Ketua Umum (Ketum) Gerindra sekaligus bacapres, Prabowo Subianto, merespons ramainya isu dinasti politik yang muncul seiring terpilihnya Gibran Rakabuming menjadi bakal cawapresnya. Prabowo menilai tak ada yang perlu dipersoalkan dan meminta semua pihak melihat sisi positif.

"Oh, dinasti. Semua dinasti, Bung. Semua dinasti, ya kan," kata Prabowo mengawali tanggapannya di The Dharmawangsa Jakarta, Jakarta Selatan, Senin (23/10/2023).

Prabowo mengajak berbagai pihak agar tak memandang dinasti politik secara negatif. Dia menilai tak ada yang salah apabila suatu garis keluarga hendak berbakti kepada negara.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kita jangan cari yang negatiflah. Cari yang positif, ya. Orang ingin berbakti apa salahnya, ya kan," kata Menteri Pertahanan itu.

Prabowo pun mencontohkan keluarganya. Dia mengungkit pendiri Bank Negara Indonesia, Margono Djojohadikusumo, dan tokoh begawan ekonomi Indonesia, Soemitro Djojohadikusumo, dalam keluarga besarnya.

"Saya juga dinasti. Saya anaknya Soemitro, cucunya Margono Djojohadikusumo. Paman saya gugur untuk Republik Indonesia. Kita dinasti merah putih. Kita dinasti patriot. Kita dinasti yang ingin mengabdi untuk rakyat," ujar dia.

Prabowo tak masalah apabila ada dinasti politik di keluarga Jokowi. Asalkan, kata dia, dinasti politik itu berorientasi pada kepentingan rakyat.

"Kalau dinastinya Pak Jokowi ingin berbakti untuk rakyat, kenapa? Salahnya apa? Jadi berpikir yang baiklah. Berpikir positif, ya. Oke," tandasnya.


Ketua Umum (Ketum) Gerindra sekaligus bacapres, Prabowo Subianto, mengaku telah meminta waktu bertemu dengan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri. Hal ini menindaklanjuti keputusan pihaknya menunjuk Gibran Rakabuming sebagai bakal cawapresnya.

"Saya sudah minta waktu untuk menghadap Ibu Mega," kata Prabowo di The Dharmawangsa Jakarta, Jakarta Selatan, Senin (23/10/2023). Prabowk menjawab soal status keanggotaan Gibran yang diketahui merupakan seorang kader PDIP.

Prabowo belum mengetahui kapan pastinya pertemuan itu dilakukan. Dia menyebut masih menunggu kabar dari Megawati.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Masih menunggu," katanya.

Terpisah, Sekjen Gerindra Ahmad Muzani merespons soal status Gibran di PDIP. Dia hanya menyebut Gibran telah resmi akan maju bersama Prabowo di Pilpres 2024.

"Mas Gibran sudah ditetapkan sebagai cawapres dari pasangan Koalisi Indonesia Maju," kata Muzani di The Dharmawangsa Jakarta, Jakarta Selatan.

Muzani memastikan hubungan partainya dengan PDIP tetap terjaga.

"Bagus. Hubungannya bagus, baik, akrab dalam suasana kekeluargaan yang baik dan mantap," kata Muzani.


Tiga pasang bacapres dan bacawapres sudah diketahui. Ada Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, Anies Baswedan dan Cak Imin, lalu Prabowo Subianto bersama Gibran Rakabuming Raka. Akan tetapi, tiba-tiba saja 'Golput' masuk trending topic Indonesia di Twitter/X.

Hingga berita ini ditulis, sudah ada 12.900 lebih unggahan dengan kata kunci 'Golput'. Komentar netizen pun sangat beragam mengenai keyword 'Golput' ini.

"Buat yang mau milih di pemilu ya silahkan, yang mau golput ya silahkan, yang mau berpihak ya silahkan, gak berpihak juga ya silahkan. Terpenting kita belajar dari sebelumnya, hubungan saudara dan kerabat adalah harga yang terlalu mahal untuk ditukarkan dengan hal-hal macam ini," ujar @irwndf***.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Golput adalah jalan terbaik 2024," kata @kaktusx***.

"Sesungguhnya saya gak mau golput, tapi kok ... *silakan isi dengan jawaban masing-masing," cuit @solehsolihun.

"Jangan golput, PERUBAHAN tak bisa dilakukan tanpa menentukan pilihan ! 💪," seru @RizkiAsi***.

"Saran buat yang mau Golput, jangan golput lah ... Pilih yang kalian anggap baik. Kalau semua kalian anggap buruk, pilih yang terbaik dari yang buruk-buruk itu. Golput itu sikap yang ignorance, cuek, abai, dan tidak bertanggung jawab. Giliran ada masalah nyalahin pemerintah, tapi saat diminta menentukan siapa yang memerintah, malah abai. Ga bener itu ..." kata @his***.

Golput atau golongan putih adalah tindakan seseorang yang tidak memberikan suara kepada calon pemimpin dalam pemilihan suara. Alasan golput biasanya karena rasa kecewa terhadap penyelenggaraan negara dan partai-partai politik yang ada.

Meski begitu, golput tidak disarankan karena suara yang Anda berikan bisa bersumbangsih pada negara. Dengan memberikan suara, Anda turut serta menentukan bagaimana Indonesia ke depannya.

[Gambas:Youtube]


Senin kemarin, mungkin jadi hari terberat Hakim-Hakim Konstitusi. Sebab, bukan hanya membacakan sebelas putusan sekaligus, beberapa dari mereka juga dipaksa menyaksikan penundukan konstitusi dan rekan sejawat di hadapan pragmatisme politik. Hari itu, ketentuan Pasal 169 huruf q UU Pemilu tentang batas usia 40 tahun untuk capres dan cawapres diputus inkonstitusional bersyarat di tengah kompetisi politik yang semakin panas.

Putusan tersebut amat ditunggu, sebab berpengaruh pada peta politik menjelang pendaftaran pasangan capres dan cawapres. Pasalnya, pengujian ketentuan batas usia kerap dikaitkan dengan putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming, yang digadang-gadang sebagai calon wakil presiden namun belum memenuhi syarat batas usia.

Pandangan optimis seketika menjadi pesimis saat MK mengabulkan permohonan pada Putusan No. 90/PUU-XXI/2023. Padahal di hari yang sama, MK menolak permohonan yang menguji ketentuan yang sama dalam Putusan No. 29-51-55/PUU-XXI/2023. Alih-alih konsisten, MK justru menjebak dirinya dalam pusaran politik praktis dengan berpura-pura menjadi positive legislator.

Diskriminasi Usia

Isu krusial yang didalilkan para pemohon tentu soal diskriminasi usia. Para pemohon menganggap batas usia 40 tahun bagi capres dan cawapres sangat diskriminatif. Dalil dalam Perkara No. 29/PUU-XXI/2023 mungkin cukup dapat menjelaskan alasannya. Pemohon menyatakan bahwa usia 35 tahun adalah usia dewasa yang menunjukkan tahap masa produktif dan sikap tidak koruptif.

Dalil tersebut dilandasi oleh temuan Klimczuk yang melihat usia 35 tahun sebagai permulaan middle adulthood, yang dianggap sebagai kelompok usia yang paling berperan penting dalam masyarakat. Selain itu, pemohon mengutip Indeks Perilaku Anti-Korupsi (IPAK) (2021), yang menyebutkan kelompok usia 18 – 40 tahun memiliki kecenderungan antikorupsi yang kuat.

Sejatinya, batas usia minimum jamak diatur dalam persyaratan pengisian jabatan publik. Persyaratan sendiri, termasuk batas usia, dipahami sebagai kualifikasi yang ketat untuk menghasilkan kandidat yang memang layak dikontestasikan. Logika tersebut digunakan MK pada Putusan No. 56/PUU-XVII/2019, dengan alasan agar pemilih terlindung dari kepemimpinan yang bersandar pada populisme semata.

Logika tersebut sejalan dengan International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), yang memaknai hak politik sebagai derogable rights. Pembatasan dapat diberikan kepada hak politik warga selama ditujukan untuk melindungi kepentingan publik yang lebih luas. Karenanya, bagai panggang jauh dari api, menyoal batas usia sama sekali tidak relevan dengan diskriminasi usia sebagai pelanggaran hak konstitusional.

Inkonsistensi dan Keanehan Putusan

Pengujian batas usia dalam pengisian jabatan bukanlah hal baru di MK. Setidaknya, terdapat lima pengujian yang mempersoalkan batas usia pejabat publik seperti perangkat desa, calon kepala daerah, pimpinan KPK, dan Hakim Konstitusi. Secara umum, MK melihat persoalan batas usia sebagai open legal policy atau kebijakan hukum terbuka, sehingga ketentuan ini merupakan pilihan politik pembentuk undang-undang.

Contohnya dalam Putusan No. 58/PUU-XVII/2019 yang menguji norma batas usia calon kepala daerah. Mahkamah melihat batas usia sebagai bagian persyaratan calon kepala daerah didasarkan pada kebutuhan objektif pengisian jabatan dan pilihan politik pembentuk undang-undang. Hal ini dibebaskan oleh UUD 1945 sebagai open legal policy.

Pandangan senada juga diujarkan dalam Putusan No. 29-51-55/PUU-XXI/2023 yang menguji Pasal 169 huruf q UU Pemilu. Dalam putusan ini, Mahkamah melacak perdebatan dalam pembahasan perubahan UUD 1945 yang mengulas batas usia dengan berbagai angka.

Namun, batas usia capres dan cawapres diputuskan untuk tidak diatur dalam UUD 1945. Ini untuk menghindari dinamika pengaturan batas usia di kemudian hari, terutama bila ditemukan patokan usia ideal. MK kemudian tegas menyatakan penentuan usia minimal merupakan kebijakan hukum terbuka dan pilihan politik pembentuk undang-undang.

Anehnya, pada Putusan No. 90/PUU-XXI/2023, beberapa Hakim Konstitusi berbalik arah. MK malah menyalahkan konsep open legal policy yang sebelumnya digunakan. Konsep ini dikesampingkan dengan alasan menghindari judicial avoidance. Dalam putusannya, MK juga terlihat menggunakan dalil-dalil pemohon di Putusan No. 29/PUU-XXI/2023, seperti perbandingan batas usia di beberapa negara dan konsepsi usia ideal.

Inkonsistensi juga terlihat dalam menilai kedudukan hukum pemohon. Pemohon hanya mendalilkan dirinya bercita-cita menjadi Presiden dan mengagumi Gibran Rakabuming. Alasan itu diterima MK dengan legal reasoning hanya dalam satu paragraf saja. Hal ini tentu berbeda dengan penilaian MK terhadap legal standing pemohon yang terkenal restriktif.

Keanehan lainnya terlihat pada komposisi hakim dan amar putusan. Dalam amar putusan, MK menambahkan syarat alternatif berupa: "...pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah." Amar ini sebetulnya hanya didukung oleh tiga dari total sembilan hakim.

Bila dibaca, dua hakim lainnya memberikan concurring opinion (alasan berbeda), sementara empat hakim lainnya memiliki dissenting opinion (pendapat berbeda). Menarik bila mengulas dua pendapat berbeda ini, yang sebetulnya menyepakati batasan "kepala daerah" hanya pada tingkat provinsi, bukan kabupaten/kota. Hal ini tentu berbeda dengan amar putusan.

Karenanya, amar putusan sejatinya hanya terbatas pada kepala daerah tingkat provinsi. Sebab, yang mendukung syarat alternatif sampai bupati/wali kota hanya tiga orang hakim dan tidak dapat dianggap sebagai rumusan amar putusan. Namun, entah keserampangan apa yang terjadi, MK justru meluaskan cakupan putusannya hingga kepala daerah tingkat kabupaten/kota.

Konflik Kepentingan

Ugal-ugalan dalam menilai dalil dan merumuskan putusan menjadi alarm keruntuhan peradilan konstitusi Indonesia. Dengan hadirnya Putusan No. 90/PUU-XXI/2023 ini, MK sebetulnya telah menjebak dirinya dalam pusaran politik dan membangkangi konstitusi. MK keluar dari jalurnya sebagai negative legislator dengan menghadirkan alternatif syarat usia capres/cawapres tanpa dasar isu konstitusional yang jelas.

Peristiwa ini nyatanya telah diprediksi, setidaknya setelah melalui dua peristiwa awal. Pertama, ketika Ketua MK Anwar Usman ber-ipar dengan Presiden Jokowi dan menolak mundur. Konflik kepentingan tentu hadir melalui hubungan semenda keduanya dalam tiap perkara uji materiil. Sebab, Presiden sebagai pembentuk undang-undang tentu akan selalu berperan sebagai termohon.

Kedua, ketika mantan Hakim Konstitusi Aswanto dipecat sebelum masa jabatannya habis oleh DPR tanpa dasar yang jelas. DPR sebagai pengusul merasa Aswanto tidak membela mereka dalam perkara pengujian di MK. Peristiwa ini tentu merupakan serangan kepada imparsialitas MK. Sebab, Hakim Konstitusi telah memiliki masa jabatan tetap sesuai undang-undang.

Serangan politik bertubi-tubi jelas merusak independensi MK, yang sejatinya digadang-gadang sebagai penjaga konstitusi dari pusaran politik. Bukti awalnya adalah putusan ini, yang akhirnya memberikan peluang kepada Gibran Rakabuming dideklarasikan sebagai cawapres oleh Koalisi Indonesia Maju. Bukti lanjutannya, mari kita lihat pada uji materiil lainnya dan perkara perselisihan hasil pemilu nanti.

Kahfi Adlan Hafiz peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem)


Ketua Umum (Ketum) Partai Gerindra sekaligus bakal capres, Prabowo Subianto, bersama bakal cawapres Gibran Rakabuming Raka akan mendaftar ke KPU RI lusa. Prabowo meyakini tanggal itu menjadi waktu yang baik untuk melakukan pendaftaran resmi ke KPU sebagai peserta Pilpres 2024.

"Pendaftaran itu kita hitung sesuai dengan tanggal dan waktu yang baik," kata Prabowo di The Dharmawangsa Jakarta, Jakarta Selatan, Minggu (23/10/2023).

