Pada Rabu (6/12) malam waktu Indonesia, Taylor Swift resmi dinobatkan sebagai Person of the Year 2023 oleh majalah TIME. Pengumuman ini diiringi dengan rilis cover edisi khusus yang menampilkan Taylor Swift berpose bersama kucing 'bungsu'-nya, Benjamin Button alias Benji, yang duduk anggun di pundaknya.

Dalam beberapa sesi foto lainnya, Taylor Swift terlihat memamerkan gaya berpakaian yang beragam, mulai dari dress hitam, kemeja denim dan jaket, hingga setelan dalam tema monokrom.

TIME menilai prestasi Swift sebagai seorang seniman-baik dari segi budaya, kritis, maupun komersial-telah mencapai puncak yang sulit untuk disaingi. Dalam artikel Person of the Year 2023, TIME menyatakan, "Menceritakan kembali prestasi Swift terasa seperti tidak ada gunanya."

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Gelar Person of the Year ini menjadi yang kedua bagi Taylor Swift, setelah sebelumnya meraihnya pada 2017 bersama sejumlah wanita yang turut menyuarakan isu pelecehan seksual dan gerakan MeToo.

TIME secara khusus menggambarkan posisi Taylor Swift saat ini sebagai bintang pop yang setara dengan legenda seperti Elvis Presley, Michael Jackson, dan Madonna. Sebagai penulis lagu, Swift dianggap setara dengan nama-nama besar seperti Bob Dylan, Paul McCartney, dan Joni Mitchell.

"Dalam kapasitasnya sebagai seorang pengusaha perempuan, dia berhasil membangun kerajaan dengan nilai lebih dari US$1 miliar," tulis TIME, merujuk pada laporan terbaru dari Forbes mengenai pendapatan musisi tersebut.

[Gambas:Instagram]

Selain itu, TIME juga menyoroti pengaruh besar yang dimiliki Swift dalam industri musik dan politik Amerika Serikat. Kontribusinya mampu mendorong peningkatan partisipasi pemilih pemula dalam berbagai pemilu.

Berbagai pencapaian karier Taylor Swift selama setahun terakhir juga menjadi sorotan, mulai dari perilisan album baru dan rekaman ulang yang memecahkan rekor streaming, hingga kesuksesan konser The Eras Tour yang mendapat perhatian global, dan film konser yang meraih popularitas tinggi.

"Mendiskusikan pergerakannya terasa seperti membahas politik atau cuaca-sebuah bahasa yang begitu luas sehingga tidak memerlukan konteks. Dia telah menjadi karakter utama dalam dunia ini," demikian diungkapkan dalam artikel TIME.

"Ini adalah tahun di mana dia menyempurnakan keahliannya, bukan hanya dalam musik, tetapi juga dalam perannya sebagai seorang penutur cerita ulung di era modern," tambah TIME.

Taylor Swift sendiri menyatakan berada dalam fase karier yang paling menyenangkan selama 17 tahun berkarya di dunia musik. Khususnya, ia merayakan pencapaian ini bersama para penggemarnya yang akrab disebut sebagai Swiftie di seluruh penjuru dunia.

TIME juga menyoroti fenomena Swiftie yang menunjukkan kesetiaan mereka terhadap sang musisi dengan membanjiri konsernya, membeli berbagai aksesori, mendorong aktivitas ekonomi, bahkan sampai membuat tenda di depan stadion berbulan-bulan sebelum konser berlangsung.

"Ini adalah hal yang paling membanggakan dan membahagiakan yang pernah saya rasakan, dan hal yang paling kreatif dan bebas yang pernah saya rasakan," ujar Taylor Swift.

Selain Taylor Swift, sejumlah nama besar lainnya sebelumnya diumumkan sebagai calon penerima gelar Person of the Year, termasuk Presiden China Xi Jinping, Presiden Rusia Vladimir Putin, dan Raja Inggris, Charles III.

Jadi Person of the Year 2023 Versi TIME, Taylor Swift: Terima Kasih


Poster Calon Legislatif (Caleg) kembali bertebaran di pagar Sekolah Luar Biasa (SLB) Karya Ibu di Jalan Sosial. Padahal beberapa waktu lalu poster-poster itu sempat ditertibkan pihak Panwascam dan Trantib Kecamatan Kemuning, Kota Palembang.

Dari pantauan detikSumbagsel, Kamis (7/12/2023) pagi, terdapat dua poster Caleg yang terpajang. Satu diantaranya menempel di pagar sekolah, sementara lainnya dipaku pada pohon depan pagar. Poster itu milik Caleg DPR RI Ishak Mekki dan Caleg DPD RI Amaliah.

Tata tertib pemasangan APK itu sebenarnya sudah diinformasikan Bawaslu Palembang kepada seluruh Parpol peserta Pemilu 2024. Termasuk tempat-tempat yang dilarang untuk mengampanyekan diri.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Imbauan secara tertulis mengenai tata tertib pemasangan poster telah kita sampaikan kepada Parpol peserta Pemilu. Baik itu sebelum masa kampanye dan ketika masa kampanye, lingkungan sekolah menjadi salah satu tempat yang dilarang," ujar Muslim, Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kota Palembang.

Pihaknya berharap peran masyarakat untuk menginformasikan perihal pelanggaran, termasuk soal poster-poster yang tidak sesuai peruntukan. Pengaduan bisa dilakukan melalui media sosial milik Bawaslu Kota Palembang.

"Karena keterbatasan kita, sehingga kami berharap masyarakat untuk juga melaporkan jika ada pelanggaran ke medsos Bawaslu Palembang," jelasnya.

Terkait poster di SLB tersebut, pihaknya akan mengoordinasikan dengan Panwascam dan Trantib Kecamatan Kemuning untuk dilakukan penertiban.

"Yang kemarin sudah kita tertibkan dan dilakukan penurunan, kita akan kembali mengoordinasikan perihal masih adanya poster di SLB tersebut," ungkap Muslim.

Diketahui, ada 6 titik yang dilarang pemasangan APK. Yakni di tempat pendidikan, rumah ibadah, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah, fasilitas tertentu milik pemerintah dan fasilitas lain yang dapat mengganggu ketertiban umum.

"Kita berharap para calon bisa tertib memasang spanduk di masa kampanye ini agar tidak merusak keindahan kota dan memasang di tempat-tempat yang dilarang," tukasnya.

Heboh 'Dugem di Kampus' Poltekpar Palembang, DJ Sinta Minta Maaf


Ketua Umum (Ketum) PSI Kaesang Pangarep menegur keras kadernya, Ade Armando. Putra bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu bahkan mempersilakan Ade Armando untuk cabut dari PSI jika tidak mengikuti aturan main partai.

Teguran keras Kaesang itu terkait pernyataan Ade Armando yang menyinggung politik dinasti di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Kaesang mengatakan PSI taat dengan konstitusi dan menghormati adat di Yogyakarta.

"Kami dari partai PSI taat sama konstitusi apalagi yang menyangkut dengan daerah keistimewaan dari Daerah Istimewa Yogyakarta," ujar Kaesang di salah satu kafe di pusat Kota Surabaya, Rabu (6/12/2023), seperti dilansir detikJatim.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Kaesang lantas mempersilakan kader PSI untuk mengundurkan diri jika tidak bisa mengikuti aturan main partai. Kaesang menyebut Ade Armando secara khusus.

"Jadi buat kader PSI yang tidak bisa mengikuti undang-undang maupun Undang-Undang Dasar (UUD), itu juga buat Bang Ade (Ade Armando) maupun kader yang lain yang nggak bisa taat, bisa keluar saja dari PSI," imbuh pria yang menjabat sebagai ketum setelah dua hari bergabung bersama PSI.

Sebelumnya, pernyataan Ade Armando yang menyinggung dinasti politik di DIY bikin heboh. Bahkan, pernyataan itu memicu aksi penggerudukan Kantor DPW PSI DIY.

Ade Armando awalnya mengkritik para mahasiswa, khususnya BEM Universitas Indonesia (UI) dan Universitas Gajah Mada (UGM), yang menggelar aksi protes terkait politik dinasti. Kritik itu dia sampaikan lewat akun X @adearmando61.

Ade Armando kemudian menyinggung politik dinasti justru diterapkan di wilayah tempat para mahasiswa itu menggelar aksi, yakni Yogyakarta. Ia menyebut aksi para mahasiswa itu sebagai sebuah ironi.

"Ini ironi sekali karena mereka justru sedang berada di sebuah wilayah yang jelas-jelas menjalankan politik dinasti, dan mereka diam saja. Anak-anak BEM ini harus tahu dong kalau mau melawan politik dinasti, ya politik dinasti sesungguhnya adalah Daerah Istimewa Yogyakarta, gubernurnya tidak dipilih melalui pemilu, gubernurnya adalah Sultan Hamengku Buwono ke-X yang menjadi gubernur karena garis keturunan," imbuh Ade Armando seperti dilihat dalam akun X-nya, Minggu (3/12/2023).

Belakangan, Ade Armando menyadari apa yang disampaikan itu memicu kegaduhan. Dia lantas menyampaikan permintaan maaf terbuka melalui sebuah video yang diunggah di akun X-nya, Senin (4/12/2023).

Artikel ini telah tayang di detikJatim. Baca selengkapnya di sini!

Kaesang Klaim Sudah Jatuhi Sanksi Pendisiplinan ke Ade Armando


Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka mengaku sampai saat ini belum menerima surat panggilan dari Bawaslu DKI Jakarta terkait aksi bagi-bagi susu saat car free day (CFD) Sudirman-Thamrin, Jakarta. Jika ada kesalahan atas aksinya, Gibran meminta teguran langsung.

"Belum," kata Gibran, dilansir detikJateng, Kamis (7/12/2023). Gibran menjawab pertanyaan apakah sudah menerima surat dari Bawaslu DKI Jakarta.

"Ya, kalau ada teguran, ada kesalahan, nanti langsung disampaikan saja. Belum ada panggilan," sambungnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu DKI Benny Sabdo sebelumnya mengatakan akan memanggil semua pihak yang terlibat saat pembagian susu yang dilakukan di CFD Sudirman-Tamrin pada Minggu (3/12).

"Bawaslu Jakarta Pusat akan segera memanggil terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam pembagian susu di area CFD," ujar Benny saat dihubungi, Rabu (6/12).

"Seluruh pihak akan diklarifikasi secara resmi. Kegiatan tersebut juga tak ada pemberitahuan kepada Bawaslu Jakarta Pusat," lanjutnya.

Baca selengkapnya di sini.

Simak Video 'Bawaslu Soroti Aksi Gibran Bagi-bagi Susu di CFD, TKN Bilang Begini':

[Gambas:Video 20detik]


Masyarakat Indonesia akan menggelar pesta demokrasi Pemilu yang akan diselenggarakan pada bulan Februari 2024 mendatang. Komisi Pemilihan Umum telah mengeluarkan beberapa hal terkait surat suara Pemilu 2024.

Pemilu 2024 menjadi momentum penting dalam perjalanan demokrasi di Indonesia. Serangkaian surat-surat Pemilu memegang peranan penting dalam menyelenggarakan proses demokratisasi tersebut.

Mulai dari surat panggilan pemilih hingga surat suara Pemilu, setiap dokumen memiliki peran spesifik dalam memastikan partisipasi masyarakat dalam pemilihan. Berikut serba-serbi surat suara Pemilu 2024, yang perlu anda ketahui sebelum memilih di Pemilu 2024.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Apa Itu Surat Suara Pemilu?

Surat suara Pemilu merupakan salah satu peralatan pemungutan suara yang dipakai dalam Pemilihan Umum untuk menentukan Presiden dan Wakil Presiden. Surat suara ini berupa lembaran kertas dengan desain khusus yang memungkinkan pemilih memberikan suara mereka.

Mengutip dari laman resmi riau.bawaslu.go.id, melalui surat suara Pemilu, pemilih dapat menggunakan kedaulatannya untuk memilih siapa yang akan menjadi pemimpinnya dalam kurun waktu 5 tahun ke depan. Setelah pemilih menentukan pilihannya, nantinya surat suara tersebut akan dihitung untuk menentukan siapa pemenang dalam Pemilu dan hasilnya akan diumumkan kepada masyarakat.

Aturan surat suara Pemilu tertuang dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 18 tahun 2014. Dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 tahun 2023 Tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, dukungan perlengkapan lainnya dan perlengkapan pemungutan suara lainnya salam Pemilihan Umum bisa kita lihat pada paragraf 3 yakni pasal 5 terkait surat suara yang berbunyi:

(1) Surat suara merupakan sarana yang digunakan oleh pemilih untuk memberikan suara pada Pemilu.,

(2) Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicetak pada setiap jenis Pemilu untuk menyelenggarakan: a. pemungutan suara; dan b. pemungutan suara ulang,

(3) Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi pengaman dengan tanda khusus berupa mikroteks atau teks kecil tersembunyi untuk menjamin keasliannya.

5 Jenis Surat Suara Pemilu 2024

Masyarakat Indonesia yang akan menjadi pemilih pada Pemilu 2024 akan mendapatkan 5 surat suara. Masing-masing pemilihan memiliki warna surat suara yang berbeda, berdasarkan pada keputusan komisi Pemilihan Umum nomor 1202 tahun 2023 tentang desain surat suara dan desain alat bantu tuna netra dalam Pemilihan Umum tahun 2024. Berikut jenis surat suara pada Pemilu 2024.

Abu-abu, surat suara Presiden dan Wakil Presiden, Merah, surat suara anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Kuning, surat suara anggota DPR berwarna kuning, Biru, surat suara anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi Hijau, surat suara anggota DPRD kabupaten/kota.

Desain Surat Suara Pemilu 2024

Surat suara paslon Pemilu 2024 Foto: Surat suara paslon Pemilu 2024 (dok KPU)

Desain surat suara Pemilu tahun ini memiliki desain dengan latar belakang dengan nuansa merah putih. Pada surat suara Presiden memiliki skema desain itu, pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden (capres-cawapres) nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, terlihat mengenakan peci hitam bersama setelan jas. Kedua calon tersebut mengangkat tangan, seolah-olah memberikan sapaan.

Sedangkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming, tampil seragam dengan kemeja berwarna biru langit sesuai dengan ciri khas mereka. Keduanya tidak mengenakan peci.

Sementara itu, pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, memilih untuk mengenakan setelan monokrom. Ganjar mengenakan kemeja hitam, sementara Mahfud memilih kemeja putih dan mengenakan peci hitam.

Di bagian bawah kotak pencalonan masing-masing pasangan calon, terdapat logo partai politik yang mendukung keduanya.

Demikian informasi mengenai surat suara Pemilu 2024 dari pengertian, jenis, dan desainnya. Semoga bermanfaat, Dab!

Artikel ini ditulis oleh Marcella Rika Nathasya Peserta program magang bersertifikat kampus merdeka di detikcom.

Anies Bicara soal Pose di Desain Surat Suara Pilpres 2024


Caleg PDIP DPRD Pinrang, Sakka, dicoret oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dari daftar pemilih tetap (DCT). Sakka dicoret karena surat keputusan (SK) pemberhentiannya sebagai polisi tidak terbit sampai batas waktu yang ditentukan.

Komisioner KPU Pinrang Yudiman mengatakan Sakka tercatat sebagai anggota Polda Papua. Berdasarkan hasil klarifikasi ke Polda Papua, diketahui SK pemberhentian Sakka tidak bisa diterbitkan.

"Ada satu caleg PDIP atas nama Sakka yang dicoret. "Dia sebagai polisi aktif dan tidak mampu menyelesaikan berkas pemberhentiannya," ujarnya dilansir detikSulsel Kamis (7/12/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Hasil klarifikasi ke Polda Papua itu, kata dia, menjadi bahan KPU untuk melakukan rapat pleno. Hasilnya, Sakka dicoret dari DCT.

"Kami lakukan klarifikasi ke Polda Papua dan tidak bisa terbit SK pemberhentiannya. Sehingga kami sudah plenokan dan dicoret yang bersangkutan," imbuhnya.

Karena surat suara untuk Pemilu 2024 telah dicetak, maka Sakka akan tetap muncul di surat suara.

Apabila ada yang memilih yang bersangkutan maka suaranya terhitung masuk ke partai PDIP.

"Sudah ada namanya di surat suara karena sudah dicetak DCT. Kami akan umumkan saat perhitungan suara sehingga kalau ada suaranya akan masuk sebagai suara parpol," jelasnya.

Ayah dan Anak Ditemukan Tewas Bersimbah di Dalam Ruko di Maros


Partai Garuda menegaskan cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, siap mengikuti debat di Pilpres 2024. Partai Garuda juga mengatakan adanya usulan debat cawapres dihilangkan merupakan saran yang diberikan oleh pihak lain.

"Pertama, yang mengusulkan debat cawapres dihilangkan, sudah terbukti bukan dari kubu Prabowo Gibran. Kedua, Gibran adalah orang yang sudah pernah melewati debat untuk posisi di eksekutif. Cawapres yang lain sama sekali belum pernah. Jadi, ini sama sekali bukan kendala bagi Gibran," kata Wakil Ketua Umum Partai Garuda Teddy Gusnaidi dalam keterangan tertulis, Kamis (7/12/2023).

Karena itu, Teddy pun mempersilakan pihak terkait untuk mengadakan debat cawapres dengan tema apa pun. Sebab, ia optimistis Gibran bakal siap mengikutinya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Ketiga, silakan membuat tema debat cawapres, yang temanya adalah hal-hal yang setiap hari dilakukan oleh Mahfud maupun Muhaimin. Yaitu tema yang sangat mereka kuasai. Gibran Rakabuming Raka siap dengan tema tersebut, tidak ada masalah," kata Teddy.

Teddy melanjutkan seorang pemimpin bukanlah soal menghafal dan retorika, tapi juga bagaimana mewarnai setiap pos sesuai dengan kemajuan dan kebutuhan zaman. Menurutnya, hal itu dilakukan agar lebih mengena langsung ke masyarakat.

"Jadi tema apa pun, bahkan tema yang melekat dalam pekerjaan sehari-hari Mahfud Md dan Muhaimin pun, tidak masalah," terangnya.

Teddy lalu menjelaskan prestasi Gibran saat menjabat sebagai Wali Kota Solo. Gibran disebut mampu menaikkan pertumbuhan ekonomi di Solo.

"Di mana ketika baru menjabat, Gibran diwarisi pertumbuhan ekonomi solo minus 1,74%. Dalam 2 tahun, pertumbuhan ekonomi solo naik drastis menjadi 6,25%. Gibran mengerti bagaimana mewarnai kota solo menjadi lebih baik," imbuh Teddy.

Karena itu, Teddy menegaskan Gibran bukan pengikut, melainkan pembuat dan pengambil keputusan. Ia mengatakan keputusan Gibran saat ini sudah terbukti membuat rakyatnya menjadi lebih baik.

"Jadi silakan buat tema debat apa pun, Gibran sangat mampu mewarnainya," pungkasnya.

Simak Video 'Pro-Kontra soal Perubahan Format Jelang Debat Pilpres 2024':

[Gambas:Video 20detik]


Presiden Joko Widodo (Jokowi) membantah dirinya 'membuntuti' capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo, yang berkampanye ke sejumlah daerah. Jokowi menegaskan jadwal kunjungan kerja presiden ke wilayah tertentu sudah dirancang 3 bulan sebelumnya.

"Ya ndak-lah, ndak seperti itu," kata Jokowi di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Kamis (7/12/2023).

"Jadwal untuk kunjungan Presiden itu sudah dirancang tiga bulan sebelumnya dan pasti ada tujuannya," lanjut Jokowi.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Jokowi mengambil contoh saat dirinya ke Kupang, NTT, Rabu (6/12). Jokowi melakukan peresmian di sejumlah titik, mulai rumah sakit hingga gereja.

"Misalnya kemarin ke Kupang ada peresmian rumah sakit senilai Rp 420 miliar. Rumah sakit yang besar sekali. Sudah biasanya dari kementerian sudah ngantrenya lama, tiga bulan sebelumnya, 'Pak, mohon diresmikan'. Peresmian kemarin Gereja Katedral di Kupang. Itu juga sudah lama sekali. Bukan sehari dua hari berangkat kayak, he-he-he.... Terencana jauh-jauh hari sebelumnya," ujarnya.

Diketahui, kunjungan Jokowi ke NTT memang tidak berselang lama setelah Ganjar berkampanye ke NTT. Ganjar melakukan kampanye di NTT pada Jumat (1/12). Ganjar berkampanye di sejumlah tempat di NTT, di antaranya Kupang, Ende, hingga Rote, sementara Jokowi bertolak ke NTT pada Senin (4/12).

Pihak Istana pun telah membantah soal anggapan Jokowi membuntuti Ganjar kampanye. Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana, menegaskan semua jadwal kunker Jokowi sudah direncanakan jauh-jauh hari.

"Jadwal kunker Presiden sudah direncanakan jauh-jauh hari, terkait lokasi, waktu, dan juga agenda acaranya. Presiden tidak hanya mengunjungi Papua dan NTT, tapi juga daerah-daerah lain. Bahkan juga kunjungan ke luar negeri," kata Ari kepada wartawan, Rabu (6/12).

Halaman 1 2 Selanjutnya


Calon wakil presiden nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka mengaku sampai saat ini belum menerima surat panggilan dari Bawaslu DKI Jakarta terkait aksi bagi-bagi susu di Car Free Day (CFD) Sudirman-Thamrin, Minggu lalu.

"Belum," kata Gibran saat ditemui wartawan di Solo, Kamis (7/12/2023). Saat itu wartawan menanyakan apakah Gibran sudah menerima surat dari Bawaslu DKI Jakarta.

"Ya kalau ada teguran, ada kesalahan, nanti langsung disampaikan saja. Belum ada panggilan," sambungnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dilarang Kampanye di CFD-Libatkan Anak

Diberitakan sebelumnya, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu DKI Benny Sabdo mengatakan akan memanggil semua pihak yang terlibat saat pembagian susu yang dilakukan di CFD Sudirman-Tamrin pada Minggu (3/12).

"Bawaslu Jakarta Pusat akan segera memanggil terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam pembagian susu di area CFD," ujar Benny saat dihubungi, Rabu (6/12), dikutip dari detikNews.

"Seluruh pihak akan diklarifikasi secara resmi. Kegiatan tersebut juga tak ada pemberitahuan kepada Bawaslu Jakarta Pusat," lanjutnya.

Pemanggilan itu disebut untuk mengklarifikasi ada atau tidak dugaan pelanggaran yang tertuang dalam Pasal 280 Ayat 1 Huruf J Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Meski begitu, Benny belum bisa memastikan jadwal pemanggilan Gibran.

"Pasal itu menegaskan, larangan kampanye yakni menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye. Nah dalam hal ini, susu bukan merupakan bahan kampanye," ucapnya.

Diketahui, area CFD memang termasuk lokasi yang dilarang untuk kampanye Pilpres 2024.

"Update penanganan perkara, Gibran libatkan anak-anak di Jakut, Bawaslu Jakarta Utara akan segera melakukan pemanggilan terhadap pihak yang terlibat dalam perkara tersebut," tutur Benny.

Selain itu, Benny mengemukakan pasal tersebut menegaskan larangan kampanye yang melibatkan anak-anak.

"Lalu dugaan pelanggaran Pasal 15 Huruf A Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak itu tidak boleh ada penyalahgunaan anak-anak untuk kegiatan politik," pungkasnya.

Gibran Persilakan Telusuri

Sebelumnya, Gibran sempat menanggapi dengan santai tudingan melakukan kampanye saat CFD. Bahkan, putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu mempersilakan Bawaslu DKI untuk mendalami aksinya.

Menurut Gibran, aksinya itu bukan termasuk kampanye lantaran dilakukan tanpa adanya atribut dan Alat Peraga Kampanye (APK). Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa aksinya itu dilakukan saat dirinya berolahraga.

"Silakan ditelusuri, jika ada sesuatu yang tidak pas silakan nanti bisa dikomunikasikan dengan tim kami," kata Gibran kepada wartawan di GBK Arena, Jakarta, Senin (4/12/2023).

"Yang jelas kemarin kami semua tanpa atribut, tanpa APK ya, itu ya," ucap Gibran saat itu.

Gibran Persilakan Bawaslu Telusuri soal Bagi-bagi Susu di CFD


Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) pada tahun 2024 nanti tentunya memerlukan banyak persiapan, terutama saat hari pemungutan suara. Salah satu pihak yang ikut serta membantu hal-hal teknis adalah KPPS Pemilu.

KPPS merupakan singkatan dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara. KPPS Pemilu memiliki peran yang penting dalam memastikan transparansi dan integritas seluruh proses pemilihan pada tanggal 14 Februari 2024 mendatang.

Lantas, apa saja tugas dan wewenang dari KPPS Pemilu? Simak uraian selengkapnya yang telah dihimpun detikJogja dari PKPU Nomor 8 Tahun 2022.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Pengertian KPPS Pemilu

KPPS atau Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara merupakan kelompok sementara yang dibentuk oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) dengan tujuan melaksanakan pemungutan suara dan penghitungan suara Pemilu di Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Adapun anggota KPPS Pemilu terdiri dari tujuh orang yang dipilih dari masyarakat sekitar TPS. Seleksi anggotanya dilakukan berdasarkan syarat-syarat yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Merujuk pada regulasi yang berkaitan, keanggotaan KPPS Pemilu tersusun dari satu ketua dan juga enam anggota. Pembentukannya diinisiasi oleh PPS paling lambat 14 hari sebelum pelaksanaan Pemilu dan dibubarkan paling lambat 1 bulan setelah Pemilu.

Tugas KPPS Pemilu 2024

Sesuai PKPU Nomor 8 Tahun 2022 Pasal 30 ayat 1 dan 2, KPPS memiliki sejumlah tugas yang dilakukan saat penyelenggaraan Pemilu, antara lain:

Mengumumkan daftar pemilih tetap di TPS;

Menyerahkan daftar pemilih tetap kepada saksi peserta Pemilu yang hadir dan pengawas TPS dan dalam hal peserta Pemilu tidak memiliki saksi, daftar pemilih tetap diserahkan kepada peserta Pemilu;

Melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;

Membuat berita acara dan sertifikat hasil pemungutan dan penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, pengawas TPS, PPS, dan PPK melalui PPS;

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemilih sesuai dengan daftar pemilih tetap untuk menggunakan hak pilihnya di TPS;

Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lebih lanjut, tugas-tugas KPPS Pemilu di atas dilaksanakan dengan menyampaikan surat pemberitahuan pemungutan suara yang tidak terdistribusi kepada PPS dan memberikan pelayanan kepada Pemilih yang berkebutuhan khusus.

Wewenang KPPS Pemilu 2024

Wewenang KPPS tertuang dalam PKPU Nomor 8 Tahun 2022 Pasal 30 ayat 3 yang meliputi tiga hal, yakni sebagai berikut.

Mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS;

Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan wewenang di atas, KPPS mempunyai beberapa kewajiban, yaitu:

Menempelkan daftar Pemilih tetap di TPS;

Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh saksi, pengawas TPS, Panwaslu Kelurahan/Desa, peserta Pemilu, dan masyarakat pada hari pemungutan suara;

Menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;

Menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan Panwaslu Kelurahan/Desa;

Menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama;

Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Demikian penjelasan tentang KPPS Pemilu 2024, mulai dari pengertian hingga wewenangnya. Semoga membantu, Lur!

Artikel ini ditulis oleh Jihan Nisrina Khairani Peserta Program Magang Bersertifikat Kampus Merdeka di detikcom.

