Fraksi Gerindra DPRD Jawa Timur mengusulkan sejumlah nama sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur. Nama yang diusulkan adalah Sekdaprov Jatim Adhy Karyono hingga mantan Kapolda Jatim Toni Harmanto.

Anggota Fraksi Gerindra DPRD Jatim Hadi Dediansyah menyatakan, Fraksi Gerindra mengusulkan beberapa nama.

"Sesuai hasil rapat, Fraksi Gerindra muncul sejumlah nama. Ada Pak Adhy Karyono yang paling kuat di internal Gerindra," kata Hadi di Surabaya, Kamis (30/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Selain Adhy Karyono, Hadi menyebut, ada juga nama Toni Harmanto. Selain itu, ada nama beberapa pejabat OPD Pemprov Jatim di antaranya Kepala Bappeda Jatim Yasin dan Kepala Bapenda Jatim Bobby Soemiarsono.

Caleg DPRD Jatim Dapil Surabaya ini menyebut, nama Adhy Karyono merupakan figur paling potensial yang paling mumpuni menjadi Pj Gubernur Jatim.

"Ini baru sikap fraksi ya. Nanti akan difinalkan saat paripurna sebagai usulan DPRD Jatim. Kami menekankan Pj itu sosok yang tahu Jawa Timur dan tahu persoalan utama Jawa Timur serta menjaga situasi kondusif di tahun Pemilu," jelasnya.

"Tentu paling berkompeten ya Pak Adhy, beliau sudah bersinergi di Jatim dengan legislatif dengan jajaran ASN. Secara pengalaman juga sudah cukup mumpuni sudah menjadi Sekdaprov Jatim 1 tahun lebih, tidak ada polemik juga. Beliau sudah memahami Jatim," tambahnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Jatim Anwar Sadad yang juga Ketua Gerindra Jatim menyebut dua nama terkuat yang diusulkan Gerindra adalah Adhy Karyono dan Toni Harmanto.

"Yang terkuat dua nama. Tapi tiga nama masuk radar Fraksi Gerindra Jatim. Ada Pak Toni Harmanto, Pak Adhy, Pak Bobby. Tapi itu semua kan hak prerogatif Pak Presiden Jokowi," jelasnya.

Sementara itu, Ketua Fraksi PKB DPRD Jatim Fauzan Fuadi menyatakan, pihaknya untuk sementara tidak mengusulkan nama Pj Gubernur Jatim. Sebab, banyak usulan dari daerah akhirnya tidak dipertimbangkan dan dipilih.

"Sementara ini belum berencana mengajukan usulan (calon Pj Gubernur), kami tidak usul nama. Dari sejumlah usulan dewan se-Jatim kemarin, memang berapa usulan yang akhirnya menjadi Pj bupati atau wali kota?," kata Fauzan.

Berkaca dari hal tersebut, Fauzan menyatakan Fraksi PKB DPRD Jatim untuk sementara abstain.

"Catatan saya kalau nggak salah hanya 3 usulan kabupaten atau kota yang diakomodir pemerintah pusat jadi Pj kabupaten atau kota di Jatim beberapa waktu lalu," jelasnya.

Fraksi PKB, lanjut Fauzan, tetap berharap agar figur yang nantinya dipilih sebagai Pj Gubernur Jatim bisa netral di Pemilu 2024. Figur yang netral ini, lanjut Fauzan, akan ikut menjamin pelaksanaan pesta rakyat di Jatim berlangsung adem, sejuk dan tentunya damai.

"Kami menolak figur titipan untuk pengamanan kepentingan tertentu dalam pemilu, baik pemilu legislatif maupun pilpres. Kalau ada figur dengan kualifikasi sebagaimana tersebut, yang netral ya maksudnya, maka siapapun dia Fraksi PKB pasti mendukung," pungkasnya.

Gerindra Copot Jabatan Joko Santoso Buntut Dugaan Intimidasi ke Kader PDIP


Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo, menjelaskan pernyataannya terkait pemilih pemula lebih tertarik pada gimik daripada visi misi. Ganjar menghormati gimik politikus lain, tapi menurutnya gimik juga perlu diisi edukasi.

"Saya menghormati gimik orang, tapi hari ini anak-anak muda mesti diedukasi," kata Ganjar di kantor Dewan Pers, Jakarta Pusat, Kamis (30/11/2023).

Ganjar menyebut pernah mendengar cerita anak muda yang tak suka gimik. Mendengar itu, Ganjar pun menilai perlu adanya edukasi politik kepada anak muda.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Dia menyampaikan, 'kami anak muda tersinggung kalau sekadar dikasih gimik', maka perlu pencerdasan edukasi politik, berdasarkan apa programnya untuk anak muda," ujarnya.

"Ketika saya ketemu anak muda, tidak semua anak muda suka gimik kok. Mereka pengin ekonomi kreatif yang saya punyai, 'Anda bisa fasilitasi nggak ya? Apakah Anda kemudian bisa hadirkan creative hub untuk saya apa nggak ya? Apakah IP yang saya miliki bisa dijaminkan bank?' Itu anak muda," sambungnya.

Menurutnya, gimik boleh digunakan. Namun, tidak menghilangkan substansi dan edukasi.

"Jadi boleh pakai gimik, tapi jangan menghilangkan substansi," tuturnya.

Sebelumnya, Ganjar Pranowo mengatakan saat ini pemilih pemula tidak terlalu tertarik pada visi misi yang ditawarkan oleh peserta pemilu. Ganjar menyebut mereka cenderung lebih tertarik pada gimik-gimik politik.

"Banyak teman-teman media ketika bertanya kepada saya, apa visi misinya? Apa programnya? Dan sebagainya. Itu di kalangan pemilih, apalagi di kalangan pemilih pemula, itu tidak nggak terlalu tertarik, yang tertarik lebih pada gimik," kata Ganjar saat menghadiri dialog santai dengan PWI dan Dewan Pers di kantor Dewan Pers, Jakarta Pusat, Kamis (30/11).

Padahal, kata Ganjar, seharusnya publik lebih tertarik pada visi misi dan gagasan. Hal itu, menurutnya, agar demokrasi dapat berjalan secara substansial.

"Padahal selalu para peneliti, para pemerhati, mengatakan bagaimana demokrasi bisa berjalan secara substansi, tidak prosedural, dan kemudian para kandidat bisa menyampaikan apa yang menjadi ide dan gagasan melihat kondisi dan solusi," jelasnya.


Masa kampanye Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 telah dimulai pada 28 November 2023 hingga 10 Januari 2024 mendatang. Bawaslu Kota Solo meminta masyarakat untuk menjadi mitra dalam mengawasi kampanye dan melaporkan jika terdapat dugaan pelanggaran saat masa kampanye ini.

Anggota Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Solo, Poppy Kusuma Nataliza Wijaya menyebut belum menerima laporan atau temuan pelanggaran hingga hari kedua masa kampanye ini. Namun dia juga tetap meminta masyarakat untuk menjadi mitra dalam pengawasan kampanye dengan cara melaporkan apabila terdapat dugaan pelanggaran saat masa kampanye Pemilu 2024 ini.

"Masyarakat bisa menjadi mitra Bawaslu dalam pengawasan kampanye dengan cara melaporkan kepada Bawaslu dan jajarannya manakala ada dugaan pelanggaran saat tahapan kampanye," terang Poppy saat dihubungi detikJateng, Rabu (29/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Untuk mengawal jalannya tahapan Pemilu 2024, selain diawasi oleh Bawaslu tentunya penting bagi masyarakat untuk tetap waspada dan aktif berpartisipasi dalam menjaga agar pelaksanaan Pemilu dapat berlangsung dengan baik. Dengan demikian, masyarakat juga perlu mengetahui cara melaporkan pelanggaran Pemilu 2024.

Cara Melaporkan Pelanggaran Pemilu 2024

Anggota Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Solo, Poppy Kusuma Nataliza Wijaya mengatakan bahwa untuk masyarakat Kota Solo yang menemukan adanya pelanggaran Pemilu dapat melaporkan secara langsung ke kantor Bawaslu maupun via online.

Jika ingin melaporkan via offline, pelapor bisa langsung mendatangi kantor Bawaslu terdekat dengan membawa identitas diri dan bukti pelanggaran, sesampainya di kantor akan diminta untuk mengisi formulir laporan. Pelapor harus Warga Negara Indonesia (WNI) yang mempunyai hak pilih, peserta pemilu, dan pemantau pemilu.

"Datang langsung ke kantor Bawaslu dengan membawa identitas diri dan mengisi form laporan. Laporan diterima hari kerja jam 08.00-16.00. Pelapor yaitu WNI yang mempunyai hak pilih peserta pemilu dan pemantau pemilu," jelas Poppy.

Laporan tersebut harus disampaikan paling lama tujuh hari sejak diketahui dugaan pelanggaran. Sementara untuk pelaporan juga bisa bertahap melalui Panwaslu desa/kelurahan dan diteruskan ke Panwaslu kecamatan, jika termasuk pidana pemilu maka akan diteruskan di Bawaslu Kota Solo.

"Laporan disampaikan paling lama tujuh hari sejak diketahui dugaan pelanggaran, bisa ke Panwaslu Desa/Kelurahan nanti diteruskan ke kecamatan. Kalau itu pidana pemilu baru di Bawaslu Kabupaten/Kota, katanya.

Tak hanya itu, temuan adanya pelanggaran juga dapat dilaporkan secara online kepada Bawaslu melalui aplikasi SigapLapor (Sistem Informasi Penanganan Pelanggaran dan Pelaporan).

"Bisa online di aplikasi SigapLapor," tambahnya.

Hal itu sejalan dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu) Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.

Pasal 10

(1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 disampaikan dengan cara:

a. menyampaikan Laporan ke kantor Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, Sekretariat Panwaslu Kecamatan, atau Sekretariat Panwaslu LN sesuai dengan tempat terjadinya dugaan pelanggaran; atau

b. menyampaikan Laporan melalui SigapLapor.

(2) Tata cara penggunaan SigapLapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dalam petunjuk teknis.

Pasal 11

(1) Penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dilaksanakan:

a. mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat untuk hari Senin sampai dengan Kamis; dan

b. mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.30 waktu setempat untuk hari Jumat.

Cara Lapor Pelanggaran Pemilu

Proses melaporkan pelanggaran Pemilu juga telah tertuang dalam Perbawaslu RI Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum Pasal 11 ayat 5 berikut ini.

Pasal 11

(5) Penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) dilakukan dengan cara:

a. Pelapor menyampaikan Laporan kepada petugas penerima Laporan;

b. petugas penerima Laporan menuangkan Laporan yang disampaikan oleh Pelapor ke dalam SigapLapor atau Formulir Model B.1 yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;

c. Pelapor atau kuasanya dan petugas penerima Laporan menandatangani formulir Laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf b; dan

d. Pelapor atau kuasanya menyerahkan dokumen berupa:

1. fotokopi kartu tanda penduduk elektronik atau surat keterangan kependudukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan milik Pelapor; dan

2. bukti.

Lapor Melalui Aplikasi SigapLapor

Langkah-langkah melaporkan pelanggaran Pemilu juga tersedia via online melalui laman SigapLapor. Hal ini juga telah disebutkan dalam Perbawaslu RI Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum Pasal 12 berikut ini.

Pasal 12

Penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:

a. Pelapor mengisi data pendaftaran akun pada laman SigapLapor untuk mendapatkan akses penyampaian Laporan;

b. Pelapor menyampaikan Laporan melalui laman SigapLapor dengan menggunakan akses yang telah dikirimkan melalui surat elektronik Pelapor yang didaftarkan dalam laman SigapLapor; dan

c. Pelapor menyerahkan bukti penyampaian Laporan dan dokumen identitas diri dan bukti secara langsung ke kantor Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, atau Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota paling lama 2 (dua) Hari setelah Pelapor menyampaikan Laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf b.

Artikel ini ditulis oleh Nila Handayani peserta Program Magang Bersertifikat Kampus Merdeka di detikcom.

Tips Hindari Hoax yang Berseliweran Jelang Pemilu 2024


Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menyambangi kawasan Chinatown, Glodok, Jakarta Barat, pada masa kampanye Pilpres 2024. Cak Imin menyempatkan diri mampir ke Rumah Teh Pantjoran, lalu makan soto tangkar.

Pantauan detikcom di Chinatown, Glodok, Kamis (30/11/2023), Cak Imin tiba pukul 13.15 WIB. Cak Imin datang didampingi Wabendum PKB Bambang Susanto.

Cak Imin datang mengenakan pakaian kemeja hijau dengan celana panjang hitam. Kedatangannya juga disambut oleh masyarakat sekitar yang berteriak dan berebut mengajak foto dan bersalaman.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Cak Imin langsung diajak masuk ke dalam Rumah Teh Pantjoran, disambut oleh para pendukungnya. Selesai di Rumah Teh Pantjoran, Cak Imin kemudian berjalan ke kawasan Chinatown Glodok.

Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menyambangi kawasan Chinatown, Glodok, Jakarta Barat, Kamis (30/11/2023), pada masa kampanye Pilpres 2024. (Kurniawan Fadilah/detikcom)

Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menyambangi kawasan Chinatown, Glodok, Jakarta Barat, Kamis (30/11/2023), pada masa kampanye Pilpres 2024. (Kurniawan Fadilah/detikcom)

Cak Imin melambaikan tangan kepada masyarakat yang berteriak memanggil namanya. Cak Imin juga terlihat menghampiri beberapa pedagang di kawasan Chinatown, mulai pedagang buah, makanan, pakaian, hingga pernak pernik.

Wakil Ketua DPR RI itu tampak berbincang dengan beberapa pedagang.

Cak Imin menyempatkan diri berbelanja di sebuah toko obat. Pasangan dari capres Anies Baswedan ini terlihat membeli sebuah vitamin daya tahan tubuh.

Selanjutnya, Cak Imin kembali berkeliling Chinatown Glodok bersama rombongan. Cak Imin kemudian ke rumah makan Lao Hoe untuk menikmati soto tangkar.

