah zonasi dan kesiapan pasukan power on hand Kapolri dapat dimobilisasi kapan pun dan di mana pun jika sewaktu-waktu diperlukan," kata Jenderal Sigit.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Jenderal Sigit mengatakan tantangan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat bukan pekerjaan mudah. Namun Jenderal Sigit percaya soliditas dan jiwa korsa dapat menyelesaikan tantangan tugas.

"Tentunya menyelesaikan berbagai tantangan stabilitas kamtibmas bukanlah pekerjaan yang mudah, namun saya yakin soliditas jiwa korsa yang kita miliki akan jadi kekuatan. Sehingga sosok Polri dapat senantiasa menyelesaikan tantangan tugas-tugasnya dengan Presisi," tuturnya.

Barulah Jenderal Sigit berbicara soal teratai putih yang menjadi makna Brimob Polri dan harapannya. "Sebelum mengakhiri amanat, saya berpesan agar rekan-rekan menjadi teratai putih sebagaimana lambang Korps Brimob Polri yang bermakna tekad dan kemampuan mengubah situasi keruh menjadi tenang dan bersih, dapat bertahan dalam berbagai situasi, serta mampu membawa harum nama institusi Polri," ujar Jenderal Sigit.

"Jaga terus kehormatan Korps Brimob Polri dan pegang teguh janji Brimob sejati. Ingatlah bawah sikap dan tindakan Brimob hanya dan hanya berorientasi pada kepentingan bangsa dan negara," pungkas dia.

Acara itu juga dihadiri Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto, Wakapolri Komjen Agus Andrianto, KSAD Jenderal TNI Agus Subiyanto, Dankor Brimob Irjen Imam Widodo, dan BNPT Komjen Rycko Amelza Dahniel.


Pj Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Safrizal Zakaria Ali resmi melantik Lusje Anneke Tabalujan sebagai Pj Wali Kota Pangkalpinang menggantikan Maulana Alkil. Diketahui, pelantikan berlangsung di Ruang Pasir Padi Kantor Gubernur Babel, Rabu (15/11).

Safrizal berharap Lusje dapat meneruskan tongkat kepemimpinan wali kota sebelumnya. Ia lantas mengingatkan agar Pj Walkot yang baru dapat membina kolaborasi dan koordinasi empat arah yakni dengan pemerintah tingkat atas, ke samping kiri dan kanan, serta membina koordinasi dengan bawahan.

"Tidak bisa kerja sendirian. Justru dengan kolaborasi dan koordinasi yang baik, kesuksesan ada di depan mata," ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (16/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Selain itu, Safrizal juga mengingatkan untuk membina integritas dan berpesan untuk segera melakukan tugas-tugas yang tercantum dalam SK. Hal ini termasuk tugas untuk penanganan stunting, inflasi, penyelenggaraan pemilu dan layanan publik yang maksimal.

Lebih lanjut, ia mengapresiasi Wali Kota dan Wakil Wali Kota periode 2018-2023, yaitu Maulan Aklil dan Muhammad Sopian yang telah menuntaskan lima tahun pengabdiannya dengan sangat baik. Menurutnya, apresiasi tersebut diberikan karena tujuan mulia penyelenggaraan pemerintahan meningkatkan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat.

"Semoga loyalitas dan dedikasinya menjadi ladang amal ibadah dan pengabdiannya bisa dilanjutkan di tengah-tengah masyarakat," ujarnya.

Sementara itu, Pj Wali Kota Pangkalpinang Lusje Anneke Tabalujan mengatakan akan segera melakukan konsolidasi dengan OPD-OPD terkait dalam hal tugas prioritas yakni inflasi dan stunting. Untuk inflasi, kata Lusje, Pangkalpinang berada di posisi terendah di Indonesia dan harus tetap dipertahankan.

"Harus dipertahankan itu. Untuk stunting juga kita angkanya rendah di Bangka Belitung dan di bawah angka nasional. Kita harus tetap turunkan sesuai arahan dari pusat," ungkapnya.

Lusje juga membeberkan rencananya ketika menjabat jadi Pj Walkot Pangkalpinang ia akan tinggal di rumah dinas wakil wali kota mengingat rumah dinas wali kota sangat besar dan luas untuk ditempati sendiri.

"Nanti rencananya rumah dinas wali kota itu digunakan untuk ruang pertemuan. Masyarakat juga bisa ke situ karena tempatnya heritage," jelasnya.

Di sisi lain, Wali Kota Pangkalpinang periode 2018-2023, Maulan Aklil (Molen) mengaku lega dan bersyukur telah menyelesaikan tugas yang diembannya selama lima tahun ini. Ia menyebut setelah purna tugas ini, ia akan menjalani kesehariannya sebagai warga biasa. Bahkan ia mengatakan ingin meneruskan hobinya yakni berkebun.

"Alhamdulillah ya Allah. Saya lega, lempeng sekali hari ini. Besok mungkin saya dan istri mau lihat kebun kami, sudah lama tidak berkunjung kesana karena kesibukan," pungkasnya.

Turut hadir di pelantikan Pj Wali Kota Pangkalpinang di antaranya Sekda Provinsi Babel, Forkopimda Babel, Sekda Pangkalpinang, Forkopimda Pangkalpinang, Pj Bupati Bangka, pihak Bank Sumsel Balbel, dan OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Babel dan Pemerintah Kota Pangkalpinang.


Kubu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming memberikan tanggapan berbeda soal ucapan Ganjar Pranowo yang menyebut 'drakor'. Satu menegaskan hanya akan jadi penonton, sementara yang lain menyatakan tidak boleh hanya jadi penonton.

Dilansir detikcom, sebelumnya Ganjar Pranowo menyinggung soal adanya drama dalam kontestasi menuju Pilpres 2024. Hal itu ia ucapkan dalam pidatonya usai pengundian nomor urut di Gedung KPU RI, Selasa (14/11/2023).

"Beberapa hari ini kita sedag disuguhkan menonton drakor yang sangat menarik, publik..." ucap Ganjar yang terjeda karena disambut suara riuh.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Drama-drama itulah yang sebenarnya tidak perlu terjadi," lanjutnya setelah keriuhan tadi lebih tenang.

Lebih lanjut, Ganjar menyebut bahwa pengundian nomor urut capres-cawapres ini menjadi titik awal perayaan demokrasi Pemilu 2024. Dia berharap demokrasi bisa berjalan baik kendati menurutnya saat ini belum terjadi.

"Harus kita pastikan bahwa demokrasi bisa baik meskipun sekarang belum baik-baik saja," tegasnya.

Menanggapi hal itu, kubu Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming menampik bahwa mereka 'aktor' atau pemain dalam drama yang disinggung Ganjar. Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Nusron Wahid menyebut bahwa mereka hanya menonton drama yang dimaksud secara implisit itu.

"Setiap drama ada penulis skenario dan aktornya. Kita sih penonton saja," ungkap Nusron, Rabu (15/11/2023).

Namun, Nusron mengakui bahwa drama-drama yang terjadi menjelang Pilpres ini cukup menarik untuk diikuti.

"Lumayan," katanya singkat.

Sementara itu, kubu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar setuju bahwa drama-drama bisa membahayakan demokrasi. Sekjen PKS Habib Aboe Bakar Alhabsy memperingatkan agar jangan ada intervensi keras kepada salah satu pasangan calon.

"Pasti terusik (drakor). Artinya hal tersebut tidak boleh terjadi. Dalam politik jangan ada satu intervensi yang keras keberpihakan kepada salah satu paslon. Nggak boleh. Ini berbahaya buat demokrasi," kata Habib Aboe.

Untuk itu, Habib Aboe menegaskan bahwa AMIN akan fokus pada pemenangan. Mereka berkomitmen tidak akan mengurusi kubu lain. Meski demikian, Habib Aboe menegaskan bahwa AMIN dalam kontestasi ini bukan hanya menjadi 'penonton', tetapi menjadi pesaing aktif.

"Kita nggak boleh jadi penonton, harus jadi pemain. Biar mereka baku tikam dan sebagainya, bukan urusan kita. Tegak lurus aja pokoknya kita menang aja. Kita ngapain ngurus dapur orang?" ujarnya.

Momen Jokowi Makan Siang Bareng Anies-Ganjar-Prabowo di Istana


Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin menyampaikan kendala dalam menangani tindak pidana Pemilu. Ia menyebut adanya celah hukum terhadap delik pidana penjara di bawah lima tahun.

Hal itu disampaikan Burhanuddin dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR RI yang dipimpin oleh politikus Golkar Adies Kadir. Burhanuddin mulanya menegaskan Kejaksaan Agung menjaga netralitas untuk Pemilu 2024.

"Kendala dalam penanganan tindak pidana Pemilu masih kerap terjadi khususnya terhadap delik yang diancam dengan pidana penjara di bawah 5 tahun yang tidak dapat dilakukan penahanan," kata Burhanuddin dalam rapat, Gedung Nusantara II DPR RI, Kamis (16/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Burhanuddin mengatakan, masih ditemukan pelaku yang ingin menghindari jerat hukum dengan mengulur proses penanganan. Akibatnya, perkara tindakan itu kedaluwarsa lantaran sudah melewati batas waktu Pemilu.

