Ketua Umum Relawan Arus Bawah Jokowi (ABJ) Michael Umbas merespons politikus PSI Ade Armando yang mempermasalahkan sebutan 'petugas partai' dari Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri ke Presiden Jokowi Widodo (Jokowi). Michael mengatakan sebutan petugas partai ini memang sudah lama menjadi perdebatan.

"Sebutan petugas partai untuk Pak Jokowi memang sudah lama jadi perdebatan, tapi bagi kami sosok Pak Jokowi melebihi dari sebutan apapun yang disematkan kepada beliau," kata Michael kepada wartawan, Rabu (2/8/2023).

Michael mengatakan Jokowi bekerja melampaui ekspektasi masyarakat. Ia menyebut Jokowi memiliki kepemimpinan yang baik, sematan yang cocok justru sebagai pelayan masyarakat.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Jokowi bekerja melampaui ekspektasi, memimpin dengan melahirkan karya besar, terobosan, capaian dan bukan tipe pemimpin gagah-gagahan, Jokowi tetap menjadi dirinya sendiri, sederhana tapi memiliki kualitas kepemimpinan yang wah," ujar Michael.

"Bagi ABJ, di mana Pak Jokowi sebagai penasehat utama kami, sebutan untuk beliau yang tepat adalah pelayan rakyat. Pak Jokowi konsisten menjadi pelayan rakyat, pengayom rakyat yang dipimpinnya sejak wali kota, gubernur hingga presiden hari ini," sambungnya.

Ia mengatakan hal ini terbukti dari kepuasan publik ke pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin yang tinggi. Ia menyebut Presiden Jokowi disebut tak berwatak otoriter seperti yang dipersepsikan orang lain.

"Jokowi juga tidak berwatak otoriter meskipun dihina, dimaki oleh seorang Rocky Gerung tidak membalas. Kalau mau melakukan cara-cara Orde Baru, pasti Rocky Gerung sudah tidak eksis, tapi kan sampai hari ini dia masih bisa bebas berkeliaran dan berbicara dengan merdeka," kata dia.

Pernyataan Ade Armando

Ade Armando mempersoalkan istilah 'petugas partai' yang disampaikan Megawati Soekarnoputri kepada Presiden Jokowi. Ade meminta Megawati tak lagi menggunakan istilah tersebut.

"Iya kita semua tahu dia, Presiden Jokowi adalah putra terbaiknya PDIP yang sudah dihibahkan kepada Indonesia, tapi janganlah diulang-ulang terus bahwa dia adalah petugas partai. Nanti para pendukung Jokowi akan sakit hati, lo, Bu. Dan kalau mereka sakit hati mereka mungkin akan menarik dukungan mereka dari Pak Ganjar. Jadi janganlah terus disebut sebagai petugas partai," kata Ade Armando.

"Pak Jokowi adalah presiden yang sekarang harus mengabdi pada rakyat Indonesia, bukan tunduk pada PDIP atau tunduk pada Bu Mega saja. Jadi tolong ya Bu, tolonglah para petugas PDIP yang lain, tolong ingatkan Bu Mega agar jangan gunakan istilah petugas partai kepada Pak Jokowi. Oke," sambungnya.


DPR RI memberikan keterangan dalam sidang uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu terkait batasan usia minimal capres-cawapres. Dalam pembacaan keterangannya, DPR sempat menyinggung gugatan pimpinan KPK Nurul Ghufron terkait batasan usia minimal pimpinan KPK.

Keterangan dari DPR RI ini disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi III DPR Habiburokhman dalam sidang uji materi di MK, seperti dilihat di YouTube MK, Rabu (2/8/2023). Habiburokhman mengatakan beberapa putusan MK mempertimbangkan batasan usia minimum merupakan kebijakan hukum yang terbuka atau open legal policy.

"Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusannya telah mempertimbangkan batasan usia minimum merupakan kebijakan hukum yang terbuka yang sewaktu-waktu dapat diubah oleh pembentuk undang-undang sesuai dengan tuntutan kebutuhan perkembangan yang ada. Hal tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan pembentuk undang-undang yang ada apapun pilihannya tidak dilarang selama tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," kata Habiburokhman.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dia kemudian mencontohkan putusan MK tersebut. Dalam putusan itu, kata dia, terkait pengaturan mengenai batas usia untuk menduduki suatu jabatan negara.

"Putusan MK yang menguji pengaturan mengenai persyaratan usia untuk menduduki suatu jabatan lembaga negara antara lain sebagai berikut; Putusan MK nomor 102/UU-XXIV/2016, lalu putusan MK nomor 37/PU-VIII/2010, putusan MK nomor 51-52/PU-VI/2008. Yang intinya di putusan ini meskipun, seandainya isi suatu undang-undang dinilai buruk mahkamah tetap tidak dapat membatalkannya sebab yang dinilai buruk tidak selalu berarti inkonstitusional kecuali kalau legal jelas melanggar moralitas," tuturnya.

Meski demikian, kata Habiburokhman, pada awalnya Mahkamah Konstitusi memang berpendapat bahwa pernyataan usia dalam suatu jabatan merupakan kebijakan hukum terbuka open legal policy pembentuk undang-undang DPR dan pemerintah. Namun, kata dia, pendirian MK itu kemudian tidak bersifat absolut.

"Namun demikian, pendirian MK ternyata tidak bersifat absolute dan menjadi yurisprudensi dalam setiap perkara pengujian undang-undang. Berkaitan dengan isu angka, penetapan usia selanjutnya, terdapat pergeseran pendirian Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusan terakhir, yang semula open legal policy menjadi persoalan inkonstitusionalitas norma," tutur dia.

Dia kemudian mencontohkan gugatan yang diajukan oleh pimpinan KPK Nurul Ghufron. Ghufron menggugat UU KPK terkait batasan usia minimal 50 tahun.

"Putusan MK nomor 112/PUU/XX/2022 mengenai pengujian UU 19 tahun 2019 tentang perubahan UU Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK. Sebagai berikut, di sisi lain meskipun pengaturan mengenai masa jabatan pimpinan KPK merupakan kebijakan hukum dari pembentuk UU, akan tetapi prinsip kebijakan hukum atau dikenal sebagai open legal policy dapat dikesampingkan apabila bertentangan dengan moralitas, rasionalitas dan menimbulkan ketidakadilan yang intolerir," tutur dia.

"Hal inilah yang menjadi pertimbangan Mahkamah Konstitusi sehingga pada perkara a quo terkait kebijakan hukum terbuka tidak dapat diserahkan sepenuhnya kepada pembentuk UU terlebih dalam perkara a quo sangat tampak adanya perlakukan yang tidak adil yang seharusnya diperlakukan sama sesuai dengan prinsip keadilan atau justice principal," jelasnya.


Mantan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump didakwa terkait upaya membatalkan hasil pemilu tahun 2020 lalu. Trump pun bereaksi keras dengan menyebut dakwaan-dakwaan itu sebagai 'dakwaan palsu' yang dimaksudkan untuk 'mengganggu pemilu presiden' tahun depan.

Melansir detikNews yang mengutip AFP, Rabu (2/8/2023), dakwaan setebal 45 halaman pada Selasa (1/8) waktu setempat dibuat oleh jaksa khusus AS Jack Smith. Ada empat dakwaan terhadap Trump terkait upaya pembatalan hasil pemilu tahun 2020 yang dimenangkan oleh Presiden Joe Biden.

Dari empat dakwaan itu, tiga di antaranya merupakan dakwaan berkonspirasi untuk menipu AS. Sementara satu dakwaan lainnya yaitu menghalangi proses resmi terkait rapat bersama Kongres pada 6 Januari 2021 yang digelar untuk mengesahkan kemenangan Biden dalam pemilu tahun 2020.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Jack Smith juga sebelumnya menjeratkan dakwaan terhadap Trump atas dugaan kekeliruan menangani dokumen rahasia pemerintah. Selain itu, kini Trump juga menghadapi sidang atas dakwaan membayar uang tutup mulut kepada bintang porno menjelang pemilu di New York.

Trum pun menyebut Smith 'gila' dan menuduhnya menjeratkan 'dakwaan-dakwaan palsu lainnya' untuk 'mengganggu pemilu presiden'. Trump saat ini memang sedang berkampanye untuk maju capres dalam pemilu tahun 2024 mendatang.

"Mengapa mereka tidak melakukan hal ini 2,5 tahun lalu? Mengapa mereka menunggu begitu lama?" tanya Trump dalam pernyataan via media sosial Truth Social.

"Karena mereka ingin menempatkannya di tengah-tengah kampanye saya," sebutnya.

Trump berulang kali menyerang penyelidikan terhadap dirinya sebagai 'perburuan penyihir' atau 'witch hunt' politik oleh Departemen Kehakiman AS.

Dalam dakwaan terbaru ini, Trump dituduh melakukan konspirasi 'untuk membatalkan hasil sah dari pemilu presiden tahun 2020 dengan menggunakan klaim-klaim palsu soal kecurangan pemilu yang sengaja dibuat-buat'.

"Meskipun kalah, terdakwa bertekad untuk tetap berkuasa," demikian disebutkan dalam dokumen dakwaan untuk Trump.

"Jadi selama lebih dari dua bulan setelah hari pemungutan suara pada 3 November 2020, terdakwa menyebarkan kebohongan bahwa telah terjadi kecurangan yang menentukan hasil dalam pemilu dan bahwa dirinya benar-benar menang," imbuh dokumen dakwaan itu.

"Klaim-klaim ini salah, dan terdakwa mengetahui bahwa klaim itu salah," sebut dakwaan untuk Trump itu.

Trump dijadwalkan untuk hadir dalam sidang perdana kasus ini di pengadilan federal Washington DC pada Kamis (3/8) waktu setempat. Kasus ini, menurut laporan Reuters, akan disidangkan oleh hakim distrik AS Tanya Chutkan, yang ditunjuk pada era pemerintahan Presiden AS Barack Obama.


Mantan politikus Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean mengaku maju sebagai bakal calon legislatif atau bacaleg DPR RI dari PDI Perjuangan (PDIP). Ferdinand akan maju dari Dapil DKI III.

"Ya benar saat ini saya terdaftar sebagai bakal caleg anggota DPR RI dari Dapil Jakarta III, Kotamadya Jakarta Barat, Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu," kata Ferdinand saat dikonfirmasi, Rabu (2/8/2023).

Ferdinand mengatakan pencalegan dirinya menggantikan posisi Effendi Simbolon periode ini. Dia menyebut Effendi Simbolon, anggota DPR RI 2019-2024, tidak lagi maju caleg. Effendi Simbolon memang terdaftar sebagai anggota DPR RI Dapil DKI Jakarta III.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Saya di sana menggantikan posisi Effendi Simbolon yang tidak lagi maju sebagai caleg," kata dia.

Ferdinand Hutahaean membeberkan alasan maju dari PDIP karena akan mendukung bacapres Ganjar Pranowo. Menurutnya, proses pencalegan dirinya masih menunggu proses penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) di KPU RI.

"Saya maju sebagai bakal caleg dari PDI Perjuangan yang saya anggap cocok dengan garis politik saya, yaitu konsisten dengan Pancasila dan mencalonkan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden. Dua alasan ini menjadi alasan utama saya bergabung dengan PDI Perjuangan," katanya.

"Dan proses pencalegan saat ini masih berporos di KPU hingga penetapan DCT nanti pada Oktober 2023," imbuhnya.

detikcom sudah menghubungi pengurus DPP PDIP soal pencalegan Ferdinand Hutahaean namun belum mendapatkan jawaban.

Lihat juga Video; Sejumlah Kader PDIP Mesra dengan Prabowo, Ini Kata Sekjen Gerindra

[Gambas:Video 20detik]


Ketua Koordinator Bidang Kepartaian DPD Golkar Maluku Ridwan Rahman Marasabessy menyebut kegelisahan di akar rumput Partai Golkar menjadi alasan adanya desakan penyelenggaraan Musyawarah Nasional Luar Biasa (munaslub). Menurutnya kegelisahan itu sudah muncul sejak lama.

"Kegelisahan itu sudah muncul sejak lama, hanya saja di akar rumput ini tidak berani bicara," ujar Ridwan dalam keterangan tertulis, Rabu (2/8/2023).

Ridwan menyampaikan salah satu contoh kegelisahannya adalah belum dilantiknya sejumlah pengurus baik pada tingkat 1 dan 2. Akibatnya meski sejumlah pengurus DPD 2 mempertanyakan kapan mereka akan dilantik dan berkedudukan definitif, DPD 1 tidak bisa menjamin jadwal pelantikan sebab DPD 1 pun belum dilantik.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Saya tidak meragukan keberadaan Pak Airlangga ya. Tetapi secara pribadi, dengan tidak dilantiknya seluruh DPD 1 saja, itu sebenarnya kayak gelisah. Karena ketika DPD 2 bertanya soal pelantikan, DPD 1 bilang DPD 1 saja tidak dilantik, bagaimana DPD 2 bisa dilantik?" ujar Ridwan.

Ridwan mengungkapkan dengan 'mengambangnya' sejumlah kepengurusan di tingkat daerah, membuat mesin partai tidak bekerja optimal. "Apalagi tahun depan kita akan menghadapi pilkada. Pilkada kan tidak bisa tanda tangan dari pejabat pelaksana tugas," ungkap Ridwan.

Tak hanya itu, lanjut Ridwan, saat ini para calon legislatif (caleg) masih 'ogah-ogahan' mensosialisasikan partai dan caleg Partai Golkar. Sebab dirinya mengatakan nomor urut caleg pun tak kunjung diumumkan. Hasilnya semua caleg masih merasa was-was, sebagaimana daftar calon sementara masih bisa berubah kapan saja.

"Tapi apa arti saya orang kecil di daerah, apalagi saya ini baru dalam daftar calon sementara (DCS). Jangan sampai saya ngomong gini, ada keluar saya dihapus. Tapi sebagai kader saya berkeyakinan, rekan-rekan DPD 1 dan 2 akan berpikir sama dengan saya. Pak Sarmuji ngomong juga sama kan?" ucap Ridwan.

