Ketum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin dan Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto merespons soal peluang Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya bergabung. Keduanya kompak setuju jika kedua koalisi bergabung.

Mulanya, Airlangga terlebih dahulu ditanyakan soal inisiasi atau ajakan untuk menggabungkan koalisi. Airlangga mengungkap menjawab keduanya mengajak untuk bergabung.

"Dua-duanya mengajak (bergabung). Jadi kalau dua-duanya bergabung, lebih kuat, lebih baik. Dalam politik tidak ada yang tidak bisa dibicarakan," kata Airlangga saat konferensi pers di Istora Senayan, Jumat (10/2/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Cak Imin lantas ditanyakan terkait respons apabila Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) bersatu. Cak Imin mengatakan semakin banyak barisan koalisi, proses pemilu akan semakin efektif.

"Oh, sangat bagus. Semakin banyak barisan koalisi, semakin efektif proses pemilu, proses pemilu semakin baik," ungkap Cak Imin.

Cak Imin menyebut, yang terpenting adalah para partai politik (parpol) memiliki visi, target, dan tujuan yang sama sebelum mengambil langkah-langkah strategis.

"Jadi kita berharap partai-partai, mari kita samakan visi, tujuan, dan target sehingga kita betul-betul siap, tidak mendadak dalam mengambil langkah-langkah strategis," katanya.

Simak Video 'Pertemuan Airlangga-Cak Imin Bahas Progres Perppu Cipta Kerja':

[Gambas:Video 20detik]


Tahapan memilih dan menjodohkan pasangan capres-cawapres untuk Pemilu 2024 di The Matchmaker sudah berakhir. Siapa pasangan tokoh yang paling difavoritkan detikers untuk berduet jadi capres dan cawapres?

The Matchmaker adalah program eksklusif yang diinisiasi detikcom dalam rangka menyambut Pemilu 2024. Program ini bisa detikers temukan di sub kanal detikPemilu, yang khusus didedikasikan untuk artikel-artikel terkait pemilu.

The Matchmaker mengajak detikers untuk memilih dan menjodohkan tokoh-tokoh yang dinilai cocok untuk menjadi pasangan bakal calon presiden dan calon wakil presiden.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Nama-nama tokoh yang ada di polling The Matchmaker disaring dari hasil berbagai survei lembaga ternama di Indonesia, di antaranya adalah Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC), Charta Politika, Litbang Kompas, dan sejumlah survei lainnya. Jika ada nama tokoh yang ingin dipilih tapi tidak ada di daftar, detikers bisa menulis nama tokoh yang diinginkan.

The Matchmaker dimulai pada 1 Desember 2022. Tahapan pertama yaitu memilih dan menjodohkan capres-cawapres berlangsung hingga 9 Februari 2023. Total ada 5.504 detikers yang berpartisipasi.

Berikut top 5 pasangan capres-cawapres favorit detikers berdasarkan hasil akhir The Matchmaker pada 1 Desember 2022-9 Februari 2023:

1. Ganjar Pranowo & Erick Thohir: 1.459

2. Prabowo Subianto & Erick Thohir: 819

3. Prabowo Subianto & Ganjar Pranowo: 409

4. Ganjar Pranowo & Ridwan Kamil: 337

5. Anies Baswedan & Agus Harimurti Yudhoyono: 253

Berikut top 5 capres favorit detikers berdasarkan hasil akhir The Matchmaker pada 1 Desember 2022-9 Februari 2023:

1. Ganjar Pranowo: 2.490

2. Prabowo Subianto: 1.486

3. Anies Baswedan: 877

4. Ridwan Kamil: 316

5. Erick Thohir: 88

Berikut top 5 cawapres favorit detikers berdasarkan hasil akhir The Matchmaker pada 1 Desember 2022-9 Februari 2023:

1. Erick Thohir: 2.355

2. Ridwan Kamil: 803

3. Ganjar Pranowo: 561

4. Agus Harimurti Yudhoyono: 277

5. Andika Perkasa: 241

Infografis The Matchmaker 1 Desember 2022-10 Februari 2023 Foto: Infografis: Andhika Akbarayansyah

Tapi, The Matchmaker belum berakhir! Masih ada tahapan berikutnya yaitu voting pasangan capres-cawapres hasil top 5 favorit detikers.

Nantikan, segera di detikcom!

Lihat juga Video: Sederet Alasan Relawan Bubar-Tak Lagi Dukung Ganjar Jadi Capres

[Gambas:Video 20detik]


Permadi Arya atau Abu Janda menegaskan arah dukungannya di Pilpres 2024 mendatang. Abu Janda secara terbuka menyatakan dukungannya kepada Ketua Umum (Ketum) Gerindra Prabowo Subianto maju dan menangkan Pilpres 2024.

Hal itu disampaikan Abu Janda dalam unggahannya di akun Instagram resminya, @permadiaktivis2, seperti dilihat detikcom, Jumat (10/2/2023). Abu Janda bahkan pasang taruhan dengan nominal Rp 50 juta terkait dukungannya itu.

"Jadi tolong ya.. buzzer2 pendukung @aniesbaswedan gak usah ngetag mention2 saya kalo ada prestasi Anies atau ada banjir di semarang.. dan buat temen2 pendukung @ganjar_pranowo maaf ya gaes. menurut saya Pak Ganjar adalah salah satu capres potensial, tapi Presiden RI ke-8 itu adalah bapak @prabowo Subianto. kalo gak percaya screenshot caption ini.. saya GA 50jt kalo meleset 2024," tulis Abu Janda dalam keterangan unggahannya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Respons Gerindra

Dukungan itu pun disambut oleh Gerindra. Ketua Harian Gerindra Dasco menyambut positif dukungan dari Abu Janda terhadap Prabowo.

"Saya pikir kan tokoh-tokoh yang mendukung Pak Prabowo secara terbuka kan bukan cuma Mas Abu Janda tetapi ada banyak lagi. Nah kami tentunya berterima kasih atas dukungan-dukungan yang ada," kata Dasco kepada wartawan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (10/2/2023).

Dasco mengatakan dukungan itu mendongkrak semangat para kader partainya. Dia pun memastikan bahkan terus memperkuat struktur partainya di internal dalam mempersiapkan Pemilu 2024.

"Dan tentunya itu akan menaikkan semangat kami dan tadi sudah saya sampaikan bahwa kami akan lebih fokus untuk memperkuat struktur dan memperkuat kerja sama dengan PKB untuk menghadapi Pilpres 2024," katanya.

Senada, Waketum Gerindra Habiburokhman menilai dukungan dari Abu Janda menjadi bentuk sambutan dari masyarakat yang sangat positif. Dia memastikan Gerindra terbuka dengan dukungan siapapun untuk Prabowo.

"Kami mengucapkan terima kasih dan kami terbuka terhadap siapa saja untuk mendukung Pak Prabowo. Tiap hari kami ke mana-mana untuk memperluas dukungan, dan alhamdulillah sambutan masyarakat sangat positif," ujar Habiburokhman kepada wartawan.

Meski begitu, Habiburokhman mengulang pesan Prabowo agar pihak-pihak yang mendukungnya tidak lantas menyerang sosok capres lain nantinya. Dia mendorong pemilu 2024 menjadi kontestasi politik yang memajukan gagasan dan program, bukan menciptakan perpecahan.

"Hal penting yang perlu dicamkan oleh para pendukung Pak Prabowo adalah wanti-wanti beliau agar pendukungnya tidak menyerang capres dan partai lain," katanya.

"Kita hindari politik perpecahan dan kita perkuat persatuaan. Pemilu 2024 adalah ajang kontestasi gagasan dan program," imbuhnya.

Simak juga Video 'Prabowo: Ada yang Bilang Saya Sering Dikhianati, Tak Masalah!':

[Gambas:Video 20detik]


Ketum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin bertemu dengan Ketum Partai Golkar Airlangga Hartanto membahas Pemilu 2024 di Istora Senayan. Cak Imin mengaku telah mengabarkan Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto tentang pertemuan ini.

"Tentu saja setiap kita melakukan pertemuan kita saling memberi tahu dan ini bagian dari upaya merajut kebersamaan tugas kita ini kan berusaha merajut," ujar Cak Imin saat konferensi pers di Istora Senayan, Jumat (10/2/2023).

"Pak Airlangga (merajut) melalui KIB, saya merajut melalui (koalisi) Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR)," sambungnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Cak Imin menyebut rajutan ini sebagai usaha untuk membangun kebersamaan. Bahkan, Prabowo disebut memberi dukungan kepada PKB untuk berkomunikasi kepada semua partai, khususnya dengan Partai Golkar.

"Karena itu Pak Prabowo tahu persis bahkan memberi dukungan untuk berkomunikasi dengan semua partai khususnya kepada Golkar," kata Cak Imin.

"Saya juga sampaikan ke Pak Prabowo jauh hari beberapa minggu yang lalu, reaksinya oke," lanjutnya.

Sementara itu, Airlangga mengatakan partainya membuka peluang yang sangat besar soal kerjasama Golkar dengan PKB. Dia juga mengatakan sudah berkomunikasi dengan para ketum partai politik yang tergabung di dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) soal pertemuannya dengan Cak Imin dan seluruhnya menyambut positif pertemuan ini.

"Nah kemudian terkait kerjasama Partai Golkar dengan PKB, kami menyatakan terbuka peluang yang sangat besar dan luas," ucap Airlangga.

"Kalau Partai Golkar kami sudah berbicara dengan ketua umum yang tergabung di KIB, seluruhnya menyambut positif pertemuan hari ini, jadi welcome, tangan terbuka, kantor terbuka, pertemuan di restoran yang terbuka, gak ada pintunya," katanya.

Simak Video 'Pertemuan Airlangga-Cak Imin Bahas Progres Perppu Cipta Kerja':

[Gambas:Video 20detik]


Ketum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin bertemu dengan Ketum Partai Golkar Airlangga Hartanto di Istora Senayan. Airlangga menyebut pertemuan dengan Cak Imin pertanda Golkar dan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) siap terima PKB dengan terbuka.

Awalnya Airlangga mengungkap bahwa pertemuannya dengan Cak Imin di Istora Senayan sudah diketahui oleh para ketum partai KIB. Dia menyebut KIB pun menerima Cak Imin dengan tangan terbuka.

"Kami sudah berbicara dengan ketua umum yang tergabung di KIB. Seluruhnya menyambut positif pertemuan hari ini. Jadi welcome, tangan terbuka, kantor terbuka, pertemuan di restoran yang terbuka, nggak ada pintunya," kata Airlangga saat konferensi pers di Kompleks Istora Senayan, Jumat (10/2/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Airlangga mengatakan pertemuannya dengan Cak Imin juga menunjukkan Golkar dan PKB berpolitik secara terbuka.

"Ini menunjukkan bahwa kita ini semuanya berpolitik secara terbuka, apalagi dengan angin sepoi-sepoi ini membuat adem dan dingin," imbuhnya.

Sementara itu, Cak Imin mengatakan pertemuan dengan Airlangga merupakan pembicaraan yang ringan tetapi sangat mendalam. Dia menuturkan salah satu isi pembicaraannya yakni kedua partai menginginkan koalisi pemerintahan di akhir periode semakin produktif.

"Pembicaraan ringan tetapi sangat mendalam, terutama kita ingin pemerintahan yang kita bersama-sama dalam koalisi ini benar-benar produktif di akhir periode ini, terutama menghasilkan kerja-kerja pemerintahan dan politik yang benar-benar manfaat," kata Cak Imin

Lebih lanjut, Cak Imin mengatakan PKB dan Golkar juga berkomitmen untuk mengedepankan kepentingan negara dari kepentingan lainnya. Dia berharap komitmen kedua partai ini dapat diikuti dengan semangat yang sama oleh koalisi yang ada di pemerintahan.

"Ini luar biasa, ini menjadi komitmen hari ini yang insya Allah kita juga berharap kerjasama partai-partai itu terus diikuti dengan semangat yang sama baik koalisi KIB, Koalisi Indonesia Raya, semuanya komitmennya adalah negara," ujarnya.

Kemudian, Wakil Ketua DPR RI ini juga mengatakan keduanya ingin agar politik berjalan kondusif jelang Pemilu 2024. Dia juga meminta agar sistem Pemilu 2024 tidak diotak-atik.

"Termasuk kita bersyukur komitmen untuk sistem pemilu jangan diubah-ubah dulu," ujar Cak Imin.

"Kalau nanti mau dirubah ya jauh sebelum Pemilu. misalnya kalau 2029 kita berharap sistem berubah tertentu, ya kita tuntaskan di 2024 atau 2025, sehingga persiapannya lebih matang," lanjut dia.

Simak Video 'Pertemuan Airlangga-Cak Imin Bahas Progres Perppu Cipta Kerja':

[Gambas:Video 20detik]


Ketum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin bertemu dengan Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto membahas Pemilu 2024 di Istora Senayan, Jakarta Pusat. Dalam pertemuan itu terjadi momen mesra antara Airlangga dan Cak Imin.

Pantauan detikcom di lokasi, momen itu terjadi di ujung pertemuan. Saat itu Airlangga tiba-tiba memberikan sebuah kotak berisi dua buah sarung berwarna kuning dan hijau kepada Cak Imin

Setelah diberikan, terlihat Cak Imin awalnya memakaikan sarung berwarna kuning di bahu Airlangga. Namun karena keliru, Cak Imin mengganti sarung itu dengan warna hijau.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Kemudian, Airlangga pun membalas dengan memakaikan sarung berwarna kuning di bahu Cak Imin. Setelah itu, keduanya pun tampak tertawa bersama.

Airlangga pun sempat buka suara terkait pemberian sarung warna kuning dan hijau tersebut. Dia menyebut nantinya jika PKB dan Golkar semakin rapat, maka sarung yang diberikan akan satu warna yakni kuning hijau.

"Nah terakhir kita ada ini Cak Imin, kita ada souvenir buat Pak Muhaimin. Ini isinya sarung dua warna, kuning dan hijau," kata Airlangga usai konferensi pers di Kompleks Istora Senayan, Jumat (10/2/2023).

"Kalau sudah semakin rapat, satu sarung dua warna," imbuhnya.

Cak Imin lalu merespons pemberian Airlangga. Dia menyebut Airlangga cerdas dengan memberikan sarung kepadanya lantaran ini merupakan tradisi PKB.

"ini meskipun sarungnya dari pak Airlangga itu kalau tradisi di PKB kita yang nyangkutin.

