Pendakwah Miftah Maulana Habiburrahman atau Gus Miftah berkunjung ke Gedung Negara Grahadi, Surabaya. Dia menemui Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa. Setelah pertemuan itu, Gus Miftah tak segan menyebut Khofifah punya peluang mendampingi Prabowo Subianto di Pilpres 2024.

Pertemuan tertutup antara Gus Miftah dengan Khofifah di Grahadi itu berlangsung selama 75 menit. Usai pertemuan, Gus Miftah bersama Khofifah keluar bersama. Gus Miftah mengaku pertemuan tersebut merupakan silaturahmi.

"Silaturahmi, ibu sudah berapa tahun menjabat, saya belum silaturahmi ke Grahadi. Masak punya ibu Muslimat (NU) di sini, nggak disowani? Kan yang muda nggak pantes, saya kan masih muda," kata Gus Miftah, Senin (25/9/2023) petang.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Gus Miftah mengaku mendapat mandat dan tugas dari Prabowo untuk sowan ke para ulama. Khusus untuk Khofifah, dirinya mengaku masih bermusyawarah dengan Mantan Mensos RI itu.

"Ya mungkin kalau saya dapat tugas dari Pak Prabowo untuk sowan ke para masyayikh, habaib, gus, dan para tokoh, iya. Apakah sowan saya ke Bu Khofifah salah satunya itu? Ya bisa jadi," jelasnya.

"Ya, memutuskan sesuatu bagi kita di kalangan ahlussunnah tidak mudah. Ma khoba manistakhoro wala nadima manistasyara, artinya tidak akan rugi orang-orang yang istikoroh, tidak akan menyesal orang yang bermusyawarah. Hari ini kapasitas bermusyawarah. Secara pribadi saya sudah istikoroh, makanya saya yang muda ngajak musyawarah yang sepuh," tambahnya.

Gus Miftah lalu memberi kode Khofifah pantas menjadi cawapres. Dia juga yakin kalau warga NU pasti bangga jika Khofifah jadi cawapres.

"Kapasitas ya. Kita sebagai orang NU ya mana nggak dukung, nggak bangga kalau orang NU jadi cawapres. Kalau kapasitas pasti ada, makanya kita doa yang baik. Peluangnya ada Insyaallah (sebagai cawapres Prabowo)," tandasnya.

Diketahui, Gus Miftah telah melabuhkan dukungannya pada Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Beberapa waktu lalu, dia mengaku mendapat petunjuk untuk mendukung Prabowo Subianto.

Melansir detikJogja, Prabowo memberikan tugas khusus kepada Gus Miftah. Prabowo Subianto memberikan surat tugas kepada Gus Miftah. Surat tugas itu diberikan Prabowo saat menghadiri Milad ke-11 Pondok Pesantren Ora Aji asuhan Gus Miftah di Kalasan, Sleman, Yogyakarta. Gus Miftah lalu membacakan isi surat tugas yang diberikan oleh Prabowo tersebut.

"Haji Prabowo Subianto, jabatan Ketua Umum, Ketua Dewan Pembina DPP Partai Gerindra, memberikan tugas kepada Miftah Maulana Habiburrahman pengasuh Pondok Pesantren Ora Aji Sleman, DIY untuk melaksanakan silaturahmi dengan para alim ulama, habaib, tokoh masyarakat, dan seluruh rakyat Indonesia, guna memohon doa restu dan dukungan untuk haji Prabowo Subianto dalam Pemilihan Presiden Republik Indonesia tahun 2024. Demikian surat tugas ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Tertanda haji Prabowo Subianto," bunyi surat tugas yang dibacakan Gus Miftah, Jumat (8/9) malam.

"Jadi saya kalau sowan bapak ibu sah direstui sama beliau. Jakarta, 8 September 2023, baru tadi ternyata. Terima kasih Bapak," lanjutnya.

Khofifah Masuk Bursa Cawapres Prabowo, Zulhas: PAN Ya Erick Thohir


Tren elektabilitas Anies Baswedan mengalami kenaikan di survei Indo Riset usai deklarasi cawapres Muhaimin Iskandar atau Cak Imin meski tetap berada di urutan ketiga. PKS lantas menyinggung tren Pilkada DKI 2017, dimana Anies selalu berada di posisi bawah.

"Capaian 3% yang diperlihatkan oleh koalisi Indonesia ini tentu akan menjadi salah satu pemicu bagi kami untuk terus bergerak. Kalau 4-5 bulan sebelum pemilu kami acuannya adalah pilkada DKI," kata Juru Bicara PKS Pipin Sopian di Rumah Wijaya, Jakarta Selatan, Senin (25/9/2023).

Pipin mengatakan saat Pilkada DKI, Anies selalu berada diurutan nomor 3. Namun, menjelang pilkada, tren elektabilitas Anies dan Sandiaga Uno justru mengalai peningkatan hingga penghitungan suara.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"4-5 bulan sebelum pilkada DKI berlanjut 6 lembaga survei menghitung Anies Sandi waktu itu di nomor 3, sebagaimana saat ini juga terjadi," katanya.

"Tapi pelan waktu demi waktu ada peningkatan yang signifikan Anies-Sandi waktu itu sehingga hasil pilkada nya malah berbalik jadi 3 menjadi 1," sambung dia.

Berkaca dari Pilkada DKI 2017, Pipin mengaku optimis. Dia pun menuturkan jika Anies-Cak Imin siap bergerak untuk melakukan safari politik.

"Jadi kami nanti insyaallah akan safari ke berbagai daerah, dua orang ini, jadi ada nanti yang bersatu Anies-Imin hadir, ada juga nanti masing-masing selama menjelang pendaftaran itu yang akan kami lakukan untuk perkenalkan bahwa koalisi ini paling siap untuk berlayar," paparnya.

Lebih lanjut, Pipin berbicara soal dukungan yang datang dari purnawirawan TN, bahkan hingga ASN kepada Anies-Cak Imin. Menurutnya, hal yang wajar jika para ASN mendukung Anies.

"Ya saya kira wajar kalau ASN dukung Anies. Karena memang kalau dilihat dari karakteristik pemilih Anies ternyata pemilih yang rasional, pemilih yang well educated, dan rata-rata ASN punya pendidikan," tuturnya.

Sebelumnya, Lembaga Indo Riset merilis hasil survei terkait elektabilitas bakal calon presiden (capres). Hasilnya, bakal capres Prabowo Subianto mengungguli Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan.

Berikut hasil survei Indo Riset terkait elektabilitas capres 2024:

Prabowo Subianto: Agustus 2023 sebesar 38,3% menjadi 34,8% di September 2023.

Ganjar Pranowo: Agustus 2023 sebesar 34,4%, menjadi 34,4% di September 2023.

Anies Baswedan: Agustus 2023 sebesar 22%, menjadi 25,2% di September 2023.

Lihat juga Video: Elektabilitas Anies Rendah, Relawan: Kenyataanya Masyarakat Antusias

[Gambas:Video 20detik]


Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengingatkan Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri melakukan berbagai persiapan menghadapi Pemilu 2024. Jenderal Sigit lantas merinci soal berbagai kegiatan yang perlu diperhatikan.

"Saya cuma mengingatkan bahwa teman-teman dari jajaran Korlantas juga memiliki peran penting untuk menjaga agar stabilitas Kamtibmas tetap terjaga," kata Jenderal Sigit di acara Syukuran Hari Lalu Lintas Bhayangkara ke-68 di Pusdik Lantas Polri, Serpong, Tangerang Selatan, Senin (25/9/2023).

"Misalkan pada saat campaign terbuka, ada beberapa lokasi yang bersamaan mungkin tentunya di situ bagaimana peran rekan-rekan untuk mengatur rutenya agar jangan bertabrakan, kemudian aturan di jalan seperti apa, ini peran dari jajaran lalu lintas," sambungnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Selain itu, Sigit menuturkan bahwa nantinya Korlantas juga bakal bertugas melakukan pengawalan terhadap para calon presiden dan wakil presiden terpilih. Lebih lanjut Sigit meminta Korlantas melaksanakan cooling system dalam perhelatan politik tersebut.

"Juga saya titip untuk bisa melakukan cooling system. Karena rekan-rekan jajaran lantas memiliki keunggulan di bidang teknologi informasi, jadi saya kira dari ruang-ruang yang dimiliki tolong cooling system bisa dilaksanakan dengan baik," ucapnya.

Secara terpisah, Kakorlantas Polri Irjen Firman Shantyabudi mengatakan pihaknya telah melakukan berbagai latihan pengamanan pengawalan melekat untuk capres-cawapres terpilih nantinya.

"Nanti ditetapkan kita langsung melekat untuk melakukan pengawalan. Sampai nanti pelantikan, penetapan capres-cawapres mendapat fasilitas pengamanan dari Polri," jelas Firman.

Terkait jumlah personel yang bakal dikerahkan, Firman belum merinci. Dia mengatakan kegiatan Pemilu mendatang merupakan agenda nasional yang akan dipersiapkan Polri terlebih Korlantas.

"Nanti Bapak As Ops Kapolri yang bakal menyampaikan detil tentang kekuatan dari kita masing-masing, itu agenda nasional kita semua, tugas polisi lalu lintas adalah pada saat adanya pergerakan orang dan barang," ungkapnya.

"Ada kotak suara, surat suara, ada ketika kampanye, ada ketika capres-cawapres bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain, semua jadi tugas polisi lalu lintas bersama-sama dengan satgas pam (satuan tugas pengamanan) lainnya. Adapun jadwalnya nanti kita mengikuti jadwal dari KPU," ucapnya.


Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Gerindra Habiburokhman merespons munculnya isu dua poros untuk pemilihan presiden mendatang. Habiburokhman mempertanyakan apakah ada kemungkinan bakal calon presiden (bacapres) PDI Perjuangan Ganjar Pranowo diusulkan partainya menjadi cawapres.

"Apakah mungkin gitu kan, PDIP mencalonkan Pak Ganjar sebagai Cawapres. Kalau kami yang jelas Pak Prabowo tidak akan mungkin sebagai cawapres dan tidak mungkin dalam satu koalisi ada dua capres," kata Habiburokhman kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (25/9/2023).

Wakil Ketua Komisi III DPR RI ini mengatakan hubungan antara Gerindra dan PDI Perjuangan baik. Ia bercerita soal kerja sama Gerindra dan PDIP di 2012 untuk mengusung pasangan Jokowi dan Ahok di Pilkada.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Di 2012 bahkan cinta pertama itu membuahkan hasil produk, yaitu pasangan Jokowi-Ahok menang di Pilkada DKI 2012 dan terus kita kompak hingga saat ini. Walaupun dalam berbagai kasus kita sering berbeda pilihan," kata dia.

Ia mengatakan tak ada hambatan komunikasi antara PDIP dan Gerindra. Meski demikian, Habiburokhman mengingatkan tak mungkin Prabowo menjadi cawapres.

"Pak Prabowo kan nggak mungkin mundur sebagai cawapres. Ini kan juga sudah ketiga kalinya beliau maju dan lain sebagainya, nggak mungkin aja Pak Prabowo sebagai cawapres," tutur Habiburokhman.

"Kita tinggal lihat seberapa mungkin Pak Ganjar menjadi Cawapres. Itu kami tidak akan desak, bahkan nggak berani menawarkan. Karena kan takutnya dikira nggak sopan gitu kan ya," imbuhnya.

Simak juga Video: Ganjar soal Wacana Duet dengan Prabowo: Negosiasi Antarpartai Masih Berjalan

[Gambas:Video 20detik]


Lembaga Indo Riset merilis hasil survei terkait elektabilitas calon presiden di beberapa daerah. Hasilnya, elektabilitas Ganjar Pranowo mengalami penurunan di Jawa Tengah dan Yogyakarta, sementara Anies Baswedan mengalami kenaikan imbas deklarasi cawapres Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.

Survei yang dilakukan pada 11-18 September 2023 ini menggunakan metode multi-stage random sampling. Sampel dipilih secara acak mempertimbangkan proporsi antara jumlah penduduk dengan distribusi sampel per provinsi, proporsi penduduk yang tinggal di pedesaan dan perkotaan, serta proporsi jenis kelamin laki-laki dan perempuan (50:50).

Ada 1.200 sampel yang diwawancara secara tatap muka dengan menggunakan kuesioner terstruktur. Survei itu, menggunakan margin of error (MoE) survei ini sebesar +/- 2,8% pada tingkat kepercayaan 95%.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Peneliti Indo Riset Roki Arbi mengatakan elektabilitas Anies mengalami kenaikan di Jawa Tengah dan Yogyakarta dari 8,3% menjadi 14,4%. Roki menyebut Anies juga mengalami kenaikan di Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara, Sulawesi dan Gorontalo.

"Efek dari deklarasi pasangan cawapres Muhaimin Iskandar dan bergabugnnya PKB ke Koalisi, terjadi kenaikan dukungan pemilih di Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah-DIY pada Anies Baswedan dibandingkan survei bulan lalu, sumbangan yang terbesar didapatkan dari kenaikan elektabilitas di Jawa Timur," kata Roki dalam paparannya, di Rumah Wijaya, Jakarta Selatan, Senin (25/9/2023).

Sedangkan, kata dia, untuk elektabilitas Ganjar mengalami penurunan di Jawa Tengah dan Yogyakarta dari 70,0% menjadi 65,6%. Roki mengatakan Ganjar juga mengalami penurunan di Bali dan Nusa Tenggara, Sulawesi dan Gorontalo.

"Stagnasi juga dapat dianalisis dari kesulitan PDIP mencari cawapres," ucap dia.

Berikut tren suara Anies, Ganjar, Prabowo di beberapa daerah:

Anies Baswedan

- Jawa Barat: dari 24,7% menjadi 31,6%

- Jawa Tengah dan Yogyakarta: dari 8,3% menjadi 14,4%

- Jawa Timur: dari 12,8% menjadi 22,2%

- Bali dan Nusa Tenggara: dari 6,7% menjadi 16,7%

- Sulawesi dan Gorontalo: dari 23,5% menjadi 35,3%

Ganjar Pranowo

- Jawa Tengah dan Yogyakarta: dari 70,0% menjadi 65,6%

- Bali dan Nus Tenggara: dari 51,7% menjadi 48,3%

- Sulawesi dan Gorontalo: dari 18,8% menjadi 10,6%

Prabowo Subianto

- Sumatera: dari 41,5% menjadi 38,1%

- Jawa Barat: dari 46,0% menjadi 40,5%

- Jawa Timur: dari 40,6% menjadi 32,8%

- Kalimantan: dari 48,0% menjadi 32,0%

Tonton juga Video: Hasil Survei Elektabilitas IPS: Prabowo 40,8%, Ganjar 35,9%, Anies 20,2%

[Gambas:Video 20detik]


Relawan Tunas Prabowo 08 deklarasi mendukung Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Sekjen Tunas Prabowo 08, Sabil Syahar mengajak rekan-rekan dari DPP, DPD tingkat Kabupaten dan Provinsi untuk menangkan Prabowo.

