Ketua Tim Pemenangan (TPN) pasangan capres dan cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud Md, Arsjad Rasjid, angkat bicara mengenai kabar nama Mantan Kepala BIN AM Hendropriyono masuk ke dalam tim sebagai dewan penasihat. Apa kata dia?

"Nanti kami akan menjelaskan mengenai hal tersebut," kata Arsjad dalam konferensi pers di High End, Jakarta Pusat, Rabu (29/11/2023). Arsjad menjawab mengenai nama AM Hendropriyono masuk ke dalam daftar dewan penasihat TPN Ganjar-Mahfud.

Arsjad berjanji akan menjabarkan daftar lengkap susunan TPN Ganjar-Mahfud secara lengkap dalam waktu dekat. Dengan begitu, informasi yang disampaikan kepada publik jelas dan tepat.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Jadi jangan sampai salah ya. Nanti lebih baik aku jabarkan. Kadang-kadang informasi yang ada belum jelas kalau belum kita keluarkan secara konteks dan nanti juga kami keluarkan," jelasnya.

Sebelumnya, AM Hendropriyono telah membantah namanya masuk dalam jajaran Dewan Penasihat Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud Md, seperti dalam dokumen yang beredar. Hendropriyono menyatakan tidak tahu-menahu dan tidak merasa ada yang menghubungi dirinya soal TPN Ganjar.

Berdasarkan dokumen yang beredar, nama Hendropriyono masuk dalam jajaran Dewan Penasihat TPN Ganjar-Mahfud. Dewan Penasihat ini diketuai oleh Ketua DPP PDIP Puan Maharani.

"Saya tidak mau terlibat dalam kampanye Pilpres 2024. Saya tidak tahu-menahu dan tidak merasa ada yang menghubungi saya" kata Hendropriyono kepada wartawan, Selasa (28/11).


Ketua Tim Pemenangan (TPN) paslon capres dan cawapres nomor urut tiga Ganjar Pranowo-Mahfud Md, Arsjad Rasjid, mengungkap isi pertemuan pihaknya bersama Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan para ketum parpol koalisi pendukung. Arsjad mengatakan dalam pertemuan tersebut TPN mendengarkan masukan dari para ketum parpol hingga rencana kegiatan ke depan.

"Pertama, setiap kali (pertemuan) juga menjelaskan apa yang sudah dilakukan dan kira-kira apa masukan apa dari ketua umum, apa yang masih kurang," kata Arsjad saat ditemui di High End, Jakarta Pusat, Rabu (29/11/2023).

Selain itu, pihaknya juga mengonsolidasikan aksi yang dilakukan di waktu mendatang. "Intinya mengonsolidasikan dan action, action, action," jelasnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Sebelumnya, Megawati Soekarnoputri menghadiri rapat mingguan Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud di Gedung High End, Jakarta Pusat. Rapat turut dihadiri oleh para ketua umum partai politik pengusung capres dan cawapres nomor urut 2 itu.

Berdasarkan keterangan tertulis yang diterima, Megawati tiba sekitar pukul 15.00 WIB didampingi oleh Olly Dondokambey. Terlihat Ketua Umum Perindo Harry Tanoe menyambut kedatangannya.

Megawati melempar senyumnya kepada Harry Tanoe. Megawati pun dihantar oleh Hary Tanoe untuk menuju ruang rapat di lantai 5 Gedung High End.


Politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Ade Armando mengatakan kubu pasangan capres dan cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud Md tengah memainkan gaya garang dalam bertarung di Pilpres 2024. Hal itu, kata Ade, terlihat dari cara Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Arsjad Rasjid, saat menyinggung soal kezaliman secara masif di Indonesia saat ini.

"Sesudah pidato Ibu Mega bilang bahwa ada kezaliman, yang dia juga bikin pidato sejenis itu. Jadi ini seperti ada sebuah kesepakatan di kubu Ganjar atau kubu PDIP untuk menampilkan sebuah gaya yang garang," kata Ade Armando saat acara Adu Perspektif detikcom x Total Politik di Youtube detikcom Rabu (29/11/2023).

Ade menganalogikan kubu Ganjar-Mahfud sebagai tim sepak bola yang tengah dalam posisi menyerang. Dia menyebut biasanya tim akan melakukan serangan bila sudah ketinggalan skor di menit-menit terakhir pertandingan.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Dan ini biasa kalau kita pertandingan sepak bola ini kan dia sekarang bersepakat untuk melakukan ofensif. Kan itu biasanya kalau tim lagi ketinggalan, menitnya sudah tinggal menjelang-jelang 90. Taruhlah sudah (menit ke-red) 75 gitu kan, sudah tidak ada pilihan," ucap Ade.

Kemudian, lanjut dia, yang terjadi saat ini PDIP mengerahkan seluruh 'penyerang' atau 'striker' untuk terjun habis-habisan dalam pertarungan Pilpres 2024.

"Lu nyerang, lu bertahan, sama aja. Sementara lu ketinggalan. Jadi mendingan habis-habisan saja, turunin semua striker, atau semua pemain disuruh jadi striker. Termasuk Pak Ketua Kadin, jadi siapapun harus (jadi 'striker'-red)," tutur Ade.

Ade melihat gaya garang tim Ganjar-Mahfud terlihat dalam dua bulan terakhir ini. Bahkan, kata Ade, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri juga berbicara di hadapan publik menyinggung soal Orde Baru, baru-baru ini.

"Jadi saya melihat bahwa sekarang memang kubu PDIP sedang memilih untuk bertarung habis-habisan dalam dua bulan terakhir ini. Bayangkan Ibu Mega mengatakan kembali ke Orba," kata Ade.

"Kemudian para suporter PDIP berteriak, 'Lawan, lawan, lawan. Berani tidak, berani tidak'. Itu kita akan lihat di saat-saat berikutnya akan dia lakukan," imbuhnya.

Arsjad Rasjid, sebelumnya menyinggung soal kezaliman yang menurutnya saat ini terjadi secara masif di Indonesia. Dia mengajak relawan untuk melawan itu.

Arsjad Rasjid, dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Relawan Ganjar-Mahfud Se-Pulau Jawa, mulanya bicara terkait kondisi Indonesia yang menurutnya saat ini sedang tidak baik-baik saja.

"Ibu, Bapak serta saudara-saudara sekian, saat ini kita ada di masa yang tidak baik-baik saja. Betul?" ujar Arsjad saat memberikan sambutan dalam acara yang berlangsung di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Senin (27/11).

"Betul," teriak ribuan relawan.

Menurut Arsjad, Pilpres 2024 bukan sekadar melawan dua pasangan capres dan cawapres lain. Dia menyebut saat ini pihaknya melawan kezaliman yang masif.

"Di pilpres kali ini kita tidak hanya bertarung melawan paslon lain, kita juga sedang melawan kezaliman yang masif," ucap Arsjad.

"Lawan, lawan, lawan, lawan," teriak para relawan.


Gubernur Jambi Al Haris dilaporkan tim Ganjar-Mahfud Jambi karena diduga menggunakan fasilitas rumah dinas (rumdis) gubernur dalam pertemuan tim parpol TKD Prabowo-Gibran. Usai dilaporkan, dia pun mendatangi Bawaslu untuk memberi klarifikasi.

Al Haris dilaporkan oleh tim relawan Ganjar-Mahfud di Jambi karena diduga menggunakan fasilitas rumdis gubernur dalam pertemuan tim parpol TKD Prabowo-Gibran. Laporan itu dilakukan tim relawan pada Jumat (24/11/2023).

Dalam klarifikasi tersebut, Al Haris mengutarakan bahwa tuduhan yang dilayangkan kepada dirinya itu tidaklah benar. Dia mengaku hanya menyambut temannya yang juga Wakil Ketua MPR di rumdis.

"Jadi saya sudah klarifikasi ke Bawaslu karena tidak ada hal ataupun agenda politik yang dibahas di rumdis itu. Jadi waktu itu saya menerima teman sekaligus Wakil Ketua MPR juga Waka DPP PAN Pak Yandri Susanto di Jambi. Kala itu beliau hadir ke Jambi saya undang makan minum, di sana ada anggota DPR RI juga Pak Bakri selaku Ketua DPW PAN Jambi," katanya usai klarifikasi di Bawaslu, Rabu (29/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Al Haris mengatakan bahwa dirinya saat itu memang masih menggunakan pakaian dinas. Sebab, akan ada kunjungan kerja menyalurkan bantuan Dumisake ke Merangin-Kerinci dan Kota Sungai Penuh Jambi usai menemui Yandri Susanto.

Di saat bersamaan, Al Haris menyebut bahwa dalam pertemuan itu terdapat pula beberapa partai politik lainnya yang datang. Al Haris mengaku tidak mungkin menolak tamu yang sudah datang.

"Saat pertemuan itu, ada pula yang memberitahu saya kalau ada teman-teman partai politik yang mau bertemu. Sebagai gubernur tidak mungkin saya menolak dan siapapun boleh bertemu saya saat itu sehingga kami berkumpul bersama," ujarnya.

Namun kemudian, seseorang dari parpol yang bertemu memposting agenda itu di media sosial sehingga diduga dianggap sebagai bentuk pembahasan urusan politik di rumdis. Apalagi Al Haris sempat ditunjuk sebagai ketua tim pemenang Prabowo-Gibran di Jambi.

"Ya saya waktu itu merasa tidak dalam keadaan kampanye apalagi saya juga tidak memegang SK. Selaku gubernur, siapapun tamu berkunjung kita temui, dan kedua itu juga belum masuk masa kampanye, apalagi saya bukan ketua tim pemenang, sudah diganti oleh Ketua DPW PAN Pak Bakri," jelasnya.

Al Haris menegaskan sebagai gubernur, dirinya paham betul soal aturan PKPU di mana kepala daerah harus netral. Namun jika ada urusan partai, apalagi dia memiliki peran sebagai pembina partai di Jambi, maka dia harus ajukan cuti.

"Jelas saat ini selaku kepala daerah kita akan bersikap netral, ingat ini selaku kepala daerah ya. Kalau selaku partai maka saya juga kalau mau kampanye harus ajukan cuti kan," ujar Al Haris.

"Yang jelas di sini saya patuhi semua agar tidak ada pemilu yang kita ciderai, dan saya juga memberikan klarifikasi atas laporan yang ada agar tidak ada kesalahpahaman. Intinya selaku Gubernur Jambi saya tetap netral," imbuhnya menegaskan.

Gubernur Jambi Minta Maaf Atas Macet Horor 22 Jam di Jalinsum


Dua pria di Aceh ditangkap polisi karena kepergok membawa sabu seberat 10 kilogram menggunakan mobil. Keduanya awalnya terjaring razia namun polisi curiga dengan kondisi mobil.

Penangkapan pelaku bermula saat polisi lalu lintas dan Satresnarkoba Polres Aceh Tamiang menggelar razia Operasi Mantap Brata (OMB) Seulawah 2023-2024 di depan Polsek Kuala Simpang, Rabu (29/11/2023). Kendaraan yang melintas diberhentikan untuk mengecek kelengkapan surat serta barang bawaan.

Kapolres Aceh Tamiang AKBP Muhammad Yanis, mengatakan, di tengah razia polisi curiga dengan mobil Honda Jazz yang baru disetop. Bagasi mobil disebut dipaku dan pemilik menolak membukanya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Setelah dibuka paksa, anggota kita menemukan 10 bungkusan yang diduga berisi sabu," kata Yanis kepada wartawan.

Polisi akhirnya mengamankan kedua pelaku asal Bireuen tersebut. Menurut Yanis, pihaknya masih menyelidiki asal muasal narkoba hingga lokasi tujuan kedua pria itu.

Kedua pelaku juga masih menjalani pemeriksaan polisi. Sabu seberat 10 kilogram itu dibungkus dengan teh China dengan berat masing-masing 1 kilogram.

"Kami komit menjaga Kamtibmas di Aceh Tamiang dan mengantisipasi gangguan keamanan dengan sasaran senjata api, senjata tajam, dan narkoba, serta hal-hal yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban jelang Pemilu 2024," ujar Yanis.

Dirlantas Polda Aceh Kombes M Iqbal Alqudusy, mengatakan, akan memberikan penghargaan kepada anggota Satlantas yang telah menggagalkan penyelundupan sabu. Penghargaan disebut akan segera diberikan.

.

"Atas nama pimpinan saya mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada anggota Satlantas Polres Tamiang, secepatnya kami akan berikan reward terhadap yang bersangkutan," jelas Iqbal.

Pemasok Narkoba di Kasus Ammar Zoni Ditangkap


Co-Kapten Pemenangan Nasional pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut satu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN), Sudirman Said, bicara soal kesiapan Debat Pilpres 2024. Sudirman menuturkan visi dan gagasan yang ditawarkan Anies serta Muhaimin Iskandar (Cak Imin) sudah tertanam di kepala.

"Bagi pasangan AMIN, insyaallah ini (Debat Pilpres 2024-red) just another session. Sesi yang lain saja dulu, selama ini karena teman-teman juga tahu status ini, mengatakan tidak satu kali pun kesempatan berbicara di depan publik itu dilewatkan oleh Pak Anies dan Pak Muhaimin," kata Sudirman di Brawijaya, Jakarta Selatan, Rabu (29/11/2023).

Sudirman menuturkan karena visi dan gagasan sudah tertanam di kepala Anies dan Cak Imin, maka tak ada persiapan khusus untuk Debat Pilpres. Sudirman menyebut Debat Pilpres 2024 hanya dianggap sebagai sesi lain dari orasi yang kerap dilakukan Anies dan Cak Imin saat berkampanye.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Itu artinya apa? Artinya memang secara kemampuan baik pikiran maupun visi dan gagasan itu sudah terinstal ke dalam kepala mereka. Jadi ini tuh original datang dari mereka. Karena itu debat bagi Anies, Muhaimin itu satu, ya another session aja," tuturnya.

