Beberapa waktu lalu, Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan Putusan Nomor 65/PUU-XXI/2023 terkait Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu. Putusan tersebut mengatakan kampanye pemilu diperbolehkan di satuan pendidikan. Bagaimana tanggapan kampus?

Putusan tersebut awalnya memperbolehkan kampanye di fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan satuan pendidikan. Namun setelah perubahan, kampanye hanya boleh dilaksanakan di fasilitas pemerintah dan satuan pendidikan dengan izin dan tanpa atribut kampanye.

Berikut Pasal 280 ayat 1 huruf h setelah putusan MK:

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Pelaksana, peserta dan tim kampanye Pemilu dilarang menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan, kecuali untuk fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan sepanjang mendapat izin dari penanggung jawab tempat dimaksud dan hadir tanpa atribut kampanye pemilu.

Putusan ini menuai beragam tanggapan. Salah satunya dari kampus di Depok, Jawa Barat, yakni Universitas Indonesia (UI).

Kepala Hubungan Masyarakat Universitas Indonesia, Amelita Lusia, mengatakan UI akan mengikuti aturan yang berlaku. Untuk saat ini, UI akan menunggu arahan Kemdikbudristek terkait kampanye Pemilihan Presiden 2024.

"UI selalu merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia, termasuk berkaitan dengan Pemilu. Juga pada kebijakan Kemendikbudristek RI yang pada waktunya nanti tentu akan memberi arahan berkaitan dengan kampanye Pilpres 2024," ujarnya kepada detikEdu dikutip Jumat (25/8/2023).

Elemen mahasiswa lewat BEM UI juga telah mengundang bakal calon presiden (bacapres) untuk beradu gagasan di kampus. Menurut Amelita, hal ini belum termasuk kampanye karena belum memasuki masa kampanye ataupun pendaftaran capres-cawapres.

"Dengan demikian kegiatan-kegiatan yang mungkin berlangsung dalam beberapa bulan sebelum adanya penetapan capres-cawapres belum merupakan kampanye capres-cawapres," ujarnya.

"Jika pada waktunya nanti di dalam kampus akan dibahas berbagai gagasan para tokoh bangsa tentang masa depan Indonesia, maka seyogyanya penelaahannya dilakukan secara ilmiah dalam koridor kegiatan akademik," ungkap Amelita.

Adakan Debat-Kuliah Kebangsaan Undang Bacapres

Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) telah melayangkan tantangan debat pada ketiga bacapres yakni Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto. Tantangan debat ini diluncurkan mengikuti Putusan MK.

"Hingga hari ini, kami mendapat respons positif dari Ganjar, Anies, maupun Prabowo. Berdasarkan pernyataan langsung ataupun melalui para jubirnya, mereka menyatakan siap datang dan beradu gagasan dengan mahasiswa UI," tulis keterangan resmi BEM UI dikutip Jumat (25/8/2023).

"Untuk itu, kami akan melangsungkan program adu gagasan tiap bacapres ini pada 14 September 2023 nanti. Kami mengundang seluruh anak-anak muda, mahasiswa, dan berbagai elemen masyarakat lainnya untuk datang dan melihat ide-ide besar tiap calon pemimpin kita untuk masa depan bangsa," sambungnya.

Tak hanya debat yang diadakan BEM UI, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) juga mengadakan Kuliah Kebangsaan yang akan dihadiri oleh ketiga bacapres. Melansir dari situs resminya, Kuliah Kebangsaan merupakan kegiatan reguler FISIP UI untuk menghadirkan tokoh-tokoh bangsa guna menyampaikan gagasan mereka di depan civitas akademika kampus.

"Ketiganya adalah tokoh-tokoh yang dipandang penting untuk didengar dan didiskusikan pandangan-pandangannya dengan obyektif," tulis pengumuman tersebut.

Diadakan secara terpisah, Kuliah Kebangsaan pertama akan dihadiri oleh Anies Baswedan pada 29 Agustus 2023 pukul 08.30-11.30 WIB. Menurut unggahan Instagram @fisip_ui, formulir registrasi akan dibuka dalam waktu dekat.

Wapres Ma'ruf soal Kampanye di Kampus: Semua Calon Harus Dihadirkan


Waketum PKB Jazilul Fawaid berharap keempat ketua umum (ketum) partai politik di Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) dapat berkumpul secepatnya. Jazilul menyinggung kontestasi pemilu sudah semakin dekat

Mulanya, Jazilul mengatakan sampai saat ini belum ada perkembangan yang signifikan di KKIR usai bergabungnya Golkar dan PAN ke poros. Menurutnya, para ketum partai politik baru berkomunikasi, belum menggelar pertemuan secara resmi.

"Sejauh ini belum ada perkembangan yang signifikan, baru komunikasi saja belum duduk secara resmi empat partai yang ada" kata Jazilul di gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Jumat (25/8/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Jazilul menilai perkembangan signifikan baru akan terjadi apabila keempat ketum parpol itu bertemu. Dia lantas mendorong agar para ketum di koalisi segera bertemu membicarakan kelanjutan kerja sama di koalisi.

"Kalau sudah duduk secara resmi saya pikir akan lebih ada perkembangan yang lebih signifikan. Jadi sejak diumumkan belum ada yang signifikan," kata Jazilul.

"Ketum-ketum partai yang akan mengagendakan bersama Pak Prabowo dan Gus Muhaimin. Ya kalau lihat dari sisi waktu sudah makin mepet ya, mungkin akan lebih cepat," imbuhnya.

Wakil Ketua MPR ini mengaku belum tahu pasti kapan rencana pertemuan akan digelar. Dia berkelakar apabila masih belum ada perkembangan signifikan hingga awal September, KKIR bisa saja bubar.

"Saya kurang tahu persis ya, kalau tidak ada kabar sampai awal September mungkin kabarnya bubar kali ya," ujarnya.


Waketum Partai Gerindra Fadli Zon berbicara sosok kandidat bakal cawapres pendamping Prabowo Subianto. Fadli Zon menilai Prabowo memerlukan sosok yang eligible untuk mendampinginya di Pilpres 2024.

Mulanya, Fadli Zon bicara peluang Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres Prabowo. Fadli Zon mengatakan nama-nama yang muncul dan digadang-gadang sebagai cawapres Prabowo merupakan bagian dari dinamika politik.

"Nama-nama ini bagian dari dinamika aspirasi yang muncul ke permukaan menjadi aspirasi kepada Pak Prabowo nanti akan dibicarakan, terutama dengan yang sejak awal bekerja sama, dengan Cak Imin juga," jelasnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Fadli Zon mengatakan Prabowo memerlukan sosok yang eligible untuk menjadi cawapresnya. Dia mengatakan Gibran termasuk ke dalam sosok yang eligible itu.

"Semua itu pasti ada keuntungan dan ada juga semua orang pasti eligible, kalau soal eligible soal mempunyai posisi sebagai pejabat publik, dipilih oleh rakyat," jelasnya.

"Saya kira banyak orang yang eligible termasuk Cak Imin, Pak Airlangga, Pak Erick Tohir, Gibran sendiri. Saya kira orang-orang eligible, tinggal keputusannya nanti gimana," sambungnya.

Fadli Zon sebelumnya mengungkapkan nama Gibran Rakabuming Raka masuk kandidat bakal cawapres mendampingi Prabowo Subianto. Menurutnya, segala kemungkinan masih bisa terjadi.

Fadli mengungkapkan nama Wali Kota Solo yang juga putra Presiden Jokowi itu memang masuk dalam daftar kandidat cawapres. Selain Gibran, ada Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto.

"Sejumlah nama sudah ada. Ada Cak Imin, Erick, Airlangga, dan Mas Gibran. Itu menjadi bagian yang menjadi musyawarah. Dari nama yang beredar juga merupakan aspirasi dan ekspresi masyarakat, baik dari partai maupun nonpartai," beber Fadli dilansir detikBali, Kamis (24/8).


Kelompok relawan bernama Bintang Garuda resmi mendeklarasikan untuk mendukung bakal calon presiden (bacapres) Gerindra Prabowo Subianto. Bintang Garuda menyatakan siap menyampaikan program kerja demi memenangkan Prabowo di Pilpres 2024.

Dukungan itu disampaikan relawan Bintang Garuda di Rumah Besar Relawan Prabowo 08, Slipi Kemanggisan, Jakarta Barat, Jumat (25/8/2023). Pembacaan maklumat deklarasi dilakukan oleh Sekretaris Jenderal Bintang Garuda Yudha Rachman.

"Kami relawan Bintang Garuda dengan ini menyatakan maklumat deklarasi bahwa kami relawan Bintang Garuda yang terhimpun dari berbagai latar belakang suku, agama, dan ras, menyatakan siap memenangkan Bapak Haji Prabowo Subianto dalam Pilpres tahun 2024. Bahwa kami relawan siap belerja keras menyampaikan program-program kerja Bapak Haji Prabowo Subianto, bahwa kami siap menjaga situasi politik yang kondusif dan penuh keceriaan dalam pesta demokrasi pemilihan presiden," kata Yudha Rachman saat pembacaan deklarasi.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Bahwa dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa serta doa dan dukungan masyarakat Indonesia, semoga Bapak Haji Prabowo Subianto dapat menjadi presiden Republik Indonesia sekaligus menjalankan amanat sebagai petugas rakyat," sambungnya.

Dalam kesempatan itu, Ketum Bintang Garuda, Handiyono Aruman, pun menegaskan maklumat deklarasi pihaknya. Handiyono berharap Prabowo dapat menjadi petugas rakyat bila terpilih menjadi presiden.

"Tentunya harapan kita presiden kita ke depan itu adalah petugas rakyat, kenapa? Karena yang memilih beliau adalah rakyat dan bukan partai," kata Handiyono.

Handiyono mengatakan seorang presiden bertanggung jawab langsung terhadap rakyat. Sebab, kata Handiyono, rakyatlah yang memengang kedaulatan tertinggi.

"Inilah yang harus menjadi garis besar bahwa kalau seseorang menjadi presiden dan bapak presiden Prabowo Subianto tentunya beliau bertanggung jawab langsung terhadap rakyat karena rakyatlah yang memegang kedaulatan tertinggi di negeri ini. Itu yang kita jaga dan kita perjuangkan," ungkap dia.

Handiyono berharap pihaknya sebagai organ relawan juga mampu menyerap aspirasi rakyat secara luwes. Aspirasi itu, lanjut Handiyono, bakal disampaikan langsung kepada Prabowo.

"Ya, tentu itu yang kita harapkan dan memang fungsi relawan memang lebih luwes untuk bergerak menyerap aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Yang tentunya dari relawan Bintang Garuda khususnya akan bisa melaporkan ini loh yang dibutuhkan masyarakat, ini loh yang diharapkan masyarakat akan pemimpin masa depan," tuturnya.

Lebih lanjut, Handiyono berharap agar para relawannya dapat bergerak secara santun dalam menyukseskan Prabowo di Pilpres 2024.

"Mudah-mudahan seperti yang tadi disampaikan oleh Bang Monti bahwa teman-teman nanti di seluruh Indonesia bergeraknya secara santun bahwa yang kita dukung ini bapak bangsa, bapak kita semua. Maka sebagai putra-putrinya, kita harus bergerak dengan hormat bahwa beliaulah calon pemimpin yang kita harapkan di 2024 ini untuk membawa bangsa Indonesia maju lebih baik lagi," pungkas dia.

Tonton Video: Deklarasikan Dukungan, Relawan Ingin Prabowo Jadi Petugas Rakyat

[Gambas:Video 20detik]


Budiman Sudjatmiko resmi dipecat PDIP setelah bermanuver mendukung Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden. Waketum Partai Gerindra Fadli Zon menilai Budiman tentunya sudah tahu konsekuensi atas tindakannya.

"Saya kenal Budiman sudah lama sekali yang pasti tahu segala macam hal-hal yang terkait dengan konsekuensi. Walaupun itu mekanisme internal di partai yang diikuti oleh Budiman," kata Fadli Zon di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (25/8/2023).

Fadli Zon mengatakan Budiman merupakan seorang aktivis yang tentunya sudah terbiasa menghadapi hal-hal demikian. Menurutnya, Budiman memiliki pengalaman dalam menghadapi polemik tersebut.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Tapi Budiman kan seorang yang punya jejak sejarah yang panjang sebagai seorang aktivis. Saya kira menghadapi yang seperti itu hal yang biasa aja," ujarnya.

Dia pun menuturkan akan menunggu langkah selanjutnya dari Budiman. Fadli Zon menekankan jika partainya terbuka untuk Budiman.

"Kalau ke depan kan kita tunggu saja apa keputusannya, apakah tidak berpartai dulu, apakah nanti mau bergabung dengan salah satu partai, atau bergabung dengan Gerindra," paparnya.

"Kalau Gerindra ya pasti welcome, tapi kan kita tidak ingin ya seolah-olah seperti itu ya. Jadi kita itu tergantung yang bersangkutan," imbuh dia.

Budiman Sudjatmiko Dipecat PDIP

Sebelumnya, Budiman Sudjatmiko dipecat oleh DPP PDI Perjuangan. Pemecatan ini dilakukan pascagerakan mendukung Prabowo Subianto yang dilakukan oleh Budiman Sudjatmiko.

Berdasarkan surat yang diterima detikcom, terlihat surat itu berisi keputusan pemberian sanksi kepada Budiman Sudjatmiko. Tampak surat itu ditandatangani oleh Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

Salah satu poin surat tersebut menyatakan terkait pemberian sanksi organisasi berupa pemecatan kepada Budiman Sudjatmiko.

"Memberikan sanksi organisasi berupa pemecatan kepada Sdr. Budiman Sudjatmiko, M.A. M.Phil. dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan," bunyi salah satu poin surat tersebut.

Surat tersebut pun dikonfirmasi oleh Budiman Sudjatmiko. Dirinya membenarkan isi surat itu terkait pemecatan dirinya dari PDIP.

"Benar," ucap Budiman saat dikonfirmasi, Kamis (24/8).

Lihat Video: 7 Pertimbangan PDIP Pecat Budiman Sudjatmiko

[Gambas:Video 20detik]


Sebanyak 1.025 kader PDIP dari Kota Solo diberangkatkan menuju GOR Jatidiri, Semarang untuk mengikuti apel pemenangan Ganjar Pranowo Pilpres 2024. Para kader PDIP diberangkatkan bersama dari halaman parkir Stadion Manahan, Solo.

