Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengungkap satuan tugas (satgas) BTS 4G Bakti Kominfo akan segera diresmikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Keberadaan Satgas BTS 4G Bakti Kominfo itu untuk mengakselerasi penyelesaian pembangunan infrastruktur digital di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Adapun, proyek BTS 4G Bakti Kominfo sempat terhambat dengan adanya kasus dugaan korupsi di pengadaan infrastruktur telekomunikasi itu.

Adapun saat ini, proyek infrastruktur telekomunikasi tersebut tersandung kasus dugaan korupsi yang turut menyeret 12 tersangka, di antaranya mantan Menkominfo Johnny G. Plate dan Dirut Bakti Kominfo Anang Achmad Latif.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Satgas BTS 4G Bakti Kominfo melibatkan unsur dari aparat penegak hukum, auditor Badan Pemeriksa Keuangan dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, serta kementerian dan lembaga lain.

"Kementerian maupun lembaga terkait sudah menyampaikan nama-nama sosok yang dipercaya untuk menjalankan amanah sebagai Satgas BTS dan prosesnya akan segera masuk tahap finalisasi," jelas Budi dikutip dari keterangan tertulisnya, Jumat (6/10/2023).

Pembentukan Satgas BTS sesuai dengan instruksi Presiden Jokowi agar kendala dalam penyelesaian pembangunan infrastruktur digital, khususnya penyelesaian BTS 4G di daerah 3T dapat segera rampung.

Disampaikan Budi, kajian komprehensif dibutuhkan untuk menjadi dasar dalam menjalankan strategi serta kebijakan terkait pembangunan infrastruktur digital.

Menkominfo menuturkan penyelesaian program pembangunan BTS 4G Bakti Kominfo merupakan komitmen Pemerintah untuk memenuhi hak rakyat dalam memperoleh akses infrastruktur digital.

"Kalau sudah diresmikan, Satgas BTS bisa langsung menjalankan percepatan penyelesaian pembangunan BTS," ungkapnya.

Pada kesempatan ini, Menkominfo Budi Arie mengajak seluruh elemen masyarakat mendukung percepatan penyediaan infrastruktur digital melalui BTS 4G Bakti Kominfo untuk memberikan akses jaringan digital kepada masyarakat.

Menkominfo Catat Ada 39 Isu Hoaks soal Pemilu di November 2023


Bakal calon presiden (bacapres) Anies Baswedan disambangi rombongan purnawirawan TNI-Polri yang tergabung dalam Forum Komunikasi Purnawirawan TNI-Polri untuk Perubahan dan Persatuan (FKP3). Anies menyampaikan pertemuan dengan para purnawirawan TNI-Polri tersebut untuk mendiskusikan langkah-langkah yang akan dikerjakan.

"Ini bukan perjumpaan pertama. Jadi ini adalah perjumpaan yang sudah berlangsung berkali-kali dan sekarang kita mulai melangkah pada hal-hal yang lebih praktis," kata Anies pada wartawan di Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Jumat (7/10/2023).

Para purnawirawan Pati TNI Polri yang hadir adalah Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Letjen TNI (Purn) Sutiyoso, Laksdya TNI (Purn) Deddy, Mayjen TNI (Purn) Jul Effendi, Mayjen TNI (Purn) Syaiful Rizal, Mayjen TNI (Purn) Sunarko, Mayjen TNI (Purn) Gadang, Marsda TNI (Purn) Iman Sudrajat dan Irjen Pol (Purn) Anas Yusuf.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Anies menyampaikan rasa hormat dan terima kasih atas dukungan para purnawirawan TNI-Polri untuk mendorong perubahan. Dia mengatakan agenda diskusi tersebut untuk menyatukan agar visi perubahan untuk Indonesia yang lebih adil bisa tercapai.

"Dan kita menginginkan Indonesia yang mandiri, yang berwibawa di gelanggang internasional," ujarnya.

"Nah, perubahan-perubahan ini lah yang mendasari kita bergerak bersama dan mengapa kita merapatkan barisan. Jadi terima kasih kami sampaikan, tadi diskusinya sangat produktif, dan mudah-mudahan nanti langkah-langkah ke depan bisa lebih produktif dan efektif," lanjutnya.

