Pada September 2016, Anies Rasyid Baswedan memperoleh sepucuk surat undangan sebuah acara di Amerika Serikat. Karena tidak ada halangan, ia hendak memenuhi undangan itu. Tak disangka, di tengah persiapan itu, Anies jatuh sakit. Dokter memvonisnya terkena demam berdarah. Batal bertolak ke luar negeri, Anies akhirnya dirawat di rumah sakit.
Di tengah proses pemulihannya, ia disambangi oleh perwakilan tiga partai. Ketiga partai itu adalah Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Mereka mencoba meminta Anies maju sebagai calon Gubernur DKI Jakarta pada Pilkada 2017.
Anies tidak langsung menyanggupi tawaran tersebut. Kepada tiga partai itu, ia meminta waktu untuk berkomunikasi dan meminta pendapat kepada ibundanya. Di depan sang ibu, Anies mengutarakan kabar tersebut. Sang ibu mengatakan akan memberikan restu jika Anies dicalonkan (bukan mencalonkan diri) dan Tri Rismaharini tidak maju sebagai kandidat dalam pilkada. Karena kedua syarat itu akhirnya terpenuhi, Anies mendapat restu dari ibundanya.
Melihat Anies telah bersedia dicalonkan, ketiga partai itu bergegas menuju Cikeas. Mereka berharap dapat menggaet Partai Demokrat untuk turut mendukung Anies. Sayangnya, saat itu Partai Demokrat akhirnya mengumumkan Agus Harimurti Yudhoyono sebagai cagub pada Kamis, 26 September 2016, dini hari.
Siang hari pada tanggal yang sama, Sandiaga bertemu dengan Anies di salah satu restoran di daerah Kebayoran. Saat itu Sandiaga digadang-gadang sebagai cagub dari Partai Gerindra. Pada pertemuan itu, Sandiaga berniat meminta Anies mendampinginya sebagai cawagub. Anies meresponsnya dengan sebuah pertanyaan, apakah Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto berkenan menerimanya. Sandi berkata akan membicarakannya dengan Prabowo.
Selesai bertemu dengan Anies, Sandi bergegas ke Kertanegara menghadap Prabowo. Dalam kesempatan itu, akhirnya Prabowo merestui Anies, tapi hanya sebagai cawagub pendamping Sandi.
Malam hari, pukul 22.00 WIB, Anies dikabari melalui sambungan telepon bahwa ia diterima sebagai cawagub yang akan diusung Partai Gerindra. Namun Anies menolak. Ia hanya berkenan maju sebagai cagub. Setelah itu, perbincangan kembali terjadi di Kertanegara. Pada pukul 01.00 WIB Jumat, 23 September 2016, Prabowo akhirnya luluh dan berkenan membiarkan Anies menjadi cagub dan Sandiaga sebagai cawagub.
Pada pukul 01.30 WIB, Anies bergegas datang ke Kertanegara. Saat itu pula pasangan Anies-Sandi resmi terbentuk dan diumumkan. Namun perdebatan di kalangan internal partai belum selesai. Pada siang hari setelah salat Jumat, Anies kembali ke Kertanegara untuk membicarakan sejumlah hal dengan partai koalisi dan Prabowo.
"Itu baru selesai Magrib, makanya ke KPUD itu daftar agak malam," ucap sahabat sekaligus pendukung Anies, Geisz Chalifah, kepada reporter
.
Menurut Geisz, Anies dipilih menjadi cagub karena pertimbangan teknis. Saat itu elektabilitas Sandiaga belum mampu mengalahkan rivalnya, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Namun, di balik itu, ada peran Jusuf Kalla yang meyakinkan Prabowo untuk memilih Anies.
"Saling menguntungkan saja, Anies butuh partai untuk maju dan Gerindra butuh menang," ucapnya.
Geisz menuturkan tidak mudah bagi Partai Gerindra dan Prabowo untuk memilih Anies sebagai cagub. Sebab, saat itu beberapa tokoh di Partai Gerindra masih melihat Anies sebagai orang dekat Jokowi. Namun, menurut Geisz, selama masa kampanye hingga purnatugas sebagai gubernur, Anies terbukti memegang janji dan setia terhadap Prabowo.
Dia mengisahkan, saat kampanye pilkada, Anies mengatakan tidak akan berhenti di tengah jalan sebagai gubernur dan mencalonkan diri sebagai capres pada 2019. Geisz menganggap hal itu sebagai upaya Anies menjaga jabatannya sebagai gubernur sekaligus menghormati Prabowo.
"Janji Anies itu konteksnya 2019. Masak iya nanti kalau Prabowo masih
 terus, Anies nggak boleh
 juga, kan logikanya tidak begitu," ucapnya.
Pada kesempatan lain menjelang Pemilu 2019, saat perhelatan Abang None Jakarta, perwakilan tiga partai menemui Anies. Mereka meminta Anies menjadi capres dari poros tengah. Menurut Geisz, Anies menolak tawaran tersebut.
Bahkan Prabowo Subianto juga disebut berkali-kali meminta Anies mendampinginya pada Pilpres 2019. Namun lagi-lagi Anies menolak tawaran tersebut.
"Para pendukung Anies itu penginnya dia jadi capres, bukan cawapres. Saya sendiri kalau sampai dia jadi cawapres, mungkin saya akan cabut dukungan," ucapnya.
Menjelang purnatugas sebagai gubernur, Anies berpamitan dan mengunjungi sejumlah tokoh, termasuk Presiden. Ia juga disebut minta jadwal bertemu dengan Prabowo. Namun, menurut Geisz, permintaan itu belum dijawab hingga saat ini oleh pihak Prabowo. Berbarengan dengan itu, Partai NasDem kemudian mendeklarasikan Anies sebagai bakal capres dalam Pemilu 2024.
Di sisi lain, Geisz menuturkan Prabowo memang orang yang membuka jalan Anies di dunia politik. Namun, menurutnya, Prabowo bukanlah guru politik bagi Anies. Hal itu karena selama ini Prabowo selalu kalah dalam pertarungan politik.
Sementara itu, pihak Gerindra masih
 bahwa, dengan menjadi capres pada 2024, Anies telah mengingkari perjanjiannya dengan Prabowo. Salah satu petinggi Gerindra yang tidak ingin disebut namanya mengatakan perjanjian yang mengatakan Anies tidak akan mengikuti pilpres selama Prabowo masih mencalonkan diri masih berlaku. Menurutnya, perjanjian tersebut tidak mencantumkan tahun sehingga masih berlaku dan relevan pada 2024.
"Ada utang juga dia ke kami ratusan miliar. Sudahlah, dia itu nggak bisa dipegang (janjinya)," ucapnya kepada reporter
.
Juru bicara Anies sekaligus akademisi Universitas Paramadina, Hendri Satrio, membantah jika Anies dikatakan telah mengkhianati Prabowo. Semua perjanjian yang disepakati oleh Anies dengan Partai Gerindra hanya menyangkut Pilkada DKI Jakarta 2017 dan telah dianggap selesai.
Menurutnya, Anies bahkan telah melakukan kontak dengan Prabowo untuk meminta bertemu. Namun, sejak Desember 2022, keduanya belum bertemu karena kesibukan masing-masing.
Di sisi lain, menurut Hendri, tetap ada kemungkinan Anies berpasangan dengan Prabowo pada 2024. Namun hal itu harus dibicarakan lebih serius dan melibatkan bukan hanya Prabowo dan Anies, tapi juga partai-partai yang mengusung keduanya.
"Kalau misal mau ada kesepakatan berpasangan, ya Gerindra harus komunikasi dulu dengan partai-partai di Koalisi Perubahan," ucapnya kepada reporter
.
Terkait kesempatan menang, Hendri percaya Anies mampu menang pada pilpres mendatang. Menurutnya, Anies akan mampu menang setidaknya dengan 57 persen suara. Angka tersebut mendekati angka kemenangan Anies di Jakarta.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komarudin mengatakan, jika Anies menjadi capres, ini merupakan kedua kalinya Prabowo harus berhadapan dengan orang yang dulu turut ia besarkan di kancah perpolitikan. Sebelumnya, Prabowo bernasib sama saat harus berhadapan dengan Joko Widodo, orang yang pernah dia usung di Pilkada DKI Jakarta 2012.
"Makanya kalau di politik itu jangan membesarkan anak harimau. Akses-akses kunci biasanya dipercayakan ke kalangan internal dan terdekat, bukan ke orang lain, apalagi di luar partai," ucapnya kepada reporter
.
Menurut Ujang, Anies memiliki potensi besar untuk dapat mengalahkan Prabowo dalam perburuan kursi presiden. Keadaan itu disadari oleh orang-orang terdekat Prabowo, termasuk mereka yang ada di Partai Gerindra. Karena itu, wacana perjanjian utang dan janji kesetiaan Anies ke Prabowo kembali diungkit.
"Di HUT Gerindra ke-15, Prabowo bilang soal dia yang sudah sering dikhianati. Saya pikir itu arahnya juga ke Anies. Tapi hal seperti ini wajar di politik," ucapnya.
Ujang menjelaskan kesempatan Anies mengalahkan Prabowo menjadi lebih besar pada 2024. Hal itu karena basis pendukung Prabowo dari kalangan Islam politik beralih dukungan ke Anies, terutama sejak Prabowo mesra dengan Jokowi.
Adapun peluang keduanya berpasangan, menurut Ujang, sangat kecil. Prabowo dinilai tidak akan sudi menjadi cawapres Anies. Sementara itu, Anies telanjur diumumkan sebagai capres oleh Koalisi Perubahan.
Menurut survei yang dilakukan Charta Politika Indonesia, partai pengusung utama Anies saat ini, NasDem, menempati posisi ketujuh dengan elektabilitas sebesar 4,3 persen. Adapun Demokrat dan PKS menempati posisi lima dan enam dengan perolehan 7,7 persen serta 7,2 persen.
Sementara itu, Gerindra dan PKB, yang bersatu dalam satu koalisi, menempati posisi kedua dan keempat. Keduanya memperoleh elektabilitas sebesar 13,7 persen serta 8,7 persen.
Di sisi lain, survei yang digelar pada 8-16 Desember 2022 tersebut juga menunjukkan elektabilitas Anies untuk sementara unggul tipis atas Prabowo. Dari total sepuluh nama, Anies menempati posisi kedua dengan 23,9 persen. Adapun Prabowo sedikit tertinggal di posisi ketiga dengan 23,0 persen.
Dalam simulasi tiga nama, Anies menempati posisi kedua dengan 29,2 persen. Disusul Prabowo di tempat ketiga dengan 26,1 persen. Adapun posisi pertama diduduki Ganjar Pranowo dengan 37,0 persen.
Berdasarkan wilayahnya, elektabilitas Anies tercatat paling tinggi di tiga daerah Sumatera (31,2 persen), DKI Jakarta plus Banten (36,0 persen), dan Kalimantan (34,3 persen).
Prabowo tak mau kalah. Ia terbukti menempati posisi pertama di empat wilayah sekaligus. Wilayah itu adalah Jawa Tengah-DIY (70,0 persen), Jawa Timur (33,7), Papua-Maluku (38,0 persen), dan Bali-NTB-NTT (53,3 persen).
Saat dilakukan simulasi berpasangan dengan cawapres, angka tertinggi Anies diperoleh saat berpasangan dengan Ridwan Kamil (32,6 persen). Sebagai capres, Prabowo mendapat nilai tertinggi jika berpasangan dengan Khofifah Indar Parawansa (23,8). Namun, sebagai cawapres, Prabowo mampu mendulang 45,3 persen suara jika mendampingi Ganjar Pranowo.
Survei lain dari Saiful Mujani Research Consulting (SMRC), dalam simulasi tiga nama, Anies tetap unggul atas Prabowo di posisi kedua dengan 28,1 persen. Adapun Prabowo memperoleh 26,1 persen. Namun, dalam survei yang digelar pada 3-11 Desember 2022, Prabowo tercatat menjadi tokoh yang paling dikenal oleh masyarakat (95 persen) dibanding nama-nama calon yang lain. Posisi kedua diduduki oleh Anies dengan tingkat pengenalan sebesar 86 persen.
 Ahmad Thovan Sugandi, Fajar Yusuf Rasdianto
 Ahmad Thovan Sugandi
 Dieqy Hasbi Widhana
 Luthfy Syahban


Politikus Partai NasDem Zulfan Lindan mengatakan presiden selanjutnya harus memiliki kualifikasi yang diharapkan dapat membangun Indonesia ke depannya. Zulfan menyebut kualifikasi itu tak hanya diharapkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), tetapi juga oleh masyarakat.

"Bukan hanya diharapkan oleh Pak Jokowi, tetapi diharapkan oleh masyarakat, bangsa, dan negara untuk membangun ke depan," ujar Zulfan Lindan kepada wartawan di kantor Populi Center, Jakarta Selatan, Senin (13/2/2023).

"Nah kalau kualifikasi itu memang terpenuhi saya kira nggak masalah, seperti misalnya kita ingin supaya anak kita melanjutkan kepemimpinan kita," sambungnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Untuk itu, penilaian terhadap figur pengganti Jokowi bukan hanya berdasar suka atau tidak suka, melainkan atas dasar kemampuan. Menurutnya, siapa pun yang menggantikan Jokowi, sudah seharusnya melanjutkan pembangunan Jokowi.

"Sebenarnya kan begini, siapa pun yang menggantikan Presiden Jokowi itu memang harus melanjutkan pembangunan yang sudah dilakukan, karena ini bicara negara. Ini bukan uang Jokowi, itu uang rakyat, APBN, dibangun dengan utang negara," jelas Zulfan.

"Apalagi kalau ada harapan, misalnya, ini kan masalahnya pengalaman, Pak Jokowi pengalaman misalnya waktu dia jadi gubernur setelah tidak jadi gubernur, program dia tidak dilanjutkan, ya kan. Kemudian itu pengalaman pribadi. Mungkin ada pengalaman yang lain seperti itu. Ini nggak bagus buat negara kita. Jadi menurut saya continuity itu perlu siapapun dia, yang menggantikan pak Jokowi," lanjutnya.

Zulfan menilai keberlanjutan (continuity) dalam pemerintahan itu perlu diterapkan. Zulfan lalu mengaku khawatir bakal capres 2024 dari Partai Anies Baswedan tak melanjutkan program yang sudah dilakukan di pemerintahan Jokowi.

"Ya kalau Pak Anies ini kan sebenarnya sisi lain ya makanya saya menyebutkan sisi lain dari Pak Jokowi. Itulah yang dikhawatirkan bahwa dia tidak akan melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi," ungkap Zulfan.