Dari pantauan detikJateng, terlihat Ketua DPC PDIP Kota Solo FX Hadi Rudyatmo dan Wakil Wali Kota Solo Teguh Prakosa yang turut berangkat bersama rombongan. Sedangkan, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka tidak tampak berangkat bersama kader. Diketahui, Gibran dan Teguh adalah kader PDIP.

"Yang berangkat 21 bus dari sini, awalnya 20 bus tambah satu bus lagi. Karena permintaan dari DPD membawa 1.025 kader dari Kota Solo," kata FX Rudy di Stadion Manahan, Jumat (25/8/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Rudy mengatakan para kader yang berangkat ke GOR Jatidiri meliputi pengurus partai, ranting, PC, fraksi, bacaleg, badan dan sayap partai.

"Iya nanti langsung pulang. Saya ikut rombongan ini, nganter satgas ke Semarang, kecil no," ujarnya.

Mantan Wali Kota Solo itu mengatakan Gibran tidak ikut dalam rombongan. Menurutnya, Gibran akan berangkat sendiri ke GOR Jatidiri.

"Mas Wali dapat undangan, ya mungkin berangkat sendiri. Mungkin nek belum pulang, kan ke Bali atau ke mana nggak tahu saya. Tapi undangan sudah diberikan. Mestinya ikut, tapi nggak tahu saya karena kemarin ke Bali ada tugas pemerintahan mungkin," jelas FX Rudy.

Ketua PDIP Solo FX Rudyatmo dan kader berangkat ke Semarang jelang apel pemenangan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024, Jumat (25/8/2023). Foto: Tara Wahyu NV/detikJateng

Rudy berharap dengan kehadiran kader di Apel Pemenangan PDIP di Semarang menjadi pemantik semangat untuk memanaskan mesin jelang Pemilu 2024. Terlebih bacapres Ganjar Pranowo dan Puan Maharani bakal berorasi.

"Ya nanti mulai sekira 19.30 WIB baru mulai, ada Mbak Puan yang lain nggak tahu, Ketua DPD ada," terang Rudy.

Gibran Datang Menyusul

Terpisah, Gibran mengaku tidak mengikuti rombongan yang berangkat ke GOR Jatidiri. Dirinya mengatakan akan berangkat setelah pekerjaannya selesai.

"DPC berangkat duluan, sore berangkat nanti. Saya merampungkan pekerjaan dulu," ucap Gibran.

Diberitakan sebelumnya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Jawa Tengah (PDIP Jateng) bakal menggelar apel siaga pemenangan Ganjar Pranowo untuk Pilpres 2024 di Stadion Jatidiri, Semarang, pada Jumat (25/8) malam. Diperkirakan 33 ribu orang akan hadir.

Momen Megawati Sapa DPC PDIP Solo, Singgung soal Kesetiaan


Mencuat wacana Ganjar Pranowo dipasangkan dengan Anies Baswedan dalam Pilpres 2024. Pakar politik UGM, Arya Budi menilai wacana ini muncul untuk menciptakan skenario baru.

Sejauh ini hanya ada tiga poros koalisi utama yang selalu muncul yaitu Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan. Dalam berbagai survei, elektabilitas Ganjar dan Prabowo selalu bersaing.

"Ini dimunculkan untuk menciptakan skenario alternatif di mana hanya ada dua poros, Ganjar dan Prabowo pasangannya yang kemudian diperdebatkan," kata Arya saat dihubungi wartawan, Jumat (25/8/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Menurutnya, kemunculan wacana Ganjar-Anies ini juga menjadi bagian untuk mengecek respons publik termasuk lembaga survei. Sebab, sejauh ini belum ada simulasi jika Ganjar berpasangan dengan Anies lalu melawan Prabowo.

"Hasil survei menunjukkan Ganjar selalu kalah dengan Prabowo. Jadi jika skenarionya tetap 3 poros, Ganjar dan Prabowo tetap kompetitif. Tapi ketika head to head Ganjar kalah dengan Prabowo. Satu-satunya alternatif untuk mengambil ceruk (suara) di luar nasionalis adalah Anies," urainya.

Arya melanjutkan, jika pilpres berlangsung dua putaran dengan tiga nama itu sebagai capresnya, maka pada akhirnya suara Anies akan lebih banyak ke Prabowo.

Oleh karena itu, wacana duet Ganjar dan Anies ini bisa saja dimaksudkan untuk melakukan kocok ulang koalisi. Apalagi Arya melihat sejauh ini masih ada perdebatan di koalisi Anies terkait dengan nama cawapres.

"Ini menjadi alternatif kocok ulang koalisi untuk menghadapi skenario pemilu presiden head to head satu putaran atau dua putaran," bebernya.

Arya mengatakan konstelasi di poros Anies menjadi variabel besar kecilnya kemungkinan terwujudnya duet ini. Dia melihat sejauh ini dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP), terutama NasDem dan Partai Demokrat, pembahasan untuk memasangkan Anies dengan AHY masih alot.

"Jika ke depan tidak ada kesepakatan antara NasDem dengan anggota koalisi, justru potensinya besar NasDem membawa Anies berpasangan dengan Ganjar," katanya.

Diketahui, wacana duet Ganjar-Anies ini dimunculkan Ketua DPP PDIP Said Abdullah yang awalnya melempar wacana duet tersebut. Dia menyebut Anies bukan kompetitor yang patut diremehkan elektabilitasnya dan bisa jadi opsi digabungkan dengan Ganjar.

Elite PDIP soal Wacana Duet Ganjar-Anies: Masih Berandai-andai


Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) mengundang bakal calon presiden (bacapres) 2024 untuk beradu gagasan. Menurut keterangan resmi yang diterima detikEdu dikutip Jumat (25/8), debat akan berlangsung pada 14 September 2023 mendatang.

"Kami sudah melayangkan tantangan bagi setiap bacapres yang kini ada, Ganjar, Anies, dan Prabowo, untuk datang ke UI agar dikuliti isi pikiran dan diuji gagasan-gagasannya untuk bangsa sejak dua hari yang lalu," tulis keterangan resmi tersebut.

"Hingga hari ini, kami mendapat respon positif dari Ganjar, Anies, maupun Prabowo. Berdasarkan pernyataan langsung ataupun melalui para jubirnya, mereka menyatakan siap datang dan beradu gagasan dengan mahasiswa UI," lanjutnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

BEM UI mengatakan akan mengirimkan undangan resmi pada bacapres. Debat terbuka untuk umum dan bisa dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat.

Debat bacapres ini beriringan dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 65/PUU-XXI/2023 terkait Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu. Dalam putusan tersebut, dikatakan pembolehan kampanye di fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan, selama mendapat izin dari penanggung jawab serta tanpa atribut kampanye pemilu.

Diperbolehkannya kampanye di satuan pendidikan termasuk universitas merupakan hal yang baru. Putusan ini sontak menuai beragam tanggapan mulai dari Dewan Pengurus Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) hingga Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI). Lalu, bagaimana dengan pihak universitas?

Tanggapan Pihak UI

Kepala Hubungan Masyarakat Universitas Indonesia, Amelita Lusia, mengatakan UI menghormati kebebasan akademik civitas akademiknya untuk berdiskusi dan menawarkan solusi atas masalah dan dinamika masyarakat sekarang ini.

"Jika pada waktunya nanti di dalam kampus akan dibahas berbagai gagasan para tokoh bangsa tentang masa depan Indonesia, maka seyogyanya penelaahannya dilakukan secara ilmiah dalam koridor kegiatan akademik," jelasnya kepada detikEdu dikutip Jumat (25/8/2023).

Mengenai debat bacapres yang akan berlangsung pada 14 September, Amelita menegaskan apabila saat ini belum memasuki masa kampanye. Pendaftaran calon presiden dan calon presiden juga belum dimulai.

"Dengan demikian kegiatan-kegiatan yang mungkin berlangsung dalam beberapa bulan sebelum adanya penetapan capres-cawapres belum merupakan kampanye capres-cawapres," tegasnya.

Dosen Vokasi UI itu juga menyinggung Putusan MK mengenai dibolehkannya kampanye di satuan pendidikan. Hingga saat ini, UI akan menunggu arahan lebih lanjut dari Kemendikbudristek

"Sebagai perguruan tinggi negeri, UI selalu merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia, termasuk berkaitan dengan Pemilu. Juga pada kebijakan Kemendikbudristek RI yang pada waktunya nanti tentu akan memberi arahan berkaitan dengan kampanye Pilpres 2024," ujarnya.

Wapres Ma'ruf soal Kampanye di Kampus: Semua Calon Harus Dihadirkan


Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY akan menerima kedatangan bakal calon presiden Anies Baswedan beserta tim 8 Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Sekjen Demokrat Teuku Riefky Harsya mengungkapkan ada hal strategis yang akan dibahas Anies bersama SBY.

"Insyaallah Jumat (25/8) 19.30 WIB malam ini akan ada pertemuan bacapres Koalisi Perubahan Anies Rasyid Baswedan dengan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam kapasitasnya sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai (MTP) Demokrat di Cikeas, Jawa Barat," kata Riefky saat dikonfirmasi, Jumat (25/8/2023).

"Anies akan didampingi Tim 8 yang merepresentasikan 3 parpol, Demokrat, NasDem dan PKS. Pertemuan akan membahas berbagai hal strategis terkait Pilpres 2024," ujar dia.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Riefky mengulas rekam jejak Koalisi Perubahan untuk Persatuan dari awal penjajakan hingga saat ini. Riefky menyebut kedatangan Anies menemui petinggi parpol koalisi karena waktu pendaftaran Pilpres 2024 tinggal sekitar 50 hari lagi.

"Penjajakan Koalisi Perubahan untuk Persatuan telah dimulai sejak 1 tahun yang lalu dan telah ditindaklanjuti dengan penandatangan Piagam kerja sama 3 Parpol, pada 6 bulan yang lalu (14 Februari 2023). Ke depan pembukaan pendaftaran capres-cawapres tinggal 50-an hari lagi, untuk itu capres Anies akan berdiskusi secara langsung kepada pimpinan 3 parpol secara bergantian. Kemarin dengan NasDem, malam ini dengan Demokrat dan dalam waktu dekat dengan PKS," kata dia.

Pimpinan Komisi I DPR RI ini menyebut akan banyak hal didiskusikan Anies dan SBY. Dia juga mengungkit kewenangan soal pilpres ada di tangan SBY, sesuai dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Demokrat.

"Tentu banyak hal akan didiskusikan termasuk dalam menjawab semakin besarnya aspirasi publik yang menitipkan semangat 'Perubahan dan Perbaikan' melalui Pilpres 2024 ini. Dalam AD/ART Partai Demokrat, kewenangan kebijakan partai terkait pilpres, ada di MTP dan Ketuanya adalah Pak SBY," ujar Riefky.

Lihat Video: Anies Baswedan Disebut Akan Bertemu SBY-AHY di Cikeas Hari Ini

[Gambas:Video 20detik]


Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Bidang Kehormatan, Komarudin Watubun, mengungkapkan keputusan memecat Budiman Sudjatmiko telah diambil melalui Sidang Komite Disiplin kepada DPP PDIP. Komarudin mengatakan keputusan itu dikeluarkan sejak Senin lalu.

"Sidang Komite Disiplin sudah mengeluarkan rekomendasi kepada DPP sejak hari Senin," ujar Komarudin dilansir Antara, Jumat (25/8/2023).

"Jadi, tentang sanksi yang dijatuhkan bisa dicek saja di sekretariat DPP," tambahnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Budiman Sudjatmiko Dipecat PDIP

Sebelumnya, Budiman Sudjatmiko dipecat oleh DPP PDI Perjuangan. Pemecatan ini dilakukan pascagerakan mendukung Prabowo Subianto yang dilakukan oleh Budiman Sudjatmiko.

Berdasarkan surat yang diterima detikcom, terlihat surat itu berisi keputusan pemberian sanksi kepada Budiman Sudjatmiko. Tampak surat itu ditandatangani oleh Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

Salah satu poin surat tersebut menyatakan terkait pemberian sanksi organisasi berupa pemecatan kepada Budiman Sudjatmiko.

"Memberikan sanksi organisasi berupa pemecatan kepada Sdr. Budiman Sudjatmiko, M.A. M.Phil. dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan," bunyi salah satu poin surat tersebut.

Surat tersebut pun dikonfirmasi oleh Budiman Sudjatmiko. Dirinya membenarkan isi surat itu terkait pemecatan dirinya dari PDIP.

"Benar," ucap Budiman saat dikonfirmasi, Kamis (24/8).

Simak juga Video: 7 Pertimbangan PDIP Pecat Budiman Sudjatmiko

[Gambas:Video 20detik]


Budiman Sudjatmiko resmi dipecat PDIP setelah bermanuver mendukung Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden. Mantan aktivis yang kini menjadi legislator PKB, Faisol Riza, menawarkan Budiman Sudjatmiko bergabung ke partai yang dibesut Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.

Pernyataan ini disampaikan Faisol Riza dalam status akun media sosialnya. Faisol Riza menyebut Budiman Sudjatmiko salah jika menganggap PDIP sebagai satu-satunya partai politik yang mengusung Soekarnoisme.

"Kamu salah Bud, kalau menganggap hanya PDIP satu-satunya partai yang mengusung Soekarnoisme," kata Faisol Riza, Jumat (25/8/2023). Faisol telah mengizinkan unggahannya untuk dikutip.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Faisol menegaskan PKB sudah lama mengadopsi Soekarnoisme dan tertuang dalam sikap hingga arah perjuangan. Faisol menantang Budiman untuk adu gagasan Soekarnoisme di PKB.

"PKB sudah lama mengadopsi Soekarnoisme yang lebih segar dalam sikap, pandangan dan arah perjuangannya. Berani coba tantangan baru dan adu gagasan Soekarnoisme di PKB?" ujar Faisol Riza.

Dikonfirmasi apakah unggahannya merupakan tawaran untuk Budiman bergabung ke PKB, Faisol Riza mengiyakannya. "Memang tawaran. Budiman sudah dipecat, kan?" kata Faisol Riza.