Ia menyampaikan selain tak punya sosok capres atau cawapres internal, kegelisahan yang telah dipaparkan sebelumnya juga ikut berkontribusi pada anjloknya hasil survei elektabilitas Partai Golkar.

"Saya tengarai sebab tidak punya capres/cawapres internal, juga karena belum adanya pengurus daerah yang definitif dan nomor urut yang tidak turun-turun," ucap Ridwan.

Diketahui dari berbagai survei, elektabilitas Partai Golkar yang semula berada pada kisaran dua digit, kini anjlok menjadi satu digit dan berada di bawah Partai Gerindra. Lembaga survei Indikator Politik Indonesia (IPI) baru-baru ini merilis tingkat elektabilitas partai politik (parpol) peserta Pemilu 2024. Hasilnya PDI-P unggul di urutan teratas, sedangkan Gerindra dan Golkar menyusul di urutan kedua dan ketiga.

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi dalam paparannya secara virtual pada Minggu (23/7/2023) menyoroti elektabilitas Partai Golkar yang menurun drastis di tengah kenaikkan elektabilitas PDI-P dan Gerindra.

"Di survei telepon kami, elektabilitas Golkar lebih rendah lagi, 6-7%," ujarnya.

Yang tak kalah menarik, hasil survei Litbang Kompas pada 29 April-10 Mei 2023 menunjukkan elektabilitas Partai Demokrat menggusur posisi Partai Golkar. Dari hasil survei tersebut, elektabilitas Partai Demokrat memang turun 0,7 persen dari survei bulan Januari 2023 menjadi 8,7 persen. Namun, Partai Golkar justru turun lebih rendah, yakni 1,7 persen dari survei pada bulan Januari 2023 menjadi 7,3 persen.

"Capaian elektabilitas Demokrat menggusur elektabilitas Partai Golkar yang meraih 7,3 persen dan berada di posisi keempat," jelas Burhanuddin.


Juru bicara (jubir) Anies Baswedan, Surya Tjandra, ternyata maju sebagai calon legislatif (caleg) dari Partai NasDem di Pileg 2024. Mantan elite PSI ini mengatakan akan maju sebagai caleg DPR di daerah pemilihan atau Dapil DKI 3.

Surya mulanya membicarakan kunci pemenangan Anies Baswedan yang kini menjadi bakal calon presiden (bacapres) dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) besutan NasDem, Demokrat, dan PKS.

"Jatim dan Jateng adalah kunci kemenangan, meski perhatian pada daerah lain juga tidak akan dikurangi. Sebagian Sumatera dan Kalimantan juga sedang dilaksanakan kegiatan sejenis," kata Surya kepada wartawan, Rabu (2/8/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Surya Tjandra mengatakan dirinya akan membantu pemenangan Anies secara intens di wilayah DKI. Surya Tjandra kemudian menyebut dirinya merupakan caleg NasDem di Jakarta.

"Saya sendiri akan bekerja di Jakarta, kebetulan saya caleg NasDem di DKI 3, yakni Jakpus, Jakbar, Kepulauan Seribu. Caleg DPR RI," ujarnya.

Meski begitu, Surya Tjandra mengaku akan membantu pemenangan Anies di wilayah lain. Termasuk di Indonesia bagian Timur, seperti Papua dan Maluku.

"Tetapi untuk pekerjaan, saya juga akan sesekali membantu kawan yang bekerja untuk penguatan kantong suara di Indonesia timur yang amat prospektif, seperti di Papua dan Maluku," kata dia.

Lihat juga Video: Anies Ditanya soal Seragam Kampanye: Yang Penting Tak Ganti di Tengah Jalan

[Gambas:Video 20detik]


DPR dan pemerintah memberikan keterangan dalam sidang uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengenai batas minimal usia calon presiden dan calon wakil presiden dari 40 tahun menjadi 35 tahun. DPR dan Pemerintah memberikan sinyal setuju dengan batas usia capres-cawapres menjadi 35 tahun itu.

Keterangan pertama disampaikan oleh DPR yang diwakili oleh Pimpinan Komisi III DPR Habiburokhman. Habiburokhman hadir secara virtual dalam sidang uji materi UU 7/2017 tentang Pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK), Selasa (1/8/2023) yang disiarkan di YouTube MK.

Habiburokhman awalnya menjelaskan bahwa persyaratan usia untuk jabatan dalam lembaga negara telah lazim diatur dalam Undang-Undang sebagai bentuk tertib administratif. Dia menyebut syarat usia juga bisa dianggap bahwa calon tersebut telah memiliki kapasitas.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Persyaratan usia untuk dapat diangkat menjadi calon pejabat atau pejabat suatu jabatan tertentu digunakan untuk parameter untuk menentukan seseorang batas usia tertentu dianggap telah memiliki kapasitas atau kemampuan baik dari sisi intelektualitas, kecerdasan spiritual, kecerdasan emosi, maupun kematangan prilaku dalam menjalankan tugas dan wewenang suatu jabatan tertentu," kata Habiburokhman.

Habiburokhman mengatakan Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusan telah mempertimbangkan bahwa batas usia minimum merupakan kebijakan hukum terbuka adalah open legal policy. Sehingga, kata dia, hal itu merupakan sepenuhnya kewenangan pembentuk undang-undang.

"Hal tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan pembentuk undang-undang yang ada apapun pilihannya tidak dilarang selama tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945," tutur dia.

Namun demikian, Habiburokhman mengatakan MK dalam pertimbangannya dapat menyatakan bahwa open legal policy bisa dikesampingkan jika melanggar nilai-nilai moralitas hingga bertentangan dengan kedaulatan rakyat.

"Satu, jelas-jelas melanggar nilai moralitas, dua rasionalitas dan ketidakadilan yang intolerir, tiga bertentangan dengan hak politik, empat kedaulatan rakyat, lima melampaui kebijakan pembentuk undang-undang, enam merupakan penyalahgunaan wewenang serta tuju nyata-nyata bertentangan dengan UUD 1945," tutur dia.

Habiburokhman mengatakan pengalaman sebagai penyelenggara negara menjadi satu hal penting untuk calon presiden dan wakil presiden. Sebab, kata dia, banyak tantangan yang akan dihadapi.

"Banyaknya tantangan dan kompleksitas yang harus dihadapi dalam memimpin negara dengan luas wilayah dan jumlah penduduknya yang demikian besar, tentunya tidak dibutuhkan seseorang yang memiliki pengalaman buruk sebagai penyelenggara negara," tutur dia.

Lebih lanjut, Habibuorkhman kemudian menyinggung data Badan Pusat Statistik mengenai usia produktif. Dia menyebut penduduk usia produktif itu dapat berperan dalam pembangunan nasional.

"Bahwa berdasarkan data BPS diperkirakan masuk masa bonus demografi, dengan periode puncak antara tahun 2020 sampai 2030 hal ini ditunjukkan dengan jumlah penduduk usia produktif yang mencapai 2 kali lipat jumlah usia penduduk anak dan lanjut usia, jumlah penduduk usia produktif yang besar menyediakan sumber tenaga kerja, pelaku usaha dan konsumen potensial yang sangat berperan dalam percepatan pembangunan," kata dia.

"Oleh sebab itu penduduk usia produktif khususnya generasi yang lebih muda dapat berperan serta dalam mempersiapkan diri dalam pembangunan nasional di antaranya untuk mencalonkan diri menjadi presiden dan wakil presiden," katanya.

Selain itu, Habibuorkman juga menyinggung batas usia minimal di negara lain. Dia menyebut sebanyak 45 negara di dunia batas minimal pencapresan adalah 35 tahun.

"Bahwa jika mengacu pada pengaturan yang ada di berbagai negara di dunia yang mengatur syarat usia minimal pencalonan presiden dan wakil presiden terdapat kurang lebih 45 negara di dunia yang memberikan syarat minimal yang berusia 35 tahun. Di antaranya Amerika Serikat, Brasil, Rusia, India dan Portugal," jelas dia.

"Terdapat kurang lebih 38 negara di dunia yang memberikan syarat minimal berusia 40 tahun yaitu Korea Selatan, Jerman, Singapura, Filipina dan Irak," lanjutnya.

Simak juga Video: Sowan ke Ponpes Keluarga Mbah Moen, Ganjar Diberi Pesan Ini

[Gambas:Video 20detik]

Halaman 1 2 Selanjutnya


Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertemu dengan Menteri Pertahanan (Menhan) yang juga Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto kemarin. Jokowi pun mengungkap isi pertemuannya dengan Prabowo.

Jokowi mengatakan Prabowo kemarin datang untuk melapor. Prabowo, kata dia, melaporkan mengenai kunjungan Menteri Pertahanan Arab Saudi Yang Mulia Pangeran Khalid Bin Salman Bin Abdul Aziz.

"Apanya?" kata Jokowi di Senayan Park, Jakarta, Rabu (2/8/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Ya laporan mengenai kunjungan Menteri Pertahanan Arab Saudi," lanjutnya.

Sebagai informasi, kedatangan Prabowo di Istana Kepresidenan kemarin diungkap Menparekraf Sandiaga Uno. Sandiaga yang bertemu empat mata dengan Jokowi mengaku berpapasan dengan Prabowo.

Diberitakan sebelumnya, Prabowo Subianto menerima kunjungan Menteri Pertahanan Kerajaan Arab Saudi, Yang Mulia Pangeran Khalid Bin Salman Bin Abdul Aziz beserta delegasi. Keduanya membahas kerja sama terkait industri pertahanan.

Kunjungan Pangeran Khalid dan delegasi ini jadi momen bersejarah yang diharapkan bisa hubungan bilateral dan kerja sama pertahanan RI dan Arab Saudi yang sudah terjalin sejak tahun 2014 melalui Perjanjian Kerja Sama Pertahanan (Defence Cooperation Agreement /DCA).

"Diharapkan hubungan di bidang pertahanan antara kedua negara semakin kuat dan berkembang," kata Prabowo dalam keterangannya, Rabu (2/8/2023).


Presiden Joko Widodo (Jokowi) buka suara soal pertemuannya dengan Menparekraf Sandiaga Uno. Jokowi mengaku hanya membahas soal pariwisata dengan politikus PPP itu.

"Pariwisata," kata Jokowi singkat di Senayan Park, Jakarta, Rabu (2/8/2023). Sandiaga yang berdiri di belakang Jokowi tampak tersenyum mendengar pertanyaan awak media.

Jokowi membantah pertemuan dengan Sandiaga tersebut juga membahas soal politik. Dia kembali menegaskan hanya membahas soal pariwisata.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Ndak," ujarnya.

"Pariwisata. Wong jam 4 sore pariwisata," lanjut Jokowi.

Diberitakan sebelumnya, Sandiaga Uno mengaku bertemu empat mata dengan Presiden Jokowi di Istana Merdeka sore ini. Sandiaga mengaku ada bahasan politik, termasuk cawapres Ganjar Pranowo dalam pertemuan tersebut.

"Pertemuannya kami hanya berdua membahas pariwisata. Tapi juga ada diskusi ringan lah. Diskusi-diskusi ringan, diskusi tipis-tipis tentang politik," kata Sandiaga kepada wartawan, di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (1/8/2023) sore.

Sandiaga mengatakan dirinya melaporkan perkembangan kinerjanya sebagai Ketua Bappilu PPP. Dia juga melaporkan hasil kunjungannya ke daerah-daerah sebagai pembantu presiden.

Lihat juga Video: Isi Pertemuan Jokowi dengan Prabowo di Istana Kemarin

[Gambas:Video 20detik]


Reaksi keras diberikan oleh mantan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump terhadap dakwaan terbaru terkait upaya membatalkan hasil pemilu tahun 2020 lalu. Trump menyebut dakwaan-dakwaan itu sebagai 'dakwaan palsu' yang dimaksudkan untuk 'mengganggu pemilu presiden' tahun depan.

Seperti dilansir AFP, Rabu (2/8/2023), jaksa khusus AS Jack Smith mengajukan dakwaan setebal 45 halaman pada Selasa (1/8) waktu setempat, yang isinya menjeratkan total empat dakwaan terhadap Trump terkait upaya pembatalan hasil pemilu tahun 2020 yang dimenangkan oleh Presiden Joe Biden.

Keempat dakwaan itu terdiri tiga dakwaan berkonspirasi untuk menipu AS dan satu dakwaan menghalangi proses resmi, terkait rapat bersama Kongres pada 6 Januari 2021 yang digelar untuk mengesahkan kemenangan Biden dalam pemilu tahun 2020.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dakwaan untuk Trump diajukan oleh jaksa khusus Jack Smith, yang sebelumnya menjeratkan dakwaan terhadap Trump atas dugaan kekeliruan menangani dokumen rahasia pemerintah. Trump juga menghadapi sidang di New York atas dakwaan membayar uang tutup mulut kepada bintang porno menjelang pemilu.

Trump, dalam komentarnya, menyebut Smith 'gila' dan menuduhnya menjeratkan 'dakwaan-dakwaan palsu lainnya' untuk 'mengganggu pemilu presiden'. Trump diketahui sedang berkampanye untuk maju capres dalam pemilu tahun 2024 mendatang.

"Mengapa mereka tidak melakukan hal ini 2,5 tahun lalu? Mengapa mereka menunggu begitu lama?" tanya Trump dalam pernyataan via media sosial Truth Social.

"Karena mereka ingin menempatkannya di tengah-tengah kampanye saya," sebutnya.

Trump berulang kali menyerang penyelidikan terhadap dirinya sebagai 'perburuan penyihir' atau 'witch hunt' politik oleh Departemen Kehakiman AS.

Simak berita selengkapnya di halaman selanjutnya.

Saksikan Video 'Trump Didakwa Coba Batalkan Pemilu 2020-Kerusuhan di Capitol 2021':

[Gambas:Video 20detik]


Partai Garuda mengajukan gugatan terkait syarat capres/cawapres di bawah 40 tahun. Waketum Partai Garuda Teddy Gusnaidi mempertanyakan kenapa hal tersebut diributkan, ia mengatakan tidak ada yang dilanggar.