Sudirman menjelaskan gagasan AMIN sudah kerap ditawarkan pada tiap kesempatan paslon itu berbicara di depan publik. Bahkan Sudirman mengklaim, publik juga sudah paham gagasan yang ditawarkan AMIN.

"Tentu saja lebih serius sifatnya, karena itu formal,. Tapi kita tidak menyiapkan khusus, karena apa-apa yang ditawarkan sudah sering ditawarkan, dan itu sudah menjadi pengetahuan publik juga," lanjutnya.

Sudirman menuturkan dengan latar belakang Anies dan Cak Imin yang merupakan aktivis, maka debat bukan suatu hal yang dianggap besar.

"Kedua pasangan ini background-nya aktivis, bukan birokrat, bukan penguasa, bukan militer gitu. Terbiasa dengan diskusi publik sejak mahasiswa," jelasnya.

"Jadi Pak Muhaimin ini pernah jadi menteri pimpinan DPR, MPR, Ketua Partai 15 tahun, kerjanya itu berbicara di depan publik. Pak Anies juga begitu, jadi bagi Pak Anies dan Muhaimin, saya kira ini bukan hal yang besar," pungkas Sudirman.

Meski bukan hal yang besar, Sudirman menuturkan Tim Pemenangan AMIN tetap akan mempersiapkan materi debat dengan serius. Sudirman menambahkan persiapan pasangan AMIN hanya istirahat yang cukup.

"Tentu kita serius mempersiapkan, tapi rasanya bukan hal yang apa... ya seperti memerlukan persiapan khusus. Ya barangkali istirahat yang cukup supaya pada waktu debat tuh segar, nggak capek," imbuhnya.

Simak selengkapnya di halaman berikutnya soal jadwal Debat Capres-cawapres 2024.

Halaman 1 2 Selanjutnya


Mencuat data pemilih di KPU bocor dan viral di media sosial. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), Bareskrim Polri hingga KPU menyelidiki dugaan itu.

Kebocoran data ini awalnya diposting oleh salah satu akun di media sosial X yang membeberkan threat actor bernama Jimbo menjual data-data dari KPU. Data-data tersebut dijual dengan 2 BTC (bitcoin). Untuk harga 1 BTC setara dengan Rp 571.559.477.

Data itu memuat terkait informasi dari 252 juta orang yang meliputi NIK, NKK, nomor KTP, TPS, e-KTP, jenis kelamin, dan tanggal lahir. Data-data itu juga termasuk dari konsulat jenderal Republik Indonesia, kedutaan besar Republik Indonesia, dan konsulat Republik Indonesia.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Mengetahui adanya informasi itu, berbagai institusi akhirnya turun tangan. Hingga kini belum dapat dipastikan kebenaran dari kebocoran data tersebut.

Bareskrim Selidiki

Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri menemukan dugaan kebocoran data pemilih di Komisi Pemilihan Umum (KPU). Bareskrim tengah menyelidiki dugaan kebocoran data tersebut.

Direktur Tindak Pidana Siber (Dirtipidsiber) Bareskrim Polri Brigjen Adi Vivid Agustiadi Bachtiar menuturkan dugaan kebocoran data itu diketahui pihaknya dari hasil patroli siber.

"Dugaan kebocoran data KPU kami temukan dari hasil patroli siber yang dilakukan oleh anggota kami," ujar Adi Vivid saat dimintai konfirmasi, Rabu (29/11).

Dia mengatakan saat ini Tim Computer Security Incident Response Team (CSIRT) tengah menyelidiki soal dugaan kebocoran itu. Selain itu, pihaknya tengah berkoordinasi dengan KPU.

"Saat ini Tim CSIRT sedang kordinasi Langsung dengan KPU untuk berkoordinasi sekaligus melakukan penyelidikan," kata Vivid.

Baca selengkapnya di halaman selanjutnya..

Halaman 1 2 3 Selanjutnya


Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghadiri Pertemuan Tahunan Bank Indonesia. Di depan bankir, Jokowi meminta tak perlu khawatir menghadapi pemilu. Menurutnya situasi 'hangat' atau 'panas' adalah hal yang biasa dalam pemilu.


Tim hukum PDIP mengaku bakal mencabut laporannya terhadap Rocky Gerung di Bareskrim Polri. Laporan ini terkait Rocky yang diduga menyebarkan berita bohong (hoax) yang menyebabkan kenonaran di masyarakat.

"Suratnya sudah saya teken, tinggal menyerahkan ke penyidik. Ya semuanya akan dikait-kaitkan, ini kan lagi tahun politik. 'Oh dicabut', 'Oh karena sudah pecah kongsi', nah itu haknya orang mau bicaralah," kata Tim Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat (BBHAR) DPP PDIP Johannes Lumban Tobing, saat dihubungi, Rabu (29/11/2023).

Dia mengaku pihaknya kini merasa sepakat dengan pernyataan Rocky. "Kurang lebih saya setujulah yang disampaikan Rocky Gerung, itu poinnya," kata Johannes.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Johannes menilai, Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat ini telah berubah. Menurutnya, Jokowi kini lebih mementingkan kepentingan pribadinya ketimbang rakyat.

"Saya lihat Pak Presiden Joko Widodo ini saya lihat sudah berubah. Berubah karena lama-lama saya lihat tidak seperti yang saya kenal. Jokowi yang dulu, yang betul-betul kita perjuangkan mulai dari DKI, yang kita bawa dari DKI sampai dua periode jadi presiden," ungkap dia.

Johannes berpendapat Presiden Jokowi dulu benar-benar bekerja untuk rakyat. Namun, imbuh dia, saat ini Jokowi sudah 'keluar jalur'.

"Dulu dia betul-betul bekerja untuk rakyat, betul-betul memikirkan kesejahteraan rakyat. Bekerja siang dan malam. Tapi kok belakangan ini udah makin ngelantur nih. Sudah tidak pada jalurnya," lanjutnya.

Kader PDIP itu juga menyinggung soal putusan MK perkara 90. Dia menyindir soal lolosnya Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres, yang akhirnya berdampingan dengan capres Prabowo Subianto.

"Nah umurnya (Gibran) baru 36 tahun, persyaratan harus 40 tahun. Dengan segala alasan-alasan yang tidak masuk akal itu diloloskan. Nah kenapa dia bisa lolos, ya karena dia anak presiden," tegas Johannes.

Simak selengkapnya di halaman berikutnya.

Halaman 1 2 Selanjutnya


Capres nomor urut 1, Anies Baswedan, menyebut kebebasan berpendapat harus dijaga. Anies menjelaskan salah satu alasan dirinya mau menghadiri acara diskusi karena ingin berdialog langsung dengan masyarakat.

"Saya melihat kebebasan berpendapat, kebebasan berdialog itu harus dijaga, harus dijaga. Kenapa saya mau dateng acara gini? Karena saya ingin berdialog, karena saya ingin berdiskusi dan jangan sampai ada rasa takut untuk mengungkapkan pendapat di negeri ini. Ini negeri merdeka yang tidak boleh ada rasa takut," kata Anies dalam acara diskusi bertajuk 'Desak Anies episode 3' di Kafe 150, Bandung, Jawa Barat, Rabu (29/11/2023).

Anies mengatakan masih banyak aturan yang membuat masyarakat takut menyampaikan pendapatnya. Menurutnya, selama ada masyarakat sebut Indonesia menggunakan istilah konoha dan wakanda, berati masih ada masalah dengan kebebasan berpendapat di Tanah Air.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Saya malah berpandangan ada banyak aturan-aturan hari ini yang membuat orang takut untuk mengatakan apa yang sesungguhnya. Selama menyebut Indonesia masih gunakan istilah konoha, masih gunakan wakanda, maka kita masih masalah itu dan menurut saya itu harus hilang, dan kita harus kembalikan aturan-aturan yang membuat orang punya rasa takut harus hilang," ujarnya.

Dia mengatakan jika masyarakat tak berani menyampaikan pendapat dengan jujur, maka Indonesia masih bermasalah. Menurutnya, ketakutan menyampaikan pendapat harus dihilangkan.

"Sederhana aja temen-temen, dengan adanya rasa merdeka maka kita akan punya kecerdasan dalam berdialog," ucap Anies.

"Menurut saya masalah kalau kita tidak berani bicara apa adanya," imbunya.


Sekretaris Jenderal (Sekjen) PSI Raja Juli Antoni menanggapi kritik PKS soal ada pihak lain yang mengedepankan gimik politik 'santuy' dan 'gemoy' sehingga membuat tak sehat. Raja Juli Antoni menuding PKS mempunyai pemikiran liar yang cenderung memfitnah generasi Z dan generani milenial.

"Terserah ya monggo teman-teman PKS mempunyai pemikiran liar cenderung memfitnah dan sekaligus bisa jadi melecehkan teman-teman Gen-Z dan generasi milenial," kata Rajadi Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (29/11/2023).

Raja mengatakan implikasi dari pernyataan PKS itu seolah menganggap generasi milenial dan gen Z mempunyai pemikiran dangkal. Padahal menurut Raja, generasi milenial dan gen Z adalah orang-orang yang kritis terhadap isu lingkungan hidup serta peduli dengan pencegahan korupsi.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Implikasi dari pernyataan PKS itu kan seolah-olah ya mereka ini (milenial dan gen z) dangkal, tidak punya pemikiran. Padahal ya generasi milenial generasi Z itu adalah orang-orang yang kritis (terhadap) isu lingkungan hidup (serta) peduli dengan korupsi. Coba lihat survei-survei yang terbaru itu," ujar Raja.

Raja juga mengatakan slogan 'santuy dan santun' PSI merupakan seni dalam berkomunikasi. Dia menyebut politik 'santun dan santuy' merupakan proses untuk rekonsiliasi kebangsaan.

"Oh tentu kan kami selalu katakan kenapa kita harus santun dan santuy. Ini terkait proses rekonsiliasi kebangsaan. Kita menjaga kebhinekaan (dan) proses nation bulding kita. Itu gagasan semua gitu poh," imbuhnya.

Raja meminta PKS untuk tak hanya sekadar mengkritisi. Akan tetapi, kata Raja, PKS juga harus mempunyai cara komunikasi yang baik.

"Jadi ya mohon PKS bikin cara komunikasi yang juga baik (dan) renyah, sehingga tidak hanya mengkritisi tapi juga punya sesuatu yang ditawarkan baik itu substansi maupun pola komunikasinya gitu," kata Raja.

PKS Singgung 'Gemoy' dan 'Santuy'

Sebelumnya diberitakan, Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Mohamad Sohibul Iman menyinggung persaingan politik saat ini. Dirinya mengatakan bahwa persaingan politik sekarang lebih mengedepankan gimik semata.

"Apalagi hari-hari ini bapak ibu sekalian, saya sangat prihatin, untuk memenangkan demokrasi persaingan demokrasi ini sekarang lebih banyak gimiknya sekarang ada istilah 'gemoy', 'santuy'," ucapnya di acara Kick Off Kampanye Nasional PKS di Hotel Bumi Wiyata, Depok, Jawa Barat, Minggu (26/11).

Dia menyoroti bahwa seolah-olah yang dapat memimpin Indonesia adalah mereka yang 'gemoy'. Dirinya juga menyebut gimik politik itu sesuatu yang tidak sehat.

"Seakan-akan yang bisa memimpin negeri ini adalah mereka yang gemoy, gemoy atau gemoy saya nggak tahu juga itu, Bib apa Bib? Gemoy apa gemoy? Gemoy atau santuy ini tentu sesuatu yang tidak sehat," ujarnya.


Tahun depan sudah memasuki musim pemilu. Presiden Joko Widodo meminta agar tak perlu khawatir dengan pesta demokrasi terbesar yang akan digelar tahun 2024.

Hal ini disampaikan Jokowi di depan bankir yang menghadiri Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI).

"Tahun depan kita pemilu, pesta demokrasi terbesar dan tidak perlu dikhawatirkan," kata dia dalam dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) di Grha Bhasvara Icchana, Kompleks Kantor Pusat Bank Indonesia (BI), Jakarta Pusat, Rabu (29/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dia menyebut, Indonesia juga sudah menjadi negara yang berpengalaman karena telah menggelar lima kali pemilu. "Jadi, (jika ada) perbedaan, agak anget, agak panas itu ya biasa. Perbedaan pilihan itu juga wajar," jelas dia.

Menurut Jokowi bangsa Indonesia cinta damai, suka bersatu dan senang harmonis. Dia juga mengajak agar masyarakat Indonesia untuk bersatu demi Indonesia Maju.


TKN Fanta pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming menanggapi anggapan sebutan 'gemoy' hanya gimik. TKN Prabowo-Gibran mengatakan diksi 'gemoy' berasal dari komentar netizen di media sosial terkait Prabowo.

"Perlu dicatat gemoy ini bukan lahir dari kami, tapi dari netizen TikTok yang bilang, 'Ih Pak Prabowo gemoy'. Dan ini sangat viral. Apa yang kami gaungkan adalah pendapat akar rumput, bukan fabricated, organik," kata Wakil Komandan TKN Fanta HQ Prabowo-Gibran, Dedek Prayudi, di kantor TKN Fanta, Jakarta Pusat, Rabu (29/11/2023).

Dedek mengatakan sebutan gemoy saat ini memang melekat ke Prabowo. Menurutnya, sikap gemoy itu juga sebagai upaya menghadirkan proses politik yang menyenangkan.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Ini salah satu dari penyesuaian gaya berpolitik ke anak muda yang capek lihat A, B berantem. Mereka berpikir, 'Ini tidak ada yang buat kita kok', kata anak muda, 'Ini buat kalian saja'. Kami ingin mengubah paradigma itu dengan politik riang gembira dengan gemoy ini," jelas Dedek.

Dia lalu mengungkit soal momen selepet sarung antara pasangan capres-cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar. Dia juga menyinggung soal kebiasaan joging yang dilakukan capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo.

"Kalau dibilang gimik, kami pikir semua calon punya cara untuk membuat orang menoleh ya. Kami tidak bilang selepet-selepet sarung itu gimik, joging-joging itu gimik. Setiap orang punya cara membuat publik menoleh dengan cara masing-masing. Kalau cara kami berhasil, alhamdulillah," terang Dedek.