Simak juga 'Cak Imin di Hadapan Relawan: Saatnya yang Zalim Diganti yang Adil':

[Gambas:Video 20detik]


Pemerintah saat ini sedang mendata dan memetakan kebutuhan layanan sinyal internet di Bali. Pendataan dan pemetaan itu dilakukan untuk menentukan lokasi mana saja di Bali yang sinyal internetnya kurang mendukung alias lemah untuk didirikan Tempat Pemungutan Suara (TPS).

"Kalau data terkait data existing (layanan sinyal internet yang sudah ada) kami sudah punya. (Kalau lokasi mana saja di Bali yang butuh sinyal internet) masih kami proses kalau untuk di Bali," kata Ketua Tim Pusat Monitoring Telekomunikasi Kementerian Komunikasi dan Informasi Indra Apriadi di Hotel Aryaduta, Kuta, Badung, Kamis (30/11/2023).

Indra mengatakan saat ini pihaknya sudah menyerahkan data lokasi mana saja di seluruh Indonesia yang sinyal internetnya kuat. Termasuk, data operator layanan internet mana saja yang mendukung ketersediaan layanan internet.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Data itu sudah diserahkan ke semua Komisi Pemilihan Umum (KPU) provinsi. Sehingga, KPU provinsi dapat memetakan di mana saja lokasi yang sinyal internetnya kuat dan layak untuk mendirikan TPS.

Selain itu, ia juga menyebut telah memberikan data operator telekomunikasi mana saja yang menyediakan layanan internet. Indra meminta para operator agar menjaga kekuatan sinyal internetnya.

"Kami punya data internet coverage dan data (jumlah) TPS. Kami akan kasih informasi bahwa di lokasi tersebut secara kekuatan sinyal (internet) bagaimana. Itu nanti menjadi dasar (KPU) untuk menempatkan TPS," jelas Indra.

Menurutnya, kebutuhan kualitas sinyal internet di TPS akan sangat penting. Sinyal internet sangat dibutuhkan saat proses verifikasi suara hingga proses penghitungan cepat.

Termasuk, kebutuhan sinyal internet di pulau terluar, terdepan, dan terpencil (3T). Kebutuhan konektivitas sinyal internet di wilayah 3T tersebut akan disediakan dengan konektivitas satelit.

Tips Hindari Hoax yang Berseliweran Jelang Pemilu 2024


Ketua Umum DPP Relawan Pengusaha Muda Nasional (Repnas) Angawira mengatakan Program Makan Siang Gratis dari Prabowo-Gibran bagi anak-anak dapat menghadirkan multiplier effect. Selain dapat meningkatkan gizi anak, program tersebut juga mampu mensejahterakan pelaku UMKM.

"Dengan meningkatnya jumlah anak yang menerima makan siang, di kantin atau warung di sekitar sekolah, dapat mengalami peningkatan pelanggan yang pada gilirannya dapat meningkatkan pendapatan UMKM setempat," kata Anggawira dalam keterangan tertulis, Kamis (30/11/2023).

Menurut Anggawira, tidak hanya UMKM kuliner yang diuntungkan tetapi juga UMKM penyedia bahan baku makanan dalam hal ini bahan makan siang.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Selain itu, ini juga dapat menciptakan peluang bagi UMKM untuk berpartisipasi dalam penyediaan makanan atau bahan baku untuk program makan siang, mendukung pertumbuhan ekonomi di komunitas sekitar sekolah. Namun, penting untuk memastikan bahwa UMKM lokal terlibat secara adil dan berkelanjutan dalam pelaksanaan program tersebut," jelasnya.

Dia menambahkan, Program Makan Siang Gratis mampu menekan angka kekurangan gizi di Indonesia.

"Ini dapat membantu mengatasi masalah kelaparan di kalangan pelajar dan memberikan dampak positif pada kesehatan serta fokus belajar mereka. Namun, implementasi dan pembiayaan program ini perlu diperhatikan agar dapat berjalan efektif dan berkelanjutan," ungkapnya.

Terkait sumber dana, Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Panji Irawan menyebutkan program tersebut akan bersumber pada pemungutan pajak.

"Di mana untuk memaksimalkan penerimaan pajak Prabowo-Gibran akan membentuk badan penerimaan negara," kata Panji.

Di sisi lain, juru bicara Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan program itu juga bisa untuk mengurangi beban ekonomi masyarakat miskin, selain untuk menghapus prevalensi kasus kekerdilan pada anak atau stunting.

"Program makan siang gratis dengan gizi yang cukup untuk semua anak sekolah dan pesantren adalah salah satu upaya untuk menihilkan kasus stunting di Indonesia dan mengurangi beban ekonomi untuk masyarakat miskin," ungkap Dahnil.

Sebelumnya, capres nomor urut 2 Prabowo Subianto mengatakan jika dia terpilih menjadi presiden, maka program makan siang gratis akan dianggarkan sebesar Rp 450 triliun.

"Kami hitung kapasitas kita sekarang, saya kira baru kasih satu kali makan (siang) atau habisnya ada snack, saya kira ini sudah prestasi menurut saya. Ini menurut saya suatu langkah yang strategis yang cukup menjawab banyak masalah. Hitungan Rp 400 triliun, Rp 450 triliun, (atau) kira-kira U$S 30 miliar," tutup Prabowo.

Simak juga 'Prabowo soal Program Makan Siang-Susu Gratis: Kita Sudah Hitung, Bisa!':

[Gambas:Video 20detik]


Seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kecamatan Sepulu, Bangkalan diduga terlibat aktif jadi panitia deklarasi pasangan calon (paslon) capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. ASN berinisial IS tersebut akan dipanggil dan diperiksa oleh Bawaslu.

Bawaslu Bangkalan menerima laporan dari masyarakat tentang dukungan IS itu melalui email. Kiriman email ini selanjutnya ditelusuri ke tingkat bawah oleh panwascam dan ternyata benar, sehingga dinaikkan sebagai temuan.

Dijadwalkan, terlapor akan dipanggil ke Bawaslu besok Jumat (1/12). Dalam pemanggilan tersebut, IS akan dimintai keterangan serta klarifikasi atas keterlibatannya dalam deklarasi tersebut.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Besok (Jumat) kita panggil untuk dimintai keterangan sekaligus untuk mengetahui perannya dalam deklarasi paslon itu," kata Ketua Bawaslu Bangkalan Ahmad Mustain Saleh kepada detikJatim, Kamis (30/11/2023).

Ia menegaskan, ASN dilarang terlibat kampanye ataupun kegiatan politik praktis, baik secara langsung maupun di media sosial.

"Like, komen, dan share saja sudah masuk pelanggaran. Apalagi jadi panitia yang terlibat langsung," tegas Mustain.

Berdasarkan laporan yang masuk ke Bawaslu, IS merupakan ASN yang berposisi sebagai staf Kecamatan Sepulu.

"Untuk terlapor merupakan staf di Kecamatan Sepulu, sedangkan kegiatan deklarasi paslonnya ada di salah satu Ponpes di Kecamatan Arosbaya," tegas Mustain.

Mustain menambahkan, pihaknya sudah mengantongi sejumlah bukti dari laporan tersebut. Adapun bukti-bukti yang dimiliki meliputi video, foto, identitas terlapor, hingga serta Surat Keterangan (SK) ASN milik terlapor.

"Sudah ada semua buktinya tinggal kita lakukan kajian lebih lanjut," imbuhnya.

Sebelumnya, IS terekam dalam sebuah video saat kegiatan deklarasi Prabowo-Gibran di Pondok Pesantren Hidayatulloh Al Muhajirin di Desa Buduran, Kecamatan Arosbaya, Bangkalan Minggu (26/11) lalu. Dalam video terlihat IS menyambut sejumlah tamu penting dalam acara tersebut.

Bahkan, IS juga tampak bertugas memegang selendang batik yang akan dikalungkan pada setiap tamu penting yang hadir. Ia juga terlihat menggunakan baju Sakera bersama panitia lainnya.

Sementara itu, tim detikJatim masih mencoba mengkonfirmasi TKD Prabowo-Gibran di Bangkalan, maupun Gerindra sebagai partai pengusung. Namun hingga berita ini ditulis belum ada yang merespons.

Janji Anies ke Warga Bogor: Bangun Transportasi Umum Terjangkau


Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo, berbicara terkait kebebasan pers. Ganjar menilai jika dikritik tidak boleh terbawa perasaan (baper).

Hal itu disampaikan Ganjar saat menghadiri dialog santai dengan PWI dan Dewan Pers di kantor Dewan Pers, Jakarta Pusat, Kamis (30/11/2023). Ganjar menyebut tak ada masalah jika publik ingin mengkritik, tapi harus berdasarkan fakta.

"Kebebasan pers itu, kalau dihajar (dikritik), saya sudah terlalu sering, dipuji juga pernah," kata Ganjar.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Yang perlu disikapi dari kita jangan baperan karena kita berada pada posisi itu tuh, 'Anda itu wajib, wajib dikritik, wajib diini', jadi jangan baperan. Yang penting edukasinya dan tidak boleh fitnah. Itu saja," sambungnya.

Ganjar pun mempersilakan publik berekspresi secara bebas. Menurutnya, jika dikritik harus menerima.

"Bahkan anak-anak sekarang, para stand up comedian jadi ketakutan semua. 'Mas, kalau saya kritik ini gimana?' Lho, saya kritik saja. Tapi kalian nanti saya kritik jangan marah ya," ujarnya.

Ganjar pun menuturkan juga dapat memberikan kritik. Namun, kata dia, kritik itu dapat disampaikan dengan batasan-batasan.

"Nah, pada saat saya gantian kritik, 'lho gimana sih, Anda ini pejabat kok ngritik'. Nggak, maksud saya biar ada dialektika. Kan kita ini masih belajar nih, kita ini belum mapan-mapan banget. 'Kalau Anda boleh (kritik), kenapa saya tidak boleh?' 'Woh Anda pejabat'. Oke kalau begitu saya batasi. Tapi saya boleh dong mengingatkan. Begitu. Ini yang terjadi," tuturnya.


Poster calon legislatif (caleg) peserta Pemilu 2024 bertebaran di pagar sekolah yang ada di Kota Palembang, Sumatera Selatan. Poster itu berada di Sekolah Luar Biasa (SLB) Karya Ibu Jalan Sosial.

Pada pagar bagian ujung di sekolah itu tepatnya di simpang empat, terpasang beberapa poster caleg. Pemasangan itu jelas melanggar aturan. Sebelumnya, peletakan alat peraga kampanye (APK) Pemilu 2024 telah ditetapkan dan tidak bisa di sembarang tempat.

Setidaknya, ada 6 lokasi yang dilarang karena Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan titik pemasangan APK. Salah satu tempat yang tidak boleh dipasang poster yakni di tempat pendidikan, meliputi gedung atau halaman sekolah maupun perguruan tinggi.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Salah satu pedagang keliling yang sering melintas di lokasi sekolah tersebut bernama Wahyu mengaku bahwa poster caleg itu sudah lama terpasang di pagar sekolah itu.

"Sudah lama poster caleg itu dipasang di pagar, mungkin satu bulan lebih karena saya sering lewat sini," ujarnya kepada detikSumbagsel, Kamis (30/11/2023).

Sementara itu, Komisioner KPU Sumsel Divisi Teknis Penyelengaraan, Handoko mengungkapkan bahwa selain di tempat pendidikan, larangan peletakan APK juga di tempat ibadah, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah, fasilitas tertentu milik pemerintah dan fasilitas lain yang dapat mengganggu ketertiban umum.

Dia mengatakan, apabila masih ditemukan APK dari para peserta Pemilu 2024 itu di luar lokasi yang ditetapkan, maka akan ditindaklanjuti oleh jajaran Bawaslu Sumsel.

"Kami hanya menentukan titik pemasangan APK, apabila ada yang melanggar, tindak lanjut akan dilakukan Bawaslu," ujarnya.

Penetepan titik itu, katanya, sesuai dengan keputusan KPU Sumsel Nomor 78/2023 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan APK. Di Sumsel, ada 5.507 ttik yang diperbolehkan. Terbanyak di Kabupaten Muara Enim yang mencapai 1.074 titik.

Sementara di Kota Prabumulih sebanyak 106 titik, Palembang 439 titik, Pagar Alam 35 titik, Musi Rawas Utara (Muratara) 378 titik, Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) 71 titik dan Empat Lawang 19 titik.

Kemudian Ogan Ilir (OI) 241 titik, Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan 25 titik, OKU 236 titik, Musi Rawas (Mura) 398 titik, Banyuasin 527 titik, OKU Timur 628 titik, Ogan Komering Ilir (OKI) 527 titik, Musi Banyuasin (Muba) 85 titik, dan Lubuklinggau 718 titik.

Sementara di Lahat, pemasangan APK bisa dilakukan pada kantor atau sekretariat peserta pemilu dan di tempat milik perorangan atau badan swasta yang disertai izin tertulis pemilik.

"Penentuan titik lokasi ini sudah kita koordinasikan dengan berbagai pihak, mulai dari pihak desa, kelurahan, kecamatan, Satpol PP dan lainnya mengenai batasan-batasan mana saja yang boleh atau tidak," ujarnya.

Janji Anies ke Warga Bogor: Bangun Transportasi Umum Terjangkau


Capres Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo, menyebut kalangan pemilih pemula cenderung tertarik dengan gimik dari pada visi misi peserta pemilu. Padahal, agar pemilu berjalan substansial, pemilih harusnya tertarik dengan gagasan dan ide para kandidat dalam melihat kondisi dan solusi.


Wakil Sekretaris TKN Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming, Michael Umbas, menepis politikus PDIP Guntur Romli yang menyebut jangan-jangan Presiden Joko Widodo (Jokowi) merupakan ketua timses pasangan nomor urut 2 tersebut. Umbas menegaskan Ketua TKN, Rosan Roeslani, bekerja keras.

"Ketua TKN Prabowo Gibran, Rosan Roeslani, bekerja profesional, bahkan hingga larut malam, melakukan peran dengan baik dan terukur, dan selalu hadir bersama elemen-elemen penggerak pemenangan pasangan Prabowo Gibran. Kemarin konferensi pers menyerahkan bantuan untuk Palestina, saat acara di Bawaslu dan KPU mendampingi kandidat dan banyak lagi. Silakan cek saja pemberitaan di media," kata Umbas saat dimintai konfirmasi, Kamis (30/11/2023).