"Saya selaku Sekjen menyampaikan seluruh rekan-rekan DPP, DPD baik tingkat kabupaten maupun provinsi mari kita sama-sama semangat mendukung Bapak Prabowo Subianto sebagai Presiden 2024-2029," kata Sabil di Rumah Besar Relawan Prabowo 08, Slipi, Jakarta Barat (Jakbar), Senin (25/9/2023).

Sabil mengajak untuk bersinergi memenangkan Prabowo. Dia menargetkan untuk turun ke wilayah Sulawesi Selatan dalam memenangkan Prabowo.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Yang saya sampaikan mari kita sama-sama bersinergi jangan ada dusta di antara kita, kita semangat pokonya penuh. Target saya, Sulawesi Selatan saya turun langsung ke DPD seperti saya sampaikan terus sampai ke bawah insyaallah saya akan datang ke sana," jelasnya.

Pada kesempatan yang sama, Perwakilan Relawan Rumah Besar Prabowo 08, Wenry Ansori mengatakan dukungan Tunas Prabowo 08 merupakan bagian dari dukungan yang semakin masif terhadap Prabowo. Menurutnya hampir di seluruh Indonesia mengalir dukungan terhadap Prabowo.

"Seperti yang tadi sudah kita saksikan bahwa dukungan ini merupakan bagian dari dukungan yang semakin masif masyarakat kepada Bapak Prabowo Subianto. Hampir di seluruh Indonesia itu mengalir terus dukungan kepada Bapak Prabowo Subianto," jelasnya.

Wenry mengatakan pihaknya mendapat amanat untuk menyinergikan narasi sejuk, damai, dan rukun. Dia berharap pesan damai tersebut dapat menjadi pakem untuk Pilpres 2024.

"Dan kami dari jajaran rumah besar relawan prabowo 08 mendapat amanat untuk mensinergikan narasi sejuk damai rukun dan mudah-mudahan ini menjadi juga perhatian dari rekan-rekan relawan Bapak Prabowo Subianto baik dari sabang sampai merauke," tuturnya.

"Bahwa pesan-pesan damai, pesan-pesan rukun, pesan-pesan yang penuh dengan persaudaraan itu harus menjadi pakem kita. Pakem utama bahwa kita ingin nanti kepada pemilu 2024 khususnya pilpres 2024 adalah pilpres yang benar-benar menjunjung tinggi nilai-nilai persaudaraan, nilai-nilai persatuan, tidak ada pecah belah antar sesama bangsa kita," tambahnya.


Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka merespons cuitan di media sosial (medsos) X (dulu Twitter) yang membandingkan dirinya dengan putra bacapres Ganjar, Alam. Dia mengatakan netizen yang mencuit itu hanya ingin mengadu domba.

"Mas Alam, (dibandingkan di X) Iya. Aku koordinasi terus dengan Mas Alam. Itu orang-orang yang pengin mengadu domba saya dan Mas Alam, kemarin ketemu di Pestapora di Jakarta," kata Gibran di Balai Kota Solo, dilansir detikJateng, Senin (25/9/2023).

Gibran menyebut Alam sosok yang baik. Dia bahkan mengaku sudah mengenal Alam sejak putra tunggal Ganjar dan Siti Atiqoh itu berambut gondrong.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"(Sosok Alam Ganjar) baik, baik. Orangnya baik. Saya tahu beliau zaman masih gondrong," ucapnya.

"Mas Alam dulu gondrong, beliau memang apa sangat terlibat di e-sport itu. Kalau ketemu nggak sering, beliau kan juga sibuk di Jogja," lanjut dia.

Untuk diketahui, keluarga Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka dibandingkan keluarganya dengan Ganjar Pranowo oleh netizen. Bahkan sosok ibunda Gibran yakni Iriana juga disinggung. Netizen tersebut membandingkan sosok Iriana dengan istri Ganjar Pranowo, Siti Atiqoh.

"alam, gibran apalagi kesang ya emg beda. yg menarik slalu ada byk nilai yang diturunkan ibu ke anak cowoknya baik performa sosial, cara bicara, public speaking "ketulusan" dst. apa lagi? .. mbak siti atiqoh lulusan S2 kebijakan publik dan ibu iriana mewakili profil ibu RT yg biasa2 aja, tentu sj standar2nya jg beda. normal itu. lalu ada yg tanya..kok kaesang slengekan..lha emg ibunya g?" tulis akun yang sudah direpost oleh akun lain @Toples*** seperti dilihat detikJateng, Senin (25/9).

Baca berita lengkapnya di sini.

Lihat juga Video: Ganjar soal Wacana Duet dengan Prabowo: Negosiasi Antarpartai Masih Berjalan

[Gambas:Video 20detik]


Sahabat Ganjar menggelar Senam Sehat Bersama di dua kota sekaligus, yakni Kabupaten Banyumas dan Kota Jakarta Utara. DPC Kabupaten Banyumas Suprianto mengatakan acara ini diharapkan dapat memompa semangat masyarakat menjelang Pemilu 2024.

"Luar biasa kegiatan senam ini bisa dilihat semangat dari para peserta tentunya kami berharap ini bisa memompa semangat masyarakat juga pada Pemilu 2024 agar cita-cita kita bersama membawa pak Ganjar menjadi Presiden bisa tercapai," kata Suprianto dalam keterangan tertulis, Senin (25/9/2023).

Ia pun menyebutkan kegiatan Senam Sehat Bersama bertujuan untuk merayakan kebugaran, kebersamaan, serta menyatakan dukungan tulus untuk Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden (bacapres) pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024. Selain itu, kegiatan ini juga digelar untuk mendorong gaya hidup sehat dan aktif dalam masyarakat.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Suprianto mengatakan acara yang diadakan di Kabupaten Banyumas dan Kota Jakarta Utara tersebut menjadi cerminan masyarakat siap menuju masa depan yang lebih sehat, lebih baik, dan lebih hijau bersama Ganjar Pranowo.

Diketahui, acara Senam Sehat Bersama di Kabupaten Banyumas berlangsung ramai dengan diikuti ratusan peserta dari berbagai usia dan latar belakang yang menyuarakan dukungan kepada Ganjar. Salah satu yang paling berkesan adalah dukungan kuat dari kalangan ibu-ibu, salah satunya dituturkan oleh peserta bernama Suparti.

"Saya sangat senang adanya senam sehat ini untuk mengisi waktu luang dan bersilaturahmi bersama Sahabat Ganjar. Kami juga hadir disini tentunya ingin mendukung Bapak Ganjar, semoga Pak Ganjar maju dan sukses untuk menang ke depannya," kata Suparti.

Kegiatan yang diikuti oleh ratusan warga Banyumas ini juga menjadi platform yang ideal untuk menampung aspirasi dan harapan masyarakat terhadap masa depan Indonesia. Dukungan yang begitu kuat dan penuh semangat untuk Ganjar Pranowo menggambarkan keyakinan bahwa pemimpin yang peduli dan berkomitmen dapat membawa perubahan positif yang diidamkan oleh rakyat.

Sementara itu di Ibu Kota, Sahabat Ganjar juga sukses menggelar acara serupa. Kegiatan Senam Sehat Bersama tersebut digelar di Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara, dan dihadiri oleh ratusan masyarakat.

Sahabat Ganjar dan BMI soal Cawapres: Itu Urusan Partai


Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan Pemilihan Umum (Pemilu) yang akan berlangsung pada 2024 akan berpengaruh positif terhadap kinerja ekonomi Indonesia. Penyelenggaraan pesta demokrasi itu akan meningkatkan belanja pemerintah, belanja konsumsi masyarakat dan belanja calon legislatif (caleg).

Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Abdurohman mengatakan konsumsi pemerintah terhadap produk domestik bruto (PDB) diproyeksi akan meningkat sekitar 0,75% di 2023 dan 1% di 2024. Untuk mendukung penyelenggaraan Pemilu, telah dialokasikan anggaran Rp 70,6 triliun dari 2022-204.

"Dampak langsungnya (Pemilu) akan nambah ke pertumbuhan konsumsi pemerintah dalam komponen PDB. Jadi 2023 tambahan konsumsi pemerintah, ini mungkin agak kasar, tapi kita hitung-hitungannya sekitar 0,75% (di 2023), kemudian 2024 sekitar 1%," kata Abdurohman dalam diskusi 'Kupas Asumsi Makro APBN 2024' di Hotel Grand Aston, Cipanas, Jawa Barat, Senin (25/9/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dari sisi pengeluaran caleg, diperkirakan bisa belanja mencapai Rp 1 miliar per orang di tingkat DPR dan Rp 200 juta per orang di tingkat DPRD. Rata-rata dari belanja tersebut berasal dari mereka yang memperebutkan 580 kursi DPR, 2.372 kursi DPRD tingkat 1, serta 17.510 kursi DPRD Kabupaten/Kota.

"Kita asumsikan pengeluaran caleg di level pusat sekitar Rp 1 miliar. Kemarin saya lihat TV beberapa caleg ada yang bilang Rp 5 miliar, Rp 3 miliar, tapi kita rata-ratakan Rp 1 milar. Kemudian caleg DPRD sekitar Rp 200 juta per orang, ini dirata-ratakan saja asumsi moderat," tuturnya.

Hal itu akan berdampak terhadap konsumsi Lembaga Non Profit Rumah Tangga (LNPRT) yang diperkirakan naik 4,72% di 2023 dan 6,57% di 2024. Sampai pada akhirnya penyelenggaraan Pemilu disebut akan berdampak terhadap konsumsi masyarakat secara tidak langsung.

"Ada dampak tak langsungnya ke konsumsi masyarakat sekitar 0,14% di 2023, 2024-nya 0,21%. Ini tambahan PDB-nya di 2023 sektiar 0,2% lah dan juga di 2024 0,27% ini hitung-hitungan kasar kami," tuturnya.

Dengan adanya dampak dari pesta demokrasi tersebut, Abdurohman optimis ekonomi Indonesia bisa tumbuh 5,1% di 2023 dan 5,2% di 2024. "Itu akan sedikit mengkompensasi dari risiko pelemahan global," tambahnya.


Pendakwah Miftah Maulana Habiburrahman atau Gus Miftah tiba-tiba berkunjung ke Gedung Negara Grahadi, Senin (25/9/2023) sore.

Gus Miftah tersenyum saat ditanya apakah dirinya melobi Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa sebagai Ketua Timses Prabowo Subianto.

"Silaturahmi," kata Gus Miftah saat dirinya tiba di Grahadi.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Pengasuh Ponpes Ora Aji ini meminta awak media menunggu hasil pertemuan dirinya dengan Khofifah sore ini, utamanya soal melobi Khofifah sebagai ketua timses.

"Ya silaturahmi. Nanti tunggu saja saya ketemu ibu dulu ya," tambahnya.

Diketahui, Gus Miftah telah melabuhkan dukungannya pada Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Beberapa waktu lalu, dia mengaku mendapat petunjuk untuk mendukung Prabowo Subianto.

Untuk diketahui, melansir detikJogja, Prabowo memberikan tugas khusus kepada Gus Miftah.

Sebelumnya, Prabowo Subianto memberikan surat tugas kepada Gus Miftah. Surat tugas itu diberikan Prabowo saat menghadiri Milad ke-11 Pondok Pesantren Ora Aji asuhan Gus Miftah di Kalasan, Sleman, Yogyakarta. Gus Miftah lalu membacakan isi surat tugas yang diberikan oleh Prabowo tersebut.

"Haji Prabowo Subianto, jabatan Ketua Umum, Ketua Dewan Pembina DPP Partai Gerindra, memberikan tugas kepada Miftah Maulana Habiburrahman pengasuh Pondok Pesantren Ora Aji Sleman, DIY untuk melaksanakan silaturahmi dengan para alim ulama, habaib, tokoh masyarakat, dan seluruh rakyat Indonesia, guna memohon doa restu dan dukungan untuk haji Prabowo Subianto dalam Pemilihan Presiden Republik Indonesia tahun 2024. Demikian surat tugas ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Tertanda haji Prabowo Subianto," bunyi surat tugas yang dibacakan Gus Miftah, Jumat (8/9) malam.

"Jadi saya kalau sowan bapak ibu sah direstui sama beliau. Jakarta, 8 September 2023, baru tadi ternyata. Terima kasih Bapak," lanjutnya.

Khofifah Masuk Bursa Cawapres Prabowo, Zulhas: PAN Ya Erick Thohir


Lembaga Indo Riset merilis hasil survei terkait elektabilitas partai politik. Hasilnya, PDIP masih menduduki posisi teratas, kemudian suara Gerindra dan Demokrat turun.

Survei yang dilakukan pada 11-18 September 2023 ini menggunakan metode multi-stage random sampling. Sampel dipilih secara acak mempertimbangkan proporsi antara jumlah penduduk dengan distribusi sample per provinsi, proporsi penduduk yang tinggal di pedesaan dan perkotaan, serta proporsi jenis kelamin laki-laki dan perempuan (50:50).

Ada 1.200 sampel yang diwawancara secara tatap muka dengan menggunakan kuesioner terstruktur. Dalam proses kendali mutu dilakukan dengan mewajibkan enumerator melaporkan penggunaan sharelive locaiton, spotcheck lapangan sebesar 25% oleh koordinator provinsi, serta call-back oleh tim pusat sebesar 75%.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Adapun margin of error (MoE) survei ini sebesar +/- 2,8%. Sementara tingkat kepercayaan survei 95%.

Peneliti Indo Riset Roki Arbi menjelaskan jika PDIP masih berada di atas dengan suara sebanyak 24,3%. Kemudian, disusul Gerindra sebanyak 16,1%, lalu Golkar 11,3%.

"Tren elektabilitas partai 3 bulan terakhir. Beberapa partai mengalami fluktuasi, terdapat juga yang naik, stagnan dan ada yang mengalami penurunan," kata Roki dalam paparannya, di Rumah Wijaya, Jakarta Selatan, Senin (25/9/2023).