Airlangga yang hijau. cerdas ini," ucapnya.

Lebih lanjut, Cak Imin lantas bertanya soal perpaduan warna kuning dan hijau. Pertanyaan Cak Imin dijawab oleh para kader yang hadir di lokasi.

"Kalau warna hijau dicampur kuning hasilnya apa ya?" tanya Cak Imin kepada elite PKB dan Partai Golkar yang hadir.

"Hasilnya menang," balas salah satu elite partai.

Sebelumnya, rencana pertemuan ini diungkap oleh Waketum PKB Jazilul Fawaid. Dia mengatakan pertemuan itu tidak akan terlalu serius. Dia menyebut Cak Imin dan Airlangga Hartarto juga akan hadir langsung di pertemuan itu.

"Ya jalan santai sambil nyari tempat kongkow untuk ngopi, guyonan, dan sarapan. Ya, langsung Gus Muhaimin dan Pak Airlangga, Ketum PKB dan Ketum Golkar akan bertemu didampingi jajaran elite/punggawa masing-masing partai," ucapnya.

Anggota Komisi III DPR ini menyebut kedua partai akan bicara soal Pemilu 2024. Selain itu, menurutnya perihal koalisi juga akan dibicarakan.

"Agendanya sersan (serius tapi santai), apalagi kalau bukan ngobrolin seputar pemilu 2024 dan dinamika koalisi," ujar dia.


Relawan Ganjar Pranowo (GP) Mania batal mendukung Gubernur Jawa Tengah tersebut di 2024. Kelompok relawan itu kini telah resmi bubar.

Pembubaran GP Mania ini dilakukan pada Kamis (9/2/2023) di kantor DPP JoMan, Kebayoran Baru, Jaksel, Kamis (9/2/2023). Mereka melepas kaos dan spanduk dukungan ke Ganjar.

"Berdasarkan kajian yang serius dan mendalam maka DPP JoMan tidak lagi mendukung Ganjar Pranowo sebagai capres 2024 dna sekaligus membubarkan organisasi relawan Ganjar Pranowo Mania (GP Mania) di seluruh Indonesia, baik DPP, DPD,DPC, PSC maupun ranting," kata Ketum GP Mania Immanuel Ebenezer atau Noel kepada wartawan.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Suara dengan langkah tersebut. Selain itu, dia meminta para relawan tetap menunggu komando dari pengurus pusat terkait arah dukungan selanjutnya.

"DPP JoMan meminta kepada seluruh pengurus dan relawan JoMan tetap dalam satu barisan sambil menunggu arahan atau keputusan DPP JoMan akan diarahkan ke mana dukungan capres-cawapres untuk 2024 mendatang," lanjutnya.

Alasan GP Mania Bubar

Noel juga menyampaikan beberapa alasan pembubaran dilakukan karena tidak ada kepastian mengenai keputusan pengusungan Ganjar sebagai Capres 2024. Lalu, DPP Joman pun menilai Ganjar tidak mampu meyakinkan rakyat, pendukungnya, dan partai-nya untuk mengusung dia sebagai capres.

"Pertama, ketidakpastian Ganjar Pranowo dicalonkan sebagai Capres. Ganjar juga tidak mampu meyakini Rakyat, pendukungnya, dan partainya untuk dijadikan sebagai capres 2024," ungkapnya.

Pembubaran diri juga menjadi hal yang tepat karena menurutnya tidak adanya nilai dan hal gagasan yang baik dari Gubernur Jawa Tengah tersebut dalam membangun Indonesia di masa yang akan datang.

"Ketiga, tidak adanya nilai lebih yang ditonjolkan oleh Ganjar Pranowo sebagai capres, baik dalam hal gagasan maupun program untuk membangun Indonesia yang lebih maju dan lebih baik di masa yang akan datang," ujarnya.

Berikutnya, Noel meyakini Ganjar bukan sosok yang tepat untuk melanjutkan kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Ganjar juga diyakini bukan sosok yang tepat melanjutkan kepemimpinan pasca Presiden Joko Widodo," pungkasnya.

Lihat Video 'Nasib Ganjar Kini: Organisasi Relawan Bubar-Disindir Pentolan PDIP':

[Gambas:Video 20detik]

Usai bubar, mereka mempertimbangkan dukung Prabowo hingga Anies di halaman berikut

Halaman 1 2 Selanjutnya


Ketum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin beserta jajaran melakukan pertemuan dengan Ketum Partai Golkar Airlangga Hartanto dan jajarannya di Istora Senayan. Pertemuan ini direncanakan membahas soal Pemilu 2024.

Pantauan detikcom di lokasi, Jumat (10/2/2023), Airlangga Hartanto dan rombongan tiba pukul 07.45 WIB. Airlangga tampak mengenakan pakaian serba hitam.

Airlangga datang didampingi oleh Sekjen Partai Golkar Lodewijk Freidrich Paulus dan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Selang beberapa waktu, Cak Imin tiba di lokasi mengenakan kaos hitam dan rompi berwarna hijau. Cak Imin datang didampingi oleh Waketum PKB Jazilul Fawaid.

Setelah itu, keduanya langsung berjalan menuju lokasi sarapan. Cak Imin dan Airlangga terlihat berbincang sembari berjalan menuju ke restoran yang berada di area Istora Senayan.

"Kita jalan perlahan-lahan tapi pasti," kata Airlangga di sela-sela perbincangannya dengan Cak Imin.

Sebelumnya, rencana pertemuan ini diungkap oleh Waketum PKB Jazilul Fawaid. Dia mengatakan pertemuan itu tidak akan terlalu serius. Dia menyebut Cak Imin dan Airlangga Hartarto juga akan hadir langsung di pertemuan itu.

"Ya jalan santai sambil nyari tempat kongkow untuk ngopi, guyonan, dan sarapan. Ya, langsung Gus Muhaimin dan Pak Airlangga, Ketum PKB dan Ketum Golkar akan bertemu didampingi jajaran elite/punggawa masing-masing partai," ucapnya

Anggota Komisi III DPR ini menyebut kedua partai akan bicara soal Pemilu 2024. Selain itu, menurutnya perihal koalisi juga akan dibicarakan.

"Agendanya sersan (serius tapi santai), apalagi kalau bukan ngobrolin seputar pemilu 2024 dan dinamika koalisi," ujar dia.

Simak juga Video 'Jelang Pemilu 2024, Jokowi Harap Media Tetap Idealis-Objektif':

[Gambas:Video 20detik]


Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah mengungkap teori bohir politik terkait perjanjian pilpres hingga perjanjian utang-piutang yang membawa-bawa nama Prabowo Subianto, Sandiaga Uno, dan Anies Baswedan. Teori bohir politik ini dibantah mentah-mentah oleh Partai Gerindra.

Fahri Hamzah awalnya mengungkit terkait kekosongan pembiayaan politik. Menurutnya, dari situ lah lalu muncul yang namanya bohir politik.

"Ya itu tadi karena ada kekosongan, kekosongan pembiayaan. Jelas lah bahwa pembiayaan politik kita ini itu yang saya bilang tadi, teori bohir ini," kata Fahri Hamzah dalam Adu Perspektif dengan tema 'Janji Politik Lama, Bersemi Kembali' yang digelar detikcom dan Total Politik, Rabu (8/2).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Fahri Hamzah lalu menjelaskan apa maksud bohir politik dalam pepolitikan nasional. Dia menilai bohir politik lah yang memegang dokumen perjanjian hingga dokumen pinjaman biaya politik.

"Sebenarnya tadi kan kan bohir ini kan sebenarnya yang belum kita tahu soal bohir. Siapa yang disebut bohir dalam apa, siapa yang memegang dokumen terakhir. Itu bohir, itu, dalam pembiayaan politik yang tidak jelas pemegang dokumen terbanyak itu adalah bohir," ujar Fahri.

"Karena orang-orang itu bikin perjanjian tapi terakhir ini ada yang pegang teks besarnya, naskah besarnya lah yang paling banyak. Oh si ini pinjam sekian, si ini pinjam sekian, si ini pinjam sekian dan itu ada di tangan satu-dua orang," sambungnya.

Menurut Fahri Hamzah soal bohir politik ini banyak contohnya, tak hanya terkait perjanjian dan utang piutang Prabowo, Sandiaga, dan Anies. Sebab, Fahri menyadari pembiayaan politik di Tanah Air cukup mahal.

"Tapi ini semua sebenarnya karena ketidakjelasan kita dalam sistem pembiayaan politik. Biayanya terlalu mahal, perangnya terlalu ugal-ugalan ini Thai boxing ini sehingga kemudian memaksa kita untuk mencari sumber pembiayaan yang sangat besar di luar mekanisme pembiayaan yang bisa kita selenggarakan secara formil, sekian jatah orang individual, sekian jatah untuk perusahaan misalnya gitu," ucapnya.

Fahri menilai sejauh ini belum ada aturan untuk perjanjian dan perihal utang piutang dalam politik. Hal tersebut dinilainya perlu diatur agar kejelasan di permukaan politik nasional.

"Akhirnya kita melewati itu semua dan itu sebenarnya bagian dari ketidakjelasan masa depan politik kita, jika kita tidak atur dari sekarang ya selamanya permainan di belakang layar akan mendominasi dibandingkan permainan di depan layar," imbuhnya.

Simak juga Video 'Gerindra Ingin Belajar dari PDIP-Golkar-PKB: 2024 Kita Pimpin Republik Ini':

[Gambas:Video 20detik]

Simak respons Gerindra di halaman berikutnya.

Halaman 1 2 Selanjutnya


Ketua DPP PPP Achmad Baidowi atau Awiek merespon Waketum Partai Gelora Fahri Hamzah terkait kegaduhan di koalisi pemerintahan akan mengganggu sisa masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Awiek menilai tidak ada yang mengganggu kinerja koalisi.

"Tidak ada itu mengganggu kinerja koalisi kita," ujar Awiek saat dihubungi, Kamis (9/2/2023).

Awiek mengatakan saat ini tidak ada kegaduhan antar partai koalisi pendukung Jokowi baik di parlemen maupun pemerintahan. Tidak hanya itu, menurutnya, partai koalisi pun dinilai lancar sesuai dengan tugas masing-masing.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Baik-baik aja, baik di parlemen maupun di pemerintahan, koalisi kita dengan sesama partai koalisi pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin, aman-aman saja dan lancar-lancar saja sesuai tupoksinya masing-masing," kata Awiek.

Awiek menilai setiap hal yang terjadi adalah dinamika. Menurutnya, dinamika dalam kabinet bukan merupakan urusan koalisi.

"Semua kan dinamika, kaya kabinet itu urusan Jokowi bukan urusan koalisi," tuturnya.

Fahri Sentil Koalisi Jokowi Gaduh

Diketahui sebelumnya, Waketum Partai Gelora Fahri Hamzah menyentil kondisi dalam koalisi pemerintahan Presiden Jokowi yang dinilai gaduh. Menurut Fahri, gaduh dalam koalisi mengganggu sisa masa jabatan Presiden Jokowi.

Hal itu disampaikan Fahri Hamzah dalam Adu Perspektif dengan tema 'Janji Politik Lama, Bersemi Kembali' yang digelar detikcom dan Total Politik, Rabu (8/2). Kondisi politik nasional belakang ramai soal perjanjian pilpres Prabowo Subianto dan Anies Baswedan dan perjanjian utan piutang Anies kepada Sandiaga Uno.

Kegaduhan dalam koalisi Jokowi dinilai Fahri Hamzah tak perlu, karena berdampak pada sisa masa jabatan Jokowi. Hal tersebut berbanding terbalik dengan masa kepemimpinan Presiden RI ke-3 BJ Habibie yang menyelesaikan persoalan demokrasi hingga Timor Leste.

"Pertama misalnya keributan dalam koalisi, itu kan nggak perlu. Bagaimana koalisi yang menteri-menterinya masih menjabat 1 tahun 8 bulan dan sekali lagi ini lebih lama dari jabatan menteri-menterinya Pak Habibie, yang menyelesaikan begitu banyak masalah substansial di republik ini kok dibiarkan mereka itu pecah," ujar Fahri Hamzah.

Menurut Fahri, pertemuan petinggi partai koalisi Jokowi selama ini dinilai hanya terkesan bentuk silaturahmi. Namun, di dalamnya menurut Fahri ada keributan.

"Sekarang kan pura-pura seolah-olah mereka silaturahim, tapi tolong itu dikelola secara real sebagai suatu kesungguhan untuk tetap berkoalisi dalam pemerintah sehingga PR-PR ke depan itu betul-betul diselesaikan dengan baik begitu," ucap Fahri.

Lihat juga Video 'Apresiasi Pertemuan Airlangga-Paloh, PPP Buka Ruang NasDem Gabung KIB':

[Gambas:Video 20detik]


Ganjarist menyebut Ketum JoMan Immanuel Ebenezer atau Noel tak konsisten karena membubarkan GP Mania setelah batal mendukung Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo maju capres 2024. Noel mengaku tak mengerti disebut JoMan tak konsisten.

"Saya nggak ngerti disebut nggak konsisten gimana, saya juga nggak tahu, saya itu orang yang paling konsisten menurut saya, karena saya menolak gagasan tiga periode kemudian saya sudah sampaikan sudah lama kalau suatu saat saya akan tinggalkan Mas Ganjar," kata Noel saat dihubungi, Kamis (9/2/2023).

Dia mengatakan hanya tak ingin meninggalkan Ganjar saat terpuruk.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Tapi saya tidak mau meninggalkan Mas Ganjar saat kondisi Mas Ganjar terpuruk, saya mau meninggalkan Mas Ganjar pada kondisi yang lagi tinggi-tingginya," ucapnya.

Noel mengatakan sebelumnya dirinya tidak pernah mendukung tokoh lain selain Ganjar. Namun, Noel mengapresiasi sikap dewasa Ganjarist yang menanggapi pembubaran GP Mania.

"Belum ada saya selain dukung Ganjar, Ganjar terus kok nggak berubah, saya sampai membubarkan GP Mania aja posisi Ganjar lagi tinggi-tingginya. Seharusnya bangga Immanuel konsisten di situ, justru logikanya salah Ketua Ganjarist ini," tuturnya.

"Tapi nggak apa-apa, itu respons yang dewasa, saya membaca pernyataan-pernyataan Ketua Ganjarist, responsnya sangat dewasa, berarti Ganjarist ini secara demokratis harus diapresiasi dengan merespons pernyataan saya dan pembubaran saya," sambungnya.

