Politikus PSI Ade Armando mengatakan sikap Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep, hingga pasangan capres dan cawapres Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming salim ke Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri merupakan langkah luar biasa. Terkhusus Kaesang yang sungkem pada Megawati saat momen pengundian nomor urut capres cawapres di KPU RI, Jakarta Pusat, semalam.

"Jadi dalam pandangan saya apa yang terjadi kemarin itu terutama apa yang dilakukan Mas Kaesang yang sampai bersimpuh di depan Bu Megawati itu adalah sebuah langkah yang luar biasa. Itu juga dengan Gibran, langkah yang luar biasa," kata Ade Armando kepada wartawan di Bogor, Rabu (15/11/2023).

Menurut Ade Armando, yang dilakukan Kaesang adalah wajah politik PSI yang santun dan santuy. "Menunjukkan memang politik santuy dan santai yang dikatakan oleh Mas Kaesang selama ini," lanjutnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ade Armando kemudian menuturkan meski hubungan PDIP dengan PSI kurang harmonis karena gugatan Rp 200 miliar, namun Kaesang tetap menghormati Megawati. Hal itu, imbuh Ade Armando, ditunjukkan dengan sungkemnya Kaesang pada Megawati.

"Walaupun selama ini barangkali hubungan PDIP dan PSI tidak terlalu harmonis, ditunjukkan dengan gugatan PDIP terhadap saya, tapi Mas Kaesang tetap menunjukkan kerendahan hatinya untuk menemui atau sungkem kepada Bu Megawati," tuturnya.

Ade Armando menilai Megawati terlihat terkejut ketika Kaesang mendatanginya dan sungkem. Ade Armando pun yakin Megawati tidak menolak saat diajak bersalaman dengan Kaesang.

"Sebagian orang kan bilang bahwa dia tidak mau menerima uluran tangan atau persahabatan dari Mas Kaesang. Tapi saya anggap sih lebih karena dia terkejut, jadi dia tidak mengulurkan tangannya juga untuk seperti yang kita saksikan bersama," terangnya.

Menurutnya, hal tersebut akan memberikan efek positif bagi hubungan PDIP dan PSI. Terlebih, Prabowo juga datang menemui Megawati.

"Saya pikir ini bagus untuk sesuatu yang menjelang Pemilu. Apalagi kita ingat, Pak Prabowo sendiri datang menemui Bu Mega untuk mengulurkan tangan menjabat tangan. Ini suasana yang harus kita jaga bersama-sama agar jangan sampai hubungan antarpesaing ini menjadi konfrontatif, saling menyerang," ucap Ade.

Simak selengkapnya di halaman berikutnya.

Halaman 1 2 Selanjutnya


Organisasi relawan Prabowo Mania 08 menyambut baik nomor urut 2 untuk pasangan calon (paslon) Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Ketua Umum Prabowo Mania 08, Immanuel Ebenezer (Noel), menilai nomor urut 2 sebagai nomor kemenangan.

"Nomor urut 2 juga bisa diartikan sebagai nomor victory atau kemenangan. Semoga dengan pertanda baik ini Prabowo-Gibran fokus menang satu putaran," kata Noel, dalam keterangannya, Rabu (15/11/2023).

Noel lantas menyinggung pidato Prabowo usai mengambil nomor urut di KPU penuh kesejukan. Dia menilai pidato itu penuh kesejukan dan memberikan motivasi bagi para relawan untuk memenangkan Prabowo dan Gibran.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"(Pidato Prabowo) memotivasi kami sebagai relawan untuk kian merapatkan barisan untuk terus bergerilya memenangkan Prabowo Gibran," tuturnya.

Noel memuji sikap Prabowo-Gibran yang kerap memuji pasangan lain. Dia mengatakan hal itu menjadi dorongan agar para pendukung menjaga demokrasi tetap santai.

"Jika jagoan kami saja bisa dengan lapang dada memuji pasangan lain maka kami pun juga akan terdorong untuk menjaga proses demokrasi yang 'santuy' sejuk dan riang," ucapnya.

Lebih lanjut, Noel juga mengimbau agar para simpatisan peserta pemilu dan pilpres lainnya bisa bersikap yang sama. Dia berharap wajah pesta demokrasi berjalan lancar.

"Namun kiranya kami pun boleh mengimbau agar para simpatisan peserta pemilu dan pilpres lainnya juga bersikap sama," kata dia.

"Tanpa adanya dorongan untuk melecehkan atau memancing-mancing 'ikan' yang airnya sudah bening, sebening wajah sumringah pesta demokrasi Indonesia," tambahnya.


Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menjadikan Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) sebagai tuan rumah pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) Sistem Informasi Pemantauan Perkembangan Politik di Daerah untuk Kawasan Timur Indonesia (KTI).

Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Penjabat (Pj.) Gubernur Sulsel Bahtiar di Claro Hotel Makassar, Kamis (9/11) lalu. Pada kegiatan ini, Kemendagri meluncurkan aplikasi Sipantau yang ditujukan untuk mengawal kelangsungan Pemilu 2024.

"Jadi ini sifatnya sebuah sistem aplikasi yang diaplikasikan dan di-input oleh Kesbang provinsi, kabupaten dan kota seluruh Indonesia. Maka dari situ data-data dan beberapa informasi akan dengan mudah diambil dengan teknologi," jelas Pelaksana Harian (Plh.) Direktur Politik Dalam Negeri Direktorat Jenderal (Ditjen) Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Rahmat Santoso dalam keterangan tertulis, Rabu (15/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ia menyebutkan aplikasi Sipantau mampu mengetahui perkembangan pelaksanaan pemilu secara lebih cepat, memiliki ruang kelengkapan dokumen, serta mampu untuk memantau aktivitas dan tanggung jawab dari masing masing daerah.

Rahmat meneruskan melalui aplikasi Sipantau, dapat segera diketahui hambatan yang masih dihadapi dalam tahapan pemilu. Hal ini dinilai dapat mempercepat proses penyelesaian melalui koordinasi dengan pihak terkait. Lebih lanjut, dia menjelaskan sistem tersebut dibuat untuk memantau tahapan pemilu, salah satunya dalam penyediaan logistik.

"Kita bekerja sama dengan stakeholder terkait misalnya KPU. Sebagian besar sudah menggunakan aplikasi dan ini kita melakukan bimbingan teknis untuk operator," katanya.

Sementara itu, Bahtiar mengapresiasi dipilihnya Sulsel sebagai tempat pelaksanaan Bimtek, khususnya untuk Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) di wilayah KTI.

Mengenai Sipantau, menurutnya merupakan instrumen untuk mengumpulkan data dan informasi tentang situasi perkembangan tahapan pemilu, yang selanjutnya disampaikan kepada unit-unit terkait.

"Misalnya NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) siapa lagi yang belum. Kalau ada yang belum, maka dia akan melapor ke Kemendagri, kendalanya apa, Inspektorat melakukan apa, jadi sudah ada langkah-langkah penanganan. Begitu juga soal ketersediaan logistik," jelasnya.

"Atau kondisi di Pangkep yang perlu dicermati sebagai daerah kepulauan. Laporan kemarin di KPU Sulsel, itu mereka harus mengirimkan logistik satu minggu sebelumnya. Itu bagaimana kalau hujan dan ombak tinggi," sambungnya.

Dia juga menegaskan suksesnya pemilu bukan hanya bergantung kepada KPU, Bawaslu, maupun Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Tetapi, juga disebabkan oleh dukungan dari berbagai pihak terkait lainnya.

Sebagai informasi, Bimtek ini diikuti oleh peserta dari Kepala Badan Kesbangpol provinsi dan kabupaten/kota di wilayah KTI, termasuk operator aplikasi Sipantau. Adapun KTI, meliputi wilayah Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.


Relawan Bravo 5 yang berisikan beberapa jendral purnawirawan TNI mendeklarasikan dukungan terhadap pasangan capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Dia yakin Prabowo-Gibran menang satu putaran.

"Pada hari ini kami bersama-sama dan semua relawan Bravo 5 tadi diakui bersama relawan rumah besar 08 Prabowo menyatakan sikap bahwa relawan Bravo 5 mendukung Calon Presiden Prabowo-Gibran untuk menang satu putaran," kata Ketua Umum Bravo 5, Letjen TNI (purn) Sumardi di rumah relawan Bravo 5, Jalan Tanah Mas I, Kayu Putih, Jakarta Timur, Rabu (15/11/2023).

Sumardi menjelaskan dukungan diberikan kepada pasangan Prabowo-Gibran sesuai dengan pilihan Menko Marves, Luhut Binsar Pandjaitan selaku pembina. Dia menegaskan tegak lurus dengan pilihan pembina.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Basic kami adalah tentara. Kami tegak lurus dengan pembina, Bapak Luhut Binsar Pandjaitan. Ketika pembina memutuskan memilih Pak Jokowi kami ikut dukung Pak Jokowi. Ketika Pak Luhut sekarang memilih Prabowo-Gibran, kami setia dan loyal, tegak lurus. Jadi kami relawan bravo 5 tegak lurus kepada dengan pembina untuk mendukung Calon Presiden Prabowo-Gibran nomor urut dua untuk menang satu putaran," ucap Sumardi.

"Oh bukan (karena Jokowi). Saya tegak lurus loyalitas pada Bapak Luhut Pandjaitan. Yang kedua, tentu beliau juga punya alasan yang kuat, bagaimana Indonesia maju ke depan dan melanjutkan program yang sudah dikerjakan oleh Bapak Jokowi yang selama ini selalu bekerja sama dengan Bapak Luhut Pandjaitan sebagai Menteri beliau sebagai kesuksesan Indonesia ke depan," lanjutnya.

Sumardi turut berharap purnawirawan TNI lainnya dapat ikut serta memberikan dukungan kepada pasangan Prabowo-Gibran. Namun dia tetap menghormati siapa pun pilihan para purnawirawan TNI pada Pilpres 2024 mendatang.

"Soal milih itu kan hak perorangan, ya kalau mereka bisa ikut kenapa tidak? Jadi ya kita harapkan (ikut memilih). Ya itu pilihan ya, dijamin undang-undang. Yang jelas para pensiun pensiunan di Bravo 5 ini mendukung Prabowo-Gibran," tuturnya.

Simak juga Video 'Bos PPI Nilai Elektabilitas Prabowo-Gibran Naik Karena Jokowi Effect':

[Gambas:Video 20detik]


Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pandeglang sudah menerima logistik berupa bilik suara untuk pemilu tahun 2024. Total, ada 15.036 bilik suara yang diterima KPU.

"Jadi yang sekarang ini bilik suara sejumlah TPS di Kabupaten di kali 4 jadi totalnya 15.036," kata Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Pandeglang, Samsuri, kepada wartawan di gudang logistik KPU Pandeglang, Jalan Raya AMD Lintas Timur, Kabupaten Pandeglang, Rabu (15/11/2023).

Samsuri mengatakan sebelumnya KPU Pandeglang juga sudah menerima logistik berupa tinta sebanyak 7.518 dan segel plastik sebanyak 97.944. Samsuri mengatakan bilik suara yang didatangkan hari ini sesuai dengan kebutuhan TPS di Pandeglang.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Sesuai usulan yang kita sampaikan," katanya.

Samsuri mengatakan semua logistik akan didistribusikan ke 3.759 TPS. Pendistribusian akan dilakukan secara bertahap.

"Di-crosscheck nanti ada logistik lain yang datang, kaya formulir dan seterusnya. Kalau sudah selesai, sudah ada instruksi untuk mendistribusikan, kita distribusikan," katanya.

Samsuri mengatakan pihaknya segera meminta pergantian logistik jika ada kerusakan. Hal itu dilakukan agar tidak menghambat Pemilu 2024.

"Kalau ada misalnya keadaan rusak akan kita sampaikan ke penyedia untuk diganti," katanya.

Dia menjamin gudang KPU aman. Dia mengatakan KPU sudah menambah enam CCTV dan melibatkan personel kepolisian untuk menjaga logistik Pemilu.

"Termasuk dari internal kita dua orang terus ada kepolisian empat orang setiap hari 24 jam (berjaga)," ucapnya.


Calon wakil presiden (cawapres) Gibran Rakabuming Raka mengungkapkan suasana sebelum pengundian nomor urut capres dan cawapres di KPU. Gibran menyebut pertemuan itu berlangsung dalam suasana hangat dan cair.

"Yang jelas kami kemarin datang ke KPU sebelum pengundian juga makan bersama semua ya. Suasana hangat di sana dan cair," kata Gibran di Balai Kota Solo, Rabu (15/11/2023).

Putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu menyebut sebelum pengundian para paslon sempat makan nasi liwet bersama.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kemarin malam juga sebelum acara semua makan nasi liwet di ruangan itu, suasana sangat cair. Nggak ada penolakan-penolakan," ungkapnya.

Ia menegaskan suasana capres dan cawapres, Anies-Cak Imin, Prabowo-Gibran, dan Ganjar-Mahfud adem ayem. Dia menyebut tak perlu ada fitnah di antara para paslon saat bertemu relawan.

"Adem-adem aja (capres dan cawapres) makanya ketika pertemuan dengan relawan, tidak perlu saling serang jika ada fitnah tidak perlu dibalas dengan fitnah," jelas dia.

Meski menyebut pertemuan itu berlangsung cair, Gibran tak menjelaskan saat ditanya obrolan yang dibicarakan saat pertemuan tersebut.

"Ya ada lah ya," ujar Gibran.

Dilansir detikNews, pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mendapat nomor urut dua. Usai pengundian nomor urut, Gibran sempat berpose finger heart.

Pengundian nomor urut digelar di kantor KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (14/11). Setelah masing-masing pasangan calon mendapat nomor urut, Gibran tampak membawa papan bertuliskan 'GEMOY'.