Berikut hasil lengkap survei elektabilitas partai:

PDIP dari 26,8% turun 24,3%

Gerindra dari 20,3% turun 16,1%

Golkar dari 8,1% naik 11,3%

PKB dari 10,4% turun 9,4%

NasDem dari 6,0% naik 8,3%

PKS dari 6,6% naik 7,8%

Demokrat dari 4,8% turun 3,8%

PPP dari 1,7 naik 2,6%

PAN dari 2,8 turun 2,7%

Perindo dari 1,3% naik 1,6%

Partai lainnya dari 2,6% turun 1,8%

Tidak tahu dari 8,7% naik 10,2%

Lihat juga Video: Hasil Survei Elektabilitas IPS: Prabowo 40,8%, Ganjar 35,9%, Anies 20,2%

[Gambas:Video 20detik]


Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertemu dengan Ketua Umum (Ketum) Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) di Istana Kepresidenan, Jakarta. Apa yang dibahas?

Pertemuan itu digelar usai OSO mengikuti acara Pembukaan Kongres XXV Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) yang digelar di Istana Negara. OSO kemudian bertemu Jokowi secara empat mata.

"Saya cuma cerita-cerita. Kebetulan ketemu Hari Pers, Pembukaan PWI di Bandung. Cerita itu rombongan PWI mau naik kereta cepat, cuma 29 menit Jakarta-Bandung, udah itu," kata OSO usai bertemu Jokowi, di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (25/9/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

OSO mengungkapkan dalam pertemuan tersebut dirinya dan Jokowi juga membahas soal Partai Hanura. Jokowi, kata dia, bertanya ihwal kegiatan yang tengah dilakukan Partai Hanura.

"Hanura? Iya ada lah, Bapak tanya itu Hanura sekarang lagi pergi ke daerah-daerah iya betul, rupanya bapak mengikuti. Ndak ada, Presiden nggak pernah ngarah-ngarahin, orang lain pun nggak pernah ngarah-ngarahin. Presiden nggak pernah ngarahin, cerita yang lucu-lucu, ngobrolnya yang enak-enak, ketawa-ketawa, nggak ada yang serius banget gitu," tutur dia.

Saat ditanya apakah ada percakapan soal bakal capres Ganjar Pranowo yang juga didukung oleh Hanura, OSO membantah. Dia mengaku tidak ada yang serius dalam perbincangannya dengan Jokowi.

"Ganjar Pranowo. Ganjar Pranowo itu, kan saya mendukung. Secara langsung tidak, tapi ya gimana ya namanya juga politik, ya kan. Kalau politik ini kan kadang-kadang kita nggak bisa terlalu terbuka dengan Presiden, takutnya nanti saya salah," kata OSO.

Termasuk soal bakal cawapres yang akan mendampingi Ganjar Pranowo. OSO mengaku tidak ada pembicaraan soal bakal cawapres Ganjar.

"Cawapres? Cawapresnya Pak Ganjar itu bukan bidangnya saya, cawapresnya Pak Ganjar itu terutama Bu Mega. Lantas kemudian mungkin dengan kerja sama politiknya dengan partai-partai pengusung bersama PPP, Pak Jokowi pasti akan bicara juga karena beliau dari PDIP. Tapi nggak sampai ke situ kita bicaranya," pungkas OSO.


Komisi II DPR bersama Kemendagri dan KPU menyetujui masa pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden untuk Pilpres 2024 dilaksanakan pada 19-25 Oktober 2023. Namun, sebulan menjelang penutupan capres-cawapres, Mahkamah Konstitusi (MK) belum memutuskan kapan membacakan putusan gugatan usia capres-cawapres.

Berdasarkan jadwal putusan MK yang dilansir website-nya, Senin (25/9/2023), belum muncul jadwal putusan usia capres/cawapres. Jadwal sidang putusan terdekat akan digelar pada Rabu (27/9), tapi bukan soal gugatan usia capres.

Sebelumnya, Ketua MK Anwar Usman sudah mengungkap sidang gugatan usia capres/cawapres telah selesai dan sedang dirapatkan hasilnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Saya sekali lagi, tidak bermaksud, karena belum putus ya. Insyaallah, pemeriksaan selesai, tinggal nunggu putusan," kata Anwar Usman dalam kuliah umum di kampus di Semarang yang ditayangkan di YouTube, Senin (11/9/2023).

Berikut sebagian pemohon gugatan usia capres/cawapres:

Gugatan 55/PUU-XXI/2023 diajukan oleh:

Wali Kota Bukittingi Erman Safar

Wakil Bupati Lampung Selatan Pandu Kesuma Dewangsa

Wagub Jatim Emil Dardak

Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor

Wabup Sidoarjo Muhammad Albarraa

Para penggugat meminta bahwa frasa 'berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun' dalam Pasal 169 huruf q UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau memiliki pengalaman sebagai penyelenggara negara'.

Gugatan ini didukung Gerindra.

Perkara 51/PUU-XXI/2023

Pemohon:Ahmad Ridha Sabana (Ketum Partai Garuda)

Yohanna Murtika (Sekjen Partai Garuda)

"Menyatakan bahwa frasa 'berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun' dalam Pasal 169 huruf q UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau yang berpengalaman di bidang pemerintahan'," demikian petitum permohonan.

Perkara 29/PUU-XXI/2023

Pemohon: PSI

"Menyatakan bahwa Pasal 169 huruf q UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'berusia paling rendah 35 tahun," demikian petitum pemohon.

Arkaan Wahyu.

Mahasiswa FH UNS, Solo, Arkaan Wahyu meminta syarat cawapres jadi 21 tahun.

Aliansi 98

Aliansi 98 Pengacara Pengawal Demokrasi dan HAM. Selain meminta usia capres/cawapres dibatasi maksimal 70 tahun, aliansi ini juga meminta pengaturan syarat capres/cawapres lainnya. Yaitu:

tidak pernah melakukan kekerasan dan/atau menjadi bagian orang atau kelompok orang yang melakukan pelanggaran HAM berat, penculikan aktivis, penghilangan orang secara paksa serta terlibat atau menjadi bagian orang atau kelompok orang yang melakukan pelanggaran HAM dari peristiwa pelanggaran HAM 1998.

"Kami meminta dan ingin memastikan negara hadir pada pemilu tahun 2024 untuk secara aktif dan responsif mencegah masuknya calon Presiden dan/atau Wakil Presiden yang memiliki rekam jejak pernah melakukan kekerasan dan/atau menjadi bagian orang atau kelompok orang yang melakukan pelanggaran HAM berat, penculikan aktivis, penghilangan orang secara paksa serta terlibat atau menjadi bagian orang atau kelompok orang yang melakukan pelanggaran HAM dari peristiwa pelanggaran HAM 1998," kata Ketua Aliansi 98, Halim Javerson Rambe dalam keterangan persnya.

Gulfino Guevarrato

Gulfino meminta agar orang yang telah dua kali maju capres tidak lagi diperkenankan maju.

"Kematangan politik bisa ditunjukkan dengan sifat-sifat kenegarawanan. Problemnya, praktik politik di Indonesia, penghormatan terhadap orang lain, sering kali dilanggar. Salah satu ya dalam proses pilpres. Di mana seharusnya, seorang yang mencalonkan diri sebagai capres kalah dua kali dalam konteks etika politik dan kenegarawanan, maka seharusnya mengundurkan diri atau tidak perlu mencalonkan diri lagi," kata pengacara Gulfino Guevarrato.


Pesta demokrasi Pemilihan Umum (Pemilu) yang akan berlangsung pada 2024 diyakini akan mempengaruhi kinerja ekonomi Indonesia. Ekonom menilai dampak yang harus diwaspadai yakni dari sisi pelemahan nilai tukar rupiah dan investasi asing.

Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede mengatakan dampak Pemilu terhadap kinerja ekonomi Indonesia sangat bervariasi. Di 2019, dampak Pemilu cenderung bias karena adanya perang dagang yang terjadi secara global.

"Kalau kita melihat Pemilu sebelumnya 2004 dan 2009 ini dari sisi kondisi IHSG misalkan dan juga dari sisi rupiahnya cenderung mengalami pelemahan sesaat," kata Josua dalam diskusi 'Kupas Asumsi Makro APBN 2024' di Hotel Grand Aston, Cipanas, Jawa Barat, Senin (25/9/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Meski begitu, Josua menilai ekonomi Indonesia akan kembali stabil pada saat hasil Pemilu keluar. Hanya saja memang sepanjang proses hingga penyelenggaraannya disebut investor asing akan mengalami perlambatan.

"Di satu sisi kita melihat kegiatan Pemilu akan mendorong konsumsi masyarakat, khususnya LNPRT (Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga). Namun di sisi lain ada kencenderungan dalam empat Pemilu terakhir investasi khususnya PMA (Penanaman Modal Asing) mengalami perlambatan," terangnya.

Di sisi lain, tren Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) disebut malah meningkat di tahun politik. "Even pada saat Pemilu pertumbuhan PMDN cenderung positif," tegasnya.

Head of Macroeconomic & Financial Market Research Bank Mandiri Dian Ayu Yustina mengatakan investor cenderung akan bersifat hati-hati untuk meletakkan investasinya saat tahun politik. Berbeda jika Indonesia bisa menjaga stabilitas politik, investasi dalam negeri diyakini tetap terkendali.

"Investor cenderung bersikap hati-hati di pengaurhi situasi politik. Stabilitas kondusifnya politik di Indonesia ini bisa terjadi dan investasi bisa resilience," kata Dian dalam Media Gathering & Presentasi Macroeconomic Outlook dari Tim Office of Chief Economist Bank Mandiri dan Mandiri Sekuritas secara virtual, Selasa (9/5).

Menurutnya tak hanya Pemilu, investasi di tahun ini dan 2024 juga akan dipengaruhi oleh beberapa faktor eksternal. Faktor itu di antaranya kondisi politik di Amerika Serikat (AS) yang mempengaruhi krisis bank global di AS dan Eropa.

"Jadi ekonomi nggak akan hanya dipengaruhi dampak Pemilu dan perbaikan kondisi global dan arah kebijakan moneter global," lanjutnya.


Partai Demokrat (PD) tak yakin isu duet Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan eks Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo akan terwujud. Ketua BPOKK Demokrat Herman Khaeron menyinggung tanggal pendaftaran calon presiden (capres) di KPU tak lama lagi.

"Demokrat sudah mendeklarasikan Pak Prabowo sebagai calon presiden. Tentu ini adalah sesuatu yang sudah pasti dan ada banyak yang kemudian mewacanakan," kata Herman mengawali tanggapannya di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Senin (25/9/2023).

Herman menilai sudah tidak cukup waktu lagi untuk bernegosiasi dan merencanakan poros-poros bakal capres dan cawapres. Menurut dia, saat ini semua pihak telah fokus memantapkan strategi pemenangan masing-masing bakal capres usungan mereka.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Pendaftaran kan tinggal sebentar lagi. Menurut saya tidak cukup waktulah untuk bernego, membangun poros-poros dan lain sebagainya. Mungkin saja 3 pasangan ini yang menurut saya akan berkontestasi dan tinggal bagaimana memantapkan strategi pemenangan supaya betul-betul, bagi kami, Pak Prabowo bisa memenangkan kontestasi Pemilu 2024," kata Herman.

Herman mengatakan saat ini poros Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang mengusung Prabowo fokus mempertimbangkan figur bakal cawapres pendamping Prabowo. Sekaligus mematangkan strategi dalam memenangkan Prabowo.

"Konteksnya bukan lagi pada berpikir bagaimana mengolaborasikan dengan berbagai atau pun dengan bacapres-bacapres yang saat ini muncul. Tetapi konteksnya justru sekarang bagaimana nanti Pak Prabowo bisa menetapkan calon wakil presidennya, bisa mendaftar, dan kemudian dengan strategi yang tepat bisa memenangkan strategi pemilu ini," katanya.

Sebelumnya, wacana duet Ganjar dan Prabowo diusulkan DPD Projo (Pro Jokowi) Bali. PDIP kemudian menanggapi dan menyebut semua kemungkinan masih bisa terjadi.

"DPD Projo Bali mengusulkan Bapak Prabowo sebagai calon presiden dan Bapak Ganjar Pranowo sebagai calon wakil presiden di Pemilu 2024," ujar Ketua DPD Projo Bali I Gusti Agung Ronny Indra Wijaya saat konferensi pers dalam acara "Konferda Projo" seperti dilansir detikbali, Minggu (13/8).


Lembaga Indo Riset merilis hasil survei terkait elektabilitas bakal calon presiden (capres). Hasilnya, bakal capres Prabowo Subianto mengungguli Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan.

Survei dilakukan pada 11-18 September 2023, menggunakan metode multi-stage random sampling. Sampel dipilih secara acak mempertimbangkan proporsi antara jumlah penduduk dengan distribusi sample per provinsi, proporsi penduduk yang tinggal di pedesaan dan perkotaan, serta proporsi jenis kelamin laki-laki 50% dan perempuan 50%.

Ada 1.200 sampel yang diwawancara secara tatap muka dengan menggunakan kuesioner terstruktur. Dalam proses kendali mutu dilakukan dengan mewajibkan enumerator melaporkan penggunaan sharelive locaiton, spotcheck lapangan sebesar 25% oleh koordinator provinsi, serta call-back oleh tim pusat sebesar 75%.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Survei Indo Riset pada 11-18 September 2023 menunjukkan elektabilitas calon yang naik, turun, dan stagnan," kata peneliti Indo Riset Roki Arbi dalam paparannya, di Rumah Wijaya, Jakarta Selatan, Senin (25/9/2023).

Roki mengatakan dari hasil survei, elektabilitas Anies mengalami kenaikan dari Agustus ke September 2023. Sedangkan elektabilitas Prabowo mengalami penurunan dan Ganjar tak mengalami perubahan.

Berikut hasil survei Indo Riset terkait elektabilitas capres 2024:

Prabowo Subianto: Agustus 2023 sebesar 38,3% menjadi 34,8% di September 2023.

Ganjar Pranowo: Agustus 2023 sebesar 34,4%, menjadi 34,4% di September 2023.

Anies Baswedan: Agustus 2023 sebesar 22%, menjadi 25,2% di September 2023.

Elektabilitas Anies mengalami kenaikan di wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah dan Yogyakarta, Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara, Sulawesi dan Gorontalo. Roki mengatakan kenaikan elektabilitas itu disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya dampak dari deklarasi cawapres Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.