"Sehingga seringkali menjadi celah hukum yang dimanfaatkan oleh pelaku untuk menghindari jerat hukum dengan cara mengulur waktu proses penanganan perkara tindakan Pemilu dan pemilihan karena dianggap lewat waktu atau kedaluwarsa," ujarnya.

Ia mengatakan pentingnya koordinasi serta check and balance dalam penangan perkara tersebut. Hal tersebut dilakukan supaya proses yang dilakukan lebih cepat untuk menjaga netralitas Kejaksaan.

"Pola koordinasi check and balance ini diharapkan menciptakan kesepahaman sehingga penanganan perkara tindak pidana pemilu dapat dilaksanakan lebih cepat, tepat, guna menjaga prinsip netralitas dalam penanganan," pungkasnya.


Anggota Komisi III DPR F-Golkar Supriansa sepakat Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin dinobatkan sebagai Tokoh Restorative Justice. Supriansa mengatakan restorative justice dewasa kini sangat dibutuhkan di Indonesia.

Hal itu disampaikan Supriansa dalam rapat Komisi III DPR RI bersama Kejaksaan Agung (Kejagung) membahas pengamanan dan penegakan hukum Pemilu 2024, Kamis (16/11/2023). Burhanuddin hadir bersama jajarannya.

"Pak Jaksa Agung dinobatkan sebagai tokoh restorative justice oleh detikcom dan kami sepakat itu karena ini sebenarnya sangat dibutuhkan bangsa ini," kata Supriansa.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Supriansa menilai lapas di Indonesia sudah overkapasitas. Untuk itu, kata Supriansa, penerapan restorative justice atau keadilan restoratif harus betul-betul dilaksanakan penuh.

"Setelah kita keliling-keliling ke mana-mana, Pak Jaksa Agung, overkapasitas lapas itu tidak terbendung lagi dan kita bisa melihatnya," kata Supriansa.

Supriansa mengatakan pendekatan restorative justice yang dilakukan Kejaksaan Agung (Kejagung) di sejumlah perkara menjawab permasalahan lapas yang sudah overkapasitas. Supriansa menilai penghargaan ke Jaksa Agung Burhanuddin sebagai tokoh restorative justice sangat tepat.

"Dan ternyata, setelah ada pendekatan restorative justice ini, restorative justice ini, maka setidak-tidaknya bisa menjawab sejumlah overkapasitas yang ada di lapas di seluruh Indonesia yang benar-benar penuh," kata Supriansa.

"Karena itu, apa yang disampaikan oleh detikcom merupakan sebuah penghargaan yang tepat diberikan kepada jajaran kejaksaan terutama kepada Pak Jaksa Agung," imbuhnya.

Seperti diketahui, beberapa waktu lalu, detikcom menggelar detikcom Awards 2023. Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin meraih penghargaan detikcom Awards 2023 kategori Tokoh Restorative Justice. Burhanuddin menjadikan restorative justice sebagai program utamanya dalam mengedepankan keadilan bagi masyarakat.

Penghargaan detikcom Awards 2023 digelar di Westin hotel, Jakarta Selatan, Kamis (21/9). Burhanuddin hadir langsung di lokasi.

Jaksa Agung Burhanuddin menjadikan restorative justice sebagai program utamanya. Program ini untuk mencegah perkara kecil sampai diproses hingga pengadilan. Kurun 2020-2022, kejaksaan telah menyetop 2.103 perkara lebih lewat restorative justice sehingga menghadirkan keadilan untuk semua.

Secara umum terdapat 5 prinsip keadilan restoratif. Pertama, prinsip yang menekankan terhadap bahaya dan konsekuensi yang ditimbulkan oleh tindak pidana, baik kepada korban, masyarakat, dan kepada pelakunya. Kedua, prinsip yang menekankan kepada perlindungan dari tindakan yang terjadi, seperti terhadap keluarga pelaku dan masyarakat sekitarnya.

Ketiga, prinsip yang menekankan kepada proses kolaboratif yang inklusif. Keempat, prinsip pelibatan para pihak tertentu dalam kasus-kasus tertentu, seperti pelaku, korban, keluarga, dan komunitas masyarakat yang dianggap secara sah dapat terlibat di dalamnya. Kelima, yaitu prinsip memperbaiki kesalahan.


Wakil Presiden ke-10 dan 12 Republik Indonesia sekaligus Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) Jusuf Kalla (JK) bicara terkait calon presiden dan wakil presiden yang akan dipilihnya di Pemilu 2024. JK memastikan akan memilih capres-cawapres yang mencintai masjid.

Dia mengatakan itu saat memberi sambutan di acara Malam Penganugerahan DMI Award Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 di Auditorium Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya (Unusa), Jawa Timur, Selasa (14/11) malam.

"Saya tekankan DMI tidak boleh berkampanye dan masjid tidak boleh dipakai berkampanye, tapi ketika saya ditanya secara pribadi, ya, sederhana saja, pilih yang lebih mencintai masjid," kata Jusuf Kalla dilansir Antara, Kamis (16/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Jusuf Kalla juga menceritakan fenomena unik menjelang pemilihan umum (pemilu), khususnya di Jawa Timur. Menurutnya, para calon biasanya rajin ke provinsi tersebut untuk sowan kepada para kiai.

"Makanya ada guyon kalau sudah ramai-ramai datangi para kiai, itu berarti sudah dekat pemilu, ya," ujar Jusuf Kalla.

Lebih lanjut, Jusuf Kalla juga menyoroti secara khusus Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang didatangi semua capres-cawapres dan ditawari untuk menjadi calon wakil presiden. Khofifah, kata dia, tidak tergoda dengan tawaran tersebut karena cinta kepada provinsi yang dipimpinnya.

"Ada satu orang yang didatangi semua untuk diajak berpasangan tapi tidak mau. Itu adalah Ibu Khofifah. Itu artinya ia lebih mencintai Jawa Timur," tutur Jusuf Kalla.

Lihat juga Video: Kala JK Sebut Periode Awal Jokowi Bagus, Tapi Belum 10 Tahun Bermasalah

[Gambas:Video 20detik]


Cawapres Mahfud Md menyebut dokumen diduga pakta integritas yang menyebutkan dukungan Pj Bupati Sorong Yan Piet Mosso untuk memenangkan Ganjar Pranowo di Pemilu 2024 bukan masalah hukum. Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera merasa miris jika aparatur sipil negara (ASN) ditarik dalam pusaran politis.

"Kita semua harus jaga ASN netral. Kasihan jika ASN ditarik pada pusaran politis," kata Mardani kepada wartawan, Kamis (16/11/2023).

Mardani menyebut ASN untuk foto dukungan ke salah satu pasangan calon saja dilarang. Apalagi, lanjut dia, jika dukungan itu dimobilisasi.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Foto saja ASN dilarang untuk menunjukkan dukungan. Apalagi jika jelas ada mobilisasi pada ASN. Tidak boleh," ungkapnya.

Mahfud Md sebelumnya buka suara soal dokumen diduga pakta integritas yang menyebutkan dukungan Pj Bupati Sorong Yan Piet Mosso untuk kemenangan Ganjar Pranowo pada Pemilu 2024. Mahfud menilai hal itu bukan masalah hukum.

"Nggak, itu kan bukan masalah hukum ya, biarkan saja," kata Mahfud Md kepada wartawan di iNews Tower, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (14/11).

Menko Polhukam ini tak banyak komentar terkait pakta integritas tersebut. Menurutnya, pakta integritas itu dikeluarkan bulan Agustus saat belum ada penetapan capres-cawapres.

"Kalau hukumnya di-clear-kan aja itu kan bulan Agustus, belum ada calon-calon resmi kan," ujarnya.

Mahfud juga mengatakan kalau pakta integritas itu tak melanggar netralitas aparatur sipil negeri(ASN). Tapi, tidak memberikan penjelasan lebih lanjut soal keyakinannya tidak ada pelanggaran tersebut.

"Nggak juga," kata Mahfud saat menjawab pertanyaan apakah pakta integritas itu melanggar netralitas ASN.

Simak Video: Konstruksi Kasus Suap yang Menyeret Pj Bupati Sorong

[Gambas:Video 20detik]


Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI akan menggelar deklarasi Pemilu damai pada 27 November 2023. Deklarasi itu dilaksanakan satu hari sebelum dimulainya masa kampanye.

"Tanggal 27 November KPU akan menyelenggarakan deklarasi Pemilu damai," kata Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari kepada wartawan, Kamis (16/11/2023).

Diketahui, masa kampanye akan dimulai pada 28 November 2023 sampai 10 Februari 2024. Kampanye dilaksanakan selama 75 hari.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Tanggal 28 November 2023 dimulai kampanye," ujarnya.

Saat ini, KPU telah menetapkan daftar calon tetap (DCT) anggota legislatif. Lalu, KPU juga telah menetapkan peserta Pilpres 2024.

Masing-masing pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden pun telah mendapatkan nomor urut. Pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md nomor 3.

Lebih lanjut, Hasyim mengatakan KPU juga telah melakukan persiapan lain, salah satunya terkait logistik. Dia menuturkan logistik tahap pertama sudah hampir rampung.