"Kenapa diributkan? Apa masalahnya jika MK putuskan batas umur untuk menjadi Wakil Presiden dari 40 tahun menjadi 35 Tahun sesuai dengan gugatan Partai Garuda? Tidak ada kan? Sama sekali tidak ada masalah, karena tidak ada hal yang dilanggar," kata Teddy yang juga sebagai Jubir Partai Garuda, Rabu (2/8/2023).

Ia mengatakan gugatan itu tidak hanya agar anak Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming dapat mencalonkan diri sebagai Cawapres. Namun menurutnya siapapun bisa mengajukan diri sebagai cawapres apabila gugatan itu dikabulkan MK.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Ada yang bilang gugatan ini sengaja dilakukan agar supaya Gibran Rakabuming, anak Presiden Jokowi bisa ikut dalam Pilpres 2024, karena umur Gibran saat ini sudah 35 Tahun. Kalau jawabannya iya, memangnya kenapa? Tidak ada masalah kan?" ujar Teddy.

"Ada yang bilang, kalau bukan anak Jokowi, tentu tidak akan ada gugatan ini," sambungnya.

Ia menyebut jika gugatan tersebut dikabulkan, akan ada peluang bagi anak muda untuk mencalonkan diri sebagai pemimpin negara. Justru ia mempertanyakan pihak yang mempersoalkan gugatan tersebut.

"Memangnya kalau MK kabulkan, lalu hanya anak Jokowi saja yang boleh maju menjadi Cawapres? Tentu tidak, karena akan membuka peluang bagi generasi muda lainnya untuk memimpin Negeri ini. Sama seperti di beberapa negara-negara lain, banyak Presiden yang umurnya 35 dan dibawah 40 tahun," ujarnya.

"Kalau masih terus dipermasalahkan dan menuduh gugatan ini khusus untuk Gibran, ya jangan salahkan Gibran, tapi salahkan diri kalian sendiri, kenapa bapak kalian bukan Presiden," ujarnya.

Gugatan Umur Cawapres

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang gugatan syarat capres/cawapres di bawah 40 tahun. Pihak yang menggugat di antaranya Wali Kota Bukittingi Erman Safar, Wakil Bupati Lampung Selatan Pandu Kesuma Dewangsa, hingga dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Berdasarkan jadwal yang dilansir MK, Selasa (1/8/2023), sidang itu akan digelar pukul 13.30 WIB. Agendanya mendengarkan keterangan DPR dan presiden. Siapa saja penggugatnya.

Selengkapnya halaman selanjutnya.

Halaman 1 2 Selanjutnya


Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid bercerita dirinya dicurhati kader hingga ulama terkait koalisi dengan Gerindra. Koleganya, Wasekjen PKB Syaiful Huda, pun menenangkan Jazilul saat bercerita curhatan tersebut.

Jazilul menyampaikan pernyataannya itu di acara PKB Mendengar 'Gus Imin Pilih Siapa?' di kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Selasa (1/8/2023). Dia mulanya membahas soal jas merah.

"Biasanya kita katakan jas merah, jangan sekali-kali lupakan sejarah. Kalau di PKB jas hijau, jangan sekali-kali lupakan jasa ulama, jas hijau," kata Jazilul mengawali pendapatnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Jazilul menyebut PKB memiliki hubungan yang panjang dengan PDIP. Ia mengatakan PKB hanya berbeda jalan selama dua periode, ketika mendukung SBY untuk maju pada pilpres.

"Cuma berbeda jalan (sama PDIP) dalam dua periode ketika bersama Demokrat, dan kemudian bersatu jalan lagi ketika zaman Pak Jokowi, jadi 10 tahun, 10 tahun," tutur Jazilul.

"Partai berbasis Islam hari ini tetap PKB. Jadi kalau lihat sejarah PKB itu lebih panjang hubungannya dengan PDIP, lebih panjang hubungannya dengan Demokrat atau bahkan NasDem," sambungnya.

Jazilul lalu membahas hubungan PKB dan Gerindra sekarang. Saat ini lah Jazilul curhat soal hubungan PKB dan Gerindra.

"Yang jelas, dengan Gerindra baru ketika Gerindra bergabung di pemerintahan Jokowi periode akhir bersama PKB. Di pilpres belum pernah sama sekali. Nah, tapi sejak Agustus kita sudah teken kontrak yang baru, yang historinya nggak terlalu lama," ujar Jazilul.

"Makanya kader PKB, para ulama, pengamat juga, 'Ini kok nggak jadi-jadi ya', ya memang nggak tahu caranya kelihatannya, masih baru, belum tahu caranya, belum begitu paham caranya, sudah 11 bulan kok belum," tutur Wakil Ketua MPR RI ini.

Jazilul mengatakan PKB akan setia jika partai di koalisi juga mengambil sikap yang sama. Ia lantas menyinggung ungkapan akan lepas jika pihak terkait tak jelas menentukan sikap.

"Apa itu, ada di YouTube-YouTube itu loh, 'lu 11 aku 12, lu nggak jelas gw lepas' ha-ha-ha.... Lu nggak jelas, gw lepas, yang saya maksud kehadiran para sahabat-sahabat semua, para pengamat ini, waktunya tinggal 200 hari ini lagi, menuju 19 Oktober nggak sampai 200, kira-kira 60 hari lagi," ungkapnya.

Simak juga Video 'PKB Ingatkan Prabowo Tak Pilih Cawapres Pragmatis':

[Gambas:Video 20detik]

Simak selengkapnya di halaman berikutnya.

Halaman 1 2 Selanjutnya


Waketum Gerindra Habiburokhman bersyukur dengan suara pengurus DPD tingkat 1 Partai Golkar untuk merapat ke Prabowo Subianto. Waketum Partai Golkar Melchias Markus Mekeng menyebut wajar saja jika partainya dilirik banyak pihak karena Golkar memiliki pengalaman.

"Ya kita sih gembira saja, Golkar menjadi sebuah gadis cantik yang lirik oleh banyak pihak. Karena tentunya ada dasarnya, bahwa kita memiliki kursi yang cukup, kita memiliki konstituen dan pengalaman. Jadi kalau soal itu langsung seolah-olah sudah merapat, itu terlalu prematur," kata Melchias saat dihubungi, Selasa (1/8/2023).

Melchias mengatakan nasib koalisi merupakan wewenang Airlangga Hartarto selaku ketua umum. Dia menyebut perjalanan politik Golkar masih dalam proses.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Bahwa kita kan sudah ada hasil munas, terakhir rakernas, mandat untuk menetapkan koalisi kan ada di ketua umum. Jadi hanya dia mesti yang bicara koalisi mana yang akan dia pilih, bukan perorangan," katanya.

"Jadi jangan ada 1 DPD ngomong ini ditangkap, seolah-olah itu ...semua sudah kita berikan mandat, harusnya taat pada itu aja. Jadi kita sabar aja, karena semua masih berproses, pada saatnya akan diputuskan oleh ketua umum, karena mandatnya ada di dia," tambahnya.

Sebelumnya, Partai Gerindra bersyukur mayoritas pengurus DPD Partai Golkar tingkat 1 mengusulkan agar Airlangga Hartarto merapat ke Prabowo Subianto. Waketum Gerindra Habiburokhman menganggap geliat di kalangan internal Golkar sebagai angin segar bagi Gerindra.

"Kami bersyukur mendapat informasi tersebut, ini benar-benar angin segar," kata Habiburokhman kepada wartawan, Selasa (1/8).

Wakil Ketua Komisi III DPR ini menilai sinyal dukungan dari Golkar muncul dari bawah. Menurutnya, hal ini memperlihatkan demokrasi di tubuh partai berlogo pohon beringin itu berjalan.

"Yang luar biasa, dukungan terhadap Pak Prabowo itu muncul secara bottom up alias dari bawah ke atas," katanya.

"Ini adalah gambaran terjadinya proses demokrasi di Partai Golkar," imbuhnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto mengumpulkan 38 Ketua DPD 1 Golkar seluruh Indonesia. Dalam pertemuan muncul dorongan untuk bergabung dan mengusung Prabowo Subianto.

Ketua Golkar DPD 1 Kalimantan Barat Maman Abdurrahman mengungkapkan pertemuan Airlangga dan jajaran Golkar berlangsung di Bali. Salah satu yang dibahas dalam pertemuan tersebut yakni terkait penolakan wacana Munaslub. Selain itu, muncul juga dorongan dari mayoritas pengurus Golkar daerah tingkat 1 untuk merapat mengusung Ketum Gerindra Prabowo Subianto di Pilpres 2024.

"Pertemuan dengan 38 Ketua DPD 1 seluruh Indonesia di Bali kemarin dengan Ketua Umum, selain membicarakan terkait penolakan Munaslub juga di dalam diskusi santai dan informal sebagian besar suasana kebatinan beberapa DPD 1 mendorong agar Golkar bisa berkoalisi dengan Gerindra," kata Maman Abdurrahman, Minggu (30/7).

Maman menangkapkan alasan sejumlah pengurus mendorong Golkar berkoalisi dengan Gerindra. Maman menyebutkan latar belakang politik Prabowo yang pernah di Golkar.

"Dikarenakan Pak Prabowo kan pernah di Golkar dan di pilpres tahun 2014 Golkar pernah berkoalisi mendukung Pak Prabowo," tuturnya.

Simak Video 'DPD Golkar Dorong Dukung Prabowo, PKB Sebut Cak Imin Tiada Tanding':

[Gambas:Video 20detik]


Sebutan 'petugas partai' yang disampaikan oleh Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) disoal. Kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Ade Armando meminta Megawati tidak menggunakan istilah 'petugas partai' ke Presiden Jokowi.

"Bu Megawati, kami mohon, Ibu janganlah gunakan lagi istilah petugas partai kepada Pak Jokowi," kata Ade dalam video unggahannya di akun Twitter seperti dilihat, Selasa (1/8/2023).

Ade Armando lalu mengungkit pernyataan Megawati tersebut terus dilakukan berulang kali. Dia pun mempersoalkan sikap Megawati yang tak acuh apabila ada yang tak suka dengan pernyataannya itu.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Minggu lalu, hari Rabu, pada saat peresmian kebun Raya Mangrove di Surabaya, Jawa Timur, Ibu kembali mengatakan bahwa Pak Jokowi itu petugas partai. Ibu juga bilang bodo amat kalau ada yang nggak suka. Ibu juga bilang, kan Pak Jokowi itu orang PDIP, maka ya suka-suka PDIP dong," ujarnya.

Efek Dukungan ke Ganjar

Menurut Ade Armando, Jokowi merupakan kader PDIP yang telah diabdikan untuk rakyat Indonesia. Dia mewanti-wanti pendukung Jokowi akan menarik dukungan untuk bacapres PDIP, Ganjar Pranowo, apabila Megawati terus-terusan mengulang istilah tersebut.

"Iya, kita semua tahu dia, Presiden Jokowi adalah putra terbaiknya PDIP yang sudah dihibahkan kepada Indonesia. Tapi janganlah diulang-ulang terus bahwa dia adalah petugas partai. Nanti para pendukung Jokowi akan sakit hati, lo, Bu. Dan kalau mereka sakit hati, mereka mungkin akan menarik dukungan mereka dari Pak Ganjar. Jadi janganlah terus disebut sebagai petugas partai," kata Ade.

"Pak Jokowi adalah presiden yang sekarang harus mengabdi pada rakyat Indonesia, bukan tunduk pada PDIP atau tunduk pada Bu Mega saja. Jadi tolong ya Bu, tolonglah para petugas PDIP yang lain, tolong ingatkan Bu Mega agar jangan gunakan istilah petugas partai kepada Pak Jokowi. Oke," sambungnya.

Simak Video 'Golkar Merapat ke PDIP? Ganjar: Mudah-mudahan Kita Bisa Bareng':

[Gambas:Video 20detik]

Simak selengkapnya di halaman berikutnya

Halaman 1 2 Selanjutnya


Wali Kota Solo Gibran Rakabuming menyebut bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menentukan arahan dukungan ke salah satu nama capres di Pilpres 2024. Wali Kota Medan, Bobby Nasution menanggapi pernyataan kakak iparnya itu.

Dilansir detikSumut, Bobby tak terlalu menanggapi pernyataan tersebut. Menantu Jokowi itu hanya mengatakan pentingnya mencoblos pada Pemilu 2024 mendatang.

"Wah, yang penting nyoblos aja di 2024," kata Bobby Nasution saat ditemui di Taman Budaya di Medan, Selasa (1/8/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Gibran Rakabuming sebelumnya buka suara soal arah dukungan ayahnya, Jokowi, pada Pilpres 2024. Gibran menyebut Jokowi sudah mengarahkan dukungan ke satu nama bakal capres 2024.

"Sudah," kata Gibran kepada wartawan setelah bertemu dengan relawan Jokowi di Restoran Telaga Sampireun, Jakarta Pusat, Kamis (27/7). Gibran menjawab pertanyaan soal apakah Jokowi sudah memastikan arah dukungan ke salah satu capres.

Gibran tak merinci siapa sosok capres yang sudah mendapat arah dukungan Jokowi. Gibran pun enggan membeberkan kriteria capres yang didukung ayahnya itu.

"Ya entar saja (ciri-cirinya)," tuturnya.

Baca selengkapnya di sini.

Simak juga Video 'Survei LSI Denny JA Head to Head Capres: Prabowo 52% Vs Ganjar 41,6%':

[Gambas:Video 20detik]


Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno menganalisis soal arah dukungan Partai Golkar usai muncul dorongan merapat ke Prabowo Subianto. Adi menilai suara DPD Golkar tingkat I belum final.

"Keputusan resmi Golkar berkoalisi, apakah ke Ganjar atau ke Prabowo, pasti diumumkan secara resmi dan terbuka melalui keputusan politik DPP partai. Itu parameter utamanya," kata Adi saat dihubungi, Selasa (1/8/2023).