Noel mengatakan banyak pihak yang berpendapat bahwa pembubaran GP Mania tidak akan berpengaruh pada elektabilitas Ganjar. Menanggapi hal ini, Noel meminta tidak disalahkan bila nantinya Ganjar tak dapat tiket capres dari PDIP.

"Walaupun banyak orang bilang tidak akan mempengaruhi elektabilitas, kita lihat saja nanti. Kalau memang tidak ada pengaruhnya alhamdulillah bagus, kalau ada pengaruhnya berarti saya hebat. Yang khawatirkan mereka bilang nggak ada pengaruhnya, nanti tiba-tiba bener aja Mas Ganjar nggak dicalonin oleh PDIP jangan salahin sayanya ya, 'oh gara-gara Noel nih makanya Ganjar nggak dikasih tiket' kurang ajar aja," ujatnya.

Noel menilai banyak hal yang belum dipastikan Ganjar terkait maju tidaknya menjadi capres. Menurutnya, ketidakpastian ini yang membuat dirinya membubarkan GP Mania dan akan mencari tokoh yang pasti maju ke Pilpres 2024.

"Banyak yang belum, saya hanya heran aja mengapa saya harus dikomentarin, orang Ganjar juga belum nyapres, emang Ganjar nyapres? Makanya Ganjar belum nyapres, makannya saya bubarin, nggak ada gunanya. Ngapain buang-buang energi, kita cari yang sudah siap mau nyapres saja, yang sudah pasti-pasti saja biar energi kita enak full," ujarnya.

Lihat juga Video 'PDIP Respons GP Mania Bubar Karena Nilai Ganjar Miskin Gagasan':

[Gambas:Video 20detik]

Halaman 1 2 Selanjutnya


Waketum Partai Gelora Fahri Hamzah menilai adanya kegaduhan di koalisi pemerintahan akan mengganggu sisa masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menilai dinamika sebagai hal yang wajar terjadi.

"Wajar. Karena memang tinggal dua tahun lebih saja jatah Pak Jokowi. Dah bagus belum ada fenomena lame duck," ujar Mardani saat dihubungi, Kamis (9/2/2023).

Mardani mengingatkan agar tidak ada pihak yang terbawa perasaan (baper) terkait dinamika politik yang terjadi. Sebab menurut Mardani saat ini merupakan waktu untuk 'kencan politik'.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Nggak usah baper, nikmati aja. Memang saatnya 'kencan politik'," ujar Mardani.

Meski begitu, Mardani menanggap saat ini tidak ada kegaduhan yang terjadi. Menurutnya, seluruh pihak perlu tetap menjaga etika.

"Tidak gaduh, tapi traffic-nya naik, malah sehat. Asal semua tetap jaga etika. Mereka yang lalai dengan tugas ganti aja oleh Pak Jokowi," tuturnya.

Untuk diketahui, PKS saat sudah mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden. PKS akan berkoalisi dengan Partai Demokrat dan Partai NasDem untuk memenangkan Anies di Pilpres 2024.

Dan saat ini, NasDem masih masuk ke dalam koalisi pemerintahan Jokowi.

Simak juga Video 'Ini Isi Pertemuan Sekjen PKS dengan Elite Golkar':

[Gambas:Video 20detik]

Halaman 1 2 Selanjutnya


Ketua DPC PDIP Kota Solo, FX Hadi Rudyatmo memberikan tanggapan mengenai munculnya nama Gibran Rakabuming Raka dengan Bupati Kendal Dico Ganinduto di bursa Cagub dan Cawagub Jateng 2024.

Rudy mengungkapkan bahwa semua keputusan mengenai Pemilu 2024 ada di tangan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri.

"Kalau gubernur, wali kota, bupati, presiden sekalipun itu keputusan ada di tangan Ketua Umum," katanya kepada wartawan di Kediamannya, Kamis (9/2/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Secara pribadi, Rudy tidak mempermasalahkan adanya survei yang memunculkan nama Gibran dan Dico. Sebagai ketua DPC PDIP, Rudy menegaskan bahwa tugasnya hanya memenangkan calon yang direkomendasikan oleh Ketua Umum.

"(Secara pribadi) Nggak ada persoalan yang mau mencalonkan Gubernur Jawa Tengah dari PDI Perjuangan itu siapapun saya hukumnya wajib kalau sudah ada muncul rekomendasi kalau punya wajib melaksanakan dan memenangkan," tuturnya.

Terkait perbedaan partai, menurutnya itu bukan sebagai persoalan. Pasalnya, dulu juga pernah ada kepala daerah dari koalisi PDIP dengan Golkar.

"Uwis (sudah) pernah terjadi (koalisi), untuk di daerah. Nasional urusannya Ketua Umum, kalau daerah koalisinya ya daerah sendiri tetapi semua tetap melapor pada Ketua Umum Partai. kalau Ketum tidak memberikan rekomendasi ya nggak bisa apa-apa," ucapnya.

Sebelumnya, nama Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menempati posisi pertama bursa Pilgub Jateng 2204 versi lembaga Survei Aksara Research and Consuling. Selain menempati posisi teratas, nama Gibran juga disandingkan dengan Bupati Kendal Dico Ganinduto.

Gibran mengaku sudah beberapa kali bertemu dengan suami Chacha Frederica itu. Dico juga sudah pernah berkunjung ke Kota Solo dalam memperingati Hari Sumpah Pemuda di Kota Solo 28 Oktober tahun lalu.

Ikuti berita lainnya dari detikJateng di Google News.

Momen Megawati Sapa DPC PDIP Solo, Singgung soal Kesetiaan


Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani menepis pernyataan Anggota Dewan Pembina Partai Gerindra Andre Rosiade yang menyebutkan Anies Baswedan belum berpamitan dengan Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto usai dideklarasikan sebagai bakal capres dari Partai NasDem. Kamhar mengatakan Anies telah berpamitan baik kepada Prabowo maupun jajaran pengurus DKI Jakarta.

"Jangankan kepada Pak Prabowo yang telah menjadi pembuka jalan Mas Anies menjadi Gubernur DKI, bahkan kepada jajaran yang berada di struktur Pemerintahan DKI Jakarta terbawah pun, Man Anies telah berpamitan dan menyampaikan apresiasi yang tinggi atas dukungan dan kebersamaan dalam menjalankan roda pemerintahan," kata Kamhar kepada wartawan, Kamis (9/2/2023).

Kamhar lalu menyinggung perjanjian Anies yang tidak akan maju pilpres jika Prabowo masih maju. Dia menyebut perjanjian itu hanya berlaku saat Anies menjabat sebagai gubernur.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Termasuk juga terhadap upaya penggiringan opini publik seolah-olah ada perjanjian bahwa Mas Anies tak akan maju Pilpres jika Pak Prabowo masih maju, ini juga sudah diklarifikasi oleh Jubir Mas Anies, Mas Sudirman Said bahwa kesepakatan tersebut berlaku dalam kurun waktu saat menjabat sebagai Gubernur," ujarnya.

"Ini telah ditunaikan dan dilunasi, Mas Anies menuntaskan tugasnya satu periode penuh, tak tergoda untuk maju pada Pilpres 2019 yang lalu," sambung dia.

Sebelumnya, Anggota Dewan Pembina Partai Gerindra Andre Rosiade menyebut Anies Baswedan tak pamit ke Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto usai dideklarasikan sebagai bakal calon presiden (capres) dari Partai NasDem. Produser Jakarta Melayu Festival Geisz Chalifa membantah pernyataan Andre Rosiade tersebut.

"Tapi mungkin satu hal yang perlu diketahui publik, bahwa memang, ini pendapat saya sebagai kader Gerindra, kita tak mengungkit-ungkit. Tapi memang secara etika, mohon maaf nanti Bang Geisz boleh bantah. Bahwa sampai sekarang, Mas Anies belum pamitan dengan Pak Prabowo dengan Partai Gerindra," kata Andre Rosiade dalam diskusi Adu Perspektif detikcom dan Total Politik, Rabu (8/2/2026).

Andre Roside menilai sepatutnya Anies yang didukung oleh Gerindra selama menjadi Gubernur DKI Jakarta pamit kepada Prabowo usai tak lagi menjabat. Setelah didukung menjadi capres oleh NasDem pun, Anies disebut tak pamit ke Prabowo.

"Seharusnya kan setelah didukung, diusung, selama lima tahun, dan diamankan di DPRD DKI selama lima tahun, bukan hanya didukun diusung, dibiayai lagi. Seharusnya setelah selesai ya 'Pak terima kasih atas dukungannya saya izin saya pamit saya nyalon presiden', nah sampai sekarang nggak ada," ujar Andre.

Simak Video 'Anies Dituding Belum Pamitan ke Prabowo, Geisz Chalifa Membela':

[Gambas:Video 20detik]


Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mendorong pemerintah untuk segera menerbitkan peraturan hak cipta jurnalistik (publisher rights). Hak cipta jurnalistik sangat penting untuk melindungi kepentingan pers nasional menghadapi dominasi platform global, seperti Google, Facebook, YouTube, Twitter, Alibaba, dan lainnya. Hak cipta jurnalistik juga menjadi unsur penting membangun kedaulatan nasional di bidang digital.

"Dalam puncak peringatan Hari Pers Nasional 2023 Presiden Joko Widodo telah menyatakan mendukung adanya hak cipta jurnalistik untuk menjadikan industri pers semakin kuat dan sehat. Sesuai permintaan Presiden Jokowi, PWI dan Dewan Pers harus segera mematangkan secara detail peraturan hak cipta jurnalistik," ujar Bamsoet dalam keterangannya Kamis (9/2/2023).

Hal ini dia ungkapkan usai menghadiri Puncak Peringatan Hari Pers Nasional 2023 dengan tema 'Pers Bebas, Demokrasi Bermartabat' yang dihadiri langsung Presiden Joko Widodo di Medan.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Turut hadir antara lain Menteri Koordinator Bidang Polhukam Mahfud MD, Menteri Kominfo Johnny G Plate, Mensesneg Pratikno, Mendikbud Nadiem Makarim, Panglima TNI Yudo Margono, Kapolri Listyo Sigit, Gubernur Sumut Edy Rahmayadi, Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu, Ketua PWI Atal S Depari serta sejumlah Dubes negara tetangg

Ia mengingatkan dengan jumlah penduduk lebih dari 272,2 juta jiwa dan tingkat penetrasi internet sebesar 76,8 persen, Indonesia telah menjadi salah satu pasar digital terbesar di Asia. Berbagai pihak bisa saja menyalahgunakan kemampuan rekayasa algoritma dan analisis big data yang dimiliki berbagai platform digital global tersebut untuk merekam perilaku digital, hingga menganalisis preferensi dan pandangan politik masyarakat.

"Karenanya, eksistensi perusahaan platform digital global harus menjadi obyek hukum yang dapat diatur dan patuh terhadap implementasi hukum nasional, serta harus beroperasi di dalam jangkauan hukum nasional. Regulasi yang dibuat juga harus mampu menjangkau keberadaan perusahaan global penyedia layanan konten atau data via jaringan atau dikenal dengan perusahaan over the top," kata Bamsoet.

Bamsoet menambahkan bagi bidang media, kesetaraan di depan hukum sangat penting dan fundamental. Adanya hak cipta jurnalistik diyakini mampu membuat kedudukan berbagai platform digital global menjadi setara dengan para pelaku usaha nasional yang selama ini telah taat pada berbagai ketentuan perpajakan, aturan media dan penyiaran, serta berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Membangun kemandirian digital meniscayakan adanya kemampuan untuk bersaing dan memiliki posisi tawar yang kuat, serta mampu mengambil manfaat dari alih teknologi dan inovasi. Bagaimana bentuk hukum peraturan hak cipta jurnalistik, apakah melalui peraturan pemerintah, merevisi undang-undang yang lama atau membuat undang-undang baru, kita serahkan kepada pemerintah. Terpenting, peraturan tentang hak cipta jurnalistik harus segera dibuat dan disahkan," pungkasnya.

Simak Video 'Jelang Pemilu 2024, Jokowi Harap Media Tetap Idealis-Objektif':

[Gambas:Video 20detik]


Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto beserta jajarannya akan bertemu dengan Ketum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin di Istora Senayan besok. PAN mengaku tak khawatir dengan adanya pertemuan tersebut.

"KIB itu koalisi lahir batin, jadi ketika ada tamu dari luar ya kita terima dengan baik siapa tau nanti tamunya bergabung sama kita," kata Wakil Ketua Umum PAN, Viva Yoga kepada wartawan di Kantor DPP PAN, Warung Buncit, Jakarta Selatan, Kamis (9/2/2023).

Viva mengatakan selalu ada komunikasi jika partai di KIB akan bertemu dengan partai lain. Dia menyebut tingkat toleransi dan kepercayaan di KIB yang tinggi.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Ya diinfokan, kami besok ketemu sama ini ya gitu jadi tingkat toleransi dan tingkat kepercayaan di KIB itu tinggi, buktinya kan selalu tidak ada masalah kan di KIB itu, enjoy kan, itu karena bangunannya itu dari platform dulu baru program bukan dari pendekatan figur, tapi dari pendekatan platform dan program," ujarnya.

Viva yakin Golkar tetap setia karena perjalanan KIB sudah jauh hingga membuat platform dan perencanaan ke depan. Dia justru membuka pintu bagi partai lain yang ingin bergabung.

"Kalau kemudian NasDem, PKS, bertemu dengan Golkar, PAN senang dan bergembira. Karena para pimpinan partai politik itu melakukan komunikasi dan bersilaturahmi dalam rangka untuk menyamakan persepsi, frekuensi menjelang Pilpres. Lebih senang lagi kalau kemudian mereka bergabung dengan Golkar. Karena otomatis kalau bergabung dengan Golkar kan bergabung juga dengan KIB. Istilahnya buy 1 get 3," tutur Viva Yoga.

"Jadi KIB itu bedanya dengan koalisi yang sudah ada. Satu, KIB itu dibangun dari platform. Jadi Golkar, PAN, dan PPP akan menyatakan bergabung ke koalisi menjadi koalisi Indonesia bersatu itu karena kita disatukan oleh platform. Kita sudah membuat platform koalisi kemudian kita sudah membuat perencanaan program. Namanya PATEN, Program Akselerasi Mitigasi Ekonomi Nasional. Jadi ada program-programnya. Ini saya rasa lebih solid dan kompak," lanjutnya.