Gibran tampak menunjukkan papan itu kepada para pendukungnya. Gibran juga menunjukkan tanda finger heart.

Gibran Rakabuming Dorong Santri Melek Teknologi di Era Industri


Jelang masa kampanye, Pemerintah Kota Jogja melarang seluruh peserta Pemilu 2024 memasang Alat Peraga Kampanye (APK) di sembilan ruas jalan protokol di Kota Jogja. Berikut sembilan ruas jalan tersebut.

Perihal larangan tersebut, secara resmi tertuang dalam Peraturan Wali Kota (Perwal) Jogja No 75 Tahun 2023, tentang Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Pemilu dan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Adapun kesembilan ruas jalan tersebut antara lain, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Diponegoro, Jalan Margo Mulyo, Jalan Malioboro, Jalan Margo Utomo, Jalan Pangurakan, Jalan Sultan Agung, Jalan Panembahan Senopati, serta Jalan KH Ahmad Dahlan.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Untuk di Kota Yogyakarta, Perwal (terkait aturan pemasangan APK) sudah kami kami keluarkan sejak tanggal 8 November 2023," terang Penjabat (Pj) Wali Kota Jogja, Singgih Raharjo saat dihubungi wartawan, Rabu (15/11/23).

Selain sembilan ruas jalan tersebut, dalam Perwal juga terdapat beberapa titik lainnya yang dilarang dipasangi berbagai jenis APK. Seperti bangunan Pojok Beteng Kraton, Plengkung Gading, Plengkung Wijilan, Kompleks Pemandian Taman Sari, serta Situs Warungboto.

Selain itu juga di Kawasan Kraton Jogja dan Kadipaten Pakualaman, serta Taman Adipura termasuk ruang manfaat jalan di depannya. Lalu di kawasan Alun-alun Utara dan Selatan Kraton Jogja, maupun Alun-alun Sewandanan Puro Pakualaman.

"Perwal tersebut untuk dipatuhi semua pihak dan saling menghormati dan menjaga ketertiban, untuk menjadikan setiap tahapan Pemilu berjalan damai, serta lancar," tegas Singgih.

Terpisah, Komisioner KPU Kota Jogja, Erizal mengaku pihaknya telah berkoordinasi dengan Pemkot Jogja terkait Perwal pemasangan APK. Namun pihaknya belum mensosialisasikan Perwal tersebut kepada partai politik peserta Pemilu 2024. Menurutnya sampai saat ini KPU Kota Jogja masih mengatur jadwal.

"Nanti KPU akan menetapkan lokasi kampanye itu, tetapi sifatnya yang dilarang saja yang disampaikan, selebihnya bisa," terang Erizal.

"Mungkin besok kita akan sosialisasikan ke parpol sekaligus bersamaan dengan menerangkan sistem aplikasi kampanye dan dana kampanye, sebelum masa kampanye tentunya," tutupnya.

Seperti diketahui, melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) No 15 Tahun 2023, masa kampanye Pemilu 2024 dimulai pada 28 November 2023 sampai dengan 10 Februari 2024 mendatang.

Tips Hindari Hoax yang Berseliweran Jelang Pemilu 2024


Bendahara Umum Partai NasDem Ahmad Sahroni tak masuk dalam struktur Timnas pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Anies Baswedang-Muhaimin Iskandar (AMIN). Sahroni mengatakan dirinya fokus di DKI Jakarta.

"Bukan (tidak diajak), gue khusus Jakarta. Kali-kali gue mau maju Gubernur Jakarta, fokus Jakarta gue," ujar Sahroni di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (15/11/2023).

Sahroni mengatakan tak ingin terlibat terlalu dalam di kepengurusan Timnas AMIN. Namun dirinya menegaskan bahwa terus mendukung pasangan AMIN hingga Pilpres 2024 nanti.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Dilibatin, tapi kan tidak mau ikutan terlibat terlalu dalam. Tapi NasDem, gue sebagai pribadi juga mendukung Anies sampai kapanpun, sampai perang 2024 Februari nanti. Don't worry, walaupun nggak masuk timnas kan bukan berarti nggak dukung, kan gitu," ucap dia.

Seperti diketahui, pasangan AMIN mengumumkan susunan tim pemenangan nasional atau timnas mereka. Eks Kabasarnas M Syaugi Alaydrus diumumkan sebagai kapten Timnas AMIN.

"Kapten timnas, namanya kapten. Bapak Marsekal Madya Muhammad Syaugi," ujar Anies dalam deklarasi Timnas AMIN di Jalan Diponegoro 10, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (14/11).

Syaugi didampingi oleh 12 co-kapten yang diisi oleh pengusaha, ulama, budayawan, hingga mantan kepala daerah. Co-kapten atau wakil ketua Timnas AMIN diisi oleh Sudirman Said, Thomas Trikasih Lembong, hingga Al Muzammil Yusuf.

Berikut daftar co-kapten Timnas AMIN:

1. Sudirman Said

2. Thomas Trikasih Lembong

3. Muzammil

4. Hj Nihayatul Wafiroh

5. Azrul Tanjung

6. Nasirul Mahasin

7. Leontinus Alpha Edison

8. Yusuf Martak

9. Ki KRT H Lebdo Nagoro Anom Suroto (Ki Anom Suroto)

10. Jumhur Hidayat

11. KH Abdullah Faqih

12. Suyoto


Polarisasi politik yang hadir di Indonesia sesungguhnya menyisakan residu potensi perpecahan yang melibatkan elemen masyarakat bangsa. Pertarungan antara Prabowo melawan Jokowi yang sama-sama maju menjadi calon presiden di Pemilu 2014 adalah babak pembukanya.

Sosok Prabowo dipersepsikan negatif sebagai sosok militeristik yang membangkitkan semangat otoritarianisme Orde Baru, sementara sosok Jokowi dicap negatif sebagai sosok pemimpin yang berpotensi membangkitkan komunisme di Indonesia.

Kedua persepsi negatif itu kemudian dikonversi menjadi hoaks dan kampanye hitam untuk membusukkan citra masing-masing kandidat. Padahal antara Jokowi dan Prabowo sama-sama lahir dari kaderisasi partai nasionalis yang memiliki tujuan ideologi memperjuangkan rakyat kecil, yaitu PDI Perjuangan dan Partai Gerindra yang sebelumnya bekerja sama di Pilpres 2009 lewat pasangan Megawati-Prabowo.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Pada babak selanjutnya, polarisasi di masyarakat semakin membuncah pada Pilkada DKI 2017. Ucapan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Kepulauan Seribu soal Surat Al-Maidah (51) adalah trigger utama yang menghadirkan kemarahan umat Islam yang melakukan demonstrasi besar-besaran di Jakarta dan kota-kota besar di seluruh Indonesia.

Pada upaya mendinginkan suasana, Prabowo dan Jokowi lalu bertemu di Hambalang, Jawa Barat pada 31 Oktober 2016 atau tepat empat hari sebelum demonstrasi besar 411 yang berlangsung pada 4 November 2016.

Adapun Jokowi dan Prabowo kala itu tampil ke hadapan publik dengan menunggang kuda untuk menegaskan sebuah rekonsiliasi persatuan serta menguatkan agar demonstrasi tidak ditunggangi oleh pihak-pihak yang tidak puas dengan hasil pilpres dua tahun sebelumnya yaitu Pilpres 2014. Situasi kemudian terkedali. Demonstrasi umat Islam yang melakukan protes terhadap ucapan Ahok itu pun berjalan dengan aman dan damai.

Singkatnya, pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno akhirnya terpilih menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta 2017. Keterpilihan Anies-Sandi di DKI Jakarta ternyata menghadirkan ketidakpuasan dari pendukung Ahok. Selain itu, kewajiban Ahok untuk menjalani hukuman dua tahun penjara atas putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memutuskan Ahok terbukti bersalah melanggar Pasal 156a KUHP tentang penodaan agama menghadirkan pembelahan di masyarakat.

Istilah cebong, kampret, dan kadal gurun kemudian tiba-tiba muncul dari semburan buzzer politik di lini masa media sosial. Diksi cebong untuk mempersonifikasikan pendukung Ahok dan Jokowi serta kampret atau kadal gurun sebagai simbolisasi untuk pendukung Anies dan Prabowo selanjutnya bertransformasi menjadi narasi kebencian.

Dampaknya pada kampanye Pilpres 2019 yang kembali mempertemukan antara Jokowi dan Prabowo menghadirkan polarisasi ekstrem yang tidak hanya terjadi di media sosial, tapi juga di akar rumput masyarakat pemilih.

Kampanye hitam dan hoaks yang menyerang masing-masing kandidat seolah menjadi hal lumrah yang pada akhirnya meninggalkan konflik horizontal dalam lingkungan pertemanan, keluarga, dan relasi sosial lainnya. Tensi politik yang tinggi pada tataran elit menular ke akar rumput yang berdampak pada situasi desktruktif yang tidak hanya merusak fasilitas publik, tapi juga fasilitas pribadi masyarakat.

Media sosial yang ramai dengan ujaran kebencian oleh masing-masing pendukung pasangan capres dan cawapres menjadi tidak terkendali. Puncaknya adalah tragedi kerusuhan berawal dari pelbagai kawasan Jakarta dengan titik temu Gedung Kantor Bawaslu RI akhirnya mengakibatkan enam orang meninggal dunia dan 200 orang luka-luka atas implikasi dari kalangan yang kecewa terhadap hasil pemilu.

Situasi ini menjadi penambah lara kesedihan. Lantaran sebelumnya, 894 petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) meninggal dunia dan 5.175 petugas mengalami sakit sebagai dampak penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019.

Titik Keseimbangan Pemilih

Persaingan antara Jokowi dan Prabowo di pilpres ibarat el clasico dalam politik nasional. Dua kali Jokowi bertarung dengan Prabowo, dua kali pula Jokowi menang atas Prabowo yaitu di Pilpres 2014 dan Pilpres 2019. Namun, persaingan Jokowi dan Prabowo tidak menghadirkan sentimen pribadi karena keduanya memiliki visi yang sama dalam membangun Indonesia yang lebih baik.

Pertemuan antara Jokowi dan Prabowo di Stasiun MRT Lebak Bulus, Jakarta pada 13 Juli 2019 adalah kunci lahirnya rekonsiliasi nasional. Prabowo selanjutnya menghadiri pelantikan Jokowi-Maruf Amin pada 20 Oktober 2019, kemudian dua hari selanjutnya pada 23 Oktober 2019 Prabowo dilantik menjadi Menteri Pertahanan di Kabinet Indonesia Maju.

Bergabungnya Prabowo ke kabinet Jokowi tentu mengingatkan kita pada peristiwa rekonsilisasi politik yang menyatukan Negara Amerika Serikat pada 1860 kala Willem Henry Seward diangkat menjadi Sekretaris Negara oleh Presiden terpilih Amerika Serikat Abraham Lincoln. Adapun Seward adalah rival dari Lincoln dalam konvensi internal Capres Partai Republik. Namun, demi persatuan di Amerika Serikat yang pada saat itu mengalami perang saudara akibat perbudakan, Seward bersedia membantu Lincoln di pemerintahan.

Keputusan Lincoln soal bergabungnya Seward di pemerintahan terbukti tepat. Amerika Serikat secara perlahan mencapai persatuan nasional. Situasi yang hampir sama pula terjadi dalam politik nasional di Indonesia kala Prabowo bergabung ke pemerintahan Jokowi. Kita bisa keluar dari masa-masa sulit krisis Covid-19 yang sempat memukul hampir seluruh negara di dunia termasuk Indonesia.

Tentu keberlanjutan soal persatuan nasional ini tidak boleh berhenti kala pemerintahan Jokowi berakhir pada 20 Oktober 2024 mendatang. Pada upaya menjaga kestabilan; baik politik, ekonomi, sosial hingga pembangunan yang telah dilaksanakan oleh pemerintahan Jokowi penting sosok perekat yang dianggap mampu merawat persatuan nasional.

Nama Gibran Rakabuming Raka yang merupakan putra sulung Presiden Jokowi kemudian muncul ke permukaan dan dipilih menjadi cawapres di antara sengitnya pertarungan partai politik di Koalisi Indonesia Maju dalam menentukan pendamping Prabowo maju di Pilpres 2024 mendatang.

Adapun Koalisi Indonesia Maju terdiri dari Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Garuda, dan Partai Gelora yang secara aklamasi sepakat mengusung Gibran sebagai Cawapres Prabowo untuk meneruskan keberhasilan pemerintahan Jokowi yang dianggap sukses dalam sembilan tahun terakhir.

Dengan demikian, pada kontestasi Pilpres 2024 mendatang, ada tiga kandidat yang akan bersaing, yaitu pasangan Prabowo-Gibran, Ganjar-Mahfud, dan Anies-Muhaimin. Di antara ketiga pasangan tersebut, diferensiasi citra yang sudah terlihat dengan preposisi sentimen brand image yang menempatkan pasangan Ganjar-Mahfud berada di "kiri" dan pasangan Anies-Muhaimin di "kanan" sementara posisi pasangan Prabowo-Gibran berada di "tengah".

Pasangan Prabowo-Gibran selanjutnya dianggap sebagai equilibrium atau titik keseimbangan politik nasional menuju Pilpres 2024. Asumsi ini bisa kita lihat dalam polling yang dirilis oleh pelbagai lembaga survei. Misalnya hasil polling yang dirilis oleh Lembaga Indikator Politik Indonesia pada 26 Oktober 2023 yang menyebutkan elektabilitas pasangan Prabowo-Gibran adalah 37%, Ganjar-Mahfud 34,8%, dan Anies-Muhaimin 22,3% --sementara 5,8 % responden belum menjawab.