"Keinginan sejumlah DPD Golkar yang ingin ke Prabowo tentu sebatas aspirasi, dan keinginan, dan harapan yang tentunya didengar elit Golkar. Tapi bukan hasil resmi dukungan. Keputusan resmi dukungan pastinya dideklarasikan terbuka," tambahnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Golkar juga penjajakan dengan PDIP. Bacapres PDIP Ganjar Pranowo sempat mengutarakan harapannya agar Golkar bisa bersama.

Adi menilai ada alasan Golkar bisa berlabuh di Ganjar atau Prabowo. Dia menyebut Golkar memiliki pengalaman berkoalisi dengan Prabowo di Pilpres 2014. Sedangkan Ganjar, dia menilai adanya korespondensi dengan PDIP di Pilpres 2019.

"Soal Golkar ke Prabowo sangat mungkin. Sama halnya soal kemungkinan Golkar ke Ganjar. Karena dalam pertemuan Puan-Airlangga beberapa waktu kalu sepertinya kedua partai mulai ada kecocokan," katanya.

"Golkar punya pengalaman berkoalisi dengan Prabowo di pilpres 2014 lalu. Golkar juga punya korespondensi historis berkoalisi dengan PDIP saat pilpres 2019 lalu. Golkar bisa ke Prabowo bisa pula ke Ganjar. Tinggal tunggu hasil keputusan resminya," sambungnya.

Simak Video 'DPD Golkar Dorong Dukung Prabowo, PKB Sebut Cak Imin Tiada Tanding':

[Gambas:Video 20detik]


Gibran Rakabuming mengaku bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengarahkan dukungan ke salah satu nama capres di Pilpres 2024. Wali Kota Medan, Bobby Nasution menanggapi pernyataan kakak iparnya itu.

Menantu Presiden Jokowi itu mengatakan, yang paling penting pada Pemilu 2024 mendatang adalah mencoblos. Dia tak secara eksplisit menanggapi soal arah dukungan mertuanya itu.

"Wah, yang penting nyoblos aja di 2024," kata Bobby Nasution kepada detikSumut saat ditemui di Taman Budaya di Medan, Selasa (1/8/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dilansir dari detikNews, Gibran Rakabuming Raka buka suara soal arah dukungan ayahnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi), pada Pilpres 2024. Gibran menyebut Jokowi sudah mengarahkan dukungan ke satu nama bakal capres 2024.

"Sudah," kata Gibran kepada wartawan setelah bertemu dengan relawan Jokowi di Restoran Telaga Sampireun, Jakarta Pusat, Kamis (27/7). Gibran menjawab pertanyaan soal apakah Jokowi sudah memastikan arah dukungan ke salah satu capres.

Gibran tak merinci siapa sosok capres yang sudah mendapat arah dukungan Jokowi. Gibran pun enggan membeberkan kriteria capres yang didukung ayahnya itu.

"Ya entar saja (ciri-cirinya)," tuturnya.

Gibran pun mengatakan sudah mengambil sikap terkait pilihannya pada Pilpres 2024. Meski demikian, dia tak ingin mengungkapnya.

"Kan kalau saya sudah bersikap, nggak usah ditanyakan lagi," ungkapnya.

Untuk diketahui, dukungan Jokowi di Pilpres 2024 nanti memang menjadi perhatian publik. Meskipun PDI Perjuangan (PDIP) sudah mengusung Ganjar Pranowo sebagai bakal capres, Jokowi terlihat mesra dengan kandidat capres dari Partai Gerindra, Probowo Subianto.

Baliho yang menampilkan Prabowo dan Jokowi juga muncul di berbagai daerah di Indonesia. Bahkan saat mengunjungi Pindad di Malang, Senin (24/7), Prabowo mengemudikan kendaraan Ranops Maung dan di sebelahnya Erick Thohir, sementara di belakangnya ada Presiden Joko Widodo dan Iriana Joko Widodo.

Prabowo Bicara Dinasti Terkait Gibran, Singgung Mantu Soeharto


Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa bertemu ratusan driver ojol perempuan di Jawa Timur. Pada momen itulah dia didoakan agar terpilih menjadi wakil presiden pada Pilpres 2024.

Momen tersebut terjadi ketika Khofifah menghadiri acara Launching OPOP Academy GoNusantara sekaligus Pelepasan Ekspor di Dyandra Convention Center, Surabaya, Selasa (1/8/2023).

Di acara tersebut hadir ratusan ojek online (ojol) yang didominasi kaum perempuan. Mereka melantunkan selawat dan mengibarkan bendera merah putih bersama Khofifah.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ketua Komunitas Wanita Tangguh Surabaya Go Ladies Yuniawati menyatakan bahwa sosok Khofifah sangat peduli dengan perempuan. Dia pun mendoakan Khofifah sukses dalam karir politiknya.

Tidak tanggung-tanggung, Yuniawati menyatakan bahwa dirinya berharap Khofifah pada pemilihan umum yang akan datang minimal menjadi Wakil Presiden RI usai menjadi Gubernur Jawa Timur.

"Bu Khofifah luar biasa perhatiannya. Cocok mengedepankan perempuan. Cocok naik, minimal Wapres. Karena kalau presiden perempuan kan, gimana, ya. Wapres cocok, bagus lah," kata Yuniawati di Dyandra, Selasa (1/8/2023) petang.

Yuniawati menyebut sosok Khofifah seringkali memberikan perhatian kepada kaum perempuan di sektor pekerjaan ojek online. Terutama dengan berbagai program yang telah diinisiasi di Pemprov Jatim.

"Sosok Bu Khofifah perempuan luar biasa yang sangat memperhatikan kita kaum ojol perempuan dengan programnya. Kemudian beliau sering memberi pelatihan ke kami baik dari dinas dan swasta bekerja sama dengan perusahaan ojek kami," katanya.

"Jadi bu khofifah sangat mendukung kami," tambah perempuan asal Surabaya ini.

Driver ojol perempuan lainnya bernama Ratih Fajar menyebut sosok Khofifah tidak perlu diragukan lagi. Menurutnya, Khofifah sudah mumpuni untuk maju di level Pemilihan Presiden 2024.

"Bu Khofifah sangat baik. Kami sering kumpul diikutkan satu acara sama Bu Khofifah. Perhatiannya luar biasa," katanya.

"Beliau cocok wapres, presiden kalau bisa ya boleh. Pribadi saya sih ya wapres bisa. Karena beliau sangat mumpuni dan memiliki kapasitas. Pengalamannya lengkap," kata perempuan asal Gresik itu.

Ojol perempuan lainnya bernama Nunuk Suprihatin Ningrum pun menyebutkan bahwa Khofifah adalah sosok yang sederhana dan bisa membaur bersama rakyatnya.

"Beliau Ndak sombong. Mau menyapa kami di bawah, kasih perhatian. Orangnya sederhana, mirip Pak Jokowi. Semoga kalau bisa di atasnya Gubernur, minimal wapres kalau bisa presiden," ujarnya.

Gubernur Khofifah Pamer Sejumlah Prestasi Jawa Timur di detikJatim Awards


Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto akan menyambangi Kantor Partai Solidaritas Indonesia (PSI) besok sore. Kehadiran Prabowo untuk silaturahmi jelang Pemilu 2024.

Berdasarkan agenda yang didapat, Prabowo dan jajaran pengurus Gerindra akan datang ke Basecamp PSI di Jalan K.H. Wahid Hasyim, Tanah Abang, Jakarta Pusat pukul 17.00 WIB. Prabowo akan diterima langsung oleh pengurus PSI.

"Benar besok tanggal 2 Agustus 2023 Pak Prabowo dan rombongan DPP Partai Gerindra akan bersilaturahim ke Basecamp DPP PSI," kata Sekjen PSI Isyana Bagoes Oka dalam keteranganya, Selasa (1/8/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Isyana belum bisa menjabarkan agenda pertemuan itu. Yang jelas, kata dia, akan ada konferensi pers usai Prabowo dan jajaran melakukan silaturahmi.

"Waktu menjadi pukul 17.00 WIB. Apa agenda pembicaraan kami? Mohon besok datang," kata Isyana.

"Setelah pertemuan bersama-sama kami akan jumpa pers. Sampai ketemu besok," pungkasnya.

Simak juga 'Gerindra Sebut Partai Gelora Bakal Deklarasi Dukung Prabowo Agustus Ini':

[Gambas:Video 20detik]


Bacapres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP), Anies Baswedan, mengatakan pengumuman cawapres dan tim pemenangan masih menunggu waktu yang tepat. Anies menuturkan jika semua telah siap akan segera diumumkan.

"Nanti begitu siap waktunya diumumkan, teman-teman kan pernah mengikuti saya di Jakarta, saya kan selalu begitu bukan, kerjakan dulu siap, baru umumkan, kan nggak pernah dibalik saya," kata Anies di kediamannya, Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Selasa (1/8/2023).

"Nah itu patern itu akan terus, beres dulu baru umumkan, sehingga masyarakat itu tidak terombang ambing, kenapa? Ya masyarakat melihat berita nanti hari ini berubah besok berubah. Jangan. Pastikan semua dulu beres baru sampaikan," tambahnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Kemudian, Anies mengaku tak masalah jika hasil surveinya berada di bawah lantaran disebut belum mengumumkan cawapres. Dia menilai yang terpenting saat ini ialah sosialisasi terlebih dulu.

"Yang penting sekarang kita sosialisasi terus sampaikan yang menjadi gagasan. Kemudian mengenai survei itu ada masa naik ada masa turun itu biasa, nanti toh keputusannya survei yang paling akurat itu sensus tanggal 14 Februari itu paling akurat," ungkap dia.

Lebih lanjut, ketika ditanya apakah akan membuat seragam kampanye, Anies mengatakan bakal mempertimbangkan hal tersebut. Dia menyebut untuk seragam akan dipikirkan nanti.

"Boleh kita pertimbangkan. Nanti aja yang penting ketika seragam itu dipakai tidak ganti di tengah jalan," ujarnya.

Mantan Gubernur DKI itu pun menuturkan jika pekan ini akan melakukan safari ke Jawa Barat, Jawa Timur dan Sumatera Barat. Rencananya Anies akan ke Bandung Jumat (4/8).

"Besok saya ada di Bandung, dan sebenarnya mulai tanggal 4 sih. Ada di Bandung, ada di Padang, ada di Jawa Timur. Jadi jangan dilihat cuma satu aja eventnya," ungkap mantan Mendikbud itu.

"Saya kemarin ke Jambi. Bukan safari sih tapi memang sudah dijadwalin," imbuh dia.


Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS, Arya Fernandes, mengatakan PKB akan rugi jika Ketua Umum (Ketum) PKB, Muhaimin Iskandar (Cak Imin) tak menjadi Cawapres. Perolehan suara PKB di tiap pemilu dianggap signifikan.

"Di pemilu kemarin (2019), dari 47 (kursi DPR) naik jadi 58. Jadi dengan pencapaian PKB yang luar biasa setelah turun drastis di 2009, kemudian naik 2014, dari 28 (kursi) ke 47 (kursi) naik lagi ke 58 (kursi), jadi terlalu mahal harganya kalau Cak Imin nggak jadi cawapres," kata Arya dalam acara 'PKB Mendengar' di Kantor DPP, Jakarta Pusat, Selasa (1/8/2023).

Hal serupa juga disampaikan Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno yang berharap PKB tetap bersama dengan Gerindra. Adapun alasannya lantaran PKB sudah memegang kunci Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) akan berlabuh atau tidak.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Tetaplah dengan Prabowo Subianto. Karena gembok dan kunci Inggrisnya hanya dimiliki Gus Muhaimin. Tidak dibagi rata ke partai yang lain," kata Adi Prayitno.

"Yang kedua PKB ini menjadi kunci apakah Pak Prabowo bisa maju di 2024 apa tidak, soal ambang batas presiden 20 persen," sambungnya.

Ia menilai PKB dapat melengkapi kekurangan dari Gerindra di wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah. Ia menilai hal itu sebagai kelebihan PKB dari partai politik lain.

"PKB ini adalah partai politik yang mengorkestrasi kekuatan politik Jatim dan Jateng plus NU, yang nyaris tidak dimiliki oleh yang lain. Ini adalah keuntungan-keuntungan ketika PKB berada di Gerindra," ujarnya.

Di kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan menyarankan tiga langkah untuk Cak Imin di Pemilu 2024. Salah satunya membuat koalisi baru jika tak bisa menjadi cawapres.

"Saya kira Cak Imin punya 3 pilihan. Sekarang tinggal 3 pilihannya. Satu, menjadi cawapres. Dua, menjadi partai nggak nyawapres sih tapi menjadi partai yang punya peran sangat besar dalam koalisi capres. Yang ketiga, bikin koalisi baru," ucapnya.

Simak juga 'PKB Ingatkan Prabowo Tak Pilih Cawapres Pragmatis':

[Gambas:Video 20detik]


Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) resmi mendeklarasikan dukungan kepada Prabowo Subianto sebagai calon presiden (Capres) 2024. Mengusung tagline "Gelora Bersama Prabowo 2024", Partai Gelora NTB melakukan deklarasi di Mataram pada Selasa (1/8/2023) malam.

Ketua DPW Partai Gelora NTB Lalu Pahrurrozi menjelaskan alasan memilih Prabowo sebagai Capres 2024. Pria yang akrab disapa Oji itu menerangkan salah satu gagasan kunci Partai Gelora adalah mewujudkan Indonesia sebagai Super Power Baru. Ia yakin pada pundak Prabowo harapan itu dapat disematkan.

"Pak Prabowo itu bisa menjadi jalan tengah dua kekuatan tersebut. Prabowo sejauh ini menunjukkan konsistensinya sebagai figur yang bisa mengakomodir mayoritas kepentingan. Pak Prabowo bisa mengakhiri ketegangan dan pembelahan yang ada," papar Oji.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dalam konteks NTB, dukungan terhadap Prabowo Subianto dinilainya amat beralasan. Pasalnya, dalam dua episode Pilpres sebelumnya, yakni 2014 dan 2019, Prabowo selalu unggul di NTB. Pada 2014 silam, Prabowo yang kala itu bergandengan dengan Hatta Rajasa unggul 72,45 persen mengalahkan Jokowi-Jusuf Kalla yang hanya mengoleksi 27,55 persen.

