Ibarat pertunjukan musik, MK dalam perkara 29/PUU-XXI/2023; 51/PUU-XXI/2023; dan 55/PUU-XXI/2023 tadinya menampilkan aransemen yang menggugah optimisme. Suasana berubah seketika saat putusan 90/PUU-XXI/2023 dibacakan. Perasaan yang muncul adalah kemarahan dan kekecewaan, bahkan berasal dari internal MK sendiri.

Kritik muncul dari banyak masyarakat sipil. Guru Besar Fakultas Hukum UI Sulistyowati Irianto menganggap putusan 90/PUU-XXI/2023 miskin kredibilitas, dan legitimasi sosialnya menguap. Ketua Departemen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UGM Zainal Arifin Mochtar membaca, ada pembiaran yuristokrasi terhadap hal yang "haram" untuk diputus MK. Koalisi masyarakat seperti Pusako, Perludem, ICW, Netgrit, dan Kontras bersepakat putusan tersebut berhawa serampangan dan penuh inkonsistensi.

Catatan lain yang perlu dimunculkan dan yang sampai saat ini rahasia, seperti dijelaskan Hakim Konstitusi Saldi Isra, ada hal ihwal apa yang menyebabkan putusan bergeser begitu sangat cepat hanya hitungan hari? Di luar dari kesulitan mencari-cari jawaban tersebut, pertanyaan elementer yang dapat diajukan: ke arah mana putusan ini akan berjalan? Apakah, akhirnya, potensial mempengaruhi tingkat kepercayaan publik kepada MK?

Arah Putusan

Bilamana ditelusuri kembali alasan hukum perkara 90/PUU-XXI/2023, yang puncaknya menggeser open legal policy usia calon presiden dan wakil presiden, tidak dapat dilepaskan untuk mengakomodasi peran pemuda berkontribusi dalam urusan penyelenggaraan pemerintahan, terutama yang berasal dari pemilihan umum. Dalam batas ini, tampak tidak memiliki masalah yang berarti. Apalagi, sebenarnya, MK tidak menyoal minimal usia untuk bisa mencalonkan sebagai pasangan presiden.

Bagi MK, berangkat dari pengalaman sejarah ketatanegaraan, serta metode perbandingan negara, tidak ada rumus baku konstitusional ihwal ambang batas usia. Namun jika dilakukan pelacakan lanjutan, menurut MK, ambang batas usia 40 berpotensi menghalangi anak muda untuk maju dalam pemilu pasangan presiden. Alasan ini dikaitkan dengan data Badan Pusa Statistik (BPS) yang mencatat, ada 43 juta orang Indonesia berusia 30 - 39 tahun. Sehingga, tambah MK, harus ada syarat lain yang bersifat alternatif yang sepadan dengan usia 40 tahun. Persyaratan dimaksud merujuk pada pengalaman menjadi pejabat negara yang dihasilkan pemilu.

Alternatif ini berasal dari adanya jabatan-jabatan lain yang dihasilkan pemilu, di mana ambang batas usianya di bawah 40 tahun. Sementara, pada pihak lain, telah ada orang yang memenangkan pemilu (mendapat kepercayaan masyarakat) yang berusia kurang dari 40 tahun. Orang tersebut dianggap MK telah memiliki pengalaman sebagai penyelenggara negara. Singkat kata, meskipun belum genap 40 tahun, selama pernah memenangkan pemilu, dan sepanjang seseorang tadi didukung partai politik peserta pemilu, dapat mengikuti kontestasi pemilu presiden dan wakil presiden.

Oleh sebab itu, MK menyetarakan ambang batas usia 40 tahun dengan frasa "...atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah." Putusan ini tidak mulus. Dari sembilan komposisi, lima hakim setuju dan ada empat hakim yang menyatakan pendapat berbeda. Dari lima hakim yang setuju, ada dua hakim bersandar pada alasan berbeda. Perihal yang disebut terakhir, mereka membatasi jabatan lain hanya pada level provinsi, yaitu gubernur.

Menarik dilihat lebih detail bahwa terdapat paradigma berbeda. Amar putusan 90/PUU-XXI/2023 disetujui lima hakim, yang membuka bagi jabatan apa saja --dihasilkan pemilu: dari presiden/wakil presiden, gubernur/wakil gubernur, wali kota/wakil wali kota, bupati/wakil bupati, DPR, DPD, dan DPRD-- sementara dua hakim membatasinya hanya pada jabatan gubernur/wakil gubernur.

Mendasarkan hal di atas, praktis hanya tiga orang hakim yang benar-benar setuju membuka pintu selebar-lebarnya bagi mereka yang berpengalaman pernah menduduki jabatan negara yang dihasilkan pemilu. Sedangkan, dua hakim sisanya, secara tegas hanya merujuk pada jabatan gubernur/wakil gubernur. Pertanyaan mendasarnya, mengapa permohonan dikabulkan? Sulit terjelaskan. Bingung.

Dengan begitu, arah putusan ini sebenarnya membingungkan atau berada dalam persimpangan. Pertama, sangat eksplisit dari lima hakim yang setuju, tiga diantaranya melebarkan jabatan penyelenggara negara dihasilkan pemilu sebagai syarat agar bisa mencalonkan sebagai presiden/wakil presiden, sedangkan dua hakim membatasinya hanya pada jabatan level provinsi.

Kedua, mestinya lima hakim bertemu pada satu titik, yakni setuju menyandingkan ambang batas usia 40 tahun dengan gubernur/wakil gubernur, namun mengapa amar putusannya sangat luas? Ketiga, jika memakai amar yang ada, maka komposisi hakim yang mendukung hanya tiga, dan mestinya permohonan tidak dikabulkan karena tidak quorum.

Keempat, komposisi lima hakim akan dikabulkan jika mereka membatasinya hanya pada level gubernur, tapi mengapa amar putusannya meluas? Belum lagi ada kontradiksi ihwal usia bilamana amar putusan yang ada tetap dipakai. Orang boleh saja mencalonkan diri sebagai presiden/wakil presiden sebelum usia 40 tahun. Sisi lain, orang orang yang berumur minimal 40 tahun pula boleh mencalonkan diri. Lalu, jika memang tetap dipertahankan apa gunanya frase tersebut?

Putusan ini cukup membuat kita mengernyitkan dahi. Menilik perkembangan dan analisis yang beredar, terdapat asumsi putusan ini dibuat semata-mata untuk melegalkan salah satu keluarga hakim MK untuk maju menjadi calon wakil presiden. Dugaan ini lebih kuat, jika membaca kembali bagaimana proses putusan 90/PUU-XXI/2023 diperdebatkan dalam rapat permusyawaratan hakim dengan kehadiran ketua MK.

Sementara perkara sebelumnya, 29/PUU-XXI/2023; 51/PUU-XXI/2023; dan 55/PUU-XXI/2023 yang teguh menyatakan ihwal usia 40 tahun merupakan ranahnya pembentuk undang-undang yang bebas menentukan ambang batas usia tanpa dihadiri Ketua MK.

Tidak ada yang tahu jawabannya. Tapi, kalau benar, jangan salahkan publik menyematkan tagar "Mahkamah Keluarga" dan "Terima Kasih Paman".

Mengusik Kepercayaan

Jika merujuk beberapa bulan belakangan, rasa kepercayaan publik kepada MK fluktatif. MK sempat dipuji karena telah menahan diri tidak menggeser pemilu terbuka ke tertutup. MK sempat mengundang marah karena proses pembuatan Perppu Cipta Kerja, baginya, tidak bermasalah. Kini, kekecewaan kembali menggelora karena peristiwa ambang batas usia. Memang belum ada data terkini, berapa derajat kepercayaan publik setelah ada putusan terakhir. Namun, itu lebih cukup untuk mempertanyakan kembali seberapa besar sebenarnya sisa kepercayaan kita kepada MK.

Sekali lagi, ibarat musik, putusan kali ini terasa panjang aransemen kesedihan, kemarahan, dan kekecewaannya. Lebih lagi, sifat putusannya final dan mengikat secara keseluruhan. Kita memang wajib menghormati putusan pengadilan. Tapi bagaimana jika pengadilan sendiri tidak menghormati dirinya?


PN Jakarta Selatan mengeluarkan surat keterangan tak pernah dipidana ke beberapa tokoh termasuk Ketum PBB Yusril Ihza Mahendra. Surat keterangan Yusril bertujuan untuk keperluan cawapres. Apakah ada kaitannya dengan cawapres Prabowo?

Yusril mengatakan stafnya memang mengurus surat-surat yang diperlukan untuk pencalonan cawapres terhadap dirinya. Dia mengatakan surat itu untuk persiapan semata, diperlukan atau tidak, urusan belakang.

"Staf saya memang mengurus surat-surat yang diperlukan sebagai syarat untuk pendaftaran pencalonan presiden dan wakil presiden sebagaimana diatur dalam undang-undang dan peraturan KPU," ujarnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Tujuannya untuk persiapan saja, siapa tahu diperlukan, mengingat jangka waktu pendaftaran sangat singkat, dari 19-26 Oktober. Kalau sekiranya digunakan, ya digunakan. Kalau ternyata tidak digunakan, ya disimpan saja sebagai arsip untuk dijadikan kenang-kenangan," lanjut Yusril.

Yusril mengatakan pihaknya hanya ingin mengantisipasi. Dia mengambil contoh saat pilpres melalui sidang umum MPR 1999. Dia mengatakan masa pendaftaran yang begitu singkat tapi dirinya sudah jauh-jauh hari mengurus persyaratan. Saat itu, Yusril mengaku hanya dirinyalah yang mengajukan persyaratan lengkap pendaftaran capres.

"Saya hanya ingin antisipasi keadaan saja berdasarkan pengalaman pemilihan presiden dan wakil presiden dalam sidang umum MPR tahun 1999. Masa pendaftaran sangat singkat, tapi jauh-jauh hari saya sudah mengurus segala surat yang diperlukan. Nyatanya, tiba-tiba semua itu diperlukan dan saya mendaftar sebagai calon presiden ke Sekretariat Jenderal MPR. Sampai jam 8 pagi, ketika pendaftaran ditutup, hanya saya satu-satunya yang mendaftar dan menyerahkan semua persyaratan sesuai TAP MPR yang berlaku," ucapnya.

Meski saat itu tiba-tiba muncul nama Megawati Soekarnoputri dan Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Dia lantas mempertanyakan apakah kedua tokoh itu benar mengajukan persyaratan lengkap ke MPR.

"Tetapi ketika sidang umum MPR dibuka jam 10, muncul nama Gus Dur dan Bu Mega. Bagi saya, sampai hari ini masih menjadi misteri, apakah kedua beliau benar-benar menyerahkan berkas persyaratan ke Setjen MPR atau tidak. Anda bisa tanya kepada Ketua MPR ketika itu M Amien Rais," ujarnya.

Oleh karena itulah, dia berinisiatif mempersiapkan persyaratan capres-cawapres. Dia menegaskan hal itu bentuk inisiatif pribadinya, tidak ada arahan orang lain.

"Jadi, berdasarkan pengalaman itu, saya siapkan saja surat-surat yang diperlukan atas inisiatif saya sendiri dan staf internal PBB. Tidak ada orang lain yang meminta saya untuk menyiapkan surat-surat tersebut," ujarnya.

Diketahui, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) mengeluarkan surat keterangan (suket) tidak pernah sebagai terpidana untuk beberapa orang. Mereka adalah Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar. Ikut juga Erick Tohir hingga Yusril Ihza Mahendra.

"Iya, Mas. Kami sudah membuat surat dimaksud," kata pejabat Humas PN Jaksel, Djuyamto, kepada wartawan, Rabu (18/10/2023).

Surat itu dikeluarkan berdasarkan pemeriksaan induk pidana di PN Jaksel, yang menerangkan bahwa yang bersangkutan tidak sedang, tidak pernah sebagai terpidana, berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

"Ada Pak Ganjar, Pak Erick, Pak Yusril, Pak Anies, Pak Muhaimin," ucap Djuyamto.

Apakah dikenai biaya mendapatkan surat itu?

"Tidak, gratis," jawab Djuyamto.

Lihat juga Video: Kalau Jadi Gibran, Yusril Tak Maju Cawapres Karena Putusan MK Problematik

[Gambas:Video 20detik]


DPW PPP Jawa Timur legowo menerima keputusan Ketum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri yang memilih Mahfud Md sebagai bacawapres yang mendampingi bacapres Ganjar Pranowo.

"PPP Jatim mengikuti dan menerima keputusan DPP PDIP bahwa ini keputusan koalisi yang terbaik," kata Wakil Ketua PPP Jatim Mujahid Ansori saat dikonfirmasi detikJatim, Rabu (18/10/2023).

Mujahid menyatakan, PPP sudah berusaha keras untuk mengusulkan kader terbaik partai yakni Sandiaga Uno, namun takdir Allah SWT berkata lain.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"PPP sudah berusaha, berikhtiar mengantar kader terbaiknya yakni Mas Sandiaga jadi bacawapres. Tapi takdir Allah berkata lain, ini takdir lain yang harus kita dukung," jelasnya.

Selain itu, Mujahid menegaskan PPP Jatim akan satu komando dengan sikap DPP PPP sesuai hasil Rapimnas yakni mendukung Ganjar Pranowo sebagai capres.

Wakil Ketua Tim Pemenangan Ganjar Jatim ini menegaskan, kehadiran Mahfud Md diharapkan bisa mencairkan suasana kader PPP di akar rumput yang sepenuhnya belum 'nyaman' dengan Ganjar Pranowo.

"Kami tetap di Jatim tegak lurus DPP Rapimnas. Dengan bergandengnya Ganjar-Mahfud, InsyaAllah bisa mencairkan suasana yang kemarin mungkin pendukung PPP kurang pas (menerima Ganjar). Dengan kehadiran Mahfud diharapkan bisa mencairkan suasana," jelasnya.

