Jiwa kompetitif Prabowo Subianto adalah sesuatu yang tidak tertandingi dalam melihat pertarungan elektoral di Indonesia pasca reformasi 1998. Asumsinya karena hampir dua dekade lamanya, Prabowo tidak pernah menyerah dalam menggapai cita-citanya menjadi orang nomor satu di Republik Indonesia. Tentu tanpa modal sosial, modal ekonomi dan modal simbolik kuat yang didorong oleh motivasi positif mustahil Prabowo bisa bertahan di tengah dinamika politik nasional yang terus melahirkan politisi-politisi baru.

Jelang Pilpres 2004, nama Prabowo mulai muncul dalam kandidasi bacapres dari Partai Golkar. Namun ia kalah pada konvensi internal yang digelar oleh Partai Golkar yang akhirnya mencalonkan Wiranto sebagai Capres 2004. Kala itu, pada banyak polling di lembaga survei dalam sirkulasi kepemimpinan nasional. Nama Prabowo sudah eksis bersamaan dengan nama-nama populer, seperti; Amien Rais, Hamzah Haz, Susilo Bambang Yudhoyono dan Megawati Soekarnoputri.

Selanjutnya, pada Pilpres 2009, nama Prabowo benar-benar hadir di kertas suara sebagai cawapres kala mendampingi Megawati yang maju sebagai Capres. Pasangan Megawati-Prabowo (Mega-Pro) waktu itu memang kalah dalam pemilihan satu putaran akan tetapi pengalaman itu menjadi modal elektoral penting bagi Prabowo untuk maju di pilpres berikutnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Lalu pada Pilpres 2014 dan Pilpres 2019, kala zaman telah berubah sejalan dengan regenerasi kepemimpinan di tubuh partai politik. Nama Prabowo menjadi salah satu primadona capres favorit di tengah maraknya politisi baru yang mulai eksis. Seperti; Jokowi, Anies Baswedan, Sandiaga Uno, Muhaimin Iskandar hingga Agus Harimurti Yudhoyono yang juga menempati urutan atas polling survei elektabilitas capres.

Prabowo memang akhirnya kalah pada dua kontestasi pilpres tersebut. Pun ketika kalah di Pilpres 2019, banyak pengamat politik yang mulai pesimis dengan menyatakan ia telah selesai di politik dan mustahil bisa kembali maju di Pilpres 2024. Akan tetapi, keikhlasan dan jiwa besarnya menerima jabatan Menteri Pertahanan di era kepemimpinan periode kedua Presiden Jokowi dalam Kabinet Indonesia Maju menjadi momentum penting kembali eksisnya nama Prabowo dalam politik nasional.

Prabowo yang dianggap sebagai kartu mati di politik karena faktor usia dan kekalahannya berkali-kali pada kontestasi pilpres lalu dihidupkan kembali lewat dukungan Jokowi. Utamanya menyangkut endorse Presiden Jokowi pada pelbagai kesempatan yang mengatakan bahwa Prabowo adalah sosok pemimpin yang tepat menjadi penerusnya dalam melanjutkan seluruh program pembangunan nasional.

Pun tidak terbantahkan bahwa Jokowi berperan signifikan pada transformasi citra Prabowo dalam pemberitaan media. Citra Prabowo yang sebelumnya dicap elitis dan diktator bertransformasi menjadi sosok yang ramah dan humanis sejak dekat dengan Presiden Jokowi.

Terakhir para pengguna media sosial bahkan menyebut Prabowo sebagai sosok pemimpin yang gemoy merujuk pada diksi gaul Generasi Z yang berarti gemas. Artinya sebagai super mega infulencer dalam politik nasional, Jokowi telah berhasil mengubah persepsi banyak orang tentang sosok Prabowo.

Pentingnya Sosok Gibran

Pada Pilpres 2024 mendatang, Prabowo akan berpasangan dengan Gibran Rakabuming Raka yang merupakan putra sulung Presiden Jokowi. Kombinasi antara Prabowo dan Gibran menjadi pasangan capres dan cawapres adalah sebuah lompatan penting dalam membaca dinamika politik hari ini.

Alasannya tentu saja berkaitan dengan usia Prabowo yang saat ini sudah menginjak 72 tahun sementara Gibran yang saat ini masih berusia 36 tahun memperkuat asumsi dalam upaya menjawab tantangan zaman kolaborasi antar generasi menjadi salah satu kunci penting menyelesaikan pelbagai tantangan dalam pemerintahan. Utamanya yang berkaitan dengan politik luar negeri, pemerintahan dan birokrasi, ekonomi, olahraga hingga digitalisasi UMKM membutuhkan peran penting anak muda.

Pun seandainya Prabowo dan Gibran mendapatkan amanah menjadi presiden dan wakil presiden di tahun 2024. Pembagian pengelolaan kekuasaan menjadi titik penting agar pemerintahan berjalan efektif. Prabowo mengurusi pertahanan, politik luar negeri dan birokrasi pemerintahan sementara Gibran bisa fokus berperan dalam memajukan olahraga, UMKM dan ekonomi digital.

Tidak hanya itu, kehadiran Gibran di sisi Prabowo dalam kontestasi Pilpres 2024 tidak hanya dilihat dari dampak efek ekor jas yang didapatkan oleh Partai Gerindra. Mengingat pemilu serentak selalu dikaitkan dengan kemenangan pilpres berbanding lurus dengan kenaikan suara partai politik sebagai dampak dari kader partai yang maju menjadi kandidat capres/cawapres yang dalam hal ini adalah Prabowo.

Terlebih, sejak pertama kali didirikan pada 2008, dari pemilu ke pemilu persentase perolehan suara dan kursi Partai Gerindra terus mengalami kenaikan yang signifikan sebagai efek dari majunya Prabowo dalam kontestasi pilpres. Misalnya pada Pemilu 2009 persentase suara Partai Gerindra adalah 4,46% suara nasional atau setara 26 kursi kemudian pada Pemilu 2014 naik menjadi 11,81% suara nasional atau setara 73 kursi dan terakhir pada Pemilu 2019 naik menjadi 12,31% suara nasional atau setara 78 kursi.

Jauh dari pada itu, pemilihan Gibran sebagai cawapres adalah upaya meraih mayoritas suara pemilih generasi milenial yang angkanya mencapai 113 juta pemilih atau setara 56,45% dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) Indonesia. Pengalaman Gibran yang saat ini menjabat Wali Kota Surakarta yang banyak menghadirkan pembangunan serta melaksanakan event dan festival di Kota Surakarta membuktikan kepemimpinan Gibran sangat relevan menuju Indonesia Emas 2045.

Selain itu, Gibran adalah sosok pasangan yang menjadi kebutuhan Prabowo dalam meraup suara yang selama ini sangat lemah di Provinsi Jawa Tengah. Adapun Provinsi Jawa Tengah merupakan wilayah dengan populasi dan DPT tertinggi ketiga setelah Jawa Barat dan Jawa Timur yang jumlahnya mencapai 28.289.413 pemilih. Pun pada dua pilpres sebelumnya dua kali pula Prabowo kalah telak dari Jokowi di Provinsi Jawa Tengah.

Tentu dengan hadirnya Gibran menambah optimisme bagi Prabowo dalam meningkatkan suara dan meraih kemenangan di Pilpres 2024. Tidak hanya di wilayah Jawa Tengah tapi juga di wilayah-wilayah yang selama ini menjadi kantong suara Jokowi yaitu Provinsi Jawa Timur, Provinsi Bali, Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi DI Yogyakarta. Artinya terlepas dari dinamika politik yang ada saat ini, Gibran adalah puzzle terakhir yang melengkapi Prabowo menuju kemenangan di kontestasi Pilpres 2024.

Sugiat Santoso Sekretaris Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Partai Gerindra Sumatera Utara


Majelis Kehormatan MK memutuskan Anwar Usman diberhentikan dari jabatannya sebagai Ketua MK dengan tidak membatalkan putusan terkait usia capres-cawapres yang dikabulkan sebelumnya. Partai Garuda merasa heran jika masih ada yang membuat narasi negatif terhadap MK.

"Putusan Majelis Kehormatan MK sudah selesai, putusannya sama sekali tidak membatalkan putusan MK terkait umur capres cawapres. Artinya pihak yang tidak setuju putusan MK, sudah menggunakan hak konstitusionalnya untuk menguji ketidaksetujuannya, dan hasil uji itu sudah ada putusannya," kata Wakil Ketua Umum Garuda Teddy Gusnaidi kepada wartawan, Rabu (8/11/2023).

"Yang tidak setuju, tentu wajib menerima dan menghormati hasil uji tersebut," ujar dia.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Teddy menyebut semua pihak sudah menggunakan haknya dan sama-sama menggunakan jalur hukum yang berlaku di Indonesia. Karenanya, dia heran jika masih ada narasi negatif tentang MK.

"Jadi jika di luar sana masih ada yang menuding MK dengan narasi negatif, artinya memang tujuannya bukan untuk mendapatkan kepastian hukum, tapi untuk membuat kegaduhan. Mereka adalah para pembegal yang anti terhadap demokrasi, anti terhadap Pancasila dan konstitusi," kata Teddy.

Juru bicara Partai Garuda itu menyebut putusan gugatan bisa sesuai harapan maupun tidak. Dia meminta jangan ada lagi narasi negatif usai putusan MKMK.

"Namanya menguji tentu bisa sesuai harapan bisa tidak sesuai harapan. Jika tidak sesuai harapan lalu menuding para penguji dan bahkan pemerintah, itu namanya tindakan premanisme, karena memaksakan kehendak. Kok hukum harus mengikuti selera mereka?" kata Teddy.


Bakal calon presiden (bacapres) Anies Baswedan bicara terkait pentingnya koperasi di Indonesia. Dia mengatakan koperasi salah satu jalan keluar agar terhindar dari pinjaman online (pinjol).

"Ada satu aspek yang tidak kalah penting. Tapi saya ingin menegaskan satu lagi yang sering terlewatkan adalah peran koperasi di dalam perekonomian kita. Kita butuh sekali hari ini, mengembalikan koperasi menjadi salah satu pelaku penting dalam perekonomian Indonesia," kata Anies di acara Sarasehan 100 ekonom Indonesia di Menara Mega, Mampang, Jakarta Selatan, Rabu (8/11/2023).

Anies menyebut kebijakan koperasi diterapkannya saat memimpin DKI. Dia menyinggung pinjaman online (pinjol) yang dapat teratasi apabila koperasi digencarkan.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Dan kami merasakan di Jakarta ketika PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga) itu memiliki koperasi, less likely (kemungkinan kecil) terjebak urusan pinjol-pinjol yang selama ini ada, dan itu kenyataan yang selama ini ada," ujarnya.

Anies mengatakan peran koperasi penting terutama di pedesaan. Dia menekankan penerapan koperasi harus menjadi prioritas.

"Di kawasan pertanian kami lihat perlu ada pengaktifan ulang peran koperasi khususnya di kawasan rural, khususnya terkait pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan dan ada aspek-aspek yang kita harus kerjakannya lewat jalur koperasi. Menghidupkan koperasi ini menjadi salah satu hal yang kita ingin prioritaskan," ujarnya.

Anies menilai koperasi tak begitu gencar diterapkan dalam perekonomian lantaran tak menjadi prioritas kebijakan. Hal ini, kata dia, perlu dibenahi dengan memberikan ruang pada koperasi.

"Badan hukum koperasi selama 25 tahun ini hilang 50 persen, karena dia tidak pernah menjadi prioritas kita. Menurut kami ini bisa chicken and egg problem, ini seperti telur dan ayam. Kami lihat kalau negara memberikan ruang apalagi ada sektor-sektor di mana kita memberikan ruang pada koperasi, ada pendampingan yang benar, ada manajemen yang benar, maka kita akan menyaksikan itu bisa tumbuh," kata Anies.


Capres Ganjar Pranowo bercanda dengan peserta Rakernas LDII 2023. Ganjar sempat melemparkan candaan terkait tidak akan bagi-bagi sepeda kepada audiens.

Awalnya, Ganjar berbicara tentang politik luar negeri. Ia lalu mengaku sedih dengan situasi dunia yang saat ini dinilai tidak sedang baik-baik saja.

Ganjar menilai demokrasi mengalami kemunduran, sedangkan negara kuat mendominasi hingga perang terjadi. Dia juga berbicara terkait perang antara Palestina dan Israel. Ganjar lalu mengungkap strategi politik luar negeri jika terpilih di Pilpres nanti.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kalau saya ditanya, kira-kira kalau Pak Ganjar bagaimana? Ya kita harus berhubungan dengan banyak negara yang sama-sama bisa saling menguntungkan dan tidak saling menindas. Ini menurut saya penting," kata Ganjar, di Rakernas LDII yang disiarkan di YouTube LDII TV, Rabu (8/11/2023).

Kemudian peserta Rakernas LDII langsung bertepuk tangan mendengar paparan Ganjar tersebut. Ganjar lalu bertanya mengapa peserta Rakernas LDII bertepuk tangan terus.

"Dari tadi kok tepuk tangan terus?" tanya Ganjar.

Selanjutnya peserta kembali bertepuk tangan dengan semakin ramai. Ganjar lalu berseloroh dia tidak akan memberi sepeda.

"Saya tidak akan ngasih sepeda loh ini," kata Ganjar sambil melambaikan tangan.

Ucapan Ganjar tersebut kembali disambut tawa peserta Rakernas LDII. Kemudian Ganjar mengungkap dia sedang bercanda. Acara tersebut juga dihadiri Ketum DPP LDII Chriswanto Santoso.

"Ini ciri ciri guyone wong Wonogiri mas karno, ini guyone mas Karno," kata Ganjar.

Simak juga Video 'Zulkifli Hasan Rangkul Warga LDII di Rakernas LDII 2023':

[Gambas:Video 20detik]


Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) tegas mengawasi KPU dan Bawaslu. Jokowi meminta DKPP untuk meluruskan hal-hal yang tidak benar.

Hal itu disampaikan Jokowi dalam sambutannya di acara Rakornas Penyelenggara Pemilu, di Hotel Grand Sahid Jaya, Jalan Sudirman, Jakarta, Rabu (8/11/2023). Jokowi mengatakan pemilu merupakan ajang demokrasi yang besar yang disertai juga dengan tantangan-tantangan yang tidak kecil.