"Kan boleh orang tidak percaya, tidak yakin, karena berdasarkan pengalaman," imbuhnya.

Zulfan menyebut pengalaman menjadi catatan. Dia menyebut ada kekhawatiran soal program Jokowi yang tidak berkelanjutan.

"Tetapi paling tidak kan itu menjadi catatan, kekhawatiran itu pasti ada," kata Zulfan.

Simak juga Video 'Anies: Prabowo Patriot, Jokowi Inspirasi, Sandi Sahabat':

[Gambas:Video 20detik]


Menko Polhukam Mahfud Md bersalawat bersama sejumlah perwakilan partai politik. Kegiatan bersalawat itu dalam rangka mendinginkan suhu politik menjelang Pemilu 2024.

Pantauan detikcom, di kawasan Pondok Bambu, Jakarta Timur, Senin (13/2/2023), Mahfud tampak mengenakan sarung. Mahfud kemudian memimpin salawat bersama itu.

"Mari kita membaca salawat yang diberi syiir tanpo waton, diberi judul itu, karena judulnya bisa macam-macam. Tapi karena bahasa Jawa diberi syiir tanpo waton yang dulu sangat dipopulerkan seakan-akan ini salawat Gus Dur, karena memang suaranya persis Gus Dur. Gus Nizam itu yang membawakan tetapi salawat ini sudah lama, sudah puluhan tahun kalau syairnya," kata Mahfud dalam acara yang digelar Kolom Fachry Ali (KOFI).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Mahfud berharap dengan kegiatan salawat ini dapat mendinginkan suhu politik menjelang Pemilu 2024. Dia menyebut untuk mencontoh sikap Gus Dur dalam menghadapi Pemilu, yakni dengan sikap yang baik.

"Kita manfaatkan kesempatan ini untuk memasuki tahun politik dan politik tahun 2023 pendaftaran pemilu dan pemilu InsyaAllah jadi tahun 2024 dan seperti sikap Gus Dur, setiap menghadapi Pemilu mari laksanakan Pemilu ini dengan baik dan kita jaga kebersatuan kita sebagai bangsa," kata dia.

Mahfud mengatakan dengan salawat yang akan dilantunkan akan terus mengingatkan masyarakat kepada pesan Gus Dur. Di mana menurut dia, Gus Dur merupakan sosok yang harus diteladani.

"Ketika orang mendengar salawat ini, irama ini tentunya diharapkan ingat kepada pesan-pesan Gus Dur sebagai salah seorang bapak bangsa, guru bangsa. Saya ngambil dari bait manapun itu adalah pesan yang berisi daging lah, sebagai pesan moral yang sangat penting," kata Mahfud Md.

Kemudian, Mahfud bersama perwakilan partai politik memulai bersalawat. Mereka tampak melantukan salawat syiir tanpo waton.

Perwakilan parpol tersebut diantaranya, Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid, Ketua Dewan Pertimbangan Partai Demokrat Jawa Barat Dede Yusuf, Waketum PAN Viva Yoga Mauladi, Ketua DPP NasDem Effendy Choirie atau Gus Choi, Ketua DPP Golkar, Ace Hasan Syadzil, Sekretaris Dewan Pertimbangan DPP PSI Raja Juli, Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah, Sekjen PPP Arwani.


Politikus Partai NasDem Zulfan Lindan mengatakan Indonesia mengalami krisis kepemimpinan atau leadership. Zulfan mengungkit mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang sempat menyebut tidak menawarkan visi dan misi, melainkan rekam jejak.

Mulanya, Zulfan membahas soal tiga nama besar yang kerap muncul di berbagai suvei elektabilitas capres, yakni Menhan Prabowo Subianto, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, belum menyampaikan gagasan-gagasannya untuk membangun Indonesia ke depan.

"Tapi kalau kita bicara bahwa kondisi Indonesia memang dalam kondisi krisis leadership atau kepemimpinan, tapi inilah yang ada," kata Zulfan saat diskusi di kantor Populi Center, Jakarta Selatan, Senin (13/2/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Saya misalkan, bingung Anies ketika selesai jadi gubernur itu, bilang, 'kita nggak perlu bicara visi dan misi, yang penting rekam jejak'. Terus orang bilang 'rekam jejaknya apa nih?' Kan gitu. Apa rekam jejaknya?" lanjutnya.

Zulfan menilai seorang calon pemimpin harus memiliki visi dan misi. Menurut dia, visi dan misi merupakan rumusan ideologis untuk membangun Indonesia ke depannya daam hal politik, ekonomi, budaya, dan berbagai hal lainnya.

"Inilah, kita mengharapkan pemimpin itu katakanlah sekarang ini bahwa kita melihat 3 figur ini sambil jalan kita mengharapkan mereka meningkatkan kualitas, sambil jalan, mereka betul-betul ingin memahami kekurangan-kekurangannya dan membangun," kaya Zulfan.

Zulfan lalu membahas soal ketidakjelasan partai-partai di parlemen yang kerap merubah dukungannya terhadap bakal capres. "Kalau saya lihat kecenderungan partai-partai ini nggak ada yang jelas, partai-partai yang ada di parlemen sekarang. Tiba-tiba relawan ini pindah ke Prabowo karena ada pesan Pak Jokowi seolah-olah Pak Jokowi sinyalnya ke Pak Prabowo. Tiba-tiba pindah ke Ganjar, kan gitu," jelas Zulfan.

Termasuk 3 partai yang tergabung dalam Koalisi Perubahan, yakni NasDem, PKS, dan Demokrat. Zulfan menyebut permasalahannya terletak pada Anies Baswedan. "Problemnya itu ada di Anies, kalau Anies maju, Ganjar maju," ungkap Zulfan.

"Problem, maksudnya bagi partai lain untuk menentukan capres ini tergantung pada Anies. Kalau Anies Baswedan itu bisa maju sebagai capres, itu pasti Ganjar dikeluarkan oleh PDIP, itu pasti, nggak mungkin nggak. Nah mungkin Prabowo sama Ganjar gabung," lanjutnya.

Zulfan menyebut bahwa malah ada upaya untuk Anies Baswedan tidak maju ke Pilpres 2024. Dia bahkan menilai PKS dan Demokrat terlalu cepat mengusung Anies maju sebagai capres.

"Jadi kalau kita lihat bahwa PKS pun setengah hati. saya pernah ngomong beberapa kali kenapa PKS tiba-tiba mendadak dan Demokrat mendadak cepat lewat rilis, cepat-cepat di airport mengumumkan dukung Anies, karena Partai Demokrat dan ini sudah dapat info ketika mereka ketemu, pertemuan Surya Paloh dengan Luhut di London itu sudah bicara bagaimana, si Surya Paloh ini kalau bisa exit dari Anies," terang Zulfan.

"Saya ulang lagi, ini semua bahwa menghindari adanya tekanan-tekanan dan demonstrasi dari kelompok pendukung Anies kepada masing-masing partai," imbuhnya.

Halaman 1 2 Selanjutnya


Kirab Agung Tingalan Dalem Jumenengan di Keraton Kasunanan Solo bakal kembali digelar usai dua tahun ditiadakan karena pandemi COVID-19. Tradisi peringatan kenaikan takhta ke-19 SISKS Paku Buwono (PB) XIII akan digelar pada Kamis pekan ini.

Wakil Ketua III Tingalan Dalem Jumenengan, KGPH Benowo, mengatakan ada sekitar 18 kereta yang akan digunakan dalam kirab tersebut. Rencananya untuk Sinuhun PB XIII Hangabehi akan menggunakan kereta Garuda Kencana bersama Prameswari Dalem.

"Sementara putra Sinuhun (Putra Mahkota KGPH Purbaya) dan Mas Gibran (Wali Kota Surakarta) akan menaiki kereta Garuda Putra," katanya usai rapat persiapan kegiatan tersebut di keraton, Senin (13/2/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Benowo menuturkan rute Kirab Agung Tingalan Ndalem Jumenengan yang akan digelar Kamis (16/2) itu akan sama dengan Kirab Pusaka Malam 1 Sura. Kirab tersebut akan dihadiri pula oleh ribuan kerabat dan abdi dalem keraton.

"Kirab akan digelar usai Tingalan Dalem Jumenengan yang digelar pada Kamis pagi. Kami juga akan menampilkan para prajurit, mulai Sorogeni dan Jayengastro, sampai peserta dari instansi lain seperti marching band TNI," jelasnya.

Sementara itu, Pengageng Parentah Keraton Surakarta, KGPH Dipokusumo, menambahkan untuk prosesi Tingalan Ndalem Jumenengan, rencananya berlangsung sesuai adat keraton.

"Ada beberapa acara, seperti tradisi pisowanan, paringan Dalem ganjaran dan tentu saja (pementasan tari) Bedhaya Ketawang," urainya.

Disinggung mengenai pemberian gelar kebangsawanan yang biasanya diberikan setiap Tingalan Dalem Jumenengan, Benowo belum bisa memastikan. Menurutnya, semua itu wewenang dari PB XIII.

"Belum, itu wewenang Sinuhun (PB XIII)," pungkasnya.

KPU Raih Rekor MURI Kirab Bendera Pemilu Melalui Daerah Terbanyak


Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan eks Panglima TNI Gatot Nurmantyo diundang dalam acara Rakernas Partai Ummat. Keduanya dianggap segaris perjuangan dengan Partai Ummat.

"Kemarin kita sepakati kalau kita undang ketum partai, secara practical belum tentu hadir, nanti diwakili mungkin pihak-pihak kurang relevan. Kita undang langsung tokoh-tokoh yang memang insyaallah garis perjuangannya sama dengan Partai Ummat," kata Ketum Partai Ummat Ridho Rahmadi di Asrama Haji, Jakarta Timur, Senin (13/2/2023).

Ridho menuturkan Anies dan Gatot diundang untuk hadir besok, Selasa (14/2), di hari kedua Rakernas Partai Ummat. "Selain bacapres, besok akan datang dua. Ada Pak Anies dan juga Pak Gatot," ujarnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ridho menuturkan hari ini partainya mengundang Din Syamsuddin. Mantan Ketum Muhammadiyah itu diundang untuk mengikuti diskusi panel yang digelar malam ini.

"Kemudian nanti malam ada Pak Din Syamsudin. Beliau nanti akan diskusi panel," ucap Ridho.

Dia lalu menuturkan di hari terakhir Rakernas Partai Ummat, Rabu (15/2), akan kembali digelar diskusi panel. Dalam diskusi panel terakhir, Partai Ummat mengundang Rocky Gerung dan Refly Harun.

"Hari terakhir ada diskusi panel, temanya terkait bahaya tunda pemilu. Kita undang Rocky Gerung, Refly Harun," imbuhnya.


Ketua DPC PDI Perjuangan (PDIP) Kota Solo, FX Hadi Rudyatmo mengaku bangga nama Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka masuk dalam bursa calon gubernur (cagub) di Pilgub DKI Jakarta. Terlebih nama Gibran masuk dalam bursa cagub DKI dari DPD PDIP DKI Jakarta.

"Saya banggalah, beliau diusung dari PDIP, selaku kader PDIP, kalau menganggap PDIP, bangga saya," kata FX Rudy ditemui di kediamannya, Pucangsawit, Solo, Senin (13/2/2023).

Menurutnya, kader PDIP dinilai layak memimpin di daerah lain. Dirinya juga tidak mempermasalahkan jika Gibran mengikuti jejak karier sang ayah, Joko Widodo (Jokowi).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Baik aja to, mengikuti jejak ayahnya boleh-boleh saja itu hak seluruh warga Indonesia yang usai 17 tahun ke atas untuk berpolitik dan kalau menjadi kepala daerah kan minimal usianya sudah diatur sampai ke presiden sudah," ujarnya.

Meski begitu, terkait nama-nama yang maju dalam Pilgub 2024, masih menunggu petunjuk pelaksana (juklak) dan petunjuk teknis (juknis).

"Ya masih nunggu juklak dan juknis, nanti ada proses penjaringan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah ditingkat kabupaten maupun provinsi," pungkasnya.

Sebelumnya, DPD PDIP DKI Jakarta berbicara mengenai bursa calon gubernur DKI Jakarta 2024 mendatang. Salah satu nama yang masuk dalam radar PDIP DKI untuk melenggang dalam Pilgub 2024 yakni Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka.

Selain Gibran, PDIP DKI juga membidik tokoh-tokoh lainnya sebagai kandidat Cagub DKI Jakarta. Antara lain Menteri Sosial Tri Rismaharini dan Kepala LKPP Hendrar Prihadi.

Momen Megawati Sapa DPC PDIP Solo, Singgung soal Kesetiaan


Nama Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka masuk bursa bakal cagub DKI Jakarta. Menanggapi hal itu Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan saat ini pihaknya tengah bergerak untuk memenangkan pemilu legislatif (pileg) terlebih dahulu.

"Bagi PDI Perjuangan berpolitik itu dengan skala prioritas," kata Hasto ditemui wartawan di UIN Sunan Kalijaga Jogja, Senin (13/2/2023).

Menurut Hasto, saat ini fokus PDIP yakni pada pemilu legislatif. Untuk Pilgub justru di urutan terakhir.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kami tahu bahwa saat ini kita bergerak ke bawah dan kemudian dengan bergerak ke bawah kita memenangkan pemilu legislatif dan pemilu presiden dan setelah itu baru tahapan untuk pemilukada serentak pada November 2024," bebernya.

Sebelumnya diberitakan, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka masuk bursa bakal cagub DKI Jakarta bersama tiga kader PDIP lainnya yakni Menteri Sosial Tri Rismaharini, Kepala LKPP Hendrar Prihadi, hingga MenPAN-RB Abdullah Azwar Anas. Gibran mengaku dirinya paling cupu di antara kader PDIP lainnya.

"Saya nunggu perintah selanjutnya ajalah ya, intinya dari empat nama itu, tiga itu senior-senior semua punya pengalaman yang luar biasa. Menteri-menteri semua, dari ketiga itu cocok semua," kata Gibran, Jumat (10/2).

Gibran menilai kinerja ketiga tokoh itu yang paling hebat. Sedangkan Gibran merasa paling minim pengalaman.

Putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu mengaku masih banyak belajar. Terlebih pengalaman Risma, Hendi, dan Azwar Anas sudah tidak perlu diragukan.

Hasto Sebut Senam Bikin Jiwa Sehat, Singgung Pemimpin yang Suka Marah-marah


Lembaga Survei Populi Center merilis survei terkait elektabilitas capres di 2024. Hasilnya, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menjadi tokoh paling banyak dipilih dengan angka 19,8 persen, sedangkan Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto dan Mantan Gubernur DKI Anies Baswedan menyusul.