"Efek dari deklarasi pasangan cawapres Muhaimin Iskandar dan bergabugnnya PKB ke koalisi, terjadi kenaikan dukungan pemilih di Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah-DIY pada Anies Baswedan dibandingkan survei bulan lalu, sumbangan yang terbesar didapatkan dari kenaikan elektabilitas di Jawa Timur," ungkap Roki.

Sementara itu, Roki mengatakan elektabilitas Prabowo mengalami penurunan lantaran ada penurunan di basis suara Sumatera dan Jawa Barat. Elektabilitas Prabowo mengalami penurunan di Sumatera, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Kalimantan.

"Penurunan juga dapat dianalisis dari tidak ada lagi sinyal dukungan yang jelas dari Presiden Joko Widodo," katanya.

Selanjutnya, kata dia, untuk elektabilitas Ganjar masih stagnan. Dia menyebut Ganjar mengalami penurunan di Jawa Tengah dan Yogyakarta, Bali dan Nusa Tenggara, Sulawesi dan Gorontalo, dan di beberapa provinsi lain mengalami kenaikan suara.

"Stagnasi juga dapat dianalisis dari kesulitan PDIP mencari cawapres," ucap dia.

Berikut tren suara:

Anies Baswedan

- Jawa Barat: dari 24,7% menjadi 31,6%

- Jawa Tengah dan Yogyakarta: dari 8,3% menjadi 14,4%

- Jawa Timur: dari 12,8% menjadi 22,2%

- Bali dan Nusa Tenggara: dari 6,7% menjadi 16,7%

- Sulawesi dan Gorontalo: dari 23,5% menjadi 35,3%

Ganjar Pranowo

- Jawa Tengah dan Yogyakarta: dari 70,0% menjadi 65,6%

- Bali dan Nus Tenggara: dari 51,7% menjadi 48,3%

- Sulawesi dan Gorontalo: dari 18,8% menjadi 10,6%

Prabowo Subianto

- Sumatera: dari 41,5% menjadi 38,1%

- Jawa Barat: dari 46,0% menjadi 40,5%

- Jawa Timur: dari 40,6% menjadi 32,8%

- Kalimantan: dari 48,0% menjadi 32,0%

Simak juga Video: Hasil Survei Elektabilitas IPS: Prabowo 40,8%, Ganjar 35,9%, Anies 20,2%

[Gambas:Video 20detik]


Ketua Bapilpres Projo Panel Barus mengatakan pihaknya bakal fokus kelola 85 juta pemilih Presiden Jokowi saat pilpres 2019 yang angkanya sekitar 85 juta suara. Suara tersebut akan menjadi strategi Projo memenangkan capres yang akan diusungnya.

"Kita akan fokus di ceruk suara pendukung Pak Jokowi yang signifikan, 85 juta suara, dan pengelolaan yang fokus terhadap ceruk ini kita yakini sebagai sebuah strategi yang dibutuhkan untuk memastikan kemenangan bagi calon yang didukung Projo," kata Panel di Kantor DPP Projo, Pancoran, Jakarta Selatan, Senin (25/9/2023).

Panel mengatakan angka tersebut sangat signifikan. Menurutnya, suara tersebut dibutuhkan dalam pemenangan capres di 2024.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Ceruk yang akan kita kelola adalah ceruk pendukung Jokowi yang berdasarkan angka pilpres 2019 sangat signifikan sebanyak 85 juta suara," imbuhnya.

Diketahui, Projo segera menggelar Rakernas ke-VI di Jakarta pada pertengahan Oktober 2023. Projo akan mengambil keputusan final terkait dukungan terhadap capres di Pilpres 2024.

"Kemungkinan tanggal yang kita pilih adalah tanggal 14 atau 15 Oktober. Jadi insyaallah kalau ini sesuai jadwal, ini sebelum pendaftaran capres-cawapres dan momentum Rakernas ini bisa kami pastikan sebagai momen injak gas mesin politik pemenangan secara nasional," ujar Panel.

Panel mengatakan keputusan soal capres-cawapres 2024 dalam rakernas bersifat final. Dia menyebut keputusan akan diambil berdasarkan kesepakatan pengurus Projo berbagai daerah.

"Dan saya pastikan bahwa keputusan dukungan ini adalah dukungan penuh dari seluruh pengurus Projo baik di DPP, 34 DPD, 419 DPC kota kabupaten di seluruh Indonesia," kata Panel.


Wali Kota Medan Bobby Nasution merespons soal Kaesang Pangarep yang diisukan akan menjadi Ketua Umum PSI. Bobby pun mengatakan mendukung hal itu.

"Saya dukung," ujar Bobby usai menghadiri acara di Polda Sumut, Senin (25/9/2023).

Bobby juga mengomentari soal Kaesang yang bergabung dan menjadi kader PSI. Bobby mengucapkan selamat atas itu.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Selamat," kata Bobby.

Menantu Presiden Jokowi itu berharap bergabungnya Kaesang ke PSI bisa membuat karir Kaesang di dunia politik semakin bagus. Bobby juga berharap cita-cita Kaesang bisa tercapai.

"Mudah-mudahan di PSI makin mantap di politiknya, cita-citanya mau jadi apapun tercapai," jelasnya.

[Gambas:Instagram]

Sebelumnya, Kaesang Pangarep resmi bergabung dan menjadi kader PSI. Hal itu ditandai dengan DPP PSI yang menyerahkan Friendship Card atau Kartu Tanda Anggota (KTA) PSI langsung di kediaman putra bungsu Presiden Jokowi tersebut di Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Sabtu (23/9) lalu.

Dalam KTA yang dicetak versi besar itu, terdapat logo PSI dan nama Kaesang Pangarep dengan nomor anggota S317420230151515. Dalam penyerahan itu, Kaesang didampingi sang istri, Erina Gudono.

Kaesang juga menjelaskan alasannya memilih bergabung dengan PSI. Salah satunya karena ingin anak muda lebih banyak terlibat.

"Apalagi di Pemilu, anak muda dijadikan sebagai objek pasif, kita mau mereka jadi objek aktif. Mau gimanapun masa depan Indonesia itu untuk anak muda Indonesia," kata Kaesang usai penyerahan KTA.

Kaesang mengaku sudah meminta izin kepada Jokowi dan Gibran untuk gabung ke PSI. Namun, kata Kaesang, Gibran tidak membalas pesan WhatsApp darinya.

"Minta restu pasti, tapi kan beliau (Jokowi) sibuk banget. Mentok-mentok dapat waktu 5 menit," ucapnya.

"Saya kan minta restu, tidak minta pesan. Bicara (dengan Jokowi) hanya seperlunya, kedua sibuk. Apalagi Mas Gibran, WA saja tidak dibalas. Menyebut (masuk PSI) tapi nggak dibalas. (Terakhir WA) sudah lama banget, itu bahas Persis," ujarnya.

Bobby Soal Rumor Kaesang Jadi Ketum PSI: Saya Dukung


Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto melempar sindiran ada sosok yang menurutnya takut bercermin saat mengisi acara di Universitas Gadjah Mada (UGM). Partai Gerindra merespons sindiran Hasto.

Ketua Harian Gerindra Dasco mengatakan Prabowo tidak lagi mementingkan dirinya sendiri dan mengutamakan pengabdian pada bangsa.

"Yang pertama, saya sampaikan bahwa Pak Prabowo itu sudah selesai dengan dirinya sendiri. Sekarang ini dia sudah membaktikan hidupnya untuk bangsa dan negara dalam rangka mempersiapkan anak bangsa menghadapi era Indonesia Emas nanti 2045," kata Dasco kepada wartawan, Senin (25/9/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Wakil Ketua DPR ini lalu memuji personalitas Prabowo yang disebutnya apa adanya. Dia mengatakan kepribadian Prabowo tidak bisa dibuat-buat di depan publik.

"Dan Prabowo style-nya begitu. Dia tidak bisa kemudian membuat-buat untuk menyenang-nyenangkan publik, tapi apa adanya. Ya itu Prabowo," katanya.

Dasco juga menilai Prabowo berbicara dengan tulus. Hal itu, kata Dasco, turut ditunjukkan Prabowo saat acara diskusi yang sama dengan Ganjar.

"Yang bicara tulus dari hati tidak dibuat-buat ya seperti dilihat di Mata Najwa. Intonasi nada kadang naik kadang turun ya itu natural begitu. Itu Prabowo," lanjutnya.

Hasto sebelumnya melempar sindiran ada sosok takut bercermin. Hal itu disampaikannya saat membicarakan kualitas bacapresnya, Ganjar Pranowo.

Hasto mengatakan kualitas Ganjar Pranowo sudah terlihat dalam diskusi yang digelar di UGM dan Universitas Indonesia (UI). Hasto mengatakan kepemimpinan Ganjar terlihat dari perdebatan di diskusi tersebut.

"Dengan dukungan keluarganya dengan keberpihakannya kepada rakyat, rekam jejak prestasinya itu. Bayangkan, bercermin saja ada yang takut," ujarnya.

Lihat juga Video: Gerindra soal Kaesang Gabung PSI: Dinamika Biasa Orang Masuk Parpol

[Gambas:Video 20detik]


Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat bicara wacana dua poros, peluang persaingan Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Djarot menyebut Ganjar bisa menjadi lawan Prabowo jika PKB berubah pikiran.

"Bisa tiga poros, bisa dua poros. Bisa saja nanti Pak Ganjar nanti bersaing dengan Pak Prabowo. Kalau misalkan PKB berubah pikiran, kan bisa juga. Bisa juga tetap tiga poros, ya kan, bisa dua poros," kata Djarot kepada wartawan di DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (25/9/2023).

Djarot mengatakan PDIP siap dengan kemungkinan dua atau tiga poros di Pilpres 2024. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan PDIP siap berjuang memenangakan pilpres dalam satu putaran.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Jadi prinsip kita PDIP, dua poros atau tiga poros kita siap. Kita siap untuk berjuang supaya bisa satu putaran selesai, dengan cara seperti itu maka yang diuntungkan adalah bangsa dan negara dari banyak aspek," ujarnya.

Lebih lanjut, Djarot mengatakan Ganjar akan tetap menjadi capres jika berduet dengan Prabowo. Menurutnya, Gerindra juga akan kukuh menjadikan Prabowo sebagai capres.

"Iya, kalau Pak Ganjar otomatis sebagai capres, dan kita harus menghargai kalau Partai Gerindra bersikukuh Pak Prabowo sebagai capresnya," ucapnya.

Sebagai informasi, usulan duet Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto di Pilpres 2024 kembali mencuat. Usulan itu mulanya mencuat dari usulan DPD Projo (Pro Jokowi) Bali.

Ganjar Pranowo sudah menanggapi isu 2 poros Pilpres 2024 dengan wacana dirinya diduetkan dengan Prabowo Subianto. Ganjar menyebut setiap wacana yang dilontarkan sah-sah saja.

"Itu wacana itu, kalau wacana kan orang mewacanakan apapun sah saja," kata Ganjar di Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Senin (25/9).

Meski begitu, Ganjar menyebut dinamika politik tetap masih berjalan. Dia juga mengatakan negosiasi antarpartai juga masih berjalan.

"Dinamika masih berjalan, negosiasi antarpartai masih berjalan," ucapnya.

Dia pun berharap agar para ketum parpol juga akan lebih sering bertemu. Dengan begitu, menurutnya, masyarakat bisa segera mendapat kepastian.

"Mudah-mudahan para pemimpin partai juga akan sering bertemu sehingga kemudian lebih cepat dan rasa penasaran masyarakat akan terjawab," ujar dia.

Simak Video: Ganjar soal Wacana Duet dengan Prabowo: Negosiasi Antarpartai Masih Berjalan

[Gambas:Video 20detik]


Hubungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri menjadi tanda tanya usai Kaesang bergabung ke PSI. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto memastikan hubungan keduanya baik-baik saja.

"Ibu Mega, Pak Jokowi itu krek punya emosional bonding, punya desain masa depan. BRIN itu kan desain bersama-sama, badan riset inovasi nasional punya komitmen," kata Hasto sambil merekatkan tangan saat menjawab pertanyaan terkait hubungan Megawati dan Jokowi di DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (25/9/2023).

Menurutnya politik harus melihat komitmen masa depan untuk rakyat. Sehingga, politik tak hanya terpada apa yang tampak di publik.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Jadi politik itu jangan melihat apa yang tampak di permukaan, lihat hubungan batinnya. Komitmen terhadap masa depan, komitmen terhadap rakyat," ujarnya.

Dia mengatakan Jokowi, Megawati dan PDIP berada dalam satu napas sejarah. Dia mengatakan kepemimpinan Jokowi harus dilanjutkan sosok yang baik dan bijaksana.

"Melihat Presiden Jokowi, Ibu Mega, PDI Perjuangan itu dalam satu napas sejarah yang panjang dan itu yang akan dilakukan. Jadi pilpres itu selalu membawa kejutan tetapi kejutannya itu apa, bahwa yang melanjutkan kepemimpinan Presiden Jokowi adalah sosok yang baik dan bijaksana, bijaksana dan baik. Sosok yang bisa memimpin dari keluarganya kemudian memimpin masyarakatnya dari Jawa Tengah dan kemudian memimpin Indonesia rakyat kita," kata Hasto.

"Itu kejutan yang nanti akan muncul di Pilpres 2024. Itu dipersiapkan secara bersama-sama baik oleh Ibu Mega oleh PDI Perjuangan maupun oleh Pak Jokowi. Politik harus melihat hal-hal yang fundamental bukan yang sekadar tampak, harus melihat strategi yang tidak tampak," melanjutkan.

Dia mengatakan Ganjar merupakan hasil didikan dari Megawati dan Jokowi. Ganjar sudah disiapkan untuk melanjutkan estafet kepemimpinan Jokowi.

"Ya publik boleh berpendapat, rakyat lah yang menentukan. Tetapi bagi PDI Perjuangan Pak Ganjar itu hasil dari gemblengan PDI Perjuangan yang menyatu dengan rakyat, gemblengan Ibu Megawati Soekarnoputri dan juga Bapak Presiden Jokowi. Dalam strategi pemenangan pemilu yang nampaknya itu ada berbagai taktik, skenario, tapi muaranya adalah sama, seperti yang disampaikan Pak Jokowi, dicari pemimpin yang baik, pemimpin yang berani, pemimpin yang melanjutkan estafet kepemimpinan, dan itu adalah rambut putih Pak Ganjar Pranowo," tuturnya.