Kemenangan Prabowo di NTB terulang pada Pilpres 2019. Kala itu, ia berpasangan dengan Sandiaga Uno meraih 67,89 persen, sedangkan Jokowi-Ma'ruf Amin 32,11 persen. "Sebagai partai baru, kami meyakini 2024 milik Pak Prabowo," jelasnya.

Sementara itu, Sekretaris DPW Partai Gelora NTB Farid Tolomundu menerangkan mengapa memilih melakukan deklarasi mendahului Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Partai Gelora. Ia menyebut Partai Gelora memang menghendaki usulan atau aspirasi dari masing-masing provinsi, kemudian diputuskan menjadi suara resmi Partai Gelora.

"Kami secara nasional ada fase di tingkat lokal karena kepentingan kemenangan Pemilu 2024. Pusat menunggu seperti apa aspirasi di lokal. Dengan pertimbangan yang ada, kami di NTB percaya diri kalau bersama Pak Prabowo kami akan lebih sukses," sambungnya.

Dilansir dari detikNews, Ketua Umum (Ketum) Partai Gelora Anis Matta mengatakan telah berkomunikasi dengan Ketum Gerindra Prabowo Subianto mengenai dukungan politik di Pilpres 2024. Anis menyatakan partainya akan mendeklarasikan dukungan kepada Prabowo.

"Sudah menyampaikan Prabowo sebagai calon presiden. Kedua, sudah melakukan pembicaraan dengan Pak Prabowo," ujar Anis usai acara Milad ke-25 PBB dan deklarasi dukungan kepada Prabowo di ICE BSD, Tangerang, Minggu (30/7/2023).

Anis mengungkap deklarasi dukungannya kepada Prabowo akan dilakukan dalam waktu dekat. Dia memastikan kalangan internal partai telah bulat menyepakati arah dukungan tersebut. "(Deklarasi) dalam waktu dekat, karena di dalam sudah ada yang setuju, tetapi ada kemungkinan akan ada munas," kata dia.

Momen Partai Gelora Resmi Dukung Prabowo di Pilpres 2024


Bacapres Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan berbicara terkait polemik Jakarta International Stadium (JIS). Anies menilai fasilitas yang dimiliki oleh Indonesia merupakan dibangun secara bersama.

"Saya tidak mau komentar soal terkait dengan ini (JIS) saya nggak nyebut namanya juga. Yang penting semua fasilitas yang dimiliki oleh Republik ini sesungguhnya dibangun oleh kita," kata Anies di kediamannya, Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Selasa (1/8/2023).

Anies menilai baik atau kurangnya JIS merupakan tanggung jawab bersama. Sebab, kata dia, JIS dibangun secara bersama-sama.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Baiknya sebuah tempat adalah baiknya kita, kurangnya sebuah tempat adalah kurangnya kita. Kerena ini kita semua yang mengerjakan," ungkap mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Anies pun berharap pelaksanaan Piala Dunia U-17 dapat fasilitas yang baik. Hal itu, kata Anies, agar seluruh dunia dapat mengetahui jika Indonesia dapat memfasilitasi pelaksanaan Piala Dunia.

"Jadi, kita berharap mudah-mudahan nanti pelaksanaan Piala Dunia U-17 bisa memiliki fasilitas yang baik, nama baik Indonesia juga terjaga, dan biar dunia juga melihat bahwa di Indonesia ada sebuah tempat yang bisa memfasilitasi lebih 80 ribu orang, yang atapnya bisa ditutup sehingga kalau musim hujan, ketika hujan pun masih bisa dipakai fasilitas yang memiliki prinsip bangunan green building dengan grade platinum," jelasnya.

"Ini semua yang kita syukuri. Jadi adapun hal-hal teknis biarkan orang-orang teknis untuk menyelesaikannya," imbuh Anies.

Sebelumnya, Federation Internationale de Football Association (FIFA) telah melakukan inspeksi atau pengecekan ke Jakarta International Stadium (JIS) jelang Piala Dunia U-17, pada Sabtu (29/7). Kini, publik menanti hasil inspeksi yang dilakukan selama 3 jam tersebut.

Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo mengaku belum bisa mengumumkan hasil inspeksi FIFA karena belum menerima hasilnya. Dia menyebut inspeksi dilakukan karena JIS berpotensi dijadikan lokasi Piala Dunia U-17.

"Hari ini akhirnya FIFA hadir untuk inspeksi seluruh stadion yang berpotensi dan menjadi opsi untuk digunakan untuk U-17. Jadi hasilnya ini belum ada, karena ini menunggu setelah inspeksi seluruh stadion yang akan digunakan di U-17," kata Dito kepada wartawan di Kuningan City, Jakarta Selatan, Sabtu (29/7/2023).

Dito menyampaikan Kemenpora dan PSSI akan menyesuaikan hasil inspeksi dengan standar FIFA. Dia menyebut pekan depan kemungkinan keputusan resmi venue mana yang akan dijadikan untuk gelaran U-17.

"Dari rumput sendiri saya juga belum adanya laporan final, tapi apa pun itu ya nanti kita akan menyesuaikan dengan apa yang menjadi standar FIFA," ujar Dito.

"Tadi kata Pak Ketum PSSI harusnya by the end of the week, minggu depan itu sudah bisa menjadi pembahasan final dan resmi mana-mana saja venue yang akhirnya kita gunakan untuk U-17 yang sudah berstandar FIFA," tambahnya.


Anies Baswedan harus bisa menguasai Jawa Timur (Jatim) dan Jawa Tengah (Jateng) kalau ingin menang di Pilpres 2024. Hal itu diungkapkan oleh Wakil Ketua Umum NasDem Ahmad Ali. Menurut politikus yang akrab disapa Mad Ali itu, Jatim dan Jateng merupakan lumbung suara karena mencakup seperempat dari total suara se-Indonesia.

"Jawa Timur dan Jawa Tengah dua daerah itu, Anies belum maksimal, bahkan lemah. Artinya, dua daerah ini memiliki karakteristik yang sama," kata Ali kepada wartawan seperti dilansir detikNews, Selasa (1/8/2023).

Mantan Ketua Fraksi NasDem DPR ini menyebut Anies sudah menyampaikan beberapa kriteria bacawapres yang akan mendampingi dirinya usai resmi diusung NasDem. Dia menghendaki figur pasangannya dapat menambal suara elektoral Anies yang dianggap masih lemah, khususnya di Jateng dan Jatim.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Itu kriteria yang pertama kali Anies keluarkan, saya pikir itu kriteria sangat ideal menurut saya. Orang itu harus mampu membantu Anies untuk menang Pemilu 2024, orang yang bisa menambal di wilayah-wilayah dimana Anies tidak dominan," kata dia.

Mad Ali melanjutkan, apabila Anies benar-benar ingin memenangi Pilpres 2024 maka harus merebut Jatim dan Jateng.

"Ini bukan persoalan memprioritaskan tapi ini realitas. Meninggalkan dua wilayah itu sama dengan meninggalkan seperempat Indonesia kan. Jadi, kalau mau jadi presiden maka rebutlah wilayah itu. Kalau Anies sekadar mau jadi calon presiden, silakan lepas wilayah itu," katanya.

Mad Ali menekankan Anies memang diberikan wewenang untuk melakukan pencarian sosok pendampingnya. Namun, ia mengingatkan mekanisme pengusungan calon presiden dan calon wakil presiden itu yang menandatangani ketua umum partai politik.

"Sampai hari ini belum ada nama yang kemudian ditetapkan. Mekanisme pasti katakan yang menetapkan capres dan cawapres itu kan bukan Anies, tapi koalisi tanda tangan oleh ketua umum. Kalau itu mekanismenya, saya bilang sampai hari ini NasDem belum pernah menandatangani calon wakil presiden," ungkapnya.

Menurut Mad Ali, semangat Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) memberikan kepada Anies memilih pasangan calon wakil presiden guna memenangkan kontestasi Pemilu 2024. Namun, kata dia, Anies juga tidak bisa serta merta asal memilih tapi perlu menjelaskan kepada partai koalisi.

"Setiap keputusan yang diambil calon wakil presiden, harus semangatnya untuk memenangkan kontestasi. Jadi kemenangan itu bukan cek kosong, Anies asal menunjuk. Ini harus bisa dijelaskan secara scientific ketika membawa si fulan menjadi wakil ke koalisi, kenapa harus memilih dia? Jadi tidak serta merta. Siapa pun yang berpotensi untuk membantu Anies memenangkan kontestasi 2024, itu koalisi pasti akan menerima," tegasnya.

Saat Anies Jajal Naik KRL Bogor-Jakarta di Jam Pulang Kantor


Wakil Ketua Umum Partai NasDem Ahmad Ali atau Mad Ali menekankan bakal calon wakil presiden (bacawapres) Anies Baswedan harus mendapat lumbung suara di dua wilayah Jawa, yakni Jawa Timur (Jatim) dan Jawa Tengah (Jateng). Menurut Mad Ali, dua wilayah itu mencakup seperempat total suara se-Indonesia sehingga dinilai signifikan.

"Jawa Timur dan Jawa Tengah dua daerah itu, Anies belum maksimal, bahkan lemah. Artinya, dua daerah ini memiliki karakteristik yang sama," kata Ali kepada wartawan, Selasa (1/8/2023).

Mantan Ketua Fraksi NasDem DPR ini menyebut Anies sudah menyampaikan beberapa kriteria bacawapres yang akan mendampingi dirinya usai resmi diusung menjadi bacapres oleh Partai NasDem. Dia menghendaki figur pasangannya dapat menambal suara elektoral Anies yang dianggap masih lemah, khususnya di Jateng dan Jatim.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Itu kriteria yang pertama kali Anies keluarkan, saya pikir itu kriteria sangat ideal menurut saya. Orang itu harus mampu membantu Anies untuk menang Pemilu 2024, orang yang bisa menambal di wilayah-wilayah dimana Anies tidak dominan," kata dia.

Mad Ali melanjutkan, apabila Anies benar-benar ingin memenangi Pilpres 2024 maka harus merebut lumbung suara di wilayah tersebut.

"Ini bukan persoalan memprioritaskan tapi ini realitas. Meninggalkan dua wilayah itu sama dengan meninggalkan seperempat Indonesia kan. Jadi, kalau mau jadi presiden maka rebutlah wilayah itu. Kalau Anies sekadar mau jadi calon presiden, silakan lepas wilayah itu," katanya.

Mad Ali menekankan Anies memang diberikan wewenang untuk melakukan pencarian sosok pendampingnya. Namun, ia mengingatkan mekanisme pengusungan calon presiden dan calon wakil presiden itu yang menandatangani ketua umum partai politik.

"Sampai hari ini belum ada nama yang kemudian ditetapkan. Mekanisme pasti katakan yang menetapkan capres dan cawapres itu kan bukan Anies, tapi koalisi tanda tangan oleh ketua umum. Kalau itu mekanismenya, saya bilang sampai hari ini NasDem belum pernah menandatangani calon wakil presiden," ungkapnya.

Menurut Mad Ali, semangat Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) memberikan kepada Anies memilih pasangan calon wakil presiden guna memenangkan kontestasi Pemilu 2024. Namun, kata dia, Anies juga tidak bisa serta merta asal memilih tapi perlu menjelaskan kepada partai koalisi.

"Setiap keputusan yang diambil calon wakil presiden, harus semangatnya untuk memenangkan kontestasi. Jadi kemenangan itu bukan cek kosong, Anies asal menunjuk. Ini harus bisa dijelaskan secara scientific ketika membawa si fulan menjadi wakil ke koalisi, kenapa harus memilih dia? Jadi tidak serta merta. Siapa pun yang berpotensi untuk membantu Anies memenangkan kontestasi 2024, itu koalisi pasti akan menerima," tegasnya.

Simak juga 'Jokowi Sentil Pembebasan Lahan Sodetan Ciliwung Mangkrak, Anies Bilang Begini':

[Gambas:Video 20detik]


Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memberi sinyal akan tetap fokus di Jawa Timur. Pernyataan ini dibuat Khofifah di tengah kencangnya rumor dirinya masuk bursa cawapres hingga jadi tim sukses (timses) capres.

Khofifah menegaskan dirinya ingin memaksimalkan waktunya sebagai gubernur untuk mengabdi kepada waega Jawa Timur. Jabatan Khofifah sebagai Gubernur Jatim akan selesai pada akhir Desember 2023. Dia dilantik sebagai Gubernur Jatim sejak 13 Februari 2019 lalu.

"Aku tak ngurus Jawa Timur ya. Ini kan banyak tugas-tugas yang harus dimaksimalkan," kata Khofifah di Dyandra Convention Center, Surabaya usai Launching OPOP Academy GoNusantara serta Pelepasan Ekspor, Selasa (1/8/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Saat ditegaskan awak media soal akan kembali turun gelanggang di Pilgub Jatim 2024, Khofifah belum mau menjawabnya secara gamblang.

"Sampean iki wis-wis," tambahnya.

Sebelumnya Ketua DPP NasDem Gus Choi menyebut Khofifah telah menolak halus tawaran cawapres dari NasDem untuk disandingkan dengan Anies Baswedan.

Khofifah sendiri sudah menegaskan bahwa dirinya akan fokus bekerja sebaik mungkin di Jawa Timur hingga masa jabatannya selesai.

"Saya ini pokoknya tak kerja sebaik-baiknya," ungkap Khofifah.

Khofifah Masuk Bursa Cawapres Prabowo, Zulhas: PAN Ya Erick Thohir


Ketua DPC PDIP Kota Solo FX Hadi Rudyatmo yakin calon presiden yang didukung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) adalah Ganjar Pranowo. Hal tersebut diyakini Rudy dari baju garis-garis hitam putih yang diberikan oleh Jokowi ke Ganjar.

Rudy meyakini bahwa baju garis-garis mempunyai arti yang tersembunyi. Menurut Rudy, garis-garis mempunyai arti 'Ganjar RI Satu'.

