Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Ummat Provinsi Bali mendaftarkan 24 kadernya sebagai bakal calon legislatif (bacaleg) DPRD Provinsi ke KPU Bali. Namun, bacaleg mereka yang masuk dalam daftar calon sementara (DCS) hanya tersisa lima orang.

Ketua DPW Partai Ummat Bali Waras Priyangga mengaku tak mempermasalahkan banyaknya bacaleg mereka yang rontok. Ia pun menerima DCS yang telah ditetapkan oleh KPU Bali. "Apa yang disampaikan KPU, kami terima. Karena di partai lain tidak jauh berbeda dengan kami," ujar Waras saat dihubungi detikBali, Senin (21/8/2023).

Meski begitu, DPW Partai Ummat bakal mempelajari keputusan KPU Bali terkait penetapan DCS tersebut. Waras juga akan melakukan koordinasi internal ihwal banyaknya bacaleg Partai Ummat yang dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Sebetulnya kami sudah penuhi itu keterwakilan perempuan, apa yang menjadi persyaratan peraturan undang-undangnya. Kalau ada hasil seperti itu, kami akan diskusikan dengan teman-teman wilayah sebelum DCT (daftar calon tetap) dikeluarkan KPU," jelasnya.

Di sisi lain, Waras mengungkapkan tak menutup kemungkinan partainya akan mengganti nama-nama yang masuk ke dalam DCS. Meski begitu, ia menilai lima bacaleg yang lolos dalam DCS itu sudah sesuai harapan DPP Ummat.

Waras mengaku lebih mementingkan kualitas dibandingkan kuantitas calon. "Caleg-caleg yang ada akan kami maksimalkan dan kompetensinya tidak perlu diragukan lagi," tandasnya.

Sebelumnya, KPU Provinsi Bali menetapkan sebanyak 560 DCS anggota DPRD Provinsi Bali untuk Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Adapun partai dengan DCS terbanyak, yakni PKB, Gerindra, Golkar, dan PDI Perjuangan, yang sama-sama memiliki 55 calon sementara.

Amien Rais Desak Jokowi Lebih Konkret Beri Bantuan ke Palestina


BEM KM Unnes (Universitas Negeri Semarang) berharap kampusnya juga menjadi ajang bagi para bakal calon presiden (bacapres) mengungkapkan ide dan gagasan mereka dalam debat terbuka.

Ketua BEM KM Unnes, Fajar Rahmat Sidik mengatakan pihaknya mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengatur peserta pemilu tetap dapat hadir di tempat pendidikan dan fasilitas pemerintah asalkan tanpa atribut kampanye dan atas undangan pihak yang bertanggung jawab.

"Kita mengapresiasi atas putusan MK tersebut. Institusi pendidikan memang seharusnya menjadi mimbar bebas yang ilmiah. Adu argumen, bukan sentimen," kata Fajar saat dihubungi detikJateng, Senin (21/8/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Menurutnya, debat terbuka di kampus bisa menunjukkan kualitas masing-masing bacapres.

"Kampus jadi tempat alternatif untuk menguliti ide dan gagasan para bacapres. Di sana kita bisa melihat kualitas para capres secara langsung," ujar Fajar.

"Bila dipercaya, BEM KM Unnes siap menjadi penyelenggara mimbar ilmiah tersebut. Kita lihat mana capres yang punya gagasan ke depan, hanya menjual kinerja atasan, atau bahkan hanya omongan pepesan kosong belaka," sambungnya.

Saat ditanya apakah BEM KM Unnes ikut menantang bacapres dalam hal ini Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan seperti halnya BEM UI, Fajar menegaskan pihaknya siap mengundang mereka.

"Mengundang para capres datang ke Unnes," tegasnya.

Dilansir detikNews, Ketua BEM UI Melki Sedek Huang dalam keterangannya mengundang bacapres datang ke kampusnya.

"Jika memang punya nyali, BEM UI mengundang semua calon presiden/bakal calon presiden untuk hadir ke UI karena kami siap untuk menguliti semua isi pikiran kalian," kata Melki dalam keterangannya, dikutip dari detikNews, Senin (21/8).

Dia menegaskan, kampanye-kampanye politik dan ucapan-ucapan politikus sudah semakin membosankan. Anak muda dari kalangan mahasiswa UI ingin adu argumen dengan para bakal capres.

"Kami siap menyampaikan aspirasi kami dan mendebat seluruh argumen kalian jika perlu. Kami tak mau masa depan bangsa ini digantungkan pada calon pemimpin yang hanya berfokus pada kampanye, pencitraan, dan lip service tak bermutu. Kami butuh pemimpin yang cerdas dan berpihak untuk rakyat banyak," ujar Melki.

Mahfud Sebut Aspek Pidana Al-Zaytun Segera Diselesaikan-Kurikulum Dievaluasi


Agenda pengumuman PDIP terhadap nasib Budiman Sudjatmiko buntut aksi dukung Prabowo Subianto tidak jadi digelar hari ini. Agenda tersebut ditunda.

Informasi pembatalan ini diketahui dari broadcast yang beredar. Tapi tidak dijelaskan kapan pengumuman dilakukan.

"Hari ini belum ada rencana konferensi pers. Jadi mohon maklum," demikian bunyi informasi tersebut, Senin (21/8/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Sebelumnya soal PDIP yang akan mengumumkan nasib Budiman hari ini itu diungkap Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Dia memastikan akan memberikan sanksi disiplin tegas. Hasto mengatakan Ketua DPP Bidang Kehormatan PDIP Komarudin Watubun yang akan mengumumkan sanksi terhadap Budiman hari ini.

"Nanti, Pak Komarudin akan mengumumkan, yang jelas partai tidak mentolerir terhadap tindakan indisipliner setiap kader partai. Partai akan mengambil suatu tindakan yang tegas," kata Hasto di sela Rakerda III DPD PDIP Kalimantan Timur di Balikpapan, seperti dalam keterangan tertulis, Minggu (20/8/2023) kemarin.

Hasto mengultimatum Budiman atas langkahnya itu. Hasto menekankan opsi sanksi terhadap Budiman yakni mengundurkan diri atau menerima pemecatan.

"Opsinya mengundurkan diri atau menerima sanksi pemecatan," katanya.

Simak Video 'Dukung Prabowo, Budiman Tegaskan Ogah Mundur dari PDIP':

[Gambas:Video 20detik]


Sejumlah nama menghiasi daftar calon sementara (DCS) Pileg 2024 dari Dapil IX. Mantan Bupati hingga komedian bakal berebut kursi untuk duduk sebagai anggota DPR RI.

Dapil IX sendiri meliputi Kabupaten Subang, Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Sumedang. Dihimpun dari data KPU RI sebagaimana dilihat detikJabar pada Senin (21/8/2023), ada 132 daftar calon sementara Dapil Jabar IX yang berasal dari 18 partai. Mereka akan memperebutkan 8 kursi di DPR RI.

Penetapan 132 DCS ini berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1039 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum 2024.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Mantan Bupati Subang Eef Hidayat bakal menantang para incumbent yang kembali mencalonkan diri di Dapil Jabar IX. Eef diusung Partai NasDem dengan nomor urut 1.

Komedian Aa Oni Suwarman juga nyaleg di Dapil Jabar IX. Oni yang saat ini menjabat sebagai Anggota DPD RI, mencalonkan diri melalui Partai Perindo dengan nomor urut 1.

Tak hanya mantan bupati dan komedian, para incumbent di dapil ini juga kembali bertarung di pileg DPR RI 2024-2029.

Mereka adalah KH Maman Imanulhaq dari PKB dengan nomor urut 1, H Jeffry Romdonny dari Partai Gerindra dengan nomor urut 1 dan H Hasanuddin dari PDI Perjuangan nomor urut 1.

Selain itu ada, H Sutrisno dari PDI Perjuangan nomor urut 4, Hj Itje Siti dari Partai Golkar dengan nomor urut 1, H Nurhasan Zaidi dari PKS dengan nomor urut 1, Farah Puteri Nahlia dari PAN dengan nomor urut 2 dan Linda Megawati dari Demokrat dengan nomor urut 1.

Dukung Prabowo Capres 2024, PBB: Keputusan Ini Mutlak


Waketum Partai NasDem Ahmad Ali menyebut tidak ada komunikasi dari anggota DPR RI Fraksi NasDem Hillary Brigitta Lasut yang masuk sebagai daftar caleg sementara (DCS) dari Partai Demokrat. Ali meminta KPU menggugurkan status Hillary Lasut yang terdaftar sebagai caleg Demokrat.

"Belum ada (komunikasi dari Hillary), harusnya KPU menggugurkan ini, harusnya KPU men-TMS yang bersangkutan," ujar Ali saat dihubungi, Senin (21/8/2023).

Ali menduga Hillary memiliki kartu tanda anggota (KTA) ganda sehingga bisa terdaftar sebagai bacaleg di Demokrat. Ia berbicara soal integritas yang semestinya dimiliki oleh kader.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Karena secara aturan orang tidak bisa memiliki KTA ganda. Di sini kita bicara tentang integritas, you mau pindah ke partai lain dengan pertimbangan, itu hak kamu. Tapi, di sisi lain kamu harus menanggalkan fasilitas yang kamu miliki dari partai sebelumnya. Makanya saya minta KPU untuk men-TMS kan ini," ujarnya.

Diketahui, Hillary merupakan anggota DPR RI termuda yang melenggang ke Senayan lewat Fraksi NasDem. Kini, Hillary masuk dalam DCS Demokrat Daerah Pemilihan atau Dapil Sulawesi Utara seperti dilihat detikcom di situs KPU per Senin (21/8/2023).

Hillary mendapatkan nomor urut 1 di Dapil Sulawesi Utara. Hillary tercatat bertempat tinggal di Kepulauan Talaud.

Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Demokrat Andi Arief buka suara soal Hillary yang masuk daftar caleg sementara mereka. Andi Arief menyebut adalah hal wajar jika Hillary maju sebagai caleg dari Demokrat.

"Wajar, karena ayahnya ketua Demokrat Sulut," kata Andi Arief saat dikonfirmasi.

Simak juga 'Saat KPU Tetapkan 9.925 Bacaleg DPR RI Masuk Daftar Calon Sementara':

[Gambas:Video 20detik]


Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia menantang para bakal calon presiden (bacapres) berdiskusi atau debat terbuka di lingkungan kampus. Menurut BEM Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto, lebih seru jika para bacapres itu hadir bersamaan.

"Jangan sendiri-sendiri. Nggak head to head jadinya nanti," kata Ketua BEM Unsoed Purwokerto, Bagus Hadikusuma melalui pesan tertulis kepada detikJateng, Senin (21/8/2023).

Seperti diketahui, tantangan debat terbuka di lingkungan kampus itu buntut dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang diketok pada 15 Agustus 2023.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dalam putusan itu, MK mengabulkan gugatan terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017, khususnya Pasal 280 ayat (1) huruf h. Konsekuensinya, kampanye di tempat ibadah dilarang total. Namun peserta pemilu tetap dapat hadir di tempat pendidikan dan fasilitas pemerintah asalkan tanpa atribut kampanye dan atas undangan pihak yang bertanggung jawab.

"Kalau dari kita menarik ya. Untuk para bacapres itu debat terbuka di kampus alih-alih kampanye masuk kampus. Hal ini bisa menjadi kegiatan yang berkualitas," ujar Bagus.

Menurut dia, kampus memiliki civitas akademika yang bisa mengkritisi program para bacapres.

"Karena yang akan menjadi panelis dan audiensnya adalah civitas akademika yang memiliki daya kritis dan pisau analisis yang tajam dan komprehensif," ucapnya.

Bagus berharap agar bacapres seperti Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto tidak datang sendiri-sendiri ke kampus. Dia berharap agar ketiganya mau secara bersama melakukan debat terbuka di lingkungan kampus.

Dilansir detikNews, putusan MK yang melarang total kampanye di tempat ibadah dan masih membolehkan kampanye dalam tanda kutip-di tempat pendidikan dan fasilitas pemerintahan adalah Putusan MK Nomor 65/PUU-XXI/2023. Penggugatnya adalah Ong Yenni dan Handrey Mantiri.

Lewat putusan itu, MK menghapus Penjelasan Pasal 280 ayat 1 huruf h UU Pemilu. Adapun 280 ayat 1 huruf h UU Pemilu direvisi. MK menyatakan Pasal 280 ayat 1 huruf h UU Pemilu diubah menjadi:

Pelaksana, peserta dan tim kampanye Pemilu dilarang menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan, kecuali untuk fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan sepanjang mendapat izin dari penanggung jawab tempat dimaksud dan hadir tanpa atribut kampanye pemilu.

Ganjar Ingatkan Bahaya Hoaks Saat Hadiri Haul KH Dalhar Watucongol


KPU telah mengumumkan Daftar Calon Anggota Legislatif Sementara (DCS) untuk DPR RI, termasuk untuk daerah pemilihan (Dapil) Banten I yang meliputi Lebak dan Pandeglang. Dapil Banten I ini bakal menjadi arena pertarungan satu keluarga berebut kursi DPR.

Dilihat dari situs Info Pemilu KPU, Senin (21/8/2023), tampak nama-nama beken bakal berebut kursi DPR dari dapil ini. Ada enam kursi DPR yang diperebutkan dari dapil ini.

Dapil ini bakal berisi pertarungan bapak dan anak-anaknya, yakni Achmad Dimyati Natakusumah dengan Rizki Aulia Natakusumah dan Risya Azzahra Rahimah Natakusumah. Achmad Dimyati merupakan anggota DPR RI petahana dari PKS.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Rizki Aulia Natakusumah merupakan putra dari Achmad Dimyati sekaligus anggota DPR petahana dari Demokrat. Sementara, Risya Azzahra Rahimah Natakusumah merupakan putri Achmad Dimyati. Risya maju sebagai caleg dari dapil ini lewat PKB.

Selain itu, ada juga nama sejarawan Bonnie Triyana yang maju sebagai caleg dari PDIP. Istri mantan Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy, Adde Rosi Khoerunnisa, juga maju sebagai caleg dari Partai Golkar. Andika merupakan anak mantan Gubernur Banten Ratu Atut.

Berikutnya, ada juga pertarungan dari keluarga mantan Bupati Lebak Mulyadi Jayabaya di dapil ini, yakni Iti Octavia Jayabaya dari Partai Demokrat, M Hasbi Asyidiki Jayabaya dari PDIP dan Vivi Sumantri Jayabaya dari Partai Perindo.