"Intinya PPP Jatim tetap mengawal keputusan DPP dan keputusan koalisi. InsyaAllah ini bagi PPP keputusan terbaik, ini takdir Allah SWT kita ikuti itu. Ada ikhtiar, ada takdir Allah SWT," tandasnya.

Kalah di Survei Poltracking, TPN: Masih Ada 20% Warga Belum Kenal Ganjar


Mahfud Md mengatakan tidak mengeluarkan uang sepeser pun ketika diminta untuk menjadi bacawpares Ganjar Pranowo. Menurutnya hal itu membuktikan koalisi PDIP, PPP, Hanura, dan Perindo melihat kualitas saat memilih bacawapres.

Awalnya, Mahfud menuturkan soal pertemuan antara stafnya dengan staf parpol pengusung Ganjar saat lobi-lobi sebelum pengumuman cawapres. Dia mengatakan Mahfud tak mengeluar uang sama sekali ketika diminta maju Pilpres bersama Ganjar.

"Saudara percaya yakin 100% itu, bahkan 1.000% saya masuk ke situ menjadi cawapres disetujui oleh partai Koalisi, tidak mengeluarkan uang sepeser pun. Kan dulu ramai isunya 'wah ndak bisa, ndak punya uang nggak bisa jadi cawapres, nggak bisa jadi capres, harus nyetor ke pimpinan partai'. Ini sepeser pun sungguh tidak," kata Mahfud, di Kantor Kemenko Polhukam, Rabu (18/10/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Dan saya juga kan tidak pernah mengejar-ngejar survei, membuat baliho, kan nggak pernah juga. Jadi partai ini memang memilih kualitas, tidak menentukan berdasarkan isi tas," imbuh Mahfud.

Mahfud terkejut saat diminta menjadi bacawapres tidak ditanya soal uang kampanye. Dia mengatakan kesepakatan menjadi bacawapres yakni melaksanakan konstitusi hingga memberantas korupsi.

"Betul dia membaca tokoh siapa yang layak menurut survei, tetapi juga dihitung kualitasnya, keperluan negara ini apa. Sehingga saya ya langsung diini, bagi saya ini surprise betul, saya tidak ditanya apa uang kampanyenya, uang saksi bagaimana uang, ndak ada. Malah ketua partai itu you perlu apa bilang, biar kami yang ngurus karena ini keperluan negara," paparnya.

Dia menerangkan kesepakatan lainnya yakni menegakkan hukum untuk menuju Indonesia Emas. Selain hal itu, lanjut Mahfud, tak ada deal politik lain.

"Ya kesepakatannya itu, melaksanakan konstitusi dengan sungguh sungguh, memberantas korupsi dan menegakkan hukum untuk saat sekarang ini, untuk menuju Indonesia Emas melalui jembatan emas. Intinya hanya itu, kesepakatan politik lain nggak ada. Kesepakatan politik yang lain ya konstitusi itu, itulah kesepakatan politik yang berlaku paling tinggi," ucap Mahfud.

Lihat juga Video: Perbandingan Followers Kontestan Pilpres 2024, Siapa yang Terpopuler?

[Gambas:Video 20detik]


PDIP menjawab Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka yang mengaku tidak diundang di acara deklarasi Mahfud Md jadi calon wapres Ganjar Pranowo. PDIP menyebut memang hanya jajaran DPP dan ketua umum partai pendukung Ganjar yang diundang ke lokasi.

"Memang di acara ini yang diundang itu hanya ketua umum partai beserta jajarannya, juga dari partai-partai lain juga teman-teman, rekan-rekan relawan dan tim sukses atau tim pemenangan nasional dan pak Ganjar dan Pak Mahfud Md, tidak semuanya bisa kami undang," kata Puan kepada wartawan di DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Rabu (18/10/2023).

Meski begitu, pengumuman Mahfud cawapres Ganjar juga dilakukan secara virtual. Hal itu agar kader-kader PDIP di seluruh Indonesia tetap bisa menyaksikan pengumuman.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Karenanya tadi kami membuka zoom untuk semuanya bisa melihat melalui zoom," imbuhnya.

Tak hanya Puan, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto juga menyebut semua kader diundang deklarasi Mahfud jadi cawapres Ganjar Pranowo. Menurutnya, undangan itu bersifat daring.

"Jadi PDIP ini kan partai yang menggunakan teknologi informasi, sistem kami telah dibangun, sehingga setelah diputuskan Ibu Megawati pengumuman cawapres Pak Ganjar Pranowo pada hari Rabu, hari yang sangat penting di dalam mengawal setiap pemerintahan Presiden jokowi, maka kami mengundang seluruh kader, anggota, simpatisan partai, dan seluruh rakyat Indonesia dengan menggunakan teknologi," kata Hasto kepada wartawan.

Hasto mengatakan 3 pilar partai PDIP termasuk, eksekutif partai seluruh tingkatan, legislatif partai seluruh tingkatan, bahkan DPP partai mengikuti secara daring. Menurutnya, itu tidak mengurangi kekhidmatan acara pengumuman cawapres Ganjar.

"Sehingga itu tidak mengurangi kekhidmatan dalam pengumuman Prof Mahfud Md dan tingkatkan emotional bonding karena bantuan teknologi. Jadi semua diundang," ujar dia.

Kemudian, kader PDIP lainnya Eriko Sotarduga juga menegaskan seluruh kepala daerah diundang secara daring. Menurutnya, arahan untuk mengikuti zoom atau YouTube PDIP sudah disampaikan sejak Selasa (17/10) kemarin.

"Ini saya sampaikan, semua namanya kader itu diminta untuk ikut zoom dan YouTube, kenapa? Karena kapasitas di lantai 5 sendiri itu sangat terbatas, jadi memang seluruh DPD, DPC tidak ada yang diundang ke DPP, yang diundang hanya sangat terbatas, dan seluruh kepala daerah silakan ikuti zoom, melalui kanal kanal YouTube dan lain lain, dan itu sudah disebar kemarin," ucap dia.

Sebelumya, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka batal bertemu dengan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto lantaran adanya pengumuman bakal calon wakil presiden (bacawapres) Ganjar Pranowo. Gibran mengaku tidak diundang dalam acara deklarasi cawapres tersebut.

"(Nggak diundang deklarasi) nggak," katanya di Balai Kota Solo, dilansir detikJateng, Rabu (18/10/2023).

Meski tidak diundang, Gibran mengaku akan menyaksikan melalui siaran langsung deklarasi tersebut. Ia baru bisa menonton deklarasi setelah pekerjaannya selesai.

"Nggak diundang," ucapnya.

Lihat Video: Perbandingan Followers Kontestan Pilpres 2024, Siapa yang Terpopuler?

[Gambas:Video 20detik]


Bacawapres Mahfud Md mengatakan akan cuti dari tugasnya sebagai Menko Polhukam saat acara kampenye. Dia menegaskan akan mengajukan cuti di waktu-waktu tertentu.

"Kan jadi bacawapres nanti 13 November ya kalau jadi, itu satu. Ini kan daftar dulu, nanti penelitian ini, kesehatan, soal cuti itu nanti. Itu kan ada aturannya, pada saat kampanye cuti, pada saat tidak kampanye ya masuk kantor, dan cuti itu dibatasi misalnya seminggu berapa jam atau berapa hari, itu semua ada aturannya, jadi gampang lah," kata Mahfud, di Kemenko Polhukam, Rabu (18/10/2023).

Mahfud menegaskan tidak akan ada conflict of interest meski masih menjabat Menko Polhukam. Dia mengatakan akan mengawasi aparat TNI Polri yang harus netral di Pemilu 2024.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Nggak ada conflict of interest, apa conflict of interest, ndak akan ada conflict of interest menyangkut saya. Karena saya justru akan mengawasi aparat TNI, Polri dan birokrasi dilarang bersikap memihak semuanya harus netral, dan saya sebagai salah seorang calon, akan memberi contoh bahwa saya memimpin netralitas TNI-Polri dan birokrasi dan akan juga menegur siapapun yang menggunakan aparat, birokrasi, TNI-Polri untuk tidak netral di dalam Pemilu," paparnya.

Dia menegaskan lagi jika sedang tidak melakukan kampanye, maka akan berkantor seperti biasa. Dia mengatakan tetap menjabat sebagai Menko Polhukam selama pencalonan.

"Ya kalau saya nggak kampanye kan nggak perlu cuti. Misalnya tuh ada kampanye akbar di Denpasar. Hari apa tuh. Ya saya cuti saat itu saja. Nggak tiap hari. Normatifnya begitu (sampai akhir jabatan), artinya tak ada yang mengharuskan berhenti karena pencalonan," ucap Mahfud.


Adik Wiji Thukul, Wahyu Susilo menilai bakal calon presiden (Bacapres) Ganjar Pranowo dan bakal calon wakil presiden (Bacawapres) Mahfud MD merupakan pasangan yang ideal. Ganjar dan Mahfud disebut akan membawa Indonesia unggul dan bebas dari kasus perdagangan orang.

"Sosok Ganjar Pranowo dan Mahfud Md dua sosok yang saling melengkapi dan akan membawa perbaikan bagi pekerja migran," kata Wahyu, Rabu (18/10/2023).

Menurut Wahyu, Ganjar telah terbukti memperjuangkan para pekerja migran Indonesia, di antaranya dengan mendorong peraturan tentang perlindungan pekerja migran Indonesia pada saat menjabat gubernur Jawa Tengah.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Baginya, Ganjar berperan besar dalam penggalangan dukungan dan dana terhadap pembebasan seorang pekerja migran Satinah yang saat itu merupakan tenaga kerja wanita yang divonis hukuman pancung di Arab Saudi, namun kini bisa dibebaskan.

"Mas Ganjar juga memberikan layanan-layanan agar pekerja migran dapat bekerja dengan baik, dan itu merupakan bukti bahwa kepemimpinan Mas Ganjar memberikan perbaikan dan perlindungan kepada pekerja migran Indonesia," ujar Wahyu.

Sementara Mahfud Md, lanjut Wahyu, merupakan orang yang berperan penting bagi Indonesia di kancah ASEAN dalam deklarasi ASEAN bebas dari kasus perdagangan orang.

"Pak Mahfud Md berperan dalam lahirnya dekalrasi ASEAN dalam pemberantasan perdagangan orang," ucapnya.

Wahyu mengemukakan Mahfud yang juga Menko Polhukam terus berada dalam garda terdepan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Mahfud dinilai orang yang berprestasi dan menjaga marwah Mahkamah Konstitusi (MK) saat menjabat Ketua MK.

"Pak Mahfud Md dikenal tidak kenal kompromi pada penyalahgunaan wewenang, kekuasaan, dan menjaga marwah konstitusi," tegas Wahyo.

Dari pengalaman tersebut, Wahyu optimis Indonesia kedepan akan lebih maju, sejahtera dan unggul diberbagai sektor, ketika dipimpin oleh Ganjar dan Mahfud

"Kami yakin dua orang ini mampu membawa Indonesia optimis ke masa depan dengan perlindungan pekerja migran dan adanya tanpa perdagangan orang," pungkas Wahyu.


Mahfud Md telah resmi dideklarasikan menjadi cawapres Ganjar Pranowo. Ternyata Mahfud Md sempat mewanti-wanti keluarganya agar tidak berkomentar apapun sebelum deklarasi atau pengumuman resmi dilakukan PDIP.

Salah satu keponakan Mahfud Md di Pamekasan, Syaiful Hidayat mengatakan permintaan Mahfud Md itu bukan tanpa alasan. Mengingat dinamika politik yang bisa berubah kapan saja.

"Kami belum boleh berkomentar dengan media sebelum ada pengumuman resmi. Karena detik-detik akhir, biasa ada perubahan politik. Tadi malam secret semua, kita tutup informasi keluar menunggu pengumuman deklarasi resmi. Sebab berkaca pada pemilu sebelumnya," jelasnya panjang lebar.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Di sisi lain, Syaiful mengungkapkan perasaan keluarganya yang terharu dan bersyukur atas kepercayaan yang diberikan kepada Mahfud Md. Sebagian keluarga juga ikut berangkat ke Jakarta untuk mendampingi Mahfud Md.

"Kami sekeluarga merasa terharu dan bersyukur karena kami dipercaya diberikan suatu amanah, suatu tanggung jawab untuk ikut mengurusi negara ini meskipun itu baru calon. Kami akan menjemput takdir bagi negara ini," katanya ditemui di tempat prakteknya Jalan Niaga Kota Pamekasan, Rabu (18/10/2023).

Persiapan sebenarnya sudah dilakukan keluarga sejak sebulan lalu. Mereka menggelar doa bersama untuk kebaikan Mahfud Md. Ibunda Mahfud Md juga memberikan dukungan penuh.

"Pihak keluarga jauh-jauh hari melalui grup, jadi kami setiap hari mengaji surat yasin untuk menyongsong barangkali Pak Mahfud MD menjadi calon wakil presiden," ungkap Syaiful.

"Orang tua mendukung dan mendoakan yang terbaik di mana pun posisi anaknya, menjadi pimpinan negara ini," tegasnya.

Mahfud ke PMI di Malaysia: Pilih Wakilmu yang Dapat Dipercaya


PPP mengaku tidak kecewa kadernya, Sandiaga Uno, tidak menjadi cawapres Ganjar Pranowo. Namun demikian, PPP kini mengusulkan agar Sandiaga Uno bisa bergabung ke dalam tim pemenangan nasional (TPN) untuk membantu memenangkan Ganjar.

"Ya PPP memang mengusulkan bahwa Pak Sandi ini karena komitmen beliau mau sama-sama memenangkan Pak Ganjar, maka sebagai Ketua Bappilu Nasional (PPP), beliau ikut ataupun masuk di TPN, tim pemenangan nasional," kata Ketua DPP PPP Achmad Baidowi atau Awiek kepada wartawan di media center TPN Ganjar, Jalan Cemara nomor 19, Jakarta, Rabu (18/10/2023).