Tips Hindari Hoax yang Berseliweran Jelang Pemilu 2024


Capres nomor urut 1 Anies Baswedan menyambangi rumah pengasingan Bung Karno di Bengkulu, kemarin. Anies berbicara tentang pendiri Republik Indonesia yang tak mementingkan pribadi dan golongan sendiri.

Saat kunjungan itu, Anies melihat beberapa koleksi bersejarah dari Presiden pertama Indonesia. Anies juga menyempatkan cuci muka di sumur yang terletak di belakang rumah bersejarah tersebut.

Anies merasa kagum karena pada zaman itu para kaum terpelajar memperjuangkan sebuah negeri yang memberi kesempatan kepada semua untuk tumbuh berkembang.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Republik ini didirikan oleh pribadi-pribadi terdidik, para intelektual, cendekiawan, yang pikirannya itu dibentuk bukan hanya oleh bacaan, tapi oleh pengalaman hidup. Mereka mengalami penindasan, mereka mengalami penahanan, dan mereka memiliki wawasan luas," ujar Anies, dalam keterangan tertulis, Kamis (7/12/2023).

"Sementara mereka adalah anak-anak kaum berada dan mereka mendirikan Republik untuk semua, bukan untuk anaknya, bukan untuk kemenakannya, bukan untuk golongannya, tapi untuk semua," imbuhnya

Anies mengajak semua pihak untuk kembali pada cita-cita RI, yakni menghadirkan keadilan untuk seluruh rakyat.

"Hari ini ke Bengkulu mampir ke tempat Bung Karno tinggal dari tahun 38 sampai 42. Kita ingin mengingatkan diri kami sendiri dan semuanya. Mari kita kembali pada cita-cita awal para pendiri republik ini. Mereka mendirikan Republik untuk menghadirkan keadilan sosial," kata Anies.

Lebih lanjut Anies juga memiliki komitmen untuk mengembangkan berbagai destinasi bersejarah. Anies akan melakukan perbaikan dan inovasi agar tempat bersejarah lebih menarik untuk dikunjungi.

"Yang kedua, komitmen bahwa kami sudah diamati maka tempat-tempat ini akan dirawat akan dikembangkan dan dibuat menjadi lebih menarik supaya lebih banyak lagi anak-anak muda yang berkesempatan untuk belajar," ucapnya.

Simak Video 'Anies: Calon Ibu Butuh Asam Folat dari Tanaman, Bukan di Bengkel':

[Gambas:Video 20detik]


Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bintan melakukan penelusuran terkait dugaan pelanggaran Pemilu pada paket sembako Baznas berisi kartu nama caleg. Hal itu dilakukan usai mendapatkan laporan masyarakat terkait paket sembako Baznas berisi kartu nama caleg.

"Saat ini masih kita telusuri dugaan paket sembako Baznas Bintan berisi kartu nama caleg," kata Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa, Bawaslu Bintan, Bambang, ketika dikonfirmasi Kamis (7/12/2023).

Bambang menyebut dari laporan yang didapat pihaknya pembagian sembako Baznas itu dilakukan pada Selasa (5/12). Setelah mendapatkan laporan masyarakat pihaknya langsung membentuk tim khusus untuk melakukan penelusuran.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Atas laporan masyarakat. Kita lakukan pleno pembentukan Tim dari Bawaslu untuk melakukan penelusuran," ujarnya.

Bambang menyebut penelusuran telah dilakukan pada Rabu (6/1). Beberapa orang telah diminta keterangan atas dugaan pelanggaran tersebut. Pada hari ini Bawaslu Bintan kembali melakukan penelusuran dugaan pelanggaran pemilu tersebut.

"Penelusuran sudah dilakukan hari Rabu kemarin. Sudah beberapa orang diminta keterangan dari penerima sembako dan membagikan. Hari ini penelusuran lanjutan," ujarnya

Sebelumnya, Bantuan paket sembako dari Baznas untuk kaum dhuafa dan fakir miskin yang di Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau (Kepri), berisi kartu nama calon legislatif (caleg) DPRD. Kejadian itu pun viral di kalangan masyarakat Bintan.

Dari beberapa foto yang diterima detikSumut pada Kamis (7/12/2023) terlihat beberapa paket sembako itu diketahui berisi kartu nama caleg DPRD Bintan. Kartu nama itu milik caleg dapil Bintan I dari partai Golkar nomor urut 9 atas nama Elyza Riani.

"Mohon doa dan dukungan untuk DPRD Bintan. Coblos nomor 9. Elyza Riani caleg DPRD Kabupaten Bintan dapil I, kecamatan Gunung Kijang, Kecamatan Toapaya, Kecamatan Teluk Bintan dan Kecamatan Teluk Sebong," tulis keterangan dalam kartu caleg tersebut.

Bermain di Pantai Pasir Putih Indah, Pulau Bintan


Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pinrang, Sulawesi Selatan (Sulsel), mencoret nama calon anggota legislatif (caleg) dari PDIP untuk DPRD Pinrang, Sakka, dari daftar caleg tetap (DCT). Nama Sakka dicoret karena masih berstatus polisi aktif.

"Ada satu caleg PDIP atas nama Sakka yang dicoret," ungkap Komisioner KPU Pinrang Yudiman dilansir detikSulsel, Kamis (7/12/2023).

"Dia sebagai polisi aktif dan tidak mampu menyelesaikan berkas pemberhentiannya," sambungnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Yudiman mengatakan pihaknya telah melakukan klarifikasi langsung ke Polda Papua, tempat Sakka bertugas. Hasilnya, SK pemberhentian Sakka tak bisa diterbitkan.

"Kami lakukan klarifikasi ke Polda Papua dan tidak bisa terbit SK pemberhentiannya. Sehingga kami sudah plenokan dan dicoret yang bersangkutan," imbuhnya.

Nama Sakka sudah tercatat dalam DCT, jika ada pemilih yang memilih Sakka maka suaranya terhitung masuk ke partai PDIP.

Baca selengkapnya di sini.

Simak juga 'Geger Stiker Caleg Nempel di Kursi Penumpang Bus TransJ':

[Gambas:Video 20detik]


Istri capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo, Siti Atikoh, menghadiri acara simposium dan seminar internasional yang diadakan oleh Universitas Sebelas Maret (UNS) bersama Asosiasi Studi Jepang Indonesia (ASJI). Dalam forum tersebut, Atikoh berbicara mengenai kesetaraan gender hingga keamanan manusia.

Acara diselenggarakan di UNS Inn pada Kamis (7/12/2023). Wanita yang merupakan alumni University of Tokyo itu diundang dalam kapasitasnya sebagai Ketua Dewan Penasehat ASJI Jawa Tengah.

Topik yang diangkat dalam pertemuan itu adalah 'Human Security Issues: Revisiting the Concept of Human Security from the Perspective of Japan and Indonesia.' Peserta acara terdiri dari para peneliti, pemerhati budaya Jepang, alumni mahasiswa kampus Jepang hingga pelajar.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Atikoh mengatakan keamanan manusia atau human security mencakup berbagai hal, mulai dari permasalahan ekonomi, sosial, lingkungan hingga politik. Atikoh menilai keberadaan human security memberikan jaminan hidup layak terhadap masyarakat.

"Human security mencakup berbagai masalah ekonomi, sosial, lingkungan, dan politik. Ini tentang memastikan bahwa setiap orang dapat hidup bebas dari rasa takut, kekurangan, dan penindasan," kata Atikoh dalam pemaparannya.

Sebagai dua negara yang bersahabat, Atikoh memandang Jepang maupun Indonesia perlu mengambil langkah-langkah signifikan untuk meningkatkan human security. Sebagai contoh, kedua negara ini sama-sama rawan terjadi bencana gempa bumi sehingga sistem siaga bencana bisa diperkuat.

"Baik Jepang maupun Indonesia sama-sama rentan terhadap gempa bumi, tsunami, dan bencana alam lainnya. Dengan berbagi pengetahuan, keahlian, dan praktik terbaik, kita dapat meningkatkan sistem manajemen bencana dan meminimalkan dampaknya terhadap masyarakat. Kolaborasi di berbagai bidang seperti sistem peringatan dini, rencana evakuasi, dan pembangunan infrastruktur akan sangat penting dalam menjaga kehidupan dan penghidupan masyarakat kita," terangnya.

Selain itu, jaminan keamanan manusia juga ditentukan melalui stabilitas ekonomi. Atikoh kemudian menilai perlu adanya langkah serius dalam menciptakan peluang ekonomi berkelanjutan dan inklusif bagi masyarakat.

"Hal ini tidak hanya akan meningkatkan standar hidup mereka tetapi juga berkontribusi terhadap stabilitas sosial dan mengurangi risiko konflik," ujarnya.

Atikoh juga berbicara mengenai isu kesetaraan gender serta pemberdayaan perempuan. Atikoh berharap agar kedua negara dapat menciptakan lingkungan bermasyarakat yang lebih melibatkan perempuan, misalnya di bidang pendidikan maupun perekonomian.

"Baik Jepang maupun Indonesia telah mencapai kemajuan yang signifikan dalam mendorong kesetaraan gender, namun masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Dengan berbagi pengalaman, praktik terbaik, dan kebijakan, kita dapat menciptakan lingkungan yang memungkinkan perempuan berpartisipasi penuh dalam semua aspek masyarakat. Hal ini mencakup akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, peluang ekonomi, dan keterwakilan politik," ucapnya.

Atikoh juga memandang hubungan diplomatik Jepang dan Indonesia bisa ditingkatkan melalui pengembangan infrastruktur hingga pembinaan dalam penelitian. Atikoh menuturkan Jepang sebagai negara yang memiliki kemajuan teknologi di bidang medis, sementara Indonesia yang memiliki populasi besar memerlukan akses terhadap layanan kesehatan berkualitas.

"Dengan membina kemitraan dalam penelitian, pengembangan, dan infrastruktur layanan kesehatan, kita dapat memperkuat sistem layanan kesehatan kita dan memastikan tidak ada seorang pun yang tertinggal di saat krisis," imbuhnya.

Simak juga 'Ganjar Pastikan Kelompok Disabilitas Dapat Akses Pendidikan':

[Gambas:Video 20detik]


Partai Amanat Nasional (PAN) mendukung gerakan anak sehat melalui pemberian susu gratis bersama Prabowo Subianto.

Semangat gerakan ini terlihat dari video unggahan Instagram PAN yang menampilkan BlueSquad atau komunitas artis PAN berjoget gemoy bersama Prabowo sambil minum susu. Dalam video tersebut, terlihat juga Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan ikut berjoget gemoy.

Ketua DPP PAN, Zita Anjani mengatakan pemberian susu gratis adalah wujud kepedulian PAN terhadap gizi anak Indonesia.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Program minum susu harus lebih masif supaya masyarakat sadar pentingnya susu bagi pertumbuhan anak di usia dini. PAN ingin melihat anak-anak tumbuh menjadi generasi emas, jadi kami sangat total dalam mewujudkan program ini," ujar Zita dalam keterangannya, Kamis (7/12/2023).

Selain Prabowo, Terlihat pula dalam video Eko Hendro Purnomo (Eko Patrio), Desy Ratnasari, Sigit Utomo (Pasha Ungu), Zita Anjani, Opa dan Oma Gala, hingga Charly van Houten.

Zita menambahkan komitmen PAN juga terwujud dalam aksi bagi-bagi susu gratis bersama Gibran Rakabuming Raka di Car Free Day Jakarta, Minggu, (3/12).

Tingginya antusiasme masyarakat mendorong PAN untuk semakin menggalakkan rutinitas minum susu. Diharapkan, program susu gratis menjadi akar kesadaran masyarakat terhadap pentingnya gizi seimbang.

Simak Video 'Bawaslu Soroti Aksi Gibran Bagi-bagi Susu di CFD, TKN Bilang Begini':

[Gambas:Video 20detik]


Menyongsong Pemilu 2024, detikcom menggelar acara #DemiIndonesia Cerdas Memilih yang diselenggarakan bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Acara ini diharapkan memperkaya wawasan masyarakat menjelang Pemilu 2024.

#DemiIndonesia Cerdas Memilih digelar di The Kasablanka Hall, Kota Kasablanka, Jakarta Selatan, Kamis (7/12/2023) pukul 13.30 WIB hingga selesai. Seperti biasa, #DemiIndonesia selalu menyuguhkan rangkaian acara yang seru. Ada talkshow yang insightful hingga standup comedy.

#DemiIndonesia Cerdas Memilih akan dipandu oleh Budi Adiputro. Lalu tokoh yang hadir antara lain Menkominfo Budi Arie Setiadi, Ketua KPU Hasyim Asy'ari, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja, Kabaharkam Polri Komjen Fadil Imran yang mewakili Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, hingga Pa Sahli Tk III Bidang Polkamnas Sahli Panglima TNI, Laksda TNI Dato Rusman, yang mewakili Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Para tokoh yang hadir akan menyerukan pentingnya persatuan dan kesatuan untuk terwujudnya pemilu damai.

Talkshow akan berlangsung dua sesi. Pertama, tema yang akan dibahas adalah 'Menuju Pemilu Damai dan Dapat Diterima Semua Pihak'. Sesi ini akan diisi oleh Ketua KPU Hasyim Asy'ari, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja, hingga Pemimpin Redaksi detikcom Alfito Deannova Ginting.

Sesi kedua akan diisi oleh Direktur Pemberdayaan Informatika Kementerian Kominfo Slamet Santoso, pakar digital forensik Ruby Alamsyah, dan pengamat media sosial Rustika Herlambang. Sesi ini juga penting untuk diperhatikan agar detikers lebih punya awareness soal data digital pribadi dan juga literasi dalam berselancar di media sosial, khususnya menghadapi derasnya isu dan hoaks selama Pemilu 2024.

Agenda ini akan makin seru saat sesi hiburan standup comedy. Komika Ali Akbar akan menghibur dengan jokes atas keresahannya tentang 'karakter pemilih di Indonesia'.