Dedek membantah Prabowo hanya akan mengandalkan narasi gemoy dalam kampanye di Pemilu 2024. Dia mengatakan Prabowo-Gibran siap bertarung gagasan.

"Jadi politik gemoy ini tidak menegasikan politik yang substansial. Artinya kadang-kadang yang seolah kami di-frame tidak ada substansinya, cuman gemoy-gemoy, nggak juga kok," ucap Dedek.

Dia menambahkan jenis kampanye gemoy ini nantinya akan terus dipakai Prabowo dalam menjaring suara pemilih muda. "Kalau mau bicara substansi, ayo, sudah termaktubkan dalam dokumen Asta Cita. Mau dibongkar, dikritisi monggo. Tapi cara komunikasi yang melekat kepada masyarakat dalam hal ini spesifik milenial dan Gen Z, ya kami lanjutkan," pungkas Dedek.


Tim Pemenangan Nasional (TPN) pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD membuka penggalangan dana massal untuk kampanye Pilpres 2024. Penggalangan dana itu digelar melalui platform digitalgotongroyongrakyat.id.

"Kami mengajak seluruh masyarakat untuk ikut mengawal pemilu yang luber (langsung, umum, bebas, rahasia-red) dan jurdil (jujur, dan adil). Menciptakan kampanye pilpres yang lebih etis, transparan, dan mengusung semangat partisipasi inklusif," kata Ketua TPN Ganjar-Mahfud, Arsjad Rasjid dalam konferensi pers di Jakarta, pada Rabu (29/11/2023).

"Lewat galang dana ini, rakyat ikut bergotong-royong dalam memenangkan Mas Ganjar dan Prof Mahfud dalam Pilpres 2024," sambung Arsjad.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Arsjad menilai dalam mewujudkan pemilu yang luber jurdil, serta mengawal pesta demokrasi, masyarakat perlu terlibat aktif sebagai aktor, bukan hanya objek. Salah satu upaya yang dapat dilakukan, ucap dia, adalah melalui penggalangan dana massal untuk pemenangan pasangan Ganjar-Mahfud.

Arsjad menegaskan penggalangan dana massal ini berangkat dari slogan Mas Ganjar, yaitu 'Tuanku ya Rakyat, Jabatan Hanya Mandat'.

"Kami berkomitmen menjadikan kemenangan Ganjar-Mahfud sebagai Kemenangan Rakyat. Untuk itu, penggalangan dana massal menjadi sarana bagi masyarakat untuk bergotong royong secara nyata dalam memenangkan Ganjar-Mahfud mulai dari Rp 10.000 saja," jelasnya.

Donasi dari rakyat itu nantinya digunakan untuk mendukung proses demokrasi yang bersih, yang melibatkan masyarakat luas. "Itulah sebabnya, kami menamai gerakan ini sebagai Gotong Royong Rakyat," ungkap Arsjad.

Dana dari rakyat yang terkumpul akan digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan kampanye, survei, dan kebutuhan lainnya. "Saat ini, kami juga tengah berinovasi dengan kampanye-kampanye kreatif, mengusung politik yang suka ria," katanya.

Simak selengkapnya di halaman berikutnya.

Halaman 1 2 3 Selanjutnya


Ketua Dewan Pakar Tim Nasional Pemenangan (Timnas) capres dan cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (AMIN), Hamdan Zoelva mengatakan ada 8 usulan rumusan perubahan yang nantinya akan dikampanyekan. Salah satunya terkait anggaran Ibu Kota Negara (IKN) dialihkan ke 14 kota.

"Refungsi IKN, ini ada isu IKN juga di mana yang disampaikan oleh para anggota dewan pakar, IKN ini refungsi menjadi kawasan green ekonomi dan juga mewujudkan reurbanisasi 14 kota yang ada serta menjadikan Indonesia sebagai pusat halal dunia, dana yang tadinya dikelola untuk IKN," kata Hamdan di The Bimasena, Jakarta Selatan, Rabu (29/11/2023)

"Jadi bagaimana dana itu mungkin dalam jumlah sama bisa mereurbanisasi 14 kota yang ada sehingga membentuk satu sentra ekonomi baru, tidak hanya satu tapi di berbagai kota, dan ini 14 kotanya sudah ada, sudah kita siap sampaikan kepada publik," imbuhnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Hamdan mengatakan anggaran IKN akan dialihkan untuk pengembangan 14 kota di luar Pulau Jawa. Dia menyebut hal itu dilakukan untuk memajukan pusat pertumbuhan dan industri.

"Jadi tidak seperti konsep ikn ya tetapi konsep membangun pusat pertumbuhan dan industri di luar Jawa yang baru jadi artinya ini strategi untuk memajukan dan menghilangkan gap ya antara Indonesia barat dan Indonesia timur, jadi ini konsep dasarnya," ujarnya.

Hamdan mengatakan dewan pakar juga mengusulkan untuk mewujudkan 15 juta pekerjaan baru. Dewan Pakar AMIN juga turut mengusulkan pentingnya Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa bunga untuk dibawa dalam kampanye AMIN.

"Dewan pakar bersepakat untuk mewujudkan 15 juta pekerjaan baru, keluarga lokal punya pekerjaan baru, karena saat ini dewan pakar menekankan banyak pekerjaan-pekerjaan yang diambil alih kepada keluarga non-reside atau keluarga yang bukan asli daerah itu," ucapnya.

"Dewan pakar sedang membicarakan pentingnya Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa bunga agar UMKM ini bahagia dan keluarga sejahtera, karena yang ada ini tetap ada bunganya meskipun rendah," sambungnya.

Dewan pakar meminta AMIN juga mengusulkan soal bantuan pangan yang diperbesar menjadi dua kali lipat. Ada juga program satu rumah, satu sarjana, satu pengusaha yang juga diusulkan.

"Bantuan pangan yang bisa diperbesar dua kali lipat dari yang ada sekarang. Ini dimaksudkan untuk menjamin keluarga-keluarga Indonesia itu berlimpah pangannya sehingga anak-anak Indonesia sehat," ujarnya.

"Program satu rumah, satu sarjana, dan satu pengusaha ini perlu diwujudkan untuk menjamin adanya keluarga Indonesia yang jauh dari kemiskinan," lanjutnya.

Tak hanya itu, Hamdan mengatakan ada juga usulan program lingkungan. Di mana, katanya, masyarakat yang melestarikan lingkungan akan diberikan insentif.

"Adanya program lingkungan, di mana masyarakat mendapatkan suatu insentif langsung per keluarga mereka bila melestarikan lingkungannya atau menghijaukan lingkungannya," tuturnya.

Terakhir, Hamdan dan timnya mengusulkan reindustrialisasi untuk mewujudkan industri yang kuat. Dewan pakar juga membahas mengenai pentingnya badan pembiayaan baru untuk modal bagi masyarakat rentan.

"Reindustrialisasi, kita menyadari tidak ada satu negara maju yang kuat tanpa industri yang kuat, dan saat ini industri kita terus mengalami penurunan dimana kontribusi industri hanya 16 persen per GDP, kita ingin meningkatkan ke level 30-35 persen," ucapnya.

"Tim dewan pakar membicarakan pentingnya membentuk badan pembiayaan baru untuk fokus pada pangan, perumahan, dan modal kerja untuk masyarakat rentan dan anak-anak muda," lanjutnya.


Pimpinan Pusat Himpunan Mahasiswa Persatuan Islam (PP Hima Persis) mengatakan pihaknya mengamati situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di tahun politik. Dia menilai profesionalitas Polri makin meningkat hingga mampu menjaga kamtibmas saat ini.

"Saya melihat profesionalitas Polri dalam bertugas semakin meningkat," ucap Ketum Hima Persis, Ilham Nurhidayatullah, dalam keterangan tertulis, pada Rabu (29/11/2023).

Di tahun politik, kata Ilham, stabilitas kamtibmas menjadi sorotan publik. Ilham menyampaikan berbagai pihak, termasuk PP Hima Persis, berharap tahun politik tak mempengaruhi kondisi keamanan dan ketertiban nasional karena akan dapat berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan iklim sosial nasional.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Upgrading kinerja dan upaya lainnya dalam meningkatkan pelayanan publik, serta komitmen untuk menjaga netralitas Polri pada pemilu kali ini memperkuat optimisme itu," ucap Ilham.

Dia menyatakan harapan dan optimismenya karena melihat aparat kepolisian mampu bekerja dengan profesional sejauh ini. Ilham menilai profesionalitas Polri terbukti dari berbagai upaya Korps Bhayangkara memperbaiki kinerjanya juga pelayanannya di masyarakat.

Terakhir, Ilham kemudian berpendapat Polri bergerak sesuai aturan serta visi-misi Presisi yang digagas Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.


Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo membeberkan prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2024 dan 2025. Menurutnya ekonomi Indonesia menunjukkan ketahanan dan kebangkitan.

Ia menyebut ekonomi akan tumbuh di kisaran 4,7-5% pada tahun 2024. Sementara di 2025 pertumbuhannya naik jadi 4-8,5,6%.

"Dengan sinergi insyaallah Indonesia tahun 2024 dan 2025 akan menunjukkan ketahanan dan kebangkitan. Pertumbuhan akan cukup tinggi mencapai 4,7-5,5% pada 2024. Dan meningkat ke 4,8-5,6% pada tahun 2025. Salah satu yang tinggi di dunia," katanya dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) di Grha Bhasvara Icchana, Kompleks Kantor Pusat Bank Indonesia (BI), Jakarta Pusat, Rabu (29/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ia menambahkan konsumsi dan investasi akan meningkat yang didukung oleh kenaikan gaji ASN. Lalu diselenggarakannya pemilihan umum hingga pembangunan infrastruktur di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur.

"Konsumsi dan investasi akan meningkat didukung kenaikan gaji ASN, Pemilu, infrastruktur di IKN. Selain ekspor dari hilirisasi," tambahnya.

Sementara itu inflasi akan terkendali di kisaran 2,5% plus minus 1% pada 2024 dan 2025.

"Inflasi tetap terkendali 2,5% plus minus 1% pada 2024 dan 2025," pungkasnya.


Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani berbicara tentang dedikasi Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, dalam membesarkan partai berlambang burung garuda tersebut. Dia menyebut Prabowo telah menghadapi masa-masa yang belum tentu dilewati orang lain.

Tantangan dari masa ke masa itu disebut Muzani sebagai sebuah proses yang dialami Prabowo hingga seorang pemimpin partai dan juga Menteri Pertahanan (Menhan). Dia mengatakan Prabowo bukan merupakan sosok pemimpin yang instan.

"Cita-cita kita dalam berpolitik adalah menjadikan Pak Prabowo (sebagai-red) presiden. Kita adalah alat politik untuk mewujudkan Pak Prabowo memimpin eksekutif. Itu sebabnya wajib bagi calon legislatif dan pengurus Gerindra dalam setiap kampanyenya, atributnya, alat peraga kampanyenya mencantumkan Prabowo-Gibran," kata Muzani saat hadir dalam rapat konsolidasi bersama kader Gerindra dapil Jawa Barat I (Kota Bandung, Kota Cimahi) dan II (Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat), Rabu (29/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Jadi, mengkampanyekan Pak Prabowo di dapil-dapil itu berarti kan mengkampanyekan Gerindra, dan kita semua. Prabowo lah yang harus disosialisasikan yang paling utama. Itu yang mendasari kita yakin bisa menang satu putaran," tambahnya.

Muzani menilai setiap kader harus siap sedia mewujudkan cita-cita Partai Gerindra yaitu membawa Prabowo pada kemenangan di Pilpres 2024, mengingat dedikasi sang ketua umum.

Muzani menyebut para kader Gerindra bisa terpilih menjadi anggota legislatif baik di tingkat I-II, dan DPR RI adalah berkat kebesaran nama Partai Gerindra yang dilahirkan Prabowo Subianto pada 2008 lalu. Menurutnya, Prabowo mendedikasikan tenaga hingga pikiran untuk kaderisasi partai, dan kerja keras Prabowo nampak dengan meningkat drastisnya peroleh kursi Gerindra di Pemilu 2014, dari 26 menjadi 73 kursi di DPR RI.

"Jadi kesungguhan beliau untuk mengabdi kepada bangsa dan negara itu sungguh luar biasa. Dengan tenaga, pikiran, dan uang, Partai Gerindra dikelola dengan sungguh-sungguh. Pak Prabowo memahami bahwa kendaraan beliau satu-satunya untuk bisa mewujudkan mimpi kita semua yakni menjadi presiden hanya melalui Partai Gerindra. Dan saat ini Partai Gerindra menjadi partai terbesar kedua di Indonesia dan insyaallah 2024 kita bisa jadi pemenang," ujar Muzani disambut tepuk tangan kader.

Simak selengkapnya di halaman berikutnya.

Halaman 1 2 Selanjutnya


Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah tahun anggaran 2024 disetujui sebesar Rp 28,5 triliun. APBD Jateng 2024 itu disetujui Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jawa Tengah bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Jawa Tengah.

Kesepakatan itu kemudian ditetapkan dalam keputusan DPRD Provinsi Jawa Tengah Nomor 42 Tahun 2023. Hal itu dituliskan dalam siaran pers Pemprov Jawa Tengah yang diterima detikJateng pada Rabu (29/11).

"Dengan disetujuinya rancangan keputusan tersebut, maka sekaligus ditetapkan menjadi keputusan DPRD Provinsi Jawa Tengah Nomor 42 Tahun 2023," kata Ketua DPRD Jateng Sumanto dalam rapat paripurna, dikutip dari siaran pers, Rabu (29/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Disebutkan, Banggar DPRD Jawa Tengah memberikan beberapa rekomendasi, antara lain dalam implementasi kegiatan dan program perangkat daerah agar difokuskan pada persoalan utama seperti penanganan kemiskinan, stunting, dan penegakan keadilan sektor pendidikan yaitu penganggaran BOSDA Jateng serta insentif guru keagamaan dan madrasah.