Terpisah, Ketua Harian Gerindra Dasco mengungkapkan alasan pihaknya memilih mendaftar di hari terakhir masa pendaftaran. Dia menyinggung cawapres Prabowo baru saja diumumkan semalam.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Ya kan semalam baru diumumkan (Gibran sebagai cawapres)," kata Dasco.

Dasco mengatakan saat ini pihaknya masih mempersiapkan berkas pendaftaran capres dan cawapres usungan. Dengan begitu, kata dia, partai-partai di Koalisi Indonesia Maju (KIM) bersepakat melakukan pendaftaran pada 25 Oktober.

"Hari ini ada beberapa persyaratan yang masih diurus, sehingga kemudian juga kesepakatan dengan partai-partai koalisi dan juga tentu dengan cawapresnya bahwa pendaftaran akan diadakan atau dilaksanakan pada hari Rabu," katanya.

Simak Video 'Prabowo: Saya Sudah Minta Waktu Menghadap Megawati':

[Gambas:Video 20detik]


Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman buka suara terkait adanya perbedaan putusan dalam perkara 29-51-55/PUU-XXI/2023 dan perkara 90/PUU-XXI/2023. Anwar disebut-sebut memiliki peran kunci dalam hasil putusan itu. Lalu, apa jawaban Anwar?

Diketahui, perbedaan putusan itu hadir setelah Anwar ikut dalam rapat permusyawaratan hakim (RPH) pada perkara 90/PUU-XXI/2023. Sedangkan dalam tiga putusan sebelumnya, Anwar Usman tidak hadir.

Anwar menilai wajar jika dalam sebuah putusan terdapat pro dan kontra. Bahkan, kata dia, dalam internal di MK pun mengalami perbedaan pendapat.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Terlepas dari sebuah putusan yang tentu saja putusan perkara apa pun sulit untuk dihindari adanya pro dan kontra. Jangankan di teman-teman media, di kalangan hakim konstitusi sendiri perbedaan pendapat itu ada," ujar Anwar Usman di gedung MK, Jakarta Pusat, Senin (23/10/2023).

"Itulah makanya ada dissenting, ada concurring, yang diberikan oleh hukum acara. Yang diberikan oleh ketentuan perundang-undangan," sambung dia.

Anwar mengatakan sembilan hakim konstitusi bekerja dengan norma yang berlaku. Dia memastikan hakim konstitusi hanya tunduk pada konstitusi dan Tuhan.

"Yang pasti sekali lagi kami bersembilan bekerja selama ini, sembilan hakim konstitusi, berdasarkan hukum acara yang berlaku. Dan kami hanya tunduk kepada konstitusi serta hanya takut kepada Tuhan Yang Mahakuasa, sesuai dengan putusan yang sampaikan tadi," paparnya.

Meski begitu, Anwar berterima kasih atas kritik yang diberikan oleh publik. Dia pun berharap hakim konstitusi dapat memperbaiki diri dan lembaga menjadi lebih baik.

"Kritik, saran, masukan, catatan, apa pun, itu berfungsi untuk perbaikan masing-masing diri kami bersembilan, dan terutama sekali adalah untuk perbaikan lembaga yang kita cintai ini, MK," ungkap dia.

Anwar juga menjelaskan MK mengadili norma sebuah UU. Sebaliknya, kata dia, MK bukan peradilan atau perdata di UU.

"Yang pasti, untuk mengetahui lebih awal apa sih nama konflik kepentingan di MK. Kalau pertanyaan itu diajukan ke misalnya, Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung atau semua peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, Peradilan Agama, Peradilan Militer," jelasnya.

"Tapi untuk ini sekali lagi, yang diadili adalah norma, pengujian undang-undang. Jadi norma abstrak, bukan mengadili fakta atau sebuah kasus," imbuh dia.

Adapun hakim konstitusi Enny Nurbaningsih mengatakan jika semua hal terkait di atas akan diselesaikan oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK). Enny mengatakan MKMK tidak bisa diintervensi oleh siapa pun.

"Kita serahkan semua ke mereka, tanpa ada intervensi ke mereka sebagaimana saya juga dulu bagian dari MKMK," kata Enny.

Simak Video 'Gugatan Batas Usia Capres/Cawapres Jadi 25 Tahun Tak Diterima MK':

[Gambas:Video 20detik]


Kader-kader banteng di Kota Surabaya bergerak ke kalangan akar rumput untuk mengenalkan Bacapres Ganjar Pranowo dan Bacawapres Mahfud Md, menyusul pendaftaran pasangan itu ke KPU RI beberapa waktu lalu.

Kader-kader PDIP Surabaya aktif bergerak ke berbagai kampung di Kota Pahlawan. Mereka menjangkau berbagai kalangan dan menyapa warga di banyak wilayah basis.

"Kader-kader banteng solid dan aktif bergerak bersama, holopis kuntul baris, di bawah komando Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati Soekarnoputri. Pergerakan turun ke bawah didasari keyakinan, kebenaran pada akhirnya akan menang. Satyam eva jayate!" kata Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya Adi Sutarwijono, Senin (23/10/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Di salah satu kampung Asemrowo, Adi memperkenalkan Ganjar Pranowo-Mahfud Md sebagai calon pemimpin Indonesia kepada masyarakat. Sontak, warga kampung bertepuk tangan meriah, mereka menyambut suka cita dan antusias.

"Kita doakan dan kita berikan dukungan total untuk Capres Mas Ganjar Pranowo dan Cawapres Pak Mahfud Md. Sehingga kedua pasangan itu mendapatkan suara yang berlimpah-ruah pada saat Pemilu, 14 Februari 2024 nanti, sambutan akar rumput penuh sukacita," kata Adi, yang juga Ketua DPRD Kota Surabaya.

Sementara itu, salah satu warga Yuliatus, mengaku akan memilih Ganjar Pranowo-Mahfud Md.

"Dari hati yang paling dalam, saya mendukung dan akan memilih Ganjar Pranowo-Mahfud Md," kata Yuliatus.

Lalu di kampung Tenggilis Mejoyo, Adi memperkenalkan Ganjar Pranowo-Mahfud Md kepada warga.

"PDI Perjuangan, PPP, Perindo dan Hanura, telah mendaftarkan ke KPU RI pasangan terbaik Mas Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD, yang sama-sama sudah kita kenal," kata Adi.

Selanjutnya, di kampung Tambak Sarioso, Adi Sutarwijono mengenalkan Ganjar Pranowo-Mahfud Md dalam forum lesehan dengan warga masyarakat. Forum sapa warga itu berlangsung akrab dan gayeng. Sejumlah isu dan masalah di kampung, diantaranya perbaikan sistem zonasi dalam pendidikan yang dirasakan tidak berpihak pada kepentingan warga.

"Saya mengusulkan pembenahan dan perbaikan sistem pendidikan nasional kita," kata Thomas, warga kampung.

Adi meyakinkan bahwa isu pendidikan mendapat perhatian dari pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. Keduanya menaruh perhatian besar pada akses pendidikan yang merata dan terjangkau bagi anak-anak usia sekolah.

"Sistem zonasi akan dibenahi dalam skema program yang diajukan pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud Md sehingga pemerataan pendidikan dirasakan adil bagi masyarakat," kata Adi.

"Pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud Md membangun harapan yang lebih baik bagi masa depan Indonesia, lima tahun berikutnya," katanya.

Adi Sutarwijono menyebut, banyak respons masyarakat yang positif. Mereka antusias saat kader-kader banteng mengenalkan Ganjar Pranowo-Mahfud Md.

Sedangkan di kampung Wiyung, ibu-ibu kampung memberikan doa bagi perjuangan Ganjar Pranowo-Mahfud Md agar memenangkan Pemilu 2024.

"Semoga Allah SWT meridhoi perjuangan Pak Ganjar Pranowo-Pak Mahfud Md," kata Ibu Erna Susilowati.

TPN Ganjar-Mahfud Nilai Aparat Penegak Hukum Masih On The Track di Pemilu


PDIP menggugat perdata politikus PSI Ade Armando lebih dari Rp 200 miliar karena tayangan video opini Ade Armando menyangkut Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri di kanal YouTube. PDIP menganggap Ade Armando menerjemahkan kabar hoax tentang Megawati dan hal itu dianggap kurang ajar.

"Jadi ada video yang beredar di YouTube anonim lah. Jadi ada video yang beredar itu, Ade Armando komentarin. Dia komentarin, dia rilis khusus untuk mengomentari berita itu. Setelah kami cek, akun itu pun akun gelap, akun nggak jelas," kata Tim Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat (BBHAR) DPP PDIP Johannes Lumban Tobing kepada wartawan, Senin (23/10/2023).

"Jadi kami sangat menyayangkan, apa kapasitasnya Ade Armando mengomentari, memberi pernyataan, terhadap video-video anonim yang diterjemahkan sesuka perutnya Ade Armando, seenak dewe dia menerjemahkan itu," imbuhnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Menurut Johannes, Ade Armando menterjemahkan kabar hoax dan merugikan PDIP menjelang pemilu. Sementara tensi politik sedang tidak baik-baik saja dan hal itu juga dinilai merugikan PDIP.

Johannes mempertanyakan apa dasar Ade Armando menterjemahkan kabar hoax hingga akhirnya mempublikasikan dalam bentuk video di kanal YouTube @AdeArmandoOfficial yang berjudul 'Benarkah Megawati Ngamuk Karena Kaesang Gabung PSI'. Padahal, menurut Johannes perlu ada verifikasi terhadap kabar hoax tersebut.

"Terus kemudian menerjemahkan, 'Karena marah-marah di sini ada raja dari Solo, ada rajawali' menerjemahkan. Jadi 'Ada ayang bebeb'. Jadi semuanya dia terjemahkan dengan sesukanya Ade Armando," ujarnya.

Hal yang menurut PDIP ucapan Ade Armando kurang ajar adalah dalam berita hoax menyebut 'ayang bebeb' itu diterjemahkan atau diasosiasikan dengan Megawati, sementara 'Raja Solo' adalah Jokowi, hingga Megawati disebut mengeluarkan tongkat sakti karena Kaesang Pangaerep gabung PSI.

"Jadi misalkan dia oh ini dia menerjemahkan, menyebutkan ada ayang bebeb itu ada Ibu Megawati, lah ini kan kurang ajar ini. Terus dia bilang oh yang katanya dari raja Solo itu menyebutkan kepada Pak Joko Widodo, oh kalau yang rajawali oh itu nanti dari BIN itu nanti ada Pak Budi Gunawan. Loh ini anonim nggak jelas tapi seenak udelnya Ade Armando menjelaskan ini," ucap Johannes.

Ade Armando yang menterjemahkan berita hoax hingga mengasosiasikan tokoh-tokoh PDIP yang dinilai merugikan PDIP. Oleh sebab itu, PDIP menggugat Ade Armando Rp 200 miliar.

"Ini kan imateriil yang harus dia pertanggungjawabkan. Iyalah, sampai bahasa-bahasa dimiskinkan, nggak ada itu. Ini urusan apa yang kau keluarkan dari mulutmu kau pertanggungjawabkan dong. Kita juga meyakini sulit juga membuktikan kalau memang ini pidananya karena kita tidak bisa mempertanggungjawabkan video aslinya itu siapa pelakunya," imbuhnya.

Berdasarkan lama SIPP Pengadilan Negeri (PN) Cibinong, gugatan PDIP terhadap Ade Armando terdaftar pada Rabu 18 Oktober 2023 dengan klasifikasi perkara perbuatan melawan hukum. Gugatan terhadap Ade Armando nomor perkara 367/Pdt.G/2023/PN Cbi.

Simak juga Video 'Kaesang Klaim Sudah Jatuhi Sanksi Pendisiplinan ke Ade Armando':

[Gambas:Video 20detik]

Saksikan juga Sudut Pandang terbaru: Adu Taring Jualan Daring

[Gambas:Video 20detik]

Halaman 1 2 Selanjutnya


Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum mengeluarkan jadwal debat pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Namun, KPU menyampaikan jika debat direncanakan akan digelar sebanyak lima kali.

"Benar (sesuai aturan, rencananya 5 kali debat)," ujar Ketua Divisi Teknis KPU RI Idham Holik kepada wartawan, Senin (23/10/2023).

Berdasarkan, Pasal 277 UU Nomor 7 Tahun 2017, kata Idham, debat pasangan calon di Pilpres akan dilakukan sebanyak 5 kali. Selain itu, Idham menyebut debat juga akan ditayangkan secara terbuka dan nasional.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Debat Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 275 ayat (1) huruf h dilaksanakan 5 (lima) kali," bunyi Pasal 227, Ayat 1.

Namun, Idham mengatakan jadwal debat saat ini masih belum dibuat oleh KPU. Sebab, kata dia, sampai saat ini belum ada pasangan capres-cawapres tetap.

"KPU baru di 13 November 2023 menetapkan pasangan calon presiden dan wakil presiden tetap dan sehari kemudian baru melakukan pengundian nomor urut pasangan capres-cawapres, 14 November 2023," jelasnya.

"Jadi jadwal debat pasangan capres-cawapres belum ada," imbuh dia.

Diketahui, pendaftaran capres-cawapres dimulai 19-25 Oktober 2023. Kemudian dilanjutkan verifikasi dokumen persyaratan hingga pengusulan penggantian calon pada 19 Oktober sampai 12 November 2023.

Sampai saat ini baru dua pasangan calon yang telah mendaftar ke KPU. Di antaranya, pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar serta pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud Md.

Simak juga Video 'Gugatan Batas Usia Capres/Cawapres Jadi 25 Tahun Tak Diterima MK':

[Gambas:Video 20detik]


Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dirayu Partai Demokrat untuk bergabung ke dalam tim pemenangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Sebelumnya, Demokrat juga sempat mengajukan nama Khofifah untuk jadi cawapres Prabowo.

"Ya, harapannya begitu (gabung tim pemenangan). Harapannya bahwa Bu Khofifah sebagai pimpinan daerah di Jatim sebagai entitas politik juga dulu pada waktu jadi Gubernur kan diusung oleh Golkar dan Demokrat, ya toh, pada waktu jadi Gubernur Golkar dan Demokrat," jelas Juru Bicara Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang juga menjabat sebagai Ketua BPOKK Demokrat, Herman Khareon kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, melansir detikNews, Senin (23/10/2023).