"Pak Jokowi memberikan kode baju garis hitam putih. Garis itu adalah 'Ganjar RI Satu' itu sabdo pandito ratu, garis itu 'Ganjar RI Satu'," kata FX Rudy saat ditemui wartawan di Lokananta, Rabu (1/8/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Rudy mengatakan baju garis mempunyai sanepan atau dalam bahasa Indonesia kata yang mempunyai arti yang tidak diketahui oleh masyarakat.

"Yang ngasih garis itu Pak Jokowi tapi itu sanepan tapi ora enek sing mudeng (tapi nggak ada yang tahu). Garis itu Ganjar RI Satu," ucapnya.

Menurutnya, garis-garis yang dikenakan Ganjar itu sesuai dengan peci yang diberikan oleh Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri kepada Ganjar.

"Kalau diurutkan begitu cocok. Mbak Mega memberikan peci itu sebagai alat pelindung kepala, berarti Ganjar diberi tugas melindungi bangsa dan negara tanah air dan rakyat Indonesia," ujarnya.

"Dan kalau mau membuat keputusan apapun itu seperti kalau mau memakai peci hitam harus dienapkan (masukkan ke kepala), itu artinya untuk mengendapkan hal-hal yang tidak baik menjadi baik," lanjut Rudy.

Di sisi lain, Rudy mengaku ikut andil memberi nama lurik di baju garis Ganjar tersebut,

"Kalau saya lurik, lurus dalam pengabdian negara RI. Ikhlas pelayanan kepada bangsa dan negara," ucapnya.

Rudy pun yakin Jokowi mendukung Ganjar meski disebut dekat dengan bakal capres Gerindra Prabowo Subianto.

"Lha kalau saya positive thinking beliau memberi sanepan garis hitam putih itu wis, oh 'Ganjar RI Satu' Iki," ujarnya.

Momen Megawati Sapa DPC PDIP Solo, Singgung soal Kesetiaan


DPR menyerahkan soal keputusan batas usia calon wakil presiden ke Mahkamah Konstitusi (MK). Wasekjen PKB Syaiful Huda mendorong hakim bisa mengambil kesimpulan terbaik.

"Kita serahkan ke MK, karena yang punya kewenangan untuk memutuskan MK. Tentu ya kita dorong kepada hakim MK mencari keputusan yang terbaik apakah tetap existing dengan yang ada 40 tahun, atau MK punya pandangan lain," kata Huda kepada wartawan di Kantor DPP PKB, Selasa (1/8/2023).

Huda menyebut jika nantinya MK menyetujui gugatan itu maka penerapannya tergantung dengan tokoh di Pilpres yang akan maju. Ia mengatakan tahapan masih panjang terkait pasal batas usia cawapres yang digugat tersebut.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Secara politik, apakah itu mau digunakan atau tidak oleh misalnya beberapa calon yang ingin maju, terutama yang batas usianya masih di bawah 40 tahun, jadi ini masih agak panjang sih," kata Huda.

"Mungkin bisa ada banyak asumsi dalam konteks konspirasi politik ya, ketika MK memutuskan berarti kira-kira dianggapnya ini sudah menjadi bagian dari skenario misalnya begitu, tapi bagi saya ini masih panjang ya, masih ada tahapan-tahapan berikutnya," sambungnya.

Dia menanggapi isu santernya Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka akan diusung menjadi cawapres jika gugatan ini dikabulkan. Huda mengaku partainya tak khawatir.

"Nggak khawatir, kita belum khawatir sama sekali karena memang masih ada tahapan-tahapan dan tentu semua kekuatan politik kan pasti akan melihat dinamika ini secara bersama-sama. Apakah itu menjadi ruang kompromi baru, apakah itu menjadi semacam politik eksistensi baru, ya masih panjang sih," imbuhnya.

Perkara yang digugat ke MK

Perkara 55/PUU-XXI/2023

Pemohon:

Wali Kota Bukittingi Erman Safar

Wakil Bupati Lampung Selatan Pandu Kesuma Dewangsa

Wagub Jatim Emil Dardak

Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor

Wabup Sidoarjo Muhammad Albarraa

Pasal yang digugat adalah Pasal 169 huruf q UU Pemilu, yang berbunyi:

Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun;

"Menyatakan bahwa frasa 'berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun' dalam Pasal 169 huruf q UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau memiliki pengalaman sebagai Penyelenggara Negara'," demikian petitum permohonan Erman Safar dkk

Perkara 51/PUU-XXI/2023

Pemohon:

Ahmad Ridha Sabana (Ketum Partai Garuda)

Yohanna Murtika (Sekjen Partai Garuda)

Pasal yang digugat adalah Pasal 169 huruf q UU Pemilu, yang berbunyi:

Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun;

"Menyatakan bahwa frasa 'berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun' dalam Pasal 169 huruf q UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau yang berpengalaman di bidang pemerintahan'," demikian petitum permohonan.

Perkara 29/PUU-XXI/2023

Pemohon: PSI

Pasal yang digugat ialah Pasal 169 huruf q UU Pemilu, yang berbunyi:

Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun;

"Menyatakan bahwa Pasal 169 huruf q UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'berusia paling rendah 35 tahun," demikian petitum pemohon.

Simak juga 'Gibran soal Gugatan Usia Capres-Cawapres: Zaman Banyak Berubah':

[Gambas:Video 20detik]


Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa angkat bicara soal tawaran dari Ketua Bappilu PPP Sandiaga Uno untuk menjadi tim sukses (timses) Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Khofifah menegaskan dirinya memilih fokus untuk menyelesaikan jabatannya di Jawa Timur dengan baik.

"Ya Allah, Ya Allah rek. Aku tak ngurus Jawa Timur yo rek," kata Khofifah di Dyandra Convention Center, Surabaya usai Launching OPOP Academy GoNusantara serta pelepasan ekspor, Selasa (1/8/2023).

Khofifah menyatakan masih ada banyak hal yang harus ia selesaikan sebagai Gubernur Jatim. Di sisa masa jabatannya yang kurang dari 5 bulan, Khofifah ingin bekerja sebaik mungkin untuk kesejahteraan masyarakat di Bumi Majapahit. Sehingga, dia tak terpikirkan untuk menjadi timses capres.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Ini kan banyak tugas-tugas yang dimaksimalkan," tambahnya.

Sebelumnya diketahui Ketua Bappilu PPP Sandiaga Uno berharap Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersedia menjadi tim kampanye pemenangan Ganjar Pranowo. Sandi menyebut bergabungnya Khofifah akan jadi hal yang luar biasa.

"Kalau Bu Khofifah mau berjuang dengan kami, ini akan menjadi luar biasa," kata Sandiaga saat di Gresik, Minggu (30/7).

Meski demikian, Sandiaga mengatakan tak memiliki wewenang dalam hal itu. Ia hanya bisa berharap Khofifah bersedia bergabung dalam tim pemenangan Ganjar.

"Hal itu bukan wewenang saya, tapi saya sangat berharap beliau bisa bergabung," ujar Sandi.

"Mbak Khofifah yang lahir dari rahim PPP. PPP adalah cinta pertama Mbak Khofifah dalam berpolitik. Beliau mengirim Kesbangpolnya di sini. Sampaikan salam ke Mbak Khofifah, pada saatnya kita akan berjuang bersama dengan Mbak Khofifah," tandas Sandiaga.

Khofifah Masuk Bursa Cawapres Prabowo, Zulhas: PAN Ya Erick Thohir


Menparekraf Sandiaga Uno mengaku papasan dengan Menhan Prabowo Subianto usai dirinya bertemu 4 mata dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sore ini di Istana Merdeka. Sandiaga bertukar salam dengan Prabowo.

"Tadi ketemu Pak Prabowo juga, papasan keluar, ini masing-masing bisa kita formulasikan dalam sebuah program kerja dalam bentuk gagasan yang ditawarkan kepada pemilih nanti di Februari 2024," kata Sandiaga kepada wartawan, di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (1/8/2023). Sandiaga dalam posisi hendak meninggalkan Istana.

"Nggak lewat sini ya? Tadi saya papasan sama Pak Prabowo," lanjut Sandiaga.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Sandiaga mengaku dirinya juga kerap bertemu Prabowo di rapat kabinet. Sandiaga menganggap Prabowo sebagai seniornya.

"Tadi ngomong apa Pak Prabowo kan rutin rapat kabinet. Tapi tadi ngobrol ya bertukar salam dan saya hormat sama dia. Dia senior saya, banyak belajar dari Pak Prabowo sosoknya dan sekarang jadi anggota kabinet senior dari Pak Presiden, mitra kerja saya juga, tetangga kebetulan. Tetangga rumah dan tetangga kantor juga. Jadi sangat dekat," ucapnya.

Sandiaga lantas hubungannya dengan Prabowo sangat baik. "Hubungan super baik. Super baik dan ya seperti senior dan junior," ujar Sandiaga.

Simak juga 'DPD Golkar Dorong Dukung Prabowo, PKB Sebut Cak Imin Tiada Tanding':

[Gambas:Video 20detik]


Ketua Umum (Ketum) Gerindra Prabowo Subianto dan jajaran pengurus partai akan menyambangi Kantor DPP PSI. Ada apa?

Kabar pertemuan tersebut dikonfirmasi Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie. Grace mengatakan pertemuan itu akan digelar besok.

"Iya betul. Besok ya," kata Grace dikonfirmasi, Selasa (1/8/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Grace mengatakan kedatangan Prabowo dan petinggi Gerindra itu akan diterima langsung oleh jajaran Dewan Pembina dan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PSI.

"Dewan Pembina dan DPP," ujarnya.

PSI Tunggu Jokowi soal Arah Dukungan

Sebelumnya, PSI mengaku masih menunggu arahan Presiden Jokowi soal arah dukungan capres 2024. Hal ini disampaikan Juru Bicara PSI Sigit Widodo terkait kehadiran partainya di acara Milad PBB ke-25 di Ice BSD, Tangerang, yang juga deklarasi mendukung Prabowo Subianto sebagai capres.

"Itu acara PBB dan PSI hadir sebagai tamu undangan. Tentang pencapresan kami masih menunggu arahan Pak Jokowi karena PSI selalu tegak lurus pada Pak Jokowi," kata Sigit kepada wartawan, Senin (31/7).

Sigit mengatakan pihaknya menghormati undangan yang diberikan PBB. Hingga saat ini PSI menegaskan masih menunggu arahan Jokowi.

"Kami menunggu arahan Pak Jokowi. Kami diundang, ya datang, kalau tidak diundang, ya kami tidak datang," ungkapnya.


Menparekraf Sandiaga Uno mengaku bertemu empat mata dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka sore ini. Sandiaga mengaku ada bahasan politik, termasuk cawapres Ganjar Pranowo dalam pertemuan tersebut.

"Pertemuannya kami hanya berdua membahas pariwisata. Tapi juga ada diskusi ringan lah. Diskusi-diskusi ringan, diskusi tipis-tipis tentang politik," kata Sandiaga kepada wartawan, di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (1/8/2023) sore.

Sandiaga mengatakan dirinya melaporkan perkembangan kinerjanya sebagai Ketua Bappilu PPP. Dia juga melaporkan hasil kunjungannya ke daerah-daerah sebagai pembantu presiden.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Perkembangan terkini, saya baru 2 bulan bergabung dengan partai baru seperti apa dari hasil kunjungan ke masyarakat, apa yang disampaikan aspirasi. Apa saja yang perlu dipercepat pembangunan berkaitan dengan situasi di destinasi-destinasi unggulan yang kita proyeksikan sebagai lokomotif dari kebangkitan ekonomi kita seperti apa aspirasi dari masyarakat," ujarnya.

"Dan saya bilang masih tetap sama. Satu inflasi yang semakin terjaga diapresiasi tapi masih banyak yang mengalami kesulitan biaya hidup yang masih membebani ongkos-ongkos hidup yang tinggi, yang kedua adalah lapangan kerja, yang ketiga pemerintahan bersih, bebas korupsi itu yang menjadi fokus daripada masyarakat di daerah-daerah yang saya kunjungi," lanjut Sandiaga.

Kemudian terkait dengan kontestasi 2024, Sandiaga menyebut Jokowi memberikan pesan untuk menjaga suasana sukacita. Jokowi, Sandiaga mengatakan, berharap para pemimpin parpol dapat mengambil keputusan terbaik.

"Nanti tentunya akan saya sampaikan ke Pak Mardiono dan ada beberapa harapan juga agar PPP terutama saya yang ada di garis terdepan menjaga narasi politik kita itu jangan sampai kita terpolarisasi tapi kita bersatu dan kita jaga keutuhan bangsa," ucapnya.

Selain itu, Sandiaga mengaku pertemuan dengan Jokowi juga membahas cawapres Ganjar Pranowo. Sandiaga mengaku belum ada perkembangan apapun dan masih menunggu keputusan Megawati Soekarnoputri.

"Dibahas juga dan saya menyampaikan belum ada update dan ini masih menunggu keputusan dari PDIP dari Bu Mega dan itu tentunya kita sangat hormati, dan juga dari segi beberapa pertemuan sama Pak Ganjar serta chemistry yang selama ini terbangun dan juga diskusi-diskusi termasuk juga masukan-masukan mengenai bagaimana kita tantangan global ini semakin fluktuatif ya. Jadi kalau kita lihat tantangan kita di 2024 itu nggak mudah. Jadi ini bagaimana pandangan-pandangan dari calon pemimpin ke depan," ujarnya.


Gerakan Pro Prabowo Bersatu (GP Prabu) resmi mendeklarasikan dukungan terhadap Bacapres Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Mereka merupakan relawan Prabowo yang berasal dari Jawa Tengah.

"Kami hadir di sini dengan keikhlasan hati mendukung bapak Prabowo Subianto menjadi presiden Republik Indonesia tahun 2024, kami dengan tulus ikhlas kami tidak memiliki embel-embel, apapun bahwasanya kami mendukung dengan segenap tenaga," ujar Sekjen GP Prabu, Bagus Widianto di rumah besar Relawan Prabowo 08, Palmerah, Jakarta Barat, Selasa (1/8/2023).