Acara #DemiIndonesia Cerdas Memilih didukung oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, Telkomsel, Indosat Ooredo Hutchison, XL Axiata, detikpemilu. Anda bisa ajak semua orang buat datang, karena acara ini gratis dan terbuka untuk umum.

Yuk, datang ke #DemiIndonesia Cerdas Memilih dan tunjukkan semangat persatuan dan kesatuanmu! Tag tiket kamu di sini.


Ketua Komisi A DPRD DKI Mujiyono mengomentari soal viral di media sosial aksi vandalisme penempelan stiker calon legislatif (caleg) berlogo Partai Ummat di kursi penumpang bus TransJakarta (TransJ). Mujiyono meminta Bawaslu turun tangan tanpa menunggu laporan.

"Pelanggaran itu, Bos. Pelanggaran dong, ini mah Bawaslu harus turun tangan, nggak usah nunggu laporan," kata Mujiyono kepada wartawan, Rabu (6/12/2023).

Mujiyono menyebut pemasangan stiker itu seharusnya tak merusak estetika kota. Menurutnya, hal ini harus ditindak tegas.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Pemasangan atribut partai politik itu walaupun di masa kampanye pun ada aturannya. Termasuk aturan yang paling ringan, tidak merusak estetika kota. Kalau ini kan fasos fasum, jadi nggak benar itu," katanya.

"Ya harus dilakukan tindakan tegas, Bawaslu harus menyurati resmi partai yang bersangkutan, kemudian memberikan teguran agar partai juga memberikan teguran kepada calegnya dan tidak diulang lagi," sambungnya.

Partai Ummat Akan Beri Surat Peringatan

Viral di media sosial aksi vandalisme penempelan stiker calon legislatif (caleg) berlogo Partai Ummat di kursi penumpang bus TransJakarta (TransJ). Partai Ummat tegas akan memberikan surat peringatan (SP) apabila calegnya melakukan hal tersebut.

"Kita lagi cari siapa pelakunya. Jika caleg, maka kita akan beri surat peringatan/teguran," kata Ketua Badan Pemenangan Pemilu Nasional (BPPN) Partai Ummat Taufik Hidayat kepada wartawan, Rabu (6/12).

Taufik mengatakan partainya tak segan memecat caleg apabila tetap mengulangi aksi vandalisme tersebut selama kampanye.

"Jika masih mengulangi kita proses hingga tahap pemecatan," ujarnya.

Simak Video 'Geger Stiker Caleg Nempel di Kursi Penumpang Bus TransJ':

[Gambas:Video 20detik]


Ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) Prabowo-Gibran Sumatera Barat (Sumbar), Andre Rosiade, mengusulkan debat capres-cawapres ada yang menggunakan bahasa Inggris. Ketua DPP PKB Daniel Johan mengatakan seluruh pihak harusnya mengikuti saja aturan yang ada.

'Ini mau debat capres apa lomba bahasa, nanti malah buat rakyat jadi bingung, kita ikuti saja aturan yang sudah ada, meskipun pasangan AMIN selalu siap untuk debat," kata Daniel kepada wartawan, Rabu (6/12/2023).

Daniel mengatakan debat capres-cawapres itu yang terpenting adalah rakyat paham dengan visi misi para kandidat. Rakyat harusnya diberikan pemahaman dalam memberikan ide atau gagasan para capres maupun cawapres.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Yang utama rakyat menjadi sangat paham apa visi dan tujuan dari setiap pasangan untuk masa depan indonesia ke depan," katanya.

"Khususnya bagaimana setiap pasangan capres memberi jalan keluar atas seluruh kesulitan yang dirasakan rakyat atas hidup dan masa depannya," sambungnya.

KPU Ungkap Tak Ada Usulan

KPU RI telah selesai rapat bersama tiga tim sukses pasangan calon (timses paslon) capres-cawapres membahas soal format debat Pilpres 2024. Ketua KPU Hasyim Asy'ari menyebut tak ada usulan debat menggunakan Bahasa Inggris dari ketiga timses.

"Nggak ada yang mengusulkan itu (debat pakai bahasa Inggris)," kata Hasyim kepada wartawan usai rapat bareng timses ketiga paslon capres-cawapres di Kantor KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (6/12).

Hasyim mempersilakan jika saat debat pasangan capres-cawapres menggunakan Bahasa Inggris. Namun, dia menegaskan usulan itu tak muncul dalam rapat bareng ketiga timses paslon hari ini.

"Kalau mau jawab pakai Bahasa Inggris juga boleh. Tapi, kan rakyat kita bahasanya Bahasa Indonesia," ucapnya.

Simak Video 'Pro-Kontra soal Perubahan Format Jelang Debat Pilpres 2024':

[Gambas:Video 20detik]


Baiq Ika Supariyani kini harus berurusan dengan penegak hukum. Calon legislatif (caleg) DPRD Lombok Tengah dari Partai Amanat Nasional (PAN) itu terciduk sedang berpesta sabu-sabu bersama enam pria di Lingkungan Kampung Jawa, Kelurahan Praya, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), Selasa dini hari (5/12/2023)

Meski ditangkap polisi, Baiq tidak bisa dicoret dari daftar calon tetap (DCT). Walhasil, nama caleg berusia 40 tahun itu masih tetap terpampang di surat suara Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

"Telah ada penetapan DCT (daftar calon tetap) oleh KPU pada 3 Oktober lalu. Sejak itu tidak bisa diubah atau diganti posisi calegnya," ungkap Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PAN Lombok Tengah Marsekan Fatawi, Rabu (6/12/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Sempat Rapat Sebelum Ditangkap

Baiq Ika ditangkap sedang pesta sabu bersama enam pria berinisial ES (40), AZ (37), SP (26), SN (43), LRJ (25), dan MAS (27). Sebelum berpesta sabu, Baik Ika ternyata sempat mengikuti rapat harian partai.

"Selasa sore (sebelum ditangkap), kebetulan kami DPD PAN Lombok Tengah mengadakan rapat harian yang beliau hadir di situ," kata Fatawi.

Menurut Fatawi, tidak ada gerak-gerik Baiq Ika yang mencurigakan selama mengikuti rapat tersebut. Namun, ia mengakui Baiq Ika datang terlambat saat rapat yang digelar siang hingga menjelang magrib itu.

"Memang beliau agak terlambat datang sekitar pukul 16.00 Wita. Kami lihat tidak ada kejanggalan apa-apa," kata Fatawi

"Nah besok siangnya saya dapat informasi penangkapannya malam setelah rapat," imbuhnya.

Fatawi mengatakan PAN masih menunggu proses hukum setelah Baiq Ika ditangkap saat pesta sabu. "PAN Lombok Tengah akan menghormati proses hukum yang berjalan terlebih dahulu," pungkasnya.

Tujuh orang yang ditangkap polisi saat sedang pesta sabu-sabu di Lingkungan Kampung Jawa, Kelurahan Praya, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), Selasa dini hari (5/12/2023). (Foto: Humas Polres Lombok Tengah)

Jalani Tes Urine

Kepolisian Resor (Polres) Lombok Tengah melakukan tes urine terhadap Baiq Ika dan enam kawannya seusai ditangkap saat pesta sabu. Polisi juga masih memeriksa ketujuh terduga pengguna sabu tersebut.

"Kami sudah ambil sampel urine ketujuh terduga kemarin, lalu dibawa ke BBPOM (Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan) Mataram. Mungkin lusa keluar hasilnya," kata Kasi Humas Polres Lombok Tengah Iptu Hariono, Rabu (6/12/2023).

Hariono menegaskan penyidik masih menggali informasi terkait lokasi penangkapan yang disebut-sebut sering dipakai untuk pesta sabu. Polisi juga menyelidiki pemilik rumah yang digunakan oleh Baiq Ika dan kawan-kawannya pesta sabu.

"Apakah lokasi sering digunakan (pesta sabu) itu akan kami dalami juga," pungkas Hariono.

Kasus tersebut terungkap berdasarkan pengaduan dari masyarakat. Polisi langsung melakukan penelusuran dan penggeledahan setelah mendapat aduan tersebut. Dari hasil penggeledahan di tempat kejadian perkara (TKP), petugas mengamankan barang bukti berupa empat plastik klip transparan berisi sabu dengan bruto 2,12 gram.

Selain itu, polisi mengamankan tiga pipa kaca dan tiga skop pipet plastik, lima korek api, dua gunting dua rangkaian alat isap, satu pembersih kaca, dua HP, dan uang tunai senilai Rp 1,4 juta. Baiq dan enam pria tersebut langsung digiring ke Polres Lombok Tengah untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Caleg PAN di Lombok Tengah Ditangkap Seusai Pesta Sabu Bareng Rekannya


KPUD DKI menanggapi pernyataan seniman Butet Kartaredjasa, yang mengaku mendapat intimidasi terkait gelaran pentas teater bertajuk 'Musuh Bebuyutan' di Taman Ismail Marzuki (TIM) pada Jumat, 1 Desember 2023. KPUD mengatakan pihak kepolisian sudah melakukan pengamanan sesuai dengan aturan.

Kepala Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta Dody Wijaya mengatakan polisi mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2017, yakni larangan adanya muatan politik dalam pementasan. Sebab, lanjut dia, dalam pementasan tersebut izinnya hanya berupa keramaian biasa.

"Nah, dalam hal ini, tata cara pemberitahuan keramaian umum dengan perizinan sebagaimana yang dilakukan Kepolisian sudah sesuai dengan PP tersebut," kata Dody saat dihubungi, Kamis (7/12/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dody mengatakan, apa yang dilakukan polisi sesuai tugasnya untuk memastikan tidak ada muatan politik dalam pementasan tersebut. Terlebih saat ini sudah memasuki masa kampanye Pemilu 2024.

"Karena saat ini sedang berlangsung tahapan kampanye, mungkin pihak Kepolisian ingin memastikan bahwa kegiatan tontonan umum yang akan dilakukan tidak mengandung unsur kegiatan politik dalam ini kampanye," jelasnya.

Dody lalu menjelaskan aturan kampanye sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU No 15 dan 20 Tahun 2023. Kegiatan kampanye haruslah ada pemberitahuan sebelumnya kepada KPU ataupun pihak kepolisian untuk melakukan pengamanan.

"Yang prinsip yang tidak boleh adalah kampanye tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada Pihak Kepolisian yang ditembuskan kepada KPU dan Bawaslu," kata dia.

"Jadi mohon ditanyakan ke pihak penyelenggara, kegiatan tersebut berupa pertunjukan atau tontonan umum atau kah kegiatan politik atau kampanye?," imbuhnya.

Polisi dan Pihak Produksi Nyatakan Tak Ada Intimidasi

Polisi dan pihak produksi juga sudah menyatakan bahwa tidak ada intimidasi terkait gelaran pentas teater itu yang menampilkan Butet Kartaredjasa sebagai aktor utama serta sastrawan Agus Noor yang berperan sebagai penulis dan direktur artistik itu.

Dalam jumpa pers di Polsek Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (5/12), hadir Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko, Kapolres Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro, Wadirintelkam Polda Metro Jaya AKBP Niko Indrayana, dan Indah dari Sekretariat Kayan Production.

Kayan Production memiliki program bernama Indonesia Kita, dengan Butet Kartaredjasa diketahui sebagai salah satu pendirinya. Program Indonesia Kita inilah yang menggelar pentas teater bertajuk Musuh Bebuyutan tersebut.

Awalnya Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan peran kepolisian untuk membantu penyelenggaraan pentas agar lancar dan aman. Kemudian, Indah dari Kayan Production menyatakan tidak ada intimidasi saat pentas berlangsung.

"Hanya mau menyampaikan bahwa saya memang yang melakukan pengurusan terkait surat-surat perizinan ke kepolisian. Untuk pengurusannya, pada saat pengurusan surat pernyataan tersebut disampaikan ke kepolisian sebelum event. Lalu tidak ada intimidasi dalam penandatanganan surat tersebut, gitu aja," kata Indah.

Setelahnya, Wadirintelkam Polda Metro Jaya AKBP Niko Indrayana menjelaskan terkait perizinan acara yang digelar pada 1 dan 2 Desember di TIM itu. Niko menjelaskan, merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2017, ada tiga jenis kegiatan keramaian umum.

"Di mana dalam kegiatan keramaian umum tersebut antara lain, yang pertama, adalah kegiatan berupa keramaian. Yang kedua adalah kegiatan yang merupakan tontonan umum, dan ketiga adalah kegiatan yang berupa arak-arakan," kata Niko.

Dari ketiga jenis kegiatan masyarakat tersebut, sesuai dengan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2017 disebutkan bahwa kegiatan itu memerlukan surat izin dari pihak kepolisian. PT Kayan Production telah mengajukan proposal permohonan izin kegiatan tersebut pada 8 November 2023.

Baca selanjutnya di halaman berikutnya.....

Simak juga 'Saat Butet Kartaredjasa Menantikan Gibran-Mahfud Adu Debat':

[Gambas:Video 20detik]


Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) kini jadi sorotan usai disetujui jadi RUU inisiatif DPR. RUU DKJ itu menuai pro-kontra lantaran mengatur soal gubernur Jakarta yang akan ditunjuk oleh Presiden.

Sebagai informasi, dalam RUU DKJ, gubernur dan wakil gubernur akan ditunjuk dan diberhentikan oleh presiden dengan memperhatikan usul DPRD. Draf ini merupakan hasil pembahasan dalam rapat pleno Baleg DPR penyusunan RUU DKJ, Senin (4/12) kemarin.

Dalam draf RUU Daerah Khusus Jakarta yang dilihat detikcom, Selasa (5/12), Jakarta nantinya ditetapkan menjadi pusat perekonomian nasional dan kawasan aglomerasi. Hal ini tertuang dalam Pasal 4.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Meski berubah dari Daerah Khusus Ibu Kota menjadi Daerah Khusus, Jakarta bakal tetap dipimpin oleh gubernur dan wakil gubernur. Akan tetapi, gubernur dan wakil gubernur Daerah Khusus Jakarta akan ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan oleh Presiden dengan memperhatikan usul dari DPRD.