Herman menyinggung soal kedekatan Khofifah dengan Demokrat dan Golkar. Keduanya merupakan partai pengusung Khofifah di Pilgub Jatim 2018. Oleh sebab itu, Herman menilai dukungang Khofifah tak akan jauh dari Demokrat dan Golkar.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Sekarang Golkar dan Demokrat kan ada di KIM, jadi ya Insyaallah Bu Khofifah tidak lari ke mana-mana," ucap Herman.

"Sudah (diajak masuk tim). Pak Prabowo juga sudah ketemu di sana," sambungnya.

Herman melanjutkan, sebelum menetapkan Gibran sebagai cawapres Prabowo, setiap partai di KIM mengusulkan satu nama pendamping. Saat itu Demokrat menyodorkan nama Khofifah.

"Demokrat itu kan sudah menyampaikan dari mulai awal dukungan kepada Pak Prabowo bahwa pertama kami tidak mengusulkan nama cawapres dari internal Partai Demokrat. Kemudian karena partai-partai diminta untuk mengusulkan satu nama maka Demokrat mengusulkan nama Khofifah Indar Parawansa. Akhirnya muncul lah dari perspektif partai-partai koalisi di KIM ada 4 nama muncul. Ada Erick Thohir, Airlangga Hartato, ada Bu Khofifah Indar Parawansa dan Mas Gibran," ucapnya.

Herman menegaskan sejak awal Demokrat menyampaikan dukungan kepada siapapun cawapres yang dipilih Prabowo. Ia mengatakan akan mendukung pemenangan Prabowo dan Gibran secara maksimal.

"Tentu kita akan turut mensukseskan perjalanan sampai kepada kemenangan itu. Nah, bagaimana perspektif Demokrat untuk menyetujui cawapres kami juga serahkan kepada Pak Prabowo bahwa kewenangan penetapan dan kedaulatan Prabowo kami hormati," ungkapnya.

Khofifah Masuk Bursa Cawapres Prabowo, Zulhas: PAN Ya Erick Thohir


Ganjar Pranowo mencalonkan diri sebagai bakal calon presiden (capres) untuk Pemilu 2024. Gubernur Jawa Tengah ini ternyata telah menamatkan pendidikan hingga jenjang pascasarjana.

Nama Ganjar dikenal sebagai Gubernur Provinsi Jawa Tengah periode 2013-2018 dan 2018-2023. Ia juga pernah menduduki kursi DPR RI selama dua periode.

Memasuki Pemilu 2024, Ganjar maju sebagai bakal capres didampingi cawapres Menko Polhukam, Mahfud MD. Uniknya, kedua bakal capres-cawapres ini sama-sama lulusan UGM.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Mahfud MD menempuh S1 jurusan Sastra Arab, S2 Ilmu Politik, dan S3 Ilmu Hukum Tata Negara di UGM. Bagaimana dengan Ganjar? Simak profil pendidikan Ganjar Pranowo, melansir dari arsip detik.com, berikut ini.

Profil Ganjar Pranowo

Ganjar lahir di Karanganyar, Jawa Tengah, bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda yakni 28 Oktober 1968. Setelah lulus dari pendidikan sarjana, Ganjar mulai berkarier sebagai Konsultan HRD di PT. Prakarsa pada tahun 1995-1999.

Perjalanan sebagai politisi dimulai 5 tahun kemudian. Saat itu, Ganjar menjadi Anggota Komisi IV DPR RI 2004-2009 (Bidang Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Kelautan, Perikanan, Pangan).

Kala menduduki kusi legislatif, Ganjar beberapa kali ikut serta dalam agenda penting, seperti Anggota Pansus Angket Bank Century di DPR RI tahun 2009-2010 dan Anggota Timwas Century di DPR RI 2010-2013.

Mulai 2013, Ganjar kembali ke Jawa Tengah sebagai Gubernur. Ganjar tidak pernah 'jauh' dari Jawa Tengah, mengingat tanah kelahirannya serta waktu ia menempuh pendidikan dihabiskan di sana.

Profil Pendidikan Ganjar Pranowo

Ganjar menempuh SD dan SMP di Kutoarjo, tepatnya di SDN 1 dan SMPN1 Kutoarjo. Barulah saat duduk di bangku SMA, ia bersekolah di SMA BOPKRII, Yogyakarta.

Menamatkan SMA, ia bertolak ke Universitas Gadjah Mada (UGM) dengan mengambil jurusan Ilmu Hukum. Selepas lulus, Ganjar masih aktif dalam kegiatan alumni hingga menjadi Ketua Umum Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada 2014-2019 dan 2019-2024.

Pendidikan terakhir yang ditempuh Ganjar adalah pascasarjana Ilmu Politik di Universitas Indonesia (UI).

Rangkuman Pendidikan Ganjar Pranowo

SDN 1 Kutoarjo

SMPN 1 Kutoarjo

SMA BOPKRII, Yogyakarta

Universitas Gajah Mada, Fakultas Hukum

Universitas Indonesia, Pascasarjana Ilmu Politik

Ganjar Pastikan Kelompok Disabilitas Dapat Akses Pendidikan


Ketua Harian Gerindra Dasco membenarkan akan ada tambahan partai politik (parpol) yang bergabung ke Koalisi Indonesia Maju (KIM) mendukung duet Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming. Dasco menyebut parpol itu ialah Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang rencananya akan bergabung KIM besok.

"Ya insyaallah besok ada satu partai kita besok diundang dalam acara Partai Solidaritas Indonesia," kata Dasco di lokasi acara Rapimnas di The Dharmawangsa Jakarta, Jakarta Selatan, Minggu (23/10/2023).

Dasco menyebut Prabowo turut diundang dalam acara deklarasi tersebut. Prabowo dipastikan akan hadir.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Rencananya Pak Prabowo akan hadir," ujarnya.

Namun Dasco mengaku belum tahu pasti apakah Gibran juga hadir dalam acara deklarasi dukungan tersebut.

"Belum, ditanya ke panitia ya, kita belum dapat info," katanya.

Juru Bicara Koalisi Indonesia Maju (KIM) Irwan Fecho meyakini pasangan capres Prabowo Subianto dengan cawapres Gibran Rakabuming Raka akan membawa kemenangan. Ia mengungkap akan ada satu partai lagi yang bakal gabung koalisi, sehingga memperkuat dukungan Prabowo-Gibran.

"Semoga sebelum mendaftar di KPU nanti Koalisi Indonesia Maju akan mendapatkan satu dukungan partai lagi yang tentunya makin memperkuat dan membantu kemenangan Prabowo-Gibran di 14 Februari 2024 nanti," kata Irwan kepada wartawan, Senin (23/10).

Irwan menilai kehadiran Gibran sebagai cawapres Prabowo sudah disepakati oleh masing-masing partai pengusung. Ia mengatakan pasangan ini kombinasi antarasosok berpengalaman dan pemimpin muda.

Simak Video 'Malam Ini, Prabowo Bakal Hadiri Deklarasi PSI':

[Gambas:Video 20detik]


Partai Amanat Nasional (PAN) telah mempersiapkan diri menyongsong Pemilihan Gubernur (Pilgub) Nusa Tenggara Barat (NTB) 2024. PAN blak-blakan mengatakan akan mendukung Pj Gubernur NTB Lalu Gita Ariadi untuk bertarung di Pilgub NTB 2024.

Pernyataan itu secara eksplisit disampaikan Ketua DPW PAN NTB Muazzim Akbar saat ditemui di ruangannya di Mataram, Senin (23/10/2023).

"Untuk Pilgub NTB, kalau tidak ada aral melintang kami akan mengusung Lalu Gita Ariadi sebagai calon Gubernur NTB dari PAN di 2024," ujar Muazzim.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Satu-satunya yang hari ini, sebagai Ketua DPW PAN NTB mendeklarasikan dan meminta kesediaan beliau menjadi cagub NTB di 2024 dari PAN," imbuhnya.

Selain alasan internal PAN tak punya kader organik untuk diusung di Pilgub NTB 2024, Muazzim melihat Lalu Gita punya kapasitas dan kapabilitas untuk memimpin NTB. Dengan pengalaman birokrasinya yang mumpuni, Muazzim percaya Lalu Gita bisa menjadi nakhoda NTB.

"Karena memang Pj Gub ini punya kapasitas dan kapabilitas untuk memimpin NTB, tidak hanya sekadar jari Penjabat," ujarnya.

Muazzim mengaku dirinya telah membangun komunikasi internal dengan Lalu Gita. Ia melihat respons Lalu Gita menyambut baik usulan tersebut.

"Tentu saya sudah ada komunikasi makanya saya bicara begini. Saya sudah sampaikan apa adanya sama beliau. Kalau mau jadi gubernur, harus punya parpol. Kami berdiri paling depan mendukung beliau di Pilgub 2024," bebernya.

Diketahui, pada Pemilu 2019, PAN menempati urutan keenam dalam rekapitulasi raihan suara. PAN mengantongi 200.435 ribu suara dan berhasil menempatkan satu kadernya di DPR dari dapil NTB.

Diketahui, sejumlah nama telah secara terang-terangan menyatakan diri akan maju di Pilgub NTB 2024. Di antaranya Eks Gubernur NTB Zulkieflimansyah, eks Wagub NTB Sitti Rohmi Djalillah, eks Dubes RI untuk Turki yang kini menjabat Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Lalu Muhammad Iqbal, Bupati Lombok Tengah Lalu Pathul Bahri, serta dua mantan Bupati Lombok Timur Sukiman Azmy dan Ali Bin Dachlan.

Terpisah, Lalu Gita Ariadi yang dikonfirmasi perihal dukungan dari PAN untuk maju di Pilgub NTB 2024 belum memberikan komentar apapun.

Caleg PAN di Lombok Tengah Ditangkap Seusai Pesta Sabu Bareng Rekannya


Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono angkat bicara mengenai kabar Jakarta absen dalam kalender balap Formula E 2024 lantaran adanya Pilpres 2024. Heru menyerahkan seluruh keputusan kepada JakPro selaku penyelenggara Formula E Jakarta.

"Saya minta JakPro bisa mengomentari ini. Kan B2B (business to business) karena situasi politik," kata Heru saat ditemui di DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (23/10/2023).

Heru enggan ikut campur dalam skema bisnis yang dilakukan JakPro. Heru memandang, JakPro memiliki perhitungan sendiri dalam memutuskan apakah ajang balap mobil listrik tetap digelar di 2024 atau sebaliknya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Saya nggak (lobi-lobi). Cuman JakPro aja silakan B2B. Apakah mundur menguntungkan, atau cari tanggal yang pas saya serahkan ke JakPro," ujarnya.

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono Foto: Tiara Aliya Azzahra/detikcom

Seperti diketahui, Jakarta dikabarkan absen dalam kalender balap Formula E 2024 karena adanya Pemilu 2024. Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta M Taufik Zoelkifli mengatakan saat ini penyelenggaraan ajang balap mobil listrik tahun 2024 masih didiskusikan oleh JakPro bersama Formula E Operation (FEO).

"Saya tanya sama pihak JakPro sebagai pengelola Formula E, nggak dicoret, tapi masih komunikasi terkait tanggal persisnya karena memang bertepatan dengan tahun Pemilu gitu kan," kata Taufik kepada wartawan, Jumat (20/10/2023).

Taufik menduga ada kekhawatiran dari FEO terhadap kondisi politik di Indonesia saat Pemilu 2024. Namun, kata dia, saat ini sedang dipertimbangkan alternatif lain, yaitu Formula E digelar sehari.

"Sebenarnya sih bisa tapi mungkin ada kekhawatiran dari pihak FEO (terkait) kondisi keamanan dan kondisi politik ya. Tapi kan mereka nggak paham, jadi JakPro sedang berkomunikasi lah," terangnya.

"Ada alternatif apakah hanya 1 hari saja kan tahun lalu 2 hari, sekarang kan satu hari, masih ada alternatif seperti itu tetapi masih dipertimbangkan kalau 2 hari juga nggak apa-apa sih asal (diselenggarakan) Juni-Juli. Jadi sebenarnya masih bisa," sambungnya.

Politikus PKS itu menilai ada potensi pelanggaran kontrak jika Formula E Jakarta musim ketiga diundur ke 2025. Sesuai kontrak antara JakPro dan FEO, Formula E diselenggarakan selama tiga musim sejak 2022, 2023, hingga 2024.

"Kalau dari kontraknya kan sebenarnya awal tuh 2022, 2023, 2024. Kalau 2025 nanti jadi menyalahi kontrak dan harus bikin kontrak baru dan nanti kita rugi," jelasnya.

Formula telah resmi merilis kalender balap 2024 yang tak mencantumkan Jakarta sebagai salah satu jadwal balapan Formula E di dalamnya. Dilansir laman resmi FIA Formula E, sejatinya balapan mobil listrik super cepat itu bakal diselenggarakan pada Sabtu, 8 Juni 2024. Namun demikian, tanggal itu rupanya bersamaan dengan kampanye pemilihan presiden di Indonesia.

"Acara yang direncanakan di Jakarta pada hari Sabtu, 8 Juni, tidak akan berlangsung menyusul pengumuman masa kampanye pemilihan presiden Indonesia yang kebanyakan berlangsung pada bulan Juni. Hal ini akan berdampak pada logistik untuk menyelenggarakan balapan di jalanan Ibu kota pada waktu yang sama. Formula E dan pihak berwenang di Jakarta sedang menjajaki kemungkinan untuk mengadakan balapan di kota ini pada tanggal alternatif," demikian bunyi keterangan resmi Formula E, dilansir detikoto, Jumat (20/10).

Simak juga Video 'Evaluasi Menpora-Heru Budi untuk Gelaran Formula E Tahun Depan':

[Gambas:Video 20detik]


Ketika Ketua Mahkamah Konstitusi ( MK), Anwar Usman, memutuskan "membolehkan" Gibran memasuki arena konstestasi politik tertinggi di negeri ini, saya termasuk salah satu warga negara Indonesia yang terhenyak dan bahkan marah. Bisa dikatakan, tidak percaya bahwa MK akan "sehina" itu menggadaikan marwahnya sebagai penjaga hukum tertinggi di negara ini. Tetapi jauh lebih terhenyak lagi, saat Koaliasi Indonesia Maju ( KIM) yang sejak awal resmi mengusung Prabowo Subianto sebagai Calon Presiden dari koalisinya mendeklarasikan Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, sebagai calon Wakil Presiden dari KIM.