"Pemilu 2024 ini merupakan pesta demokrasi terbesar yang pernah kita selenggarakan. Kalau kita bisa bayangkan dari Aceh sampai Papua dari seluruh provinsi kabupaten dan kota ada 840 ribu TPS, kita bayangkan 840 ribu TPS, betapa betul-betul ini sebuah pesta demokrasi besar, TPS nya saja 840 ribu," kata Jokowi.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Jokowi mengatakan perlunya tata kelola pemilu yang akuntabel dan berintegritas. Jokowi berharap Pemilu 2024 nanti berjalan dengan sejuk tanpa ujaran kebencian.

"Sehingga sekali lagi tantangan-tantangannya juga besar baik mengenai bagaimana agar tata kelola Pemilu ini akuntabel berintegritas, juga mekanisme distribusi, mekanisme pengamanan, bukan barang yang mudah," ujar Jokowi.

"Dan juga bagaimana mewujudkan kontestasi yang berkualitas, kontestasi yang damai kontestasi yang sejuk, kontestasi yang tanpa hoax, kontestasi yang tanpa ujaran-ujaran kebencian. Sehingga kontestasi ini bisa menghasilkan solusi-solusi bagi masalah-masalah yang dihadapi bangsa kita," lanjutnya.

Jokowi mengaku dirinya sudah bicara dengan Ketua DKPP Hedy Lukito agar berani dan tegas mengawasi penyelenggara pemilu. Dia meminta DKPP untuk meluruskan hal-hal yang tidak benar.

"Serta tentu saja proses dan hasil yang legitimate dan terpercaya sehingga tadi bisik-bisik di ruang tunggu saya sampaikan ke Pak Ketua DKPP, karena kan tugasnya memang mengawasi dan mengontrol KPU dan Bawaslu. Kalau di daerah dibantu oleh tim pemeriksa daerah. Ya memang harus berani mengontrol tegas mengawasi, kalau ada yang tidak benar ya berani meluruskan," ujarnya.


Presiden Joko Widodo (Jokowi) menilai kondisi politik saat ini terlalu banyak drama, bukan diisi dengan adu gagasan. Terkait hal tersebut, bakal capres dari PDIP Ganjar Pranowo pun angkat bicara.

Ganjar sepakat dengan pernyataan tersebut. Namun, dia menyinggung demokrasi harus sesuai porsinya.

"Saya setuju pertarungan gagasan. Ya nggak papa, semua orang bisa berkomentar apa pun. Saya setuju dengan politik gagasan, maka demokrasi mesti kita dudukkan dalam porsinya sehingga cara-cara yang tidak pas jangan dipakai," kata Ganjar di kantor CSIS, Jakarta, Selasa (7/11/2023), melansir detikNews.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ganjar menilai, dengan demokrasi yang sesuai porsi, semua memiliki ruang yang adil. Ia menegaskan semua pihak harus jujur.

"Sehingga semua punya sikap yang sama, punya lapangan yang fair, sehingga gagasan-gagasan itu bisa disampaikan. Dan kita harus jujur," ujarnya.

Sebelumnya, Jokowi menyebutkan pernyataan tersebut saat memberi sambutan di HUT ke-59 Golkar yang digelar di kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Senin (6/11). Jokowi awalnya meminta semua pihak memiliki pandangan yang sama untuk mewujudkan demokrasi yang berkualitas.

"Saat ini kita sudah masuk tahun politik tahun pemilu, dan saya ingin kita semua memiliki pandangan yang sama bahwa dalam demokrasi, yang namanya kompetisi politik itu biasa itu biasa, wajar, keinginan untuk menang itu juga boleh-boleh saja, itu juga wajar, bertanding untuk menang itu hal yang sangat wajar, tapi yang harus tetap kita tunjukkan adalah demokrasi yang berkualitas," kata Jokowi.

Jokowi mengingatkan demokrasi yang dibangun saat ini tidak bertujuan untuk memecah belah bangsa. Jokowi ingin demokrasi menghasilkan solusi-solusi bagi untuk kemajuan bangsa.

"Demokrasi yang tidak memecah belah, demokrasi yang tidak saling menjelekkan dan saling memfitnah, demokrasi yang ingin kita bangun adalah demokrasi yang membangun, yang menghasilkan solusi terhadap masalah-masalah bangsa, yang menghasilkan strategi-strategi untuk kemajuan bangsa," ujarnya.

Jokowi lantas menilai kondisi politik saat ini penuh dengan drama. Dia menyebut seharusnya pertarungan demokrasi diisi dengan kompetisi adu gagasan, bukan adu perasaan.

"Karena saya melihat akhir-akhir ini yang kita lihat adalah terlalu banyak dramanya, terlalu banyak drakornya, terlalu banyak sinetronnya, sinetron yang kita lihat. Mestinya kan pertarungan gagasan, mestinya kan pertarungan ide, bukan pertarungan perasaan. Kalau yang terjadi pertarungan perasaan, repot semua kita. Tidak usah saya teruskan, nanti ke mana-mana," ujarnya.

Jokowi Singgung Politik Drakor, Ganjar Siap Adu dengan Gagasan


Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakornas) Pemilu Berintegritas, di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Rabu (8/11).

Zulhas merupakan satu-satunya ketua partai politik (parpol) yang hadir dalam acara yang digelar oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu RI (DKPP) itu.

"Di rapat DKPP ini, saya ternyata satu-satunya ketua umum yang hadir," kata Zulhas, ditemui detikcom, Rabu (8/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Pria yang menjabat sebagai Menteri Perdagangan RI ini juga berharap agar Pemilu 2024 berlangsung secara demokratis, jujur dan adil (jurdil).

"Sukses demokrasinya, semoga nanti presiden dan wakil rakyatnya sesuai dengan pilihan rakyat," pungkasnya.


Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut Pemilu 2024 merupakan pesta demokrasi terbesar yang pernah diselenggarakan di RI. Jokowi menyebut terdapat 840.000 tempat pemungutan suara (TPS) pada Pemilu 2024.


Capres Ganjar Pranowo mengungkapkan visi Indonesia Unggul, salah satunya terkait ekonomi hijau dan lingkungan hijau. Ganjar lalu menyinggung terkait kasus ISPA.

"Kalau kita bicara apa yang hari ini bisa saya tunjukkan menuju Indonesia unggul, jadi keunggulan yang kita miliki bisa kita potret dari potensi yang ada. Ini sebenarnya adalah visi misi besar, ekonomi kita berdikari Bapak Ibu, maka tadi betul, SDM kita mesti siap," kata Ganjar dalam Rakernas LDII, yang disiarkan di YouTube LDII TV, Rabu (8/11/2023).

Ganjar mengatakan saat ini harus didorong lagi ke pemerataan pembangunan ekonomi agar gap atau ketimpangannya semakin kecil. Lalu Ganjar juga berbicara tentang lingkungan hidup berkelanjutan.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kalau kita bicara lingkungan hidup berkelanjutan, ekonomi hijau, ekonomi biru, anak-anak cucu kita membutuhkan lingkungan lebih baik," katanya.

Ganjar lalu bertanya ke audiens soal polusi udara.

"Yang tinggal di Jakarta dan sekitarnya angkat tangan?" tanya Ganjar sambil mengangkat tangannya.

"Oke, kemarin sempat ramai karena kok polusinya tinggi, ISPA, sakit batuk-batuk kok banyak, ada apa ini?" kata Ganjar.

Ganjar lalu menyampaikan visinya terkait pembangunan berkelanjutan.

"Ini pembangunan berkelanjutan," lanjutnya.


TNI Angkatan Darat menggelar apel gelar pasukan pengamanan Pemilu 2024 di Silang Monas, Jakarta Pusat. Apel pasukan dipimpin oleh Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Agus Subiyanto.


Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan Pemilu merupakan ajang demokrasi yang sangat besar dan diawasi oleh seluruh unsur masyarakat hingga di tempat pencoblosan. Dia mengingatkan jangan ada yang mencoba mengintervensi pemilu karena merupakan hal yang sulit.

Hal itu diungkapkan Jokowi dalam sambutannya di acara Rakornas Penyelenggara Pemilu, di Hotel Grand Sahid Jaya, Jalan Sudirman, Jakarta, Rabu (8/11/2023). Jokowi awalnya menepis anggapan Pemilu yang mudah diintervensi.

"Sekali lagi ini Pemilu yang sangat besar, yang sangat demokratis. Banyak yang menyampaikan bahwa Pemilu kita ini gampang diintervensi. Diintervensi dari mana? di setiap TPS itu ada saksi partai-partai," kata Jokowi.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Semua TPS ada saksi dari partai-partai, belum juga aparat yang juga ada di dekat TPS artinya apa pemilu ini Pemilu yang sangat terbuka bisa diawasi oleh siapa saja,oleh masyarakat dan oleh media dan lain-lain," lanjut Jokowi.

Jokowi lantas mengingatkan jangan ada yang mencoba untuk mengintervensi Pemilu. Dia menilai itu merupakan hal yang sulit.

"Jadi jangan ada yang mencoba-coba untuk mengintervensi, karena jelas sangat-sangat sulit, karena di TPS tadi saya sampaikan ada saksi-saksi-saksi-saksi dari partai-partai politik," ujarnya.

Jokowi lalu meminta semua penyelenggara Pemilu untuk mempersiapkan sedetail mungkin semua tahapan Pemilu. Dia mendorong semua pihak turun ke lapangan.

"Oleh sebab itu, saya ingatkan kepada kita semua agar mempersiapkan segala sesuatunya dengan detail, mempersiapkan segala sesuatunya dengan detail harus dicek harus diawasi harus turun ke lapangan untuk melihat," ujarnya.

Jokowi menyarankan agar penggunaan teknologi juga dimaksimalkan.

"Kalau bisa gunakan teknologi terkini karena tadi anggarannya sudah naik 200 persen untuk DKPP. Lakukan inovasi dengan masukan-masukan dari rakyat sehingga kita bisa menjaga suhu politik tetap kondusif tetap aman dan damai," ujarnya.


Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyinggung momen makan siang bersama tiga calon presiden yakni Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan beberapa waktu lalu. Jokowi berharap para pendukung menyontoh keakraban serta kehangatan antarcapres, bukan malah gaduh.

"Beberapa waktu yang lalu saya mengajak capres-capres untuk makan siang bersama untuk memberikan pesan bahwa demokrasi itu begitu, bersaing silahkan, berkompetisi silakan, kompetisi itu biasa dan wajar perbedaan politik perbedaan pilihan itu juga biasa dan wajar," kata Jokowi dalam sambutannya di acara Rakornas Penyelenggara Pemilu, di Hotel Grand Sahid Jaya, Rabu (8/11/2023).

Hal itu disampaikan Jokowi dalam konteks pentingnya menjaga persatuan di tengah persaingan demokrasi jelang pemilu. Dia mengatakan pentingnya menjaga kerukunan demi menciptakan pemilu damai.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Jangan sampai yang di atas sudah makan-makan bersama, yang di bawah, di daerah masih ribut-ribut. Ini yang perlu kita jaga bersama-sama," ujarnya.

Jokowi mengatakan persatuan bangsa tak boleh dikorbankan. Dia melanjutkan, situasi kondusif harus tetap dijaga bersama.

"Kita harus ingat bahwa kerukunan, bahwa persatuan bangsa ini tidak boleh dikorbankan. Kondusivitas bangsa tetap harus kita jaga. Stabilitas keamanan harus kita jaga bersama-sama," pungkas Jokowi.


Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghadiri Rapat Koordinasi Penyelenggara Pemilu. Sejumlah jajaran kabinet turut hadir dalam kegiatan ini.

Rakornas ini digelar di Hotel Grand Sahid, Jalan Sudirman, Jakarta, Rabu (8/11/2023). Pantauan detikcom, Jokowi tiba sekitar pukul 09.00 WIB.

Sejumlah menteri kabinet hadir mendampingi Jokowi di antaranya Menko Polhukam Mahfud Md, Mendagri Tito Karnavian, Mendag Zukifli Hasan. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono, Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari dan jajaran, serta Ketua Bawaslu Rahmat Bagja serta jajarannya juga tampak di lokasi acara.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Acara ini dihadiri sejumlah pengurus KPU, DKPP, hingga Bawaslu. Ketua DKPP Hedy Lukito mengatakan rakornas ini bertujuan untuk mengamankan langkah antar-penyelenggara pemilu.

"Kegiatan rakornas ini dimaksudkan untuk menyatukan langkah penyelenggara pemilu dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan," kata Hedy.

"Mengingat KPU, Bawaslu, dan DKPP adalah satu kesatuan penyelenggara pemilu yang memiliki kewenangan tugas dan fungsi masing-masing," ucapnya.

Simak Video 'Jokowi: Jangan Ada yang Coba-coba Mengintervensi Pemilu!':

[Gambas:Video 20detik]


Presiden Joko Widodo (Jokowi) mewanti-wanti agar tidak ada oknum yang mencoba mengintervensi Pemilu 2024. Jokowi menyebut pemilu 2024 akan sulit diintervensi lantaran banyak saksi dari parpol di TPS.


Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyinggung kondisi politik jelang Pemilu 2024 terlalu banyak drama. Politikus senior PDIP Hendrawan Supratikno mengatakan politik Indonesia memang sarat drama.

"Perpolitikan kita seru dan menarik perhatian karena justru sarat drama," ujar Hendrawan kepada wartawan, Rabu (8/11/2023).

Namun, kata Hendrawan, meski sarat drama, tetapi politik tetap harus memiliki etika. Selain itu, dia berharap drama-drama itu tidak berakhir dengan dramatis.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Yang penting drama-drama tersebut jangan berakhir dramatis. Yang penting drama-drama tersebut tidak mempertontonkan krida tuna etika," katanya.

Dia pun setuju dengan Jokowi, jika politik merupakan kontestasi ide. Menurutnya, politik memang harus diisi dengan adu gagasan dan kreativitas.

"Pandangan Presiden tentang politik sebagai arena adu gagasan, kontestasi ide, sangat tepat. Bahkan lebih dari itu, politik adalah ekspresi tekad untuk menerjemahkan nilai-nilai kebajikan (public virtues) menjadi norma-norma kebijakan (public policy)," paparnya.