"Logistik untuk tahap pertama, yakni kotak suara, bilik suara, tinta, dan segel itu sudah berdatangan di KPU Kabupaten/Kota di gudangnya masing-masing," tuturnya.

"Untuk logistik pemilu tahap, surat suara dan formulir, itu sudah mulai proses pengadaannya," imbuhnya.


Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) melakukan sidak ke Pasar Grogolan, Pekalongan, Jawa Tengah. Sejumlah pedagang pun mengeluhkan stok barang.

"Keluhan pokok stok ya soal suplai, sehingga kalau suplai tak terpenuhi mereka naik harga, kalau naik harga, daya beli masyarakat lagi turun, tidak laku," kata Cak Imin kepada wartawan di Pasar Grogolan, Kota Pekalongan, Kamis (16/11/2023).

Cak Imin mengatakan rantai suplai dari produsen ke pedagang harus diperpendek. Menurutnya, hal itu bisa menjadi salah satu upaya mengatasi masalah ketersediaan barang.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Nah yang paling itu bahwa barang suplai yang ada, ketersediaan ada itu terputus dengan mata rantai itu, antara pedagang dan produsen ini yang harus kita perpendek. Nah produsen barang dengan para pedagang ini harus kita perpendek sehingga menguntungkan mereka," kata Cak Imin.

"Yang perlu dilakukan ya bagaimana agar pemerintah memberi akses kepada pedagang ini kepada produsen," lanjutnya.

Dia mengatakan harga barang di Pasar Grogolan mengalami kenaikan. Dia mengatakan penghasilan para pedagang relatif kecil dan daya beli masyarakat mulai menurun.

"Alhamdulillah, secara umum harga stabil cuman naik merangkak naik terus tetapi penghasilan rata-rata sangat kecil. Nah kita berharap karena daya beli masyarakat mulai menurun, kemudian banyak industri yang tutup sehingga para pekerja berkurang jumlahnya yang bekerja di sini. Tapi secara umum alhamdulilah ya secara penghasilan mereka masih jalan, bisa tetap berdagang," ujarnya.

Cak Imin bersyukur dapat melakukan kunjungan ke Pasar Grogolan, Pekalongan. Dia mengatakan silaturahmi itu dilakukan bersama Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPI).

"Alhamdulillah saya hari ini silaturahmi bareng para pedagang pasar yang tergabung di dalam organisai IKAPI, Ikatan Pedagang Pasar Indonesia, yang mengajak saya silaturahim dengan para penjual para pedagang," ujarnya.


Jaksa Agung ST Burhanuddin menerbitkan instruksi dan memorandum terkait dengan penanganan tindak pidana pemilu. Burhanuddin menginstruksikan jajarannya untuk menunda proses pemeriksaan terkait peserta pemilu sampai rangkaian kontestasi Pemilu 2024 selesai.

Hal itu disampaikan Burhanuddin dalam rapat Komisi III DPR RI untuk membahas pengamanan dan penegakan hukum Pemilu 2024, Kamis (16/11/2023). Burhanuddin hadir bersama jajarannya.

Mulanya, Burhanuddin mengatakan pihaknya telah menerbitkan instruksi Jaksa Agung Nomor 6 tahun 2023 tentang Optimalisasi Peran Kejaksaan RI dalam Mendukung dan Mensukseskan Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024. Kemudian, pihaknya juga menerbitkan memorandum nomor 127 dan 128.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kami telah menerbitkan instruksi Jaksa Agung Nomor 6 tahun 2023 tentang Optimalisasi Peran Kejaksaan RI dalam Mendukung dan Mensukseskan Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024," kata Burhanuddin.

"Sebagai bentuk komitmen pelaksanaan, memorandum Jaksa Agung nomor 127 tentang upaya meminimalisir dampak penegakan hukum terhadap pelaksanaan Pemilu 2024 dan memorandum Jaksa Agung nomor 128 tentang optimalisasi peran intelijen dalam pelaksanaan Pemilu 2024," imbuhnya.

Burhanuddin memerintahkan jajarannya untuk melakukan tugas sesuai fungsi dan kewenangannya. Dia juga meminta jajaran untuk dapat memetakan potensi ancaman gangguan yang bisa menimbulkan tindak pidana dalam proses Pemilu 2024.

"Secara tegas dalam instruksi tersebut kami menginstruksikan ke pada jajaran kejaksaan untuk melakukan langkah-langkah sesuai dengan fungsi tugas dan kewenangannya masing-masing dalam mendukung dan mensukseskan penyelenggara pemilu serentak 2024," ujarnya.

"Dengan memetakan potensi ancaman gangguan hambatan tantangan yang berpotensi menimbulkan tindak pidana pemilu sebagai bentuk deteksi dini pencegahan dini serta menemukan langkah mitigasi dalam penyelesaiannya," ujarnya.

Burhanuddin mengatakan dirinya juga memerintahkan Jaksa Agung Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) untuk menunda pemeriksaan sampai seluruh tahapan pemilihan umum (Pemilu) 2024 selesai. Penundaan pemeriksaan itu baik di tahap penyelidikan maupun penyidikan.

"Dalam penegakan hukum terkait dengan penanganan tindak pidana pemilu, kami memerintahkan kepada jajaran Jampidsus dan jajaran Intelijen untuk menunda proses pemeriksaan, baik dalam setiap penyelidikan maupun penyidikan, terhadap penanganan laporan dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan para peserta dalam kontestasi pemilihan umum pemilihan sejak ditetapkan dalam pencalonan sampai selesai rangkaian penyelenggara pemilu berjalan, " ujar Burhanuddin.


Tiga pasangan capres-cawapres Pilpres 2024 telah melewati tahap pengundian nomor urut di KPU RI. Partai politik (parpol) pengusung pun mulai tancap gas persiapan pemenangan. Termasuk parpol di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang juga mematok target perolehan suara masing-masing pasangan capres-cawapres.

Diketahui, mengutip detikNews, Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan pengundian nomor urut peserta Pilpres 2024, Selasa (14/11). Dari hasil pengundian yang dilakukan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Cak Imin) mendapat nomor urut 1, selanjutnya Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dapat nomor urut 2, dan terakhir Ganjar Pranowo-Mahfud Md kebagian nomor urut 3.

Pengundian nomor urut digelar di kantor KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (14/11). Pengundian nomor urut dilakukan dalam rapat pleno terbuka yang dipimpin oleh Ketua KPU Hasyim Asy'ari.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Selain dihadiri pasangan capres, pengundian nomor urut juga dihadiri pimpinan dan jajaran partai politik pengusung. Selain itu, hadir pula Bawaslu, DKPP, dan stakeholder terkait lainnya.

Berikut target perolehan suara yang dibidik Partai NasDem DIY, Golkar DIY, dan PDIP DIY untuk pasangan capres-cawapres yang mereka usung.

NasDem DIY (Anies-Cak Imin)

Sekretaris DPW NasDem DIY, Suharno menyampaikan NasDem DIY menargetkan pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar mendapatkan suara 40 persen di DIY.

"Kami menargetkan 40 persen untuk Anies dan Cak Imin. Perkembangannya kita sudah mulai berjalan dari tingkat basis maupun relawan," jelas Suharno saat dihubungi wartawan, Kamis (16/11/2023).

Guna memenuhi target tersebut dan mendulang suara di DIY, lanjut Suharno, NasDem DIY menawarkan bibit, bebet, bobot pasangan Anies dan Cak Imin.

Selain itu, Suharno menjelaskan, Anies memiliki latar belakang pendidikan yang erat dengan Jogja, yakni di SMPN 5 Jogja, SMAN 2 Jogja, dan UGM.

"Jadi Anies bagian dari Jogja, kemudian tanpa mengecilkan yang lain kita tetap bergerak baik organisasi masyarakat dan jaringan struktural," ujarnya.

Golkar DIY (Prabowo-Gibran)

Kepala Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) Golkar DIY, John S Keban mengatakan target perolehan suara bagi pasangan Prabowo-Gibran di DIY sebesar 70 persen.

"Target kita sama seperti Jokowi 2019, 70 persen. DIY kami pastikan 70 persen akan diraih oleh Prabowo dan Gibran," beber John saat dihubungi wartawan, Kamis (16/11/2023).

"Sudah melakukan konsolidasi serta membangun relawan-relawan di berbagai daerah," lanjutnya.

Lebih lanjut menurut John, bergabungnya Gibran mendampingi Prabowo bakal menjadi kunci dalam pemenuhan target di DIY. Gibran dianggap bisa mewakili pemilih muda di DIY.

"Jadi DIY anak muda banyak sekali pemilihnya, dengan demikian kami yakin mereka akan menduķung penuh," ungkapnya.

PDIP DIY (Ganjar-Mahfud)

Sekretaris DPD PDIP DIY, Totok Hedi Santosa mengatakan PDIP DIY menargetkan 70 persen suara pada pemilihan presiden untuk pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud Md di wilayah DIY.

"Target kita 70 persen untuk untuk Ganjar Mahfud," ujar Totok saat dihubungi wartawan, Kamis (16/11/2023).

Bukan tanpa alasan PDIP DIY menargetkan sebesar 70 persen suara tersebut. Menurut Totok, utamanya Ganjar yang memiliki sejarah tersendiri bagi masyarakat DIY. Ganjar terlibat langsung dalam pengesahan Undang-Undang Keistimewaan (UUK) DIY di DPR RI.