Berikut ini bunyi pasalnya:

Pasal 10

(1) Provinsi Daerah Khusus Jakarta dipimpin oleh Gubernur dan dibantu oleh Wakil Gubernur.

(2) Gubernur dan Wakil Gubernur ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan oleh Presiden dengan memperhatikan usul atau pendapat DPRD.

(3) Masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan sesudahnya dapat ditunjuk dan diangkat kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan.

(4) Ketentuan mengenai penunjukan, pengangkatan, dan pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Simak pro dan kontranya di halaman berikutnya.

Saksikan Video 'Respons Mahfud soal RUU DKJ Atur Gubernur Dipilih Presiden':

[Gambas:Video 20detik]

Halaman 1 2 3 4 Selanjutnya


Viral di media sosial aksi vandalisme penempelan stiker calon legislatif (caleg) berlogo Partai Ummat di kursi penumpang bus TransJakarta (TransJ). Stiker itu kini telah dicopot.

"Sudah (dicopot stiker calegnya)," kata Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan dan Humas Transjakarta, Apriastini Bakti Bugiansri, kepada detikcom, Rabu (6/12/2023).

Apriastini mengatakan pihaknya belum menemukan lagi stiker caleg tersebut di bus lain. Sementara stiker itu hanya tertempel di salah satu bus.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Sementara belum ada di tempat lain. Ya betul (hanya di satu bus)," katanya.

Partai Ummat Akan Beri Surat Peringatan

Viral di media sosial aksi vandalisme penempelan stiker calon legislatif (caleg) berlogo Partai Ummat di kursi penumpang bus TransJakarta (TransJ). Partai Ummat tegas akan memberikan Surat Peringatan (SP) apabila calegnya melakukan hal tersebut.

"Kita lagi cari siapa pelakunya. Jika caleg maka kita akan beri surat peringatan/teguran," kata Ketua Badan Pemenangan Pemilu Nasional (BPPN) Partai Ummat Taufik Hidayat kepada wartawan, Rabu (6/12).

Taufik mengatakan partainya tak segan memecat caleg apabila tetap mengulangi aksi vandalisme tersebut selama kampanye.

"Jika masih mengulangi kita proses hingga tahap pemecatan," ujarnya.

Simak Video 'Geger Stiker Caleg Nempel di Kursi Penumpang Bus TransJ':

[Gambas:Video 20detik]


Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka bercerita menemukan SMK dengan kondisi kurang baik saat awal memimpin Kota Solo dan memberanikan diri bertindak. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo yang merupakan mantan Gubernur Jawa Tengah (Jateng) membalas pernyataan Gibran tersebut.

Hal ini berawal saat salah seorang santriwati bertanya ke Gibran terkait cara pemerintah agar santri tak kalah saing dengan siswa di sekolah umum lantaran keterbatasan teknologi dan informasi. Acara tersebut tanya jawab bertajuk 'Gibran Mendengar, Santri Bicara' di Pondok Pesantren (Ponpes) AsShiddiqiyah 2, Tangerang, Banten, Senin (4/12).

"Istilah demokrasi itu memimpin dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat, kita kan sebagai santri kita kan kekurangan, maksudnya terbatas dengan teknologi dan informasi. Terus itu bagaimana caranya pemerintah menangani agar santri-santri itu tidak kalah dengan sekolah-sekolah lain mengenai informasi dan teknologi tersebut," tanya salah seorang santriwati.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Misal kalau di sini kita terbatas akan internet atau main komputer dan segala macam, jadi otomatis kan nanti kalau kita udah lulus dari pesantren kita akan kalah dengan yang lain maksudnya mungkin dari segi teknologi. Itu bagaimana pemerintah caranya pemerintah menanggulangi? Kan pemerintah itu untuk rakyat jadi ada hak kami buat meminta jawaban dari pemerintah," imbuhnya.

Gibran mengatakan pertanyaan itu sering dilontarkan oleh siswa-siswi SMK. Gibran lalu bercerita menemukan SMK dengan kondisi kurang baik saat awal memimpin Kota Solo.

"Pertanyaannya hampir-hampir mirip sih sebenarnya. Ini juga jenis-jenis pertanyaan yang juga sering ditanyakan teman-teman yang ada di SMK ya. Tadi saya bilang masalah missmatch antara sekolah dan dunia industri. Dulu tuh waktu awal-awal saya menjabat di Solo itu kita kunjungan ke beberapa SMK ya," kata Gibran.

Putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu mengatakan urusan SMK sebenarnya merupakan ranah gubernur bukan wali kota. Namun, dia mengaku memberanikan diri.

"Sebenarnya SMK tuh bukan ranahnya wali kota sih tapi ranahnya gubernur. Tapi karena ya keadaannya kurang baik, kami memberanikan diri untuk membuat konsorsium itu isinya perusahaan-perusahaan besar seperti misalnya Astra, Sinar Mas," ujarnya.

Gibran mengatakan kondisi SMK yang ditinjaunya saat itu kurang baik. Dia mengatakan komputer di SMK itu juga masih dari zaman dulu atau jadul.

Gibran Rakabuming di Pondok Pesantren (Ponpes) Asshiddiqiyah 2 Tangerang. (Mulia Budi/detikcom)

"Itu mereka (konsorsium) kami bentuk untuk mengawal SMK negeri yang sebelumnya, mohon maaf, komputernya masih jadul, atau alat-alatnya itu masih sangat tidak ter-update. Ini kita update semuanya. Jadi apa yang dipakai di pabrik, apa yang dipakai di industri, itu sama dengan apa yang ada di sekolahnya," ujarnya.

Tak hanya itu, Gibran ingin pelajaran di sekolah terpakai di dunia kerja. Gibran ingin kurikulum di sekolah dan pelaku industri dapat saling bekerja sama.

"Jadi kita pengin apa yang dipelajari di sekolah itu nanti terpakai di dunia kerja. Yang kamu maksud itu kan? Jadi kita pengin yang namanya kurikulum itu kerja sama dengan pelaku industri. Kan yang mengerti kebutuhan industri pelaku industri itu sendiri," ujarnya.

Gibran berharap keterbukaan antara pelaku industri dan sekolah dapat terbentuk. Menurutnya, hal itu dilakukan untuk menyiapkan para siswa di dunia kerja.

"Jadi kita pengin ada keterbukaan antara sekolah dengan dunia industri jadi anak-anak apa yang dipelajari sehari-hari di sekolah itu bener-bener bisa terpakai di dunia kerja. Entah itu komputer, mesin CNC, kemarin kami banyak yang kami perbarui, gurunya juga kami upgrade. Jadi bener-bener ketika sudah lulus itu tidak perlu lagi ikut kursus-kursus lagi atau pelatihan tambahan tapi bener-bener ready siap untuk kerja ditempatkan di dunia-dunia usaha," ujarnya.

Simak juga 'Gibran Salah Sebut Asam Folat Jadi Asam Sulfat, Ini Perbedaannya':

[Gambas:Video 20detik]

Halaman 1 2 Selanjutnya


Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengharuskan pasangan capres dan cawapres untuk hadir dalam setiap sesi debat Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Meski begitu, hanya capres yang diberi kesempatan bicara saat sesi debat capres. Demikian pula saat debat cawapres, maka hanya cawapres yang akan bicara.

Format debat capres dan cawapres untuk Pilpres 2024 sempat menjadi polemik lantaran dianggap hanya menguntungkan salah satu pasangan calon. Sejumlah pejabat turut berkomentar, mulai dari anggota DPR, Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin, hingga Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno.

Komisi II DPR Komisi II DPR Kritik Format Debat Pilpres 2024

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun saat kunjungan kerja di kantor Gubernur Bali, Denpasar, Rabu (6/12/2023). (Rizki Setyo Samudero/detikBali)

Politikus PDI Perjuangan sekaligus anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun mengkritik format debat Pilpres 2024. Menurut Komarudin, debat khusus cawapres tidak perlu didampingi oleh capresnya. Ia pun seakan menyindir cawapres yang takut berdebat jika tidak didampingi capresnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Jadi, nanti atau besok kalau presiden ke mana, wakilnya harus antar-antar? Kan tidak seperti itu. Jadi, itu alasan-alasan tidak substantif semuanya," kata Komarudin di sela-sela kunjungan kerja di kantor Gubernur Bali, Denpasar, Rabu (6/12/2023).

Komarudin menyayangkan rencana perubahan format debat capres-cawapres dilakukan saat dewan sedang reses. Sebab, DPR tidak bisa menggelar rapat untuk meminta keterangan KPU saat masa reses sedang berlangsung.

"KPU itu biasa begitu, nanti tunggu waktu reses baru dia buat yang aneh-aneh," ujar Komarudin.

Legislator asal daerah pemilihan (dapil) Papua itu mengaku tak bisa berbuat banyak karena perubahan format debat capres-cawapres dilakukan saat dewan sedang reses. Sesuai aturan, kata dia, dewan tidak bisa menggelar rapat untuk meminta penjelasan kepada KPU selama masa reses.

Komarudin menegaskan perubahan Peraturan KPU harus dikonsultasikan ke DPR. Menurutnya, KPU harus bersikap dewasa agar tidak seperti putusan MK.

"Itu nggak boleh, mungkin orang trauma dengan soal Mahkamah Konstitusi kemarin makanya banyak yang tidak respons," pungkasnya.

Wapres Ma'ruf Amin Sebut Urusan KPU

Wakil Presiden Ma'ruf Amin turut mengomentari format debat capres-cawapres pada Pilpres 2024. Menurutnya, mekanisme debat adalah urusan KPU.

Ma'ruf Amin menyerahkan materi debat capres dan cawapres kepada KPU. Menurutnya, KPU memahami esensi materi debat capres dan cawapres sebelum tahap pemungutan suara dimulai.

"Saya kira itu (urusan) KPU. Mereka yang menilai hal-hal yang memang menjadi concern kita di dalam pembangunan ke depan itu seperti apa," kata Ma'ruf Amin seusai menghadiri acara RBXperience di BNDCC, Nusa Dua, Bali, Rabu (6/12/2023).

Meski begitu, ia berharap format debat capres-cawapres bisa lebih bermanfaat bagi publik. Menurutnya, warga perlu mendapat informasi yang jelas terkait visi misi para kandidat capres-cawapres melalui debat tersebut.

"(Format debat capres cawapres yang baru) lebih bermanfaat sehingga masyarakat bisa tahu. Bisa tahu bahwa (para kandidat Pemilu 2024) menguasai masalah apa nggak," imbuhnya.

Sandiaga Singgung Debat Cawapres di 2019

Sandiaga Uno memberikan keterangan pers di sela kegiatan Forum Kemitraan Bisnis Indonesia dan Tiongkok ke-4 di Labuan Bajo, Selasa (5/12/2023) (Ambrosius Ardin)

Ketua Dewan Pakar Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud Md, Sandiaga Uno, merepons polemik format baru debat calon presiden-calon wakil presiden (capres-cawapres) Pemilu 2024. Ia pun menyinggung saat dirinya mengikuti debat cawapres ketika berpasangan dengan Prabowo Subianto pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

"Format debat itu (Pilpres 2019) sudah baik menurut saya, memberikan kesempatan kepada masyarakat menilai calon presiden dan calon wakil presiden," kata Sandiaga di Labuan Bajo, Selasa malam (5/12/2023).

Sandiaga berharap perubahan format debat capres-cawapres pada Pilpres 2024 dapat memberi kesempatan masyarakat untuk lebih mengenal calon pemimpin dan program kerja yang ditawarkan. Menurutnya, debat capres-cawapres akan dinanti-nanti oleh masyarakat.

Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu menegaskan duet Ganjar-Mahfud sangat siap tampil bagaimana pun format debat pada Pilpres 2024. Sandiaga menyebut Ganjar akan tampil lugas menjabarkan visi misinya.

"Kami meyakini dengan format debat ini Pak Ganjar bisa menampilkan pemikirannya yang sat-set, yang dekat dengan rakyat, yang mampu menyampaikan secara lugas 'tuanku rakyat, jabatan hanya mandat'. Itu yang menurut saya akan menjadi sangat bermanfaat bagi masyarakat yang akan mengikuti proses ini," tandas Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) itu.

Capres-Cawapres Harus Hadir di Setiap Sesi Debat

Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari mengatakan pasangan capres-cawapres harus hadir di setiap sesi debat. Menurutnya, kehadiran pasangan capres-cawapres itu bersifat mendampingi.

"Namanya didampingi kan ya di sebelahnya kan," kata Hasyim seusai rapat bareng timses ketiga paslon capres-cawapres di Kantor KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (6/12/2023), dikutip dari detikNews.

Hasyim mengatakan pasangan capres-cawapres juga akan naik ke atas panggung mendampingi pasangannya saat debat. Dia menjelaskan saat debat capres maka hanya capres yang akan bicara, dan begitupun saat pelaksanaan debat cawapres hanya cawapres yang akan berbicara.

Hasyim menegaskan saat debat capres maka cawapres tak memiliki kesempatan untuk berbicara. Hal itu juga akan berlaku saat debat cawapres, maka capres tak memiliki kesempatan untuk bicara.

"Oh tidak, kesempatannya kan seperti saya bilang tadi sepenuhnya jadi porsi debat capres ya capres, debat cawapres ya cawapres," ujar Hasyim.

"Kalau yang bicara cawapres, yang capresnya mendampingi. Kalau bicara cawapres, capresnya mendampingi. Tapi kan yang bicara sebagaimana kesempatan bicaranya kan capres-cawapres sudah ada pembagiannya sudah ada 1-5 kan," imbuhnya.

Menurut Hasyim, diskusi sebelum debat merupakan hak dari capres-cawapres. Namun, dia menekankan porsi bicara bergantung pada proporsi debat yang telah ditentukan, yakni tiga kali debat untuk capres dan dua kali debat untuk cawapres.