Pernyataan Jokowi

Jokowi sebelumnya meminta semua pihak untuk memiliki pandangan yang sama untuk mewujudkan demokrasi yang berkualitas.

"Saat ini kita sudah masuk tahun politik tahun pemilu, dan saya ingin kita semua memiliki pandangan yang sama bahwa dalam demokrasi yang namanya kompetisi politik itu biasa itu biasa, wajar, keinginan untuk menang itu juga boleh-boleh saja itu juga wajar, bertanding untuk menang itu hal yang sangat wajar, tapi yang harus tetap kita tunjukkan adalah demokrasi yang berkualitas," kata Jokowi.

Jokowi mengingatkan demokrasi yang dibangun saat ini tidak bertujuan untuk memecah belah bangsa. Jokowi ingin demokrasi menghasilkan solusi-solusi bagi untuk kemajuan bangsa.

"Demokrasi yang tidak memecah belah, demokrasi yang tidak saling menjelekkan dan saling memfitnah, demokrasi yang ingin kita bangun adalah demokrasi yang membangun, yang menghasilkan solusi terhadap masalah-masalah bangsa, yang menghasilkan strategi-strategi untuk kemajuan bangsa," ujarnya.

Jokowi lantas menilai kondisi politik saat ini penuh dengan drama. Dia menyebut seharusnya pertarungan demokrasi diisi dengan kompetisi adu gagasan, bukan adu perasaan.

"Karena saya melihat akhir-akhir ini yang kita lihat adalah terlalu banyak dramanya, terlalu banyak drakornya, terlalu banyak sinetronnya, sinetron yang kita lihat. Mestinya kan pertarungan gagasan, mestinya kan pertarungan ide, bukan pertarungan perasaan. Kalau yang terjadi pertarungan perasaan repot semua kita. Tidak usah saya teruskan nanti kemana-mana," ujarnya.

Simak juga Video 'Sikap PDIP Kritik Jokowi, Tapi Ogah Tarik Menteri dari Kabinet':

[Gambas:Video 20detik]


Pemerintah Kota Pangkalpinang melakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Pangkalpinang untuk menyukseskan Pemilu & Pilkada 2024.

Wali Kota Pangkalpinang Maulan Aklil atau kerap disapa Moleh mengapresiasi kolaborasi pihak terkait dalam melakukan NPHD untuk keberhasilan Pemilu & Pilkada 2024. Pernyataan ini ia sampaikan saat melakukan penandatangan NPHD di Ruang Smart Room Center (SRC) Kantor Wali Kota Pangkalpinang, Senin (6/11/2023).

"Hal ini berkat kolaborasi kita bersama antara Pemkot dan lembaga DPRD Kota pangkalpinang. Alangkah indahnya kita bermunajat sama Allah SWT untuk kita bersama-sama dalam membangun Kota Pangkalpinang," ungkapnya dalam keterangan tertulis, Rabu (8/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Pangkalpinang Abang Hertza mengatakan NPHD harus diterapkan sesuai aturan yang berlaku, karena baginya hal ini menyangkut tanggung jawab Pemerintah Pangkalpinang dalam mengelola anggaran yang diberikan oleh rakyat.

"Mudah-mudahan bapak wali kota melanjutkan periode berikutnya. Saya juga berpesan kepada KPU dan Bawaslu khususnya dalam penyelenggara pesta demokrasi 2024 mendatang dan anggaran ini dipergunakan untuk rakyat, yang sesuai semestinya dan sesuai aturan berlaku", ujarnya.

Ketua KPU Kota Pangkalpinang, Penti mengucapkan terima kasih kepada Wali Kota Pangkalpinang beserta jajarannya dan lembaga DPRD Kota Pangkalpinang. Sehingga, NPHD sukses untuk ditandatangani.

"Ini akan menjadi tugas berat dan beban kerja tinggi Pemilu Serentak, saya mengingatkan kepada kawan-kawan untuk menjaga kesehatan," ucap Penti.

Ditempat yang sama, Bawaslu Kota Pangkalpinang, Imam Ghozali menuturkan hal ini menjadi momentum terbaik bagi pihaknya, ia mengapresiasi langkah Pemkot dan Lembaga DPRD Kota pangkalpinang dalam proses NPHD.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada Pemkot dan lembaga DPRD Kota Pangkalpinang, kami siap dan amanah dalam menjalankan tugas ini," pungkasnya.

Kegiatan ini turut serta dihadiri Sekretaris Daerah kota Pangkalpinang, Asisten Pemerintahan dan Kesra, sejumlah Kepala OPD, dan Sekretaris DPRD Kota Pangkalpinang.

Sabu 4 Kg Asal Malaysia untuk Pesta Tahun Baru Diamankan Polisi di Babel


Wakil Ketua Komisi I DPR Fraksi PDIP Utut Adianto mengusulkan agar komisinya membentuk Panitia Kerja (Panja) Pengawasan Netralitas TNI. Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Agus Subiyanto sepakat soal usulan tersebut.

"Ya, iya (sepakat)," kata Agus di gedung MPR/DPR/DPD, Senayan, Jakarta, Selasa (7/11/2023).

Agus memandang perlunya ada pengawasan selama kontestasi pemilu, termasuk pengawasan hingga di TPS. Dia menyebut proses pengawasan itu juga akan melibatkan elemen masyarakat.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Ya nanti itu kan baru rencana ya, bahwa kita memang harus ada pengawas di TPS-TPS yang jumlahnya itu 820 ribu di Indonesia itu, di dalam negeri, belum di luar negeri, kedubes-kedubes itu," ujarnya.

"Nah itu harus ada pengawasnya di situ, tapi bukan hanya TNI/Polri, di situ ada semua ya ada dari Bawaslu mungkin, ada dari KPU, seluruh elemen masyarakat nanti kita akan kita libatkanlah," sambung Agus.

Diketahui, usulan pembentukan Panja Netralitas TNI disampaikan dalam rapat kerja Komisi I DPR bersama Panglima TNI Laksamana Yudo Margono saat membahas pengamanan TNI di Pemilu 2024. Dalam rapat itu, Wakil Ketua Komisi I DPR Fraksi PDIP Utut Adianto mengusulkan pembentukan panitia kerja (panja) pengawasan netralitas TNI di pemilu.

"Tetapi kalau memang berkenan untuk menjaga marwah DPR, buatlah Panja Netralitas TNI. Jadi kita sembari di tengah kesibukan kita sebagai caleg kita membuat pengawasan," kata Utut di gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Selasa (7/11).

Utut menyinggung perintah presiden terhadap pimpinan tertinggi TNI yang menurutnya akan berkaitan dengan komitmen netralitas tersebut.

"Jadi singkat kata, Panglima TNI berniat, itu saya tahu. Tapi yang paling sulit dari para kepala staf dan Panglima TNI kalau Presiden merintah. Oleh karenanya, dalam keadaan ini kita menghormati Pak Yudo orang baik, Pak KSAL orang baik, ini semua orang baik, tidak ada kita yang ingin kedaulatan kita terganggu," katanya.

Lihat Video 'Profil Calon Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Baru 6 Hari Jadi KSAD':

[Gambas:Video 20detik]


Peneliti Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Saidiman Ahmad berbicara dampak isu putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait batas usia capres dan cawapres. Dia menyebut isu putusan MK itu berdampak positif ke pasangan bacapres dan bacawapres Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN).

Mulanya, Saidiman memaparkan rilis survei mutakhir dari Charta Politika yang merilis hasil survei terkait putusan MK. Dia menyebut hasil survei Charta menyebutkan ada 62,3% masyarakat yang mengetahui mengenai keputusan MK soal capres dan cawapres di bawah usia 40 tahun boleh maju asalkan berpengalaman sebagai kepala daerah.

"Yang menarik kalau kita lihat dari sisi prosedur keputusan MK itu ini bisa dilihat dari survei yang lebih mutakhir dari Charta Politika misalnya yang dilakukan 26 sampai 31 Oktober 2023 itu yang tahu keputusan itu 62,3%," kata Saidiman dalam acara Adu Perspektif detikcom x Total Politik seperti disiarkan di YouTube detikcom, Selasa (7/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dalam survei Charta, responden diberi pertanyaan apakah keputusan MK ini merupakan penyalahgunaan wewenang untuk memudahkan putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres. Saidiman menyebut ada 49,9% responden yang setuju, dan 33,2% tidak setuju.

"Lalu ada pertanyaan yang spesifik dari Charta ini menanyakan tentang pandangan bahwa keputusan MK itu merupakan penyalahgunaan wewenang untuk memudahkan putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres ada 49,9% yang setuju dengan pandangan itu bahwa keputusan itu bentuk penyalahgunaan wewenang, yang tidak setuju 33,2%," kata Saidiman.

Saidiman mengatakan survei menunjukkan bahwa publik sejatinya tidak masalah bila anak muda ikut dalam kontestasi politik nasional. Akan tetapi, kata Saidiman, hasilnya akan berbeda jika publik tahu ada prosedur yang tidak normal.

"Jadi kalau kita lihat dari sini subtansi keputusan untuk memberi kesempatan bagi yang lebih muda untuk ikut dalam proses kontestasi kepemimpinan nasional itu oke di publik, tapi ketika mereka mengetahui bahwa ada prosedur yang tidak normal di sana ini, ini resistensinya," kata Saidiman.

Saidiman mengatakan isu putusan MK itu berdampak positif ke kubu pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Saidiman kemudian merujuk pada hasil survei Indikator yang menunjukkan masyarakat yang tidak setuju dengan keputusan MK lebih banyak memilih Anies Baswedan.

"Kemudian muncul, lalu misalnya kalau kita lihat implikasinya pada pilihan misalnya dari survei Indikator, mereka yang tidak setuju dengan keputusan itu lebih banyak memilih Anies Baswedan," kata Saidiman.

"Ya sejauh ini lebih positif Anies Baswedan-Muhaimin, netral pada Ganjar dan Mahfud dan relatif lebih negatif pada Prabowo-Gibran itu yang terjadi secara umum," imbuhnya.

Simak Video 'Rangkuman Putusan MKMK: Saldi Tak Langgar Etik-Anwar Dicopot dari Ketua MK':

[Gambas:Video 20detik]


Wali Kota Medan sekaligus politikus PDIP, Bobby Nasution, mendukung bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Wakil Ketua Umum PAN Yandri Susanto mengatakan partainya terbuka bila Bobby ingin bergabung.

"Mas Bobby mau masuk PAN ya tentu kami sangat terbuka untuk itu," ujar Yandri saat dihubungi, Selasa (7/11/2023).

Yandri enggan mengomentari proses yang berjalan di PDIP terhadap pilihan politik Bobby tersebut. Yandri mengatakan hal tersebut merupakan urusan internal.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Ini urusan internal PDIP kami hormati," kata Yandri.

Sebelumnya diketahui, Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP Komarudin Watubun mengungkap hasil pemanggilan Bobby Nasution di kantor DPP PDIP, Jakpus, kemarin. Komarudin awalnya menjelaskan alasan DPP PDIP memanggil Bobby lantaran partainya tak menerapkan sistem dua kaki, di mana setiap kader PDIP tegak lurus mendukung paslon presiden dan wakil presiden yang diusung, yakni Ganjar Pranowo dan Mahfud Md.

"Seperti teman-teman ikuti berita Bobby saat ini kan mau bergabung ke Mas Gibran. Makanya kita minta Bobby klarifikasi ya, karena di PDI Perjuangan nggak bisa orang main dua kaki gitu, tapi tadi Mas Bobby itu apa ya, antara perasaan yang sekarang lagi bergejolak, antara perasaan dan pikiran dia harus mau ke mana," kata Komarudin.

Bobby lantas meminta izin untuk mendukung Prabowo Subianto dan kakak iparnya, Gibran Rakabuming, dalam kontestasi Pilpres 2024 tanpa harus meninggalkan PDIP. Namun, Komarudin tegas menolak permintaan Bobby.

"Akhirnya dia minta kalau diizinkan boleh ke sana bergabung dengan Pak Prabowo, timnya Pak Prabowo dalam pemenangan Pak Prabowo. Tidak mau berpindah ke partai di sana, tetap di PDI-Perjuangan. Saya bilang tidak bisa, kita masa satu rumah, satu rumah ini mau bertarung kita kasih keluarga lain, 'Eh kamu ke sana nanti kita berhadap-hadapan' kan nggak bisa begitu," tegas Komarudin.

Simak Video 'Bobby Dipersilakan Pergi dari PDIP Jika Dukung Prabowo-Gibran':

[Gambas:Video 20detik]


Politikus PDI Perjuangan (PDIP) Deddy Yevry Sitorus menilai pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang sepakat semua pihak untuk bersatu kembali setelah kompetisi hanyalah normatif dan garing. Partai Demokrat membela Jokowi.

"Pernyataan Pak Jokowi terkait bersatu usai kompetisi itu bukan garing apalagi normatif. Justru itu adalah sebuah pernyataan Presiden yang penuh semangat gotong royong. Beliau ingin persatuan Indonesia terwujud agar Indonesia maju," ujar Jubir Demokrat Irwan, saat dihubungi, Selasa (7/11/2023).

Irwan mengaku aneh dengan pernyataan Deddy tersebut. Menurutnya, Deddy sedang terbawa perasaan sehingga mengingkari persatuan yang merupakan nilai Pancasila.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Agak aneh dan ironi dia menyampaikan seperti itu. Mungkin masih terbawa perasaan. Karena sering teriak saya Pancasila tapi dia justru mengingkari hakikat sila-sila Pancasila itu sendiri," kata Irwan.

"Bung Karno sendiri mengatakan bangsa adalah segerombolan manusia yang keras, ia punya keinginan bersatu dan mempunyai persamaan watak yang berdiam di atas satu geo politik yang nyata satu persatuan," sambungnya.

Menurut Irwan, semangat persatuan yang disampaikan Jokowi dan Prabowo justru ditunggu oleh masyarakat Indonesia.

"Jadi semangat persatuan yang disampaikan oleh pak Jokowi dan pak Prabowo justru sangat ditunggu dan dinantikan oleh rakyat Indonesia khususnya generasi muda millenial dan gen Z yang memang mendambakan Persatuan Indonesia," tuturnya.