Bagus mengatakan, pihaknya memiliki strategi untuk memenangan Prabowo. Yaitu, mereka memiliki kekuatan DPP di 24 Kabupaten dan 6 kota.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kami memiliki strategi, kami miliki kekuatan DPP, kami miliki 24 korda (koordinator daerah), dari 24 kabupaten dan 6 kota," kata dia.

Selain itu, GP Prabu juga memiliki 6 program kampanye yang akan dilakukan di Jawa Tengah. Pertama, yaitu memperhatikan kaum perempuan, karena tingginya angka pekerja wanita yang menyebabkan hilangnya peran ibu. Tak hanya itu ada juga program kompensasi bagi istri bersuami kerja dengan risiko tinggi.

"Hal ini berimbas pada hilangnya peran seorang Ibu terhadap anak yaitu perhatian dan kasih sayang, maka pemerintah harus hadir memberikan uang penghargaan bulanan kepada mereka," sebut dia.

Lebih lanjut, terciptanya partisipasi kalangan milenial dalam penyelenggaraan pemerintah juga akan dijadikan tawaran dalam kampanye. Hal itu, kata dia, karena kalangan milenial harus dilibatkan dalam pengambilan keputusan.

"Mengingat perkembangan jaman dan teknologi maka perlu kiranya generasi milenial hadir dalam setiap lembaga atau instansi pemerintah dari tingkat desa sampai nasional," ujarnya.

Keempat, adanya regenerasi pemuda dan pengajar agama. Sebab, di Jateng sendiri banyak pesantren dan wilayah religius yang ada.

"Mengingat banyaknya pondok pesantren dan wilayah religius di Jawa Tengah, mereka harus mendapatkan honor daerah perbulan yang nominalnya pasti," kata dia.

Selain itu, kesejahteraan petani juga harus dperhatikan. Mengingat wilayah Jateng adalah wilayah yang mejadi lumbung pangan nasional, namun masih memiliki sejumlah permasalahan bagi petani.

"Pemerintah harus menggalakan kembali KUD (koperasi unit desa) dengan menggandeng bank pribumi atau daerah setempat agar bahu-membahu membantu petani dalam hal pinjaman modal yang tidak menyusahkan dalam hal syarat pengajuan," ucapnya.

Terakhir, adalah pelayanan kesehatan yang akan ditingkatkan. Bagus menyebutkan, disetiap desa nantinya akan memiliki bank gizi untuk mencegah angka stunting.

"Untuk mencegah angka stunting, maka wajib disetiap desa memiliki gizi mart, bank gizi yang dikelola profesional oleh petugas kesehatan dan kaum milenial," ungkapnya.


Wasekjen DPP PKB Syaiful Huda meminta Waketum Jazilul Fawaid untuk sabar terkait nasib hubungan Gerindra dan partainya. Hal ini menindaklanjuti pernyataan Jazilul jika koalisi tak jelas maka tak masalah untuk dilepas.

"Sabar Pak Jazil, sabar, sabar. Saya ingin menyampaikan diskusi saya dengan Mas Jazil yang kira-kira judulnya sing sabar. Memang revolusi ini butuh kesabaran," kata Huda dalam acara diskusi PKB Mendengar 'Gus Imin Pilih Siapa?' di Kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Selasa (1/8/2023).

Huda mengatakan koalisi antara Gerindra dan PKB masih yang terbaik. Ia menjelaskan beberapa faktor, salah satunya lantaran PKB dan Gerindra saling membutuhkan.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Saya kenapa harus sabar karena koalisi PKB Gerindra itu koalisi yang terbaik di mata saya menghadapi Pilpres 2024. PKB dan Gerindra sama-sama butuh untuk memenuhi 20 persen presidential threshold (PT) butuhnya itu realistis dan objektif," kata Huda.

Huda mengatakan PKB dibutuhkan oleh Gerindra lantaran menguasai suara di wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah. Sementara Gerindra mendapat suara di Jawa Barat dan Banten.

"Prabowo kalah dua kali pilpres karena tidak mendapatkan insentif elektoral di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Dan kalau PKB gabung pasti melengkapi," ungkapnya.

Huda menilai Prabowo sangat memahami hal itu, bagaimana peran PKB di antara 9 partai lainnya yang lolos presidential threshold. Ia meminta partainya untuk tetap mempertahankan, mengingat koalisi ini juga sudah berjalan selama 11 bulan.

"Jadi ini kenapa saya ngotot harusnya harus dipertahankan terkait dengan kondisi PKB Gerindra ini. Butuh kesabaran visioner dan revolusi. Dinamika ini tinggal dua bulan lagi, nggak lebih menurut saya, masak 11 bulan sudah kita bisa lalui," ujarnya.

Diketahui dalam acara yang sama, Jazilul menyinggung hubungan PKB dan Gerindra yang sudah berjalan selama 11 bulan. Ia lantas mengatakan jika tak ada kejelasan maka tak ada alasan untuk tak lepas.

"Makanya kader PKB, para ulama, pengamat juga 'Ini kok ngak jadi-jadi ya', ya memang nggak tahu caranya kelihatannya, masih baru, belum tahu caranya, belum begitu paham caranya, sudah 11 bulan kok belum," tutur Wakil Ketua MPR RI ini.

Jazilul mengatakan PKB akan setia jika partai di koalisi juga mengambil sikap yang sama. Ia lantas menyinggung ungkapan akan lepas, jika pihak terkait tak jelas menentukan sikap.

"Apa itu, ada di YouTube-YouTube itu loh, 'lu 11 aku 12, lu nggak jelas gw lepas' hahaha. Lu nggak jelas gw lepas, yang saya maksud kehadiran para sahabat-sahabat semua, para pengamat ini, waktunya tinggal 200 hari ini lagi, menuju 19 Oktober nggak sampai 200 kira-kira 60 hari lagi," ungkapnya.

Simak Video 'Jazilul Tegaskan PKB Partai Setia, Wanti-wanti Koalisi soal Kesetiaan':

[Gambas:Video 20detik]


Waketum PKB Jazilul Fawaid bicara terkait hubungan partainya dengan PDIP, Demokrat, dan Gerindra. Jazilul menyebut PKB memang baru kali ini bekerja sama dengan Gerindra pada pilpres.

"Biasanya kita katakan jas merah, jangan sekali-kali lupakan sejarah. Kalau di PKB jas hijau, jangan sekali-kali lupakan jasa ulama, jas hijau," kata Jazilul mengawali pendapatnya di acara PKB Mendengar 'Gus Imin Pilih Siapa?' di kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Selasa (1/8/2023).

Jazilul PKB memiliki hubungan yang panjang dengan PDIP. Ia mengatakan PKB hanya berbeda jalan selama dua periode, ketika mendukung SBY untuk maju pada pilpres.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Cuma berbeda jalan (sama PDIP) dalam dua periode ketika bersama Demokrat, dan kemudian bersatu jalan lagi ketika zaman Pak Jokowi, jadi 10 tahun, 10 tahun," tutur Jazilul.

"Partai berbasis Islam hari ini tetap PKB. Jadi kalau lihat sejarah PKB itu lebih panjang hubungannya dengan PDIP, lebih panjang hubungannya dengan Demokrat atau bahkan NasDem," sambungnya.

Ia lantas mengatakan jika hubungan dengan Gerindra baru-baru ini seperti cinta lokasi. Ia mengatakan untuk pilpres, PKB belum memiliki rekam jejak dengan Gerindra.

"Yang jelas, dengan Gerindra baru ketika Gerindra bergabung di pemerintahan Jokowi periode akhir bersama PKB. Di pilpres belum pernah sama sekali. Nah, tapi sejak Agustus kita sudah teken kontrak yang baru, yang historinya nggak terlalu lama," ujar Jazilul.

"Makanya kader PKB, para ulama, pengamat juga, 'Ini kok nggak jadi-jadi ya', ya memang nggak tahu caranya kelihatannya, masih baru, belum tahu caranya, belum begitu paham caranya, sudah 11 bulan kok belum," tutur Wakil Ketua MPR RI ini.

Jazilul mengatakan PKB akan setia jika partai di koalisi juga mengambil sikap yang sama. Ia lantas menyinggung ungkapan akan lepas jika pihak terkait tak jelas menentukan sikap.

"Apa itu, ada di YouTube-YouTube itu loh, 'lu 11 aku 12, lu nggak jelas gw lepas' ha-ha-ha.... Lu nggak jelas, gw lepas, yang saya maksud kehadiran para sahabat-sahabat semua, para pengamat ini, waktunya tinggal 200 hari ini lagi, menuju 19 Oktober nggak sampai 200, kira-kira 60 hari lagi," ungkapnya.


Partai Gerindra bersyukur mayoritas pengurus DPD Partai Golkar tingkat 1 mengusulkan agar Airlangga Hartarto merapat ke Prabowo Subianto. Waketum Gerindra Habiburokhman menganggap geliat di kalangan internal Golkar sebagai angin segar bagi Gerindra.

"Kami bersyukur mendapat informasi tersebut, ini benar-benar angin segar," kata Habiburokhman kepada wartawan, Selasa (1/8/2023).

Wakil Ketua Komisi III DPR ini menilai sinyal dukungan dari Golkar muncul dari bawah. Menurutnya, hal ini memperlihatkan demokrasi di tubuh partai berlogo pohon beringin itu berjalan.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Yang luar biasa, dukungan terhadap Pak Prabowo itu muncul secara bottom up alias dari bawah ke atas," katanya.

"Ini adalah gambaran terjadinya proses demokrasi di Partai Golkar," imbuhnya.

Lebih lanjut Habiburokhman meyakini Golkar dapat mengerek elektoral Prabowo pada Pilpres 2024. Dia berharap nantinya Golkar dapat betul-betul bergabung mendukung Prabowo.

"Kita tahu Partai Golkar adalah partai besar yang sangat bisa memberikan pengaruh positif dalam pemilu. Insyaallah kalau Partai Golkar mendukung, kemenangan Pak Prabowo 2024 semakin mendekati kenyataan," katanya.

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto sebelumnya mengatakan dorong-mendorong sosok capres yang didukung akan selalu ada di dalam internalnya. Hal ini merespons munculnya usulan dari mayoritas DPD agar Golkar merapat ke Prabowo.

"Ya tentu unsur dorongan-dorongan kan selalu ada," kata Airlangga di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (31/7).

Kendati demikian, Airlangga menekankan saat ini ada tim yang tengah bekerja. "Tapi tentu ada tim yang sedang bekerja," ujarnya.

Airlangga mengatakan pertemuannya dengan ketua DPD Golkar seluruh Indonesia yang dilakukan di Bali salah satunya juga membahas soal calon presiden (capres). Namun Partai Golkar disebutnya masih akan melakukan penjajakan dengan capres-capres yang ada.

"Ya perlu dibicarakan lagi dengan calon-calon tiap partai," kata Airlangga.


Anak Presiden yang berhasil menjadi Presiden di Indonesia hanya Megawati Soekarnoputri. Ketika itu, Presiden Megawati menjadi orang nomor satu di Indonesia setelah menggantikan Presiden Abdurahman Wahid atau Gus Dur.

Lalu pada Pemilu 2004, Presiden Mega kalah bertarung dengan mantan menterinya Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Tak banyak yang mengira, pemilihan langsung pertama tersebut melahirkan seorang pemimpin baru. Publik lebih menginginkan cerita orang biasa, ketimbang seorang anak presiden.

Dalam empat edisi pemilihan Presiden secara langsung, satu-satunya anak Presiden yang ikut manggung sebagai capres dan cawapres hanya Presiden Megawati. Tampaknya, jalan politik anak presiden memang begitu terjal. Kenikmatan fasilitas yang didapat, seorang anak presiden harus menerima lengkap dengan kutukannya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Di Pilpres 2019, Agus Harimurti Yudhoyono yang merupakan putra dari Presiden SBY hampir saja berlaga. Namun di menit akhir, Prabowo Subianto lebih memilih untuk berpasangan dengan kader partainya sendiri, Sandiaga Uno.

Bahkan setelah menjadi Ketua Umum Partai Demokrat, tiket pencalonan tersebut ternyata juga tidak terlalu mudah didapat oleh Mayor (purn) Agus. Sampai saat ini, Anies Baswedan yang diharapkan sebagai bakal calon presidennya masih berhitung-hitung. Alhasil, nasib AHY di panggung Pilpres 2024 nanti masih layaknya layangan putus.

Jelang Pilpres 2024, kutukan anak presiden juga dialami oleh Ketua DPR RI Puan Maharani. Putri dari Presiden Megawati tersebut harus menerima kenyataan PDI-Perjuangan lebih memilih Gubernur Ganjar Pranowo. Pada akhirnya, cucu dari Bung Karno harus menyerahkan tiket pencalonan pada tokoh yang mentereng dari hasil survei opini publik.

Kutukan anak presiden tidak hanya di panggung Pilpres, tetapi juga pada pertarungan tingkat partai politik. Jelang Pemilu 2019, anak-anak Presiden Soeharto sempat membangun Partai Berkarya. Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto langsung duduk sebagai ketua umum. Namun, partai tersebut gagal masuk ke parlemen. Lalu yang lebih menyedihkan, Tommy pun harus tersingkir dari partainya sendiri melalui sebuah kemelut politik.

Melihat lebih jauh ke belakang, nasib seperti Tommy Soeharto juga sempat dialami oleh Yenny Wahid. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang didirikan Gus Dur harus berpindah tangan kepada Muhaimin Iskandar atau Cak Imin. Padahal, Yenny merupakan salah satu tokoh yang digadang-gadang melanjutkan kepemimpinan Gus Dur.

Dengan kemampuan politik yang di atas rata-rata, Cak Imin pun bertahan sebagai ketua partai terlama kedua setelah Presiden Megawati Soekarnoputri di PDI-Perjuangan. Prestasi tersebut tentunya tidak bisa dipandang sebelah mata.