Umbas menyebut tudingan bahwa Jokowi merupakan ketua TKN Prabowo-Gibran merupakan fitnah. Umbas menyebut ada skenario besar untuk memainkan politik drama.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Mengenai tudingan ketua TKN adalah Pak Jokowi, ini jelas narasi fitnah, konyol, dan framing yang jahat, bahkan bisa saja dipidanakan. Tapi tentu kami tidak akan menanggapi. Sebab memang ada grand scenario memainkan politik dramatisasi dan Pak Jokowi jadi target utama serangan," kata Umbas.

Ketua Umum Relawan Arus Bawah Jokowi ini menyebut fitnah-fitnah terhadap Jokowi tidak pernah berhasil. Menurutnya, serangan terhadap Jokowi malah semakin menambah deposit kepercayaan rakyat.

"Kemarin beliau ditanya soal tuduhan penguasa saat ini dinilai seperti Orde Baru beliau hanya merespons santai, tidak akan menanggapi. Pak Jokowi menghormati, menerima kritik dan tidak pernah membalas, apalagi secara emosional. Biar rakyat yang akan menilai dan memberi justifikasi kepada semua tokoh dan pemimpin bangsa," kata Umbas.

Umbas menyebut, selama menjabat presiden hampir 10 tahun, Jokowi seperti tidak henti-hentinya dihujat. Menurut Umbas, hujatan dan fitnah terhadap Jokowi selalu terbantahkan.

"Hari ini Pak Jokowi tetap menyerukan politik damai, politik persatuan, politik berangkulan, politik jabat tangan erat, politik ala Indonesia yang seberat apa pun kompetisi tapi tetap kembali bersatu," kata Umbas.

Guntur Romli sebelumnya menduga Jokowi-lah yang merupakan tim sukses Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Dia menilai akhir-akhir ini jarang melihat Ketua TKN Prabowo-Gibran tampil di publik.

"Kita juga bertanya-tanya ke mana Ketua TKN Prabowo-Gibran? Tidak pernah seperti Mas Arsjad Rasjid yang muncul dari TPN Ganjar dan Mahfud, tapi Ketua TKN Prabowo-Gibran seperti Gibran sendiri ketika diundang untuk dialog debat di kampus-kampus menghilang," kata Guntur saat acara Adu Perspektif detikcom x Total Politik di Youtube detikcom Rabu (29/11).

"Jangan-jangan mungkin benar seperti disampaikan oleh Ade, jangan-jangan ketua di tim pemenangan di situ adalah Pak Jokowi," imbuhnya.


Ketua DPC PDIP Solo FX Hadi Rudyatmo mengaku agak sakit hati terhadap Iriana Joko Widodo (Jokowi) setelah Iriana disebut kecewa atas sebutan petugas partai terhadap Presiden Jokowi. Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran menganggap sikap FX Hadi Rudyatmo atau FX Rudy berlebihan.

"Pendapat Bapak FX Rudy yang mengaku sakit hati atas yang diduga pernyataan Ibu Iriana, saya kira terlalu berlebihan," kata Wakil Komandan Golf (Bidang Relawan) TKN Prabowo-Gibran, Roy Maningkas, kepada wartawan, Kamis (30/11/2023).

Roy menilai pernyataan FX Rudy tidak pantas sebagai seorang politikus senior. Dia mengingatkan FX Rudy jangan ngawur dalam menyampaikan penilaian terhadap Iriana Jokowi.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Lagi pula nggak pantaslah orang selevel politisi senior seperti Pak Rudy mengomentari dengan kata-kata sakit hati, itu kan baper banget dan tidak berkualitas," ujar Roy.

"Saya, walau tidak kenal Pak Rudy, tapi saya hormat pada beliau. Hendaklah memberikan penilaian yang jangan ngawur, apalagi ini menyerang seorang perempuan yang kebetulan sekarang jadi ibu negara," imbuhnya.

Roy menyarankan FX Rudy menyampaikan hal yang konstruktif bagi publik alih-alih menyinggung urusan personal Iriana dan keluarga. Dia mencontohkan kritik yang dilontarkan ke Jokowi atau Gibran Rakabuming yang notabene sebagai pejabat publik.

"Lebih baik bicara yang konstruktif buat rakyat, bukan bicara hal-hal yang perasaan. Kalaupun mau bicara kritik, kritik yang membangun, bukan kritik yang nggak ada bobotnya," kata Roy.

"Lagi pula siapa Ibu Iriana? Dia perempuan yang kebetulan jadi istri Presiden. Kalau mau kritik-kritik, ya kritik kebijakan Pak Jokowi sebagai Presiden atau Mas Gibran sebagai wali kota yang mungkin dianggap kurang. Saya khawatir lama-lama yang disakiti hatinya adalah Jan Ethes karena nangis minta beliin mainan," katanya.

Roy mengajak semua pihak agar menyampaikan pernyataan yang sejalan dengan upaya menciptakan pemilu damai. Dia menekankan perlunya memikirkan kepentingan rakyat saat ini.

"Intinya, saya mau bicara marilah kita bicara hal-hal yang membawa kedamaian saja di pilpres ini, karena nggak semua orang juga seberuntung Pak Rudy yang hidup terhormat dan berkecukupan. Lebih baik kita pikirkan bagaimana menolong rakyat kita yang hidupnya kurang beruntung, supaya mereka dan anak-anaknya punya harapan dan masa depan yang lebih baik di negara yang sama-sama kita cintai ini," kata Roy.

Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran, Grace Natalie, mempertanyakan cerita yang diungkapkan FX Rudy. "Saya sih nggak pernah dengar Bu Iriana bicara begitu. Belum tentu sumber yang cerita akurat," ujar Gracer.

Sementara itu, Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran, Afriansyah Noor, menilai pernyataan FX Rudy biasa-biasa saja dan tidak ambil pusing dengan pernyataan tersebut. Afriansyah mengatakan TKN akan tetap terus maju untuk memenangkan Prabowo-Gibran satu putaran.

"Ini kan soal curhatan FX Rudy yang, ya mungkin baper ya, kecewa terhadap apa-apa yang sekarang terjadi, tidak menyangka kok bisa Mas Gibran itu maju jadi calon wakil presidennya Pak Prabowo. Nah, ini dikait-kaitkan dengan persoalan-persoalan yang menurut saya tidak relevan dengan sistem pemilu atau sistem berdemokrasi yang saat ini sedang kita jalankan. Bagi kami, apa yang disampaikan FX Rudy itu pernyataan pribadi dan kekecewaan seorang FX Rudy saja yang tidak perlu kami tanggapi," kata Afriansyah.

Sebelumnya, FX Rudy mengaku sakit hati terhadap Iriana Jokowi. Dia awalnya mengomentari soal ribut-ribut sebutan petugas partai terhadap Jokowi.

"Kalau tersinggung menjadi petugas partai, ya suruh nyalonin rakyatlah dulu waktu presiden. Termasuk Mas Gibran. Kemarin kalau berani ya lewat independen, tak lawani dengan Pak Pur dan Pak Teguh," kata FX Rudy dalam wawancara bersama wartawan di Jakarta, Rabu (29/11).

FX Rudy mengungkit Pilwalkot Surakarta. FX Rudy menyebut PDIP punya kursi yang cukup untuk mengusung calon di Pilwalkot Solo kemarin. FX Rudy menyinggung pernyataan-pernyataan soal 'yang memilih itu rakyat'.

"Yang punya rakyat itu PDI Perjuangan yang masuk di PDI Perjuangan. Untung saya punya 30 kursi dari 45. Kalau ndak, dipret juga saya. Yang milih rakyat, rakyat mana? Anak njenengan nggak mungkin dapat rekomendasi dari Megawati Soekarnoputri karena Bu Mega punya hak prerogatif dan masih sayang kepada Pak Joko Widodo yang saat itu belum ketauan bobroknya," ujar FX Rudy.

FX Rudy menyebut istilah petugas partai selama ini disalahpersepsikan oleh buzzer. FX Rudy kemudian menyebut dirinya sakit hati pada Iriana.

"Disalahpersepsikan oleh buzzer-buzzer-nya beliau. Saya agak sakit hati karena Bu Iriana menyampaikan bahwa kecewa dengan Pak Jokowi dihina sebagai petugas partai. Kalau saya menilainya biasa kan dengan Bu Iriana. Kok, Mbak Mega itu kan bukan siapa-siapa. Wong mertuanya meninggal saja nggak ngelayat kok. Jadi apa yang disampaikan di media dengan apa yang terjadi di dalam rumah tangga sendiri nggak sama," ujar FX Rudy.

FX Rudy kemudian menjelaskan kembali pernyataannya setelah ditanyakan ulang oleh wartawan. "Mertuanya Ibu Iriana, ibunya Pak Jokowi, meninggal dunia kan nggak melayat kok, sampai tahlilan terakhir seribu hari nggak hadir kok. Itu menurut saya, ngapain sakit hati, wong Mbak Mega dipret itu wajar bagi saya. Wong mertuanya sendiri saja tidak dihargai, dihormati. Yang membesarkan Pak Joko Widodo yang bisa menjadi presiden. Kalau Pak Joko Widodo nggak jadi presiden, kan nggak jadi ibu negara," imbuhnya.


Baliho calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) serta calon legislatif (caleg) marak terpasang di kawasan Alun-alun Kudus. Bawaslu Kudus pun menyebutkan kawasan Alun-alun merupakan bagian zona terlarang untuk berkampanye.

Pantauan detikJateng di lokasi, Kamis (30/11/2023) baliho besar bergambar capres dan cawapres terpasang di kawasan Alun-alun Kudus. Tepatnya di jembatan penyeberangan orang dan di gedung mal Kudus.

Di jembatan penyeberangan terpantau ada baliho pasangan Capres Ganjar Pranowo dengan Cawapres Mahfud Md. Baliho itu memperlihatkan keduanya mengenakan jas berwarna hitam dan tertera ada nomor 3. Baliho itu bertuliskan 'Ganjar Mahfud Calon Presiden dan Wakil Presiden 2024, gerak cepat Indonesia Unggul'.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Bersebelahan ada baliho Capres-Cawapres, Prabowo-Gibran. Baliho itu melihatkan gambar Prabowo-Gibran mengenakan kaus berwarna putih dan berpeci. Di baliho tertuliskan 'Prabowo-Gibran calon presiden dan wakil presiden Republik Indonesia 2024-2029.

Penampakan baliho capres dan cawapres yang terpasang di kawasan Alun-alun Simpang Tujuh Kudus, Kamis (30/11/2023). Foto: Dian Utoro Aji/detikJateng

Lalu ada gambar mantan Wakil Gubernur Jateng Taj Yasin yang merupakan Calon DPD RI Dapil Jateng periode 2024-2029. Ketua Bawaslu Kudus Moh Wahibul Minan memastikan jika kawasan Alun-alun Kudus merupakan zona terlarang kampanye.

"Terkait dengan alun-alun ini termasuk zonasi yang dilarang," kata Minan, Kamis (30/11).

Ia mengatakan berdasarkan surat keputusan KPU nomor 405 tahun 2023 tentang zonasi, Alun-alun Kudus menjadi salah satu lokasi terlarang untuk berkampanye. Lokasi tersebut kata Minan harus steril dari kampanye dan alat peraga kampanye.

"Zonasi yang dilarang termasuk yang kami usulkan itu alun-alun, car free day dan Balai Jagong Kudus itu steril dari kawasan kampanye dan alat peraga kampanye (APK)," jelasnya.

Minan mengaku sudah memerintahkan jajaran Bawaslu tingkat kecamatan untuk melakukan pendataan APK yang melanggar terkait zonasi.

"Nanti tunggu, baru kita inventarisir sekitar dua minggu atau tiga minggu baru dieksekusi, karena kita melalui mekanisme penanganan pelanggaran juga, dari kecamatan mengirim ke kabupaten, kabupaten merekomendasikan ke KPU, KPU meneruskan ke peserta pemilu, setelah tiga hari baru kita lakukan eksekusi," ungkap Minan.

Minan mengatakan pihaknya telah melakukan peneriban APK mulai 6 November sampai 27 November 2023. Akan tetapi masa kampanye ini, pihaknya kembali mendatangi APK yang melanggar zonasi yang telah ditentukan.

"Tapi kemarin sampai hari ini kita biarkan karena masa kampanye, tapi kami meminta kepada jajaran kami untuk inventarisir terkait dengan APK yang melanggar zonasi yang dikeluarkan oleh SK KPU nomor 405 itu," ungkap Minan.

Ganjar Ingatkan Bahaya Hoaks Saat Hadiri Haul KH Dalhar Watucongol


Ketua DPP PAN Saleh Partaonan Daulay mengkritisi Ketua DPC PDIP Solo FX Hadi Rudyatmo yang mengaku sakit hati jika Iriana Joko Widodo (Jokowi) disebut kecewa dengan sebutan petugas partai terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi). Saleh bertanya-tanya apa maksud FX Rudy menyinggung rumah tangga Iriana dan Jokowi.

"Itu bukan konsumsi publik. Kalau disampaikan ke publik, mungkin ada target khusus. Apa itu? Ditanyakan kepada yang menyampaikan saja," kata Saleh saat dihubungi, Kamis (30/11/2023).

Saleh berharap agar semua pihak, termasuk FX Rudy, menjaga suasana kondusif jelang Pemilu 2024. Dia mengimbau jangan ada lagi yang saling menjelekkan.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"TKN hanya berharap semua pihak bisa menjaga suasana kondusif dalam pemilu mendatang. Tidak boleh saling menjelekkan. Silaturrahim dan persatuan haruslah tetap dijaga," ucapnya.

Lebih lanjut, Ketua Fraksi PAN ini juga mengusulkan agar semua peserta pemilu lebih baik mengembangkan visi-misi dan program kerjanya. Terkait pernyataan pribadi dan urusan sektoral, kata dia, sebaiknya diselesaikan saja secara internal.