Berdasarkan surat yang diterima detikcom, terlihat surat itu berisi keputusan pemberian sanksi kepada Budiman Sudjatmiko. Tampak surat itu ditandatangani oleh Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

Salah satu poin surat tersebut menyatakan terkait pemberian sanksi organisasi berupa pemecatan kepada Budiman Sudjatmiko.

"Memberikan sanksi organisasi berupa pemecatan kepada Sdr. Budiman Sudjatmiko, M.A. M.Phil. dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan," bunyi salah satu poin surat tersebut.

Surat tersebut pun dikonfirmasi oleh Budiman Sudjatmiko. Dirinya membenarkan isi surat itu terkait pemecatan dirinya dari PDIP. "Benar," ucap Budiman saat dikonfirmasi, Kamis (24/8).

Lihat Video: 7 Pertimbangan PDIP Pecat Budiman Sudjatmiko

[Gambas:Video 20detik]


Ketua Bappilu PPP Sandiaga Uno kembali menegaskan akan merangkul PKS dan Demokrat seiring munculnya wacana duet Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Sandiaga mengatakan tengah mengatur waktu pertemuan dengan PKS.

Hal ini disampaikan Sandiaga usai mengisi acara bersama Bendahara Umum PKS Mahfudz Abdurrahman di Unisma Bekasi, Jumat (25/8/2023). Sandiaga mengaku memiliki kedekatan dengan PKS.

"Kita kan berjuang bersama membangun negeri jadi saya punya kedekatan secara histori, secara pribadi personal, kami merasa dekat," kata Sandiaga.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Sandiaga menegaskan akan berupaya membangun negeri bersama berbagai pihak. Ia lantas mengaku saat ini tengah mengatur pertemuan dengan Ketua Bappilu PKS Sigit Sosiantomo untuk menyamakan langkah.

"Pasti selama ada peluang untuk membangun negeri bersama-sama ini kita ikthiarkan dan Pak Mahfudz ini adalah mentor kami dan saat saya baru masuk politik beliau sudah menjadi pimpinan di PKS dan sekarang Bendum," tuturnya.

"Kebetulan saya baru ditunjuk menjadi Bappilu di PPP sebagai ketua saya bertanya mungkin nanti bisa diatur pertemuan dengan Pak Sigit untuk menyamakan langkah ke depan sebagai Ketua Bappilu di PKS," sambungnya.

PKS Sebut Bangun Negeri Tak Kenal Warna

Dalam kesempatan yang sama, Bendum PKS Mahfudz Abdurrahman mengatakan pihaknya pernah bekerja sama politik dengan Sandiaga di pilpres sebelumnya. Menurutnya, dalam membangun negeri tidak mengenal warna

"Beliau bukan orang lainlah, saya sudah lama waktu pilpres kemudian pilgub sama-sama. Jadi dalam konteks membangu negeri dan bangsa ya kita tidak mengenal warna dan kita bisa berkolaborasi kalau kata beliau," ujar Mahfudz.

Lihat juga Video: Muncul Wacana Duet Ganjar-Anies, Sandiaga Bakal Hubungi PKS dan Demokrat

[Gambas:Video 20detik]


Waketum Partai Gerindra Fadli Zon dan Waketum Partai Gelora Fahri Hamzah kembali tampil bersama di DPR RI. Ada apa dua mantan pimpinan DPR ini bertemu lagi?

Pantauan detikcom di Kompleks Parlemen Senayan, Jumat (25/8/2023), keduanya tiba di DPR pukul 13.36 WIB. Keduanya tampak masuk ke ruangan media center.

Fadli Zon yang saat ini masih menjabat anggota DPR tampak mengenakan kemeja biru dengan jas cream. Sedangkan, Fahri Hamzah yang bukan anggota DPR periode ini mengenakan kemeja putih.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Keduanya dijadwalkan akan mengisi sebuah diskusi. Diketahui, diskusi itu diinisiasi oleh Koordinatoriat Wartawan Parlemen yang bekerja sama dengan Biro Pemberitaan DPR RI.

Tema diskusi itu 'DPR Mengawal Demokrasi Menuju Indonesia Maju'. Selain Fadli dan Fahri, sejumlah narasumber pun turut hadir, seperti Waketum PKB Jazilul Fawaid, Sekjen DPR RI Indra Iskandar dan Direktur Indonesian Parliamentary Center (IPC) Ahmad Hanafi.

Simak juga Video: Fadli Zon soal Peluang Gibran Jadi Cawapres Prabowo: Nanti Dimusyawarahkan

[Gambas:Video 20detik]


PDI Perjuangan (PDIP) mengerahkan empat pasukan khusus demi mengamankan Jawa Tengah (Jateng) agar tetap menjadi 'kandang banteng' di Pemilu 2024. Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PDIP Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul menyebut menggunakan strategi catenaccio. Apa maksudnya?

Di kantor DPD PDIP Jateng, Panti Marhaen Semarang, Bambang Pacul yang juga Ketua DPD PDIP Jateng, menyebut partainya memilih strategi catenaccio khas tim sepakbola Italia untuk mengamankan suara di Jateng sekaligus memenangkan Pemilu 2024.

"Kalau dapat serangan gimana? Sama seperti sepakbola. Kita pakai strategi sepakbola tapi tidak pakai Jerman, Der Panzer. Pakai Italia, catenaccio," ujar Bambang Pacul dikutip detikJateng, Kamis (24/8/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Diketahui, catenaccio berfokus pada lini pertahanan yang kokoh ibarat gerendel. Dalam strategi itu, Bambang menjelaskan ada empat pasukan khusus.

"Satu, yang bintang-bintang itu menggerendel, namanya Komandante. Mereka punya zonasi yang dijaga. Komandan teritori elektoral. Ada bintang 1, 2, 3 itu jaga teritori. Itu sistem gerendel utama. Ditambah sistem gerendel tambahan," kata Bambang Pacul.

Kedua, pasukan burung hantu. Ada 800 personel yang disebar untuk memberikan laporan terkini soal situasi politik.

Selanjutnya ialah pasukan gorong-gorong. "Pasukan gorong-gorong di 'parit-parit' untuk mberesi yang akan masuk ke wilayah tempur kita," tegasnya.

Terakhir, pasukan yang riang gembira di permukaan. "Barisan sehat dan bergembira. Senam sicita. Ibu-ibu happy-happy. Itu kegembiraan pertandingan. Harus ada yang tepuk tangan. Pertandingan tanpa tepuk tangan tegang," kata dia.

Baca selengkapnya di sini.


Kepala BPOPKK Partai Demokrat Herman Khaeron mengatakan partai-partai yang tergabung dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) harus berkomitmen menyerahkan keputusan cawapres kepada bacapres Anies Baswedan. Herman mengingatkan koalisi untuk tidak 'celometan' menyebut nama-nama cawapres.

"Jadi partai-partai koalisi yang tergabung dalam Koalisi Perubahan dan Persatuan harus berkomitmen bahwa ketika semua partai-partai koalisi menyerahkan kepada capres, ya sudah capres diberikan otoritas, diberikan kewenangan untuk bisa memilih-memilah menentukan dan bahkan mengumumkan cawapresnya siapa gitu," kata Herman di kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (25/8/2023).

"Jangan pula kita terus celometan lah gitu, ya ada orang ini disebut ada orang ini disebut, kan tidak baik ya," sambungnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Menurut dia, sebaiknya biarkan Anies menilai siapa sosok yang tepat untuk mendapinginya. Dia menuturkan agar jangan selalu mencomot nama-nama cawapres yang beredar di publik.

"Mengenai partai-partai dia punya kewenangan tentu punya kedaulatan, bisa mengakomodir siapa pun dia usulkan kepada capres kan sudah jelas piagamnya piagam koalisinya sudah jelas. Nah kalau piagam koalisi sudah jelas, ayo kita laksanakan saja itu jangan hanya sampai bicara lagi bicara lagi, bicara dan laksanakan gitu," ujar dia.

Lebih lanjut, Herman mengatakan pihaknya ingin agar Anies segera mendeklarasikan cawapresnya. Dia pun menargetkan Anies agar deklarasi di bulan ini.

"Kami berharap Agustus ini sebagai momentum perjuangan untuk menuju kemenangan," paparnya.

Sebab, kata dia, dengan mendeklarasikan cawapres, maka akan mendongkrak elektabilitas Anies. Dia mengatakan Pemilu hanya tinggal menghitung bulan, dengan deklarasi cepat, akan memudahkan Anies dan koalisi untuk memperkenalkan cawapres.

"Kami berharap Pak Anies segera mengumumkan cawapresnya lebih awal untuk apa? Untuk mengejar ketertinggalan elektabilitas," ungkap dia.

Simak juga Video 'Ramai Bahas Wacana Duet Ganjar-Anies, Ini Komentar Sejumlah Pihak':

[Gambas:Video 20detik]


Budiman Sudjatmiko dipecat dari keanggotaan PDI Perjuangan, kemarin. Ada tujuh poin yang menjadi pertimbangan PDIP memecat Budiman.

Dikutip dari video 20Detik, Jumat (25/8/2023), berikut 7 poin pertimbangan yang tertera dalam surat yang dilayangkan DPP PDIP:

1. Bahwa dalam rangka menjaga kehormatan, kewibawaan, dan menegakkan citra Partai, setiap anggota Partai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya wajib berpedoman pada kode etik dan disiplin anggota Partai yang telah ditetapkan oleh partai

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

2. Bahwa sesungguhnya organisasi Partai akan efektif apabila di dalamnya terdapat kader-kader Partai yang militant dan patuh terhadap peraturan organisasi Partai

3. Bahwa setiap kader Partai wajib menjaga arah perjuangan Partai agar sejalan dengan ideologi Partai, sikap politik, AD/ART, serta Program Partai demi terjaminnya pencapaian tujuan, fungsi, dan tugas Partai

4. Bahwa apabila ternyata anggota atau kader Partai terbukti melanggar kode etik dan disiplin Partai, maka DPP Partai dapat memberikan sanksi organisasi berupa pemecatan atau pemberhentian dari keanggotaan Partai

5. Bahwa sesungguhnya sikap, tindakan, dan perbuatan Sdr. Budiman Sujatmiko, M.A. M. Phill. selaku kader PDI Perjuangan yang tidak mengindahkan Instruksi Ketua Umum PDI Perjuangan untuk mendukung dan memenangkan Ganjar Pranowo sebagai Presiden Republik Indonesia pada Pemilu 2024 dengan mendukung calon Presiden dari partai politik lain merupakan pelanggaran kode etik dan disiplin Partai dikategorikan sebagai pelanggaran berat

6. Bahwa Komite Etik dan Disiplin Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan merekomendasikan kepada DPP PDI Perjuangan untuk menjatuhkan sanksi pemecatan atau pemberhentian dari keanggotaan Partai terhadap Sdr. Budiman Sujatmiko

7. Bahwa oleh karenanya, DPP Partai memandang perlu untuk menerbitkan Surat Keputusan Pemecatan terhadap Sdr. Budiman Sujatmiko, M.A. M. Phill. dari Keanggotaan PDI Perjuangan.

Simak video selengkapnya di atas.


Kepolisian Resor Kota (Polresta) Mataram menyita 1.003 botol minuman keras (miras) berbagai jenis dari sejumlah warung, kafe, dan tempat hiburan lainnya di Kota Mataram. Penyitaan itu dilakukan untuk menciptakan kondisi Kota Mataram yang aman.

Kapolresta Mataram Kombes Mustofa mengatakan penyitaan ribuan botol miras dilakukan sejak Rabu (23/8/2023) hingga Kamis (24/8/2023). Hasilnya, polisi menyita 1.003 botol miras golongan A, B, dan C dari berbagai merek yang dijual di sejumlah kafe tanpa mengantongi izin penjualan.

"Kami amankan 402 botol tuak, 114 botol brem, 89 botol arak bali, 43 botol anggur merah, 51 botol bir hitam, 175 botol bir putih, 82 botol vodka, dan 47 botol wiski," kata Mustofa, di Polresta Mataram, Jumat (25/8/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Menurut Mustofa, razia miras di wilayah hukum Polresta Mataram akan terus berlanjut demi terciptanya stabilitas situasi saat Pemilu 2024. "Hampir semua kejahatan di Mataram biasanya diawali dengan minum miras," ungkapnya.

Mustofa menegaskan semua warung, kafe, dan tempat hiburan lainnya dilarang menjual miras tanpa izin. Polisi, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Mataram, hingga tentara akan terus merazia tempat penjualan miras tanpa izin.

Warung dan kafe yang kedapatan tak memiliki izin jual miras, Mustofa melanjutkan, hanya dikenai sanksi berupa tindak pidana ringan (tipiring) sesuai peraturan daerah (perda). Adapun, ribuan botol miras senilai ratusan juta itu akan dimusnahkan akhir pekan.

Tips Hindari Hoax yang Berseliweran Jelang Pemilu 2024


Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka tidak mendampingi Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Ketua LKPP Hendrar Prihadi (Hendi) saat kunjungan di Balai Kota Solo kemarin. Gibran mengaku sudah izin tidak dapat mendampingi Ganjar saat berada di Solo.

Seperti diketahui, Ganjar dan Hendi pada Kamis (24/8) datang ke Bale Tawangarum, Balai Kota Solo, untuk menghadiri Peluncuran Konsolidasi Pengadaan Pakaian Dinas (Khaki) dan Seragam Sekolah PDN untuk Katalog Elektronik Lokal Provinsi Jateng.

"Kemarin sudah izin Pak Gubernur tidak bisa mendampingi," kata Gibran di Balai Kota Solo, dikutip detikJateng, Jumat (25/8/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Gibran mengaku tidak bisa mendampingi karena ada acara di luar Kota Solo. Hanya saja, Gibran enggan menjawab kota mana dan acara apa yang dihadirinya.

"Kemarin keluar kota, ya ada acara, wis (sudah)," ujarnya.

Gibran tidak ingin ketidakhadirannya mendampingi Ganjar dan Hendi menjadi spekulasi yang tidak-tidak. "Jangan bikin yang aneh-aneh," pungkasnya.

Baca selengkapnya di sini.


Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka sempat memberikan ucapan selamat kepada seniornya, Budiman Sudjatmiko, tak jadi dipecat PDIP. Gibran pun menegaskan ucapan selamat kepada seniornya hanya sebatas bercanda. PDIP kini resmi memecat Budiman.

Gibran mulanya enggan menanggapi pemecatan Budiman Sudjatmiko. Dia pun emoh disangkutkan dengan pemecatan Budiman Sudjatmiko.

"Lha itu tanya ke pusatlah ya jangan tanya ke saya. Urusan pemecatan kok karo aku i ngopo to (ke saya kenapa)? Saya kan bukan struktur, bukan siapa-siapa di partai," kata Gibran di Balai Kota Solo, seperti dikutip detikJateng, Jumat (25/8/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Gibran mengaku tidak berkomunikasi dengan Budiman Sudjatmiko usai pemecatan PDIP itu. Dia mengatakan ucapan selamat yang diberikannya kepada Budiman saat Kopdarnas PSI dalam konteks bercanda.

"Ngasih selamat nggak ada maksud apa-apa, wong jenenge (namanya) talkshow ya gitu isine gojekan kan, de'e (Budiman) sik sing gojeki (yang duluan bercanda), konteks bercanda, kan waktu di PSI belum dipecat," ucapnya.

Gibran mengaku sejak awal tidak tahu soal nasib Budiman Sudjatmiko saat bertemu di acara PSI tersebut.

Baca selengkapnya di sini.

Simak Video '7 Pertimbangan PDIP Pecat Budiman Sudjatmiko':

[Gambas:Video 20detik]

Saksikan juga: Capaian Perekonomian Jawa Barat Selama 5 Tahun Terakhir

[Gambas:Video 20detik]


Sejumlah Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM hendak mengundang bakal calon presiden untuk adu gagasan di kampus. Partai Garuda meyakini BEM tidak diperkenankan menggelar debat bacapres. Begini argumennya.

"Ada yang bilang, karena BEM UI mengundang dan menantang bacapres bukan capres untuk debat, jadi boleh, karena tidak melanggar UU Pemilu dan tidak menggunakan UU Pemilu. Apakah benar boleh?" kata Wakil Ketua Umum Partai Garuda Teddy Gusnaidi dalam keterangannya, Selasa (25/8/2023).

Teddy juga mengungkit UU Pendidikan Tinggi yang mengatur Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan. Menurutnya, kebebasan yang dimaksud harus terbebas dari politik praktis.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Dalam UU Pendidikan Tinggi diatur tentang Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan. Kebebasan ini harus terbebas dari politik praktis. Jadi dilarang untuk melakukan kegiatan politik praktis. Artinya debat bacapres di universitas atau mengatasnamakan universitas dilarang," kata Teddy.

Teddy juga menyebut mimbar akademik merupakan wewenang profesor maupun dosen di kampus. Dia menyebut organisasi mahasiswa tidak berwenang atas hal tersebut.

"Dan dalam UU Pendidikan Tinggi, mimbar akademik itu wewenang dari profesor atau dosen bukan mahasiswa atau organisasi mahasiswa, makanya pernah digugat ke MK karena merasa ada pembatasan kewenangan untuk diskusi, seminar dan kegiatan sejenisnya oleh mahasiswa, tapi gugatan itu ditolak oleh MK," katanya.

"Artinya apa? Artinya ketika menggunakan UU Pemilu, yang bisa menyelenggarakan di kampus adalah pelaksana kampanye, bukan kampus, mahasiswa atau organisasi mahasiswa. Ketika menggunakan UU Pendidikan Tinggi, yang menyelenggarakan adalah dosen atau profesor, bukan mahasiswa atau organisasi mahasiswa," imbuh dia.

Karenanya, Teddy meyakini organisasi mahasiswa tidak diperbolehkan secara aturan untuk melaksanakan debat bacapres yang beririsan dengan politik praktis. Teddy menyebut mahasiswa seharusnya menerima pendidikan politik bukan yang memberikan pendidikan politik.

"Apakah boleh organisasi mahasiswa melaksanakan politik praktis dengan mengundang bacapres debat? Tentu secara aturan tidak boleh, baik UU Pendidikan Tinggi maupun UU Pemilu," kata dia.

Juru bicara Partai Garuda itu juga menegaskan pendidikan politik terkait pemilu ada di parpol.

"Oleh karena itulah, secara hukum atau aturan, pendidikan politik untuk urusan pemilu ada di partai politik dan penyelenggara pemilu. Secara pengalaman, pemilu itu pelakunya adalah partai politik dan penyelenggara pemilu. Jadi dilihat dari sisi hukum atau aturan dan kemampuan, tentu tidak layak jika yang seharusnya diberikan pendidikan politik malah memberikan pendidikan politik," imbuhnya.

Simak Video: Jawaban Prabowo, Ganjar dan Anies soal Tantangan Debat BEM UI

[Gambas:Video 20detik]


Ketua DPP PDIP Said Abdullah berandai-andai Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan menjadi satu kekuatan pada Pilpres 2024. Kepala Badan Pembina Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (BPOPKK) Demokrat, Herman Khaeron, menilai wacana itu cuma untuk men-downgrade atau merendahkan Anies.

"Bisa saja dengan mewacanakan pasangan Ganjar-Anies sebagai upaya untuk men-downgrade Anies gitu, dengan mewacanakan Ganjar-Anies sengaja untuk memecah belah Koalisi Perubahan," kata Herman di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (25/8/2023).

Menurutnya, wacana itu dibuat agar menimbulkan pandangan negatif. Dia mengatakan wacana itu dimunculkan PDIP untuk membuat elektabilitas Anies menurun.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Saya kira ini yang menurut kami sedang dilakukan oleh pihak manapun, siapapun supaya ada persepsi negatif di masyarakat, yang pada akhirnya menurunkan elektabilitas Mas Anies sebagai calon presiden dari Koalisi Perubahan," jelasnya.

Dia mengaku akan menunggu bagaimana perkembangan wacana itu. Dia menegaskan Demokrat memiliki komitmen yang tinggi dalam Koalisi Perubahan Persatuan bersama NasDem dan PKS.

"Kita tunggu saja karena pembicaraan ini kan terus berlangsung, dan bagi Demokrat memiliki standar moralitas yang tinggi lah untuk masalah komitmen," kata dia.

"Demokrat kalau sudah berkomitmen loyal terhadap hasil bersama. Kemudian teguh terhadap komitmen dan kita juga menjalankan komitmen-komitmen bersama itu dengan baik," sambungnya.

Seperti diketahui, pengandaian Ganjar dan Anies bersatu sebelumnya disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Said Abdullah. Said awalnya merespons soal Ganjar yang unggul head to head dengan Anies. Said enggan meremehkan sembari mengandaikan Ganjar dan Anies menjadi satu kekuatan.

"Walaupun unggul dengan Mas Anies, kami tidak merasa jemawa. Apalagi jika Ganjar harus head to head dengan Pak Prabowo masih kalah tipis. Tentu ini akan menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki strategi pemenangan buat Ganjar Pranowo," kata Said kepada wartawan, Senin (21/8).

Meski begitu, Said menilai Anies bukan kompetitor yang patut diremehkan elektabilitasnya. Dia lantas bicara kalau keduanya dapat bergabung menjadi satu kekuatan di 2024 nanti.

"Bagi kami, Anies Baswedan bukan kompetitor yang patut diremehkan. Beliau dengan Ganjar adalah sosok calon pemimpin yang cerdas. Keduanya sama sama dalam satu almamater, kampus terhebat di Indonesia, yakni Universitas Gajah Mada. Apalagi jika keduanya bisa bergabung menjadi satu kekuatan, tentu akan makin bagus buat masa depan kepemimpinan nasional kita ke depan, sama sama masih muda, cerdas, dan enerjik," ujarnya.

Simak Video 'Ramai Bahas Wacana Duet Ganjar-Anies, Ini Komentar Sejumlah Pihak':

[Gambas:Video 20detik]

Saksikan juga: Capaian Perekonomian Jawa Barat Selama 5 Tahun Terakhir

[Gambas:Video 20detik]


Ketua Bappilu DPP PPP Sandiaga Uno menghadiri silaturahmi dan pembekalan bacaleg PPP Kota Bekasi. Sandiaga meminta para kader meningkatkan kinerja untuk penuhi target kursi di Pemilu 2024.

Pantauan detikcom, Jumat (25/8/2023) siang, Sandiaga menghadiri acara pembekalan pengurus, kader, dan bacaleg di kantor DPC PPP Kota Bekasi. Acara dihadiri Ketua DPC PPP Kota Bekasi Solihin, Sekretaris DPC PPP Kota Bekasi Dawam Mahfudz, Ketua MPC DPC PPP Kota Bekasi Zaini Sidi dan jajaran pengurus DPC, PAC dan Ranting PPP se-Kota Bekasi hingga bacaleg Kota Bekasi.

Sebelum menyampaikan sambutannya, Sandiaga lebih dulu melantunkan selawat. Seluruh kader yang hadir pun tampak ikut mengikuti.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Sandiaga mengatakan PPP memiliki basis suara yang kuat di Bekasi. Dia mendorong para kader dapat mencapai target 5 kursi di DPRD Kota Bekasi.

"PPP ini di Bekasi harus meningkatkan kinerjanya dan 5 kursi ini menurut saya bisa tercapai, kenapa karena kita punya basis yang kuat," kata Sandiaga.

Namun Sandiaga menyebut para kader PPP di Bekasi masih perlu berjuang. Oleh sebab itu, dia meminta para kader untuk bekerja dengan cara 'sprint' hingga Februari mendatang.

"Data terakhir di Bekasi, kita masih harus berjuang. Karena itu, kita punya dua bulan menuju Oktober penetapan setelah itu kita 'sprint' sampai Februari. Insyaallah kita akan capai PPP sebagai bagian dari pada kemenangan Indonesia," kata Sandi.

Tak hanya itu, Sandiaga juga mengingatkan kadernya bahwa PPP saat ini telah berjuang bersama PDIP. Dia mengajak para kader agar terus berjuang memenangkan pemilu.

"Kita sudah mengikat kerja sama dengan PDI Perjuangan mudah-mudahan ini membawa berkah. Dan yang terpenting juga bagaimana kita bisa sukses Pilpres, Pileg dan juga Pilkada. Ingat perjuangan kita adalah perjuangan untuk politik amar makruf nahi mungkar. Ingat juga bahwa kita istikomah dalam berjuang," tuturnya.


Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menpakrekraf) Sandiaga Uno menghadiri acara bersama Bendahara Umum PKS Mafudz Abdurrahman di Bekasi, Jawa Barat, hari ini. Sandiaga berbicara mengenai cara agar para UMKM sukses menjadi pengusaha.

Acara itu bertajuk 'Bekasi Entrepreneurship Festival' yang digelar di Unisma Bekasi, Jumat (25/8/2023). Sandiaga dan Mahfudz hadir sebagai pembicara dalam acara tersebut.

Sandiaga meyebut terdapat lima kriteria penting untuk mejadi pengusaha suskses. Salah satunya, memiliki inovasi.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Saya ingin titip lima kriteria penting untuk jadi pengusaha sukses. Yang pertama, inovatif. Sesuatu harus baru, sesuatu harus beradaptasi, bekerja sama," kata Sandiaga.

Selain itu, Sandi menyampaikan perlunya gotong royong dan bekerja sama dalam membuka usaha. Menurutnya, saat ini masih banyak orang yang tidak mau bekerja sama maupun berkolaborasi.

"Kolaborasi, gotong royong. Itu adalah cara kita untuk mampu meningkatkan UMKM ke depan," kata Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PPP ini.

Lebih lanjut, Sandiaga mengaku yakin semangat dan antusias pelaku UMKM akan meningkatkan UMKM ke depan.

"Mereka masih belum mau berkolaborasi, masih rebutan, belum percaya sama temannya. Tapi saya yakin semangat mereka, antusiasme ini tinggal kita arahkan biar mereka biasa adaptasi inovasi dan kolaborasi," ujar Sandi.


Nama Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka masuk dalam bursa kandidat cawapres Ganjar Pranowo dari PDIP. Nama Gibran masuk menggantikan Agus Harimurti Yudhoyono yang sebelumnya masuk daftar bacawapres Ganjar.

Sebagai informasi, Ketua DPP PDIP Said Abdullah menyebut ada tujuh nama yang masuk dalam radar cawapres Ganjar. Dari tujuh nama itu, tiga di antaranya merupakan nama baru.

Gibran menanggapi santai namanya masuk ke bursa cawapres Ganjar Pranowo. Dia menegaskan selama ini tidak pernah mengajukan diri untuk dijadikan cawapres.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Ya nggak gimana-gimana, kan saya nggak pernah mengajukan diri (masuk bacawapres)," kata Gibran di Balai Kota Solo, Jumat (25/8/2023).

Gibran mengaku belum menjalin komunikasi dengan Ketua DPP PDIP Puan Maharani mengenai namanya yang masuk bursa cawapres. Dia mengatakan baru akan bertemu Puan nanti malam saat acara apel pemenangan PDIP Jawa Tengah di Stadion Jatidiri, Semarang.

"Nggak, nanti habis ini ketemu (Puan)," pungkasnya.

Dilansir dari detikNews, tujuh nama cawapres yang telah dibahas dalam rapat internal partai untuk mendampingi Ganjar Pranowo yakni Menteri BUMN Erick Thohir, Menko Polhukam Mahfud Md, Ketum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Bappilu PPP Sandiaga Uno, Waketum Golkar Ridwan Kamil, mantan Panglima TNI Jenderal (purn) Andika Perkasa, dan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka.

"Saya tetap berpatokan sebagai kader, apa yang disampaikan oleh Mbak Puan. Apakah itu Ganjar-Erick, Ganjar-Mahfud, Ganjar-Gus Imin, apa Ganjar-Sandiaga Uno, Ganjar-RK, Ganjar-Andika. Bahkan terakhir Mbak Puan menyampaikan Ganjar-Gibran," ujar Said kepada wartawan di gedung DPR, Senayan, Jakarta, dilansir detikNews, Kamis (24/8).

Ia pun mengaku nama-nama tersebut berpatokan pada Ketua Tim Pemenangan Ganjar Puan Maharani. Namun dari ketujuh nama tersebut tak ada nama AHY yang sebelumnya disebut Puan.