Jika simulasi dilakukan dengan dua pasangan calon, Prabowo-Gibran tetap unggul head to head baik melawan Anies-Muhaimin maupun melawan Ganjar-Mahfud. Situasi ini terjadi karena kecenderungan pemilih Prabowo-Gibran relatif lebih moderat.

Pemilih Anies-Muhaimin akan lebih mungkin memilih Prabowo-Gibran daripada memilih Ganjar-Mahfud di putaran kedua Pilpres 2024. Sebaliknya, pemilih Ganjar-Mahfud akan lebih mungkin pula memilih Prabowo-Gibran daripada memilih Anies-Muhaimin.

Artinya, dipilihnya Gibran sebagai Cawapres Prabowo bukan hanya dihitung berdasarkan pertimbangan kualitatif yang menautkan alasan psikologi dan perilaku pemilih, namun juga mempertimbangkan variabel kuantitatif dengan peningkatan suara Prabowo melalui pemilih setia Jokowi di dua pilpres terakhir yaitu Pilpres 2014 dan Pilpres 2019 yang akan menjatuhkan pilihannya pada pasangan Prabowo-Gibran di Pilpres 2024.

Sugiat Santoso Sekretaris Dewan Perwakilan Daerah Partai Gerindra (DPD) Provinsi Sumatera Utara


Daftar Isi Bupati Boyolali Said Hidayat Membantah

Beredar video di sejumlah media sosial pengakuan seorang perempuan berbaju warna khaki dengan atribut PNS Pemerintah Kabupaten Boyolali. Dia berbicara dengan seorang pria dan menceritakan tentang kondisi ASN di Boyolali jelang Pemilu 2024 ini.

Dalam video itu terlihat, seorang perempuan sembari makan bakso bercerita kepada seseorang bersuara pria. Dialog itu direkam dari belakang sisi kiri perempuan tersebut.

Dia berbicara menggunakan bahasa Jawa campur bahasa Indonesia. Di video itu juga terdapat tulisan bernarasi perempuan yang mengenakan kerudung dan baju warna khaki dengan badge di lengannya lambang Pemkab Boyolali. Video berdurasi 1 menit 41 detik.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Sembari mengaduk-aduk bakso di mangkuknya, perempuan itu mengatakan bahwa ASN di Boyolali diarahkan untuk memenangkan calon dari partai politik tertentu dalam Pemilu 2024 mendatang. Si perempuan menyebutkan, hal itu diarahkan oleh bupati.

Juga disebutkan dia, ASN Boyolali ditarik iuran untuk pemenangan. Jika tidak mau akan dipindah yang jauh dari tempat tinggalnya.

Disebutkan pula, dalam rekrutmen P3K dari pemdes mendapat rekomendasi dari orang partai, sehingga harus setor ke partai.

Bupati Boyolali Said Hidayat Membantah

Saat dimintai konfirmasi soal video itu dan narasi mengarahkan calon tertentu, Bupati Boyolali Mohammad Said Hidayat membantah bahwa dirinya mengarahkan ASN untuk memilih calon presiden dan partai politik tertentu.

"Pertanyaannya, pernah mendengar saya memerintahkan seperti itu? Pernah mendengar? Semua pernah mendengarkan? Ya sudah jawabannya itu. Artinya bupati tidak pernah memerintahkan untuk itu (mengarahkan ASN untuk memilih calon dan partai tertentu)," kata Said Hidayat kepada para wartawan ditemui di sela acara pengundian hadiah tabungan BPR BKK Boyolali di gedung Cendana, Rabu (15/11/2023).

Pihaknya mengajak menyukseskan Pemilu 2024 dengan cara-cara yang baik. Pemilu harus didukung karena untuk memilih pemimpin yang terbaik di negeri ini.

"Artinya Pemilu 2024 ini marilah kita sukseskan dengan cara-cara yang baik dan ini harus kita dukung karena pelaksanaan Pemilu 2024 ini untuk menentukan pemimpin yang terbaik di negeri ini," sambung Said.

Ditanya terkait iuran ASN untuk pemenangan parpol seperti yang dituduhkan di video itu, Said juga membantahnya.

"Kan sudah saya jawab, apa pernah mendengarkan saya perintahkan itu? Kalau bisa ya sampaikan saja, ya yang menyampaikan siapa, artinya apakah itu pernah mendengarkan langsung perintah bupati seperti itu apakah ada atau tidak," jelas dia.

Said kembali menegaskan Pemilu 2024 harus disukseskan dengan cara-cara yang baik. Yang terpenting, lanjut dia, semangat persatuan dan kesatuan harus terus digaungkan. Sebab hal itu menjadi nilai terbaik ketika pemilu berjalan sukses dan lancar.

Saat ditanya akan melaporkan ke polisi soal video itu, Said menjawab singkat.

"Lha saya nggak ngerti, saya nggak ngerti wong-wonge (orang-orangnya) siapa, kita juga nggak ngerti kok," pungkasnya.

Hendak Bobol Rumah di Bogor, Pria Bermotor Ngebut di Gang-Diteriaki Warga


Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkumham) DKI Jakarta mengintensifkan pengawasan orang asing menjelang Pemilu 2024. Koordinasi dilakukan untuk mencegah pelanggaran-pelanggaran terkait orang asing.

"Elemen pengawasan yang dibentuk semoga dapat meminimalisir terjadinya pelanggaran baik di bidang keimigrasian maupun di bidang hukum lainnya," ucap Kepala Kanwil Kemenkumham DKI Ibnu Chuldun dalam sambutannya saat rapat koordinasi Tim Pengawasan Orang Asing atau Timpora di Hotel Grand Sahid Jaya, Rabu (15/11/2023).

Hadir pula dalam acara itu Kepala Divisi Keimigrasian serta Anggota Timpora DKI Jakarta. Selain Ibnu, Kepala Bidang Intelijen dan Penindakan Timpora Fahrul Novry Azman berharap adanya saling tukar informasi antar-instansi.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Kemudian, Ibnu meminta Timpora bisa berkolaborasi untuk memperketat pengawasan orang asing, meski ada sejumlah kendala yang dihadapi.

"Antisipasi peningkatan volume keberadaan orang asing yang terkendala keterbatasan pengawasan baik administratif maupun lapangan," ucap Ibnu.

Rapat itu juga dihadiri oleh Happy Reza Dipayuda selaku Subkoordinator Penyidikan Direktorat Jenderal Imigrasi, Ahmad Fachruddin Hasan sebagai Koordinator Fungsi Pengamanan Dalam Negeri Kementerian Luar Negeri RI, Budi Rachmansyah selaku Liaison Officer Kominda Badan Intelijen Negara Daerah Provinsi DKI Jakarta, serta Kepala Divisi SDM dan Litbang Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi DKI Jakarta Muhammad Tarmizi.


Pasangan Prabowo-Gibran mendapat nomor urut 2 dalam Pilpres 2024 mendatang. Wakil Sekretaris TKN KIM Saleh Partaonan Daulay mengungkapkan nomor urut 2 cocok menggambarkan pasangan Prabowo-Gibran karena harapannya bisa berdampak luas bagi pemenangan Prabowo-Gibran dalam satu putaran.

"Nomor 2 itu adalah jalan tengah. Tidak ke kiri, tidak ke kanan. Lurus ke depan melanjutkan capaian yang sudah ada. Yang kiri dan kanan akan dirangkul bersama untuk Indonesia," ucap Saleh dalam keterangan tertulis, Rabu (15/11/2023).

Secara visi dan misi Prabowo-Gibran juga tergambar sesuai dengan nomor urut 2. Tidak hanya berorientasi pada kepentingan golongan tua saja, tapi juga mengadvokasi dan memberdayakan seluruh anak muda. Lalu tidak hanya memberdayakan sekolah-sekolah umum tapi juga secara khusus pondok-pondok pesantren.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Sebelum undian, Prabowo-Gibran sudah menyebut beberapa contoh program yang akan dilaksanakan ada dana abadi pesantren, KIS lansia, kredit startup bagi milenial, kartu kredit anak sehat, makan siang gratis bagi siswa, perbaikan gizi ibu hamil, swasembada pangan, berantas narkoba, dan banyak lagi yang lainnya. Program-program yang dirancang adalah program yang dapat menarik semua kepentingan yang ada di kanan-kiri, muka-belakang, termasuk atas dan bawah," tambah Saleh.

Dengan komposisi tersebut, Ketua DPP PAN tersebut mengatakan pasangan Prabowo-Gibran akan mampu meneruskan dan akan meningkatkan capaian Jokowi adalah Prabowo-Gibran. Semua keberhasilan dan capaian 10 tahun terakhir akan tetap dipertahankan.

Sementara untuk agenda yang belum selesai dan program yang masih dalam rancangan akan dilanjutkan. Pihaknya yakin masyarakat akan mudah mengerti dan memahami konsep dan agenda Prabowo-Gibran jika nanti terpilih.

"Ini tidak hanya konseptual dan teoritis. Tetapi memang ini adalah program dan agenda konkret yang sangat rasional untuk mewujudkan. Tidak hanya bermain dengan kata-kata, tetapi akan bekerja dengan sungguh-sungguh dengan kerja dan bukti nyata," tutup Wakil Sekretaris TKN KIM ini.

Prabowo-Gibran Tiba di KPU Gunakan Bus Listrik


Camat Bacukiki, Kota Parepare, Sulawesi Selatan (Sulsel), Saharuddin dilaporkan ke Bawaslu terkait dugaan mendukung salah satu calon legislatif (caleg) DPRD Parepare. Celeg tersebut merupakan anak dari mantan Wali Kota Parepare Taufan Pawe.

"Benar, kami sudah menerima laporan atas camat tersebut. Kita masih mendalami soal dugaan netralitas tersebut," kata Ketua Bawaslu Parepare Muh Zainal Asnun kepada detikSulsel, Rabu (15/11/2023).

Zainal mengungkapkan pihaknya juga sudah menerima beberapa bukti formil dan materiil atas laporan pelanggaran netralitas ASN tersebut. Camat Bacukiki diduga mendukung salah satu caleg bernama Muh Ilhamsyah dari Partai Golkar yang juga anak Taufan Pawe.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Yang bersangkutan masuk dan berkomentar di grup WhatsApp pemenangan salah satu caleg Golkar di daerah pilih (dapil) 2. Benar, ada dugaan pelanggaran netralitas di sana," ungkapnya.

Menurutnya, saat ini pihaknya masih melakukan penyelidikan atas laporan tersebut. Jika terbukti sebagai pendukung salah satu caleg, kata dia, pihaknya akan memberlakukan UU KASN dan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu degan ancaman pidana.

"Semua kita ramu, UU KASN dan UU Pemilu itu ada ancaman pidananya. Tapi Kita lihat nanti apa hasilnya, dalam waktu dekat kami akan umumkan," ucapnya.

Sementara itu, Pj Wali Kota Parepare Akbar Ali menyerahkan proses mengenai netralitas Camat Bacukiki tersebut ke Bawaslu Parepare. Namun dirinya tetap menyayangkan jika Camat Bacukiki terbukti mendukung salah satu caleg.

"Kita serahkan saja ke Bawaslu ya, karena kan sementara proses. Kalau terbukti, tentu kita sangat sayangkan itu terjadi," ujarnya.

13 Rumah Hanyut-3 Warga Tewas Akibat Banjir Parepare, Apa Penyebabnya?


PKS menepis anggapan struktur Tim Pemenangan Nasional Anies-Cak Imin atau Timnas AMIN minimalis. PKS menyebut akan ada tambahan tokoh-tokoh dalam struktur Timnas AMIN.

"Siapa bilang minimalis? Di lapangan melelahkan itu nanti jumlahnya. Ada dong (tambahan), itu kan cuma tim induk-induknya, nanti di bawah lagi. Masih ada kemungkinan-kemungkinan perubahan untuk daerah-daerah," kata Sekjen PKS Habib Aboe Bakar Alhabsy di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/11/2023).

Habib Aboe juga bicara soal perwakilan satu orang tiap partai pengusung yang masuk dalam struktur Timnas AMIN. Dia menegaskan semua unsur partai pengusung tetap terlibat penuh dalam pemenangan AMIN.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Sebenarnya tidak sekadar satu-satu yang dipilih saja, jadi intinya tidak mungkin partai itu tidak terlibat penuh. Apalah arti sebuah paslon tanpa partai, itu jelas," ujarnya.

"Jangan kesan seakan-akan kayak kita ini cuma sebagai pengikut dan mereka sebagai WO-nya atau EO-nya," imbuhnya.

Habib Aboe Bakar juga bicara sosok Kapten Timnas AMIN M Syaugi yang merupakan purnawirawan TNI AU mantan Kepala Basarnas. Menurutnya, M Syaugi merupakan sosok yang cakap dalam memimpin.

"Dia (peraih) adhi makayasa, bukan sembarang orang, terlatih kepemimpinan," imbuhnya.

Anies sebelumnya memperkenalkan Muhammad Syaugi yang merupakan purnawirawan TNI AU dengan pangkat terakhir Marsekal Madya. M Syaugi pun merupakan lulusan Akademi Angkatan Udara dan merupakan peraih Adhi Makayasa pada tahun 1984.

"Beliau adalah seorang pilot jet tempur F16 dengan rekam terbang 4.000 jam terbang. Pernah menjadi Kepala Badan Pencarian Pertolongan, SAR, Basarnas. Ini adalah Top Gun-nya kita di sini. Tom Cruise-nya," ujar Anies.

Diketahui, Top Gun: Maverick merupakan film dirilis tahun 2022 dengan aktor Tom Cruise sebagai pemeran utama. Anies berharap, M Syaugi membawa kemenangan untuk AMIN di Pilpres 2024 dan menyelamatkan Bangsa Indonesia.