Nama beken lain di Dapil ini ialah Ketua Bappilu Partai Demokrat Andi Arief. Ada juga Ketua Majelis Nasional Partai Buruh Agus Ruli Ardiansyah yang maju lewat dapil Banten I.

Sebagai informasi, data di dalam DCS masih bersifat sementara dan dibuat KPU untuk kepentingan publik. Data dapat mengalami perubahan saat penetapan caleg secara resmi.

Simak juga 'Deretan Artis yang Berebut Kursi DPR':

[Gambas:Video 20detik]


Anggota DPR RI Fraksi NasDem Hillary Brigitta Lasut terdaftar sebagai daftar caleg sementara (DCS) dari Partai Demokrat. Waketum NasDem Ahmad Ali mengaku kaget dengan pemberitaan yang beredar.

"Saya kaget juga mendengar itu, karena setahu saya Hillary ini anggota DPR RI dari Partai NasDem yang masih aktif hari ini. Kemudian di sisi lain syarat untuk jadi bacaleg dia harus menjadi anggota partai politik (parpol) di mana dia akan mencalonkan," kata Ali saat dihubungi, Senin (21/8/2023).

Ali menduga Hillary memiliki dua kartu tanda anggota (KTA) partai politik. Ia menyebut NasDem menghargai jika Hillary Brigitta Lasut ingin berpindah partai namun harus disertai dengan mekanisme yang berlaku.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kalau saat ini Hillary Anggota DPR RI dari Partai NasDem dengan demikian dia juga harus ber-KTA Partai NasDem. Artinya Hilary punya dua KTA saat ini kan. Jadi dia memiliki 2 KTA saya tidak tahu bagaimana caranya kemudian ini bisa demikian," ujar Ali.

"Dia tidak pernah mengundurkan diri, terus kemudian dia melompat ke Partai Demokrat. Sebenarnya kita hargai kalau you mau menjadi caleg tempat lain, ya mbok mundur gitu loh," sambungnya.

Diketahui, Hillary merupakan anggota DPR RI termuda yang melenggang ke Senayan lewat Fraksi NasDem. Kini, Hillary masuk dalam DCS Demokrat Daerah Pemilihan atau Dapil Sulawesi Utara seperti dilihat detikcom di situs KPU per Senin (21/8/2023).

Hillary Brigitta Lasut mendapatkan nomor urut 1 di Dapil Sulawesi Utara. Hillary tercatat bertempat tinggal di Kepulauan Talaud.

Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Demokrat Andi Arief buka suara soal Hillary yang masuk daftar caleg sementara mereka. Andi Arief menyebut adalah hal wajar jika Hillary maju sebagai caleg dari Demokrat.

"Wajar, karena ayahnya ketua Demokrat Sulut," kata Andi Arief saat dikonfirmasi.

Simak juga 'Deretan Artis yang Berebut Kursi DPR':

[Gambas:Video 20detik]


Eks Menkominfo Johnny G Plate tidak terdaftar dalam daftar calon legislatif sementara (DCS) DPR RI dari NasDem. Diketahui, Johnny Plate kini berstatus tersangka di kasus korupsi BTS.

Sebelumnya Johnny G Plate diajukan sebagai bacaleg usulan NasDem untuk daerah pemilihan (Dapil) Nusa Tenggara Timur I.

Dilihat detikcom Senin (21/8/2023), di laman resmi KPU, NasDem mengusulkan 6 nama di dapil NTT I. Namun tidak ada nama Johnny G Plate.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Keenam nama itu adalah Julie Sutrisno Laiskodat, Christian Rotok, Anwar Pua Geno, Ludgardis Servianna Wadasiani, Imanuel Ekadianus Blegur, dan Paskalis A Da Cunha.

Ketum Partai NasDem Surya Paloh pernah mengatakan pihaknya berkonsultasi dengan KPU soal nasib Johnny G Plate yang maju bakal calon legislatif (caleg) di Pemilu 2024. Pasalnya, Johnny G Plate ditetapkan tersangka dan ditahan dalam kasus korupsi BTS.

"Ini akan kita konsultasikan dengan KPU. Kalau memang KPU menyatakan oke, kita masih berasas presumption of innocence, praduga tak bersalah. Jelas itu," kata Surya Paloh di NasDem Tower, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (17/5/2023).

Surya Paloh tak pikir panjang untuk memberikan bantuan hukum NasDem kepada Johnny G Plate. NasDem, kata Paloh, tak asing dengan bantuan hukum.

"Bantuan hukum wajib. Kawan-kawan di luar partai saja minta bantuan hukum kita kasih, apalagi sekretaris jenderal partai, kewajiban kita memberikannya," ujarnya.

KPU Ungkap Status Bacaleg Gugur

Ketua Divisi Teknis KPU RI Idham Holik mengatakan status bacaleg Johnny Plate akan gugur jika sudah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap (inkrah). "Dalam aturan itu harus berkekuatan hukum tetap, harus berstatus putusan hukum tetap, inkrah namanya kalau dalam Undang-Undang Pemilu maupun Peraturan KPU," ujar Idham di kompleks Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (17/5).

Simak juga 'Deretan Artis yang Berebut Kursi DPR':

[Gambas:Video 20detik]


Video yang menampilkan Wali Kota Medan Bobby Nasution mengajak mendukung Ganjar Pranowo sebagai capres di Pilpres 2024 beredar. Bobby menyebut sebagai petugas partai dirinya mengikuti arahan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

"Ya sebagai petugas partai, sebagai petugas partai kita mengikuti apa yang diarahkan oleh Ibu Ketua Umum, oleh PDI Perjuangan," kata Bobby Nasution usai rapat paripurna di DPRD Medan, Senin (21/8/2023) seperti dilansir detikSumut.

Menantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) tersebut menyebutkan jika seluruh petugas partai harus sejalan dan satu tujuan. Petugas partai, kata Bobby, harus mengikuti arahan yang disampaikan.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Seluruh kader PDI Perjuangan harus sejalan, harus satu tujuan, sebagai kader partai sebagai petugas partai mengikuti aturan-aturan dan arahan-arahan yang disampaikan," tutupnya.

Sebelumnya, video yang memperlihatkan Wali Kota Medan Bobby Afif Nasution mengajak untuk mendukung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden di Pilpres 2024 beredar. PDIP menyebut Bobby sebagai kader PDIP memang wajib melakukan hal itu.

Dilihat pada Senin (21/8), dalam video itu Bobby mengenakan baju merah berlogo PDIP saat memberikan pernyataan. Bobby mengajak mendukung Ganjar karena menilai Gubernur Jawa Tengah itu memiliki rekam jejak yang jelas.

Baca di sini.


Menko Polhukam Mahfud Md membandingkan korupsi yang terjadi era orde baru dengan saat ini. Mahfud mengatakan korupsi saat ini terjadi sebelum Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) dibentuk.

"Sekarang korupsi nya terjadi di sini, sebelum ke sini sudah korupsi sekarang . Mau membuat anggaran, saudara, membuat anggaran gitu, APBN nya belum jadi udah tawar menawar. Tawar menawar sekarang, " kata Mahfud saat dialog kebangsaan bertajuk Strategi Nasional di bidang Polhukam Guna Antisipasi Dinamika Politik Global di Lemdiklat Polri disiarkan secara langsung melalui YouTube, Senin (21/8/2023).

Mahfud mencontohkan salah satunya tawar menawar yang dilakukan oleh kepala daerah. Dia mengatakan kepala daerah menyuap anggota dewan agar proyek yang diinginkan diusulkan dan masuk ke dalam APBN.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Misalnya saya gubernur, saya ingin menunjukan kepada rakyat untuk membangun rumah sakit besar segini, lobi ke Jakarta. DPR tolong dong diusulkan, saya mau membuat rumah sakit di sana. Gubernur sana, tolong dibuat kan saya mau membuat jalan provinsi di sana. Yang sana, saya mau membuat sekolah di sana. Lobi sebelum APBN nya jadi, datang ke DPR. 'Berapa anggarannya?' 'Rp 200 miliar' 'Oke nanti saya masukan di APBN Rp 200 miliar, tapi bayar dulu sekarang 7 persen'," ujarnya.

Mahfud menjelaskan korupsi zaman Soeharto terjadi karena adanya korupsi kolusi dan nepotisme (KKN). Di mana korupsi zaman tersebut menguntungkan Soeharto, keluarga beserta kolegannya yang terjadi pada tingkat pelaksanaan proyek sehingga merugikan negara.

"Uangnya belum ada, ditulis aja belum, sudah disuruh bayar 7 persen. Belum jadi ini anggaran sudah dikorupsi di sini. Itu yang masuk-masuk penjara itu menyuap untuk masuk APBN. Zaman Pak Harto tuh nggak ada," ucapnya.

Mahfud menyampaikan korupsi saat ini semakin tidak terkendali. Dia mengatakan korupsi menjadi persoalan bersama.

"Itu sebabnya saya katakan, korupsi sekarang semakin tidak terkendali. Sesak nafas kita tuh melihatnya. Coba saya katakan lihat ke atas tuh, oh apa itu pesawat Garuda, oh ada korupsinya itu. Lihat ke laut di Bakamla, di Basarnas korupsi lagi . Ke hutan, korupsi di hutan, ke tambang, korupsi di tambang, kesehatan, rumah sakit, korupsi di rumah sakit dengan obat-obatan. Nah ini persoalan kita sekarang urusan korupsi," imbuhnya.

Simak juga 'Mahfud Ungkap Penelitian KPK: Pemilu Selalu Diiringi dengan Upaya Korupsi':

[Gambas:Video 20detik]


Relawan Santri untuk Mas Gibran atau Relasi Gibran menyatakan dukungan agar Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres di Pilpres 2024. Begini respons Gibran usai mendapat dukungan dari luar Kota Solo itu.

Ditemui di Balai Kota Solo, Gibran mempersilakan jika ada dukungan dari para relawan tersebut.

"Ya silakan saja," kata Gibran, Senin (21/8/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu menjawab santai mengenai dukungan tersebut. Gibran mengaku tidak pernah menawarkan maupun mengajukan diri.

"Kita kan nggak pernah menawarkan diri, (nggak) mengajukan diri, jadi ya gitu ya," ujarnya.

Kader PDIP itu pun menegaskan ia sesuai dengan instruksi pimpinan pusat partai untuk Pilpres 2024. Saat ini, kata Gibran, instruksi dari partai yakni menempelkan stiker bacapres Ganjar Pranowo.

"Ya kita ikuti instruksi pusat, pemasangan stiker juga instruksi pusat, bukan hanya saya saja tapi semua daerah," tutur.

Dilansir dari detikNews, santri dari berbagai daerah di Indonesia bergabung dalam Relawan Santri untuk Mas Gibran (Relasi Gibran). Kelompok relawan ini mendukung Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden di Pilpres 2024 mendatang, mendampingi calon presiden Prabowo Subianto.

"Relasi Gibran adalah ikhtiar untuk harapan baru, agar Indonesia terus bangkit, Mas Gibran adalah pemimpin muda yang bisa merepresentasikan harapan generasi milenial," kata Koordinator Nasional Relasi Gibran Abdul Fuad Amirul Adha dalam keterangan tertulis, Minggu (20/8).

Fuad menegaskan Relasi Gibran menjadi ikhtiar bersatunya para santri di seluruh Indonesia yang diwujudkan dalam satu ikatan lahir maupun batin.

Gibran Dapat Doa Ponpes di Bogor Agar Jadi Cawapres Prabowo


Jubir Partai Garuda Teddy Gusnaidi menangkap gelagat tidak sehat jelang Pemilu 2024. Dia menyinggung ada pemaksaan kehendak politik namun berlindung atas nama demokrasi.

"Menjelang Pemilu 2024, sudah mulai terlihat ada pemaksaan kehendak (pilihan politik) terjadi, cuma kali ini agak berbeda, kalau dulu kita melawan orang-orang yang jelas-jelas antidemokrasi, kalau kini pelakunya adalah orang-orang yang berdandan seperti orang-orang yang mendukung demokrasi," kata Teddy dalam keterangan tertulis, Senin (21/8/2023).

Ia mengatakan setiap orang punya hak untuk mengarahkan dukungan atau pilihan politiknya, karena itu bagian dari amanat UUD 45. Menurutnya, orang-orang yang dianggap berubah pilihan, diserang oleh pihak-pihak yang merasa memiliki hak atas pilihan orang lain. Merasa memiliki kekuasaan bahwa orang lain harus sama dengan diri mereka.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Pola ini kami lihat mulai tumbuh. Mereka mempermasalahkan pilihan politik orang lain dan melakukan serangan yang sangat masif. Padahal yang berlaga bukan orang-orang tersebut, tetapi yang diserang secara masif orang-orang tersebut, dibunuh karakternya, hanya karena orang-orang tersebut menggunakan haknya," ungkapnya.

Ia mengatakan pihak-pihak yang memaksakan kehendak adalah orang yang mengaku pembela demokrasi dan menjunjung keadilan tapi melakukan tindakan yang anti terhadap demokrasi. Menurutnya, mereka merampas kemerdekaan orang lain hanya karena tidak mau ikut dengan pilihan mereka.

"Ini hal baru dan ini tidak sehat," tutupnya.

Simak juga 'Alasan Jokowi Berkali-kali Ingatkan Jangan Salah Pilih Pemimpin':

[Gambas:Video 20detik]


Video yang menampilkan Wali Kota Medan Bobby Nasution mengajak untuk mendukung Ganjar Pranowo sebagai capres di Pilpres 2024 beredar. Bobby mengaku sebagai petugas partai mengikuti arahan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

"Ya sebagai petugas partai, sebagai petugas partai kita mengikuti apa yang diarahkan oleh Ibu Ketua Umum, oleh PDI Perjuangan," kata Bobby Nasution usai rapat paripurna di DPRD Medan, Senin (21/8/2023).

Menantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) tersebut menyebutkan jika seluruh petugas partai harus sejalan dan satu tujuan. Petugas partai, kata Bobby, harus mengikuti arahan yang disampaikan.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Seluruh kader PDI Perjuangan harus sejalan, harus satu tujuan, sebagai kader partai sebagai petugas partai mengikuti aturan-aturan dan arahan-arahan yang disampaikan," tutupnya.

Sebelumnya, video yang memperlihatkan Wali Kota Medan Bobby Afif Nasution mengajak untuk mendukung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden di Pilpres 2024 beredar. PDIP menyebut Bobby sebagai kader PDIP memang wajib melakukan hal itu.

