Surabaya Survey Center (SSC) merilis hasil survei Pemilihan Presiden (Pilpres) di Jawa Timur. Elektabilitas Ganjar Pranowo unggul di Jatim dalam simulasi 11 nama dan 3 nama.

"Baik dalam simulasi tiga nama dan 11 nama, Ganjar Pranowo unggul," papar Direktur SSC Mochtar W Oetomo di Surabaya saat merilis hasil survei tersebut, Rabu (9/8/2023).

Dalam simulasi 11 nama, elektabilitas Ganjar Pranowo di Jatim sebesar 33,5%, kemudian Prabowo 28,4%, dan Anies Baswedan melengkapi 3 besar dengan angka 12,4%.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Sementara, nama-nama lain yang muncul masih di bawah 5 persen. Ada Agus Harimurti Yudhoyono dengan 4,5 persen, Ridwan Kamil dan Khofifah keduanya memperoleh 4,2 persen," jelas Mochtar.

"Lalu Mahfud MD dengan 1,8 persen, Erick Thohir dengan 1,6 persen, Muhaimin Iskandar 1,2 persen, dan Airlangga Hartarto serta Sandiaga Uno keduanya 0,8 persen. Sedangkan sebanyak 6,6 persen responden menjawab tidak tahu atau tidak menjawab," lanjutnya.

Sementara Peneliti Senior SSC Ikhsan Rosidi menyebut, dalam simulasi tiga nama, Ganjar juga unggul atas Prabowo dan Anies di Jatim.

Ganjar dalam simulasi tiga nama capres di Jatim meraih Elektabilitas 41,5%. Kemudian Prabowo Subianto dengan perolehan 37,8%, serta Anies Baswedan, yang memperoleh elektabiltas 17,3%.

"Di Jawa Timur, Ganjar memang masih kuat elektabilitasnya bila pemilihan presiden 2024 hanya diikuti oleh 3 kandidat presiden, bersama Prabowo Subianto dan Anies Baswedan," kata Ikhsan.

Posisi Ganjar sendiri masih belum aman. Selisih angka elektabilitas Prabowo di posisi kedua tidak terlalu jauh. Sehingga, ada potensi Prabowo bisa menyalip jika Ganjar tidak memperkuat elektoral di Jatim.

"Yang menarik adalah, meskipun memimpin, angka elektabilitas Ganjar terpaut tidak terlalu jauh dengan Prabowo Subianto yang berada di urutan kedua. Sehingga, hasil ini dapat menjadi semacam alarm bagi Ganjar bahwa performa elektoral di Jatim masih perlu untuk dikuatkan ke depannya," lanjutnya.

Survei SSC dilakukan pada 25 Juli-3 Agustus 2023 di 38 kabupaten/kota Jawa Timur. Jumlah responden sebanyak 1.200 dengan metode pengambilan multistage random sampling.

Survei SSC memiliki margin of error sebesar -+ 2,83% dengan tingkat kepercayaan 95%. Sebagai informasi, SSC adalah salah satu lembaga survei yang bernaung di bawah Asosiasi Survei Opini Publik Indonesia (ASOPI) dan aktif dalam berbagai kegiatan riset opini publik sejak 16 tahun lalu, tepatnya sejak 7 Juli 2007.

Ganjar Usul Koruptor Diseret ke Nusakambangan


Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto bicara soal usulan Ketua Bappilu Golkar Nusron Wahid yang mendorong Gibran Rakabuming Raka maju calon wakil presiden. Airlangga bilang akan mendukung putusan dari Mahkamah Konstitusi (MK).

"Kita tunggu hasil MK," kata Airlangga di kawasan Sawah Besar, Jakarta Pusat, Rabu (9/8/2023).

Putusan MK yang dimaksud Airlangga terkait gugatan batas usia bagi calon presiden, tepatnya di Pasal 169 huruf q UU Pemilu. Pasal itu mengatur syarat bagi cawapres harus berusia 40 tahun.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Pihak penggugat lalu meminta agar batas usia tersebut diubah menjadi 35 tahun atau setidak-tidaknya pernah berziarah di pemerintahan. Isu lalu berkembang gugatan batas usia cawapres ini untuk memberikan ruang kepada Gibran dalam maju sebagai cawapres di Pemilu 2024.

Airlangga mengatakan partainya selalu berkomitmen mendukung anak muda dalam kontestasi politik. Dia turut memamerkan sejumlah posisi strategis diisi oleh kader muda Golkar.

"Golkar mendorong kader muda. Menpora muda, Ketua Golkar Surakarta di bawah 30 tahun," ujar Airlangga. Dia menjawab soal dukungan ke Gibran jika MK mengabulkan gugatan batas usia cawapres.

Sebelumnya, isu Golkar akan mendorong Gibran cawapres diungkap oleh Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Golkar Nusron Wahid. Dia mendorong duet Prabowo-Gibran di Pilpres 2024. Nusron menilai keduanya sosok ideal untuk maju di Pemilu 2024.

"Yang namanya usulan kan boleh-boleh saja. Sebab memang Partai Golkar belum mengambil keputusan. Saya mengusulkan agar Mas Gibran dicalonkan menjadi capres atau cawapres," kata Nusron kepada wartawan, Selasa (1/8/2023).

Nusron menyebut Gibran menjadi tokoh yang tepat lantaran mayoritas pemilih mendatang dari kalangan milenial. Ia mengatakan semua usulan yang masuk pada akhirnya akan ditentukan oleh Ketua Umum Golkar Airlangga Hartato.

Sebelumnya, DPR telah menyerahkan soal batas usia calon wakil presiden ke MK. Pasal yang digugat adalah Pasal 169 huruf q UU Pemilu.

Berikut bunyi pasalnya:

Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun.

Dalam gugatan ini, pemohon meminta agar batas usia diubah menjadi minimal 35 tahun atau setidak-tidaknya pernah berkiprah di pemerintahan. Dalam sikapnya, DPR tidak mempertahankan pasal di atas dan menyerahkan kepada MK menilainya.

"Petitum. Berdasarkan keterangan DPR RI di atas, DPR RI menyerahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan Yang Mulia majelis hakim hakim konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai konstitusionalitas pasal aquo," kata anggota DPR Habiburokhman dalam sidang di MK, Selasa (1/8).

KPU juga merespons gugatan batasan usia minimal capres-cawapres ini. KPU memastikan tahapan Pemilu tidak akan terganggu meski adanya uji materi Undang-Undang Pemilu tersebut.

"Tahapan Pemilu berjalan sebagai biasa dan semestinya sesuai Lampiran I Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2023 dan beragam Lampiran I Peraturan KPU lainnya. Tahapan Pemilu berjalan lancar tak terganggu sama sekali dengan judicial review tersebut," kata Ketua Divisi Teknis KPU RI Idham Holik kepada wartawan, Minggu (6/8).

Simak juga Video: Disebut Sudah Dukung 1 Capres, Begini Respons Jokowi

[Gambas:Video 20detik]


Calon wakil presiden yang akan mendampingi bakal calon presiden (bacapres) Anies Baswedan masih belum jelas sampai saat ini. Ketua Bappilu Partai Demokrat Andi Arief kini menduga ada salah satu pimpinan partai di Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) mencoba mendorong nama Ketum Partai NasDem Surya Paloh untuk menjadi cawapres Anies.

Dugaan itu disampaikan Andi Arief lewat akun Twitternya @Andiarief_. Dia menyebut ada salah satu partai di KPP sedang mencoba melakukan survei untuk Surya Paloh.

"Dugaan saya ada nama yang sedang diuji di survei oleh salah satu pimpinan partai Koalisi Perubahan sebagai Cawapres. Jika benar nama itu nama Pak Surya Paloh maka harus dijelaskan saat ini oleh pak @aniesbaswedan," cuit Andi Arief seperti dilihat detikcom, Rabu (9/8/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Andi Arief lantas menjelaskan cuitannya. Dia mengaku mendapatkan informasi terkait dugaan mencuatnya nama Surya Paloh untuk jadi cawapres Anies Baswedan.

"Itu info yang kami terima dan nggak apa-apa itu kan ketua ketua partai memang berhak untuk dicalonkan sebagai cawapres, hal yang biasa itu," ucap Andi Arief.

Andi Arief mengaku tidak mempersoalkan jika memang nama Surya Paloh muncul sebagai kandidat cawapres Anies Baswedan. Namun, menurutnya, sudah jelas kesimpulannya sejauh ini siapa yang akan diambil oleh Anies Baswedan untuk mendampinginya di 2024.

"Menurut saya wajar karena Pak Surya kan ketua partai, sebab kalau menurut kami dari yang sudah ada kan, baik Ibu Susi, Ibu Yenny Wahid, Ibu Khofifah, maupun Mas AHY sebenarnya sudah bisa diambil kesimpulan sih, tapi kalau memang Pak Surya Paloh seperti yang kami dapatkan informasi itu ya mungkin saja, karena masih ditunggu," ujar dia.

Lihat juga Video: Hasto Balas Anies soal Pangan Mahal: Belum Paham yang Dilakukan Jokowi

[Gambas:Video 20detik]


Antony Lee mengatakan gaya kepemimpinan populis pada kadar tertentu dianggap sebagai sosok pahlawan, sedangkan Margaret Canovan berpendapat tentang kaum populis, di mana kaum populis menggalang dukungan melalui institusi demokrasi dengan mendekati massa yang dianggap diwakilinya.

Gaya kepemimpinan populis memberikan warna tersendiri dalam percaturan politik dan kekuasaan di Indonesia, menjadi tren tersendiri bagi para politisi. Mereka menganggap gaya kepemimpinan populis merupakan aspek penting dalam membangun komunikasi politik dan personal branding di tengah masyarakat. Oleh karena itu, karakteristik kepemimpinan populis seakan diidentikkan melalui sikap karismatik dan luapan perlawanan terhadap kaum elite.

Hadirnya beragam platform media sosial seperti Twitter, Facebook, Instagram, Tiktok hingga Youtube dimanfaatkan betul oleh pemimpin populis, salah satunya adalah Ganjar Pranowo. Pendekatan komunikasi politik populis ala Ganjar melalui media sosial sangat berhasil membangun citra dirinya sebagai sosok pemimpin yang dekat rakyat. Pemimpin yang berbaur langsung dengan masyarakat kecil.

Melaui media sosial, Ganjar sukses mengkombinasikan penyampaian wacana politik disertai dengan bumbu hiburan sehingga orang yang mendengarkan atau melihat merasa tidak bosan dan digurui. Ganjar sosok tokoh pemimpin dengan Gaya populis dan sukses, hal ini ditandai dengan ia menjadi Gubernur Jawa Tengah dua periode, dan sekarang menjadi kandidat bakal calon presiden pada Pemilu 2024 mendatang.

Mendahulukan Kepentingan Rakyat?

Populis sendiri dapat diartikan sebagai pemimpin yang mendahulukan kepentingan rakyat, atau secara retoris pemimpin ini menyatukan diri dengan rakyat, tak ada jarak dengan rakyat. Sederhananya, pemimpin populis dipahami sebagai pemimpin berada di tengah-tengah rakyat kecil, mengerti urusan dan kebutuhan rakyat.

Di Indonesia gaya populis tumbuh subur dan berkembang, setidaknya dalam beberapa tahun terakhir ini. Banyak politisi yang menggunakan gaya kepemimpinan populis, sebut saja Tri Rismaharini (Mantan Wali Kota Surabaya), Ridwan Kamil (Gubernur Jawa Barat), Bima Arya Sugiarto (Wali Kota Bogor), Anies Baswedan (Mantan Gubernur DKI Jakarta), dan bahkan Presiden Joko Widodo.

Narasi populis sendiri banyak mencakup ketidakadilan sosial-ekonomi, kelas sosial, marginalisasi rakyat miskin kota, ketimpangan, dan lapangan pekerjaan. Margaret Canovan seorang ahli pemikiran teori politik Inggris membagi populisme menjadi tiga jenis. Pertama, populisme wong cilik, yang berorientasi pada petani, borjuis kecil, kaum buruh, dan selalu antagonistik terhadap elit politik dan kaum borjuasi besar; mereka anti dan menentang produk kaum kapitalisme.

Kedua, populisme otoriter, yang mengharapkan munculnya para pemimpin karismatik dari sebuah proses demokratis. Pemimpin yang lahir dari populisme jenis ini bisa mengarah pada otoritarianisme dan totaliter jika lama berkuasa. Ketiga, populisme revolusioner, yang merupakan perwujudan pemikiran kolektif menolak segala macam bentuk elitisme dan ide-ide tentang kemajuan, serta menggalang ide-ide pembaruan yang revolusioner. Tatanan dan institusi politik dinilai tidak lebih dari perwujudan dominasi elite atas rakyat sehingga harus diubah dan direbut melalui dukungan penuh pada pemimpin revolusioner yang dianggap mewakili kepentingan rakyat banyak.

Harus Diwaspadai?

Di sisi lain, gaya populis harus diwaspadai karena ini salah satu tanda dari kemunduran demokrasi. Populisme bisa mengancam demokrasi karena memiliki "fantasi" berbahaya akan masyarakat tunggal, homogen, mendorong polarisasi, serta mengancam lawan politiknya sebagai "musuh" masyarakat. Narasi-narasi populis bisa saja digunakan oleh pemimpin, seperti narasi anti-asing, terutama terkait dengan sumber daya alam. Namun, narasi-narasi populis yang dimunculkan tidak akan bisa dieksekusi.

Sejarah mencatat banyak pemimpin populis yang tidak lahir dari rahim partai politik; mereka membesarkan dirinya melebihi partai politik. Bagi mereka partai politik hanya instrumen untuk mendapatkan kekuasaan. Setelah "jadi", mereka abai dengan partai yang mengusungnya karena merasa sudah didukung mayoritas masyarakat. Tentu fenomena ini sangat membahayakan eksistensi partai politik itu sendiri sebagai tempat lahirnya kaderisasi kepemimpinan.

Dalam hal program, pemimpin populis seringkali melakukan program-program jangka pendek tidak melembagakan program populis tersebut dalam jangka panjang. Ini biasanya dilakukan karena program-program populis diciptakan dengan bersandar atas kehendak pemimpinnya dalam merespon keinginan masyarakat. Inilah yang menjadi kelemahan terbesar dari pemimpin populis.