Kapten Timnas AMIN:

M Syaugi

Co-Kapten Timnas AMIN

Sudirman Said

Thomas Trikasih Lembong

Muzammil

Hj Nihayatul Wafiroh

Azrul Tanjung

Nasirul Mahasin

Leontinus Alpha Edison

Yusuf Martak

Ki KRT H Lebdo Nagoro Anom Suroto (Ki Anom Suroto)

Jumhur Hidayat

KH Abdullah Faqih

Suyoto

Sekjen Timnas AMIN:

Novita Dewi

Bendahara Umum

Gede Widiade

Ketua Tim Hukum Nasional

Ari Yusuf Amir


Pasangan calon Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) mendapat nomor urut 1 di Pilpres 2024. Nomor urut ini memiliki makna 'keramat', baik bagi PKB hingga AMIN. Apa saja sih maknanya?

PKB Jatim menyambut baik nomor urut 1 ini. Sekretaris PKB Jatim Anik Maslachah menyebut, angka 1 memiliki banyak makna dalam kehidupan.

"Kami sangat bersyukur pada Allah SWT akhirnya doa kita terkabul. Kita berharap agar pasangan AMIN dapat nomor 1, akhirnya terjawab sudah," kata Anik saat dikonfirmasi detikJatim, Rabu (15/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Banyak makna dari nomor 1. Nomor 1 itu artinya permulaan, dalam Islam ada asma Allah Al Awwalu atau maha awal," tambahnya.

Menurut Wakil Ketua DPRD Jatim ini, nomor 1 sesuai dengan harapan kader PKB. Apalagi, pasangan AMIN juga merupakan paslon yang mendaftar pertama ke KPU RI dan pertama juga paslon yang deklarasi capres-cawapres.

"Hal ini pas dengan kondisi yang ada bahwa pasangan AMIN adalah paslon yang pertama kali mendeklarasikan capres-cawapres. Pasangan AMIN adalah paslon yang pertama kali juga mendaftar ke KPU, semoga ini adalah isyaroh AMIN menang dalam satu putaran," tegasnya.

Caleg PKB DPRD Jatim Dapil Sidoarjo ini menyebut, nomor urut 1 untuk AMIN juga akan membuat pemilih PKB mudah, karena linier dengan nomor partai.

"Di sisi lain nomor 1 tentu akan memudahkan juga bagi pemilih PKB, mengingat PKB juga nomor 1. Pastinya akan ada coattail effect bagi elektoral PKB. Karenanya kami sangat optimis bahwa satu tarikan nafas di Jatim, PKB maupun AMIN menang nomor satu," tandasnya.

Resmi Daftar Pilpres, Anies Sampaikan Gagasan Perubahan


Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dituding melakukan settingan saat pengundian nomor urut capres-cawapres peserta Pemilu 2024. Pelaksaan pengundian nomor urut pemilu itu baru saja digelar tadi malam di Kantor KPU, Menteng telah melaksanakan pengundian nomor urut peserta Pemilu 2024.

KPU pun membantah adanya settingan dalam pengundian nomor urut tersebut.

"Tidak ada (settingan)," kata Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari dilansir detikNews, Selasa (14/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Awal muda tudingan settingan tersebut lantaran para pendukung pasangan calon terlihat membawa atribut sesuai dengan nomor urut yang diterima. Atribut itu dikeluarkan para pendukung setelah pasangan calon telah mendapatkan nomor urutnya masing-masing.

Hasyim mengatakan, proses pengundian dilakukan apa adanya. Masing-masing pasangan calon juga mengambil sendiri nomor undian.

"Adanya cuma 1, 2, dan 3. Kalau kemudian masing-masing mengambil, sama-sama kita saksikan kan, mengambil antrean, masing-masing setelah mendapat antrean mengambil pilihannya masing-masing," paparnya.

"Jadi nggak bisa diprediksi," lanjutnya.

Dalam pengundian nomor urut peserta Pilpres tersebut, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Cak Imin) mendapat nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mendapat nomor urut 2, Ganjar Pranowo-Mahfud Md mendapat nomor urut 3.

Tampak hadir dalam pengundian nomor urut itu, masing-masing pasangan capres dan cawapres serta pimpinan dan jajaran partai politik pengusung. Selain itu, hadir pula Bawaslu, DKPP, dan stakeholder terkait lainnya.

Hari Ini KPU Gelar Pengundian Nomor Urut Capres-Cawapres 2024


Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyinggung soal 'drakor' yang menurutnya belakangan ini muncul di hadapan publik. Sekjen PKS Habib Aboe Bakar Alhabsy setuju drakor itu tidak perlu terjadi karena membahayakan demokrasi.

"Pasti terusik (drakor). (Sebabnya) artinya hal tersebut tidak boleh terjadi. Dalam politik jangan ada satu intervensi yang keras keberpihakan kepada salah satu paslon. Nggak boleh. Ini berbahaya buat demokrasi," kata Habib Aboe, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/11/2023).

"Tapi ini bagus terjadi bukan oleh yang lain, paslon nomor 1. Kalau kita lihat antara 2 dan 3 main sindir-sindiran, adanya destruktif demokrasi dan sebagainya. Ya kita ikut jadi penasihat lah," imbuhnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Habib Aboe mengatakan pihaknya tak menjadi penonton 'drakor' yang disinggung oleh Ganjar. Timnas AMIN, kata Habib Aboe, hanya fokus pemenangan.

"Kita nggak boleh jadi penonton, kita harus jadi pemain. Biar mereka baku tikam dan sebagainya bukan urusan kita, tegak lurus aja pokoknya kita menang aja. Kita ngapain ngurus dapur orang?" ujarnya.

Di sisi lain, Timnas AMIN menepis menjadi aktor dalam 'drakor' yang disinggung Ganjar. Habib Aboe menyebut pihaknya hanya pesaing dari calon lainnya.

"Nggak jadi (aktor), kita pemain kok, calon pesaing, bertanding. Nanti kalau sudah menang kita bersanding deh, jadi pengikut kalau kita menang gitu," imbuhnya.

Ganjar Pranowo sebelumnya menyinggung soal 'drakor' yang menurutnya belakangan ini muncul di hadapan publik. Ganjar mengatakan drama-drama tersebut tak perlu terjadi.

Hal itu disampaikan Ganjar saat berpidato usai pengundian nomor urut di Gedung KPU RI, Jakarta Pusat, Selasa (14/11). Ganjar mengatakan kegembiraan yang terjadi saat pengambilan nomor urut ini lah yang harusnya didapatkan publik.

"Itu lah kegembiraan yang seharusnya kita dapatkan," ucap Ganjar.

Ganjar kemudian menyinggung soal 'drakor' yang sangat menarik. Pidato Ganjar sempat terhenti saat terdengar suara riuh dari pendukung yang hadir.

"Tapi beberapa hari ini kita sedang disuguhkan menonton drakor yang sangat menarik, publik ...," ucap Ganjar yang terhenti karena terdengar suara riuh.

Ganjar kemudian meminta pendukungnya untuk tenang. Dia kemudian melanjutkan pidatonya.

"Drama-drama itu lah yang sebenarnya tidak perlu terjadi," ucapnya.


Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin mengingatkan agar pengawasan di Pemilu 2024 lebih diperketat. Ma'ruf meminta para pengawas untuk lebih jeli menindak dugaan kecurangan Pemilu.

"Jadi pengawas Pemilu tuh harus jeli, harus tegas, dan harus betul-betul berani melakukan penindakan-penindakan terhadap pelanggaran. Kalau itu tidak, itu akan bisa menimbulkan ketidakpercayaan terhadap pelaksanaan Pemilu itu. Tentu, itu akan ada ketidakpuasan-ketidakpuasan," kata Ma'ruf usai menghadiri Habibie Democracy Forum, Jakarta Pusat, Rabu (15/11/2023).

Ma'ruf menuturkan, banyak isu yang mencuat ke publik menjelang pelaksanaan Pemilu. Dia menyoroti isu disinformasi hingga politik uang.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Ya, saya minta pengawasannya lebih ketat lagi untuk sekarang ini karena biasanya memang menjelang Pemilu itu terjadi juga isu-isu seperti itu," imbuhnya.

"Disinformasi juga termasuk, dan kemudian juga politik uang, nah ini pengawasannya dan di sini memang dituntut ya itu peran pengawas," sambungnya.

Ma'ruf mengatakan penindakan terhadap setiap dugaan pelanggaran akan berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat dalam Pemilu. Ma'ruf mengajak semua pihak untuk menjaga Pemilu agar berjalan lancar.

"Saya kira itu, itu yang harus dijaga," ujar Ma'ruf.

Sebelumnya, KPU menjawab indikasi kecurangan Pemilu 2024 yang disebut-sebut mulai mencuat ke publik. KPU menjelaskan bahwa kecurangan dan pelanggaran pemilu akan ditangani oleh lembaga pengawas dan pengadil lainnya.

"Soal sekiranya ada indikasi pelanggaran, saya kira secara mekanisme dan kelembagaan sudah di atur di UU Pemilu," kata Ketua KPU Hasyim Asy'ari di gedung KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (13/11).

Hasyim menjelaskan, dugaan kecurangan dan pelanggaran pemilu akan ditangani oleh Bawaslu dan lembaga pengawas dan pengadil lainnya.

"Disiapkan lembaga Bawaslu apabila kemudian ada pihak-pihak yang menengarai ada indikasi dugaan pelanggaran pemilu. Laporannya dan segala macam, mekanismenya diatur dan yang menangani adalah teman-teman di Bawaslu," ujar Hasyim.


Cawapres Koalisi Indonesia Maju (KIM) Gibran Rakabuming Raka mengaku dirinya yang pertama kali tahu Ketum Megawati Soekarnoputri sudah tiba di KPU RI jelang pengundian nomor urut peserta pilpres 2024. Oleh karena itu, dia langsung menghampiri Mega disusul Prabowo Subianto hingga Kesang.

Gibran awalnya menceritakan detik-detik dirinya salaman dengan Megawati. Gibran menyebut saat itu Megawati tiba di lokasi pengundian nomor urut pasangan capres dan cawapres setelah hujan reda.

"Saya sekali salamannya. Karena itu kan kondisi hujan dan outdoor, Ibu (Mega) datang ketika kondisi hujan sudah reda, jadi memang beliau paling terakhir masuk tempat itu. Jadi posisi kami sudah duduk semua," kata Gibran saat ditemui di Balai Kota Solo, dilansir detikJateng, Rabu (15/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Saya mungkin paling pertama tahu, 'Oh Ibu sudah datang', saya langsung salim ke beliau. Terus Pak Prabowo menyusul dan Kaesang," sambungnya.

Gibran menepis anggapan Megawati cuek dengan Kaesang saat salaman. Gibran menyebut tidak ada penolakan dari Megawati di momen tersebut.

"Nggak ada penolakan kok," kata Gibran menjawab wartawan soal beberapa netizen yang menganggap Megawati tidak membalas salam Kaesang.

Gibran juga menepis komentar dan narasi bernada negatif di media sosial yang diarahkan ke Megawati. Gibran menegaskan Megawati sangat baik dan masih menerima dirinya dan Kaesang meskipun berbeda pilihan.

"Beliau (Megawati) sangat baik. Masih menerima kami, dari saya, Kaesang, Pak Prabowo, semua diterima nggak ada penolakan," ucap Gibran.

"(Soal salaman dalam posisi duduk?) Kita memang dari dulu begitu dengan Bu Mega. Nggak ada penolakan. Nggak mungkin ada penolakan. Jangan percaya video potongan yang beredar, nggak ada penolakan. Kami bertiga diterima dengan baik. Misalnya Pak Prabowo dengan Pak Sandi juga diterima dengan baik kok," lanjutnya.

Baca selengkapnya di sini.

Lihat Video: Pidato Lengkap 3 Paslon di KPU Setelah Dapat Nomor Urut Pilpres

[Gambas:Video 20detik]


Anggota Dewan Pembina Partai Gerindra Andre Rosiade bertemu dengan Dewan Pimpinan Luar Negeri (DPLN) Gerindra dan TKN Prabowo-Gibran Arab Saudi. Andre yakin Prabowo-Gibran bisa menang di Arab Saudi.

"Alhamdulillah, usai umroh kami bisa bertemu dengan DPLN Gerindra Arab Saudi dan TKN Prabowo-Gibran Arab Saudi. Kami melihat semangat luar biasa dari teman-teman di Arab Saudi, sehingga kami yakin Gerindra dan Prabowo-Gibran akan menang di Arab Saudi," kata Andre kepada wartawan, Rabu (15/11/2023).

TKN Prabowo-Gibran Arab Saudi dipimpin oleh Ari Kusuma. Dua orang Dewan Pembina TKN Prabowo-Gibran yaitu Himmatul Aliyah dan Imron Rosadi. Arab Saudi masuk dalam dapil Jakarta II, yang meliputi Jakarta Selatan, Jakarta Pusat dan luar negeri.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Andre berdialog dengan pengurus Gerindra dan TKN Saudi. Dia meminta mereka semangat untuk memaksimalkan potensi Prabowo-Gibran menang satu putaran.

"Dari survei-survei yang ada kami melihat ada potensi satu putaran, mudah-mudahan bisa kami maksimalkan dengan kerja keras di lapangan," ujar Andre.

Prabowo-Gibran sudah mengambil nomor urut 2 dalam pengundian di KPU, Selasa (14/11) malam. Sementara Anies-Cak Imin mendapat nomor urut 1, dan Ganjar-Mahfud Md nomor urut 3.