Awiek mengatakan pihaknya mendorong Sandiaga Uno karena komitmennya untuk tetap memenangkan Ganjar walau tak jadi cawapresnya. Menurutnya, kebesaran hati Sandiaga Uno patut dipertimbangkan.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Sebagaimana yang beliau sampaikan bahwa kami akan tetap bersama-sama memenangkan Pak Ganjar Pranowo, tadi bahkan hadir ke acara deklarasi, itu bukan sesuatu hal yang mudah loh, saya sendiri nggak bisa bayangkan, belum tentu saya kuat, tapi alhamdulillah Pak Sandi legowo dengan berbesar hati karena itu realitas politik karena masa depan masih panjang. Dia sudah move on, karena memang realitas politik begini, beliau sudah sadar betul tentang ini," ucapnya.

Awiek pun belum mengetahui apakah usulan PPP ini diterima oleh TPN. Namun, dia mengatakan kemampuan komunikasi dan komunitas Sandiaga Uno dibutuhkan oleh Ganjar Pranowo dan Mahfud Md.

"Soal jawabannya tergantung teman-teman di TPN, tapi PPP berkeinginan untuk juga mengusulkan beliau masuk di TPN, entah masuk dewan pakar, pembina, atau apapun namanya, karena kemampuan Pak SAndi dalam komunikasi dan komunitas beliau juga kita butuhkan untuk memenangkan Pak Ganjar bersama Pak Mahfud Md," ujar Awiek.

Lihat Video: Perbandingan Followers Kontestan Pilpres 2024, Siapa yang Terpopuler?

[Gambas:Video 20detik]


Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mengaku akan bertemu dengan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto dan Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar Presiden (TPN GP) Arsjad Rasjid besok. Pertemuan itu salah satunya membahas soal tawaran masuk TPN GP.

"Ketemuan dulu dong. Lha iya ketemuan dulu. Ketemu dulu besok dengan Pak Hasto dan Arsjad. Baru tadi sudah menghubungi," kata Gibran saat ditemui wartawan di Bali Kota Solo, dilansir detikJateng, Rabu (18/10/2023).

Sebagai informasi, sebelumnya Gibran mengaku ditawari masuk ke Tim Pemenangan Nasional Ganjar Presiden (TPN GP) oleh Arsjad Rasjid. Namun Gibran sampai saat ini belum memutuskan bergabung ke TPN GP meski PDIP telah mengumumkan Mahfud Md sebagai calon wakil presiden (cawapres) untuk mendampingi calon presiden (capres) Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Ini saya nunggu waktu dipanggil, itu saja. Pak Arsjad tadi juga sudah koordinasi," kata Gibran .

Kendati demikian, Gibran tidak memberikan penegasan kapan tepatnya dirinya akan bertemu dengan Hasto dan Arsjad.

"Ya nanti, nanti kami kabari," pungkasnya.

Baca selengkapnya di sini.


Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Sandiaga Uno mengucapkan selamat kepada Mahfud Md yang terpilih sebagai bacapres untuk Ganjar Pranowo. Sebelum Mahfud dipilih sebagai cawapres, nama Sandi merupakan salah satu yang paling santer digadang-gadang sebagai cawapres Ganjar.


PDIP Sulawesi Selatan (Sulsel) mengklaim pasangan capres-cawapres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yang diputuskan dalam koalisi merupakan kekuatan besar. Paket ini dinilai sebagai pilihan yang bijaksana.

"Pilihan Mahfud MD sebagai cawapres ini adalah pilihan yang bijaksana, karena kedua ini, Ganjar-Mahfud, adalah kekuatan besar bagi Republik ini," ujar Wakil Ketua Bidang Ideologi dan Kaderisasi PDIP Sulsel Muhammad Iqbal Arifin kepada detikSulsel, Rabu (18/10).

Menurutnya, penentuan paket Ganjar-Mahfud ini tidak terlepas dari peran Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Dia menilai Megawati berhasil menggabungkan dua kekuatan besar.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Bagaimana empat parpol pengusung berkontemplasi dalam hal ini Ibu Megawati sebagai Ketua Umum PDIP mengkontemplasi dua kekuatan besar yang sejatinya bisa memajukan Republik Indonesia ke depan," imbuhnya.

Selain itu, Iqbal menilai pasangan ini saling melengkapi, yakni perpaduan antara nasionalis-religius. Dia menyebut Ganjar merupakan sosok yang nasionalis, sementara Mahfud dikenal religius.

"Ganjar sebagai representasi nasionalis dan Mahfud MD sebagai agamis," ujar Iqbal.

Pihaknya berharap paket Ganjar-Mahfud bisa mendapat tempat di hati masyarakat, khususnya di Sulsel. Apalagi keduanya dipastikan akan fokus terhadap pemberantasan korupsi.

"Salah satunya bisa menangani kasus-kasus korupsi, saya kira itu bisa menjadi konsen terbesar kepemimpinan Ganjar-Mahfud ke depan," kata dia.

Iqbal juga memastikan parpol koalisi di Sulsel akan berupaya agar Ganjar-Mahfud bisa meraih eksitabilitas di masyarakat untuk Pilpres 2024. Menurutnya, Ganjar-Mahfud dapat diterima dengan baik di Sulsel yang hampir sebagian besar penduduknya muslim.

"Mahfud MD adalah orang yang representasi untuk menjawab apa yang menjadi keraguan masyarakat Sulsel terhadap kedua pasangan ini. Ganjar pun demikian, selain nasionalis, istri (Siti Atikoh Supriyanti) beliau adalah cucu dari Kiai besar Nahdlatul Ulama (NU), Hisyam Abdul Karim," ujarnya.

Diketahui, Menko Polhukam Mahfud Md secara resmi menjadi cawapres untuk mendampingi capres PDIP Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024 mendatang. Pengumuman terpilihnya Mahfud disampaikan langsung oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

"Maka calon wapres yang dipilih oleh PDIP yang akan mendampingi Ganjar Pranowo adalah Bapak Mahfud Md," kata Megawati di DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, seperti dilansir dari detikNews, Rabu (18/10).

Megawati juga membeberkan alasan memilih Mahfud untuk mendampingin Ganjar dalam Pilpres 2024 mendatang. Dia menyebut Mahfuf merupakan sosok pendekar hukum dan dikenal kerap membela rakyat kecil.

"Prof Mahfud juga dikenal rakyat sebagai pendekar hukum dan pembela wong cilik,"kata Megawati.

TPN Ganjar-Mahfud Nilai Aparat Penegak Hukum Masih On The Track di Pemilu


Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan ketentuan terbaru perihal batasan usia Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) 2024. Hal tersebut usai MK mengabulkan sebagian pengajuan gugatan dari mahasiswa Universitas Surakarta (Unsa) bernama Almas Tsaqibbirru Re A.

Berdasarkan keputusan tersebut, Capres dan Cawapres yang maju dalam Pemilihan Umum Presiden Indonesia 2024 (Pilpres) tak hanya disyaratkan berusia 40 tahun saja. Lantas, apa persyaratan yang lain?

Berikut penjelasan selengkapnya tentang batas usia Capres dan Cawapres 2024, dilansir detikNews.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Batasan Usia Capres dan Cawapres 2024

Perihal ketentuan batasan usia Capres dan Cawapres, hal tersebut dapat dilihat Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Bunyinya adalah

"(Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah) berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun."

Akan tetapi, Almas, melalui perkara nomor 90/PUU-XXI/2023, meminta MK menguji pasal tersebut agar menjadi

"Berusia paling rendah 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota."

Oleh MK, gugatan tersebut dikabulkan sebagian.

"Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian," ucap Ketua MK Anwar Usman, membacakan amar putusan pada Senin (16/10/2023).

Dalam amar putusan itu juga, MK menyatakan bahwa Pasal 169 huruf q UU Pemilu menjadi:

"Berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah."

Berikut amar lengkapnya:

Mengadili

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian

2. Menyatakan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) yang menyatakan "berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai "berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah". Sehingga Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selengkapnya berbunyi "berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah"

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Alhasil, berdasarkan keputusan tersebut, mereka yang berusia di bawah 40 tahun tapi pernah menjabat kepala daerah bisa menjadi Capres dan Cawapres di Pilpres 2024.

Sejarah Batas Usia Capres dan Cawapres

Sebenarnya, bukan hanya Almas yang meminta MK untuk menguji UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Sebelumnya, ada PSI, Partai Garuda, dan Walkot Bukittinggi dkk. yang melayangkan gugatan serupa. Hanya saja, permohonan ketiganya ditolak.

Adapun selama jalannya sidang gugatan PSI Nomor 29/PUU-XXI/2023, salah satu Hakim Agung Konstitusi, Arief Hidayat membacakan soal sejarah dari adanya pembatasan usia minimum dan maksimum capres dan cawapres. Pembatasan usia capres-cawapres awalnya diatur dalam UUD 1945.

"Pembatasan usia minimum dan maksimum capres dan cawapres. Awalnya sudah diatur dalam UUD 1945. Lalu berakhirnya masa pemerintahan Presiden Soekarno pada orde Lama hingga pemilihan umum pertama di bawah rezim Orde Baru pada tahun 1971," ujar Arief Hidayat, Senin (16/10).

Dia menjelaskan awalnya UUD 1945 yang disusun oleh para pendiri negara yang tidak mengatur perihal batas minimum usia untuk menjadi capres dan cawapres. Oleh karena itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang sebelum Perubahan UUD 1945 berwenang memilih Presiden dan Wakil Presiden kemudian menetapkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IMPR/1973 tentang Tata Cara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia (TAP MPR II/1973).

"Berkenaan dengan syarat orang Indonesia asli telah diatur dalam Pasal 6 ayat (1) UUD 1945. Sedangkan, selain mengatur perihal syarat orang Indonesia asli tersebut untuk Presiden dan Wakil Presiden, mengenai batas usia untuk dapat dipilih oleh MPR sebagai Presiden dan wakil Presiden telah berusia 40 (empat puluh) tahun diatur dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b TAP MPR IV/1973," jelasnya.

"Selanjutnya, berdasarkan Konsiderans Menimbang huruf b, karena TAP MPR II/1973 dipandang sudah tidak sesuai dengan dinamika dan perkembangan demokrasi maka TAP MPR I/1973 diganti dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VI/MPR/1999 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pencalonan dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia (TAP MPR VI/1999)," sambungnya.

Arief mengatakan, sekalipun terjadi pergantian yang berkenaan dengan syarat usia minimal Presiden dan Wakil Presiden, itu tidak mengalami perubahan pengaturan, yakni orang Indonesia asli yang telah berusia berusia 40 tahun.

Arief selanjutnya mengutip beberapa pernyataan politikus mengenai batas usia capres dna cawapres ini dari buku IV 'Kekuasaan Pemerintahan Negara Jilid 1'. Dalam hal ini terkait Persyaratan Presiden yang mengkaitkan dengan usia mengemuka pertama kali pada Rapat PAH I BP MPR Ke-19, 23 Februari 2000, dengan agenda dengar pendapat dengan Universitas Kristen Indonesia (UKI). Anton Reinhart dari UKI yang berisi:

"Kemudian perubahan terhadap Pasal 6 ayat (1): "Presiden dan Wakil Presiden ialah warga negara Indonesia yang telah berusia 40 tahun dan telah 15 tahun berturut-turut bertempat tinggal dalam negara Republik Indonesia."

Arief turut menyinggung dalam rangkaian agenda rapat pendapat, pada Rapat Rapat PAH I Ke- 26, tanggal 3 Maret 2000, Irma Alamsyah dari Kowani mengusulkan agar syarat Presiden telah berumur minimal 40 tahun. Dalam usia tersebut, baik pria maupun wanita dianggap dalam segi fisik maupun pikiran untuk memimpin.

Pada Rapat PAH I Ke-34, tanggal 24 Mei 2000, dengan agenda membahas usulan Fraksi, F-PDIP melalui juru bicaranya, Soewarno, mengusulkan:

"Calon Presiden dan calon Wakil Presiden berusia sekurang-kurangnya tiga puluh lima tahun." Bukan empat puluh, sekurang-kurangnya."

Namun, Arief menyampaikan pada akhirnya PAH BP MPR menyepakati dua alternatif yang kemudian dilaporkan pada Rapat ke-5 BP MPR, pada tanggal 23 Oktober 2001. Berikut kedua alternatif yang terkandung dalam pasal 6 tersebut:

Alternatif satu, ayat (1), Presiden dan Wakil Presiden adalah warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri.

Ayat (2), Syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang.

Selanjutnya alternatif dua, bahwa Presiden dan Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, berusia sekurang-kurangnya 40 tahun dan tidak pernah mengkhianati negara, tidak pernah dijatuhi hukum pidana dan mampu secara jasmani dan rohani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

"Kedua alternatif tersebut dimusyawarahkan dalam rapat Komisi A tanggal 8 November 2001 yang menghasilkan rancangan yang telah dirumuskan oleh tim perumus. Berkenaan dengan hal itu, Jakob Tobing selaku Ketua Komisi A Ke-5 MPR, tanggal 8 November 2001 yang menghasilkan rancangan yang telah dirumuskan oleh tim perumus," kata Arief.

Rumusan tersebut kemudian disampaikan dan disahkan menjadi salah satu materi perubahan ketiga UUD 1945 pada Rapat Paripurna MPR 2001 ke-6, pada tanggal 8 November 2001. Pasal UUD 1945 kemudian diubah menjadi:

1. Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden, dan;

2. Syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Dengan demikian, persoalan batas usia Presiden termasuk persoalan yang pengaturannya dimaksudkan dalam Pasal 6 ayat (2) UUD 1945, yakni untuk diatur dengan undang-undang.

Arief mengemukakan bahwa Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa mayoritas perubahan UUD 1945 atau fraksi di MPR pada waktu itu berpendapat usia minimal Presiden adalah 40 (empat puluh) tahun. Hal ini setelah penelusuran dan pelacakan kembali secara saksama risalah perubahan UUD 1945.