"Yogyakarta kan Istimewa, salah satu yang golkan UU itu Panja (panitia kerja) ya Ganjar. Sehingga upaya kita sama-sama berjuang untuk Keistimewaan," bebernya.

"Masyarakat, dukuh, lurah, bergerak bersama. Yang berjuang di Jakarta sebagai ketua ya Ganjar," imbuh Totok.

Janji Anies ke Warga Bogor: Bangun Transportasi Umum Terjangkau


Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mendukung rencana Perayaan Natal Bersama 2023 dan Tahun Baru 2024 MPR, DPR, dan DPD RI pada 5 Desember 2023 di Gedung Nusantara IV. Hal tersebut sebagai momen kemanusiaan untuk berbagi kisah kepada sesama dalam semangat persaudaraan.

"Semangat persaudaraan adalah narasi universal yang hidup dan berkembang dalam setiap agama. Narasi ini memuliakan harkat dan martabat kemanusiaan yang harus dihormati dan dijunjung tinggi tanpa terbelenggu batasan primordial, serta sekat-sekat keagamaan. Karena setiap manusia adalah bersaudara, mereka yang bukan saudara seiman, adalah saudara dalam kemanusiaan," kata Bamsoet dalam keterangannya, Kamis (16/11/2023).

Hal ini dikatakan Bamsoet usai menerima panitia Perayaan Natal Bersama 2023 dan Tahun Baru 2024 MPR, DPR, DPD RI, di Jakarta. Adapun panitia yang hadir antara lain Ketua Hendrik Halomoan Sitompul, Wakil Ketua Inosentius Samsul, Sekretaris Marinus Gea, dan Wakil Sekretaris Maria Dumaris Simanjuntak.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Bamsoet mengatakan dalam konteks kehidupan demokrasi, tantangan kebangsaan itu terwujud pada momentum penyelenggaraan Pemilu Serentak dan Pilkada Serentak.

"Terlebih saat ini kita sudah merasakan eskalasi suhu politik yang mulai menghangat. Fakta dan pengalaman sejarah menunjukkan bahwa kontestasi politik selalu berpotensi memicu ketegangan, dan rentan melahirkan konflik horizontal," jelasnya.

"Karena itu, kita patut berkontemplasi dan bermawas diri, akankah kita mengambil pelajaran dan hikmah dari fakta dan pengalaman penyelenggaraan Pemilu tersebut. Ataukah sahwat politik akan menutup mata hati kita dan mengorbankan soliditas dan solidaritas kebangsaan," imbuhnya.

Lebih lanjut, Ketua Dewan Pembina Depinas SOKSI dan Kepala Badan Polhukam KADIN Indonesia ini juga mengajak segenap pemangku kepentingan untuk memiliki perspektif, paradigma, dan komitmen yang sama untuk menyongsong pesta demokrasi dengan tetap mengedepankan kesantunan dalam berpolitik.

Menurut Bamsoet, dalam melaksanakan hal tersebut, segenap pemangku kepentingan harus membuang jauh-jauh dikotomi politik yang menyebabkan rakyat terpolarisasi pada kutub-kutub yang berseberangan. Kemudian menjadikan Pemilu sebagai bagian penting dari proses pendewasaan politik dan pematangan demokrasi.

"Karenanya, perayaan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 nantinya juga harus dijadikan sebagai penyemangat bagi kita untuk menebar pesan perdamaian dan menggugah semangat persaudaraan dan persatuan. Sebagai umat beragama, tugas kita bersama untuk menjaga persatuan dan memelihara rasa persaudaraan," pungkasnya.


Komisi III DPR RI menggelar rapat kerja bersama Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin beserta jajarannya hari ini. Rapat di Gedung DPR RI ini dalam rangka membahas persiapan pengamanan dan penegakan hukum dalam rangka Pemilu 2024.

Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI Adies Kadir. Rapat kerja Komisi III dihadiri oleh 31 anggota DPR.

"Sesuai dengan laporan sekretariat, rapat kerja telah dihadiri oleh 31 orang dari 52 anggota dan 9 fraksi dari 9 fraksi. Oleh karena itu, kuorum telah terpenuhi," kata Adies dalam rapat, di Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (16/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Adies menyebut rapat terbuka untuk umum. Adapun Komisi III akan mendengarkan penjelasan terkait penegakan hukum dan persiapan Kejagung jelang Pemilu 2024.

"Kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Jaksa Agung dan seluruh jajaran atas kesediaannya menghadiri rapat ini," kata Adies.

"Perkenankan pimpinan menyampaikan agenda rapat, yaitu satu mendengarkan penjelasan Jaksa Agung mengenai pertanyaan tertulis yang telah diberikan oleh Komisi III DPR RI, kemudian tanya jawab diakhiri dengan kesimpulan dan diakhiri dengan penutup," sambungnya.

Rapat kerja siang ini juga dihadiri langsung oleh Wakil jaksa Agung Sunarta, Jaksa Agung Muda bidang Pengawasan Mukarto, Jaksa Agung Muda Pidana Militer Wahyoedho Indrajit hingga Jampidum Fadil Zumhana.


Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (JK) berbicara tentang kepemimpinan di Indonesia. JK memberikan pandangannya tentang apa yang terjadi di era kepemimpinan Presiden Soeharto hingga Presiden Jokowi.

"Kepemimpinan kita, seperti dikatakan tadi, bukannya diatur karena 2 hal yang terjadi, politik dan ekonomi, secara bersamaan. Soeharto jatuh karena 2 hal terjadi secara bersamaan," kata JK dalam acara Habibie Democracy Forum di Jakarta, Rabu (15/11/2023).

"Habibie, Pak Habibie hanya satu setengah tahun karena demokrasi itu sendiri. Gus Dur jatuh karena tidak menghargai demokrasi, bikin dekrit, mau bubarkan DPR dan Golkar, jatuh juga," tutur dia.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Menurut JK, era kepemimpinan Presiden RI ke-5, Megawati Soekarnoputri, adalah yang paling demokratis. JK menyebutkan Megawati tidak menggunakan kekuasaannya untuk berkuasa kembali.

"Ibu Mega, sebenernya dari semuanya yang paling demokratis karena pada saat dia berkuasa, dia tidak memakai kekuasaan untuk berkuasa tahun 2004 sehingga saya dan Pak SBY mengalahkan Ibu Mega," tutur JK.

Pada Pemilu 2004, JK diketahui maju sebagai kandidat wakil presiden mendampingi Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). SBY-JK kemudian memenangkan pemilu pada tahun itu dan mengalahkan Megawati-Hasyim Muzadi dan 3 paslon lainnya.

"Sekiranya dia memakai kekuasaan (Mega), pasti kita kalah, tapi dia tidak. Saya menteri waktu itu sebelumnya, dan dia hargai saya untuk melawan dia karena dia memegang teguh prinsip-prinsip itu," tutur dia.

Kemudian, JK menyinggung kepemimpinan Presiden RI ke-6, SBY. Dia mengatakan, pada era SBY, demokrasi menjaga demokrasi. Namun JK juga memberikan catatan pada Pemilu 2009.

"Pak SBY, kalian tau nggak, oke demokrasi menjaga demokrasi, walaupun juga Pemilu 2009, banyak orang mempunyai rumor-rumor yang kurang baik," sebut dia.

JK selanjutnya menyinggung kepemimpinan Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi). Pada era kepemimpinan Jokowi pada periode pertama tahun 2014-2019, menurut pandangan JK bagus.

"Sekarang, Pak Jokowi bagus, pertamanya, bukan karena saya ada di situ. Bukan karena saya di situ. Saya tahu betul di dalam, tapi setelah 10 tahun, seperti dikatakan, dan itu benar konstitusi, 10 tahun saja memimpin, jangan lebih. Begitu lebih, akan bermasalah. Sesuai dengan historisme," katanya.

Oleh karena itu, JK mengajak untuk menjaga demokrasi agar berhasil. Dia menyebutkan demokrasi adalah alat untuk menuju kemakmuran.

"Jadi, mari kita semua menjaga hubungan demokrasi itu sendiri agar berhasil. Sekali lagi saya tekankan, demokrasi adalah alat semata, sistem semata, tujuan adalah kemakmuran," jelas dia.

Lihat juga Video: 9 Tahun Lalu, Jokowi Diam-diam Bentuk Tim Pemindahan Ibu Kota

[Gambas:Video 20detik]


Wakil sekretaris TKN KIM Saleh Partaonan Daulay mengaku senang dengan pernyataan Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat yang mengatakan bahwa PDIP masih menganggap Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai kadernya. Sebab hal ini akan membantah isu negatif terkait hubungan Jokowi dengan KIM.

Menurut Saleh, pernyataan ini semestinya sekaligus dapat diartikan bahwa semua kepentingan politik PDI Perjuangan masih segaris dan sejalan dengan Jokowi. Oleh karenanya, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Segala desas-desus yang muncul di medsos dan publik bisa langsung disampaikan ke Jokowi.