Pengamat Nilai Kaesang ke PSI Karena Tak Nyaman dengan Sikap PDIP


Wali Kota Medan Bobby Nasution merespons soal adik iparnya, Kaesang Pangarep yang bergabung dan menjadi kader PSI. Bobby berharap karir Kaesang di politik semakin bagus.

Awalnya, Bobby mengucapkan selamat atas bergabungnya Kaesang dengan PSI. "Selamat," kata Bobby usai menghadiri acara di Polda Sumut, Senin (25/9/2023).

Menantu Presiden Jokowi itu berharap bergabungnya Kaesang ke PSI bisa membuat karir Kaesang di dunia politik semakin bagus. Bobby juga berharap cita-cita Kaesang bisa tercapai.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Mudah-mudahan di PSI makin mantap di politiknya, cita-citanya mau jadi apapun tercapai," jelasnya.

[Gambas:Instagram]

Sebelumnya, Kaesang Pangarep resmi bergabung dan menjadi kader PSI. Hal itu ditandai dengan DPP PSI yang menyerahkan Friendship Card atau Kartu Tanda Anggota (KTA) PSI langsung di kediaman putra bungsu Presiden Jokowi tersebut di Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Sabtu (23/9) lalu.

Dalam KTA yang dicetak versi besar itu, terdapat logo PSI dan nama Kaesang Pangarep dengan nomor anggota S317420230151515. Dalam penyerahan itu, Kaesang didampingi sang istri, Erina Gudono.

Kaesang juga menjelaskan alasannya memilih bergabung dengan PSI. Salah satunya karena ingin anak muda lebih banyak terlibat.

"Apalagi di Pemilu, anak muda dijadikan sebagai objek pasif, kita mau mereka jadi objek aktif. Mau gimanapun masa depan Indonesia itu untuk anak muda Indonesia," kata Kaesang usai penyerahan KTA.

Kaesang mengaku sudah meminta izin kepada Jokowi dan Gibran untuk gabung ke PSI. Namun, kata Kaesang, Gibran tidak membalas pesan WhatsApp darinya.

"Minta restu pasti, tapi kan beliau (Jokowi) sibuk banget. Mentok-mentok dapat waktu 5 menit," ucapnya.

"Saya kan minta restu, tidak minta pesan. Bicara (dengan Jokowi) hanya seperlunya, kedua sibuk. Apalagi Mas Gibran, WA saja tidak dibalas. Menyebut (masuk PSI) tapi nggak dibalas. (Terakhir WA) sudah lama banget, itu bahas Persis," ujarnya.

Bobby Soal Rumor Kaesang Jadi Ketum PSI: Saya Dukung


Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengatakan rakernas IV PDIP yang digelar pada 29 September hingga 1 Oktober 2023 akan membahas terkait kedaulatan pangan hingga Pilpres 2024. Hasto menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi), Wakil Presiden K.H Ma'ruf Amin, hingga para menteri akan diundang ke rakernas.

"Pertama fokus kedaulatan pangan, hari kedua itu tertutup karena bahas Pileg, hari ketiga baru bahas Pilpres, sehingga ini satu napas," kata Hasto kepada wartawan di DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (25/9/2023).

"Dan tentu saja Pak Presiden Jokowi dan Wapres KH Ma'ruf Amin juga kami undang," lanjut Hasto.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Hasto lantas menjelaskan alasan kedaulatan pangan akan menjadi fokus dalam Rakernas IV PDIP. Dia menyebut persoalan pangan ini merupakan hidup mati Indonesia.

"Karena cita-cita dalam membangun Indonesia yang berdaulat di bidang pangan oleh Bung Karno sudah diletakan dengan gagah sekali, bahwa pangan merupakan persoalan hidup matinya negeri," kata Hasto saat sambutan dalam acara diskusi.

Kemudian, Hasto mengatakan, bagi Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri, masyarakat Indonesia bisa adil dan makmur melalui pangan. Dia mengatakan Indonesia harus dipandang sebagai negara kepulauan yang kaya akan sumber daya alam (SDA).

"Betapa hebatnya Indonesia kita melalui buku Mustikarasa, menciptakan cita rasa itu sehingga kita seharusnya dengan melihat seluruh hal-hal yang otentik tentang kekayaan nusantara kita. Bu Mega berulang kali mengatakan bahwa masyarakat Indonesia bisa adil dan makmur hanya dari pangan yang ada di darat maupun di dalam lautan," kata Hasto.

"Ketika laut sudah menyatukan kita, maka Bung Karno mengatakan Indonesia adalah negara kelautan yang banyak pulau-pulau. Maka cara pandang kita seharusnya adalah cara pandang menjadikan laut sebagai jalan masa depan kita, jalan kemakmuran kita," imbuhnya.

Dia menyebut persoalan pangan belum menjadi pembahasan utama di Indonesia. Menurutnya, pangan berkaitan dengan martabat dan kepemimpinan Indonesia bagi dunia. Karena itu lah, dia berharap Rakernas PDIP ini nantinya bisa bermanfaat bagi masyarakat.

"Rakernas IV diharapakan memiliki manfaat bagi rakyat Indonesia dan di situ, lah, PDI Perjuangan menawarkan suatu narasi tentang masa depan, jauh lebih penting dari orang perorang siapa yang akan jadi capres atau cawapres," ujarnya.

"Dengan demikian rakernas ini akan menempatkan petani, nelayan sebagai sentral di dalam jalan masa depan bagi Indonesia yang berdikari di bidang pangan yang di hulunya mengedepankan penguasaan ilmu pengetahuan research dan inovasi. Jadi nanti politik pangannya lah yang nanti oleh Bu Megawati akan beliau sampaikan sebagai perhatian utama kita," lanjut Hasto.


Menkopolhukam Mahfud Md santer dikabarkan jadi salah satu kandidat kuat cawapres dari Ganjar Pranowo. Mahfud Md dianggap sebagai representasi dari Nahdliyin.

Direktur Accurate Research and Consulting Indonesia (ARCI) Baihaki Sirajt menyebut sosok Mahfud Md memang bisa mengatrol elektabilitas Ganjar di Jatim.

"Memang, Mahfud bisa mengatrol elektabilitas Ganjar di Jatim yang saat ini masih tertinggal di Jatim. Mahfud juga dikenal sebagai representasi warga Jatim dan Nahdliyin," kata Baihaki saat dikonfirmasi detikJatim, Senin (25/9/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Baihaki menyebut, Mahfud Md cawapres yang paling potensial jika bacapres mengincar suara optimal di Jatim. Hal itu ditunjukkan dengan elektabilitas Mahfud Md sebagai cawapres.

"Dalam elektabilitas cawapres di Jatim, Mahfud tertinggi angkanya 18,3%, kemudian disusul Khofifah Indar Parawansa di angka 15,5%, dan Muhaimin Iskandar 13,7%. Ada juga nama Agus Harimurti Yudhoyono 13,5%, Erick Thohir 12,1%, dan Sandiaga Uno 10,6%," jelasnya.

Namun, saat disimulasikan dalam survei ARCI Jatim, elektabilitas Ganjar-Mahfud Md 'cuma' 39,6%. Ganjar-Mahfud Md masih tertinggal tipis dari Prabowo jika diduetkan dengan Khofifah.

"Prabowo saat gandeng Khofifah angkanya di 40,7%. Selisihnya masih dalam batas margin of error. Sementara Anies-Muhaimin di angka 18,2%," tegasnya.

Baihaki menyebut Mahfud Md memang cukup mumpuni untuk menjadi cawapres. Namun, ia menilai Mahfud Md kurang begitu optimal di kalangan NU kultural.

"Di kalangan NU kultural, Mahfud belum optimal, karena memang jarang sowan juga di ponpes-ponpes. Namun, jika disimulasikan Ganjar dengan nama lain, angkanya malah tidak optimal. Paling realistis dan rasional ya sama Ganjar dengan Mahfud," tandas Baihaki.

Survei ARCI dilakukan pada 5-15 September 2023. Survei menggunakan metode multistage random sampling dengan jumlah sampel sebanyak 1.200 responden yang tersebar proporsional di 38 kabupaten/kota Jatim. Survei ARCI memiliki margin of error sebesar 2,8% dan tingkat kepercayaan sebesar 95%.

Berikut elektabilitas bacapres simulasi 3 nama menurut survei ARCI di Jatim:

1. Prabowo Subianto 39,33%

2. Ganjar Pranowo 35,5%

3. Anies Baswedan 21,08%

Belum menjawab 4,08%

Berikut elektabilitas simulasi 3 pasangan bacapres-bacawapres menurut survei ARCI di Jatim:

1. Prabowo-Khofifah 40,7%

2. Ganjar-Mahfud 39,6%

3. Anies-Muhaimin 18,2%

Belum menjawab 1,5%

1. Prabowo-Erick Thohir 39,8%

2. Ganjar-Sandiaga 36,2%

3. Anies-Muhaimin 21,7%

Belum menjawab 2,3%

Mahfud ke PMI di Malaysia: Pilih Wakilmu yang Dapat Dipercaya


Baliho dengan wajah Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka muncul di Magelang, Jawa Tengah (Jateng). Baliho bergambar foto Gibran itu bertulisan 'Wakil Presiden Republik Indonesia 2024'.

Dilansir detikJateng, baliho Gibran itu berukuran lebar 3 meter dan tinggi 5 meter, dipasang di Jalan Jenderal Sudirman, Magelang. Dalam baliho berlatar belakang merah dan putih tersebut ada tulisan 'Wakil Presiden Republik Indonesia 2024'.

Kemudian baliho foto Gibran yang tersenyum memakai peci dan baju warna putih. Baliho ini dipasang di sisi kanan dari arah Kota Magelang.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kalau nggak Jumat, ya Sabtu. Tapi, saya tidak memasangnya (tepatnya). Tahu-tahu sudah dipasang," kata Ngadino (65), warga yang berjualan di sekitar lokasi baliho, Senin (25/9/2023).

Dihubungi terpisah, Koordinator Nasional Media Barisan Relawan Gigih Berani (Bala Gibran), Miftakahurrokhim mengakui sebagai pemasang baliho tersebut. Baliho Gibran wapres 204 dipasang di lima titik di Kabupaten Magelang dan satu titik di Kota Magelang.

"Kalau di Kota Magelang baru satu titik di Jalan Jenderal Sudirman. Nanti, kami akan memasang lagi ada logonya Bala Gibran, tapi sementara hanya gambarnya Mas Gibran. Itu tidak ada logonya, tapi kami yang masang," ujar Miftakahurrokhim saat dimintai konfirmasi.

Baca selengkapnya di sini.

Simak juga Video: Santri Milenial Pati Dukung Gibran Maju Jadi Bacawapres di Pilpres 2024

[Gambas:Video 20detik]


Relawan Prabowo Think Milenial Indonesia (PTMI) 08 deklarasi mendukung Prabowo Subianto untuk menjadi calon presiden (capres) di 2024. Ketua Umum PTMI 08 Syaidrawan menyampaikan bahwa pihaknya siap memenangkan Prabowo.

"Kami Prabowo Think Milenial Indonesia (PTMI) 08 yang berisikan anak muda siap bekerja keras dalam memilih dan memenangkan Bapak Prabowo Subianto menjadi pemenang dalam kontestasi Pemilihan Presiden di 2024 mendatang dan menjadi Presiden Republik Indonesia periode 2024 -2029," kata Syaidrawan di Rumah Besar Relawan Prabowo 08, Slipi, Jakarta Barat (Jakbar), Senin (25/9/2023).

Syaidrawan meyakini Prabowo bisa membawa Indonesia menjadi negara yang disegani oleh negara lain. Dia menyebut hal itu didasari rekam jejak Prabowo yang menurutnya mampu menyelesaikan tugas sebagai Menteri Pertahanan.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Serta kami yakin Pak Prabowo bisa membawa Indonesia menjadi negara yang disegani di kancah Internasional karena track record beliau mampu menyelesaikan berbagai tugas-tugas sebagai Menhan dengan baik seperti proposal perdamaian Rusia-Ukraina yang disampaikan dalam forum pertemuan Menhan sedunia," tuturnya.

Syaidrawan menambahkan bahwa RI kini membutuhkan yang paham geopolitik dan dapat membawa pengaruh positif untuk bangsa dan negara.

"Kita membutuhkan sosok pemimpin yang paham geopolitik dan yang dapat membawa pengaruh positif untuk bangsa dan negara dan segani di kancah dunia internasional yaitu adalah Pak Prabowo," jelasnya.

Pada kesempatan yang sama, Koordinator Nasional Relawan Prabowo 08, Fauzy Baadilla dukungan dari Relawan PTMI 08. Hal ini menjadi semangat pihaknya untuk terus berjuang.

"Selaku Koordinator Rumah Besar Relawan Prabowo 08, saya mengapresiasi atas deklarasi kepada Pak Prabowo ini, kita menjadi semakin semangat Dan kuat dalam memenangkan Pak Prabowo di pemilu 2024 mendatang," tuturnya.

Fauzy berpesan agar semua relawan untuk terus mengkampanyekan Prabowo dengan cara santun, damai, beradab, sejuk dan merangkul di 2024. Serta tidak terjebak dalam pembahasan isu SARA.

"Saya berpesan kepada para relawan untuk terus mengkampanyekan Pak Prabowo dengan cara santun, damai, beradab, sejuk dan merangkul di 2024 mendatang. Kita jangan terjebak dengan Isu SARA, disini kita bukan mencari musuh tetapi harus memperbanyak kawan untuk menangkan Pak Prabowo 2024 mendatang," tutupnya.


Bakal calon presiden (bacapres) Anies Baswedan mendatangi gedung Baintelkam Polri untuk mengurus Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) sebagai persiapan pendaftaran Pilpres 2024. Anies tampak datang membonceng naik sepeda motor.

Pantauan detikcom di lokasi, Cilandak, Jakarta Selatan, Anies tiba sekitar pukul 11.40 WIB.

"Bawa dokumen. Insyaallah berkasnya lengkap," kata Anies, Senin (25/9/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Anies mengatakan diantar oleh asistennya. Dia mengatakan lokasi tersebut dekat dari rumahnya. "(Datang) Diantar asisten. Cuman 5 menit dari rumah," kata dia.

Anies terlihat mengenakan mengenakan kemeja kotak-kotak putih dan celana jins. Anies langsung mendatangi loket SKCK yang ada.

"Jadi barusan saya menyerahkan berkas-berkas untuk mendapatkan SKCK jadi tadi sudah diserahkan berkas-berkasnya kemudian juga data-datanya," ujar Anies usai penyerahan berkas.