Dilihat detikSumut, Senin (21/8/2023), dalam video terlihat Bobby mengenakan baju merah berlogo PDIP saat memberikan pernyataan. Bobby mengajak mendukung Ganjar karena menilai Gubernur Jawa Tengah itu memiliki rekam jejak yang jelas.

"Saya Muhammad Bobby Afif Nasution, Wali Kota Medan, ingin menyampaikan dan ingin mengajak untuk sama-sama bisa memilih pemimpin yang sudah jelas track record-nya seperti Bapak Ganjar Pranowo untuk bisa kita pilih pada Pilpres 2024 nanti," kata Bobby dalam video itu.

Selain mengajak mendukung Ganjar, dalam video itu Bobby juga mengajak untuk mendukung PDIP. Menantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengajak agar memenangkan PDIP tiga kali berturut-turut.

PDIP Sumut menyebut Bobby memang memiliki kewajiban untuk mendukung dan memenangkan Ganjar Pranowo.

"Sebagai kader partai yang ditugaskan menjadi kepala daerah, tentu punya kewajiban dan tanggung jawab memenangkan calon presiden yang diusung PDI Perjuangan," Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan (PDIP) Sumut, Aswan Jaya.


Juru bicara (Jubir) bakal calon presiden (Bacapres) Anies Baswedan, Surya Tjandra menyambut baik tantangan BEM UI yang meminta tiga capres kampanye di kampus. Pihak Anies terbuka dengan senang hati.

"Tentu ini akan menjadi tantangan yang dengan senang hati diterima Pak Anies," kata Juru Bicara Anies, Surya Tjandra, saat dikonfirmasi, Senin (21/8/2023).

Surya menyebut tim Anies memang sedang menyasar anak muda untuk diskusi terkait pandangan bangsa ke depan. Ia mengatakan mayoritas masyarakat akan mengetahui gagasan Anies usai bertemu secara langsung.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kami di tim Anies juga sedang giat menyasar kelompok milenial dan pekerja muda yang memang rentan sekali situasinya saat ini. Banyak kelompok mahasiswa mendukung setelah merasakan sentuhan langsung dari Pak Anies," ujar Surya.

Surya mengatakan dalam waktu dekat Anies memang akan menghadiri acara kebangsaan di Fisip UI. Acara tersebut akan diselenggarakan pada 29 Agustus 2023.

"Yep, kebetulan tanggal 29 Agustus 2023 Fisip UI bikin kuliah kebangsaan dengan mengundang tiga bacapres, rencananya Anies Baswedan akan hadir," ujarnya.

Adapun dalam media sosialnya, Anies telah menyanggupi tantangan BEM UI ini. Anies bertanya kapan jadwal pertemuan akan berlangsung. "Yuk kapan?," kata Anies.

Tantangan BEM UI

Diketahui, pasca-putusan Mahkamah Konstitusi (MK), BEM UI menantang para bakal calon presiden (capres) untuk datang ke kampusnya. Mahasiswa jaket kuning ingin mendebat para bakal capres.

"Jika memang punya nyali, BEM UI mengundang semua calon presiden/bakal calon presiden untuk hadir ke UI karena kami siap untuk menguliti semua isi pikiran kalian," kata Ketua BEM UI Melki Sedek Huang dalam keterangan tertulis berjudul 'Silakan Datang ke UI Jika Berani!', diterima detikcom pada Senin (21/8/2023).

Tantangan ini diluncurkan BEM UI menyambut putusan MK yang diketok pada 15 Agustus 2023 lalu. MK mengabulkan gugatan terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017, khususnya Pasal 280 ayat (1) huruf h. Konsekuensinya, kampanye di tempat ibadah dilarang total. Namun peserta pemilu tetap dapat hadir di tempat pendidikan dan fasilitas pemerintah asalkan tanpa atribut kampanye dan atas undangan pihak yang bertanggung jawab. Menurut BEM UI, ini harus dimanfaatkan maksimal.

"Kebolehan institusi pendidikan untuk mengundang para calon pemimpin harus digunakan untuk menguji substansi dan isi otak tiap calon pemimpin, bukannya jadi ladang cari muka para pimpinan kampus dan ladang main mata kaum intelektual dan politisi saja," kata Melki Sedek Huang.

Dia merasakan kampanye-kampanye politik dan ucapan-ucapan politikus sudah semakin membosankan saja. Anak-anak tidak tertarik dengan lip service, politik identitas, serta pencitraan politik. Anak muda dari kalangan mahasiswa UI ingin adu argumen dengan para bakal capres.

"Kami siap menyampaikan aspirasi kami dan mendebat seluruh argumen kalian jika perlu. Kami tak mau masa depan bangsa ini digantungkan pada calon pemimpin yang hanya berfokus pada kampanye, pencitraan, dan lip service tak bermutu. Kami butuh pemimpin yang cerdas dan berpihak untuk rakyat banyak," kata Melki.

Simak juga 'Demokrat Kembali Desak Anies Segera Umumkan Cawapres: Sudah Kelamaan':

[Gambas:Video 20detik]


Sejumlah politikus, eks birokrat, hingga artis diprediksi akan bersaing ketat memperebutkan kursi DPR RI. Persaingan alot menuju Gedung Senayan itu terlihat di Dapil Jawa Timur (Jatim) VI.

Dapil Jatim VI meliputi Kabupaten Blitar, Kota Blitar, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Kediri, Kota Kediri. Pada Pileg 2019 lalu, 9 kursi tersebut diraih oleh sejumlah partai.

Rinciannya, PDI Perjuangan (PDIP) meraih 3 kursi. Kemudian PKB meraih 2 kursi. Sisa 4 kursi lainnya terbagi rata ke Gerindra, Golkar, PAN, dan NasDem.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Pada Pileg 2024 kali ini, berdasar data daftar calon sementara (DCS) yang diumumkan KPU RI, 8 dari 9 petahana kembali maju.

Dari PDIP, 2 dari 3 petahana maju kembali. Yakni Sri Rahayu dan Arteria Dahlan. Sementara Guruh Sukarno Putra yang pada Pileg 2019 lalu terpilih dari Dapil Jatim VI, kini tidak terdaftar di DCS.

Dari PKB, 2 petahananya kembali maju yakni Anggia Erma Rini dan An'im Falachuddin Mahrus.

Golkar juga kembali mencalonkan Sarmuji di Dapil Jatim VI. Wakil Ketua Komisi VI DPR RI itu meraih 137.110 di Dapil Jatim VI pada Pileg 2019 lalu dan menjadi caleg dengan raihan suara terbanyak di dapil tersebut.

Kemudian, PAN mencalonkan kembali Ahmad Rizki Sadig yang merupakan Ketua PAN Jawa Timur.

Petahana dari Gerindra yakni Endro Hermono yang kembali maju. Lalu dari NasDem yakni Nurhadi yang juga maju lagi dari Dapil Jatim VI.

Sejumlah nama-nama baru, baik dari sesama partai maupun partai lain akan berebut 9 kursi DPR RI dari Dapil Jatim VI.

Nama yang menjadi sorotan ialah Eks Sekdaprov Jatim Heru Tjahjono yang maju sebagai Caleg DPR RI dari Golkar di Dapil Jatim VI. Mantan Bupati Tulungagung 2003-2013 itu mendapat nomor urut 4 dalam pengumuman DCS DPR RI.

"Saya siap mengkuningkan Dapil Jatim VI," ujar Heru saat dikonfirmasi detikJatim, Senin (21/8/2023).

Golkar juga memasang kakak ipar dari Ketum Golkar Airlangga Hartarto, yakni Kusuma Judi Leksono. Selain itu, Golkar juga mencalonkan salah satu eks tim hukum Anas Urbaningrum yakni Carrel Ticualu.

Sementara itu, PDIP sebagai partai dengan kursi terbanyak di Dapil Jatim VI memasang musisi pencipta lagu rambut putih untuk Ganjar Pranowo yakni Pulung Agustanto.

Gerindra pun kembali memasang cucu Soekarno yakni M Mahardhika Suprapto di Dapil Jatim VI. Pada Pileg 2019 lalu, Mahardhika gagal melangkah ke Senayan dari dapil yang sama.

Sementara, Perindo memasang artis Venna Melinda di Dapil Jatim VI. Venna pernah menjadi Anggota DPR RI di Dapil Jatim VI pada 2014-2019 lalu lewat Partai Demokrat. Pada Pileg 2019, Venna maju kembali di dapil yang sama namun sudah pindah ke NasDem. Saat itu, Venna gagal melangkah ke Senayan pada 2019.

Rapat Komisi III-Polri, Fraksi NasDem Singgung Netralitas Kepala Daerah


Menko Polhukam Mahfud Md menyampaikan polisi tidak perlu mempersoalkan konstitusi benar atau salah. Sebab, hal tersebut merupakan urusan akademisi, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), dan partai politik (parpol).

Hal itu disampaikan Mahfud saat dialog kebangsaan bertajuk Strategi Nasional di bidang Polhukam Guna Antisipasi Dinamika Politik Global di Lemdiklat Polri disiarkan secara langsung melalui YouTube, Senin (21/8/2023).

"Saudara nggak perlu mempersoalkan konstitusi itu benar atau salah, itu bukan urusan Saudara. Konstitusi yang masih berlaku harus diikuti. Urusan konstitusi benar atau jelek atau baik, itu urusan akademisi, urusan MPR, urusan partai politik," kata Mahfud.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Mahfud menyampaikan ada suara untuk melakukan amandemen konstitusi. Suara itu muncul saat sidang tahunan MPR pekan lalu.

"Kenapa saya harus mengatakan ini, karena sekarang ini, kemarin di MPR, sidang MPR tanggal 16 (Agustus 2023) itu sudah ada suara, konstitusi harus diamandemen karena yang sekarang ini banyak bolong-bolong," tuturnya.

Mahfud mengatakan polisi harus tetap menegakkan hukum tanpa perlu menunggu amandemen konstitusi. Mahfud minta polisi tak perlu ikut memperdebatkan soal perubahan konstitusi.

"Nah, Saudara, itu sebagai pikiran akademis boleh, tapi polisi harus menegakkan hukum tanpa menunggu amandemen konstitusi. Sebelum ada perubahan resmi dari MPR, itulah konstitusi yang berlaku. Dan tidak usah ikut memperdebatkan polisi itu, baik atau tidak, benar apa tidak, biar itu sudah ada sendiri. Partai politik kemudian yang bergabung di DPR kemudian DPD berkumpul di MPR, nah di situlah kalau mau ngubah konstitusi," ujarnya.

Mahfud tak mempermasalahkan ada usulan mengubah konstitusi. Sebab, sudah tujuh kali konstitusi diubah. Dia menyebut konstitusi bisa diubah kalau tuntutan perkembangan politik, sosial, ekonomi, dan budaya berubah.

"Ini ramai nih sekarang, ada rencana perubahan konstitusi. Ya ndak papa. Saudara, konstitusi dalam teorinya itu resultante, apa resultante? Kesepakatan yang bisa berubah kalau waktunya berubah. Bisa berubah kalau tuntutan perkembangan poleksosbud (politik, sosial, ekonomi, budaya)-nya berubah. Jadi bisa saja. Nggak ada konstitusi itu sakral, kalau bisa diubah ya diubah saja. Buktinya kita berubah konstitusi, tujuh kali ndak papa tuh," imbuhnya.

Lebih lanjut mahfud mengatakan, sebagai penyelenggara negara, harus taat pada konstitusi yang berlaku. Dia mengingatkan untuk tidak sering mengubah konstitusi. Sebab sudah tujuh kali konstitusi diubah namun selalu dianggap salah.

"Kita sebagai penyelenggara negara di bidang masing-masing harus tunduk pada konstitusi sebelum secara resmi diubah. Urusan mengubah itu urusan lembaga lain. Dan harus saya ingatkan, jangan terlalu sering ingin mengubah. Karena zaman itu berkembang, memang selalu ada tuntutan. Tetapi kita lihat coba tujuh kali perubahan tadi, setiap diubah selalu dibilang salah," imbuhnya.

Simak juga 'Jokowi soal Wacana Amandemen UUD 1945: Sebaiknya Setelah Pemilu':

[Gambas:Video 20detik]


Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bali akan menyurati Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten/Kota se-Bali. KPU mengingatkan agar aparatur sipil negara (ASN) harus mengundurkan diri sebelum nama mereka tercatat sebagai bakal calon legislatif (bacaleg) di daftar calon tetap (DCT).

"Kami tadi pleno sudah menyepakati akan bersurat kepada BKD seluruh Bali dan Forum Kepala Desa Lurah seluruh Bali. Kalau ada anggotanya yang mencalonkan diri, tapi belum mengundurkan diri harus segera dilakukan (mengundurkan diri) sebelum DCT ditetapkan," kata Ketua KPU Bali I Dewa Agung Gede Lidartawan di kantor KPU Bali, Senin (21/8/2023).

KPU Bali, Lidartawan melanjutkan, meminta BKD untuk mengecek ASN atau tenaga kontrak yang masuk dalam daftar calon sementara (DCS). BKD diharap segera melapor kepada KPU Bali jika menemukan hal tersebut.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

BKD, Lidartawan menjelaskan, bisa memberikan sanksi pada ASN yang belum mengundurkan diri meski namanya tercatat dalam DCT caleg. Sebab, saat sudah ditetapkan dalam DCT, artinya ASN tersebut tidak bisa menjadi PNS karena merupakan kader partai politik.

Lidartawan menuturkan masyarakat bisa memberikan masukan terkait penetapan DCS caleg yang ditetapkan oleh KPU. Masukan tersebut bisa disampaikan sejak 19 Agustus hingga 28 Agustus 2023.

Menurut Lidartawan, pengaduan masyarakat (dumas) di Bali terkait penetapan DCS caleg masih sangat minim. Ia khawatir KPU Bali dianggap tidak profesional karena meloloskan calon yang tidak memenuhi syarat. "Padahal kami menunggu aduan masyarakat," ujarnya.

Sebelumnya, KPU Bali menetapkan sebanyak 560 DCS anggota DPRD Bali untuk Pemilu 2024. Selain itu, KPU juga telah menetapkan 17 calon DCS anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Bali.

Petinggi PDIP Naik Andong ke KPU Daftarkan Caleg 2024


Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia atau BEM UI menantang para bakal calon presiden untuk berkampanye di kampus. Juru bicara Menhan Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak, menyebut Prabowo siap berdialog dengan siapa pun.