Hasil sejumlah lembaga survei:

Indikator Politik Indonesia

1. Anies-Cak Imin 24,4%

2. Prabowo-Gibran 39,7%

3. Ganjar-Mahfud 30%

Tidak jawab 5,9%

Survei ini dilakukan Indikator pada 27 Oktober-1 November 2023. Survei dilaksanakan secara tatap muka dengan jumlah sampel sebanyak 1.220 responden di 38 provinsi, dengan margin of error sebesar + 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%.

Responden survei adalah warga negara Indonesia yang telah mempunyai hak pilih yaitu minimal berusia 17 tahun atau lebih atau sudah menikah pada saat survei dilakukan. Metode penarikan sampel yang digunakan adalah multistage random sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara tatap muka.

Poltracking

1. Anies-Cak Imin 24,4%

2. Prabowo-Gibran 40,2%

3. Ganjar-Mahfud 30,1%

Survei dilakukan pada 28 Oktober-3 November 2023 terhadap 1.220 responden. Survei dilakukan melalui tatap muka. Populasi survei adalah warga negara yang sudah memiliki hak pilih yakni berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah.

Pemilihan sampel dilakukan melalui metode multistage random sampling. Margin of error survei ±2,9% dengan tingkat kepercayaan 95%.

Charta Politika

1. Anies Baswedan-Cak Imin 24,3%

2. Prabowo-Gibran 34,7%

3. Ganjar-Mahfud 36,8%

Survei ini digelar pada 26 hingga 31 Oktober 2023 dengan melibatkan 2.400 responden. Para responden dipilih secara acak atau multistage random sampling di 38 provinsi.

Metode survei dilakukan wawancara secara tatap muka. Adapun margin of error survei +/- 2% dengan tingkat kepercayaan survei 95%.


Makan siang bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin dengan tiga calon wakil presiden (cawapres) Muhaimin Iskandar, Mahfud Md dan Gibran Rakabuming Raka sempat ditunda beberapa waktu lalu. Ma'ruf mengatakan ketiganya memiliki kesibukan yang membuat agenda tersebut belum dijadwalkan kembali.

"Mengenai pertemuan itu memang semua dirancang untuk bertemu, tapi para cawapres itu kan sibuk semua," kata Ma'ruf Amin usai menghadiri Habibi Demokrasi Forum, Jakarta Pusat, Rabu (15/11/2023).

Ma'ruf mengaku belum mengetahui kapan agenda makan siang bersama tiga cawapres akan dilakukan. Dia mengatakan pertemuan itu segera dijadwalkan jika memungkinkan.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Apakah masih ada, kita lihat saja, apa masih memerlukan itu untuk dilaksanakan apa tidak, kita lihat situasinya," imbuhnya.

Agenda makan siang Ma'rfu Amin dengan tiga cawapres sempat dijadwalkan pada Senin (30/10). Pertemuan itu akan berbarengan dengan santap siang bersama yang dilakukan Presiden Joko Widodo dengan tiga calon presiden Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto.

Namun pertemuan Ma'ruf dengan ketiga cawapres saat itu batal. Juru bicara Wakil Presiden Ma'ruf, Masduki Baidlowi, mengatakan Ma'ruf melakukan kunjungan kerja ke Jambi.

"Gagasan awal sebenarnya memang Presiden dan Wakil Presiden di waktu bersamaan menerima masing-masing, tetapi kan kemudian waktu juga yang menyulitkan karena memang masing-masing punya agenda yang sudah teragendakan dan tidak mungkin tertunda, maka kemudian Presiden menyelenggarakan terlebih dahulu dan Wakil Presiden menyelenggarakan kemudian karena waktu itu ada kunjungan ke Jambi," katanya kepada wartawan, Rabu (1/11).

Kemudian, pertemuan dijadwalkan hari Rabu (3/11) ini. Pertemuan itu kembali tertunda dan akan dilaksanakan Senin (8/11).

"Hakikatnya yang diinginkan pada hari ini sebenarnya, tetapi lagi-lagi tidak bisa, karena ada beberapa agenda kemudian akhirnya diputuskan pada hari Senin makan siang bersama," pungkasnya.


Beredar narasi di media sosial kalau Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri tidak membalas salam Ketum PSI Kaesang Pangarep jelang pengundian nomor urut di KPU RI semalam. Gibran menepis narasi tersebut.

"Nggak ada penolakan kok," kata Gibran saat ditemui di Balai Kota Solo, dilansir detikJateng, Rabu (15/11). Gibran menjawab wartawan soal beberapa netizen yang menganggap Megawati tidak membalas salam Kaesang.

Gibran pun menepis komentar dan narasi bernada negatif di media sosial yang diarahkan ke Megawati. Gibran menegaskan Megawati sangat baik dan masih menerima dirinya dan Kaesang meskipun berbeda pilihan.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Beliau (Megawati) sangat baik. Masih menerima kami, dari saya, Kaesang, Pak Prabowo, semua diterima nggak ada penolakan," ucap Gibran.

"(Soal salaman dalam posisi duduk?) Kita memang dari dulu begitu dengan Bu Mega. Nggak ada penolakan. Nggak mungkin ada penolakan. Jangan percaya video potongan yang beredar, nggak ada penolakan. Kami bertiga diterima dengan baik. Misalnya Pak Prabowo dengan Pak Sandi juga diterima dengan baik kok," lanjut Gibran.

Diketahui, Kaesang menghampiri Megawati dua kali jelang pengundian nomor urut di KPU RI. Pertama, Kaesang menghampiri Mega dan bersalaman.

Salaman itu lantas dibalas Megawati. Tidak hanya kepada Megawati, Kaesang juga bersalaman dengan elite partai yang duduk di sekitar Megawati, termasuk Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

Tidak berselang lama, Kaesang kembali menghampiri Megawati. Di momen ini, Kaesang tampak bersimpuh di depan Megawati. Kesang juga tampak menyampaikan sesuatu ke Megawati.

Baca selengkapnya di sini.

Simak Video: Pidato Lengkap 3 Paslon di KPU Setelah Dapat Nomor Urut Pilpres

[Gambas:Video 20detik]


Komisi III DPR RI menggelar rapat kerja dengan Polri dalam membahas penanganan hukum jelang Pemilu 2024. Anggota fraksi Partai Demokrat, Benny K Harman, mempertanyakan netralitas Polri.


Polri mulai melakukan pengawalan terhadap calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) peserta Pemilu 2024. Rumah dan kantor capres dan cawapres pun dijaga.

"Polri juga telah melaksanakan pengamanan terhadap kantor penting dan kediaman calon presiden dan calon wakil presiden," ujar Kabaharkam Polri selaku Kepala Operasi Mantap Brata 2023-2024 Komjen Fadil Imran dalam rapat bersama Komisi III DPR, di gedung parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/11/2023).

Fadil Imran mengatakan pengamanan itu telah dikoordinasikan bersama petugas keamanan setempat. Selain itu telah dilakukan pengamanan di lingkungan sekitarnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Dengan koordinasi bersama petugas keamanan setempat, termasuk memonitor situasi di sekitarnya dan akses keluar termasuk dengan melakukan sterilisasi pengaturan, penjagaan dan patroli," tuturnya.

3 Operasi Hadapi Pemilu 2024

Adapun Polri tengah menggelar 3 operasi untuk pengamanan tahapan Pemilu 2024. Program itu telah dijalankan sejak 19 Oktober 2023 hingga 21 Oktober 2024.

Hal itu, dijelaskan Fadil, berdasarkan evaluasi dari pemilu 2019. "Adatiga operasi yang dijalankan oleh Polri mulai tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan 21 Oktober 2024. Selama 222 hari," ujar Fadil Imran.

Fadil menjelaskan semua operasi itu berawal dari tanggal pendaftaran capres dan cawapres, hingga pengucapan janji Presiden terpilih. Berikut tiga operasi yang dilakukan Polri:

1. Nusantara Cooling System

2. Operasi Mantap Brata

3. Operasi Kontingensi Aman Nusa 1, 2 dan 3

Simak Video 'Benny Demokrat Cerita Ada Anggota Polisi Kerjanya Pasang Baliho Parpol':

[Gambas:Video 20detik]


Dandim 0606 Kota Bogor Kolonel Fikri Ferdian meminta masyarakat untuk tidak meragukan netralitas TNI-Polri pada Pemilu 2024. Dia membantah soal instruksi anggota TNI untuk mendukung salah satu calon.

"Saya ingin mengawali apel sinergitas dengan statement, jangan ragukan netralitas TNI-Polri," kata Fikri dalam sambutannya pada Apel Sinergitas TNI-Polri di Mapolresta Bogor Kota, Rabu (15/11/2023).

"Opini-opini yang menggiring bahwasanya TNI-Polri itu mendapatkan instruksi untuk memenangkan salah satu calon atau tidak mendukung salah satu pasangan calon itu tidak benar," sambungnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Fikri meminta masyarakat untuk tidak mudah termakan informasi yang belum tentu kebenarannya. Menurutnya, saat ini upaya untuk mendiskreditkan TNI-Polri sudah mulai dilakukan pihak-pihak tertentu.

"Yang kedua saya juga minta seluruh mata masyarakat, penyelenggara pemilu untuk sama-sama menjaga, untuk sama-sama meyakinkan bahwa apa yang jadi komitmen TNI-Polri dalam mengamankan pilpres 2024 ini akan dilaksanakan dengan baik-baik," ucap Fikri.

"Upaya upaya untuk mendiskreditkan netralitas TNI-Polri itu sudah sangat tampak, bukan hanya, saya tidak merujuk Kota Bogor, tetapi secara nasional kita sudah melihat di medsos maupun di media mainstream sudah mulai terus digaungkan," imbuhnya.

Ia meminta masyarakat berperan aktif dan melaporkan jika ada keperpihakan oknum TNI-Polri di pemilu. Dia juga masyarakat melaporkan jika ada anggota TNI yang memasang hingga menurunkan baliho pasangan capres tertentu.

"Jika pihak media melihat ada ke depan mungkin ada yang menurunkan memasang baliho pasangan tertentu menggunakan pakaian seperti TNI-Polri tolong dikonfirmasi. Jangan buru-buru menjustifikasi sehingga membuat kondisi Kota Bogor yang saat ini alhamdulillah sangat kondusif (jadi tidak kondusif)," katanya.

Fikri menegaskan TNI selalu siap diperbantukan jika ada permintaan dari Polri untuk pengamanan pemilu di Kota Bogor. Personil tak berseragam dikerahkan untuk memonitor kondisi di tengah masyarakat.

"Jadi masyarakat juga harus yakin bahwa Kota Bogor ini dijaga dengan sangat banyak personil. Sehingga pihak-pihak lain yang punya niatan dan muatan khusus untuk membuat jalannya pemilu di kota Bogor terganggu, sekecil apapun tentu kita bisa monitoring untuk tidak terjadi," pungkasnya.


Cawapres Gibran Rakabuming Raka menepis komentar miring beberapa netizen yang menyoroti ekspresi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri saat bersalaman dengan Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep di acara pengundian nomor urut peserta pilpres 2024 di KPU RI, kemarin malam.

Pantauan detikJateng, Rabu (15/11/2023), sebagian netizen berkomentar miring soal ekspresi Megawati dalam video 'Gibran-Kaesang Cium Tangan Megawati, Prabowo Salaman' yang diunggah di akun Instagram @detikcom.

Potongan video serupa juga diunggah salah satu akun X (dulu Twitter) dengan narasi 'Kaesang ingin salaman dengan Megawati tapi dicueki'. Begini respons Gibran menanggapi ha; itu.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Nggak ada penolakan kok," kata Gibran saat ditemui di Balai Kota Solo, Rabu (15/11). Gibran menjawab wartawan soal beberapa netizen yang menganggap Megawati tidak membalas salam Kaesang.

Gibran pun meminta agar publik tidak mudah percaya pada konten video yang dipotong-potong di media sosial. Gibran lalu sempat menjelaskan detik-detik momen salaman dengan Megawati di KPU RI.

Gibran menceritakan saat itu Megawati tiba di lokasi pengundian nomor urut pasangan capres dan cawapres setelah hujan reda.

"Saya sekali salamannya. Karena itu kan kondisi hujan dan outdoor, Ibu (Mega) datang ketika kondisi hujan sudah reda, jadi memang beliau paling terakhir masuk tempat itu. Jadi posisi kami sudah duduk semua," ujar Gibran.

"Saya mungkin paling pertama tahu, 'Oh Ibu sudah datang', saya langsung salim ke beliau. Terus Pak Prabowo menyusul dan Kaesang," sambungnya.

Menepis komentar dan narasi bernada negatif di media sosial yang diarahkan ke Megawati, Gibran menegaskan Megawati sangat baik dan masih menerima dirinya dan Kaesang meskipun berbeda pilihan.

"Beliau (Megawati) sangat baik. Masih menerima kami, dari saya, Kaesang, Pak Prabowo, semua diterima nggak ada penolakan," ucap Gibran.

"(Soal salaman dalam posisi duduk?) Kita memang dari dulu begitu dengan Bu Mega. Nggak ada penolakan. Nggak mungkin ada penolakan. Jangan percaya video potongan yang beredar, nggak ada penolakan. Kami bertiga diterima dengan baik. Misalnya Pak Prabowo dengan Pak Sandi juga diterima dengan baik kok," pungkasnya.

Gibran Rakabuming Dorong Santri Melek Teknologi di Era Industri


Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Ganjar Pranowo dan Mahfud MD mendapat nomor urut 3 dalam Pilpres 2024. Banteng Muda Indonesia (BMI) menilai nomor urut 3 sebagai anugerah bagi persatuan Indonesia.