"Toh, pak Jokowi sampai sekarang adalah kader PDI Perjuangan," imbuhnya.

Terlepas dari itu, Saleh tidak mau berkomentar lebih jauh berkaitan dengan urusan PDIP. Dia menegaskan pihaknya tidak ada waktu mendiskusikan hal itu.

"TKN tidak punya waktu mendiskusikan pernyataan personal seperti ini. Apa lagi, pernyataan itu ditujukan kepada ibu Iriana. Yang tahu, tentu Ibu Iriana. Apa betul atau tidak seperti itu?" tuturnya.

Pernyataan FX Rudy

Sebelumnya, Ketua DPC PDIP Solo FX Hadi Rudyatmo heran jika Iriana Joko Widodo (Jokowi) disebut kecewa dengan sebutan petugas partai terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi). FX Rudy mengaku agak sakit hati dengan Iriana Jokowi.

Hal ini disampaikan FX Rudy dalam wawancara bersama wartawan di Jakarta, Rabu (29/11). FX Rudy awalnya mengomentari soal ribut-ribut sebutan petugas partai terhadap Jokowi.

"Kalau tersinggung menjadi petugas partai ya suruh nyalonin rakyat lah dulu waktu presiden. Termasuk Mas Gibran. Kemarin kalau berani ya lewat independen, tak lawani dengan Pak Pur dan Pak Teguh," kata FX Rudy.

FX Rudy mengungkit Pilwalkot Surakarta. FX Rudy menyebut PDIP punya kursi yang cukup untuk mengusung calon di Pilwalkot Solo kemarin. FX Rudy menyinggung pernyataan-pernyataan soal 'yang memilih itu rakyat'.

"Yang punya rakyat itu PDI Perjuangan yang masuk di PDI Perjuangan. Untung saya punya 30 kursi dari 45. Kalau ndak dipret juga saya. Yang milih rakyat, rakyat mana? Anak njenengan nggak mungkin dapat rekomendasi dari Megawati Soekarnoputri karena Bu Mega punya hak prerogratif dan masih sayang kepada Pak Joko Widodo yang saat itu belum ketawan bobroknya," ujar FX Rudy.

FX Rudy menyebut istilah petugas partai selama ini disalahpersepsikan oleh buzzer. FX Rudy kemudian menyebut dirinya sakit hati dengan Iriana.

"Disalahpersepsikan oleh buzzer-buzzernya beliau. Saya agak sakit hati karena Bu Iriana menyampaikan bahwa kecewa dengan Pak Jokowi dihina sebagai petugas partai. Kalau saya menilainya biasa kan dengan Bu Iriana. Kok, Mbak Mega itu kan bukan siapa-siapa. Wong mertuanya meninggal saja nggak ngelayat kok. Jadi apa yang disampaikan di media dengan apa yang terjadi di dalam rumah tangga sendiri nggak sama," ujar FX Rudy.

FX Rudy kemudian menjelaskan kembali pernyataannya setelah ditanyakan ulang oleh wartawan.

"Mertuanya Ibu Iriana, ibunya Pak Jokowi meninggal dunia kan nggak melayat kok, sampai tahlilan terakhir seribu hari nggak hadir kok. Itu menurut saya ngapain sakit hati wong Mbak Mega dipret itu wajar bagi saya. Wong mertuanya sendiri saja tidak dihargai dihormati. Yang membesarkan Pak Joko Widodo yang bisa menjadi presiden. Kalau Pak Joko Widodo nggak jadi presiden kan nggak jadi ibu negara," imbuhnya.

Lihat juga Video: Orasi Keras FX Rudy: Yang Khianati Megawati-PDIP Dilaknat Tuhan!

[Gambas:Video 20detik]


Pose capres Anies Baswedan pada surat suara Pilpres 2024 mirip dengan pose di surat suara Pilgub DKI 2017. PKB yakin pose tersebut akan membawa hoki capres nomor urut 1 tersebut.

"Keren dong, bawa hoki," kata Ketua DPP PKB Daniel Johan saat dimintai konfirmasi, Kamis (30/11/2023).

Anies Baswedan saat ini berpasangan dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin. Pada surat suara 2024, Anies-Cak Imin kompak mengenakan kemeja putih dibalut jas hitam bertulisan AMIN. Keduanya mengenakan peci dan kacamata.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

AMIN, akronim Anies-Cak Imin, berpose mengangkat tangan kanannya sejajar dengan telinga. Mereka tersenyum ke arah kamera. Pose Anies mirip dengan posenya di surat suara Pilgub DKI 2017 saat berpasangan dengan Sandiaga Uno. Yang membedakan hanyalah setelan yang dikenakan pada surat suara.

PKB meyakini pose Anies akan membawa keberhasilan pada Pilpres 2024. Pose itu juga diyakini akan memenangkan hati rakyat.

"Pose itu akan mengulangi keberhasilan untuk memenangkan hati rakyat," kata Daniel Johan.

Diberitakan sebelumnya, komisioner KPU Yulianto Sudrajat mengatakan desain surat suara Pilpres 2024 telah disetujui semua pihak. Desain surat suara Pilpres 2024 selanjutnya akan masuk percetakan, penyortiran, dan distribusi.

"Sudah disetujui, berikutnya masuk proses di percetakan," ujar Drajat.

Simak Video: Bos PPI Duga AMIN Pakai Strategi Pilkada DKI 2017 di Pemilu 2024

[Gambas:Video 20detik]


Pemkot dan DPRD Makassar telah menetapkan APBD Makassar 2024 sebesar Rp 5,7 triliun. Wali Kota Makassar Moh Ramdhan 'Danny' Pomanto mengungkapkan APBD 2024 akan difokuskan untuk penyelenggaraan Pemilu hingga proyek infrastruktur.

"Jadi yang pertama (fokus APBD 2024) tentunya menghadapi Pemilu. Itu adalah tugas utama. Bagaimana menciptakan Pemilu damai berlangsung sangat baik," ujar Danny usai penetapan APBD Kota Makassar 2024 di Kantor DPRD Kota Makassar, Rabu (29/11/2023) malam.

Danny mengatakan kesejahteraan dan keselamatan pekerja Pemilu perlu diperhatikan sehingga mesti mendapat porsi anggaran yang cukup. Sebab, hal ini merupakan bagian dari tanggungjawab pemerintah dalam rangka menyukseskan Pemilu 2024.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Misalnya jaminan terhadap pekerja yang ada di Pemilu nantinya. Itu kan menjadi beban kita juga, beban pemerintah daerah," bebernya.

Danny melanjutkan, APBD sebesar Rp 5,7 triliun itu juga akan difokuskan untuk keberlangsungan program kerjanya dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) di tahun keempat ini. Namun dia tidak menjelaskan secara detail apa saja program tersebut.

"Kedua, bagaimana kita melanjutkan RPJMD kita. Di tahun yang masuk di tahun yang keempat. Ketiga, bagaimana solusi dari persoalan-persoalan terkini yang belum selesai tuntas. Itu tiga hal yang sangat dominan," paparnya.

Selain itu, Danny juga mengungkapkan jika APBD 2024 akan difokuskan pada pembangunan infrastruktur. Salah satunya proyek kabel bawah tanah.

"Termasuk infrastruktur. Misalnya kita fokus pada konstruksi untuk bagaimana cabelling utilitas ini di bawah tanah semua," jelasnya.

Danny menyampaikan proyek tersebut akan saling berkaitan dengan pembenahan drainase untuk mencegah banjir. Selain itu sekaligus untuk membenahi sistem jalur pedestrian di Makassar.

"Sambil membenahi sistem drainase kita. Sambil membenahi sistem pedestrian kita," pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, DPRD Makassar mengesahkan APBD Makassar tahun 2024. Anggaran belanja daerah yang disepakati bersama Pemkot Makassar sebesar Rp 5,7 triliun.

Penetapan APBD 2024 itu berlangsung dalam rapat paripurna di Ruang Rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Makassar, Rabu (29/11). Ranperda APBD Kota Makassar tahun 2024 ditandatangani langsung Ketua DPRD Kota Makassar Rudianto Lallo bersama Wali Kota Makassar Moh Ramdhan 'Danny' Pomanto.

"APBD Kota Makassar tahun 2024 sebesar Rp 5,1 triliun pendapatan daerahnya, belanja daerahnya Rp 5,7 triliun dan defisit Rp 676 miliar," ujar Sekretaris DPRD Kota Makassar Muhammad Dahyal saat membacakan keputusan Ketua DPRD Makassar, Senin (29/11).

Dahyal melanjutkan defisit itu ditutupi oleh pembiayaan daerah berupa penerimaan sebesar Rp 676 miliar. Sementara untuk pengeluaran dilaporkan nihil.

"Defisit itu diganti dengan pembiayaan daerah berupa penerimaan sebesar Rp 676 miliar, dan pengeluaran Rp 0 atau nihil, serta pembiayaan netto sebesar Rp 676 miliar," tambahnya.

Danny Pomanto, Sulap Makassar Jadi Kota Festival


Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo, mengatakan kekuasaan memiliki kecenderungan korupsi. Ganjar menyebut tuduhan-tuduhan itu pun sudah menempel erat dengan kekuasaan.

Hal itu disampaikan Ganjar saat menghadiri dialog santai dengan PWI dan Dewan Pers di kantor Dewan Pers, Jakarta Pusat, Kamis (30/11/2023). Mulanya Ganjar mengatakan seharusnya ada otonomi daerah yang asimetris.

"Ini kaitan dengan demokrasi, nanti masuknya pada good governance, nanti ketika kemudian katakan, tuntutan reformasi salah satunya adalah otonomi daerah dan ketika itu diberikan, maka pada saat itu pemerintah yang terbentuk mesti menyiapkan pemerintahan atau tata kelola pemerintahan yang baik, good governance," kata Ganjar.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ganjar mengatakan saat ini perlu bertanya kepada masyarakat terkait proses demokrasi. Dia pun menilai perlu adanya evaluasi proses demokrasi saat ini.

"Kita harus bertanya kepada masyarakat. Evaluasi proses demokrasi inilah yang hari ini mesti kita lihat bersama," ujarnya.

Ganjar lantas mengatakan kekuasaan lebih cenderung memiliki tren korupsi. Dia pun menyebut tren itu telah menempel pada kekuasaan.

"Pada saat itu muncul juga anti-KKN, syaratnya itu yang paling berat sampai hari ini belum terlaksana. Paling berat. Dan tuduhan-tuduhan itu sudah menempel, dari awal sudah ngomong kok dari dulu. Kekuasaan itu memang punya tren korup, punya kecenderungan untuk korup," jelasnya.

Mantan Gubernur Jawa Tengah itu mengajak masyarakat lebih bijak dalam melihat kondisi demokrasi saat ini. Dia pun mendorong untuk memperbaiki hal-hal yang masih perlu dievaluasi.

"Nah, di situlah kemudian dengan segala apa yang terjadi, rasa-rasanya kita mesti lebih bijak sekarang melihat kondisi ini meskipun ada sudah baik, tapi masih ada yang belum. Yang belum inilah yang mesti kita dorong," tuturnya.

"Itulah semangat yang kemudian civil society sekarang ikut berteriak. Saya senang," imbuh dia.


Politikus PDIP Guntur Romli menduga Presiden Joko Widodo (Jokowi) ketua tim sukses Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming mewanti-wanti Guntur Romli.

"Begini, wahai sahabatku Guntur Romli, menurut Imam Ibnu Atha'illah al Askandari dalam kitab Al Hikam, 'Orang yang pikiran curiga dan negatif terus-menerus menandakan hatinya kotor'. Orang yang hatinya kotor pertanda kurang zikirnya. Maka perbanyaklah zikir. Subhanallah," kata Sekretaris TKN Prabowo-Gibran, Nusron Wahid, kepada wartawan, Kamis (30/11/2023).

Nusron menepis Guntur Romli yang menyebut Ketua TKN Prabowo-Gibran, Rosan Roeslani, menghilang saat capres-cawapres usungannya diundang di acara dialog di kampus. Dia mengatakan pihaknya berhak memilih mana saja forum yang dihadiri.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Nggak ada istilah menghilang. Memang harus ada kewajiban hadir setiap acara? Tim kan berhak memilih mana forum yang dihadiri," kata politikus Golkar itu.

Guntur Romli sebelumnya menduga Jokowi-lah yang merupakan tim sukses Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Dia menilai akhir-akhir ini jarang melihat Ketua TKN Prabowo-Gibran tampil di publik.

"Kita juga bertanya-tanya ke mana Ketua TKN Prabowo-Gibran? Tidak pernah seperti Mas Arsjad Rasjid yang muncul dari TPN Ganjar dan Mahfud, tapi Ketua TKN Prabowo-Gibran seperti Gibran sendiri ketika diundang untuk dialog debat di kampus-kampus menghilang," kata Guntur saat acara Adu Perspektif detikcom x Total Politik di Youtube detikcom Rabu (29/11).

"Jangan-jangan mungkin benar seperti disampaikan oleh Ade, jangan-jangan ketua di tim pemenangan di situ adalah Pak Jokowi," imbuhnya.

Guntur menilai, bila Jokowi jadi timses, maka kegelisahan masyarakat soal Orde Baru terjadi. Dia juga menyebut akan terjadi penyalahgunaan wewenang.

"Dan kalau itu benar terjadi, maka soal kegelisahan yang muncul di masyarakat, soal penyalahgunaan wewenang soal ancaman yang terjadi di Orde Baru, kekuasaan terpusat pada presiden yang bisa mengatur segalanya, mengatur koalisi partai politik," ujarnya.

Simak juga Video: TKD Prabowo-Gibran Jateng Bidik Dukungan Purnawirawan TNI-Polri

[Gambas:Video 20detik]


KPU Kota Denpasar mengingatkan agar perangkat desa tidak menjadi tim kampanye partai maupun calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) tertentu. Apalagi, Pulau Dewata selama ini dikenal sebagai basis dari PDI Perjuangan.

"Kami sudah sampaikan kepada perbekel, lurah, maupun camat yang menjadi pimpinan wilayah untuk bisa berlaku adil dan setara kepada semua partai politik," kata Ketua KPU Kota Denpasar Dewa Ayu Sekar Anggraeni, di Inna Sindhu Beach Hotel & Resort, Denpasar, Kamis (30/11/2023).