Dalam pertemuannya, Hadir pula Mantan Gubernur DKI Jakarta periode 1997-2002 dan 2002-2007 Letjen TNI (Purn) Sutiyoso. Dia mengaku mendukung Anies karena tahu latar belakang dan track record dari Anies.

"Memilih Pak Anies itu karena kita tahu latar belakang pribadinya kan tahu. Semua capres itu kita harus tahu track record-nya, apa yang pernah dikerjakan, dia punya success story nggak waktu menjabat," kata Sutiyoso.

"Sehingga kita yakin karena dia mengurus sesuatu yang tidak mudah, Indonesia ini. Kita harus yakin bahwa dia mumpuni, dia sanggup gitu. Dan amat yakin dia sanggup, Anies ini," sambungnya.

Sutiyoso lantas menegaskan arti dari perubahan yang diusung. Menurut dia, membangun suatu daerah dibutuhkan keberlanjutan. Dia mengatakan perubahan yang dimaksud itu selalu dipelajari secara matang. Sutiyoso meyakini Anies akan mempelajari hal-hal yang sudah baik jika menjadi presiden nantinya.

"Kalau sudah baik tapi enggak dilanjutkan, ya digebukin banyak orang dia. Jadi jangan merasa kalau perubahan itu apapun diubah, tidak. Tetapi kalau kita menilai sesuatu itu memang pantas dilanjutkan, kita dilanjutkan,"ucapnya.

Lebih lanjut, Sutiyoso menjelaskan pihaknya akan mendatangkan para ahli untuk menilai kebijakan baik yang perlu dilanjutkan dan kebijakan tidak baik yang perlu dihentikan. Selain itu, Sutiyoso juga mengatakan purnawirawan yang hadir pada kesempatan kali ini dibatasi jumlahnya.

"Dan para purnawirawan ini yang hadir memang kita batasi, sebagian saja, mengingat waktunya, tetapi kita sebenarnya sangat besar jumlahnya. Itu saja," imbuhnya.

Lihat juga Video 'Anies soal Pendaftaran Capres: Insya Allah Paling Pagi Kita Daftar':

[Gambas:Video 20detik]


Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) menerima Pengurus DPD Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Jakarta di Gedung Nusantara III, Komplek Gedung MPR/DPR/DPD, Senayan, hari ini. Pertemuan tersebut membahas berbagai hal mulai dari, masalah kebangsaan, keumatan, hingga keorganisasian.

Dalam waktu dekat, IMM Jakarta akan melaksanakan rakorda. Dalam rakorda, mereka mengundang HNW untuk menyampaikan orasi kebangsaan dan Sosialisasi Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.

HNW mengatakan IMM merupakan salah satu organisasi otonom yang berada di bawah Muhammadiyah sehingga segala aktivitas dalam bingkai Muhammadiyah.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Oleh karena itu sangat penting bagi IMM untuk betul-betul memahami dan melaksanakan aktivitas dari posisi Muhammadiyah itu sendiri," ujar HNW dalam keterangannya, Jumat (6/10/2023).

Lebih lanjut, Ketua Badan Wakaf Pondok Modern Darussalam Gontor ini mengatakan Muhammadiyah sejak awal menegaskan Indonesia merupakan negeri kesepakatan dan kesaksian (darul 'ahdi wa syahadah).

"Apa yang disepakati dan dicita-citakan oleh para pendiri bangsa sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 45,harus betul-betul dijaga, dilaksanakan dengan baik dan benar, serta pelaksanaannya pun penting untuk dikawal," tuturnya.

Dalam kesempatan tersebut, HNW pun mengingatkan IMM soal yakni Jihad Konstitusi yang diperjuangkan Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Prof. Dr. H. Dien Syamsuddini. Ia mengatakan perjuangan tersebut perlu untuk terus digaungkan sehingga pelaksanaan konstitusi berjalan pada jalur yang benar.

"Itu sebagai bentuk pengamalan prinsip "Indonesia selain sebagai darul 'ahdi juga darusy syahadah, " sebutnya.