Namun demikian, dengan alasan antara lain persoalan usia di kemudian hari dimungkinkan adanya dinamika dan tidak ada patokan yang ideal, sehingga jangan sampai karena persoalan usia padahal telah memenuhi persyaratan yang diatur dalam UUD, tidak dapat mendaftar dini sebagai Presiden maka pengubah UUD bersepakat untuk penentuan persoalan usia diatur dengan undang-undang.

Dengan kata lain, penentuan usia minimal Presiden dan Wakil Presiden menjadi ranah pembentuk undang-undang.

Kesimpulan

Berdasarkan keputusan MK usai mengabulkan sebagian gugatan Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang UU Pemilu, batas usia Capres dan Cawapres 2024 tetaplah 40 tahun. Namun, apabila kandidat pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah sekalipun belum berusia 40 tahun, mereka tetap bisa menjadi Capres dan Cawapres di Pilpres 2024.

Artikel ini telah tayang di detikNews. Cek selengkapnya di sini!

Anies-Cak Imin Daftar ke KPU Besok Pukul 08.00 WIB


Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI akan membuka pendaftaran calon pasangan presiden dan wakil presiden besok. Sejumlah dokumen persyaratan wajib dibawa pada saat pendaftaran.

Berdasarkan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 19 Tahun 2023, pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden dibuka pada 19-25 Oktober 2023. Pendaftaran dilakukan di kantor KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat.

Selama masa pendaftaran, KPU menerima peserta yang mendaftar mulai pukul 08.00 hingga 16.00 WIB. Sementara itu, pada hari terakhir, pendaftaran dibuka pukul 08.00 hingga 23.59 WIB.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Berikut syarat yang wajib diserahkan pada saat pendaftaran:

1. Surat pencalonan yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu.

2. Surat pernyataan tidak akan menarik calon Presiden dan/atau calon Wakil Presiden serta tidak menarik pengusulan atas bakal pasangan calon, yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu.

3. Naskah visi, misi, dan program dari bakal pasangan calon.

4. Surat pernyataan dari bakal pasangan calon tidak akan mengundurkan diri sebagai pasangan calon.

5. KTP dan akta kelahiran bakal pasangan calon dan istri/keluarga bakal pasangan calon.

6. Surat keterangan catatan kepolisian (SKCK).

7. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani.

9. Surat persetujuan dan surat izin cuti bagi bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden yang berstatus menteri atau pejabat setingkat menteri dari presiden.

10. Surat tanda terima atau bukti penyampaian laporan harta kekayaan pribadi kepada lembaga yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pemberantasan korupsi.

11. Surat keterangan dari pengadilan negeri/pengadilan niaga tempat domisili bakal pasangan calon, dengan keterangan tidak sedang dalam pailit atau tidak sedang dalam tanggungan utang.

12. Surat keterangan dari pengadilan negeri tempat domisili bakal pasangan calon, dengan keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara 5 tahun.

13. Bukti kelulusan berupa fotokopi ijazah.

14. Kartu nomor pokok wajib pajak atas nama bakal pasangan calon dan tanda bukti surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak selama 5 tahun terakhir.


Mahfud Md resmi dideklarasikan sebagai cawapres Ganjar Pranowo. Wakil Ketua TPN Ganjar, Andi Gani Nena Wea, yakin pasangan Ganjar-Mahfud akan menang 1 putaran.

"Saya sangat yakin Ganjar-Mahfud akan memenangkan pilpres 1 putaran," kata Andi Gani kepada wartawan, di DPP PDIP, Jakarta, Rabu (18/10/2023).

Andi mengatakan Ganjar belakangan unggul di sejumlah wilayah berdasarkan beberapa survei. Beberapa di antaranya, kata dia, Jatim, Jateng, Jogjakarta, dan Banten serta DKI Jakarta.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Survei memperlihatkan Ganjar menguasai Jatim, Jateng , Jogjakarta dan di Banten juga DKI menempati posisi ke 2," ucap dia.

"Dengan semangat persatuan partai, relawan, dan simpatisan untuk bekerja keras di seluruh wilayah Tanah Air tentu akan memperkuat potensi kemenangan Ganjar-Mahfud," lanjut dia.

Andi juga yakin lantaran mengenal sosok Ganjar dan Mahfud. Keduanya, kata dia, sosok yang membumi dan bekerja total untuk rakyat.

"Saya mengenal pribadi sangat dekat Pak Ganjar dan Pak Mahfud, keduanya sangat membumi dan total bekerja untuk rakyat, saya yakin Pak Mahfud akan mendongkrak elektoral pasangan ini," ujar dia.

Sebelumnya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengumumkan bakal cawapres untuk mendampingi bakal capres Ganjar Pranowo. Menko Polhukam Mahfud Md resmi terpilih untuk mendampingi Ganjar pada 2024.

Pengumuman itu disampaikan Megawati secara langsung di DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Rabu (18/10/2023).

Megawati didampingi para ketua umum partai koalisi pro-Ganjar, yakni Plt Ketum PPP Mardiono, Ketum Perindo Hary Tanoesoedibjo, Ketum Hanura Oesman Sapta Odang (OSO). Baik Ganjar maupun Mahfud juga hadir dalam pengumuman ini.

"Maka calon wapres yang dipilih oleh PDIP yang akan mendampingi Ganjar Pranowo adalah Bapak Mahfud Md," kata Megawati.


Ketua DPP PDIP Puan Maharani bicara terkait nama singkatan pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud Md di Pilpres 2024. Puan berkelakar singkatan Ganjar-Mahfud, yakni Gofud.

"Saya baru baca tadi di WA group katanya Gofud, iya nggak sih Gofud," kata Puan sambil tertawa di DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Rabu (18/10/2023). Puan menjawab pertanyaan soal apa singkatan nama Ganjar-Mahfud.

Namun Puan mengatakan singkatan nama Ganjar-Mahfud belum diputuskan. Dia kembali bercanda singkatan nama Ganjar-Mahfud, yakni Gama.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Jadi belum diputusin. Nanti kita putusin. Bisa juga Gama atau kemudian apa nanti itu akan jadi satu keputusan," ucapnya.

Puan mengatakan singkatan nama termasuk yang akan dibicarakan bersama. "Kita akan bicarakan bersama-sama," imbuhnya.

Sebelumnya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengumumkan Menko Polhukam Mahfud Md jadi bakal cawapres untuk mendampingi bakal capres Ganjar Pranowo. Pengumuman itu disampaikan Megawati secara langsung di DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Rabu (18/10/2023).

Megawati didampingi para ketua umum partai koalisi pro-Ganjar, yakni Plt Ketum PPP Mardiono, Ketum Perindo Hary Tanoesoedibjo, Ketum Hanura Oesman Sapta Odang (OSO). Baik Ganjar maupun Mahfud juga hadir dalam pengumuman ini. Megawati mengatakan keputusan ini diambil berdasarkan masukan-masukan yang ada dari para ketum parpol koalisi pro-Ganjar.

"Maka calon wapres yang dipilih oleh PDIP yang akan mendampingi Ganjar Pranowo adalah Bapak Mahfud Md," kata Megawati.


Mahfud Md telah diumumkan sebagai bakal calon wakil presiden (cawapres) untuk mendampingi Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Kini tinggal Prabowo Subianto yang belum menentukan cawapres. Begini komentar pakar politik UGM, Wawan Mas'udi mengenai hal itu.

"Kita lihat nanti Pak Prabowo akan ke mana. Saya kira sedang pusing juga koalisinya Pak PS untuk menentukan (cawapres), tapi dugaan saya pilihannya tinggal sedikit," kata Wawan saat dihubungi wartawan, Rabu (18/10/2023).

Wawan bilang, saat ini Prabowo tengah mencari sosok yang mampu memperkuat perolehan suara di Jawa Tengah dan Jawa Timur yang memiliki jumlah pemilih besar. Namun, dua tokoh yang bisa mengerek suara di dua daerah itu telah bergabung dengan koalisi lain.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Dugaan saya beliau akan mencari sosok yang kira-kira bisa membantu memperkuat elektoralnya, khususnya di basis pemilu. Kalau dalam konteks Jawa itu Jawa Tengah dan Jawa Timur, plus yang luar Jawa. Itu saya kira Pak Prabowo akan perhatian ke situ," ujar Wawan.

Pilihan cawapres untuk Prabowo, menurut Wawan, kini lebih condong ke Khofifah Indar Parawansa dan Erick Thohir. Keduanya disebut mampu mengimbangi suara kedua lawan di Jateng maupun Jatim.

"Kalau di Jateng dan Jatim ya pilihan tinggal antara Khofifah (dan) Erick, karena kekuatan Erick di Jatim berdasarkan survei juga tinggi," ucap Wawan.

Jika Prabowo memilih Gibran Rakabuming Raka, Wawan menyebut hal itu justru akan menjadi bumerang. Wawan menilai Gibran banyak mendapat sentimen negatif setelah putusan MK soal batas usia capres-cawapres. Maka itu, Wawan menyebut tak ada banyak pilihan cawapres untuk Prabowo.

"Gibran saya kira sedang tidak populer, justru keputusan MK kemarin secara politik menjadi pukulan balik, aspirasi itu karena kan sentimen di media, di mana-mana negatif, dan itu akan mudah sekali dikapitalisasi menjadi dalam tanda petik musuh bersama," kata Wawan.

"Politik dinasti itu akan menjadi musuh bersama kalau itu dipaksakan dan itu tentu bukan pilihan yang tepat lah ya. Jadi ya pilihan tinggal dikit, dugaan saya tinggal antara Erick Thohir atau Bu Khofifah," pungkas dia.

Prabowo Sebut Konflik Papua Rumit Karena Ada Campur Tangan Asing


Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) merupakan salah satu tulang punggung ekonomi dalam negeri. Para pelaku UMKM ini perlu mendapatkan dorongan dari pemerintah agar bisa terus berkembang, bahkan sampai go global.

Untuk itu, pemerintah diminta memastikan penyelenggaraan Pemilu 2024 yang adil, transparan, akuntabel dan bebas dari intervensi yang merugikan demokrasi. Kesuksesan penyelenggaraan pesta demokrasi ini sangat menentukan arah pembangunan ekonomi Indonesia, termasuk sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Pemilu ini juga dinilai bisa memberikan kesempatan bagi UMKM untuk dapat memilih calon pemimpin yang memiliki pemahaman dan komitmen terhadap kepentingan sektor UMKM.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Karena itu, sebagai pelaku usaha kecil, kami berharap pemimpin nasional ke depan harus punya keberpihakan kepada sektor UMKM. Karena itu, tinjau rekam jejak calon pemimpin, termasuk tindakan dan kebijakan yang mereka usulkan, apakah mendukung sector UMKM. Kalau tidak mendukung UMKM ya, jangan didukung," ujar Ketua SHW Center Hardjuno Wiwoho, dikutip dari Antara, Rabu (18/10/2023).

Di Indonesia, UMKM menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Kontribusinya sangat besar dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.

UMKM memiliki stakeholder yang sangat penting dalam menentukan arah dan kebijakan ekonomi. Salah satu cara paling efektif untuk mempengaruhi kebijakan yang mendukung UMKM adalah dengan menggunakan hak pilih dalam pemilu untuk memilih pemimpin yang akan mewakili kepentingan UMKM di tingkat nasional.

Hardjuno menegaskan, pemilu adalah momen penting bagi warga negara untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi dan memilih para pemimpin mereka.

"Bagi kami pemilik bisnis UMKM, pemilihan calon pemimpin yang tepat adalah suatu keharusan, karena pemimpin yang terpilih nantinya tentu akan menentukan arah kebijakannya yang akan berdampak terhadap kelanjutan usaha pemilik bisnis UMKM," terangnya.

Dia memastikan, calon pemimpin yang kompeten dan pro-UMKM akan lebih cenderung mengambil langkah-langkah kebijakan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan sektor UMKM. Ini termasuk perbaikan dalam akses ke modal usaha, pelatihan, dan dukungan teknis.

"Salah satu tantangan utama bagi UMKM adalah akses terhadap pembiayaan. Pemimpin yang berkomitmen akan berusaha untuk memfasilitasi akses UMKM ke sumber-sumber pembiayaan yang terjangkau," imbuhnya.

Hardjuno mengaku, UMKM memiliki peran sentral dalam perekonomian. Sektor usaha rakyat ini berkontribusi signifikan terhadap pembentukan PDB, menciptakan lapangan kerja, dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Data menyebutkan, UMKM menjadi penyedia lapangan kerja terbesar di banyak negara.

"Sektor ini memberikan peluang kerja bagi beragam lapisan masyarakat, termasuk para pekerja berpendidikan rendah yang mungkin kesulitan mendapatkan pekerjaan di sektor formal," ujarnya.

Selain itu, UMKM berkontribusi pada peningkatan pendapatan masyarakat dengan memberikan peluang kepada wirausaha lokal untuk mengembangkan usaha mereka. "Ini meningkatkan daya beli masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi," tuturnya.

Lebih lanjut, dia mengatakan UMKM juga mendukung kemandirian ekonomi. Dengan memiliki dan mengelola usaha sendiri, UMKM membantu masyarakat menjadi lebih mandiri secara ekonomi. "Mereka tidak hanya bergantung pada pekerjaan formal atau perusahaan besar," tuturnya.


Menko Polhukam Mahfud Md resmi menjadi cawapres untuk mendampingi Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari mengatakan menteri tak harus mengundurkan diri saat mencalonkan diri di Pilpres 2024 melainkan cukup dengan mengajukan surat izin ke Presiden.

"Semula di UU Pemilu menteri atau pejabat setingkat menteri kalau mau mencalonkan atau dicalonkan sebagai presiden dan wakil presiden harus mengundurkan diri. Lalu kan ada gugatan Mahkamah Konstitusi (MK) yang kemudian dari situ diubah menjadi cukup mengajukan surat izin. Nah Surat izinnya kepada Presiden, sebagaimana kepala daerah. Maka kemudian kalau di daftarkan itu harus sudah ada surat izin dari Presiden," kata Hasyim kepada wartawan di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta, Rabu (18/10/2023).