Survei digelar pada periode 25 Januari hingga 3 Februari 2023 di 38 provinsi di seluruh Indonesia. Survei menggunakan metode acak bertingkat atau multistage random sampling).

Survei melibatkan 1.200 responden yang datanya diambil melalui wawancara tatap muka (face to face interview). Margin of error +/- 2,83 persen dan pada tingkat kepercayaan (level of confidence) sebesar 95 persen.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Berikut elektabilitas capres 2024:

Ganjar Pranowo 19,8%

Prabowo Subianto 17,1%

Anies Baswedan 10,8%

Joko Widodo 10,1%

Ridwan Kamil 5,1%

Sandiaga Uno 1,7%

Hary Tanoesoedibjo 0,7%

Khofifah Indar Parawansa 0,5%

Andika Perkasa 0,5%

Puan Maharani 0,4%

Lainnya 2,1%

Peneliti Populi Center Rafif Pamenang Imawan menjelaskan temuan itu. Dia menyampaikan elektabilitas Ganjar mengalami peningkatan angka yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan survei yang dilakukan sebelumnya pada Oktober 2022.

"Dalam survei ini terlihat Ganjar Pranowo itu mengalami peningkatan angka yang cukup signifikan yang sebelumnya dalam Oktober 2022 sebesar 15,8 persen itu menjadi 19,8 persen," tutur Rafif dalam pemaparannya di kantor Populi Center, Senin (13/2/2023).

Rafif menjelaskan bahwa terjadi peningkatan elektabilitas Prabowo Subianto (17,1%) dan Ridwan Kamil (5,1%) pada survei kali ini. Rafif memperkirakan elektabilitas Ridwan Kamil meningkat saat dirinya menyatakan bergabung ke Partai Golkar.

"Nah yang menarik disini karena tadi ada situasi mungkin ada faktor bergabungnya RK ke Golkar," tutur Rafif.

Sementara itu, Rafif mengungkapkan bahwa terjadi penurunan elektabilitas Anies Baswedan pasca tidak lagi menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Pada survei kali ini, elektabilitas Anies ada di angka 10,8 persen.

"Dan Anies sudah tidak lagi menjadi Gubernur DKI Jakarta, elektabilitas Anies ini menurun yang sebelumnya Oktober 17,3 persen, pada Februari menjadi 10,8 persen," ujar Rafif.

Simak juga 'Survei PWS Elektabilitas Capres: Prabowo Teratas, Disusul Ganjar dan Anies':

[Gambas:Video 20detik]


Pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) sedang bergulir di DPR. Partai peserta pemilu, Partai Garuda, menolak RUU tersebut karena dinilai akan merugikan para PRT.

"RUU PPRT sudah 19 tahun mandek, kini diupayakan lagi, mendorong agar RUU ini disahkan. Tentu ada alasan kuat sampai RUU PPRT ini mandek hingga 19 tahun. Kami menilai, dengan adanya UU ini malah akan membuat para PRT kehilangan pekerjaan. Mungkin itu yang membuat mandek," kata Jubir Partai Garuda Teddy Gusnaidi kepada wartawan, Senin (13/2/2023).

Teddy mengatakan jika RUU PPRT disahkan, maka pengguna jasa PRT harus membayar upah yang sesuai aturan. Menurut dia, ketetapan upah ini malah berpotensi membuat para pengguna jasa melepas PRT nya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Contoh kecil saja, Ada banyak pasangan suami istri yang bekerja. Mereka bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Jika salah satu yang bekerja, belum mencukupi kebutuhan mereka. Mau tidak mau, mereka akhirnya menggunakan PRT untuk mengurus rumah dan anak. Jika RUU PPRT disahkan menjadi UU, maka mereka harus membayar PRT dengan upah yang sesuai dengan aturan, artinya salah satu upah dari pasangan suami istri, semuanya diperuntukkan untuk membayar upah PRT. Yang terjadi, akhirnya mereka tidak lagi menggunakan PRT," ulasnya.

Bagi Teddy, hubungan antara pengguna jasa dan PRT harus melihat aspek kearifan lokal. Dia meyakini banyak PRT yang akan diputus hubungan kerja jika UU PPRT itu disahkan.

"Ini kearifan lokal, tidak semuanya harus disamakan. Bukan berarti diskriminasi, tapi biasanya PRT itu berasal dari lingkungan setempat, orang yang mengisi waktu buat bantu-bantu keuangan keluarga. Jika dilegalkan, maka akan banyak dari mereka yang kehilangan pekerjaan," ujarnya.

"Kalau alasannya untuk perlindungan dari kekerasan dan tindak pidana lain terhadap PRT, sudah ada UU dan aturannya terkait tindakan tersebut, jadi tidak perlu lagi dikhususkan, karena tindak pidana itu bukan hanya terjadi pada PRT, tapi juga masyarakat lainnya," pungkas Teddy.

Pemerintah Ingin RUU PPRT Segera Disahkan

Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud Md mendesak DPR mempercepat pengesahan RUU PPRT. Mahfud lalu mengungkit ada RUU lain yang bisa disahkan dengan cepat.

"Kita nunggu DPR agar bisa lebih cepat, karena ini 19 tahun dibahas, sementara ada yang hanya seminggu selesai, gitu. Ini 19 tahun agar ada keseimbangan di dalam menyikapi dan membahas setiap rancangan undang-undang itu," kata Mahfud dalam acara 'Pawai HAM Mendukung Percepatan RUU PPRT' di kawasan car free day (CFD), Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, Minggu (12/2).

Mahfud menilai pembahasan RUU PPRT ini terlalu lama. Dia menganggap pengesahan RUU ini seperti utang yang harus dibayar pemerintah sebelum periode habis pada 2024.

"Jadi gini dukungan pemerintah terhadap segera disahkannya RUU PPRT ini karena ini juga sudah menjadi bagian dari nawacita, artinya bagi pemerintah ini utang yang harus dibayar sebelum tahun 2024, tetapi karena ini inisiatifnya berangkat dari DPR, ya kita nunggu dari DPR," ujarnya.

Lebih lanjut, Mahfud mengatakan saat ini pemerintah masih menunggu DPR untuk membahas RUU PPRT. Mahfud mengatakan pemerintah telah siap apabila DPR akan membahasnya.

"Kalau pemerintah sendiri sih prosedurnya, kalau DPR sudah ngirim paling lama 2 bulan, kita sudah mengembalikan paling lama, bahkan ada yang cuma dua hari kita setuju, ini ada mungkin akan segera disahkan dalam waktu dekat, ini hanya sebentar sekali kalau pemerintah, yang menggarap ya DPR itu," kata dia.

Simak Video 'RUU PPRT 19 Tahun Belum Disahkan, Mahfud Sindir Ada UU Seminggu Jadi':

[Gambas:Video 20detik]


Waketum Partai Gelora Fahri Hamzah bicara soal pinjam-meminjam uang di belakang layar dengan janji lunas setelah berkuasa. Fahri Hamzah menyebut janji seperti itu merupakan bentuk perencanaan korupsi.

Fahri Hamzah menyampaikan hal tersebut lewat akun twitternya @Fahrihamzah. Dia menyebut praktek pinjam uang dengan janji lunas setelah menang atau menjabat merupakan bentuk perencanaan korupsi.

"Pinjam-meminjam uang di belakang layar dengan janji lunas setelah berkuasa adalah bentuk perencanaan korupsi yang sangat kasat mata, praktek ini harus kita hentikan kalau kita ingin Indonesia bebas dari korupsi," kata Fahri Hamzah dalam cuitannya seperti dilihat detikcom, Senin (13/2/2023). Fahri Hamzah sudah mengizinkan cuitannya untuk dikutip.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Fahri Hamzah menyebut harusnya seseorang harusnya tidak usah memaksakan maju sebagai kandidat jika diminta menanggung biaya pemilu dan kampanye. Dia menyebut seharusnya jangan sampai merusak prinsip hanya demi memaksakan kehendak maju.

"Kalau jadi kandidat dan ternyata juga disuruh menanggung biaya pemilu dan kampanye, ya mendingan tidak maju. Kita jangan pernah merasa seolah saking bangsa ini memerlukan kita lalu kita merusak prinsip kita demi tujuan itu. Bangsa ini tidak memerlukan kita dengan cara itu," ucap dia.

Fahri Hamzah lalu menjelaskan lebih lanjut soal cuitannya itu. Dia menyampaikan pernyataannya itu bukan dimaksudkan untuk figur tertentu, melainkan kritik terhadap cara-cara seperti itu.

"Itu bukan soal individu tapi sistem pembiayaan pemilu dan kampanye. Saya tidak membicarakan orang, yang saya bicarakan adalah sistem pembiayaan kampanye dan pemilu yang harus dibersihkan dari peluang masuknya dana-dana haram dan ilegal, sebab itulah awal mula dari mengelola ruang publik secara tidak transparan karena di belakang layar ada janji lain," ujar Fahri Hamzah.

Foto: Anies Baswedan (Rifkianto Nugroho)

Fahri Hamzah juga sempat mempertanyakan terkait lunasnya utang Anies Baswedan jika memenangkan Pilkada 2017. Dia mengaku heran dengan klausul itu.

Sebagai informasi, belakangan beredar secarik kertas surat perjanjian utang Anies Baswedan dan Sandiaga Uno di media sosial yang mana salah satu poin menekankan bahwa utang tersebut lunas jika keduanya memenangkan Pilkada 2017.

"Kenapa bisa lunas?" jawab Fahri Hamzah ketika ditanya soal perjanjian Anies Baswedan.

Simak Video 'Penjelasan Panjang Lebar Anies soal Janji Politik dan Utang Pilgub':

[Gambas:Video 20detik]

Simak pernyataan Anies Baswedan di halaman berikutnya.

Halaman 1 2 Selanjutnya


Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) Partai NasDem Bali menanggapi keputusan Anak Agung Ngurah Panji Astika untuk bergabung dengan Partai Gerindra. Panji Astika adalah tokoh Puri Anom Tabanan yang sebelumnya merupakan kader Partai NasDem.

Sekretaris DPW NasDem Bali Nyoman Winatha menanggapi hal tersebut dengan santai. Menurutnya, keputusan Panji Astika bergabung dengan partai Prabowo Subianto itu merupakan hak politik seseorang.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Dia (Panji Astika) sudah tidak di kami, dia mundur ya silakan. Dia mau ke mana itu hak politik," kata Winatha kepada detikBali, Senin (13/2/2023).

Winatha menghormati langkah Panji Astika. Ia menjelaskan NasDem menganut politik kebangsaan yang menekankan persatuan dan kesatuan.

"Apakah dia warna merah, kuning, hijau, putih, itu tujuannya mulia. Kami menjaga politik kebangsaan yang mengusung persatuan dan kesatuan bangsa," imbuhnya diplomatis.

Winatha berharap Panji Astika tetap menjaga tali silaturahmi meski kini sudah tidak lagi menjadi bagian NasDem.

"NasDem hanya berharap, meskipun beliau sudah keluar, kita tetap menjaga silaturahmi pertemanan. Karena di Gerindra banyak teman kami, saudara kami banyak di sana," imbuhnya.

Untuk diketahui, Panji Astika mundur dari NasDem sehari setelah Anies Baswedan dideklarasikan sebagai bakal calon presiden 2024, Selasa (4/10/2022). Panji Astika mengakui perbedaan pilihan politik pascadeklarasi Anies Baswedan sebagai bakal capres menjadi alasan pengunduran dirinya.

Tiga bulan kemudian, Panji Astika merapat ke Partai Gerindra. Keanggotaan Panji Astika di Gerindra pun telah dikuatkan secara administrasi dengan terbitnya kartu tanda anggota atau KTA.

Panji Astika mengaku masih perlu ruang untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat setelah mundur dari NasDem. Bahkan, Panji Astika langsung diplot sebagai bakal calon anggota (bacaleg) DPRD Bali oleh Gerindra.

"Ke mana saja nanti ditugaskan saya siap. Begitu juga di Pemilu 2024. Saya siap maju kalau memang ditugaskan," kata Panji Astika, Kamis (9/2/2023).

Rapat Komisi III-Polri, Fraksi NasDem Singgung Netralitas Kepala Daerah


Partai Ummat bakal menggelar acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) perdana besok. Partai Ummat bakal mengundang 3 tokoh bakal calon presiden (bacapres) dalam Rakernas tersebut, yakni Anies Baswedan, Gatot Nurmantyo, dan Prabowo Subianto.

Diketahui acara itu direncanakan berlangsung pada 13-15 Februari 2023 di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur. Ketiga bacapres itu turut diundang hadir ke acara rakernas.

"Salah satu agenda di rakernas ini sebagaimana amanah AD/ART kita yaitu nanti juga memberikan rekomendasi yang sifatnya internal maupun eksternal. Salah satu poin yang sangat relevan, terutama 11-12 bulan lagi kita akan menghelat pemilu 2024 yang insyaallah akan terlaksana, itu DPP akan merekomendasikan yaitu bakal calon presiden atau bacapres-bacapres," kata Ketua Umum (Ketum) Partai Ummat Ridho Rahmadi dalam konferensi pers persiapan Rakernas secara virtual, Minggu (12/2/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ridho mengatakan bacapres yang diusulkan dari struktur partai itu telah sesuai dengan kriteria-kriteria sosok capres yang dirumuskan. Ketiga sosok bacapres yang diusulkan Partai Ummat, yakni Anies, Gatot, dan Prabowo.

"Ini yang kita usulkan tentunya yang sesuai kriteria-kriteria Partai Ummat yang akan diumumkan di hari ketiga. Apa saja kriterianya, kita sudah punya drafnya, tapi secara formal itu adalah output dari rakernas. Dan yang juga akan kita undang bacapres-bacapres tersebut berdasarkan aspirasi, masukan yang kita capture dari pengurus Partai Ummat di wilayah. Insyaallah kita undang tiga, nanti ada Pak Anies Baswedan, Pak Gatot Nurmantyo, dan Pak Prabowo Subianto," ujar Ridho.

Meski para bacapres direncanakan hadir, Ridho menuturkan sejauh ini baru Anies dan Gatot yang memberikan konfirmasi kehadiran. Dia mengatakan pihaknya masih terus memastikan Prabowo turut hadir ke rakernas partainya.

"Sampai hari ini yang sudah konfirmasi itu Pak Anies, kemudian juga Pak Gatot. Kita harapkan juga nanti ada follow up dari Pak Prabowo," katanya.

Lebih lanjut, Ridho mengatakan para bacapres bakal menyampaikan gagasan dan ide mereka. Ridho menyebut Anies dan Gatot diagendakan bakal menyampaikan pemaparannya pada Selasa (14/2).