"Pak Prabowo siap dialog dengan siapa pun di mana pun, apalagi di kampus, beliau hobi dan senang diskusi dengan para intelektual," kata Dahnil saat dikonfirmasi, Senin (21/8/2023).

Sementara itu, juru bicara Gerindra Habiburokhman menyebut Prabowo akan terbuka mendatangi kampus jika memang sudah waktunya kampanye dan juga diundang. Habiburokhman menyebut ketua umum Gerindra itu mempunyai banyak gagasan untuk didiskusikan dengan kampus.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Iya dengan senang hati Pak Prabowo siap hadir di berbagai kampus untuk berdialog dengan warga kampus. Banyak sekali gagasan gagasan besar beliau, terkait masalah masalah kebangsaan, yang perlu didiskusikan atau diberi masukan oleh civitas akademika," kata Habiburokhman.

"Intinya kami akan selalu mematuhi semua putusan Mahkamah Konstitusi," imbuhnya.

Pasca-putusan Mahkamah Konstitusi (MK), BEM UI menantang para bakal calon presiden untuk datang ke kampusnya. Mahasiswa jaket kuning ingin mendebat para bakal capres.

"Jika memang punya nyali, BEM UI mengundang semua calon presiden/bakal calon presiden untuk hadir ke UI karena kami siap untuk menguliti semua isi pikiran kalian," kata Ketua BEM UI Melki Sedek Huang dalam keterangan tertulis berjudul 'Silakan Datang ke UI Jika Berani!', diterima detikcom pada Senin (21/8).

Simak juga 'Jejak Pertemuan Budiman dengan Prabowo Berujung Sanksi 'Mundur atau Dipecat'':

[Gambas:Video 20detik]


Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lebak mengumumkan daftar calon sementara (DCS) anggota DPRD Lebak untuk pemilu legislatif 2024. Ada 560 DCS dari 18 partai politik yang akan berebut kursi DPRD Lebak.

Penetapan DCS diumumkan melalui laman KPU Lebak. Pengumumannya diunggah tanggal 19 Agustus 2023.

"KPU Kabupaten Lebak mengumumkan daftar calon sementara (DCS) anggota DPRD Kabupaten Lebak dan persentase keterwakilan perempuan," sebut Ketua KPU Lebak Nimatullah dalam pengumuman yang dilihat detikcom, Senin (21/8/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Rekapitulasi DCS anggota DPRD Lebak ada 560 dari 18 partai politik," tambahnya.

Melalui pengumuman tersebut, KPU juga meminta masyarakat memberikan masukan dan tanggapan pada calon anggota DPRD yang sudah ditetapkan jadi DCS. Permintaan ini merujuk pada Pasal 71 Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Menurut Nimatullah, masyarakat bisa menyampaikan masukan melalui laman info pemilu, datang langsung ke kantor KPU Lebak, atau melalui alamat email KPU Lebak. Masukannya disampaikan secara tertulis dengan menyertakan identitas diri.

"Bahwa masyarakat dapat menyampaikan masukan dan tanggapan dari tanggal 19-28 Agustus 2023," jelasnya.

Berikut Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Lebak:

- Partai Kebangkitan Bangsa (PKB): Laki-laki 34, Perempuan 16

- Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra): Laki-laki 31, Perempuan 19

- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P): Laki-laki 32, Perempuan 18

- Partai Golongan Karya (Golkar): Laki-laki 31, Perempuan 19

- Partai NasDem: Laki-laki 33, Perempuan 17

- Partai Buruh: Laki-laki 6, Perempuan 5

- Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora Indonesia): Laki-laki 6, Perempuan 1

- Partai Keadilan Sejahtera (PKS): Laki-laki 31, Perempuan 19

- Partai Kebangkitan Nusantara (PKN): Laki-laki 1, Perempuan 1

- Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura): Laki-laki 16, Perempuan 11

- Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda): Laki-laki 5, Perempuan 5

- Partai Amanat Nasional (PAN): Laki-laki 15, Perempuan 12

- Partai Bulan Bintang (PBB): Laki-laki 5, Perempuan 2

- Partai Demokrat: Laki-laki 36, Perempuan 14

- Partai Solidaritas Indonesia (PSI): Laki-laki 16, Perempuan 11

- Partai Persatuan Indonesia (Perindo): Laki-laki 32, Perempuan 18

- Partai Persatuan Pembangunan (PPP): Laki-laki 21, Perempuan 12

- Partai Ummat: Laki-laki 4, Perempuan 2

Simak juga 'Saat 9.925 Bacaleg DPR RI Diumumkan Besok, KPU: Warga Bisa Beri Masukan':

[Gambas:Video 20detik]


KPU RI telah menetapkan daftar calon sementara (DCS) DPR RI untuk pemilihan legislatif (Pileg) 2024. Untuk daerah pemilihan (dapil) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) para bakal calon akan memperebutkan 4 kursi DPR RI.

Dari DCS yang dikeluarkan oleh KPU itu terdapat nama-nama cukup familiar di Provinsi Kepri. Mereka adalah Mantan Gubernur Kepri, Wakil Gubernur, Kapolda Kepri, Bupati, Wali Kota hingga mantan Kepala BP Batam.

Dapil Kepri sendiri terdiri dari 7 Kabupaten Kota yakni Kota Batam, Tanjungpinang, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun, Kabupaten Lingga dan Kabupaten Natuna.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Pada Pemilu 2019 lalu emapt anggota DPR RI dapil Kepri itu berasal dari empat partai. Keempat partai yang berhasil meraih kursi pada pemilu lalu yakni Partai PDIP, NasDem, Golkar dan PAN.

Dari DCS yang dikeluarkan oleh KPU, para petahana kembali maju untuk merebut kursi DPR RI. Selain itu terlihat beberapa pendatang baru.

Mantan Gubernur Kepri Isdianto (periode 2020-2021) juga ikut bertarung memperebutkan kursi DPR-RI. Ia maju dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB )

PDI-P sendiri pada pileg 2024 memajukan mantan Wakil Gubernur Kepri periode 2010-2015 sekaligus Ketua DPD PDIP Kepri, Soerya Respationo. Dia akan bersaing dengan rekan separtainya yang merupakan incumbent DPR RI Mayjen TNI (Purnawirawan) Sturman Panjaitan.

Partai Golkar kembali memajukan Cen Sui Lan anggota DPR RI saat ini. Cen sendiri akan bertarung dengan rekan satu partainya yakni Rizki Faisal yang merupakan Wakil Ketua DPRD Kepri sekaligus sekretaris DPD Golkar Kepri.

Partai Nasdem juga terlihat kembali memajukan anggota DPR RI periode saat ini Nyat Kadir. Nyat Kadir sendiri diketahui sebagai mantan Wali Kota Batam (2001-2004) dan telah dua periode menjadi anggota DPR RI dari dapil Kepri.

Nyat Kadir sendiri akan bersaing dengan rekan satu satu partainya yakni Randi Zulmariadi, Randi merupakan anak Wali Kota Batam Muhammad Rudi dan Wakil Gubernur Kepri, Marlin Agustina.

Partai Amanat Nasional (PAN) juga kembali memajukan mantan Menpan RB, Asman Abnur sebagai calon anggota DPR RI dapil Kepri. Asman Abnur sendiri merupakan anggota DPR RI dapil Kepri selama dua periode.

Partai Hanura juga memajukan mantan Kapolda Kepri Irjen (Purn) Yotje Mende sebagai bakal calon DPR RI dapil Kepri. Partai Demokrat juga memajukan mantan Kepala BP Batam, Mustofa Widjaja.

Mantan Bupati Kabupaten Lingga dua periode Alias Wello Pada pileg 2024 juga ikut memperebutkan kursi DPR-RI dapil Kepri. Alias Wello maju calon DPR RI melalui partai Perindo.

Selain itu sejumlah tokoh politik lainnya juga ikut maju DPR RI dapil seperti mantan calon Wakil Gubernur Suryani dari partai PKS, ketua DPD Demokrat Kepri Aneng. Ketua DPW PKB Kepri Rocky Marciano Bawole dan Endipat Wijaya ketua DPP Partai Gerindra.

Monyet Liar Ganggu Permukiman Warga Batam, Ada yang Sempat Bawa Pisau


Ketua DPP PDIP Said Abdullah tak jemawa Ganjar Pranowo unggul dari Anies Baswedan di simulasi capres head to head survei Litbang Kompas. Said enggan meremehkan sembari mengandaikan Ganjar dan Anies menjadi satu kekuatan.

"Walaupun unggul dengan Mas Anies, kami tidak merasa jemawa. Apalagi jika Ganjar harus head to head dengan Pak Prabowo masih kalah tipis. Tentu ini akan menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki strategi pemenangan buat Ganjar Pranowo," kata Said kepada wartawan, Senin (21/8/2023).

Meski begitu, Said menilai Anies bukan kompetitor yang patut diremehkan elektabilitasnya. Dia lantas bicara kalau keduanya dapat bergabung menjadi satu kekuatan di 2024 nanti.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Bagi kami, Anies Baswedan bukan kompetitor yang patut diremehkan. Beliau dengan Ganjar adalah sosok calon pemimpin yang cerdas. Keduanya sama sama dalam satu almamater, kampus terhebat di Indonesia, yakni Universitas Gajah Mada. Apalagi jika keduanya bisa bergabung menjadi satu kekuatan, tentu akan makin bagus buat masa depan kepemimpinan nasional kita ke depan, sama sama masih muda, cerdas, dan enerjik," ujarnya.

Sebelumnya, Ganjar Pranowo unggul dari Anies Baswedan dalam survei head to head capres Litbang Kompas. Ganjar 60,1 persen dan Anies 39,9 persen periode Agustus 2023.

Survei Litbang Kompas dilakukan secara periodik melalui wawancara tatap muka yang dimulai 27 Juli hingga 7 Agustus 2023. Dilihat Senin (21/8/2023), responden dalam survei ini sebanyak 1.364 yang dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan bertingkat di 38 provinsi se-Indonesia.

Adapun tingkat kepercayaannya 95 persen dengan margin of error ± 2,65 persen. Kesalahan di luar pemilihan sampel mungkin terjadi.

Data survei juga ditampilkan sejak periode Januari, Juni, dan Oktober 2022. Kemudian ditampilkan juga hasil survei Januari, Mei, Agustus 2023. Pada survei Agustus 2023 dijelaskan responden survei pada capres Anies vs Ganjar 1.136 dengan margin of error 3 persen


Demokrat terus mendesak Anies Baswedan segera mendeklarasikan nama calon wakil presiden (cawapres) pendampingnya. Partai NasDem yang tergabung dalam koalisi partai pendukung Anies, mempertanyakan sikap Demokrat atas desakan itu.

Desakan agar Anies segera mengumumkan cawapres itu datang dari Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Demokrat Andi Arief. Ini bukan kali pertama Andi Arief melontarkan desakan yang sama, namun sudah berkali-kali.

Wakil Ketua Umum NasDem Ahmad Ali (Mad Ali) meminta Andi Arief untuk bersabar. Dia malah menduga ada sesuatu di balik desakan itu.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Katakan ke teman-teman Koalisi Perubahan khususnya Demokrat, Bapak Andi Arief, bukan kita saling menuding toh, perbanyaklah sabar dan berikanlah kepercayaan itu kepada Mas Anies. Semakin sering mendesak Mas Anies publik akan mencurigai ada maksud, ada udang di balik batu," kata Ali, Senin (21/8/2023) dikutip dari detikNews.

Ali meminta Andi Arief tak menuding NasDem untuk bersikap bijak. Sedari awal, lanjutnya, Partai NasDem telah mengusung Anies sebagai capres tanpa syarat.

"Kami mendeklarasikan Mas Anies itu dengan tidak memiliki syarat, kami mendukung Mas Anies tanpa syarat. Kami tak menjadikan Mas Anies sebagai kader partai NasDem ya, karena kami mau Mas Anies jadi presiden untuk Indonesia," ucapnya.

Ia berharap di internal KPP tak ada partai yang saling menuding. Ia heran mengapa Demokrat terkesan terburu-buru untuk mendesak Anies mengumumkan cawapres.

"Sehingga tidak usah kita saling menuding, tidak usah saling menuding sehingga kemudian itu berimplikasi tidak baik terhadap koalisi. Sedikit-sedikit berbicara, sedikit-sedikit menuding orang lain. Pertanyaan sederhananya sebenarnya, ada apa dengan Demokrat, kenapa terlalu terburu-buru?" tanya Ali.

Ia mengatakan tak boleh saling menyandera di dalam partai koalisi. Biarkan Anies menentukan cawapresnya tanpa harus mempertimbangkan bisa maju atau tidak di Pemilu mendatang.

"Tidak boleh kemudian partai koalisi ini saling menyandera, artinya jika Piagam Deklarasi mendeklarasikan Anies mencari wakilnya harusnya tidak lagi mempertimbangkan seseorang karena jabatannya di satu partai. Tidak lagi harus mempertimbangkan Anies ini bisa maju atau tidak karena ada partai yang berpotensi meninggalkan koalisi ketika dia tidak diusung," ucap Ali.

"Belum mengumumkan wakil presiden hari ini juga merupakan strategi. Posisi Koalisi Perubahan dalam tanda kutip tidak bersama pemerintah tentunya ini sangat menyulitkan bagi koalisi itu sendiri. Akan membuka peluang orang untuk mencari-cari kesalahan," sambungnya.

Andi sebelumnya menilai deklarasi cawapres ini menjadi taktik untuk menaikkan elektabilitas Anies.

"Saya berharap Anies Baswedan segera mendeklarasikan cawapresnya sebagai taktik menaikkan elektabilitasnya," kata Andi dalam cuitan yang dibagikan kepada wartawan, Senin (21/8/2023).

Andi mencolek NasDem agar mempertimbangkan masukannya soal cawapres Anies. Dia meminta Tim Delapan di kalangan internal KPP agar melakukan evaluasi terkait ini.

"Beberapa kawan dari NasDem harap lebih bijak soal ini. Adapun tim 8 segera mengevaluasi capaiannya," katanya.

Yandri PAN Pernah Tanya Sosok Cawapres Anies ke PKS, Jawabannya AHY


Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pandeglang telah resmi mengumumkan daftar calon sementara (DCS), bacaleg anggota DPRD Pandeglang pada Pileg 2024. Dari 18 partai politik, sebanyak 641 bacaleg yang memenuhi syarat (MS), 105 bacaleg tidak memenuhi syarat (TMS).

"Dari 746 (bacaleg yang mendaftar), terverifikasi MS 641, TMS 105," kata Ketua KPU Pandeglang Nunung Nurzizah, Senin (21/8/2023).