Hasyim mengatakan surat izin dari Presiden itu dapat bersifat menyusul. Namun, dia mengatakan saat pendaftaran ke KPU harus sudah dilampirkan surat permohonan izin dari Presiden yang dilakukan menteri yang mencalonkan diri di Pilpres tersebut.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Sekiranya belum ada surat izinnya, setidaknya sudah ada surat pengajuan permohonan izin kepada presiden," kata Hasyim.

"Ketika proses mendaftar setidaknya untuk mengajukan iktikad baik bahwa yang bersangkutan mengajukan izin. Misalnya kepala daerah mengajukan izin kepada Presiden, menteri mengajukan izin kepada presiden. Yang penting sudah ada surat pengajuan permohonan izin pada presiden menjadi bagian dari dokumen yang disampaikan kepada KPU," tambahnya.

Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud Md resmi jadi cawapres untuk mendampingi Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Dalam pidatonya usai resmi jadi cawapres, Mahfud mengutip surat Al-Maidah ayat 48. Mahfud mengutip ayat itu saat membahas soal perbedaan di Indonesia.

Awalnya dia bicara soal demokrasi, yaitu sistem yang dianut Indonesia. Demokrasi yang diartikan seluruh kedaulatan berada di tangan rakyat.

"Dalam pembangunan politik, negara kita menganut demokrasi, di mana kekuasaan berada di tangan rakyat. Dalam implementasinya, demokrasi membutuhkan nomokrasi. Demokrasi adalah kedaulatan rakyat, sedangkan nomokrasi adalah kedaulatan hukum. Demokrasi tanpa nomokrasi akan anarkis, nomokrasi tanpa demokrasi akan sewenang-wenang, sehingga keduanya harus berjalan seiring," kata Mahfud dalam pidatonya di Kantor DPP PDIP, Jl Diponegoro, Jakarta Pusat, Rabu (18/10/2023).

Mahfud lalu bicara soal perbedaan setiap insan manusia, terutama yang tergambar dalam kehidupan berbangsa di Indonesia. Di situ lah dia lalu mengutip surat Al-Maidah ayat 48.

"Demokrasi menghargai perbedaan dan perbedaaan itu adalah fitrah. Perbedaan di antara manusia, baik ras dan suku maupun agama, karena diciptakan dan dikehendaki oleh Tuhan sendiri. Walau syaa-allah laja'alakum ummatan wahidah walakin liyabluwakum fima atakum, fastabiqul khoirat," ucapnya.

Mahfud menilai kehidupan yang beragam membutuhkan toleransi dan akseptasi. Dia bicara perlunya semua anak bangsa bergabung dan bekerja sama untuk menemukan 'kalimatun sawa' atau kesamaan dalam keyakinan.

"Indonesia yang beragam membutuhkan toleransi dan akseptasi. Akseptasi, maknanya semua anak bangsa bisa bergabung dan bekerja sama dengan tetap dalam keyakinannya masing-masing. Kita semua ketemu dalam prinsip Kalimatun Sawa' yaitu memperjuangkan sesuatu yang sama keadilan, perlindungan pada yang lemah, wong cilik," ucapnya.


Partai Pandu Bangsa menyatakan dukungannya kepada Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai calon presiden (capres) di Pilpres 2024. Ketua Umum Partai Pandu Bangsa Widyanto Kurniawan meyakini Prabowo bisa mewujudkan Indonesia Emas 2045 nantinya.

"Partai Pandu Bangsa sebagai Partai Politik tetap melakukan konsolidasi untuk ikut mensukseskan Pemilu 2024 yang menjadi perhelatan Pesta Demokrasi," kata Widyanto Kurniawan melalui keterangan tertulis, Rabu (18/10/2023).

Widyanto mengatakan Prabowo memiliki agenda yang jelas untuk mewujudkan visi negara. Dia pun memuji 17 prioritas yang disampaikan oleh Prabowo untuk mencapai target Indonesia Emas 2045 mendatang.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Seluruh prioritas itu dibentuk berdasarkan hasil diskusi bersama para pakar dan profesor," jelasnya.

Adapun beberapa skala prioritas yang disampaikan Prabowo, meliputi:

Swasembada Pangan, Air dan Energi, Pemberantasan Kemiskinan, serta menghapus korupsi yang telah menjadi penghambat kesejahteraan bangsa Indonesia.

Kemudian, meningkatkan pelayanan kesehatan, juga tidak kalah penting layaknya memperkuat pertahanan negara. Prabowo disebutnya juga ingin rakyat memiliki tubuh yang kuat demi membangun kesejahteraan bersama.

Selain itu, menurut Widyanto, Prabowo menilai pentingnya menyediakan rumah murah untuk masyarakat desa yang membutuhkan sekaligus melanjutkan pemerataan ekonomi, penguatan UMKM dan pembangunan IKN.

"Selain itu, dia mengatakan perlunya melakukan reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta pemberantasan narkoba dan penguatan pendidikan, sains maupun teknologi menghadapi situasi yang semakin modern," kata Widyanto.

"Prabowo juga menginginkan Indonesia harus menjamin pelestarian lingkungan hidup dan memperhatikan seni budaya maupun meningkatkan ekonomi kreatif dan prestasi olahraga," lanjut dia.

Karena itu, menurut Widyanto, berbekal prioritas program yang disampaikan itu Partai Pandu Bangsa siap mendukung Prabowo. Partai Pandu Bangsa juga disebutnya siap berjuang bersama dan andil memenangkan Prabowo Subianto dalam Pemilihan Presiden pada Pemilu 2024 mendatang.

"Kita membutuhkan pemimpin yang kuat, pemimpin yang mampu mempersatukan seluruh elemen, komponen dan kekuatan bangsa, agar Indonesia semakin maju, semakin bermartabat, yang pada akhir tercapai Indonesia Emas 2045," pungkas dia.


Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memimpin acara serah terima jabatan (sertijab) Dankorbrimob dari Komjen Revandoko yang memasuki masa pensiun sebagai Pati Polri ke Irjen Imam Widodo. Selain itu, Kapolri melakukan sertijab terhadap 5 Kapolda.

Asisten Kapolri bidang SDM (As SDM Kapolri) Irjen Dedi Prasetyo mengatakan sertijab itu dilakukan di Gedung Rupatama Mabes Polri. Sertijab dilakukan secara tertutup pada pukul 11.00 WIB.

"Ya betul (ada sertijab), dipimpin Kapolri dan dihadiri seluruh PJU (pejabat utama)," kata Dedi saat dikonfirmasi, Rabu (18/10/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Selain Dankorbrimob, lima Kapolda yang dilakukan serah terima jabatan lainnya antara adalah Kapolda Jawa Timur, Kapolda Kalimantan Timur, Kapolda Kalimantan Tengah, Kapolda Nusa Tenggara Barat, dan Kapolda Bangka Belitung. Sementara itu, lanjut Dedi, terhadap Kapolda Banten tidak dilakukan hari ini.

"Sertijab Dankorbrimob, Kapolda Jatim, Kaltim, Kalteng, NTB dan Babel. Untuk Banten belum disertijabkan karena masih menunggu," jelasnya.

Sebagaimana diketahui, Kapolri memutasi sejumlah anggotanya melalui surat telegram ST/2360/X/KEP./2023, yang terbit Sabtu (14/10/2023). Telegram tersebut ditandatangani Asisten Kapolri Bidang SDM Irjen Dedi Prasetyo atas nama Kapolri.

"Mutasi jabatan adalah proses alamiah dalam organisasi, dalam rangka meningkatkan kinerja, promosi dalam sistem pembinaan karier, tour of duty and area, dan dalam rangka mempersiapkan pengamanan pemilu secara awal," kata Dedi kepada wartawan, Sabtu malam.

Berikut daftar pejabat yang dilakukan serah terima jabatan hari ini

- Dankorbrimob Polri: Komjen Anang Revandoko digantikan Irjen Imam Widodo

- Kapolda Jatim: Irjen Toni Harmanto digantikan Irjen Imam Sugianto

- Kapolda Kaltim: Irjen Imam Sugianto digantikan Irjen Nanang Avianto

- Kapolda Kalteng: Irjen Nanang Avianto digantikan Irjen Djoko Poerwanto

- Kapolda NTB: Irjen Djoko Poerwanto digantikan Irjen Umar Faroq

- Kapolda Babel: Irjen Pol Yan Sultra digantikan Irjen Tornagogo Sihombing


Menteri Koordinator Hukum dan HAM Mahfud Md resmi ditunjuk mendampingi calon presiden (capres) Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024. Deklarasi cawapres Mahfud Md disambut baik oleh banyak pihak, salah satunya Relawan Mahfud Md.

Ketua Umum Relawan Mahfud MD (Relawan MMD) Mohammad Supriyadi menyebut penunjukan Mahfud Md sebagai cawapres Ganjar telah menandakan kemenangan bukan hanya pada hajatan pilpres, tapi juga kemenangan untuk bangsa.

"Sejak awal kami komitmen dan mendorong Pak Mahfud sebagai pasangan ideal dan paripurna dari Pak Ganjar. Duet ini sekaligus menandai munculnya pasangan bintang yang tidak hanya bertabur prestasi, tetapi juga dikenal tegas, jujur, dan bersih," terang Supriyadi dalam keterangan tertulis, Rabu (18/10/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Supriyadi meyakini rekam jejak yang dimiliki Mahfud Md mampu mendongkrak kepercayaan publik, sehingga menjadi modal yang bagus bagi pasangan Ganjar-Mahfud.

"Rekam jejak yang lengkap dan bersih dari Pak Mahfud tentu akan mampu mendongkrak kepercayaan dan simpati publik Indonesia. Buktinya, hingga kini nama Mahfud sangat populer sebagai figur birokrat-negarawan yang diterima semua orang," tambahnya.

Menurut Supriyadi, Relawan MMD sudah melakukan gerilya politik dengan menyalurkan informasi tentang prestasi Mahfud kepada publik utamanya di Jawa Timur. Pasalnya, dalam beberapa survei terakhir, angka keterpilihan Ganjar di Jawa Timur belum sepenuhnya signifikan.

"Angka keterpilihan Ganjar dalam survei di Jawa Timur beberapa waktu lalu kurang signifikan. Karena itu, secara elektoral, Mahfud MD akan menjadi representasi Nahdliyyin santri kiai di Jawa Timur yang pasti mampu mendongkrak angka elektabilitas dan popularitas Ganjar," imbuhnya.

Supriyadi menambahkan penunjukkan Mahfud MD sebagai cawapres Ganjar sudah tepat. Megawati tentu sudah memperhatikan kalkulasi politik yang matang serta kebutuhan rakyat Indonesia.

"Simulasi SMRC pada survei September 2023 menyebut pasangan Ganjar-Mahfud unggul 45 persen di Jawa Timur. Ini berarti, keputusan Ibu Megawati menunjuk Mahfud hari ini tentu dengan kalkulasi politik yang matang dan desakan kebutuhan warga negara Indonesia," imbuhnya.

Supriyadi dan relawan MMD mengaku tidak akan setengah hati memenangkan pasangan Ganjar-Mahfud pada Pilpres mendatang. Tidak hanya di Jawa Timur, Supriyadi bersama simpul relawan MMD akan menyasar daerah-daerah lain untuk mengenalkan dan mengkampanyekan kemenangan Ganjar-Mahfud.

"Atas rida Tuhan Yang Maha Esa dan dukungan Bangsa Indonesia, pasangan ideal dan paripurna Ganjar-Mahfud sangat layak dan kompeten sebagai nahkoda baru Bangsa Indonesia ke depan. Publik harus yakin itu," tuturnya.

Sebagai informasi, penunjukkan Mahfud Md menjadi cawapres Ganjar disampaikan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, dan disaksikan sejumlah ketua umum partai koalisi di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta, hari ini.

"Hari ini, hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023, saya dengan mantap, saya telah mengambil keputusan ke semuanya saya tujukan sebesar-besarnya bagi kepentingan rakyat, bangsa, dan negara," ucap Megawati.

Megawati secara mantap mengumumkan Mahfud Md akan menemani Ganjar Pranowo untuk mengarungi kontestasi Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Mahfud dinilai sebagai sosok yang memiliki visi dan misi yang sama dengan Ganjar.

"Karena itulah dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim maka calon wakil presiden yang dipilih oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang akan mendampingi Bapak Ganjar Pranowo adalah Bapak Prof Dr Mahfud Md," tambahnya.


Ketua Tim Koordinasi Relawan Pemenangan Pemilu Presiden 2024 Ahmad Basarah mengatakan pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sebagai pasangan merah-putih yang lahir membawa semangat untuk membangun Indonesia lebih maju.

Menurut Wakil Ketua MPR itu, pasangan Ganjar-Mahfud mampu membawa Indonesia lebih maju dengan mengusung semangat kebangsaan dan persatuan nasional.

"Pasangan Ganjar-Mahfud lahir dari perenungan ideologis yang dilakukan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, yang kemudian bersama ketua umum partai koalisi lainnya menyatukan keduanya yang merupakan perpaduan antara tokoh nasionalis dan religius yang memiliki komitmen tinggi terhadap kebangsaan, menjaga toleransi dan merawat persatuan nasional,"kata Basarah dalam keterangannya, Rabu (18/10/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Basarah menjelaskan Ganjar selama ini dikenal sebagai sosok nasionalis dan merakyat karena lahir dan tumbuh di PDI Perjuangan yang dikenal sebagai partai ideologis dan wong cilik. Sedangkan Mahfud dikenal sebagai sosok yang religius, bersih, dan berani melawan ketidakadilan.

Lebih lanjut, Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar ini menambahkan pasangan Ganjar-Mahfud juga memiliki komitmen yang kuat untuk membenahi sistem hukum yang memberikan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

"Pak Mahfud juga punya pengalaman lengkap di legislatif, eksekutif dan yudikatif. Selama ini dikenal sebagai pendekar hukum, satu dari sedikit tokoh di Indonesia yang berani, bernyali dan lantang membongkar kasus-kasus korupsi dan ketidakadilan hukum. Pak Mahfud juga dikenal sosok yang terdepan membela hak-hak Wong Cilik," pungkasnya.