Sebelumnya, Ketum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin beserta jajarannya rencana akan bertemu dengan Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto beserta jajarannya di Istora Senayan besok. Kedua partai rencananya akan bicara terkait Pemilu 2024.

Rencana pertemuan itu disampaikan oleh Waketum PKB Jazilul Fawaid. Dia menyebut kedua partai akan bertemu Jumat (10/2), pukul 08.00 WIB.

"Infonya sih, insyaallah besok jam 08.00 pagi di Istora Senayan," kata Jazilul saat dikonfirmasi, Kamis (9/2/2023).

Selengkapnya di halaman berikut

Simak juga 'Safari Politik PKS, Kini Sambangi Golkar':

[Gambas:Video 20detik]

Halaman 1 2 Selanjutnya


Waketum Partai Gelora Fahri Hamzah menilai adanya kegaduhan di koalisi pemerintahan akan mengganggu sisa masa jabatan Presiden Jokowi. Ketua DPP Golkar Ace Hasan Syadzily menyebut kegaduhan itu merupakan proses dari dinamika politik.

"Ya sebetulnya itu proses dinamika politik yang biasa ya, bahwa misalnya masing-masing parpol untuk memiliki agenda sendiri, dalam konteks memenangkan pemilu dan koalisi menghadapi pilpres 2024," kata Ace di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (9/2/2023).

Ace enggan menanggapi lebih jauh pernyataan Fahri. Menurutnya yang terpenting saat ini partai-partai koalisi masih berkomitmen mengawal suksesnya pemerintahan Jokowi.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Saya kira itu tidak perlu di respons atau ditanggapi secara berlebihan, karena itu bagian dari dinamika politik, justru yang terpenting adalah masing-masing partai pendukung pemerintah dalam koalisi pemerintahan sekarang, itu konsisten untuk mengawal suksesnya pemerintahan Jokowi menuju 2024," ujarnya.

Ace lantas menyinggung Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang dibentuk Golkar bersama PAN dan PPP. Masing-masing ketua umum partai tersebut memiliki posisi dalam kabinet dan tidak terganggu dengan dinamika politik yang ada. Mereka kata Ace tetap bekerja sesuai porsinya masing-masing.

"Kami sendiri di KIB, dimana para ketumnya menjadi pembantu presiden kan, sangat tidak terganggu dengan berbagai dinamika itu," ungkapnya.

"Jadi saya kira ini bagian dari proses dinamika yang biasa saja gitu, bisa berjalan sesuai dengan agenda-agenda politik hingga tahun 2024," sambung Ace.

Sebelumnya, Waketum Partai Gelora Fahri Hamzah menyentil kondisi dalam koalisi pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang dinilai gaduh. Menurut Fahri, gaduh dalam koalisi mengganggu sisa masa jabatan Presiden Jokowi.

Hal itu disampaikan Fahri Hamzah dalam Adu Perspektif dengan tema 'Janji Politik Lama, Bersemi Kembali' yang digelar detikcom dan Total Politik, Rabu (8/2/2023). Kondisi politik nasional belakang ramai soal perjanjian pilpres Prabowo Subianto dan Anies Baswedan dan perjanjian utan piutang Anies kepada Sandiaga Uno.

Selengkapnya di halaman berikut

Simak Video 'Janji Politik Lama Bersemi Kembali':

[Gambas:Video 20detik]

Halaman 1 2 Selanjutnya


Jelang Pemilu 2024 beberapa Gubernur dijagokan maju sebagai Capres & Cawapres 2024, branding dan kejar-kejaran popularitas sedang terjadi, untuk mengambil hati masyarakat dan Parpol pengusung Capres & Cawapres nanti.

Meskipun perbandingan popularitas Anies Baswedan yang terbesar diantara tiga gubernur lainnya yang digadang-gadang sebagai calon presiden dan calon wakil presiden 2024. Dan sejumlah rilis yang keluar dari berbagai Lembaga survei, pengamat politik dan sosial media juga mengatakan demikian hasilnya, akan tetapi ada perbedaan data sentimen yang mempengaruhi popularitas keempat gubernur tersebut.

Pakar Komunikasi Digital dan Pengamat Media Sosial, Anthony Leong, menyampaikan data dari Kazee Media Monitoring bahwa ada tiga kriteria sentimen yang mempengaruhi tingkat popularitas tiga Gubernur dan satu mantan Gubernur tersebut. Yang pertama sentimen positif, kedua negatif, dan ketiga sentimen netral. Hasil analisa yang ditunjukkannya bahwa persentase sentimen positif terbesar popularitas adalah Khofifah Indar Parawansa sebanyak 78.7% dari jumlah perbincangannya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Terbesar kedua Ganjar Pranowo sebanyak 72.6%, terbesar ketiga Ridwan Kamil sebanyak 56.8% dan terakhir Anies Baswedan sebanyak 41.9%. Namun jumlah popularitas Khofifah paling sedikit diantara gubernur yang lain.

"Berdasarkan hasil analisa kami bahwa persentase sentimen terhadap Anies Baswedan data positifnya 41.9%, data negatifnya 35.6%, dan data netralnya sebesar 22.5%. Sentimen Ridwan Kamil data positifnya sebesar 56.8%, data negatifnya 20.9%, dan data netralnya 22.3%. Sentimen Ganjar Pranowo data positif sebesar 72.6%, data negatifnya 16.6%, dan data netralnya 10.8%. Terakhir sentimen Khofifah Indar Parawansa data positifnya sebesar 78.7%, data negatifnya 17.5%, dan data netralnya sebesar 3.8%. Pentingnya hadirkan program solutif agar mendapat dukungan dan sentimen positif dari masyarakat. Momentum untuk para kepala daerah yang sedang menjabat bisa terus bergerak hadirkan program kerja yang bisa menarik simpati masyarakat," ungkap Anthony.

Anthony menambahkan sentimen terkait empat gubernur tersebut bersumber dari platform sosial media, seperti News, Twitter, Facebook, Instagram, dan Youtube. Dimana sumber sentimen ini menentukan validasi perbincangan di sosial media. Ganjar Pranowo sentimen terbesar bersumber dari News sebesar 50.4%, Twitter sebesar 42.2% diikuti lainnya. Khofifah dari News sebesar 78.2%, Twitter sebesar 17.8%, Anies Baswedan sentimen dari News sebesar 26.8%, Twitter sebesar 61.4%. Ridwan Kamil sentimen dari News sebesar 25.0%, Twitter sebesar 71.7% disusul lainnya.

"Selanjutnya trend pergerakan data, Ganjar Pranowo untuk News naik 14% dan Twitter minus 32%, Anies Baswedan untuk News minus 25% dan Twitter naik 40%, Ridwan Kamil untuk News minus 48% dan Twitter naik 123%, dan Khofifah untuk News minus 1% dan Twitter naik 73%," ungkap Mahasiswa Doktoral Ilmu Komunikasi Unpad tersebut.

Anthony yang juga merupakan CEO Menara Digital menjelaskan bahwa jumlah hashtag data dari Ganjar Pranowo yang terbesar #ganjarpranowo dengan jumlah 15.9 ribu, Ridwan Kamil data hastag terbesarnya adalah #bersamajuara dengan jumlah 40.8 ribu, Anies Baswedan data hastag terbesarnya adalah #aniesnasdemout dengan jumlah 27.8 ribu, dan Khofifah data hastagnya adalah #kapoldajatim dengan jumlah 348.

"Disisi lain, jika kita lihat popularitas dari tolak ukur dari perbincangan di medsos memang Anies Baswedan tertinggi di angka 157.241. Jika dipresentasikan, perbincangan terhadap Anies sebesar 44,9 persen, Ridwan Kamil sebesar 27,8 persen, Ganjar Pranowo sebesar 22,8 persen, dan Khofifah sebesar 4,5 persen," tutup Anthony.


Ketua DPP PDIP Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul merespons pernyataan Waketum Gelora Fahri Hamzah yang menilai ada kegaduhan di koalisi pemerintahan yang akan mengganggu sisa masa jabatan Presiden Jokowi. Pacul menyebut republik ini sudah gaduh sejak lama.

"Cara pandang Fahri ya monggo, Pak Fahri gitu, silakan saja, bahwa kegaduhan republik ini sudah gaduh dari dulu," kata Pacul kepada wartawan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (9/2/2023).

Pacul lalu mengungkit Fahri yang dulu gaduh dengan ketua partai lamanya. Selain itu, menurutnya, Fahri juga gaduh saat masih menjabat wakil ketua DPR.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Pak Fahri Hamzah juga gaduh itu sama ketua partainya kan, gaduh dari dulu juga kan, sebagai Wakil Ketua DPR RI waktu itu gaduh sendiri," sambungnya.

Pacul menilai kegaduhan itu tidak akan mengganggu masa jabatan presiden. Sebab, menurutnya, masa jabatan presiden sudah sesuai dengan aturan.

"Secara UU kan selesai 5 tahun, sesuai perundang-undangan kan sudah ada aturannya, tapi intinya kegaduhan di republik ini sudah sangat gaduh," ungkapnya.

Sebelumnya, Fahri Hamzah menyentil kondisi dalam koalisi pemerintahan Jokowi yang dinilai gaduh. Menurut Fahri, gaduh dalam koalisi bisa mengganggu sisa masa jabatan Jokowi.

Hal itu disampaikan Fahri Hamzah dalam Adu Perspektif dengan tema 'Janji Politik Lama, Bersemi Kembali' yang digelar detikcom dan Total Politik, Rabu (8/2/2023). Kondisi politik nasional belakang ramai soal perjanjian pilpres Prabowo Subianto dan Anies Baswedan dan perjanjian utan piutang Anies kepada Sandiaga Uno.

Kegaduhan dalam koalisi Jokowi dinilai Fahri Hamzah tak perlu, karena berdampak pada sisa masa jabatan Jokowi. Hal tersebut berbanding terbalik dengan masa kepemimpinan Presiden RI ke-3 BJ Habibie yang menyelesaikan persoalan demokrasi hingga Timor Leste.

"Pertama misalnya keributan dalam koalisi, itu kan nggak perlu. Bagaimana koalisi yang menteri-menterinya masih menjabat 1 tahun 8 bulan dan sekali lagi ini lebih lama dari jabatan menteri-menterinya Pak Habibie, yang menyelesaikan begitu banyak masalah substansial di republik ini kok dibiarkan mereka itu pecah," ujar Fahri Hamzah.

Menurut Fahri, pertemuan petinggi partai koalisi Jokowi selama ini dinilai hanya terkesan bentuk silaturahmi. Namun, di dalamnya menurut Fahri ada keributan.

"Sekarang kan pura-pura seolah-olah mereka silaturahim, tapi tolong itu dikelola secara real sebagai suatu kesungguhan untuk tetap berkoalisi dalam pemerintah sehingga PR-PR ke depan itu betul-betul diselesaikan dengan baik begitu," ucap Fahri.


Kelompok relawan Ganjar Pranowo (GP) Mania batal mendukung Ganjar Pranowo dan membubarkan diri. Ketum Jokowi Mania (JoMan) Immanuel Ebenezer atau Noel mengaku masih mempertimbangkan mendukung Prabowo Subianto, Anies Baswedan, atau Puan Maharani pada Pilpres 2024.

"Itu kita masih dalam pertimbangan. Ya harapan kita pasti akan mendukung salah satulah. Entah itu Mas Anies, Mbak Puan, Pak Prabowo, ya kita pasti mendukung, nggak mungkin nggak. Kita kan sudah masuk dalam masalah politik. Ya nggak mungkin kita tidak mendukung dan diam," kata Noel kepada wartawan di DPP Jokowi Mania Nusantara (JoMan), Kebayoran Baru, Jaksel, Kamis (9/2/2023).

Setelah GP Mania membubarkan diri, ia menekankan bahwa pihaknya tidak akan menebar politik kebencian terhadap salah satu capres yang maju pada 2024. Saat ini ia sedang mencari capres yang cocok untuk diusungnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Tapi kita mau mendukung bukan basisnya politik kebencian. Kita tidak mau mendukung Mas Ganjar kemudian benci Anies dengan Mbak Puan, mendukung Prabowo benci dengan Ganjar, nggak mau kita. Kita mau mendukung seseorang basisnya gagasan ide program," ujarnya.

"Kita sedang mencari (capres untuk didukung). Kita lihat Mas Anies mengusung perubahan kita nggak tahu perubahannya apa. Kalau kemudian mengubah Jokowi itu kan kita nggak mau juga. Kita mau perubahan itu seperti apa. Misal kemudian Pak Prabowo bicara tentang Indonesia ke depan," ungkapnya.

Noel menyebutkan pembubaran GP Mania bukan dari suruhan pihak mana pun. Ia mengatakan pembubaran murni dari keputusannya karena melihat Ganjar Pranowo yang tidak memiliki gagasan.

"Gini, sekali lagi tadi sudah saya jawab ya, pertama, tidak suruhan pihak mana pun, khususnya Pak Jokowi atau arahan atau perintah-perintah juga dari PDIP. Ini murni riil kita melihat sosok orang yang kita harapkan ternyata tidak punya gagasan. Kedua, tidak punya keberanian, tidak punya nyali. Semoga ini menjadi kritikan buat dia adrenalinnya bergerak menjadi lebih berani," pungkasnya

GP Mania Resmi Bubar

Kelompok relawan Ganjar Pranowo (GP) Mania batal mendukung Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo maju capres 2024 dan resmi membubarkan diri. Relawan Jokowi Mania (JoMan), yang mendeklarasikan GP Mania, membubarkan diri dengan melepas kaus dan spanduk dukungan ke Ganjar.

"Berdasarkan kajian yang serius dan mendalam, DPP JoMan tidak lagi mendukung Ganjar Pranowo sebagai capres 2024 dan sekaligus membubarkan organisasi relawan Ganjar Pranowo Mania (GP Mania) di seluruh Indonesia, baik DPP, DPD,DPC, PSC, maupun ranting," kata Ketum GP Mania Immanuel Ebenezer atau Noel kepada wartawan di kantor DPP JoMan, Kebayoran Baru, Jaksel, Kamis (9/2).

Noel meminta segenap relawan satu suara dengan langkah tersebut. Selain itu, dia meminta para relawan tetap menunggu komando dari pengurus pusat terkait arah dukungan selanjutnya.

"DPP JoMan meminta kepada seluruh pengurus dan relawan JoMan tetap dalam satu barisan sambil menunggu arahan atau keputusan DPP JoMan akan diarahkan ke mana dukungan capres-cawapres untuk 2024 mendatang," lanjutnya.


Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Demokrat Benny K Harman menyoroti kewenangan KPK terkait masalah penindakan. Dia meminta KPK tidak tajam ke lawan dan lembek ke kawan ketika melakukan penindakan.

Waketum Demokrat ini awalnya menyampaikan pendapat terkait kinerja KPK. Ia menilai KPK tak perlu ada jika tidak melakukan penindakan.

"Berkenaan dengan kewenangan penindakan, itu kewenangan luar biasa. Ini yang buat KPK jadi begitu powerful, menakutkan, dalam tanda kutip. Tidak ada KPK tanpa penindakan, kalau bukan ini, ya nggak usah kita bikin KPK, mending serahkan ke kepolisian dan kejaksaan," kata Benny dalam rapat kerja Komisi III bersama KPK di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (9/2/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Benny menyebut ingin mengetahui SOP tahapan penindakan KPK. Termasuk sumber datangnya informasi yang diterima KPK, apakah dari masyarakat, audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), atau aparat penegak hukum (APH).

"Dengan demikian, Pak Ketua, tidak ada kesan tebang pilih, tidak ada kesan KPK sepertinya sangat tajam dalam penegakan khususnya dalam penindakan kasus-kasus korupsi. Tapi tidak cukup di situ dia, tajam sekali ke bawah, tapi lumpuh ke atas," tutur Benny.

"Tambah lagi yang lain, Pak Arsul Sani, tajam sekali ke lawan, tapi lembek sekali ke teman. Bisa saja kita bilang 'masa sih?' Itu yang tadi yang saya bilang kesan. Namanya kesan bisa saja salah," lanjut dia.

Lebih lanjut Benny mengatakan semestinya, setelah ada pelaporan, KPK langsung menindaklanjuti. Dia berharap KPK tidak mengatakan seseorang sebagai tersangka tanpa adanya penjelasan.

"Jangan ujug-ujug si A jadi tersangka, si B jadi tersangka atau apa dan sebagainya. Kita ingin tahu proses ini, SOP-nya seperti apa. Saya rasa bukan karena kita nggak suka, tapi dukung penuh. Kewenangan sudah kita kasih," ujar Benny.

Benny lalu bicara soal Indonesia yang tengah memasuki musim politik. Ia lalu menyinggung Anies Baswedan di kasus Formula E.

"Apalagi ini musim politik. Kalau pemilunya ditunda, ya bagus, (maka) nggak muncul inilah (penindakan KPK karena tebang pilih). Artinya bagusnya, isu ini nggak muncul," tutur Benny.

"Bukan saya setuju, itulah kesimpulan Pak Johan Budi ini, ujung-ujung-nya saja yang diambil. Maksud saya tadi, kalau pemilu ditunda, persoalan ini yang politik tadi, misalnya Anies Formula E, kan akibat ini. Jadi tersangka atau tidak, ini kan akibat pemilu dalam waktu dekat. Coba pemilu 2027, mungkin nggak ada isu ini," lanjutnya.

Simak juga Video: Respons Dewas soal Isu KPK Paksakan Penyelidikan Formula E

[Gambas:Video 20detik]


Waketum Partai Gelora Fahri Hamzah berbicara tentang isu perjanjian politik yang sedang ramai dibahas. Bagi Fahri Hamzah, perjanjian politik yang dibuat di negara ini masih absurd karena tak diatur negara.

"Kenapa dalam politik Indonesia ada janji-janji keperdataan dalam jalan menuju negara. Sebab, harusnya perjanjian keperdataan dalam politik itu tidak dikenal. Menurut saya, perlu digarisbawahi semua pihak, supaya membaca akar dari masalahnya itu karena sistem politik dan sistem pemilu kita itu tidak mengatur penjadwalan yang rigid, sehingga karena tidak ada penjadwalan yang rigid itu, siapa yang maju sekarang, siapa yang maju besok, tidak diatur," kata Fahri Hamzah dalam talk show Adu Perspektif kolaborasi detikcom dan Total Politik, Rabu (8/3/2023) malam.

Fahri menegaskan tidak ada aturan yang mendasari perjanjian politik ataupun pembentukan koalisi di negara ini. Sekalipun dibuat secara terbuka, Fahri menilai, perjanjian-perjanjian politik yang dibuat di luar jadwal pemilu tetaplah sebagai hal yang absurd.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Adanya orang-orang yang membuat kesepakatan keperdataan di luar jadwal negara itu sama absurdnya dengan orang membuat kesepakatan di luar 7-13 September 2023, itu nggak ada itu," ujar Fahri.

Fahri menyebut perjanjian-perjanjian politik yang dibuat di luar jadwal pemilu tak mengikat, tak bisa ditagih, dan tak bisa dituntut jika dilanggar, karena tak ada aturan yang mendasari. Oleh karenanya, dia menilai perlu dibuat aturan soal perjanjian politik atau koalisi.

"Bagian dari perbaikan kita ke depan adalah mengatur penjadwalan pemilu itu lebih sistematis. Yang kedua aturan tentang metode penjadwalan dan metode pencalonan itu harus diatur dengan undang-undang supaya yang mengikat kita sebagai koalisi. Saya pernah mengusulkan Undang-Undang Koalisi kan, itu ada. Kalau tidak, memang semuanya jadi aneh," ulas Fahri.

"Makanya saya terus terang dengan segala maaf saya kepada semua orang yang histeris dan histeria, mohon maaf, itu tidak ada aturannya. Jadi kalau misalnya hari ini ada partai membuat perjanjian di depan umum, lalu disambut di daerah-daerah, tidak diterima oleh negara," imbuh Fahri.

Isu Perjanjian Politik Anies-Sandi dan Gerindra

Awal mula isu perjanjian politik ini ramai ke publik adalah ketika Sandiaga Uno berbicara tentang perjanjian tertulis Anies dan Prabowo ketika dia diundang menjadi tamu YouTuber Akbar Faisal. Sandiaga ditanya soal potongan video Anies yang bicara tidak akan maju pilpres jika Prabowo juga maju sebagai capres hingga soal perjanjian tertulis waktu itu.

"Sosok Fadli Zon itu yang mungkin cukup sentral, akhirnya melihat, merumuskan, dan meramu dari tiga kubu itu. Waktu itu kan ada saya, Pak Prabowo, dan Pak Anies, dan dia yang meramu itu dalam sebuah perjanjian yang dia tulis tangan sendiri," ujar Sandiaga, dilansir detikNews, Senin (30/1).

Selang beberapa hari kemudian, Erwin Aksa, Wakil Ketua Umum Golkar yang juga pendukung Anies-Sandi di Pilkada DKI 2017, mengungkapkan ada cerita utang piutang antara mantan paslon cagub dan cawagub itu. Anies disebutnya meneken surat peminjaman uang Rp 50 miliar dengan Sandiaga.

"Intinya kalau tidak salah itu perjanjian utang piutang barangkali ya. Ya pasti yang punya duit memberikan utang kepada yang tidak punya duit. Kira-kira begitu. Karena yang punya likuiditas itu Pak Sandi kemudian memberikan pinjaman kepada Pak Anies," ujar Erwin.

Sementara itu, Fadli Zon menanggapi informasi perjanjian Anies dan Prabowo hingga utang piutang dengan Sandiaga. Dia membenarkan ada perjanjian berkaitan Pilkada 2017 antara Anies dan Prabowo, namun perjanjian itu tidak ada kaitan soal utang Anies ke Sandi.

"Kebetulan saya mendraf, saya menulis, ada 7 poin. Kalau itu urusannya pilkada. (soal utang Rp 50 miliar) seperti kata Pak Sandiaga tadi, tanya saja Pak Sandiaga, ada beberapa hal lain termasuk terkait dengan keuangan saya tidak tahu. Yang saya tahu pada waktu awal itu saya yang mendraf perjanjian untuk Pilkada DKI," ujar Fadli, Senin (6/1).

Dalam kesempatan yang sama, Prabowo Subianto menyampaikan soal politik bersih dan kotor saat pidato HUT Gerindra ke-15. Ungkapan Prabowo saat pidato seolah-olah tengah menyindir seseorang tidak bisa menepati janjinya.

"Ada yang mengatakan Prabowo sering dibohongi, Prabowo sering dikhianati, tidak ada masalah! Yang penting adalah Prabowo tidak bohong dan tidak berkhianat," ucap Prabowo, Senin (6/1).

Simak juga Video: Sandiaga Ungkap Perjanjian Politik Anies-Prabowo soal Pilpres

[Gambas:Video 20detik]


Anak Agung Ngurah Panji Astika membeberkan alasannya bergabung ke Partai Gerindra. Tokoh Puri Anom Tabanan itu sebelumnya merupakan kader Partai NasDem. Ia mengundurkan diri dari partai besutan Surya Paloh pada Oktober 2022.

Panji Astika mengaku masih perlu ruang untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat setelah mundur dari NasDem. "Saya juga perlu untuk mengabdi ke masyarakat. Khususnya di bidang politik," kata Panji Astika kepada detikBali, Kamis (9/2/2023).

Panji Astika belum mengetahui proses administrasi keanggotaannya di Partai Gerindra. Namun, ia yakin proses itu sedang berjalan dan siap menjalankan tugas partai.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Ke mana saja nanti ditugaskan saya siap. Begitu juga di Pemilu 2024. Saya siap maju kalau memang ditugaskan," tukasnya.

Bahkan Panji Astika menyebutkan, saat ini ia sudah masuk ke dalam kepengurusan sayap Partai Gerindra. Ia menjadi penasihat di Purnawirawan Pejuang Indonesia Raya (PPIR).

Diberitakan sebelumnya, kabar bergabungnya Panji Astika ke Partai Gerindra diungkapkan oleh Ketua DPC Partai Gerindra Tabanan I Putu Gede Juliastrawan. Keanggotaan Panji Astika di Gerindra telah dikuatkan secara administrasi dengan terbitnya kartu tanda anggota atau KTA.

"Iya benar (Panji Astika gabung ke Partai Gerindra)," kata Juliastrawan.

Menurut Juliastrawan, bergabungnya Panji Astika telah melalui komunikasi yang relatif lama. Wawan mengatakan, upaya merangkul Panji Astika tersebut merupakan bagian dari langkah politik Gerindra menatap Pemilu 2024.

"Saya lupa mulai kapan penjajakannya. Kalau tidak salah dua mingguan setelah Beliau (Panji Astika) mundur (dari NasDem)," imbuh Wawan, sapaan Putu Gede Juliastrawan.

Untuk diketahui, Panji Astika mundur dari NasDem sehari setelah Anies Baswedan dideklarasikan sebagai calon presiden 2024, Selasa (4/10/2022). Tokoh Puri Anom, Tabanan, itu sebelumnya menduduki posisi Wakil Ketua Bidang Hubungan Eksekutif di DPW NasDem Bali.

Panji Astika mengakui perbedaan pilihan politik pasca deklarasi Anies Baswedan sebagai capres menjadi alasan pengunduran dirinya. "Sudah tidak cocok. Daripada nanti di dalam tidak cocok, lebih baik saya keluar," kata Panji Astika terkait pengunduran dirinya dari NasDem, Rabu (5/10/2022).

Rapat Komisi III-Polri, Fraksi NasDem Singgung Netralitas Kepala Daerah


Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengucapkan selamat Hari Pers Nasional 2023. Dia berharap media-media di Indonesia bisa terus profesional dan tepercaya dalam memberikan informasi yang benar.

"Saya menyampaikan selamat Hari Pers Nasional, 9 Februari 2023. Semoga media kita, pers Indonesia semakin profesional, berkualitas, dan tepercaya. Pers Indonesia harus terus menghadirkan informasi terpercaya untuk mendorong kemajuan dan bisa mempersatukan bangsa," ujar Cak Imin seperti dalam keterangannya, Kamis (9/2/2023).

Menurutnya, sejak era pra kemerdekaan, pers Indonesia memegang peranan yang sangat penting dalam mengawal pembangunan bangsa, lalu pada era-era pra kemerdekaan, pers berfungsi sebagai corong informasi dan sebagai alat propaganda untuk mewujudkan kemerdekaan bangsa. Setelah itu, di era kemerdekaan dan setelahnya, pers Indonesia berhasil menjalankan perannya untuk mendorong kemajuan bangsa.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Kini, di era modern, Cak Imin menilai media memiliki tantangan yang tidak mudah, terlebih informasi saat ini tersaji dengan sangat bebas. Pers memiliki tugas untuk terus mengawal pembangunan, sekaligus bisa memberikan informasi yang mendidik, informatif, akurat, dan bisa dipertanggungjawabkan.

"Jangan sampai karena mengejar 'clickbait', rating, lantas media profesional malah ikut-ikutan menyebarkan informasi yang sesat, judul-judul berita yang manipulatif hanya agar beritanya dibaca. Saya sangat yakin, media yang profesional, memberikan informasi-informasi yang benar, mendidik, selamanya akan tetap punya pembacanya sendiri dan dicintai masyarakat," ucapnya.

Cak Imin juga berharap pemerintah bisa mendorong keberlangsungan dan kemajuan Pers Indonesia. Dia menyinggung banyak media-media yang saat ini gulung tikar.

"Banyak media yang gulung tikar karena tidak bisa bersaing di era kebebasan saat ini. Koran-koran banyak yang tutup. Tentu ini harus juga menjadi perhatian pemerintah agar bagaimana bisa mendukung keberlangsungan industri media. Jangan sampai yang berjaya hanya Google, Facebook, dan platform-platform digital lainnya sementara pers kita menderita," katanya.

Simak juga Video: Jelang Pemilu 2024, Jokowi Harap Media Tetap Idealis-Objektif

[Gambas:Video 20detik]


Putra almarhum Haji Lulung, Guruh Tirta Lunggana, mengungkap rencana bergabung ke salah satu parpol pro-Anies Baswedan selepas hengkang dari PPP. Guruh memberi isyarat bakal bergabung bersama partai yang identik dengan warna biru.

"Iya, pastinya (partai pro-Anies). Pokoknya warna biru yang pasti," kata Guruh saat dihubungi, Kamis (9/2/2023).

Sekadar informasi, 2 dari 3 partai pengusung Anies Baswedan pada 2024 identik dengan warna biru, yaitu Partai NasDem dan Partai Demokrat.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Dicoret dong ya kalau nggak dukung (Anies). Pokoknya clue-nya biru, tuh," jelasnya.