Kemudian ada juga rekomendasi agar implementasi penganggaran difokuskan pada pelayanan dasar dengan standar layanan minimum sesuai dengan perundang-undangan. Serta ketersediaan alokasi anggaran untuk penyelenggaraan pemilu guna menjaga stabilitas dan keamanan masyarakat selama tahun politik.

"Atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, kami ucapkan terima kasih kepada para pimpinan dan anggota DPRD dan seluruh fraksi atas proses pembahasan intens sehingga RAPBD tahun 2024 bisa disepakati hari ini," kata Pj Gubernur Jateng, Nana Sudjana.

Setelah ada kesepakatan, APBD Jateng 2024 selanjutnya itu diserahkan ke Menteri Dalam Negeri untuk dilakukan evaluasi. Evaluasi itu biasanya membutuhkan waktu sekitar 15 hari.

"Selanjutnya sesuai tahapan dan mekanisme rancangan peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ini akan kami sampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi," ujar Nana Sudjana.

Mahfud Sebut Aspek Pidana Al-Zaytun Segera Diselesaikan-Kurikulum Dievaluasi


Tanggal debat capres-cawapres telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI. Debat tersebut akan digelar oleh KPU sebanyak 5 kali.

"Iya, benar," kata Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari kepada wartawan dilansir dari detikNews, Rabu (29/11/2023).

Sesuai dengan rencana, debat capres-cawapres ini akan digelar 2 kali pada Desember 2023, 2 kali pada Januari 2024, dan 1 kali pada Februari 2024.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Berikut jadwal debat capres-cawapres yang segera digelar oleh KPU RI.

1. Selasa, 12 Desember 2023

2. Jumat, 22 Desember 2023

3. Minggu, 7 Januari 2024

4. Minggu, 14 Januari 2024

5. Minggu, 4 Februari 2024

Rencananya, KPU akan menggelar 5 kali debat tersebut di Jakarta. KPU menilai ada sejumlah pertimbangan mengapa debat tidak digelar di luar Jakarta. Salah satunya terkait mobilisasi.

"Ada kemungkinan rencananya di Jakarta semua," ujar Hasyim Asy'ari di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (29/11).

Dari lima debat capres-cawapres itu, salah satunya nanti akan digelar di kantor KPU. Namun belum diketahui pasti debat keberapa yang akan digelar di kantor KPU.

"Ada satu (debat) nanti, entah pembukaan atau penutupan di kantor KPU," lanjutnya.

Intip Persiapan Panggung Debat Capres Pemilu 2024


Puluhan mahasiswa dari berbagai kampus menggelar aksi di depan Monumen Serangan Umum 1 Maret, Kota Jogja, Rabu sore. Mereka mempertanyakan soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang dianggap memuluskan Gibran Rakabuming Raka menjadi Cawapres.

Pantauan detikJogja di lokasi, mahasiswa mulai berkumpul sekitar pukul 16.40 WIB. Mereka nampak mengenakan pakaian serba hitam dan memegang jagung sebagai simbol demokrasi Indonesia yang masih seumur jagung.

"Kira-kira ada 20-an (kampus yang terlibat), Jateng-DIY dan mungkin ada teman-teman dari luar yang gabung," jelas Ketua BEM UII Jogja, Muhammad Reyhan kepada wartawan, Rabu (29/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Para mahasiswa juga membentangkan spanduk bertuliskan 'Mimbar Rakyat' dan mulai berorasi secara bergantian. Mereka menyuarakan tentang matinya demokrasi di Indonesia.

Terlebih dengan keputusan kontroversial MK yang menurut mereka sudah jelas bertujuan untuk memuluskan Gibran menjadi Cawapres. Para mahasiswa juga menyinggung soal Gibran yang dielu-elukan sebagai representasi dari generasi muda.

"Kalau bicara putusan MK menguntungkan Pemuda justru kita pertanyakan pemudanya yang mana? Karena hari ini yang di bawah 40 tahun dan bisa mencalonkan jadi cawapres siapa lagi?" terang Reyhan.

Mengenai simbol jagung yang dibawa mahasiswa dalam kasi, Ketua BEM UGM Gielbran Muhammad Noor menjelaskan arti simbol tersebut. "Demokrasi di negeri ini sudah akan mati, dan baru seumur jagung sudah hendak mati," jelas Gielbran.

Ia pun menegaskan, pihaknya menolak jika Gibran menjadi representasi generasi muda. Pasalnya, menurutnya, dari putusan MKMK, jelas bahwa hakim-hakim yang memutus dalam putusan MK terbukti bersalah.

"Kita nggak mau seorang anak, yang bahkan anak Presiden itu diklaim sebagai perwakilan seluruh anak muda. Kita nggak terima sebagai anak muda merasa jijik," terangnya.

"Jelas, semua hakim terbukti bersalah di MKMK, itu menjadi bukti kongkret, kita nggak bisa membantah," imbuh Gielbran.

Para peserta aksi yang berasal dari berbagai kampus di Jateng-DIY menggelar aksi di depan Monumen Serangan Umum 1 Maret Jogja, mengritik Gibran yang diloloskan melalui putusan kontroversial Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu (29/11/2023). Foto: Adji G Rinepta/detikJogja

Peserta Aksi Takut Generasi Muda Hanya Jadi Sekadar Ladang Suara

Gielbran pun merasa, klaim mewakili generasi muda dari Gibran atau caleg-caleg lain, yang kemudian juga berlagak seperti anak muda, merupakan gimik untuk mencari suara sementara.

"Kami takut klaim bahwa 'kami mewakili anak muda' hanya sebagai klaim, dan tidak menjadikan anak muda sebagai subjek tapi objek. Tujuannya jelas itu hanya untuk mencari suara," ujarnya.

Ketua BEM UI, Melki Sedek Huang yang turut dalam aksk ini menyampaikan hal serupa. Menurutnya Putusan MK kemarin tidak memberikan keuntungan apapun bagi generasi muda.

"Kita bedah secara akademik, putusan itu tidak mengubah apapun soal batasan umur, cuma ditambah frasa minimal 40 tahun atau pernah menjadi Kepala daerah, justru itu tidak memiliki keberpihakan apapun jika (klasifikasi) muda adalah usia," jelas Melki.

"Kalau memang mereka menilai muda itu dari usia harusnya ada dong angka yang diturunkan kalai memang berpihak pada generasi muda," tegasnya.

Momen Gibran Main Bulu Tangkis Bareng Taufik Hidayat


Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan diminta menyiapkan penyesuaian gaji menteri. Ada kemungkinan gaji menteri dinaikkan.

Sri Mulyani bilang dia diminta untuk menyiapkan skema kenaikan gaji para pembantu presiden. Namun, saat ini hal itu baru mau disusun.

"Saya belum siapkan (untuk saat ini). Tapi tadi kita kan membahas mengenai keseluruhan rasionalisasi dari penggajian," kata Sri Mulyani di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (29/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Tapi saya tadi diminta untuk menyiapkan saja dulu," ujarnya.

Lalu, apakah kenaikan gaji menteri bisa terjadi di 2024? Sri Mulyani enggan berandai-andai. Apalagi anggaran tahun 2024 sudah dibuatkan rincian Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

Ada kemungkinan kajian yang dia lakukan untuk kenaikan gaji menteri bisa jadi rekomendasi bagi pemerintah baru setelah Pemilu di 2024.

"Ini kan 2024 kan sudah jalan APBN-nya. Jadi nanti mungkin untuk rekomendasi untuk pemerintahan baru barangkali bisa," beber Sri Mulyani.

"Nggak. Nggak tahu (gaji menteri naik atau tidak di 2024), sebut Sri Mulyani ketika dikonfirmasi ulang.


Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep menampung curhat soal pungli saat bertemu komunitas pengemudi nusantara di Menteng, Jakarta Pusat. Menurut Kaesang, para sopir itu menyampaikan soal adanya pungli secara formal dan nonformal.

"Saya menerima urgensi dari teman-teman pengemudi khususnya angkutan barang. Jadi ada dua masalah yang disampaikan. Salah satunya adalah pungli, yang kedua adalah status mereka ini sebenernya belum diakui sebagai pekerjaan," ujar Kaesang kepada wartawan, Rabu (29/11/2023), dikutip dari detikNews.

Kaesang mengatakan, para pengemudi itu curhat soal adanya pungli secara formal dan nonformal.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Ada pungli yang formal dan nonformal, yang formal tau lah apa. Yang nonformal itu ketika kita jalan di jalur provinsi yang ada di katakanlah Lampung, pungli oleh wilayah sekitar kek gitu," ujar Kaesang.

Kaesang mengatakan pihaknya berupaya menjembatani agar tidak terjadi lagi pungli kepada para pengemudi lintas provinsi. Putra bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi) ini juga menyampaikan soal BPJS yang jadi salah satu topik bahasan dengan komunitas pengemudi.

"Misalnya contoh di BPJS itu masih sebagai BPU (bukan penerima upah), bukan sebagai penerima upah. Insyaallah nanti dari saya dan temen-temen semuanya akan memperjuangkan hak-hak pengemudi supaya mereka bisa tenang, nyaman dalam bekerja," ucap Kaesang.

Kaesang juga menerangkan para pengemudi curhat soal risiko sebagai pengemudi.

"Tapi ketika ada kematian ketika semua itu terjadi sering terjadi juga. Sebenernya temen-temen sudah berdamai dengan keluarga yang kebetulan meninggal. Tapi ketika mau mengambil unit dari kendaraan tersebut dikenakan biaya yang seharusnya tidak ada dan tidak perlu. Itu nanti akan kami sanggupi untuk teman-teman untuk membantu lah," jelasnya.

Salah satu Koordinator Komunitas Pengemudi Nusantara, Valeri mengatakan pihaknya meminta secara khusus kepada Kaesang agar bisa membantu para pengemudi mendapat perlindungan hukum.

"Kedatangan saya di sini meminta dengan khusus semoga saja Mas Kaesang bisa membantu kami untuk mendapatkan perlindungan hukum terhadap pengemudi secara nasional," kata Valeri.

Perwakilan komunitas lainnya, Ning Arsih juga berharap ada regulasi dan porsi perlindungan yang cukup untuk pengemudi. "Saya juga berterima kasih bisa bertemu Mas Kaesang, supaya bisa menjadi pembina (agar) pengemudi dapat regulasi dari pemerintah, diakui oleh pemerintah," ujar Ning.

Target Kaesang di Pemilu 2024: Fraksi PSI di Senayan


Sirkuit Mandalika dipastikan dicoret dari kalender WSBK 2024. Pebalap Team HRC Xavi Vierge, merasa sedih tidak bisa balapan di Sirkuit Mandalika tahun depan. Di sisi lain, rekan Xavi, Iker Lecuona, menilai bahwa penonton WSBK di Mandalika sangat ramai dan antusias.

Pebalap Honda Racing Corporation (HRC) dari ajang balap WSBK dan MXGP menyambangi Indonesia, Rabu (29/11/2023). Mereka secara eksklusif diundang Motul Indonesia Energy. Empat pebalap HRC yang hadir di Jakarta terdiri dari Rubén Fernández dan Tim Gajser (MXGP), serta Iker Lecuona dan Xavi Vierge yang berkompetisi di WSBK.

Kedatangan dua pebalap HRC WSBK ke Indonesia tentunya menjadi sorotan. Soalnya nama Sirkuit Mandalika tak ada dalam kalender WSBK 2024 yang telah dirilis beberapa waktu lalu. Xavi mengaku sedih karena musim depan tak bisa balapan di Mandalika.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Salah satu hal terbaik (saat balapan di Indonesia) tentu saja adalah dukungan dari masyarakat. Meskipun kami dari negara lain, tetapi sebagian besar pendukung yang kami miliki berasal dari sini, dari Indonesia," kata Xavi.

"Tentu saja yang terburuk adalah tahun depan kami tidak akan datang (ke Sirkuit Mandalika). Jadi, saya sangat sedih untuk itu. Tapi saya yakin kami bisa segera kembali lagi (ke Sirkuit Mandalika)," tambahnya.

Sementara itu Lecuona berharap Sirkuit Mandalika tetap bisa menggelar balapan WSBK musim depan. Karena menurut Lecuona, penonton di Indonesia sangat antusias, juga bersemangat.

"Anda bisa lihat di sini, bahwa semua orang di Indonesia menyukai sepeda motor dan balapannya. Bahkan di Superbike banyak orang yang datang untuk menonton kami. Jadi, itu sangat bagus," kata Lecuona dalam kesempatan yang sama.

"Saya sangat senang bisa balapan di sini. Harapannya sih, tahun depan bisa ada lagi (WSBK) di sini," sambung pebalap jebolan MotoGP itu.

Sirkuit Mandalika dicoret dari kalender WSBK 2024 Foto: ANTARA FOTO/M Agung Rajasa

Pendapat Iker Lecuona tentunya beralasan. Sebab jika melihat data, jumlah penonton WSBK Mandalika terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada gelaran WSBK di 2021, suasananya masih pandemi, sehingga jumlah penonton dibatasi 25.000 orang.

Kemudian pada gelaran WSBK Mandalika 2022, jumlah penonton di sirkuit meningkat pesat jadi 51.629 orang. Lanjut di ajang WSBK Mandalika 2023, jumlah penonton juga meningkat menjadi 59.251 orang.

Diberitakan sebelumnya, Sirkuit Mandalika tidak ada dalam kalender WSBK 2024. Penyebab batalnya WSBK Mandalika 2024 diduga karena besarnya biaya hosting fee yang harus dibayarkan pemerintah ke Dorna Sports.

"Untuk WSBK mungkin berada di angka Rp 100 miliar. Ya sekitar segitu ya. Sehingga pemerintah memutuskan untuk tidak menyelenggarakan, mungkin ya," kata Komandan Lapangan Sirkuit Mandalika sekaligus Kepala Dinas Pariwisata Nusa Tenggara Barat (Dispar NTB) Jamaluddin Malady, dikutip dari detikBali.