Ganjar-Mahfud Md Ditanya Seandainya Kalah di Pilpres 2024


PDIP resmi mendeklarasikan Mahfud Md sebagai cawapres pendamping Ganjar Pranowo. Kepala BPOPKK Partai Demokrat Herman Khaeron menilai setiap kandidat pasti memiliki kelebihan kekurangan masing-masing.

"Saya menilai para kandidat adalah tokoh bangsa yang memiliki kelebihan dan kekurangannya," ujar Herman kepada wartawan, Rabu (18/10/2023).

Herman mengatakan dengan deklarasi Ganjar-Mahfud, maka semakin menguat ada tiga pasangan calon di Pilpres 2024. Yang terpenting, kata dia, semua pasangan calon harus berkomitmen menjaga pelaksanaan Pemilu dengan damai dan aman.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Jika Pemilu menjadi 3 pasang calon seperti yang saat ini mengemuka, maka perhelatan Pemilu akan menjadi ajang adu gagasan, strategy dan taktik," jelasnya.

"Yang penting semuanya harus berkomitmen untuk menjaga iklim demokrasi yang sehat dan Pemilu yang damai," sambung dia.

Sebelumnya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengumumkan bakal cawapres untuk mendampingi bakal capres Ganjar Pranowo. Menko Polhukam Mahfud Md resmi terpilih untuk mendampingi Ganjar di 2024.

Pengumuman itu disampaikan Megawati secara langsung di DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Rabu (18/10).

Megawati didampingi para ketua umum partai koalisi pro Ganjar, yakni Plt Ketum PPP Mardiono, Ketum Perindo Hary Tanoesoedibjo, Ketum Hanura Oesman Sapta Odang (OSO). Baik Ganjar dan Mahfud juga hadir dalam pengumuman ini.

"Maka calon wapres yang dipilih oleh PDIP yang akan mendampingi Ganjar Pranowo adalah Bapak Mahfud Md," kata Megawati.

Lihat Video: Kata Sandiaga setelah Mahfud Dipilih Jadi Cawapres Ganjar

[Gambas:Video 20detik]


Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri resmi mengumumkan Mahfud Md jadi Cawapres Ganjar Pranowo. Keluarga di Pamekasan, Madura, menyambut haru dan syukur atas terpilihnya Mahfud Md.

Pihak keluarga mengaku sebulan sebelum terpilih jadi cawapres, melakukan doa bersama untuk kebaikan Mahfud Md.

"Kami pihak keluarga jauh-jauh hari, sebulan lalu melalui grup, jadi kita tiap hari mengaji surat yasin untuk menyongsong barangkali Pak Mahfud MD menjadi calon wakil presiden," kata salah satu keponakan, dr Syaiful Hidayat SpP saat ditemui di tempat prakteknya Jalan Niaga Kota Pamekasan kepada wartawan, Rabu (18/10/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Selama ini, tambah dia, ibunda Mahfud MD mendukung anak-anaknya. Bahkan saat Mahfud MD terpilih jadi Cawapres Ganjar Pranowo

"Namanya orangtua mendukung dan mendoakan yang terbaik di mana pun posisi anaknya, menjadi pimpinan negara ini," tegasnya.

Keluarga sendiri, tegas dia, haru dan syukur atas terpilihnya Cawapres Mahfud MD. Pihak keluarga sudah diminta Mahfud Md datang ke Jakarta.

"Kami sekeluarga merasa terharu dan bersyukur karena kami dipercaya diberikan suatu amanah, suatu tanggung jawab untuk ikut mengurusi negara ini meskipun itu baru calon. Kita akan menjemput takdir bagi negara ini," jelasnya.

Ditunjuk Jadi Cawapres Ganjar, Mahfud Sudah Kirim Surat ke Jokowi


Dunia usaha ikut mengomentari pengumuman terkait Mahfud MD yang resmi maju menjadi bakal calon wakil presiden mendampingi Ganjar Pranowo. Bagi pengusaha yang paling penting sosok pemimpin yang bisa membawa Indonesia menjadi lebih baik.

Ketua Umum Gabungan Industri Pariwisata Indonesia, Hariyadi Sukamdani menilai Mahfud MD merupakan sosok yang tegas jika menjadi pemimpin. Dirinya pun yakin Mahfud bisa memberikan kepastian hukum dalam dunia bisnis.

"Bagus. Mahfud MD menurut saya adalah sosok pemimpin yang tegas. Dia bisa memberikan kepastian hukum dalam berbisnis di Indonesia," ucapnya kepada detikcom via telepon, Rabu (18/10/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Kendati demikian, ia menegaskan bahwa dalam aspek kinerja perekonomian, masing-masing Capres dan Cawapres sebenarnya memiliki capaian serupa. Satu-satunya hal yang membedakan adalah persepsi publik terhadap aspek personal masing-masing calon.

Namun, ia mengatakan para pengusaha di sektor pariwisata berharap bahwa isu-isu perekonomian tidak dipolitisir menjelang Pemilu 2024. Terkecuali jika hal tersebut adalah capaian pribadi masing-masing calon.

"Contohnya seperti Pak Jokowi dulu membersihkan Petral. Itu silahkan karena sifatnya karier," bebernya.

Hariyadi kemudian menjelaskan, bahwa para pengusaha pariwisata melihat ada tiga hal yang diharapkan dimiliki Presiden Indonesia selanjutnya. Pertama adalah bisa menciptakan iklim usaha yang kodusif dan kompetitif.

Kedua, bisa memastikan penegakan hukum di dunia usaha. Dan yang terakhir, adalah mampu menciptakan lapangan kerja, Khusus poin terakhir, ia menjelaskan alasan ketersediaan lapangan kerja saat ini sangat diperlukan. Tingkat daya beli masyarakat saat ini sedang turun karena menyusutnya jumlah pekerjaan di sektor formal pasca pandemi Covid-19.

"Kalau persoalan ini selesai, saya yakin sebagian masalah sosial seperti stunting, kesehatan, dan lain sebagainya bisa teratasi," pungkasnya.

Sementara itu Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani mengatakan sosok capres dan cawapres yang sudah diusung pasti pilihan terbaik dari partai politik (parpol). Siapapun pemimpin yang terpilih, ia berpesan agar bisa terus mendorong pengembangan sumber daya manusia (SDM) Indonesia.

"Jadi siapapun pemimpin yang akan datang, tentu saja itu pilihan dari masing-masing parpol yang menentukan. Kita tentu saja mau pemimpin yang bisa terus mendorong untuk berdaya saing, kompetisi Indonesia, pengembangan SDM, ya itu pastinya," kata Shinta saat ditemui di ICE BSD, Tangerang, Rabu (18/10/2023).

Shinta mengingatkan bahwa Indonesia tinggal memiliki waktu 10 tahun lagi untuk memanfaatkan bonus demografi. Oleh karena itu, diharapkan pemimpin berikutnya bisa mendukung penciptaan lapangan usaha di Indonesia.

"Pemimpin masa depan ini sangat-sangat penting karena Indonesia hanya punya waktu 10 tahun untuk keluar dari yang kita sebut bonus demografi, karena setelah 10 tahun sudah nggak bisa bonus demografi lagi, itu menjadi aging population," tuturnya.

Di sisi lain, Shinta juga berharap agar pemerintah bisa terus menjaga stabilitas di tengah tahun politik. Dengan begitu investor tetap mau menanamkan modalnya di Indonesia.

"Kami APINDO sudah membuat roadmap khusus sektor-sektor sektoral, ini spesifik kebijakan-kebijakan apa yang bekerja atau yang perlu perbaikan. Jadi ini masukan kami, sumbangsih kami kepada calon pemimpin-pemimpin yang akan datang. Di situ lah kami sebutkan apa sebenarnya hal-hal yang dibutuhkan," ucapnya.

"Kita nggak bisa ngomong umur, tidak bisa ngomong gender, saya rasa ini inklusif siapa saja yang penting pemimpin itu bisa membawa Indonesia untuk menuju Indonesia maju," tambahnya.


Suasana riuh terjadi di Surabaya saat Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri mengumumkan Mahfud Md sebagai cawapres pendamping Ganjar Pranowo. Kader banteng Kota Surabaya sontak sahut menyahut memekik 'Merdeka!

Kader banteng di Surabaya antusias dan bergelora menyambut penetapan Cawapres Mahfud Md saat nonton bareng (nobar) di kantor DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya, Rabu (18/10/2023).

"Kita semua plong! Lega dan bersyukur yang ditetapkan adalah Pak Mahfud MD sebagai Calon Wakil Presiden, yang diusung PDI Perjuangan, PPP, Partai Hanura, dan Perindo," kata Adi Sutarwijono, Ketua DPC PDIP Surabaya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Turut hadir dalam nobar pengumuman cawapres Ganjar Pranowo itu Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Dia sampaikan kehadiran Mahfud Md mengokohkan pasangan yang diusung PDIP.

"Pasangan Mas Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD semakin mengokohkan pasangan nasionalis-religius, religius-nasionalis," kata Eri Cahyadi yang juga menjabat Wakil Ketua DPD PDIP Jatim.

Kader-kader banteng di Surabaya yang menyaksikan pengumuman itu menyambut dengan optimistis dan daya juang yang membara dalam memenangkan Ganjar Pranowo-Mahfud Md di Pemilu 14 Februari 2024.

"Allahu akbar! Gambaran padang (keyakinan terang benderang). Di Surabaya, kita yakin seyakin-yakinnya akan menang spektakuler di Surabaya. Ganjar Pranowo-Mahfud Md akan menang tebal," kata Mohammad Jupri, Ketua PAC PDIP Genteng.

"Kita bergerak bersama-sama mengampanyekan Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Dukungan rakyat akan mengalir deras dari mana-mana dari kampung-kampung," kata Heri Budi Santoso, Ketua PAC PDIP Asemrowo.

Ketua DPC PDIP Surabaya Adi Sutarwijono menyebut bahwa Prof. Dr. Mahfud MD, SH adalah tokoh yang memiliki banyak pengalaman di bidang pemerintahan.

Tokoh kelahiran Madura itu adalah pendekar hukum yang punya prinsip yang kokoh. Mahfud pernah bertugas sebagai Ketua Mahkamah Kontitusi (MK), pernah menjadi menteri pembantu presiden, dan pernah menjadi Anggota DPR RI.

"Sosok Pak Mahfud MD kenyang ditempa pengalaman dan teruji. Hatinya teguh. Pernah bertugas di yudikatif, eksekutif, dan legislatif. Lengkap pengalaman beliau," kata Adi.

Nobar pengumuman Cawapres Mahfud Md digelar PDIP Surabaya dihadiri kader-kader banteng, budayawan Abah Djadi Galajapo, kader-kader banteng milenial dan gen Z, calon-calon legislatif, serta komunitas warga Madura.

Adi Sutarwijono dan Eri Cahyadi memotivasi semangat para kader untuk memenangkan pasangan bakal capres-cawapres Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

"Wis losss, kita menangkan Mas Ganjar dan Pak Mahfud. Kader-kader banteng bersama seluruh relawan bergerak turun ke masyarakat, tidak henti-henti memenangkan PDI Perjuangan dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md," seru Eri.

Adi Sutarwijono menambahkan bahwa kader-kader banteng dari PDIP akan membawa nama Ganjar Pranowo-Mahfud Md ke kampung-kampung, perumahan, dan pemukiman, bahkan mengetuk setiap rumah-rumah warga.

"Kita semua bergerak turun ke rakyat, mengetuk pintu rumah warga, keluar masuk kampung, untuk memperkenalkan Calon Presiden Ganjar Pranowo dan Calon Wakil Presiden Mahfud Md," kata Adi.

Dia sebutkan bahwa Ganjar Pranowo-Mahfud MD adalah pasangan capres-cawapres yang berani, bersih, dan antikorupsi.

Semasa menjabat Gubernur Jateng, Ganjar dikenal sukses memberantas pungli hingga provinsi itu diganjar penghargaan dari KPK terkait komitmen pencegahan antikorupsi.

"Pak Ganjar juga kita kenal sebagai pioner pertama yang membentuk jaringan desa-desa antikorupsi," ujar Anas Karno, Wakil Sekretaris DPC PDIP Kota Surabaya.

"Pak Ganjar berani memberantas pungli, dan benar-benar menerapkan praktik antikorupsi. Kiprahnya terkait itu sudah banyak diketahui publik. Integritasnya teruji," lanjut Anas.

Sementara itu Mahfud Md merupakan sosok pemberani dan bersih. Sehingga tidak ada beban dalam melawan praktik kesewenang-wenangan hukum.

"Kita tahu, Prof Mahfud tak pernah gentar melawan kesewenang-wenangan hukum. Bahkan ketika kasus hukum itu menyerempet tokoh-tokoh tertentu, beliau tak gentar," kata Achmad Hidayat, Wakil Sekretaris DPC PDIP Surabaya.

Ditunjuk Jadi Cawapres Ganjar, Mahfud Sudah Kirim Surat ke Jokowi


Menko Polhukam Mahfud Md resmi jadi cawapres untuk mendampingi Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Bagaimana kekuatan elektabilitas Mahfud Md sejauh ini?

Diketahui, keputusan Mahfud jadi cawapres Ganjar itu diumumkan langsung Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengumumkan bakal cawapres untuk mendampingi bakal capres Ganjar Pranowo di DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Rabu (18/10/2023).

Megawati didampingi para ketua umum partai koalisi pro Ganjar, yakni Plt Ketum PPP Mardiono, Ketum Perindo Hary Tanoesoedibjo, Ketum Hanura Oesman Sapta Odang (OSO). Baik Ganjar dan Mahfud juga hadir dalam pengumuman ini. Megawati mengatakan keputusan ini berdasarkan masukan yang ada dari partai ketum partai koalisi pro Ganjar.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Maka calon wapres yang dipilih oleh PDIP yang akan mendampingi Ganjar Pranowo adalah Bapak Mahfud Md," kata Megawati.