Namun terlepas dari tu semua, gaya kepemimpinan populis masih menjadi primadona para politisi untuk mendapatkan elektoral di masyarakat. Dan, itu sah-sah saja di negara demokrasi, apalagi Indonesia memiliki masyarakat yang senang dengan pemimpin yang merakyat dan hadir di tengah-tengahnya; pemimpin yang tidak ada jarak dengan dirinya.

Miftahul Arifin Ketua Umum Swara Milenial Indonesia (SMI)


Lembaga Survei Political Statistics (Polstat) merilis survei yang salah satunya terkait arah dukungan basis Presiden Joko Widodo (Jokowi) terhadap capres tiga besar. Hasilnya, pemilih Jokowi pada 2019 akan memilih bacapres Gerindra Prabowo Subianto di Pilpres 2024.

Survei ini dilakukan periode 28 Juli-4 Agustus di 34 provinsi Indonesia. Populasi survei ini adalah seluruh WNI berusia di atas 17 tahun serta memiliki KTP. Jumlah sampel yang diambil 1.200 responden melalui teknis pengambilan sampel secara acak bertahap (multistage random sampling).

Margin of error +- 2,8% pada tingkat kepercayaan sebesar 95 persen. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara tatap muka dengan tenaga terlatih.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Mulanya, peneliti senior Polstat, Apna Permana, memaparkan hasil analisis cross-tabulation antara variabel pilihan responden pada Pilpres 2019 dengan variabel pilihan responden seandainya Pilpres 2024 dilaksanakan saat ini. Hasilnya, Prabowo Subianto unggul 46,2%.

"Hasil survei Polstat Indonesia menunjukkan bahwa bagian terbesar publik atau 46,2% responden yang menjadi pemilih Jokowi pada Pilpres 2019 mengaku akan memilih Prabowo Subianto pada Pilpres 2024 mendatang," kata Apna dalam jumpa pers secara virtual, Rabu (9/8/2023).

Berikut hasilnya:

Prabowo Subianto 46,2%

Ganjar Pranowo 29,4%

Anies Baswedan 6,8%

Undecided 17,6%

Kemudian, Polstat Indonesia memaparkan grafik arah dukungan basis massa Jokowi. Berikut hasilnya:

Februari 2023

Prabowo Subianto 38,9%

Ganjar Pranowo 38,9%

Anies Baswedan 11,4%

Tidak tahu/tidak jawab 10,1%

Mei 2023

Prabowo Subianto 43,5%

Ganjar Pranowo 34,2%

Anies Baswedan 10,6%

Tidak tahu/tidak jawab 11,7%

Agustus 2023

Prabowo Subianto 46,2%

Ganjar Pranowo 29,4%

Anies Baswedan 6,8

Tidak tahu/tidak jawab 17,6%

"Dari grafik ini dapat ditarik kesimpulan bahwa dinamika dukungan basis massa Jokowi terhadap capres tiga besar memperlihatkan tren yang berbeda-beda. Untuk Prabowo Subianto arah dukungan dari basis massa Jokowi cenderung meningkat," kata Apna.


Ketua Umum Golkar, Airlangga Hartarto, bicara soal dukungan partainya terhadap salah satu bakal capres. Dia menyebut dukungan Golkar bisa saja disampaikan para September 2023.

"Ya bisa sampai bulan September juga," kata Airlangga di kawasan Sawah Besar, Jakarta Pusat, Rabu (9/8/2023).

"Tidak last minute," sambungnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Airlangga tak memberi bocoran siapa bakal capres yang akan didukung Golkar. Dia hanya menyebut komunikasi dengan Prabowo Subianto sudah dilakukan secara intens.

"Kalau Pak Prabowo kita sudah intens sekali. Timnya juga sudah ada, sudah bekerja," tutur Airlangga.

Airlangga sebelumnya sempat bicara soal arah dukungan Golkar di Pilpres 2024. Dia menegaskan partainya tidak akan mendukung bacapres Anies Baswedan.

"Itu sangat benar (tidak akan dukung Anies)," kata Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (2/8).

Sementara itu, Ketua Golkar DPD 1 Kalimantan Barat Maman Abdurrahman sempat menyebut Airlangga dan jajaran Golkar telah menggelar pertemuan di Bali. Dia mengatakan ada dorongan dari mayoritas pengurus Golkar daerah tingkat 1 untuk merapat mengusung Ketum Gerindra Prabowo Subianto di Pilpres 2024.

"Pertemuan dengan 38 Ketua DPD 1 seluruh Indonesia di Bali kemarin dengan Ketua Umum, selain membicarakan terkait penolakan Munaslub juga di dalam diskusi santai dan informal sebagian besar suasana kebatinan beberapa DPD 1 mendorong agar Golkar bisa berkoalisi dengan Gerindra," kata Maman Abdurrahman, Minggu (30/7). Namun, Maman tidak merinci berapa DPD 1 Golkar yang mengusulkan hal tersebut.


Putri Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Zannuba Ariffah Chafsoh atau Yenny Wahid, siap menjadi cawapres dan mengaku punya kedekatan dengan para bacapres, salah satunya Anies Baswedan. Juru Bicara Anies, Sudirman Said, menyebut nama Yenny tak pernah diajukan dalam Tim Delapan di Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP).

Sudirman mulanya mengatakan Anies dan Yenny bersahabat. Menurutnya, kedua tokoh itu kerap tampil bersama dalam berbagai forum.

"Mbak Yenny dan Pak Anies tentu bersahabat, keduanya tokoh muda yang sering tampil bersama dalam berbagai forum," kata Sudirman kepada wartawan, Tabu (9/8/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Namun, soal bursa cawapres, Sudirman mengatakan nama Yenny tak diajukan oleh parpol-parpol KPP. Meskipun sejak awal pihaknya memang menjaring nama-nama tokoh ke dalam bursa cawapres Anies.

"Tapi sepanjang pengetahuan saya, dalam pembahasan Tim 8, nama (Yenny Wahid) itu tidak diajukan oleh parpol anggota Koalisi Perubahan untuk Persatuan," katanya.

"Di awal-awal memang kami menjaring banyak sekali nama dari partai maupun tokoh-tokoh," imbuhnya.

Yenny Wahid Siap Jadi Bacawapres

Diberitakan sebelumnya, Yenny Wahid siap maju menjadi bakal cawapres bila ditunjuk salah satu bakal capres yang santer maju di Pilpres 2024.

"Sebagai orang yang berkecimpung di dunia politik sudah cukup lama, pasti harus siap untuk menduduki jabatan publik. Karena itu kan memang salah satu tujuan kita adalah untuk menduduki jabatan publik yang strategis agar bisa membuat kebijakan publik, yang membuat perubahan positif di masyarakat," kata Yenny usai acara bersama Ketua MPR Bambang Soesatyo menerima Delegasi Presiden Global Council for Tolerance & Peace (GCTP) dan penandatanganan MoU di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Selasa (8/8).

"Jadi kalau orang yang sudah ada di dunia politik tentunya ketika ada momentum, ketika ada kesempatan yang tercipta, ya harus bersedia kalau memang cita-citanya adalah bekerja dalam bidang kebijakan publik. Saya juga masuk dalam kategori itu, tentunya harus siap, harus bersedia, harus menyiapkan diri. Tentunya harus menyiapkan diri," imbuh Yenny menjawab pertanyaan apakah siap jika ditunjuk jadi cawapres.

Lihat juga Video: Hasto Balas Anies soal Pangan Mahal: Belum Paham yang Dilakukan Jokowi

[Gambas:Video 20detik]


Pimpinan MPR RI bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi) siang ini. Pertemuan ini dilakukan untuk membahas sidang tahunan MPR RI yang akan digelar 16 Agustus 2023.

Para pimpinan MPR tiba di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, mulai pukul 13.37 WIB, Rabu (9/8/2023).

Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) tiba lebih dahulu. Kemudian disusul Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah dan Wakil Ketua MPR Ahmad Muzani.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Persiapan rapat konsultasi sidang tahunan MPR, tanggal 16 Agustus," kata Bamsoet.

Bamsoet mengatakan pertemuan dengan Jokowi juga akan membahas soal tahun politik jelang Pemilu 2024. Selain itu, ada urusan perubahan konstitusi yang dimungkinkan.

"Ya rutin saja. Tapi beberapa hal yang perlu diantisipasi yang dikatakan tentang tahun politik, kemudian pentingnya perubahan konstitusi juga dimungkinkan pada periode ini. Kalau bisa ya kita tahun depan karena UUD kita harus terus-menerus menyesuaikan perubahan kemajuan zaman," tuturnya.

"Tahun pemilu yang harus ditekankan adem damai," imbuh Bamsoet.

Hal senada disampaikan Ahmad Muzani. Muzani mengatakan pertemuan dengan Jokowi ini untuk membahas sidang tahunan MPR.

"Ini mau ketemu Pak Jokowi. Ini mau ketemu Pak Jokowi," kata Muzani.

"Membahas tentang beberapa masalah yang akan disampaikan untuk persiapan sidang tahunan MPR. Tanggal, biasa kan menjelang upacara 17 Agustus selalu ada sidang tahunan DPR dengan lembaga-lembaga negara lainnya," imbuh dia.


Menteri Pertahanan yang juga Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto diagendakan melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Kota Solo untuk menghadiri peringatan Hari Veteran di Universitas Sebelas Maret (UNS). Wali Kota Solo yang juga putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, mengaku akan mendampingi.

"Iya besok (Prabowo) ke UNS di Hari Veteran," kata Gibran Rakabuming Raka seperti dilansir detikJateng, Rabu (9/8/2023).

"Nanti sore sudah ada di Solo, sekira jam 4 sore. (Terus ke mana?) Ya Rahasia. (Ada agenda dengan Prabowo?) Ya nggak tahu juga. Mancing-mancing, besok lihat aja ya," lanjut Gibran.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Gibran juga menyatakan sampai saat ini belum ada agenda sarapan atau wedangan bersama Prabowo. Namun demikian, dia menyebut akan mendampingi Prabowo di Solo.

"(Acara ngopi sama wedangan?) Nggak ada. Kalau diajak pergi ya saya berangkat. Nggak mungkin kalau ada menteri di Solo tidak didampingi. Lha kenapa kalau wedangan? Mengenalkan kuliner Solo, tapi diposting Gibran Cawapres, ora (tidak)" ucapnya.

Saat ditanya soal Prabowo sering berkunjung ke Solo, Gibran mengatakan karena acara yang dihadirinya bertepatan digelar di Kota Solo. "Ya karena acaranya di Solo. Opo tak pindah acarane? (Apa saya pindah acaranya?)," ujarnya berseloroh.

Dia menambahkan, setiap tamu yang kunjungan kerja di Solo selalu ia dampingi. "Kan kemarin udah sama Pak Ganjar, semua saya dampingi. Tenang wae (saja). Ono tamu kok ora (ada tamu kok tidak) didampingi. Siapa pun tamunya pasti akan saya dampingi," pungkasnya.

Baca berita lengkapnya di sini.

Lihat juga Video: Disebut Sudah Dukung 1 Capres, Begini Respons Jokowi

[Gambas:Video 20detik]


Lembaga Survei Political Statistics (Polstat) Indonesia merilis elektabilitas terbaru bakal calon presiden (bacapres) 2024 mendatang. Hasilnya, bacapres Gerindra Prabowo Subianto berada di posisi teratas, disusul bacapres PDIP Ganjar Pranowo, dan bacapres NasDem Anies Baswedan.

Survei ini dilakukan periode 28 Juli hingga 4 Agustus 2023 di 34 Provinsi Indonesia. Populasi survei ini adalah seluruh WNI berusia di atas 17 tahun serta memiliki KTP. Jumlah sampel yang diambil 1.200 responden melalui teknis pengambilan sampel secara acak bertahap (multistage random sampling).

Margin of error +- 2,8% pada tingkat kepercayaan sebesar 95 persen. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara tatap muka dengan tenaga terlatih.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Responden awalnya diberi pertanyaan 'Seandainya Pilpres 2024 hanya diikuti tiga calon presiden (capres) di bawah ini siapakah yang akan Anda pilih?'.

Polstat melakukan simulasi tiga nama tokoh. Hasilnya:

Prabowo Subianto 41,4%

Ganjar Pranowo 27,0%

Anies Baswedan 26,9%

TT/TJ 4,7%

"Berdasarkan survei polstat Indonesia jika dibuat simulasi Pilpres hanya diikuti oleh tiga capres saja, hasilnya, Prabowo Subianto tetap memperoleh elektabilitas tertinggi yakni 41,4%," kata peneliti senior Polstat, Apna Permana dalam jumpa pers secara virtual, Rabu (9/8/2023).

Head to Head

Kemudian, Polstat Indonesia juga melakukan survei simulasi dua nama capres yakni Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Hasilnya, Prabowo unggul dengan persentase 53,5%.

Berikut hasil survei:

Prabowo Subianto 53,5%

Ganjar Pranowo 34,7%

Responden kembali diberi pertanyaan bila Pilpres 2024 hanya diikuti Prabowo Subianto dan Anies Baswedan. Hasilnya, Prabowo tetap unggul yakni 56,6%. Berikut hasilnya:

Anies Baswedan 33,6%

Prabowo Subianto 56,6%


Politik dinasti atau sering disebut juga politik kekerabatan, secara genealogis dan historis lahir dan tumbuh kembang dalam sistem monarki, di mana kekuasaan diwariskan secara turun-temurun dari ayah ke anak. Hal ini dilakukan dalam rangka agar kekuasaan tetap berada di lingkaran keluarga.

Tren politik kekerabatan itu sebagai gejala neopatrimonialistik dalam masyarakat politik modern. Benihnya sudah lama berakar secara tradisional, yakni berupa sistem patrimonial, yang mengutamakan regenerasi politik berdasarkan ikatan genealogis, ketimbang merit system, dalam menimbang prestasi.

Para politisi memanfaatkan kultur neopatrimonial ini sebagai strategi politik untuk meraih dan mempertahankan kekuasaan melalui jalur politik prosedural (baca: demokrasi). Anak, keluarga, atau kerabat para elite masuk institusi yang disiapkan, yaitu partai politik.

Tak Terkendali

Saat ini praktik politik dinasti tidak sekadar fenomena politik semata, tetapi sudah menjadi endemi politik yang menyebar ke berbagai daerah yang tak terkendali. Menjamurnya praktik politik dinasti ini tentu saja akan mengancam tumbuh-kembangnya demokrasi yang sehat di Indonesia. Dengan politik dinasti, tata kelola kenegaraan dan kepemerintahan dapat dilakukan di "kamar tidur" rumah.