"Soal beliau diskusi dulu kan urusan capres-cawapres. Yang bicara adalah saat debat capres, capres yang bicara. Saat cawapres, cawapres yang bicara," pungkasnya.

Intip Persiapan Panggung Debat Capres Pemilu 2024


Ganjar Pranowo merespons sindiran Gibran Rakabuming soal SMK di Jawa Tengah kondisinya kurang baik saat memimpin di Solo. Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno mengatakan bahwa Gibran selama ini tak pernah menyerang pihak lawan.

"Ini menandakan tensi persaingan pilpres kian panas. Gibran selama ini dinilai kalem dan tak pernah menyerang pihak lawan," kata Adi kepada wartawan, Rabu (6/12/2023).

Adi menilai bahwa sindiran Gibran dianggap sebagai serangan terbuka. Gibran dinilai sedang berupaya menguliti kelemahan Ganjar.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Tapi pernyataan Gibran soal fasilitas SMK yang buruk bagi Ganjar sepertinya dianggap serangan terbuka yang mencoba untuk menguliti kelemahan Ganjar di Jateng," katanya.

"Ganjar terlihat tak tinggal diam. Statement Gibran dianggap bagian dari tantangan debat untuk terbuka nantinya. Dan secara langsung Ganjar ingin mengajak Gibran debat terbuka nantinya soal catatan SMK itu, bukan hanya pernyataan sepenggal-sepenggal," sambungnya.

Lebih lanjut, Adi menyebut debat capres-cawapres akan menjadi bukti. Dia menyebut publik berharap Gibran bisa tampil vulgar saat debat nanti.

"Sekarang sudah masa kampanye. Perang-perangan memang sudah harus dilakukan. Yang penting terukur dan objektif. Pemilu itu ajang kompetisi beradu paling jago, bukan seperti majlis taklim yang adem ayem saling puji padahal saling bersaing," katanya.

Sebelumnya, calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, menanggapi kritikan Wali Kota Solo sekaligus calon wakil presiden nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka soal SMK dengan kondisi kurang baik saat awal dirinya memimpin Kota Solo. Ganjar mengartikan dengan kritikan tersebut, Gibran sudah siap debat.

"Saya senang karena beliau (Gibran) memberikan catatan. Jadi ini sangat bagus untuk saya, bahwa beliau pun siap debat (capres-cawapres) gitu ya," ucap Ganjar kepada wartawan di Kutai Kartanegara, Rabu (6/12).

Ganjar lalu menyinggung Gibran yang dinilai tak siap debat. Ganjar menilai Gibran siap debat.

"Jadi agak fitnah yang mengatakan beliau tidak siap debat. Beliau siap, punya catatan," lanjut Ganjar.

Simak juga 'Gibran Salah Sebut Asam Folat Jadi Asam Sulfat, Ini Perbedaannya':

[Gambas:Video 20detik]


Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah menyoroti naskah RUU Daerah Khusus Jakarta (DKJ) yang mengatur Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Jakarta (DKJ) ditunjuk dan diangkat oleh Presiden dengan memperhatikan usulan DPRD Jakarta.

Menurutnya, gagasan tersebut seperti mundur ke belakang. Pasalnya, saat masih menjadi Ibu Kota Negara, Jakarta sudah mempraktekkan proses demokrasi yang baik.

Bahkan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta menjadi barometer demokrasi nasional karena tumbuhnya partisipasi kritis warga Jakarta, meskipun Pilgub Jakarta pernah ternoda dengan munculnya politisasi agama saat tahun 2017.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Namun secara umum selama pelaksanaan Pilgub Jakarta adalah barometer politik nasional, simbol demokrasi. Banyak tokoh tokoh nasional lahir dari kepemimpinan di Jakarta seperti Joko Widodo, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), dulu kita juga mengenal Bang Ali Sadikin tokoh Petisi 50 di era Orde Baru. Praktik yang tumbuh baik ini hendaknya tidak ditarik lagi seperti zaman kegelapan, zaman otoritarian seperti masa orde baru," ujar Said dalam keterangannya, Kamis (7/12/2023).

Menyikapi usulan ini, Said menyampaikan PDIP menolak jika Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta ditunjuk oleh presiden dengan empat alasan. Pertama, kekhususan tentang Jakarta tidak boleh menjadi dasar bahwa Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta dipilih oleh Presiden selaku kepala pemerintahan, sebab hal itu tidak ada hubungannya.

"Rumusan kekhususan Jakarta harus diterjemahkan sebagai bagian dari daerah yang menyimpan sejarah perjuangan bangsa dan negara, sekaligus daerah yang menjadi pusat kegiatan bisnis dan keuangan berskala nasional dan internasional," papar Said.

Kedua, kewenangan kekhususan Jakarta yang dijabarkan dalam RUU DKJ yang terbagi dalam kewenangan urusan pemerintahan dan kelembagaan justru belum sepenuhnya menggambarkan kekhususan Jakarta menyangkut peran dan posisinya sebagai wilayah bersejarah dalam perjuangan bangsa dan negara serta pusat kawasan bisnis dan keuangan berskala nasional dan internasional.

"Meskipun dalam RUU DKJ tersebut telah detil mengatur kewenangan kekhususan Jakarta, namun ada hal yang luput dimasukkan, seperti kewenangan tata kelola pemajuan sejarah bangsa di Jakarta," imbuhnya.

Ketiga, Said menilai draft RUU Daerah Khusus Jakarta yang sekarang menjadi usul inisiatif DPR tak sejalan dengan prinsip demokrasi.

"Kami tidak setuju atas usulan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Jakarta ditunjuk dan diangkat oleh presiden dengan memperhatikan usulan DPRD Jakarta. Selain bertolak belakang dengan prinsip prinsip demokrasi, usulan ini mencabut hak politik warga Jakarta," jelasnya.

"Apalagi sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan di daerah khusus, Gubernur Jakarta akan memiliki kewenangan yang lebih daripada daerah otonom lainnya. Kewenangan yang besar seharusnya patuh pada asas demokrasi. PDI Perjuangan berkomitmen untuk merawat dan menumbuhkan demokrasi yang berkembang dengan baik di Jakarta," lanjutnya.

Keempat, meski status Jakarta nantinya tak lagi menjadi Ibu Kota, bukan berarti kepemimpinannya dapat dipilih oleh presiden. Menurut Said, pemimpin Jakarta juga harus dilakukan melalui pemilihan umum.

"Karena perannya sebagai Ibu Kota telah berakhir, dan agar berlaku adil dan kongruen seperti daerah daerah otonom lainnya, maka bupati dan wali Kota yang memerintah di Kabupaten dan Kota yang berada di wilayah Jakarta juga harus dipilih melalui pemilihan kepala daerah secara langsung, sekaligus memiliki DPRD Kabupaten Kota yang dipilih juga secara langsung. Sehingga menjadi daerah otonom, bukan lagi sebagai bagian wilayah administratif," pungkasnya.

Simak juga 'Respons Mahfud soal RUU DKJ Atur Gubernur Dipilih Presiden':

[Gambas:Video 20detik]


Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden membuat pengakuan cukup mengejutkan. Biden enggan maju lagi menjadi calon presiden (capres) di Pemilu AS tahun 2024 jika lawannya bukan mantan Presiden AS Donald Trump.

Seperti dilansir AFP, Biden menyebut dirinya tidak yakin akan kembali maju sebagai capres Partai Demokrat jika Trump tidak mencalonkan diri. Trump diketahui dari Partai Republik.

"Jika Trump tidak mencalonkan diri, saya tidak yakin saya akan mencalonkan diri. Tapi kita tidak bisa membiarkan dia menang," kata Biden saat berbicara dalam acara penggalangan dana kampanye pemilu 2024 di Weston, Massachusetts, Rabu (6/12/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Biden yang kini berusia 81 tahun memuji 'suara kuat' yang disampaikan mantan anggota parlemen AS, Liz Cheney, dari Partai Republik yang pada Minggu (3/12), memperingatkan bahwa AS sama saja 'tidur sambil berjalan menuju kediktatoran' jika Trump yang pernah dua kali dimakzulkan kembali menjabat.

Diketahui bahwa tiga media besar AS, yakni Washington Post, New York Times, dan majalah Atlantic, merilis peringatan soal ancaman yang mungkin ditimbulkan oleh masa jabatan kedua Trump jika dia memenangkan pemilu tahun depan.

Dalam acara penggalangan dana di Boston, Biden mengutip bahasa-bahasa ekstrem yang digunakan Trump dalam kampanyenya, termasuk menyebut lawan politiknya sebagai 'hama'.

Menurut Biden, bahasa semacam itu mirip seperti bahasa yang digunakan di Jerman tahun 1930-an, ketika Adolf Hitler sedang bangkit.

"Trump bahkan tidak lagi menyembunyikan apapun lagi. Dia memberi tahu kita soal apa yang akan dia lakukan. Dia bahkan tidak ragu soal itu," ucap Biden.

Simak selengkapnya di halaman selanjutnya:


Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menggelar rapat secara tertutup bersama timses tiga pasangan capres dan cawapres, pada Rabu (6/12) kemarin, berkaitan dengan debat. Pertemuan itu menghasilkan sejumlah kesepakatan.

Rapat tertutup itu digelar di gedung KPU, Menteng, Jakarta Pusat, pukul 15.00 WIB. Rapat dihadiri oleh perwakilan ketiga paslon.

Adapun mereka yang hadir yakni perwakilan Timnas AMIN yaitu Co-Kapten Timnas AMIN Nihayatul Wafiroh dan Direktur Eksekutif Timnas AMIN, Zuhad Aji. Kemudian, perwakilan TKN Prabowo-Gibran yakni Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran Burhanuddin Abdullah dan Ferry Latuhihin.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Selanjutnya, perwakilan TPN Ganjar-Mahfud yang terlihat yakni Wakil Sekretaris TPN Hotasi Nababan, Direktur Muda Politik 5.0 TPN Ganjar-Mahfud Reyhan Noor, Andrianto S, Candra, Lisa Elfina.

Berikut ini hasil rapat tertutup tersebut:

Proporsi Debat

Salah satu hasil rapat tersebut yakni berkaitan dengan proporsi debat capres dan cawapres. Ketua KPU Hasyim Asy'ari mengatakan proporsi debat terdiri atas 3 kali debat capres dan 2 kali debat cawapres.

Adapun debat pertama akan diisi oleh ketiga capres. Kemudian, debat kedua untuk pihak cawapres.

Selanjutnya, debat ketiga merupakan debat untuk capres. Lalu, debat keempat merupakan debat untuk cawapres dan debat terakhir dikhususkan untuk capres.

Capres-Cawapres Saling Mendampingi

Hasyim Asy'ari mengatakan pasangan calon capres-cawapres harus hadir di setiap sesi debat. Hasyim mengatakan kehadiran pasangan capres-cawapres itu bersifat mendampingi.

"Namanya didampingi kan ya di sebelahnya kan," kata Hasyim kepada wartawan usai rapat bareng timses ketiga paslon capres-cawapres di Kantor KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (6/12).

Hasyim mengatakan pasangan capres-cawapres juga akan naik ke atas panggung mendampingi pasangannya saat debat. Dia mengatakan saat debat capres maka hanya capres yang akan bicara, dan begitupun saat pelaksanaan debat cawapres hanya cawapres yang akan berbicara.

"Intinya yang bicara boleh dikatakan, sepenuhnya, kalau debat capres, ya sepenuhnya capres. Kalau cawapres, sepenuhnya cawapres," ujarnya.

"Oh tidak, kesempatannya kan seperti saya bilang tadi sepenuhnya jadi porsi debat capres ya capres, debat cawapres ya cawapres. Kalau yang bicara cawapres, yang capresnya mendampingi. Kalau bicara cawapres, capresnya mendampingi. Tapi kan yang bicara sebagaimana kesempatan bicaranya kan capres-cawapres sudah ada pembagiannya sudah ada 1-5 kan," tambahnya.

Baca hasil rapat lengkapnya di halaman berikutnya.

Simak Video 'Pro-Kontra soal Perubahan Format Jelang Debat Pilpres 2024':

[Gambas:Video 20detik]

Halaman 1 2 Selanjutnya


Pengasuh Pondok Pesantren An Nur Ngrukem, Bantul, DIY, Kiai Haji (KH) Yasin Nawawi mendukung paslon presiden dan wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud Md dalam Pilpres 2024. Yasin menilai keduanya merupakan pasangan ideal yang layak meneruskan kepemimpinan Presiden Joko Widodo.

Dukungan itu disampaikan Yasin saat menghadiri pertemuan bersama para kiai, nyai dan santri di Pondok Pesantren Almunawwir Krapyak Yogyakarta pada Rabu (6/12/2023) malam. Pertemuan itu juga dihadiri oleh istri Ganjar Pranowo, Siti Atikoh.

"Saya mantap memilih pasangan Ganjar dan Mahfud Md," kata Yasin dalam acara tersebut," kata Yasin dalam sambutannya, Rabu (6/12/2023) malam.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Yasin lantas mengajak masyarakat agar memilih calon pemimpin jangan hanya berdasarkan fanatik golongan semata. Menurutnya, sosok presiden dan wakil presiden harusnya mewakili seluruh golongan.

"Dalam memilih presiden dan wapres kita jangan hanya fanatik golongan karena presiden adalah pemimpin semua rakyat, semua golongan. Apakah itu NU, Muhammadiyah, bahkan Islam atau bukan, bahkan kepartaian PKB, Golkar, PDI dan sebagainya," tegasnya.

"Tapi yang harus menjadi ukuran dalam memilih presiden dan pemimpin nasional adalah apakah dia sangat cakap, mempunyai skill dan pengalaman, jujur, amanah, fathonah dan merakyat dalam arti peduli dengan rakyat. Adapun soal golongan, etnis, organisasi, muhammadiyah, NU, partai dan sebagainya itu hanya sebagai penambah kekuatan dan ikatan hati di dalam memilihnya," sambungnya.