Bagaimana elektabilitas Mahfud Md sejauh ini?

Dirangkum detikcom, Mahfud memang selalu masuk dalam bursa cawapres 2024 di berbagai survei. Mahfud bahkan sudah kerap dipasangkan dengan Ganjar di survei. Simak rangkuman beberapa survei nasional terakhir:

LSI

Mahfud Md juga pernah muncul di bursa cawapres Ganjar Prabowo versi Lembaga Survei Indonesia (LSI). Dalam survei ini Mahfud Md menduduki urutan kelima.

Survei LSI ini dilakukan pada 3-9 Agustus 2023 dengan populasi seluruh warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih dalam pemilihan umum, yakni mereka yang sudah berumur 17 tahun atau lebih, atau sudah menikah ketika survei dilakukan. Dari populasi itu dipilih secara random (multistage random sampling) 1.220 responden. Margin of error dari survei ini +/- 2,9% dengan tingkat kepercayaan 95% (dengan multistage random sampling).

Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan mengatakan cawapres yang paling cocok untuk Anies adalah Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Nama selanjutnya ada Memparekraf Sandiaga Uno dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawangsa.

"Kalau menurut masyarakat pertama AHY, yang kedua Sandi baru Khofifah. Jadi AHY menurut masyarakat yang kami survei paling cocok sama Anies," kata Djayadi dalam tayangan YouTube LSI, Rabu (30/8/2023).

Cawapres paling cocok untuk Ganjar Pranowo berdasarkan survei ini adalah Menteri BUMN Erick Thohir. Kemudian Sandiaga Uno dan Ridwan Kamil.

Berikut cawapres yang paling pantas mendampingi Ganjar Pranowo:

- Erick Thohir 17%

- Sandiaga Uno 13,6%

- Ridwan Kamil 14,6%

- AHY 8,8%

- Mahfud Md 6,7%

- Khofifah 6,1%

- Airlangga Hartarto 2,9%

- Muhaimin Iskandar 2%

- Andika Perkasa 2%

- Basuki Hadimuljono 1,8

- Nasaruddin Umar 0,4%

Tidak jawab 25,3%

Indikator Politik

Dalam survei ini, Mahfud juga muncul dalam bursa cawapres 2024. Mahfud berada di urutan keempat setelah Sandiaga, Ridwann Kamil, dan Erick Thohir.

Survei ini dilakukan pada periode 30 April-5 Mei 2023. Survei dilakukan menggunakan metode random digit dialing (RDD) atau teknik memilih sampel melalui proses pembangkitan nomor telepon secara acak. Sebanyak 1.200 responden yang merupakan warga dengan hak pilih, berusia 17 tahun ke atas, atau sudah menikah. Margin of error survei berada di +- 2,9% dengan tingkat kepercayaan 95%. Survei dilakukan lewat telepon oleh pewawancara yang dilatih.

Indikator menampilkan hasil simulasi 7 nama cawapres potensial. Responden diberikan pertanyaan 'jika pemilihan presiden diadakan sekarang, siapa yang ibu/bapak anggap paling pantas sebagai calon Wakil Presiden di antara nama-nama berikut?'. Hasilnya sebagai berikut:

1. Sandiaga Uno: 24,5%

2. Ridwan Kamil: 18,3%

3. Erick Thohir: 15,3%

4. Mahfud Md: 13,7%

5. Agus Harimurti Yudhoyono: 7,5%

6. Khofifah Indar Parawansa: 5,7%

7. Muhaimin Iskandar: 1,1%

8. TT/TJ: 13,8%

"Ini ada perubahan. Sandiaga Uno mulai menyalip Ridwan Kamil. Jadi sebelumnya RK teratas tuh dalam survei Capres Cawapres, kemudian Sandiaga dan AHY di peringkat 3 dan 4. Tetapi ini ada perubahan, Sandi mulai menyodok, Erick Thohir juga. Erick Thohir (cenderung) stabil, Pak Mahfud naik," kata Peneliti Utama Indikator Burhanuddin Muhtadi, Kamis (18/5/2023).

Poltracking

Lembaga survei Poltracking juga merilis hasil survei elektabilitas bursa cawapres. Dalam survei ini, Poltracking tidak memasangkan dengan capres. Meski begitu, Mahfud tetap masuk dalam bursa cawapres.

Survei ini dilakukan pada periode 3-9 September 2023. Survei dilakukan menggunakan metode stratified multistage random sampling dengan melibatkan 1.220 responden yang merupakan warga dengan hak pilih, berusia 17 tahun ke atas.

Margin of error survei berada di +- 2,9% dengan tingkat kepercayaan 95%. Survei dilakukan dengan wawancara tatap muka langsung dengan responden.

Berikut hasil survei elektabilitas 11 nama cawapres 2024 potensial versi Poltracking:

1. Erick Thohir: 18,6%

2. Sandiaga Uno: 15,7%

3. Agus Harimurti Yudhyoyono: 10,2%

4. Ridwan Kamil: 9,1%

5. Muhaimin Iskandar: 7,6%

6. Gibran Rakabuming Raka: 7,3%

7. Mahfud Md: 6,6%

8. Khofifah Indar Parawansa: 3,7%

9. Andika Perkasa: 2,9%

10. Puan Maharani: 1,7%

11. Airlangga Hartarto: 1,6%

TT/TJ: 15%

Simak Video: Kata Sandiaga setelah Mahfud Dipilih Jadi Cawapres Ganjar

[Gambas:Video 20detik]


Mahfud Md dan Ganjar Pranowo akhirnya berpasangan sebagai capres-cawapres di Pilpres 2024. Sebelum berpasangan, keduanya pernah beberapa kali bertemu.

Sebagaimana diketahui, Mahfud Md secara resmi diumumkan oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sebagai cawapres pendamping Ganjar Pranowo hari ini.

Mahfud pun merasa terhormat menjadi pendamping Ganjar. Menurut Mahfud, Ganjar adalah pemimpin yang tepat untuk memimpin bangsa ini.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Jauh sebelum menjadi pasangan capres-cawapres, Mahfud sudah lama digadang-gadang menjadi cawapres Ganjar. Mahfud juga pernah bertemu Ganjar tapi tidak membahas soal pencapresan.

Mahfud menyampaikan itu kepada wartawan ketika berkunjung ke Malang dan Bangkalan Jumat (7/7). Namun sejak Ganjar berangkat haji, Mahfud belum bertemu lagi.

"Selain dengan Pak Ganjar, saya memang sering juga bertemu dengan tokoh-tokoh PDIP seperti Pak Hasto (Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto), Pak Said Abdullah, Pak Olly Dondokambey, Pak Ahmad Basarah, Pak Yasona dan lain-lain. Bahkan juga dengan Ibu Megawati," kata Mahfud.

Adapun, ada dua pertemuan Mahfud dan Ganjar yang terekspos ke publik sebelum pengumuman ini. Dirangkum detikcom, Rabu (18/10/2023), berikut ini jejak pertemuan Ganjar dan Mahfud sebelum diumumkan sebagai capres-cawapres.

1. September 2023

Ganjar dan Mahfud pernah ngopi bareng pada September lalu. Ganjar mengunggah momen pertemuan dengan Mahfud itu di akun Instagram-nya, Minggu (10/9/2023) sore. Foto itu memperlihatkan keduanya sedang duduk berdua di sebuah halaman.

Ganjar mengenakan kemeja batik, sementara Mahfud memakai setelan jas. Keduanya tampak saling ngobrol santai dan tertawa bersama. Ganjar merasa asyik saat ngobrol dengan Mahfud di sore hari ini. Ganjar juga berterima kasih dengan Mahfud.

"Ngopi bareng beliau bikin sore makin asyik. Terimakasih ya Prof @mohmahfudmd," tulis Ganjar dalam Instagram-nya.

Ganjar duduk bersama Mahfud Md Foto: Instagram Ganjar Pranowo

Mahfud Md pun membeberkan percakapan dengan bacapres PDI Perjuangan (PDIP) Ganjar Pranowo saat ngopi bareng. Mahfud mengaku kerap makan bersama Ganjar.

"Ganjar itu teman saya sejak kami di DPR periode 2004-2009. Sampai dia jadi Gubernur pun saya sering makan di meja makan Mas Ganjar. Mas Ganjar sering makan di meja makan saya di rumah," kata Mahfud melalui pesan singkat kepada detikcom, Senin (11/9/2023).

Mahfud mengatakan ngopi bareng Ganjar berlangsung kemarin. Mahfud mengungkapkan obrolan saat ngopi dengan Ganjar lebih banyak mengulas nostalgia keduanya sebagai sahabat.

"Itu foto kemarin lah, baru sehari. Yang dibicarakan lebih banyak nostalgia sebagai sahabat," ucapnya.

2. Oktober 2023

Ganjar Pranowo dan Mahfud Md juga pernah terlihat akrab dalam sebuah acara di Cirebon, Jawa Barat. Ganjar bersama istri Siti Atikoh menghadiri acara pernikahan dan ngunduh mantu dari pasangan Muhammad Shobbah dan Nawwal Fayyadah di Ponpes Khas Kempek, Cirebon, Jawa Barat, pada Minggu (8/10).

Momen Ganjar dan Mahfud Md ini terlihat dalam unggahan akun Instagram Ganjar Pranowo, Minggu (8/10). Dalam foto yang dibagikan, Ganjar juga terlihat berbincang dengan Mahfud dan Kiai Aqil Siroj.

Hal tersebut juga disampaikan Ketua Majelis Pertimbangan PPP Romahurmuziy atau Rommy. Ia menyebut acara berlangsung di Pondok Pesantren KHAS, Cirebon, Jawa Barat.

"Menghadiri pernikahan nanda Shobbah dan Fayya. Putra dari KH Mustofa Aqil Siraj (Ketua Majelis Syariah PPP) dan putri dari KH. Ni'amillah Aqil Siraj, pengasuh pondok pesantren KHAS, Kempek, Cirebon. Semoga dikaruniai keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rohmah!" katanya.

Foto: Ganjar dan Mahfud di acara pernikahan putra Mustofa Aqil Siroj. (Instagram Ganjar)

Sementara di unggahan PDIP, disebut bahwa Ganjar, Mahfud, dan undangan lain saling berbincang. Ganjar datang ke sana juga didampingi sang istri, Siti Atikoh.

"Ditemani Siti Atikoh, Ganjar Pranowo menghadiri undangan pernikahan anak Kyai Mustofa Aqil Siroj di Ponpes Kempek Cirebon. Dalam kesempatan tersebut, Ganjar tampak berbincang hangat dengan Mahfud Md dan tamu undangan lainnya," imbuh keterangan di akun PDIP.


Mahfud Md mengungkap isi pertemuan dengan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Wapres Ma'ruf Amin sebelum dideklarasikan sebagai bacawapres pendamping Ganjar Pranowo. Mahfud mengatakan pertemuannya dengan Megawati bicara soal pembenahan hukum hingga korupsi.

"Kemarin itu ketemu Bu Mega ya pemberitahuan resmi bahwa saya sudah disetujui oleh semua partai untuk menjadi calon wapres, nah kemudian sesudah itu diskusi hampir dua jam dengan Bu Mega tentang masalah negara, terutama masalah hukum dan korupsi," kata Mahfud, di Kantor Kemenko Polhukam, Rabu (18/10/2023).

"Karena untuk saya itu tugasnya yang pokok pembenahan hukum dan korupsi. Selama ini selama saudara tahu sampai tadi jam 10 kan saya tidak pernah mengatakan mau nyawapres, setiap saudara tanya saya bilang ndak. Ya memang saya ndak mau mendahului keputusan. Meskipun memang lobi-lobi itu sudah sering dilakukan antar staff, bukan saya sendiri," lanjunya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Sementara itu, soal pertemuannya dengan Ma'ruf Amin pagi tadi, Mahfud bermaksud untuk melapor. Hal itu dikarenakan Presiden Jokowi sejak tugas di luar negeri.

"Karena Presiden ke luar negeri, ya saya ke Wapres dulu," kata Mahfud.

Mahfud Md temui Ma'ruf Amin Foto: dok. Istimewa

Dalam pertemuan itu Mahfud juga pamitan karena sesama NU. Mahfud meminta restu meneruskan perjuangan.

"Kalau Pak Ma'ruf Amin karena sedang di sini, saya pamit, karena sesama satu perahu sesama NU, jadi saya bilang, 'Pak kiai saya ingin meneruskan perjuangan ahlussunnah wal jamaah di bidang ketatanegaraan, di bidang fikih politik Indonesia yang selama ini sudah dirintis dan dibangun oleh para ulama kita, 5 tahun terakhir dilakukan oleh kiai Ma'ruf Amin, berikutnya saya akan melanjutkan, mudah-mudahan," ucapnya.

Mahfud juga mengungkap nasihat dari Ma'ruf Amin. Dia mengingatkan Mahfud soal tantangan memimpin negara.

"Dia memberi nasihat memang, hati-hati gitu, memerintah tidak mudah, tantangannya banyak, tapi dia mendoakan sebagai sesama warga NU, kata Kiai Ma'ruf Amin jaga marwah itu. Alhamdulillah saya sudah ketemu beliau," katanya.

Lihat Video: Kata Sandiaga setelah Mahfud Dipilih Jadi Cawapres Ganjar

[Gambas:Video 20detik]


Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Subroto siap melayani pemeriksaan kesehatan pasangan calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres) di Pilpres 2024. Pemeriksaan tes kesehatan akan dimulai pekan ini.

"Rencananya Kamis 19 Oktober 2023 hari pertama ada dua gabungan parpol yang akan mendaftarkan paslon. Sehingga kesempatan memeriksa itu hari berikutnya. Karena hari berikutnya jatuh pada hari Jumat, itu kan juga beliau-beliau kan paslon juga Jumatan," kata Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari di RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta, Rabu (18/10/2023).