Sekar menerangkan Bawaslu yang berwenang memberikan sanksi bagi perbekel maupun camat yang tidak netral dalam Pemilu 2024.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Sebelumnya, sejumlah organisasi kepala dan perangkat desa pamer dukungan kepada pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024. Dukungan tersebut terlihat saat acara bertajuk Silatnas Desa Bersatu 2023 yang diselenggarakan delapan organisasi kepala dan perangkat desa di Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu (19/11/2023).

Adapun, pada Pemilu 2019, PDIP meraup 1.257.590 suara dari total 2.313.366 suara sah di Bali. Partai berlambang banteng moncong putih itu mendapatkan 54,36 persen suara sah.

Bobby Dipersilakan Pergi dari PDIP Jika Dukung Prabowo-Gibran


Ketua DPC PDIP Solo FX Hadi Rudyatmo heran Iriana Joko Widodo (Jokowi) disebut kecewa atas sebutan petugas partai terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi). FX Rudy mengaku agak sakit hati pada Iriana Jokowi. Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming balik heran atas sikap FX Rudy terhadap Iriana.

Hal ini disampaikan FX Rudy dalam wawancara bersama wartawan di Jakarta, Rabu (29/11/2023). FX Rudy awalnya mengomentari soal ribut-ribut sebutan petugas partai terhadap Jokowi.

"Kalau tersinggung menjadi petugas partai, ya suruh nyalonin rakyatlah dulu waktu presiden. Termasuk Mas Gibran. Kemarin kalau berani ya lewat independen, tak lawani dengan Pak Pur dan Pak Teguh," kata FX Rudy.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

FX Rudy mengungkit Pilwalkot Surakarta. FX Rudy menyebut PDIP punya kursi yang cukup untuk mengusung calon di Pilwalkot Solo kemarin. FX Rudy menyinggung pernyataan-pernyataan soal 'yang memilih itu rakyat'.

"Yang punya rakyat itu PDI Perjuangan yang masuk di PDI Perjuangan. Untung saya punya 30 kursi dari 45. Kalau ndak, dipret juga saya. Yang milih rakyat, rakyat mana? Anak njenengan nggak mungkin dapat rekomendasi dari Megawati Soekarnoputri karena Bu Mega punya hak prerogatif dan masih sayang kepada Pak Joko Widodo yang saat itu belum ketauan bobroknya," ujar FX Rudy.

FX Rudy menyebut istilah petugas partai selama ini disalahpersepsikan oleh buzzer. FX Rudy kemudian menyebut dirinya sakit hati terhadap Iriana.

"Disalahpersepsikan oleh buzzer-buzzer-nya beliau. Saya agak sakit hati karena Bu Iriana menyampaikan bahwa kecewa dengan Pak Jokowi dihina sebagai petugas partai. Kalau saya menilainya biasa kan dengan Bu Iriana. Kok, Mbak Mega itu kan bukan siapa-siapa. Wong mertuanya meninggal saja nggak ngelayat kok. Jadi apa yang disampaikan di media dengan apa yang terjadi di dalam rumah tangga sendiri nggak sama," ujar FX Rudy.

FX Rudy kemudian menjelaskan kembali pernyataannya setelah ditanyakan ulang oleh wartawan.

"Mertuanya Ibu Iriana, ibunya Pak Jokowi, meninggal dunia kan nggak melayat kok, sampai tahlilan terakhir seribu hari nggak hadir kok. Itu menurut saya ngapain sakit hati, wong Mbak Mega dipret itu wajar bagi saya. Wong mertuanya sendiri saja tidak dihargai, dihormati. Yang membesarkan Pak Joko Widodo, yang bisa menjadi presiden. Kalau Pak Joko Widodo nggak jadi presiden, kan nggak jadi ibu negara," imbuhnya.

Respons TKN

Sekretaris TKN Prabowo-Gibran, Nusron Wahid, heran terhadap sikap FX Rudy yang mengungkit rumah tangga Jokowi. Nusron menyebut politik tidak seharusnya sibuk mengurusi gosip rumah tangga orang.

"Politik kok sibuk menanggapi gosip rumah tangga orang," ujar Nusron saat dimintai konfirmasi, Kamis (30/11/2023).

Sekretaris Tim Kampanye Nasional pasangan calon Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, Nusron Wahid (Foto: dok. Istimewa).

Nusron menyerahkan kepada masyarakat apakah pernyataan FX Rudy itu etis atau tidak. "Biar publik dan masyarakat yang menilai," katanya.

Senada, Wakil Komandan Relawan TKN Immanuel Ebenezer atau Noel juga heran pada sikap Rudy. Menurut dia, seharusnya FX Rudy berbicara gagasan, bukan urusan rumah tangga seseorang.

"Kita lihatnya apa yang disampaikan FX Rudy itu emosional. Dia sebagai kader partai harusnya bicara hal yang rasional. Gitu. Kedua, pernyataan Bu Iriana itu kan selaras dengan kebanyakan umum, rakyat, yang kecewa terhadap pernyataan Bu Mega yang menganggap bahwa Pak Jokowi adalah petugas partai," kata Noel.

Immanuel Ebenezer saat menemui Prabowo di Kertanegara. (Firda Cynthia Anggrainy/detikcom).

Noel meminta tak ada lagi isu-isu personal dalam Pemilu 2024. Noel mengimbau agar beradu program, bukan isu personal.

"Ini kan personal sekali. Jangan-jangan ada ketakutan menghadapi kekalahan sehingga ada kepanikan. Jangan personal dong, harus bicara program," ujar Noel.

Simak juga Video: Guntur Romli Sebut Ganjar-Mahfud Tak Copy-Paste Maupun Antitesa Jokowi

[Gambas:Video 20detik]


Seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kecamatan Sepulu, Bangkalan diduga terlibat aktif jadi panitia deklarasi pasangan calon (paslon) capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Saat ini Bawaslu Bangkalan sedang menyelidiki laporan keterlibatan ASN tersebut.

ASN yang diduga aktif mendukung Prabowo-Gibran itu berinisial IS. Bawaslu menerima laporan dari masyarakat tentang dukungan IS itu melalui email.

IS terekam dalam sebuah video saat kegiatan deklarasi Prabowo-Gibran di Pondok Pesantren Hidayatulloh Al Muhajirin di Desa Buduran, Kecamatan Arosbaya, Bangkalan Minggu (26/11) lalu. Dalam video terlihat IS menyambut sejumlah tamu penting dalam acara tersebut.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Bahkan, IS juga tampak bertugas memegang selendang batik yang akan dikalungkan pada setiap tamu penting yang hadir. Ia juga terlihat menggunakan baju Sakera bersama panitia lainnya.

Dikonfirmasi detikJatim, Ketua Bawaslu Bangkalan Ahmad Mustain Saleh memastikan bahwa laporan tentang keterlibatan politik IS dalam deklarasi paslon capres-cawapres itu telah diterima. Berdasarkan laporan yang masuk ke Bawaslu, IS merupakan ASN yang berposisi sebagai staf Kecamatan Sepulu.

"Untuk terlapor merupakan staf di Kecamatan Sepulu, sedangkan kegiatan deklarasi paslonnya ada di salah satu Ponpes di Kecamatan Arosbaya," tegas Mustain, Kamis (30/11/2023).

Mustain menambahkan, pihaknya sudah mengantongi sejumlah bukti dari laporan tersebut. Adapun bukti-bukti yang dimiliki meliputi video, foto, identitas terlapor, hingga serta Surat Keterangan (SK) ASN milik terlapor.

"Sudah ada semua buktinya, tinggal kita lakukan kajian lebih lanjut," imbuhnya.

Janji Anies ke Warga Bogor: Bangun Transportasi Umum Terjangkau


Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur (KPU NTT) hampir menyelesaikan pendistribusian logistik Pemilu 2024 tahap satu ke 22 kabupaten/kota. Logistik tahap satu ini meliputi tinta, kotak, bilik, segel, dan kabel ties pengaman kotak suara.

Hal ini disampaikan Fransiskus V. Diaz, selaku Komisioner KPU NTT, Bidang Divisi Perencanaan, Data dan Informasi. "Untuk proses pengadaan logistik tahap satu telah dilalui," ujar Diaz ditemui detikBali di Kantor KPU NTT, Kota Kupang, Kamis (30/11/2023).

Diaz menyebut ada beberapa logistik tahap satu yang masih belum didistribusikan karena mengalami kekurangan. Seperti tinta yang masih belum sepenuhnya tersalurkan di empat kabupaten.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Khususnya tinta masih menyisakan empat kabupaten yang masih dalam proses pemenuhan kebutuhan, baik itu di Ende, Flores Timur, Nagekeo, dan Manggarai. Saat ini dalam proses pengiriman pihak penyedia ke kabupaten itu. Tidak melalui KPU NTT, namun langsung ke kabupaten," terang dia.

Khusus untuk logistik tahap satu berupa kotak suara masih mengalami kekurangan di Kabupaten Lembata. Kekurangannya sebanyak 36 kotak suara.

"Saat ini masih dalam tahapan proses pengiriman dari pihak penyedia. Sementara logistik lainnya untuk tahap satu semuanya aman dan lengkap untuk 22 kabupaten/kota di NTT," pungkasnya.

Diaz menambahkan untuk logistik tahap dua belum disalurkan karena masih dalam proses oleh pihak ketiga. Logistik tahap dua itu berupa surat suara, formulir, sampul, dan alat bantu tunanetra.

"Sedangkan logistik tahap dua masih dalam proses percetakan di perusahaan-perusahaan yang memenangkan tender yang dilakukan oleh KPU RI," lanjut Diaz.

Sementara untuk kebutuhan TPS lainnya, kata Diaz, akan dilengkapi oleh KPU kabupaten dan kota, sesuai kebutuhan. Ia berharap penyaluran logistik tahap satu maupun tahap dua dapat terselesaikan paling lambat 17 November 2023.

Bila sampai dengan Januari 2024 cuacanya memburuk, maka telah disiapkan langkah antisipasi dengan melibatkan TNI/Polri dan pemerintah setempat.

"Kami berharap paling lambat 17 Januari 2024 semua logistik bisa terpenuhi di 22 kabupaten/kota se-NTT. Sedangkan untuk kabupaten yang sulit, maka kami telah siapkan antisipasinya dalam pendistribusian logistik," pungkas Diaz.

Rindik, Alat Musik Tradisional Bambu Bali yang Masih Eksis


Adanya kiriman paket bunga kantil di sejumlah kantor desa di Kecamatan Sambungmacan, Sragen menimbulkan keresahan para kepala desa. Pasalnya, paket bunga kantil, menyan, beras kuning dinilai identik dengan pengasihan.

Hal ini seperti yang dirasakan oleh Kepala Desa Sedoro Pri Hartono. Pri yang pertama kali menemukan paket bunga kantil itu mengaku resah dengan kiriman bunga tersebut.

"Ditemukan di halaman kantor desa. Ya sempat resah, bunga kantil kan identik dengan pengasihan, apalagi ini menjelang Pilpres 2024," ujarnya saat dihubungi awak media, Rabu (29/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Temuan itu pun kemudian di fotonya dan dibagikan ke grup WhatsApp (WA) forum kepala desa di Sragen. Tetapi, tidak diduga ternyata sejumlah desa juga menemukan paket bunga kantil yang sama.

"Di grup WA sejumlah desa ternyata juga mengalami hal yang sama. Beberapa kades sempat resah juga," ucap Pri.

Meski tak memiliki petunjuk siapa yang meletakkan bunga kantil tersebut. Pri menduga pengirim paket bunga kantil tersebut adalah orang yang sama.

"Dugaannya oknumnya sama. Soalnya di bunga kantil itu kan tertulis nama masing-masing desa. Tulisannya identik," jelasnya.

"Namun kami husnuzon saja. Yang penting situasi tetap kondusif," pungkasnya.

Seperti foto yang diterima detikJateng, paket bunga kantil itu dibungkus menggunakan plastik bening dan terdapat tulisan nama-nama kantor desa tersebut. Isi plastik tersebut berupa bunga kantil, bunga warna putih, beras kuning, telur, menyan hio yang dikemas dalam wadah daun pisang mirip sesajen.

Terpisah Camat Sambungmacan, Budi Santoso mengatakan, bungkusan tersebut tersebar pada Selasa (28/11) lalu. Dan ditemukan pertama oleh Kepala Desa (Kades) Bedoro, Pri Hartono.

"Iya benar, Selasa kemarin, saya mendapatkan laporan adanya teror kiriman bunga kantil di setiap desa di wilayah saya. Yang awalnya tahu itu Pak Kades Bedoro," katanya.

Dirinya mengatakan, sebaran bunga kantil itu menyasar Desa Banaran, Plumbon, Toyogo, Banyurip, Bedoro dan beberapa desa lain. Bungkusan tersebut diletakkan di depan pintu masuk setiap kantor desa.

"Siapa yang naruh kita nggak tahu," ucapnya.

Disinggung apakah kiriman tersebut karena memasuki kampanye Pilpres 2024, dirinya mengaku tidak tahu. "(Masuk kampanye?) nggak tahu, yang pasti kita jangan membuat suasana nggak enak. Kita positif thinking saja," tegasnya.

Dirinya juga meminta masyarakat untuk menanggapi positif kejadian tersebut. Ia juga minta masyarakat tetap rukun meskipun beda pilihan saat Pemilu mendatang.

"Jangan bikin suasana jadi tegang, kita bikin hidup ini enak saja, anggap saja orang yang berdoa untuk keselamatan," pungkasnya.

Ganjar Ingatkan Bahaya Hoaks Saat Hadiri Haul KH Dalhar Watucongol


Beredar kabar Capres nomor urut dua Prabowo Subianto menebar ancaman jika gagal jadi Presiden 2024. Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) DIY memastikan kabar tersebut tidak benar atau hoaks.