Besaran nilai hosting fee itu masih jadi kebijakan pemerintah pusat dengan Dorna Sports. Lebih lagi, kata Jamal, pada 2024 Indonesia akan melaksanakan pesta demokrasi. Sehingga, anggaran negara banyak terserap dalam kegiatan Pemilu nanti.

"Karena kita ketahui tahun 2024 yang akan datang itu Februari sudah pelaksanaan pesta demokrasi yaitu pemilihan. Ini mungkin menyebabkan pemerintah pusat dalam hal ini untuk tahun 2024 WSBK dihapus untuk sementara," ungkapnya.


KPU telah menetapkan jadwal resmi debat capres-cawares 2024. Sebanyak lima kali debat capres-cawapres akan digelar hingga Februari 2024.

Dilansir detikNews, jadwal tersebut dikonfirmasi oleh Ketua KPU RI, Hasyim Asy'ari.

"Iya, benar," kata Hasyim Asy'ari kepada wartawan, Rabu (29/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dari lima debat capres-cawapres, dua di antaranya akan digelar pada bulan depan.

Jadwal Debat Capres-Cawapres 2024

Selasa, 12 Desember 2023 Jumat, 22 Desember 2023 Minggu, 7 Januari 2024 Minggu, 14 Januari 2024 Minggu, 4 Februari 2024

Lokasi Debat Capres-Cawapres 2024

Lima debat capres-cawapres 2024 digelar di Jakarta, salah satunya di kantor KPU. KPU menyampaikan alasan seluruh agenda debat capres-cawapres digelar di Jakarta karena terkait dengan mobilisasi.

salah satunya nanti akan digelar di kantor KPU. Namun belum diketahui pasti debat keberapa yang akan digelar di kantor KPU.

"Ada satu (debat) nanti, entah pembukaan atau penutupan di kantor KPU," lanjutnya.

Intip Layout Panggung Debat Capres-Cawapres di KPU Malam ini


Sejumlah alat peraga kampanye (APK) peserta Pemilu 2024 masih terpasang di sejumlah ruas jalan yang dilarang di Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel). Baliho calon anggota legislatif (caleg) dari berbagai partai politik (parpol) itu mejeng tepat di pinggir dan sudut jalan.

Pantauan detikSulsel di Jalan Urip Sumoharjo Makassar, Rabu (29/11/2023), sejumlah baliho berukuran besar terpasang di sekitar flyover. Baliho tersebut berjejer tepat di sisi kiri jalan menuju Jalan Perintis Kemerdekaan.

Dari deretan baliho tersebut, ada baliho mantan Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman yang menampilkan gambar Prabowo-Gibran. Selain itu ada baliho caleg DPRD Sulsel dari Demokrat Harpen Ali dan dari NasDem Mustan Umar, serta caleg DPRD Makassar dari PPP Muh Akbar Yusuf.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Baliho caleg hingga capres masih terpasang di area terlarang di Makassar, Sulsel. Foto: (Rania Al-Syam/detikSulsel)

Bergeser ke Jalan Gunung Bawakaraeng, pemandangan serupa juga masih terlihat. Sejumlah baliho caleg dari berbagai partai politik terpasang di samping taman segitiga atau SPBU Bawakaraeng.

Di Jalan Somba Opu juga demikian. Namun di jalan ini APK caleg berukuran lebih kecil atau berupa spanduk. APK tersebut dipasang di sejumlah tiang listrik.

Baliho caleg hingga capres masih terpasang di area terlarang di Makassar, Sulsel. Foto: (Rania Al-Syam/detikSulsel)

Menuju ke Jalan Ujung Pandang, masih terlihat spanduk caleg hingga capres-cawapres. Bahkan masih ada APK berupa bendera yang turut terpasang bergambarkan capres-cawapres.

Selanjutnya di Jalan Ahmad Yani, APK caleg juga masih mejeng di sepanjang ruas jalan tersebut. Baliho hingga spanduk terpasang di bahu hingga median jalan.

Sebelumnya di Jalan AP Pettarani Makassar sejumlah baliho caleg juga masih terlihat. Bahkan ada baliho yang terpasang di seberang jalan depan kantor Bawaslu Sulsel.

Diketahui, Wali Kota Makassar Moh Ramdhan 'Danny' Pomanto telah mengeluarkan surat penyampaian kepada KPU Kota Makassar terkait titik jalan yang tidak boleh dipasangi APK. Total ada 12 titik jalan yang menjadi area bebas APK Pemilu 2024.

Larangan tersebut tertuang dalam surat penyampaian kepada Ketua KPU Kota Makassar bernomor: 970/2333/Bapenda/XI/2023 tanggal 22 November 2023. Surat tersebut diteken Danny Pomanto pada 22 November 2023.

Anggota Bawaslu Sulsel Alamsyah mengatakan pihaknya masih akan berkoordinasi dengan KPU Sulsel, mengingat pemasangan baliho di area terlarang tersebut dilakukan di masa kampanye Pemilu 2024.

"Ini kan sudah masuk tahap kampanye, tentu kita koordinasi dulu dengan KPU karena beberapa titik (pemasangan APK) yang ditentukan oleh KPU sendiri," ujar Alamsyah, Rabu (29/11).

Bawaslu juga masih menunggu laporan masyarakat sebelum melakukan penertiban bersama KPU dan pemerintah daerah. Dia menyatakan baliho itu akan ditertibkan jika sudah dijadikan temuan oleh Bawaslu.

"Tergantung nanti dari laporannya, atau nanti kita koordinasi lagi dengan teman-teman di Bawaslu Kota Makassar, apakah sifatnya temuan dari teman-teman Bawaslu Kota Makassar atau sifatnya laporan dari masyarakat atau peserta pemilu terkait titik yang dilarang itu," ujarnya.

Berikut nama jalan yang dilarang untuk pemasangan APK:

1. Jalan Jenderal Sudirman;

2. Jalan Jenderal Ahmad Yani;

3. Jalan Penghibur;

4. Jalan Haji Bau;

5. Jalan Somba Opu;

6. Jalan Pasar Ikan;

7. Jalan Ujung Pandang;

8. Jalan Balaikota;

9. Jalan Gunung Bawakaraeng;

10. Jalan Dr. Sam Ratulangi;

11. Jalan Urip Sumoharjo dan

12. Jalan Andi Pangeran Pettarani.

Marak Baliho Caleg di Kudus, Bawaslu: Belum Ada Kewenangan Menindak


Juru bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Pemilih Muda Fanta HQ Prabowo-Gibran, Dedek Prayudi, membantah cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka sebagai produk politik dinasti. Dia menilai indikator politik dinasti terkait majunya Gibran sebagai cawapres tidak terpenuhi.

"Apa yang terjadi saat ini (disebut) politik dinasti seolah-olah Pak Jokowi telah menunjuk Mas Gibran untuk melanjutkannya tapi berbeda kantor, yang berkembang seperti itu. Tapi kalau kita pikir-pikir politik dinasti itu harus memenuhi satu unsur yang di mana unsur itu harus memenuhi dua syarat," kata Dedek Prayudi di kantor TKN Fanta, Jakarta Pusat, Rabu (29/11/2023).

Dedek mengatakan politik dinasti harus memiliki unsur di mana arus aspirasi mengalir dari elite ke rakyat. Dia menjelaskan unsur itu tidak sesuai dengan apa yang terjadi dalam dinamika politik di Indonesia saat ini.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Sementara apa yang terjadi di kita sekarang adalah unsur tersebut memiliki dua komponen yaitu selection dan election," katanya.

Dedek mengakui dalam tahap selection para elite politik memainkan peran penting. Para politisi melakukan negosiasi dalam menyaring nama calon pemimpin.

Saat proses selection tersebut selesai, lanjut Dedek, maka akan dilanjutkan ke tahap election. Dedek memandang dalam fase ini rakyat memiliki kendali penuh atas pilihan terhadap calon pemimpinnya.

"Kita harus akui itu elite berkoordinasi melakukan penjajakan di situ ada pertimbangan ideologis, elektoral semuanya disatukan dan paslon hasil pertimbangan elite itu diserahkan ke masyarakat untuk dilakukan election. Di mana election ini arus aspirasinya bergerak dari bawah ke atas," ujar Dedek.

Menurut Dedek, pencalonan Gibran dalam cawapres nantinya tetap akan ditentukan oleh suara masyarakat. Dia menilai hal itu membuat Wali Kota Solo itu dianggap bukan produk dari politik dinasti.

"Sementara politik dinasti kalau kita bagi dari dua kompenen tadi arus aspirasinya dari atas ke bawah, artinya kan itu tidak begitu, artinya sebenarnya nggak ada itu politik dinasti, adanya politik klan," katanya.

"Klan itu seperti kayak Bush di Amerika Serikat, dan lain-lain. Mereka adalah bapak dan anak tapi kemudian ketika rakyat menginginkan itu, why not?" sambung Dedek.

Lebih lanjut, Dedek menambahkan pencalonan Gibran sebagai cawapres dalam Pemilu 2024 nanti akan tetap ditentukan oleh suara dari masyarakat.

"Justru kita jangan jadi antidemokrasi. Ketika rakyat menginginkan seseorang untuk menjadi pemimpinnya hanya karena pemimpinnya itu anaknya siapa, kemudian dijegal habis-habisan padahal rakyat menginginkan. Jadi serahkan saja kepada rakyat negara ini adalah negara demokrasi. Jadi ini bukan politik dinasti sama sekali bukan," pungkas Dedek.


Gugatan syarat capres-cawapres yang diajukan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (Unusia) Brahma Aryana ditolak mentah-mentah. Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengetok keputusan atas judicial review tersebut.

"Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya," kata Ketua MK Suhartoyo membacakan putusan MK dalam sidang terbuka untuk umum di gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat yang dilansir detikcom, Rabu (29/11/2023).

Putusan itu diketok oleh 8 hakim MK. Anwar Usman tidak dilibatkan karena hingga saat ini masih menjalani sanksi dari Majelis Kehormatan MK.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Dalam hal Mahkamah perlu menegaskan, dalam hal pembentuk undang-undang akan menyesuaikan dengan semua pilihan tersebut, perubahan atas UU 7/2017 diberlakukan untuk Pemilu 2029 dan pemilihan umum setelahnya," ucap hakim MK Daniel.

Sebagaimana diketahui, Brahma memberikan kuasa kepada Viktor Santoso Tandiasa dan Harseto Setyadi Rajah.

Tidak disebutkan apakah MK akan memutus langsung permohonan itu atau mengambil jeda hari untuk menggelar sidang lagi.

"Agenda sidang pemeriksaan pendahuluan I," ujarnya.

Brahma berharap hanya gubernur yang belum berusia 40 tahun yang bisa maju capres/cawapres, dan tidak berlaku untuk kepala daerah di bawah level gubernur.

"Menyatakan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 20l7 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah dimaknai Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No 90/PUU-XXV2A23 terhadap frasa 'yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah' bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai 'yang dipilih melalui pemilihan kepala daerah pada tingkat Provinsi'. Sehingga bunyi selengkapnya 'Berusia paling rendah 40 tahun atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan kepala daerah pada tingkat Provinsi'," demikian bunyi permohonan Brahma.

Salah satu alasan pengajuan gugatan itu adalah latar belakang putusan MK yang membuat pro dan kontra tentang usia Capres-Cawapres.

"Terdapat persoalan konstitusionalitas pada frasa 'yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah'. Di mana tidak terdapat kepastian hukum pada tingkat jabatan apa yang dimaksud pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah. Sehingga timbul pertanyaan, apakah hanya pada pemilihan kepala daerah tingkat provinsi saja? Atau juga pada pemilihan kepala daerah tingkat kabupaten/kota? Atau pada pemilihan kepala daerah tingkat provinsi maupun kabupaten/kota? Demikian pula pada pemilu pada pemilihan DPR saja? Atau pada tingkat DPRD tingkat provinsi saja? Atau kabupaten/kota saja? Atau pada kesemua tingkatannya, yakni DPR, DPD, DPRD provinsi dan kabupaten/kota?" tanya Brahma.

MK Tolak Gugatan Syarat Capres-Cawapres


Bawaslu Kabupaten Pandeglang telah memanggil kades pengisi voice note (VN) yang mengancam hapus bantuan jika berbeda pilihan caleg. Kades tersebut memenuhi panggilan Panwaslu Kecamatan Angsana untuk dimintai klarifikasi.

"Jadi untuk hari ini progres teman-teman Panwascam (Panwaslu Kecamatan) Angsana sudah melakukan klarifikasi terlapor. Alhamdulillah terlapor hadir," kata Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi Bawaslu Pandeglang, Didin Tahajudin, saat dikonfirmasi, Rabu (29/11/2023).

Saat dimintai klarifikasi oleh Panwascam Angsana, kades tersebut mengakui bahwa VN yang ancam hapus bantuan merupakan dirinya. Namun, kata Didin, kades tersebut berdalih tidak ada intervensi dari pihak luar soal VN yang berisi ancaman jika berbeda pilihan caleg pada Pemilu 2024.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Dia mengakui, tidak ada intervensi dan lainnya, intinya dia mengakui, kalau intervensi kita tidak dapat itu," ucapnya.

Didin mengaku belum bisa memastikan sanksi apa yang bakal dijatuhkan kepada Kepala Desa Karangsari tersebut. Menurutnya, perihal sanksi nanti akan disampaikan pada Jum'at (1/12/2023) mendatang.

"Ke sanksi dan lain sebagainya hari Jum'at nanti disampaikan," pungkasnya.

Diketahui sebelumnya, voice note (VN) yang disebut merupakan suara salah satu kepala desa melalui WhatsApp berisi ancaman penghapusan bantuan bagi warga yang berbeda pilihan caleg beredar di Pandeglang, Banten.

"Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kami umumkan ke RT/RW apabila ada masyarakat memasukkan partai lain daripada Partai Demokrat. Kami mohon kalau masyarakat memasukkan partai yang menyamai daripada Rizki sama Iing kami harap catat namanya," kata seorang pria dalam VN tersebut, Senin (20/11).