Endemi politik dinasti ini tidak hanya ada di lembaga legislatif, tapi juga eksekutif. Hasil riset Lembaga Studi Negara Institute (LNSI) menyebut sekitar 17,22% anggota DPR 2019 - 2024 merupakan bagian dari politik dinasti, karena memiliki hubungan dengan pejabat publik, baik hubungan darah, pernikahan, maupun kombinasi keduanya.

Praktik politik dinasti ini hampir menyebar di seluruh parpol yang masuk Senayan. LSNI menyebutkan detailnya; urutan pertama Partai Nasdem dengan 20 aleg (dari 59 kursi) atau 33,90%, disusul PPP dengan 31,58% (6 dari 19), Golkar 21,8% (18 dari 85), Demokrat 18,52% (10 dari 54), PAN 18,8% (8 dari 44), Gerindra 16,7% (13 dari 78), dan PDI-P 13,38% (17 dari 128), PKS 8% (4 dari 50), dan PKB 5,17% (3 dari 58 kursi).

Secara geografis, hampir 80% wilayah di seluruh Indonesia produk politik dinasti, dan Jawa Timur adalah daerah terbanyak yang menjalankan politik dinasti, yakni 14 daerah. Disusul Jawa Tengah dan Sulsel (6 daerah), Jawa Barat, Sumsel, dan Banten (5 daerah), dan Kalimantan Timur, Sumut, dan Lampung (4 daerah).

Praktik politik dinasti juga memawah di ajang kontestasi politik Pilkada 2020. Pada Pilkada 2020, Jatim melahirkan politik dinasti di antaranya Ipuk Azwar Anas, Bupati Banyuwangi (istri Azwar Anas/bupati Banyuwangi); Ikfina MKP, Bupati Kab. Mojokerto (istri dari Musthofa Kamal Pasha/bupati Kab. Mojokerto); Makmun Ibnu Fuad, Bupati Bangkalan (anak Fuad Amin/Bupati Bangkalan); Puput Tantriana, Bupati Probolinggo (istri Hasan Aminuddin/bupati Kab. Probolinggo); Ita Puspotasari, Wali Kota Mojokerto (adik MKP/Bupati Kab. Mojokerto); Hanindito Himawan, Bupati Kediri (anak Pramono Anung); Ony Anwar, Wabup Kab. Ngawi (anak Harsono/mantan bupati); Aditya Halindra, Bupati Tuban (anak Heny/mantan bupati).

Tak mau ketinggalan, praktik politik dinasti juga dilakukan oleh Presiden Jokowi sendiri. Dalam waktu kurang enam tahun, mampu membangun imperium baru. Anak pertama, Gibran Raka Buming Raka jadi Wali Kota Solo; sang menantu, Bobby Nasution jadi Wali Kota Medan; dan, saat ini sedang mempersiapkan Kaesang Pangarep untuk maju Pilkada Kota Depok.

Pada 2024 mendatang, diprediksi politik dinasti akan semakin marak, baik itu di pemilu legislatif maupun di pilkada. Semua itu dilakukan dalam rangka meraih dan mempertahankan kekuasaannya agar jangan sampai pindah ke tangan orang lain.

Obat Penyubur

Beberapa obat penyubur lahirnya praktik politik dinasti; pertama, tidak ada regulasi yang mengatur/membatasi orang untuk maju dalam kontestasi politik. Lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi No. 33/PUU-XIII/2015 tentang Pengujian Pasal 7 huruf r UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah membatalkan ketentuan yang melarang calon kepala daerah memiliki konflik kepentingan dengan kepala daerah incumbent.

Alasannya, pasal seperti ini melanggar hak asasi manusia dan bersifat diskriminatif. Putusan MK ini menjadi angin segar bagi tumbuh suburnya pelembagaan politik dinasti. Dengan demikian, siapapun sanak famili yang masih ada hubungan dengan kepala daerah incumbent, boleh saja menjadi kepala daerah sepanjang dipilih oleh publik.

Kedua, sistem kelembagaan internal parpol yang masih sangat lemah, yang ditandai dengan macetnya kaderisasi di internal. Parpol lebih mengandalkan ikatan genealogis dari pada merit sistem (prestasi, kecerdasan, dan usaha). Ketiga, di tengah macetnya kaderisasi, maka muncullah tindakan politik pragmatis dan instan, yakni mencari calon yang punya ikatan kekerabatan dengan pejabat yang memiliki peluang menang.

Keempat, kuatnya oligarki politik di internal parpol. Pemilihan kepala daerah melalui pencalonan kandidat oleh partai politik lebih cenderung didasarkan atas keinginan elite partai, bukan berdasar rasionalitas dengan mempertimbangkan kapasitas, rekam jejak, dan integritas calon. Kelima, masih lemahnya literasi dan pendidikan politik pemilih tentang dampak buruk dari praktik politik dinasti.

Dampak Buruk

Agar pemilih tidak tertipu, tidak emosional, dan tetap bersikap rasional dan objektif, perlu ditunjukkan data dan fakta tentang dampak buruk dari praktik politik dinasti. Pertama, politik dinasti tentu saja akan menghambat dan bahkan merusak sistem kaderisasi di internal parpol --menjadikan partai sebagai mesin politik semata.

Rekrutmen partai lebih didasarkan pada popularitas dan kekayaan calon untuk meraih kemenangan. Muncullah calon instan dari kalangan selebriti, pengusaha, "darah biru" atau politik dinasti, tanpa melalui proses kaderisasi.

Kedua, politik dinasti akan melahirkan oligarki politik, karena dalam sistem yang "eksklusif" tersebut hanya orang-orang "eksklusif" saja yang memiliki akses dan meraih tongkat estafet kekuasaan, mirip sistem politik kerajaan, serta hanya mereka yang akan mengendalikan jalannya roda pemerintahan.

Ketiga, secara faktual, politik dinasti lebih dekat dengan praktik penyalahgunaan kekuasaan dan sarat dengan praktik korupsi. Data KPK menunjukkan, daerah-daerah yang ada politik dinastinya, sebagian besar berujung pada praktik korupsi. Pelajaran yang paling nyata fenomenal adalah poitik dinasti yang terjadi di Provinsi Banten, di mana ayah, anak, menantu, keponakan, dan kerabat mantan Gubernur Ratu Atut Chosiyah memegang berbagai lini kekuasaan, baik eksekutif dan legislatif.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Pendidikan Pemilih

Kita mungkin tidak dapat melarang munculnya praktik politik dinasti dalam demokrasi elektoral (pemilu atau pilkada), tetapi praktik politik dinasti setidaknya dapat dicegah dan dihambat, melalui; pertama, dari sisi negara: dibutuhkan pemikiran yang komprehensif dan regulasi yang kuat untuk setidaknya membatasi agar dan dinasti tidak merajalela dan merusak tatanan demokrasi.

Kedua, dari sisi parpol: kita dorong parpol agar menerapkan sistem atau model kandidasi bertahap dan bertingkat; tumbuh kembangkan sistem meritokrasi di internal partai yang sehat; sistem seleksi yang terbuka dan transparan; kapasitas, integritas, dan rekam jejak harus menjadi pertimbangan utama calon daripada kedekatan politik kekerabatan.

Ketiga, dari sisi pemilih: perlu digencarkan pendidikan pemilih yang lebih rasional dan mencerahkan. Gerakan pendidikan pemilih ini harus dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif. Edukasi politik publik yang kuat untuk membangun budaya literasi politik yang kritis di tengah masyarakat. Pilihlah pemimpin daerah karena visi, misi, dan program kerja yang berkualitas, bukan karena faktor dinasti politik.

Saat ini masih ada waktu yang cukup panjang bagi masyarakat pemilih untuk menentukan pilihan politiknya. Pilihan politik masyarakat yang diwujudkan dalam suatu bilik suara kurang lebih lima menit, akan berdampak serius terhadap nasib pemilih sendiri, masyarakat lainnya, dan nasib bangsa/daerah lima tahun ke depan. Karena itu, gunakan hak pilih Anda secara rasional dan bertanggung jawab.

Pilihlah pemimpin (daerah) karena visi, misi, dan program kerja yang berkualitas, bukan karena faktor dinasti politik. Suara rakyat akan menentukan arah perubahan dan perbaikan bangsa/daerah dalam lima tahun ke depan. Pemilih yang cerdas diharapkan akan menghadirkan pemilu/pilkada dan pemimpin (daerah) yang berkualitas..

Umar Sholahudin dosen Sosiologi Politik dan Wadek 1 FISIP Universitas Wijaya Kusuma Surabaya


Bakal calon presiden Anies Baswedan dipertanyakan netizen terkait anime One Piece. Merespons netizen, Anies menjawab tidak masalah.

Sebagai informasi, Anies Baswedan memang sempat memposting dirinya menyaksikan anime One Piece di akun media sosialnya, Instagram dan Twitter, pada Senin (7/8). Anies menonton One Piece dengan istrinya, Fery Farhati dan sang putri Mutiara Baswedan beserta suami.

Postingan Anies Baswedan menyaksikan One Piece itu lalu dikomentari oleh salah satu netizen. Terlihat netizen itu mempertanyakan mengapa Anies Baswedan menyaksikan anime One Piece dari episode 1.071.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Kemudian, Anies Baswedan pun menyukai komentar netizen tersebut. Netizen itu lalu menjelaskan komentarnya yang di-like oleh Anies Baswedan. Dia juga meminta maaf dan menyemangati Anies agar menyaksikan One Piece dari episode 1.

"MAAF PAK GA BERMAKSUD JADI POLISI ONEPIECE 😭😭😭😭🤲🏻🤲🏻🤲🏻 semangat pak tidak ada kata terlambat untuk menonton one piece dari eps awal 🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻 nanti ketemu banh jeki tangannya buntung," cuit netizen tersebut dilihat detikcom, Rabu (9/8/2023).

Anies lalu meretweet cuitan netizen tersebut. Dia juga menyertakan caption yang menarik perhatian netizen lainnya.

"Tidak masalah, tidak masalah....," cuit Anies Baswedan.

Cuitan Anies tersebut pun ramai dikomentari netizen. Banyak yang mengaitkan jawaban Anies ini seperti pernyataan Bupati Banyumas Achmad Husein merespons 3 mahasiswa yang memilih Anies Baswedan ketika ditanya soal pilihan capres.

Simak juga Video: Anies Bertemu Anak Muda di Bandung, Singgung Pasal Karet UU ITE

[Gambas:Video 20detik]


Keluarnya Ade Armando dari Cokro TV memantik adanya dugaan intervensi PDIP. Ade, yang juga kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI), mundur sebagai pembawa acara karena melihat nuansa arogansi dari pimpinan perusahaan dan redaksi.

"Saya mundur karena perbedaan paham dengan pimpinan perusahaan dan pimpinan redaksi Cokro TV. Saya menganggap sebaiknya setiap host TV bisa mengungkapkan kritiknya terhadap semua partai dan kandidat presiden yang akan bertarung dalam Pemilu 2024, tanpa terkecuali," ujar Ade Armando kepada detikcom, Senin (7/8/2023).

"Pimpinan Cokro TV menolak host di Cokro TV mengkritik PDIP terkait kampanye Ganjar Pranowo karena dikhawatirkan akan berdampak pada elektabilitas Ganjar Pranowo," lanjut Ade

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Jauh sebelum pernyataan keluar Ade Armando dari Cokro TV, bakal capres Prabowo Subianto lebih dulu bertandang ke markas PSI. Pertemuan itu disebut-sebut sebagai pemicu keretakan hubungan Guntur Romli, yang juga bagian dari Cokro TV, dengan partainya.

"Ada hal yang mengganggu hati nurani saya dan idealisme saya dengan kehadiran Prabowo Subianto di DPP PSI, Rabu 2 Agustus 2023," kata Guntur Romli.

Keharmonisan Ade Armando dan Guntur Romli yang selama ini dikenal sebagai pegiat medsos pendukung Jokowi dalam partai PSI sepertinya bakal berakhir. Terlebih Guntur Romli membaca ada gelagat PSI pindah haluan ke Prabowo Subianto.

"Karena segala rekam jejak Pak Prabowo dan kinerjanya itu, dengan segala hormat, tanpa maksud merendahkan Pak Prabowo, menurut pertimbangan rasional dan ideologis, saya hakulyakin dan percaya Ganjar Pranowo yang layak menjadi penerus Joko Widodo tahun 2024," kata Guntur Romli, yang juga Ketua Umum Ganjarian.

Meski PSI menampik pertemuan dengan bacapres Prabowo Subianto dan Gerindra membahas pilpres. Tidak sedikit yang menduga PSI akan mengalihkan dukungan kepada Prabowo. Padahal sebelumnya sangat tegas memberikan dukungan Ganjar Pranowo.

"PSI masih punya sejumlah mekanisme internal, antara lain Kopdarnas. Kok bisa konklusinya begini (PSI beralih dukung Prabowo)?" kata Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie Grace Natalie saat dihubungi, Sabtu (5/8/2023).

Sorotan itu akhirnya mengarah pada preferensi Jokowi, terlebih PSI selalu membawa jargon 'Tegak lurus dengan Jokowi'. Lalu apakah langkah Ade Armando, dan juga manuver PSI mesra dengan Prabowo sebagai ekspresi pilihan politik Jokowi?

Adu Perspektif malam ini mengangkat tema 'Buntut Panjang Kedatangan Prabowo' bersama Ade Armando politikus PSI, Guntur Romli Ketum relawan Ganjarist, dan Effendi Gazali pengamat komunikasi politik. Acara disiarkan secara langsung Rabu, 9 Agustus 2023, pukul 20.00 WIB di detikcom, 20detik.com, dan seluruh media sosial detikcom.


Ketua DPP PDIP Puan Maharani merespons Waketum PPP Arsul Sani yang membicarakan mencuat diskusi di internal partainya agar dilibatkan dalam penentuan cawapresnya Ganjar Pranowo. Puan memastikan PDIP akan membahas penentuan cawapres Ganjar secara bersama-sama dengan partai lainnya.

"PDIP terbuka kemudian menerima usulan-usulan, akan dibahas bersama dan itu sudah menjadi satu hal yang disepakati antara Ketum PDIP dengan ketum dari PPP," kata Puan di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Rabu (9/8/2023).