"KIM kan merasa tidak enak belakangan ini. Ada banyak isu yang berkeliaran tidak jelas. Ada yang bilang pemilu tidak jujur, ada kecurangan, ada manipulasi, dan lain-lain. Padahal, semua itu tanpa fakta dan bukti," ujar Saleh dalam keterangannya, Kamis (16/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Nah, Pak Djarot menyebut bahwa Jokowi masih kader PDI Perjuangan. Bukankah isu-isu yang berpotensi buat gaduh itu bisa disampaikan langsung ke presiden Jokowi? Semua pihak pasti meyakini bahwa Presiden Jokowi pasti akan mendengar dan mencari jalan solusi," imbuhnya.

Ketua Fraksi PAN DPR RI menyebut jika isu negatif tersebut terus berkembang tentu semua pihak akan dirugikan. Tidak hanya bagi yang ditargetkan dalam isu, tetapi juga bagi yang menyebarkan isu. Sebab, masyarakat sudah pintar memilah dan memilih berita-berita yang ada.

"Pernyataan Djarot ini sepertinya dapat dibenarkan. Apalagi, di tengah kemelut dan dinamika politik yang ada, Presiden Jokowi juga tetap merasa bagian dari PDI Perjuangan. Jokowi sangat menghormati semua tokoh-tokoh PDI Perjuangan, khususnya Ibu Megawati. Sampai sejauh ini, tidak ada pernyataan Jokowi yang dinilai menyinggung apalagi menyakiti pihak lain," ujar Saleh.

Lebih lanjut Saleh menyebut pilihan politik anak-anak Jokowi sebaiknya dihormati semua pihak. Gibran maju mendampingi Prabowo, Kaesang maju sebagai Ketua Umum PSI.

"Diaspora politik seperti ini tentu akan sangat mendewasakan semua pihak. Potret seperti ini sering ditemukan di daerah. Tidak ada yang mempersoalkan. Ini adalah konsekuensi kita memilih demokrasi sebagai jalan politik negara," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat mengatakan bahwa PDIP masih menganggap Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai kadernya. Hal itu diungkapkan Djarot di diskusi Adu Perspektif detikcom bersama Total Politik, Rabu (15/11/2023).

Djarot menjawab PDIP masih di dalam pemerintahan Jokowi periode 2019-2024. Dia mengatakan sikap itu diambil karena PDIP masih menganggap Jokowi sebagai kadernya dan presidennya.

"Kami tetap di dalam lho, beda lho. Kita tuh masih menganggap, melihat Pak Jokowi itu kader PDI Perjuangan," ujar Djarot.

Di dalam diskusi, Djarot mengatakan PDIP tidak menjadi oposisi pemerintahan Jokowi di periode kedua ini.

"Kami masih menganggap dia kader PDI Perjuangan dan itu presiden kita," tambahnya.

Simak Video 'Djarot: Jokowi Bisa di Posisi Ini Karena PDIP Pasang Badan':

[Gambas:Video 20detik]


Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri kembali menangkap dua tersangka terorisme. Penangkapan dilakukan di dua lokasi berbeda, yakni di Sulawesi Tengah dan Jawa Tengah.

"Benar, penangkapan tersangka tindak pidana terorisme," ujar juru bicara Densus 88 Antiteror Polri, Kombes Aswin Siregar, saat dimintai konfirmasi, Kamis (16/11/2023).

Aswin merinci tersangka teroris yang ditangkap di Palu merupakan anggota dari Anshor Daulah (AD). Sementara tersangka lain merupakan anggota Jemaah Islamiyah (JI).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Kendati begitu, Aswin belum menjelaskan lebih jauh terkait penangkapan itu. Dia mengatakan penyidik masih melakukan pendalaman.

"Satu orang (ditangkap di) Sulawesi Tengah dari jaringan Anshor Daulah. Dan satu orang di Jawa Tengah dari Jaringan Jamaah Islamiyah," kata dia.

Penyidik masih melakukan pendalaman mengenai kasus dugaan terorisme ini.

"Penyidik masih bekerja intensif," pungkasnya.

Sebelumnya, Densus 88 Antiteror Polri mencatat telah menangkap 59 tersangka teroris sepanjang Oktober 2023. Penangkapan itu dilakukan di berbagai wilayah di Indonesia.

Kombes Aswin Siregar mengatakan para tersangka teroris itu berasal dari kelompok teroris jaringan Jamaah Islamiyah (JI) dan Jamaah Anshor Daulah (JAD). Penangkapan itu dilakukan sejak awal Oktober.

Aswin merinci 19 tersangka teroris JI ditangkap selama 2-13 Oktober 2023. Satu orang ditangkap di Sumatera Barat, 1 orang di Jawa Barat, 5 orang di Sumatera Selatan, 4 orang di Lampung, 1 di Kalimantan Barat, dan 7 di NTB.

Kemudian, menurut Aswin, pada 27-28 Oktober 2023, Densus kembali menangkap 40 tersangka terorisme dari kelompok JAD yang merupakan pendukung ISIS. Kelompok itu, jelas Aswin, dipimpin oleh seorang berinisial AU.

Jika dirinci, Densus 88 menangkap, 23 orang di Jawa Barat, 11 orang di DKI Jakarta dan 6 orang di Sulawesi Tengah. Aswin mengatakan kelompok JAD merencanakan untuk mengganggu kelancaran Pemilu 2024.

Simak Video 'Karyawan Biro Umrah di Semarang Ditangkap Densus 88':

[Gambas:Video 20detik]


Korps Brimob Polri memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-78 di Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat (Jabar). Acara tersebut pun dimeriahkan dengan atraksi paramotoring.

Pantauan detikcom di Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, Jabar, Kamis (16/11/2023), pukul 08.40 WIB, terlihat empat anggota Korps Brimob melakukan atraksi paramotoring.

Tampak mereka melakukan paramotoring sambil membawa bendera. Keempat bendera itu ialah bendera Korps Brimob Polri, bendera bertulisan 'Dirgahayu Korps Brimob Polri Ke-78', 'Korps Brimob Polri Siap Amankan Pemilu 2024' dan 'Negara Aman Menuju Indonesia Maju'.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menjadi inspektur upacara peringatan HUT Brimob kali ini. Sementara Komandan Pasukan 2 Korbrimob Polri Brigjen Arif Budiman menjadi Komandan Upacara dan Komandan Pasukan Gegana Korbrimob Polri Brigjen Reza Arif Dewanto menjadi perwira upacara.

Kapolri Ucapkan Selamat HUT Brimob

Brimob memperingati HUT ke-78. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo pun mendoakan agar Brimob makin unggul dan profesional.

Ucapan selamat memperingati HUT ke-78 Brimob disampaikan Kapolri lewat akun Instagramnya, @listyosigitprabowo, seperti dilihat detikcom, Selasa (14/11). Sigit menyampaikan harapannya untuk Korps Brimob.

"Korps Brimob merupakan pasukan elit Polri yang menjadi salah satu pilar kekuatan dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Di era modern ini, Korps Brimob senantiasa bertransformasi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya untuk memberikan pengabdian terbaik bagi masyarakat Indonesia," kata Sigit.

Jenderal Sigit juga mendoakan agar Kops Brimob ke depan makin unggul dan profesional.

"Dengan semangat dan jiwa korsa yang terus membara, semoga Korps Brimob semakin unggul dan profesional dalam mengemban amanah untuk menjaga keamanan Ibu Pertiwi serta mempererat persatuan dan kesatuan bangsa dalam rangka mewujudkan Indonesia yang maju, berdaulat, dan berkelanjutan," ujarnya.

"Selamat hari ulang tahun ke-78 Korps Brimob Polri, negara aman menuju Indonesia maju. Jiwa ragaku demi kemanusiaan. Salam Brigade!" sambung Sigit.

Simak juga Video 'Jokowi Senang Kepercayaan Masyarakat ke TNI Selalu Terjaga':

[Gambas:Video 20detik]


Peringatan HUT ke-78 Korps Brimob Polri diadakan hari ini. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menjadi inspektur upacara.

Pantauan detikcom di lokasi, Kamis (16/11/2023), Kapolri tiba di lokasi upacara di Mako Brimob Kelapa Dua, Depok. Listyo tampak mengenakan seragam Korps Brimob lengkap berwarna hitam dan baret hitam.

Selaku inspektur upacara, Listyo mengecek kelengkapan 12 batalion yang mengikuti upacara. Listyo berkeliling lapangan upacara menggunakan mobil Baraccuda bersama Komandan Upacara HUT Brimob ke-78 Arief Budiman.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Sebelumnya diberitakan, atraksi paramotoring pun turut menghiasi langit Depok pagi ini. Terlihat 4 anggota Korps Brimob atraksi paramotoring. Tampak mereka paramotoring membawa bendera.

Keempat bendera itu adalah logo Korps Brimob Polri, kemudian bendera bertulisan 'Dirgahayu Korps Brimob Polri ke-78', Korps Brimob Polri Siap Amankan Pemilu 2024, dan 'Negara Aman Menuju Indonesia Maju'.

Tampak pasukan Korps Brimob juga tengah di lokasi guna mengikuti upacara. Turut dihadiri Dankor Brimob Irjen Imam Widodo beserta jajaran dan anggota Korps Brimob Polri.