Dilansir dari media sosial resmi X @kominfodiy, kabar tersebut beredar dalam sebuah unggahan video di platform YouTube. Video yang beredar itu menyebutkan Prabowo menebar ancaman jika batal jadi Presiden 2024.

"(Video tersebut) adalah konten yang menyesatkan. Judul, isi video dan narasi dalam video tidak sesuai. Tidak ada bukti valid terkait hal tersebut," tulis Kominfo DIY melaui media sosial resminya, Kamis (30/1/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Faktanya, lanjut Kominfo DIY, klaim pada video tersebut tidaklah benar. Kominfo DIY lalu menuliskan fakta yang dilansir dari laman turnbackhoax.id. Judul video tersebut tidak sesuai dengan isi dari video yang diunggah.

"Video hanya memuat beberapa cuplikan video lain yang sama sekali tidak berkaitan. Hingga saat ini tidak ada bukti kredibel yang menyatakan Prabowo Subianto akan tebar ancaman jika dirinya tidak menjadi Presiden pada tahun 2024 nanti," jelas dia.

Sementara itu, jika dilihat di laman turnbackhoax.id, konten video tersebut termasuk kategori konten menyesatkan. Video dengan durasi 10 menit 4 detik tersebut diunggah oleh akun YouTube 'Benang Merah' pada 24 November 2023 lalu.

Adapun judul video tersebut yakni "MENGEJUTKAN...!! TEPAT MALAM INI PRABOWO TEBAR ANCAMAN JIKA GAGAL JADI PRESIDEN 2024".

Narasi dalam video tersebut pun menggunakan narasi yang ada dalam salah satu platform.

"Narasi yang ada di unggahan tersebut sangat identik dengan artikel milik kaskus.com ditulis oleh Novena.Lizi," tulis turnbackhoax.id

"Dalam artikel tersebut membahas ancaman dari sebuah kelompok pendukung jika putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK membatalkan Gibran Rakabuming Raka sebagai Calon Wakil Presiden (Cawapres)," tutupnya.

Prabowo: Siapapun yang Menang Nanti, Saya Akan Hormat


Komisi A DPRD Provinsi DKI Jakarta memastikan akan segera mencari solusi mengenai kendala yang dialami penyelenggara Pemilu. Kekurangan atau masalah yang terjadi pelu penanganan serius mengingat daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2024 di Jakarta mencapai 8.252.897 pemilih.

Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono mengatakan setidaknya ada dua kecamatan di Jakarta yang belum memiliki lokasi penghitungan suara. Masing-masing Kecamatan Mampang Prapatan dan Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.

Hal itu diungkapkan olehnya saat persiapan pelaksanaan Pemilu di gedung DPRD DKI Jakarta, belum lama ini.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Tempat rekapitulasi suara ini hal yang sangat penting. Ini harus benar-benar ada solusi," ujarnya saat audiensi persiapan pelaksanaan Pemilu di gedung DPRD DKI Jakarta baru-baru ini.

Mujiyono menyatakan dalam waktu dekat akan segera memanggil sejumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) untuk menentukan lokasi yang layak dijadikan tempat rekapitulasi, dengan harapan proses Pemilu Serentak Tahun 2024 mendatang dapat berjalan sukses. Dia pun menargetkan bakal mencarikan tempat rekapitulasi sebelum 10 Desember 2023.

"Maksimal tanggal 10 Desember itu harus beres. Kita harus sepakat biar diberesin, dipenuhi kebutuhan KPU DKI Jakarta. Jadi kita harus melakukan penekanan dan pengawasan terhadap kebutuhan ini kepada eksekutif," tuturnya.

Sementara itu, Ketua KPU DKI Jakarta Wahyu Dinata menjelaskan kurangnya dua tempat rekapitulasi suara karena Gelanggang Olahraga (GOR) yang dijanjikan Pemprov DKI untuk digunakan masih dalam tahap renovasi. Sementara solusi tang ditawarkan untuk menggunakan Kantor Kecamatan dinilai kurang representatif, sebab khawatir tidak mumpuni dalam menampung ribuan kotak suara.

"Kami di DKI Jakarta itu TPS nya banyak. Jadi kalau standar tempatnya adalah kantor Kecamatan, itu nggak cukup. Misalnya satu Kecamatan ada 1.000 TPS, secara teorinya ada 4.000 kotak suara disitu. Kalau kotak suara itu luasnya 40 sentimeter kali 40 sentimeter kali tingginya 60 sentimeter setidaknya kami butuh 250 meter persegi untuk rekap kotak suara tersebut," jelasnya.

Wahyu berharap Komisi A DPRD DKI bisa mencarikan solusi tempat rekapitulasi yang layak agar proses penghitungan suara di dua wilayah tersebut tidak ada kendala.

"Masih memungkinkan waktu untuk dicarikan tempat, karena pimpinan (Komisi A) tadi meminta tanggal empat Desember kumpul lagi untuk finalisasi, kita lihat nanti," tutupnya.


Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia Bambang Soesatyo dukung rencana pengukuhan pengurus nasional Pajero Indonesia Family (PIF) yang akan diselenggarakan, di Ciawi, Bogor, pada 2 Desember 2023 mendatang. Dalam rencananya acara tersebut akan dihadiri sekitar 350 anggota dengan menggunakan 130 mobil Pajero se-Jabodetabek dan beberapa utusan dari luar Jawa.

Bamsoet menilai acara tersebut nantinya senantiasa mendukung pariwisata di Indonesia dengan kegiatan touring. Selain itu juga bisa membantu memajukan UMKM, serta berbagai kegiatan positif lainnya.

"PIF merupakan perkumpulan pemilik kendaraan Mitsubishi Pajero Sport dari varian generasi awal hingga yang terbaru All New Pajero Sport. Memiliki lebih dari 1500 anggota tersebar di 40 chapter di Indonesia. Berbagai kegiatannya senantiasa mendukung pariwisata Indonesia dengan kegiatan touringnya, membantu sesama dengan kegiatan baksosnya, memajukan UMKM dengan berbagai merchandise klub, dan ikut mencerdaskan kehidupan bangsa dengan berbagai kegiatan-kegiatan lainnya," ujar Bamsoet dalam keterangannya, Kamis (30/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ketua MPR RI itu menambahkan keberadaan komunitas otomotif harus dijadikan sebagai media mempererat tali silaturahmi yang strategis. Karena dunia masa kini tidak lagi sekadar menuntut persaingan. Melainkan lebih mengedepankan semangat kolaborasi dalam kebersamaan. Nantinya, dari kolaborasi bisa menghasilkan banyak hal bermanfaat.

"Bergabung dalam keanggotaan klub otomotif bisa membawa berkah tersendiri, karena selain bisa bertemu dengan orang-orang yang memiliki kesamaan hobi, juga bisa menambah jaringan pertemanan lintas profesi. Klub otomotif juga bisa membuktikan bahwa berkumpul bersama rekan yang memiliki kesamaan hobi dalam satu wadah komunitas, pada akhirnya bisa turut menjaga kondusifitas bangsa agar tetap damai dan tak terpecah belah. Terlebih menjelang Pemilu 2024, komunitas otomotif harus menjadi teladan bahwa politik cukup sekedarnya, persaudaraan selamanya," terang Bamsoet.

Lanjutnya, ia menerangkan dengan menjadi anggota IMI, berbagai komunitas otomotif bisa mendapatkan berbagai keuntungan. Dari 34 MoU yang sudah ditandatangani IMI dengan berbagai partner, 29 diantaranya sudah berjalan. Memberikan manfaat bagi pemegang KTA IMI. Antara lain, kerjasama dengan Citilink, serta Siloam Hospitals Group, dimana para pemegang kartu IMI mendapatkan diskon hingga 10 persen dari harga/atau nilai pelayanan kesehatan serta medis atas sarana, fasilitas, serta kapasitas dari 39 Rumah Sakit Siloam yang tersebar di berbagai daerah.

"IMI juga telah mempunyai media yaitu IMI Radio di frekuensi 96.7 FM. Serta IMI TV di platform youtube, sebagai blueprint menghadirkan IMI TV di platform televisi digital. Selain itu, bersama pengelola Taman Mini Indonesia Indah (TMII), IMI akan menghadirkan Museum Otomotif Indonesia di lahan seluas 4 hektar di TMII. Menjadikannya sebagai destinasi sport automotive unggulan di DKI Jakarta dan Indonesia pada umumnya. Berbagai keunggulan IMI tersebut bisa dinikmati oleh para klub dan komunitas otomotif," pungkas Bamsoet.

Pengurus PIF yang hadir dalam pertemuan bersama Bamsoet antara lain, Presiden Sumarsono, Wakil Presiden Hendri Lastri, Sekjen Akhmad Maksum, Wasekjen Iskandar, Wasekjen Deni Masriyaldi, dan Humas Susi Muryani.

Pimpinan MPR Temui Jokowi, Bahas soal Sidang Tahunan-Pemilu


Eks Kabag Kesra Pemkot Solo, Hendro Pramono kini menjadi Ketua Tim Pemenangan Daerah (TPD) Ganjar-Mahfud di Solo. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka tidak mempersoalkan bila Hendro Pramono yang lepas pensiun pada awal November lalu menjadi tim pemenangan Ganjar-Mahfud.

Awalnya Gibran membahas mengenai ASN usai pensiun bisa tetap berkontribusi untuk Kota Solo. Dia lalu mencontohkan eks Kabag Kesra Hendro Pramono yang akhirnya terjun ke politik.

"Yang hari ini purna tugas, saya harap nanti setelah purna tugas tetap mengawal program di Pemkot. Berkontribusi Kota Solo, misalnya Pak Kabag Kesra usai purna tugas, gabung dengan partai politik nggak papa ini salah satu bentuk kontribusi beliau memajukan Kota Solo, kalau beliau passion di politik saya support," kata Gibran di Balai Kota pemberian tali asih kepada Sekda dan Bappeda, Kamis (30/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Gibran kembali mengatakan para pensiunan PNS Pemkot Solo diminta tetap berkontribusi untuk pembangunan Solo. Para pensiunan PNS pun bisa bergabung ke partai politik karena sudah purna tugas.

"Ya itu tadi kalau ada pensiunan selalu menekankan kalau sudah purna tugas memberikan kontribusi lagi ke warga dan kota. Salah satunya bisa ikut parpol itu salah satu kontribusi dan itu saya rasa sangat baik sekali," terang Gibran.

Namun, Gibran menegaskan para ASN dilarang untuk menunjukkan dukungannya kepada partai maupun paslon capres-cawapres tertentu.

"Iya (saat jadi ASN tidak cawe-cawe). kami apresiasi semua. Teman-teman di sini purna tugas itu aktif-aktif semua. Entah hanya sebagai penasihat atau sebagai apapun itu kami apresiasi semua," ungkapnya.

Gibran lalu mengapresiasi Hendro yang memilih berkontribusi di dunia politik.

"Ya, kalau passion di politik saya apresiasi dan bagus. Intinya setelah purna tugas masih aktif apa memberi kontribusi untuk kota itu lho, kalau ada passion ke politik, bisnis, lingkungan itu monggo saya serahkan ke masing-masing," pungkasnya.

Momen Gibran Main Bulu Tangkis Bareng Taufik Hidayat


KPU sudah resmi menetapkan desain surat suara Pilpres 2024 dan masuk dalam tahap pencetakan. Pose capres nomor urut 1 Anies Baswedan pada surat suara Pilpres 2024 mirip dengan pose pada surat suara Pilgub DKI Jakarta 2017.

Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar berpasangan pada Pilpres 2024 dan mendapat nomor urut 1. Nomor urut 2 merupakan pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming serta nomor urut 3 pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud Md.

Berdasarkan catatan pemberitaan detikcom, Kamis (29/11/2023), pasangan Anies-Cak Imin mengenakan setelan jas lengkap dengan peci hitam. Dalam desain surat suara tersebut, Anies-Cak Imin mengangkat tangan kanan mereka sambil tersenyum.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Komisioner KPU Yulianto Sudrajat mengatakan desain surat suara Pilpres 2024 telah disetujui semua pihak. Desain surat suara Pilpres 2024 selanjutnya akan masuk percetakan, penyortiran, dan distribusi.

Surat Suara Pilkada 2017

Bila melihat kembali desain surat suara Pilgub DKI Jakarta 2017 putaran pertama, gaya Anies sama dengan surat suara Pilpres 2024. Anies mengangkat tangan kanan dan tersenyum dalam foto surat suara.

Pada Pilgub DKI 2017, Anies mendapatkan nomor urut 3, berpasangan dengan Sandiaga Uno, yang menjadi cawagub saat itu. Anies-Sandi mengenakan kemeja warna putih dan peci warna hitam.

Pada putaran kedua Pilgub DKI Jakarta 2017, gaya Anies di surat suara tetap sama, yakni mengangkat tangan kanan sambil tersenyum. Di putaran kedua, Anies-Sandi berhadapan dengan pasangan Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat dan menang.

Bendum Partai NasDem Ahmad Sahroni menjelaskan mengapa pose Anies di surat suara Pilpres 2024 sama dengan di Pilgub DKI Jakarta 2017. Sahroni mengatakan pose tersebut untuk kesan menyapa pemilih.

"Bersapa sama pemilih yang mau nyoblos, kali-kali aja berubah pikiran para pemilih yang harusnya nyoblos siapa akhirnya nyoblos Anies aja yang bersapa manis," kata Sahroni.

Simak Video: Bos PPI Duga AMIN Pakai Strategi Pilkada DKI 2017 di Pemilu 2024

[Gambas:Video 20detik]


Sejumlah kantor desa di Kecamatan Sambungmacan, Kabupaten Sragen, mendapat kiriman bungkusan berisi bunga kantil. Bungkusan yang identik dengan pengasihan itu pertama kali dilaporkan ditemukan di halaman kantor desa Bedoro. Namun, sosok pengirim 'paket' bunga kantil itu masih misterius.

Camat Sambungmacan, Budi Santoso mengungkapkan, penemuan bungkusan bunga kantil itu terjadi pada Selasa (28/11/2023). Bungkusan itu pertama kali ditemukan oleh Kepala Desa (Kades) Bedoro, Pri Hartono.