"Untuk bacapres-bacapres tersebut supaya dapat kita gali gagasan dan ide-idenya, itu kita akan membuat satu forum di mana mereka bisa menyampaikan pemaparan-pemaparan beliau. Insyaallah Pak Anies akan hadir dan kemudian menyampaikan paparannya itu hari Selasa, tanggal 14, jam 13.30 WIB. Kemudian Pak Gatot di hari yang sama, tapi di jam yang berbeda, jam 19.30 WIB, malam hari," kata Ridho.

Soal apakah Partai Ummat telah berkomunikasi dengan Partai NasDem karena mengundang bakal capresnya, Anies, ke acara rakernas tersebut, Ridho mengaku sejauh ini belum melakukan komunikasi secara resmi.

"Sejauh ini belum ada komunikasi yang sifatnya resmi. Kita Partai Ummat setelah verifikasi faktual adalah fokusnya konsolidasi internal termasuk juga persiapan rakernas ini," ujarnya.

Simak juga 'Partai Ummat Undang Anies di Rakernas, NasDem Buka Peluang Koalisi':

[Gambas:Video 20detik]


Relawan Jokowi Mania (JoMan) yang sempat mendeklarasikan dukungannya kepada Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo dengan sebutan Ganjar Pranowo (GP) Mania resmi membubarkan diri. Kabar itu ditanggapi oleh berbagai pihak termasuk Relawan Prabowo Subianto.

Relawan Prabowo, M Damar mengatakan, pihaknya mengapresiasi keberanian Ketum JoMan Immanuel Ebenezer yang telah membubarkan GP Mania. Dia juga mendukung gagasan Noel soal tak akan menebar politik kebencian terhadap salah satu capres yang maju pada 2024.

"Beliau komitmen terhadap demokrasi tanpa haters atau demokrasi yang senang-senang (pesta rakyat)," ujar Damar di Kota Sukabumi, Minggu (12/2/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Menanggapi pertimbangan Ketum JoMan untuk mendukung Prabowo, Anies dan Puan, dia mengatakan akan tetap mengapresiasi tujuan Immanuel. Besar harapan, kata dia, Noel dapat berlabuh di kapal yang sama dengan dirinya.

"Saya mengapresiasi ke mana pun bang Noel (panggilan Immanuel) akan berlabuh entah mungkin di Prabowo atau capres lain tapi Prabowo mania membuka pintu selebar-lebarnya jikalau senior kita aktivis 98 Bung Immanuel bergabung dan ikut membantu kita di dalam tim sukses capres Prabowo Subianto," ujarnya.

"Andaipun nanti berbeda, saya mengapresiasi beliau juga karena itu hak politik dan hak beliau sebagai WNI dipilih atau memilih. Apapun yang terjadi demokrasi yang sudah dibangun sekarang ini harus diapresiasi, salah satunya gagasan Bang Noel tidak boleh ada caci maki," sambungnya.

Damar mengungkapkan, sejauh ini tak ada langkah konkrit untuk menggaet Immanuel untuk bergabung dengan relawan Prabowo Mania. Menurutnya, Noel memiliki kriteria tersendiri untuk mendukung sosok capres.

"Beliau punya kriteria sendiri yaitu punya ide gagasan yang luas, punya kredibilitas, kapabilitas serta pengetahuan yang baik dalam segala aspek. Hukum, ekonomi, pertahananan, politik nasional maupun global yang itu semua dimiliki Pak Prabowo," kata dia.

Sebelumnya diberitakan, kelompok relawan Ganjar Pranowo (GP) Mania batal mendukung Ganjar Pranowo dan membubarkan diri. Ketum Jokowi Mania (JoMan) Immanuel Ebenezer atau Noel mengaku masih mempertimbangkan mendukung Prabowo Subianto, Anies Baswedan atau Puan Maharani pada Pilpres 2024.

"Itu kita masih dalam pertimbangan. Ya harapan kita pasti akan mendukung salah satulah. Entah itu Mas Anies, Mbak Puan, Pak Prabowo, ya kita pasti mendukung, nggak mungkin nggak. Kita kan sudah masuk dalam masalah politik. Ya nggak mungkin kita tidak mendukung dan diam," kata Noel kepada wartawan di DPP Jokowi Mania Nusantara (JoMan), Kebayoran Baru, Jaksel, Kamis (9/2/2023) dikutip dari detiknews.

Sambangi Rumah Relawan Prabowo, Projo Bagikan Taktik Jokowi Menang Pilpres


Nama Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka dan Bupati Kendal Dico Ganinduto ramai disandingkan di bursa pilgub. Gibran juga mendominasi hasil survei bursa Pilgub Jateng 2024 versi Lembaga Surei Aksara Research and Consuling.

Keduanya digadang-gadang menjadi pasangan yang cocok jika maju di Pilgub Jateng 2024. Suami Selvi Ananda itu juga sudah bertemu beberapa kali dengan Dico. Suami Chacha Frederica itu juga pernah berkunjung ke Solo kala peringatan hari Sumpah Pemuda 28 Oktober tahun lalu.

Gibran juga secara terang-terangan memuji Bupati Kendal itu yang dinilainya sebagai sosok yang baik.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Yo ora pie-pie (dipasangkan dengan Dico), (Dico) baik, sosok yang baik," katanya di Balai Kota Solo, Rabu (8/2/2023) sore.

Tidak hanya itu, kakak Kaesang Pangarep itu juga mengatakan, dirinya nyambung saat berkomunikasi atau ngobrol dengan Dico. Dari obrolan yang nyambung itu, Gibran mengaku cocok dengan Dico.

Meski begitu, Gibran juga tidak bisa memutuskan siapa pasangannya andai nantinya dirinya ditunjuk oleh Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri maju di Pilgub.

"Yo cocok (ngobrol). Ya nggak harus sama Dico lah ya, ya bisa sama siapa saja, saya gampang, wonge gampang (saya mudah, orangnya mudah)," tuturnya.

Pertemuan antara Gibran dengan Dico sudah cukup sering. Pernah juga keduanya bertemu di Puro Mangkunegara, di Bogor hingga di Semarang.

"Nek ketemu ning Semarang terus, kerepe (kalau ketemu di Semarang terus, keseringan)," ucapnya.

Terkait dengan langkah politik Gibran di Pemilu 2024, Gibran mengaku belum bisa menyampaikannya. Alasannya, Pemilu 2024 masih lama dan dia meminta agar menunggu saja.

"Ijik suwe, tunggu wae," ujar dia.

Terpisah, Bupati Kendal Dico Ganinduto mengaku bersyukur saat namanya masuk masuk dalam lima besar bursa Pilgub Jateng 2024 versi lembaga survei Aksara Research and Consulting. Dico pun berterima kasih namanya diduetkan dengan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka di Pilgub Jateng 2024.

"Alhamdulilah, jika nama saya masuk dalam bursa Wakil Gubernur Jawa Tengah 2024 yang dipasangkan dengan Mas Gibran. Saya juga berterima kasih kepada responden yang telah memilih pasangan duet Gibran-Dico," kata Bupati Kendal, Dico Ganinduto saat dihubungi detikJateng, Rabu (8/2).

Dico mengaku saat ini tengah fokus membangun Kendal. "Saat ini saya masih fokus membangun Kendal dan benahi yang masih kurang. Ini saya lakukan demi kemajuan Kabupaten Kendal ke depannya," jelasnya.

Momen Gibran Main Bulu Tangkis Bareng Taufik Hidayat


Mahkamah Konstitusi tengah berdiskusi soal gugatan sistem pemilu proporsional terbuka. Mengenai hal itu, Menko Polhukam Mahfud Md dan Menaker Ida Fauziyah berikan pendapat mereka.


Anies Baswedan dan Sandiaga Uno sama-sama sudah angkat bicara mengenai perjanjian utang piutang Rp 50 miliar saat Pilgub DKI 2017 yang bikin geger. Anies bicara panjang lebar soal perjanjian itu dan Sandiaga menegaskan tidak mau memperpanjang pembicaraan soal hal itu.

Mulanya, perjanjian utang-piutang yang melibatkan Anies dan Sandiaga itu diungkap oleh eks Timses sekaligus Waketum Golkar, Erwin Aksa, beberapa waktu lalu. Erwin mengatakan pernah ada surat perjanjian utang-piutang antara Anies dan Sandiaga saat keduanya hendak berlaga di Pilkada DKI 2017. Surat utang yang diteken Anies itu disebut bernominal mencapai Rp 50 miliar.

Erwin menceritakan uang tersebut dibutuhkan agar roda logistik lancar dalam memenangkan Pilgub DKI 2017. Erwin mengatakan surat perjanjian hutang-piutang ini disusun oleh Rikrik Rizkiyana, pengacara Sandiaga saat itu.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Itu memang waktu putaran pertama, ya. Logistik juga susah. Jadi, ya, yang punya logistik kan Sandi. Sandi kan banyak saham, likuiditas bagus, dan sebagainya. Ya ada perjanjian satu lagi, yang saya kira itu yang ada di Pak Rikrik itu," kata Erwin dalam suatu wawancara, Minggu (5/2/2023). Erwin telah mengizinkan pernyataannya dikutip.

Erwin mengungkapkan isi perjanjian itu. Menurutnya, surat itu berisi perjanjian Anies yang meminjam uang kepada Sandiaga.

"Intinya kalau tidak salah itu perjanjian hutang piutang barangkali ya. Ya pasti yang punya duit memberikan hutang kepada yang tidak punya duit. (Sandi mengutangi Pak Anies?) Kira-kira begitu. Karena yang punya likuiditas itu Pak Sandi kemudian memberikan pinjaman kepada Pak Anies," katanya.

Diwawancara terpisah, Erwin mengatakan dirinya hanya melihat perjanjian itu. Dia mengatakan surat terkait perjanjian hutang-piutang itu ada di tangan Rikrik. Erwin mengaku tak tahu-menahu kelanjutan dari perjanjian hutang-piutang itu pada saat ini.

"Iya waktu saya lihat segitu (Rp 50 miliar). Saya nggak tahu sekarang. Nggak tahu kalau itu (perjanjian masih berlangsung atau tidak)," ujarnya.

Selang beberapa hari kemudian, foto surat yang disebut-sebut dibicarakan Erwin itu viral di media sosial. Dilihat detikcom pada Jumat (10/2/2023), foto surat itu pertama kali diupload di media sosial Twitter oleh akun @B*sPu*wa. Foto secarik kertas itu bertuliskan 'SURAT PERNYATAAN, PENGAKUAN HUTANG III'.

Tercantum identitas Anies Rasyid Baswedan beserta nomor KTP dan alamat lengkapnya pada bagian surat itu. Selain itu, dalam surat tersebut tampak ada 7 poin pernyataan.

Kemudian, pada poin kelima tertulis pengakuan bahwa dana pinjaman I, dana pinjaman II, dan dana pinjaman III diketahui oleh Sandiaga Uno dan bukan untuk keperluan pribadi. Pada poin ketujuh, ada pernyataan mengenai apabila Anies-Sandi menang Pilgub DKI 2017 maka kewajiban pembayaran kembali akan dihapuskan.

Saat dikonfirmasi, Erwin Aksa juga menegaskan dirinya bukan pihak yang membuat surat perjanjian utang Anies Baswedan. Dia mengaku tidak tahu-menahu urusan perjanjian tersebut.

"Itu bukan saya buat, saya nggak tahu urusan perjanjan itu," ujar Erwin Aksa.

Simak selengkapnya di halaman berikut.

Halaman 1 2 Selanjutnya


Muncul wacana bersatunya Koalisi Indonesia Baru (KIB), dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR). Koalisi Perubahan menyambut baik wacana tersebut.

Koalisi Perubahan beranggotakan NasDem, PKS, dan Demokrat. Meski begitu, nama koalisi ini belum diresmikan. Ketiganya telah mengusung bakal calon presiden yaitu Anies Baswedan.

PKS menghormati wacana tersebut. Dia menyebut soal koalisi adalah pilihan politik setiap partai.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kami menyambut baik jika kabar tersebut benar adanya. Prinsipnya, kami menghormati pilihan sikap politik masing-masing," ucap juru bicara PKS, Muhammad Kholid, saat dihubungi, Sabtu (11/2/2023).

PKS mengajak koalisi gabungan tersebut untuk berkompetisi secara baik. "Mari kita berkompetisi untuk sama-sama memperjuangkan Indonesia yang lebih baik di masa mendatang," ucapnya.

Sementara itu, Wakil Sekjen Partai NasDem, Hermawi Taslim, tak masalah jika partai pendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi) di luar PDIP itu bergabung. Dia mengatakan siap berkompetisi dengan koalisi gabungan jika terwujud.

"Ya ndak apa-apa (ada koalisi KIB-KKIR). Itu juga Ok. (Yang penting kompetisi) sehat dan bermartabat, fair," ujarnya.

Sementara itu, Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani, memantau dinamika politik yang ada saat ini. Dia menyebut Koalisi Perubahan, KIB, dan KKIR berjalan dengan solid.

"Jika ada silaturahmi dan komunikasi politik lintas partai yang tergabung dalam koalisi yang berbeda, ini wajar saja dan menjadi keniscayaan dalam sistem politik multi partai," ucapnya.

Silaturahmi KIB dan KKIR disebut berkaitan dengan wacana penggabungan partai-partai pemerintah. Diketahui, KIB beranggotakan Golkar, PPP, dan PAN. Sementara KKIR beranggotakan Gerindra dan PDIP.

"Tentu agendanya adalah bagaimana mengawal pemerintahan sekarang sampai selesai," ucapnya.

Kemudian menurut Kamhar, silaturahmi koalisi partai bertujuan untuk memastikan Pileg tetap diselenggarakan dengan sistem proporsional tertutup.

"Ada delapan partai parlemen yang memperjuangkan ini yang kesemuanya telah memiliki koalisi masing-masing di tiga koalisi yang ada," ucapnya.

Cak Imin bicara kemungkinan KIB-KKIR gabung. Simak di halaman selanjutnya.

Saksikan Video 'Partai Buruh Ingin Rebut Suara Gerindra, PDIP, PKS dan NasDem di 2024':

[Gambas:Video 20detik]

Halaman 1 2 Selanjutnya


Muncul wacana penggabungan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dengan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR). Pengamat politik menilai gabungan koalisi itu lebih rumit menentukan calon presiden (capres) dibandingkan dengan koalisi NasDem.

"Iya (lebih rumit), banyak gajah yang ikut bermain di gelanggang," kata Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam, saat dihubungi, Sabtu (11/2/2023).