"Tadi apa yang disampaikan Pak Ganjar, kita harus bersyukur karena nomor 3 itu nomor dari Sila di Pancasila. Sila ke-3 Persatuan Indonesia yang di mana Pak Ganjar berharap setelah pemilu ini Indonesia bisa bersatu kembali, rukun, dan juga menjalani kehidupan sebagai berbangsa dan bernegara," ungkap Ketua DPP Bidang Pemenangan Pemilu BMI Andhika Putra Wijaya, Rabu (15/11/2023).

Andhika menuturkan BMI bersiap memperkuat keterlibatannya dalam Tim Pemenangan (TPN). BMI meneguhkan komitmennya untuk menjadikan pemilu kali ini sebagai tonggak bersejarah yang aman, adil dan jujur.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Pada kegiatan yang berlangsung di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Jakarta Pusat ini, Andhika menyampaikan nomor urut yang terpilih untuk Ganjar-Mahfud bukanlah sekadar angka, melainkan simbolisasi dari Sila Ketiga Pancasila, Persatuan Indonesia.

Andhika pun menegaskan komitmen BMI untuk menjadi ujung tombak dalam mewujudkan program-program Ganjar-Mahfud yang meresapi langsung ke masyarakat. Sebagai sayap kepemudaan, BMI akan lebih intens menggarap generasi muda serta menjadi agen perubahan yang positif.

"Kita mengikuti seluruh program-program Pak Ganjar yang pastinya mengetuk langsung ke pintu-pintu masyarakat, khususnya karena Banteng Muda Indonesia adalah sayap kepemudaan dan kita pasti menyasar kepada teman-teman generasi muda," katanya.

Di tengah ajakan aktif turun ke lapangan, Andhika mengingatkan generasi muda untuk mengusung nilai-nilai Bung Karno, yakni ideologi Pancasila, serta melaksanakan program-program yang diamanahkan oleh Ganjar-Mahfud.

"Pastinya anak muda harus bergerak, harus turun ke lapangan, gak boleh malas, gak boleh mager, dan kita tunjukan ideologi Bung Karno, ideologi pancasila, dan juga semua program-program yang sudah ditentukan Pak Ganjar dan Pak Mahfud," tegas Andhika.

Di akhir, ia menyampaikan BMI juga berkomitmen untuk mendukung Ganjar-Mahfud dalam mewujudkan visi kemajuan Indonesia menuju tahun 2045, di mana generasi emas dapat mengimplementasikan cita-cita positif untuk bangsa.


Anggota Komisi III DPR Fraksi Partai Demokrat, Hinca Panjaitan, mengatakan proses pemilu dalam satu bulan terakhir berjalan menakutkan. Hinca ingin pemilu menjadi pesta demokrasi 5 tahunan yang menggembirakan.


Cawapres Gibran Rakabuming Raka salim dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri saat pengundian nomor urut di KPU RI semalam. Gibran mengungkap isi percakapannya dengan Megawati.

"Ya menanyakan keadaan. 'Sehat Bu', itu aja yang penting," kata Gibran ditemui wartawan di Solo, dikutip detikJateng, Rabu (15/11/2023).

Gibran menegaskan dirinya sangat menghormati Megawati. Sehingga Gibran sungkem dan menyalami Megawati.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Ya yang jelas beliau orang yang saya hormati, orang yang paling dituakan di acara kemarin. Otomatis saya harus sungkem dan menyalami beliau termasuk adik (Kaesang)," ujar Gibran.

Gibran mengatakan malam itu merupakan kali pertama dirinya bertemu lagi dengan Megawati. Malam itu Gibran juga menyalami Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

"Iya pertama kali pertemuan dengan Bu Mega. Udah lama nggak ketemu. (Salaman dengan Pak Hasto?) Ya sama semua pimpinan semua yang ada di sana," pungkasnya.

Selengkapnya baca di sini.

Lihat juga Video 'Momen Gibran-Kaesang Cium Tangan Megawati, Prabowo Salaman':

[Gambas:Video 20detik]


Cawapres Ganjar Pranowo, Mahfud Md buka suara soal dokumen diduga pakta integritas yang menyebutkan dukungan Pj Bupati Sorong Yan Piet Mosso untuk kemenangan Ganjar Pranowo di Pemilu 2024. Mahfud menilai hal itu bukan masalah hukum.

"Nggak, itu kan bukan masalah hukum ya, biarkan saja," kata Mahfud Md kepada wartawan di iNews Tower, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (14/11/2023).

Menko Polhukam ini tak banyak komentar terkait pakta integritas tersebut. Menurutnya, pakta integritas itu dikeluarkan bulan Agustus saat belum ada penetapan capres-cawapres.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kalau hukumnya di-clear-kan aja itu kan bulan Agustus, belum ada calon-calon resmi kan," ujarnya.

Mahfud juga mengatakan kalau pakta integritas itu tak melanggar netralitas aparatur sipil negeri(ASN). Tapi, tidak memberikan penjelasan lebih lanjut soal keyakinannya tidak ada pelanggaran tersebut.

"Nggak juga," kata Mahfud saat menjawab pertanyaan apakah pakta integritas itu melanggar netralitas ASN.

Diketahui, sebelumnya beredar di media sosial dokumen diduga pakta integritas yang menyebutkan dukungan dari Pj Bupati Sorong Yan Piet Mosso untuk kemenangan Ganjar dalam Pemilu 2024. Hal ini menjadi sorotan Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrat (PD) Benny K Harman.

"Halo Republik. Apakah benar dokumen Pakta Integritas ini? Apakah benar pula orang ini yang kena OTT KPK itu?" tulis Benny melalui akun X-nya, Senin (13/11).

"Mengapa pula ada tanda tangan Kabinda Papua Barat dalam dokumen seperti ini? Ditunjuk jadi penjabat dengan tukar guling politik? Oooh Domine, selamatkan negeri ini. #RakyatMonitor#," imbuh Benny.

Respons KPK

KPK juga sudah buka suara. Ketua KPK Firli Bahuri memerintahkan anak buahnya untuk mengecek hal itu karena narasi yang beredar menyebut dokumen tersebut ditemukan saat OTT terhadap Yan Piet.

"Tadi ada pertanyaan terkait dengan temuan pakta integritas. Saya tidak bisa mengatakan apakah itu disita oleh KPK atau tidak karena saya belum tahu itu. Saya kalau tidak tahu saya katakan tidak tahu," kata Firli di kantornya, Kamis (14/11).

Namun Firli mengaku akan memerintahkan jajarannya mengecek hal itu. Sebab, biasanya dokumen-dokumen yang disita KPK saat OTT akan dipaparkan.

"Tapi nanti akan saya cek dari mana rekan-rekan akan dapat itu, apakah ada di KPK atau tidak, nanti Pak Deputi yang bisa melihat dari hasil penggeledahan, penyitaan yang telah dilakukan penyidik KPK atas dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan Penjabat Bupati Sorong," ujar Firli.

Lihat Video: Pj Bupati Sorong soal Pakta Diduga untuk Memenangkan Ganjar: No Comment

[Gambas:Video 20detik]


Ketua DPD PDI Perjuangan (PDIP) Jawa Timur Said Abdullah merespons positif nomor urut tiga yang didapat paslon Ganjar Pranowo-Mahfud Md. Ia menyebut, nomor 3 akan memudahkan pihaknya dalam kampanye paralel.

"Kami berterima kasih atas rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa atas nomor pasangan Ganjar-Mahfud sebagai peserta pilpres. Pasangan Ganjar-Mahfud mendapatkan nomor urut 3, nomor ini sesuai dengan nomor PDIP sebagai peserta pemilu legislatif. Sehingga, secara teknis memudahkan bagi kami untuk berkampanye secara pararel, baik pemilu legislatif maupun pemilu presiden," kata Said dalam keterangannya, Rabu (15/11/2023).

Said juga mengapresiasi kerja KPU RI yang menyiapkan acara pengundian nomor dengan baik. Di mana dirajut dengan ramah tamah dan makan bersama yang membuat suasana lebih cair.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Saya merasa bersyukur acara pengundian nomor urut para kandidat capres-cawapres itu dijalankan dengan penuh keakraban di antara para kontestan, serta tokoh tokoh partai pendukungnya," beber Said.

"KPU bekerja sangat apik. Sebelum pengundian nomor urut, para kandidat capres dan cawapres dirajut dengan acara ramah tamah dan makan bersama," tambahnya.

Said menyebut, perjumpaan tiga calon dalam satu panggung pengundian nomor urut calon di KPU meredakan ketegangan situasi politik saat ini.

"Setidaknya perjumpaan ini meredakan ketegangan situasi politik tanah air. Di tengah mencuatnya berbagai pernyataan keprihatinan berbagai tokoh nasional atas kondisi bangsa akhir-akhir ini, kita harapkan KPU bisa bekerja seteguh karang, bekerja secara profesional dan imparsial," jelasnya.

"Dalam situasi tarik menarik kepentingan terhadap para penyelenggara pemilu seperti KPU, Bawaslu, dan DKPP menjelang pemilu, KPU membutuhkan nyali yang besar untuk tetap di tengah, tetap berdiri netral," lanjutnya.

Pasangan Ganjar-Mahfud dan PDIP, lanjut Said, meyakini seluruh aktor penyelenggara pemilu bisa teguh berjuang menjalankan pemilu 2024 secara demokratis, bebas tekanan, jujur, dan adil.

"Dan sebagai sejawat yang baik, kami berharap bisa saling mengingatkan, berlomba-lomba dalam kebaikan dalam pelaksanaan pemilu 2024," tegasnya.

Ketua DPP PDIP ini juga menyebut, Pemilu 2024 adalah estafet untuk membuat demokrasi semakin maju. Oleh sebab itu, momentum tersebut harus dijaga bersama.

"Demokrasi ini kita raih dengan harga yang sangat mahal, atas koreksi kita pada masa kekuasaan orde baru. Kita tidak boleh melupakan itu sebagai pelajaran. Kita berharap melalui pemilu ini demokrasi tidak setback, tetapi lebih berkualitas. Dengan kesungguhan hati, dan ketulusan, saya mengajak kita semua untuk berdiri pada tempatnya masing-masing," papar Said.

"Kita berperan pada arena pemilu 2024 sesuai aturan dan adanya wasit yang non partisan. Dunia internasional mengawasi pemilu kita. Sebagian media internasional sudah menuding situasi demokrasi kita decrease. Padahal selama ini kita sudah dianggap sebagai salah satu role model negara demokratis dari berpenduduk muslin terbesar di dunia. Semoga kemunduran demokrasi kita tidak berlanjut," pungkasnya.

Ganjar soal Nomor Urut Pilpres: Namanya Undian, Berapa Saja


Polresta Bogor Kota bersama TNI, Pemkot Bogor, dan penyelenggara Pemilu 2024 menggelar apel sinergitas di Mako Polresta Bogor Kota. Sebanyak 744 personel Polri diterjunkan untuk amankan pelaksanaan pemilu.

"Ini kita melaksanakan apel dalam rangka sinergitas dan juga kesiapan, khususnya dalam tahapan pemilu dan juga antisipasi bencana alam. Di sini kita yakinkan bahwa kita selaku negara hadir dan menjamin semua tahapan pemilu berjalan aman dan damai serta sukses," kata Kapolresta Bogor Kota Kombes Bismo Teguh Prakoso, Rabu (15/11/2023).

Bismo meminta masyarakat tidak ragu akan netralitas TNI-Polri. Kepolisian akan melakukan tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang mengganggu jalannya Pemilu 2024.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Prinsip netralitas selalu kita junjung tinggi, jangan ragukan itu. Kemudian untuk warga masyarakat Kota Bogor ini kita berikan layanan terbaik, utamanya di masa pancaroba, terutama di musim hujan ini jangan sampai terjadi korban seperti terseret arus dan sebagainya," kata Bismo.

"Kita jamin Polri dan TNI siap untuk menjamin keamanan, kalau ada pihak-pihak yang akan menggangu kita tangkap, tidak kita biarkan, kita tindak lanjuti sesuai hukum berlaku," imbuhnya.

Sebanyak 744 personel Polri di Kota Bogor disiagakan untuk memastikan setiap tahapan Pemilu 2024 berjalan aman dan lancar.

"Personel keamanan khusus dari Polresta Bogor Kota kita siapkan 744 personel Polri, itu untuk pengamanan setiap tahapan pemilu dan juga di TPS-TPS, kemudian dari rekan TNI, dari Korem, Kodim, Batalion 315, siap diperbantukan untuk BKO dan juga dari KPU Bawaslu dan BPBD," pungkasnya.

Dandim 0621 Kota Bogor Fikri Ferdian menambahkan, pihaknya menegaskan netralitas TNI selama pemilu berlangsung. Dia mengatakan setiap anggota kini sudah dibekali buku saku terkait petunjuk dalam pelaksanaan pemilu.

"Tadi saya sudah saya sampaikan, bahwa prajurit itu sudah dikasih tahu seluruhnya tentang aturan main pemilu ini. Mereka sudah ada buku saku di sakunya masing-masing, tentang apa yang boleh dan tidak boleh, termasuk dari TNI dan polisi," kata Fikri.

Fikri juga mengajak masyarakat untuk tidak segan membuat laporan jika menemukan anggota TNI di Kota Bogor yang tidak netral dalam penyelenggaraan pemilu.

"Sehingga saya mengajak semua masyarakat untuk sama-sama mengawasi ketika mungkin ada informasi tentang isu keberpihakan itu dilaporkan sehingga kita menjaga situasi dan kondisi di Kota Bogor ini berjalan sesuai tahapan pemilu," imbuhnya.


Kabaharkam Polri, Komjen Fadil Imran, rapat dengan Komisi III DPR terkait pengamanan Pemilu 2024. Fadil mengatakan Polri netral di Pemilu 2024.