"Sangat canggih semua data tersimpan dari data yang sebelumnya baik yang dari KTP maupun informasi yang disimpan kepolisian," imbuhnya.

Anies mengatakan penerbitan SKCK-nya masih dalam proses verifikasi. Dia mengatakan perkiraan proses verifikasinya selesai dalam 24 jam.

"Jadi berkas-berkas itu walaupun sudah lengkap sedang proses verifikasi yang sebenarnya proses itu singkat tapi karena proses penandatanganan maka diperkirakan selesai besok jadi 24 jam selesai ditandatangani Kabaintelkam. Jadi saya menunggu besok insyaallah selesai," ujarnya.

Anies mengatakan syarat-syarat pengurusan SKCK-nya telah diserahkan secara online. Dia mengaku datang untuk menyerahkan kelengkapan berkas.

"Pekan lalu, tapi tadi dimasukin data lagi karena dilakukannya kalau untuk capres-cawapres dilakukannya di Mabes Polri," jelasnya.

Sebelumnya, Polri telah menerbitkan SKCK untuk Ganjar Pranowo dan Muhaimin Iskandar (Cak Imin). Ganjar merupakan bakal capres dari PDIP, sementara Cak Imin merupakan bakal cawapres Anies.

Komisi II DPR RI bersama lembaga penyelenggara pemilu menyepakati pendaftaran capres dan cawapres pada 19-25 Oktober 2023. Hal tersebut disampaikan dal rapat kerja Komisi II DPR pada Rabu (20/9).

Keputusan rapat disampaikan Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia. Hadir di lokasi, Dirjen Polpum Kemendagri Bahtiar, Ketua KPU Hasyim Asy'ari, hingga pimpinan dari lembaga Bawaslu dan DKPP.

Bukan Sebar Basos, Ini Jurus Anies Atasi Kemiskinan di RI


Putra bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kaesang Pangarep, resmi bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Ketua Bapilpres Pro Jokowi atau Projo, Panel Barus, membela keputusan Kaesang masuk PSI.

"Ya kami ucapkan kepada Mas Kaesang karena atas pilihan menjalani jalan politiknya. Saya pikir sah-sah saja ya mau ke mana kayak nggak ada masalah," kata Panel di kantor DPP Projo, Pancoran, Jakarta Selatan, Senin (25/9/2023).

Menurut relawan pendukung Jokowi ini, kehadiran Kaesang di kancah politik dapat menjadi contoh bagi kalangan muda agar tidak apatis dalam berpolitik. Ia berharap kalangan muda dapat lebih peduli dan juga dapat berpartisipasi dalam politik.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Harapan saya mudah-mudahan bisa mengubah apatisme politik di kalangan anak muda gitu," imbuhnya.

Panel menambahkan tahun 2045 menjadi momentum Indonesia Emas. Tahun tersebut dinilai merupakan masa anak muda yang akan memimpin bangsa Indonesia di tahun 2045 kelak.

"Ini kan yang akan menjemputnya anak muda nanti. Begitu. Jadi kita butuh prinsip, butuh jembatan kepemimpinan itu harus disiapkan semuanya dari sekarang," pungkasnya.

PSI diketahui menggelar Kopi Darat Nasional (Kopdarnas) pada Senin (25/9). Forum tersebut digelar PSI di tengah mencuatnya usulan agar Kaesang Pangarep menjadi ketua umum PSI.

"Setelah Mas Kaesang kemarin jadi anggota PSI banyak aspirasi dari DPW dan DPD PSI agar Mas Kaesang jadi Ketua Umum," kata Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie kepada wartawan, Minggu (24/9).

Grace mengatakan Kopdarnas akan mengumpulkan pengurus PSI se-Indonesia. Dalam acara itu, PSI akan berdiskusi dan membahas aspirasi yang muncul dari kader.

"Senin, PSI akan ada Kopi Darat Nasional (Kopdarnas) yang mengumpulkan pengurus PSI se Indonesia. Usulan-usulan itu akan kita bicarakan dan diskusi secara intensif di Kopdarnas itu. Kita tunggu saja apa rekomendasi dari kawan-kawan se-Indonesia," ujarnya.


Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan kualitas Ganjar Pranowo sudah terlihat dalam diskusi yang digelar di Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Universitas Indonesia (UI). Hasto mengatakan kepemimpinan Ganjar terlihat dari perdebatan di diskusi tersebut.

Hasto mulanya mengungkit pengalaman PDIP dalam mengikuti pemilu. Menurut dia, PDIP tentunya menyiapkan seluruh tim pemenangan hingga kelompok relawan untuk bersatu.

"PDIP pada tahun 2004 ikut 5 poros, kemudian 2009 ada 3 poros, 2014, 2019, 2 poros, itu secara empiris, jadi kami menyiapkan seluruh tim pemenangan partai dan juga relawan kelompok-kelompok profesional fungsional itu semua bersatu, apalagi kalau kita liat perdebatan yamg terjadi di UGM kemudian di UI, itu kan menunjukkan kualitas dari kepemimpinan Pak Ganjar Pranowo," kata Hasto kepada wartawan di DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat (25/9/2023). Hasto menjawab tanggapan PDIP jika Ganjar menjadi cawapres atau Ganjar diusung jadi capres.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dia menyebut Ganjar mendapat dukungan dari keluarga dan rekam jejak prestasinya sudah terlihat. Hasto lalu menyindir sosok takut bercermin dalam diskusi tersebut.

"Dengan dukungan keluarganya dengan keberpihakannya kepada rakyat, rekam jejak prestasinya itu. Bayangkan, bercermin saja ada yang takut," ujarnya.

Isu Dua Poros

Sebelumnya, usulan duet Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto di Pilpres 2024 kembali mencuat seiring munculnya isu dua poros. Usulan itu mulanya mencuat dari usulan DPD Projo (Pro Jokowi) Bali.

Sempat redup, usulan itu kembali menguat setelah Ganjar Pranowo pun ikut buka suara. Terbaru, Ganjar mengatakan isu duet dirinya dan Prabowo merupakan wacana di mana setiap wacana yang dilontarkan sah-sah saja.

"Itu wacana itu, kalau wacana kan orang mewacanakan apapun sah saja," kata Ganjar di Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Senin (25/9).

Simak juga Video: Momen Hangat Silaturahmi Ganjar dengan Keluarga Besar Transmedia

[Gambas:Video 20detik]


Ratusan buruh yang tergabung dalam Aliansi Koalisi Rakyat Batam menggelar unjuk rasa di depan kantor Pemkot Batam. Buruh meminta kenaikan Upah, penghapusan UU Omnibus Law, penghapusan parliamentary threshold, pengendalian harga hingga keadilan untuk masyarakat Rempang, Batam.

Ketua Konsultan Cabang (KC) Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Batam, Yapet Ramon, mengatakan unjuk rasa yang digelar itu karena keresahan yang berkembang di buruh. Dari mulai kenaikan upah, kenaikan harga sembako, dan lainnya.

"Ada beberapa poin isu yang yang kami sampaikan. Pertama meminta Presiden Joko Widodo untuk mencabut UU Omnibus Law," kata Yapet, Senin (25/9/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Buruh juga menuntut kenaikan upah sebesar 15 persen di tahun 2024 mendatang. Permintaan kenaikan upah itu didasari oleh kondisi perekonomian Batam dan Kepri yang terus tumbuh baik pasca pandemi COVID-19.

"Meminta Pemerintah Kota (Batam) dan Provinsi Kepri menaikkan upah minimum sebesar 15 persen. Permintaan kenaikan upah minimum itu karena kenaikan selama COVID hanya 0,7-0,8 persen. Kenaikan upah sebelum 2,5-5 persen. Sekarang ekonomi sudah mulai baik. Hitungan kami kenaikan upah memiliki defisit sehingga total 15 persen. Jadi total sekitar Rp 5 juta untuk tahun depan," ujarnya.

"Untuk itu kita juga akan melakukan survei di pasar-pasar yang ada di Batam untuk mengetahui Kebutuhan Hidup Layak (KHL )," tambahnya.

Buruh juga meminta pemerintah untuk melakukan pengendalian harga sembako terutama komoditas harga beras. Karena menurut buruh kenaikan beras memiliki efek domino pada bahan pokok lainnya.

"Pemerintah mengontrol harga sembako, karena ini akan memiliki efek domino ke sembako lainnya," ujarnya.

Yapet menegaskan buruh juga menolak rencana impor beras sebanyak 23 juta ton yang masuk ke Indonesia. Hal itu akan berdampak pada petani lokal yang ada.

"Menolak impor beras sebanyak 23 juta ton yang masuk ke Indonesia. Kami juga meminta reforma agraria dan ketahanan pangan, meminta pemerintah agar mensejahterakan petani. Jangan sampai petani tidak dapat lahan, pupuk, bibit dan hasilnya sulit didistribusikan ke pasar," tambahnya ujarnya.

Buruh juga meminta penghapus parliamentary threshold 4 persen. Aturan itu dinilai mematikan demokrasi dan partai politik yang ikut bertarung di Pemilu 2024.

"Meminta Parliamentary Threshold 4 persen dihapus. Hal itu akan berimbas pada partai kecil seperti partai buruh," ujarnya.

Pada poin tuntutan buruh yang terakhir, mereka meminta keadilan bagi masyarakat Rempang. Buruh meminta pemerintah jangan menjadikan masyarakat Rempang sebagai objek pembangunan tapi harus dijadikan subjek.

"Kami tidak menolak investasi dan pembangunan, pemerintah harus memperhatikan masyarakat Rempang. Kami meminta keadilan masyarakat di Pulau Rempang," ujarnya.

Demo Tolak UMP DKI Rp 5,06 Juta, Buruh Tuntut Kenaikan 15%


Baliho dengan wajah Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mejeng di Magelang. Baliho itu bertulisan Gibran Wakil Presiden Republik Indonesia 2024.

Pantauan detikJateng, baliho Gibran itu berukuran lebar 3 meter dan tinggi 5 meter ini dipasang di Jalan Jenderal Sudirman Kota Magelang. Dalam baliho berlatar belakang merah dan putih tersebut ada tulisan 'Wakil Presiden Republik Indonesia 2024'.

Kemudian ada foto Gibran yang tersenyum memakai peci dan baju warna putih. Kemudian di bawah foto tersebut ada tulisan Gibran.

Baliho ini dipasang di sisi kanan dari arah Kota Magelang. Baliho ini dipajang di jalan searah Jalan Jenderal Sudirman.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kalau nggak Jumat, ya Sabtu. Tapi, saya tidak memasangnya (tepatnya). Tahu-tahu sudah dipasang," kata Ngadino (65), warga yang berjualan di sekitar lokasi baliho kepada wartawan, Senin (25/9/2023).

Ngadino mengaku tidak tahu pemasang baliho tersebut. Meski begitu, dia mengenali wajah Gibran yang ada di dalam baliho tersebut.

"Itu Gibran, Wali Kota Solo, putranya Pak Jokowi," ujarnya.

Relawan Akui Sebagai Pemasang Baliho Gibran

Dihubungi terpisah, Koordinator Nasional Media Barisan Relawan Gigih Berani (Bala Gibran), Miftakahurrokhim mengakui sebagai pemasang baliho tersebut. Dia mengaku memasang baliho Gibran Wapres 204 di lima titik di Kabupaten Magelang dan satu titik di Kota Magelang.

"Kalau di Kota Magelang baru satu titik di Jalan Jenderal Sudirman. Nanti, kami akan memasang lagi ada logonya Bala Gibran, tapi sementara hanya gambarnya Mas Gibran. Itu tidak ada logonya, tapi kami yang masang," ujar Miftakahurrokhim saat dimintai konfirmasi.

Dia mengaku belum izin untuk menggunakan foto Gibran. Dia mengaku sebagai relawan Gibran dan mendorong suami Selvi Ananda itu untuk menjadi Wakil Presiden RI 2024.

"Kami mendukung, mendorong, sosok Mas Gibran dengan berbagai prestasi yang telah ditorehkan di Solo. Kami punya relawan di Kota maupun Kabupaten Magelang mendukung dan mendorong beliau (Gibran) berkontestasi pada Pilpres 2024," terangnya.

Selengkapnya di halaman berikut.


Bakal capres Koalisi Perubahan Anies Baswedan mengatakan sosok yang akan menjadi kapten tim pemenangan nasional Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN) pada waktunya akan diumumkan. Timnas AMIN disebut terdiri dari sejumlah orang.

"Nanti, nanti pada waktunya diumumin. Dan bukan cuma satu orang banyak banget," ujar Anies di gedung Baintelkam Polri, Jakarta Selatan, Senin (25/9/2023).

Anies mengatakan dirinya biasa mengerjakan dulu sampai selesai baru diumumkan. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan sosok kapten tidak bisa diumumkan di awal.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Yang pernah bersama saya di Jakarta pasti tahu persis saya mengerjakan dulu sampai selesai, baru diumumkan. Nggak biasa diumumkan di awal," ujarnya.

Politikus senior Partai NasDem Bestari Barus sebelumnya mengatakan jika kapten Timnas AMIN masih dalam pembahasan. Bestari menyebut jika dalam waktu dekat para ketum parpol di Koalisi Perubahan akan bertemu untuk membahas kapten Timnas AMIN.

"Belum ditentukan nanti tiga partai akan bertemu ketum partai yang akan merekomendasikan nama gitu," ujar Bestari di Warung WOW, Jakarta Selatan, Sabtu (23/9).

"Sekarang ini memang ada di list nama macam-macam lah ya ada laki, ada perempuan, dari semua unsur ada akademisi dan sebagainya, yang nanti akan didiskusikan dalam waktu yang tidak terlalu lama," sambungnya.

Namun, Bestari mengaku belum dapat memastikan kapan dan dimana pertemuan itu akan berlangsung. Sebab, kata dia, saat ini Ketum Partai NasDem Surya Paloh masih berada di luar negeri.

"Menunggu, Bang Surya sedang masih di Singapura, beberapa mungkin besok sudah kembali, mungkin akan segera ada rapat partai gabungan tiga parpol," kata dia.


Ketua Bapilpres Projo, Panel Barus, mengatakan pihaknya segera menggelar Rakernas ke-VI di Jakarta. Projo akan mengambil keputusan final terkait dukungan terhadap capres di Pilpres 2024.

Hal itu disampaikan Panel Barus di Kantor DPP Projo, Pancoran, Jakarta Selatan, Senin (25/9/2023). Dia mengatakan Rakernas itu akan digelar pertengahan Oktober 2023.