Diketahui sebelumnya, Deddy Yevry Sitorus merespons pernyataan Presiden Jokowi yang sepakat semua pihak untuk bersatu kembali setelah kompetisi. Deddy mengatakan yang disampaikan Jokowi kurang substansial dan tampak normatif.

"Itu pernyataan yang sangat normatif, kan memang yang bertarung semua WNI dan tidak ada WNA. Jadi Presiden bicara tentang hal yang kurang substansial," kata Deddy kepada wartawan, Selasa (7/11).

Deddy mempertanyakan apakah Presiden Jokowi dapat memastikan Pemilu 2024 berlangsung jujur dan adil. Ia meragukan hal itu layaknya aspirasi beberapa suara yang telah masuk ke pihaknya.

"Sama normatifnya dengan pernyataan setelah kompetisi bersatu kembali, menurut saya itu garing banget. Yang rakyat perlu tahu adalah apakah kita bisa percaya bahwa pemilu ini bisa luber dan jurdil?" ucap Deddy.

Menurut Deddy, majunya Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres Prabowo Subianto adalah pertaruhan nama besar Jokowi. Gibran diketahui sebagai Wali Kota Solo yang juga putra sulung Jokowi.

"Banyak tokoh yang menyampaikan keprihatinan yang sama pada kita, umumnya berkata 'Yang bertarung anak Presiden sendiri, apa mungkin beliau hanya akan berada di pinggir lapangan dan menonton saja seperti nonton acara 17-an di kampung?'," ujar Sekretaris Tim Koordinasi Relawan Pemenangan Pilpres PDIP ini.

"Bagaimanapun, menang atau kalahnya Gibran adalah pertaruhan besar bagi kehormatan Pak Jokowi, baik sebagai penguasa maupun sebagai seorang ayah. Itu pesan-pesan yang kami terima dari berbagai kalangan," tambahnya.

Lihat juga Video 'Sikap PDIP Kritik Jokowi, Tapi Ogah Tarik Menteri dari Kabinet':

[Gambas:Video 20detik]


Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) telah selesai membacakan putusan terhadap 21 laporan dugaan pelanggaran etik dengan terlapor para hakim konstitusi. Putusan MKMK tersebut mulai dari teguran lisan hingga pemberhentian dari jabatan.

Putusan itu dibacakan dalam sidang yang digelar di gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Selasa (7/11/2023). Sidang tersebut dipimpin oleh majelis yang terdiri atas Ketua MKMK Jimly Asshiddiqie serta anggota Bintan R Saragih dan Wahiduddin Adams.

Putusan terhadap 21 laporan itu dibagi dalam empat putusan. Putusan yang pertama kali dibacakan ialah putusan yang berisi sanksi terhadap hakim MK secara kolektif, lalu dilanjutkan putusan yang berisi sanksi bagi individu.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Berikut putusan lengkap yang telah dibacakan MKMK:

Teguran Lisan soal Kebocoran Putusan

MKMK awalnya membacakan putusan nomor 5/MKMK/L/10/2023 terkait laporan pelanggaran etik dengan terlapor enam hakim MK. Putusan ini terkait laporan dugaan kebocoran informasi dalam rapat permusyawaratan hakim (RPH).

"Majelis kehormatan tidak berwenang menilai putusan Mahkamah Konstitusi in casu Putusan Mahkamah konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023," kata Ketua MKMK Jimly Asshiddiqiesaat membacakan kesimpulan.

"Hakim terlapor terbukti tidak dapat menjaga informasi rahasia dalam rapat permusyawaratan hakim yang bersifat tertutup sehingga melanggar prinsip kepantasan," sambungnya.

MKMK mengatakan para hakim terlapor terbukti bersama-sama melakukan pelanggaran. Para hakim itu dijatuhi sanksi terguran lisan.

"Memutuskan menyatakan para hakim terlapor secara bersama-sama terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik," ucap Jimly.

"Sanksi teguran lisan secara kolektif," sambungnya.

Putusan ini terkait dengan laporan yang dilaporkan Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI), Tim Advokasi Peduli Hukum Indonesia (TAPHI), Advokat Pengawal Konstitusi, Perhimpunan Pemuda Madani, dan Alamsyah Hanafiah.

Simak Video 'Rangkuman Putusan MKMK: Saldi Tak Langgar Etik-Anwar Dicopot dari Ketua MK':

[Gambas:Video 20detik]

Simak selengkapnya di halaman berikutnya.

Halaman 1 2 3 4 5 Selanjutnya


Ketum NasDem Surya Paloh memprediksi Pilpres 2024 bisa berlangsung dua putaran. PKB mengaku tidak mempermasalahkan satu atau dua putaran.

"Intinya mau satu atau dua putaran, insyaallah AMIN menang," Waketum PKB Jazilul Fawaid, saat dihubungi, Selasa (7/11/2023).

Jazilul mengatakan apapun perhitungannya ia meminta semua pihak untuk bekerja keras. Ia mengatakan partainya optimis pasangan Anies Baswedan dan Cak Imin (AMIN) akan menang.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Hemat saya, apapun keyakinan dan kalkulasinya, mari kita bahu membahu bekerja keras untuk kemenangan AMIN," ujar Jazilul.

Diketahui sebelumnya, Ketua DPP Partai NasDem, Effendy Choirie atau Gus Choi mengungkap prediksi dari Ketum Surya Paloh terkait hasil Pilpres 2024. NasDem mengatakan Pilpres 2024 bisa berlangsung dua putaran.

"Insyaallah, kita berusaha. Kalau menurut keyakinan Pak Surya tidak satu putaran. Bisa dua putaran," ucapnya ditemui di DPP Partai NasDem, Senin (6/11/2023).

Tak hanya itu Gus Choi pun yakin jika pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Cak Imin) bakal menang jika masuk putaran kedua. Gus Choi lalu membeberkan cara memenangi Pilpres 2024.

Setidaknya, lanjut dia, butuh 80 juta suara bagi pasangan AMIN untuk dapat memenangi Pilpres 2024.

"Insyaallah kalau kita masuk ke putaran kedua, kita bisa menang. Mereka tadi mengatakan untuk menang kita membutuhkan sekitar 80 juta suara, 1 putaran," katanya.

"Kalau dua putaran, misalnya tahap awal mungkin 66 juta atau mendekati 70 juta itu bisa mengikuti putaran kedua. Untuk menang dalam putaran kedua ya membutuhkan 80 juta," tambahnya.

Simak juga Video 'PKB Respons Prabowo soal Politisi Ajak Salaman untuk Berjuang Lalu Pindah':

[Gambas:Video 20detik]


Peneliti Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Saidiman Ahmad mengatakan gaya pidato hingga karakter personal bacapres Ganjar Pranowo lebih mirip dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ketua DPP PAN Saleh Partaonan Daulay mengaku tidak masalah dengan pandangan tersebut.

Mulanya, Saidiman mengungkap dewasa kini, publik sangat percaya pada rekam jejak capres dan cawapres. Dia menyebut publik bisa melihat karakter personal dari tokoh yang bertarung yang bisa melanjutkan pemerintahan Presiden Jokowi.

"Publik kita itu kan sangat percaya pada rekam jejak dan platform kebijakan ya. Jadi oleh karena itu, saya melihat bahwa definisi tentang melanjutkan pemerintahan sekarang itu kan tidak mesti sesuai dengan referensi politik pragmatis Pak Jokowi, tetapi boleh jadi publik melihat yang disebut sesuai dengan keberlanjutan itu boleh jadi dilihat pada karakter personal dari tokoh yang akan bertarung itu," kata Saidiman dalam acara Adu Perspektif detikcom x Total Politik seperti disiarkan di YouTube detikcom, Selasa (7/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Saidiman menilai gaya pidato Ganjar Pranowo mirip dengan Presiden Jokowi. Dia menyebut setiap kebijakan yang dibahas Ganjar dalam pidato sangat detail.

"Katakanlah misalnya kalau kita lihat cara pidato Pak Ganjar kan agak mirip sebetulnya dengan Pak Jokowi dalam setiap kebijakan yang dibahas oleh Ganjar sangat detail melihat sisi dari semua kebijakan gitu, ada sisi positif ada sisi negatif dan seterusnya," kata Saidiman.

Tak hanya itu, kata Saidiman, cara Ganjar melihat persoalan juga mirip dengan Jokowi. Sementara Bacapres lainnya yakni Anies Baswedan, membahas kebijakan dalam posisi perubahan.

"Kalau kita lihat cara melihat persoalan Pak Ganjar ini memang rada mirip dengan Pak Jokowi, sementara Anies Baswedan juga cukup detail membahas kebijakan-kebijakan tetapi dari posisi yang berbeda yaitu yang benar-benar perubahan antitesis," kata Saidiman.

Kemudian, Saidiman melihat bacapres Prabowo Subianto sejauh ini tidak membahas kebijakan secara detail. Dia menyebut Prabowo dalam berbagai pidato seringkali memuji apa yang sudah dilakukan Jokowi.

"Pak Prabowo saya sejauh ini kita tidak melihat membahas kebijakan dengan cukup detail yang banyak muncul dari pak Prabowo sekarang ini memuji apa yang dilakukan Pak Jokowi atau kemudian mengemukakan aspek-aspek yang besar soal tidak detail lah pada kebijakan itu," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Saleh Daulay pun menanggapi pandangan dari Saidiman itu. Saleh yang merupakan pendukung pasangan capres cawapres Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka ini mengatakan penilaian seperti itu boleh-boleh saja karena Jokowi merupakan kader PDIP, sama seperti Ganjar.

"Untuk pada katakanlah tataran tertentu, itu penilaian seperti itu boleh-boleh saja karena Pak Jokowi ini sampai sekarang itu kan merasa dirinya kader PDIP, dari awal dia memerintah di Solo sampai dia jadi presiden 2 kali tidak pernah keluar dari PDIP dan bahkan PDIP tetap merasa bahwa beliau ini adalah kader PDIP, jadi wajar kalau misalnya itu melekat boleh-boleh saja," kata Saleh.

Saleh pun lalu berbicara soal putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka yang saat ini mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto. Dia menyebut Gibran masih melekat dengan PDIP dan itu sah-sah saja.

"Nah muncul sekarang anaknya nyalon katakan cawapres Prabowo, tetapi anaknya sendiri sampai sekarang ini kan masih dianggap kader PDIP, jadi melekat itu masih boleh-boleh saja gitu lho," kata Saleh.

"Tapi tentu kami berharap bahwa kalaupun misalnya nanti Prabowo dan Gibran ini maju dan menang, kita tidak akan mempersoalkan 'Eh Anda kan PDIP Anda kan harus begini-begini' tidak, karena kemerdekaan dia sebagai warga negara untuk menentukan pilihan," tambahnya.

Simak Video 'Survei Charta Politika: Ganjar-Mahfud Md Unggul dari Prabowo-Gibran dan AMIN':

[Gambas:Video 20detik]


Politisi PDIP Masinton Pasaribu bicara kembali terkait hak angket yang diusulkan olehnya saat rapat paripurna di DPR RI. Masinton menegaskan akan terus mengusung hak angket meski ada putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Kontitusi (MKMK) yang memutuskan Anwar Usman diberhentikan dari Ketua MK.

"Jalan terus dong, Pak," kata Masinton dalam acara Adu Perspektif detikcom x Total Politik seperti disiarkan di YouTube detikcom, Selasa (7/11/2023).

Masinton menegaskan hak angket itu harus terus diperjuangkan. Dia beralasan ada yang harus diluruskan dengan kondisi konstitusi di Indonesia.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Karena apa? Kita mau luruskan jalan konstitusi yang mulai bengkok-bengkok tadi, dan terkoyak-koyak tadi," ucap Masinton.

Masinton lalu menjelaskan alasan dirinya kemudian mengusulkan hak angket itu. Menurutnya, DPR RI diberi mandat oleh rakyat untuk meluruskan yang tidak benar.

"Pertanyaannya sekarang kenapa muncul usulan ide hak angket itu? Kita sebagai politisi diberikan mandat oleh rakyat untuk luruskan yang bengkok-bengkok ini, loh kok politisinya nggak menyikapi ini secara serius, kita ini lawak-lawak atau apa mengelola negara ini? Kan begitu," ujar dia.

Masinton Usul Hak Angket

Masinton Pasaribu diketahui mengusulkan hak angket terhadap MK. Masinton mengungkit putusan MK soal syarat capres dan cawapres dalam pertimbangan usulan angket tersebut.

Hal ini disampaikan Masinton di tengah Rapat Paripurna DPR di Gedung Nusantara II MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, 31 Oktober lalu.

"Hukum dasar konstitusi adalah roh dan jiwa semangat sebuah bangsa, tapi apa hari ini yang terjadi? Kita malah mengalami satu tragedi konstitusi pasca terjadinya keputusan MK 16 Oktober lalu," kata Masinton.

"Ya, (keputusan MK) itu adalah tirani konstitusi," imbuh dia.

Masinton mengatakan interupsinya kali ini tidak ada sangkut pautnya dengan pasangan capres-cawapres. Dia mengklaim tidak berdiri di atas kepentingan partai politik terkait protesnya ini.

"Saya berdiri di sini bukan atas kepentingan partai politik. Saya tidak bicara tentang calon presiden Saudara Anies dan Saudara Muhaimin Iskandar. Saya tidak bicara tentang Pak Ganjar dan Prof Mahfud," katanya.

Simak Video 'Saleh ke Masinton soal Putusan MKMK: Mestinya Anda Sekarang Sudah Diam':

[Gambas:Video 20detik]


Bakal calon presiden Ganjar Pranowo menyoroti soal anak muda tertarik menjadi wali kota hingga presiden. Kata Ganjar, penting bagi para senior untuk mengedukasi anak muda tentang pentingnya berproses dalam berpolitik.

Hal itu disampaikan Ganjar dalam sambutannya di Centre for Strategis and International Studies (CSIS), Jakarta, Selasa (7/11/2023). Ganjar mulanya menceritakan alasan dirinya memutuskan untuk bergabung dengan parpol.