Nunung mengatakan dari 641 bacaleg yang masuk daftar calon sementara (DCS), tercatat ada sebanyak 409 bacaleg laki-laki. Sedangkan untuk bacaleg perempuan berjumlah 232.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Jumlah total 641, dengan rincian laki-laki 409, kemudian perempuan 232, ini yang sudah kami verifikasi menurut data perbaikan per tanggal 11 Agustus kemarin," ungkapnya.

Nunung mengatakan 105 bacaleg yang tidak memenuhi syarat karena berkas administrasi tidak lengkap. Ia juga mengungkapkan ada beberapa bacaleg yang menggunakan ijazah orang lain.

"Kesalahan administrasi, ada yang ijazahnya tidak distempel basah, terus ada juga yang menggunakan ijazah orang lain," ungkapnya.

Berdasarkan peraturan komisi pemilihan umum (PKPU) nomor 10 pasal 70 dan 71, Nunung mengatakan KPU akan melakukan publikasi hasil DCS ke media cetak maupun online selama 10 hari ke depan. Nunung mengatakan setelah tahapan publikasi, dilanjutkan dengan pengaduan atau tanggapan masyarakat mengenai bacaleg.

"Kemudian setelah itu kami membuka tanggapan, dan masukkan dari masyarakat hingga sepuluh hari ke depan, hingga tanggal 28 Agustus, dan akan kami rekap tanggal 29 Agustus, dan kami akan laksanakan klarifikasi mengenai masukan tersebut kepada partai politik," terangnya.


Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menegaskan masih tegak lurus kepada partai politik yang menaunginya saat ini, PDIP. Dirinya mengaku tidak terpengaruh dengan manuver dari senior PDIP Budiman Sudjatmiko yang mendukung bacapres Prabowo Subianto.

"Saya tegak lurus, bukan sekarang tapi dari dulu saya tegak lurus," kata Gibran di Balai Kota Solo, Senin (21/8/2023).

Dirinya mengaku bahwa tegak lurusnya itu dibuktikan dari dirinya yang mengikuti instruksi dari partai. Salah satunya yang terbaru adalah menempelkan stiker bacapres PDIP Ganjar Pranowo di rumah-rumah warga.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kemarin saya sudah buktikan itu lho (pasang stiker)," ujarnya.

Putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu enggan disangkutkan dengan manuver Budiman Sudjatmiko. Meskipun ia dekat dengan Budiman dan masih menjalin komunikasi dengan Budiman.

"Nggak ada sangkut pautnya dengan saya ya. Lumayan dekat (dengan Budiman), sempet koordinasi, sempet ke rumahnya juga. Akhir-akhir ini WA-nan saja," ujarnya.

Mengenai sikap manuver Budiman, dirinya meminta untuk menanyakan langsung terhadap yang bersangkutan. Gibran menegaskan biar senior partai yang menilai.

"Tanya Mas Budiman, jangan tanya saya. Biar senior saja yang memutuskan. Saya kan nggak tau apa-apa. Yang berhak menilai senior dan pimpinan partai. Kita tunggu saja keputusan sanksinya seperti apa," pungkasnya.

Dilansir detikNews, aksi politikus PDIP Budiman Sudjatmiko deklarasi dukung bacapres Prabowo Subianto berbuntut panjang. Budiman mendapat ultimatum dari PDIP 'mundur atau dipecat' terkait hal itu.

PDIP memastikan pihaknya akan memberikan sanksi tegas ke Budiman.

Untuk diketahui, Budiman Sudjatmiko mendeklarasikan relawan Prabowo-Budiman Bersatu (Prabu) di Semarang pekan lalu. Prabowo dan Budiman menandatangani pembentukan relawan dan saling memakaikan jaket. Budiman dalam acara itu dengan tegas menyatakan mendukung Prabowo Subianto di Pilpres 2024.

Tarik-Ulur Status Jurkam Gibran hingga Akhirnya Dianulir Ganjar


Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo unggul dari mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam survei head to head capres Litbang Kompas. Jubir Anies, Surya Tjandra, menilai elektabilitas Anies masih tertinggal lantaran masih dipengaruhi kepastian tiket maju capres.

"Tentu catatan ini menjadi masukan penting bagi kami di Tim Anies. Sebagian masyarakat tampaknya masih menunggu kepastian tiket capres Anies," kata Surya kepada wartawan, Senin (21/8/2023).

Surya menilai elektabilitas Anies akan mengalami perubahan apabila kepastian tiket maju capres sudah dipegangnya. Dia menyebut saat ini pihaknya masih terus menggaet suara dari kelompok milenial.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Yang nanti kalau sudah ada rasanya akan mengubah konstalasi dan keyakinan basis dukungan Anies Baswedan," kata Surya.

"Kami juga sedang giat menyasar kelompok milenial dan pekerja muda yang rentan sekali situasinya saat ini," imbuhnya.

Surya mengklaim kelompok mahasiswa merasakan sentuhan langsung dari Anies. Selain itu, dia juga fokus menggaet basis-basis di kalangan akademisi dan buruh tani.

"Banyak kelompok mahasiswa yang merasakan sentuhan langsung dari Pak Anies. Kami di tim juga sedang bergerak serentak menyapa basis-basis lain seperti akademisi, profesional, buruh tani, dan sebagainya," kata caleg DPR RI dari Partai NasDem ini.

Survei Litbang Kompas terbaru menunjukkan elektabilitas Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo unggul dari mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam survei head to head capres. Ganjar 60,1 persen dan Anies 39,9 persen periode Agustus 2023.

Survei Litbang Kompas dilakukan secara periodik melalui wawancara tatap muka yang dimulai 27 Juli hingga 7 Agustus 2023. Dilihat Senin (21/8/2023), responden dalam survei ini sebanyak 1.364 yang dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan bertingkat di 38 provinsi se-Indonesia.

Adapun tingkat kepercayaannya 95 persen dengan margin of error ± 2,65 persen. Kesalahan di luar pemilihan sampel mungkin terjadi.


PDIP merespons survei Litbang Kompas yang menyatakan Ganjar unggul di simulasi capres 5 nama. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyebut hal itu menunjukkan daya terima rakyat terhadap Ganjar Pranowo yang kian luas.

"PDI Perjuangan menanggapi positif dan semakin optimis terhadap gerak bangkit kembali (rebound) elektoral Ganjar Pranowo. Dalam survei Kompas, simulasi 5 bacapres menunjukkan Ganjar Pranowo 31,8%, Prabowo 27,8 % dan Anies 15,6%. Selisih keunggulan Ganjar 4% lebih tinggi dari Prabowo. Ini menunjukkan daya terima rakyat yang begitu besar terhadap Ganjar Pranowo seiring dengan tingkat dikenal yang makin luas," kata Hasto dalam keterangan tertulisnya, Senin (21/8/2023).

Hasto mengatakan, dalam kajian internal melalui FGD, rakyat sudah melihat adanya perbedaan karakter antara Ganjar Pranowo dan capres lainnya. Hal itu dikarenakan faktor Ganjar yang kerap blusukan turun ke masyarakat.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Doktrin penggalangan 'Ganjar untuk Semua' dan pentingnya kesinambungan dengan Presiden Jokowi, Gerak Cepat Indonesia Maju semakin dikenal. Di sisi lain, keberhasilan mengentaskan 1 juta orang miskin di Jateng, program beli tanah dapat rumah, serta karakter kepemimpinan Ganjar yang merakyat, gemar blusukan dan tinggal di rumah warga menjadi strong points kepemimpinan Ganjar," ujarnya.

"Jadi Ganjar dikenal dengan komitmennya yang pro kesejahteraraan rakyat. Karena itulah Ganjar dipersepsikan paling kuat sebagai sosok yang melanjutkan kepemimpinan Jokowi," lanjut Hasto.

Hasto menuturkan kenaikan elektoral Ganjar ini akan semakin menguatkan kerja sama PDIP, PPP, Perindo, dan Hanura. Dia menargetkan antusiasme rakyat terhadap Ganjar akan semakin meningkat setelah menyelesaikan tanggung jawabnya sebagai Gubernur Jateng tanggal 5 September 2023.

"Apa yang sudah dilakukan oleh anggota dan kader PDI Perjuangan dengan seluruh kepala daerah dan anggota legislatif dengan menempel stiker Ganjar Pranowo di pintu-pintu rakyat akan semakin intens dilakukan," ucapnya.

"Setelah itu Ganjar Pranowo dengan stamina tinggi akan semakin masif bergerak. Di sinilah rekam jejak, karakter, daya juang, dan visi masa depan Ganjar Pranowo akan menjadi kunci dalam kontestasi pilpres," imbuhnya.

Sementara itu, Ketua DPP PDIP Said Abdullah bersyukur dengan elektabilitas Ganjar di hasil survei Litbang Kompas. Said menekankan poros pendukung Ganjar akan terus solid bergerak meningkatkan elektoral Ganjar.

"Tugas kami semua, termasuk PPP, Perindo dan Hanura solid bergerak semakin menaikkan elektabilitas Ganjar Pranowo. Kami akan terus bekerja keras mengambil hati rakyat, mengajak kompetisi sehat dengan beradu rekam jejak, dan gagasan, bukan hanya gimmick," kata Said dikonfirmasi terpisah.

Survei Litbang Kompas dilakukan secara periodik melalui wawancara tatap muka yang dimulai 27 Juli hingga 7 Agustus 2023. Dilihat Senin (21/8/2023), responden dalam survei ini sebanyak 1.364 yang dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan bertingkat di 38 provinsi se-Indonesia.

Adapun tingkat kepercayaannya 95 persen dengan margin of error ± 2,65 persen. Kesalahan di luar pemilihan sampel mungkin terjadi.

Data survei juga ditampilkan sejak periode Januari, Juni, dan Oktober 2022. Kemudian ditampilkan juga hasil survei Januari, Mei, Agustus 2023. Pada survei Agustus 2023 dijelaskan responden survei pada capres Anies vs Ganjar 1.136 dengan margin of error 3 persen.


PPP melakukan rotasi di Fraksi DPR. PPP menggeser Anggota Komisi III DPR Arsul Sani ke Komisi II DPR. Ada apa?

Dalam dokumen yang diterima detikcom, Senin (21/8/2023), pergantian Arsul Sani ke Komisi II DPR tertuang dalam sepucuk surat bersifat penting. Surat PPP merupakan jawaban atas permintaan Plh Sekjen DPR RI terkait nama-nama keanggotaan fraksi di Alat Kelengkapan Dewan.

Arsul Sani yang sebelumnya duduk di Komisi III DPR kini tercatat sebagai Anggota Komisi II DPR. PPP menempatkan Arsul Sani bersama Syamsurizal di Komisi II DPR. Arsul Sani menjadi Kapoksi PPP di Komisi II DPR.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ada apa di balik pergeseran komisi Anggota DPR RI Dapil Jateng X itu? Sekretaris Fraksi PPP Achmad Baidowi atau Awiek menyebut rotasi di fraksi merupakan hal biasa.

"Pergantian atau rotasi di fraksi merupakan hal yang biasa. Pak Arsul dengan background ilmu hukum diharapkan bisa memperkuat Fraksi PPP terkait hukum kepemiluan di Komisi II DPR," kata Awiek saat dikonfirmasi.

Awiek kini mengisi pos Arsul Sani di Komisi III DPR. Dia menyebut tak ada kaitan rotasi Arsul Sani dengan isu-isu seperti sanksi.

"Tidak ada kaitan dengan sanksi ataupun istilah lainnya. Bahwa rotasi AKD ini bisa dilakukan oleh fraksi berdasarkan kebutuhan, sebagaimana ketentuan UU MD3," ujar Awiek.

Arsul Sani diketahui baru-baru ini memantik diskusi politik yang cukup hangat terkait situasi partainya jika Sandiaga Uno, Kepala Bappilu PPP, tidak dicalonkan menjadi bacawapres Ganjar Pranowo. PPP telah membantah Arsul Sani dan menyatakan berkomitmen mendukung Ganjar.


Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Parepare, Sulawesi Selatan (Sulsel) menetapkan Daftar Calon Sementara (DCS) bakal calon legislatif (bacaleg). Sebanyak 292 bacaleg dinyatakan memenuhi syarat (MS), sementara 63 lainnya tidak memenuhi syarat (TMS).

"Kami telah mengumumkan ada 292 calon anggota legislatif yang terdistribusi dari 14 parpol di DCS," ujar Plt Ketua KPU Parepare Mursalin Muslimin kepada detikSulsel, Senin (21/8/2023).

Penetapan DCS bacaleg DPRD Parepare tersebut tertuang dalam surat: 907/PL.01.4-PU/7372/2023 Tentang Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kota Parepare Dalam Pemilu Tahun 2024, tanggal 19 Agustus 2023.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Dari 292 DCS tersebut, ada 185 perempuan dan laki-laki sebanyak 107 orang," paparnya.

Mursalin menyampaikan, secara keseluruhan jumlah calon yang awalnya diajukan yakni sebanyak 382 bacaleg dari 16 parpol. Kemudian saat memasuki masa perbaikan ada 306 balaceg dari 14 parpol.

"Kemudian kami melakukan hasil pencermatan dan menetapkan DCS sebanyak 292 orang dan 63 orang dari awal hingga akhir yang TMS," paparnya.

Mursalin menegaskan, masyarakat dapat memberikan masukan terhadap daftar calon sementara yang tercantum dalam DCS. Masukan dan tanggapan masyarakat disampaikan secara tertulis.

"Kami mengumumkan DCS kami sampaikan tanggal 19 sampai 23 Agustus. KPU Parepare memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memberikan masukan dan tanggapan mulai 19 sampai 28 Agustus dan dilakukan secara tertulis melalui email atau datang langsung," imbuhnya.