Ketua DPR ini mengatakan pembahasan soal sosok cawapres juga akan melibatkan Ganjar Pranowo.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Pastinya akan kita bicarakan dan pastinya akan melibatkan capresnya juga," katanya.

Puan menyebut Ganjar perlu mengetahui figur cawapres yang sesuai keinginannya. Dia mengatakan setiap partai memiliki mekanisme tersendiri untuk menentukan figur bacawapresnya.

"Apakah kemudian capresnya itu berkeinginan, punya keinginan seperti apa, bagaimana, dan lain-lain, kan setiap partai punya mekanisme untuk bisa menentukan siapa bacawapresnya," ujar dia.

Pernyataan Arsul PPP

Arsul sebelumnya mengungkapkan ada pembicaraan berkembang di internal soal ketidakpastian Sandiaga Uno menjadi bacawapresnya Ganjar Pranowo. Arsul mengatakan isu itu berkembang karena internal mendengar informasi Sandiaga tak dipilih menjadi cawapres Ganjar.

"Itu justru sedang berkembang sekarang ini di internal itu diskursus, kalau ternyata Pak Sandi Uno itu tidak dipilih sebagai cawapres, lalu bagaimana sikap PPP itu, gitu, lho. Itu memang berkembang sekarang. Saya harus akui itu berkembang. Kenapa kok itu berkembang, karena kan juga tahu bahwa di PPP itu jujur saja, yang mendukung Mas Ganjar banyak, yang mendukung Mas Anies juga lumayan banyak, yang mendukung Pak Prabowo juga lumayan banyak," kata Arsul kepada wartawan di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Selasa (8/8).

Arsul lalu menyebut internalnya memang telah mendengar soal isu bahwa Sandiaga tak dipilih menjadi cawapres Ganjar. Dengan demikian, muncullah isu yang berkembang itu.

"Muncul seperti itu kan pasti, kan teman-teman di PPP juga mendengar ada kemungkinan Pak Sandi juga tidak dipilih. Kan begitu, pasti lah," ujar dia.

Arsul menekankan komunikasi PPP dengan PDIP berjalan baik sejauh ini. "Hubungan kita dengan PDIP baik sekali dan selama ini komunikasinya juga baik, dan kami barangkali ya juga terhormat. Buktinya waktu Pak Ganjar sama relawan itu kan kita juga diundang itu. PPP beda lah dengan PSI," katanya seraya bergurau.

Dia pun blak-blakan berkembangnya isu itu agar PDIP mengajak PPP bicara soal penentuan cawapres Ganjar.

"Meskipun kita menghormati bahwa yang akan menentukan siapa pasangannya Pak Ganjar itu PDIP atau Bu Mega tapi barangkali dengan pesan seperti itu, teman-teman PPP itu sedang mengatakan, 'ya kami juga harus diajak bicaralah', gitu lho kira-kira," tambahnya.


Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Sandiaga Salahuddin Uno menjawab pernyataan Waketum PPP Arsul Sani soal ketidakpastian dipilih jadi cawapres Ganjar Pranowo. Sandiaga menyerahkan diskursus itu ke pimpinan partai.

"Terus terang itu yang banyak ditanya ke saya dari kader, terutama ini saya bertemu dengan kader dari Bitung, dari Kota Manado, dari Minut (Minahasa Utara), 'Bagaimana rencana ke depan karena ini sudah mendekati 2 bulan sebelum pendaftaran?," kata Sandiaga dalam keterangan tertulis, saat menghadiri acara Kelana Nusantara di Mapanget, Talawaan, Sulawesi Utara pada Rabu (9/8/2023).

Sandiaga mengatakan keputusan mutlak soal capres-cawapres berada di tangan pimpinan partai politik. Dia meyakini keputusan yang diambil pimpinan partai maupun koalisi merupakan yang terbaik demi bangsa dan negara.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Saya tentunya menyerahkan diskursus itu kepada tingkat pimpinan partai politik. Namun saya meyakini, saya hakulyakin bahwa yang harus saya perjuangkan itu adalah bagaimana PPP ini bisa memberikan keberkahan, yaitu dengan konsep harga murah, kerja mudah dan hidup barokah, itu yang saya fokuskan," kata Sandiaga.

Sandiaga mengatakan dengan slogan PPP 'Harga murah, Kerja mudah dan Hidup berkah', Pemilu 2024 bisa menggerakkan roda perekonomian, menciptakan lapangan kerja dan membuka peluang usaha.

"Konsep saya adalah kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas dan kerja ikhlas, kebetulan kita ada di destinasi super prioritas, jadi ini adalah bagian daripada perjuangan kita," ungkap Sandiaga Uno.

"Dan saya yakin apapun keputusan nanti di penghujungnya itu adalah terbaik untuk NKRI," jelasnya.

Sebelumnya, Arsul Sani mengungkapkan ada pembicaraan berkembang di internal soal ketidakpastian Sandiaga Uno jadi bacawapresnya Ganjar Pranowo. Arsul mengatakan isu itu berkembang karena internal mendengar informasi Sandiaga tak dipilih menjadi cawapres Ganjar.

"Itu justru sedang berkembang sekarang ini di internal itu diskursus, kalau ternyata Pak Sandi Uno itu tidak dipilih sebagai cawapres, lalu bagaimana sikap PPP itu, gitu, lho. Itu memang berkembang sekarang. Saya harus akui itu berkembang. Kenapa kok itu berkembang, karena kan juga tahu bahwa di PPP itu jujur saja, yang mendukung Mas Ganjar banyak, yang mendukung Mas Anies juga lumayan banyak, yang mendukung Pak Prabowo juga lumayan banyak," kata Arsul kepada wartawan di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Selasa (8/8).

Arsul kemudian menyinggung arah dukungan di internal PPP tidak tunggal. Dia mengaku masih terus menunggu perkembangan soal arah dukungan partainya apabila Sandiaga tak dipilih menjadi cawapres.

"Maka berkembang juga, antara lain yang sedang berkemuka adalah itu. Kalau Pak Sandi tidak jadi cawapres itu, harus bagaimana PPP. Kalau pertanyaannya seperti itu, apakah tetap ada koalisi ini atau kemudian itu, kan masih berkembang gitu lho," imbuhnya.

PPP Sayangkan Isu Sandiaga Tak Cawapres

Jubir PPP Usman Tokan menyayangkan munculnya isu di internal partai yang membahas sikap PPP jika Sandiaga tak menjadi cawapres. PPP mengatakan para pengurus partai harus tegak lurus terhadap Plt Ketum Mardiono.

Usman mengatakan PPP terus melaksanakan hasil Rapimnas yang mendukung Ganjar dan mengusulkan Sandiaga sebagai cawapresnya. PPP, kata Usman, juga telah memandatkan urusan itu kepada Plt Ketum PPP Mardiono untuk berkomunikasi dengan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri.

"Sampai saat ini PPP tetap konsisten dan berkomitmen untuk melaksanakan amanat konstitusi partai yaitu Rapimnas yang memutuskan Mas Ganjar Pranowo sebagai calon Presiden RI dan Rapimnas berikutnya menetapkan Pak Sandiaga Salahudin Uno selaku kader partai sebagai Cawapres mendampingi Mas Ganjar dan memberikan kepercayaan penuh kepada Plt Ketua Umum untuk memperjuangkan serta melakukan komunikasi dengan PDI Perjuangan khususnya kepada Ibu Megawati," kata Usman.

Simak Video: Projo Doakan Sandiaga Uno Ikut Kontestasi Pilpres 2024

[Gambas:Video 20detik]


Putri Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Zannuba Ariffah Chafsoh atau Yenny Wahid, siap menjadi cawapres dan mengaku punya kedekatan dengan para bacapres, salah satunya bacapres PDIP Ganjar Pranowo. Ketua DPP PDIP Puan Maharani mengatakan pihaknya terbuka atas daftar bacawapres yang selama ini dipegang PDIP.

"Ya tanya Mbak Yenny, kami terbuka untuk masuknya nama-nama dalam list yang nanti akan menjadi calon bacawapres," ujar Puan di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Rabu (9/8/2023).

Puan mengatakan komunikasi Ganjar dan Yenny tak ada masalah. Puan juga mengaku sempat bertemu Yenny belum lama ini. Diketahui Yenny sempat menghadiri acara tahlilan wafatnya mertua Puan.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Saya rasa nggak ada masalah ya, saya kemarin ketemu sama Mbak Yenny, semuanya oke-oke saja," imbuhnya.

Diberitakan sebelumnya, Yenny siap maju menjadi bakal cawapres bila ditunjuk salah satu bakal capres yang santer maju di Pilpres 2024.

"Sebagai orang yang berkecimpung di dunia politik sudah cukup lama, pasti harus siap untuk menduduki jabatan publik. Karena itu kan memang salah satu tujuan kita adalah untuk menduduki jabatan publik yang strategis agar bisa membuat kebijakan publik, yang membuat perubahan positif di masyarakat," kata Yenny usai acara bersama Ketua MPR Bambang Soesatyo menerima Delegasi Presiden Global Council for Tolerance & Peace (GCTP) dan penandatanganan MoU di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Selasa (8/8).

"Jadi kalau orang yang sudah ada di dunia politik tentunya ketika ada momentum, ketika ada kesempatan yang tercipta, ya harus bersedia kalau memang cita-citanya adalah bekerja dalam bidang kebijakan publik. Saya juga masuk dalam kategori itu, tentunya harus siap, harus bersedia, harus menyiapkan diri. Tentunya harus menyiapkan diri," imbuh Yenny menjawab pertanyaan apakah siap jika ditunjuk jadi cawapres.

Yenny mengaku dekat dengan ketiga bakal capres potensial, yakni eks Gubernur DKI Anies Baswedan, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Yenny menyebut dirinya memiliki kedekatan khusus dengan Anies.

"Jadi dengan semua calon, saya membuka ruang komunikasi, saya merasa dekat dengan semua calon," ujar Yenny kepada wartawan di Aula Griya Gus Dur, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (8/8).

Yenny lantas mengungkapkan detail kedekatan yang dimaksudnya. Dengan Prabowo, Yenny Wahid menyebut kedekatan itu terjalin karena suaminya dulu di Partai Gerindra.

"Saya punya kedekatan khusus dengan Pak Prabowo, karena suami saya dulu di Gerindra," ucapnya.

Sementara dengan Ganjar, Yenny mengatakan gubernur Jawa Tengah itu merupakan temannya, pun masih bertaut relasi dari sang suami. Keduannya berasal dari almamater yang sama, yaitu Universitas Gadjah Mada.

"Pak Ganjar itu di UGM, suami saya juga di UGM, temen-temennya, temen-temen kita juga jadi dekat," ungkapnya.


Bupati Banyumas Achmad Husein memberi respons saat 3 mahasiswa baru Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto (Unsoed) menjawab Anies Baswedan ketika ditanya soal pilihan capres. Achmad Husein menjawab tidak masalah.

Video tanya jawab antara Bupati Banyumas Achmad Husein dan mahasiswa baru Unsoed itu viral di media sosial. Video berdurasi 2 menit 6 detik menunjukkan, Bupati Husein, yang merupakan Kader PDIP, memberikan tiga pilihan calon presiden kepada lima perwakilan mahasiswa yang maju ke depan.

"Kira-kira presidennya yang akan kamu jadikan pemimpin itu siapa? Jawab saja, jujur saja, tidak usah ragu-ragu. Saya ingin kejujuran yang hakiki, kejujuran yang hakekat, ayo. Dari tiga yang ada, siapa yang akan memimpin Indonesia," tanya Husein dalam potongan video dilansir detikJateng, Rabu (9/8/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Salah satu mahasiswa baru pun lalu memberikan jawabannya. Dia dengan sopan menyebut nama Anies Baswedan. "Izin menjawab Pak, Anies Baswedan Pak," kata salah satu peserta menjawab pertanyaan Husein.

Husein lalu mengaku tidak masalah dengan jawaban satu mahasiswa itu. Dia lalu menanyakan lagi kepada mahasiswa baru lainnya.

"Tidak masalah, tidak masalah, oke. Sekarang saya tanya yang kedua. Siapa yang akan memimpin Indonesia," tanya Husein lagi.

Peserta kedua dan ketiga juga kompak menjawab Anies Baswedan. Husein pun lagi-lagi menjawab tidak masalah. "Tidak masalah ini adalah pilihan dari kalian bertiga. Walaupun beda pilihan dengan saya. Kalian tetap akan menjadi ajudan milenial saya, terima kasih" imbuh Husein mengakhiri.

Baca berita lengkapnya di sini.


Ketua DPR Puan Maharani mengungkap isi pertemuannya dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana. Puan mengatakan salah satu yang dibahas ialah soal Pilpres 2024.

Puan mulanya ditanya responsnya terkait Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang kian intens bertemu Jokowi. Dia mengatakan dirinya juga belum lama ini bertemu Jokowi.

"Kemarin saya baru ketemu sama Pak Jokowi," kata Puan di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Rabu (9/8/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ketua DPP PDIP ini mengatakan pertemuannya berlangsung akrab dengan Jokowi. Dia menyebut pertemuan itu membicarakan pembangunan bangsa ke depan.

"Ya akrab, kita bisa bicara akrab membicarakan masalah-masalah bukan hanya AIPA (ASEAN Inter-Parliamentary Assembly) tapi juga masalah politik ke depan dalam membangun bangsa dan negara ke depan," katanya.

Puan mengatakan pertemuan itu juga membicarakan soal Pilpres 2024. Namun dia tak menjelaskan lebih spesifik.

"Ada juga," kata dia saat ditanya apakah urusan Pilpres 2024 juga dibahas.

Sebelumnya, Puan mengunggah foto saat ngobrol bersama Jokowi. Keduanya bertemu di Istana Merdeka, Jakarta.

Foto itu diunggah Puan dalam akun Instagram-nya, Senin (7/8). Puan mengatakan dirinya bertemu dengan Jokowi usai mengikuti pertemuan dengan pimpinan parlemen Vietnam, Laos, Thailand dan Malaysia.

"Bincang santai dengan Presiden Jokowi @jokowi di Istana Merdeka, setelah mendampingi pertemuan Presiden RI dengan Ketua Majelis Nasional Vietnam, Ketua Majelis Nasional Laos, Ketua Majelis Nasional Kerajaan Thailand, dan Ketua Dewan Rakyat Malaysia," ujarnya.