Guruh mengaku hendak mendaftarkan diri lagi sebagai calon legislatif (caleg) DPRD DKI setelah menentukan kendaraan politiknya. Sejauh ini pertemuan dengan kedua partai berlangsung positif. Dia juga berencana memberikan keputusan maksimal akhir bulan mendatang.

"Yang pasti dua partai itu baguslah, terima dengan baik. Insyaallah akhir bulan dan mengerucut itu," sambungnya.

Bertemu Partai Demokrat

Sebelumnya, Guruh Tirta Lunggana melakukan kunjungan ke Partai Demokrat. Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani mengatakan kunjungan itu dalam rangka silaturahmi.

"Saat ini putra Haji Lulung beserta rombongan sedang kami terima di Bappilu DPP Partai Demokrat," kata Kamhar saat dihubungi, Selasa (7/2/2023).

Kamhar mengatakan Partai Demokrat terbuka terhadap siapa pun yang ingin bergabung. Dia menyebut Demokrat sangat membuka diri jika anak almarhum Haji Lulung tersebut akan bergabung.

Menurutnya, ada kesamaan antara tujuan Koalisi Perubahan dan anak almarhum Haji Lulung tersebut. Selain itu, Kamhar mengatakan suasana politik di Partai Demokrat akan lebih cocok dengan Guruh Tirta, yang merupakan generasi muda.

"Kita menangkap ada aspirasi dan komitmen perjuangan yang sama, yaitu perubahan dan perbaikan yang mesti diwujudkan melalui figur pemimpin perubahan, yakni Mas Anies, pada pilpres mendatang," ungkapnya.

"Apalagi Partai Demokrat, yang kini dipimpin Mas Ketum AHY selaku ketum partai parlemen termuda, juga banyak diisi anak muda dalam kepengurusannya, tentunya atmosfer politik dan suasananya akan lebih pas dan lebih nyaman bagi politisi muda seperti Mas Guruh Tirta," imbuh Kamhar.

Anak Haji Lulung Akan Bertemu AHY

Guruh juga akan bertemu Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Pertemuan itu direncanakan pertengahan Februari.

"Tadi Mas Mujiono menyampaikan akan diaturkan silaturahminya (Guruh Tirta dengan AHY) di bulan Februari ini," kata Kamhar kepada wartawan, Selasa (7/2/2023).

Guruh Tirta sudah melakukan kunjungan ke Bappilu Partai Demokrat. Dalam kunjungan itu, juga membahas terkait rencana pertemuan Guruh Tirta dengan AHY.

"Rencananya minggu kedua atau minggu ketiga (bulan ini)," ujarnya.

Simak Video: NasDem Terbuka Jika Anak Haji Lulung Mau Gabung

[Gambas:Video 20detik]


Wakil Ketua Umum (Waketum) Gerindra Habiburokhman merespons pernyataan Waketum Gelora Fahri Hamzah soal teori bohir politik dalam perjanjian pilpres dan perjanjian utang-piutang yang membawa-bawa nama Prabowo Subianto, Sandiaga Uno, dan Anies Baswedan. Habiburokhman menepis pihaknya melibatkan bohir dalam pembiayaan Pilgub DKI Jakarta 2017 lalu.

"Saya nggak berani tafsirkan pernyataan Pak Fahri. Memang pembiayaan Pilgub DKI Jakarta 2017 lalu cukup mahal," kata Habiburokhman kepada wartawan, Kamis (9/2/2023).

Habiburokhman buka-bukaan pembiayaan politik Gerindra ditopang secara bersama-sama di kalangan kader saat itu. Menurutnya, setiap kader menyerahkan iuran dengan nominal yang berbeda-beda.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Tapi setahu saya saat itu kami mengatasinya bukan dengan melibatkan bohir, kami menerapkan sistem gotong royong," ujarnya.

"Saat itu seluruh anggota DPR RI Gerindra iuran minimal Rp 200 juta per orang. Begitu juga seluruh anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten dengan nilai yang lebih kecil. Di bidang advokasi para pengacara ACTA (Advokat Cinta Tanah Air) juga membiayai aktivitas advokasi dengan iuran," lanjut dia.

Namun demikian, dia pun tak menutup kemungkinan soal Anies yang diisukan terlibat perjanjian utang-piutang dengan Sandiaga Uno sebesar Rp 50 miliar pada Pilgub DKI lalu.

"Kalau Pak Sandi meminjamkan Rp 50 M kepada Pak Anies ya mungkin saja," katanya.

Fahri Bicara Teori Bohir Politik

Sebelumnya diberitakan, Fahri Hamzah membicarakan soal isu perjanjian pilpres hingga perjanjian utang piutang yang membawa-bawa nama Prabowo Subianto, Sandiaga Uno, dan Anies Baswedan. Fahri Hamzah mengungkap teori bohir politik soal perjanjian dan pembiayaan politik.

"Ya itu tadi karena ada kekosongan, kekosongan pembiayaan. Jelas lah bahwa pembiayaan politik kita ini itu yang saya bilang tadi, teori bohir ini," kata Fahri Hamzah dalam Adu Perspektif dengan tema 'Janji Politik Lama, Bersemi Kembali' yang digelar detikcom dan Total Politik, Rabu (8/2).

Farhri Hamzah menjelaskan apa maksud bohir politik dalam pepolitikan nasional. Bohir politik ini, kata Fahri, yang memegang dokumen perjanjian hingga dokumen pinjaman biaya politik.

"Sebenarnya tadi kan kan bohir ini kan sebenarnya yang belum kita tahu soal bohir. Siapa yang disebut bohir dalam apa, siapa yang memegang dokumen terakhir. Itu bohir, itu, dalam pembiayaan politik yang tidak jelas pemegang dokumen terbanyak itu adalah bohir," ujar Fahri.

"Karena orang-orang itu bikin perjanjian tapi terakhir ini ada yang pegang teks besarnya, naskah besarnya lah yang paling banyak. Oh si ini pinjam sekian, si ini pinjam sekian, si ini pinjam sekian dan itu ada di tangan satu-dua orang," sambungnya.

Menurut Fahri Hamzah soal bohir politik ini banyak contohnya, tak hanya terkait perjanjian dan utang piutang Prabowo, Sandiaga, dan Anies. Sebab, Fahri menyadari pembiayaan politik di Tanah Air cukup mahal.

"Tapi ini semua sebenarnya karena ketidakjelasan kita dalam sistem pembiayaan politik. Biayanya terlalu mahal, perangnya terlalu ugal-ugalan ini Thai boxing ini sehingga kemudian memaksa kita untuk mencari sumber pembiayaan yang sangat besar di luar mekanisme pembiayaan yang bisa kita selenggarakan secara formil, sekian jatah orang individual, sekian jatah untuk perusahaan misalnya gitu," ucapnya.


Ketua DPD Partai Gerindra Sumbar Andre Rosiade secara tegas mengatakan Prabowo Subianto masih menjadi pilihan utama masyarakat Sumatera Barat (Sumbar) pada Pemilu 2024. Dia menyebut Prabowo sebagai 'presidennya' orang Sumbar.

"Tentunya, Pak Prabowo masih akan menjadi 'presidennya' orang Sumbar dan insyaallah menang secara nasional, menggantikan Pak Jokowi 2024 mendatang," kata Andre Rosiade dalam keterangannya, Kamis (9/2/2023).

Andre Rosiade meyakini Prabowo Subianto tidak hanya akan unggul di Sumbar pada 2024. Dia meyakini Prabowo akan menang secara nasional pada Pemilu 2024 karena saat ini banyak lembaga survei yang menempatkan Prabowo di posisi teratas siapa yang akan dipilih pada Pilpres 2024.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Lebih lanjut, Andre mengatakan hasil survei terbaru dari Political Weather Station (PWS) menyatakan Prabowo Subianto merupakan bakal calon presiden (capres) dengan elektabilitas tertinggi. Bahkan di survei ini, kata dia, tingkat keterpilihan Menteri Pertahanan itu jauh mengalahkan bakal capres lainnya, seperti Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan.

"Kami baca, sebanyak 31,2 persen responden mengaku akan mencoblos Prabowo ketika ditanya pilihannya apabila pilpres digelar akhir Januari 2023. Bakal capres dengan elektabilitas tertinggi kedua adalah Ganjar Pranowo sebesar 20,5 persen, lalu diikuti Anies Baswedan dengan elektabilitas 19,8 persen," katanya.

Kemudian, Andre menyebut ada empat faktor yang membuat Prabowo Subianto mendulang elektabilitas tertinggi. Pertama, kinerja Prabowo sebagai Menteri Pertahanan RI terus diapresiasi publik dan menempatkan Prabowo sebagai menteri terbaik selama pemerintahan Jokowi jilid II.

Kedua, sikap kenegarawanan Prabowo semakin teruji dan paling menonjol dibandingkan capres mana pun. Ketiga, endorsement yang berulang kali disampaikan Presiden Jokowi terhadap pencapresan Prabowo.

"Faktor terakhir adalah karena Prabowo sudah mendapatkan dukungan solid dari partainya, Gerindra. Beda dengan kompetitornya," imbuhnya.

Bukan hanya Andre, Wakil Ketua DPD Partai Gerindra Sumbar yang juga Ketua Fraksi Gerindra DPRD Sumbar Hidayat juga meyakini Prabowo masih unggul di Sumbar meski persentasenya tak akan sebesar 2019. Dia tak menampik majunya Anies berpotensi mengurangi suara Prabowo, tapi tidak akan terlalu signifikan.

Selain itu, Hidayat tak menampik bahwa masuknya Prabowo ke kabinet sempat mendapatkan kritik dari banyak pihak. Namun saat ini terbukti masuknya Prabowo membawa beberapa keuntungan.

"Pertama, bangsa tak terpecah belah. Kedua, Prabowo termasuk menteri yang berprestasi," imbuhnya.

Lihat juga Video 'Ternyata Prabowo Perintahkan Kader Tak Ungkit Perjanjian Anies':

[Gambas:Video 20detik]


Ketum JoMan Immanuel Ebenezer atau Noel akan membubarkan GP Mania setelah batal mendukung Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo maju sebagai capres pada 2024 karena dinilai miskin gagasan. Ganjarist, relawan Ganjar lainnya, tak sependapat dengan pandangan itu.

Mulanya Plt Ketua Umum Kornas Ganjarist, Kris Tjantra, mengatakan pihaknya menghargai langkah Ketum Relawan JoMan Immanuel Ebenezer atau Noel, yang belakangan membubarkan relawan GP Mania. Kris mengatakan langkah Noel itu wajar dalam kehidupan demokrasi.

"Saudara Noel ingin membubarkan atau menarik dukungan tidak mendukung Ganjar Pranowo lagi melalui GP Mania, ya itu adalah bagian dari kehidupan berdemokrasi. Jadi itu kami melihat itu hal yang wajar, yang biasa," kata Kris saat dihubungi, Kamis (9/2/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Namun Kris mengaku tak sepakat dengan pandangan Noel yang menilai Ganjar miskin gagasan. Dia menyebutkan sejumlah faktor Ganjar cocok maju nyapres pada 2024.

"Tapi kami melihatnya begini, jadi apa yang disampaikan oleh Saudara Noel bahwa Ganjar ini miskin gagasan itu, menurut kami, kami tidak sepakat. Karena sampai saat ini Ganjarist mendukung calon seperti Pak Ganjar ya kami melihat bahwa Pak Ganjar ini, satu, merakyat. Kedua, pemimpin yang punya jiwa kreatif. Dan ketiga, beliau juga sangat-sangat peduli dengan masyarakat," ujar Kris.

"Jadi kami tidak sepakat kalau, misalnya, dikatakan tidak punya gagasan. Kami melihatnya itu hanyalah jawaban orang yang ketika mendukung mengatakan yang manis-manis, ketika tidak mendukung mengatakan yang tidak manis. Itu mah biasalah," imbuhnya.

Lantas, Kris menilai pernyataan Noel itu tidak konsisten. Dia pun mengungkit Noel kerap memperlihatkan dukungan ke sosok potensial capres lain saat masih mendukung Ganjar.

"Ya kami melihatnya sampai saat ini Noel ini kan dari dulu seperti itu. Ketika itu kan beliau pada saat mendukung Ganjar beliau pernah ber-statement memuji Prabowo cocok untuk dimajukan sebagai presiden-lah. Pernah dia menyampaikan dia memuji Anies-lah," katanya.

"Jadi semuanya pun yang bagi dia bagus itu dia puji cocok jadi presiden. Jadi kami melihat adalah, dia tidak punya konsistensi, tidak punya komitmen," sambungnya.

Alasan GP Mania Bubar

Diberitakan sebelumnya, Noel menyampaikan batal mendukung Ganjar Pranowo maju sebagai capres pada 2024. Noel mengungkapkan salah satu alasannya karena Ganjar dinilai miskin gagasan.

"Kita nggak dukung Ganjar lagi salah satunya kita lihat Ganjar miskin gagasan," kata Noel saat dihubungi detikcom, Rabu (8/2).

Noel menuturkan pihaknya juga tidak tahu pasti apakah Ganjar memiliki niat menjadi capres. Untuk itu, kata Noel, pembubaran relawan Ganjar Pranowo Mania yang sudah dia bentuk tetap akan dilakukan.

"Dan kita nggak tahu apa Ganjar benar-benar mau nyapres atau tidak. Kita tetap (bubarkan relawan Ganjar) nggak berubah," tuturnya.

Noel mengaku sudah memberi tahu Ganjar soal rencana pembubaran Relawan Ganjar Pranowo Mania. Pemberitahuan itu disampaikan melalui pesan singkat.

"Udah (bilang Ganjar), saya udah bilang (lewat) WhatsApp. Pengurus saja (yang datang pembubaran)," imbuhnya.

Tonton juga Video: Ke Mana Haluan Ketum JoMan Usai Batal Dukung Ganjar di 2024?

[Gambas:Video 20detik]


Waketum Partai Gelora Fahri Hamzah menilai ada kegaduhan dalam koalisi pemerintahan yang akan mengganggu sisa masa jabatan Presiden Jokowi. Merespons itu, Waketum PAN Viva Yoga Mauladi mengatakan tensi politik menjelang Pemilu 2024 yang meninggi merupakan suatu kewajaran.

"Adanya tensi politik meninggi dalam rangka penjajakan koalisi menjelang pendaftaran pasangan calon di Pilpres 2024 antar partai politik adalah suatu keniscayaan saja," kata Viva kepada wartawan, Kamis (9/2/2023).