Yasin menilai dalam Pilpres kali ini, yang paling memenuhi kriteria tersebut ialah Ganjar Pranowo dan Mahfud Md. Selain latar belakang keduanya baik, dia menilai kolaborasi Ganjar-Mahfud dapat menciptakan kepemimpinan yang baik.

"Untuk Pilpres saat ini bagi saya yang memenuhi syarat hanya pasangan bapak Ganjar Pranowo dan Mahfud Md. apa alasannya? Yaitu perpaduan dua paslon mempunyai karakter yang bagus. Kolaborasi antara pemimpin lemah lembut yang diwakilin bapak Ganjar Pranowo dan kolaborasi antara pemimpin yang mempunyai ketegasan yaitu bapak Mahfud," jelasnya.

Yakin juga memuji Ganjar-Mahfud dua sosok yang hebat, merakyat, penuh pengalaman, dan tegas di dalam pemberantasan korupsi. Dia juga menilai Mahfud dikenal sebagai pendekar hukum.

"Kolaborasi antara administrator yang cakap, Bapak Ganjar Pranowo berpengalaman di bidang pemerintahan dan pendekar hukum. Bapak Mahfud Md dan semua orang bisa menyaksikan, semua bangsa Indonesia betapa hebatnya penegakaan hukum yang dijalankan oleh Bapak Ganjar Pranowo," terangnya.

Yasin melihat dari tiga pasangan calon yang berkontestasi di Pilpres 2024, hanya Ganjar-Mahfud yang benar-benar meniti karier dari wong deso.

"Dari desa sampai ini hanya Pak Ganjar Pranowo, yang lainnya orang elite-elite tidak tahu orang kampung, orang deso. Pak Ganjar Pranowo adalah sosok yang deso, tumbuh dari desa, meniti karier dari desa, dan bisa ngewongke wong deso, mengayomi orang desa," jelas Yasin.

Atas nama komunitas pesantren, Yasin mengajak rakyat Indonesia berpikir jernih dalam menentukan calon pemimpin bangsa capres dan cawapres. Menurut dia, hanya Ganjar-Mahfud yang benar-benar layak memimpin Indonesia ini.

"Semoga Allah mengabulkan Bapak Ganjar Pranowo dan Mahfud MD bisa memenangkan Pilpres 2024 ini," kata dia.

"Insyaallah Pak Ganjar Pranowo juga meneruskan apa yang sudah baik yang sudah dilakukan Pak Jokowi untuk dilanjutkan selama program-program itu demi kepentingan rakyat, demi kesejahteraan rakyat, Pak Ganjar Pranowo pasti saya yakin Pak Ganjar meneruskan semua yang baik," sambung dia.

Sementara itu, Siti Atikoh menyampaikan terima kasih atas dukungan Kiai Yasin. Atikoh menyatakan dirinya berkeliling Jawa Barat, Jawa Tengah, dan di Yogyakarta. Atikoh melihat respons dari para Kiai di pesantren luar biasa sekali.

"Tentu ini membuat saya merasa terhormat, rasa mendapatkan dukungan moril yang luar biasa, dan ini menimbulkan optimisme bagi kami. Ternyata Insyaallah dengan dukungan dari para kiai dan doa dari beliau-beliau ini, Insyaallah semuanya akan lancar, dipermudah," kata Atikoh.


Direktur Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Viva Yoga Mauladi merespons Ganjar Pranowo yang menyebut Gibran Rakabuming Raka siap debat saat menjawab soal SMK dengan kondisi kurang bagus di Jawa Tengah. Viva menyebut bahwa narasi Prabowo maupun Gibran tak siap debat adalah sesat.

"Jika ada yang menyatakan bahwa pasangan Calon Prabowo dan Gibran menolak dan menghindari debat, itu tidak benar dan menyesatkan. Narasi itu sengaja di kemas dan di framing negatif kepada Prabowo Gibran," kata Viva kepada wartawan, Rabu (6/12/2023).

Viva menegaskan bahwa Prabowo-Gibran siap menghadapi debat sebanyak 5 kali. Bahkan, katanya tak takut jika ditantang menggunakan bahasa Inggris.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Prabowo Gibran siap lahir batin melaksanakan debat 5 kali sesuai Undang-undang. Mau ditambah lagi dengan debat memakai bahasa Inggris, ya siapa takut hehehe," katanya.

"Intinya bahwa TKN Prabowo Gibran taat dan patuh kepada Undang-undang. Format dan model debat apapun yang dibuat dan diputuskan KPU, kami siap saja," tambahnya.

Sebelumnya, calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, menanggapi kritikan Wali Kota Solo sekaligus calon wakil presiden nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka soal SMK dengan kondisi kurang baik saat awal dirinya memimpin Kota Solo. Ganjar mengartikan dengan kritikan tersebut, Gibran sudah siap debat.

"Saya senang karena beliau (Gibran) memberikan catatan. Jadi ini sangat bagus untuk saya, bahwa beliau pun siap debat (capres-cawapres) gitu ya," ucap Ganjar kepada wartawan di Kutai Kartanegara, Rabu (6/12).

Ganjar lalu menyinggung Gibran yang dinilai tak siap debat. Ganjar menilai Gibran siap debat.

"Jadi agak fitnah yang mengatakan beliau tidak siap debat. Beliau siap, punya catatan," lanjut Ganjar.

Simak Video 'Pro-Kontra soal Perubahan Format Jelang Debat Pilpres 2024':

[Gambas:Video 20detik]


Kunjungan kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Nusa Tenggara Timur (NTT) anggapan 'membuntuti' capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo . Hal ini dibantah oleh pihak Istana.

Diketahui kunjungan kerja Jokowi ke NTT dilakukan tidak berselang lama setelah Ganjar. Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana, menegaskan semua jadwal kunker Jokowi sudah direncanakan jauh-jauh hari.

"Jadwal kunker Presiden sudah direncanakan jauh-jauh hari, terkait lokasi, waktu dan juga agenda acaranya. Presiden tidak hanya mengunjungi Papua dan NTT tapi juga daerah-daerah lain. Bahkan juga kunjungan ke luar negeri," kata Ari kepada wartawan, Rabu (6/12/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ari menekankan blusukan yang dilakukan Jokowi sudah dilakukan sejak 2014, tidak hanya di momen tertentu saja. Jokowi kerap berkunjung ke daerah yang menjadi atensinya, terutama NTT dan Papua.

"Kunker-kunker blusukan ke daerah-daerah ini sudah dilakukan Presiden Jokowi sejak tahun 2014 hingga saat ini. Tidak memilih momen-momen tertentu, tidak hanya pada musim pemilu saja. Presiden sudah beberapa kali ke NTT dan Papua," ujarnya.

"Dua daerah yang mendapatkan atensi Bapak Presiden. Bahkan beliau mengunjungi kabupaten-kabupaten yang belum pernah dikunjungi Presiden RI. Beliau telah mengunjungi berbagai pelosok, pulau terdepan, kawasan perbatasan dan terisolir," lanjut Ari.

Ari menyebut dalam mengunjungi daerah-daerah, Jokowi juga sekaligus melakukan sejumlah agenda. Mulai dari mengawasi proyek strategi nasional hingga memberikan bantuan.

"Agendanya juga beragam mulai dari peresmian program proyek strategis Nasional, monitoring program-program prioritas, pembagian bantuan dan sebagainya," ucapnya.

Diketahui, Ganjar melakukan kampanye di NTT pada Jumat (1/12). Ganjar berkampanye di sejumlah tempat di NTT, di antaranya Kupang, Ende hingga Rote, sementara Jokowi bertolak ke NTT, Senin (4/12). Ganjar Pranowo mengaku tak khawatir dengan kunjungan Jokowi ke NTT.

"Oh nggak, Pak Jokowi kan Presiden," kata Ganjar menjawab pertanyaan usai dirinya menghadiri pertemuan TPD, Caleg, dan Massa Partai dan Relawan di SRITI Convention Hall, Palu, Sulteng, Senin (4/12/2023).

Ganjar mengatakan Jokowi merupakan seorang presiden yang bisa berkunjung ke mana pun. Dia pun tak masalah jika Jokowi berkunjung ke tempat-tempat yang telah didatanginya untuk kampanye.

"Karena Pak Jokowi Presiden Pak Jokowi bisa ke mana pun untuk kepentingan apapun. Saya selalu menghormati ya. Nggak apa-apa," tuturnya.

Simak juga 'Pro-Kontra soal Perubahan Format Jelang Debat Pilpres 2024':

[Gambas:Video 20detik]


Kampanye memasuki hari ke-10. Calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, masih berkeliling Kalimantan Timur. Dia juga dijadwalkan menyambangi Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Berdasarkan informasi susunan agenda yang diterima detikcom, Ganjar akan memulai lawatannya dengan menyambangi Rumah Teknologi di Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Kamis (7/12), pukul 09.55 WITA. Kunjungan itu dijadwalkan berlangsung sekitar 30 menit.

Sebagai informasi, Rumah Teknologi merupakan perwujudan perencanaan IKN sebagai kota cerdas. Rumah Teknologi merupakan destinasi edukasi mengenai konsep dan perkembangan IKN.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Kemudian Ganjar juga akan mengunjungi Titik Nol IKN yang masih berada di wilayah Sepaku.

Siang hari, Mantan Gubernur Jawa Tengah itu diagendakan kembali bertolak ke Balikpapan. Ganjar melanjutkan lawatannya dengan melakukan dialog dengan mahasiswa di Hotel Novotel, Balikpapan hingga sore hari.

Sebelumnya, pada Selasa (5/12) Ganjar Pranowo memulai kampanyenya di Kalimantan dengan berkunjung ke beberapa tempat di Balikpapan Kalimantan Timur. Kemudian pada Rabu (6/12) menyambangi Kesultanan Kutai Kartanegara dan Ibu Kota Kaltim, Samarinda.

Ganjar diketahui memang memulai kampanyenya dari wilayah timur Indonesia. Seminggu berlalu, dia telah berkampanye di Merauke (Papua), Kupang (Nusa Tenggara Timur) dan Palu (Sulawesi Tengah) dan hari ini di Kalimantan Timur.


Jelang pemilu 2024, polisi di Nganjuk bersilaturahmi dengan para tokoh ulama setempat. Mereka berdialog terkait pencegahan radikalisme serta mewujudkan pemilu yang damai.

"Kita mengajak ulama agar menjaga umat dari pengaruh radikalisme dan ujaran kebencian serta mewujudkan Pemilu damai 2024," kata Kapolres Nganjuk AKBP Muhammad di Aula Polres Nganjuk, Rabu (06/12/2023).

Muhammad menambahkan tujuan dari kegiatan silaturahmi ini sebagai sarana komunikasi bertukar informasi. Ia juga berharap ulama bisa berperan bersama-sama menjaga stabilitas keamanan.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kita sadar pentingnya menjaga tali silaturahmi dengan para ulama dan pemimpin agama karena ditangan beliau-beliau ini kemaslahatan umat disandarkan. Terlebih memasuki tahun politik saat ini peran ulama sebagai pengayom sangat dibutuhkan dalam menjaga kestabilan Kamtibmas" jelas Muhammad.

"Mari sama-sama menjaga umat kita dari pengaruh radikalisme dan ujaran kebencian yang dihembuskan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dan hanya mementingkan diri sendiri dan kelompoknya," imbuh Muhammad.

Sementara itu, salah satu tokoh agama yang hadir, Kiai Haji Syamsuddin Al-Aly mengungkapkan rasa syukur atas kepedulian Polri kepada para ulama dan tokoh masyarakat. Dimana selama ini antara Polri dan para ulama merupakan mitra kerja yang tidak dapat dipisahkan.

"Untuk itu kami berharap agar kegiatan silaturahmi ini dapat dilaksanakan secara berkala. Sehingga kami tidak ketinggalan informasi penting dan akan selalu siap bekerja berdampingan dengan Polri untuk menjaga negeri ini," ujar Kiai Syamsuddin.

Janji Anies ke Warga Bogor: Bangun Transportasi Umum Terjangkau


Istri calon presiden (capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo, Siti Atikoh, menemui para kiai, nyai dan santri di Pondok Pesantren Almunawwir Krapyak Yogyakarta malam ini. Atikoh berdiskusi serta diberi wejangan kuat menghadapi fitnah menjelang Pemilu 2024 mendatang.

Pantauan detikcom di lokasi, Kamis (7/12/2023) malam, acara digelar di Komplek Arafah (K3) di Ponpes Almunawwir Krapyak Yogyakarta dihadiri oleh para kiai dan nyai dari sejumlah ponpes di DIY. Atikoh memohon doa restu untuk pasangan calon presiden dan wakil presiden Ganjar Pranowo dan Mahfud Md.

"Terima kasih sekali lagi, tadi sudah didoakan. mohon doa restunya, dukungannya, tadi banyak sekali kita berdiskusi terkait dinamika di Pemilu mendatang, termasuk salah satunya bagaimana kami harus selalu kuat menghadapi semua tantangan yang ada, salah satunya adalah fitnah-fitnah yang ada," kata Atikoh saat berdiskusi.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Janji Bakal Majukan Pesantren

Atikoh kemudian membeberkan komitmen paslon Ganjar-Mahfud terhadap kemajuan pesantren. Prinsipnya, Atikoh memastikan keduanya bakal memberikan atensi khusus terhadap pesantren.

"Ganjar-Mahfud akan memberikan perhatian penuh ke pesantren sebagai lembaga pendidikan lembaga dakwah dan pengandian kepada masyarakat setempat," jelasnya.

Atikoh juga menyampaikan Ganjar-Mahfud akan mengoptimalkan dana abadi pesantren untuk meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan di ponpes, beasiswa santri untuk kesejahteraan pengasuh, dan pendidik ustaz serta ustazah. Meskipun kesejahteraan ustaz dan ustazah sudah pernah dilakukan Ganjar saat menjabat sebagai gubernur Jawa Tengah.