"Saya beraktivitas di politik ada unsur hobinya di situ. Karena waktu mahasiswa itu suasana anak mudanya membahana. Pada saat itu kami berpikir setiap kali kami demo selalu saja responsnya belum seperti yang kita inginkan, maka betul pilihan saya adalah masuk politik, masih PDI belum perjuangan pada saat itu," kata Ganjar.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ganjar menyampaikan alasannya masuk politik kepada anak muda. Namun, banyak yang tidak tertarik dengan parpol yang menurut Ganjar banyak catatan.

"Kemudian itu saya sampaikan pada anak-anak muda yang banyak sekali tidak tertarik pada partai politik karena wajah partai politik sering kali menjadi ya banyak catatan lah begitu. Tapi itu buat saya tantangan dan sebuah pilihan," ujarnya.

Ganjar mengungkapkan saat dirinya bertanya kepada anak muda tertarik atau tidak masuk parpol, ternyata banyak yang tidak tertarik. Tapi, kata Ganjar, saat ditanya tertarik atau tidak menjadi pejabat daerah ternyata banyak yang tertarik.

" Sehingga pada saat saya menyampaikan pada anak-anak muda apakah kamu tertarik pada partai politik untuk bergabung? Ternyata sebagian tidak. Tapi ketika saya tanya apakah kamu tertarik jadi bupati/wali kota, tertarik jadi gubernur, tertarik jadi presiden? Mereka tertarik," tuturnya.

Menurut Ganjar, pilihan anak muda dalam berpolitik harus diterima dengan lapang. Namun, kata Ganjar, penting bagi para senior untuk mengedukasi anak muda pentingnya berproses dalam berpolitik.

"Jadi situasi yang mendorong mereka menjadi anak-anak instan hari ini memang ya terimalah dengan lapang dada. Tugas kita yang lebih senior untuk memberikan edukasi kepada mereka bahwa proses itu penting. Termasuk bagaimana memahami proses dalam politik luar negeri kita, sehingga kita boleh punya kepentingan nasional tapi kita tidak bisa mengabaikan karena kita hidup jadi bagian dari dunia," imbuhnya.

Simak Video 'Ganjar Harap Pemilu Tidak Ada Intervensi, Singgung Bukan Anak Siapa-siapa':

[Gambas:Video 20detik]


Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) menyatakan Anwar Usman terbukti bersalah dan melakukan pelanggaran etik berat. Sanksi itu pun membuat Anwar Usman kehilangan jabatan sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi (MK).

Seperti diketahui, Selasa (7/11/2023) kemarin, MKMK membacakan putusan nomor 2/MKMK/L/11/2023. Putusan itu terkait dugaan pelanggaran etik hakim Mahkamah Konstitusi dengan terlapor Ketua MK Anwar Usman.

Putusan itu dibacakan dalam sidang yang digelar di gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat. Sidang ini dipimpin oleh majelis yang terdiri atas Ketua MKMK Jimly Asshiddiqie serta anggota Bintan R Saragih dan Wahiduddin Adams.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Putusan ini terkait laporan dari Denny Indrayana, PEREKAT Nusantara, TPDI, TAPP, Perhimpunan Pemuda Madani, PBHI, Tim Advokasi Peduli Hukum Indonesia, LBH Barisan Relawan Jalan Perubahan, para guru besar dan pengajar hukum yang tergabung dalam Constitutional Administrative Law Society (CALS), Advokat Pengawal Konstitusi, LBH Yusuf, Zico Leonardo Djagardo Simanjuntak, KIPP, Tumpak Nainggolan, BEM Unusia, Alamsyah Hanafiah, serta PADI.

MKMK mengawali pembacaan dengan menjelaskan soal putusan MK yang bersifat final dan mengikat. MKMK berpendirian menolak atau sekurang-kurangnya tidak mempertimbangkan permintaan pelapor untuk melakukan penilaian, membatalkan, koreksi, ataupun meninjau kembali putusan MK nomor 90/PUU-XXI/2023 yang mengubah syarat usia capres-cawapres. Putusan itu diketahui membuat warga negara Indonesia yang di bawah 40 tahun bisa menjadi capres atau cawapres asal pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih dalam Pemilu atau Pilkada.

Jimly Asshiddiqie kemudian membacakan langsung putusan terhadap Anwar Usman. Jimly menyatakan Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran berat dan dijatuhi sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua MK.

"Hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat," kata Jimly Asshiddiqie membacakan putusannya.

"Sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi kepada hakim terlapor," sambungnya.

Tak hanya itu, MKMK juga melarang Anwar terlibat dalam sidang terkait sengketa hasil Pemilu.

"Hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat," kata Ketua MKMK Jimly Asshiddiqie membacakan putusannya.

Anwar Masih Hakim Konstitusi

Jimly mengatakan Anwar Usman masih berstatus hakim MK. Jimly mengatakan Anwar terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam Sapta Karsa Hutama.

"Menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi kepada Hakim Terlapor," kata Ketua MKMK Jimly Asshiddiqie.

"Prinsip Ketakberpihakan, Prinsip Integritas, Prinsip Kecakapan dan Kesetaraan, Prinsip Independensi, dan Prinsip Kepantasan dan Kesopanan; menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi," sambungnya.

Sementara itu, MKMK memerintahkan Wakil Ketua MK mencari pengganti Anwar Usman dalam dua hari ke depan.

"Memerintahkan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi untuk dalam waktu 2x24 jam sejak putusan ini selesai diucapkan, memimpin penyelenggaraan pemilihan pemimpin yang baru sesuai dengan peraturan perundang-undangan," ujarnya.

MKMK juga memutuskan Anwar Usman tidak berhak mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai pimpinan Mahkamah Konstitusi sampai masa jabatannya sebagai hakim konstitusi berakhir.

Baca halaman selanjutnya soal Anwar Usman tidak boleh melibatkan diri dalam perkara perselisihan hasil Pemilu>>


Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) membacakan putusan nomor 2/MKMK/L/11/2023 tentang dugaan pelanggaran etik hakim Mahkamah Konstitusi (MK) dengan terlapor Ketua MK Anwar Usman. Sidang dipimpin oleh majelis yang terdiri atas Ketua MKMK Jimly Asshiddiqie serta anggota Bintan R Saragih dan Wahiduddin Adams.

"Hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat," kata Ketua MKMK Jimly Asshiddiqie membacakan putusannya dalam sidang yang digelar di gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Selasa (7/11/2023).

"Sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi kepada hakim terlapor," sambungnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Adapun dalam pembacaan kesimpulan, Jimly menyatakan hal-hal yang dilanggar Anwar Usman. Berikut ini pelanggaran yang dibacakan MKMK:

- Hakim terlapor tidak mengundurkan diri dari proses pemeriksaan dan pengambilan keputusan nomor 90/PUU-XXI/2023, terbukti melanggar Sapta Karsa Hutama, prinsip ketidakberpihakan, penerapan dan prinsip integritas.

- Hakim terlapor sebagai Ketua MK terbukti tidak menjalankan fungsi kepemimpinan secara optimal sehingga melanggar Sapta Karsa Hutama, prinsip kecakapan dan kesetaraan.

- Hakim terlapor terbukti dengan sengaja membuka ruang intervensi pihak luar dalam proses pengambilan putusan nomor 90/PUU-XXI/2023, sehingga melanggar Sapta Karsa Hutama prinsip independensi.

- Ceramah hakim terlapor mengenai kepemimpinan usia muda di Universitas Islam Sultan Agung Semarang, berkaitan erat dengan perkara menyangkut syarat usia capres cawapres sehingga terbukti melanggar Sapta Karsa Hutama prinsip ketakberpihakan.

- Hakim terlapor dan seluruh hakim konstitusi terbukti tidak menjaga keterangan atau informasi rahasia dalam rapat permusyawaratan hakim yang bersifat tertutup, sehingga melanggar prinsip kepantasan dan kesopanan.

MKMK juga menjatuhi sanksi lain terhadap Anwar Usman. MKMK menyatakan Anwar Usman tidak boleh terlibat atau melibatkan diri dalam perkara perselisihan hasil pemilu.

"Hakim terlapor tidak diperkenankan terlibat atau melibatkan diri dalam pemeriksaan dan pengambilan keputusan dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD, serta Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang memiliki potensi timbulnya benturan kepentingan," ucap Jimly.

MKMK memerintahkan Wakil Ketua MK mencari pengganti Anwar Usman dalam dua hari ke depan.

"Memerintahkan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi untuk dalam waktu 2x24 jam sejak putusan ini selesai diucapkan, memimpin penyelenggaraan pemilihan pemimpin yang baru sesuai dengan peraturan perundang-undangan," kata Jimly.

Anggota MKMK Bintan R Saragih memberikan pendapat berbeda atau disseting opinion terhadap putusan bagi Anwar Usman. Menurutnya, Anwar seharusnya diberhentikan tidak dengan hormat karena melakukan pelanggaran berat.

"Sanksi terhadap pelanggaran berat hanya pemberhentian tidak dengan hormat dan tidak ada sanksi lain sebagaimana diatur pada Pasal 41 huruf c dan Pasal 47 Peraturan MK Nomor 1 Tahun 2023 tentang MKMK," kata Bintan.

Bintan menjelaskan, perbedaan pendapatnya disebabkan oleh pola pikirnya sebagai akademisi. Bintan mengungkap sudah berkarir sebagai dosen selama puluhan tahun.

Maka Bintan tetap ingin menghukum Anwar Usman dengan PTDH sebagai hakim MK. Bintan mendukung pemecatan sepenuhnya Anwar dari MK.

"Itulah sebabnya dalam memberi putusan pada pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi saya beri putusan sesuai aturan yang berlaku, yaitu sanksi pemberhentian tidak dengan hormat sebagai hakim konstitusi," ujar Bintan.

Dasar argumentasi Bintan merujuk Pasal 41 huruf c dan Pasal 47 Peraturan MK Nomor 1 Tahun 2024 tentang MKMK. Bintan meyakini pelanggaran berat Anwar wajib diganjar pemecatan sepenuhnya dari MK.

Diketahui putusan terhadap Anwar Usman ini terkait laporan dari Denny Indrayana, PEREKAT Nusantara, TPDI, TAPP, Perhimpunan Pemuda Madani, PBHI, Tim Advokasi Peduli Hukum Indonesia, LBH Barisan Relawan Jalan Perubahan, para guru besar dan pengajar hukum yang tergabung dalam Constitutional Administrative Law Society (CALS), Advokat Pengawal Konstitusi, LBH Yusuf, Zico Leonardo Djagardo Simanjuntak, KIPP, Tumpak Nainggolan, BEM Unusia, Alamsyah Hanafiah, serta PADI.

MKMK mengawali pembacaan dengan menjelaskan soal putusan MK yang bersifat final dan mengikat. MKMK berpendirian menolak atau sekurang-kurangnya tidak mempertimbangkan permintaan pelapor untuk melakukan penilaian, membatalkan, koreksi, ataupun meninjau kembali putusan MK nomor 90/PUU-XXI/2023 yang mengubah syarat usia capres-cawapres. Putusan itu diketahui membuat warga negara Indonesia yang di bawah 40 tahun bisa menjadi capres atau cawapres asal pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih dalam pemilu atau pilkada.

MKMK juga membacakan putusan nomor 5/MKMK/L/10/2023 terkait laporan pelanggaran etik dengan terlapor enam hakim MK.

"Hakim terlapor terbukti tidak dapat menjaga informasi rahasia dalam rapat permusyawaratan hakim yang bersifat tertutup sehingga melanggar prinsip kepantasan," ucap Jimly.

"Memutuskan menyatakan para hakim terlapor secara bersama-sama terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik," sambungnya.

Putusan ini terkait dengan laporan yang dilaporkan Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI), Tim Advokasi Peduli Hukum Indonesia (TAPHI), Advokat Pengawal Konstitusi, Perhimpunan Pemuda Madani, dan Alamsyah Hanafiah.

Berikut ini hakim terlapor yang masuk putusan ini:

1. Manahan M P Sitompul

2. Enny Nurbaningsih

3. Suhartoyo

4. Wahiduddin Adams

5. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh

6. M Guntur Hamzah.

Sementara itu MKMK menjatuhkan sanksi teguran lisan terhadap Arief Hidayat yang dinilai tidak dapat menjaga keterangan atau informasi dalam RPH yang bersifat tertutup. Sehingga Arief Hidayat dinilai melanggar prinsip kepantasan dan kesopanan.

"Hakim terlapor secara bersama-sama dengan para hakim lainnya terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam Sapta Karsa Hutama. Prinsip kepantasan dan kesopanan sepanjang menyangkut kebocoran informasi rahasia rapat pemusyawaratan hakim dan pembiaran praktik benturan kepentingan para hakim konstitusi dalam penanganan perkara," kata Jimly.

Arief Hidayat dijatuhkan sanksi tertulis akibat merendahkan MK. Sanksi itu terkait pidato Arief Hidayat dalam acara Konferensi Hukum Nasional saat menyampaikan pernyataan yang merendahkan MK dalam wawancara dengan salah satu media.

"Sepanjang terkait dengan pernyataan di ruang publik yang merendahkan martabat Mahkamah Konstitusi dan menjatuhkan sanksi teguran tertulis," ujar Jimly.

Sementara itu, terkait pendapat berbeda atau dissenting opinion Arief Hidayat dalam putusan MK nomor 90/PUU-XXI/2023. Jimly menyatakan Arief Hidayat tidak melanggar etik.

Begitu pula dengan Saldi Isra, MKMK menyatakan Wakil Ketua MK itu tidak melanggar kode etik terkait pendapat berbeda atau dissenting opinion dalam putusan MK nomor 90/PUU-XXI/2023.

"Dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi terkait dissenting opinion terhadap hakim terlapor tidak terbukti melanggar kode etik dan perilaku hakim konstitusi," kata Jimly saat membacakan kesimpulan.

Putusan yang dibacakan itu terkait laporan dari Bob Hasan dkk yang tergabung dalam ARUN (Advokasi Rakyat Untuk Nusantara), Advokat Lingkar Nusantara (Advokat LISAN), LBH Cipta Karya Keadilan, serta TAPHI. Laporan terhadap Saldi Isra ini terkait dissenting opinion atau pendapat berbeda dalam putusan uji materi UU Pemilu yang mengubah syarat usia capres-cawapres.