PPP menyayangkan munculnya isu soal diskusi di internal partai yang membahas sikap PPP jika Menparekraf Sandiaga Uno tak menjadi cawapres. PPP mengatakan para pengurus partai harus tegak lurus terhadap Plt Ketum Mardiono.

"Seluruh pimpinan wilayah menyatakan taat dan patuh serta tegak lurus dengan Plt Ketum dan tetap komitmen memperjuangkan keputusan Rapimnas dan meminta kepada Plt Ketua Umum untuk mengambil langkah-langkah strategis agar tidak ada lagi pengurus partai mulai dari tingkat pusat hingga DPC tidak memberikan pernyataan-pernyataan yang bertentangan dengan kebijakan partai," kata Jubir PPP Usman Tokan kepada wartawan, Rabu (9/8/2023).

Usman mengatakan kemunculan isu 'jika Sandiaga tak cawapres' disampaikan oleh kader sebagai individu, bukan mewakili partai. Menurutnya, setiap pengurus harus memahami mekanisme partai.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Beliau seharusnya memahami betul mekanisme yang ada di tubuh Partai Persatuan Pembangunan. Beliau adalah pakarnya hukum kok bisa bicara sudah melampaui kewenangannya melebihi AD/ART, seharusnya beliau tawadhu'. Atau karena memang beliau tidak mengikuti perkembangan yang ada di internal partai? Memang selama ini beliau tidak pernah hadir dalam rapat PH DPP, sebaiknya beliau segera tabayun," ujar Usman.

Usman mengatakan PPP terus melaksanakan hasil Rapimnas yang mendukung Ganjar Pranowo dan mengusulkan Sandiaga sebagai cawapres Ganjar. PPP, kata Usman, juga telah memandatkan urusan itu kepada Plt Ketum PPP Mardiono untuk berkomunikasi dengan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri.

"Sampai saat ini PPP tetap konsisten dan berkomitmen untuk melaksanakan amanat konstitusi partai yaitu Rapimnas yang memutuskan Mas Ganjar Pranowo sebagai calon Presiden RI dan Rapimnas berikutnya menetapkan Pak Sandiaga Salahudin Uno selaku kader partai sebagai Cawapres mendampingi Mas Ganjar dan memberikan kepercayaan penuh kepada Plt Ketua Umum untuk memperjuangkan serta melakukan komunikasi dengan PDI Perjuangan khususnya kepada Ibu Megawati," katanya.

Sebelumnya, Waketum PPP Arsul Sani mengungkap ada pembicaraan berkembang di internal soal ketidakpastian Sandiaga Uno menjadi bacawapresnya Ganjar Pranowo. Arsul mengatakan isu itu berkembang karena internal mendengar informasi Sandiaga tak dipilih menjadi cawapres Ganjar.

"Itu justru sedang berkembang sekarang ini di internal itu diskursus, kalau ternyata Pak Sandi Uno itu tidak dipilih sebagai cawapres, lalu bagaimana sikap PPP itu, gitu, lho. Itu memang berkembang sekarang. Saya harus akui itu berkembang. Kenapa kok itu berkembang, karena kan juga tahu bahwa di PPP itu jujur saja, yang mendukung Mas Ganjar banyak, yang mendukung Mas Anies juga lumayan banyak, yang mendukung Pak Prabowo juga lumayan banyak," kata Arsul kepada wartawan di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Selasa (8/8).

Arsul lalu menyebut internalnya memang telah mendengar soal isu bahwa Sandiaga tak dipilih menjadi cawapres Ganjar. Dengan demikian, muncullah isu yang berkembang itu.

"Muncul seperti itu kan pasti, kan teman-teman di PPP juga mendengar ada kemungkinan Pak Sandi juga tidak dipilih. Kan begitu, pasti lah," ujar dia.

Arsul menekankan komunikasi PPP dengan PDIP berjalan baik sejauh ini. Dia juga berkelakar dengan membandingkan sikap PPP dengan partai lain yang awalnya mendukung Ganjar.

"Hubungan kita dengan PDIP baik sekali dan selama ini komunikasinya juga baik, dan kami barangkali ya juga terhormat. Buktinya waktu Pak Ganjar sama relawan itu kan kita juga diundang itu. PPP beda lah dengan PSI," katanya seraya bergurau.


Potongan video Bupati Banyumas Achmad Husein menanyakan calon presiden (capres) ke mahasiswa baru Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto (Unsoed) viral di media sosial. Ketiga mahasiswa yang ditanya itu kompak menjawab Anies Baswedan.

Video viral itu berdurasi 2 menit 6 detik. Dalam video tersebut tampak Bupati Husein, yang merupakan Kader PDIP, memberikan tiga pilihan calon presiden kepada lima perwakilan mahasiswa yang maju ke depan.

"Kira-kira presidennya yang akan kamu jadikan pemimpin itu siapa? Jawab saja, jujur saja, tidak usah ragu-ragu. Saya ingin kejujuran yang hakiki, kejujuran yang hakekat, ayo. Dari tiga yang ada, siapa yang akan memimpin Indonesia," tanya Husein dalam potongan video dilansir detikJateng, Rabu (9/8/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Lalu salah satu peserta yang maju ke depan dengan sopan memberikan jawaban. "Izin menjawab Pak, Anies Baswedan Pak," kata salah satu peserta menjawab pertanyaan Husein.

"Tidak masalah, tidak masalah, oke. Sekarang saya tanya yang kedua. Siapa yang akan memimpin Indonesia," tanya Husein lagi.

Peserta kedua dan ketiga juga kompak menjawab pertanyaan Bupati Husein. Mereka juga menjawab capres Anies Baswedan. "Anies Baswedan," kata dua mahasiswa lainnya dengan kompak.

"Tidak masalah ini adalah pilihan dari kalian bertiga. Walaupun beda pilihan dengan saya. Kalian tetap akan menjadi ajudan milenial saya, terima kasih" kata Husein mengakhiri.

Baca berita lengkapnya di sini.


Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto didesak untuk segera menentukan calon presiden (capres) dan wakil presiden (cawapres) yang didukung oleh partainya. Wakil Ketua Pemenangan Pemilu DPD Papua Barat Daya Yan Piter Bosawer berharap segera ada keputusan politik dalam waktu dekat.

"Harapan yang pertama segera ada keputusan politik yang pasti dalam waktu sesingkat-singkatnya harus ada capres dan cawapresnya, harus ada kepastian karena rakyat menunggu itu. Rakyat yang punya kedaulatan ini menunggu dari partai Golkar. Mereka wait and see, siapa pemimpin atau calon presiden dari Golkar mendatang. Itu perlu ada kepastian," ujar Yan Piter dalam keterangan tertulis, Selasa (9/8/2023).

Ia mengungkapkan akan sangat aneh jika Partai Golkar tak kunjung menetapkan capres dan cawapres pilihan. Menurutnya, Partai Golkar adalah partai besar yang berlimpah SDM berkualitas dan telah menyumbang kader-kader terbaiknya bagi partai-partai lain. Partai-partai lain bahkan telah mencalonkan mantan kader Golkar sebagai capres dan cawapresnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Dengan perkembangan kekinian, kepemimpinan Bapak Airlangga Hartarto, kita mencermati bahwa Golkar adalah partai besar yang dalam sejarah memiliki banyak kader. Hari ini Golkar mampu memproduksi begitu banyak kader yang berkualitas dan sebagian besar banyak yang kemudian keluar dan mendirikan parpol baru seiring dengan perubahan politik," ungkap Yan Piter.

"Khusus perkembangan terakhir, seluruh masyarakat Indonesia ikut mempertanyakan. Apa sikap politik Golkar terhadap figur calon presiden yang akan datang. Nah kontekstual ini sedikit menjadi keprihatinan yang sangat serius dari seluruh kader. Yang masih aktif di struktur pengurus maupun sudah tidak jadi pengurus, sudah paripurna dari purna bakti dari struktur pengurus, salah satu yang sedang terjadi di Jakarta," tegasnya.


Menko Polhukam Mahfud Md menanggapi data terbaru Hubinter Polri yang menyebut buronan KPK Harun Masiku berada di Indonesia. Ia mengaku, pihaknya tak bisa mengintervensi KPK soal Harun Masiku. Namun, jika dibutuhkan, pihaknya bisa membantu KPK untuk memblokir aset Harun Masiku.

"Harun Masiku itu gini, lembaga pemerintah tuh ada yang bekerja di bidang pemerintahan, di hukum pemerintahan tapi bukan bawahan presiden, bukan bawahan eksekutif," kata Mahfud Md usai membuka Forum Diskusi Sentra Gakkumdu 'Wujudkan Pemilu Bersih' di Surabaya, Selasa (8/8/2023).

"Seperti KPK, Komnas HAM, KPU, yang menyangkut Harun Masiku yang bisa menjawab ya KPK, karena beliau buronan KPK," lanjutnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Mahfud Md menegaskan, mitra tugas Polhukam ialah Polri dan kejaksaan. Sementara untuk Kemenko Polhukam dengan KPK ialah mitra diskusi.

"Memang bukan tugasnya Menko Polhukam, tidak jalurnya KPK. Jalur Menkopolhukam atau saya itu ke kejaksaan dan kepolisian yang Polhukam," jelasnya.

Ia mengatakan, perburuan Harun Masiku sepenuhnya ada di tangan KPK. Mahfud Md menegaskan, Kemenko Polhukam tak bisa mengintervensi KPK untuk mengejar Harun Masiku. Penanganan kasus korupsi, sepenuhnya berada di tangan KPK.

"Polhukam hanya koordinasi saja rutin sehari-hari dengan KPK, kalau kewenangan kasus korupsi ya KPK yang menangani. Kita tidak boleh ikut intervensi," jelas Mahfud Md.

Meski demikian, Mahfud Md menyebut bahwa kementeriannya siap membantu KPK terkait dengan pemblokiran aset Harun Masiku. Itupun jika KPK meminta bantuan.

"Kecuali KPK minta bantuan, misal dalam rangka pemblokiran aset calon tersangka. Misal dulu Lukas Enembe kita yang blokir. Kita fasilitasi penangkapannya dan lainnya," ungkapnya.

Mahfud menegaskan, semua hal yang berkaitan Harun Masiku merupakan wewenang KPK. "Ya sejauh KPK merasa mampu, ya KPK sendiri," tandasnya.

Diberitakan sebelumnya, melansir detikNews, Kadiv Hubinter Polri Irjen Krishna Murti mengatakan keberadaan Harun Masiku tidak seperti rumor yang beredar selama ini. Harun Masiku disinyalir bersembunyi di Indonesia

"Setelah dia ke luar (negeri), dia balik lagi ke dalam. Jadi dia sebenarnya bersembunyi di dalam, tidak seperti rumor," kata Krishna usai pertemuan dengan pimpinan KPK di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Senin (7/8).

Krishna mengatakan temuan itu didapat dari data lintas negara yang diduga dilalui Harun Masiku. Krishna belum memerinci soal data perlintasan itu.

"Bukan keluar masuk. Pernah ke luar dan langsung kembali. Bukan keluar masuk," katanya.

Perburuan Harun Masiku Jadi Prioritas Ketua KPK Sementara Nawawi


Ketua Umum DPP PSI Giring Ganesha menyatakan siap meletakkan dan menyerahkan mandat ketua umum ke para Dewan Pembina PSI. Apakah maksudnya?

Pernyataan itu disampaikan Giring melalui video yang diunggah di Instagram resminya, Selasa (8/8/2023). Giring mengungkit riak-riak politik yang melibatkan PSI beberapa waktu lalu.

"Berapa hari ini kan banyak terjadi keriuhan-keriuhan di perpolitikan. It is okay lah. Ya menjelang-menjelang pemilu lah biasa kaya gini dan mudah-mudahan video ini juga mungkin akan bikin tambah riuh," kata Giring Ganesha dalam video yang juga menampilkan cuplikan kedatangan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto ke markas PSI beberapa waktu lalu.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Giring kemudian bercerita tentang dirinya yang baru saja menginjak usia ke-40. Dia mengatakan mendapat perhatian dari sahabat hingga keluarga tercinta.

"Dan di hari itu, alhamdulillah banyak senang, didoakan oleh banyak semua sahabat-sahabat gue, didoakan oleh semua fans, dipeluk sama anak-anak, sama istri. Dan jujur di hari itu gue banyak merenung tentang arti hidup itu sendiri itu apa," kata Giring.

Giring lalu teringat adegan salah satu manga Jepang, Naruto. Dia menceritakan momen dua karakter di Manga tersebut yang bertanya apa yang sebenarnya harus mereka lindungi yang mana jawabannya ialah generasi muda.

"Di momen gue ulang tahun ke-40, gue jadi ingat satu adegan ketika Shikamaru bermain catur bersama Asuma. Shikamaru bertanya, dalam realita, siapa sosok raja sebenarnya yang harus kita lindungi. Apakah hokage? Apakah para elite shinobi? Asuma menjawab, raja sebenarnya adalah generasi muda dan inilah yang harus kita lindungi walaupun kita harus mengorbankan nyawa kita," ujar Giring.

Giring juga menyebut PSI merupakan wadah bagi generasi muda. Dia mengatakan PSI ingin melindungi dan memberi kesempatan bagi generasi muda untuk berkiprah di politik.

Itu sebabnya, lanjut Giring, PSI tidak menerapkan politik mahar. Giring menegaskan siap berjuang agar PSI tetap eksis.

"Jadi alasan PSI tetap berpegang teguh kepada prinsip antimahar dan egaliter itu tujuannya untuk memberikan jalan kepada siapa pun yang ingin berpartisipasi aktif dalam perpolitikan. Jadi kalau dipikir-pikir ini sesuatu yang mungkin sulit ditemukan di partai lain," kata Giring.

Giring Siap Kembalikan Mandat Ketum ke Dewan Pembina

Giring menyatakan siap mempertahankan PSI. Dia juga siap mengembalikan mandat ketua umum kepada para dewan pembina karena merasa sudah tua.

"Gue siap melakukan apapun untuk mempertahankan Partai Solidaritas Indonesia dan bila memungkinkan, gua nggak masalah untuk meletakkan dan menyerahkan mandat gue sebagai ketua umum PSI kembali kepada para Dewan Pembina dan menyerahkan segala keputusan kepada mereka jika memang hal itu bisa membuat PSI lebih baik dan bisa lebih memberi dampak positif untuk masyarakat Indonesia," kata Giring.

"Karena gua udah tua. Jadi sudah saatnya mengembalikan partai ini ke tangan pemilik aslinya, yaitu anak muda," ujar Giring.