Pertanyaan awam saya, apakah di KIM sudah tidak ada lagi orang baik, yang memiliki sedikit moral untuk melihat secara jernih masa depan hukum ( baca: konstitusi) di negara ini? Kurang ahli apa Prof. Yusril Ihza Mahendra dalam ilmu ketatanegaraan? Apakah serendah ini moral para ahli dan politisi di negara ini melihat politik dan kekuasaan sebagai satu-satunya tujuan?

Saya sedang mencoba menjernihkan pikiran saya ketika menulis ini, dan membangun prasangka baik kepada Calon Presiden yang diusung oleh KIM, Prabowo. Bisa jadi, memilih Gibran bukanlah pilihan hatinya. Mungkin Prabowo memilih Gibran karena, menurut para koleganya, itulah satu-satunya cara untuk "tidak malu" kembali sebagai kontestan yang maju sebagai kontestan Pemilu Presiden (Pilpres) keempat kalinya (tiga kali Capres dan satu kali Cawapres).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Tetapi Prabowo lupa satu hal bahwa setiap keputusan politik tidak hanya punya konsekuensi elektoral, tetapi juga adalah pertaruhan masa depan negara dan bangsa serta tatanan hukum yang berkeadilan dan bermoral. Saya yakin Prabowo pun paham bahwa keputusan MK bukan hanya kontroversial, tetapi juga itu adalah keputusan yang salah. Bukan wewenang MK untuk memutus batas usia. Tetapi itu adalah kewenangan pembuat Undang-Undang, dalam hal ini DPR dan pemerintah. Dan, orang yang berakal dan bermoral di negeri ini, semua tahu, bahwa MK melalui ketuanya mungkin berpolitik dan punya kepentingan?

Kita bisa mahfum, jika Prabowo memilih Gibran karena alasan elektoral, tetapi Prabowo lupa bahwa menghitung peluang dengan menggandeng Gibran, bukan juga jaminan bahwa Prabowo akan melenggang dan menang pada Pemilu 2024. Bahkan dalam hitungan dan analisa saya, memilih Gibran bisa jadi adalah bumerang bagi Prabowo. Aroma penolakan di akar rumput para pencinta Prabowo sudah menunjukkan reaksi negatif di media sosial.

Meskipun salah satu lembaga survei nasional telah merilis hasil survei terbaru yang menempatkan Prabowo-Gibran sebagai pasangan yang memiliki elektoral tertinggi, tetapi itu bukan jaminan bahwa dalam tiga bulan ke depan pasangan ini akan berhasil menang, atau bahkan bisa jadi tidak akan lolos ke putaran kedua.

Penolakan demi penolakan dari kalangan terdidik, aktivis demokrasi, dan aktivis media sosial akan menjadi bola salju antipati pemilih pada pasangan ini. Situasi ini tentu akan menguntungkan pasangan Ganjar-Mahfud dan pasangan Anies-Cak Imin.

Jika asumsi Prabowo bersama KIM bahwa suara pemilih Jokowi pada 2019 bisa menjadi kantong elektoral utama bagi Prabowo-Gibran, maka pasangan ini harus berhitung ulang, sebab saat ini sedang terjadi arus balik "kekaguman" terhadap pesona dan kecintaan terhadap Jokowi. Para pendukung garis keras Jokowi pun mulai sadar bahwa Jokowi tidak lebih baik dari pemimpin-pemimpin yang haus dan hanya mengejar kekuasaan semata.

Upaya "mendorong" anaknya melanjutkan kekuasaan sesungguhnya adalah titik balik moral dan nalar politik warga negara Indonesia pemilih Jokowi, yang selama hampir sepuluh tahun mengagumi sosok presiden yang berkuasa saat ini. Benar-benar berkuasa. Meski Presiden Jokowi, dan para pendukungnya (yang masih terhipnotis) berkali-kali membantah bahwa Presiden tidak ikut cawe-cawe, dia tidak akan bisa mengelabui kewarasan dan moral warga negara seluruhnya. Masih terlalu banyak orang baik yang memiliki akal sehat dan kesadaran di negeri ini.

Sesungguhnya, pun saya masih berharap, pada detik-detik sebelum batas akhir pendaftaran di Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 25 Oktober 2023, untuk Prabowo beserta para pengusungnya di Koalisi Indonesia Maju masih mau melakukan rapat koalisi darurat untuk mengubah keputusan cawapresnya. Tetapi jika pun sudah final, saya mengucapkan selamat memasuki kontestasi. Jaga kewarasan negeri ini.

Ingat satu hal, rakyat Indonesia sudah cerdas dan sudah tahu bahwa apa yang terjadi di dunia politik tidak terjadi tiba-tiba, semua direncanakan sejak lama oleh seseorang atau sekelompok orang. Seperti kata Presiden ke-32 Amerika serikat yang terpilih sebanyak empat kali dari 1933 sampai 1945 (bukan hanya menjadi kontestan selama empat kali), Franklin Delano Roosevelt: Dalam politik tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Jika itu terjadi, Anda bisa bertaruh itu direncanakan seperti itu. Selamat berjuang para penjaga kewarasan negeri ini.

Saparuddin Santa Direktur Eksekutif Visi Indonesia Consulting


Ketua MK Anwar Usman merespons dugaan adanya konflik kepentingan setelah adanya putusan perkara 90/PUU-XXI/2023 terkait batas usia capres-cawapres. Di media sosial, muncul sindiran Mahkamah Konstitusi menjadi Mahkamah Keluarga. Lalu apa kata Anwar Usman?

"Saya perlu sampaikan bahwa saya menjadi hakim mulai 1985, itu sudah menjadi calon hakim sampai sekarang. Jadi sudah 30 sekian tahun. Ya alhamdulillah, saya menegang teguh sumpah saya sebagai hakim. Menegang teguh amanah dalam konstitusi, Undang-Undang Dasar, amanah dalam agama saya yang ada dalam Al-Qur'an," kata Anwar Usman dalam jumpa pers soal pembentukan Majelis Kehormatan MK (MKMK) di gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (23/10/2023).

Anwar menekankan tak ada konflik kepentingan di setiap pengambilan keputusan. Anwar mengatakan hal itu dia teladani dari sifat Nabi Muhammad SAW. Dalam kisah Nabi, menurut Anwar, Nabi Muhammad pernah didatangi oleh bangsawan Quraisy untuk bisa melakukan intervensi dan meminta perlakuan khusus. Saat itu, ada salah satu anak bangsawan Quraisy melakukan tindak pidana.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Apa jawaban Rasulullah SAW? Beliau tidak mengatakan menolak atau mengabulkan permohonan dari salah seorang yang diutus bangsawan Quraisy ini. Beliau mengatakan, 'andaikan Fatimah anakku mencuri, aku sendiri yang akan memotong tangannya'," jelasnya.

Anwar pun mengatakan, dalam hukum, tak boleh ada intervensi dan harus tegak lurus. Dia pun mengatakan itulah yang selalu dilakukannya setiap kali mengambil keputusan.

"Artinya menunjukkan bahwa hukum harus berdiri tegak, berdiri lurus, tanpa boleh diintervensi, tanpa boleh takluk, oleh siapa pun dan dari mana pun. Alhamdulillah, dalam semua perkara sejak saya menjadi hakim, dan saya sesuai dengan irah-irah dalam sebuah putusan," paparnya.

Lebih lanjut, Anwar mengatakan jika MK mengadili norma sebuah UU. Sebaliknya, kata Anwar, MK bukan peradilan atau perdata di UU.

"Yang pasti, untuk mengetahui lebih awal apa sih nama konflik kepentingan di MK. Kalau pertanyaan itu diajukan ke... misalnya, Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung, atau semua peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, Peradilan Agama, Peradilan Militer," jelasnya.

"Tapi untuk ini, sekali lagi, yang diadili adalah norma, pengujian undang-undang. Jadi norma abstrak, bukan mengadili fakta atau sebuah kasus," imbuh dia.

Sebelumnya, Anwar Usman dilaporkan kelompok pengacara ke Dewan Etik Hakim Konstitusi. Pelaporan dilakukan oleh Pergerakan Advokat Nusantara (Perekat Nusantara) dan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) lewat surat Perekat Nusantara ke Ketua Dewan Etik Hakim Konstitusi, Rabu (18/10/2023).

"Bahwa para pelapor bersama ini hendak melaporkan dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi yang diduga dilakukan oleh Prof Dr Anwar Usman, S.H.M.H. Hakim Konstitusi merangkap Ketua Mahkamah Konstitusi dan 9 (sembilan) hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia," tulis Perekat Nusantara dalam suratnya, dikonfirmasi oleh salah satu penggawanya, Petrus Selestinus.

Kelompok advokat ini menyebut isu julukan Mahkamah Konstitusi sebagai Mahkamah Keluarga karena terdapat hubungan keluarga sedarah atau semenda antara Ketua MK Anwar Usman dan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Undang-undang telah memasang rambu-rambu untuk mencegah konflik kepentingan.

Sejumlah pihak yang menggugat Pasal 169 huruf q UU Pemilu itu disebut, yakni PSI, Partai Garuda, beberapa kepala daerah, Almas Tsaqibbiru Re A, Arkaan Wahyu, dan Melisa Mylitiachristi Tarandung. Mereka juga menyebut nama Gibran Rakabuming Raka, putra Jokowi yang menjabat Wali Kota Surakarta. Gugatan Almas juga menyebut Gibran dalam permohonan uji materinya.

"Terdapat fakta-fakta yang menunjukkan bahwa Permohonan Uji Materiil sebagaimana disebutkan di atas, terkait langsung atau tidak langsung dengan kepentingan, keinginan dan tujuan dari beberapa pihak (termasuk GIBRAN RAKABUMING RAKA sendiri) untuk menjadikan Sdr. GIBRAN RAKABUMING RAKA menjadi Calaon Presiden atau Wakil Presiden RI pada tahun 2024," tulis mereka.

Simak Video 'Ada 7 Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Hakim Masuk ke MK':

[Gambas:Video 20detik]


Suasana Pemilu 2024 sudah mulai terasa saat ini seiring diumumkannya pasangan capres. Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi memberikan pesan untuk masyarakat yang bermain media sosial alias medsos.

Sejauh ini pantauan Kominfo, situasi di dunia maya masih terbilang tenang. Diharapkan hal itu masih terus berlangsung pada proses pemilu yang digelar tahun depan.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Jadi, kami di Kementerian Komunikasi dan Informatika mengimbau kepada masyarakat untuk menggunakan media sosialnya secara bijak, menebarkan semangat persatuan, dan menjaga iklim politik yang tepat, tetap sejuk, tetap damai," ujar Budi di acara Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas), Jakarta, Senin (23/10/2023).

Lebih lanjut, kata Menkominfo, pemilu merupakan ajang kontestasi yang dilakukan sesama anak bangsa.

"Karena ini kan kontestasi sesama anak bangsa, jadi bukan perang melawan yang lain. Ini kompetisi biasa, kompetisi yang perlu dilakukan karena kita negara demokrasi lima tahunan. Jangan sampai event lima tahunan ini mengganggu persatuan dan kesatuan nasional," tuturnya.

Menkominfo mengungkapkan akan melakukan pertemuan rutin dengan pemilik platform, seperti dengan Google, Meta, maupun Twitter terkait penanganan hoax di medsos.

"(Konten hoax) belum ramai, masih adem ayem," kata Budi.

Menkominfo Budi mengakui jelang Pemilu 2024, keadaan bisa jadi akan lebih panas. Akan tetapi, ia mengharapkan itu menjadi bagian perjalanan demokrasi Indonesia.

"Ya paling enggak anget-anget lah, enggak usah terlalu panas ya," pungkas dia.

[Gambas:Youtube]


Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bicara tentang Pemilu 2024. Bendahara Negara itu berharap agar pesta demokrasi tahun depan bisa berjalan dengan kesatuan tanpa ada terpecah-belah.

"Kalau Pemilu insyaallah dampaknya baik, asal tidak ada pecah-belah dan yang lain-lain," katanya dalam Kuliah Umum Universitas Diponegoro & Universitas Negeri Semarang yang dilihat virtual, Senin (23/10/2023). Sri Mulyani ditanya dampak Pemilu 2024.

Kementerian Keuangan memastikan dukungannya terhadap Pemilu 2024 dengan mengalokasikan anggaran hingga Rp 71,3 triliun dari 2022-2024. Tambahan anggaran pun akan diberikan jika harus dilakukan sampai dua putaran.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Jadi dari sisi APBN saja cukup belanjanya. Nanti dari parpol, capres, dan segala macam itu mungkin akan menimbulkan dampak yang hopefully positif. Asal pokoknya kita semuanya menjaga keamanan dan kesatuan," tuturnya.

Dalam kesempatan itu, Sri Mulyani sempat didoakan agar menjadi Menteri Keuangan lagi oleh moderator yakni Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro, Firmansyah. Hal itu karena keberhasilannya mengelola keuangan negara dalam berbagai krisis.

"Sekian tahun ini krisis melanda kita, kita aman-aman saja dan ternyata fiskal kita, APBN kita itu sangat-sangat disiplin sehingga nggak ada kekhawatiran untuk abis ini bangkrut nih kebanyakan utang, nggak ada. Insyaallah nanti ke depan semakin lebih baik, siapa tahu Bu Sri Mulyani lagi, ya ndak. Kalau menteri kayaknya nggak ada pembatasan dua periode," kata Firmansyah hingga disambut tepuk tangan audiens.

Firmansyah pun bergurau kepada Sri Mulyani agar dijadikan wakil menteri (wamen). "Siapa tahu nanti kan kayaknya cocok tuh jadi wamen, siapa tau, ya, tinggal tunggu telepon," ujar Firmansyah yang membuat Sri Mulyani dan audiens tertawa.


Geliat usaha penjual kaos, atribut, hingga bendera partai mulai terlihat jelang masa Pemilu serentak 2024 meski belum ramai seperti tahun-tahun sebelumnya. Kondisi ini tentu membuat sejumlah pedagang kebanjiran order hingga bisa meraup cuan miliaran rupiah.