Seperti diketahui, KIB berisikan Golkar, PAN, PAN, dan PPP. Sementara KKIR berisikan Gerindra dan PKB. Sementara, 'Koalisi Perubahan' beranggotakan NasDem, PKS dan Demokrat.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Menurut Umam, peleburan KIB dan KKIR, dimungkinkan untuk menghadirkan mesin politik yang lebih besar. Namun, peleburan itu akan dihadapkan pada penentuan Capres dan Cawapres.

"Peleburan itu masih akan dihadapkan pada tantangan penentuan siapa Capres-Cawapres ideal yang hendak ditawarkan pada rakyat. Sebab, efektivitas mesin koalisi akan ditentukan oleh seberapa politically marketable tokoh yang diusung," katanya.

Diketahui, seluruh anggota KIB dan KKIR adalah partai pendukung pemerintah Presiden Joko Widodo, yang juga kader PDIP. Sementara, PDIP belum menentukan sikap soal koalisi dan capres.

"Skema peleburan KIB dan koalisi Gerindra-PKB lagi-lagi masih akan tersandera oleh sikap politik PDIP yang hingga hari ini masih memilih diam. Namun jika KIB dan Gerindra-PKB punya kepercayaan diri yang lebih untuk menentukan Capres-Cawapresnya tanpa dibayang-bayangi oleh PDIP, maka hal itu akan jauh lebih kompetitif," katanya.

"Hal itu akan menegaskan independensi partai-partai, yang tidak hanya bisa 'mendompleng' ke kader partai lain, sebagaimana disampaikan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri saat Rakernas PDIP pada 10 Januari lalu," ujarnya.

Menurut Umam, salah satu opsi yang hadir adalah memasangkan Ganjar Pranowo dengan Prabowo Subianto. Ganjar merupakan kader PDIP, sementara Prabowo adalah Ketum Gerindra.

"Ganjar-Prabowo bisa menjadi opsi. Persoalannya, maukah PDIP menggadaikan 'Golden Ticketnya' untuk figur yang tidak merepresentasikan kekuatan inti PDIP? Beranikah PDIP berspekulasi dan yakin bahwa gelombang politik itu tidak menghadirkan populisme baru yang bisa mengonsolidasikan kudeta internal kepemimpinan di PDIP, sehingga kepemimpinan PDIP lepas dari trah Soekarno?" ucapnya.

"Semua itu menjadi bahan pertimbangan dan perdebatan selama ini. Terlebih, sosok Ganjar dinilai lebih tidak mudah dikendalikan dibanding Jokowi," katanya.

Kemudian, opsi selain itu adalah PDIP masuk dan memasangkan Prabowo Puan. Namun, skema ini akan mendapat tantangan di internal koalisi, khususnya oleh Ketum PKB Muhaimin Iskandar(Cak Imin).

"Opsi lainnya agar PDIP chip in di koalisi besar ini, adalah Prabowo-Puan, namun benarkah partai-partai lain termasuk Cak Imin dan PKB akan menerima jika harapan tinggi mereka kemudian dinomorduakan," ucapnya.

Simak berita selengkapnya, di halaman selanjutnya.

Saksikan juga 'Pengamat Nilai Pertemuan Airlangga-Paloh Tak Lepas dari Pencapresan Anies':

[Gambas:Video 20detik]

Halaman 1 2 3 Selanjutnya


Perjanjian politik yang melibatkan Mantan Gubernur DKI Anies Baswedan ramai diperbincangkan belakangan ini. Anies akhirnya buka suara soal perjanjian itu.

Untuk diketahui, ada dua perjanjian yang melibatkan Anies. Pertama, perjanjian dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang disebut terkait pilpres. Kedua, perjanjian utang Rp 50 miliar dengan Menparekraf Sandiaga Uno saat Pilkada 2017.

Anies mengungkap semua hal terkait perjanjian versi dirinya. Anies buka-bukaan hal tersebut saat wawancara dengan motivator Merry Riana. Wawancara itu diunggah akun YouTube Merry Riana Jumat (10/2/2023). Tim media Merry Riana sudah mengizinkan wawancara tersebut untuk dikutip.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Bagaimana penjelasan Anies? berikut rangkumannya.

Perjanjian Pilpres dengan Prabowo

Anies awalnya menjelaskan saat dirinya terpilih menjadi gubernur di pilkada 2017 akan berkomitmen menyelesaikan tugasnya di Jakarta selama 5 tahun. Karena itu, dia tidak akan mengikuti pilpres. Usai pilkada 2017 memang ada perhelatan pilpres di tahun 2019.

"Sebenarnya sederhana. Saya sampaikan pada waktu mulai bekerja bahwa saya akan fokus di Jakarta selama 5 tahun, dan sesudah Pilkada 2017 itu ada Pilpres 2019. Jadi saya sampaikan saya tidak akan tengok kanan kiri saya akan full 5 tahun di Jakarta karena itu saya tidak akan mengikuti Pilpres," kata Anies.

Anies lantas menyinggung momen debat cagub-wagub yang ditanya panelis apakah akan ikut dalam perhelatan pilpres. Komitmen menyelesaikan tugas 5 tahun di Jakarta ditekankan Anies dalam momen debat tersebut.

"Walaupun kalau ingat ya, pada saat debat pertama, debat calon gubernur loh, pertanyaan pertama dari panelis itu begini 'Pak Anies, apakah bapak akan maju Pilpres apa tidak?'. Loh ini lagi debat gubernur kok ditanyaian pilpres. Saya bilang 'no, saya akan di Jakarta'. Dan itu rekamannya ada, wong namanya juga debat," ujarnya.

"Jadi sesederhana itu. Tuntaskan 5 tahun, sesudah itu kita tidak tahu apa yang terjadi. Saya tidak tahu apakah saya akan kembali mengajar, apakah saya akan meneruskan di pemerintahan. Kalau meneruskan di pemerintahan apakah tetap di Jakarta, apakah untuk tugas yang berbeda. Jadi kita komit 5 tahun, dan komitmen itu kita pegang," lanjut Anies.

Diajak Jadi Cawapres Dampingi Prabowo di Pilpres 2019

Anies lantas bercerita dirinya diajak jadi cawapres untuk mendampingi Prabowo Subianto di Pilpres 2019. Anies menolak ajakan tersebut karena komitmen janji 5 tahun di Jakarta.

"Jadi ketika di tahun 2018 saya diajak untuk menjadi wakil pasangannya pak Prabowo, saya sampaikan juga kepada beliau. 'Pak Prabowo, terima kasih atas undangannya ini sebuah kehormatan, tetapi saya punya komitmen untuk menyelesaikan di Jakarta selama 5 tahun'. Jadi saya rasa itu, dan memang kuncinya adalah menyelesaikan janji dengan warga Jakarta," ujarnya.

Anies menyebut banyak kontrak janji terhadap warga Jakarta yang dia tanda-tangani. Salah satunya perjanjian dengan warga Kampung Akuarium.

"Karena janji saya dengan warga Jakarta, banyak tanda tangan tuh kontrak-kontrak politik dengan Jaringan Rakyat Miskin Kota, dengan Kampung akuarium, dengan masyarakat kaki lima itu semua janji-janji yang harus saya tunaikan. Apa yang harus saya sampaikan kepada mereka kalau setelah 1 tahun saya pergi? Kemudian, nanti mereka tidak lagi percaya kepada proses demokrasi. Karena yang bertandatangan untuk mengikuti pemilu, begitu saja meninggalkan. Nah saya enggak mau kerjakan itu, itulah yang kemudian saya laksanakan," ujarnya.

Anies menyebut dirinya tidak mengetahui apa yang akan terjadi setelah masa jabatannya habis menjadi gubernur DKI. Namun, saat terpilih menjadi gubernur di 2017 dia menekankan komitmen 5 tahunnya di Jakarta.

"Sesudah itu selesai, saya enggak tahu berikutnya apa kan. Apalagi tahun 2017, darimana kita tahu apa yang akan terjadi 5-7 tahun yang akan datang. Tapi itulah komitmennya dan itulah yang dilaksanakan," ucapnya.

Anies mengatakan komitmen 5 tahun di Jakarta itu lah yang ada dalam perjanjian tersebut, sehingga dia tidak akan mengikuti pilpres. Menurut Anies, tidak ada batasan sampai kapan dia tidak mengikuti pilpres.

"Dan memang ketika ngobrol itu enggak nyebut tahun. Misalnya, saya berjanji (enggak ikut pilpres sampai kapanpun), enggak. Saya berjanji menyelesaikan (jabatan gubernur DKI) 5 tahun," ujarnya.

"Tidak ada menyebut 5 tahun sampai 2022, kemudian tidak akan ikut 1, 2 he-he-he. Ya kira-kira enggak gitu lah," lanjut Anies.

Perjanjian Rp 50 miliar, simak di halaman berikut

Halaman 1 2 3 Selanjutnya


Menjelang Pemilu 2024, beberapa gubernur dijagokan publik untuk menjadi calon presiden maupun calon wakil presiden RI. Di antaranya ada Anies Baswedan mantan gubenur DKI Jakarta, Ganjar Pranowo Gubenur Jawa Tengah, Khofifah Indar Gubenur Jawa Timur dan Ridwan Kamil Gubenur Jawa Barat.

Yang menarik, pakar komunikasi digital dan pengamat media sosial Anthony Leong, menyampaikan hasil analisis terhadap sentimen mereka di mata publik. Menggunakan data dari Kazee Media Monitoring, CEO Menara Digital itu menyampaikan ada tiga kriteria sentimen yang mempengaruhi tingkat popularitas tiga Gubernur dan satu mantan Gubernur tersebut.

Yang pertama sentimen positif, kedua negatif, dan ketiga sentimen netral. Hasil analisis yang ditunjukkannya bahwa persentase sentimen positif terbesar popularitas adalah Khofifah Indar Parawansa sebanyak 78,7% dari jumlah perbincangannya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Terbesar kedua adalah Ganjar Pranowo sebanyak 72,6%, terbesar ketiga Ridwan Kamil sebanyak 56,8% dan terakhir Anies Baswedan sebanyak 41,9%. Namun jumlah popularitas Khofifah paling sedikit di antara gubernur yang lain.

"Berdasarkan hasil analisa kami bahwa persentase sentimen terhadap Anies Baswedan data positifnya 41,9%, data negatifnya 35,6%, dan data netralnya sebesar 22,5%," ujarnya.

"Sentimen Ridwan Kamil data positifnya sebesar 56,8%, data negatifnya 20,9%, dan data netralnya 22,3%. Sentimen Ganjar Pranowo data positif sebesar 72,6%, data negatifnya 16,6%, dan data netralnya 10,8%. Terakhir sentimen Khofifah Indar Parawansa data positifnya sebesar 78,7%, data negatifnya 17,5%, dan data netralnya sebesar 3,8%," sambung Anthony.

Anthony menyarankan pentingnya program solutif agar mendapat dukungan dan sentimen positif dari masyarakat. Para pemimpin harus bisa menghadirkan program kerja yang bisa menarik simpati masyarakat

Anthony menambahkan sentimen terkait empat gubernur tersebut bersumber dari platform sosial media, seperti News, Twitter, Facebook, Instagram, dan YouTube. Sumber sentimen ini menentukan validasi perbincangan di media sosial.

Sentimen terbesar Ganjar Pranowo bersumber dari News sebesar 50,4%, Twitter sebesar 42,2% diikuti lainnya. Khofifah dari News sebesar 78,2%, Twitter sebesar 17,8%, Anies Baswedan sentimen dari News sebesar 26,8%, Twitter sebesar 61,4%. Ridwan Kamil sentimen dari News sebesar 25,0%, Twitter sebesar 71,7% disusul lainnya.

"Selanjutnya trend pergerakan data, Ganjar Pranowo untuk News naik 14% dan Twitter -32%, Anies Baswedan untuk News -25% dan Twitter naik 40%, Ridwan Kamil untuk News -48% dan Twitter naik 123%, dan Khofifah untuk News -1% dan Twitter naik 73%," ungkap Mahasiswa Doktoral Ilmu Komunikasi Unpad tersebut.

Dijelaskan juga bahwa jumlah hashtag data dari Ganjar Pranowo adalah yang terbesar. Ialah #ganjarpranowo dengan jumlah 15,9 ribu, Ridwan Kamil data hastag terbesarnya adalah #bersamajuara dengan jumlah 40,8 ribu, Anies Baswedan data hastag terbesarnya adalah #aniesnasdemout dengan jumlah 27,8 ribu, dan Khofifah data hastagnya adalah #kapoldajatim dengan jumlah 348.

"Di sisi lain, jika kita lihat popularitas dari tolak ukur dari perbincangan di medsos memang Anies Baswedan tertinggi di angka 157.241. Jika dipresentasikan, perbincangan terhadap Anies sebesar 44,9%, Ridwan Kamil sebesar 27,8%, Ganjar Pranowo sebesar 22,8%, dan Khofifah sebesar 4,5%," tutup Anthony.

RK Diisukan Gabung TPN Ganjar, Golkar: Beliau Bantu Pemenangan Prabowo


Surat yang disebut sebagai perjanjian utang eks Gubernur DKI Anies Baswedan terhadap Menparekraf Sandiaga Uno beredar di media sosial. Saat diminta respons terkait hal itu, Sandiaga menegaskan tak ingin memperpanjang.

"Jadi sekali lagi saya sampaikan, bahwa saya sudah memutuskan tidak ingin memperpanjang diskursus mengenai yang selama ini diberitakan," kata Sandiaga kepada wartawan di Poltekpar Makassar, Sabtu (11/2/2023).

Sandiaga mengatakan hal-hal yang beredar terkait perjanjian itu berpotensi memecah belah bangsa. Apalagi, di saat menjelang kontestasi pilpres yang sudah di depan mata.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Karena tentunya berpotensi memecah belah kita. Sementara kontestasi demokrasi ini harus kita sambut dengan penuh suka cita," ujarnya.

Sandiaga mengajak semua pihak untuk mengedepankan hubungan baik. Jelang pemilu 2024 ini, kata Sandiaga, sebaiknya dijadikan waktu untuk membicarakan gagasan demi pembangunan ke depan.

"Pertemanan harus dijaga, persahabatan harus terus kita utamakan dan harapan saya ya para pihak juga menyambut kontestasi demokrasi ini penuh dengan diskursus tentang gagasan, tentang bagaimana percepatan," ucapnya.

"Misalnya tadi saya cerita bagaimana pembangunan yang sudah di rel tepat ini bisa kita percepat dengan kebijakan-kebijakan yang akurat, berkaitan dengan sasaran pembangunan itu sendiri, sehingga akhirnya kita nggak menatap lagi masa lalu, kita menatap masa depan," ujarnya.