Suara dalam VN itu meminta agar bantuan terhadap warga yang tidak memilih caleg tersebut dihapus. Suara itu juga meminta agar identitas warga yang mengajak warga lain memilih caleg selain nama yang disebutnya dicatat.

"Saya langsung mau dihapus bantuan-bantuannya. Kami mohon kepada RT/RW harap tegas jangan sampai lolos, jangan sampai ada yang masuk," katanya.

"Yang memasukkan partai menyamakan pusat selain daripada Iing sama Rizki atau Risya, selain dari itu, kami mohon catat namanya, orangnya, untuk warga yah, yang membawa masuk ke desa kita, kami mohon catat namanya. RT/RW harus tegas, saya tunggu informasinya. Sekian," sambung ucapan dalam VN itu.


Tata cara mencoblos di TPS telah diinfokan langsung oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Informasi ini perlu diketahui agar pemilih tidak kebingungan saat mencoblos di surat suara Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Simak langkah-langkah mencoblos saat Pemilu beserta hal-hal yang harus dipersiapkan pemilih sebelum memakai hak suaranya.

Apa itu Mencoblos?

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mencoblos adalah menusuk hingga tembus: warga negara yang sudah dewasa berhak (mencoblos) tanda gambar yang dipilihnya di dalam pemilihan umum. Mencoblos adalah cara yang dilakukan pemilih Pemilu saat memberikan hak suaranya dalam pemungutan suara.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Mencoblos dilakukan pemilih Pemilu di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Tata cara mencoblos yang benar perlu diketahui agar suara yang diberikan sah sebagai hasil Pemilu.

Menurut situs resmi KPU, pemilih Pemilu yang ingin mencoblos harus membawa dokumen-dokumen berikut ke TPS.

Formulir pemberitahuan (Model C-6)

e-KTP (KTP elektronik) atau surat keterangan dari DISDUKCAPIL setempat.

Adapun informasi tata cara mencoblos di TPS tercantum dalam Pasal 353 ayat 1 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan situs Indonesiabaik oleh Kominfo. Ini prosedur mencoblos di TPS.

Pemilih Pemilu datang ke TPS untuk menyalurkan hak pilih; Pemilih bisa masuk ke TPS melalui pintu yang telah disediakan; Kemudian, di lokasi TPS, pemilih akan bertemu panitia yang mempersilakan untuk mengisi daftar hadir; Selanjutnya, pemilih diminta menyerahkan KTP dan surat C6. Tunggulah hingga panitia memanggil nama pemilih; Setelah dipanggil, hal yang perlu dilakukan adalah mengambil surat suara dan pergi ke bilik suara untuk melakukan pencoblosan; Pemilih mencoblos pada surat suara dengan ketentuan:

- Mencoblos satu kali pada nomor, nama, foto pasangan calon, atau tanda gambar partai politik pengusul dalam satu kotak pada surat suara untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;

- Mencoblos satu kali pada nomor atau tanda gambar partai politik, dan/atau nama calon anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota untuk Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota; dan

- Mencoblos satu kali pada nomor, nama, atau foto calon untuk Pemilu anggota DPD. Setelah mencoblos, lipatlah surat suara sesuai petunjuk. Lalu, masukkan surat suara itu ke kotak suara yang tersedia. Sebelum meninggalkan TPS, pemilih wajib mencelupkan salah satu jari ke tinta. Ini sebagai bukti telah memberikan hak suara anda pada Pemilu 2024.

Demikian penjelasan tentang tata cara mencoblos di TPS untuk Pemilu 2024. Semoga bermanfaat!


Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) telah menerbitkan peraturan tentang pengawasan Kampanye Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Hal ini tertuang dalam Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pemilu.

Untuk mengetahui lebih lanjut terkait materi dalam Perbawaslu Nomor 11 Tahun 2023 dijelaskan bahwa Pengawas Pemilu 2024, simak informasi isi lampiran hingga link download peraturannya berikut ini:

Perbawaslu Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pemilu telah dilansir laman resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Bawaslu. Peraturan ini ditetapkan oleh Ketua Bawaslu Rahmat Bagja di Jakarta pada tanggal 25 Oktober 2023.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Perbawaslu Nomor 11 Tahun 2023 ini memuat 7 BAB yang terdiri dari aturan terkait ketentuan umum, pelaksanaan pengawasan, koordinasi dan kerja sama pengawasan, tindak lanjut hasil pengawasan dan laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran pemilu dalam kampanye pemilu, pelaporan, supervisi dan pendampingan, dan ketentuan penutup.

Dalam Pasal 3 Perbawaslu Nomor 11 Tahun 2023 dijelaskan bahwa Pengawas Pemilu sesuai dengan kewenangan masing-masing melakukan pengawasan Kampanye Pemilu meliputi:

Pendaftaran Pelaksana Kampanye Pemilu dan tim Kampanye Pemilu;

Materi Kampanye Pemilu; dan

Pelaksanaan metode Kampanye Pemilu.

Selain melakukan pengawasan, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing melakukan pengawasan terhadap sistem informasi yang digunakan Komisi Pemilihan umum (KPU), KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya dalam pelaksanaan tahapan Kampanye Pemilu.

Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing berkoordinasi dengan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya dalam melakukan pengawasan.

Selanjutnya, pada Pasal 4 Perbawaslu Nomor 11 Tahun 2023 dijelaskan bahwa Bawaslu melakukan pengawasan sebagaimana melalui:

Penyusunan standar tata laksana pengawasan tahapan Kampanye Pemilu;

Penyusunan identifikasi dan pemetaan potensi kerawanan serta pelanggaran Pemilu dalam tahapan Kampanye Pemilu;

Penentuan fokus pengawasan tahapan Kampanye Pemilu;

Koordinasi dan konsolidasi dengan kementerian/lembaga;

Pengawasan secara langsung;

Analisis data yang didapatkan dalam pelaksanaan pengawasan tahapan Kampanye Pemilu;

Penelusuran dan/atau investigasi dalam hal terdapat dugaan pelanggaran Pemilu dalam tahapan Kampanye Pemilu; dan/atau

Pengawasan partisipatif sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bawaslu mengenai pengawasan partisipatif.

Lampiran Perbawaslu No. 11 Tahun 2023

Berikut lampiran isi lengkap Perbawaslu Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pemilu 2024:

Link Download Perbawaslu 11 Tahun 2023

Lebih lanjut tentang Perbawaslu Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pemilu 2024, dapat diunduh melalui laman resmi JDIH Bawaslu dalam format PDF, melalui link berikut:


Kuasa hukum pemohon perkara 141 di Mahkamah Konstitusi (MK), Viktor Santoso Tandiasa, mengatakan putusan atas gugatan batas usia capres-cawapres dapat menimbulkan beberapa persoalan ke depannya. Salah satunya MK mengakui Pasal 17 ayat 5 soal kekuasaan kehakiman bisa diterapkan di MK.

"Artinya kalau ada hakim yang punya konflik kepentingan harus mengundurkan diri, tapi (putusan dari hasil konflik kepentingan-red) itu kemudian dibiarkan, artinya dimaklumi, atau bahkan di anggap biasa karena putusan MK sifatnya final dan mengikat," kata Viktor pada wartawan di Gedung MK, Jakarta Pusat, Rabu (29/11/2023).

Viktor menilai berbahaya bila putusan MK tersebut tak dapat dikoreksi. Dia khawatir bila ke depan hal yang sama terulang di MK.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Padahal konflik kepentingan dan intervensi dari luar itu terjadi sebelum putusan. Ketika sudah diputus, putusan dinyatakan final dan mengikat, lalu kemudian tidak bisa dikoreksi. Itu akan menjadi berbahaya, karena artinya kedepan bisa saja semua putusan MK itu diputus dengan adanya pelanggaran etik terus," sambungnya.

Dirinya menyebut jika pelanggaran itu dilakukan sebelum adanya putusan, tidak akan terjadi apa-apa. Namun begitu putusan itu diputus, maka dianggap sebagai pelanggaran etik.

"Karena 'ya sudah biarin saja, toh juga pelanggaran etik dilakukan sebelum putusan diputus'. Begitu putusannya diputus maka itu dianggap pelanggaran etik, tidak bisa melalui putusan pengadilan," ujar dia.

Menurutnya jika demikian, maka MK bisa melakukan kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif di masa mendatang.

"Menurut saya kekosongan ini cukup berbahaya bagi MK artinya ke depan akan dimungkinkan. Sehingga menjadi khawatir karena nanti MK bisa menempatkan diri pada kecurangan yang bersifat TSM, terstruktur, sistematis dan masif, yang sebelumnya berlaku hanya ke KPU, ini juga nanti bisa dikaitkan bisa juga untuk MK. Karena ini sifatnya terstruktur," terang Viktor.

Simak selengkapnya di halaman berikutnya.

Saksikan Video 'MK Tolak Gugatan Syarat Capres-Cawapres':

[Gambas:Video 20detik]

Halaman 1 2 Selanjutnya


Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati blak-blakan dirinya diminta untuk menyiapkan penyesuaian gaji menteri. Ada kemungkinan gaji menteri akan dinaikkan.

Sri Mulyani bilang dia diminta untuk menyiapkan skema kenaikan gaji para pembantu presiden. Namun, saat ini hal itu baru mau disusun.

"Saya belum siapkan (untuk saat ini). Tapi tadi kita kan membahas mengenai keseluruhan rasionalisasi dari penggajian," kata Sri Mulyani di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (29/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Tapi saya tadi diminta untuk menyiapkan saja dulu," ujarnya.

Lalu, apakah kenaikan gaji menteri bisa terjadi di 2024? Sri Mulyani enggan berandai-andai. Apalagi anggaran tahun 2024 sudah dibuatkan rincian Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

Ada kemungkinan kajian yang dia lakukan untuk kenaikan gaji menteri bisa jadi rekomendasi bagi pemerintah baru setelah Pemilu di 2024.

"Ini kan 2024 kan sudah jalan APBN-nya. Jadi nanti mungkin untuk rekomendasi untuk pemerintahan baru barangkali bisa," beber Sri Mulyani.

"Nggak. Nggak tahu (gaji menteri naik atau tidak di 2024), sebut Sri Mulyani ketika dikonfirmasi ulang.


Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep bertemu dengan komunitas pengemudi nusantara di Menteng, Jakarta Pusat. Kaesang dicurhati soal pungli hingga perlindungan.

"Saya menerima urgensi dari teman-teman pengemudi khusunya angkutan barang. Jadi ada 2 masalah yang disampaikan. Salah satunya adalah pungli, yang kedua adalah status mereka ini sebenernya belum diakui sebagai pekerjaan," ujar Kaesang kepada wartawan, Rabu (29/11/2023).

Kaesang mengatakan, para pengemudi menyampaikan adanya pungli secara formal dan nonformal. Salah satu contonya yakni di kawasan Lampung.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Ada pungli yang formal dan nonformal, yang formal tau lah apa. Yang nonformal itu ketika kita jalan di jalur provinsi yang ada di katakanlah Lampung, pungli oleh wilayah sekitar kek gitu," ujarnya.

Kaesang mengatakan berupaya untuk menjembatani agar tidak terjadi lagi pungli kepada pengemudi lintas provinsi.

Kaesang juga menyampaikan salah satu topik bahasan dengan komunitas pengemudi yakni soal BPJS. Para pengemudi mengatakan mereka masih berstatus sebagai bukan penerima upah (BPU).

"Misalnya contoh di BPJS itu masih sebagai BPU, bukan sebagai penerima upah. Insyaallah nanti dari saya dan temen temen semuanya akan memperjuangkan hak hak pengemudi supaya mereka bisa tenang (dan) nyaman dalam bekerja," kata Kaesang.

Kaesang menerangkan para pengemudi curhat soal risiko sebagai pengemudi. Dia janji akan menyanggupi permintaan para pengemudi.

"Tapi ketika ada kematian ketika semua itu terjadi sering terjadi juga. Sebenernya temen-temen sudah berdamai dengan keluarga yang kebetulan meninggal. Tapi ketika mau mengambil unit dari kendaraan tersebut dikenakan biaya yang seharusnya tidak ada dan tidak perlu. Itu nanti akan kami sanggupi untuk teman-teman untuk membantu lah," paparnya.

Komunitas pengemudi berterima kasih atas kehadiran Kaesang. Koordinator Komunitas Pengemudi Nusantara, Valeri meminta secara khusus kepada Kaesang bisa membantu agar para pengemudi mendapat perlindungan hukum.

"Kedatangan saya di sini meminta dengan khusus semoga saja mas Kaesang bisa membantu kami untuk mendapatkan perlindungan hukum terhadap pengemudi secara nasional," kata Valeri salah satu koordinator komunitas.

Salah seorang perwakilan komunitas lainnya, bernama Ning Arsih juga berharap adanya ada regulasi dan porsi perlindungan yang cukup untuk pengemudi.

"Saya juga berterima kasih bisa bertemu mas Kaesang, supaya bisa menjadi pembina (agar) pengemudi dapat regulasi dari pemerintah, diakui oleh pemerintah," katanya.


Juru bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Pemilih Muda Fanta HQ Prabowo-Gibran, Dedek Prayudi, bicara soal peran penting pemuda dalam sejarah politik nasional. Hal itu dia sampaikan dalam diskusi Politik Marah-marah vs Politik Gemoy di kantor Fanta Headquarters, Jakarta Pusat.

"Anak muda itu penting dalam sejarah perpolitikan nasional. Anak muda sering banget dianggap bocil nggak tahu apa-apa, diremehkan kemampuannya, diremehkan keberaniannya atau keteguhan hatinya kadang-kadang. Tapi kita lupa kalau nggak ada kita, nggak ada bocil, nggak ada Indonesia," kata Dedek dalam acara diskusi itu, Rabu (29/11/2023), dikutip dari detikNews.