GNPF, Alumni 212, dan Front Persaudaraan Islam (FPI) menggelar ijtima ulama menentukan arah dukungan capres-cawapres 2024. Ijtima ulama digelar pekan ini.

Wasekjen PA 212 Novel Bamukmin mengirimkan poster agenda ijtima ulama yang digelar Sabtu (18/11) nanti. Ijtima ulama akan digelar di Bogor.

"Silaturahmi dan konsolidasi ulama beserta tokoh nasional untuk menyatukan arah perjuangan umat Islam menuju permbaharuan Indonesia yang lebih baik," demikian tulisan poster tersebut, dilihat, Rabu (15/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dikonfirmasi terpisah, Ketua OC Ijima Ulama Slamet Maarif, mengatakan arah dukungan PA 212 di Pilpres 2024 menunggu hasil ijtima ulama. Dia juga mengatakan akan ada jumpa pers terkait ijtima ulama pekan ini.

"Tunggu ijtima ulama. Kamis besok kita konferensi pers," ucap Slamet.

Sebelumnya, Slamet Maarif menyampaikan PA 212 menyiapkan ijtima ulama untuk mengambil keputusan. Dia menyebut Pilkada DKI dan Pilpres 2019 akan menjadi catatan untuk menentukan pilihan di Pilpres 2024.

"Kita belum memutuskan akan mendukung capres yang mana, kita sedang siapkan ijtima ulama untuk ambil keputusan. Kita juga sedang intens komunikasi dengan IB HRS (Imam Besar Habib Rizieq Shihab) terkait Pilpres 2024," ujar Slamet kepada wartawan, Minggu (24/9/2023).

"Kita masih terus mengamati dan mencermati situasi politik yang ada. Kita belum tentu dukung Anies, belum tentu dukung Prabowo atau pun Ganjar. Yang jelas Pilkada DKI dan Pilpres 2019 akan jadi pelajaran dan catatan di Pilpres 2024 ini," ujarnya.

Lihat juga Video: Serba-serbi Acara KPU Undi-Tetapkan Nomor Urut Pilpres 2024

[Gambas:Video 20detik]


Komisi III DPR RI menggelar rapat kerja dengan Polri dalam membahas penegakan hukum jelang Pemilu 2024. Anggota DPR dari fraksi NasDem, Taufik Basari, menyinggung fenomena adanya kepala daerah yang tidak netral.


Cawapres Koalisi Indonesia Maju (KIM) Gibran Rakabuming Raka mengungkap alasan dirinya menyalami dan sungkem ke Ketua PDIP Megawati Soekarnoputri menjelang pengundian nomor urut di KPU RI semalam. Gibran menyebut hal itu secara otomatis dilakukan karena bentuk penghormatannya kepada Mega.

"Yang jelas, beliau (Megawati) adalah orang yang saya hormati, orang yang paling dituakan di acara kemarin. Otomatis saya harus sungkem dan menyalimi beliau," kata Gibran dilansir Antara, Rabu (15/11/2023).

Hal yang sama dilakukan adik bungsunya, Kaesang Pangarep. Keduanya juga menyalami Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Termasuk Adik (Kaesang Pangarep). Pak Hasto (Kristiyanto), semua pimpinan (partai), sudah lama (saya) nggak ketemu," kata Gibran.

Sementara itu, soal pembicaraan yang dilakukannya dengan capres usungan PDI Perjuangan Ganjar Pranowo, Gibran enggan menyampaikan lebih lanjut. Meski demikian, dia mengatakan suasana selama pertemuan di gedung KPU RI itu berlangsung hangat.

"Nanti sajalah ya, yang jelas kami kemarin datang ke KPU, sebelum pengundian juga makan bersama semua. Suasana hangat di sana," ujar Gibran.

Gibra nlalu berkomentar soal nomor urut 2 yang didapatnya. Gibran mengatakan semua nomor memiliki makna bagus.

"Semua nomor bagus. Semua nomor punya makna bagus. Tenang saja," kata Gibran di Surakarta, Jawa Tengah, Rabu.

Gibran mengaku tidak mendapat firasat apa pun soal nomor undian yang didapatnya itu. "Nggak ada firasat," kata putra sulung Presiden Joko Widodo itu.

Lihat Video 'Momen Gibran-Kaesang Cium Tangan Megawati, Prabowo Salaman':

[Gambas:Video 20detik]


Daftar Isi Prabowo, Gibran dan Kaesang Salami Megawati

Cawapres Gibran Rakabuming Raka terlihat menyalami Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri saat pengundian nomor urut di KPU RI semalam. Gibran mengungkapkan pembicaraannya dengan Megawati saat bersalaman itu.

Ditemui wartawan di Solo, Rabu (15/11), putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu mengaku sempat menanyakan kondisi kesehatan Megawati.

"Ya menanyakan keadaan. 'Sehat Bu', itu aja yang penting," kata Gibran di Balai Kota Solo, Rabu (15/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Gibran menegaskan dirinya sangat menghormati Megawati.

"Ya yang jelas beliau orang yang saya hormati, orang yang paling dituakan di acara kemarin. Otomatis saya harus sungkem dan menyalami beliau termasuk adik (Kaesang)," ujar Gibran.

Gibran mengaku semalam merupakan kali pertama dirinya bertemu dengan Megawati setelah dirinya mengikuti kontestasi Pilpres 2024.

"Iya pertama kali pertemuan dengan Bu Mega. Udah lama nggak ketemu," ucapnya.

Malam itu Gibran dirinya juga menyalami Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di KPU RI. "(Salaman dengan Pak Hasto?) Ya sama semua pimpinan semua yang ada di sana," pungkasnya.

Prabowo, Gibran dan Kaesang Salami Megawati

Dilansir detikNews, sejumlah tokoh para pengusung pasangan capres-cawapres hadir dalam acara pengundian nomor urut peserta Pilpres 2024, termasuk Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Dalam acara tersebut, Selasa (14/11) malam, ada momen Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming, dan Kaesang Pangarep salaman ke Megawati. Megawati datang berbarengan dengan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Saat para tokoh mulai duduk di kursi masing-masing, momen salaman Prabowo hingga Kaesang ke Megawati terjadi.

Awalnya, terlihat Gibran dan Kaesang menghampiri Megawati. Keduanya bergantian salim ke Megawati dan beberapa tokoh yang berada di sekitar Megawati, termasuk Ketum Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) hingga Hasto Kristiyanto.

Setelah itu, Gibran dan Kaesang lalu tampak kembali ke tempat duduk masing-masing. Tak lama Prabowo pun turut menghampiri dan bersalaman ke Megawati. Prabowo juga bersamalam dengan OSO yang berada di samping Megawati.

Megawati tersenyum membalas salam Prabowo. Setelah itu Prabowo kembali ke kursinya. Gibran berada di belakang Prabowo.

Tak selang beberapa lama, Gibran dan Kaesang terlihat kembali menghampiri Megawati. Kali ini Kaesang terlihat bersimpuh di depan Megawati.

Kaesang juga tampak berbicara ke Megawati, sementara Gibran hanya berdiri seraya menunggu Kaesang. Tidak lama keduanya kembali ke kursi.

Lihat Video 'Momen Gibran-Kaesang Cium Tangan Megawati, Prabowo Salaman':

[Gambas:Video 20detik]


Wali Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel) Moh Ramdhan 'Danny' Pomanto menggambarkan kondisi Makassar menjelang Pemilu 2024. Danny menyebut situasi Makassar masih baik-baik saja jika masih ada demonstrasi.

Hal tersebut diungkapkan Danny dalam wawancara khusus program Blak-blakan detikcom, dikutip Rabu (15/11/2023). Danny awalnya menyebut kontestasi politik di 2024 berbeda dari sebelumnya.

"Jadi saya kira memang, politik kali ini pasti berbeda. Apalagi tadi ada peralihan generasi secara alamiah. Suka tidak suka ada pengalihan generasi. Sehingga sekarang ini 56 persen the next generasi kita itu lagi menunggu," kata Danny.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Danny menegaskan dalam pesta demokrasi nanti, generasi Z dan milenial perlu dipersiapkan dengan baik. Sebab menurut Danny, pemerintah mempunyai tugas mengawal pemilu damai, termasuk di Kota Makassar.

"Nah, sehingga tentunya persiapan anak-anak kita, semua jalur, termasuk jalur politik, itu harus betul-betul dengan pembekalan yang harus kuat. Walaupun ada kata-kata bahwa ini generasi strawberry atau apa, padahal tantangan lebih besar," papar Danny.

"Sehingga tugas kita-kita lah ini mengawal pertarungan generasi sehingga bisa berlangsung dengan baik. Sebagai wali kota saya akan menjaga pemilu damai di Kota Makassar," sambungnya.

Danny kemudian menggambarkan kondisi Makassar sejauh ini menjelang pesta demokrasi. Dia mencontohkan aksi demonstrasi yang terjadi di Makassar sebagai pertanda jika Makassar masih dalam kondisi baik-baik saja.

"Makassar itu kalau baik-baik saja masih ada demo. Kalau tidak ada demo itu bisa dikasih tahu, 'wah ada apa ini', kan. Itu kira-kira dalam kata baik-baik di Makassar," ujarnya.

Kendati demikian, Danny menyadari tidak semua orang memahami kondisi tersebut. Dia menilai kemungkinan banyak juga orang yang justru menganggap aksi demonstrasi di Makassar sebagai pertanda kondisi tidak baik-baik saja.

"Tapi untuk orang lain barangkali itu bisa saja dianggap tidak baik-baik saja. Tapi Makassar itu kota yang dinamis, kecerdasan politiknya tinggi, kotak kosong pernah menang dalam sejarah politik Indonesia dan dunia. Itu tandanya bahwa perlawanan masyarakat dengan kecerdasannya jauh lebih tinggi," terangnya.

Danny Pomanto, Sulap Makassar Jadi Kota Festival


Kabaharkam Polri Komjen Fadil Imran mengatakan isu netralitas selalu mengemuka dalam pelaksanaan Pemilu. Untuk itu, Fadil Imran mengatakan bahwa telah ada arahan kepada seluruh jajaran polri untuk menjaga netralitasnya dalam Pemilu 2024.

Hal itu dijelaskan oleh Komjen Fadil Imran dalam rapat di Komisi III DPR RI untuk membahas pengamanan dan penegakan hukum Pemilu 2024, Rabu (15/11/2023). Adapun arahan agar jajaran Polri untuk menjaga netralitasnya tertuang dalam Surat Telegram (ST) Nomor 2407/X/2023.

"Oleh sebab itu, Polri telah mengeluarkan petunjuk dan arahan pada jajaran sebagaimana yang tertuang dalam ST Nomor 2407/X/2023," sebut Fadil Imran.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

ST itu juga untuk mencegah anggota Polri melakukan pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilu. ST itu, kata Fadil, juga menjadi pedoman bagi seluruh anggota Polri.

"Bertujuan untuk mencegah pelanggaran anggota Polri dalam proses penyelenggaraan Pemilu serentak yang menjadi pedoman bagi setiap anggota Polri, untuk menjaga netralitas dalam pelaksanaan Pemilu tahun 2024," sebutnya.

Polri Tegaskan Netral dalam Pemilu

Penegasan soal Polri netral di Pemilu 2024 juga sebelumnya sudah disampaikan oleh Mabes Polri. Polri menginstruksikan sejumlah larangan ke anggota demi netralitas dalam Pemilu 2024.

"Dalam rangka memelihara kehidupan bernegara dan bermasyarakat serta profesionalisme, Polri berkomitmen untuk bersikap netral dan tidak melakukan kegiatan politik praktis dalam tahapan pemilu 2024," ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Ahmad Ramadhan, dalam keterangannya, Senin (13/11).

"Netralitas Polri dalam pemilu 2024 diatur dalam UU no2 tahun 2022 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 28 Ayat 1 yang berbunyi 'menyatakan Polri harus bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak terlibat dalam politik praktis," lanjut dia.

Ramadhan juga menyampaikan anggota Polri tidak menggunakan hak memilih dan dipilih. Hal itu mengacu pada ayat 2. Dia juga menjabarkan soal PP nomor 2 tahun 2003 tentang peraturan disiplin anggota Polri pasal 5 huruf b dalam rangka memelihara kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

"Anggota Polri dilarang melakukan kegiatan politik praktis," paparnya.

Kemudian pada Peraturan Polri nomor 7 tahun 2022 pasal 4 huruf h, dijabarkan setiap pejabat Polri dalam etika kenegaraan wajib bersikap netral dalam berpolitik. Termasuk dalam surat telegram Kapolri Nomor ST246IIIOps tahun 2022 tentang profesionalisme dan netralitas Polri dalam menjaga kehidupan berpolitik.


Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyinggung soal 'drakor' yang tak perlu terjadi sedang muncul di hadapan publik belakangan ini. Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Nusron Wahid, mengatakan pihaknya hanya menjadi penonton.

"Setiap drama ada penulis skenario dan aktornya. Kita sih penonton saja," kata Nusron Wahid kepada wartawan, Rabu (15/11/2023).

Lalu, apakah drakor yang ditonton itu menarik?

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Lumayan," ujar Nusron.

Ganjar Pranowo sebelumnya menyinggung soal 'drakor' yang menurutnya belakangan ini muncul di hadapan publik. Ganjar mengatakan drama-drama tersebut tak perlu terjadi.

Hal itu disampaikan Ganjar saat berpidato usai pengundian nomor urut di Gedung KPU RI, Jakarta Pusat, Selasa (14/11). Ganjar mengatakan kegembiraan yang terjadi saat pengambilan nomor urut ini lah yang harusnya didapatkan publik.