Gibran Rakabuming Dorong Santri Melek Teknologi di Era Industri


Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Gelora Fahri Hamzah turut merespons keputusan PDIP yang resmi memecat Budiman Sudjatmiko. Fahri mengaku mengetahui rasanya dipecat partai karena pernah dialaminya dahulu.

"Menarik menonton wawancara-wawancara Mas @budimandjatmiko semoga tetap sehat. Sebagai orang yang pernah dipecat partai, saya mengerti situasinya," kata Fahri dalam cuitan akun X (Twitter) resminya seperti dilihat, Jumat (25/8/2023).

Terpisah, Fahri memberikan pesan kepada Budiman. Dia menyarankan Budiman mengambil jeda dahulu usai dipecat PDIP.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Fahri memandang saat ini Budiman dapat memikirkan keputusannya soal bergabung partai atau mendirikan partai seperti yang dilakukannya saat membangun Partai Rakyat Demokratik (PRD) di era Soeharto dulu.

"Budiman adalah seorang tokoh muda pemberani yang jauh lebih berada di depan di dalam membangun kekuatan politik menghadapi rezim otoriter," kata Fahri.

"Jadi kalau sekarang lebih baik beliau memikirkan suatu jeda yang memungkinkannya bisa membangun kembali kekuatannya. Barulah setelah itu memutuskan bergabung atau sendiri, seperti PRD dulu," imbuhnya.

Berdasarkan surat yang diterima detikcom, terlihat surat itu berisi keputusan pemberian sanksi kepada Budiman Sudjatmiko. Tampak surat itu ditandatangani oleh Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

Salah satu poin surat tersebut menyatakan terkait pemberian sanksi organisasi berupa pemecatan kepada Budiman Sudjatmiko.

"Memberikan sanksi organisasi berupa pemecatan kepada Sdr. Budiman Sudjatmiko, M.A. M.Phil. dari keanggotaan Partai Demokrati Indonesia Perjuangan," bunyi salah satu poin surat tersebut.

Surat tersebut pun dikonfirmasi oleh Budiman Sudjatmiko. Dirinya membenarkan isi surat itu terkait pemecatan dirinya dari PDIP. "Benar," ucap Budiman saat dikonfirmasi, Kamis (24/8).

Simak Video '7 Pertimbangan PDIP Pecat Budiman Sudjatmiko':

[Gambas:Video 20detik]

Saksikan juga: Jumat Curhat dengan Kapolres Depok Kombes Ahmad Fuady

[Gambas:Video 20detik]


PDI Perjuangan (PDIP) mengerahkan empat pasukan khusus demi mengamankan Jawa Tengah (Jateng) tetap menjadi 'kandang banteng' di Pemilu 2024. Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PDIP Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul menyebut salah satunya pasukan 'burung hantu'.

Di kantor DPD PDIP Jateng, Panti Marhaen Semarang, Bambang Pacul yang juga Ketua DPD PDIP Jateng, menyebut partainya memilih strategi catenaccio khas tim sepakbola Italia untuk mengamankan suara di Jateng sekaligus memenangkan Pemilu 2024.

"Kalau dapat serangan gimana? Sama seperti sepakbola. Kita pakai strategi sepakbola tapi tidak pakai Jerman, Der Panzer. Pakai Italia, catenaccio," ujar Bambang Pacul seperti dikutip detikJateng, Kamis (24/8/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Diketahui, catenaccio berfokus pada lini pertahanan yang kokoh ibarat gerendel. Dalam strategi itu, Bambang menjelaskan ada empat pasukan khusus.

"Satu, yang bintang-bintang itu menggerendel, namanya Komandante. Mereka punya zonasi yang dijaga. Komandan teritori elektoral. Ada bintang 1, 2, 3 itu jaga teritori. Itu sistem gerendel utama. Ditambah sistem gerendel tambahan," kata Bambang Pacul.

Kedua, pasukan burung hantu. Ada 800 personel yang disebar untuk memberikan laporan terkini soal situasi politik.

Selanjutnya ialah pasukan gorong-gorong. "Pasukan gorong-gorong di 'parit-parit' untuk mberesi yang akan masuk ke wilayah tempur kita," tegasnya.

Terakhir, pasukan yang riang gembira di permukaan. "Barisan sehat dan bergembira. Senam sicita. Ibu-ibu happy-happy. Itu kegembiraan pertandingan. Harus ada yang tepuk tangan. Pertandingan tanpa tepuk tangan tegang," kata dia.

Baca selengkapnya di sini.


Bacapres Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan, menghargai munculnya wacana diduetkan dengan bacapres PDIP, Ganjar Pranowo, di Pemilu 2024. Anies menangkap adanya pesan di balik wacana duet yang dilempar PDIP itu.

"Itu kita tangkap sebagai pesan bahwa kita semua bersaudara, kita semua bersahabat," kata Anies Baswedan usai pertemuan dengan Surya Paloh dan Tim 8 di Jakarta, Kamis (24/8/2023) malam.

Anies pun mengatakan tidak ada pembahasan khusus terkait wacana tersebut dalam pertemuan yang dilakukan bersama Tim 8 Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) semalam.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Nggak, nggak. Tidak ada diskusi khusus (soal wacana Ganjar dan Anies). Kita menghormati, menghargai dan kita senang sekali bahwa kita bisa berdiskusi, berdialog. Artinya kan kita punya rasa kepemilikan yang sama atas Indonesia," ucap Anies.

Anies juga menjelaskan koalisinya tidak menutup diri kepada siapa pun yang ingin bergabung. Baginya, semua tentu punya tujuan yang sama membuat Indonesia jadi lebih baik.

"Adapun koalisi tiga partai ini tetap utuh dan bila ada yang mau bergabung tentu boleh-boleh saja tentunya. Tapi menganggap itu semua sebagai sebuah pesan persahabatan, persaudaraan, bahwa kita siap menyongsong Indonesia yang baik sama-sama," pungkas Anies.

Seperti diketahui, Anies Baswedan bertemu dengan Surya Paloh dan Tim 8, semalam. Anies menyebut pertemuan itu merupakan pertemuan rutin untuk menceritakan perkembangan di wilayah masing-masing.

Berdasarkan foto yang diterima detikcom, pertemuan itu terlihat berlangsung di sebuah ruangan. Tampak Anies duduk di barisan paling depan dengan mengenakan batik bernuansa coklat. Tokoh-tokoh lain yang hadir antara lain Sekjen Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya, Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya, Ketua DPP PKS Almuzammil Yusuf, hingga Sudirman Said.

Simak Video 'Ramai Bahas Wacana Duet Ganjar-Anies, Ini Komentar Sejumlah Pihak':

[Gambas:Video 20detik]

Saksikan juga: Menuju Jumat Curhat di detik Pagi bersama Brigjen Indarto

[Gambas:Video 20detik]


Ketua Umum NasDem Surya Paloh menepis kabar adanya ultimatum yang dilakukan Demokrat terhadap dirinya. Menurutnya hal tersebut tidak akan terjadi.

"Masa saya diultimatum? Nggak, nggak mungkin lah itu," kata Paloh usai pertemuan bersama Anies dan tim 8 di Jakarta, Kamis (24/8/2023) malam.

Paloh menegaskan tidak ada desakan terhadap dirinya untuk segera mengumumkan pendamping Anies. Menurutnya, penentuan bacawapres tak sekedar menyatukan pemahaman, tapi tentang kesiapan yang benar-benar dirasa pas pada saatnya nanti.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Pada saya tidak ada, kalau pada kawan kawan lain, PKS misalnya, saya tidak paham. Saya pikir memang masalahnya bukan hanya pemahaman saja, timing yang dianggap tepat itu ketika kesiapan yang lebih optimal sudah dirasakan tepat," terang Paloh.

Surya Paloh sebelumnya menjelaskan pengumuman bacawapres Anies Baswedan tinggal menunggu waktu. Dia menyebut Anies Baswedan sedang melihat-lihat.

"Bung Anies sudah dicalonkan secara resmi, dideklarasikan, keputusan diambil bersama untuk memberikan kepercayaan sepenuhnya pada Bung Anies untuk memutuskan. Waktu, timing yang tepat, sambil melihat lihat. Toh bukan hanya mas Anies yang jadi calon, ada mas Prabowo, ada Mas Ganjar," kata Paloh usai bertemu dengan Anies dan Tim 8 di Jakarta, Kamis (24/8).

Paloh juga membantah lamanya proses penentuan bacawapres Anies karena adanya penolakan terhadap sosok Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Paloh juga menyangkal adanya desakan terhadap dirinya untuk segera menentukan siapa sosok bacawapres Anies.

"Bukan itu pasti bukan (usulan AHY Bacawapres Anies). Saya engga mengerti juga sampai datang apa ya pemikiran seperti itu. Artinya bagaimana pun sampai saat ini optimisme yang cukup tinggi dari tiga partai koalisi pendukung mas Anies, jadi masih terjaga dengan baik. Jadi tidak ada masalah. Pada saya tidak ada (desakan). kalau pada kawan kawan lain PKS misalnya saya tidak paham," ungkap Paloh.


Wakil Ketua Umum Gerindra Habiburokhman mengaku belum ada komunikasi dari Budiman Sudjatmiko apakah ingin bergabung dengan Gerindra atau tidak. Meski demikian, dia mengatakan Gerindra adalah partai yang terbuka bagi seluruh warga Indonesia.

Dilansir detikNews, Jumat (25/8), PDIP telah memecat Budiman Sudjatmiko setelah eks anggota DPR itu mendeklarasikan dukungan kepada bakal capres Gerindra, Prabowo Subianto. Merespons hal itu, Habiburokhman menyatakan pemecatan Budiman murni urusan PDIP.

"Kami tidak dalam posisi untuk mencampuri urusan internal terkait pemecatan. Sebaliknya justru kami menghormati mekanisme organisasi di PDI Perjuangan. Baik PDI Perjuangan maupun Saudara Budiman adalah sahabat kami," kata Habiburokhman kepada wartawan, Jumat (25/8/2023), dikutip dari detikNews.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Saat ini kami belum mendapat informasi apakah saudara Budiman ingin bergabung dengan Partai Gerindra, jadi kami tidak mau berandai-andai," sambungnya.

Menurut Habiburokhman, siapa pun warga Indonesia bisa menjadi anggota Gerindra.

"Prinsip Partai Gerindra adalah partai yang terbuka seluruh warga negara Indonesia. Siapa pun yang menerima Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika bisa menjadi anggota Gerindra," ucapnya.

Sebelumnya, berdasarkan surat yang diterima detikcom, terlihat surat itu berisi keputusan pemberian sanksi kepada Budiman Sudjatmiko. Surat itu ditandatangani oleh Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

Salah satu poin surat tersebut menyatakan terkait pemberian sanksi organisasi berupa pemecatan kepada Budiman Sudjatmiko.

"Memberikan sanksi organisasi berupa pemecatan kepada Sdr. Budiman Sudjatmiko, M.A. M.Phil. dari keanggotaan Partai Demokrati Indonesia Perjuangan," bunyi salah satu poin surat tersebut.

Budiman Sudjatmiko mengonfirmasi surat itu. Dia membenarkan isi surat itu terkait pemecatan dirinya dari PDIP. "Benar," ucap Budiman saat dikonfirmasi, Kamis (24/8), seperti dilansir detikNews.

Simak Video 'PDIP Resmi Pecat Budiman Sudjatmiko!':

[Gambas:Video 20detik]


Ketua Umum (Ketum) Partai NasDem Surya Paloh menegaskan pengumuman sosok bacawapres pendamping Anies Baswedan tinggal menunggu waktu. Paloh menyebut sampai saat ini Anies masih terus mengikuti perkembangan dinamika politik sebelum mendeklarasikan bacawapresnya.

"Bung Anies sudah dicalonkan secara resmi, dideklarasikan, keputusan diambil bersama untuk memberikan kepercayaan sepenuhnya pada Bung Anies untuk memutuskan. Waktu, timing yang tepat, sambil melihat-lihat. Toh bukan hanya Mas Anies yang jadi calon, ada Mas Prabowo, ada Mas Ganjar," kata Paloh usai bertemu dengan Anies dan tim 8 di kawasan Jakarta Pusat, Kamis (24/8/2023) malam.

Paloh membantah lamanya proses penentuan bacawapres Anies lantaran adanya penolakan terhadap sosok Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk diusung. "Bukan itu, pasti bukan (deklarasi bacawapres belum dilakukan lantaran menolak AHY). Saya nggak mengerti juga sampai datang pemikiran seperti itu. Artinya bagaimana pun sampai saat ini optimisme yang cukup tinggi dari tiga partai koalisi pendukung Mas Anies. Jadi masih terjaga dengan baik. Jadi tidak ada masalah," kata Paloh.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Lebih lanjut, Paloh menegaskan tak ada desakan dari partai mitra di Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) terhadap dirinya agar segera menentukan siapa sosok bacawapres Anies. Dia membantah NasDem diultimatum oleh Demokrat soal desakan deklarasi bacawapres Anies.

"Pada saya tidak ada (desakan). Kalau pada kawan-kawan lain PKS, misalnya, saya tidak paham," kata Paloh.

"Masak saya diultimatum? Nggak, nggak mungkinlah itu," imbuhnya.

Seperti diketahui, Anies bertemu dengan Surya Paloh dan Tim 8, semalam. Anies menyebut pertemuan itu merupakan pertemuan rutin untuk menceritakan perkembangan di wilayah masing-masing.

Berdasarkan foto yang diterima detikcom, pertemuan itu terlihat berlangsung di sebuah ruangan. Tampak Anies duduk di barisan paling depan dengan mengenakan batik bernuansa coklat. Tokoh-tokoh lain yang hadir antara lain Sekjen Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya, Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya, Ketua DPP PKS Almuzammil Yusuf, Ketua DPP NasDem Sugeng Suparwoto, hingga Sudirman Said.

Pertemuan antara Anies, Surya Paloh, dan Tim 8 ini berlangsung beberapa jam. Setelah pertemuan, Anies menjelaskan isi pertemuan tersebut.