Diketahui, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo selaku inspektur upacara, Komandan Pasukan 2 Korbrimob Polri Brigjen Arif Budiman selaku Komandan Upacara, dan Komandan Pasukan Gegana Korbrimob Polri Brigjen Reza Arif Dewanto selaku perwira upacara.

Kapolri Ucapkan Selamat

Dalam rangka HUT Brimob, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mendoakan agar Brimob makin unggul dan profesional. Ucapan selamat memperingati HUT ke-78 Brimob disampaikan Kapolri lewat akun Instagramnya, @listyosigitprabowo, seperti dilihat detikcom, Selasa (14/11).

"Korps Brimob merupakan pasukan elite Polri yang menjadi salah satu pilar kekuatan dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Di era modern ini, Korps Brimob senantiasa bertransformasi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya untuk memberikan pengabdian terbaik bagi masyarakat Indonesia," kata Sigit.

Jenderal Sigit juga mendoakan agar Kops Brimob ke depan makin unggul dan profesional.

"Dengan semangat dan jiwa korsa yang terus membara, semoga Korps Brimob semakin unggul dan profesional dalam mengemban amanah untuk menjaga keamanan Ibu Pertiwi serta mempererat persatuan dan kesatuan bangsa dalam rangka mewujudkan Indonesia yang maju, berdaulat, dan berkelanjutan," ujarnya.

"Selamat hari ulang tahun ke-78 Korps Brimob Polri, negara aman menuju Indonesia maju. Jiwa ragaku demi kemanusiaan. Salam Brigade!" sambung Sigit.

Simak juga Video 'Jokowi Senang Kepercayaan Masyarakat ke TNI Selalu Terjaga':

[Gambas:Video 20detik]


Kapolda Sumut Irjen Agung Setya Imam Effendi melakukan serah terima jabatan (sertijab) Kabid Propam. Jabatan yang sebelumnya diemban Kombes Dudung Adijono diserahkan kepada Kombes Bambang Tertianto.

Sertijab itu dilakukan kemarin di Aula Tribrata Polda Sumut. Dalam sambutannya, Agung meminta Kabid Propam yang baru dapat segera beradaptasi.

"Terima kasih kepada pejabat lama atas pengabdian, dedikasi, dan loyalitas selama menjalankan tugas. Kepada pejabat yang baru dilantik secepatnya dapat beradaptasi menjalankan tugas di Polda Sumut," kata Agung dalam keterangannya dikutip, Kamis (16/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Jenderal bintang dua itu berharap pejabat yang baru dilantik dapat mempedomani dan melaksanakan program Presisi Polri sebagaimana yang disampaikan oleh Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo. Selain itu, Agung juga meminta untuk melaksanakan lima program prioritasnya.

"Begitu juga dengan program lima prioritas kita Polda Sumatera Utara dalam pelaksanaan tugas yang akan datang untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat," harapnya.

Mantan Kapolda Riau itu turut menjelaskan soal tantangan besar yang akan dihadapi, yakni pemilu 2024. Menurutnya, akan banyak tantangan tugas dalam pengamanan pemilu nanti.

"Oleh karena itu diharapkan kepada personel untuk benar-benar menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya," pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, Jenderal Listyo memutasi sejumlah pejabat di jajarannya. Untuk di Sumut, ada jabatan Kabid Propam yang turut dimutasi.

Mutasi itu tertuang dalam Surat Telegram Nomor: ST/2360/IX/KEP/2023 tertanggal 14 Oktober 2023. Surat itu ditandatangani oleh Wakapolri Komjen Agus Andrianto.

"Kombes Pol Dudung Adijono Kabid Propam Polda Sumut diangkat dalam jabatan baru sebagai Widyaiswara Muda Sespimen Sespim Lemdiklat Polri," demikian isi surat telegram yang dikutip detikSumut, Minggu (15/10).

Kapolri lalu menunjuk Kombes Bambang Tertianto untuk menggantikan posisi Dudung. Bambang merupakan penyidik Tindak Pidana Madya TK II Bareskrim Polri.

Dudung sendiri baru sekitar delapan bulan menduduki jabatan Kabid Propam. Dia dimutasi ke Polda Sumut pada Maret 2023.

Wardani Ibrahim Kurir Sabu 43 Kg Asal Aceh Dihukum Mati


Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyinggung soal 'drakor' menjelang Pemilu 2024. Menurutnya drama-drama tak perlu terjadi di tengah kontestasi politik lima tahunan ini.

Hal itu diucapkan Ganjar saat berpidato usai pengundian nomor urut di Gedung KPU RI, Jakarta Pusat, Selasa (14/11). Ganjar pada saat itu mengatakan kegembiraan yang terjadi saat pengambilan nomor urut harusnya turut dirasakan publik.

Ganjar lalu menyinggung soal 'drakor'. Pidato Ganjar sempat terhenti saat terdengar suara riuh dari pendukung yang hadir.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Tapi beberapa hari ini kita sedang disuguhkan menonton drakor yang sangat menarik, publik ...," ucap Ganjar yang terhenti karena terdengar suara riuh.

Ganjar kemudian meminta pendukung untuk tenang. Dia kemudian melanjutkan pidatonya.

"Drama-drama itu lah yang sebenarnya tidak perlu terjadi," ucapnya

Ganjar mengatakan pengundian nomor urut capres cawapres menjadi awal perayaan demokrasi melalui Pemilu. Ganjar kemudian bicara soal kegelisahan masyarakat.

"Demokrasi harus kita pastikan bahwa demokrasi bisa baik meskipun sekarang belum baik-baik saja," ucapnya.

TKN Prabowo Hanya Jadi Penonton

Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Nusron Wahid merespons soal 'drakor' yang disinggung Ganjar. Nusron mengatakan kubu Prabowo hanya jadi penonton.

"Setiap drama ada penulis skenario dan aktornya. Kita sih penonton saja," kata Nusron Wahid kepada wartawan, Rabu (15/11/2023).

Nusron menilai drama-drama yang terjadi jelang Pilpres cukup menarik.

"Lumayan," ujar Nusron.

Simak Video 'Ganjar Singgung soal 'Drakor', Drama yang Tak Perlu Terjadi':

[Gambas:Video 20detik]

Halaman 1 2 Selanjutnya


Cawapres Koalisi Indonesia Maju (KIM) Gibran Rakabuming Raka mengungkap momen detik-detik dirinya salim ke Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri. Gibran mengatakan dirinya salim ke Megawati karena bentuk penghormatan.

Adapun momen Gibran salim ke Megawati itu terjadi sebelum pengundian nomor urut peserta pilpres 2024, Selasa (14/11/2023) malam. Gibran bersama adiknya sekaligus Ketum PSI Kaesang Pangarep menghampiri Megawati saat itu dan lansung salim.

Simak beberapa rangkuman cerita yang diungkap Gibran dari mulai mengetahui Megawati datang hingga salim.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Gibran Ngaku yang Pertama Tahu Mega Datang

Gibran menyebut Megawati hadir paling terakhir usai hujan di kawasan KPU reda. Megawati datang bersama Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

Gibran yang melihat kedatangan Mega pun langsung menghampirinya. Disusul Kaesang dan Prabowo Subianto.

"Saya sekali salamannya. Karena itu kan kondisi hujan dan outdoor, Ibu (Mega) datang ketika kondisi hujan sudah reda, jadi memang beliau paling terakhir masuk tempat itu. Jadi posisi kami sudah duduk semua," kata Gibran saat ditemui di Balai Kota Solo, dilansir detikJateng, Rabu (15/11/2023).

"Saya mungkin paling pertama tahu, 'Oh Ibu sudah datang', saya langsung salim ke beliau. Terus Pak Prabowo menyusul dan Kaesang," sambungnya.

Tepis Narasi Mega Cuek ke Kaesang

Cawapres nomor urut 2 ini menepis anggapan Megawati cuek dengan Kaesang saat salaman. Gibran menyebut tidak ada penolakan dari Megawati di momen tersebut.

"Nggak ada penolakan kok," kata Gibran menjawab wartawan soal beberapa netizen yang menganggap Megawati tidak membalas salam Kaesang.

Gibran juga menepis komentar dan narasi bernada negatif di media sosial yang diarahkan ke Megawati. Gibran menegaskan Megawati sangat baik dan masih menerima dirinya dan Kaesang meskipun berbeda pilihan.

"Beliau (Megawati) sangat baik. Masih menerima kami, dari saya, Kaesang, Pak Prabowo, semua diterima nggak ada penolakan," ucap Gibran.

"(Soal salaman dalam posisi duduk?) Kita memang dari dulu begitu dengan Bu Mega. Nggak ada penolakan. Nggak mungkin ada penolakan. Jangan percaya video potongan yang beredar, nggak ada penolakan. Kami bertiga diterima dengan baik. Misalnya Pak Prabowo dengan Pak Sandi juga diterima dengan baik kok," lanjutnya.

Simak Video 'Cium Tangan Megawati, Gibran Dinilai Beradab':

[Gambas:Video 20detik]

Simak selengkapnya di halaman berikut

Halaman 1 2 Selanjutnya


Pasangan calon presiden-calon wakil presiden Ganjar Pranowo- Mahfud MD mendapatkan nomor urut 3 sebagai peserta Pilpres 2024. Angka ini dinilai mencerminkan sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia.