Dedek kemudian menyebut dari pergerakan Boedi Utomo, munculnya Sumpah Pemuda pada 1928, hingga saat para pemuda meyakinkan Sukarno-Hatta agar segera menyatakan proklamasi kemerdekaan Indonesia.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"(Tahun) 1945 ketika orang tua dalam hal ini proklamator kita sedang bimbang untuk negosiasi dengan Jepang atau tidak, lalu siapa yang menculik mereka ke Rengasdengklok untuk dikuatkan hatinya supaya segera memproklamirkan kemerdekaan tanpa bernegosiasi dengan pihak luar manapun, anak-anak muda juga," ujarnya.

Dalam konteks pemilu 2024, Dedek mengatakan generasi muda juga memiliki peran signifikan. Dia mengatakan untuk pertama kalinya anak muda akan menjadi mayoritas dalam daftar pemilih tetap di pemilu.

"Anak-anak muda Gen Z dan milenial itu komposisinya itu mencapai 57 persen dari daftar pemilih tetap. Ini paling dominan menentukan arah politik dan kebijakan dari bangsa besar bernama Republik Indonesia," ujar Dedek.

Dedek mengungkapkan sejumlah langkah telah disiapkan TKN Fanta dalam meraup suara pemilih muda.

"Anak-anak muda ini nggak suka dengan politics of fear atau politik yang menakut-nakuti, menawarkan rasa takut. Mereka kalau melihat kalau politikus pada berantem mereka jadi eneg. 'Alah lu berantem juga bukan buat gua'. Mereka menyukai politics of hope, politik yang menawarkan harapan," ucap Dedek.

"Kami tidak akan balas fitnah dengan fitnah. Kita fokus memperkenalkan paslon kita baik itu paslonnya dengan segala karakteristiknya juga dengan program-program yang termaktub dalam dokumen visi misi yang kira sebut Asta Cita," sambungnya.

TKN soal Singkatan Prabowo-Gibran: Diumumkan 13 November


Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulawesi Selatan (Sulsel) mengusut 46 ASN yang diduga melanggar netralitas Pemilu 2024. Dua orang di antaranya sudah dipecat.

"Sekarang posisinya 46 ASN yang diproses terkait pelanggaran. (Jenis pelanggarannya) Variasi. Ada yang dipecat. Ada dua yang dipecat, di Luwu Timur dan Bantaeng," ujar Ketua Bawaslu Sulsel Mardiana Rusli kepada wartawan di Kantor Gubernur Sulsel, Rabu (29/11/2023).

Mardiana mengatakan kasus pelanggaran netralitas di Bantaeng dilakukan kepala desa (kades). Dia mengatakan kades tersebut tergabung dalam partai politik dan maju menjadi caleg.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kepala desa di Bantaeng. Karena dia nyaleg dan ternyata ditemukan KTA (kartu tanda anggota). Itu kan tidak boleh kepala desa berpolitik praktis, sama dengan ASN," bebernya.

Dia menuturkan kasus pelanggaran netralitas ASN paling banyak ditemui di Kota Palopo dan Kota Parepare. Namun, dia belum merinci detail jumlah kasus yang ditangani di wilayah itu.

"Yang banyak itu di Palopo, Parepare. Aduh saya ngga hapal (jumlah pastinya). Tapi jumlahnya 46 yang kita tangani sekarang, se-Sulsel," paparnya.

Di sisi lain, Mardiana mengklaim kasus pelanggaran netralitas ASN menurun dalam 2 bulan terakhir. Hal ini diakui sebagai dampak dari deklarasi netralitas ASN yang dicanangkan oleh Pj Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin.

"Dalam 2 bulan terakhir ini, jumlahnya juga sudah menurun. Sekarang posisinya 46 ASN yang diproses terkait pelanggaran. Ini mungkin dampak dari pertemuan komitmen (netralitas ASN) yang dilakukan oleh Pj Gubernur," imbuhnya.

Dia menduga pelanggaran netralitas ASN sering terjadi lantaran minimnya pengetahuan terkait hal itu. Bagi Mardiana, dengan adanya deklarasi tersebut, ASN telah memahami bahwa mereka adalah objek yang telah diatur dalam UU Pemilu.

"Jadi kan sebenarnya orang melanggar itu karena tidak punya pengetahuan. Pengetahuan terkait larangan, bahwa mereka adalah bagian dari instrumen yang dilarang dalam Undang-Undang Pemilu," sebut Mardiana.

Dia juga mengaku deklarasi netralitas ASN itu berdampak positif terhadap penanganan pelanggaran. Terbukti, kata Mardiana, hingga saat ini belum ada ASN lingkup Pemprov Sulsel yang diproses imbas pelanggaran netralitas.

"Nda ada spesifikasi. Kayaknya Pemprov tidak ada. Terasa itu efeknya ketika sudah ada komitmen di sini. Biasanya kita ada patroli pengawasan di daerah, ini kurang. Mungkin sudah terdistribusi informasi soal itu,"pungkasnya.

Menakar Kekuatan 3 Paslon di Musim Debat


Mahkamah Konstitusi (MK) telah membacakan putusan gugatan nomor 141/PUU-XXI/2023 pada sidang hari ini. Hakim Konstitusi Anwar Usman pun tak terlihat dalam ruang sidang saat pembacaan putusan gugatan soal Batas usia capres-cawapres itu.

Pada Rabu (29/11/2023), pukul 13.39 WIB sidang diskors dan mulai kembali sidang pada pukul 14.50 WIB. Setelah diskors, Hakim MK terlihat memasuki ruang sidang kembali.

Namun, tak terlihat Anwar Usman di situ. Sehingga, selama putusan gugatan nomor 142, 98,128, dan 141 tak dihadiri oleh Anwar Usman.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Saat dimintai konfirmasi, Plt Karo Humas dan Protokol MK Budi Wijayanto membenarkan soal ketidakhadiran Anwar Usman. Ia mengatakan bahwa hal itu karena amanah putusan MKMK sebelumnya yang mengatakan bahwa Anwar tak diperbolehkan untuk mengikuti dan memutus soal gugatan batas usia capres-cawapres.

"Iya betul (tidak hadir). Karena amanah putusan MKMK, Yang Mulia Anwar dimohon untuk tidak mengikuti perkata 141," kata Budi saat dihubungi.

Sebelumnya Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie angkat bicara mengenai MK yang dipelesetkan menjadi Mahkamah Keluarga buntut permohonan uji materi terkait batas usia capres-cawapres. Menurut Jimly, sebaiknya Ketua MK Anwar Usman tidak ikut memutus permohonan tersebut untuk menghindari tudingan tersebut.

"Iya makanya lebih baik sebetulnya, ketua itu lebih baik mengundurkan diri dari penanganan perkara, 8 aja. Jadi dia nggak ikut-ikut memeriksa, nggak ikut memutus, gitu. Ya mudah-mudahan begitu. Jadi tidak bisa dituduh bahwa ini ada kaitan keluarga," kata Jimly kepada wartawan, Minggu (15/10).

Jimly menyarankan agar permohonan uji materi terhadap UU Pemilu itu hanya diputus oleh delapan hakim konstitusi selain Anwar Usman. Dia pun meyakini perbedaan pendapat nantinya akan mewarnai putusan itu.

"Nah selebihnya itu diserahkan aja pada 8 orang. Belum tentu sama pendapatnya kan. Jadi kayaknya seru ada dissenting. Kalau putusan ada dissenting berarti ada perdebatan substansial secara internal. Hakim dengan independensinya masing-masing, dengan keyakinannya masing-masing untuk memutus perkara ya harus kita hormati," ujarnya.


Partai Demokrat (PD) membantah Forum Komunikasi Lintas Pendiri Demokrat Kader (FKLPDK) sebagai bagian dari organisasi mereka dan menyatakan dukungan terhadap pasangan calon nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud Md di Pilpres 2024. Demokrat menegaskan forum tersebut hanya mengaku sebagai bagian dari Demokrat.

"Nama itu bukan pendiri Demokrat. Kami pun baru mendengar namanya. Jangan mengaku-mengaku pendiri. Nama organisasinya pun belum pernah terdengar selama ini di Demokrat," kata Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra kepada wartawan, Rabu (29/11/2023).

Demokrat mengingatkan kepada semua untuk tak membawa-bawa nama Demokrat untuk kepentingan golongan tertentu. Demokrat berencana mengambil langkah hukum.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kami ingatkan, jangan bawa-bawa nama Demokrat, jangan jualan nama Demokrat. Apalagi mengaku didukung oleh sana-sini. Kami sedang cermati dan kumpulkan bukti-buktinya. Sebar-sebar hoax, akan kami proses lebih lanjut ke ranah hukum," ujar Herzaky.

"Kami imbau kepada masyarakat, untuk berhati-hati dalam memilih-milah berita. Musim kampanye begini banyak pesakitan yang cari makan dengan jualan nama Demokrat, padahal bukan orang Demokrat, ataupun yang berhak bawa nama Demokrat," sambungnya.

Demokrat juga meminta pihak lain tak bermain kasar seolah-olah sebagian kader Demokrat mendukung pasangan calon lain. Demokrat menegaskan solid mendukung Prabowo-Gibran.

"Terakhir, Kami sadar, banyak pihak khawatir dan ketakutan dengan dukungan solid Demokrat, Pak SBY, Mas AHY, untuk Pak Prabowo sebagai calon presiden. Hanya, tolong jangan main kasar beginilah. Malu seharusnya main framing begini, pakai sebar hoax pula," sebut Herzaky.

"Demokrat solid bersama Pak Prabowo. Dukungan ini sudah berulang kali kami tegaskan. Bahkan, di depan publik. Ketum kami sendiri, Mas AHY, yang menyampaikan. Bahkan, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat sendiri, Bapak SBY, juga berulang kali menegaskan dukungannya kepada Pak Prabowo. Pak Prabowo sendiri menegaskan, Demokrat termasuk yang paling semangat mendukung Pak Prabowo," imbuhnya.

Forum Komunikasi Lintas Pendiri Demokrat Kader sebelumya deklarasikan dukungan terhadap Ganjar Pranowo-Mahfud Md di Pilpres 2024. FKLPDK sebelumnya mendukung Prabowo Subianto di Pilpres 2024 pada pertengahan November.

Ketua Umum FKLPDK Sahat Saragih menyebut mencabut dukungan terhadap Prabowo merupakan imbas dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Sahat menganggap Prabowo terlalu bergantung dengan penguasa hingga tidak memiliki kepercayaan diri.

"Karena Prabowo sangat tergantung pada dukungan penguasa. Itu artinya Prabowo tidak memiliki kepercayaan diri," ucap Sahat Saragih saat deklarasi di 678 Hotel, Cawang, Jakarta Timur pada Selasa (28/11).


Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI akan menindaklanjuti putusan Bawaslu terkait keterwakilan caleg perempuan sebanyak 30%. KPU akan mempelajari terlebih dulu putusan tersebut.

"Kami akan pelajari salinan putusan lengkapnya, putusannya kita pelajari, kita tindak lanjuti yang harus ditindak lanjuti," kata Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU RI, Mochammad Afifuddin, di Bawaslu RI, Jakarta Pusat, Rabu (29/11/2023).

Namun, Afif belum dapat memastikan ada revisi atau tidak dari PKPU Nomor 10 Tahun 2023. Meski begitu, Afif menekankan putusan itu tidak akan mengganggu tahapan Pemilu 2024.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Nanti kan tindak lanjutnya nanti. Saya kan harus laporan dulu, ini hasil sidangnya, ini putusannya, kita harus memperbaiki mana yang harus diperbaiki," paparnya.

Sebelumnya, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI memutuskan KPU RI melakukan pelanggaran administrasi mengenai target keterwakilan caleg perempuan sebesar 30 persen. Bawaslu meminta KPU memperbaiki administrasi tata cara pencalonan DPR RI dengan menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung (MA).

Putusan itu disampaikan ketua majelis, Puadi, dalam persidangan di Bawaslu RI, Jakarta Pusat, Rabu (29/11). Sidang itu terkait perkara yang dilaporkan oleh Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Keterwakilan Perempuan.

"Memutuskan, satu, menyatakan Terlapor (KPU RI) secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi pemilu," kata Puadi.

"Dua, memerintahkan kepada Terlapor untuk melakukan perbaikan administratif terhadap tata cara, prosedur, dan mekanisme pada tahapan pencalonan anggota DPR dengan menindaklanjuti Putusan Mahkamah Agung Nomor 24/P/HUM/2023 dan Surat Wakil Ketua MA Bidang Yudisial Nomor 58/WKMA.Y/SB/X/2023 tanggal 23 Oktober 2023," sambung dia.

Selain itu, Bawaslu memberi teguran kepada KPU agar tidak mengulangi perbuatan yang melanggar aturan. Dalam pertimbangannya, Bawaslu menilai KPU lamban dalam menindaklanjuti putusan MA Nomor 24/P/HUM/2023 terkait penghitungan kuota perempuan di legislatif dengan pembulatan ke bawah melanggar UU Nomor 7 Tahun 2017.


Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemkominfo) berencana menyebar SMS imbauan ke warga mendorong Pemilu 2024 damai. Menkominfo Budi Arie Setiadi menyebut program SMS blast ini sebagaimana yang telah dilakukan pihaknya dalam meningkatkan kesadaran protokol kesehatan selama pandemi COVID-19.

"Kita nanti akan berkerja sama dengan operator seluler untuk bikin kayak SMS blast dan COVID nanti di handphone ada tulisan pemilu damai 2024. Kalau dulu pakai masker, waktu COVID, jadi nanti setiap handphone kita ada tulisan pemilu damai 2024. Itu salah satu sosialisasinya," kata Budi dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR di gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Rabu (29/11/2023).

Budi mengatakan program ini akan menggandeng pihak operator seluler. Menurutnya, program SMS blast ini diperlukan untuk mewujudkan Pemilu 2024 berjalan damai.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Terus juga kerja sama dengan operator seluler ada SMS blast soal pemilu damai 2024, kita narasi aja. Kita mau bentuk tim narasinya, nanti mereka blast. Tapi intinya adalah untuk mewujudkan pemilu yang jujur, adil, dan juga pemilu damai 2024," ujar Budi.