Alvian (50) misalnya, pedagang bendera partai di Pasar Senen, Jakarta Pusat yang mengaku sudah kebanjiran order jelas Pemilu. Hingga saat ini dirinya sudah mendapat tambahan pesanan hingga 80% dan diperkirakan jumlahnya akan terus bertambah hingga 150%.

"Sekarang-sekarang ada di 80-70% (kenaikan omzet), belum sampai 100% sih. Masalahnya orang masih nunggu nomor urut dan segala macam," kata Alvian kepada detikcom, Senin (23/10/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Belum ada peningkatan (yang signifikan) masalahnya. Orang tuh lagi nunggu nomor penetapan ya. Nanti setelah penetapan yah sekitar 100-150%. Sudah, sudah mulai produksi buat stok (tambahan pesanan)," tambahnya.

Dijelaskan sebagian besar pesanan yang sudah ia terima sebagian besar dari para calon legislatif, baik itu tingkat nasional (DPR RI) maupun provinsi atau daerah (DPRD/DPD). Sayangnya Alvian sendiri belum bisa merinci omzet penjualannya tahun ini karena jumlah pesanan masih belum maksimal.

"Kalau sudah dekat (Pemilu) nanti ramai gitu, sekarang masih sepi. Kaya tadi kan baru nanya, dia kader dari Banjarmasin masih tuh nanya ongkosnya berapa, produksinya berapa. Ada juga kalau sudah biasa dia sudah tahu misalnya (pesan) sampai 30.000 bisa sampai 50.000 bendera satu partai," jelasnya.

Namun berdasarkan pengalaman pada Pemilu 2019 lalu, ia mengaku bisa meraup omzet hingga lebih dari Rp 10 miliar. Kondisi ini bisa saja membaik bila ia bisa menerima tambahan pesanan dari para caleg.

"Ya bisa berapa ya? Kalau sampai habis (masa Pemilu) ya bisa sampai Rp 5 miliar, Rp 10 miliar. Ya kalau kita dapat lagi (tahun ini) yang DPR RI bisa lebih. Kalau DPR RI kan modalnya besar," ungkap Alvian.

Sayangnya kondisi ini tidak berlaku untuk semua pedagang konveksi partai. Misalkan saja seperti yang dialami oleh pedagang kaos dan atribut partai lain di Pasar Senen bernama Hadi (41). Dirinya mengaku hingga saat ini belum menerima pesanan kaos atau atribut partai.

Menurutnya kondisi ini sangat berbeda dengan masa Pemilu 2019 lalu di mana para calon sudah mulai memesan kaos dan atribut partai sejak 6 bulan sampai 1 tahun sebelum pemilihan.

"Kalau tahun dulu kan enak, setahun atau 6 bulan sebelum Pemilu sudah bikin-bikin. Tahun sekarang mah nggak ada. Kalau sekarang mah orang bingung mau bikin (kaos dan atribut partai), orang nomornya aja belum keluar-keluar," ujar Hadi.

Sialnya lagi menurutnya sejak Pemilu 2019 lalu semakin sedikit partai politik yang bagi-bagi kaos untuk kampanye. Sepengetahuannya para kader yang maju untuk Pemilu lebih memilih untuk bagi-bagi "THR" dan sembako daripada kaos.

Hal ini mengakibatkan para penjual kaos dan atribut partai yang memiliki sedikit kenalan seperti dirinya tidak kebagian jatah penjualan selama musim politik. Bahkan pada 2019 lalu ia mengaku omzet penjualannya tidak sampai Rp 50 juta, apalagi tahun ini yang belum mendapat pesanan sama sekali.

"Rata-rata katanya dia langsung kasih duit aja. Ngasih beras sama sembako, sudah. Nggak bikin-bikin (kaos dan atribut partai) dia. Mungkin ada juga, cuman yang berduit yang punya uang aja kali yah. Kaya ketua-ketua (partai) bikin kan, kalau anak buahnya kayanya mikir juga bikinnya kan," katanya.

"Sekarang mah sudah dua-tiga bulan masih adem-adem aja (belum ada pesanan). Kalau dulu (2019) saya juga nggak begitu. Ada juga sih langganan-langganan lama cuman bikin nggak banyak. Nggak dapat Rp 100 juta, kalau yang lain-lain sih dapat," jelas Hadi.


Foto bakal calon anggota legislatif (bacaleg) DPD RI asal Nusa Tenggara Barat (NTB), Evi Apita Maya, kembali diprotes karena dinilai 'kelewat cantik'. Evi Apita pun merespons soal fotonya yang disebut diedit berlebihan.

Evi awalnya mempertanyakan motif di balik penilaian orang yang meragukan keaslian fotonya itu. Sebab, pada Pileg 2019, foto Evi juga diprotes.

"Apa motifnya lagi-lagi masalah foto ini? Pada Pileg 2019 dihebohkan, saya dengan foto cantik. Mahkamah Konstitusi sudah menetapkan dan sudah punya keputusan. Kalau saya dibilang foto saya lebih cantik dari aslinya, silakan dilihat," ungkap Evi saat ditemui di Mataram, Senin (23/10/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Anggota DPD RI asal NTB Evi Apita Maya. Foto: Helmy Akbar/detikBali

Evi enggan berkomentar terlalu jauh ihwal fotonya tersebut. Evi meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk angkat bicara.

"Saya tak mau berkomentar. Juga mungkin teman-teman yang lain sebagai calon seperti apa aslinya, seperti apa fotonya. Perlu diingat apa yang dituntut teman kami itu, dasarnya saya lihat sudah dijawab oleh Bawaslu. Tentunya Bawaslu dan KPU, itu dalam hal menerima pencalonan tidak akan menyimpang dari PKPU yang ada," bebernya.

Evi mengeklaim telah memenuhi seluruh hal yang dipersyaratkan dalam mengunggah foto untuk pencalegan. Evi pun mengeklaim foto yang ia gunakan merupakan foto terbaru sesuai regulasi dari KPU.

"Jadi, bisa dilihat apa syarat-syarat mengenai foto. Foto itu sudah saya penuhi persyaratan semua itu tidak boleh lebih dari enam bulan. Saya sebelum pendaftaran, belum 6 bulan foto saya. Bahwa foto itu belum pernah digunakan untuk pencalonan sebelumnya, itu foto baru.

Terus tidak melambangkan unsur-unsur apa," jelasnya.

Evi berseloroh, pihak yang mempersoalkan fotonya tersebut belum melihat wajah aslinya. Evi tak habis pikir mengapa hanya foto dirinya yang disorot.

"Sebetulnya ini nggak perlu ditanggapi. Tapi saya pikir yang bersangkutan belum pernah ketemu saya. Dan yang bersangkutan juga ada apa sesungguhnya, kenapa kok saya saja. Apakah dia pernah melihat yang lain juga," jelasnya.

"Saya pikir teman-teman yang mengajukan fotonya asli semua. Perempuan kan cantik. Saya juga gak mengerti kenapa diributkan lagi. Jadi cantik dan tidak sebetulnya subjektif," imbuhnya.

Baca selengkapnya di halaman selanjutnya...

Halaman 1 2 Selanjutnya

Fotonya Diprotes 'Kelewat Cantik', Ini Pembelaan Caleg Evi Apita


Anggota Dewan Pembina PSI, Isyana Bagoes Oka, merespons kabar pendeklarasian calon presiden dan calon wakil presiden partainya di malam ini. Isyana mengatakan pengumuman itu bakal dilaksanakan besok hari.

"Belum malam ini. Rencananya Selasa besok," kata Isyana kepada wartawan, Senin (23/10/2023).

Ia meminta publik untuk menunggu dukungan yang diberikan PSI di Pemilu 2024. Ia menyebut detail resmi terkait itu akan disampaikan lebih lanjut.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Detail resminya akan segera kami kabari ya. Mohon ditunggu," ungkapnya.

Ketua Harian Partai Gerindra Dasco sebelumnya mengatakan Prabowo dan Gibran akan tampil bersama di depan publik sebelum pendaftaran ke KPU RI. Namun, Dasco menyebut jadwal terdekat Prabowo yakni menghadiri deklarasi PSI.

"Pasti. Nanti kita akan tampilkan. Kita akan kabari," kata Dasco di The Dharmawangsa Jakarta, Jakarta Selatan, Senin (23/10).

Dasco mengaku tidak tahu pasti agenda deklarasi PSI yang dimaksud apakah mengumumkan dukungan kepada Prabowo.

"Agendanya, saya belum monitor, tadi baru disampaikan oleh teman-teman dari DPP ada undangan," ujarnya.


Ketua Umum (Ketum) Partai Gerindra Prabowo Subianto memberikan arahan langsung dalam Rapimnas partai usai mengusung Gibran Rakabuming sebagai bakal cawapres. Rapimnas Gerindra menyepakati seluruh pengurus di struktur partai untuk memenangkan duet Prabowo dan Gibran di Pilpres 2024.

"Ya jadi setelah mendengarkan pandangan dari pimpinan daerah Gerindra seluruh Indonesia dan kemudian juga tadi Pak Prabowo sudah melaporkan hasil pertemuan dengan ketua umum partai Koalisi Indonesia Maju," kata Ketua Harian Gerindra Dasco di lokasi acara Rapimnas di The Dharmawangsa Jakarta, Jakarta Selatan, Minggu (23/10/2023).

"Dan tadi sudah sepakat bahwa seluruh pengurus Gerindra, baik dari tingkat provinsi sampai dengan tingkat paling bawah akan bergerak untuk memenangkan pasangan Prabowo-Gibran," imbuhnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dasco mengatakan Rapimnas itu turut membahas mekanisme teknis pendaftaran Prabowo dan Gibran ke KPU RI pada 25 Oktober mendatang.

"Yang kedua, tadi juga telah disepakati bahwa soal soal teknislah, kira-kira pendaftaran ke KPU untuk hari Rabu, nanti kita akan kasih tahu bagaimana prosesi, dan kalau mau meliput bagaimana caranya," ujarnya.

Sebelumnya, Prabowo mengatakan ingin memantapkan konsolidasi partainya dalam acara Rapimnas ini. Dia mengaku hendak menyampaikan ke seluruh pengurus partai mengenai hasil pertemuannya dengan para ketum KIM sebelum akhirnya memutuskan Gibran sebagai bakal cawapresnya.

"Jadi hari ini Gerindra melaksanakan rapimnas untuk konsolidasi dan juga membulatkan dukungan sesudah tadi malam kita KIM semua ketua kemarin malam berembuk dan kita sampaikan keputusan kita," kata Prabowo setibanya di lokasi Rapimnas.

Prabowo mengatakan dirinya akan memberikan arahan secara langsung terhadap para pengurus partai hari ini. Dia menekankan pengarahan ini dilakukan secara tertutup bagi kalangan internal.

"Hari ini masing-masing partai saya rasa konsolidasi ke partainya masing-masing dan saya hari ini akan memberi pengarahan kepada rapimnas kita. Sayang ini internal jadi kalian nggak boleh masuk," tuturnya.


Video 4 kader PKB mengumandangkan azan saat melepas Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menuju KPU RI untuk daftar capres-cawapres viral di media sosial. Momen azan yang dikumandangkan kader PKB itu dinarasikan sebagai bentuk kampanye.

Cak Imin buka suara terkait hal itu. Dia menyebut azan menandakan doa untuk setiap langkah yang diambil.

"Oh, yang waktu pemberangkatan ya, kita itu kalau mau bepergian biasanya berjuang panjang itu di azan," kata Cak Imin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (23/10/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Cak Imin menyebut azan bermakna sebagai pengantar kepada seseorang untuk berjalan di tujuan yang baik. Azan menandakan sebuah perjuangan termasuk meminta kemudahan dari Tuhan.

"Mau berangkat haji azan, mau sekolah azan. Nah ini mau berjuang, azan. Sekaligus agar kemana pun perginya kita berjuang itu ada pertolongan Tuhan," ucapnya.

Adapun momen azan 4 penjuru itu beredar di media sosial TikTok. Salah satu akun TikTok menarasikan momen kalau azan itu termasuk bagian dari kampanye.

Sebagaimana diketahui, peristiwa azan 4 kader PKB itu terjadi saat melepas Anies dan Cak Imin di kantor DPP PKB. Kumandang azan ini menjadi penanda ikhtiar perubahan pasangan AMIN ditujukan agar Indonesia kian adil dan makmur.

Sekjen PKB M Hasanuddin Wahid mengatakan, selain dengan kumandang azan, pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar juga dibekali dengan rangkaian doa yang disampaikan para masyayikh.

Pengasuh Pondok Pesantren Al Baqoroh Lirboyo Kediri KH Hasan Syukri Zamzami Mahrus menjadi perwakilan masyayikh yang menyampaikan doa pelepasan AMIN sebelum bergeser ke kantor DPP NasDem untuk kemudian bergerak ke kantor KPU.

"Kumandang azan dan doa masyayikh ini merupakan bagian dari prosesi DPP PKB dalam melepas pasangan AMIN untuk secara resmi ikut kontestasi dalam Pilpres 2024," ujar Sekretaris Jenderal DPP PKB M Hasanuddin Wahid dalam keterangan tertulis, Kamis (19/10/2023).

Simak juga Video 'Viral Pendukung Ganjar Malah Ngefan ke Anies-Cak Imin, Ini Kata PKB':

[Gambas:Video 20detik]


Wakil Ketua MPR RI Fadel Muhammad menerima kunjungan Ronnie Sianturi, eks vokalis Trio Libels, yang kini terjun ke dunia politik sebagai calon legislatif (caleg) untuk DPR dari daerah pemilihan (Dapil) Gorontalo. Diketahui, Ronnie datang ke kediaman Fadel Muhammad dan istri di Gorontalo, pada Minggu (22/10) malam.

Fadel pun mengaku senang karena didatangi caleg PDI Perjuangan itu.

"Saya berhubungan dengan teman-teman dari PDIP di Jakarta. Petinggi-petinggi PDIP juga menitipkan ke saya agar memberikan perhatian atau bisa bersama-sama dengan Ronny," katanya dalam keterangannya, Senin (23/10/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Senator dari Gorontalo itu pun menceritakan pengalamannya menerima kunjungan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Kala itu, Fadel tengah menjabat sebagai Gubernur Gorontalo, dan dikunjungi 2 kali oleh Megawati.