Simak juga Video 'Mesra Prabowo-PSI, Saling Puji hingga Bicara Tanda-tanda":

[Gambas:Video 20detik]

Halaman 1 2 Selanjutnya


Putri Presiden RI ke-4 Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Yenny Wahid, siap maju jadi bakal cawapres bila ditunjuk bakal capres yang santer maju di Pilpres 2024, salah satunya Anies Baswedan. PKS mengaku bahagia mendengar hal tersebut.

"Alhamdulillah. Bahagia dengar kabar ini," ujar Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera, saat dihubungi, Selasa (8/8/2023).

Mardani mengatakan Yenny merupakan figur yang mewarisi kebijaksanaan Gus Dur. Menurutnya, kehadiran Yenny nantinya dapat menguatkan Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KKP).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Mba Yenny figur yang mewarisi kebijaksanaan almarhum Gus Dur. Insyallah menguatkan barisan KPP," ujar Mardani.

Namun, Mardani mengatakan jadi tidaknya Yenny menjadi bakal cawapres merupakan keputusan Anies. Meski begitu Mardani mengaku gembira dengan bergabungnya Yenny dalam Pemilu 2024.

"Apakah akan dijadikan Cawapres Mas Anies, semua tergantung musyawarah dan Mas Anies yang memutuskan. Tapi bergabungnya Mba Yenny kabar gembira untuk KPP," tuturnya.

Yenny Siap Jadi Cawapres

Yenny Wahid diketahui siap maju menjadi bakal cawapres bila ditunjuk salah satu bakal capres yang santer maju di Pilpres 2024. Yenny bicara punya kedekatan khusus dengan bakal capres Anies Baswedan.

"Sebagai orang yang berkecimpung di dunia politik sudah cukup lama, pasti harus siap untuk menduduki jabatan publik. Karena itu kan memang salah satu tujuan kita adalah untuk menduduki jabatan publik yang strategis agar bisa membuat kebijakan publik, yang membuat perubahan positif di masyarakat," kata Yenny usai acara bersama Ketua MPR Bambang Soesatyo menerima Delegasi Presiden Global Council for Tolerance & Peace (GCTP) dan penandatanganan MoU di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Selasa (8/8).

"Jadi kalau orang yang sudah ada di dunia politik tentunya ketika ada momentum, ketika ada kesempatan yang tercipta, ya harus bersedia kalau memang cita-citanya adalah bekerja dalam bidang kebijakan publik. Saya juga masuk dalam kategori itu, tentunya harus siap, harus bersedia, harus menyiapkan diri. Tentunya harus menyiapkan diri," imbuh Yenny menjawab pertanyaan apakah siap jika ditunjuk jadi cawapres.

Yenny mengaku dekat dengan ketiga bakal capres potensial, yakni eks Gubernur DKI Anies Baswedan, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Yenny menyebut dirinya memiliki kedekatan khusus dengan Anies.

"Semua sama, semua sama (menjalin komunikasi). Saya itu dengan Pak Anies punya kedekatan khusus, karena Pak Anies jadi rektor saya jadi salah satu dosen. Saya pulang dari ambil master saya di Amerika, Mas Anies tawari saya di Universitas Paramadina, beliau waktu itu jadi rektor," katanya.

Yenny mengatakan dirinya juga dekat dengan Ganjar karena berada dalam satu komunitas. Sementara dengan Prabowo, Yenny mengatakan dekat karena suaminya pernah di Gerindra.

Simak juga Video 'NasDem Pertimbangkan Sosok NU Jadi Pendamping Anies':

[Gambas:Video 20detik]


Nama Zannuba Ariffah Chafsoh atau Yenny Wahid masuk radar sejumlah partai politik untuk mendampingi bakal capres potensial berlaga di Pilpres 2024. Ditawari menjadi cawapres, Yenny Wahid buka-bukaan punya hubungan dekat dengan bakal capres.

Putri Presiden RI ke-4 Abdurrahman Wahid alias Gus Dur itu siap maju menjadi bakal cawapres bila ditunjuk salah satu bakal capres maju di Pilpres 2024. Yenny bicara punya kedekatan khusus dengan bakal capres Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan.

"Sebagai orang yang berkecimpung di dunia politik sudah cukup lama, pasti harus siap untuk menduduki jabatan publik. Karena itu kan memang salah satu tujuan kita adalah untuk menduduki jabatan publik yang strategis agar bisa membuat kebijakan publik, yang membuat perubahan positif di masyarakat," kata Yenny usai acara bersama Ketua MPR Bambang Soesatyo menerima Delegasi Presiden Global Council for Tolerance & Peace (GCTP) dan penandatanganan MoU di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Selasa (8/8).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Jadi kalau orang yang sudah ada di dunia politik tentunya ketika ada momentum, ketika ada kesempatan yang tercipta, ya harus bersedia kalau memang cita-citanya adalah bekerja dalam bidang kebijakan publik. Saya juga masuk dalam kategori itu, tentunya harus siap, harus bersedia, harus menyiapkan diri. Tentunya harus menyiapkan diri," imbuh Yenny menjawab pertanyaan apakah siap jika ditunjuk jadi cawapres.

Yenny mengaku dekat dengan ketiga bakal capres potensial, yakni eks Gubernur DKI Anies Baswedan, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Yenny menyebut dirinya memiliki kedekatan khusus dengan Anies.

Yenny Wahid Temui Anies di Balai Kota DKI Jakarta. (Anggi/detikcom)

"Semua sama, semua sama (menjalin komunikasi). Saya itu dengan Pak Anies punya kedekatan khusus, karena Pak Anies jadi rektor saya jadi salah satu dosen. Saya pulang dari ambil master saya di Amerika, Mas Anies tawari saya di Universitas Paramadina, beliau waktu itu jadi rektor," katanya.

Yenny mengatakan dirinya juga dekat dengan bakal capres PDIP Ganjar Pranowo karena berada dalam satu komunitas. Sementara dengan Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Yenny mengatakan dekat karena suaminya pernah di Gerindra.

"Saya punya kedekatan khusus dengan Pak Prabowo, karena suami saya dulu di Gerindra," ujar Yenny kepada wartawan di Aula Griya Gus Dur, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (8/8).

Yenny mengatakan Ganjar merupakan temannya, pun masih bertaut relasi dari sang suami. Keduannya berasal dari almamater yang sama, yaitu Universitas Gadjah Mada.

"Pak Ganjar itu di UGM, suami saya juga di UGM, temen-tememnya, temen-temen kita juga jadi dekat," ungkapnya.

Yenny Wahid bertemu Ganjar Pranowo di Solo. (Tangkapan layar YouTube Sekretariat Presiden)

Tawaran Jadi Cawapres dari NasDem dan PSI

Yenny Wahid mengungkapkan sudah ada dua partai yang menawarkan kepada dirinya untuk menjadi bakal cawapres pada Pemilu 2024. Yenny menyebut kedua partai itu ialah Partai NasDem dan PSI.

"Kalau yang sudah bicara di luar, bicara di publik tentang keinginan mereka untuk mencalonkan itu ada dua partai. Yang pertama itu PSI, yang kedua NasDem," ungkap Yenny.

Yenny mengaku sangat mengapresiasi dukungan yang disampaikan oleh NasDem dan PSI. Menurutnya dukungan itu tak lepas dari seluruh pekerjaan baik yang dilakukannya di Wahid Foundation.

"Kami memang selama ini selalu bekerja dalam senyap, tapi banyak kandidat-kandidat presiden itu yang mungkin melihat. Banyak partai-partai yang melihat, sehingga kemudian mereka menawarkan kepada saya, saya apresiasi itu semuanya," ucapnya.

Putuskan Setelah Oktober

Yenny menyatakan saat ini masih akan melakukan sowan ke makam para pendahulunya. Hal itu, kata dia, dilakukan untuk meminta doa dan petunjuk dalam menentukan langkah politik ke depan.

"Saya sebagai seorang muslim akan melakukan riyadhoh-riyadhoh, atau melakukan exercise-exercise spiritual dulu, melakukan laku-laku spiritual dulu dan akan juga pastinya sowan ke makam para leluhur saya dahulu," ujar Yenny.

"Terutama ke makam Gus Dur, makam Mbah Hasyim, ke makam Mbah Wahid sebagai upaya untuk minta didoakan kepada beliau-beliau itu agar diberikan petunjuk, dituntun dalam menentukan pilihan yang paling pas," sambungnya.

Yenny lantas mengatakan bakal membuat keputusan terkait langkah politiknya usai bulan Oktober 2023."Tapi saya tidak akan mengambil keputusan sampai sesudah bulan Oktober, pokoknya sesudah Oktober baru saya akan mengambil keputusan," ucapnya.

Karena itu, lanjut Yenny, dia membantah kabar yang mengatakan dirinya telah memutuskan untuk menjadi cawapres salah satu calon. Dia menegaskan baru akan memutuskan soal maju menjadi cawapres selepas bulan Oktober.

"Jadi sekarang kalau santer macam-macam pemberitaan, ini saya tegaskan saya baru akan mengambil keputusan sesudah Oktober. Dengan siapa-siapanya belum, ini baru akan dilihat. Belum ada sama sekali," tegasnya.

Simak juga Video 'NasDem Pertimbangkan Sosok NU Jadi Pendamping Anies':

[Gambas:Video 20detik]

Halaman 1 2 Selanjutnya


Relawan Sobat Ganjar (SoGan) Nusantara menggelar acara silaturahmi bersama relawan bakal calon presiden (bacapres) Ganjar Pranowo yang berada di Bali. Acara tersebut berlangsung di Lapangan Bajra Sandhi, Renon, Denpasar, Bali, Selasa malam (8/8/2023).

Ketua Umum Sobat Ganjar (SoGan) Nusantara Mahni Sindoro optimistis Ganjar bakal menang di Bali hingga luar negeri. Mulai dari Malaysia hingga Turki.

"Kami sudah membentuk (relawan) hampir 450 kabupaten dan kami sudah membentuk ada di Malaysia, Singapura, Brunei ,dan Turki, sudah ada beberapa negara," ungkap Mahni.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dia mengaku sering mendatangi dan berkomunikasi dengan para relawan di luar negeri. "Di sana di luar negeri banyak sekali yang mendukung Pak Ganjar menjadi presiden tahun depan," klaimnya.

Dia meyakini suara yang bakal didapatkan bacapres PDI Perjuangan itu di Bali minimal 90 persen. "Saya yakin, maksimal bisa lebih, minimal 90 persen bisa dimenangkan di Bali untuk Pak Ganjar," kata Mahni.

"Saya hari ini bersyukur sekali bisa silaturahmi dengan keluarga besar yang ada di Bali. Semua kalangan masyarakat di Bali," sambung Mahni.

Dalam pantauan detikBali, Ganjar sempat menyapa para relawannya yang berada di Bali melalui video call.

Ganjar, melalui Mahni, menyampaikan pesan agar terus solid dan menjalin silaturahmi dengan baik.

"(Responsnya) luar biasa, sangat salut, sangat bangga dan sangat berterima kasih apa yang sudah dilakukan warga Bali yang ada di sini," ujar wanita yang berprofesi sebagai pedagang sayur itu.

Sementara itu, penasihat Relawan Sobat Ganjar I Nyoman Adi Wiryatama mengatakan para relawan datang secara sukarela.

"Yang hadir tidak bisa kami pastikan ini, apakah ratusan atau ribuan orang, karena malam. Ini tidak ada pengerahan massa. Jadi mereka sukarela saja datang," ujar politikus PDI Perjuangan itu yang menjabat Ketua DPRD Provinsi Bali itu.

Koster Target Menang 92 Persen

Sebelumnya, Gubernur Bali Wayan Koster akan fokus memenangkan Ganjar di Bali setelah masa jabatannya berakhir.

"Pokoknya Bali itu 'metal', merah total, dan Ganjar di Bali harus menang di atas 90 persen, dahulu Pak Jokowi menang 92 persen. Pak Ganjar saya harapkan juga bisa mencapai target minimum sama dengan 92 persen," kata Koster setelah menghadiri acara dialog peneliti BRIN di gedung Nayaka Loka, Tabanan, Bali, Senin (7/8/2023) dilansir detikNews.

Koster meyakini Ganjar dapat meraih kemenangan di Bali pada Pilpres 2024. Lebih lanjut, ketika ditanya terkait kemungkinan memperoleh rekomendasi dari Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri untuk maju pada Pilkada 2024, Koster menyebut hal itu kewenangan Megawati.

"Kalau rekomendasi itu kewenangan Ibu Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PDI Perjuangan yang punya hak prerogatif, belum ada bahasan, tapi kan sudah ada bahasan yang biasa diberlakukan, tidak ada satu yang satu periode, semuanya dua periode. Itu yang terjadi di PDI Perjuangan semuanya diberikan kesempatan dua periode," ujarnya.

Ganjar Kampanye di NTB, Napak Tilas Jejak Soekarno


Menko Polhukam RI Mahfud Md mengungkapkan hasil penelitian KPK bahwa peningkatan korupsi selalu sejalan dengan pelaksanaan pemilu. Mahfud berharap tahun ini angka itu menurun.

"Hasil penelitian yang dilakukan KPK yang diumumkan beberapa waktu lalu bahwa peningkatan volume terjadinya korupsi itu selalu sejalan dengan pelaksanaan pemilu dan pilkada," kata Mahfud usai membuka Forum Diskusi Sentra Gakkumdu 'Wujudkan Pemilu Bersih' di Surabaya, seperti dilansir detikJatim, Selasa (8/8/2023).

Mahfud menyebut banyak kasus korupsi terjadi di tahun-tahun politik. Biasanya kasus korupsi ditemukan setahun persis menjelang pemilihan umum.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kalau berdasar hasil penelitian kasus korupsi itu rentan terjadi pada misalnya tahun 2003-2004 (Pemilu 2004), kemudian 2008-2009 (Pemilu 2009), lalu 2013-2014 (Pemilu 2014), dan 2018-2019 (Pemilu 2019). Jadi terjadinya korupsi terjadi jelang tahun pemilu," ujarnya.

Dia menambahkan bahwa temuan itu banyak terjadi sebelum Pemilukada dilakukan secara serentak. Ia berharap untuk tahun ini tidak terulang kembali hal-hal itu.