Sebelumnya, dilihat detikcom pada Jumat (10/2/2023), foto surat itu pertama kali diupload di media sosial Twitter oleh akun @B*sPu*wa. Foto secarik kertas itu bertuliskan 'SURAT PERNYATAAN, PENGAKUAN HUTANG III'.

Selengkapnya di halaman berikut

Halaman 1 2 Selanjutnya


Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jawa Tengah menyatakan tancap gas untuk memenangkan Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres) di Pilpres 2024. Pertemuan dengan relawan pendukung Anies juga sudah dilakukan.

"PKS Jawa Tengah siap gas pol menangkan Anies dari DPW hingga ke Ranting," kata Ketua DPW PKS Jawa Tengah, Muh Haris dalam keterangannya, Sabtu (11/2/2023).

Ia menjelaskan pertemuan bersama relawan Anies (Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera) sudah dilakukan sejak bulan Desember 2022. Ia menyebut pertemuan itu untuk menyatukan tujuan dalam memenangkan Pemilu.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Pertemuan ini mempertemukan dua entitas yang berbeda secara gerak dan style, namun mempunyai tujuan yang sama yaitu memenangkan Pemilu 2024," tegasnya.

Ia juga menjelaskan kesiapan PKS untuk Pemilu 2024 sudah siap. Saat ini, pihaknya tinggal mempersiapkan untuk pemilihan calon legislatif.

"Persiapan PKS untuk pemilu 2024 sudah sangat matang, semua kuota sudah terpenuhi tinggal menggaet Caleg milenial," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, dikutip dari detiknews, Anggota Majelis Syuro PKS Tifatul Sembiring mengatakan dukungan terhadap Anies Baswedan merupakan keputusan bersama dengan PKS. Tifatul memutuskan untuk mendukung Anies.

"Ya hmm, sekarang kan sudah diputuskan kita ke Pak Anies ya. Anies Baswedan ya," kata Tifatul di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (7/2).

Bukan Sebar Bansos, Ini Jurus Anies Atasi Kemiskinan di RI


Mantan Gubenur DKI Anies Baswedan membeberkan pandangannya terkait sosok Ketum Gerindra Prabowo Subianto hingga Menparekraf Sandiaga Uno. Anies menyebut Prabowo seorang yang patriot dan Sandiaga sebagai sosok yang akan selalu jadi sahabat.

Hal itu terungkap dalam wawancara Anies dengan motivator Merry Riana. Wawancara itu diunggah akun YouTube Merry Riana Jumat (10/2/2023). Tim media Merry Riana sudah mengizinkan wawancara tersebut untuk dikutip.

Awalnya Merry bertanya pandangan Anies terhadap 5 tokoh yang dia sebut. Tokoh pertama yakni Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Anies menyebut Ganjar adalah teman baik sejak semasa kuliah di Universitas Gajah Mada (UGM).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Seorang gubernur yang memikirkan masyarakat Jateng, dan teman lama, kita sama-sama di UGM, beliau 3 tahun di atas saya, tapi sempat berinteraksi di sana dan orang baik," ujar Anies.

Tokoh kedua yakni Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Anies menyebut Prabowo orang yang berpatriot tinggi terhadap bangsa.

"Seorang patriot, seorang pejuang, yang telah mendedikasikan sebagian besar hidupnya untuk menjaga kedaulatan Indonesia dari mulai menjadi prajurit sampai sekarang jadi menteri pertahanan," ucapnya.

Tokoh selanjutnya yakni Presiden Jokowi. Anies menganggap Jokowi sebagai seorang inspirator.

"Seorang yang bisa jadi inspirasi, dedikasi dalam bekerja yang luar biasa, komitmen untuk delivery atas apa yang dikerjakan sangat tinggi, yang kemudian juga menjadi inspirasi dan bukti bahwa demokrasi di republik ini memberikan kesempatan kepada siapa saja, bagaimana seorang anak dari keluarga sederhana berkesempatan untuk memimpin kota, provinsi dan sebuah negara," ucapnya.

"Bila kita tidak mengadopsi prinsip demokrasi tapi mempertahankan aristokrasi maka orang biasa-biasa saja tidak bisa, dan banyak negara tetangga kita harus jadi anak seseorang untuk bisa berada di posisi, Pak Jokowi jadi inspirasi," lanjut Anies.

Selengkapnya di halaman berikut

Simak juga Video: Geiz Chalifa Tak Ingin Anies-Prabowo Bersaing soal Perjanjian Gaib

[Gambas:Video 20detik]

Halaman 1 2 Selanjutnya


Mantan Gubernur DKI Anies Baswedan akhirnya bersuara terkait heboh perjanjian utangnya senilai Rp 50 miliar ke Menparekraf Sandiaga Uno saat Pilkada 2017. Anies menegaskan uang Rp 50 miliar itu bukan dari Sandiaga Uno dan bukan utang jika menang pilkada.

Hal itu diungkapkan Anies saat wawancara dengan motivator Merry Riana. Wawancara itu diunggah akun YouTube Merry Riana Jumat (10/2/2023). Tim media Merry Riana sudah mengizinkan wawancara tersebut untuk dikutip.

Anies menjelaskan saat pilkada 2017 banyak sumbangan yang datang untuk kampanye. Anies mengakui adanya sumbangan Rp 50 miliar tersebut.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Jadi begini, pada masa kampanye itu banyak sekali melakukan sumbangan, banyak sekali, ada yang kami tahu, ada yang kami tidak tahu, dan ada yang memberikan dukungan langsung apakah relawan. Nah kemudian ada pinjaman (Rp 50 miliar), sebenarnya bukan pinjaman tapi dukungan, yang pemberi dukungan ini meminta dicatat sebagai utang, jadi dukungan yang minta dicatat sebagai utang," kata Anies.

Anies menegaskan uang Rp 50 miliar itu bukan dari Sandiaga Uno. Anies menyebut pemberi Rp 50 miliar itu sebagai pihak ketiga.

Anies lantas membeberkan isi perjanjian dengan pemberi Rp 50 miliar itu. Isinya, sumbangan Rp 50 miliar itu dianggap selesai jika Anies-Sandi menang pilkada artinya uang tersebut dianggap sebagai bentuk dukungan. Namun jika kalah, Rp 50 miliar itu dianggap utang dan Anies-Sandi siap menggantinya.

"Ini kan dukungan untuk sebuah kampanye untuk perubahan untuk kebaikan, bila ini berhasil maka itu dicatat sebagai dukungan, bilang kita tidak berhasil dalam pilkada maka itu menjadi utang yang harus dikembalikan, jadi itu kan dukungan tuh, siapa penjaminnya? Yang menjamin Pak Sandi, jadi uangnya bukan dari Pak Sandi, jadi ada pihak ketiga yang mendukung, kemudian saya menyatakan ada suratnya, surat pernyataan utang," ujarnya.

"Saya yang tanda tangan. Dan dalam surat itu disampaikan apabila pilkada kalah maka saya berjanji saya dan Pak Sandiaga ini berjanji mengembalikan, dan saya dan Pak Sandi yang tanda tangan saya. Apabila kita menang pilkada maka ini dinyatakan sebagai bukan utang dan tidak perlu jadinya selesailah. Jadi itulah yang terjadi, makanya begitu pilkada selesai menang selesai," lanjut Anies.

Selengkapnya di halaman berikut

Simak juga Video: Geiz Chalifa Tak Ingin Anies-Prabowo Bersaing soal Perjanjian Gaib

[Gambas:Video 20detik]

Halaman 1 2 Selanjutnya


Mantan Gubernur DKI Anies Baswedan buka suara soal perjanjian dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Dalam kabar yang beredar, isi perjanjian itu yakni Anies menyatakan tidak akan maju capres jika Prabowo maju capres.

Anies lantas memberikan penjelasan soal perjanjian itu saat wawancara dengan motivator Merry Riana. Wawancara itu diunggah akun YouTube Merry Riana Jumat (10/2/2023). Tim media Merry Riana sudah mengizinkan wawancara tersebut untuk dikutip.

Anies awalnya menjelaskan saat dirinya terpilih menjadi gubernur di pilkada 2017 akan berkomitmen menyelesaikan tugasnya di Jakarta selama 5 tahun. Karena itu, dia tidak akan mengikuti pilpres. Usai pilkada 2017 memang ada pehelatan pilpres di tahun 2019.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Sebenarnya sederhana. Saya sampaikan pada waktu mulai bekerja bahwa saya akan fokus di Jakarta selama 5 tahun, dan sesudah Pilkada 2017 itu ada Pilpres 2019. Jadi saya sampaikan saya tidak akan tengok kanan kiri saya akan full 5 tahun di Jakarta karena itu saya tidak akan mengikuti Pilpres," kata Anies.

Anies lantas menyinggung momen debat cagub-wagub yang ditanya panelis apakah akan ikut dalam perhelatan pilpres. Komitmen menyelesaikan tugas 5 tahun di Jakarta ditekankan Anies dalam momen debat tersebut.

"Walaupun kalau ingat ya, pada saat debat pertama, debat calon gubernur loh, pertanyaan pertama dari panelis itu begini 'Pak Anies, apakah bapak akan maju Pilpres apa tidak?'. Loh ini lagi debat gubernur kok ditanyaian pilpres. Saya bilang 'no, saya akan di Jakarta'. Dan itu rekamannya ada, wong namanya juga debat," ujarnya.

"Jadi sesederhana itu. Tuntaskan 5 tahun, sesudah itu kita tidak tahu apa yang terjadi. Saya tidak tahu apakah saya akan kembali mengajar, apakah saya akan meneruskan di pemerintahan. Kalau meneruskan di pemerintahan apakah tetap di Jakarta, apakah untuk tugas yang berbeda. Jadi kita komit 5 tahun, dan komitmen itu kita pegang," lanjut Anies.

Diajak Jadi Cawapres Dampingi Prabowo di Pilpres 2019

Anies lantas bercerita dirinya diajak jadi cawapres untuk mendampingi Prabowo Subianto di Pilpres 2019. Anies menolak ajakan tersebut karena komitmen janji 5 tahun di Jakarta.

"Jadi ketika di tahun 2018 saya diajak untuk menjadi wakil pasangannya pak Prabowo, saya sampaikan juga kepada beliau. 'Pak Prabowo, terima kasih atas undangannya ini sebuah kehormatan, tetapi saya punya komitmen untuk menyelesaikan di Jakarta selama 5 tahun'. Jadi saya rasa itu, dan memang kuncinya adalah menyelesaikan janji dengan warga Jakarta," ujarnya.

Selengkapnya di halaman berikut

Simak juga Video: Geiz Chalifa Tak Ingin Anies-Prabowo Bersaing soal Perjanjian Gaib

[Gambas:Video 20detik]

Halaman 1 2 Selanjutnya


Muncul wacana Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) yang dibentuk PKB-Gerindra dengan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) besutan Golkar, PPP, dan PAN bergabung untuk Pemilu 2024. PPP menyambut positif wacana ini.

"Alhamdulillah, semakin sering ada silaturahmi dan komunikasi antara parpol semakin bagus," ujar Sekjen PPP Arwani Thomafi kepada wartawan, Jumat (10/2/2023).

Arwani memastikan pihaknya tidak membatasi partai manapun yang ingin bergabung, termasuk dengan NasDem. Terkait siapa capres-cawapres yang diusung bila KKIR jadi bergabung, Arwani tak bicara banyak.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Gabung dulu baru nanti ada sesi khusus untuk bicara capres-cawapres yang kita usung. Terbuka untuk PKB, Nasdem dan partai lain untuk bergabung dengan KIB," katanya.

Hal senada juga diutarakan Ketua DPP PPP Achmad Baidowi atau Awiek. Ia menyebut pertemuan Cak Imin dan Airlangga merupakan sebuah penjajakan.

"Penjajakan koalisi kan bagus-bagus aja, tapi nanti harus dibahas bersama-sama. Tentu semakin banyak yang bergabung dengan koalisi Indonesia Bersatu kan semakin bagus," kata Awiek.

Awiek menyebut masalah siapa capresnya, nanti bisa dibahas di lain waktu. "Waktu masih panjang, delapan bulan menuju pendaftaran calon presiden," terang Awiek.

Dihubungi terpisah, Wakil Ketua Umum (Waketum) PPP Arsul Sani angkat bicara. Baginya, PPP sama sekali tidak membatasi partai mana pun yang mau bergabung.

"Yang jelas PPP tidak menutup kemungkinan berkoalisi dengan parpol-parpol yang selama ini memang sudah menjadi bagian dari koalisi pemerintahan saat ini," pungkasnya.

Cak Imin-Airlangga Bicara Peluang KIB Gabung KKIR

Sebelumnya, Cak Imin dan Airlangga berbicara soal peluang KIB dan KKIR bergabung. Keduanya kompak setuju jika kedua koalisi bergabung.

Mulanya, Airlangga terlebih dahulu ditanyakan soal inisiasi atau ajakan untuk menggabungkan koalisi. Airlangga mengungkap menjawab keduanya mengajak untuk bergabung.

"Dua-duanya mengajak (bergabung). Jadi kalau dua-duanya bergabung, lebih kuat, lebih baik. Dalam politik tidak ada yang tidak bisa dibicarakan," kata Airlangga saat konferensi pers di Istora Senayan, Jumat (10/2).

Cak Imin lantas ditanyakan terkait respons apabila KIB dan KKIR bersatu. Cak Imin mengatakan semakin banyak barisan koalisi, proses pemilu akan semakin efektif.

"Oh, sangat bagus. Semakin banyak barisan koalisi, semakin efektif proses pemilu, proses pemilu semakin baik," ungkap Cak Imin.

Tonton juga Video: Pengamat Nilai Pertemuan Airlangga-Paloh Tak Lepas dari Pencapresan Anies

[Gambas:Video 20detik]


Pertemuan Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Ketum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin memunculkan wacana koalisi besar. Mencuat wacana Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) digabung untuk pentas Pilpres 2024.

Cak Imin dan Airlangga Hartarto bertemu di Istora Senayan, Jumat (10/2/2023). Keduanya kompak setuju jika KIB dan KKIR digabung. Airlangga terlebih dahulu ditanyakan soal inisiasi atau ajakan untuk menggabungkan koalisi.

"Dua-duanya mengajak (bergabung). Jadi kalau dua-duanya bergabung, lebih kuat, lebih baik. Dalam politik tidak ada yang tidak bisa dibicarakan," kata Airlangga saat konferensi pers.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Cak Imin lantas ditanyakan terkait respons apabila KIB dan KKIR dijadikan satu. Cak Imin mengatakan semakin banyak barisan koalisi, proses pemilu akan semakin efektif.