Berikut rincian hasil pencermatan DCS anggota DPRD Parepare pada Pileg 2024:

1. PKB

MS: 25

TMS: 0

2. Partai Gerindra

MS: 25

TMS: 0

3. PDI Perjuangan

MS: 25

TMS: 0

4. Partai Golkar

MS: 25

TMS: 0

5. Partai NasDem

MS: 25

TMS: 0

6. Partai Gelora

MS: 25

TMS: 0

7. PKS

MS: 25

TMS: 0

8. Partai Hanura

MS: 16

TMS: 0

10. PAN

MS: 25

TMS: 0

11. PBB

MS: 9

TMS: 1

12. Partai Demokrat

MS: 16

TMS: 0

13. Partai Perindo

MS: 12

TMS: 13

14. PPP

MS: 25

TMS: 0

15. Partai Garuda

MS: 0

TMS: 25

16. PSI

MS: 0

TMS: 24

17. Partai Ummat

MS: 14

TMS: 0

Kebakaran Rumah di Parepare, Seorang Lansia Tewas Terjebak


Pengusaha dan influencer (pemengaruh) Ni Luh Putu Ary Pertami Djelantik (Niluh Djelantik) mengunggah daftar calon sementara (DCS) anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dari Bali yang akan bertarung di Pemilu 2024. Dalam unggahan di Instagram tersebut, Niluh menegaskan dia satu-satunya calon perempuan dari total 17 nama yang masuk DCS.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bali menetapkan DCS tersebut pada Sabtu (19/8/2023).

"Satu-satunya calon DPD RI perempuan, Niluh Djelantik tak gentar hadapi dominasi patriarki! Pantang mundur, konsisten berjuang untuk rakyat Bali," tulis Niluh dalam unggahannya yang berisi foto para calon anggota DPD.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

KPU Bali membenarkan hanya Niluh Djelantik calon anggota DPD perempuan yang masuk DCS.

"Di DPD nggak ada ketentuan yang mengharuskan 30 persen. Jadi sah-sah saja berapa pun itu silakan," ujar Ketua KPU Bali I Dewa Agung Gede Lidartawan saat ditemui di kantor KPU Provinsi Bali, Senin (21/8/2023).

KPU berupaya mendorong keterlibatan perempuan agar lebih aktif berpolitik, meski tidak ada aturan yang mengharuskan.

"Jadi itu kami dorong, tapi memang di DPD itu tidak ada ketentuan itu," imbuhnya.

Lidartawan juga telah menyurati seluruh peserta Pemilu agar melibatkan perempuan melalui saksi-saksi di tempat pemungutan suara (TPS) di seluruh kabupaten/kota.

"Diajak dulu di independen gitu lho, ternyata politik itu nggak sejelek yang kita bayangkan. Siapa tahu ke depan lebih banyak calon-calon perempuan," jelas Lidartawan.

Ke depan, dia berharap partisipasi perempuan meningkat dan jumlahnya berimbang dengan laki-laki.

"Dan kami mendorong betul, kami berlima di Provinsi sudah buktikan, kami mendorong betul ada equal antara perempuan dan laki-laki. Bukan hanya di peserta Pemilu," tutur Lidartawan.

Rumah Milik Calon DPD RI di Sulsel Ludes Terbakar


Litbang Kompas merilis hasil survei terbaru terkait elektabilitas tiga bakal calon presiden. Hasilnya, Ganjar Pranowo berada pada posisi teratas, unggul jauh dari Prabowo Subianto dan Anies Baswedan.

Diketahui, Ganjar meraih elektabilitas tertinggi dengan 34,1 persen. Kemudian disusul dengan Prabowo yang memiliki 31,3 persen, dan Anies dengan 19,2 persen.

Selain itu, Litbang Kompas juga memperlihatkan hasil simulasi dengan variasi jumlah nama calon presiden. Dalam simulasi pemilihan bebas dengan 10 nama calon, Ganjar mendapat 29,6 persen, Prabowo 27,1 persen, dan Anies 15,2 persen.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Sedangkan dalam simulasi pemilihan dengan hanya 5 nama calon, Ganjar memperoleh 31,8 persen, Prabowo 27,8 persen, dan Anies 15,6 persen.

"Hasil tersebut menunjukkan bahwa hanya suara Ganjar yang tampak menanjak. Perubahan dari 10 kelima nama itu relatif tidak mengubah suara untuk Prabowo dan Anies sehingga jarak keterpilihan Ganjar semakin lebar dengan Prabowo dan Anies," ungkap pernyataan dari Litbang Kompas dikutip Senin (21/8/2023).

Lebih lanjut, Litbang Kompas menjelaskan elektabilitas Ganjar melonjak setelah sempat turun pada Mei 2023 menjadi 22,8 persen. Saat ini, posisi elektabilitas Ganjar mendekati angka pada Januari 2023, yaitu 25,3 persen.

"Sempat tertinggal 1,7 persen dari Prabowo pada Mei 2023, kini Ganjar unggul tipis 0,3 persen," jelas Litbang Kompas.

Litbang Kompas mengingatkan meskipun kenaikan ini tidak begitu signifikan, namun tren tersebut dapat mempengaruhi dinamika politik ke depan. Terlebih dalam tiga bulan terakhir, suara untuk Prabowo hampir tidak mengalami perubahan yang signifikan.

Sebagai informasi, Survei Litbang Kompas dilaksanakan secara tatap muka dari tanggal 27 Juli hingga 7 Agustus 2023. Survei ini melibatkan 1.364 responden yang berasal dari 38 provinsi, tersebar di 331 desa dan kelurahan di seluruh Indonesia, dengan margin of error sebesar 2,65 persen.


Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto juga merayakan HUT ke-78 RI di Amerika Serikat (AS). Prabowo ditemani Dubes AS Rosan Roeslani dalam momen tersebut.

Momen ini diunggah Prabowo di akun Instagram resminya, Senin (21/8/2023). Prabowo bersama Rosan merayakan HUT ke-78 RI di Washington DC, AS.

Ada 10 foto yang diunggah Prabowo. Foto-foto tersebut menampilkan Prabowo berinteraksi dan bercengkerama dengan WNI yang ada di AS.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dalam salah satu foto, Prabowo terlihat berinteraksi dengan anak dari salah satu WNI. Prabowo juga bersalaman dan diajak foto oleh WNI di AS.

"Merayakan hari kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 bersama Masyarakat Indonesia yang berada di Amerika Serikat," kata Prabowo dalam unggahan tersebut. Prabowo menandai akun Instagram Rosan juga.

Prabowo berterima kasih atas sambutan WNI di AS untuknya. Prabowo juga mengucapkan terima kasih kepada Rosan Roeslani.

"Terima kasih atas semangat dan sambutan yang begitu hangat," kata Prabowo.

"Thank you to our wonderful host, Ambassador Rosan Roeslani and Mrs. Ayu Heni Rosan. Wisma Indonesia, Washington DC," ujarnya.

View this post on Instagram A post shared by Prabowo Subianto (@prabowo)


Pertarungan menarik akan tersaji di daerah pemilihan (Dapil) Jabar II pada Pileg 2024 mendatang. Dapil yang terdiri dari Kabupaten Bandung dan Bandung Barat itu akan dihuni para bacaleg dari kalangan selebritisi yang bakal menantang para politisi kawanan.

Sebagaimana dilihat detikJabar pada Senin (21/8/2023), dalam dokumen KPU mengenai daftar calon sementara (DCS) DPR RI, sejumlah nama pesohor Tanah Air bakal meramaikan peta persaingan menuju Senayan di dapil Jabar II. Mereka akan berhadapan dengan para politikus kawanan yang sebagian besar merupakan petahana.

Contohnya di Partai Gerindra. Ada 2 nama pesohor yaitu Rachel Maryam Saydina dan mantan pebulutangkis Indonesia Taufik Hidayat. Kemudian di PDI Perjuangan ada Denny Wahyudi atau Denny Cagur, penyanyi Siti Tuti Susilawati atau Sania dari Perindo dan Ritchie Ismail atau Jeje Govinda dari PAN.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Para pesohor Tanah Air ini akan melawan para politisi kawakan di dapil Jabar II. Seperti Cucun Ahmad Syamsurijal dari PKB, Tb Ace Hasan Syadzily dan Dadang M Naser dari Golkar hingga Ahmad Heryawan atau Aher dari PKS.

Berikut nama-nama pesohor dan politikus yang menjadi bacaleg di dapil Jabar II

PKB

Cucun Ahmad Syamsurijal

Gerindra

Rachel Maryam Saydina

Taufik Hidayat

PDIP

Denny Wahyudi (Denny Cagur)

Sofia Yulinar Surachman

Golkar

Tb Ace Hasan Syadzily

Dadang Moh Naser

Nasdem

Rian Firmansyah

Rajiv

PKS

Ahmad Heryawan

Diah Nurwitasari

PAN

Ahmad Najib Qodratull

Ritchie Ismail (Jeje Govinda)

Demokrat

Dede Yusuf Macan Effendi

Perindo

Siti Tuti Susilawati (Sania),

PPP

Ruhyat Nugraha

KPU Lantik Anggota Perwakilan di 44 Kabupaten/Kota


Bakal calon presiden (Bacapres) Anies Baswedan menjawab tantangan dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) untuk kampanye di kampus. Anies menyanggupi tantangan tersebut.

"Yuk, kapan?" kata Anies dalam uanggahannya di akun Twitter pribadinya, Senin (21/8/2023).

Sementara itu juru bicara Anies Baswedan, Surya Tjandra mengaku akan menyambut baik undangan kampanye tersebut.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Tentu ini akan menjadi tantangan yang dengan senang hati diterima Pak Anies," kata Surya Tjandra, saat dihubungi terpisah.

Baginya, Anies sedang menyasar pemilih mileniar. Dia menyebut banyak mahasiswa saat ini menjadi pemilih Anies.

"Kami di Tim Anies juga sedang giat menyasar kelompok milenial, dan pekerja muda yang memang rentan sekali situasinya saat ini," katanya.

"Banyak kelompok mahasiswa mendukung setelah merasakan sentuhan langsung dari Pak Anies," ucapnya.

Diketahui, pasca-putusan Mahkamah Konstitusi (MK), BEM UI menantang para bakal calon presiden (capres) untuk datang ke kampusnya. Mahasiswa jaket kuning ingin mendebat para bakal capres.

"Jika memang punya nyali, BEM UI mengundang semua calon presiden/bakal calon presiden untuk hadir ke UI karena kami siap untuk menguliti semua isi pikiran kalian," kata Ketua BEM UI Melki Sedek Huang dalam keterangan tertulis berjudul 'Silakan Datang ke UI Jika Berani!', diterima detikcom pada Senin (21/8/2023).

Tantangan ini diluncurkan BEM UI menyambut putusan MK yang diketok pada 15 Agustus 2023 lalu. MK mengabulkan gugatan terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017, khususnya Pasal 280 ayat (1) huruf h. Konsekuensinya, kampanye di tempat ibadah dilarang total. Namun peserta pemilu tetap dapat hadir di tempat pendidikan dan fasilitas pemerintah asalkan tanpa atribut kampanye dan atas undangan pihak yang bertanggung jawab. Menurut BEM UI, ini harus dimanfaatkan maksimal.

"Kebolehan institusi pendidikan untuk mengundang para calon pemimpin harus digunakan untuk menguji substansi dan isi otak tiap calon pemimpin, bukannya jadi ladang cari muka para pimpinan kampus dan ladang main mata kaum intelektual dan politisi saja," kata Melki Sedek Huang.

Dia merasakan kampanye-kampanye politik dan ucapan-ucapan politikus sudah semakin membosankan saja. Anak-anak tidak tertarik dengan lip service, politik identitas, serta pencitraan politik. Anak muda dari kalangan mahasiswa UI ingin adu argumen dengan para bakal capres.

"Kami siap menyampaikan aspirasi kami dan mendebat seluruh argumen kalian jika perlu. Kami tak mau masa depan bangsa ini digantungkan pada calon pemimpin yang hanya berfokus pada kampanye, pencitraan, dan lip service tak bermutu. Kami butuh pemimpin yang cerdas dan berpihak untuk rakyat banyak," kata Melki.

Simak Video 'Saat Anies Bawa Data 1 dari 8 Pengangguran Ada di Jateng':

[Gambas:Video 20detik]


Dapil Banten III jadi dapil 'neraka' untuk perebutan kursi DPR RI. Ada nama-nama pengurus partai dari pusat termasuk dua mantan gubernur Banten yang berebut kursi untuk maju ke Senayan.

Berdasarkan laman resmi KPU RI yang dilihat detikcom, Senin (21/8/2023), KPU menampilkan nama-nama daftar caleg sementara atau DCS. Dapil III Banten adalah dapil yang meliputi wilayah Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan Tangerang Selatan. Jatah kursi untuk Provinsi Banten di DPR RI yakni 24 kursi, dan untuk dapil Banten III yakni 10 kursi.

Dua nama mantan gubernur Banten yang maju adalah Rano Karno dan Wahidin Halim. Rano Karno adalah Gubernur Banten ke-3 yang maju dari PDIP sedangkan Wahidin Halim adalah gubernur periode 2017-2022 yang menjadi caleg dari Partai NasDem.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dari Partai Gerindra, ada nama Sufmi Dasco Ahmad yang saat ini masih menjadi Wakil Ketua DPR RI. Kemudian ada M Rano Alfath dari PKB yang maju kembali di Dapil III. Rano Alfath sebagaimana diketahui adalah anggota Komisi III DPR RI.

Di sisi lain, ada nama mantan Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany. Kemudian ada juga mantan presenter dan pengurus PSI Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka. Yang mengejutkan, di dapil neraka ini, Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo juga turun gunung mencalonkan diri.

Selain nama-nama di atas, Anggota DPR RI pada periode 2019-2024 yang maju kembali ke Senayan dari Banten III adalah, Martina dari Partai Gerindra, Marinus Gea dari PDIP, Andi Achmad Dara dari Partai Golkar. Kemudian ada dari PKS Mulyanto, Muhammad Rizal dari PAN, dan Zulfikar Hamonangan dari Partai Demokrat.

Lihat juga Video 'Caleg Dapil DKI III: Vokalis Band, Jurnalis hingga Petinggi Parpol':

[Gambas:Video 20detik]


Kejutan muncul dalam daftar caleg sementara (DCS) DPR RI yang dirilis KPU. Nama Anggota DPR RI Fraksi NasDem Hillary Brigitta Lasut terdaftar sebagai DCS dari Partai Demokrat.

Hillary merupakan anggota DPR RI termuda yang melenggang ke Senayan lewat Fraksi NasDem. Kini, Hillary masuk dalam DCS Demokrat Daerah Pemilihan atau Dapil Sulawesi Utara seperti dilihat detikcom di situs KPU per Senin (21/8/2023).

Hillary Brigitta Lasut mendapatkan nomor urut 1 di Dapil Sulawesi Utara. Hillary tercatat bertempat tinggal di Kepulauan Talaud.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Demokrat Andi Arief buka suara soal Hillary yang masuk daftar caleg sementara mereka. Andi Arief menyebut adalah hal wajar jika Hillary maju sebagai caleg dari Demokrat.