Para pelapor menganggap dissenting opinion Saldi Isra itu menjatuhkan rekannya sesama hakim MK. MKMK menyatakan Saldi Isra tak dapat dinyatakan melanggar kode etik gara-gara dissenting opinion-nya.

Di sisi lain, detik Pagi edisi Rabu (8/11/2023) juga akan membahas belasan orang sakit mata usai menghadiri ApeFest, festival yang merayakan token non-fungibel (NFT) Bored Ape Yacht Club. Pasalnya, sekitar 15 orang mengaku sakit mata hingga kesulitan melihat setelah mengunjungi festival tersebut.

Laporan Bloomberg mengatakan belasan orang yang menghadiri acara NFT di Hong Kong pada pekan lalu itu mengaku mengalami masalah penglihatan, yang diduga disebabkan oleh sistem pencahayaan di acara tersebut.

Beberapa pengunjung yang sudah memeriksakan keadaannya ke dokter mengatakan telah didiagnosa menderita fotokeratitis yang disebabkan oleh paparan sinar ultraviolet.

"Terbangun di tengah malam setelah ApeFest dengan rasa sakit yang sangat hebat di mata saya, sampai harus ke rumah sakit," kata pengunjung ApeFest Crypto June dalam cuitannya di X, seperti dikutip dari Engadget, Selasa (7/11/2023).

"Dokter memberi tahu saya itu disebabkan oleh sinar UV dari lampu panggung. Saya sering mengunjungi festival tapi tidak pernah mengalami hal seperti ini" sambungnya.

Adrian Zduńczyk, pengunjung ApeFest lainnya, juga mengalami hal serupa dan menyarankan teman-temannya yang juga mengalami sakit mata untuk segera ke dokter. Dalam cuitannya di X, Zduńczyk mengatakan ia bisa menghindari kerusakan jangka panjang berkat mencari pertolongan medis dengan cepat.

"Untungnya penglihatan saya hampir sempurna tanpa ada kerusakan kornea yang serius setelah dites," kata Zduńczyk.

Yuga Labs selaku pengembang NFT Bored Ape dan penyelenggara acara turut mengomentari masalah ini di X. Dalam postingannya, Yuga Labs mengatakan telah mengetahui masalah terkait mata yang dialami pengunjung dan sudah menghubungi sejumlah individu untuk mengetahui penyebabnya.

Yuga Labs juga menyarankan pengunjung yang mengalami gejala untuk segera meminta pertolongan medis. Mereka mengatakan hanya segelintir pengunjung ApeFest yang mengalami gangguan mata.

"Menurut estimasi kami, kami meyakini kurang dari 1% dari seluruh orang yang menghadiri dan bekerja di event ini yang mengalami gejala tersebut," tulis Yuga Labs.

ApeFest digelar di Hong Kong pada 3-6 November kemarin. Foto-foto yang diunggah pengunjung ApeFest di X memang memperlihatkan panggung dan instalasi dengan pencahayaan terang dan warna-warni.

Insiden serupa juga pernah terjadi pada tahun 2017, saat pengunjung pesta HypeBeast mengeluhkan gangguan mata. Ternyata kontraktor yang menyediakan pencahayaan di event tersebut menggunakan lampu Philips yang memancarkan UV-C, yang sering digunakan sebagai disinfektan.

Selalu hadir menemani sarapan informasi detikers, detik Pagi tayang langsung (live streaming) pada Senin-Jumat, pukul 08.00-11.00 WIB, di 20.detik.com dan TikTok detikcom. Pagi ini akan banyak pembahasan menarik, detikers bisa berbagi ide, cerita, hingga membagikan pertanyaan lewat kolom live chat.

"Detik Pagi, Jangan Tidur Lagi!"


Puja-puji saling dilontarkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto. Prabowo memuji keberanian Jokowi yang melebih para jenderal militer.

Pertama, Jokowi kembali berbicara mengenai kepemimpinan nasional yang kuat. Jokowi mengatakan kepemimpinan kuat itu dibutuhkan untuk menghadapi Indonesia emas dan mengantisipasi beragam tantangan ke depan.

"Menuju ke Indonesia emas tidak mudah, banyak tantangan yang harus kita selesaikan," kata Jokowi di Rakernas Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) di Jakarta Timur, Selasa (7/11).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Jokowi mencontohkan banyak negara gagal melompat menjadi negara maju di Amerika Latin. Negara-negara tersebut tetap menjadi negara berkembang bahkan ada yang menjadi negara miskin.

"Problemnya adalah diberi kesempatan dan tidak menggunakan. Ini yang kita tidak mau itu terjadi di negara kita Indonesia. Insyaallah kita bisa," ujar Jokowi.

Jokowi kemudian mengungkapkan kembali momentum 10-15 tahun ke depan yang sangat menentukan. Jokowi mengatakan pada periode itu, Indonesia membutuhkan kepemimpinan kuat.

"Karakternya memang harus tetap semangat karena yang kita hadapi adalah tantangan. Oleh sebab itu sering saya sampaikan 2024, 2029, 2034 ini adalah momentum yang sangat menentukan Indonesia bisa melompat maju atau tidak, sehingga dibutuhkan kepemimpinan nasional yang kuat, persatuan yang kuat, kekompakan yang kuat," ujar Jokowi.

Jokowi lantas menjelaskan satu per satu tantangan global yang dihadapi Indonesia mulai dari ketidakpastian ekonomi hingga perubahan iklim. Perubahan iklim ini menyebabkan kekeringan panjang hampir di semua negara.

Tantangan selanjutnya yaitu perang di Ukraina dan di Gaza. Meskipun jaraknya jauh, namun dampak perang tersebut tetap terasa kepada Indonesia.

"Kelihatannya dulu saya berpikir, kita semua mungkin berpikir sama Ukraina jauh sekali dari Indonesia, apa dampaknya? Nggak akan lah berdampak kepada kita. Ternyata dampaknya nyata dan ada," ujar Jokowi.

Jokowi mengatakan memang Indonesia mempunyai peluang untuk menjadi negara maju namun tantangannya juga sangat besar. Karena itu, dia kembali menekankan Indonesia membutuhkan kepemimpinan yang kuat dan mempersatukan.

Presiden Joko Widodo bersama Ketua Umum Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Chriswanto Santoso didampingi Menko PMK Muhadjir Effendy, Menhan Prabowo Subianto, Mendag Zulkifli Hasan membuka Rakernas LDII digelar di Grand Ballroom Minhaajurrosyidiin di Jakarta Timur, Selasa (7/11/2023). (Agung Pambudhy/detikcom)

"Peluangnya ada tetapi tantangannya juga sangat besar, inilah kenapa ke depan, sekali lagi, dibutuhkan kepemimpinan nasional yang kuat. Kepemimpinan nasional yang mempersatukan, kepemimpinan nasional yang mau merangkul semuanya untuk kekompakan, kesolidan, untuk persatuan negara ini dalam mencapai sebuauh cita-cita besar. Indonesia Emas 2045," ujar Jokowi.

Dalam acara yang sama, Jokowi mengapresiasi penampilan pencak silat yang ditampilkan di LDII. Jokowi memuji Prabowo Subianto, yang saat ini menjabat Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Pencak Silat Indonesia (PB IPSI).

"Tadi yang ditampilkan tadi pencak silat tadi bener. Karena ketuanya Pak Prabowo. Sekjennya Pak Teddy," kata Jokowi.

Prabowo yang mendapat pujian langsung berdiri dan hormat kepada Jokowi. Bakal capres tersebut juga hormat ke arah peserta Rakernas LDII.

"LDII kalau gini-gini pinter banget, memberikan simbol-simbol gitu loh," kata Jokowi.

Prabowo Respons Pujian Jokowi

Jokowi yang menyinggung nama Prabowo Subianto yang aktif dalam organisasi pencak silat setelah berbicara kepemimpinan nasional yang kuat di Rakernas LDII. Prabowo merespons santai pernyataan Jokowi.

"Ya saya kira ya beliau kan penuh humor ya," kata Prabowo merespons pertanyaan soal Jokowi berbicara kepemimpinan kuat dan menyinggung soal pencak silat.

Prabowo lalu berbicara mengenai organisasi sayap dari setiap organisasi kemasyarakatan. Dia mencontohkan PBNU, Muhammadiyah, dan LDII.

"Memang LDII ini bersama dengan banyak sekali organisasi-organisasi kemasyarakatan memiliki sayap-sayap budaya, sayap-sayap olahraga yang berakar dari budaya kita sendiri. Jadi NU punya Pagar Nusa, Muhammadiyah punya Tapak Suci. Mereka juga punya ASAD, mereka punya pencak silat ASAD yang sudah lama," ujar Prabowo.

Simak juga Video 'Respons Prabowo Saat Namanya Disinggung Jokowi soal Pemimpin Kuat':

[Gambas:Video 20detik]

Halaman 1 2 Selanjutnya


Ketua DPP PAN Saleh Partaonan Daulay merasa gusar saat Politisi PDIP Masinton Pasaribu berbicara soal 'tangan-tangan kekuasaan' memanipulasi proses pemilu. Saleh pun bertanya ke Masinton tentang sepak terjang Presiden Joko Widodo (Jokowi) di kontestasi pemilu. Lalu, apa jawaban Masinton?

Mulanya, Saleh dan Masinton terlibat debat alot. Saleh bertanya ke Masinton apakah Jokowi pernah melakukan hal yang tidak benar, lalu dijawab Masinton bahwa dia tengah menyoroti sikap Jokowi akhir-akhir ini.

"Pernah nggak Pak Jokowi melakukan hal-hal yang tidak benar?" tanya Saleh dalam acara Adu Perspektif detikcom x Total Politik seperti disiarkan di YouTube detikcom, Selasa (7/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kan kita lihat belakangan ini aja nih, kalau kemarin kan tentang...," jawab Masinton.

Saleh mengatakan pemilu harus berjalan jujur, adil, terpercaya dan bermartabat. Dia menyebut politisi tidak boleh melontarkan pernyataan-pernyataan yang menyinggung ke arah tidak baik.

"Jadi Pemilu harus adil, jujur, terpercaya dan bermartabat, teduh, statement-statement pun dijaga supaya jangan menyinggung orang. Statement-statement dijaga jangan mengarah kepada orang lain yang tidak baik," kata Saleh.

Masinton kemudian merasa tersudutkan dengan pernyataan Saleh itu. Masinton mengatakan pihaknya tidak pernah berbicara ke arah yang menyinggung tidak baik.

"Kita tidak ada ngarah-ngarah, ini yang membawa ke wilayah perasaan," kata Masinton.

Pernyataan Masinton pun memantik tanya dari Saleh. Saleh bertanya ke Masinton soal sepak terjang Jokowi dalam dua kali Pemilu.

"Andaikata ada dugaan seperti itu Pak, misalnya katakanlah ini nanti akan ada penyalahgunaan kekuasaan dan seterusnya, nanti apa tidak ditanya orang, berarti dua Pemilu yang lalu bagaimana? Di mana PDIP penyogok utamanya, pemilihan gubernur DKI bagaimana? Pemilihan wali kota Solo 2 periode bagaimana? Apa nanti tidak ditanya orang seperti itu Pak? sementara kita ini belum terjadi, kan itu udah selesai," tanya Saleh.

Lalu apa jawaban Masinton?

Masinton mengatakan partainya komitmen terhadap Pemilu yang jujur, adil dan tepercaya. Dia menyebut dalam kontestasi Pemilu tidak boleh ada kecurangan.

"Kalau kami selalu berkomitmen terhadap Pemilu yang jujur adil dan tepercaya, kita tidak boleh ada kecurangan-kecurangan dalam Pemilu," kata Masinton.

Tak cukup sampai di situ, Saleh bertanya lagi pendapat Masinton. Saleh bertanya apakah selama menjadi Wali Kota Solo hingga Presiden, Jokowi bersikap mengayomi semua pihak. Masinton pun mengamini itu.

"Selama periode kepemimpinan Jokowi mulai dari Solo, Jakarta sama pusat, kira-kira menurut Bapak, Pak Jokowi ini sebagai pemimpin yang gentleman mengayomi semua pihak nggak?" tanya Saleh.

"Mengayomi," jawab Masinton.

"Ya sudah berarti itu yang penting. Kalau mengayomi termasuk dalam penyelenggaraan Pemilu," kata Saleh.

Simak Video 'Debat Panas Masinton Vs Saleh Daulay soal Putusan MKMK & Analogi Cawapres':

[Gambas:Video 20detik]


Bakal capres Anies Baswedan bicara terkait negara yang bersahabat dengan semua unsur, termasuk ulama. Dia menginginkan negara yang tidak memusuhi ulama.

Pernyataan Anies ini disampaikan dalam acara Maulid Nabi dan Haul Qudbil Anfas Al Habib Umar Bin Abdurrahman Al Atthos ke-373 di Majelis Darul Musthofa al Madinatul Munawaroh, Jakarta Selatan (Jaksel), Selasa (7/11/2023). Dia awalnya mengaku menginginkan negara yang bersahabat dengan semua unsur.

"Kita ingin negeri di mana negaranya bersahabat pada semua, negara yang bersahabat pada seluruh unsur," kata Anies dalam sambutannya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dia lalu mengkhususkan persahabatan itu dengan para alim ulama dan pemuka agama. Dia tidak mau negara memusuhi para ulama.

"Apalagi dengan para alim ulama. Bukan negara yang memusuhi ulama, tapi negara justru yang menjadi mitra dan mendengarkan apa yang menjadi pandangan dari para ulama, pemuka agama," ucapnya.

Anies menyampaikan hal itu di hadapan menantu Habib Rizieq Shihab, Muhammad Hanif Alatas bin Abdurahman Alatas, Habib Umar bin Ahmad al Hamid, Habib Alwi bin Musthofa Alaydrus, Habib Hasan bin Ali al Kaff. Selain itu, hadir juga Pengasuh Ponpes KH Tubagus Agus Fauzan dan para santri.

Simak Video 'Singgung Orba, Anies Ingin Warga Tenang Karena Keadilan Bukan Rasa Takut':

[Gambas:Video 20detik]

Simak selengkapnya di halaman berikutnya.

Halaman 1 2 Selanjutnya


Ketiga calon presiden dan wakil presiden, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Cak Imin), dan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka telah menyusun visi misi yang akan dibawa pada pemilu 2024. Ketiganya sama-sama memasukkan perumahan menjadi salah satu program prioritas yang akan diusung pada pemerintahan mendatang.