"Ketika pemilu belum serentak pemilukada, tampak jelas jika dalam Pilkada di tahun berapa aja selalu ada peningkatan korupsi terjadi jelang tahun itu. Berarti pemilu selalu diiringi dengan terjadinya upaya korupsi uang negara. Di situlah sebabnya, penangkapan banyak terjadi jelang pemilu. Mudah-mudahan ini menurun tahun 2023 dan 2024 ini. Jadi itu hasil penelitian ya," ujarnya.

Baca selengkapnya di sini

Simak Video 'Mahfud Ungkap Penelitian KPK: Pemilu Selalu Diiringi dengan Upaya Korupsi':

[Gambas:Video 20detik]


Bakal calon presiden atau bacapres Partai Gerindra Prabowo Subianto disebut memecah belah suara pendukung Jokowi untuk Pilpres 2024. Hal itu diungkap politikus PSI Guntur Romli yang menyebut Prabowo punya strategi memecah belah dan adu domba demi meraih kemenangan.

Ketua Fraksi Gerindra DPRD Jawa Timur M Fawait menyebut kolaborasi antara Presiden Jokowi dengan Prabowo Subianto membangun Indonesia merupakan wujud patriotisme masa kini.

"Kita tahu bahwa kolaborasi Pak Jokowi dan Pak Prabowo kini mengguncangkan, bukan hanya Indonesia tapi dunia. Saya pikir, makin diserang Pak Prabowo itu tanda-tanda beliau akan menjadi presiden sebagai penerus Presiden Jokowi," ujar Fawait dalam keterangannya, Selasa (8/8/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Bukan tanpa alasan Fawait menyampaikan hal tersebut. Menurutnya, banyak pihak yang sinis dengan kedekatan Prabowo dengan Jokowi hari ini.

"Buat apa sinis? Dua tokoh besar bekerja bersama, bahu membahu, kok ada yang tidak suka? Ini membukakan mata Indonesia, bahkan dunia. Di mana, kolaborasi Presiden Jokowi dengan Pak Prabowo dapat bekerja secara apik demi kepentingan bangsa dan negara," tegasnya.

Presiden Laskar Sholawat Nusantara (LSN) ini heran ada pihak yang menuding Prabowo menggunakan kedekatannya dengan Presiden Jokowi untuk mengadu domba relawan Jokowi.

"Dalam Pilpres 2014 dan 2019 beliau memang berkompetisi, tapi kalau berbicara kepentingan bangsa dan negara ternyata beliau bisa berkolaborasi. Pak Prabowo bisa membantu Presiden Jokowi untuk membangun bangsa ini," terangnya.

"Kok ada yang menuding sinis ke Pak Prabowo? Aneh. Kita lihat negara yang asalnya demokrasi seperti Amerika Serikat saja tidak bisa seperti pemimpin Indonesia. Di mana, di Pilpres 2014 dan 2019 Jokowi rivalitasnya Prabowo, tapi hari ini keduanya bahu-membahu," tambahnya.

Gus Fawait mencontohkan pandemi COVID-19 yang terjadi persis setahun setelah Pemilu akan berat dihadapi jika para pemimpin bangsa tidak akur. Karena Presiden Jokowi dan Prabowo bersatu, maka pandemi bisa teratasi dengan baik.

"Alhamdulillah dengan stabilitas politik yang terjaga dengan baik di Indonesia termasuk kolaborasi Pak Jokowi dengan Pak Prabowo justru Indonesia menjadi sebuah negara yang tidak disangka-sangka bisa mengendalikan pandemi COVID-19 dan segera pulih ekonominya lebih cepat dibandingkan negara-negara lain," terangnya.

"Bahwa berkompetisi di dalam pesta demokrasi adu gagasan itu hal yang wajar. Tapi kalau berbicara dengan kepentingan bangsa dan negara semua kepentingan pribadi dihilangkan," imbuhnya.

Dari kedua tokoh seperti Jokowi dan Prabowo, lanjut Gus Fawait, generasi muda bangsa bisa mencontoh bagaimana jiwa patriotisme para tokoh-tokoh di Indonesia.

"Hari ini kita bisa menyaksikan tokoh-tokoh kita yaitu presiden Jokowi dan Pak Prabowo untuk mengisi kemerdekaan," ulasnya.

Ia menegaskan, tanda-tanda kolaborasi ini sangat bangus. Bahkan restu dari Presiden Jokowi untuk Prabowo ini tanda-tandanya sudah sangat kelihatan, sangat tampak sekali. "Kami yakin keberhasilan presiden Jokowi di 2014 sampai 2024 dalam memimpin republik ini akan dilanjutkan dengan baik oleh presiden berikutnya yakni Prabowo Subianto, bismillah," ungkapnya.

Bendahara DPD Gerindra Jatim ini menambahkan sebuah keberhasilan itu pasti ada yang tidak senang dan itu biasa di demokrasi. "Pak Prabowo sudah biasa dicaci maki, difitnah tapi beliau tetap berlapang dada dan beliau tetap berkomitmen kepada bangsa ini. Kinerja beliau dalam menjalankan tugas dari Presiden dan Pak Prabowo sebagai menteri pertahanan," jelasnya.

"Jangan kaget kalau melihat keberhasilan beliau akhirnya banyak pendukung Pak Jokowi bahkan mungkin partai yang mengusung beliau dan juga banyak hari ini merapat kepada Pak Prabowo. Karena mereka adalah kaum intelektual, mereka adalah orang terpelajar, mereka orang-orang yang menyaksikan bukan hanya dengan mata, tapi juga dengan hati," tandasnya.

Prabowo Bicara Dukungan Rakyat ke Jokowi, Singgung Jabatan Presiden


Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyiapkan lima langkah untuk mewujudkan Pemilu 2024 yang kondusif. Lima langkah ini penting untuk mewujudkan Pemilu yang tertib, damai dan kondusif. Terlebih, pesta demokrasi selalu disambut meriah oleh masyarakat termasuk di Jatim.

"Jumlah penduduk Jawa Timur berdasarkan data BPS dan hasil sensus penduduk tahun 2020 itu 40,67 juta jiwa. Pada Pemilu 2024 nanti jumlah pemilih tetap di Jawa Timur sejumlah 31,402 juta pemilih. Oleh karena itu dibutuhkan langkah preventif untuk menjaga susana agar tetap kondusif," ujar Khofifah saat menghadiri Forum Diskusi Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Wujudkan Pemilu Bersih di Surabaya, Selasa (8/8/2023).

Khofifah kemudian merinci lima langkah antisipasi terhadap potensi gangguan Pemilu tersebut. Yang pertama yaitu seluruh elemen masyarakat harus menghindari politisasi birokrasi dengan jalan menempatkan ASN pada posisi netral. Berikutnya, dalam kampanye juga harus dihindarkan penggunaan fasilitas negara.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Yang kedua, adalah menghindari politik uang untuk mempengaruhi pilihan masyarakat. Ini berarti ikut mengedukasi masyarakat untuk tidak terpengaruh money politics.

"Selanjutnya adalah menghindari penggunaan ujaran kebencian, SARA, hoax, ataupun kampanye hitam melalui media massa dan ruang publik. Keempat, setiap pelanggaran pemilu harus ditindak tegas demi Pemilu yang berintegritas dan berkualitas," terangnya.

Yang kelima, lanjut Khofifah, semua pihak harus menggunakan jalur hukum dalam proses penyelesaian sengketa pemilu. Sehingga, semua konflik bisa diselesaikan secara adil dan penuh transparansi.

"Untuk mewujudkan suasana yang kondusif, saya minta kerjasama semua pihak untuk berpartisipasi dalam kesuksesan Pemilu yang akan datang. Karena seperti pesan Pak Mahfud Menkopolhukam, Pemilu bertujuan mencari pemimpin bersama bukan mencari musuh. Jadi perlu untuk menjaga keamanan dan kedamaian di masa ini," pungkasnya.

Sementara itu MenkoPolhukam RI Mohammad Mahfud MD menyampaikan bahwa pihaknya bersama forum Gakkumdu bertujuan untuk memastikan dan memberi keyakinan kepada kita bahwa pemilu tahun 2024 pada posisi siap.

Selain itu juga untuk membekali kepada para petugas dan kepada rakyat agar dilaksanakan Pemilu yang berkualitas baik kepada penyelenggara maupun kesadaran rakyat sendiri.

"Insyaallah 99% sudah siap dan jadi insyaallah, sehingga jangan ada keraguan ya," katanya.

Turut hadir dalam acara tersebut, antara lain Sekjend Kemenko Polhukam, Deputi Bidkoor Hukum dan Ham Kemenkopolhukam RI Sugeng Pramono, Jaksa Agung Muda Pidana Umum Kejaksaan Agung RI Fadil Zumhana, Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Farid Makruf, Kajati Jawa Timur Mia Amiati, serta pimpinan partai politik.

Pesan dari Menko Polhukam untuk Warga Madura


Bakal calon presiden (bacapres) 2024 Anies Baswedan menemui petani dan nelayan di Desa Kilen Sari, Kecamatan Panarukan, Situbondo, Jawa Timur (Jatim). Anies menyebut dirinya sedang belanja masalah.

"Saya di sini untuk belanja masalah," kata Anies dalam keterangan tertulisnya, Selasa (8/8/2023).

Anies menuturkan dirinya mencatat setiap keluhan warga. "Semua kami catat," imbuh dia.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dia kemudian berharap petani dan nelayan kompak mendukungnya. Anies menyampaikan perubahan bukan hanya basa-basi.

"Perubahan itu bukan hanya basa basi tapi perubahan yang merubah kenyataan," ujar Anies.

Masih berdasarkan keterangan tertulis, petani bernama Saleh (63) menyampaikan ke Anies dua masalah yang dialaminya yakni soal pupuk yang dia rasakan semakin langka ketersediaannya, dan hasil panen yang tak maksimal.

"Pihak pemerintah malah menawarkan solusi berupa anjuran agar kami petani ini beralih ke organik. Jangan pakai pupuk. Saat panen raya harga pertanian pasti anjlok. Ini karena ketahanan pangan dari pusat tidak ada solusi," ujarnya.

Masih dari keterangan tertulis, seorang nelayan bernama Eeng mengaku sulitnya mendapat bahan bakar minya (BBM) untuk menjalankan kapalnya. Eeng disebut mengeluhkan soal tingginya harga BBM.

Simak juga Video 'Hasil Survei SPIN: Prabowo 41,7%, Ganjar 30,3%, Anies 21%':

[Gambas:Video 20detik]


Aktivis Ratna Sarumpaet tiba-tiba muncul ke publik. Kali ini, Ratna Sarumpaet mengaku membentuk Gerakan Selamatkan Indonesia (GSO) untuk menolak Pemilu 2024. Apa alasannya?

"Aku nggak memilih pemilu soalnya. Jadi gerakan kami itu menolak Pemilu juga," tegas Ratna saat jumpa pers di kediamannya, di Tebet, Jakarta Selatan, dikutip dari detikNews, Selasa (8/8/2023).

Ratna menegaskan, bersama GSI, pihaknya menolak Pemilu 2024. Ratna Sarumpaet menilai dari ketiga bakal capres yang ada tidak menunjukkan keseriusannya ingin mengubah bangsa Indonesia.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ketiga bacapres yang dimaksud Ratna Sarumpaet yakni Prabowo Subianto, Anies Baswedan, dan Ganjar Pranowo. Dia menyebut bakal berpartisipasi dalam Pemilu jika ada bacapres yang mengatakan mau kembali ke UUD 1945 yang asli.

"Orang mau maju jadi nyapres itu mau bikin apa? Apa yang bisa, misalnya dilakukan oleh mereka untuk terjadinya perubahan? Enggak ada. Kecuali ada satu yang mengatakan, 'Aku mau kembali ke UUD '45', aku dukung itu." ujar Ratna Sarumpaet.

Dia menilai janji yang disampaikan para bacapres hanya janji manis. "Tapi kan sekarang perubahannya selalu dengan bahasa intelektual yang dibungkus manis supaya kelihatannya sopan, bukan itu. Rakyat itu sudah terlalu banyak dijanji-janjiin," cetus dia.

Dia menyebut jika mengacu pada UUD 1945 yang asli, Indonesia tak mengenal sistem pemilu one man one vote. Menurut Ratna, dalam UUD 1945 hanya mengenal sistem keterwakilan dari warga bangsa.

"Kalau UUD 1945 itu kan prinsip dari kita kan demokrasinya adalah keterwakilan, kenapa? Karena kita terdiri warga bangsa. Kita enggak bisa sama dengan Amerika atau negara-negara barat yang one man one vote. Karena mereka itu lahir dari proses eksploitasi dominasi yang ideologinya imperialisme dan kolonialisme, jadi nggak mungkin sama," ucap dia.

Meski begitu, Koordinator Gerakan Selamatkan Indonesia ini menegaskan bahwa secara personal dirinya tidak ada persoalan apapun terhadap ketiga bakal capres tersebut.

"Aku enggak punya persoalan sama mereka. Tapi aku persoalan pada bangsa ini," pungkas Ratna Sarumpaet.