Viva mengatakan adanya perdebatan dalam proses politik ialah hal wajar. Dia menegaskan perdebatan itu tidak akan mengganggu kinerja pemerintahan.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Adanya keributan, perdebatan, berbalas pantun politik saat ini adalah bagian dari proses politik yang harus dilalui. InsyaAllah tidak akan mengganggu kinerja dan fokus pemerintah," ujar dia.

Meski begitu, Viva mengatakan silaturahmi antar parpol dilakukan untuk saling mencocokan visi misi. Karena, menurut dia, dengan pencocokan itu akan menciptakan pemilu yang berkualitas.

"Mencari format, mencocokkan kepentingan dan energi, serta merumuskan figur yang tepat dalam berkoalisi partai di pilpres menjadi agenda penting dalam menciptakan pemilu yang berkualitas," tuturnya.

Sebelumnya, Waketum Partai Gelora Fahri Hamzah menyentil kondisi dalam koalisi pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang dinilai gaduh. Menurut Fahri, gaduh dalam koalisi mengganggu sisa masa jabatan Presiden Jokowi.

Hal itu disampaikan Fahri Hamzah dalam Adu Perspektif dengan tema 'Janji Politik Lama, Bersemi Kembali' yang digelar detikcom dan Total Politik, Rabu (8/2/2023). Kondisi politik nasional belakang ramai soal perjanjian pilpres Prabowo Subianto dan Anies Baswedan dan perjanjian utan piutang Anies kepada Sandiaga Uno.

Kegaduhan dalam koalisi Jokowi dinilai Fahri Hamzah tak perlu, karena berdampak pada sisa masa jabatan Jokowi. Hal tersebut berbanding terbalik dengan masa kepemimpinan Presiden RI ke-3 BJ Habibie yang menyelesaikan persoalan demokrasi hingga Timor Leste.

"Pertama misalnya keributan dalam koalisi, itu kan nggak perlu. Bagaimana koalisi yang menteri-menterinya masih menjabat 1 tahun 8 bulan dan sekali lagi ini lebih lama dari jabatan menteri-menterinya Pak Habibie, yang menyelesaikan begitu banyak masalah substansial di republik ini kok dibiarkan mereka itu pecah," ujar Fahri Hamzah.

Menurut Fahri, pertemuan petinggi partai koalisi Jokowi selama ini dinilai hanya terkesan bentuk silaturahmi. Namun, di dalamnya menurut Fahri ada keributan.

"Sekarang kan pura-pura seolah-olah mereka silaturahim, tapi tolong itu dikelola secara real sebagai suatu kesungguhan untuk tetap berkoalisi dalam pemerintah sehingga PR-PR ke depan itu betul-betul diselesaikan dengan baik begitu," ucap Fahri.

Simak Video 'Janji Politik Lama Bersemi Kembali':

[Gambas:Video 20detik]


Ketum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin beserta jajarannya rencana akan bertemu dengan Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto beserta jajarannya di Istora Senayan besok. Kedua partai rencananya akan bicara terkait Pemilu 2024.

Rencana pertemuan itu disampaikan oleh Waketum PKB Jazilul Fawaid. Dia menyebut kedua partai akan bertemu Jumat (10/2), pukul 08.00 WIB.

"Infonya sih, InsyaAllah besok jam 08.00 pagi di Istora Senayan," kata Jazilul saat dikonfirmasi, Kamis (9/2/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Jazilul mengatakan pertemuan itu tidak akan terlalu serius. Dia menyebut Cak Imin dan Airlangga Hartarto juga akan hadir langsung di pertemuan itu.

"Ya jalan santai sambil nyari tempat kongkow untuk ngopi, guyonan, dan sarapan. Ya, langsung Gus Muhaimin dan Pak Airlangga, Ketum PKB dan Ketum Golkar akan bertemu didampingi jajaran elite/punggawa masing-masing partai," ucapnya.

Anggota Komisi III DPR ini menyebut kedua partai akan bicara soal Pemilu 2024. Selain itu, menurutnya perihal koalisi juga akan dibicarakan.

"Agendanya sersan (serius tapi santai), apalagi kalau bukan ngobrolin seputar pemilu 2024 dan dinamika koalisi," ujar dia.

Simak Video 'Cak Imin Ungkap Strategi PKB Hadapi Pemilu 2024:

[Gambas:Video 20detik]


Waketum Partai Gelora Fahri Hamzah menyentil kondisi dalam koalisi pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang dinilai gaduh. Menurut Fahri, gaduh dalam koalisi mengganggu sisa masa jabatan Presiden Jokowi.

Hal itu disampaikan Fahri Hamzah dalam Adu Perspektif dengan tema 'Janji Politik Lama, Bersemi Kembali' yang digelar detikcom dan Total Politik, Rabu (8/2/2023). Kondisi politik nasional belakang ramai soal perjanjian pilpres Prabowo Subianto dan Anies Baswedan dan perjanjian utang piutang Anies kepada Sandiaga Uno.

"Sebenarnya saya juga ingin menyampaikan kepada semua kabinet, dan khusus kepada Pak Jokowi sebenarnya, 1 tahun 8 bulan ini masih panjang digunakan untuk konsolidasi transisi politik ini. Makanya seharusnya orang kayak Pak Mahfud Md itu bantuin beliau untuk ini," kata Fahri Hamzah.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Kegaduhan dalam koalisi Jokowi dinilai Fahri Hamzah tak perlu, karena berdampak pada sisa masa jabatan Jokowi. Hal tersebut berbanding terbalik dengan masa kepemimpinan Presiden RI ke-3 BJ Habibie, yang menyelesaikan persoalan demokrasi hingga Timor Leste.

"Pertama misalnya keributan dalam koalisi, itu kan nggak perlu. Bagaimana koalisi yang menteri-menterinya masih menjabat 1 tahun 8 bulan dan sekali lagi ini lebih lama dari jabatan menteri-menterinya Pak Habibie, yang menyelesaikan begitu banyak masalah substansial di republik ini kok dibiarkan mereka itu pecah," ujar Fahri Hamzah.

Menurut Fahri, pertemuan petinggi partai koalisi Jokowi selama ini dinilai hanya terkesan bentuk silaturahmi. Namun di dalamnya, menurut Fahri, ada keributan.

"Sekarang kan pura-pura seolah-olah mereka silaturahim, tapi tolong itu dikelola secara riil sebagai suatu kesungguhan untuk tetap berkoalisi dalam pemerintah sehingga PR-PR ke depan itu betul-betul diselesaikan dengan baik, begitu," ucap Fahri.

Selama ini, bagi Fahri isu yang ramai di publik tak substansial, sehingga mengganggu masa jabatan Jokowi. Fahri berharap banyak kepada PDIP hingga Gerindra untuk menjaga konsolidasi di sisa masa pemerintah Jokowi.

"Saya lebih mengharapkan itu, termasuk kepada Gerindra, baik Gerindra maupun PDIP, itu masih dalam satu koalisi, harusnya berbicara kembali itu. Jangan sampai Presiden merasa 'Saya ini masih 1 tahun 8 bulan kok saya ditinggal', kan nggak baik begitu. Makanya menurut saya terlalu lama kita ngomongin ini mengganggu Presiden," imbuhnya.


Relawan Jokowi Mania (JoMan) batal mendukung Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, maju sebagai capres di 2024. Akankah JoMan mendukung tokoh lain di Pilpres 2024?

"Pertama, sepertinya JoMan sudah lelah jadi relawan tanpa partai politik dan mencoba dunia baru untuk terjun ke politik praktis. Misalnya bergabung dengan parpol tertentu dan jadi caleg 2024 nanti. Sebab, relawan perlahan mulai lentur daya magis politiknya. Kekuatan politik Relawan sudah dianggap masa lalu yang tak lagi bisa mengintervensi keputusan partai politik," kata Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno kepada wartawan, Rabu (8/2/2023).

Adi menuturkan kemungkinan lain bisa jadi karena JoMan ingin merubah dukungan. Menurutnya segala kemungkinan bisa terjadi termasuk putar setir dukungan yang dinilai sebagai hal biasa dalam demokrasi.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kedua, mungkin juga JoMan ingin ganti suasana dengan usung capres lain. Misalnya usung Prabowo atau Anies. Di berbagai kesempatan mantan ketum JoMan sangat mungkin mendukung siapapun di pilpres perkara biasa dalam demokrasi," imbuhnya.

Meski demikian, Adi mengatakan hanya JoMan dan Tuhan yang mengetahui apa alasan pasti tak lagi mendukung Ganjar. Dia menyebut publik condong menafsirkan dua kemungkinan tersebut.

Sebelumnya,Ketum JoMan Immanuel Ebenezer atau Noel mengumumkan akan membubarkan relawan Ganjar Pranowo Mania. Pembubaran dilakukan karena tidak lagi mendukung Ganjar di 2024.

"Pembubaran relawan Ganjar Pranowo Mania," kata Noel kepada wartawan, Selasa (7/2/2023).

Noel menyebut agenda pembubaran relawan Ganjar Pranowo Mania digelar Kamis depan di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Noel memastikan tidak lagi menjadi pendukung Ganjar Pranowo.

"Yang pasti, 2024 kita tidak dukung Ganjar lagi," ujarnya.

Simak Video 'Ke Mana Haluan Ketum JoMan Usai Batal Dukung Ganjar di 2024?':

[Gambas:Video 20detik]


Perpolitikan nasional diramaikan dengan isu perjanjian pilpres hingga perjanjian utang piutang yang membawa-bawa nama Prabowo Subianto, Sandiaga Uno, dan Anies Baswedan. Waketum Partai Gelora Fahri Hamzah mengungkap teori bohir politik soal perjanjian dan pembiayaan politik.

"Ya itu tadi karena ada kekosongan, kekosongan pembiayaan. Jelas lah bahwa pembiayaan politik kita ini itu yang saya bilang tadi, teori bohir ini," kata Fahri Hamzah dalam Adu Perspektif dengan tema 'Janji Politik Lama, Bersemi Kembali' yang digelar detikcom dan Total Politik, Rabu (8/2/2023).

Farhri Hamzah menjelaskan apa maksud bohir politik dalam pepolitikan nasional. Bohir politik ini, kata Fahri, yang memegang dokumen perjanjian hingga dokumen pinjaman biaya politik.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Sebenarnya tadi kan kan bohir ini kan sebenarnya yang belum kita tahu soal bohir. Siapa yang disebut bohir dalam apa, siapa yang memegang dokumen terakhir. Itu bohir, itu, dalam pembiayaan politik yang tidak jelas pemegang dokumen terbanyak itu adalah bohir," ujar Fahri.

"Karena orang-orang itu bikin perjanjian tapi terakhir ini ada yang pegang teks besarnya, naskah besarnya lah yang paling banyak. Oh si ini pinjam sekian, si ini pinjam sekian, si ini pinjam sekian dan itu ada di tangan satu-dua orang," sambungnya.

Menurut Fahri Hamzah soal bohir politik ini banyak contohnya, tak hanya terkait perjanjian dan utang piutang Prabowo, Sandiaga, dan Anies. Sebab, Fahri menyadari pembiayaan politik di Tanah Air cukup mahal.

"Tapi ini semua sebenarnya karena ketidakjelasan kita dalam sistem pembiayaan politik. Biayanya terlalu mahal, perangnya terlalu ugal-ugalan ini Thai boxing ini sehingga kemudian memaksa kita untuk mencari sumber pembiayaan yang sangat besar di luar mekanisme pembiayaan yang bisa kita selenggarakan secara formil, sekian jatah orang individual, sekian jatah untuk perusahaan misalnya gitu," ucapnya.

Fahri menilai sejauh ini belum ada aturan untuk perjanjian dan perihal utang piutang dalam politik. Hal tersebut dinilainya perlu diatur agar kejelasan di permukaan politik nasional.

"Akhirnya kita melewati itu semua dan itu sebenarnya bagian dari ketidakjelasan masa depan politik kita, jika kita tidak atur dari sekarang ya selamanya permainan di belakang layar akan mendominasi dibandingkan permainan di depan layar," imbuhnya.


Ketua Umum Relawan Jokowi Mania (JoMan) Immanuel Ebenezer atau Noel batal mendukung Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024. Relawan Ganjar lainnya bersyukur atas keputusan tersebut.

Keputusan bubar itu awalnya disampaikan oleh Noel sendiri. Dia menyebut relawan Ganjar Pranowo Mania dibubarkan pada Kamis depan di Kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

"Pembubaran relawan Ganjar Pranowo Mania," kata Noel kepada wartawan, Selasa (7/2).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Noel memastikan tidak lagi menjadi pendukung Ganjar Pranowo. Tapi dia enggan membeberkan siapa yang akan didukungnya.

"Yang pasti, 2024 kita tidak dukung Ganjar lagi," ujarnya.

Noel Duri Dalam Daging

Relawan Ganjar lainnya, Ganjarian, pun bersyukur atas keputusan Noel membubarkan GP Mania. Dia menyinggung Noel duri dalam daging.

"Alhamdulillah. Akhirnya Noel nggak jadi duri lagi dalam relawan Ganjar. Meskipun aneh sih. Relawan kok bubar," kata Pembina Ganjarian Eko Kunthadi kepada wartawan, Selasa (7/2).

Dia mengatakan relawan merupakan kumpulan orang yang terikat dalam kesamaan visi. Menurutnya, relawan bekerja berdasarkan pertimbangan ideal sehingga aneh jika relawan bubar atau berpindah dukungan.

"Begini. Relawan adalah kelompok orang yang terikat dalam kesamaan visi. Relawan bekerja berdasarkan pertimbangan-pertimbangan ideal. Jadi aneh kan, kalau ada relawan yang membubarkan diri. Apalagi kalau nantinya pindah dukungan," ujarnya.

Eko menuding Noel hanya mengincar jabatan. Dia menyebut keluarnya JoMan dari barisan relawan Ganjar justru membuat situasi makin baik.

"Itu sih, bukan relawan. Tapi cuma politisi yang ngejar jabatan, tetapi mengunakan jubah kerelawanan. Saya bersyukurlah kalau akhirnya yang begini-begini sudah pergi sejak awal. Biar nggak merusak makna kerelawanan," katanya.

Simak Video 'Ke Mana Haluan Ketum JoMan Usai Batal Dukung Ganjar di 2024?':

[Gambas:Video 20detik]

Simak respons relawan lainnya di halaman berikutnya,

Halaman 1 2 Selanjutnya


Anggota Dewan Pembina Partai Gerindra Andre Rosiade menyebut Anies Baswedan tak pamit ke Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto usai dideklarasikan sebagai bakal calon presiden (capres) dari Partai NasDem. Produser Jakarta Melayu Festival Geisz Chalifa membantah pernyataan Andre Rosiade tersebut.