"Kemungkinan tanggal yang kita pilih adalah tanggal 14 atau 15 Oktober. Jadi insyaallah kalau ini sesuai jadwal, ini sebelum pendaftaran capres-cawapres dan momentum Rakernas ini bisa kami pastikan sebagai momen injak gas mesin politik pemenangan secara nasional," ujar Panel.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Panel mengatakan keputusan soal capres-cawapres 2024 dalam rakernas bersifat final. Dia mengatakan keputusan akan diambil berdasarkan kesepakatan pengurus Projo berbagai daerah.

"Dan saya pastikan bahwa keputusan dukungan ini adalah dukungan penuh dari seluruh pengurus Projo baik di DPP, 34 DPD, 419 DPC kota kab di seluruh Indonesia," kata Panel.

Panel mengatakan Presiden Jokowi direncanakan hadir dalam rakernas itu. Dia mengatakan Presiden Jokowi akan berpidato sebagai Ketua Dewan Pembina Projo di GBK.

"Untuk pembukaan rakernas akan kita gelar di GBK, insyaallah di Istora dan akan dihadiri minimal 20 ribu orang kader dan simpatisan Projo dari berbagai daerah," pungkasnya.


PPP menyampaikan permintaan khusus kepada Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri apabila cawapres usulannya, Sandiaga Uno, tidak ditunjuk menjadi cawapres Ganjar Pranowo. Ganjar pun menanggapi permintaan PPP tersebut..

"Ya boleh saja, nanti yang seperti apa kita komunikasi, makanya soal cawapres antara PPP, Perindo, Hanura, dengan PDIP mereka bertemu, mereka bicara, mereka ngobrol," kata Ganjar di Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Senin (25/9/2023).

Ganjar menyebut komunikasi penting agar nantinya bisa terbentuk kenyamanan bersama. Selain itu, dia berharap cawapres yang terpilih juga akan membawa misi yang sama.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Sehingga ada kenyamanan bersama, dan tentu tidak hanya sekadar nyaman, tapi semua membawa misi yang sama, siapa yang paling cocok untuk berdampingan dengan saya," ucapnya.

Lebih lanjut, Ganjar juga menekankan bahwa soal pendampingnya memang dibuka diskusi lebih dalam. Namun, dia berharap sosok tersebut nantinya merepresentasikan dwi tunggal memimpin Indonesia.

"Siapa yang paling cocok ini bisa merepresentasikan dwi tunggal yang nanti akan memimpin Indonesia, kita membuka kok diskusi yang lebih dalam dan lebih dalam lagi," ujar dia.

Permintaan PPP

Sebelumnya, PPP menyampaikan permintaan khusus kepada Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri apabila cawapres usulannya, Sandiaga Uno, tidak ditunjuk menjadi cawapres Ganjar.

"Para ketum yang bekerja sama hari ini menginstruksikan kepada kami untuk fokus menggodok pemenangan Mas Ganjar untuk menjadi capres 2024. Politik sangat dinamis dan jika ada suara yang berkembang di luar mungkin saja itu bisa terjadi, kita tunggu saja," kata Jubir PPP Usman Tokan atau Donnie dalam keterangannya, Jumat (22/9).

Donnie berharap Sandiaga ditunjuk menjadi cawapres Ganjar. Namun, kata dia, apabila bukan Sandiaga, PPP berharap figur cawapres tersebut memiliki latar belakang yang beririsan dengan partainya.

"Soal cawapres para ketum akan segera mendiskusikan yang terbaik buat bangsa. Kami berharap Pak Sandi menjadi pilihan Ibu Mega. Namun jika bukan takdirnya maka PPP berharap cawapresnya ada irisannya dengan PPP," kata dia.

Donnie menyinggung PPP memiliki perjalanan politik historis dengan PDIP di pilpres sebelumnya. Dia mendorong Ganjar terus bergerak turun ke bawah atau turba sebagai bacapres.

"Rekan-rekan saya yakin memahami hal ini karena kami ingin mengulang sejarah masa lalu, di mana susah dan senang PPP pernah bersama PDI Perjuangan. Saat sekarang kami ingin Mas Ganjar terus turun menyapa rakyat mendengarkan keinginan rakyat, menyerap aspirasi masyarakat," kata Donnie.

"Apa yang diharapkan dari sosok Mas Ganjar untuk memimpin negeri ini 5 tahun ke depan. Jangan kita banyak bermimpi, dengarlah keluhan rakyat," lanjutnya.

Lihat juga Video: Ganjar Bicara Peluang Mahfud Md Masuk Radar Cawapresnya

[Gambas:Video 20detik]


Mendekati tahapan-tahapan pemilu yang makin krusial, ruang digital semakin disesaki oleh konten-konten informasi dan pemberitaan. Dilihat dari sisi hak publik dan kebutuhan terhadap informasi kepemiluan, situasi ini tentu saja baik. Sayangnya, di antara limpahan berita yang mengarus deras ini, tren peningkatan jumlah konten-konten hoax dan fake news juga terjadi. Kabar bohong dan berita palsu ini menyeruak di antara informasi-informasi kredibel dan akurat seputar kepemiluan.

Pada Kuartal I - 2023 ini misalnya, Masyarakat Anti-Fitnah Indonesia (Mafindo) mencatat, telah beredar sebanyak 664 hoax di ruang digital kita. Sebanyak 233 konten atau sekitar 35% di antaranya adalah hoax bermuatan isu-isu politik termasuk pemilu di dalamnya. Data ini diungkapkan seorang peneliti Linda Salma pada Mei 2023 dalam sebuah webinar di Jakarta (antaranews.com, 3/5).

Rilis Mafindo di atas mengisyaratkan bahwa peredaran fake news atau hoax yang berisi fitnah, adu domba, hate speech, kampanye hitam, dan serangan terhadap tokoh atau institusi tampaknya akan kembali marak menyertai perhelatan Pemilu 2024 seperti yang terjadi pada Pemilu 2019 silam. Isyarat ini tentu mengkhawatirkan dan karenanya patut menjadi perhatian semua pihak untuk mengantisipasinya dengan sigap dan sedini mungkin.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Pada Pemilu 2019 silam, peredaran konten-konten hoax berlangsung masif melalui berbagai platform media di ruang digital kita. Sialnya, konten-konten hoax atau fake news itu bertebaran, menyeruak di antara berita/informasi yang sahih dan valid yang juga mengarus deras saban waktu. Akibatnya untuk membedakan mana berita valid dan mana yang hoax seringkali menjadi tidak mudah. Para ahli menyebut fenomena melimpahnya berita/informasi ini sebagai infodemi (pandemi atau wabah informasi).

Pandemi Informasi

Konsep infodemi diperkenalkan oleh World Health Organization (WHO) dan menjadi populer sejak wabah Covid-19 melanda dunia. Secara harfiah infodemi (infodemic) diambil dari kata information dan pandemic, yang jika disanding dan dialihfrasakan ke dalam bahasa Indonesia kurah lebih menjadi "pandemi informasi". WHO kemudian memaknainya sebagai terlalu banyaknya informasi yang beredar, termasuk informasi yang salah dan menyesatkan baik secara fisik maupun digital selama masa pandemi Covid-19 (WHO, 2022).

Dalam Jurnal Balairung (2020), Hermin Indah Wahyuni menjelaskan bahwa infodemi merupakan fenomena saat informasi justru menjadi tak ubahnya pandemi karena kondisi-kondisi tertentu yang kurang ideal, di antaranya jumlah informasi yang berlimpah (overload of information) menyebar secara cepat walaupun tidak jelas akurasi dan ketepatannya.

Fenomena tersebut biasanya muncul pada situasi-situasi yang penuh ketidakpastian, salah satunya ketika pandemi. Biasanya di dalam kondisi-kondisi yang tidak pasti itu overload of information diiringi dengan kondisi equivocality atau kondisi ketika semua informasi seolah memiliki kebenaran yang sama (equal). Luapan informasi dan dominasi media baru membuat kebenaran suatu informasi sulit dipastikan.

Pandemi atau wabah informasi sebagaimana dijelaskan di atas sesungguhnya juga telah dan secara hipotetik potensial akan terus berlangsung menyertai perhelatan elektoral. Yakni, suatu fenomena di mana informasi-informasi seputar kepemiluan mengarus deras dan melimpah (overload of information) di ruang publik dengan tingkat akurasi yang rendah. Dalam konteks ini berita bohong (hoax), berita palsu (fake news), kampanye hitam (black campaign), bahkan juga ujaran kebencian (hate speech) dan fitnah memperoleh ruang artikulasinya.

Perlu Kewaspadaan

Gejala infodemi atau pandemi informasi elektoral menjelang Pemilu 2024 ini penting diwaspadai oleh para pihak yang terlibat dalam perhelatan pemilu (peserta, pemilih, penyelenggara, dan pemerintah termasuk aparatur penegak hukum) karena beberapa argumen berikut.

Pertama, limpahan informasi kepemiluan dengan tingkat akurasi yang rendah dengan mudah dapat mendistorsi berita dan informasi yang benar dan valid atau mengaburkan fokus yang seharusnya menjadi rujukan masyarakat dalam mengambil sikap, tindakan serta perilaku terkait perhelatan pemilu.

Kedua, berdasarkan pengalaman Pemilu 2019 silam tebaran hoax yang secara massif menyertai limpahan informasi elektoral di tengah publik yang tingkat literasi digitalnya masih rendah dengan mudah memicu terjadinya pertengkaran sosial dan pembelahan (polarisasi) berbasis afiliasi dan preferensi politik dalam masyarakat. Maka, alih-alih menjadi pesta demokrasi yang menggembirakan, pemilu berlangsung dalam situasi mencekam dan mencemaskan.

Ketiga, fake news dan hoax yang menyertai limpahan informasi kepemiluan seperti terjadi pada Pemilu 2019 silam mengandung muatan-muatan fitnah, ujaran kebencian, serangan terhadap lawan politik dan adu domba yang membahayakan tertib sosial dan tatanan harmoni kehidupan masyarakat, bahkan dapat memicu terjadinya disintegrasi negara-bangsa.

Akan lebih berbahaya lagi ketika infodemi elektoral ditingkahi pula dengan muatan atau konten-konten politisasi identitas oleh para kontestan dan diikuti secara massif oleh masing-masing kubu, baik yang berbasis agama, etnik maupun aspek-aspek primordialis lainnya. Dan, menjadi "sempurna" daya rusaknya ketika infodemi elektoral serupa ini dikapitalisasi oleh para buzzer bayaran yang hanya peduli keuntungan pribadi dan kelompok yang dibelanya ketimbang keberhasilan pelaksanaan hajat demokrasi.

Pemilu 2019 telah lebih dari cukup memberikan contoh betapa berbahayanya membiarkan politik identitas digunakan sebagai instrumen pemenangan kontestasi elektoral. Polarisasi masyarakat terjadi di mana-mana, di berbagai ranah dan entitas, bahkan dalam skala yang sangat kecil, yakni keluarga dan pertemanan.

Agus Sutisna dosen FISIP Universitas Muhammadiyah Tangerang, founder Yayasan Podiumm Pesantren Nurul Madany Lebak


Peneliti Departemen Politik dan Perubahan Sosial Centre for strategic and international Studies (CSIS) Nicky Fahrizal mengatakan ada tren 'judisasi politik' ke Mahkamah Konstitusi (MK). Dia mencontohkan gugatan usia capres-cawapres.

Mulanya, dia menyoroti penyelenggaraan Pileg 2024 yang kurang mendapat perhatian dari masyarakat dibandingkan Pilpres 2024. Padahal, menurut Nicky, Pileg memiliki peran penting dalam menentukan kualitas parlemen.

"Jadi apabila kita menginginkan adanya peningkatan kualitas dari parlemen, maka kita perlu memberikan perhatian terhadap caleg-caleg yang akan berkompetisi," kata Nicky dalam diskusi 'Update Politik Nasional: Pemilu 2024, Peta Kompetisi Partai, dan Situasi Keamanan di Papua', di Auditorium CSIS, Jakarta Pusat, Senin (25/9/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Nicky mengatakan parlemen yang berkualitas ditandai dengan debat politik saat pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU). Dia mengatakan debat politik perlu agar isu politik yang seharusnya dibahas di DPR tidak dibawa ke MK.

"Harusnya ini suatu komponen atau suatu isu yang harusnya menjadi isu politik akan tetapi menjadi isu hukum sehingga banyak UU yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK) saat ini yang mana komponen yang dimohonkan adalah isu politik sebenarnya," ujar dia.

Dia kemudian mencontohkan gugatan usia capres cawapres di MK. Menurutnya, persoalan usia capres-cawapres dibahas di DPR. Nicky menganggap fenomena tersebut sebagai 'judisasi politik'.

"Contohnya soal ini, batasan umur capres atau cawapres. Sejatinya itu adalah isu politik yang harus dibahas di parlemen. Akan tetapi itu menjadi isu hukum yang dibahas di MK," paparnya.

"Tren ini terus meningkat sehingga tren ini disebut judisasi politik. Jadi MK ditarik untuk membahas isu politik," tambah dia.

Dia menilai MK harusnya membahas isu konstitusional. Sementara, isu politik harusnya menjadi perdebatan di DPR.

"MK kerap kali memiliki potensi terkooptasi karena yang harusnya dibahas itu hukum, konstitusionalitas, tapi membahas isu politik yang harusnya menjadi perdebatan di parlemen," tuturnya.


Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat punya nakhoda baru. Dia adalah Ummi Wahyuni yang ditunjuk sebagai Ketua KPU Jabar untuk periode 2023-2028. Berikut profil Ummi Wahyuni yang juga menjadi perempuan pertama yang menakhodai KPU Jabar.

Melansir dari laman resmi KPU Kabupaten Bogor, Ummi Wahyuni merupakan perempuan kelahiran Bangkalan, Madura yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua KPU Kabupaten Bogor periode 2018-2023.

Ummi menempuh pendidikan S1 Peternakan di Institut Pertanian Bogor (IPB) dan lulus tahun 2006. Dia kemudian melanjutkan studi S2 di Universitas Ibnu Kholdun Bogor dan sempat menjadi dosen STAI Aulia Bogor tahun 2013.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Di dunia kepemiluan, Ummi pernah menjadi relawan pemantau JPPR untuk wilayah kerja Kabupaten Bogor pada Pemilu Legislatif dan relawan entry data perhitungan suara KPU Kabupaten Bogor untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2004.