Mudahnya Berwisata ke Jogja dengan Angkutan Antarmoda KSPN


Mewakili Partai Gerindra, advokat Raka Gani Pissani dan Yunico Syahrir hadir ke ruang sidang Mahkamah Konstitusi pada Selasa, 8 Agustus 2023, siang. Keduanya mendapat kuasa langsung dari Ketua Harian Sufmi Dasco Ahmad dan Sekretaris Jenderal Ahmad Muzani untuk mewakili Partai Gerindra dalam sidang lanjutan gugatan uji materiil usia calon wakil presiden.
Dalam perkara ini, Partai Gerindra bertindak sebagai pihak terkait atas permohonan dari dua kadernya pada 31 Mei lalu.
“Prabowo Subianto dalam pidatonya pada Agustus 2020 mengatakan pengurus DPP Partai Gerindra akan didominasi anak-anak muda maupun tokoh-tokoh muda,” tutur Raka dalam sidang lanjutan gugatan uji materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum itu.
Sidang lanjutan uji materiil UU Pemilu ini digelar setelah MK menerima tiga permohonan serupa dari sejumlah partai. Pertama, diajukan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) pada 9 Maret 2023. Lalu, oleh Partai Garuda pada 23 Mei 2023. Terakhir, oleh kader Partai Gerindra, Partai Demokrat, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Nasional Demokrasi (NasDem) pada 31 Mei 2023.
Tiga gugatan itu, pada intinya, mempersoalkan isi Pasal 169 huruf q dalam UU Pemilu yang menyebut bahwa batas usia bawah cawapres adalah 40 tahun. Para pemohon menganggap, persyaratan usia cawapres 40 tahun merupakan ketentuan yang diskriminatif terhadap golongan muda. Karena itu, para pemohon meminta MK menyatakan Pasal 168 huruf q UU Pemilu tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
Partai Gerindra disebut sebagai pihak yang paling ngotot mengegolkan gugatan uji materiil ini. Dalam dua kali sidang terakhir di MK, wakil-wakil dari Partai Gerindra yang dihadirkan cenderung mendukung petitum pemohon agar MK mengabulkan penurunan batas usia bawah cawapres dari yang sudah ditentukan UU.
Raka Gani Pissani dalam keterangannya di MK kemarin menyebut batas usia tidak bisa menjadi pengecualian masyarakat untuk mendapatkan hak dipilih sebagai cawapres atau bahkan capres. Kaum muda, menurut Raka, berhak mencalonkan diri sebagai cawapres sepanjang memiliki pengalaman sebagai penyelenggara negara.
“Walaupun usianya di bawah 40 tahun,” tutur Raka kemarin.
Pekan lalu, Selasa, 1 Agustus 2023, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman, yang hadir sebagai kuasa DPR RI di MK, juga mengungkapkan pandangan senada. Dalam keterangannya, Habiburokhman banyak memberi contoh negara-negara yang menerapkan batas usia pemimpin negara yang di bawah 40 tahun. Contohnya, kata Habiburokhman, Amerika Serikat, Brasil, Rusia, India, dan Portugal.
Pemimpin usia muda, kata Habiburokhman, bisa jadi jawaban akan tuntutan zaman yang kini sebagian besar didominasi oleh penduduk usia muda. Apalagi kini Indonesia juga tengah berada di era bonus demografi, yang sebagian besar penduduknya merupakan usia muda.
Sebagai kuasa DPR RI di MK, Habiburokhman pun menyebut bahwa dalam perkara ini DPR RI tidak masalah jika MK mengabulkan petitum dari pemohon. Kendati secara pribadi dan partai, Habiburokhman mengaku memang mendukung usia cawapres diturunkan bahkan sampai batas minimal 17 tahun.
“Karena kalau usia 17 itu sudah dinyatakan berhak memilih, dia juga berhak dipilih. Karena ukurannya adalah kecakapan menurut hukum,” jelas Habiburokhman saat dihubungi reporter
 pada Kamis, 3 Agustus 2023.
Kengototan Partai Gerindra mengubah batas usia cawapres ini pun dituding PDI Perjuangan sebagai manuver politik. Politikus PDI Perjuangan Deddy Yevri Hanteru Sitorus memandang gugatan usia cawapres tidaklah murni bertujuan memperjuangkan hak konstitusional kelompok muda.
Menurut Deddy, gugatan usia cawapres tidak memiliki alasan substansial dan filosofis yang membuatnya terkesan mendesak untuk diubah. Para pemohon, Deddy menduga, hanya ingin memanfaatkan popularitas Presiden Joko Widodo untuk memenangi kontestasi politik 2024. Dalam hal ini, Deddy menduga, gugatan usia cawapres ini berkaitan dengan upaya menjodohkan calon presiden tertentu dengan anak sulung presiden yang juga Wali Kota Surakarta, Gibran Rakabuming Raka.
Deddy juga setuju dengan pernyataan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, yang menduga bahwa gugatan uji materiil usia cawapres merupakan bentuk manuver politik dari kekuasaan. “Pak Sekjen kan jejaringnya lebih luas, tentu saya mengamini pernyataan Pak Sekjen karena nggak mungkin Pak Sekjen sembarangan
,” tutur Deddy saat berbincang dengan reporter
 pada Senin, 7 Agustus lalu.
Menjawab tudingan PDI Perjuangan itu, Tenaga Ahli Kantor Staf Kepresidenan, Ali Mochtar Ngabalin, memastikan bahwa Istana Negara sama sekali tidak cawe-cawe dalam gugatan uji materiil usia cawapres. Ali menganggap pihak-pihak yang mengaitkan gugatan uji materiil ini dengan pemerintah merupakan orang-orang yang panik dan tidak rasional. Kepanikan itu, kata Ali, membuat pihak-pihak ini justru merendahkan logika berpikirnya sendiri..
Sebab, lanjut Ali, uji materiil adalah kewenangan MK untuk memutuskan. Pemerintah atau Presiden Jokowi sama sekali tidak memiliki wewenang mencampuri urusan peradilan di MK. “Makanya saya bilang lucu, ada orang yang ilmunya tinggi, tapi melihat hal-hal begini malah lucu. Kampungan
 loh,” kata Ali kepada reporter
 pada Senin, 7 Agustus lalu.
Di sisi lain, Partai Demokrat, yang salah satu kadernya menjadi penggugat, justru menolak secara tegas gugatan uji materiil usia cawapres. Juru bicara Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, mengaku partainya tidak setuju atas gugatan tersebut lantaran khawatir bahwa uji materiil ini hanya akan dimanfaatkan untuk kepentingan politik satu atau dua pihak.
Ada kekhawatiran di kalangan internal Partai Demokrat, kata Herzaky, bahwa gugatan itu bakal melanggengkan politik dinasti di pemerintah yang sekarang. Dalam hal ini, Herzaky menyinggung soal isu penjodohan Gibran, yang masih berusia 35 tahun, sebagai bakal cawapres Prabowo Subianto pada Pemilu 2024.
“Yang berkembang di masyarakat ini upaya aji mumpung oleh sekelompok orang yang katanya antipolitik dinasti banget, tapi ketika ada anak siapa
 yang menjadi petinggi negara malah didukung habis-habisan,” jelas Herzaky saat dihubungi reporter
. “Bahkan mereka mendorong-dorong supaya maju menjadi cawapres.”
Belakangan, Partai Gerindra memang diisukan tengah mendekati Gibran, yang berpotensi dipinang menjadi bakal cawapres pendamping Prabowo Subianto. Sejumlah relawan Pro Jokowi juga kerap menjodoh-jodohkan Gibran dengan Prabowo untuk turut maju bersama pada Pilpres 2024. Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno pun menganggap wajar jika gugatan uji materiil usia cawapres dikaitkan dengan isu Gibran maju sebagai bakal cawapres Prabowo.
Apalagi, kata Adi, saat ini Partai Gerindra memang tampak kesulitan mempertahankan koalisinya bersama PKB dan menggandeng dua partai lain yang kini tengah dekat dengan Gerindra. Dua partai lain yang dimaksud adalah Partai Amanat Nasional dan Partai Golkar. Masing-masing, sambung Adi, punya syarat sendiri agar mau berdampingan dengan Partai Gerindra menyongsong Pemilu 2024.
PKB, misalnya, ngotot agar Muhaimin Iskandar-lah yang mendampingi Prabowo sebagai cawapres. Lalu PAN ingin Erick Thohir yang menjadi cawapres. Sedangkan Partai Golkar menginginkan Airlangga Hartarto sebagai cawapres. Kondisi ini, kata Adi, membuat Partai Gerindra harus mencari cara supaya ketiga partai mau mengalah dan maju bersama-sama pada Pilpres 2024. Gibran, disebut Adi, sebagai yang sosok mungkin bisa menjadi solusi untuk menyatukan partai koalisi dan calon koalisi Gerindra ini.
“Kalau betul yang terjadi seperti itu, misalnya cawapresnya Pak Gibran, tanpa ada gejala apa pun, berarti ada pesan atau kode khusus dari Pak Presiden (Jokowi),” terang Adi kepada reporter
 melalui sambungan telepon pada Senin, 7 Agustus 2023.
Menanggapi analisis politik Adi Prayitno ini, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menjawab santai. “Banyak yang
,” tulis Dasco melalui pesan singkat kepada reporter
.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid menjawab tegas bahwa Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya yang diinisiasi PKB dan Partai Gerindra saat ini hanya punya satu nama cawapres, yakni Muhaimin Iskandar. Tidak ada peluang bagi nama lain untuk masuk mendampingi Prabowo sebagai cawapres melalui koalisi tersebut.
“Kalau tidak terlaksana, ya tadi saya sampaikan, kembali ke pasal 1, di mana Cak Imin bisa berlabuh,” tegas Jazilul Fawaid kepada reporter
.
Sedangkan Gibran belum pernah menunjukkan sikap yang terang benderang terkait namanya yang terus dikaitkan sebagai cawapres Prabowo Subianto. Dalam beberapa kesempatan, Gibran hanya menjawab bahwa dia belum cukup umur dan belum cukup pengalaman untuk maju menjadi cawapres. Gibran tidak tegas menyatakan menerima atau menolak jika kelak dilamar menjadi cawapres Prabowo.
 (yang umurnya muda itu banyak, bukan hanya aku. Makanya yang dicurigai jangan aku saja),” ungkap Gibran seperti dilansir
 pada 3 Agustus 2023.
 Fajar Yusuf Rasdianto
 Fajar Yusuf Rasdianto
 Dieqy Hasbi Widhana
 Luthfy Syahban


Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto buka suara perihal hasil survei elektabilitas calon presidennya, Ganjar Pranowo, yang stagnan dan disalip oleh Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Hasto mengatakan partainya terus bergerak untuk memenangkan Ganjar.

"Ya kita terus bergerak," kata Hasto di Hotel Pullman, Jakarta Pusat, Selasa (8/8/2023) malam. Hasto menjawab pertanyaan soal hasil survei elektabilitas Ganjar yang stagnan.

Hasto mengatakan partainya yakin bahwa Indonesia membutuhkan sosok pemimpin yang humble, baik dan punya karakter. Hal itu menurutnya ada pada Ganjar Pranowo.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Karena kami yakin yang namanya untuk memimpin bangsa Indonesia dengan penduduk lebih dari 270 juta rakyat itu diperlukan sosok yang merakyat, yang humble, yang punya visi, yang punya karakter, yang baik. Itu yang kami yakini bersama," tuturnya.

Karena itu, PDIP pun terus melakukan langkah-langkah konsolidasi demi memenangkan Ganjar. Sebab, menurut Hasto, Ganjar merupakan pemimpin yang berasal dari rakyat.

"Maka kami terus melakukan langkah-langkah konsolidasi karena kami meyakini bahwa pemimpin yang berasal dari rakyat itu indikasinya sederhana, ketika turun itu rakyat antusias datang, kemudian ada spontanitas yang hidup dan itu ada pada Pak Ganjar," papar Hasto.

Sebagai informasi, hasil survei Prabowo Subianto belakangan ini mengungguli Ganjar Pranowo. Misalnya di hasil survei terbaru yang dikeluarkan Lembaga Survei Nasional (LSN) dan Indikator Politik Indonesia.

Survei LSN dilaksanakan pada 10 sampai 19 Juli 2023 di 34 provinsi di seluruh Indonesia. Populasi dari survei ini adalah seluruh Warga Negara Indonesia yang telah berumur minimal 17 tahun (memiliki e-KTP).

Hasilnya, Prabowo unggul jauh dari Ganjar Pranowo. Berikut hasil surveinya:

Tingkat Elektabilitas Capres (Simulasi 3 Nama)

Prabowo Subianto 40,5%

Ganjar Pranowo 30,8%

Anies Baswedan 22,4%

Tidak Tahu/Undecided 6,3%

Tingkat Elektabilitas Capres (Simulasi 4 Nama)

Prabowo Subianto 38,2%

Ganjar Pranowo 28,5%

Anies Baswedan 21,4%

Airlangga Hartarto 2,4%

Tidak Tahu/Undecided 9,5%

Hasil serupa dikeluarkan Indikator Politik Indonesia. Prabowo unggul tipis dari Ganjar Pranowo.

Survei itu digelar pada 20-24 Juni 2023 terhadap 1.220 responden. Pemilihan sampel dilakukan dengan metode multistage random sampling. Adapun margin of error survei +/- 2,9% dengan tingkat kepercayaan 95%.

Berikut ini elektabilitas simulasi 3 nama capres:

Prabowo Subianto 36,8%

Ganjar Pranowo 35,7%

Anies Baswedan 21,5%

TT/TJ 6,1%


Menteri Pertahanan (Menhan) yang juga Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto tampak semringah usai bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi) sore tadi. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menanggapi hal tersebut.

Menurut Hasto, sosok Jokowi memang membuat semringah banyak orang. Para politikus PDIP, kata dia, juga selalu semringah setiap bertemu Jokowi.

"Kalau Pak Jokowi memang membuat semringah banyak orang, membuat semringah rakyat. Dan kita-kita juga sumringah kalau bersama Pak Jokowi," kata Hasto di Hotel Pullman, Jakarta Pusat, Selasa (8/8/2023) malam.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Sebagai informasi, Prabowo sore tadi bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan. Usai bertemu Jokowi, Prabowo pun tampak semringah.

Isi Pertemuan Jokowi dan Prabowo

Jokowi dan Prabowo tidak bertemu berdua. Pertemuan itu juga diikuti Habib Luthfi bin Yahya.

Pertemuan itu membahas Muktamar Sufi Internasional. Sebagai informasi, Habib Luthfi merupakan Panitia Pelaksana Muktamar Sufi Internasional.

Sementara Prabowo merupakan Ketua Umum Pusat Multaqo Sufi Al-Alamy. Acara itu akan digelar pada 29-31 Agustus 2023 di Pekalongan, Jawa Tengah.

"Dan akan dihadiri para ulama sufi dari 64 negara, yang tergabung dari World Sufi Assembly, di antaranya para ulama sufi, mufti, rektor universitas hadir juga dari Mesir, Wantimpres Mesir, Palestina Wantimpres Palestina, Syekh dari Al-Azhar, dan tentunya para tokoh ulama dari dalam negeri dan rektor universitas dari dalam negeri, ormas islam dan pimpinan pondok pesantren," papar Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat hari ini.

Dalam muktamar itu, akan dibahas empat bidang. Prabowo membeberkan empat bidang itu yakni pendidikan sufi dan pengaruhnya dalam penyucian jiwa, ekonomi dan pembangunan berkelanjutan, industri media dan opini publik, peran penting tasawuf dalam membangun manusia dan mengembangkan peradaban.

"Tadi dilaporkan ke Bapak Presiden, dan Bapak Presiden berkenan membuka Muktamar Sufi Indonesia ini pada tanggal 29 Agustus yang akan datang. Saya kira itu," ujarnya.