"Oh, sangat bagus. Semakin banyak barisan koalisi, semakin efektif proses pemilu, proses pemilu semakin baik," ungkap Cak Imin.

Cak Imin menyebut yang terpenting adalah para partai politik memiliki visi, target, dan tujuan yang sama sebelum mengambil langkah-langkah strategis.

"Jadi kita berharap partai-partai, mari kita samakan visi, tujuan, dan target sehingga kita betul-betul siap, tidak mendadak dalam mengambil langkah-langkah strategis," katanya.

Ketum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin bertemu Ketum Partai Golkar Airlangga Hartanto di Istora Senayan, Jakarta. Mereka jalan santai sambil bicara Pemilu 2024. (Grandyos Zafna/detikcom)

Kekuatan KIB dan KKIR Jika Digabung

Berdasarkan perolehan kursi DPR RI pada Pileg 2019, gabungan KIB dan koalisi Gerindra-PKB bisa dibilang bisa mendominasi. KIB yang diisi oleh Golkar, PAN, dan PPP mempunyai total kursi 148 dengan rincian Golkar 85 kursi, PAN 44 kursi, dan PPP 19 kursi.

Sementara itu, Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya yang diisi Gerindra dan PKB memiliki total 136 kursi dengan rincian Gerindra 78 kursi dan PKB 58 kursi. Jika dijumlahkan, maka dua koalisi ini akan memiliki total perolehan kursi sebanyak 284 kursi, nyaris 50% total kursi yang ada di DPR.

Berikut ini rincian kursi DPR KIB dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya di 2019:

Golkar: 85 kursi

Gerindra: 78 kursi

PKB: 58 kursi

PAN: 44 kursi

PPP: 19 kursi

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno juga memberikan gambaran jika benar KIB dan KKIR akan bergabung untuk 2024. Dia menilai gabungan koalisi ini akan sangat dominan.

"Dari segi kekuatan partai politik, gabungan KIB dan Koalisi Gerindra-PKB sangat mayoritas dan dominan, itu tak bisa dibantah. Akan sangat mantab jika gabungan KIB dan Gerindra-PKB ini punya jagoan memukau. Dukungan Partai kuat capres pun kuat," kata Adi Prayitno.

Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar meresmikan Kantor Sekertariat Bersama Gerindra - PKB di Jakarta, Senin (23/1/2023). (Rifkianto Nugroho/detikcom)

Selain itu, Adi menyebut KIB dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya ini berisikan partai-partai pendukung Jokowi. Menurutnya, ini akan mempermudah berbagi kongsi nantinya.

"Secara umum dua poros ini all Jokowi's party alias partai-partai pendukung Jokowi. Jadi sangat mudah berkongsi. Beda dengan PKS atau NasDem yang ngajak Airlangga berkoalisi ke Poros Perubahan yang langsung ditolak karena suasana hatinya berbeda secara diametral," ucapnya.

Meski begitu, Adi menyebut sangat dominan dan mayoritas tidak menentukan akan menang Pilpres. Dia mengambil contoh saat Susilo Bambang Yudhoyono menang di 2004 dengan dukungan partai minoritas dan Jokowi menang di 2014 juga dengan partai minoritas.

"Tapi, mayoritas dukungan partai bukan jaminan menang pilpres jika sosok yang diusung tak kuat. Buktinya SBY menang pilpres 2004 lalu meski hanya didukung partai minoritas. Begitupun Jokowi menang pilpres di 2014 padahal secara kepartaian minoritas," jelasnya.

Simak juga Video: Pengamat Nilai Pertemuan Airlangga-Paloh Tak Lepas dari Pencapresan Anies

[Gambas:Video 20detik]

Halaman 1 2 Selanjutnya


Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka masuk bursa bakal cagub DKI Jakarta bersama tiga kader PDIP lainnya yakni Menteri Sosial Tri Rismaharini, Kepala LKPP Hendrar Prihadi, hingga MenPAN-RB Abdullah Azwar Anas. Gibran mengaku dirinya paling cupu di antara kader PDIP lainnya.

"Saya nunggu perintah selanjutnya ajalah ya, intinya dari empat nama itu, tiga itu senior-senior semua punya pengalaman yang luar biasa. Menteri-menteri semua, dari ketiga itu cocok semua," kata Gibran dilansir detikJateng, Jumat (10/2/2023).

Gibran menilai kinerja ketiga tokoh itu yang paling hebat. Sedangkan Gibran merasa paling minim pengalaman.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Makanya kinerja tiga-tiganya hebat. Aku sing paling cupu. Beliau-beliau ajalah ya, aku tak ning Solo wae (saja)," ujarnya.

Putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu mengaku masih banyak belajar. Terlebih pengalaman Risma, Hendi dan Azwar Anas sudah tidak perlu diragukan.

"Wis-wis tiga itu aja, lebih senior, berpengalaman, menteri semua. Aku gur Wali Kota Solo, masih banyak belajar," ujar Gibran.

Baca selengkapnya di sini.

Simak juga Video: Airlangga Ketemu Gibran: Potensi Selalu Ada Sebagai Pimpinan Daerah

[Gambas:Video 20detik]


Surat yang disebut sebagai perjanjian utang Anies Baswedan terhadap Sandiaga Uno beredar di media sosial. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Erwin Aksa mengaku tidak pernah lihat surat tersebut.

Dilihat detikcom pada Jumat (10/2/2023), foto surat itu pertama kali diupload di media sosial Twitter oleh akun @B*sPu*wa. Foto secarik kertas itu bertuliskan 'SURAT PERNYATAAN, PENGAKUAN HUTANG III'.

Kemudian, tercantum identitas Anies Rasyid Baswedan beserta nomor KTP dan alamat lengkapnya pada bagian surat itu. Selain itu, dalam surat tersebut tampak ada 7 poin pernyataan.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Kemudian, pada poin kelima tertulis pengakuan bahwa dana pinjaman I, dana pinjaman II, dan dana pinjaman III diketahui oleh Sandiaga Uno dan bukan untuk keperluan pribadi. Nama Erwin Aksa pun turut disinggung dalam poin tersebut.

Berikut ini poin nomor 5 surat itu:

5. Bapak Sandiaga S. Uno mengetahui bahwa baik Dana Pinjaman I, Dana Pinjaman II maupun Dana Pinjaman III ini bukanlah untuk kepentingan pribadi Saya namun diperlukan sebagai dana Kampanye Pilkada DKI 2017 karena dana yang dijanjikan oleh Bapak Aksa Mahmud/Erwin Aksa ("Pihak Penjamin"), berdasarkan kesepakatan antara Bapak Aksa Mahmud dengan Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra yang mana Saya tidak menghadiri pertemuan/kesepakatan tersebut, sampai saat ini belum juga tersedia.

Menanggapi surat tersebut, Erwin Aksa pun buka suara. Dia menegaskan tidak pernah melihat foto secarik surat yang beredar itu.

"Saya nggak pernah liat," kata Erwin Aksa saat dikonfirmasi, Jumat (10/2/2023).

Lebih jauh, Erwin Aksa juga tidak tahu-menahu berkaitan dengan isi surat yang menyebutkan dirinya sempat menjanjikan pinjaman kepada Anies Baswedan saat Pilgub 2017 tapi tak terealisasi. Dia membantah poin nomor 5 surat tersebut.

"Nggak tahu," jawa Erwin Aksa singkat ketika ditanya isi surat itu.

Kemudian, Erwin Aksa juga menegaskan dirinya bukan pihak yang membuat surat perjanjian utang Anies Baswedan. Dia mengaku tidak tahu-menahu urusan perjanjian tersebut.

"Itu bukan saya buat, saya nggak tahu urusan perjanjan itu," ujar Erwin Aksa.

Lihat juga Video: Geiz Chalifa Tak Ingin Anies-Prabowo Bersaing soal Perjanjian Gaib

[Gambas:Video 20detik]


Partai Gerindra turut mendukung wacana Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR), yang dibentuknya bersama PKB, bergabung dengan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) besutan Golkar, PAN, dan PPP. Ketua Harian Gerindra Dasco kembali melempar keputusan terkait wacana itu kepada partai-partai di KIB.

"Begini, soal bergabung KIB dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, ya, itu tentu kalau terjadi kita senang saja. Kalau di kita kan koalisinya Kebangkitan Indonesia Raya itu PKB dan Gerindra itu tentunya setuju," kata Dasco kepada wartawan, Jumat (10/2/2023).

Dasco mengatakan wacana ini bisa terwujud jika segenap partai-partai di KIB ikut menyetujui, tak hanya Golkar. Dasco memastikan kalau ketiga parpol di KIB sudah setuju dengan rencana ini, Gerindra dan PKB pun tak akan keberatan.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Nah tinggal sekarang yang di KIB itu apakah hanya Golkar atau dua-duanya, kalau KIB kan artinya tiga partai. Nah itu saya belum bisa jawab apakah kemudian, bagaimana ya, begitu loh. Nah kalau misalnya tiga partai itu KIB setuju, ya kita tentunya setuju," kata Wakil Ketua DPR ini.

Soal penentuan sosok capres dan cawapres jika kedua koalisi ini bergabung, Dasco mengatakan pihaknya akan membicarakan dahulu. Dia menekankan hal ini utamanya akan dibicarakan oleh kedua ketum di KKIR, yakni Ketum Gerindra Prabowo Subianto dan Ketum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.

"(Soal penentuan) calon presiden, calon wakil presiden, kalau Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, atau PKB-Gerindra, itu kan dibicarakan oleh Pak Prabowo dan Pak Muhaimin," kata dia.

Namun, apabila nantinya koalisi-koalisi ini bergabung, Dasco menyebut kedua pihak pasti akan membahas dahulu soal mekanisme penentuan capres di Pilpres 2024 mendatang.

"Nah tentunya sebelum berkoalisi kita akan bicarakanlah, apa, gimana mekanismenya. Kalau seandainya itu benar, dan tentunya kita menyambut gembira," katanya.

Cak Imin-Airlangga Bicara Peluang KIB Gabung KKIR

Sebelumnya, Cak Imin dan Airlangga berbicara soal peluang KIB dan KKIR bergabung. Keduanya kompak setuju jika kedua koalisi bergabung.

Mulanya, Airlangga terlebih dahulu ditanyakan soal inisiasi atau ajakan untuk menggabungkan koalisi. Airlangga mengungkap menjawab keduanya mengajak untuk bergabung.

"Dua-duanya mengajak (bergabung). Jadi kalau dua-duanya bergabung, lebih kuat, lebih baik. Dalam politik tidak ada yang tidak bisa dibicarakan," kata Airlangga saat konferensi pers di Istora Senayan, Jumat (10/2).

Cak Imin lantas ditanyakan terkait respons apabila KIB dan KKIR bersatu. Cak Imin mengatakan semakin banyak barisan koalisi, proses pemilu akan semakin efektif.

"Oh, sangat bagus. Semakin banyak barisan koalisi, semakin efektif proses pemilu, proses pemilu semakin baik," ungkap Cak Imin.

Simak juga Video: Pengamat Nilai Pertemuan Airlangga-Paloh Tak Lepas dari Pencapresan Anies

[Gambas:Video 20detik]


Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto bertemu dengan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin. Pertemuan itu membahas soal koalisi 2024. Selain itu, Arilangga dan Cak Imin sama-sama mendukung pemilu dengan sistem proporsional terbuka.

"Tadi membicarakan soal bagaimana pemilu bisa berlangsung dengan aman, nyaman, dan berkualitas. Salah satu ukuran kualitas adalah terpilihnya anggota DPR dan presiden sesuai dengan kehendak rakyat. Ya, kebetulan kami satu ide tentang sistem pemilu (terbuka)," kata Sarmuji saat dikonfirmasi detikJatim, Jumat (10/2/2023).

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI ini menyebut sistem pemilu saat ini menjamin kedaulatan rakyat. Oleh karenanya, jika diubah ke proporsional tertutup, maka kecil peluang rakyat untuk bisa tahu kualitas dari wakil rakyat di DPRD kabupaten, provinsi, maupun DPR RI.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Karena itu sistem pemilunya harus sistem yang menjamin kedaulatan rakyat. Kalaupun ada review atau evaluasi, sebaiknya dilakukan jauh hari sebelum penyelenggaraan pemilu," jelasnya.

Sarmuji yang hadir langsung mendampingi Airlangga menambahkan, pertemuan tersebut juga menunjukkan kesolidan antar partai pengusung Joko Widodo di Pilpres 2019.

"Saya tadi hadir di pertemuan dengan PKB. Pertemuan adalah pertemuan sebagai sesama partai pemerintah sehingga koridornya adalah mendukung pemerintahan Jokowi dan memastikan program pemerintah dapat terlaksana dengan baik," jelasnya.

Soal potensi koalisi, Ketua Umum KAUJE ini menegaskan itu adalah ranah dari DPP. Partai Golkar disebutnya selalu terbuka untuk bersilaturahmi dengan semua partai.

"Partai Golkar sangat terbuka silaturahmi dengan siapa saja. Beberapa waktu lalu dengan PKS dan hari ini dengan Cak Imin yang notabene Ketum PKB. Kami selalu welcome," tandas pria yang masuk bursa Cagub Jatim 2024 ini.

Airlangga Kumpulkan 1.117 Calon Kepala Daerah: Menangkan Prabowo dan Golkar


PAN mendukung wacana Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang digagas bersama Golkar dan PPP bergabung dengan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) terdiri dari Gerindra dan PKB. Waketum PAN Viva Yoga Mauladi meyakini kekuatan politik mereka bakal bertambah apabila dua koalisi itu melebur.

"PAN selaras dengan Golkar, akan senang dan bergembira jika PKB dan KKIR dapat bergabung, berkoalisi, dan bersanding dengan KIB," kata Viva Yoga Mauladi kepada wartawan, Jumat (10/2/2023).

Viva menilai bergabungnya dua koalisi ini akan menambah basis konstituen atau pemilih mereka. Dengan demikian, lanjutnya, sosok capres yang nantinya diusung pun dapat berpotensi memenangi Pilpres 2024.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Bayangkanlah betapa bila KKIR ditambah KIB maka akan menambah kekuatan politik dan menambah basis konstituen di Pilpres 2024. Sehingga dengan demikian paslon yang akan diusung berpotensi untuk memenangkan pilpres," imbuhnya.

Namun, Viva mengatakan kekuatan politik itu dapat diraih hanya jika kedua pihak saling menguatkan, bukan 'jeruk makan jeruk'. Menurutnya, PKB juga akan menjadi energi baru bagi KIB, begitupun sebaliknya.