"Tapi mungkin satu hal yang perlu diketahui publik, bahwa memang, ini pendapat saya sebagai kader Gerindra, kita tak mengungkit-ungkit. Tapi memang secara etika, mohon maaf nanti Bang Geisz boleh bantah. Bahwa sampai sekarang, Mas Anies belum pamitan dengan Pak Prabowo dengan Partai Gerindra," kata Andre Rosiade dalam diskusi Adu Perspektif detikcom dan Total Politik, Rabu (8/2/2026).

Andre Roside menilai sepatutnya Anies yang didukung oleh Gerindra selama menjadi Gubernur DKI Jakarta pamit kepada Prabowo usai tak lagi menjabat. Setelah didukung menjadi capres oleh NasDem pun, Anies disebut tak pamit ke Prabowo.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Seharusnya kan setelah didukung, diusung, selama lima tahun, dan diamankan di DPRD DKI selama lima tahun, bukan hanya didukun diusung, dibiayai lagi. Seharusnya setelah selesai ya 'Pak terima kasih atas dukungannya saya izin saya pamit saya nyalon presiden', nah sampai sekarang nggak ada," ujar Andre.

"Kalau pun ada, Bang Geisz akan bilang 'sudah minta waktu', nyalon presidennya tanggal 3 Oktober 2022, berhenti jadi gubernur 16 Oktober 2022. Nah ternyata permintaan waktu ketemunya setelah berhenti gubernur dan mencalonkan presiden, gitu loh. Anies minta waktunya tanggal 6 Desember 2022," imbuhnya.

Geisz Chalifa turut hadir dalam diskusi yang sama membantah pernyataan Andre Roside tersebut. Geisz menilai deklarasi Anies bakal capres dilakukan secara mendadak.

"Lalu ada deklarasi tanggal 3 Oktober 2022, permintaan Anies bertemu Pak Prabowo setelah tanggal 3 Oktober, siapa di antara kita di sini yang tahu tanggal 3 Oktober itu akan terjadi deklarasi, satu minggu atau dua hari sebelumnya, siapa?" ujarnya.

Menurut Geisz, Anies dalam posisi tak bisa menolak untuk dideklarasikan sebagai bakal capres dari NasDem. Geisz pun heran mengapa jadi Anies yang disalahkan tak pamit ke Prabowo.

"Nggak ada, yang dilakukan NasDem itu sangat mendadak dan kita tahu itu kenapa terjadi. Jadi konteksnya berbeda, begitu. Jangan menafikan itu. Anies tak punya otoritas untuk tidak dideklarasikan tanggal 3, tidak punya, itu otoritas NasDem, kenapa jadi salahnya Anies," ucapnya.

Halaman 1 2 Selanjutnya


Perjanjian terkait pilpres antara Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Anies Baswedan disebut Geisz Chalifa gaib atau tak nyata. Anggota Dewan Pembina Partai Gerindra Andre Rosiade meminta Geisz Chalifa menanyakan langsung soal perjanjian itu ke Anies.

Geisz Chalifa awalnya menyatakan perjanjian Prabowo dan Anies gaib. Ketimbang ramai soal perjanjian, Geisz Chalifa mendorong Prabowo dan Anies adu gagas menyangkut pilpres.

"Dalam kali ini semoga, dalam pilpres ke depan, kita bisa bersaing dalam adu gagasan, bukan bersaing siapa yang benar dalam perjanjian. Perjanjiannya sampai hari ini gaib," kata Geisz Chalifa dalam diskusi Adu Perspektif detikcom dan Total Politik, Rabu (8/2/2026).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Gagasan saja diangkat ke permukaan saya kira baik ya. Mau ke mana Indonesia ke depan? Apa yang diinginkan untuk rakyat Indonesia ke depan? Itu lebih baik," imbuhnya.

Andre Roside yang hadir dalam diskusi yang sama merespons pernyataan Geisz Chalifa soal perjanjian Prabowo dan Anies gaib. Andre meminta Geisz bertanya ke Anies soal keberadaan perjanjian itu.

"Yang pertama, Bang Geisz, abang bertanya kembali kepada Mas Anies sebagai sahabat, apakah ada perjanjian itu ada atau tidak. Supaya abang nanti enak tidur, abang bilang gaib nanti ternyata keluar, kasihan abang," ujarnya.

Tak hanya itu, Andre Roside juga mengungkapkan soal kerja kader Gerindra memenangkan Anies Baswedan di Pilgub DKI Jakarta 2017. Andre mengatakan Prabowo saat itu memerintahkan seluruh kader Gerindra membantu dan memenangkan Anies dan Sandiaga Uno.

"Yang kedua, bang, saya sampaikan, abang bicara uang tadi, saya ingatkan bang bahwa kader-kader Gerindra dari Sabang sampai Merauke dari Miangas sampai Pulau Rote itu datang ke Jakarta saweran untuk memenangkan Anies Baswedan," tegas Andre.

"Jangan lupakan itu, bang, dan kami juga keluar ratusan miliar," imbuhnya.


Produser Jakarta Melayu Festival, Geisz Chalifa, tak sepakat soal siapa yang benar soal keberadaan perjanjian pilpres Prabowo Subianto dan Anies Baswedan. Ketimbang adu siapa yang benar soal perjanjian pilpres, Geisz Chalifa mendorong adanya adu gagasan Prabowo dan Anies.

"Dalam kali ini semoga, dalam pilpres ke depan, kita bisa bersaing dalam adu gagasan, bukan bersaing siapa yang benar dalam perjanjian. Perjanjiannya sampai hari ini gaib," kata Geisz Chalifa dalam diskusi Adu Perspektif detikcom dan Total Politik, Rabu (8/2/2026).

Adu gagasan menutur Geisz Chalifa lebih tepat untuk dibicarakan dan dilihat publik. Geisz mendorong adanya uji gagasan dari Prabowo dan Anies terkait Indonesia ke depan.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Gagasan saja diangkat ke permukaan saya kira baik ya. Mau ke mana Indonesia ke depan? Apa yang diinginkan untuk rakyat Indonesia ke depan? Itu lebih baik," ujar Geisz Chalifa

"Uji tesisnya Anies seperti apa, uji tesisnya Pak Prabowo seperti apa. Kita uji bareng-bareng," tegasnya.

Ketua DPD Partai Gerindra Sumbar sekaligus Anggota Dewan Pembina Partai Gerindra Andre Rosiade sebelumnya mengungkapkan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto memerintahkan kadernya tak mengungkit soal perjanjian pilpres dengan Anies Baswedan. Sebab, perjanjian itu konsumsi internal Partai Gerindra.

"Yang pertama ya kami dari Partai Gerindra sudah diinstruksikan oleh Pak Prabowo tidak usah mengungkit-ungkit jasa-jasa kebaikan masa lalu," kata Andre Rosiade dalam diskusi yang sama.

"Jadi memang seperti yang ditegaskan ketua harian Partai Gerindra Bang Sufmi Dasco, bahwa perjanjian itu adalah konsumsi internal," imbuhnya.


Produser Jakarta Melayu Festival, Geisz Chalifa, yang merupakan pendukung Anies Baswedan, menyebut perjanjian pilpres dengan Prabowo Subianto masih gaib. Dia meyakini jika memang terikat perjanjian, maka Anies akan memenuhi perjanjian tersebut.

Geisz Chalifa bicara dalam diskusi Adu Perspektif detikcom dan Total Politik, Rabu (8/2/2026). Geisz Chalifa ditanya: 'Jika di masa depan perjanjian Prabowo Subianto dan Anies Baswedan dibuka ke publik, apakah Anies akan menepati apa yang sudah disepakati'.

"Sepanjang yang saya kenal, soal komitmen itu Anies tidak pernah saya meragukannya, sepanjang yang saya kenal," kata Geisz Chalifa.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Jadi saya tidak ragu sedikitpun tentang komitmen," imbuhnya.

Tak ragu dengan komitmen Anies, Geisz Chalifa menceritakan upaya pendukung Anies saat masa kampanye Pilgub DKI Jakarta 2027. Saat itu, kata Geisz Chalifa, pendukung Anies sampai menjual barang pribadi dan menggunakan uang pribadi untuk biaya kampanye Anies.

"Bahkan begini, saya ada sedikit cerita tentang Anies ya. Saya tahu persis karena saya berada di lapangan, kita sama sekali tidak memiliki dana pada saat kampanye itu. Jadi saya tahu bagaimana teman-teman menarik data tabungannya, ada yang sampai jual motornya, ada yang uang arisannya untuk biaya kampanye," ujar Geisz Chalifa.

"Entah itu namanya senam bersama, spanduk, dan sebagainya. Makanya kemarin saya bilang Anies dan Sandi berutang kepada warga Jakarta ratusan miliar karena biaya kampanye dari warga itu besar," sambungnya.

Geisz Chalifa mengaku tak bisa berkawan dengan kekuasaan dalam arti sosok pejabat yang sedang berkuasa. Dia menceritakan saat memberi selamat kepada temannya yang menjadi pejabat, namun membagi jarak selama temannya menjabat.

Hal itu juga yang dilakukan Geisz Chalifa setelah Anies dilantik menjadi gubernur DKI Jakarta. Geisz Chalifa memberi selamat kepada Anies, lalu Anies meminta kepercayaan warga yang sudah membantu tetap dijaga.

Halaman 1 2 Selanjutnya


Produser Jakarta Melayu Festival, Geisz Chalifa, bicara isu efek perjanjian utang Rp 50 M Anies Baswedan kepada Sandiaga Uno. Geisz Chalifa menilai efek isu perjanjian utang Anies kepada Sandi hampir merusak pertemanan.

"Saya menyesalkan ya, kan soal utang piutang itu bukan dari mulutnya Sandi, itu dari orang lain. Dan pernyataan-pernyataan itu dampaknya itu tidak saja kepada publik, tapi relasi personal, itu dampaknya," kata Geisz Chalifa dalam diskusi Adu Perspektif detikcom dan Total Politik, Rabu (8/2/2026).

"Itu buat saya mahal, istilahnya. Maksudnya saya begini, efeknya itu merusak perkawanan, merusak pertemanan, dan sangat mahal sekali gitu," imbuhnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Geisz Chalifa tetap berhubungan baik dengan lingkaran Sandiaga Uno. Geisz Chalifa menceritakan dalam komunikasi dengan Sandiaga saling mendoakan.

"Gara-gara hal semacam itu, saya dari semalam sampai dengan tadi, berhubungan dengan Rikrik, dengan Bang Sandi, bertanya dan dijawab dengan baik dan kita sama-sama berdoa untuk tidak menjadi memecah belah kita," ujarnya.

Menurut Geisz Chalifa, isu perjanjian utang Rp 50 M Anies kepada Sandiaga hanya diungkap setengah di tengah publik. Hal itu, menurut Geisz Chalifa tak berdampak kepada pihak yang mengungkap.

"Tapi jadi pelajaran buat kita semua, hal yang diungkap hanya setengah tidak tuntas dan menjadi perbincangan publik, itu ada efeknya. Mungkin buat berbicara tidak ada efeknya, tapi buat yang lain-lain berdampak ada efeknya," ucapnya.

Geisz Chalifa mengatakan dalam perjanjian itu, jika Anies dan Sandiaga menang dalam Pilgub DKI, maka perjanjian selesai. Namun, perjanjian itu diungkit lagi menjadi isu dan berdampak kepada pertemanan.

"Hampir merusak, hampir merusak kalau tidak buru-buru kita selesaikan. Untungnya saya sangat terbuka untuk berkomunikasi, langsung saya komunikasikan satu per satu," imbuhnya.


Nama Bupati Kendal Dico Ganinduto, diunggulkan dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Tengah 2024. Menurut lembaga Survei Aksara Research and Consulting, Dico cocok untuk maju mendampingi Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka.

Dalam beberapa kesempatan, Gibran beberapa kali memuji Dico. Namun, Dico mengaku belum ingin buru-buru membahas Pilgub 2024.

"Itu masih lama prosesnya, kita belum bisa menyampaikan ke arah sana karena prosesnya masih panjang juga. Kita jalani dulu saja. Kita berikan yang terbaik nanti tinggal masyarakat dan nilai seperti apa," kata Dico Ganinduto saat konferensi pers dengan awak media Solo via zoom di peringatan Hari Pers Nasional (HPN), Rabu (8/2/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dia mengaku belum ada obrolan khusus dengan Gibran untuk maju di Pilgub Jateng 2024. Sebab, PDIP yang merupakan partai Gibran, dan Golkar yang merupakan partai Dico belum memberikan rekomendasi.

"Belum kita belum bicara terkait dengan ini," ujarnya.

Dia menuturkan, dalam beberapa kesempatan sering berkomunikasi dengan Gibran, termasuk bertemu secara langsung. Mereka juga pernah membahas soal Pemilu 2024.

Kendati demikian, lanjutnya, selama ini mereka baru membahas hal-hal yang bersifat umum. Tidak spesifik terkait survei yang menduetkan dirinya dengan Gibran di Pilgub Jateng.

"Semua kita omongin, semua agenda yang akan terjadi di 2024 termasuk pileg, pilpres, maupun pilkada secara umum. Kita berbicara pandangan kita terkait dengan Jateng, DKI dan daerah lainnya," ujarnya.

Hingga saat ini, Partai Golkar juga belum secara detail membahas soal Pilgub Jateng 2024. Sehingga Dico masih ingin fokus untuk memimpin Kabupaten Kendal.

Meski masih sama-sama menunggu keputusan dari parpol, Dico mengaku setiap politisi ingin naik level, termasuk dirinya. Hal itu merupakan sesuatu yang wajar, untuk memberikan manfaat yang lebih luas kepada masyarakat.

"Saya rasa itu sangat wajar politisi ingin naik level yang lebih tinggi untuk memberikan manfaat yang lebih," kata dia.

Dalam kesempatan itu, Dico juga membeberkan akan ke Kota Solo dalam waktu dekat ini. Dia mengatakan, akan memenuhi undangan sejumlah media di Kota Solo. Namun dia tak membahas apakah akan bertemu Gibran atau tidak.

Ikuti berita lainnya dari detikJateng di Google News.

Bagikan Susu Bersama Gibran, Selvi: Kita Ingin Anak-anak Sehat