"Sampai sekarang saya masih tetap berkomunikasi dengan beliau dan bertemu di berbagai acara. Saya punya kedekatan tersendiri dengan ibu Megawati. Juga kedekatan dengan ibu Puan (Ketua DPR yang juga putri Megawati)," tuturnya.

Berkaitan dengan pencalegan Ronnie Sianturi, Fadel pun memberikan pandangannya. Menurut Fadel, untuk meraih kursi menuju Senayan bukan perkara yang mudah, mengingat persaingan para caleg di Dapil sangat ketat.

Bahkan, kata dia, para Caleg incumbent memiliki basis suara masing-masing. Caleg incumbent yang kembali maju dari Gorontalo di antaranya Rachmat Gobel (Nasdem), El Nino (Gerindra), Roem Komo (Golkar).

"Saya berpesan kepada Ronnie bahwa untuk mendapatkan kursi DPR tidaklah mudah. Perlu perjuangan karena caleg-caleg lain sudah memiliki basis suara. Jadi Ronnie harus betul-betul mengatur strategi yang handal untuk melakukan terobosan," katanya.

Fadel berharap Ronnie sukses meraih suara dan lolos ke Senayan mewakili Gorontalo dalam Pemilu 2024.

"Jadi saya harapkan Ronnie bisa menjadi salah satu tokoh muda Gorontalo bisa tampil membawa nama Gorontalo ke tingkat nasional," harapnya.

Sementara itu, Ronny Sianturi merasa terhormat bisa diterima politisi senior Fadel Muhammad dan istri, Hana Hasanah. Ronny juga bersyukur karena mendapat arahan dan masukan sebagai bekal menghadapi kontestasi Pemilu 2024. "Alhamdulillah saya mendapat arahan dan masukan dari beliau," ujar Ronny.

Ronny berharap bisa melewati kontestasi ini dan berhasil menuju ke Senayan. "Kita berusaha memecahkan telor untuk PDIP. Kami harus bekerja keras karena membutuhkan 100 ribu suara, dan itu tidaklah mudah. Banyak arahan dari Fadel Muhammad akan saya laksanakan, agar target pecah telor ini bisa tercapai," ucapnya.

Simak juga Video 'Fadel Muhammad Ungkap 2 Pimpinan DPD Cabut SK Pencopotannya':

[Gambas:Video 20detik]


Ketua Umum Partai Gerindra yang juga Bakal Calon Presiden dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) Prabowo Subianto resmi mengumumkan Gibran Rakabuming Raka sebagai pendampingnya pada pemilu 2024 nanti. Keputusan itu hasil dari kesepakatan delapan partai yang lebih dulu mengusung Prabowo sebagai capres.

"Kita telah berembuk secara final secara konsensus seluruhnya sepakat mengusung Prabowo Subianto sebagai capres Koalisi Indonesia Maju untuk 2024-2029 dan Saudara Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres dari Koalisi Indonesia Maju," ujar Prabowo di kediamannya, Jakarta Selatan, Minggu (22/10/2023).

Terhadap langkah politik ini, Prabowo mengaku sudah berkomunikasi dengan Presiden RI Joko Widodo. Prabowo menyebut dirinya menghormati adat budaya kulo nuwun atau permisi, termasuk ketika Golkar sebagai salah satu partai koalisi pengusungnya memutuskan Gibran sebagai bakal cawapres.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Ya tentunya sebagai orang Indonesia dengan adat budaya kita, tentunya pasti kita menyampaikan keinginan dari partai-partai dan usulan kita," ujarnya usai meresmikan Rumah Sakit Kodam V Brawijaya di Surabaya, Minggu (22/10/2023).

Tak hanya Prabowo selaku Bacapres, Gibran pun turut bermanuver. Sebelum resmi diusung, ia secara intens melakukan safari politik ke beberapa ketua umum partai yang tergabung di KIM, mulai dari menyambangi rumah Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan hingga menemui Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto pada acara Rapimnas Golkar di kantor DPP Golkar. Putra sulung Presiden itu mengaku telah mengkomunikasikan langkah politiknya ke petinggi PDI Perjuangan.

Meski demikian, masuknya Gibran di gelanggang Pilpres 2024 belum lepas dari kontroversi. Isu intervensi elite di putusan Mahkamah Konstitusi tentang syarat Capres-Cawapres, juga tudingan politik dinasti masih terus berhembus.

Kini, Pilpres semakin dekat dengan puncak pertarungannya. Figur-figur yang akan bertarung sudah jelas. Akankah kontroversi Gibran menjegal usaha kesekian kali Prabowo? Bagaimana sikap PDIP merespons manuver Gibran?

Adu Perspektif malam ini akan mengangkat tema 'Medan Pertempuran Setelah Prabowo- Gibran Masuk Gelanggang' bersama Eko Kuntadhi(Pendiri Ganjarian Spartan), Saleh Daulay (Ketua Fraksi PAN), Effendi Gazali (Pakar Komunikasi Politik), Adi Prayitno (Direktur Parameter Politik Indonesia). Acara ini akan disiarkan langsung di laman detikcom, Senin (23/10/2023) pukul 20.00 WIB


Mohammad Mahfud Mahmodin yang dikenal dengan Mahfud MD diumumkan sebagai bakal calon wakil presiden (cawapres) mendampingi Ganjar Pranowo pada pekan lalu. Diketahui, Mahfud MD mengantongi sejumlah gelar akademis.

Mahfud MD saat ini menjabat sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan HAM (Menko Polhukam). Sejalan dengan jabatannya itu, ia juga menempuh pendidikan sarjana hingga doktor dalam bidang Ilmu Hukum.

Di samping menjadi Menko Polhukam, Mahfud juga menjabat sebagai Guru Besar Fakultas Hukum di Universitas Islam Indonesia (UII). Selain mengajar, ia juga membimbing tesis hingga disertasi mahasiswa.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Profil Mahfud MD

Mahfud MD lahir di Sampang, Madura, Jawa Timur pada 13 Mei 1957. Ia merupakan putra ke-empat dari pasangan Siti Khadidjah dan Mahmodin.

Ayahnya bekerja sebagai pegawai rendahan di kantor Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang. Ketika Mahfud berusia 2 bulan, keluarga Mahfud pindah ke Pamekasan, daerah asalnya.

Di sana, Mahfud menghabiskan masa kecilnya. Ia menekuni sekolah di Sekolah Dasar Negeri sementara sorenya belajar lagi di Madrasah Ibtida'iyyah (MI).

Pendidikan Mahfud MD

Melansir dari Ikatan Alumni UII, Mahfud kecil sudah ditemani dengan pendidikan berbasis agama. Di samping belajar di bangku SD, dan MI, Mahfud juga menekuni ilmu agama di surau.

Saat kelas 5, Mahfud dikirim ke pondok pesantren Somber Lagah di Desa Tegangser Laok. Sejak saat itu, ia melanjutkan pendidikan di sana.

Meski nilai ujiannya bagus, Mahfud tidak melanjutkan sekolah ke SMPN favorit. Orang tuanya memasukkan Mahfud ke Pendidikan Guru Agama (PGA) Negeri di Pamekasan.

Pada saat itulah, nama Mahfud MD muncul. Saat itu, ada 3 murid dengan nama yang sama dengannya. Untuk membedakan, akhirnya Mahfud menambahkan inisial MD di belakang namanya. Itulah panggilan yang melekat padanya hingga saat ini.

Sehabis menamatkan PGA, Mahfud terpilih untuk melanjutkan ke Pendidikan Hakim Islam Negeri (PHIN), sekolah kejuruan unggulan milik Departemen Agama di Yogyakarta. Setelah lulus, ia meneruskan pendidikan ke Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII). Pada saat yang sama ia juga kuliah Jurusan Sastra Arab Fakultas Sastra dan Budaya Universitas Gadjah Mada (UGM).

Sejak saat itu, Mahfud terus menekuni pendidikan tinggi hingga jenjang doktor, yakni S2 Ilmu Politik UGM dan S3 Ilmu Hukum Tata Negara UGM. Dengan ilmu tata negara ini, Mahfud MD pernah melangkah menjadi salah satu hakim konstitusi hingga menjabat Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) periode 2008-2013. Semasa kuliahnya, Mahfud juga mengantongi beberapa beasiswa yaitu Beasiswa Yayasan Dharma Siswa Madura, Beasiswa Yayasan Supersemar.

Rangkuman Pendidikan Mahfud MD

Madrasah Ibtida'iyah di Pondok Pesantren al Mardhiyyah, Waru, Pamekasan, Madura

SD Negeri Waru Pamekasan, Madura

Pendidikan Guru Agama Negeri (PGAN) SLTP 4 Tahun Pamekasan Madura

Pendidikan Hakim Islam Negeri (PHIN) SLTA 3 Tahun Yogyakarta

S1 Fakultas Hukum, Jurusan Hukum Tata Negara UII Yogyakarta

S1 Fakultas Sastra dan Kebudayaan Jurusan Sastra Arab UGM

S2 Ilmu Politik UGM

S3 Ilmu Hukum Tata Negara UGM

Demikian rekam pendidikan Mahfud MD. Satu almamater denganmu, detikers?

Mahfud Terima Aspirasi Anak Muda: Perlu Lapangan Kerja-Kesehatan Mental


Partai Golkar mendeklarasikan dukungan kepada Gibran Rakabuming sebagai bakal calon wakil presiden (cawapres) pendamping Prabowo Subianto, Sabtu pekan lalu. Sehari setelahnya, Prabowo mengumumkan Gibran sebagai cawapres pendampingnya.

Dukungan Golkar kepada Gibran disebut bukan tanpa alasan. Partai berlambang beringin ingin merebut Jokowi effect di Bali.

"Oh iya, keyakinan saya seperti itu. Nah untuk 2024 ini efek ekor jas dari Jokowi ini kan tidak ada di PDIP, karena Gibran ini putra Jokowi dan Jokowi presiden," kata Ketua DPD Partai Golkar Bali I Nyoman Sugawa Korry, Senin (23/10/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Korry menegaskan, dukungan kepada Gibran diharapkan bisa menarik suara pemilih Jokowi pada pemilu sebelumnya. Sehingga, lanjutnya, keberhasilan pembangunan era Jokowi nanti dapat dilanjutkan oleh Prabowo-Gibran, seperti pembangunan IKN dan kebijakan ekspor sumber daya alam.

Tak menutup kemungkinan, Jokowi effect bisa membuat pasangan Prabowo-Gibran akan menang di atas 50 persen di Bali.

"Kalau 2019 kenapa lonjakan begitu besar di Pilpres, Pileg, karena Jokow Effect sehingga pokoknya gimana pilih Jokowi. Jadi yang mendapat efek ekor jas itu kan PDIP," jelas Wakil Ketua DPRD Provinsi Bali itu.

Dia juga membantah banyak pendapat yang menilai Gibran belum cocok jadi wakil presiden. Korry, mencontohkan saat Panglima Sudirman umur 29 melawan Belanda dan sekutu.

"Kalau ditanya saat itu (Panglima Sudirman) mungkin banyak yang meragukan tapi faktanya dengan segala jiwa besar beliau," ungkapnya.

Kemudian Korry menjelaskan salah satu pertimbangan politik menggaet Gibran adalah ingin memanfaatkan ceruk pemilih dari kalangan muda.

"Kita akan menyongsong bonus demografi dimana kaum muda akan tampil memimpin bangsa ini dengan semangat produktivitas yang sangat tinggi," bebernya.

Menurutnya, sosok Gibran bisa menjadi idola bagi generasi muda untuk bersama-sama berjuang membangun bangsa.

"Kita semua harus memberikan kepercayaan kepada generasi muda, karena sejak dulu terhadap apapun konstelasi sejarah di Indonesia ini, generasi muda lah yang terdepan," tandas Korry.

Kota Denpasar yang Berawal dari Keberadaan Puri-puri Kerajaan Badung


Kapolda Jateng Irjen Ahmad Luthfi mengatakan ada beberapa kawasan yang masuk kategori rawan saat Pemilu 2024. Salah satunya ada rumah capres dan cawapres.

"Daerah rawan itu satu, di mana ada rumah kediaman capres cawapres itu pasti rawan, karena (itu) perlu ada pengamanan ekstra," kata Luthfi kepada wartawan dilansir detikJateng, Senin (23/10/2023).

"Lalu yang kedua di situ terjadi adanya potensi konflik. Pernah terjadi, lalu di situ pernah terjadi bencana alam. Baik itu kebakaran, banjir, dan sebagainya. Jadi klasifikasi ini adalah kacamata dari Polri. Beda dengan IPK-nya dari Bawaslu," ujar Luthfi.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Lutfi mengatakan ada 117 ribu Tempat Pemungutan Suara (TPS). Dari jumlah tersebut, Polda Jateng mengkategorikan daerah rawan dan kurang rawan.

"Di mana kategori TPS ada TPS yang rawan sekali ada 297, untuk TPS rawan itu 759, dan untuk TPS yang kurang rawan itu ada sekitar 116 ribu sekian," jelasnya

Lutfi juga meminta anggota polisi bekerja sesuai bagiannya dalam pengamanan pemilu. Seperti Polwan yang bertugas sebagai negosiator

Simak selengkapnya di sini

Simak juga Video 'Pernyataan Lengkap Prabowo Umumkan Gibran Jadi Cawapresnya':

[Gambas:Video 20detik]


Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Taufik Zoelkifli menegaskan, Jakarta belum dicoret dari kalender Formula E tahun depan. Kini, kata dia, JakPro masih menjalin komunikasi dengan Formula E Operation (FEO) untuk membahas berbagai opsi dan kemungkinan.

Taufik mengatakan, ajang balap mobil listrik tersebut bisa saja digelar jauh-jauh hari dari Pemilu 2024. Sehingga, itu bisa berjalan sesuai dengan rencana.

"Saya tanya sama pihak JakPro sebagai pengelola Formula E, nggak dicoret, tapi masih komunikasi terkait tanggal persisnya karena memang bertepatan dengan tahun Pemilu gitu kan," ujar Taufik kepada wartawan, dikutip dari detikNews, Senin (23/10).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Formula E Jakarta. Foto: Pradita Utama

Taufik menduga ada kekhawatiran dari FEO terhadap kondisi politik di Indonesia saat Pemilu 2024. Namun, kata dia, saat ini sedang dipertimbangkan alternatif lain, yakni Formula E digelar sehari.