Hasyim mengatakan pemeriksaan tes kesehatan pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin akan dilakukan, Sabtu (21/10). Sementara, pemeriksaan tes kesehatan pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud Md akan dilakukan, Minggu (22/10).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kemudian kita melakukan pembicaraan dengan tim RSPAD, nanti bakal pasangan calon yang didaftarkan pertama itu nanti akan dilakukan pemeriksaan kesehatan pada hari Sabtu. Rentang waktunya sudah ditentukan mulai dari pagi sampai dengan selesai. Yang didaftarkan pada kesempatan kedua, akan diperiksa pada hari Minggu. Sabtu berarti tanggal 21, kesempatan kedua akan diperiksa Minggu 22 Oktober," ujarnya.

Dia mengatakan pemeriksaan tes kesehatan pasangan lainnya akan dilakukan di hari berikutnya sesuai urutan yang telah ada. Dia mengatakan urutan hingga durasi waktu tes kesehatan sudah ditentukan oleh tim pemeriksa RSPAD Gatot Subroto.

"Demikian juga kalau masih ada bakal paslon yang didaftarkan pada giliran berikutnya, pemeriksaan kesehatannya menyesuaikan urutan berikutnya," ucapnya.

Kepala RSPAD Gatot subroto Letnan Jenderal TNI dr A. Budi Sulistya mengatakan pihaknya akan melakukan pemeriksaan tes kesehatan sesuai regulasi dari KPU. Dia mengatakan pemeriksaan akan dilakukan secara profesional.

"Kami dari RSPAD tentu memperoleh mandat dari KPU untuk menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan untuk bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden. Kami akan mengikuti regulasi dan ketentuan dari Komisi Pemilihan Umum. Dan kemudian pada prinsipnya kami akan menyelenggarakan pemeriksaan dengan prinsip profesionalisme, imparsialitas, independensi, dan juga dipercaya. Tiga hal yang kami tekankan dalam hal ini," kata Letjen Budi Sulistya.

Dia mengatakan pemeriksaan tes kesehatan itu meliputi tes kesehatan fisik dan rohani. Kemudian, sebutnya, ada juga pemeriksaan bebas narkoba.

"Pemeriksaan secara umum, dan pemeriksaan untuk kesehatan jasmani, rohani dan juga pemeriksaan bebas dari narkoba ya," katanya.

"Tools-nya ada beberapa, kaitannya juga melibatkan kolegium dalam hal ini supaya betul-betul pemeriksaan ini profesional, independen, dan dipercaya," imbuhnya.

Simak juga Video: Perbandingan Followers Kontestan Pilpres 2024, Siapa yang Terpopuler?

[Gambas:Video 20detik]


Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy buka suara soal Menko Polhukam Mahfud Md yang resmi ditunjuk untuk mendampingi Ganjar Pranowo di 2024. Ia pun mengucapkan selamat dan menilai mereka pasangan yang serasi.

"Baguslah selamat. Bagus. Cocok, itu pasangan serasi dan hebat. Mudah-mudahan semuanya sukses," kata Muhadjir pada wartawan di Kantor Kementerian PMK, Jakarta Pusat, Rabu (18/10/2023).

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sebelumnya mengumumkan bakal cawapres untuk mendampingi bakal capres Ganjar Pranowo. Menko Polhukam Mahfud Md resmi terpilih untuk mendampingi Ganjar di 2024.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Pengumuman itu disampaikan Megawati secara langsung di DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Rabu (18/10).

Megawati didampingi para ketua umum partai koalisi pro Ganjar, yakni Plt Ketum PPP Mardiono, Ketum Perindo Hary Tanoesoedibjo, Ketum Hanura Oesman Sapta Odang (OSO). Baik Ganjar dan Mahfud juga hadir dalam pengumuman ini.

"Maka calon wapres yang dipilih oleh PDIP yang akan mendampingi Ganjar Pranowo adalah Bapak Mahfud Md," kata Megawati.


Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) mengeluarkan surat keterangan (suket) tidak pernah sebagai terpidana untuk beberapa orang. Di antaranya Yusril Ihza Mahendra.

"Iya mas. Kami sudah membuat surat dimaksud," kata humas PN Jaksel, Djuyamto, kepada wartawan, Rabu (18/10/2023).

Surat itu dikeluarkan berdasarkan hasil pemeriksaan Register Induk Pidana, menerangkan bahwa yang bersangkutan tidak sedang tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Wakil Presiden Republik Indonesia," bunyi surat itu.

Disebutkan di identitas saat ini Yusril tercatat sebagai dosen. Profesor kelahiran 5 Februari 1956 itu mendapatkan surat keterangan itu pada 16 Oktober 2023.

"Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keterangan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya," demikian bunyi Surat Keterangan yang ditandatangani Wakil Ketua PN Jaksel, Wahyu Iman Santoso SH MH.


Daftar Isi Ketum PPP Ngaku Tak Kecewa

Menko Polhukam Mahfud Md resmi jadi bacawapres pendamping Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Apa respons Sandiaga Uno?

Nama Sandiaga memang santer menjadi salah satu nama yang masuk bursa cawapres Ganjar. Sandiaga sendiri di beberapa kesempatan tegas menyatakan kecocokannya dengan Ganjar.

Dilansir detikNews, usai ditetapkannya Mahfud Md sebagai bacawapres Ganjar, Sandiaga tak banyak berkomentar. Dia hanya mengucapkan selamat berjuang kepada Ganjar-Mahfud.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Selamat berjuang dan insyaallah hari yang bersejarah ini akan membawa kita ke Indonesia emas, sejahtera, adil, dan makmur," kata Sandiaga seusai pengumuman cawapres Ganjar Pranowo di DPP PDIP, Jakarta, Rabu (18/10/2023). Sandiaga dimintai tanggapan soal dirinya tidak ditunjuk menjadi cawapres Ganjar Pranowo.

Sandiaga juga mengaku bersyukur lantaran disapa langsung oleh Megawati dan Ganjar dalam sambutan di acara pengumuman cawapres Ganjar itu.

"Bersyukur, bersyukur," imbuhnya.

Ketum PPP Ngaku Tak Kecewa

Sementara itu Ketua Umum (Ketum) PPP Mardiono mengaku tidak kecewa Sandiaga tak terpilih sebagai cawapres. Dia menegaskan Sandiaga masih memiliki tugas berat di partai dalam menghadapi Pemilu 2024.

"Tidak, tidak (kecewa). Ini Pak Sandi bersama PPP, terus Pak Sandi punya tanggung jawab sebagai Ketua Bappilu nasional. Jadi menang kalah PPP ada di pundak Pak Sandi. Pak Sandi tidak bawa kepentingan individunya, tapi Pak Sandi bawa amanah PPP," ujar dia.

Diberitakan sebelumnya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengumumkan bakal cawapres yang dipilih untuk mendampingi bakal capres Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Bacawapres yang dipilih yakni Menko Polhukam Mahfud Md.

Mengutip detikNews, Rabu (18/10/2023) pengumuman itu disampaikan Megawati secara langsung di DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat.

"Maka calon wapres yang dipilih oleh PDIP yang akan mendampingi Ganjar Pranowo adalah Bapak Mahfud Md," kata Megawati hari ini.

Mahfud Md Akui Sering Bertemu Megawati Tapi Tak Bahas soal Cawapres


Plt Ketua Umum PPP Mardiono mengaku partainya tidak kecewa Sandiaga Uno tak jadi terpilih sebagai cawapres Ganjar Pranowo. Mardiono mengatakan Sandiaga punya tanggung jawab lain di PPP.

"Tidak, tidak (kecewa). Ini Pak Sandi bersama PPP, terus Pak Sandi punya tanggung jawab sebagai Ketua Bappilu nasional," kata Mardiono kepada wartawan di DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Jakarta, Rabu (18/10/2023).

Mardiono menekankan nasib PPP berada di tangan Sandiaga Uno. Karena itu, dia meyakini Sandiaga memang tidak membawa kepentingan individunya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Jadi menang kalah PPP ada di pundak Pak Sandi. Pak Sandi tidak bawa kepentingan individunya, tapi Pak Sandi bawa amanah PPP," ucapnya.

Secara terpisah, Ketua DPP PPP Achmad Baidowi atau Awiek juga memberi komentar. Dia mengatakan kehadiran Sandiaga Uno di DPP PDIP sebagai bukti kelegowoannya tak jadi cawapres.

"Dari segi kepribadian Sandiaga Uno kehadiran beliau ke kantor PDIP sudah cukup membuktikan, sudah cukup bentuk kelegowoan beliau tak terpilih sebagai cawapres Ganjar dan dia akan mendukung penuh Ganjar dan Mahfud Md," ujar dia.

Respons Sandiaga Uno

Untuk diketahui, gabungan partai politik (parpol) pengusung bacapres Ganjar Pranowo telah resmi menunjuk Menko Polhukam Mahfud Md sebagai bacawapres. Lantas bagaimana respons Sandiaga Uno yang santer di bursa cawapres Ganjar

Sandiaga tak banyak berkomentar soal pencalonan Mahfud sebagai cawapres. Dia hanya mengucapkan selamat berjuang kepada Ganjar-Mahfud.

"Selamat berjuang dan insyaallah hari yang bersejarah ini akan membawa kita ke Indonesia emas, sejahtera, adil, dan makmur," kata Sandiaga seusai pengumuman cawapres Ganjar Pranowo di DPP PDIP, Jakarta, Rabu (18/10). Sandiaga dimintai tanggapan soal dirinya tidak ditunjuk menjadi cawapres Ganjar Pranowo.


Menko Polhukam Mahfud Md resmi menjadi calon wakil presiden dari Ganjar Pranowo untuk Pilpres 2024. Sebagian keluarga Mahfud Md di Surabaya akan berangkat ke Jakarta malam nanti untuk mendampingi saat pendaftaran capres-cawapres di KPU, besok.

"Kira-kira nanti jam 8 malam saya dan keluarga lainnya juga akan langsung berangkat ke Jakarta. Besok (Kamis) menemani Pakde antar daftar jadi cawapres," tegas Zakaria Wanda, salah satu keponakan Mahfud Md ditemui detikJatim di Surabaya, Rabu (18/10/2023).

Zakaria mengatakan bahwa keluarga Mahfud Md sama sekali tidak mendapatkan firasat apa-apa tentang ditunjuknya Menko Polhukam itu menjadi calon bakal wakil presiden (bacawapres) mendampingi Ganjar Pranowo.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kalo firasat, ya, seperti biasa aja, karena kami menganggap semua yang ada di perbincangan media itu hanya angin-angin politik. Jadi itu semua bagian dari demokrasi saja," katanya.

Zakaria mengaku keluarga bersyukur atas komitmen Mahfud Md yang mantap memilih untuk menerima pinangan PDIP menjadi pendamping Ganjar Pranowo di Pilpres 2024.

"Alhamdulillah, dengan mantap Pakde Mahfud tadi sudah menyampaikan pidato atas kesediaannya dipinang menjadi cawapres mendampingi Ganjar Pranowo. Itu sudah mantap sekali artinya sudah ada komitmen penuh, jadi dari pihak keluarga akan selalu mendukung," ujarnya.

Zakaria menambahkan bahwa sejak beberapa minggu yang lalu, sosok Menko Polhukam itu sudah meminta doa terbaik untuknya.

"Setiap ada waktu, pasti beliau ke sini, terakhir bertemu seminggu atau dua minggu lalu. Ya sewajarnya nenek (Ibu Mahfud Md) juga selalu memberikan doa yang terbaik untuk anak-anaknya, ya biasa lah antara ibu dan anak pasti saling mendoakan," tambahnya.

Sebagaimana diketahui Ketua Umum Megawati Soekarnoputri resmi mengumumkan cawapres untuk Ganjar Pranowo. Dengan mantap Mega memilih pendamping Ganjar.

"Hari ini hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023, saya dengan mantap ini saya telah mengambil keputusan kesemuanya saya tujukan sebesar-besarnya bagi kepentingan rakyat bangsa dan negara," tegas Megawati.

"Karena itulah dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim maka calon wakil presiden yang dipilih oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang akan mendampingi Bapak Ganjar Pranowo adalah Bapak Prof Dr Mahfud Md," ujar Megawati.

Ditunjuk Jadi Cawapres Ganjar, Mahfud Sudah Kirim Surat ke Jokowi


Bacapres Ganjar Pranowo membuka 'polling' jenis-jenis setelan pakaian atau outfit yang akan digunakannya selama berkegiatan di tahun politik 2024. Ganjar nantinya memilih sejumlah partisipan yang akan diajaknya berbincang dan makan bersama.

Polling itu dibagikan Ganjar dalam akun X resminya seperti dilihat, Rabu (18/10/2023). Ganjar membagikan sebuah situs berisi polling tersebut.

"Halo. Saya, Ganjar Pranowo, ingin mendengarkan suara teman-teman semua. Teman-teman boleh menentukan baju yang akan saya pakai selama masa kegiatan melalui voting #PilihBajuGanjar di situs http://pilihbajuganjar.com," tulis Ganjar.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ganjar mengajak warganet ramai-ramai berpartisipasi dalam voting tersebut. Dia menyebut pemungutan suara itu ditutup pada 27 Oktober.

"Untuk 20 orang teman-teman yang terpilih, akan berkesempatan untuk makan dan ngobrol bareng-bareng dengan saya. Yuk vote sekarang! Ditunggu pilihan teman-teman sampai tanggal 27 Oktober 2023 nanti. Sampai jumpa!" lanjutnya.

Dilihat detikcom dalam situs pilihbajuganjar.com, terdapat 5 katalog opsi setelan pakaian yang bisa dipilih warganet. Opsi pertama, kemeja hitam dan celana krem. Kedua, baju hitam dan celana hitam. Ketiga, kemeja krem dan celana hitam. Keempat, baju hitam putih dan celana hitam. Kelima, baju putih dan celana hitam.