"Wajar, karena ayahnya ketua Demokrat Sulut," kata Andi Arief saat dikonfirmasi.

detikcom sudah menghubungi Hillary Brigitta Lasut soal pencalegan ini namun belum mendapatkan balasan.

Hillary Brigitta Lasut merupakan anggota DPR termuda periode 2019-2024 yang berasal dari NasDem. Hillary lahir di Manado, 22 Mei 1996.

Simak Video 'Demokrat Kembali Desak Anies Segera Umumkan Cawapres: Sudah Kelamaan':

[Gambas:Video 20detik]


Waktu pendaftaran Bacapres dan Bacawapres Pemilu 2024 memasuki hitungan bulan. Gelombang dukungan dari partai parlemen hingga non parlemen semakin nyata memetakan peta politik Pilpres 2024.

Dukungan demi dukungan terus berdatangan untuk Bakal Calon Presiden (Bacapres) Prabowo Subianto, Partai Golkar dan PAN yang sebelumnya berada dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) memutuskan bergabung dengan Koalisi Gerindra dan PKB. Kini kader senior PDIP Budiman Sudjatmiko yang notabene partainya telah deklarasi untuk Bacapres Ganjar Pranowo membelot dengan deklarasi relawan Prabowo-Budiman Bersatu (Prabu) di Semarang, Jawa Tengah.

"Saya biasa mengambil risiko apapun hari ini saya katakan Budiman Sudjatmiko ingin menitipkan kepada Pak Prabowo Subianto jika insya allah atas kehendak Allah Pak Prabowo jadi Presiden ke-8 Indonesia," ujar Budiman, Jumat (18/8) lalu.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Budiman jauh sebelum deklarasi telah mengunjungi Prabowo di kediaman Kertanegara, Jakarta Selatan, Senin (18/7) lalu. Seiring waktu manuver politik putar haluan Budiman semakin berani, akibatnya ia mendapat ultimatum sanksi pemecatan karena tidak lagi tegak lurus dengan Ketum Partai PDIP Megawati Soekarno Putri.

"Yang jelas partai tidak mentolerir terhadap tindakan indisipliner setiap kader partai. Partai akan mengambil suatu tindakan yang tegas. Opsinya mengundurkan diri atau menerima sanksi pemecatan," kata Hasto usai membuka Rakerda III DPD PDI-P Provinsi Jambi, Sabtu (29/7), dalam keterangan tertulis.

Lain halnya dengan Budiman, kader senior PDIP Effendi Simbolon yang sebelumnya lebih dulu menyatakan keberanian kepada bacapres Prabowo Subianto dalam rakernas marga Simbolon yakni Punguan Simbolon dohot Baruna Se-Indonesia (PSBI). Seolah tidak boleh ada beda pilihan dengan partai, nama Budiman Sudjatmikodan Effendi Simbolon tidak ada dalam daftar caleg sementara partai PDIP yang dipublikasi KPU.

Sementara nasib Budiman di partai, Sekjen PDIP Hasto memastikan akan memberikan sanksi disiplin tegas. Partai akan mengambil sikap siang terhadapnya.

"Nanti, Pak Komarudin akan mengumumkan, yang jelas partai tidak mentolerir terhadap tindakan indisipliner setiap kader partai," ujar Hasto.

"Partai akan mengambil suatu tindakan yang tegas. Opsinya mengundurkan diri atau menerima sanksi pemecatan," imbuhnya.

Derasnya dukungan dari partai parlemen, Pengamat politik Ujang Komarudin menilai adanya dukungan dari organisasi hingga individu menggambarkan cawe-cawe dari tangan dingin Jokowi kepada Prabowo. Bahkan kritik keras PDIP soal Food Estate besutan Prabowo mendapat tameng perlindungan dari Presiden Joko Widodo.

"Yang harus kita nilai adalah partai penguasa, partai sedang memerintah partai pak Jokowi mengkritik pemerintahan sendiri, mengkritik presiden sendiri, mengkritik kader partai sendiri. Ini tentu ada persoalan di tubuh PDIP di dalam PDIP sendiri terkait dengan hubungan kelihatan tidak baik dengan PDIP dan Jokowi. Ya memang terkesan membantu menjaga Prabowo tapi food estate keputusan Jokowi. karena Menteri menjalankan visi misi presiden, program presiden, menjalankan perintah presiden maka ya Jokowi pasti akan terkesan membackup Prabowo terkait food estate itu," ujar Pengamat Politik Ujang Komarudin kepada 20detik, Minggu (20/8) lalu

Melihat derasnya dukungan kepada Prabowo baik dari Partai Parlemen, Organisasi Jokowi, hingga individu Lalu apakah ini jadi problem PDIP? Mengapa ada individu yang tidak bulat ke Ganjar?

Adu Perspektif malam ini membahas tema "Di Antara Pranowo dan Prabowo" bersama Panda Nababan (Politikus Senior PDI Perjuangan), Zulfan Lindan (Politikus Senior), Adi Prayitno (Direktur Parameter Politik Indonesia) dan Effendi Simbolon (Politikus PDI Perjuangan). Acara ditayangkan secara langsung Senin (21/8/2023) di kanal detikcom, 20detik dan seluruh sosial media lainnya.


Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dijadwalkan akan menghadiri acara konsolidasi relawan di Sleman. Selain Megawati, bakal calon presiden (bacapres) PDIP Ganjar Pranowo juga diagendakan hadir.

Hal ini disampaikan Sekretaris DPD PDIP DIY Totok Hedi Santosa. Totol menyebut Megawati juga diagendakan untuk ke Kantor DPD PDIP DIY.

"Bu Mega akan bertemu para kader dan mengunjungi DPD. Karena kan beliau belum sempat ke sana (kantor DPD PDIP DIY) sejak diresmikan karena pandemi Covid-19," jelas Totok saat dihubungi wartawan, Senin (21/8/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Totok menambahkan setelah kunjungan Megawati ke kantor DPD PDIP DIY, Ketum PDIP itu akan langsung menuju ke hotel Royal Ambarrukmo, Sleman, untuk beristirahat.

Selain itu, menurut informasi yang diterima Totok, Megawati juga diundang menghadiri acara relawan pemenangan Pilpres 2024 yang berlokasi di hotel yang sama pada Selasa (22/8) besok. Menurutnya, Ganjar Pranowo juga diundang ke acara tersebut.

Kemudian pada Rabu (23/8), Megawati diagendakan menghadiri peresmian patung Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno atau Bung Karno di Omah Petroek, Sleman, DIY. Dia mengatakan acara peresmian patung Bung Karno itu juga mengundang sejumlah seniman dan budayawan.

"Itu acara seputar kebudayaan. Pak Ganjar mulanya kami undang ke sana juga sebelum ada acara relawan (hari Selasa). Nah, karena ada acara relawan itu, kami mempersilakan Pak Ganjar akan datang ke relawan atau ke Omah Petroek, karena kan beliau agendanya padat sekali," tutupnya.

JK Bicara Sosok Megawati: Pemimpin yang Sangat Demokratis


Litbang Kompas merilis migrasi dukungan pemilih Presiden Jokowi di pemilu 2019 ke bacapres. Mayoritas terbesar suara pemilih Jokowi itu masih lari ke Ganjar yakni di angka 63,6%.

"Perebutan dalam menarik suara pemilih yang pada Pemilu 2019 memilih Jokowi. Sejauh tertangkap dalam survei periodik Litbang Kompas, Ganjar masih mendapatkan aliran suara terbesar pemilih Jokowi, yakni 63,6 persen. Jika Ganjar hanya berhadapan dengan Prabowo," tulis Litbang Kompas yang dilansir, Senin (21/8/2023).

Namun suara pemilih Jokowi yang bermigrasi ke Prabowo cenderung membesar dalam catatan Survei Litbang Kompas. Sejak Januari 2023, setidaknya angka tersebut terus mengalami penambahan.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Meski demikian, ada kecenderungan kian membesarnya suara pemilih Jokowi yang mengalir ke Prabowo. Pada Januari 2023 masih di angka 27,7%, kemudian menjadi 33,9% pada Mei dan kini naik ke angka 36,4%," demikian keterangan Litbang Kompas.

Litbang Kompas juga mengungkap suara pemilih Prabowo di 2019 masih konsisten. Angkanya juga terus mengalami peningkatan.

"Sementara itu, pemilih yang pada 2019 mencoblos Prabowo terlihat semakin solid untuk kembali memilih Prabowo dalam pemilu 2024," ujar Litbang Kompas.

"Pada Januari lalu, mereka yang kembali memilih Prabowo berada di angka 72,5%, lalu naik menjadi 79,3%, dan kali ini telah mencapai 85,7%," lanjut Litbang Kompas.

Survei dilakukan secara periodik melalui wawancara tatap muka yang dimulai 27 Juli hingga 7 Agustus 2023. Responden dalam survei ini sebanyak 1.364 yang dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan bertingkat di 38 provinsi se-Indonesia.

Adapun tingkat kepercayaannya 95 persen dengan margin of error ± 2,65 persen. Kesalahan di luar pemilihan sampel mungkin terjadi.

Lihat juga Video 'Survei Indikator Politik: Ganjar Ungguli Prabowo-Anies':

[Gambas:Video 20detik]


PKS sepakat dengan Demokrat soal pengumuman bacawapres Anies Baswedan dipercepat. Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menyinggung gelaran Pemilu 2024 hanya tersisa 6 bulan lagi.

"Pertama, kita setuju segera deklarasi. Kenapa, karena ini tinggal 6 bulan lagi nih. Waktu enam bulan itu waktu paling minimal untuk kita bisa penetrasi ke akar rumput yang efektif," kata Mardani di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Senin (21/8/2023).

Mardani menilai koalisinya sudah tidak memiliki waktu banyak untuk menunda-nunda deklarasi bacawapres Anies. Dia menyinggung privilese poros koalisi bacapres lain seperti Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo yang memiliki infrastruktur partai cukup bagus.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Yang kita tidak miliki, waktu. Kemewahan lain kalau Pak Prabowo katakan, Mas Ganjar itu punya, Prabowo panggungnya sudah panjang, Mas Ganjar sampai September ini masih oke, terus PDIP punya infrastruktur yang bagus, ya kepala daerah banyak, mau bikin acara bagus," kata dia.

Dengan demikian, Mardani sepakat Anies perlu segera mendeklarasikan bacawapres. "Jadi saya setuju, kita perlu segera deklarasi dan jangan menunggu yang tidak pasti sebenarnya yang pasti sudah ada," katanya.

Mardani mengatakan posisi penentuan bacawapres Anies sudah mengerucut pada satu nama sampai saat ini.

"Sebetulnya, mayoritasnya sudah mengerucut ke satu nama, tetapi tentu kita hargai ketika ada pendapat lain, tapi pendapat lain juga perlu menghargai kesepakatan besar yang memang sudah terbentuk. Secara umum kita sudah punya kesepakatan untuk segera mengumumkan," kata Mardani.

Namun, lanjut dia, Anies mengaku masih mencari momentum yang cocok untuk mendeklarasikan cawapresnya. Momen itu, sebutnya, diharapkan dapat membawa elektabilitas Anies meningkat, bukan menurun.

"Nah ketika berbincang Mas Anies mengatakan cari momentum, kemudian memastikan bahwa nanti sudah ditentukan dia akan terus meningkat momentumnya, jangan sampai berhenti atau turun," katanya.

Sebelumnya, Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Demokrat Andi Arief kembali meminta bacapres Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP), Anies Baswedan, segera mendeklarasikan bacawapres untuk didaftarkan ke KPU RI nantinya. Andi menilai deklarasi cawapres ini menjadi taktik untuk menaikkan elektabilitas Anies.

"Saya berharap Anies Baswedan segera mendeklarasikan cawapresnya sebagai taktik menaikkan elektabilitasnya," kata Andi dalam cuitan yang dibagikan kepada wartawan, Senin (21/8).

Andi mencolek NasDem agar mempertimbangkan masukannya soal cawapres Anies. Dia meminta Tim Delapan di kalangan internal KPP agar melakukan evaluasi terkait ini.

"Beberapa kawan dari NasDem harap lebih bijak soal ini. Adapun tim 8 segera mengevaluasi capaiannya," katanya.

Simak Video 'Demokrat Kembali Desak Anies Segera Umumkan Cawapres: Sudah Kelamaan':

[Gambas:Video 20detik]


Pekan lalu, Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan kampanye di kampus/lembaga pendidikan diperbolehkan sepanjang tidak membawa atribut kampanye dan mendapatkan izin dari pengelola kampus. Jauh sebelumnya, hakim konstitusi Saldi Isra sudah mendorong agar kampus tidak fobia politik dan menyambut baik kampanye di kampus.

Dalam catatan detikcom, Senin (21/8/2023), sikap dan pandangan Saldi Isra disampaikan dalam seminar di kampus pada Desember 2021.

"Kita terlalu fobia, tidak boleh politik di kampus. Di negara-negara maju pemimpin besar debatnya diadakan di kampus. Nggak apa-apa," kata Saldi.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dalam mimbar debat itu, Saldi tidak mempermasalahkan bila akhirnya ada dosen yang pro-capres tertentu. Namun dalam batasan etika yang bisa dibenarkan.

"Oh misalnya dosen ini pro ke calon ini, dosen itu pro ke calon itu, sepanjang itu dalam perdebatan akademik, silakan saja. Yang tidak boleh adalah 'eh kamu harus pilih calon ini ya. Kalau tidak nilainya saya gagalkan'. Itu yang tidak boleh," ujar Saldi.

Debat capres yang berlokasi di kampus sempat menjadi perdebatan dalam Pilpres 2019. Kala itu, KPU dan Bawaslu menyatakan debat capres dan cawapres tidak boleh diselenggarakan di kampus. Argumennya Pasal 280 ayat (1) UU Pemilu beserta penjelasannya.

Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu berbunyi:

Pelaksana, Peserta, dan tim kampanye pemilu dilarang menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan.

Sementara itu, penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu berbunyi:

Fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan dapat digunakan jika Peserta Pemilu hadir tanpa atribut Kampanye Pemilu atas undangan dari pihak penanggung jawab fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan.

Kita terlalu fobia, tidak boleh politik di kampus. Di negara-negara maju pemimpin besar debatnya diadakan di kampus. Nggak apa-apa Wakil Ketua MK Saldi Isra

Sependapat dengan Saldi Isra, pakar hukum tata negara Bayu Dwi Anggono juga tidak mempermasalahkan kampus jadi lokasi debat capres.