"Jadi tadi kita melakukan pertemuan rutin yang biasa kita kerjakan, update masing-masing menceritakan perkembangan yang terjadi di kawasan masing-masing, baik Nasdem, demokrat, PKS dan progresnya sangat menggembirakan," kata Anies kepada wartawan di Hotel Grand Hyatt, Jakarta, Kamis (23/8).

Anies menerangkan kegembiraannya lantaran ada pencapaian yang diraih dari partai pendukung. Dia berharap keberhasilan ini dapat terus dijaga.

"Kita bersyukur dengan capaian-capaian yang dilakukan teman-teman koalisi ini, jadi tadi pembicaraannya adalah bagaimana kita mendorong lebih jauh agar gerakan perubahan ini, ikhtiar perubahan, ini makin luas jangkauan, makin besar simpati dan kepercayaan dari masyarakat," kata Anies.

Simak Video 'Paloh Sebut Anies Beri Kesempatan Ganjar-Prabowo Umumkan Cawapres Duluan':

[Gambas:Video 20detik]

Saksikan juga: Jumat Curhat dengan Kapolres Depok Kombes Ahmad Fuady

[Gambas:Video 20detik]


Ketua PBNU Ahmad Fahrur Rozi (Gus Fahrur) menyoroti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal diizinkannya kampanye di tempat pendidikan asal ada izin dari penanggung jawab tempat. Gus Fahrur meminta kampanye di sekolah atau kampus dihindari.

"Sebagai warga negara yang baik, kita ikut aturan pemerintah. Kampanye boleh saja dilakukan asalkan merupakan pendidikan politik yang baik, bertanggung jawab dan jauh dari ujaran kebencian. Namun sebaiknya saya kira dihindari. Bolehkan tidak selalu harus dilakukan?" kata Gus Fahrur kepada wartawan, Jumat (25/8/2023).

Gus Fahrur menilai lembaga pendidikan sebaiknya tidak berkubang dalam politik praktis. Dia meminta sekolah atau kampus tidak berlomba-lomba mengundang bakal capres untuk hadir di tempatnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Jangan ada jorjoran antarsekolah yang mengundang salah satu capres tertentu saja, siswa satu sekolahan saja tentu bisa saling beda pilihan, jangan sampai terdampak polarisasi Pemilu 2024," ucapnya.

"Harus diperhitungkan dampak negatif kemungkinan terjadi konflik kepentingan antarpemimpin di bangku sekolah dan gedung perguruan tinggi," tambahnya.

Dia menilai diperlukan aturan lebih lanjut yang mengatur batas penggunaan lembaga pendidikan sebagai lokasi kampanye agar tidak terjadi benturan kepentingan dengan tujuan pendidikan dan situasi masyarakat yang majemuk.

"Kegiatan kampanye atau kedatangan kandidat jangan mengganggu jadwal pelajaran yang telah disusun secara baik oleh pihak sekolah," imbuhnya.

Sebelumnya, MK mengetok putusan larangan total kampanye di tempat ibadah, namun membolehkan kampanye di sekolah dan kampus meski dengan catatan. Putusan MK itu bernomor Nomor 65/PUU-XXI/2023 dan diketok pada 15 Agustus 2023 lalu. MK mengabulkan gugatan terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017, khususnya Pasal 280 ayat (1) huruf h. Penggugatnya adalah Ong Yenni dan Handrey Mantiri. Berikut adalah pasal yang dimaksud.

Pasal 280 ayat 1 huruf h (sebelum putusan MK):

Pelaksana, peserta dan tim kampanye Pemilu dilarang menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan.

Adapun bunyi Penjelasan yaitu:

Fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan dapat digunakan jika peserta pemilu hadir tanpa atribut kampanye pemilu atas undangan dari pihak penanggung jawab fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan.

MK mengetok palu putusan. MK hanya melarang secara total kampanye di tempat ibadah namun tetap memperbolehkan kampanye di tempat pendidikan dan fasilitas pemerintah. Lewat putusannya, MK menghapus bagian penjelasan Pasal 280 ayat 1 huruf h UU Pemilu. Pasal itu sendiri juga direvisi menjadi begini:

Pasal 280 ayat 1 huruf h (setelah putusan MK):

Pelaksana, peserta dan tim kampanye Pemilu dilarang menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan, kecuali untuk fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan sepanjang mendapat izin dari penanggung jawab tempat dimaksud dan hadir tanpa atribut kampanye pemilu.


Bakal calon presiden (bacapres) Anies Baswedan, Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto ditantang debat terbuka oleh BEM UI dan BEM Unsoed Purwokerto di kampus. Para bacapres tersebut pun sudah merespons tantangan tersebut.

Tantangan itu dilontarkan BEM UI menyusul putusan MK yang membolehkan capres ke institusi pendidikan namun dengan syarat tanpa membawa atribut partai. Menanggapi hal itu, Ketua KPU, Hasyim Asyári menyebut, ketiganya saat ini belum resmi menjadi capres. Dalam konteks Pilpres, ketiganya disebut Hasyim belum siapa-siapa.

"Dalam pandangan saya, Mas Anies, Mas Ganjar dan Pak Prabowo, belum siapa-siapa dalam konteks Pemilu Presiden (Pilpres) 2024," ujar Hasyim dilansir detikNews, Jumat (25/8/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ia menyebut, ketiganya belum resmim menjadi capres lantaran pendaftaran bakal pasangan calon Pilpres 2024 belum dimulai. Menurutnya, seseorang baru bisa dikatakan sebagai capres jika telah ditetapkan memenuhi syarat.

"Mengapa demikian? Karena pendaftaran bakal pasangan calon Pilpres 2024 belum terjadi, dan akan dilakukan pendaftaran bakal pasangan calon Pilpres 2024 nanti bulan Oktober 2023,"katanya.

Ia juga menjelaskan pencalonan bakal pasangan capres-cawapres, dilakukan dalam tiga tahapan, yakni rekrutmen dan seleksi di internal partai, dan kemudian dilanjutkan dengan pendaftaran bakal pasangan calon Pilpres 2024 oleh partai politik ke KPU (nomination).

"Seseorang disebut sebagai bakal calon bila orang itu didaftarkan oleh parpol ke KPU, dan seseorang disebut sebagai calon pada saat dinyatakan memenuhi syarat (MS) dan ditetapkan calon tetap sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden," sambungnya.

Sehingga, kata dia, ketiganya bahkan belum dapat disebut sebagai bakal calon presiden.

"Saat ini masih bulan Agustus 2023, belum masuk tahapan pendaftaran bakal pasangan calon Pilpres 2024. Jangankan jadi calon, sebagai bakal calon presiden saja belum," tuturnya.

Sehingga, menurutnya Anies, Ganjar dan Prabowo bebas menggelar pertemuan dan debat dengan siapa pun dan di mana pun. Selama belum ditetapkan sebagai capres, debat di tempat umum maupun di kampus, tidak termasuk pelanggaran pemilu.

"Karena itu Mas Anies, Mas Ganjar dan Pak Prabowo masih bebas silaturahim, diskusi dan debat dengan siapa pun, dan bertempat di mana saja, termasuk di dalam kampus. Aktivitas tersebut bukan kampanye, karena yang melakukan bukan calon, dan tidak masuk kategori pelanggaran pemilu," ujarnya.

Momen Jokowi Makan Siang Bareng Anies-Ganjar-Prabowo di Istana


PDIP telah memecat Budiman Sudjatmiko usai eks anggota DPR itu mendeklarasikan dukungan kepada bakal capres Gerindra, Prabowo Subianto. Gerindra menyatakan pemecatan Budiman murni urusan PDIP.

"Kami tidak dalam posisi untuk mencampuri urusan internal terkait pemecatan. Sebaliknya justru Kami menghormati mekanisme organisasi di PDI Perjuangan. Baik PDI Perjuangan maupun Saudara Budiman adalah sahabat kami," kata Waketum Gerindra Habiburokhman kepada wartawan, Jumat (25/8/2023).

Dia mengaku belum ada komunikasi dari Budiman apakah ingin bergabung dengan Gerindra atau tidak. Anggota DPR dari Jakarta Timur ini mengaku tak mau berandai-andai.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Saat ini kami belum mendapat informasi apakah saudara Budiman ingin bergabung dengan partai Gerindra, jadi kami tidak mau berandai-andai," ucapnya.

Habiburokhman mengatakan Gerindra terbuka bagi seluruh warga. Dia mengatakan siapa saja bisa jadi anggota Gerindra.

"Prinsip partai Gerindra adalah partai yang terbuka seluruh warga negara Indonesia. Siapa pun yang menerima Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika bisa menjadi anggota Gerindra," ucapnya.

Berdasarkan surat yang diterima detikcom, terlihat surat itu berisi keputusan pemberian sanksi kepada Budiman Sudjatmiko. Tampak surat itu ditandatangani oleh Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

Salah satu poin surat tersebut menyatakan terkait pemberian sanksi organisasi berupa pemecatan kepada Budiman Sudjatmiko.

"Memberikan sanksi organisasi berupa pemecatan kepada Sdr. Budiman Sudjatmiko, M.A. M.Phil. dari keanggotaan Partai Demokrati Indonesia Perjuangan," bunyi salah satu poin surat tersebut.

Surat tersebut pun dikonfirmasi oleh Budiman Sudjatmiko. Dirinya membenarkan isi surat itu terkait pemecatan dirinya dari PDIP.

"Benar," ucap Budiman saat dikonfirmasi, Kamis (24/8).

Simak Video 'PDIP Resmi Pecat Budiman Sudjatmiko!':

[Gambas:Video 20detik]


PDIP memecat Budiman Sudjatmiko buntut dukungannya terhadap bakal capres Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Ketua Bappilu Partai Demokrat Andi Arief menilai pemecatan Budiman Sudjatmiko oleh PDIP itu terlalu berlebihan.

Hal tersebut diungkapkan Andi Arief melalui cuitan di akun X-nya yang diunggah pada Jumat (25/8/2023). Cuitan ini dibagikan kepada wartawan.

Dia mengatakan pemecatan Budiman Sudjatmiko selaku kader PDIP memang urusan internal PDIP. Namun, Andi Arief mengaku kaget dengan pemecatan tersebut.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Ini memang urusan internal partai lain. Namun komentar saya terhadap pemecatan Budiman Sudjatmiko cukup mengagetkan," cuit Andi Arief.

Andi Arief menilai dengan pemecatan Budiman, yang hilang bukan hanya sosok Budiman saja. Melainkan, kata dia, visi kerakyatan dari PDIP.

"Karena yang hilang bukan sekedar Budiman, tapi visi kerakyatannya dalam partainya. Terlalu berlebihan," tulisnya.

Budiman Sudjatmiko Dipecat PDIP

Sebelumnya, Budiman Sudjatmiko dipecat oleh DPP PDI Perjuangan. Pemecatan ini dilakukan pascagerakan mendukung Prabowo Subianto yang dilakukan oleh Budiman Sudjatmiko.

Berdasarkan surat yang diterima detikcom, terlihat surat itu berisi keputusan pemberian sanksi kepada Budiman Sudjatmiko. Tampak surat itu ditandatangani oleh Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

Salah satu poin surat tersebut menyatakan terkait pemberian sanksi organisasi berupa pemecatan kepada Budiman Sudjatmiko.

"Memberikan sanksi organisasi berupa pemecatan kepada Sdr. Budiman Sudjatmiko, M.A. M.Phil. dari keanggotaan Partai Demokrati Indonesia Perjuangan," bunyi salah satu poin surat tersebut.

Surat tersebut pun dikonfirmasi oleh Budiman Sudjatmiko. Dirinya membenarkan isi surat itu terkait pemecatan dirinya dari PDIP.

"Benar," ucap Budiman saat dikonfirmasi, Kamis (24/8).

Simak Video 'PDIP Resmi Pecat Budiman Sudjatmiko!':

[Gambas:Video 20detik]


Bacapres Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan, akan bertemu dengan Presiden ke-6 RI yang juga Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Pertemuan itu akan digelar di kediaman SBY di Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat.

"Tetapi yang paling penting pertemuan hari ini capres tim 8 dengan Pak Surya berjalan dengan baik. Insyaallah besok (hari ini) juga akan ada pertemuan capres, tim 8, dengan Pak SBY dan Mas AHY di Cikeas," kata Sekjen Partai Demokrat, Teuku Riefky, di Jakarta, Kamis (24/8) malam.

Selain dengan SBY, pertemuan di Cikeas itu juga akan dihadiri Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Riefky mengatakan saat ini juga tengah diatur pertemuan Anies dengan Presiden PKS Ahmad Syaikhu. "Kemudian juga sedang diatur dengan pimpinan PKS," kata Riefky.

Politikus Demokrat itu menjelaskan, dengan pertemuan-pertemuan ini artinya Anies dan parpol koalisi terus berkomunikasi secara intens. Pertemuan itu kata dia untuk mengevaluasi strategi dan dinamika Pilpres 2024.

"Artinya Pak Anies, Tim 8, tiga partai terus berkomunikasi secara intens, baik di level tim 8, kemudian juga dengan pimpinan partai. Hal ini tentu secara berkala kita lakukan. Ada yang terbuka di media, ada juga yang dilakukan secara tertutup. Tetapi ini hal-hal yang terus mengantisipasi dan mengevaluasi strategi dan juga melihat dinamika yang terjadi terkait dengan Pilpres 2024," tutur dia.

Sementara, Kepala BPOPKK Partai Demokrat Herman Khaeron mengatakan rencananya pertemuan itu bakal digelar sore ini. Herman mengatakan dalam pertemuan itu, Anies dan SBY akan mendiskusikan berbagai hal.

"Jika tidak berubah 15.00 WIB. Diskusi rutin, Pak SBY kan Ketua Majelis Tinggi PD, dan dalam AD/ART yang menetapkan Calon Presiden dan Wakil Presiden adalah Majelis Tinggi Partai," ujarnya.

Saat ditanya apakah pertemuan itu juga akan membahas cawapres, Herman menuturkan pembahasan yang didiskusikan akan bersifat komprehensif. Sebab, dia menilai koalisi dibentuk untuk menang.

"Menurut saya akan ada pembahasan yang komprehensif, karena koalisi bukan hanya terbentuk tetapi juga harus menang," tuturnya.

Sebagai informasi, Anies semalam juga bertemu dengan Ketum NasDem Surya Paloh.