Ganjar kemudian menyinggung soal 'drakor' yang sangat menarik. Pidato Ganjar sempat terhenti saat terdengar suara riuh dari pendukung yang hadir.

"Tapi beberapa hari ini kita sedang disuguhkan menonton drakor yang sangat menarik, publik ...," ucap Ganjar yang terhenti karena terdengar suara riuh.

"Drama-drama itu lah yang sebenarnya tidak perlu terjadi," sambungnya.

Simak Video 'Ganjar Singgung soal 'Drakor', Drama yang Tak Perlu Terjadi':

[Gambas:Video 20detik]


Polri menggelar 3 operasi untuk pengamanan tahapan Pemilu 2024. Program itu telah dijalankan sejak 19 Oktober 2023 hingga 21 Oktober 2024.

Hal itu dijelaskan oleh Kabaharkam Polri Komjen Fadil Imran dalam rapat di Komisi III DPR RI untuk membahas pengamanan dan penegakan hukum Pemilu 2024, Rabu (15/11/2023). Fadil Imran mengatakan operasi itu berdasarkan evaluasi dari pemilu 2019.

"Ada 3 operasi yang dijalankan oleh Polri mulai tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan 21 Oktober 2024. Selama 222 hari," ujar Fadil Imran.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Fadil menjelaskan semua operasi itu berawal dari tanggal pendaftaran capres dan cawapres, hingga pengucapan janji Presiden terpilih. Operasi pertama adalah Nusantara Cooling System.

"Mulai dari tahap pendaftaran capres dan cawapres, sampai dengan pengucapan sumpah janji Presiden dan Wakil Presiden," kata dia.

"Adapun 3 pengamanan Pemilu yang dilaksanakan Polri, pertama adalah operasi nusantara cooling system. Nusantara cooling system mendeteksi penyelidikan, pengamanan tertutup dan penggalangan intelijen dan penggalangan eskalasi pada potensi sampai dengan ambang gangguan," tambahnya.

Kedua, Fadil Imran menjelaskan ada Operasi Mantap Brata. Operasi itu untuk pengamanan ambang gangguan dan gangguan nyata dalam pemilu serentak 2024.

"Kedua operasi Mantap Brata, Operasi Mantap Brata adalah operasi pengamanan ambang gangguan dan gangguan nyata dalam Pemilu serentak tahun 2023-2024," tuturnya.

Yang terakhir adalah Operasi Kontingensi Aman Nusa 1, 2 dan 3. Operasi ini bertujuan untuk penanganan gangguan nyata yang disebabkan sejumlah kejadian.

"Dan yang ketiga adalah operasi kontingensi aman nusa 1, 2, dan 3. Penanganan operasi kontingensi ini bertujuan kepada penanganan gangguan nyata yang bersifat kontingensi yang disebabkan oleh konflik sosial bencana alam dan terorisme," sebutnya.

Simak Video 'Rapat Komisi III-Polri, Fraksi NasDem Singgung Netralitas Kepala Daerah':

[Gambas:Video 20detik]


Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto menyampaikan pantun secara khusus ke cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar (Cak Imin) soal 'Kawan lama dilupa jangan'. PKB meminta Prabowo tak perlu khawatir soal persahabatan dengan Cak Imin.

"Cak Imin selama ini sangat menjaga persahabatan kok, jadi sangat solider dan tidak mudah melupakan kawan, jadi Pak Prabowo tidak perlu khawatir," kata Ketua DPP PKB Daniel Johan kepada wartawan, Rabu (15/11/2023).

PKB menyebut persahabatan antara Cak Imin dan Prabowo tetap terjaga. PKB meminta Prabowo juga tak melupakan persahabatan dengan Cak Imin.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Persahabatan yang selama ini sudah terjalin akan tetap terjaga, sebaliknya semoga Pak Prabowo juga tidak melupakan dan tetap menjaga persahabatan yang sudah baik ini," ujar Daniel.

Sebagai informasi, PKB dan Gerindra sempat mendeklarasikan koalisi pada tahun 2022. Namun seiring berjalannya waktu, koalisi itu bubar. Cak Imin yang merupakan Ketum PKB akhirnya berduet dengan capres Anies Baswedan sementara Prabowo berduet dengan Gibran Rakabuming Raka.

Diketahui, Prabowo menyampaikan pantun saat memberikan pidato pengundian nomor urut capres-cawapres di gedung KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (14/11). Pantun itu ditujukan Prabowo menyapa khusus untuk Cak Imin.

Berikut pantun yang dibacakan Prabowo untuk Cak Imin:

Satu dua cempaka biru

Tiga empat dalam jabangan

Kalau mendapat kawan baru

Kawan lama dilupa jangan


Salah satu tujuan reformasi adalah untuk menghapuskan kekuasaan absolut di Indonesia, sehingga kemudian dilakukan berbagai macam perbaikan terhadap sistem ketatanegaraan melalui amandemen UUD 1945 yang intinya juga mengatur tentang batasan kekuasaan (wewenang dan jangka waktu yang terbatas). Batasan dimaksud berlaku kepada seluruh lembaga penyelenggara negara, tidak terkecuali lembaga yudikatif dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman.

Kekuasaan kehakiman tersebut tidak cukup hanya dimaknai mengenai sah atau tidaknya, karena yang terpenting adalah tentang bagaimana kekuasaan itu dijalankan, dengan wajib mengacu kepada beberapa ukuran yang dapat dijadikan pegangan baik secara hukum maupun non-hukum, serta menjunjung sapta karsa hutama, prinsip ketidakberpihakan, integritas, kecakapan dan kesetaraan, independensi, serta kepantasan dan kesopanan.

Sehubungan dengan itu, secara Konstitutif, Mahkamah Konstitusi (MK) telah diberikan kekuasaan menjadi lembaga pengawal dan penafsir konstitusi, lalu bagaimana kekuasaan itu dijalankan? Sebagai lembaga anak kandung reformasi, pada awalnya MK dianggap mampu menjawab keraguan-keraguan masyarakat atas kebijakan negara, khususnya atas dibentuknya suatu undang-undang (UU).

Misalnya dalam peristiwa yang tidak terlalu lama ketika masifnya penolakan UU Cipta Kerja yang diputus inkonstitusional bersyarat pada 2021 lalu, kemudian ditolaknya permohonan pemilu proporsional tertutup pada 2023. Selain itu, terhadap protes isu caleg mantan narapidana, MK memperketat persyaratannya dalam putusan pada 2022 untuk calon DPR dan DPRD dan pada 2023 untuk DPD. Dan, hampir belum pernah kinerjanya menuai kontroversi yang berarti di masyarakat.

Putusan MK Kontroversial

Hingga akhirnya pada Oktober 2023, MK berhasil menarik perhatian publik melalui putusannya yang kontroversial terkait batas minimal usia calon presiden dan wakil presiden. Di mana di antara enam perkara dengan substansi yang sama (perkara No. 29-51-55-90-91-92/2023), ada satu perkara yang mendapatkan penanganan yang khusus dan berbeda dari lainnya, yaitu perkara No. 90/ 2023.

Terdapat tafsir konstitusi yang sangat kontradiktif diantara keenam putusan tersebut. Di mana dalam putusan perkara No. 29-51-55/ 2023 MK menyatakan syarat batas usia sifatnya terbuka (open legal policy) bagi pembentuk UU, sedangkan putusan No. 90/ 2023 menyatakan walaupun sifatnya open legal policy namun MK tidak mau terus berlindung di baliknya. Apakah logis terjadi perubahan sesignifikan itu dalam waktu yang singkat?

Kemudian MK berdalih, hal itu dikarenakan DPR telah menyerahkan penentuan kepada MK, bilamanapun benar, apakah pendirian MK di tiga perkara sebelumnya selemah itu, sehingga saran DPR mampu membolakbalikkan penafsiran, pertimbangan, dan amar putusan MK? Seolah DPR selaku pembentuk UU tidak mampu lagi untuk membuat norma.

Karena dalam praktiknya pun, bukan tidak pernah MK memutus perkara tanpa menambah atau mengubah norma, terutama jika sifatnya open legal policy. Misalnya dalam putusan No. 55/ 2019 terkait penawaran enam model pemilu serentak kepada DPR, putusan No. 91/ 2021 terkait inkonstitusional bersyarat UU Cipta Kerja, dan putusan No 22/ 2017 terkait batas usia minimal pernikahan yang diserahkan kepada DPR, karena batas usia tersebut adalah kebijakan hukum terbuka pembentuk UU.

Bahkan dalam putusan tersebut MK menyatakan produk open legal policy hanya dapat diuji jika telah jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakpastian yang intolerable. Sehingga timbul pertanyaan: moralitas, rasionalitas, dan ketidakpastian apa yang disebabkan oleh syarat 40 tahun capres dan cawapres?

Secara hukum tindakan MK mungkin sah-sah saja, dalam posisinya sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka, serta wewenang uji konstitusionalitas UU yang dimilikinya. Namun apakah kuasa sebebas dan semerdeka itu yang diharapkan oleh negara dan konstitusi? Karena perlu juga dicatat bahwa membaca hukum tidak cukup hanya secara titik koma semata, namun juga harus dipahami esensi ide atau gagasan besar dibalik hukum tersebut.

Bahkan Hakim Saldi Isra dalam dissenting opinion-nya mengatakan "bingung", karena sejak menjadi Hakim MK, baru dalam putusan No. 90/ 2023 tersebutlah dia mengalami peristiwa aneh yang luar biasa, dan jauh dari penalaran yang wajar mengenai perubahan pendirian MK dalam waktu yang singkat.

Lebih detailnya, ada tiga hakim yang mengubah pendiriannya dari tiga perkara sebelumnya yaitu Manahan M.P Sitompul sebagai hakim yang diusulkan MA, serta dua hakim usulan Presiden atas nama Enny Nurbaningsih dan Daniel Yusmic P. Foekh dari awalnya menolak menjadi mengabulkan sebagian.

Dan, anehnya perubahan tersebut terjadi ketika Ketua MK Anwar Usman ikut hadir dalam Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) pembahasannya, setelah sebelumnya dalam RPH pembahasan putusan No. 29-51-55 hanya dihadiri 8 Hakim Konstitusi tanpa Anwar Usman, dengan hasil 6 Hakim menolak.

Terkait ketidakhadiran Anwar Usman tersebut, Arif Hidayat juga menanyakan kepada wakil ketua, dan dijawab dalam dissenting opinion-nya alasan ketidakhadiran ketua adalah untuk menghindari adanya potensi konflik kepentingan (conflict of interest), namun terakhir alasan tersebut berubah ketika Anwar Usman mengatakan ketidakhadirannya di RPH sebelumnya dikarenakan sakit.

Tidak sampai di situ, putusan kontroversial tersebut akhirnya berdampak panjang kepada banyaknya laporan dugaan pelanggaran etik Hakim MK yang berujung kepada putusan yang memberikan sanksi teguran lisan kepada para hakim konstitusi secara kolektif, sanksi teguran tertulis kepada Arief Hidayat dan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua MK kepada Anwar Usman.

Buntut panjang lainnya adalah saat ini MK tengah dihadapkan dengan "ujian ulangan" terkait penentuan batas usia capres dan cawapres, dengan pengujian konstitusionalitas Pasal 169 huruf q pasca putusan No. 90/ 2023 dalam perkara No. 141/ 2023. Mengenai permohonan tersebut telah saya ulas dalam kolom berjudul Putusan Majelis Kehormatan dan "Ujian Ulangan" MK (detikcom, 8/11), dan berpeluang tidak NO (tidak diterima) karena nebis in idem.

Kemudian dalam persidangan nantinya, pemohon juga dapat menggunakan hak ingkarnya yang dijamin oleh UU Kekuasaan Kehakiman, untuk hanya diperiksa oleh hakim yang dianggap tidak terikat konflik kepentingan, dan untuk ini Majelis Kehormatan MK juga dalam putusannya No. 2/ 2023 membenarkan untuk tidak mengikutsertakan Anwar Usman dalam pemeriksaan.

Mekanisme ini setidaknya telah menjadi langkah alternatif untuk meninjau kembali putusan MK yang final dan binding, semoga nantinya putusan yang diberikan demi sebesar-besarnya kepentingan rakyat.

Evaluasi Kekuasaan MK

Seluruh rangkaian peristiwa akibat dari putusan No. 90/ 2023 tersebut layak dijadikan sebagai sarana evaluasi terhadap kekuasaan MK saat ini, guna mengantisipasi lahirnya preseden-preseden yang sama ke depannya. Reformasi lahir bertujuan untuk menjunjung tinggi daulat rakyat sebagaimana cita-cita Indonesia sebagai negara hukum demokratis, maka sudah sepatutnya segala bentuk kekuasaan absolut dihindari dengan disediakannya kontrol hukum terhadap tindakan negara, agar tidak merugikan hak-hak masyarakat.

Sebagaimana fungsi MK untuk mengawal dan menafsir konstitusi, yang dikaitkan dengan kewenangannya sebagai negative legislator atau positive legislator, saya sepakat dalam keadaan tertentu MK berhak untuk melahirkan norma baru, namun dengan catatan, hanya jika norma yang diuji dinyatakan inkonstitusional dan harus dibatalkan, sehingga harus dirumuskan norma pengganti agar tidak terjadi kekosongan hukum.

Namun dalam hal UU yang diuji tidak melanggar konstitusi atau jika norma yang diuji bersifat open legal policy, terlebih lagi jika tidak melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakpastian, maka kekuasaan MK wajib dibatasi dalam memutus, karena tidak ada urgensinya MK mengubah dan menambahkan norma baru.

Christo Sumurung Tua Sagala dosen Fakultas Hukum Universitas Jember