Jika menilik pemilu sebelum-sebelumnya, Pengamat dan Pakar Properti Panangian Simanungkalit menjelaskan, belum ada pemilu yang 'pro-perumahan' seperti sekarang ini. Bahwa program yang mereka usung sekarang mungkin masih mentah dan butuh waktu untuk merealisasikan, itu soal lain.

"Namun kita apresiasi saat ini bahwa kesadaran kolektif dari para elite politik mulai tumbuh untuk menggelorakan program perumahan," ucapnya dalam keterangan tertulis, dikutip Selasa, (7/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dalam beberapa periode pemerintahan belakangan ini, urusan pemenuhan perumahan bagi masyarakat hampir tak tersentuh oleh calon presiden dan wakil presiden dalam program dan target mereka.

"Bahkan untuk sekadar memasukkan isu perumahan dalam daftar janji pun mereka lupa. Namun melihat visi-misinya sekarang ini, kita patut berharap dan memberikan apresiasi kepada mereka," ungkapnya.

Menurut Panangian, memang sudah seharusnya sektor properti ataupun perumahan dijadikan isu utama, karena permasalahan di sektor perumahan ini tak pernah habis. Panangian menilai, Isu perumahan sejatinya juga merupakan isu yang kuat walaupun terkesan sederhana.

"Karena bergeraknya sektor properti dan perumahan dapat berkontribusi besar dalam menggerakkan perekonomian nasional. bahkan sektor ini juga mampu menyerap jutaan tenaga kerja," terangnya.

Dari kajian LPEM FEB UI yang dirilis pada Mei 2023 lalu, sektor properti yang terdiri dari Properti, Real Estate dan Konstruksi Bangunan selama periode 2018-2022 berkontribusi terhadap penciptaan nilai output perekonomian (omset) sebesar Rp 4.740 - 5.788 triliun per tahun.

Kontribusi sektor properti terhadap PDB Nasional selama periode 2018-2022 sebesar Rp 2.349 - 2.865 triliun per tahun atau setara dengan 14,63% - 16,30% dibandingkan dengan PDB Nasional. Dari sisi pendapatan pekerja, kontribusi sektor properti sebesar Rp 938 - Rp1.147 triliun per tahun. Dari sisi tenaga kerja, sektor properti menyediakan kesempatan kerja 13,8 juta orang per tahun atau setara dengan 9,6% angkatan kerja nasional tahun 2022 atau 10,2% penduduk bekerja tahun 2022.

Sektor Properti serta efek penggandanya selama periode 2018-2022 menghasilkan pendapatan pajak pusat sekitar Rp 185 triliun per tahun atau setara 9,26% dari total penerimaan pajak pemerintah pusat.

Untuk pemerintah daerah, sektor properti serta efek penggandanya berkontribusi menciptakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi pemerintah daerah sekitar Rp 92 triliun per tahun atau setara dengan 31,86% dari total penerimaan PAD pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.

Pada kondisi tahun 2022, tingkat kemiskinan di Indonesia sebesar 9,54%. Apabila sektor properti tidak beroperasi, maka tingkat kemiskinan menjadi 17,37%. Selisih antara keduanya sebesar 7,83% disinyalir menjadi kontribusi sektor tersebut dalam mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia.

"Nah, dari data itu bisa kita lihat betapa besarnya kontribusi sektor properti terhadap perekonomian nasional. Jadi memang kita bersyukur juga ketiga pasangan ini memasukkan properti atau perumahan ke dalam program prioritas mereka. Artinya kini ada sedikit progres yang menggembirakan. Tema perumahan sudah mulai disinggung-singgung, meski belum dalam porsi yang besar," imbuh Panangian.

Program Terkait Perumahan dari Masing-masing Calon Presiden dan Wakil Presiden

Pasangan Ganjar Paranowo Mahfud MD (GaMa) beberapa waktu lalu mereka menawarkan program rumah rakyat dengan membangun 10 juta hunian, mulai pembangunan hunian baru atau renovasi, rumah sederhana, rusunami, rusunawa, disertai ketersediaan lahan yang strategis dan terjangkau dari pusat perekonomian serta transportasi umum.

Pasangan Anies-Cak Imin membidik untuk menekan angka backlog yang saat ini mencapai 13 juta, menjadi 8 juta unit pada 2029 mendatang. Tidak hanya itu, bagi milenial dan Gen Z, akan disiapkan minimal 2 juta hunian terjangkau di pusat kota yang terkoneksi dengan fasilitas transportasi umum.

Sementara itu, pasangan Prabowo Subianto-Gibran bahkan sudah memiliki beberapa program yang tampak lebih konkret untuk memberikan akses pada warga masyarakat pedesaan dan perkotaan yang membutuhkan. Adapun target mereka, selain akan mempercepat penyediaan perumahan bagi rakyat Indonesia yang belum memiliki tempat tinggal, pasangan ini juga membidik untuk membangun atau merenovasi sebanyak 40 rumah per desa/kelurahan per tahun akan dapat dicapai sebanyak 3 juta rumah mulai tahun kedua.

"Saya rasa, yang paling realistis dari ketiga pasangan ini adalah program Prabowo-Gibran. Pasalnya mereka membangun dari desa. Jadi mereka mencoba mengekpresikan visinya bukan kapitalis. Ini luar biasa. pembangunan dari desa ini juga diyakini bisa menguatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi masyarakat miskin, serta mengurangi ketimpangan," tutur Panangian.

Lebih lanjut Panangian memaparkan, Prabowo-Gibran kelihatannya sudah sangat menyadari tugas pemerintah ke depan dalam mengatasi persoalan perumahan yang semakin kusut akan sangat berat. Beberapa waktu lalu Panangian mengusulkan ke Prabowo-Gibran bahwa pemerintah yang akan datang minimal membangun 1,3 juta unit rumah setiap tahunnya. Alasannya agar pengurangan backlog bisa terealisasi.

"Jadi saya sebagai pengamat mencoba mengusulkan supaya kita membangun 500 ribu unit landed house, 500 ribu unit Rusunami dan 3 juta rumah di pedesaan. Sementara dana subsidi 500 ribu unit landed house Rp 50 triliun, subsidi 500 ribu unit Rusunami Rp 36 triliun, dan subsidi 3 juta rumah desa Rp 15 triliun. Total dana yang dibutuhkan Rp 101 triliun per tahun," ujarnya.

Panangian menilai, cara yang paling simple untuk mengurangi backlog adalah dengan menambah jumlah subsidi perumahan. Adapun, subsidi untuk bidang perumahan saat ini sekitar Rp 20 triliun. Jika dibandingkan dengan subsidi pendidikan yang mencapai Rp 570 triliun, subsidi perumahan tidak sampai 3%-nya.

"Bandingkan juga dengan negara-negara yang sudah maju, atau yang paling dekat bandingkan dengan Malaysia yang anggaran perumahannya sudah mendekati 10%. Ya, idealnya sih kalau bisa mendekati 10%. Tapi kan nggak mungkin. Paling tidak Rp 40 sampai 50 triliun lah. Atau paling tidak 3 kali lipat dari kondisi sekarang," pungkas Panangian.

Siap-Siap! NASA Bangun Perumahan di Bulan Pada 2040


Perdana Menteri Portugal Antonio Costa mengundurkan diri. Dia mengundurkan diri usai terseret dalam penyelidikan korupsi pemberian kontrak terkait energi.

Dilansir AFP, Rabu (8/11/2023) jaksa penuntut umum mengatakan penyelidikan yang melibatkan Costa dan pihak lain mencakup dugaan 'penyalahgunaan dana, korupsi aktif dan pasif oleh tokoh politik, dan penjualan pengaruh,'.

Costa juga disebut akan diselidiki secara independen karena diduga melakukan intervensi pribadi untuk mempercepat pemberian izin eksplorasi litium dan produksi hidrogen.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Tugas perdana menteri tidak sesuai dengan kecurigaan terhadap integritas saya," kata Costa dalam konferensi pers.

"Dalam keadaan seperti ini, saya telah mengajukan pengunduran diri saya kepada presiden Republik," tambahnya.

Berdasarkan pernyataan dari Kantor Kepresidenan Portugal, Presiden Portugal Marcelo Rebelo de Sousa menerima pengunduran diri Costa dan menyerukan pertemuan partai-partai parlemen dengan tujuan menyelenggarakan pemilihan umum awal.

Sebelum ia dapat membubarkan parlemen dan mengadakan pemilu dini, presiden juga harus membentuk Dewan Negara, yang beranggotakan politisi paling senior di negaranya, mantan presiden dan tokoh penting lainnya.

"Presiden Republik akan berpidato di depan negara segera setelah pertemuan Dewan Negara," ujar pernyataan dari Kantor Kepresidenan Portugal.


Bacapres Anies Baswedan menerima dukungan dari Barisan Relawan Bunda Bergerak. Anies berpesan kepada relawan Bunda untuk bergerak menjangkau seluruh elemen masyarakat.

"Kami terima dukungan ini dengan hormat sebagai amanat yang akan kita emban bersama," kata Anies saat deklarasi Bunda Bergerak untuk AMIN di kediaman Anies Baswedan, Cilandak, Jakarta, Selasa (7/11/2023).

Anies kemudian menitipkan pertanyaan ke relawan untuk kemudian disampaikan ke masyarakat. Anies meminta relawan bertanya ke masyarakat soal harga bahan pokok hingga akses kesehatan saat ini.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Jangkau semua dengan tanyakan apakah bahan pokok murah? Apakah biaya pendidikan mahal? Apakah akses kesehatan mudah? Jika tidak, apakah mau diteruskan? Apakah mau dilanjutkan? Jika mau maka pilih perubahan," kata Anies.

Anies mengatakan dirinya bersama bacawapres Muhaimin Iskandar berjanji akan membereskan persoalan dasar seperti bahan pangan murah, akses kesehatan hingga pendidikan jika terpilih di Pilpres 2024.

"Usul kalau kampanye ke bawah titip sampaikan kami ingin serius membereskan urusan dasar, kebutuhan pokok, kesehatan, pendidikan. Pasangan AMIN perioritaskan persoalan dasar tersebut," tambahnya.

Sementara itu, Ketua Koordinator Nasional Relawan Bunda Bergerak, Hanjarito Gatot menilai pasangan Anies-Cak Imin (AMIN) merupakan kombinasi yang ideal. Dia berharap pasangan AMIN bisa membawa perubahan bagi bangsa Indonesia dalam mewujudkan masyarakat adil, makmur, sejahtera.

"Paslon AMIN merupakan kombinasi ideal yang menggabungkan antara aktivis pergerakan, pengalaman teknokratis di pemerintahan (eksekutif dan legislatif) yang didukung oleh kemampuan intelektual, religiositas dan kapasitas kepemimpinan yang sudah teruji baik di tingkat nasional maupun global," papar Hanjarito

"Dan kami menilai masalah dasar seperti bahan pokok murah kesehatan dan pendidikan memang perlu segera dibereskan karena itu yang amat berpengaruh ke keluarga Indonesia," lanjutnya.


Tujuh mantan hakim konstitusi menggelar pertemuan membahas kondisi yang terjadi di Mahkamah Konstitusi (MK). Para mantan hakim konstitusi ini merasa prihatin terhadap kondisi yang terjadi di MK saat ini.

Ketujuh mantan hakim konstitusi yang menggelar pertemuan hari ini mulai dari Hamdan Zoelva, Harjono, Achmad Sodiki, Aswanto, Maria Farida Indrati, Maruarar Siahaan, dan I Dewa Gede Palguna. Para mantan hakim konstitusi ini merasa memiliki tanggung jawab dalam mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada MK.

"Kami para mantan hakim konstitusi sangat berkepentingan untuk tetap menjaga harkat martabat dan kepercayaan masyarakat terhadap Mahkamah Konstitusi," kata Hamdan Zoelva di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Selasa (7/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Hamdan mengatakan para mantan hakim konstitusi ini mengikuti tiap proses terkait dugaan pelanggaran etik yang dilakukan 9 hakim MK saat ini. Dia menilai banyak hal yang meruntuhkan kepercayaan masyarakat kepada MK.

Hamdan merujuk pada cara sembilan hakim MK saat menangani gugatan perkara mengenai batas usia capres dan cawapres. Menurutnya, banyak hal yang dinilai melukai hati masyarakat terkait proses pemeriksaan hingga putusan yang telah diambil oleh MK.

"Kami tadi semua mengungkapkan rasa prihatin setelah mendengarkan putusan MKMK ternyata banyak sekali hal-hal yang seharusnya tidak boleh terjadi pada hakim dan Mahkamah Konstitusi, baik pada proses pemeriksaan maupun dalam putusan mahkamah konstitusi itu sendiri. Terutama terakhir yang tercermin dalam putusan nomor 90 yang ramai itu," jelas Hamdan.

Mantan Ketua Hakim MK ini juga bicara soal putusan dari Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) yang telah dibacakan. Dia mengakui putusan MKMK tidak sepenuhnya bisa memuaskan bagi masyarakat.

"Kami berharap mudah-mudahan putusan MKMK dan rekomendasi-rekomendasi yang diberikan dapat dijalankan sebaik-baiknya oleh Mahkamah Konstitusi, untuk menjaga, untuk mengembalikan marwah, martabat, serta kepercayaan masyarakat terhadap Mahkamah Konstitusi," jelas Hamdan.

Selain itu Hamdan Zoelva turut bicara soal sanksi pencopotan Anwar Usman dari jabatan sebagai Ketua MK karena dinilai melakukan pelanggaran etik berat. Dia kemudian menyinggung kasus hakim konstitusi yang memilih mundur saat menerima sanksi teguran.

"Kalau dulu ada pernah kejadian seorang hakim yang dikenai teguran, Pak Arsyad Sanusi dikenai teguran oleh MKMK dan beliau langsung mundur. Karena itu ini berada pada, berpulang pada masing-masing hakim itu sendiri," jelas Hamdan.

Pendapat lainnya disampaikan oleh Maruarar Siahaan terkait status dari Anwar Usman. Dia mengungkit soal shame culture terkait langkah yang harus diambil Anwar Usman saat ini.