Tidak sampai disitu, Ummi juga punya pengalaman menjadi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Ciampea Divisi Sosialisasi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2012. Ketua Lembaga Pemantau Perempuan KPPI untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2013.

Terakhir, Ummi juga menjadi anggota KPU Kabupaten Bogor untuk periode 2013-2018 dan saat ini menjadi Ketua KPU Jabar periode 2023-2028.

Selain Ummi, KPU Jabar juga memiliki enam komisioner baru yakni Abdullah Sapi'i, Adie Saputro, Aneu Nursifah, Hari Nazarudin, Hedi Ardia dan Ahmad Nur Hidayat.

"Hari ini kami bertujuh akan memimpin Jawa Barat dalam hal kepemiluan. Kami berharap semua pihak bersinergi karena Jawa Barat adalah provinsi terbesar (DPT) se-Indonesia dengan 35,7 juta pemilih," kata Ummi, Senin (25/9/2023).

"Sehingga kami menganggap soliditas kelembagaan adalah hal paling utama untuk mensukseskan Pemilu 2024 dengan dukungan 27 kabupaten/kota Pemilu akan berjalan lancar dan sukses," lanjutnya.


Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto buka suara soal isu pertemuan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan petinggi partai di internal PDIP usai putra bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kaesang Pangarep, bergabung ke PSI. Hasto membantah adanya pertemuan tersebut.

"Pertemuan itu tidak ada," kata Hasto kepada wartawan di DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (25/9/2023).

Megawati diisukan marah dalam pertemuan yang disebut terjadi pada 21 September 2023 tersebut. Namun, Hasto menegaskan pertemuan itu tidak ada.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Mungkin yang dimaksudkan tim mawar," ujarnya.

Kaesang Pangarep diketahui resmi bergabung dan menjadi kader PSI. Hal itu ditandai dengan DPP PSI yang menyerahkan Friendship Card atau Kartu Tanda Anggota (KTA) PSI langsung di kediaman Kaesang di Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Sabtu (23/9).

Dalam KTA yang dicetak versi besar itu, terdapat logo PSI dan nama Kaesang Pangarep dengan nomor anggota S317420230151515. Dalam penyerahan itu, Kaesang didampingi sang istri, Erina Gudono.

Kaesang juga menjelaskan alasannya memilih bergabung dengan PSI. Salah satunya karena ingin anak muda lebih banyak terlibat.

"Apalagi di pemilu, anak muda dijadikan sebagai objek pasif, kita mau mereka jadi objek aktif. Mau gimanapun masa depan Indonesia itu untuk anak muda Indonesia," kata Kaesang usai penyerahan KTA di Sumber, Solo, Sabtu (23/9).

Kaesang mengaku sudah meminta izin kepada Jokowi dan Gibran untuk gabung ke PSI. Namun, kata Kaesang, Gibran tidak membalas pesan WhatsApp darinya.

"Minta restu pasti, tapi kan beliau (Jokowi) sibuk banget. Mentok-mentok dapat waktu 5 menit," ucap Kaesang saat itu.

"Saya kan minta restu, tidak minta pesan. Bicara (dengan Jokowi) hanya seperlunya, kedua sibuk. Apalagi Mas Gibran, WA saja tidak dibalas. Menyebut (masuk PSI) tapi nggak dibales. (Terakhir WA) sudah lama banget, itu bahas Persis," ujarnya.

Lihat Video: Ragam Respons Elite PDIP soal Langkah Politik Kaesang Gabung PSI

[Gambas:Video 20detik]


Istilah-istilah dalam politik terkadang sulit untuk dipahami maksudnya, meskipun kita sudah familiar mendengarnya. Salah satu istilah itu adalah oposisi. Oposisi memiliki kaitan yang erat dengan partai politik. Dalam partai politik, ada yang namanya pihak lawan dan pihak kawan.

Pihak lawan disebut dengan oposisi, karena bertentangan dengan kebijakan yang dimiliki oleh pihak kawan. Sedangkan, pihak kawan disebut dengan koalisi karena tidak memiliki kebijakan yang saling bertentangan.

Dalam artikel ini, akan berfokus membahas tentang oposisi. Pembahasannya akan meliputi pengertian oposisi, konsep, fungsi dan penyebab. Untuk itu, simak artikel di bawah ini agar tahu lebih dalam mengenai oposisi.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Pengertian Oposisi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) oposisi adalah partai penentang dewan perwakilan dan sebagainya yang menentang dan mengkritik pendapat atau kebijaksanaan politik golongan yang berkuasa. Kata oposisi berasal dari bahasa Inggris "opposition" yang berarti berlawanan. Dalam dunia politik, oposisi adalah partai penentang di dewan perwakilan, yang menentang dan memberi kritik kepada politik golongan yang berkuasa.

Pada hakikatnya, oposisi adalah mengawal dan mengkritisi kebijakan pemerintah agar berjalan sesuai dengan undang-undang. Dalam pemilu, partai yang menang akan bisa memiliki kekuasaan. Sedangkan partai yang kalah, akan bertindak sebagai oposa, yakni bertindak di luar kekuasaan. Oposisi bisa berupa perkataan, tindakan, ataupun bentuk masukan lainnya.

Konsep atau Fase Oposisi

Oposisi merupakan gerakan massif antar partai politik agar dapat mengontrol pemerintah, oleh karena itu, pemerintah mengalami empat fase oposisi. Dilansir melalui jurnal berjudul Oposisi dan Koalisi: Potret Demokrasi Indonesia (2019) berikut ini keempat fase dari oposisi.

1. Oposisi Seremonial

Seperti namanya, oposisi ini memiliki makna sebagai sesuatu yang mencerminkan sikap seremoni. Seremonial sendiri bisa diartikan sebagai suatu hal yang memiliki sifat atau kesan resmi dan formal. Oposisi seremonial adalah konsep oposisi yang dibentuk hanya karena formalitas semata.

2. Oposisi Destruktif-Oportunis

Oposisi destruktif, seperti namanya, merupakan sebuah fase oposisi yang dimana akan berusaha untuk merusak image atau citra dari pemerintah menggunakan berbagai cara. Semua kebijakan dan keputusan pemerintah biasanya akan dikritik dan dicari kesalahannya, agar bisa menyalahkan pemerintah.

Setiap oposisi yang tidak berhasil masuk ke dalam kabinet akan menjadi oposisi yang memiliki tanggung jawab dalam mengendalikan pemerintah. Oposisi akan memberi penawaran pada pemerintah apabila ingin mendapatkan konsep alternatif dalam beberapa masalah politik yang tengah dihadapi.

3. Oposisi Fundamental Ideologis

Dalam konsep ini, oposisi biasanya akan berusaha untuk menggulingkan pemerintah dan mendapatkan kekuasaan. Namun, oposisi bisa bertindak lebih jauh dengan mengganti semua sistem parlemen bahkan dasar negara.

4. Oposisi Demokratis

Oposisi demokratis muncul karena publik merasa tidak puas dengan oposisi seremonial. Oposisi seremonial, menyebabkan munculnya oposisi radikal dalam bentuk oposisi ideologis dan terdistorsi yang mempunyai karakter untuk menghancurkan pondasi dari demokrasi. Hal ini akan memungkinkan munculnya otoriterisasi lagi. Konsep oposisi demokrasi ini menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan kelompok.

Fungsi dan Peran Oposisi dalam Konteks Politik Kehidupan Demokrasi

Menurut Dahl (1971), oposisi dalam konteks kehidupan demokrasi adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan karena merupakan salah satu fondasi pemerintah. Berikut ini fungsi dan peran dari oposisi dalam konteks politik kehidupan berdemokrasi.

1. Penyeimbang Kekuasaan

Penyeimbang secara substansi bisa diartikan sebagai kekuatan yang ada di luar pemerintah dengan memberikan alternatif sehingga pemerintahan menjadi seimbang dan tidak jauh dari kepentingan rakyat.

Fungsi penyeimbang kekuasaan ini memiliki makna utamanya yakni, untuk pengingat bahwa ada kalanya pemerintah yang dipilih secara demokratis akan jatuh menjadi pemerintahan yang melawan semua kehendak masyarakat. Oleh karena itu, oposisi penting untuk dipertahankan agar pemerintah dapat menjalankan dan menghasilkan kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat.

2. Menjaga Alternatif Kebijakan

Dengan adanya oposisi, akan memungkinkan adanya banyak pilihan alternatif kebijakan pemerintah. Pasalnya, tidak ada satupun pemerintahan yang tidak luput dari kesalahan. Pemerintah dengan kebijakan terbaik pun, masih akan membutuhkan dukungan dari kelompok oposisi untuk mengetahui kepentingan rakyat.

3. Stimulus Persaingan Antar Elite Pemerintah

Sebuah pemerintahan sudah pasti akan mengalami yang namanya stagnasi atau bahkan sebuah kemunduran. Hal ini dapat terjadi apabila, pemerintah tidak mendapatkan tantangan dari pihak-pihak yang berkompeten dan mampu menunjukkan kepada rakyat mengenai kebijakan-kebijakan lain yang lebih masuk akal daripada kebijakan pemerintah.

Dengan adanya oposisi, pemerintah dapat terjaga agar citranya tidak terganggu oleh oposisi yang memiliki kebijakan lebih baik.

Penyebab Oposisi

Menurut Myron Weiner (1971) partisipasi dalam oposisi biasanya disebabkan oleh tiga hal, yakni:

Modernisasi. Adanya perubahan struktur sosial. Adanya pengaruh dari kubu berintelektual.

Demikian penjelasan mengenai oposisi, mulai dari apa itu oposisi, konsep oposisi, fungsi oposisi dan penyebab partisipasi oposisi yang bisa detikNews rangkum melalui berbagai sumber. Semoga bermanfaat!


Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Olly Dondokambey melantik 5 Penjabat (Pj) Bupati dan Wali Kota di Aula Mapalus, hari ini. Dalam kesempatan tersebut, Olly memberikan pesan khusus untuk para penjabat dalam mengerjakan tugasnya.

"Di antara semua keinginan manusia tidak semua tercapai, tidak semua keinginan mulus seperti yang diharapkan.Semua orang ingin menunjukkan eksistensi dirinya, namun kemampuan setiap orang untuk mewujudkan hasratnya berbeda-beda dan berbeda pula perilaku untuk menyikapinya," kata Olly dalam keterangan tertulis, Senin (25/9/2023).

"Namun, ketika orang itu berada di posisi yang jauh lebih baik dari sebelumnya terkadang malah lupa terhadap proses yang membuat dirinya berada di keadaan sekarang," imbuh Olly.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Pelantikan ditandai dengan pengucapan sumpah/janji oleh Olly, penandatangan berita acara dan pakta integritas serta penyematan tanda jabatan, dan dilanjutkan dengan serah terima jabatan yang lama kepada Pj Bupati dan Wali Kota yang baru.

Dalam sambutannya, Olly mengutip filosofi Jawa yaitu kuoso nggendong lali atau dalam bahasa Indonesia yakni kuasa memanggul lupa. Ia juga mengingatkan kepada 5 Pj Bupati dan Wali Kota yang baru dilantik agar bekerja optimal dan tak melupakan proses dan loyalitas untuk membuktikan bahwa mereka benar-benar layak memimpin kabupaten dan kota.

"Ketika kekuasaan didapat, maka kekuasaan yang dimiliki bisa membuat yang berkuasa menjadi 'lupa'. Bisa lupa asal usul, lupa teman, lupa keluarga, lupa dengan kolega, lupa pada proses awal kekuasaan didapat, lupa pada kegunaan kekuasaan itu untuk apa, lupa pada hakekat kekuasaan itu bermakna untuk apa. Bisa juga lupa cara berterima kasih. Lupa menempatkan diri. Lupa pada jati diri. Lupa pada sangkan paraning dumadi," kata Olly.

Adapun tujuan utama sangkan paraning dumadi ialah agar seorang manusia dapat mengenali dirinya sendiri. Sehingga, nantinya manusia tahu tentang dari mana asal hidupnya, bagaimana dia harus menjalani kehidupan di dunia ini, dan tujuan yang harus ia capai dengan kehidupannya.

Artinya Olly tegas mengingatkan seluruh Pj Bupati dan Wali Kota tak lupa diri ketika mereka mulai memimpin daerahnya dengan menjaga integritas, dedikasi dan bertanggung jawab.

"Jadi pemimpin, haruslah mampu menjalankan tugas dengan baik," ucapnya.

Lebih lanjut, Olly mengingatkan Pj Bupati dan Wali Kota untuk dapat memprioritaskan kepentingan daerah dibandingkan dengan kepentingan pribadi termasuk menyukseskan Pemilu dan Pilkada 2024 agar berjalan aman dan lancar.

"Jadi saat jalankan tugas ingat baik-baik pesan ini karena ketika mendapatkan kekuasaan kadang-kadang kita hanya melihat terangnya lampu, tidak melihat sisa gelapnya. Amanat yang diberikan perlu dilaksanakan dengan baik dalam menghadapi tahun-tahun politik," tukasnya.

Adapun kelima Pj Bupati dan Wali Kota tersebut yaitu; Pj Wali Kota Kotamobagu, Asripan Nani (Asisten II Sekdaprov Sulut), Pj Bupati Bolaang Mongondow Utara, Sirajudin Lasena (Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Sulut), Pj Bupati Minahasa Jemmy Kumendong (Kepala Badan Kepegawaian Daerah Sulut), Pj Bupati Minahasa Tenggara Ronald Sorongan (Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Sulut) dan Pj Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Joi Oroh (Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Sulut).

Kelimanya dilantik untuk mengisi kekosongan kepemimpinan karena masa jabatan kepala daerah tersebut yang berakhir pada 25 September 2023. Kepemimpinan tersebut nantinya akan kembali ditentukan dengan hasil Pilkada serentak yang digelar pada tahun 2024.

Diketahui, pengisian Pj Bupati maupun Pj Wali Kota diusulkan Gubernur dan DPRD masing-masing daerah. Sementara untuk penetapannya merupakan kewenangan pemerintah pusat dalam hal ini yaitu Mendagri.

Turut hadir dalam kegiatan, Wakil Gubernur Sulut Steven OE Kandouw, Ketua TP-PKK Sulut Rita Maya Dondokambey-Tamuntuan, Sekretaris TP-PKK Sulut Kartiva Devi Kandouw-Tanos, Sekdaprov Steve Kepel dan jajaran Pemprov Sulut serta Bupati/Wali Kota se-Sulut.