Dalam kesempatan yang sama, Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kemkominfo Usman Kansong menjelaskan teknis program tersebut. Menurutnya, konten yang akan disebarkan ke warga dibuat beragam.

"Jadi kami sudah menyiapkan konten-konten termasuk untuk SMS blast. Jadi kita akan membuat konten-konten yang beragam, yang kita akan minta operator seluler untuk nge-blast, jadi hari ini kontennya apa, tetapi semangatnya adalah pemilu damai," ucap Usman.

"Bahkan ada konten-konten yang berupa pantun nanti kita akan sampaikan juga supaya tidak terlalu, apalah ya, kita menghadapi pemilu ini dengan gembira. Kira-kira seperti itu," lanjutnya.

Selain itu, Usman menyebut Kemkominfo juga akan memproduksi konten-konten di media sosial hingga iklan layanan masyarakat dalam rangka mengampanyekan pemilu damai. Menurutnya, iklan layanan masyarakat itu akan disiarkan di televisi dan media sosial dalam waktu dekat.

"Kemudian juga konten-konten untuk media sosial maupun iklan layanan masyarakat kami buat juga, Pak. Kami sedang membuat iklan layanan masyarakat, yang antara lain seperti yang diharapkan Pak Muzzammil tadi, mengajak masyarakat untuk mengawasi, untuk mengawasi, mudah-mudahan 1 Desember sudah bisa tayang di televisi dan media sosial," imbuhnya.


Polda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menggelar bakti sosial dan bakti kesehatan dalam rangka Pemilu 2024 damai. Kegiatan itu dipimpin Wakapolri Komjen Agus Andrianto.

Acara bakti sosial dan bakti kesehatan ini meliputi pemberian doorprize umrah gratis kepada 4 warga, paket sembako kepada 20 panti asuhan di wilayah Bantul, pelayanan kepada 2.410 warga baik anak-anak hingga lansia, deteksi dini stunting, pemeriksaan dan pengobatan gigi dan mulut, hingga pemberian makanan sehat untuk anak.

"Terima kasih kepada Polda DIY telah menggelar pelayanan pemeriksaan kesehatan, yang juga menjadi salah satu program Kapolri," kata Agus dalam acara tersebut, di Institut Seni Indonesia, DIY, Rabu (29/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Pelayanan kesehatan gratis pun tak sekadar pengobatan umum, tapi juga pengobatan spesialis, screening anemia, screening osteoporosis, donor darah, operasi katarak, operasi bedah minor, dan pemeriksaan serta pemberian 1.000 kacamata baca. Selain itu, tersedia layanan medical check up gratis bagi siswa pelajar atau yang berminat mengikuti seleksi penerimaan Polri.

Kegiatan ini bertujuan merangkul masyarakat untuk sama-sama mewujudkan pesta demokrasi aman dan damai. Kapolda DIY Irjen Suwondo Nainggolan serta para pejabat utama Mabes Polri dan Polda DIY tutur mendampingi Komjen Agus.

Salah satu peserta, Wanti, mengucapkan terima kasih dan apresiasi atas pelayanan pemeriksaan kesehatan tersebut. Baginya, hal itu memang sangat dibutuhkan masyarakat.

"Diucapkan terima kasih kepada Polri yang telah mengadakan acara ini, kami senang selain mendapatkan pelayanan kesehatan, kami juga menerima bingkisan," ungkap Wanti.

Hal serupa diutarakan warga bernama Sari. Dia merasa bantuan kesehatan ini sangat berarti dengan kondisi keuangannya yang terbatas.

"Saya merasa senang karena pelayanan pemeriksaan kesehatannya gratis, jadi saya tidak perlu mengeluarkan biaya," ujar Sari.


Cerita ini dimulai dua minggu setelah Benjamin Netanyahu menjabat.

Ia memenangkan kursi perdana menteri Israel secara mengejutkan dalam pemilihan umum Israel tahun 1996, dengan janji membangun lebih banyak permukiman bagi warga Yahudi di Tepi Barat dan memblokir pembentukan negara Palestina.

Sekarang semua orang membicarakan kasus 'Nannygate' yang melibatkannya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Seorang 'au pair' atau pengasuh anak di rumahnya membuat laporan kepada media, menuduh istri Benjamin, yang bernama Sara, memecatnya karena menggosongkan sup yang dimasaknya.

Cerita lainnya menggambarkan ibu negara tersebut sebagai germofobia, atau seorang dengan kekhawatiran yang berlebihan terhadap kuman. Sara juga dikenal sebagai sosok yang rewel dan akan menyerang siapa pun yang tidak dapat memenuhi standarnya.

Inilah yang kemudian menentukan apa yang terjadi dua dekade berikutnya.

Sorotan media dan perbincangan di Israel tidak hanya tertuju pada PM dan kebijakannya, tapi juga pada anggota keluarganya.

Sara Netanyahu menjadi topik yang banyak dibicarakan warga Israel selama bertahun-tahun.

Namun di balik laporan media, termasuk soal kasus-kasus pengadilan, para pengamat punya kritik lebih keras: ketika Benjamin menjadi PM, keluarganya banyak membantunya mengambil keputusan.

Putra sulungnya, Yair, juga terbukti menjadi sosok yang memecah belah warga.

Baru-baru ini, keputusan pria berusia 32 tahun itu untuk tetap tinggal di Florida sementara warga Israel lainnya terlibat dalam perang di Gaza memicu kemarahan warga.

Benjamin Netanyahu, yang dikenal dengan panggilan Bibi, sudah menjalani tiga masa jabatan terpisah sebagai perdana menteri sejak tahun 1996 dan memenangkan enam pemilu.

Ia kembali berkuasa bulan Desember tahun lalu, setelah membentuk pemerintahan sayap kanan paling religius dalam sejarah Israel.

Namun, tidak butuh waktu lama untuk memutarbalikkan semuanya.

Benjamin mencoba berjuang melawan kasus-kasus korupsi, termasuk yang punya kaitan dengan Australia, ketika ia memenangkan jabatannya.

Kemudian pada bulan Januari lalu, koalisinya mulai menerapkan perombakan sistem peradilan yang menurut sebagian pihak bersifat anti-demokrasi, sehingga memicu protes besar-besaran yang makin memecah belah warganya.

Serangan mendadak Hamas pada bulan Oktober lalu mengejutkan banyak warga Israel. Meski dianggap menyatukan warganya, mereka tidak mendukung Benjamin.

Putra dan istrinya Jadi Sorotan

Dukungan terhadap PM Israel semakin menurun, menurut jajak pendapat, bahkan di kalangan warga yang tidak mendukungnya.

PM Netanyahu dikenal sebagai 'Mr Security' di Israel. Namun reputasinya hancur setelah Hamas menghancurkan penghalang teknologi canggih yang mengelilingi Jalur Gaza, menyerbu pangkalan militer dan menyerang lebih dari 1.000 orang di pihak Israel.

Tapi PM Netanyahu mengalihkan tanggung jawab atas serangan Hamas, dan malah menyebabkan para petinggi negara itu, termasuk dirinya sendiri, ditinjau ulang.

Namun pada suatu Sabtu malam, tiga minggu setelah serangan tanggal 7 Oktober, sebuah unggahan di akun X miliknya malah menuding pejabat keamanan dan militer.

Ia mengklaim pihak militer tidak memberikan informasi intelijen atau peringatan dini tentang penyerangan yang akan dilakukan Hamas saat itu.

Keesokan harinya unggahan tersebut hilang, diganti dengan permintaan maaf. Tapi semuanya sudah telanjur terjadi.

Pada hari-hari berikutnya, sebuah laporan di Channel 12 Israel menuduh grup WhatsApp yang beranggotakan Yair Netanyahu serta penasihat politiknya, berada di balik akun X PM Netanyahu.

Sebuah artikel analisis di surat kabar tertua Israel, Haaretz, menulis: "Siapa yang memberi perintah untuk mencuitkan hal itu? Anak laki-laki yang menganggur di Miami? Istri yang tidak stabil yang duduk di bunker Yerusalem…?"

Unggahan itu seolah membenarkan pendapat yang sudah ada jauh sebelumnya: ketika Anda memilih satu Netanyahu, Anda sebenarnya mendapatkan tiga orang.

Pada akhir pekan yang sama ketika tweet tersebut muncul, Bibi menghadiri pertemuan dengan beberapa kerabat sandera Israel yang ditahan di Gaza.

Sesuatu yang biasa-biasa saja, namun beberapa warga mempertanyakan mengapa Sara juga ada di sana.

Jurnalis Ben Caspit, penulis beberapa buku tentang PM Netanyahu, pernah menggambarkan Sara sebagai orang paling berkuasa di Israel.

Sementara itu, Yair memiliki sejarah membela ayahnya dan menyerang institusi seperti peradilan dan penegakan hukum melalui akun media sosialnya.

Dia menjadi favorit di kalangan kelompok sayap kanan, bahkan Facebook pernah menangguhkan akunnya karena melanggar aturan soal ujaran kebencian.

Kritikus mengklaim Yair bertindak sebagai penasihat tidak resmi untuk ayahnya, serta memainkan peran penting dalam menyerang musuh-musuh ayahnya secara online.

Ada juga tuduhan jika pandangan kontroversialnya di media sosial memberikan tim keluarga Netanyahu sebuah kendaraan untuk memperkuat basis politiknya, sementara posisi PM Netanyahu hanya tinggal selangkah lagi untuk disingkirkan.

Tapi apa pun strateginya, itu tampaknya tidak akan berhasil.

Sebuah jajak pendapat yang dikeluarkan Bar Ilan University merilis tidak sampai 4 persen warga Yahudi Israel yang menilai perdana menteri mereka sebagai sumber informasi yang paling dapat dipercaya mengenai perang dengan Hamas. Sampel penelitian ini adalah 505 orang.

Tempat tidur untuk pesawat, es krim, dan 'gosip jahat'

Ketika kasus pengasuh anak-anaknya tersiar, Bibi mengeluarkan pernyataan yang menyatakan tuduhan tersebut "hanya khayalan dan salah" dan bahwa pengasuh tersebut berada dalam "kondisi yang parah."

Namun cerita-cerita terus bergulir, dan tuntutan hukum pun terus berlanjut.

Pada tahun 2010, mantan pembantu rumah tangga Lilliane Perez menggugat ibu negara ke pengadilan, mengklaim jika ia dibayar rendah dan diintimidasi.

Di antara tuduhannya adalah Sara memberinya "tugas yang mustahil", "berteriak padanya" dan memerintahkannya untuk mandi dan mengganti pakaian beberapa kali sehari.

PM Netanyahu membantahnya dan kasusnya diselesaikan di luar pengadilan.

Pada tahun 2016, Meni Naphtali, yang mengelola kediaman PM selama 20 bulan, dianugerahi 170.000 shekel, atau sekitar Rp 77 juta, setelah menggugat Bibi dan istrinya dengan klaim jika ia menjadi rusak setelah tinggal bersama keluarga Netanyahu.

Dia menuduh jika ibu negara pernah meneleponnya untuk memakinya pada jam 3 pagi ketika dia membeli jenis susu yang salah.

Tim media dari kantor perdana menteri Israel menggambarkan klaim tersebut sebagai "gosip yang jahat."

Keluarga Netanyahu menghadapi banyak pertanyaan setelah terungkap kalau anggaran es krim untuk perdana menteri pada tahun 2012 berjumlah lebih dari Rp26 juta.

Mereka juga mendapat kecaman pada tahun 2013 karena mengeluarkan lebih dari Rp100 juta untuk memasang tempat tidur pada pesawat sewaan saat hendak menghadiri pemakaman Margaret Thatcher.

Pada tahun 2019, Sara dinyatakan bersalah karena menyalahgunakan dana negara untuk membeli katering, dan didenda lebih dari Rp 220 juta sebagai bagian dari kesepakatan pembelaan.

Benjamin Netanyahu saat ini diadili atas dugaan korupsi dan penipuan, dalam kasus yang sudah berjalan lama dan memiliki hubungan dengan Australia.

Di antara tuduhan tersebut adalah dia memberikan bantuan kepada rekan bisnis dengan imbalan hadiah. Tapi PM Netanyahu menyangkal melakukan kesalahan.

Tahun lalu, Hadas Klein, asisten pribadi dari miliuner James Packer menjadi saksi dalam kasus tersebut.

Hadas juga mengatakan kepada Pengadilan Distrik di Yerusalem jika Sara menggambar perhiasan yang ia inginkan dam meminta James untuk membelikannya.

Hadas sebelumnya sudah memberikan bukti bahwa salah satu karyawan Packer telah membeli gelang senilai $46.000 untuk ibu negara, setelah dia meminta hadiah ulang tahun.

Hubungan antara PM Netanyahu, James Packer, dan produser film Arnon Milchan dianggap penting dalam kasus ini, meskipun keduanya tidak diadili dan membantah melakukan kesalahan.

Jajak pendapat Netanyahu telah menurun sejak 7 Oktober.

Sebuah survei acak terhadap 522 warga Israel yang diterbitkan oleh Lazar Research Institute awal bulan ini menemukan hanya 27 persen orang yang percaya jika Bibi adalah orang yang tepat untuk menjalankan negara.

Pekan lalu, pemimpin oposisi Yair Lapid, yang digantikan PM Netanyahu, meminta agar Benjamin Netanyahu mengundurkan diri "segera" atas penanganannya terhadap serangan Hamas.

Sementara itu, awal bulan ini, polisi harus menahan pengunjuk rasa di luar kediaman resmi perdana menteri di Yerusalem.

Dua puluh tiga tahun setelah ia pertama kali menjabat perdana menteri Israel, tampaknya membuat kesabaran banyak warga Israel mulai menipis, termasuk kepada anggota keluarga Netanyahu lainnya.

Perang yang melibatkan Israel menjadi tantangan terakhir yang dihadapi PM Netanyahu.

Diproduksi oleh Erwin Renaldi dari laporannya dalam bahasa Inggris