"Oleh karena itu barang kali ini agar efektif, kalau di shame culture di mana ada shame culture itu udah tidak usah saya terjemahkan. Semua orang akan mundur kalau keadaan seperti ini," kata Maruarar.

Putusan MKMK

MKMK membacakan putusan nomor 2/MKMK/L/11/2023. Putusan itu terkait dugaan pelanggaran etik hakim Mahkamah Konstitusi dengan terlapor Ketua MK Anwar Usman.

"Hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat," kata Ketua MKMK Jimly Asshiddiqie membacakan putusannya.

"Sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi kepada hakim terlapor," sambungnya.

Putusan ini terkait laporan dari Denny Indrayana, PEREKAT Nusantara, TPDI, TAPP, Perhimpunan Pemuda Madani, PBHI, Tim Advokasi Peduli Hukum Indonesia, LBH Barisan Relawan Jalan Perubahan, para guru besar dan pengajar hukum yang tergabung dalam Constitutional Administrative Law Society (CALS), Advokat Pengawal Konstitusi, LBH Yusuf, Zico Leonardo Djagardo Simanjuntak, KIPP, Tumpak Nainggolan, BEM Unusia, Alamsyah Hanafiah, serta PADI.

Selain itu, sembilan hakim lain dinyatakan kena sanksi lisan karena terbukti tidak dapat menjaga informasi rahasia dalam rapat permusyawaratan hakim (RPH) yang bersifat tertutup.

"Hakim terlapor secara bersama-sama bersama hakim lainnya terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam Sapta Karsa Hutama. Prinsip kepantasan dan kesopanan sepanjang menyangkut kebocoran informasi rahasia rapat pemusyawaratan hakim dan pembiaran praktik benturan kepentingan para hakim konstitusi dalam penangan perkara," kata Jimly membacakan putusannya.

Simak Video 'Rangkuman Putusan MKMK: Saldi Tak Langgar Etik-Anwar Dicopot dari Ketua MK':

[Gambas:Video 20detik]


Netralitas menjadi perhatian jelang pelaksanaan Pemilu 2024. Bahkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumpulkan kepala daerah dan Aparatur Sipil Negara (ASN) beberapa waktu lalu.

Para pelayan publik itu diminta bersikap netral dan tidak terlibat politik praktis selama Pemilu nanti.

Menanggapi hal itu, Pj Gubernur Jabar Bey Machmudin menyatakan netralitas jadi hal wajib yang mesti dijaga oleh setiap kepala daerah dan ASN yang ada di Jawa Barat. Bahkan dia meminta para pejabat untuk diawasi langsung.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Saya sangat setuju, karena kan arahan terakhir Pak Presiden di istana bahwa kepala daerah tidak boleh berpihak dan juga harus netral," ucap Bey saat diwawancarai di Bandung, Selasa (7/11/2023).

"Jadi saya sangat setuju, kalau perlu diawasi, ke mana saja boleh diawasi," imbuhnya.

Bukan cuma bawahannya, Bey juga menyatakan siap diawasi selama menjalankan tugas sebagai Pj Gubernur Jabar, termasuk sejumlah Pj kepala daerah lain yang kini menjabat di Jawa Barat.

"Oh iya, iya harus (diawasi). Saya sangat mendukung bahwa Pj kepala daerah itu tidak boleh berpihak dan harus netral," tegasnya.

Sebelumnya, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menegaskan Pj kepala daerah harus bersikap netral saat Pemilu 2024. Bahkan dia menyebut Presiden Jokowi akan mencopot Pj yang tidak netral.

"Tentu saya sebagai Wakil Presiden, saya menyebutkan berkali-kali supaya Pemilu di diselenggarakan dengan cara yang jujur ya, ASN harus netral ya petugas keamanan juga harus netral. Dan kemarin presiden juga sudah bicara di depan Pj-Pj itu dan mengatakan bahwa harus netral dan yang tidak netral akan dicopot," kata Ma'ruf Amin saat melakukan kunjungan kerja ke Jambi, Selasa (31/10/2023) seperti dikutip dari detikNews.

Pj Gubernur Jabar Ungkap Alasan Cabut Izin Acara Anies di GIM


Pemilu 2024 sudah di depan mata. Polres Gresik terus melakukan sejumlah upaya untuk memastikan seluruh tahapan pemilu berlangsung damai. Turut diajak seluruh pejabat hingga elemen masyarakat untuk mendeklarasikan pemilu damai.

Deklarasi Damai Pemilu 2024 ini digelar di Ruang Rupatama Sarja Arya Racana Polres Gresik pada Selasa (7/11/2023). Deklarasi itu merupakan langkah penting dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di Kabupaten Gresik selama pelaksanaan Pemilu.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Gresik, perwakilan partai politik peserta Pemilu, serta para tokoh masyarakat.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Kapolres Gresik AKBP Adhitya Panji Anom menyampaikan bahwa deklarasi damai ini adalah bentuk komitmen bersama untuk menciptakan Pemilu yang aman dan kondusif di Kabupaten Gresik. Tentunya agar tidak terjadi gesekan meski berbeda pilihan.

"Kami juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk ikut berperan aktif dalam menjaga Kamtibmas selama Pemilu," kata Adhitya Panji Anom, Selasa (7/11/2023).

Adhitya menambahkan dalam pesta demokrasi ini penting untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Untuk itu dia mengimbau kepada masyarakat, khususnya di Gresik, agar tidak melakukan hal-hal yang negatif baik selama persiapan pemilu maupun saat hari pemilihan umum.

"Boleh beda pilihan, tapi tetap jaga persatuan dan kesatuan. Tetap hargai pilihan orang lain," tambahnya.

Sementara itu, Pj. Kasdim 0817 Gresik Kapten Inf. Sihari menyampaikan bahwa Kodim 0817 Gresik siap mendukung dan mensukseskan pelaksanaan Pemilu 2024. Ia juga mengajak seluruh masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilu dengan menggunakan hak pilihnya.

"Kita dan Polri akan tetap netral. Dan pastinya akan mendukung dan menjaga situasi agar pelaksanaan pemilu 2024 mendatang sukses, berjalan damai dan adem," kata Sihari.

Komisioner KPU Kabupaten Gresik Makmun, M.Ag., dalam sambutannya menyampaikan bahwa Pemilu bisa dikatakan berhasil apabila partisipasi masyarakat tinggi. Ia berharap, Pemilu 2024 dapat meningkatkan partisipasi masyarakat.

Setelah sambutan-sambutan, dilanjutkan dengan pembacaan deklarasi damai oleh Komisioner KPU Kabupaten Gresik Makmun yang diikuti perwakilan partai politik peserta Pemilu. Kemudian, deklarasi damai ditandatangani oleh perwakilan partai politik peserta Pemilu.

"Deklarasi damai ini merupakan langkah penting dalam menciptakan Pemilu yang aman dan kondusif di Kabupaten Gresik. Dengan adanya deklarasi ini, diharapkan seluruh elemen masyarakat dapat bersama-sama menjaga Kamtibmas selama pelaksanaan Pemilu. Dengan adanya deklarasi damai ini, diharapkan Pemilu 2024 dapat berjalan dengan aman dan kondusif di Kabupaten Gresik. Pemilu yang aman dan kondusif merupakan syarat mutlak untuk mewujudkan Pemilu yang jujur dan adil," imbuh Kapolres Gresik, AKBP Adhitya Panji Anom.

Tips Hindari Hoax yang Berseliweran Jelang Pemilu 2024


Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) memutuskan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran berat dan diberhentikan terkait putusan syarat usia capres-cawapres. Salah satu pelapor dari Perekat Nusantara dan TPDI, Petrus Selestinus, mengaku kecewa dengan putusan MKMK itu.

"Terhadap amar putusan MKMK dimaksud, advokat Perekat Nusantara dan TPDI selaku salah satu pelapor, menyatakan sangat kecewa," kata Pertrus selaku koordinator Perekat Nusantara dan TPDI, dalam keterangan pers tertulisnya, Selasa (7/11/2023).

Petrus mengatakan MKMK tidak berani menjatuhkan sanksi tegas berupa pemberhentian tidak hormat kepada Anwar Usman. Padahal, kata Petrus, MKMK seharusnya menyelamatkan muruah MK.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Alasannya karena MKMK tegas menyatakan Hakim Terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat, akan tetapi MKMK tidak berani menjatuhkan sanksi berupa 'pemberhentian dengan tidak hormat' sesuai ketentuan Pasal 47 Peraturan MK Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi," kata Petrus.

Petrus menilai MKMK yang diketuai Jimly Asshiddiqie, telah gagal mengembalikan muruah dan kehormatan MK. Dia juga menyebut pelapor tidak bisa melakukan banding atas putusan MKMK.

"Dengan amar putusan seperti itu sebetulnya Jimly Asshiddiqie dan MKMK gagal mengembalikan marwah dan kehormatan serta kemerdekaan MK yang dijamin UUD 1945 dari cawe-cawe tangan kekuasaan dengan menggunakan jalur keluarga. Ibarat dokter bedah mengoperasi kanker tetapi masih menyisakan virus ganas dalam tubuh pasiennya, sehingga masih mengancam MK ke depan," ujarnya.

"Selain itu Hakim Terlapor juga dalam Peraturan MK No.1 Tahun 2023, telah menutup jalan bagi Terlapor/Pelapor untuk banding, sementara peraturan Banding yang seharusnya dibuat oleh Hakim Terlapor selaku Ketua MK selama ini diabaikan, padahal itu menjadi tugas dan kewajiban seorang Ketua MK, " imbuhnya.

Tak merasa puas dengan putusan MKMK, Perekat Nusantara dan TPDI, kata Petrus, akan melaporkan Anwar Usman ke Ombudsman. Laporan itu, kata Petrus, terkait kesalahan dalam tata kelola pelayanan administrasi publik di MK.

"Advokat Perekat Nusantara dan TPDI akan melaporkan Hakim Terlapor ke Ombudsman RI terkait kesalahan dalam tata kelola pelayanan administrasi publik di MK terutama menutup pintu bagi kontrol publik terhadap MK selama ini," ujarnya.

MKMK diketahui membacakan putusan nomor 2/MKMK/L/11/2023. Putusan itu terkait dugaan pelanggaran etik hakim Mahkamah Konstitusi dengan terlapor Ketua MK Anwar Usman.

"Hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat," kata Ketua MKMK Jimly Asshiddiqie membacakan putusannya. Anwar Usman diberhentikan dari jabatan sebagai Ketua MK, namun tidak diberhentikan dari jabatan hakim konstitusi.

Putusan itu dibacakan dalam sidang yang digelar di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Selasa (7/11). Sidang ini dipimpin oleh majelis yang terdiri dari Ketua MKMK Jimly Asshiddiqie serta anggota Bintan R Saragih dan Wahiduddin Adams.

Putusan ini terkait laporan dari Denny Indrayana, PEREKAT Nusantara, TPDI, TAPP, Perhimpunan Pemuda Madani, PBHI, Tim Advokasi Peduli Hukum Indonesia, LBH Barisan Relawan Jalan Perubahan, para guru besar dan pengajar hukum yang tergabung dalam Constitutional Administrative Law Society (CALS), Advokat Pengawal Konstitusi, LBH Yusuf, Zico Leonardo Djagardo Simanjuntak, KIPP, Tumpak Nainggolan, BEM Unusia, Alamsyah Hanafiah, dan PADI.

MKMK mengawali pembacaan dengan menjelaskan soal putusan MK yang bersifat final dan mengikat. MKMK berpendirian menolak atau sekurang-kurangnya tidak mempertimbangkan permintaan pelapor untuk melakukan penilaian, membatalkan, koreksi ataupun meninjau kembali putusan MK nomor 90/PUU-XXI/2023 yang mengubah syarat usia capres-cawapres. Putusan itu diketahui membuat warga negara Indonesia yang di bawah 40 tahun bisa menjadi capres atau cawapres asal pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih dalam Pemilu atau Pilkada.

Simak Video 'Rangkuman Putusan MKMK: Saldi Tak Langgar Etik-Anwar Dicopot dari Ketua MK':

[Gambas:Video 20detik]


Saat ini putusan soal batas usia capres-cawapres kembali digugat ke Mahkamah Konstitusi. Ketua Majelis Kehormatan MK Jimly Asshiddiqie mengatakan jika putusan berubah lagi, maka baru akan berlaku di Pemilu 2029


Bacapres PDIP, Ganjar Pranowo menyampaikan kebanggaan terhadap demokrasi bisa diukur dari Pemilu 2024. Jika pemilu nanti berjalan jujur dan adil (jurdil) maka masyarakat akan bangga dengan demokrasi.

"Ukuran kebanggaan kita, pemilu besok ada yang intervensi nggak? Kalau Pemilu besok bisa jurdil, maka kita mesti bangga pada demokrasi kita," kata Ganjar di kantor CSIS, Jakarta Pusat, Selasa (7/11/2023). Ganjar menjawab pertanyaan mengenai kemunduran demokrasi.

Ganjar menuturkan jika pemilu tidak berjalan jurdil, maka perlu duduk kembali. Menurutnya peran masyarakat sipil saat ini penting untuk menjaga demokrasi berjalan baik.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Tapi kalau kemudian itu tidak, maka kita akan set back (mundur). Maka civil society (masyarakat sipil) sekarang menjadi punya peran yang sangat penting untuk menjaga itu," ujarnya.

Ganjar berujar jika demokrasi baik, maka akan muncul sosok Ganjar lainnya. Dia memaparkan latar belakang keluarganya yang disebut lebih banyak hidup susah.

"Maka akan ada muncul Ganjar-Ganjar berikutnya. Saya bukan siapa-siapa, orangtua saya polisi, pangkatnya tidak tinggi, hidup kami lebih banyak susahnya dan kemudian kami bisa diundang di CSIS hari ini. Itu pasti karena sesuatu," ucapnya.

"Dan tanpa adanya demokrasi, nggak akan. Saya menunggu dulu bapak saya hebat, saya menunggu dulu turunan, dan itu tidak akan pernah bisa saya dapatkan. Tapi saya bangga pada Bapak/Ibu saya, karena mereka rakyat biasa saja dan bisa mendidik saya untuk seperti ini, itu terima kasih saya," imbuhnya.