"Ganjar-Mahfud akan mengoptimalkan dana abadi pesantren untuk meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan di ppesantren, beasiswa santri untuk kesejahteraan pengasuh dan pendidik ustad dan ustazah," jelasnya.

Selain itu, lanjut Atikoh, Ganjar-Mahfud akan meningkatkan pemerataan ponpes, tidak hanya pesantren besar saja. Kemudian Ganjar-Mahfud akan memfasilitasi program penyamarataan sehingga lulusan pesantren dapat mudah masuk perguruan tinggi umum.

"Beasiswa santri juga diperluas. Kemudian Mas Ganjar-Pak Mahfud akan mempersiapkan ekosistem membekali santri agar siap kerja. Misalnya fasilitasi BUMN agar memiliki program magang dan ekskul di pesantren," kata Atikoh.

Tak hanya itu, tambah Atikoh, Ganjar-Mahfud akan membuat program santripreneur sehingga santri melek pada ekonomi kreatif berbasis digital.

"Kemudian ketujuh, Ganjar-Mahfud akan memfasilitasi ma'had ali agar semakin banyak dan berkualitas," tandas Atikoh.


Debat capres-cawapres Pilpres 2024 perdana akan digelar pekan depan. Kapten Tim Pemenangan Nasional Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN) M Syaugi mengatakan akan menggelar nonton bareng (nobar) debat capres dan cawapres.

"Oh ada (nobar debat capres dan cawapres). Jadi kita dari tim AMIN ini dalam debat capres ingin mengadakan nobar," kata Syaigi kepada wartawan di Menteng, Jakarta Pusat (Jakpus), Rabu (6/12/2023).

Syaugi mengajak pendukung AMIN untuk bersama menonton debat. Agar dapat melihat hasil dan kualitas debat AMIN.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Untuk semua yang pendukung AMIN untuk menonton sehingga membuat keyakinan ngajak saudara tetangga temannya. Supaya melihat bagaimana hasil dari debat tersebut," jelasnya.

"Sehingga seperti Pak Anies selalu mengatakan rakyat harus diberitahu. Bagaimana kemampuan calon presiden dan calon wakil presidennya, mudah-mudahan lancar," tambahnya.

Syaugi mengatakan pihaknya sudah mempersiapkan nobar capres dan cawapres.

"(Persiapannya) Siap kan sudah tahu itu. Ya di setiap tempat (nobarnya)," tuturnya.

Tema Debat Pilpres 2024

Sebelumnya, Ketua KPU Hasyim Asy'ari menjelaskan proporsi pembagian debat capres-cawapres untuk Pilpres 2024. Dia mengatakan ada 5 kali debat yang akan digelar.

Hasyim mengatakan proporsi debat terdiri atas 3 kali debat capres dan 2 kali debat cawapres. Dia mengatakan debat perdana merupakan debat untuk capres dengan tema pemerintahan, hukum, HAM, Pemberantasan korupsi hingga penguatan demokrasi.

"Untuk topik debat atau tema debat. Debat pertama yang akan menjadi porsinya capres untuk berdebat itu temanya meliputi pemerintahan, hukum, HAM, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik dan kerukunan warga," kata Hasyim kepada wartawan usai rapat bareng timses ketiga paslon capres-cawapres di Kantor KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (6/12).

Simak Video 'Pro-Kontra soal Perubahan Format Jelang Debat Pilpres 2024':

[Gambas:Video 20detik]


Ketua KPU RI, Hasyim Asy’ari, menyebut sudah ada anggaran pemilu untuk situasi Covid-19. Namun digunakan atau tidaknya anggaran tersebut, merujuk pada kebijakan pemerintah.


Acara konser yang digelar Solidarity Bikers Indonesia (SBI) di Tugu Pahlawan Surabaya diduga disusupi agenda kampanye. Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep menghadiri acara tersebut.

Ketua SBI Firosya Shalati mengakui bahwa pada acara Goyang Santuy di Tugu Pahlawan dirinya memang mengundang Kaesang sebagai tokoh anak muda. Ia mengundang Kaesang untuk meramaikan acara bikers.

"Kaesang memang diundang, sebagai tokoh milenial, tokoh anak muda, supaya beliau ikut meramaikan acara ini. Kan beliau juga suka motor. Sebagai anak muda sempat beberapa kali ikut kegiatan anak motor," kata Firosya di Tugu Pahlawan, Rabu (6/12/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Terkait atribut partai yang ada di Tugu Pahlawan, mengingat Kaesang merupakan Ketum PSI, Firosya mengaku bahwa hal itu merupakan kebetulan. Dia menyebut atribut partai itu dipasang oleh massa PSI.

"Kalau partai politik kebetulan aja. Karena kita tidak bisa memungkiri mas Kaesang sebagai ketua umum salah satu partai politik. Jadi otomatis mungkin massa datang secara sendirinya," ujarnya.

"Ini free HTM, kami tidak membatasi dan tidak ada larangan. Cuman untuk bendera yang masuk kami cegah sedini mungkin, tidak terbawa masuk sampai venue. Baliho ya temen-temen mungkin pasang sendiri," katanya.

Selain itu, banyak penonton yang datang mengenakan kaos hitam berlogo dan bertuliskan PSI di acara itu. Dia mengatakan pihaknya tidak bisa mengontrol semua pengunjung yang datang.

"Yang jelas kami sudah cegah sedini mungkin, karena pintu masuk ada 3, kami sulit mengontrol. Apalagi baju, masak kita suruh copot? Di depan sudah dibatasi. Di luar anak-anak motor pakai jaket, mungkin nggak kelihatan yang jaga di luar. Akhirnya bisa masuk," jelasnya.

Kaesang Pangarep menghadiri acara bikers yang izinnya konser tapi banyak atribut PSI di Tugu Pahlawan. (Foto: Esti Widiyana/detikJatim)

Kaesang sendiri datang di akhir acara. Dia hanya menyapa dan berkeliling venue secara singkat kemudian meninggalkan lokasi acara tersebut.

"Beliau memang diundang sebagai undangan, terserah beliau datangnya kapan. Kalau datang terakhir monggo. Tadi keliling melihat anak-anak muda, UMKM didatangi," pungkasnya.

Pantauan detikJatim, di sebelah traffic light depan Tugu Pahlawan terdapat bendera PSI terpasang. Kemudian, di depan pintu masuk Tugu Pahlawan terdapat dua baliho besar gambar Kaesang sebagai ketua PSI dan anak bikers.

Di dalam lapangan Tugu Pahlawan juga terdapat beberapa anak muda yang mengenakan kaos berwarna hitam bertuliskan dan berlambang PSI. Tentunya acara ini menimbulkan tanda tanya apakah ada unsur kampanye di Tugu Pahlawan.

"Izinnya ke Disbudporapar acara bikers membuat konser. Saya dapat informasi ada dugaan atribut (partai)," kata Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga, serta Pariwisata (Disbudporapar) Surabaya Wiwiek Widayati saat ditemui detikJatim di ruang kerjanya.

Izin acara diajukan oleh Solidarity Bikers Indonesia kdpada Disbudporapar pada Selasa (5/12) atau sehari sebelum acara. Disbudporapar pun memberikan izin, karena di dalam surat izin tidak menyinggung kampanye maupun partai politik.

"Yang saya sampaikan, kami memberi izin bikers untuk konser. Malam ini ada laporan dugaan unsur politik. Kami klarifikasi bahwa tidak ada kampanye (pada izin) yang saya tahu bikers untuk konser," jelasnya. "Yang jelas tidak ada istilah partai dalam pengajuan izin. Murni konser soludaridas bikers."

Berdasarkan surat KPU Surabaya No 614.1 tahun 2023 tentang penetapan lokasi pemasangan alat peraga kampanye pemilihan umum tahun 2024 di wilayah Surabaya, penetapan lokasi pemasangan alat peraga kampanye sudah ditetapkan.

Dalam surat KPU Surabaya itu juga tertulis bahwa Jalan Pahlawan boleh memasang alat peraga kampanye. "Sepanjang Tidak Dipasang di Tugu Pahlawan," demikian bunyi surat KPU tersebut.

Dendang Sayang PSI Menang


Cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, menegaskan hanya ingin menghadiri forum debat capres dan cawapres yang resmi. Dia mengatakan hanya akan mengikuti debat yang diselenggarakan oleh KPU.

"Saya datang yang debat resmi," kata Gibran di Grand Sahid, Jakarta Pusat, Rabu (6/12/2023). Gibran ditanya soal alasan absen di acara dialog salah satu stasiun TV.

Gibran justru bertanya balik apakah acara yang tak dihadirinya merupakan forum debat resmi oleh KPU.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"KPU bukan? Ya sudah," ujarnya singkat.

Diketahui, Gibran menghadiri acara deklarasi dukungan oleh Pergerakan Perempuan Muda Nahdliyyin (Perdana) di Jakarta, malam ini. Acara ini diadakan dalam waktu yang sama dengan acara dialog salah satu stasiun TV tersebut.

Gibran Bantah Format Beda Debat Cawapres untuk Untungkan Dirinya


Ketum PSI Kaesang Pangarep akhirnya buka suara terkait pernyataan kadernya, Ade Armando, yang menyinggung politik dinasti di Yogyakarta. Kaesang menegaskan PSI taat dengan konstitusi dan menghormati adat dan konstitusi di Yogyakarta.

"Kami dari partai PSI taat sama konstitusi apalagi yang menyangkut dengan daerah keistimewaan dari Daerah Istimewa Yogyakarta," ujar Kaesang di salah satu kafe di pusat Kota Surabaya, dilansir detikJatim, Rabu (6/12/2023).

Kaesang mempersilakan siapapun kader untuk keluar dari PSI jika tidak bisa mengikuti aturan main di PSI. Dia juga menyebut Ade Armando secara khusus.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Jadi buat kader PSI yang tidak bisa mengikuti Undang-Undang maupun Undang-Undang Dasar (UUD), itu juga buat bang Ade (Ade Armando) maupun kader yang lain yang enggak bisa taat, bisa keluar saja dari PSI," tegasnya.

Diketahui, Ade Armando sebelumnya menyampaikan kritik kepada para mahasiswa khususnya Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI) dan Universitas Gajah Mada (UGM), yang menggelar aksi protes terkait politik dinasti.

Ade Armando menyebut bahwa BEM UI dan BEM UGM ironi karena sesungguhnya Daerah Istimewa Yogyakarta yang mempraktikkan politik dinasti. Hal itu disampaikan Ade Armando lewat akun X miliknya.

Baca berita lengkapnya di sini.

Simak Video 'Warga Jogja Laporkan Ade Armando ke Polda DIY':

[Gambas:Video 20detik]


Acara konser yang digelar oleh Solidarity Bikers Indonesia (SBI) di Tugu Pahlawan Surabaya ternyata dihadiri Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep. Acara yang izin kegiatannya murni konser itu menjadi bernuansa kampanye partai politik.

Pantauan detikJatim, di sebelah traffic light depan Tugu Pahlawan ada sejumlah bendera PSI yang terpasang. Selain itu, di depan pintu masuk Tugu Pahlawan juga ada 2 baliho besar bergambar Kaesang sebagai ketua PSI dan anak bikers.

Acara konser yang digelar bikers di Tugu Pahlawan diwarnai Baliho PSI dan Kaesang Pangarep. (Foto: Esti Widiyana/detikJatim)

Di lapangan Tugu Pahlawan sendiri juga terdapat sejumlah anak muda yang mengenakan kaos berwarna hitam bertuliskan dan berlambang PSI. Tentunya acara ini menimbulkan tanda tanya apakah ada unsur kampanye di Tugu Pahlawan?

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Sekitar pukul 22.13 WIB, acara konser ditutup dan warga yang datang mulai meninggalkan tempat. Lantas bagaimana dengan perizinan acara yang telah masuk ke Pemkot Surabaya?

"Izinnya ke Disbudporapar acara bikers membuat konser. Saya dapat informasi ada dugaan atribut (partai)," kata Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga, serta Pariwisata (Disbudporapar) Surabaya Wiwiek Widayati saat ditemui detikJatim di ruang kerjanya, Rabu (6/12/2023).

Ketum PSI Kaesang Pangarep menghadiri acara bikers yang izinnya ke Pemkot Surabaya cuma konser, bukan acara kampanye politik (Foto: Esti Widiyana/detikJatim)

Izin acara diajukan oleh Solidarity Bikers Indonesia kepada Disbudporapar pada Selasa (5/12) atau sehari sebelum acara. Disbudporapar pun memberikan izin karena di dalam surat izin itu tidak menyinggung adanya unsur kampanye maupun partai politik.

"Yang saya sampaikan, kami memberi izin bikers untuk konser. Malam ini ada laporan dugaan unsur politik. Kami klarifikasi bahwa tidak ada kampanye (pada izin) yang saya tahu bikers untuk konser," jelasnya. "Yang jelas tidak ada istilah atau partai dalam pengajuan izin. Murni konser solidaritas bikers."

Sebagai bentuk tindak lanjut atas dugaan penyalahgunaan perizinan itu, pihaknya akan berkoordinasi dengan Bakesbangpol. Karena jika benar ada unsur politik di dalamnya, ranah penindakan ada pada Bawaslu, Disbudporapar hanya pemberi izin acara.

Ke depan, kata Wiwiek, pihaknya akan lebih detail melihat perizinan yang masuk. Khususnya tamu yang datang apakah ada unsur kampanye maupun unsur politik. Hal ini akan menjadi pertimbangan untuk pemberian izin acara.

Suasana yang meliput Tugu Pahlawan saat acara konser yang digelar bikers ternyata dihadiri Ketum PSI Kaesang Pangarep. (Foto: Esti Widiyana/detikJatim)

"Lebih detail lagi. Karena sudah masuk masa kampanye, lebih detail agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan," pungkasnya.

Dendang Sayang PSI Menang