"Perguruan tinggi (kampus) jelas tidak terlarang sebagai tempat penyelenggaraan kampanye sepanjang memenuhi persyaratan," ujar Bayu pada 2018.

Persyaratan itu, pertama, kampanye dapat dilaksanakan di perguruan tinggi jika yang mengundang adalah dari pihak penanggung jawab perguruan tinggi seperti rektor. Sepanjang peserta pemilu yang hadir tidak membawa atribut kampanye seperti bendera, kaus, dan atribut lainnya.

"Kedua kampanye dapat dilaksanakan di perguruan tinggi jika inisiatif untuk melaksanakan kampanye di kampus adalah dari penyelenggara pemilu (KPU)," ucap Bayu, yang kini Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember (FH Unej).

Larangan dalam Pasal 280 ayat (1) huruf h secara jelas ditujukan kepada pelaksana, peserta, dan tim kampanye. Dengan demikian, larangan penggunaan perguruan tinggi sebagai tempat kampanye berlaku jika pemrakarsa/penyelenggara kampanye adalah pelaksana, peserta, dan tim kampanye.

"Padahal khusus untuk debat capres dan cawapres sebagai salah satu metode kampanye sesuai dengan Pasal 275 ayat (2) dan Pasal 277 ayat (2) UU Pemilu secara jelas disebutkan difasilitasi dan diselenggarakan oleh KPU dan bukan oleh pelaksana atau tim kampanye," papar Bayu, yang juga Sekjen Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara (AP HTN-HAN).

Secara sosiologis, pelaksanaan kampanye di kampus juga membawa manfaat bagi demokrasi. Sesuai Pasal 6 UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi, prinsip perguruan tinggi adalah pencarian kebenaran ilmiah oleh sivitas akademika dan pembudayaan dan pemberdayaan bangsa yang berlangsung sepanjang hayat.

"Melalui kampanye di kampus maka sivitas akademika baik dosen maupun mahasiswa dapat untuk menemukan kebenaran ilmiah atas berbagai visi misi dan program dari pasangan calon," kata Bayu menegaskan.

Hal ini pada akhirnya menyebabkan kalangan perguruan tinggi bisa berpartisipasi dalam pemberdayaan bangsa melalui fungsi kontrol akademik atas berbagai visi, misi dan program para calon dalam pemilu. Dampak lanjutannya adalah para pemilih dalam Pemilu akan mendapat manfaat karena akan mendapat referensi yang cukup perihal kebenaran ilmiah program kerja calon yang mereka akan pilih dalam pemilu.

"Melalui kampanye di kampus makasivitasakademika baik dosen maupun mahasiswa dapat untuk menemukan kebenaran ilmiah atas berbagai visi misi dan program dari pasangan calon," beber Bayu.

Hal ini pada akhirnya menyebabkan kalangan perguruan tinggi bisa berpartisipasi dalam pemberdayaan bangsa melalui fungsi kontrol akademik atas berbagai visi, misi dan program para calon dalam pemilu. Dampak lanjutannya adalah para pemilih dalam Pemilu akan mendapat manfaat karena akan mendapat referensi yang cukup perihal kebenaran ilmiah program kerja calon yang mereka akan pilih dalam pemilu.

"Terhadap kekhawatiran bahwa perguruan tinggi akan menjadi tidak netral maka hal tersebut bisa diantisipasi dengan menyerahkan kepada penyelenggara pemilu (KPU) untuk membuat pengaturan teknis yang secara ketat mencegah hal tersebut," kata Bayu.

Putusan MK

Pada Selasa, 15 Agustus 2023, MK memutuskan melarang total kampanye di tempat ibadah dan masih membolehkan 'kampanye'-dalam tanda kutip-di tempat pendidikan dan fasilitas pemerintahan adalah Putusan MK Nomor 65/PUU-XXI/2023. Penggugatnya adalah Ong Yenni dan Handrey Mantiri.

Lewat putusan itu, MK menghapus Penjelasan Pasal 280 ayat 1 huruf h UU Pemilu. Adapun 280 ayat 1 huruf h UU Pemilu direvisi. MK menyatakan Pasal 280 ayat 1 huruf h UU Pemilu diubah menjadi:

Pelaksana, peserta dan tim kampanye Pemilu dilarang menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan, kecuali untuk fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan sepanjang mendapat izin dari penanggung jawab tempat dimaksud dan hadir tanpa atribut kampanye pemilu

Simak Video 'Pandangan Eks Hakim MK soal PP 28 Tahun 2022 yang Perlu Kontrol Publik':

[Gambas:Video 20detik]


Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menggelar upacara untuk memperingati hari ulang tahun (HUT) ke-78 di kantor Kemenkumham, Jakarta Selatan. Menkumham Yasonna Laoly mengingatkan jajarannya untuk bekerja profesional.

Mulanya, Yasonna bicara soal peringatan HUT ke-78 Kemenkumham ini dapat dimaknai sebagai momentum untuk bercermin. Selanjutnya, Yasonna mengatakan refleksi diri ini dapat membantu jajarannya untuk bekerja profesional dalam melayani masyarakat, bangsa, dan negara.

"Peringatan Hari Kemenkumham sebagai momentum untuk merefleksikan kembali apa saja yang telah kita perbuat dalam pengabdian ini, berbenah diri dan memperbaikinya apabila terdapat kekurangan. Selanjutnya terus menanamkan nilai-nilai dalam tata nilai pasti, sehingga terekam dalam pemikiran kita untuk profesional, akuntabel, sinergi, transparan, dan inovatif dalam rangka memberikan pengabdian yang terbaik kepada masyarakat, bangsa, dan negara," kata Yasonna saat amanat upacara di kantor Kemenkumham, Jakarta Selatan, Senin (21/8/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Yasonna pun mengingatkan jajarannya untuk tak menyalahgunakan tugas dan wewenangnya. Terlebih, lanjut Yasonna, kepercayaan publik tidaklah mudah untuk dikembalikan.

"Saya harapkan, jangan ada lagi penyalahgunaan tugas dan wewenang, tidak ada lagi perilaku pegawai yang melanggar disiplin kode etik, dan melanggar hukum. Bangunlah citra positif dan hiasi Kementerian ini dengan berbagai prestasi dan capaian positif," tutur dia.

"Sekecil apapun gerak-gerik kita terus dipantau, mengembalikan kepercayaan publik itu tidaklah mudah. Maka pertahankan dan terus tingkatkan kepercayaan masyarakat dengan berkinerja baik, beretika, profesional serta berintegritas," sambungnya.

Lebih lanjut, Yasonna juga berpesan agar jajarannya dapat menjaga netralitas. Khususnya, dalam memasuki tahun politik jelang Pemilu 2024.

"Jaga netralitas aparatur Kemenkumham demi menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, khususnya saat ini memasuki tahun politik dan pelaksanaan Pemilu di tahun 2024," tuturnya.

Turut hadir dalam acara ini, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono, Ketua KY Amzulian Rifai, mantan Menkumham Oetojo, dan tokoh lainnya.


Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Demokrat Andi Arief kembali meminta bacapres Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP), Anies Baswedan, untuk mendeklarasikan cawapresnya dan meminta NasDem untuk bijak. Waketum NasDem Ahmad Ali (Mad Ali) meminta Andi Arief untuk bersabar.

"Katakan ke teman-teman Koalisi Perubahan khususnya Demokrat, Bapak Andi Arief, bukan kita saling menuding toh, perbanyaklah sabar dan berikanlah kepercayaan itu kepada Mas Anies. Semakin sering mendesak Mas Anies publik akan mencurigai ada maksud, ada udang di balik batu," kata Ali saat dihubungi, Senin (21/8/2023).

Ali meminta Andi Arief tak menuding NasDem untuk bersikap bijak. Sedari awal, lanjutnya, Partai NasDem telah mengusung Anies sebagai capres tanpa syarat.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kami mendeklarasikan Mas Anies itu dengan tidak memiliki syarat, kami mendukung Mas Anies tanpa syarat. Kami tak menjadikan Mas Anies sebagai kader partai NasDem ya, karena kami mau Mas Anies jadi presiden untuk Indonesia," ucapnya.

Ia berharap di internal KPP tak ada partai yang saling menuding. Ia heran mengapa Demokrat terkesan terburu-buru untuk mendesak Anies mengumumkan cawapres.

"Sehingga tidak usah kita saling menuding, tidak usah saling menuding sehingga kemudian itu berimplikasi tidak baik terhadap koalisi. Sedikit-sedikit berbicara, sedikit-sedikit menuding orang lain. Pertanyaan sederhananya sebenarnya, ada apa dengan Demokrat, kenapa terlalu terburu-buru?" tanya Ali.

Ia mengatakan tak boleh saling menyandera di dalam partai koalisi. Biarkan Anies menentukan cawapresnya tanpa harus mempertimbangkan bisa maju atau tidak di Pemilu mendatang.

"Tidak boleh kemudian partai koalisi ini saling menyandera, artinya jika Piagam Deklarasi mendeklarasikan Anies mencari wakilnya harusnya tidak lagi mempertimbangkan seseorang karena jabatannya di satu partai. Tidak lagi harus mempertimbangkan Anies ini bisa maju atau tidak karena ada partai yang berpotensi meninggalkan koalisi ketika dia tidak diusung," ucap Ali.

"Belum mengumumkan wakil presiden hari ini juga merupakan strategi. Posisi Koalisi Perubahan dalam tanda kutip tidak bersama pemerintah tentunya ini sangat menyulitkan bagi koalisi itu sendiri. Akan membuka peluang orang untuk mencari-cari kesalahan," sambungnya.

Andi sebelumnya menilai deklarasi cawapres ini menjadi taktik untuk menaikkan elektabilitas Anies.

"Saya berharap Anies Baswedan segera mendeklarasikan cawapresnya sebagai taktik menaikkan elektabilitasnya," kata Andi dalam cuitan yang dibagikan kepada wartawan, Senin (21/8/2023).

Andi mencolek NasDem agar mempertimbangkan masukannya soal cawapres Anies. Dia meminta Tim Delapan di kalangan internal KPP agar melakukan evaluasi terkait ini.

"Beberapa kawan dari NasDem harap lebih bijak soal ini. Adapun tim 8 segera mengevaluasi capaiannya," katanya.

Simak Video 'Demokrat Kembali Desak Anies Segera Umumkan Cawapres: Sudah Kelamaan':

[Gambas:Video 20detik]


Buntut deklarasi dukungannya kepada Prabowo Subianto, kini Budiman Sudjatmiko terancam dipecat PDIP. Jika benar dipecat PDIP, apakah Budiman kemudian akan bergabung dengan Gerindra?

"Saya yakin bahwa Budiman akan dipecat, Budiman ini bagi publik yang melihat dari jauh jelas-jelas membangkang, di tengah PDIP sedang merangkul kekuatan politik tapi Budiman justru beda arah, ya tentu saja PDIP akan mengambil sikap tegas," ujar Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno, demikian dikutip dari detikNews, Senin (21/8/2023).

Budiman Dinilai Berpeluang Besar Pindah Gerindra

Adi menilai Budiman berpeluang besar bergabung ke Gerindra. Keputusannya yang berani mendeklarasikan dukungan untuk Prabowo dinilai sudah penuh perhitungan.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kalau Budiman dipecat PDIP sangat mungkin Budiman itu pindah ke Gerindra. Gerindra sudah speak out dan siap menerima Budiman kalau memang sudah dipecat dari partainya, jadi saya kira Budiman sudah menghitung betul langkah politiknya itu, pastinya Budiman mencari tempat baru yang tepat untuk Budiman," ujarnya.

Deklarasi Dukungan Budiman Sudjatmiko untuk Prabowo

Budiman Sudjatmiko resmi mendeklarasikan relawan Prabowo-Budiman (Prabu) yang mendukung bakal capres Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Budiman menegaskan siap bertanggung jawab atas keputusannya.

"Ya tunggu aja jangan berandai-andai. Ini kan situasi dinamis, kalau ada risiko ya tentu saja saya nggak akan lari dari tanggung jawab," kata Budiman di sela acara deklarasi relawan Prabu di Marina Convention, Semarang, Jumat (18/8).

Budiman menegaskan deklarasi tersebut merupakan atas nama pribadi dan tidak ada kaitannya dengan kepartaian. Dia memilih berprasangka baik terhadap PDIP atas deklarasinya.

Gerindra Terbuka Terima Budiman Sudjatmiko Jadi Kader Usai Dukung Prabowo


KPU RI telah mengumumkan daftar calon sementara (DCS) bacaleg yang maju pada Pileg 2024 mendatang. Di dapil Jawa Barat 1 (Kota Bandung dan Cimahi), nama-nama top menghiasi daftar bacaleg untuk memperebutkan jatah 7 kursi ke Senayan.

Sebagaimana dilihat detikJabar pada Senin (21/8/2023), nama-nama bacaleg sudah ditampilkan di laman KPU RI. Dapil Jabar 1 menjadi salah satu daerah pemilih yang diisi para politisi, pesohor Tanah Air hingga sejumlah nama beken lainnya.

Misalnya di Gerindra, penyanyi Melly Goeslaw turut meramaikan persaingan Pileg 2024 dari dapil Jabar 1. Kemudian PDI Perjuangan memasang petahana Junico Bp Siahaan atau Nico Siahaan hingga penyanyi Marcellius Kirana Hamonangan yang memiliki nama kondang Marcell.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Selanjutnya di Partai Golkar ada nama petahana Nurul Arifin hingga istri Ridwan Kamil, Atalia Praratya. Partai Kebangkitan Nasional (PKN) memasang pengacara sensasional Farhat Abbas hingga di PSI ada nama Giring Ganesha Djumaryo atau Giring Nidji.

Berikut nama-nama pesohor yang menjadi bacaleg di dapil Jabar 1

PKB

Habib Syarief Muhammad

Erwin

Gerindra

Melly Goeslaw,

Sodik Mudjahid

PDIP

Junico Bp Siahaan

Marcellius Kirana Hamonangan

Golkar

Nurul Arifin

Atalia Praratya

NasDem

M Farhan

Joice Triatman

PKS

Ledia Hanifa

Haru Suandharu

PKN

Farhat Abbas

PAN

M Rasyid Rajasa

Demokrat

Agung Budi Santoso

PSI

Giring Ganesha Djumaryo

Perindo

Clarissa H Tanoesoedibjo

Ferry Kurnia Rizkiyansyah

KPU Lantik Anggota Perwakilan di 44 Kabupaten/Kota