Wacana duet Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan layu sebelum berkembang. Wacana tersebut kini dianggap berandai-andai.

Adalah Ketua DPP PDIP Said Abdullah yang awalnya melempar wacana duet tersebut. Dia menyebut Anies bukan kompetitor yang patut diremehkan elektabilitasnya dan bisa jadi opsi digabungkan dengan Ganjar.

"Walaupun unggul dengan Mas Anies, kami tidak merasa jemawa. Apalagi jika Ganjar harus head to head dengan Pak Prabowo masih kalah tipis. Tentu ini akan menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki strategi pemenangan buat Ganjar Pranowo," kata Said kepada wartawan, Senin (21/8).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Bagi kami, Anies Baswedan bukan kompetitor yang patut diremehkan. Beliau dengan Ganjar adalah sosok calon pemimpin yang cerdas. Keduanya sama sama dalam satu almamater, kampus terhebat di Indonesia, yakni Universitas Gajah Mada. Apalagi jika keduanya bisa bergabung menjadi satu kekuatan, tentu akan makin bagus buat masa depan kepemimpinan nasional kita ke depan, sama sama masih muda, cerdas, dan enerjik," sambungnya.

Belum berkembang jauh, kini wacana itu gugur. Said menganggap wacana itu hanya andai-andai semata.

"Saya berandai-andai, kalau berandai-andai itu pasti nggak ada hitungannya," ujar Said kepada wartawan di Kompleks DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (24/8/2023).

Sebagai kader, Said mengatakan akan tetap berpatokan pada Ketua Tim Pemenangan Ganjar, Puan Maharani, terkait kandidat cawapres Ganjar. Dia kembali menekankan bahwa duet Ganjar dan Anies memanglah andai-andai dan tak akan dibahas dalam rapat internal partai.

"Loh, apa yang saya sampaikan kan memang berandai-andai. Andaikan, sebagai berandai-andai. Kalau itu saya tidak berandai-andai, saya bisa dipecat dari partai karena saya keluar dari keputusan partai, keluar dari pakem yang sudah disampaikan oleh Ketua Tim Pemenangan Mbak Puan Maharani," ungkapnya.

Lantas siapa kandidat cawapres Ganjar? Simak di halaman berikutnya.

Halaman 1 2 Selanjutnya


Politisi Budiman Sudjatmiko dipecat oleh PDIP. Pemecatan terhadap Budiman berawal dari dansa politiknya ke bakal capres Prabowo Subianto beberapa saat lalu.

Budiman mulai memberikan dukungan secara gamblang dan terang-terangan saat acara relawan Prabu yang digelar di Marina Convention, Semarang, Jumat (18/8) lalu. Saat itu, Budiman juga menyatakan secara simbolis mendukung Prabowo dengan saling memakaikan jaket.

Dalam kesempatan itu, Budiman bahkan menitipkan pesan kepada Prabowo Subianto jika nantinya terpilih menjadi presiden ke-8 RI. Dia menitipkan koperasi, BUMDes, hingga jaminan sosial.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Saya biasa mengambil risiko apapun hari ini saya katakan Budiman Sudjatmiko ingin menitipkan kepada Pak Prabowo Subianto jika insyaallah atas kehendak Allah Pak Prabowo jadi Presiden ke-8 Indonesia, tolong Pak Prabowo majukan kesejahteraan umum dengan mengembangkan koperasi mengembangkan, BUMDes, meningkatkan jaminan sosial. Tolong cerdaskan kehidupan bangsa dengan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi," kata Budiman saat deklarasi relawan di Semarang, seperti dilansir detikJateng, Jumat (18/8).

Sementara itu, dukungan Budiman pun disambut Prabowo. Prabowo merasa terharu atas dukungan tersebut.

"Dengan Anda bergabung dengan saya saya merasa sangat-sangat diperkuat," kata Prabowo.

Simak Video 'PDIP Resmi Pecat Budiman Sudjatmiko!':

[Gambas:Video 20detik]

Simak soal dansa politik di halaman berikutnya.

Halaman 1 2 3 Selanjutnya


Ketua Bappilu PPP Sandiaga Uno mengatakan akan merangkul dan berkomunikasi ke Demokrat dan PKS terkait duet Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Wasekjen Demokrat Irwan menilai ucapan Sandiaga tidak serius.

"Sandiaga cari point aja itu. Tidak seserius itu," ujar Irwan kepada wartawan, Kamis (24/8/2023).

Irwan mengatakan adanya mekanisme pembahasan capres-cawapres. Sehingga menurutnya membahas hal tersebut harus dalam lingkup koalisi.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kita semua kan mestinya paham ya bagaimana mekanisme pembahasan pasangan capres-cawapres. Artinya jika mau membahas itu kan harus dalam lingkup satu koalisi lebih dahulu. Etika dan logika politiknya begitu," kata Irwan.

Ia juga menyinggung Sandiaga yang disebut telah tegas menyatakan tak sevisi dengan Anies. Sebab menurutnya Sandiaga menginginkan percepatan pembangunan, sementara Anies memiliki semangat perubahan.

"Bung Sandi kan sudah mengatakan dengan tegas bahwa tak sevisi dengan Anies. Sandi ingin percepatan pembangunan sebagaimana dijalankan Jokowi-Ma'ruf sementara Anies semangatnya perubahan," ujar Irwan.

Ia memastikan partainya memiliki kemandirian untuk menentukan koalisi. Saat ini Irwan menyebut Demokrat menentukan sikap mengusung Anies dengan Koalisi Perubahan.

"Demokrat tentu punya kemandirian dan kemerdekaan untuk menentukan berkoalisi dengan siapa. Dan saat ini sudah menentukan sikap bersama PKS dan Nasdem dalam Koalisi Perubahan dan Persatuan untuk mengusung Anies Baswedan sebagai Calon Presiden bukan Calon Wakil Presiden," tuturnya.

Sebelumnya, Sandiaga sebelumnya mengatakan akan berkomunikasi dengan PKS dan Demokrat, khususnya Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) terkait munculnya isu duet Ganjar dan Anies.

"Saya belum mendapat brief sebagai Ketua Bappilu nasional, tapi saya membaca saat di pesawat tadi dan saya akan berkoordinasi dengan PPP, karena ini tentunya berkaitan dengan strategi dari penyiapan dan sosialisasi para kader dan calon legislatif," kata Sandiaga dikutip detikSulsel, Rabu (23/8).

Sandiaga menyambut wacana duet Ganjar dan Anies di Pilpres 2024. Dia menilai jika duet terwujud akan menyatukan kekuatan.

"Tapi menurut saya, jika itu diwujudkan, itu menunjukkan memang akhirnya berkaitan dengan survei yang tadi, bahwa ada pemikiran bagaimana aspirasi masyarakat dan bukti pentingnya untuk melanjutkan program-program Pak Jokowi yang berpusat di bidang ekonomi," ujarnya.

"Dan juga bagaimana menyatukan seluruh kekuatan dan tentunya setiap ada potensi untuk mempersatukan PPP harus menerima dengan tangan terbuka dan harus memastikan juga bahwa ini memang betul-betul yang diinginkan masyarakat," lanjut Sandiaga.

Menparekraf RI ini menilai bergabungnya Anies dengan Ganjar akan membawa semangat baru dalam kontestasi demokrasi 2024. Sandiaga mengatakan akan merangkul PKS dan Demokrat.

"Segala silaturahim ini kita anggap sesuatu yang positif dan harus kita sambut dengan penuh optimisme. Namun tentunya saya juga ingin mengajak berbicara lebih dekat temen-temen dari PKS dan juga dari Demokrat, khususnya Mas AHY, karena ini adalah bagian yang tidak terpisahkan agar kita semua merangkul, supaya kita bisa berjuang bersama demi target Indonesia Maju-Indonesia Emas di 2045," katanya.

Simak juga Video 'PKS Klaim Koalisi Perubahan Solid Meski Anies Belum Umumkan Cawapres':

[Gambas:Video 20detik]


KPU berbicara mengenai tantangan dari BEM UI hingga BEM Unsoed Purwokerto kepada Anies Baswedan, Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto untuk debat di kampus. Ketua KPU Hasyim Asy'ari mengatakan dalam konteks Pilpres, ketiganya saat ini belum menjadi siapa-siapa.

"Dalam pandangan saya, Mas Anies, Mas Ganjar dan Pak Prabowo, belum siapa-siapa dalam konteks Pemilu Presiden (Pilpres) 2024," ujar Hasyim dalam keterangannya, Kamis (24/8/2023).

Ia mengatakan hal ini lantaran pendaftaran bakal pasangan calon Pilpres 2024 belum dimulai. Hasyim menyebut seseorang akan dinyatakan sebagai calon presiden saat telah dinyatakan memenuhi syarat.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Mengapa demikian? Karena pendaftaran bakal pasangan calon Pilpres 2024 belum terjadi, dan akan dilakukan pendaftaran bakal pasangan calon Pilpres 2024 nanti bulan Oktober 2023. Dalam konteks pencalonan terdapat tiga tahapan, yaitu rekrutmen dan seleksi di internal partai, dan kemudian dilanjutkan dengan pendaftaran bakal pasangan calon Pilpres 2024 oleh partai politik ke KPU (nomination)," kata Hasyim.

"Seseorang disebut sebagai bakal calon bila orang itu didaftarkan oleh parpol ke KPU, dan seseorang disebut sebagai calon pada saat dinyatakan memenuhi syarat (MS) dan ditetapkan calon tetap sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden," sambungnya.

Hasyim menuturkan saat ini belum masuk dalam tahapan pendaftaran bakal pasangan calon Presiden 2024. Sehingga menurutnya, ketiganya bahkan belum menjadi bakal calon presiden.

"Saat ini masih bulan Agustus 2023, belum masuk tahapan pendaftaran bakal pasangan calon Pilpres 2024. Jangankan jadi calon, sebagai bakal calon presiden saja belum," tuturnya.

Oleh karena itu, Hasyim menilai Anies, Ganjar dan Prabowo masih bebas melakukan silaturahmi dan debat dengan siapa pun. Ia juga menilai hal ini bukan sebagai pelanggaran pemilu, sebb bukan dilakukan oleh bakal calon presiden.

"Karena itu Mas Anies, Mas Ganjar dan Pak Prabowo masih bebas silaturahim, diskusi dan debat dengan siapa pun, dan bertempat di mana saja, termasuk di dalam kampus. Aktivitas tersebut bukan kampanye, karena yang melakukan bukan calon, dan tidak masuk kategori pelanggaran pemilu," ujarnya.


Ada empat pasukan khusus yang dikerahkan PDI Perjuangan demi mengamankan Jawa Tengah (Jateng) agar tetap menjadi 'kandang banteng'. Salah satunya pasukan 'burung hantu'. Hal ini diungkapkan Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPP PDIP, Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul.

Di kantor DPD PDIP Jateng, Panti Marhaen Semarang, Bambang Pacul yang juga Ketua DPD PDIP Jateng menyebut partainya memilih strategi catenaccio khas tim sepakbola Italia untuk mengamankan Jateng sekaligus memenangkan Pemilu 2024.

"Kalau dapat serangan gimana? Sama seperti sepakbola. Kita pakai strategi sepakbola tapi tidak pakai Jerman, Der Panzer. Pakai Italia, catenaccio," ujar Bambang Pacul, Kamis (24/8/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Diketahui, catenaccio berfokus pada lini pertahanan yang kokoh ibarat gerendel. Dalam strategi itu, Bambang menjelaskan ada empat pasukan khusus.

"Satu, yang bintang-bintang itu menggerendel, namanya Komandante. Mereka punya zonasi yang dijaga. Komandan teritori elektoral. Ada bintang 1,2,3 itu jaga teritori. Itu sistem gerendel utama. Ditambah sistem gerendel tambahan," kata Bambang Pacul.

Kedua, pasukan burung hantu. Ada 800 personel yang disebar untuk memberikan laporan terkini soal situasi politik.

"Satu batalion burung hantu yang kita terbangkan setiap saat, terus beri report apa yang terjadi di lapangan. Sekaligus bisa mematuk di lapangan kalau ada pengganggu," ucap Bambang.

Selanjutnya ialah pasukan gorong-gorong. "Pasukan gorong-gorong di 'parit-parit' untuk mberesi yang akan masuk ke wilayah tempur kita," tegasnya.

Terakhir, pasukan yang riang gembira di permukaan. "Barisan sehat dan bergembira. Senam sicita. Ibu-ibu happy-happy. Itu kegembiraan pertandingan. Harus ada yang tepuk tangan. Pertandingan tanpa tepuk tangan tegang," kata dia.

Guna menunjukkan kesiapan PDIP di Jateng dalam memenangkan Pilpres dan Pileg 2024, akan digelar Apel Pemenangan pada Jumat (25/8) malam.

"Itu tanda kami menunjukkan kesiapan kami menenangkan Pileg maupun Pilpres dari PDI Perjuangan sesuai perintah Ketua Umum Partai. Pasukan kita siapkan," pungkas Bambang Pacul.

Mahfud Sebut Aspek Pidana Al-Zaytun Segera Diselesaikan-Kurikulum Dievaluasi


Ketua Bappilu PPP Sandiaga Uno mengatakan akan merangkul dan berkomunikasi ke PKS dan Demokrat terkait duet Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mempersilakan Sandi jika ingin bersilaturahmi.

"Bang Sandi dekat dengan PKS. Kalau mau silaturahim monggo," ujar Mardani saat dihubungi, Kamis (24/8/2023).

Namun, Mardani memastikan saat ini pihaknya tengah fokus menyegerakan agar Anies mengumumkan cawapres. Hal ini menurutnya diperlukan agar koalisi perubahan kokoh dalam melangkah maju.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Tapi fokus PKS sekarang menyegerakan Mas Anies segera mengumumkan cawapresnya agar Koalisi Perubahan untuk Persatuan kita kokoh maju dan langkahnya menuju pemenangan 2024," kata Mardani.

Ia juga menilai duet Ganjar dan Anies sebagai wacana yang masih terlalu awal untuk ditanggapi.

"Duet Ganjar Anies wacana yang masih awal untuk ditanggapi. Belum ada pertemuan resmi bahas bab ini," tuturnya.