Meski mereka adalah anak dari anak orang nomor satu di Indonesia, namun perjalanan politiknya dilakukan setelah kekuasaan orang tuanya berakhir. Nama-nama tersebut pun harus berhadapan dengan turbulensi politik.

Situasinya sangat berbeda dengan apa yang kini dialami oleh Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka. Pilkada Surakarta dimenangkan ketika orang tuanya masih berkuasa. Popularitas Gibran pun di tingkat nasional bisa dibilang sangat mentereng. Namanya mampu melewati politisi-politisi senior dalam berbagai hasil survei.

Saat ini, Gibran adalah satu-satunya anak Presiden yang duduk di bangku eksekutif. Seperti de javu dari kejadian lima belas tahun lalu, cerita Walikota Solo kembali menjadi perbincangan publik nasional.

Saat ini, Presiden Jokowi yang merupakan ayah dari Wali Kota Gibran masih memiliki kuasa penuh. Apalagi, kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Jokowi terbilang sangat tinggi. Di atas kertas, Presiden Jokowi tidak akan merasa sulit untuk menjual Gibran untuk dicalonkan pada Pilpres nanti.

Apalagi sekarang, nama Gibran sudah mulai dikaitkan sebagai cawapresnya Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Keberadaan Gibran tentunya semakin menyempurnakan ikhtiar Prabowo sebagai sosok yang sangat terkait dengan Presiden Jokowi.

Namun, langkah politik Wali Kota Gibran ini masih terkendala regulasi. Prasyarat usia 40 tahun dari calon presiden dan wakil presiden harus gugur dulu di Mahkamah Konstitusi. Meskipun aturan tersebut tidak masuk akal di tengah dunia yang semakin memberi ruang buat orang-orang muda, tetapi aturan tersebut tetap harus dipenuhi.

Sejumlah kepala daerah mengajukan permohonan pembatalan prasyarat tersebut ke MK. Jika permohonan tersebut dikabulkan, peluang Gibran menjadi anak presiden kedua yang berlaga di Pilpres 2024 akan semakin terbuka. Tinggal Gibran memilih tetap bersama PDI-Perjuangan atau meloncat untuk kemungkinan politik baru.

Spekulasi yang selama ini berkembang tentang kemungkinan Gibran menjadi cawapres Prabowo Subianto akan semakin dekat dengan kenyataan. Yang membedakan Gibran dengan anak presiden lainnya adalah bertarung ketika ayahnya masih berkuasa.

Di balik nikmatnya menjadi anak presiden, ternyata tersimpan sebuah jalan politik yang terjal. Dengan semua yang sudah dicapai oleh ayahnya, anak presiden dituntut mengambil jarak dengan politik, menahan ambisi, dan menjadi orang biasa. Padahal, keberhasilan seorang ayah adalah menjadi idola yang ingin diraih oleh anaknya.

Arie Putra

Co-founder Total Politik


Politikus senior PDIP Hendrawan Supratikno merespons Kader PSI Ade Armando yang mengingatkan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri agar berhenti memakai istilah petugas partai kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hendrawan menyebut banyak pihak yang berusaha mendegradasi istilah petugas partai tersebut.

"Terima kasih untuk masukan Ade Armando dan cukup banyak teman yang lain. Istilah 'petugas partai' memang sering disalahpahami. Bahkan ada yang berusaha mendegradasi sebutan tersebut, terutama pihak-pihak yang melantunkan narasi deparpolisasi," kata Hendrawan kepada wartawan, Selasa (1/8/2023).

Hendrawan lanas menjelaskan makna petugas partai yang pernah diucapkan Megawati kepada Ganjar Pranowo. Dia menyebut petugas partai sesungguhnya pribadi yang diberi kepercayaan kepada partai untuk memperjuangkan aspirasi dan kepentingan rakyat.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Petugas partai berarti mereka yang diberi kepercayaan partai untuk melaksanakan tugas-tugas untuk kepentingan bersama. Tugas-tugas tersebut mulia, karena politik adalah seni mengkonversi aspirasi kebajikan menjadi aspirasi kebijakan," ucapnya.

Dia menyayangkan lantaran adanya upaya-upaya mendegradasi makna petugas partai tersebut. Menurutnya, ada banyak yang seakan-akan menganggap petugas partai itu berarti bersifat partisan.

"Ada upaya mendegradasi makna petugas partai. Seakan istilah ini bersifat partisan. Partai seolah-oleh diperhadapkan dengan rakyat. Kepentingan partai tidak identik dengan kepentingan rakyat. Ada diskoneksi. Padahal, petugas partai bersenyawa dengan petugas rakyat, karena kaderisasi yang dilakukan partai menggunakan kurikulum politik partai yang berwatak kebangsaan, kerakyatan, dan keadilan," ujar dia.

"Dalam iklim yang sangat liberal, kedaulatan ada di tangan orang per-orang. Peran organisasi politik dianggap minimal. Dalam kultur gotong royong, rakyat justru memiliki kekuatan dalam persatuan dan kebersamaan. Kesamaan nasib dan cita-cita menjadi elan perjuangan dan pengabdian," lanjutnya.

Karena itu lah, dia menegaskan kesalahpahaman ini harus diluruskan. "Kesalahpahaman ini harus diluruskan. Tanpa keberpihakan kepada aspirasi rakyat, cepat atau lambat parpol akan kehilangan vitalitas eksistensialnya," imbuh dia.

Pernyataan Ade Armando

Ade Armando mempersoalkan istilah 'petugas partai' yang disampaikan Megawati Soekarnoputri kepada Presiden Jokowi. Ade meminta Megawati tak lagi menggunakan istilah tersebut.

"Iya kita semua tahu dia, Presiden Jokowi adalah putra terbaiknya PDIP yang sudah dihibahkan kepada Indonesia, tapi janganlah diulang-ulang terus bahwa dia adalah petugas partai. Nanti para pendukung Jokowi akan sakit hati, lo, Bu. Dan kalau mereka sakit hati mereka mungkin akan menarik dukungan mereka dari Pak Ganjar. Jadi janganlah terus disebut sebagai petugas partai," kata Ade Armando.

"Pak Jokowi adalah presiden yang sekarang harus mengabdi pada rakyat Indonesia, bukan tunduk pada PDIP atau tunduk pada Bu Mega saja. Jadi tolong ya Bu, tolonglah para petugas PDIP yang lain, tolong ingatkan Bu Mega agar jangan gunakan istilah petugas partai kepada Pak Jokowi. Oke," sambungnya.

Lihat juga Video: LSI Denny JA: Mayoritas Pemilih Parpol Pilih Prabowo Dibanding Ganjar

[Gambas:Video 20detik]


Plt Ketum PPP Mardiono meyakini peluang Sandiaga Uno menjadi cawapres Ganjar mencapai 99 persen. Sandiaga pun mengaku optimistis dan realistis sembari memaklumi jika pada akhirnya keputusan tidak sesuai dengan yang diharapkan.

"Saya optimistis tapi juga realistis. Saya siap dipinang, tapi saya juga siap jika pimpinan memberikan keputusan yang belum sesuai dengan harapan," kata Sandiaga di kompleks Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Selasa (1/8/2023).

Baginya, yang terpenting saat ini adalah mengedepankan kepentingan bangsa dan negara. Dia mengaku tidak sekadar mengejar kekuasaan, akan tetapi mengedepankan agenda kepentingan masyarakat.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Yang penting kita utamakan kepentingan bangsa dan negara. Itu yang harus menjadi pegangan kita. Karena, kalau kita hanya mengejar kekuasaan, jabatan, pencalonan, tapi lupa untuk tugas kita untuk mempersatukan Indonesia, mempercepat pembangunan, agenda-agenda ekonomi, agenda-agenda yang sudah lama ditunggu masyarakat," ujarnya.

"Karena saya keliling Indonesia, masyarakat mengapresiasi pertumbuhan ekonomi kita. Kita sudah semakin baik pascapandemi, bergeraknya ekonomi, namun masih banyak yang menghadapi kesulitan, kesusahan, kegalauan untuk mendapatkan lapangan kerja. Ibu-ibu, anak-anak muda juga mengeluhkan ongkos hidup yang semakin berat. Ini yang jadi tugas kita," lanjut Sandiaga.

Terkait kepartaian, Sandiaga fokus pada tugasnya sebagai Ketua Bappilu PPP. Dia mengatakan urusan pencapresan bukan kewenangannya.

"Kalau saya fokusnya pada kinerja karena nanti pasti tentunya kinerja yang dipertimbangkan, tapi kita sabar saja karena proses masih 2-3 bulan ke depan dan sepertinya akan diputuskan di saat-saat menjelang pendaftaran. Jadi saya berhusnuzan saja bahwa ini di luar kewenangan saya," ujarnya.

"Yang menjadi fokus adalah tugas di Kementerian dan tugas di Bappilu Nasional untuk bagaimana kita bisa menawarkan percepatan pembangunan yang fokus pada ekonomi, lapangan kerja, dan kestabilan daripada harga-harga," imbuhnya.

Sebelumnya, Mardiono yakin kadernya, Sandiaga Uno, akan segera diresmikan sebagai cawapres Ganjar Pranowo. Mardiono menyebut peluang Sandiaga menjadi cawapres Ganjar sudah mencapai 99 persen.

"Kalau PPP saya yakini 99 persen peluang Sandiaga menjadi cawapres Ganjar Pranowo. Yang 1 persen itu takdir Allah," kata Mardiono setelah melantik pengurus DPP Wanita Persatuan Pembangunan (WPP) di Kota Surabaya, Minggu (30/7).

"Kita pernah punya sejarah memiliki wapres. Dan di tahun 2024 ini insyaallah Sandiaga akan menjadi wapres Ganjar Pranowo," lanjutnya.


Kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Ade Armando mempersoalkan istilah 'petugas partai' yang disampaikan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ade meminta Megawati tak lagi menggunakan istilah tersebut.

"Bu Megawati, kami mohon, Ibu janganlah gunakan lagi istilah petugas partai kepada Pak Jokowi," kata Ade dalam video unggahannya di akun Twitter seperti dilihat, Selasa (1/8/2023).

Ade Armando lalu mengungkit pernyataan Megawati tersebut terus dilakukan berulang kali. Dia pun mempersoalkan sikap Megawati yang tak acuh apabila ada yang tak suka dengan pernyataannya itu.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Minggu lalu, hari Rabu, pada saat peresmian kebun Raya Mangrove di Surabaya, Jawa Timur, Ibu kembali mengatakan bahwa Pak Jokowi itu petugas partai. Ibu juga bilang bodo amat kalau ada yang nggak suka. Ibu juga bilang, kan Pak Jokowi itu orang PDIP, maka ya suka-suka PDIP dong," ujarnya.

Menurut Ade Armando, Jokowi merupakan kader PDIP yang telah diabdikan untuk rakyat Indonesia. Dia mewanti-wanti pendukung Jokowi akan menarik dukungan untuk bacapres PDIP, Ganjar Pranowo, apabila Megawati terus-terusan mengulang istilah tersebut.

"Iya, kita semua tahu dia, Presiden Jokowi adalah putra terbaiknya PDIP yang sudah dihibahkan kepada Indonesia. Tapi janganlah diulang-ulang terus bahwa dia adalah petugas partai. Nanti para pendukung Jokowi akan sakit hati, lo, Bu. Dan kalau mereka sakit hati, mereka mungkin akan menarik dukungan mereka dari Pak Ganjar. Jadi janganlah terus disebut sebagai petugas partai," kata Ade.

"Pak Jokowi adalah presiden yang sekarang harus mengabdi pada rakyat Indonesia, bukan tunduk pada PDIP atau tunduk pada Bu Mega saja. Jadi tolong ya Bu, tolonglah para petugas PDIP yang lain, tolong ingatkan Bu Mega agar jangan gunakan istilah petugas partai kepada Pak Jokowi. Oke," sambungnya.

Lihat juga Video: Soal Baliho Bareng Prabowo, Jokowi: Foto Saya Juga Dipasang PSI-NasDem

[Gambas:Video 20detik]


Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang gugatan syarat capres/cawapres di bawah 40 tahun. Pihak yang menggugat di antaranya Wali Kota Bukittingi Erman Safar, Wakil Bupati Lampung Selatan Pandu Kesuma Dewangsa, hingga dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Berdasarkan jadwal yang dilansir MK, Selasa (1/8/2023), sidang itu akan digelar pukul 13.30 WIB. Agendanya mendengarkan keterangan DPR dan presiden. Siapa saja penggugatnya?

Perkara 55/PUU-XXI/2023

Pemohon:

Wali Kota Bukittingi Erman Safar

Wakil Bupati Lampung Selatan Pandu Kesuma Dewangsa

Wagub Jatim Emil Dardak

Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor

Wabup Sidoarjo Muhammad Albarraa

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Pasal yang digugat yaitu Pasal 169 huruf q UU Pemilu, yang berbunyi:

Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun;

"Menyatakan bahwa frasa 'berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun' dalam Pasal 169 huruf q UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau memiliki pengalaman sebagai Penyelenggara Negara'," demikian petitum permohonan Erman Safar dkk

Perkara 51/PUU-XXI/2023

Pemohon:Ahmad Ridha Sabana (Ketum Partai Garuda)

Yohanna Murtika (Sekjen Partai Garuda)

Pasal yang digugat yaitu Pasal 169 huruf q UU Pemilu, yang berbunyi:

Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun;

"Menyatakan bahwa frasa 'berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun' dalam Pasal 169 huruf q UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau yang berpengalaman di bidang pemerintahan'," demikian petitum permohonan.

Perkara 29/PUU-XXI/2023

Pemohon: PSI

Pasal yang digugat yaitu Pasal 169 huruf q UU Pemilu, yang berbunyi:

Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun;

"Menyatakan bahwa Pasal 169 huruf q UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'berusia paling rendah 35 tahun," demikian petitum pemohon.

Lihat juga Video 'LSI Denny JA Ungkap Sebab Elektabilitas Ganjar dan Prabowo Terpaut Jauh':

[Gambas:Video 20detik]