"Sebenarnya sih bisa tapi mungkin ada kekhawatiran dari pihak FEO (terkait) kondisi keamanan dan kondisi politik ya. Tapi kan mereka nggak paham, jadi JakPro sedang berkomunikasi lah," terangnya.

"Ada alternatif apakah hanya 1 hari saja kan tahun lalu 2 hari, sekarang kan satu hari, masih ada alternatif seperti itu tetapi masih dipertimbangkan kalau 2 hari juga nggak apa-apa sih asal (diselenggarakan) Juni-Juli. Jadi sebenarnya masih bisa," sambungnya.

Lebih jauh, tambah Taufik, kontrak antara FEO dan JakPro berdurasi tiga tahun sejak 2022 hingga 2024. Sehingga, jika Formula E Jakarta 2024 dibatalkan atau diundur, akan ada pelanggaran kontrak.

"Kalau dari kontraknya kan sebenarnya awal tuh 2022, 2023, 2024. Kalau 2025 nanti jadi menyalahi kontrak dan harus bikin kontrak baru dan nanti kita rugi," jelasnya.

Formula E Jakarta. Foto: Pradita Utama

Kendati demikian, Taufik tak memahami secara detail isi perjanjian atau kesepakatan antara kedua belah pihak. Yang jelas, kata dia, Jakarta sudah berkomitmen menyelenggarakan selama tiga kali. Menurutnya, Jakarta bisa masuk ke kalender yang masih kosong atau 'to be determined' alias TBD.

"Dari tadi awalnya lima kali tetapi akhirnya tiga kali dan itu saat ini kan Jakarta siap untuk melaksanakan Formula E tapi memang kan bukan di bulan Februari bukan di bulan Pemilu, Pilpres sudah selesai, Pileg sudah selesai," kata dia.

Diketahui, baru-baru ini FEO resmi merilis jadwal balapan Formula E untuk musim depan. Sayangnya, Jakarta tak masuk daftar tersebut. Padahal, seharusnya, Ibu Kota menjadi tuan rumah pada Sabtu, 8 Juni 2024.

Menurut laman resmi FEO, keputusan tersebut diambil lantaran jadwal Formula E Jakarta bertepatan dengan Pemilu 2024.

"Acara yang direncanakan di Jakarta pada Sabtu, 8 Juni, tidak akan berlangsung menyusul pengumuman masa kampanye pemilihan Presiden Indonesia yang kebanyakan berlangsung pada Juni. Hal ini akan berdampak pada logistik untuk menyelenggarakan balapan di jalanan Ibu kota pada waktu yang sama. Formula E dan pihak berwenang di Jakarta sedang menjajaki kemungkinan untuk mengadakan balapan pada tanggal alternatif," demikian bunyi keterangan resmi Formula E.

Hari Kedua Formula E, Antrean Penonton Masih Sepi


DPC Partai Gerindra Toraja Utara, Sulawesi Selatan (Sulsel) menyambut positif Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal cawapres Prabowo Subianto. Gerindra pun dengan percaya diri (pede) memenangkan Prabowo-Gibran di Toraja Utara dengan target 106.032 suara.

"Sejak Pak Wali Kota Solo (Gibran) diwacanakan menjadi cawapres mendampingi Pak Prabowo, kami memang sangat mendukung," kata Ketua DPC Gerindra Toraja Utara Frederik Victor Palimbong kepada detikSulsel, Senin (23/10/2023).

Frederik mengungkapkan sosok Gibran yang penuh semangat dan terbuka bagi semua golongan sangat layak untuk berpasangan dengan Prabowo Subianto. Dia pun menargetkan kemenangan Prabowo-Gibran di Toraja Utara sebanyak 60 persen atau 106.032 suara.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Potensi dukungan simpatisan yang puas akan kinerja Presiden Jokowi. Gibran masih muda dan penuh semangat sangat cocok untuk pendamping pak Prabowo. Kemenangan 60 persen atau 106.032 suara untuk Prabowo-Gibran di Toraja Utara," ungkap Wakil Bupati Toraja Utara ini.

Menurutnya, target tersebut sudah sangat realistis untuk kemenangan Prabowo-Gibran di Toraja Utara. Pasalnya kata dia, 2 kandidat capres dan cawapres juga memiliki pendukung militan di Toraja.

"Saya kira 60 persen kita juga harus realistis mengingat kandidat lain juga punya pendukung militan," ucapnya.

Frederik menambahkan, masuknya relawan pro Jokowi untuk mendukung Prabowo Subianto sebagai presiden akan menambah amunisi untuk kemenangan Prabowo-Gibran. Diketahui, pada pemilu 2019 lalu pasangan Joko Widodo-KH Ma'ruf Amin unggul telak di Toraja Utara dengan meraih 117.463 suara atau 89,43%.

"Pasti menjadi amunisi baru, apalagi Projo ini salah satu relawan yang cukup besar di Indonesia, termasuk di Toraja," tuturnya.

Untuk diketahui, Ketum Gerindra sekaligus bacapres Prabowo Subianto telah memutuskan cawapres pendampingnya di pilpres. Prabowo mengumumkan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapresnya.

"Kita telah berembuk secara final secara konsensus seluruhnya sepakat mengusung Prabowo Subianto sebagai capres Koalisi Indonesia Maju untuk 2024-2029 dan Saudara Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres dari Koalisi Indonesia Maju," ujar Prabowo di kediamannya, Jakarta Selatan, dilansir detikNews, Minggu (22/10).

Prabowo menegaskan tak ada yang perlu ditanyakan lagi mengenai keputusan tersebut. Dia kembali menyatakan keputusan tersebut merupakan konsensus dari parpol KIM.

"Tidak perlu ada yang ditanyakan lagi ini keputusan, afirmasi bulat dan konsensus dan kita siap maju untuk Indonesia Maju," ujar dia.

Prabowo-Gibran Hadiri Konsolidasi Waktunya Indonesia Maju di Bogor


Menjelang masa pemilihan umum (Pemilu) biasanya para Bakal Calon Presiden dan Wakil Presiden, hingga bakal calon legislatif membagikan membuat sejumlah kaos dan atribut partai untuk keperluan kampanye.

Berkat itu sejumlah pedagang biasanya kebagian berkah dari momentum tahun politik, khususnya mereka yang menjual kaos, atribut, hingga bendera partai. Lantas bagaimana geliat usaha para penjual kaos-atribut partai saat ini?

Misalnya saja salah seorang penjual bendera partai di Pasar Senen, Jakarta Pusat, Alvian (50), yang mengaku dapat banyak pesanan di menjelang masa Pemilu. Ia yang sudah berjualan bendera partai sejak 15 tahun lalu merasa sudah menerima tambahan omzet hingga 80%

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Sekarang-sekarang ada di 80-70% (kenaikan omzet), belum sampai 100% sih. Masalahnya orang masih nunggu nomor urut dan segala macam," kata Alvian kepada detikcom, Senin (23/10/2023).

Berdasarkan pengalaman Alvian, omzet penjualannya akan terus meningkat hingga 100-150% usai para Capres-Cawapres, Caleg, hingga Calon Kepala Daerah mendapatkan nomor penetapan. Karenanya ia sendiri sudah mulai tambah produksi untuk stok pesanan.

"Belum ada peningkatan (yang signifikan) masalahnya. Orang tuh lagi nunggu nomor penetapan ya. Nanti setelah penetapan yah sekitar 100-150%. Sudah, sudah mulai produksi buat stok," ungkapnya.

Meski begitu menurutnya penjualan bendera partai mulai mengalami penurunan bila dibandingkan Pemilu-pemilu sebelumnya. Kondisi ini mulai terjadi sejak Pemilu 2019 lalu, saat pemilihan Presiden-Wakil Presiden, hingga legislatif dan kepala daerah dilakukan serentak.

"Karena 2019 itu kan pertama-tama orang mau serentak pemilu yah, kalau dulu kan pisah-pisah. 2014 itu masih pisah-pisah kan, kalau dulu bisa naik 200%. Karena kan beda-beda gitu, kaya caleg DPR-nya, Presidennya beda-beda, kalau sekarang kan (pesanan bendera partai) digabung," jelas Alvian lagi.

Berbeda nasib dengan Alvian, seorang pedagang kaos dan atribut partai lain di Pasar Senen bernama Hadi (41) mengaku hingga saat ini belum menerima pesanan kaos atau atribut partai. "Nggak ada (pesanan), kosong kaos. Ya boleh di bilang kosong, orang nggak ada (pesanan)," tutur Hadi.

Menurutnya kondisi ini sangat berbeda dengan masa Pemilu 2019 lalu di mana para calon sudah mulai memesan kaos dan atribut partai sejak 6 bulan sampai 1 tahun sebelum pemilihan.

"Kalau tahun dulu kan enak, setahun atau 6 bulan sebelum Pemilu sudah bikin-bikin. Tahun sekarang mah nggak ada. Kalau sekarang mah orang bingung mau bikin (kaos dan atribut partai), orang nomornya aja belum keluar-keluar," jelasnya.


Deputi Balitbang Partai Demokrat Syahrial Nasution menyentil pihak-pihak yang mengurusi langkah Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto memilih Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal cawapres. Syahrial meminta penyebutan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai petugas partai untuk dihentikan.

"Urus jagoan masing-masing," kata Syahrial dalam keterangannya kepada wartawan Senin, (23/10/2023).

Ia juga meminta pihak-pihak itu tidak mengurusi langkah bakal capres Prabowo Subianto memilih Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal cawapres pendamping. Syahrial menegaskan langkah yang diambil Prabowo merupakan keputusan politik dari Koalisi Indonesia Maju (KIM).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Jangan urusi Pak Prabowo memilih Gibran sebagai cawapresnya. Ini keputusan politik KIM, lawanlah dengan politik," ucap Syahrial.

Lebih lanjut, ia menyinggung sikap pihak-pihak yang justru menyiapkan gorong-gorong serta menggelar karpet merah kepada putra serta menantu Jokowi dulu. Menurutnya, pihak-pihak tersebut justru sempat mengabaikan kemarahan Partai Demokrat kala itu.

"Dulu kalian siapkan gorong-gorong dan karpet merah wali kota kepada anak-anaknya Pak Jokowi. Kami marah, Presiden RI disebut petugas partai. Tapi kalian tidak peduli," ucapnya.

Adapun Koalisi Indonesia Maju memutuskan nama Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres Prabowo. Keputusan itu dideklarasikan kemarin, Minggu (22/10), bersama ketum partai pendukung di kediamannya, Kertanegara, Jakarta Selatan.

Lihat juga Video 'Respons Prabowo soal MK Tolak Gugatan Batas Usia Maksimal Capres 70 Tahun':

[Gambas:Video 20detik]


Gonjang-ganjing penurunan minimal usia Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) semakin riuh pasca dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada 16 Oktober 2023. Keriuhan ini memantik beragam persepsi terutama mengenai tujuan disahkannya putusan ini. Tidak sedikit pula prasangka muncul bahwa putusan ini sangat erat kaitannya dengan pendaftaran Capres dan Cawapres dalam Pemilu 2024. Oleh karena itu, dalam keriuhan yang tengah terjadi pembahasan mengenai persoalan ini sangat penting untuk diuraikan secara saksama.

Awalnya Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 tidak pernah menegaskan mengenai pembatasan usia Capres dan Cawapres. Baru dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Tap MPR) Nomor IMPR/1973 tentang Tata Cara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, tepatnya pada Pasal 1 Ayat (1) huruf b untuk pertama kalinya mengatur syarat Capres dan Cawapres minimalnya "telah berusia 40 tahun".

Setelah pengaturan tersebut kemudian pembatasan usia minimal berkutat pada usia 35 tahun dan 40 tahun, baik melalui perubahan Tap MPR hingga dalam Undang-Undang Pemilihan Umum sebagai peraturan khusus. Putusan MK Nomor 91/PUU-XXI/2023 akhirnya menjelma sebagai titik baru coretan sejarah baru bagi sistem ketatanegaraan Indonesia. Putusan MK ini mengubah bunyi Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi: berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah.

Ambiguitas Putusan MK

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Plot twist-nya putusan ini disandarkan pada standar pengalaman kepemimpinan dengan minimal pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Dengan terpaksa putusan ini memunculkan beragam pertanyaan. Salah satunya adalah apakah ketika seorang telah menjabat melalui 'jalur' yang ditetapkan dalam putusan ini dapat dikatakan telah memiliki kualitas kepemimpinan yang diinginkan untuk melaksanakan 'titah' konstitusi ketika terpilih? Bukankah ketika standarnya adalah kualitas kepemimpinan, maka penetapan pernah menjadi pemenang pemilu merupakan syarat yang bersifat ambigu?

Ketika seorang terpilih melalui pemilu hanya menjabat sekitar satu tahun, lalu mengundurkan diri dan mendaftar sebagai Capres atau Cawapres, apakah kondisi demikian dapat dikatakan mampu untuk memimpin Indonesia ke depannya? Sehingga keambiguan dalam putusan ini juga berpotensi untuk menarik berbagai konflik kepentingan yang bermuara kepada permainan politik tidak sehat nantinya. Permainan politik yang terjadi tentu hanya akan memberi keuntungan bagi beberapa pihak saja. Keadaan genting ini menuntut pemahaman yang kritis ketika memutuskan syarat pengalaman bagi Capres dan Cawapres yang akan menjadi nahkoda Indonesia ke depannya.

Oleh karena itu, putusan terhadap pengujian Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berkutat pada usia minimal 40 tahun atau pernah/sedang menjabat yang diperoleh melalui pemilu tidak menjamin kualitas kepemimpinan sebagaimana "alasan-alasan pemohon" yang tertuang dalam Putusan MK Nomor 91/PUU-XXI/2023. Sehingga perlu untuk merincikan syaratnya kepada hal-hal yang paling bisa diukur.

Menjadikan lama seseorang dalam menjalani jabatan adalah salah satu contohnya. Misalnya penetapan pengalaman seseorang ketika menjadi pejabat publik yang menang melalui pemilu minimal 15 tahun agar dapat mendaftar baik sebagai Capres maupun sebagai Cawapres dapat diberlakukan. Sehingga pengalaman yang dijalaninya sebagai pejabat publik yang berasal dari proses pemilu menjadi lebih terjamin.