Sebelumnya, Sandiaga sebelumnya mengatakan akan berkomunikasi dengan PKS dan Demokrat, khususnya Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) terkait munculnya isu duet Ganjar dan Anies.

"Saya belum mendapat brief sebagai Ketua Bappilu nasional, tapi saya membaca saat di pesawat tadi dan saya akan berkoordinasi dengan PPP, karena ini tentunya berkaitan dengan strategi dari penyiapan dan sosialisasi para kader dan calon legislatif," kata Sandiaga dikutip detikSulsel, Rabu (23/8).

Sandiaga menyambut wacana duet Ganjar dan Anies di Pilpres 2024. Dia menilai jika duet terwujud akan menyatukan kekuatan.

"Tapi menurut saya, jika itu diwujudkan, itu menunjukkan memang akhirnya berkaitan dengan survei yang tadi, bahwa ada pemikiran bagaimana aspirasi masyarakat dan bukti pentingnya untuk melanjutkan program-program Pak Jokowi yang berpusat di bidang ekonomi," ujarnya.

"Dan juga bagaimana menyatukan seluruh kekuatan dan tentunya setiap ada potensi untuk mempersatukan PPP harus menerima dengan tangan terbuka dan harus memastikan juga bahwa ini memang betul-betul yang diinginkan masyarakat," lanjut Sandiaga.

Menparekraf RI ini menilai bergabungnya Anies dengan Ganjar akan membawa semangat baru dalam kontestasi demokrasi 2024. Sandiaga mengatakan akan merangkul PKS dan Demokrat.

"Segala silaturahim ini kita anggap sesuatu yang positif dan harus kita sambut dengan penuh optimisme. Namun tentunya saya juga ingin mengajak berbicara lebih dekat temen-temen dari PKS dan juga dari Demokrat, khususnya Mas AHY, karena ini adalah bagian yang tidak terpisahkan agar kita semua merangkul, supaya kita bisa berjuang bersama demi target Indonesia Maju-Indonesia Emas di 2045," katanya.

Simak juga Video 'PKS Klaim Koalisi Perubahan Solid Meski Anies Belum Umumkan Cawapres':

[Gambas:Video 20detik]


Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPP PDIP sekaligus Ketua DPD PDIP Jateng, Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul menyebut pemilu ibarat Piala Dunia. Menurutnya, siapa yang jadi juara pasti ingin dijatuhkan beramai-ramai.

"Siapa yang jadi juara World Cup pasti ingin dijatuhkan beramai-ramai, sampai kalah kalau perlu. Di Jateng juga bagaimana caranya kandang banteng jebol. Ada capres katakan Jogja dan Jateng akan dikalahkan. Itu ingin dia menjebol kandang banteng," kata Bambang di kantor DPD PDIP Jateng, Panti Marhaen Semarang, Kamis (24/8/2023).

Agar Jateng tetap menjadi 'kandang banteng', Bambang Pacul mengungkapkan strategi bertahan khas tim sepakbola Italia. Yakni catenaccio, yang berfokus pada kokohnya lini pertahanan bak gerendel.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kalau dapat serangan gimana? Sama seperti sepakbola. Kita pakai strategi sepakbola tapi tidak pakai Jerman, Der Panzer. Pakai Italia, catenaccio," ungkapnya.

Akan ada empat pasukan khusus dalam strategi tersebut. Pertama, para Komandante yang akan menjadi komandan tempur mengamankan wilayah.

"Satu, yang bintang-bintang itu menggerendel, namanya Komandante. Mereka punya zonasi yang dijaga. Komandan teritori elektoral. Ada bintang 1,2,3 itu jaga teritori. Itu sistem gerendel utama. Ditambah sistem gerendel tambahan," ujarnya.

Kedua, pasukan burung hantu. Dia menjelaskan, ada 800 personel yang disebar untuk memberikan laporan terkini soal situasi politik.

"Satu batalion burung hantu yang kita terbangkan setiap saat, terus beri report apa yang terjadi di lapangan. Sekaligus bisa mematuk di lapangan kalau ada pengganggu," ucap Bambang.

Ketiga, pasukan gorong-gorong yang bertugas mengantisipasi gangguan di 'wilayah tempur'. "Pasukan gorong-gorong di 'parit-parit' untuk mberesi yang akan masuk ke wilayah tempur kita," tegasnya.

Keempat, barisan sehat dan gembira. "Barisan sehat dan bergembira. Senam sicita. Ibu-ibu happy-happy. Itu kegembiraan pertandingan. Harus ada yang tepuk tangan. Pertandingan tanpa tepuk tangan tegang," katanya.

Bambang Pacul menambahkan, kesiapan PDIP di Jateng untuk memenangkan Pilpres dan Pileg 2024 akan ditandai dengan Apel Pemenangan yang digelar malam ini.

"Sesuai perintah Ketua Umum Partai. Pasukan kita siapkan," tegasnya.

Mahfud Sebut Aspek Pidana Al-Zaytun Segera Diselesaikan-Kurikulum Dievaluasi


Politikus senior PDIP Effendi Simbolon tak maju kembali sebagai bakal calon legislatif (caleg) DPR RI dari partainya. Nama Effendi Simbolon tak masuk dalam daftar bakal caleg DPR dari PDIP.

Berdasarkan laman KPU, nama Effendi Simbolon dan politikus PDIP lainnya seperti Budiman Sudjatmiko tak ada dalam daftar caleg PDIP. Padahal sudah beberapa kali Effendi maju sebagai caleg PDIP dan lolos ke Senayan.

Effendi Simbolon sejak Pileg 2004 maju sebagai caleg PDIP. Effendi pernah maju di Dapil Jakarta I di Pileg 2004 dan 2009 dan terakhir pada Pileg 2019 di Dapil Jakarta III.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Pada Pemilu 2024 ini, Ferdinand Hutahaean sempat mengatakan bahwa dirinya menggantikan Effendi di Dapil Jakarta III. Hal itu terbukti, di Dapil DKI Jakarta III, tak ada nama Effendi namun ada nama Ferdinand.

Effendi diketahui sempat mengundang Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai capres dalam rakernas marga Simbolon, yakni Punguan Simbolon dohot Baruna se-Indonesia (PSBI). Setelahnya, Effendi diketahui memberi dukungan kepada Prabowo.

Effendi Simbolon sudah buka suara soal disebut digantikan Ferdinand Hutahaean maju caleg di Pemilu 2024. Effendi mengaku memang tak maju caleg lagi di pemilu nanti.

"Nggak. Insyaallah nggak. Ha-ha," kata Effendi usai menghadiri Sidang Tahunan MPR/DPR/DPD RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8).

"Ya kan biar yang lain dulu lah," tambah Effendi.

Sekjen Partai PDI Perjuangan Hasto Kristoyo (kiri) bersama politikus PDIP Effendi Simbolon (kanan) dan Ketua Bidang Kehormatan DPP PDI-P Komarudin Watubun memberi pernyataan pers usai pertemuan di Kantor DPP PDIP, Jl Proklamasi, Menteng Jakarta Pusat, Senin (10/7/2023). (Ari Saputra/detikcom)

Ditanya soal pernyataan Ferdinand Hutahaean yang mengaku maju caleg karena menggantikan dirinya, Effendi hanya tersenyum. Effendi enggan berkomentar banyak.

"Nggak tahu," ucapnya.

Effendi Simbolon mengatakan tak maju caleg tak ada kaitannya dengan Ferdinand Hutahaean. "Oh, nggak, ha-ha," kata Effendi.

PDIP Bicara Effendi Simbolon Tak Maju Caleg Lagi

Fraksi PDIP DPR RI sudah buka suara soal posisi Effendi Simbolon di 2024. Ketua Fraksi PDIP DPR Utut Adianto mengatakan tak maju Effendi Simbolon tidak terkait dengan pernyataan Effendi terhadap Prabowo.

"Nggak, nggak. Partai kami kan sudah memiliki ukuran, kalau memang ada hukuman tidak ada yang sifatnya block gitu, nggak ada. Semua orang punya jasa kepada partai ini," kata Utut kepada wartawan di gedung MPR/DPR/DPD RI, Jumat (4/8).

Utut menekankan Effendi Simbolon memiliki kontribusi kepada partai. Dia pun menyebut sikap Ketum PDIP Megawati Soekarno yang tidak membeda-bedakan kader alias selalu mempersatukan.

"Bang Effendi juga punya jasa. Orang saya kecil sekali, ada yang besar sekali. Ibu Mega tokoh kharismatik yang menyatukan kita. Jadi harus dikau pelajari antara legalitas dan legitimasi," katanya.

Wakil Ketua Komisi I DPR ini mengatakan proses pencalegan di KPU masih bersifat tahapan dan belum final. "Kalau Bang Effendi itu senior kita. Kalau Bang Effendi berbicara di marga Simbolon di Aryaduta 7 Juli itu pendapat pribadi beliau, bukan pendapat sebagai mewakili partai," lanjutnya.

Simak Video 'Kelakar Effendi Simbolon Tak Nyaleg dari PDIP Karena Mau Nyapres!':

[Gambas:Video 20detik]

Halaman 1 2 Selanjutnya


Politikus Budiman Sudjatmiko dipecat DPP PDIP. Pemecatan itu dilakukan setelah Budiman secara terang-terangan memberikan dukungan kepada Prbowo Subianto. Lantas siapakah Budiman Sudjatmiko?

Berdasarkan situs pribadi www.budimansudjatmiko.net dan situs lainnya, Budiman kini telah berusia 53 tahun. Dia dilahirkan pada tanggal 10 Maret 1970 di Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap Jawa Tengah.

Masa kecilnya ia habiskan di Bogor, menempuh pendidikan dasar di SD Negeri Pengadilan 2 Bogor, pendidikan menengah pertama di SMP Negeri 1 Cilacap, pendidikan menengah atas di SMA Negeri 5 Bogor dan SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta. Barulah setelah itu, dia mengenyam pendidikan tinggi di Universitas Gajah Mada.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Namun, karena aktivitasnya sebagai aktivisme, Budiman Sudjatmiko di-drop out. Ia baru kembali melanjutkan pendidikannya selepas dipenjara di Universitas London dan Master Hubungan Internasional di Universitas Cambridge, Inggris.

Ia juga dikenal sebagai pendiri Gerakan Inovator 4.0, aktivis, pendiri dan pemimpi Partai Rakyat Demokratik (PRD), dan membacakan manifesto PRD di ruang sidang. Selain itu, publik juga mengenalnya karena tuduhan mendalangi gerakan menentang Orde Baru. Kala itu, dia divonis dengan hukuman 13 tahun penjara.

Budiman hanya menjalani hukuman selama 3,5 tahun setelah diberi amnesti oleh Presiden Abdurrahman Wahid pada 10 Desember 1999. Barulah pada 2004, Budiman bergabung ke PDI Perjuangan, dan membentuk REPDEM (Relawan Perjuangan Demokrasi), sebuah organisasi sayap PDIP.

Selama di PDIP, Budiman sempat terpilih sebagai anggota DPR RI selama 2 periode. Periode tersebut yakni 2009-2014 dan 2014-2019.

Budiman Sudjatmiko Dipecat

Untuk diketahui, Budiman Sudjatmiko telah dipecat oleh DPP PDIP. Pemecatan ini dilakukan pascagerakan mendukung Prabowo Subianto yang dilakukan oleh Budiman Sudjatmiko.

Berdasarkan surat yang diterima detikcom, terlihat surat itu berisi keputusan pemberian sanksi kepada Budiman Sudjatmiko. Tampak surat itu ditandatangani oleh Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

Salah satu poin surat tersebut menyatakan terkait pemberian sanksi organisasi berupa pemecatan kepada Budiman Sudjatmiko.

"Memberikan sanksi organisasi berupa pemecatan kepada Sdr. Budiman Sudjatmiko, M.A. M.Phil. dari keanggotaan Partai Demokrati Indonesia Perjuangan," bunyi salah satu poin surat tersebut.

Surat tersebut pun dikonfirmasi oleh Budiman Sudjatmiko. Dirinya membenarkan isi surat itu terkait pemecatan dirinya dari PDIP.

"Benar," ucap Budiman saat dikonfirmasi,Kamis(24/8).

Lihat juga Video 'PDIP Resmi Pecat Budiman Sudjatmiko!':

[Gambas:Video 20detik]


Politisi Budiman Sudjatmiko resmi dipecat oleh PDIP. Budiman Sudjatmiko pun berterima kasih atas segalanya kepada PDIP.

"Saya cuma mau bilang bahwa saya sudah menerima suratnya dan terima kasih untuk semuanya," kata Budiman kepada wartawan, Jumat (25/8/2023).

Surat yang dimaksud yakni surat dari DPP PDIP yang berisi tentang pemecatan terhadap Budiman Sudjatmiko. Surat tersebut juga ditandatangani oleh Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Sekjen Hasto Kristiyanto.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Budiman pun mengatakan pemecatan ini sebagai akhir dari satu episode hidupnya. Dia menyebut akan memulai episode berikutnya.

"Ini adalah pengakhiran dari satu episode dalam hidup saya dan memulai episode berikutnya. Bagian dari perjalanan saya sebagai manusia politik sejak saya remaja," ucapnya.

Budiman Sudjatmiko Dipecat PDIP

Sebelumnya, Budiman Sudjatmiko dipecat oleh DPP PDI Perjuangan. Pemecatan ini dilakukan pascagerakan mendukung Prabowo Subianto yang dilakukan oleh Budiman Sudjatmiko.

Berdasarkan surat yang diterima detikcom, terlihat surat itu berisi keputusan pemberian sanksi kepada Budiman Sudjatmiko. Tampak surat itu ditandatangani oleh Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

Salah satu poin surat tersebut menyatakan terkait pemberian sanksi organisasi berupa pemecatan kepada Budiman Sudjatmiko.

"Memberikan sanksi organisasi berupa pemecatan kepada Sdr. Budiman Sudjatmiko, M.A. M.Phil. dari keanggotaan Partai Demokrati Indonesia Perjuangan," bunyi salah satu poin surat tersebut.

Surat tersebut pun dikonfirmasi oleh Budiman Sudjatmiko. Dirinya membenarkan isi surat itu terkait pemecatan dirinya dari PDIP.

"Benar," ucap Budiman saat dikonfirmasi, Kamis (24/8).