"Jika PKB bersama KIB itu akan saling menguatkan, tidak akan 'jeruk makan jeruk' karena masing-masing partai politik yang di KIB telah memiliki basis konstituennya masing-masing," katanya.

"PKB akan menjadi energi baru bagi KIB dan sebaliknya, KIB akan menjadi energi terbarukan bagi PKB dan KKIR. Karena itu, di samping singkatan dari Partai Kebangkitan Bangsa, PKB itu juga dapat diistilahkan 'Partai KIB Banget', ha-ha-ha," imbuh dia.

Soal sosok capres yang akan diusung apabila kedua koalisi ini bergabung, kata Viva, menjadi urusan nanti. Menurutnya, penentuan capres itu tak akan terlalu rumit dengan melalui musyawarah mufakat.

"Soal siapa yang akan diusung sebagai paslon di pilpres, akan ditentukan kemudian. Hal itu tidak akan terlalu rumit dan dibuat sederhana saja. Tidak akan voting, tetapi melalui musyawarah mufakat. Yang penting seluruh anggota koalisi dapat menerima platfotm dan kerja koalisi untuk 10 tahun ke depan, untuk itu maka paslon yang diusung wajib menang," kata dia.

Simak juga Video: Verrell Bramasta Mantap Terjun ke Politik Usai Venna Di-KDRT

[Gambas:Video 20detik]

Halaman 1 2 Selanjutnya


Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) melakukan studi elektabilitas calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) koalisi Pilpres 2024. Hasilnya, capres-cawapres PDIP bisa kalah di pertarungan jika partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu tidak berkoalisi.

Studi ini menggunakan simulasi tertutup dengan asumsi empat pasangan dari koalisi yang sementara ini terbentuk, yakni PKB dan Gerindra, Koalisi Perubahan (NasDem, Demokrat, PKS), PDIP tanpa koalisi, dan Koalisi Indonesia Bersatu/KIB (Golkar, PPP, PAN). Sebagai informasi, PDIP menjadi satu-satunya partai yang bisa mengusung capres-cawapres tanpa koalisi.

"Pertama adalah Prabowo Subianto sudah banyak didiskusikan. Ada upaya Gerindra berkoalisi dengan PKB untuk mengusung pasangan Prabowo dengan Muhaimin Iskandar. Kedua, Anies Baswedan dengan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) . Ketiga, Ganjar berpasangan dengan Puan. Keempat, Airlangga Hartarto akan mencari calon, misalnya Erick Thohir sebagai orang yang juga melakukan sosialisasi untuk calon presiden maupun calon wakil presiden," kata Saiful Mujani melalui keterangan tertulis, Jumat (10/2/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Studi ini dilakukan pada Desember 2022 lalu. Pertanyaan yang diajukan: Bila pemilihan pasangan Presiden-Wakil Presiden diadakan sekarang ini, siapa yang akan Ibu/Bapak pilih sebagai pasangan Presiden-Wakil Presiden di antara pasangan berikut?

Berikut hasilnya?

Prabowo Subianto-Muhaimin Iskandar: 29,7 persen

Anies Baswedan-Agus Harimurti Yudhoyono: 28,8 persen

Ganjar Pranowo-Puan Maharani: 21,6 persen

Airlangga Hartarto-Erick Thohir: 4,9 persen

Tidak tahu/tidak jawab: 15 persen

"Ganjar cukup kompetitif jika dipasangkan dengan calon selain Puan. Tapi, ketika dipasangkan dengan Puan, posisi Ganjar di bawah dua nama yang selama ini kompetitif dengan dia, yaitu Prabowo dan Anies," tutur Saiful Mujani.

Saiful Mujani mengatakan kekalahan berpotensi dialami PDIP jika menduetkan Ganjar dengan Puan. Menurutnya, jika PDIP tidak berkoalisi dengan partai lain dan tokoh lain, maka partai berlambang kepala banteng moncong putih itu bisa tersingkir.

"Kalau PDIP tidak berkoalisi dengan partai lain dan tidak mengajak tokoh lain, PDIP akan tersingkir, walaupun Ganjar diposisikan sebagai calon presiden," kata dia.

Hasil serupa juga dihasilkan jika Ganjar menjadi cawapres Puan. Menurut, Saiful Mujani, suara pasangan Puan-Ganjar bahkan terjun bebas dari simulasi sebelumnya.

"Hasilnya Prabowo-Muhaimin mendapatkan suara 35,4 persen, Anies-AHY 31,2 persen, Puan-Ganjar 9,8 persen, Airlangga-Erick 6 persen, dan masih ada 17,7 persen yang belum menjawab," papar Saiful Mujani.

"Kalau sama-sama kader dari partai yang sama itu kemungkinan akan ditinggalkan oleh pemilih dan menjadi tidak kompetitif dalam pilpres. Pesan dari pemilih secara umum adalah bahwa PDIP tidak bisa sendiri untuk memenangkan pilpres. Pengalaman selama ini memang demikian, harus dengan cara koalisi," kata Guru Besar Ilmu Politik Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta tersebut.

Simak juga Video: Nasib Ganjar Kini: Organisasi Relawan Bubar-Disindir Pentolan PDIP

[Gambas:Video 20detik]


Ketua DPC PDIP Kota Solo, FX Hadi Rudyatmo, mengkritik Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka. Rudy menyebut Gibran tidak pernah berkomunikasi dengan partai dan DPRD Kota Solo.

"(Gibran) Kurangnya komunikasi, tidak pernah dilakukan. Dengan partai, dengan legislatif tidak ada komunikasi," kata Rudy seperti dilansir detikJateng, Jumat (10/2/2023).

Rudy menilai sebetulnya kekurangan itu masih bisa diperbaiki jika Gibran ada kemauan. Dia juga menegaskan kritik yang disampaikannya bukan berarti tidak senang dengan Gibran.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Jadi apa yang saya sampaikan ini jangan dianggap tidak senang dengan Mas Wali, tidak. Justru saya menyelamatkan kok, mengingatkan kok, cuma kemarin waktu Pak Teguh ke sini tak seneni (saya marahi) kok nggak tahu (soal PBB naik)," ucapnya.

Lebih lanjut, mantan Wali Kota Solo tersebut mengatakan Gibran memiliki wakil Teguh Prakosa. Rudy menilai Gibran bisa belajar dari Teguh Prakosa yang mempunyai pengalaman baik di struktur partai maupun di legislatif.

"Saya bukannya mengesampingkan, tidak, meremehkan, tidak. Namun suka tidak suka di pemerintahan dan legislatif pengalaman Pak Wakil (Teguh) sudah ada, pernah menjadi Ketua Fraksi, Ketua DPRD. Kan pengalaman sudah ada," ujarnya.

Baca beritanya di sini.

Tonton juga Video: Airlangga Ketemu Gibran: Potensi Selalu Ada Sebagai Pimpinan Daerah

[Gambas:Video 20detik]


Ketum Partai Golkar Airlangga Hartanto bertemu mantan Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Airin Rachmi Diany. Pada momen tersebut, Airlangga kembali menyapa Airin dengan panggilan 'Gubernur Banten'.

Momen itu terjadi saat Airlangga hendak bertemu Ketum PKS Muhaimin Iskandar (Cak Imin) di Istora Senayan, Jakarta, pagi tadi. Keduanya bertemu untuk membahas Pemilu 2024.

Pantauan detikcom, Jumat (10/2/2023), Airlangga dan rombongan tiba di lokasi pukul 07.45 WIB. Airlangga lantas menyalami tangan Airin dan menyapanya dengan sebutan 'gubernur'.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Wah, Gubernur Banten," ucap Airlangga saat bersalaman dengan Airin.

Sapaan Airlangga itu dibalas senyum dan tawa kecil dari para elite Partai Golkar, termasuk Airin. Momen itu juga disaksikan langsung oleh Sekjen Golkar Lodewijk Freidrich Paulus dan Wakil Ketua Umum (Waketum) Golkar yang juga Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita.

Terpisah, Airin menanggapi 'tugas' dari Airlangga dengan santai. Airin menyebut akan menjalankan instruksi Ketum Partai Golkar itu.

"Ya tugas kita turun aja," ujar Airin kepada wartawan di Kompleks Istora Senayan.

Airin mengatakan dirinya sebagai politikus dan mantan wali kota selama dua periode akan terus melakukan sosialisasi sebagai kader partai. Sosialisasi itu juga dilakukan untuk bersilaturahmi dengan masyarakat jelang tahun politik.

Airin turut menuturkan bahwa dirinya dan kader partai yang tergabung dalam Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG) tengah melakukan konsolidasi agar kuota 30 persen perempuan dapat terpenuhi dan memiliki kualitas agar dapat menang dalam pemilihan legislatif (pileg) dan pemilihan kepala daerah (pilkada).

"Jadi perempuan tidak hanya sebagai pelengkap untuk 30 persen saja, tapi mudah-mudahan ya dapat amanah dan menang dalam pileg dan untuk pilkada tentunya kita fokus di pileg dan insyaallah juga pilkada juga akan memberikan dampak," ungkap Airin.

Saat ditanyakan terkait mulai banyaknya baliho bakal calon gubernur (bacagub) Banten bermunculan, Airin lantas meminta doa agar dapat berlanjut hingga ke posisi Gubernur Banten.

Simak berita selengkapnya di halaman selanjutnya.

Tonton juga Video: Pertemuan Airlangga-Cak Imin Bahas Progres Perppu Cipta Kerja

[Gambas:Video 20detik]

Halaman 1 2 Selanjutnya


Ketum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin dan Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto kompak setuju jika Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) bergabung. Lantas bagaimana kekuatannya jika kedua koalisi itu betul-betul bergabung?

Wacana bergabungnya dua koalisi ini disetujui oleh Cak Imin dan Airlangga Hartarto setelah bertemu untuk bicara terkait Pemilu 2024 di Istora Senayan, Jakarta Pusat. Awalnya Airlangga Hartarto lah yang lebih dulu ditanyakan terkait peluang tersebut.

"Dua-duanya mengajak (bergabung). Jadi kalau dua-duanya bergabung, lebih kuat, lebih baik. Dalam politik tidak ada yang tidak bisa dibicarakan," kata Airlangga saat konferensi pers di Istora Senayan, Jumat (10/2/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Kemudian, Cak Imin juga memberi respons terkait peluang itu. Cak Imin mengatakan semakin banyak barisan koalisi, proses pemilu akan semakin efektif.

"Oh, sangat bagus. Semakin banyak barisan koalisi, semakin efektif proses pemilu, proses pemilu semakin baik," ungkap Cak Imin.

Berdasarkan perolehan kursi DPR RI pada Pileg 2019, gabungan KIB dan koalisi Gerindra-PKB bisa dibilang bisa mendominasi.

KIB yang diisi oleh Golkar, PAN, dan PPP mempunyai total kursi 148 dengan rincian Golkar 85 kursi, PAN 44 kursi, dan PPP 19 kursi. Sementara itu, Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya yang diisi Gerindra dan PKB memiliki total 136 kursi dengan rincian Gerindra 78 kursi dan PKB 58 kursi.

Jika dijumlahkan, maka dua koalisi ini akan memiliki total perolehan kursi sebanyak 284 kursi, nyaris 50% total kursi yang ada di DPR.

Berikut ini rincian kursi DPR KIB dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya di 2019:

Golkar: 85 kursi

Gerindra: 78 kursi

PKB: 58 kursi

PAN: 44 kursi

PPP: 19 kursi

KIB dan KKIR akan sangat dominan, simak di halaman berikutnya.

Halaman 1 2 Selanjutnya


Ketua Umum (Ketum) PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin melakukan pertemuan dengan Ketum Golkar Airlangga Hartarto hari ini. Gerindra, partai yang berkoalisi dengan PKB, menganggap pertemuan itu positif menjelang gelaran Pemilu 2024.

"Saya pikir pertemuan antarpartai politik dalam menghadapi pemilu itu baik-baik dan bagus saja. Bahwa kemudian PKB dan Golkar itu melakukan silaturahmi dan komunikasi ya itu memang yang harus dilakukan di Indonesia ini," kata Dasco mengawali tanggapannya di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (10/2/2023).

Dasco tak mempersoalkan apabila pihaknya dengan Golkar akan mengusung sosok yang berbeda di pemilu nanti. Sebab, menurutnya, antarpartai perlu berkomunikasi dan menjalin kerja sama dengan visi yang sama.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Karena walaupun nanti berbeda dalam hal pengusungan tetapi komunikasi berjalan terus atau kemudian dengan komunikasi, ya, itu para partai-partai bisa bergabung dengan visi yang sama, begitu," katanya.

Wakil Ketua DPR ini memastikan pertemuan itu pun tak akan mengurangi kerja sama yang sudah dijalin antara Gerindra dan PKB. Dasco mengatakan apa yang dilakukan PKB sudah dibicarakan lebih dulu dengan pihaknya.

"Saya pikir apa yang sudah kami sepakati dengan PKB sudah jelas. Saya pikir apa yang dilakukan PKB itu adalah seperti yang sudah dibicarakan. Kunjungan partai-partai itu untuk saling memperkuat ikatan koalisi," katanya.

Cak Imin-Airlangga Bicarakan Peluang Koalisi

Sebelumnya, Cak Imin dan Airlangga berbicara soal peluang Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya bergabung. Keduanya kompak setuju jika kedua koalisi bergabung.

Mulanya, Airlangga terlebih dahulu ditanyakan soal inisiasi atau ajakan untuk menggabungkan koalisi. Airlangga mengungkap menjawab keduanya mengajak untuk bergabung.

"Dua-duanya mengajak (bergabung). Jadi kalau dua-duanya bergabung, lebih kuat, lebih baik. Dalam politik tidak ada yang tidak bisa dibicarakan," kata Airlangga saat konferensi pers di Istora Senayan, Jumat (10/2).

Cak Imin lantas ditanyakan terkait respons apabila KIB dan KKIR bersatu. Cak Imin mengatakan semakin banyak barisan koalisi, proses pemilu akan semakin efektif.

"Oh, sangat bagus. Semakin banyak barisan koalisi, semakin efektif proses pemilu, proses pemilu semakin baik," ungkap Cak Imin.

Simak juga Video: Gerindra Yakin Pertemuan Golkar-PKB Tak Pengaruhi Hubungan Koalisi

[Gambas:Video 20detik]


Pertemuan antara Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar berlangsung hari ini di kawasan Senayan. Cak Imin pun mengatakan, pertemuan itu sekaligus ingin menyiapkan langkah-langkah untuk menjaga politik jelang Pemilu 2024.