Sebagai negara hukum harusnya segala putusan di Indonesia juga diikat dengan asas kepastian. Dan, salah satunya adalah melalui kepastian yang ditanamkan dalam syarat menjadi Capres dan Cawapres. Upaya tersebut merupakan salah satu contoh studi kasus yang berasal dari syarat yang diterapkan bagi seseorang yang ingin menjadi hakim di MK.

Di luar minimal usia paling rendah 55 tahun, maka para calon hakim konstitusi harus memiliki minimal 15 tahun pengalaman kerja di bidang hukum dan/atau untuk calon hakim yang berasal dari lingkungan Mahkamah Agung (MA), sedang menjabat sebagai hakim tinggi atau hakim agung. Salah satu syarat tersebut sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas undang-undang nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Hanya Berlaku bagi Cawapres

Jika putusan ini didasarkan pada pertimbangan "alasan-alasan permohonan" yang dianggap dapat melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang intolerable, maka putusan ini secara tidak langsung juga melanggar ketiga aspek tersebut. Bayangkan misalnya ketika terdapat 711 anggota MPR ditambah jumlah kepala daerah yang berasal dari 38 provinsi, 415 kabupaten, dan 98 kota memang memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi Capres, namun sayangnya tidak memiliki akses yang sama --karena masih tersandung oleh presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden.

Keadaan ini kemudian memunculkan satu kesimpulan yaitu tidak semua Warga Negara Indonesia (WNI) yang pernah/sedang menduduki jabatan yang terpilih melalui pemilu dapat 'bertarung' dalam kompetisi pemilihan presiden sebagai bagian dari pemilu. Dengan kata lain, secara implisit putusan ini hanya dapat berlaku bagi Cawapres.

Perlu diketahui bahwa putusan hukum yang dikeluarkan oleh MK merupakan putusan yang bersifat final atau sesuai dengan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Dengan kata lain, putusan tersebut harus dihormati untuk dijalankan sesuai dengan perintah yang tertulis dalam Putusan MK Nomor 91/PUU-XXI/2023. Oleh karena itu, dengan berfokus kepada usaha untuk mengubah putusan ini hanya akan menjadi sia-sia. Sehingga hal yang harus dilakukan saat ini adalah mengawal pemilu agar berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Serta mendukung berbagai hal baik yang dapat memajukan bangsa Indonesia ke depannya.

Hamda Afsuri Saimar mahasiswa Hukum Administrasi Negara Universitas Andalas, penulis buku 'Bisikan Imajinasi'


Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus bakal calon presiden (capres) Prabowo Subianto mengumumkan Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal calon wakil presiden (cawapres). Pengumuman tersebut pun dinilai mengakibatkan sentimen negatif terhadap pasar keuangan.

Langsung setelah pengumuman Gibran sebagai cawapres Prabowo, pasar keuangan Indonesia berpengaruh secara signifikan. Pada Senin (23/10) pukul 13.58 WIB, IHSG mengalami penurunan tajam sebesar 1,17% ke level 6.769,26 poin.

Selain itu, mata uang Rupiah Indonesia (IDR) juga melemah, mendekati level psikologis baru di Rp16.000/US$. Pada pukul 13.58 WIB, nilai tukar Rupiah berada pada Rp15.935 /US$, mengalami penurunan dan menjadikannya mata uang paling lemah di kawasan Asia.

Keputusan Prabowo untuk menggandeng Gibran sebagai cawapres dinilai telah menciptakan kekhawatiran di kalangan pelaku pasar terkait ketidakpastian hasil Pilpres 2024.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"99% akan berlangsung Pilpres dua putaran. (Pelaku) pasar makin pusing, ditambah sentimen regional juga," kata Macro Strategist Samuel Sekuritas Lionel Prayadi, Senin (23/10/2023).

Sebelumnya, beberapa pelaku pasar memperkirakan Pilpres 2024 akan berlangsung lancar dalam satu putaran dengan calon yang dianggap ramah terhadap pasar.

Namun, dengan munculnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menuai kritik keras karena dianggap ada benturan kepentingan politik, maka pasangan Prabowo-Gibran berada dalam posisi yang rentan terhadap sentimen negatif pasar.

"Yang menjadi dasar Gibran maju (putusan MK) masih bisa digugat dan bila akhirnya ia (Gibran) gagal maju, bagaimana? Anies bisa menang apabila hal tersebut terjadi," tambah Lionel.

Ketidakpastian semakin bertambah dengan 'pecah kongsi' yang semakin kuat antara PDI Perjuangan dan keluarga Presiden Jokowi. Hal itu dilihat pasar bisa menciptakan ketidakpastian baru terkait hasil Pemilu 2024.

Para investor saat ini cenderung defensif dengan mengurangi eksposur mereka di pasar saham dan surat utang, sebagai langkah untuk mengantisipasi tekanan penjualan yang diharapkan akan berlanjut, paling tidak sampai ada kejelasan politik yang jelas.

Sementara itu, Head of Research Mega Capital Sekuritas Cheril Tanuwijaya mengatakan selain soal sentimen capres-cawapres, bursa saham juga dipengaruhi oleh kenaikan suku bunga Bank Indonesia (BI) yang di luar proyeksi analis.

"Lalu Pak PBW (Prabowo) pasangannya nggak sesuai ekspektasi pasar, apalagi kemarin sempat beredar foto pendaftarannya. Jadi market lagi menerka dengan posisi capres dan cawapres sekarang, gimana prospek ekonomi dan bisnis ke depannya," jelas Cheril.

Simak Video 'Respons Prabowo soal MK Tolak Gugatan Batas Usia Maksimal Capres 70 Tahun':

[Gambas:Video 20detik]


Kapolda Jateng Irjen Ahmad Luthfi menyebut ada beberapa kawasan yang masuk kategori rawan terjadi gesekan saat Pemilu 2024, termasuk lingkungan sekitar rumah capres dan cawapres.

Hal itu disampaikan Kapolda kepada wartawan seusai memimpin apel pengamanan Pemilu 2024 kepada seluruh Power On Hand di Mapolresta Cilacap. Apel tersebut dihadiri sejumlah Kapolres dan Dandim di lingkup Rayon Banyumas Raya.

"Daerah rawan itu satu, di mana ada rumah kediaman capres cawapres itu pasti rawan, karena (itu) perlu ada pengamanan ekstra," kata Luthfi kepada wartawan, Senin (23/10/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Seperti diketahui, capres yang diusung PDIP yaitu Ganjar Pranowo berasal dari Jawa Tengah. Bacawapres yang akan mendampingi Prabowo Subianto, yaitu Gibran Rakabuming Raka juga berasal dari Jawa Tengah.

"Lalu yang kedua di situ terjadi adanya potensi konflik. Pernah terjadi, lalu di situ pernah terjadi bencana alam. Baik itu kebakaran, banjir, dan sebagainya. Jadi klasifikasi ini adalah kacamata dari Polri. Beda dengan IPK-nya dari Bawaslu," ujar Luthfi.

Luthfi menambahkan, di Jateng terdapat 117 ribu Tempat Pemungutan Suara (TPS). Dari jumlah tersebut, Polda Jateng mengategorikan daerah rawan dan kurang rawan.

"Di mana kategori TPS ada TPS yang rawan sekali ada 297, untuk TPS rawan itu 759, dan untuk TPS yang kurang rawan itu ada sekitar 116 ribu sekian," jelasnya.

Saat memberikan pengarahan, Luthfi juga meminta anggota polisi bekerja sesuai dengan bagiannya dalam pengamanan pemilu. Seperti Polwan yang bertugas sebagai negosiator.

"Negosiator itu perlu sosok yang mengayomi. Ini polwan-polwan kalau perlu berdandan cantik, pakai lipstik, minyak wangi, agar menarik. Biar suasananya jadi adem," kata Luthfi.

Pantauan detikJateng sebelum dilaksanakan apel, petugas kepolisian juga menggelar simulasi pengamanan Pemilu 2024. Ketika rombongan Kapolda Jateng tiba, langsung terdengar suara letusan di halaman Mapolresta Cilacap.

Seusai bunyi letusan itu, beberapa polisi yang mengenakan pakaian bebas memerankan adegan mendobrak pagar. Simulasi digelar semirip mungkin dengan kenyataan, ditandai dengan suara letusan tersebut.

Muncul Lagi Kekerasan Siswa SMP di Cilacap, Lokasinya Sama


Mahkamah Konstitusi (MK) akan segera membentuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) untuk banyaknya laporan dari masyarakat terkait dugaan pelanggaran kode etik hakim konstitusi. Adapun anggota-anggotanya nanti ialah Jimly Asshiddiqie, Bintan Saragih, dan Wahiduddin Adams.

MKMK itu dibentuk untuk menyelidiki dugaan pelanggaran etik dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang usia di bawah 40 tahun bisa menjadi capres/cawapres sepanjang sedang/pernah menjadi kepala daerah.

"Kami telah melakukan rapat permusyawaratan hakim untuk menyegerakan membentuk Majelis MKMK," ujar hakim konstitusi Enny Nurbaningsih dalam konferensi pers di gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (23/10/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Enny mengatakan ada tiga orang yang telah diputuskan menjadi anggota MKMK. Mereka terdiri dari tokoh masyarakat hingga hakim aktif MK.

"Kami dalam RPH, telah menyepakati bahwa yang akan menjadi bagian dari MKMK ini adalah Profesor Jimly. Kemudian kedua adalah Prof Bintan Saragih. Ketiga Yang Mulia doktor Wahiduddin Adams," paparnya.

Enny mengatakan pembentukan itu bakal dilakukan dalam waktu dekat. Dia mengatakan nantinya MKMK akan bertugas memutus perkara dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim.

"Dalam waktu dekat ini akan segera dibentuk, untuk segera bekerja, untuk kemudian melakukan proses sebagaimana hukum acara yang berlaku di dalam MKMK untuk menangani paling tidak 7 yang sudah masuk di sini," jelasnya.

Enny mengatakan jika saat ini ada tujuh perkara yang telah masuk usai adanya putusan terkait batas usia capres-cawapres. Dia mengatakan laporan-laporan itu terdiri dari berbagai macam aduan.

"Yang sudah masuk berkaitan laporan saya tidak sebutkan nama-namanya, artinya dari berbagai macam kalangan, kelompok masyarakat di sini termasuk juga ada yang dari tim advokasi yang mungkin mereka konsen terhadap persoalan pemilu, perihal yang mereka ajukan ialah dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim," tuturnya.

Sebagaimana diketahui, sejumlah orang telah melaporkan dugaan etik hakim MK. Di antaranya yang dilakukan oleh Pergerakan Advokat Nusantara (Perekat Nusantara) dan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI). Laporan ini masih terkait degan putusan usia capres-cawapres yang diketok MK pada Senin (16/10) kemarin.

Menyusul Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) juga melaporkan lima dari sembilan hakim MK kepada Dewan Etik Hakim Konstitusi, Kamis (19/10/2023). Pelaporan kelima hakim MK ini terkait dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim pada putusan batas usia calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres). Lima hakim yang dilaporkan PBHI ke Dewan Etik Hakim Konstitusi yakni Anwar Usman, Manahan M.P Sitompul, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, dan Guntur Hamzah.

Di sisi lain, muncul laporan juga terhadap hakim MK Saldi Isra yang dibuat oleh Dewan Pimpinan Pusat Advokasi Rakyat untuk Nusantara (DPP ARUN) dan Komunitas advokat Lingkar Nusantara (Lisan).

Simak Video 'MK Bentuk Majelis Kehormatan MK Buntut Dugaan Pelanggaran Kode Etik':

[Gambas:Video 20detik]


Prabowo telah mengumumkan nama Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapresnya di Pemilu 2024 pada hari Minggu (22/10) malam. Mereka akan maju dalam kontestasi Pilpres tahun depan.

Saat ini, Gibran sendiri masih menjabat sebagai Wali Kota Solo. Periode jabatan putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu hingga tahun 2026. Lantas, berapa gaji Gibran sebagai wali kota Solo?

Gaji Gibran Jadi Wali Kota Solo

Gaji kepala daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Bekas Kepala Daerah/Bekas Wakil Kepala Daerah serta Janda/Dudanya Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1993.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Berdasarkan peraturan tersebut, gaji pokok Gibran sebagai walikota Solo adalah sebesar Rp 2.100.000 perbulannya.

Gaji tersebut belum termasuk tunjangan. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 168 Tahun 2000, seorang wali kota akan mendapatkan tunjangan Rp 3.780.000 perbulannya.

Selain itu, wali kota juga akan mendapatkan biaya penunjang operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten/kota yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000.

Menurut peraturan tersebut, biaya penunjang operasional ditetapkan berdasarkan klasifikasi pendapatan asli daerah. Berikut besaran biaya penunjang operasional:

* sampai dengan Rp 5 miliar paling rendah Rp 125 juta dan paling tinggi sebesar 3%

* di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar paling rendah Rp 150 juta dan paling tinggi sebesar 2%

* di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 20 miliar paling rendah Rp 200 juta dan paling tinggi sebesar 1,5%

* di atas Rp 20 miliar s.d. Rp 50 miliar paling rendah Rp 300 juta dan paling tinggi sebesar 0,8%

* di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 150 miliar paling rendah Rp 400 juta dan paling tinggi sebesar 0,4%

* di atas Rp 150 miliar paling rendah Rp 600 juta dan paling tinggi sebesar 0,15%

Harta Kekayaan Gibran

Dikutip dari LHKPN tahun 2022, total harta yang dilaporkannya sebesar Rp 26.032.674.370. Sedangkan pada tahun 2021, LHKPN Gibran sebesar Rp 25.297.783.659, sehingga harta kekayaan Gibran hanya naik Rp 734.890.711.

Dari hasil LHKPN itu, mobil Mitsubishi Pajero Sport tahun 2016 miliknya sudah tidak terdaftar lagi pada LHKPN tahun 2022. Sedangkan untuk kas dan setara kas ada kenaikan, pada tahun 2021 senilai Rp 2.188.369.663.

Kemudian pada tahun 2022 kas dan setara kas senilai Rp 3.101.260.374 atau naik Rp 912.890.711. Saat dimintai konfirmasi, Gibran Rakabuming enggan banyak berkomentar mengenai detail kenaikan hartanya itu.