Koordinator Relawan Ganjar Mahfud Pilihan Indonesia (GMPI) Prayoga mengatakan hal tersebut sesuai dengan pasangan pasangan calon Ganjar-Mahfud yang menjadi simbol persatuan. Menurutnya Ganjar adalah seorang nasionalis, sementara Mahfud seorang yang religius.

"Kaum nasionalis dan religius, merah dan hijau bertemu saling menyatukan dan menguatkan kemajemukan," kata Prayoga dalam keterangan tertulis, Kamis (16/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dia menyebut Ganjar-Mahfud adalah pasangan paket lengkap, dengan rekam jejak panjang dalam pemerintahan serta parlemen dan yudikatif. Ia menilai pasangan tersebut juga merupakan sosok yang aktif memperjuangkan demokrasi dan pemberantasan korupsi.

"Ganjar-Mahfud komitmen pada peningkatan kesejahteraan rakyat, penegakan hukum dan pemberantasan korupsi serta penguatan demokrasi," ujar caleg PPP tersebut.

Prayoga pun mengajak masyarakat untuk saling menghargai dan tetap menjaga silaturahmi dalam Pemilu 2024 mendatang. Di samping itu pihaknya berharap para capres berkompetisi dengan saling adu gagasan dan program.

"Ganjar-Mahfud sudah menyiapkan sejumlah program yang menjadi solusi bagi kebutuhan rakyat," ujar dia.

Dia mengungkapkan penetapan paslon capres-cawapres dan dilanjutkan masa kampanye akan menjadi ajang rakyat melihat rekam jejak para calon pemimpinnya. GMPI pun mendorong masyarakat cerdas dalam menggunakan hak pilihnya.

"Pilih calon pemimpin yang merakyat, bersih dan selalu mengayomi. Kriteria ini ada pada Ganjar-Mahfud," tegas dia.


Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi mengatakan ada pesan eksplisit di balik momen Gibran Rakabuming Raka salim kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Menurutnya, meski Gibran kini berseberangan dengan PDIP, tapi dia masih menaruh rasa hormat.

"Pesan yang eksplisit tersirat bahwa meskipun sikap, pandangan, dan pilihan politik berbeda, namun sikap hormat dan bakti kepada senior atau seseorang yang kita hormati tidak boleh luntur atau hilang," kata Viva Yoga saat dihubungi, Rabu (15/11/2023).

Menurutnya, sikap cawapres Prabowo Subianto salim kepada Megawati itu patut menjadi teladan bagi kaum muda untuk menghormati yang lebih tua. Dia mengapresiasi sikap Gibran kepada Megawati.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Sebab sungkem adalah suatu sikap penghormatan dan bakti seseorang yang lebih muda kepada seseorang yang dihormati dan dituakan. Dalam budaya Jawa, sungkem biasanya dilakukan dengan sikap badan menunduk disertai dengan mencium tangan kepada seseorang yang kita hormati," ucapnya.

Dengan sikap Gibrantersebut, PAN berharap Pemilu 2024 menjadi pemilu yang dipenuhi dengan persaudaraan dan budi pekerti.

"Semoga pemilu nanti akan dilalui dengan kompetisi persaudaraan yang tidak meninggalkan keluhuran budi pekerti sebagai warga negara Indonesia," katanya.

Cerita Gibran Salim Megawati

Gibran menceritakan detik-detik dirinya salaman dengan Megawati, pada pengundian nomor urut pasangan calon presiden di KPU, Selasa (14/11). Gibran menyebut saat itu Megawati tiba di lokasi pengundian nomor urut pasangan capres dan cawapres setelah hujan reda.

"Saya sekali salamannya. Karena itu kan kondisi hujan dan outdoor, Ibu (Mega) datang ketika kondisi hujan sudah reda, jadi memang beliau paling terakhir masuk tempat itu. Jadi posisi kami sudah duduk semua," kata Gibran saat ditemui di Balai Kota Solo, dilansir detikJateng, Rabu (15/11).

"Saya mungkin paling pertama tahu, 'Oh Ibu sudah datang', saya langsung salim ke beliau. Terus Pak Prabowo menyusul dan Kaesang," sambungnya.

Gibran menepis anggapan Megawati cuek dengan Kaesang saat salaman. Gibran menyebut tidak ada penolakan dari Megawati di momen tersebut.

"Nggak ada penolakan kok," kata Gibran menjawab wartawan soal beberapa netizen yang menganggap Megawati tidak membalas salam Kaesang.

Simak juga Video 'Cium Tangan Megawati, Gibran Dinilai Beradab':

[Gambas:Video 20detik]


Wakil Ketua Umum PAN Yandri Susanto mengatakan capres Anies Baswedan tak layak mengkampanyekan perubahan. Menurutnya, dalam Koalisi Perubahan pendukung Anies, masih ada PKB dan NasDem yang merupakan partai pendukung pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin.

"Saya bilang dulu. Anies itu nggak layak untuk mengatakan perubahan. Kan saya bilang, Anies itu ada NasDem, sama PKB. Masih nongkrong menterinya sampai sekarang. Dari mana perubahan?" kata Yandri dalam acara Adu Perspektif detikcom bersama Total Politik, Rabu (15/11/2023).

Namun, beda dengan PDI Perjuangan. Menurutnya, PDIP masih berada di pemerintahan, meski keluarga Jokowi kini mendukung Prabowo Subianto.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Bahkan anak Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, menjadi calon wakil presiden (cawapres) Prabowo Subianto. Sementara PDIP mengusung pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud Md di Pilpres 2024.

"PDIP saya kira narasi PDIP masih bagus-bagus. Karena mereka masih dalam pemerintahan. Perlu melanjut yang bagus-bagus tapi ada penyempurnaan," katanya.

Yandri pun mengkritik wacana perubahan yang diusung koalisi Anies. Dia mempertanyakan program apa yang perlu diubah pasangan Anies dan Muhaimin Iskandar (Cak Imin).

"Kalau perubahan? Apa yang diubah, Bansos tak diadakan lagi? Marah masyarakat. Tenaga pendamping desa, karena dianggap tidak bagus, mau diubah sama Cak Imin? Kan marah masyarakat. Jadi apa yang mau diubah?" katanya.

Simak Video 'PAN Sebut Isu Kecurangan Tak Muncul Jika Jokowi Tetap dengan PDIP':

[Gambas:Video 20detik]


Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno memberikan analisis soal elektabilitas Prabowo-Gibran di berbagai survei. Dia menilai unggulnya Prabowo-Gibran di berbagai survei tak begitu signifikan.

Awalnya, Adi Prayitno membandingkan elektabilitas survei Prabowo dengan Ganjar Pranowo yang saat itu tengah blunder soal Piala Dunia U-20. Saat itu menurutnya selisihnya sekitar 7-8 persen antara kedua capres itu.

"Kalau kita bandingkan elektabilitas Ganjar dengan Prabowo yang diasumsikan selisihnya 7 atau 8 persen hari ini, ini mirip-mirip waktu beberapa bulan lalu ketika Ganjar agak sedikit blunder, nolak soal Timnas Israel ke Indonesia U-20 batal jadi tuan rumah, itu sedikit miring elektabilitas Ganjar, tapi setelah itu naik lagi," kata Adi Prayitno di diskusi Adu Perspektif detikcom bersama Total Politik, Rabu (15/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Namun situasi sekarang, di mana Prabowo-Gibran didukung Presiden Joko Widodo (Jokowi) serta memiliki partai koalisi paling banyak, keunggulannya dinilai tak signifikan. Menurutnya Prabowo-Gibran seharusnya bisa unggul di atas 15 persen dari Ganjar.

"Artinya apa? Di tengah di banyak instrumen kekuatan politik saat ini, pendukungnya Pak Prabowo dan Gibran didukung Jokowi, partainya paling banyak, selisih 7 atau 8 persen bagi saya nggak signifikan. Mestinya selisihnya 15, 20 persen, itu bisa jadi kabar baik, begitu banyak dukungan, dikapitalisasi," ujarnya.

"Kalau selisih 7 atau 8 persen itu mirip-mirip 3 atau 4 bulan lalu di mana Ganjar itu sedang keseleo lidah atau sedang disengaja betul penolakan Israel," sambungnya.

Simak juga Video 'Survei Indikator Jabarkan Sebaran Pemilih Anies-Ganjar-Prabowo':

[Gambas:Video 20detik]


Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno menyebut elektabilitas Anies Baswedan naik karena Muhaimin Iskandar atau Cak Imin sebagai cawapresnya. PKB juga dinilai menjadi faktor tersebut.

"Kalau Anies naik saya melihat itu karena faktor PKB dan Muhaimin. Karena faktor PKB dan Muhaimin itu ada caruk pemilihnya," ujar Adi Prayitno di diskusi Adu Perspektif detikcom bersama Total Politik, Rabu (15/11/2023).

Adi menyebut pemilih PKB dan Cak Imin sempat memiliki jarak. Menurutnya kenaikan elektabilitas Anies bukan karena pemilih yang kecewa dengan Presiden Jokowi ataupun isu negatif.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Jadi dulu memang ada gap antara pemilih PKB dengan Muhaimin, karena Muhaimin satu belum terkonfirmasi maju, yang kedua belum mengorkestrasi semua basis-basis politiknya, terutama di Jawa Timur dan NU, itu satu hal yang tidak bisa dibantah," ujarnya.