"Iya benar, Selasa kemarin, saya mendapatkan laporan adanya teror kiriman bunga kantil di setiap desa di wilayah saya. Yang awalnya tahu itu Pak Kades Bedoro," ujar Budi saat dihubungi awak media, Rabu (29/11).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Teror Bunga Kantil Juga Dialami Desa Lain

Selain di Bedoro, ada sejumlah kantor desa lain juga mendapatkan kiriman yang sama. Seperti di Desa Banaran, Plumbon, Toyogo, Banyurip, Bedoro, dan beberapa desa lain. Bungkusan tersebut diletakkan di depan pintu masuk setiap kantor desa. Mengenai siapa orang yang meletakkan bunga tersebut, Budi mengaku tidak tahu.

"Siapa yang naruh kita nggak tahu," ucapnya.

Terkait dengan adanya temuan ini, Budi meminta masyarakat untuk menanggapi positif kejadian tersebut. Ia juga minta masyarakat tetap rukun meskipun beda pilihan saat Pemilu mendatang.

"Jangan bikin suasana jadi tegang, kita bikin hidup ini enak saja, anggap saja orang yang berdoa untuk keselamatan," jelas dia.

Sementara itu, Kades Bedoro Pri Hartono mengatakan, dirinya sempat resah dengan adanya teror bunga kantil itu. Dalam foto yang diterima detikJateng, bungkusan tersebut di plastik berwarna bening dan terdapat tulisan nama-nama kantor desa tersebut.

Isi plastik tersebut berupa bunga kantil, bunga warna putih, beras kuning, telur, menyan hio yang dikemas dalam wadah daun pisang mirip sesajen. Pri menilai, bungkusan tersebut identik dengan pengasihan.

"Ditemukan di halaman kantor desa. Ya sempat resah, bunga kantil kan identik dengan pengasihan, apalagi ini menjelang Pilpres 2024," ujarnya.

Teror Bunga Kantil Bikin Resah

Dirinya lalu membagikan temuan tersebut ke grup WhatsApp (WA) forum kepala desa di Sragen. Ternyata kiriman itu tidak hanya terjadi di kantor desanya, melainkan juga di sejumlah desa lain.

"Di grup WA sejumlah desa ternyata juga mengalami hal yang sama. Beberapa kades sempat resah juga," kata Pri.

Meski tak memiliki petunjuk siapa yang meletakkan bunga kantil tersebut. Namun pihaknya menduga bunga-bunga tersebut dikirim orang yang sama.

"Dugaannya oknumnya sama. Soalnya di bunga kantil itu kan tertulis nama masing-masing desa. Tulisannya identik," jelasnya.

"Namun kami husnuzan saja. Yang penting situasi tetap kondusif," pungkasnya.

Ganjar Ingatkan Bahaya Hoaks Saat Hadiri Haul KH Dalhar Watucongol


Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo, mengatakan saat ini pemilih pemula tidak terlalu tertarik pada visi misi yang ditawarkan oleh peserta pemilu. Ganjar menyebut mereka cenderung lebih tertarik pada gimik-gimik politik.

Hal itu disampaikan Ganjar saat menghadiri dialog santai dengan PWI dan Dewan Pers di kantor Dewan Pers, Jakarta Pusat, Kamis (30/11/2023).

"Banyak teman-teman media ketika bertanya kepada saya, apa visi misinya? Apa programnya? Dan sebagainya. Itu di kalangan pemilih, apalagi di kalangan pemilih pemula, itu tidak nggak terlalu tertarik, yang tertarik lebih pada gimik," kata Ganjar.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Padahal, kata Ganjar, seharusnya publik lebih tertarik pada visi misi dan gagasan. Hal itu, menurutnya, agar demokrasi dapat berjalan secara substansial.

"Padahal selalu para peneliti, para pemerhati, mengatakan bagaimana demokrasi bisa berjalan secara substansi, tidak prosedural, dan kemudian para kandidat bisa menyampaikan apa yang menjadi ide dan gagasan melihat kondisi dan solusi," jelasnya.

"Saya orang yang tidak mengikuti cerita visi, tapi saya mengikuti misi dan cara dan itu sudah ada di Pembukaan UUD," sambung dia.

Ganjar lantas mengaku khawatir setiap perubahan kepemimpinan akan memiliki visi sendiri dan berbeda dengan konstitusi. Maka hal itu, menurutnya, dapat mengakibatkan konstitusi yang berubah-ubah.

"Saya khawatir, kalau setiap pemimpin baru, kemudian punya visi sendiri, dan itu berbeda dengan konstitusi bengkak-bengkok itu, ini saya cerita dulu," paparnya.

"Tapi oke karena secara prosedur kadang-kadang itu dibuat, maka saya akan berbicara pada beberapa hal, tentu yang terkait dengan persoalan demokrasi," imbuh dia.


Wakil Ketua Umum dan Juru Bicara Partai Garuda, Teddy Gusnaidi ikut menanggapi Jubir Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud Md, Aiman Witjaksono yang dilaporkan ke Polda Metro Jaya.

Diketahui Aiman dilaporkan usai menyebut adanya dugaan oknum polisi tidak netral pada Pilpres 2024. Terkait hal ini, Teddy menyarankan agar Aiman menyikapi kasus ini dengan berpikir sederhana.

"Tentu jika Aiman memiliki bukti, maka aparat akan menindak para pihak yang dituduhkan Aiman. Jika tidak memiliki bukti, maka tentu aparat akan menindak Aiman sesuai dengan aturan hukum yang berlaku," ucap Teddy dalam keterangan tertulis pada Kamis (30/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Sesimpel itu, tidak perlu banyak alasan. Jika tuduhan Aiman benar, maka Aiman bebas. Jika tidak benar, maka Aiman harus diproses secara hukum," imbuh Teddy.

Teddy menuturkan semua pelaku tindak pidana akan menggunakan alasan kritik untuk memfitnah. Jika pelaku tak diproses hukum, maka berpotensi memicu 'lahirnya' pelaku-pelaku lain dengan alasan yang sama.

"Jika seluruh pelaku dugaan fitnah dan dugaan kejahatan lainnya yang akan diperiksa polisi atas perbuatannya, dianggap sebagai tindakan anti demokrasi, penyalahgunaan kekuasaan, maka semua pelaku kejahatan akan menggunakan alasan yang sama bahwa ada penyalahgunaan kekuasaan untuk menindak mereka," jelas Teddy.

Oleh sebab itu Teddy mendorong Aiman untuk membuktikan tudingan soal oknum polisi yang membantu memenangkan pasangan calon nomor urut 2, yakni Prabowo-Gibran.

"Aiman juru bicara Ganjar-Mahfud harus membuktikan tuduhannya bahwa ada komandan yang memerintah oknum polisi untuk memenangkan Prabowo-Gibran. Makanya sesuai dengan aturan hukum, Aiman dipanggil untuk dimintai keterangannya," tutur Teddy.

Sebelumnya, Dirkrimsus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak menuturkan total ada enam aliansi masyarakat yang melaporkan Jubir TPN Aiman Witjaksono di Polda Metro Jaya terkait pernyataannya yang menuding polisi tak netral.

Keenamnya melaporkan Aiman Witjaksono terkait Pasal 28 (2) juncto Pasal 45 A ayat (2) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dan/atau Pasal 14 dan/atau Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Beberapa laporan tersebut antara lain laporan dari Front Pemuda Jaga Pemilu teregister dengan nomor LP/B/6813/XI/2023/SPKT/POLDA METRO JAYA, laporan Aliansi Masyarakat Sipil Indonesia dengan nomor LP/B/6819/XI/2023/SPKT/POLDA METRO JAYA, dan laporan dari Jaringan Aktifis Muda Indonesia dengan nomor LP/B/6820/XI/2023/SPKT/POLDA METRO JAYA.

Ada juga laporan dari Aliansi Gerakan Pengawal Demokrasi dengan nomor LP/B/6821/XI/2023/SPKT/POLDA METRO JAYA, laporan Mahasiswa Jakarta dengan nomor LP/B/6822/XI/2023/SPKT/POLDA METRO JAYA, dan laporan dari Garda Pemilu Damai dengan nomor LP/B/6823/XI/2023/SPKT/POLDA METRO JAYA.

Klarifikasi Aiman soal Tudingan Polisi Tak Netral

Jubir Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud Md Aiman mengklarifikasi terkait pernyataannya yang berujung laporan ke Polda Metro Jaya. Dia menekankan tudingan yang menyebut polisi tidak netral dan mendukung Prabowo-GIbran ditujukan bukan kepada institusi melainkan oknum.

"Saya ingin meluruskan saya tidak pernah menyebut institusi Polri tapi oknum. Saya buktikan, pada video yang dijadikan pelaporan saya. Saya yakin betul itu bukan terkait institusi tapi ini terkait dengan oknum-oknum di dalamnya," kata Aiman melalui akun media sosialnya.

Aiman mengatakan dalam video yang diunggah dan menjadi materi pelaporan, disebutkan masih banyak anggota Polri yang menjaga netralitas pada kontestasi politik 2024.

"Bahkan dalam video tersebut juga saya jelaskan banyak sekali anggota polisi yang masih menjaga nuraninya untuk netralitas. Saya yakin di institusi kepolisian juga banyak sekali yang masih memiliki nurani dan kemudian juga mempertahankan idealismenya mempertahankan netralitasnya," imbuhnya.

Aiman berharap Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai pimpinan Polri memiliki semangat untuk menggalakan netralitas Polri dalam Pemilu 2024 mendatang.

"Demikian juga tentu saya harapkan pimpinan-pimpinan tertinggi termasuk pak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo juga memiliki semangat yang sama untuk mempertahankan netralitas. Oleh karena hal-hal seperti ini yang disampaikan kepada saya, mudah-mudahan hal yang salah. Jadi kalau masih dilaporkan tentu ini menjadi pertanyaan," pungkasnya.


Teror berupa kiriman bunga kantil terjadi di sejumlah kantor desa di Kecamatan Sambungmacan, Sragen. Setiap bungkusan yang dikirimkan ke desa sama lengkap dengan tulisan nama desanya. Berikut penampakan kiriman bunga kantil.

Kiriman bunga kantil itu seperti yang ditemukan di halaman kantor desa Bedoro. Berdasarkan foto 'paket' bunga yang diterima detikJateng, bunga kantil dibungkus menggunakan plastik bening dan terdapat tulisan nama-nama kantor desa tersebut.

Selain bunga kantil, di dalam plastik tersebut juga ada beras kuning, telur, menyan hio yang dikemas dalam wadah daun pisang mirip sesajen. Teror bunga kantil ini tentunya membuat resah desa yang menerimanya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Seperti yang diungkapkan oleh Kepala Desa Bedoro, Pri Hartono. Pri membenarkan jika kantor desanya mendapatkan kiriman bunga kantil tersebut.

"Ditemukan di halaman kantor desa. Ya sempat resah, bunga kantil kan identik dengan pengasihan, apalagi ini menjelang Pilpres 2024," ujarnya saat dihubungi awak media, Rabu (29/11/2023).

Kiriman bunga kantil yang ditemukan di Kantor Desa Bedoro, Sambungmacan, Sragen. (Foto: dok Pri Hartono/Kades Bedoro)

Selanjutnya, Pri pun membagikan temuan tersebut ke grup WhatsApp (WA) forum kepala desa di Sragen. Ternyata sejumlah desa juga menemukan paket bunga kantil yang sama.

"Di grup WA sejumlah desa ternyata juga mengalami hal yang sama. Beberapa kades sempat resah juga," ucap Pri.

Meski tak memiliki petunjuk siapa yang meletakkan bunga kantil tersebut. Namun pihaknya menduga bunga-bunga tersebut dikirim orang yang sama.

"Dugaannya oknumnya sama. Soalnya di bunga kantil itu kan tertulis nama masing-masing desa. Tulisannya identik," bebernya.

"Namun kami husnuzon saja. Yang penting situasi tetap kondusif," pungkasnya.

Sementara itu, Camat Sambungmacan, Budi Santoso mengatakan, bungkusan tersebut tersebar pada Selasa (28/11) lalu. Dan ditemukan pertama oleh Kepala Desa (Kades) Bedoro, Pri Hartono.

"Iya benar, Selasa kemarin, saya mendapatkan laporan adanya teror kiriman bunga kantil di setiap desa di wilayah saya. Yang awalnya tahu itu Pak Kades Bedoro," katanya.

Dirinya mengatakan, sebaran bunga kantil itu menyasar Desa Banaran, Plumbon, Toyogo, Banyurip, Bedoro dan beberapa desa lain. Bungkusan tersebut diletakkan di depan pintu masuk setiap kantor desa.

"Siapa yang naruh kita nggak tahu," ucapnya.

Disinggung apakah kiriman tersebut karena memasuki kampanye Pilpres 2024, dirinya mengaku tidak tahu.

"(Masuk kampanye?) Nggak tahu, yang pasti kita jangan membuat suasana nggak enak. Kita positif thinking saja," tegasnya.

Dirinya juga meminta masyarakat untuk menanggapi positif kejadian tersebut. Ia juga minta masyarakat tetap rukun meskipun beda pilihan saat Pemilu mendatang.

"Jangan bikin suasana jadi tegang, kita bikin hidup ini enak saja, anggap saja orang yang berdoa untuk keselamatan," pungkasnya.

Ganjar Ingatkan Bahaya Hoaks Saat Hadiri Haul KH Dalhar Watucongol


Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan telah menyiapkan sejumlah strategi untuk mengatasi maraknya penipuan di era digital. Salah satunya dengan bank dan pelaku jasa keuangan menggunakan Short Message Service (SMS) sebagai media pengiriman pesan notifikasi, autentikasi, dan promosi.

"Ya bisa SMS, semuanya kita lakukan. Pokoknya ruang digital ini kita buat sehat," kata Budi di gedung DPR RI, Rabu (29/11/2023).

Pernyataan Budi itu menjawab pertanyaan tentang maraknya penipuan digital dan peretasan di WhatsApp. Pelaku tindak kejahatan tersebut menyasar rekening bank dan akun dompet digital milik masyarakat. Tidak tanggung-tanggung, kerugian yang diderita korban mencapai nilai miliaran rupiah.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Budi mengatakan bahwa Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) bakal bekerja sama dengan semua pihak untuk mencegah kejadian penipuan berulang.

"Sudah musim pemilu, hoax, penipuan semuanya ada. Ya, kita bekerja sama dengan operator seluler dan juga platform, dan sebagainya," kata Budi.

Pernyataan Menkominfo tersebut memang beralasan. Data dan informasi keuangan yang dikirimkan oleh bank dan perusahaan jasa keuangan, berdasarkan UU Pelindungan Data Pribadi dikategorikan sebagai data pribadi yang bersifat spesifik. Data dalam kategori ini wajib untuk dilindungi. Sebagai kementerian teknis, tentunya Kemenkominfo hanya bisa merekomendasikan layanan yang telah mereka tetapkan pengaturannya, serta mereka terbitkan perizinannya, seperti SMS.

Hingga saat ini tidak ada regulasi yang tegas mengatur layanan pengiriman pesan berbasiskan platform seperti WhatsApp. Akibatnya, layanan seperti WhatsApp tidak menerapkan prinsip know your customer (KYC). Pusat layanan pelanggan dan pusat pengoperasian pun tidak disediakan di Indonesia. Korban penipuan di WhatsApp tidak tau kemana harus melapor. Akibatnya, masyarakat selaku konsumen yang dirugikan.

Upaya untuk menata layanan tersebut pernah dilakukan Kominfo pada saat penyusunan UU Cipta Kerja. Namun hal tersebut tidak terwujud karena adanya tekanan luar biasa dari OTT, seperti Google dan Facebook, dengan memanfaatkan kedutaan besar Amerika Serikat yang ada di Indonesia. Hal ini sebagaimana disampaikan sebelumnya oleh Wayan Toni Supriyanto, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika (PPI) Kominfo dalam Konferensi Pers Antisipasi Penipuan Online Melalui Aduan Nomor pada Rabu, 15 November 2023.

"Namun pada saat finalisasi UU Cipta Kerja ada tekanan luar biasa dari mereka. Saat itu, Google dan Facebook kirim surat keberatan ke Kominfo. Bahkan Kedutaan Amerika Serikat sempat mengirim surat ke Menko Perekonomian mengenai penolakan," ucap Wayan.

Di sisi lain, sebagai layanan yang telah terdapat pengaturannya, SMS memiliki pusat layanan pelanggan dan pusat pengoperasian di Indonesia. Pengirim SMS dapat tervalidasi dengan baik, karena sudah terhubung ke data kependudukan di Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri. Dari aspek penegakan hukum, sudah terdapat aturan yang tegas tentang lawful intercept dan akses aparat penegak hukum.

Mempertimbangkan kondusifitas menjelang Pemilu 2024, dan untuk mencegah agar tidak ada lagi masyarakat yang menjadi korban, sangat logis jika Menkominfo mengiyakan SMS sebagai upaya mitigasi. Ke depannya, bank dan perusahaan penyedia jasa keuangan dapat mempertimbangkan kembali penggunaan WhatsApp setelah terdapat pengaturan yang tegas dan jelas tentang layanan tersebut, sehingga kepentingan masyarakat selaku konsumen dapat terlindungi dengan baik.

Menkominfo Catat Ada 39 Isu Hoaks soal Pemilu di November 2023


Mahkamah Konstitusi (MK) tidak menerima permohonan uji materi mahasiswa yang berasal dari Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Andi Redani Suryanata, yang menggugat Pasal 182 dan 240 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pasal 182 Undang-Undang Pemilu yang digugat Andi adalah soal persyaratan perseorangan untuk menjadi peserta pemilu, dalam hal ini anggota DPD, dan Pasal 240 ayat 1 mengatur syarat menjadi calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

"Mengadili, menyatakan permohonan a quo tidak dapat diterima," kata Ketua MK Suhartoyo membacakan amar putusan Perkara Nomor 98/PUU-XXI/2023 di ruang sidang lantai 2 Gedung I MK, Jakarta, dikutip Kamis (30/11/2023).

Dalam petitumnya, pemohon meminta Pasal 182 Undang-Undang Pemilu ditambahkan norma "tidak pernah memegang jabatan sebagai anggota DPD selama dua periode dalam jabatan yang sama, baik secara berturut-turut atau tidak berturut-turut".

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Kemudian, meminta Pasal 240 ayat 1 Undang-Undang Pemilu ditambahkan norma "tidak pernah memegang jabatan sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota selama dua periode dalam jabatan yang sama, baik secara berturut-turut atau tidak berturut-turut".

Pemohon menilai dua pasal tersebut tidak membatasi secara jelas berapa periode seseorang dapat menjadi anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Oleh sebab itu, pemohon mendalilkan persaingan antarcalon untuk menjadi anggota semakin ketat.

Selain itu, pemohon menilai dominasi pihak yang mempunyai sumber daya kuat karena sudah lama menjabat sebagai anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota akan mengurangi kesempatan pemohon untuk mencalonkan diri di masa depan.

Atas dasar itu, pemohon yang bercita-cita ingin menjadi anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota setelah menyelesaikan pendidikan itu menganggap berlakunya norma-norma pasal digugat menyebabkan ketidakjelasan dan ketidakpastian hukum.

MK menjelaskan, norma dimaksud dapat dinilai telah merugikan atau potensial merugikan hak konstitusional pemohon apabila menghalangi hak pemohon untuk mencalonkan atau dicalonkan menjadi anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota. Namun Mahkamah menilai norma pada pasal digugat sama sekali tidak menghalangi hak konstitusional pemohon untuk diajukan sebagai calon anggota DPD, DPR, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota.

"Pemohon telah terbukti tidak dapat memenuhi persyaratan adanya kerugian atau anggapan kerugian hak konstitusional dengan berlakunya Pasal 182 dan Pasal 240 ayat 1 Undang-Undang 7/2017," kata hakim konstitusi Saldi Isra membacakan pertimbangan MK.

Oleh karena itu, MK menyimpulkan bahwa pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan, sehingga pokok permohonan tidak diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut.

"Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo," kata Suhartoyo saat membacakan konklusi.


Nama Ni Luh Djelantik masuk Tim Pemenangan Daerah (TPD) Ganjar-Mahfud Bali. Ia diduga melanggar Pasal 20 Peraturan KPU (PKPU) Nomor 15 Tahun 2023 tentang calon anggota DPD RI tidak diperbolehkan masuk dalam tim kampanye calon presiden (capres).

Lalu, apa sanksi yang akan diterima Niluh?

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Bali I Putu Agus Tirta Suguna mengatakan pihaknya tidak akan menjatuhkan sanksi bagi pengusaha sepatu itu.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Nggak ada (sanksi), nggak ada pelanggaran pidana, cuma administratif saja. Sehingga kami memberikan saran perbaikan kepada KPU agar ditindaklanjuti untuk memperbaiki nama yang bersangkutan," ujar Agus saat dihubungi detikBali, Kamis (30/11/2023).

Agus menegaskan Bawaslu Bali hanya memberikan saran perbaikan ke KPU Bali agar dapat dilakukan perubahan nama tim kampanye dari capres-cawapres nomor urut tiga itu.

"Bukan sanksi administrasi ya, tapi saran perbaikan ke KPU. KPU yang menindaklanjuti ke peserta pemilu yang diperbaiki. Nggak ada (sanksi), kami memberikan imbauan dan saran perbaikan (saja)," tukas Agus.

Sebelumnya, Bawaslu membenarkan nama Ni Luh Djelantik masuk dalam daftar struktur Tim Pemenangan Daerah (TPD) Ganjar-Mahfud Bali. Itu sesuai dengan salinan SK TPN Ganjar yang diterima Bawaslu.

"Benar nama (Ni Luh Djelantik) tersebut (ada). Yang diserahkan ke KPU itu, memang sama yang kami terima di Bawaslu," ujar Ketua Bawaslu Bali I Putu Agus Tirta Suguna saat dikonfirmasi detikBali, Rabu (29/11/2023).

Viral Bule Ribut di Bali Usai Ketahuan Corat-coret Tembok SD


Tim hukum PDIP akan mencabut laporan atas Rocky Gerung yang mengkritisi Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan menggunakan kata 'bajingan' dan 'tolol'. Meski demikian, Polri tetap akan mengusut kasus tersebut.

"Penyidikan tetap jalan. Alasan penyidik, karena ini bukan delik aduan," kata Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan, kepada wartawan, Kamis (30/11/2023).

Lebih lanjut, Ramadhan mengatakan total ada 26 laporan terkait kasus tersebut. Sementara, sudah ada beberapa yang mencabut laporannya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Ada 26 LP dan ada beberapa LP yang dicabut," sebutnya.

PDIP Bakal Cabut Laporan

Sebelumnya, tim hukum PDIP pada Rabu (29/11) mengatakan pihaknya akan mencabut laporan atas Rocky Gerung di Bareskrim Polri. Laporan ini terkait Rocky yang diduga menyebarkan berita bohong (hoax) yang menyebabkan keonaran di masyarakat.

"Suratnya sudah saya teken, tinggal menyerahkan ke penyidik. Ya semuanya akan dikait-kaitkan, ini kan lagi tahun politik. 'Oh dicabut', 'oh karena sudah pecah kongsi', nah itu haknya orang mau bicaralah," kata Tim Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat (BBHAR) DPP PDIP Johannes Lumban Tobing, saat dihubungi, Rabu (29/11) malam.

Johannes mengaku pihaknya kini sepakat dengan pernyataan Rocky soal 'bajingan' dan 'tolol'. "Kurang lebih saya setujulah yang disampaikan Rocky Gerung, itu poinnya," imbuh dia.

Johannes menilai sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat ini telah berubah. Menurutnya, Jokowi kini lebih mementingkan kepentingan pribadinya ketimbang rakyat.

"Saya lihat Pak Presiden Joko Widodo ini saya lihat sudah berubah. Berubah karena lama-lama saya lihat tidak seperti yang saya kenal. Jokowi yang dulu, yang betul-betul kita perjuangkan mulai dari DKI, yang kita bawa dari DKI sampai dua periode jadi presiden," ungkap dia.

Simak juga Video: Rocky Gerung Ngaku Ditersangkakan PDIP, Hasto: Sudah Selesai

[Gambas:Video 20detik]

Saksikan juga d'Mentor on Location: Raup Cuan Bisnis Jamu Rumahan

[Gambas:Video 20detik]


Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo, mengaku ingin kebebasan beribadah di Indonesia dipermudah. Ganjar mengatakan seharusnya tidak ada yang boleh mengganggu kebebasan beribadah.

Hal itu disampaikan Ganjar usai menghadiri acara Persatuan Gereja Pantekosta Indonesia, di GBI Mawar Sharon, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Kamis (30/11/2023). Ganjar menuturkan kebebasan beribadah menjadi fokus penting untuknya.

"Yang pertama tentang kebebasan beribadah dan mendirikan rumah ibadah, tentu ini penting jadi catatan kita, agar kita jadikan solusi," kata Ganjar.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dia pun ingin kebebasan dan pendirian rumah ibadah lebih dipermudah. Sebab, kata dia, kebebasan beribadah itu telah dijamin dalam Pancasila.

"Prinsipnya harusnya dipermudah, tidak boleh ada yang mempersulit, karena sila pertama kita ketuhanan Yang Maha Esa itu menjamin kepada kita semua untuk beribadah dan orang diberikan kebebasan itu," jelasnya.

Mantan Gubernur Jawa Tengah itu berkomitmen untuk mencarikan solusi terkait kebebasan dan pendirian rumah ibadah. Dia pun menekankan ibadah masyarakat tak boleh terhambat.

"Maka cerita rumah ibadah itu harus segera diselesaikan, agar dicarikan jalan keluar yang paling cepat, paling mudah, sehingga orang tidak merasa terhambat untuk beribadah dan nggak boleh diganggu," tuturnya.


Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo, merespons soal dugaan kebocoran data pemilih pada Pemilu 2024. Ganjar meminta KPU segera dapat memperbaiki sistem agar tidak rentan diretas.

"KPU (harus) segera memperbaiki, sistemnya tidak boleh rentan, karena ini yang nanti membikin publik punya analisis-analisis negatif," kata Ganjar usai menghadiri acara Persatuan Gereja Pantekosta Indonesia, di GBI Mawar Sharon, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Kamis (30/11/2023).

"Segera KPU perbaiki, segera proteksi, segera cari orang-orang terbaik untuk bisa meyakinkan bahwa IT sistemnya itu beres," sambung dia.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ganjar mengatakan saat ini Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud tengah memantau perkembangan dugaan kebocoran data pemilih. Meski begitu, mantan Gubernur Jawa Tengah itu berharap aparat penegak hukum dapat ikut terlibat mengusut dugaan kebocoran itu.

"Tim IT kami juga sedang mencoba memantau terus menerus, tapi tentu saja aparat penegak hukum kita harapkan segera bertindak," tuturnya.

Sebelumnya, KPU RI terus berkoordinasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) serta Bareskrim Polri dalam mengusut dugaan peretasan data pemilih Pemilu 2024. Dari hasil pengecekan, KPU, BSSN dan Bareskrim Polri tengah melakukan pengecekan analisis.

"Berdasarkan hasil pengecekan bersama, saat ini beberapa analisis sedang dijalankan seperti analisis log akses, analisis manajemen pengguna, dan analisis log lainnya yang diambil dari aplikasi maupun server yang digunakan untuk mengidentifikasi pelaku, jika benar melakukan peretasan terhadap Sistem Informasi Data Pemilih," kata Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari dalam keterangannya, Rabu (29/11).

Hasyim menuturkan KPU memberikan akses seluas-luasnya kepada tim untuk melindungi dan mencegah terjadinya penyebaran data pemilih. Saat ini, kata Hasyim, KPU terus mengumpulkan bukti-bukti kebocoran data itu.

"KPU senantiasa berkoordinasi dengan BSSN, Bareskrim, pihak pengembang, dan instansi terkait lainnya untuk mendapatkan data-data dan bukti-bukti digital terkait informasi data breach tersebut," ucapnya.