"Jadi jangan mengecilkan betapa Anies naik, seakan-akan ada berkah atau faedah dari orang yang nggak suka sama Jokowi. Atau karena kecewa dengan Jokowi, atau karena isu negatif yang datang ke Jokowi," sambungnya.

Lebih lanjut, Adi menyebut Cak Imin memiliki basis suara di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Dia menilai Cak Imin tentu memiliki faktor elektabilitas Anies naik.

"Itu karena Cak Imin, harus diakui, basisnya kan di Jawa Timur dan Jawa Tengah, itu mulai diorkestrasikan kembali. Cak Imin itu konkret memberikan faedah elektoral. Minimal ini bisa membantah asumsi bahwa seakan-akan pemilih NU khususnya dan PKB tidak lagi berjarak dengan Muhaimin," katanya.

Simak juga Video 'Survei Indikator: Mayoritas Warga Makin Toleran atas Politik Dinasti':

[Gambas:Video 20detik]


Cawapres nomor urut 3 Mahfud Md menganggap dokumen diduga pakta integritas Pj Bupati Sorong Yan Piet Mosso dengan BIN Papua Barat untuk memenangkan capres Ganjar Pranowo tak melanggar netralitas ASN. Ketua DPP PKB Daniel Johan menegaskan bahwa ASN seharusnya tak boleh berpolitik.

"Secara prinsip melanggar dong, ASN kan memang tidak boleh berpolitik, dan jauh-jauh hari sebelum penetapan juga sudah diwanti-wanti untuk tidak berpolitik," kata Daniel kepada wartawan, Kamis (16/11/2023).

Daniel mengatakan bahwa pakta integritas itu jelas meminta masyarakat mencoblos Ganjar. Dia menyebut masyarakat tak bisa diakal-akali.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Lagian pakta integritas itu kan maksudnya jelas kok untuk dilaksanakan pada saat pencoblosan 14 Februari nanti, masyarakat tidak bodoh dengan tindakan akal-akalan seperti itu, apa pun secara prinsip moral dan etika itu melanggar," katanya.

Mahfud Md sebelumnya buka suara soal dokumen diduga pakta integritas yang menyebutkan dukungan Pj Bupati Sorong Yan Piet Mosso untuk kemenangan Ganjar Pranowo pada Pemilu 2024. Mahfud menilai hal itu bukan masalah hukum.

"Nggak, itu kan bukan masalah hukum ya, biarkan saja," kata Mahfud Md kepada wartawan di iNews Tower, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (14/11).

Menko Polhukam ini tak banyak komentar terkait pakta integritas tersebut. Menurutnya, pakta integritas itu dikeluarkan bulan Agustus saat belum ada penetapan capres-cawapres.

"Kalau hukumnya di-clear-kan saja, itu kan bulan Agustus, belum ada calon-calon resmi, kan," ujarnya.

Mahfud juga mengatakan pakta integritas itu tak melanggar netralitas ASN. Tapi tidak memberikan penjelasan lebih lanjut soal keyakinannya tidak ada pelanggaran tersebut.

"Nggak juga," kata Mahfud saat menjawab pertanyaan apakah pakta integritas itu melanggar netralitas ASN.

Sebagai informasi, dokumen diduga pakta integritas itu disebut-sebut ditemukan KPK saat KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Yan Piet. Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrat (PD) Benny K Harman kemudian mempertanyakan hal itu.

"Halo Republik. Apakah benar dokumen Pakta Integritas ini? Apakah benar pula orang ini yang kena OTT KPK itu?" tulis Benny melalui akun X-nya, Senin (13/11).

"Mengapa pula ada tanda tangan Kabinda Papua Barat dalam dokumen seperti ini? Ditunjuk jadi penjabat dengan tukar guling politik? Oooh Domine, selamatkan negeri ini. #RakyatMonitor#," imbuh Benny.

Ketua KPK Firli Bahuri juga sudah buka suara. Firli memerintahkan anak buahnya mengecek hal itu karena narasi yang beredar mengatakan dokumen tersebut ditemukan saat OTT terhadap Yan Piet.

"Tadi ada pertanyaan terkait dengan temuan pakta integritas. Saya tidak bisa mengatakan apakah itu disita oleh KPK atau tidak karena saya belum tahu itu. Saya kalau tidak tahu saya katakan tidak tahu," kata Firli di kantornya, Kamis (14/11).


Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat mengatakan pihaknya mulai menyebarkan narasi kepada masyarakat untuk mencari suara Ganjar Pranowo dan Mahfud Md. Dia menyebut narasi yang digunakan adalah melanjutkan program Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan mempercepatnya.

"Yang dibawa narasinya adalah lihat track record kepemimpinannya, kita tetap melanjutkan apa yang dilakukan Pak Jokowi dan sekaligus menyelesaikan atau mempercepat," ujar Djarot di diskusi Adu Perspektif detikcom bersama Total Politik, Rabu (15/11/2023).

Lalu kata Djarot, hilirisasi juga bukan hanya nikel, tapi juga memperluas. PDIP katanya juga akan memperkenalkan sosok Ganjar atau Mahfud lebih dekat.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Hilirisasi bukan sekadar nikel, tapi diperluas. Jadi yang ditawarkan adalah siapa Pak Ganjar, bagaimana dengan keluarganya, siapa istrinya, bagaimana anaknya. Siapa Prof Mahfud? Dia pendekar hukum, dia pembela orang kecil," katanya.

Lebih lanjut, pihaknya juga akan memasang stiker Ganjar-Mahfud di setiap calon pemilihnya. Bahkan PDIP membolehkan gambar Ganjar-Mahfud ditempelkan bersama caleg.

"Sambil minta izin (pasang stiker di rumah-rumah), dan itu dilakukan terus menerus. Saya bilang 'Boleh nggak pak kalau kita tempel gambar kita?', ya boleh gambar caleg, ya kalau ditolak harus yakinkan," ujarnya.

"Polanya tetap dengan gotong royong. Kita banyak punya caleg tapi kita akan kita orkestrasi bahwa caleg kita itu di samping kita memenangkan Ganjar dan Prof Mahfud dia tidak boleh jeruk makan jeruk," sambungnya.


Gibran Rakabuming Raka salim kepada Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Politikus senior PDIP, Hendrawan Supratikno, menyebut bahwa tindakan yang dilakukan Gibran dan Kaesang Pangarep itu pantas dilakukan.

"Semua yang dilandasi niatan baik, dan tulus, harus kita hargai. Secara kultural, hal tersebut juga sangat pantas dilakukan," kata Hendrawan, saat dihubungi, Rabu (15/11/2023).

Menurut Hendrawan, bangsa Indonesia itu membangun politik yang bermartabat. Hendrawan pun menyinggung soal adanya aturan soal etika kehidupan berbangsa.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kita sama-sama membangun politik yang bermartabat. Jadi kalau kami bicara etika, karena selain sangat penting untuk transformasi budaya politik kita, kita punya Tap MPR yang masih berlaku tentang etika kehidupan berbangsa, Tap MPR no VI tahun 2021," katanya.

Cerita Gibran

Gibran menceritakan detik-detik dirinya salaman dengan Megawati, pada pengundian nomor urut pasangan calon presiden di KPU, Selasa (14/11). Gibran menyebut saat itu Megawati tiba di lokasi pengundian nomor urut pasangan capres dan cawapres setelah hujan reda.

"Saya sekali salamannya. Karena itu kan kondisi hujan dan outdoor, Ibu (Mega) datang ketika kondisi hujan sudah reda, jadi memang beliau paling terakhir masuk tempat itu. Jadi posisi kami sudah duduk semua," kata Gibran saat ditemui di Balai Kota Solo, dilansir detikJateng, Rabu (15/11).

"Saya mungkin paling pertama tahu, 'Oh Ibu sudah datang', saya langsung salim ke beliau. Terus Pak Prabowo menyusul dan Kaesang," sambungnya.

Gibran juga menepis anggapan Megawati cuek dengan Kaesang saat salaman. Gibran menyebut tidak ada apenolakan dari Megawati di momen tersebut.

"Nggak ada penolakan kok," kata Gibran menjawab wartawan soal beberapa netizen yang menganggap Megawati tidak membalas salam Kaesang.

Gibran juga menepis komentar dan narasi bernada negatif di media sosial yang diarahkan ke Megawati. Gibran menegaskan Megawati sangat baik dan masih menerima dirinya dan Kaesang meskipun berbeda pilihan.

"Beliau (Megawati) sangat baik. Masih menerima kami, dari saya, Kaesang, Pak Prabowo, semua diterima nggak ada penolakan," ucap Gibran.

"(Soal salaman dalam posisi duduk?) Kita memang dari dulu begitu dengan Bu Mega. Nggak ada penolakan. Nggak mungkin ada penolakan. Jangan percaya video potongan yang beredar, nggak ada penolakan. Kami bertiga diterima dengan baik. Misalnya Pak Prabowo dengan Pak Sandi juga diterima dengan baik kok," lanjutnya