HNW juga mengingatkan agar IMM aktif mengedukasi rakyat sebagai pemilik kedaulatan untuk mensukseskan proses pemilu dan hasilnya, serta berikutnya menjadi saksi di TPS agar terus bisa berkontribusi untuk kemajuan rakyat/umat, bangsa dan negara. Dengan begitu, pemilu dan demokrasi betul-betul terlaksana dalam koridor konstitusi.

Sebab, bila pemilu luber dan jurdil terlaksana maka kedaulatan dan kemajuan rakyat bisa terwujud.

"Untuk itu, sangat penting bagi IMM aktif dalam mengedukasi Rakyat serta mengawal pelaksanaan Pemilu 2024, agar Pemilu yang sering disebut sebagai Pesta Demokrasi sebagaimana ketentuan konstitusi bisa terlaksana dengan benar-benar luber dan jurdil," jelasnya.

"Pemilu yang luber dan jurdil bisa membawa Indonesia menjadi lebih baik. Maka para Mahasiswa di IMM penting berada di garda terdepan bersama para generasi milenial lainnya, berkontribusi aktif hadirkan Pemilu yang membawa kebaikan dan kemanfaatan bagi masa depan Rakyat dan NKRI," sambungnya.

HNW pun menambahkan generasi muda memiliki posisi yang strategis. Selain mampu berperan dengan keaktifan dan keintelektualannya, mereka merupakan mayoritas pemilih. Oleh sebab itu, generasi muda sebaiknya didorong agar tidak menjadi golput saat pemilu.

"Jangan juga termakan dengan isu sekularisme maupun ekstrimisme, sehingga aktivitas politiknya jauh dari nilai-nilai agama yang moderat sebagaimana dipahami oleh Muhammadiyah," tegasnya.

"Diingatkan, Muhammadiyah adalah komunitas yang moderat. Dengan moderasinya itulah yang menjadi bekal IMM mampu mengawal dan mensukseskan cita-cita nasional dan spirit reformasi, yang penting terus dilakukan oleh IMM," pungkasnya.


Ratusan polisi unjuk kekuatan di Lapangan Karangpawitan, Kabupaten Karawang, kegiatan itu merupakan bagian dari simulasi penanganan situasi kontingensi Operasi Mantap Brata Lodaya 2023-2024 dalam rangka pengamanan pemilu.

"Jadi hari ini kita adakan simulasi dalam rangka latihan anggota kami, dalam penanganan situasi kontijensi pengamanan Pemilu," ujar Kapolres Karawang AKBP Wirdhanto Hadicaksono, saat diwawancara usai simulasi, Jumat (6/10/2023).

Latihan itu dilakukan mulai dari pengawalan oleh Dalmas sampai dengan pencegahan huru-hara, hingga pencegahan anarkisme oleh satuan Brimob, yang dipraktikan dengan simulasi pengamanan kerusuhan di wilayah perkotaan atau Sispamkota.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Ini lah gambaran penanganan kontijensi pada saat masa kampanye dengan mempedomani beberapa aturan termasuk Peraturan Kapolri, mulai dari penggunaan kekuatan, sampai dengan penggunaan senjata api pada saat terjadi anarkisme masa," kata dia.

Terkait indeks kerawanan Pemilu, kata Wirdhanto, Karawang sendiri masih dikategorikan dalam wilayah yang rawan pemilu, oleh karena itu pihaknya menyiapkan skema pengamanan situasi kontijensi pada saat pemilu.

Simulasi pengamanan pemilu di Karawang Foto: Irvan Maulana/detikJabar

"Berdasarkan indeks kerawanan pemilu, Karawang sendiri terkategorikan rawan, oleh sebab itu kami berlatih, bersiap untuk penangan kontingensi dari mulai pencegahan sampai dengan penindakan," ungkapnya.

Total personil yang akan diterjunkan pada saat Operasi Mantap Brata Lodaya 2023-2024 sendiri mencapai ribuan orang dari TNI-Polri dan instansi sipil terkait.

"Total personel yang akan diterjunkan pada saat operasi mantap brata lodaya dari Polri sebanyak 627 personel, ditambah dengan 300 personel dari TNI. Dan termasuk dari intansi terkait pemerintah daerah," pungkasnya.

Indeks Kerawanan Pemilu di Tasikmalaya

Sementara itu, Kota dan Kabupaten Tasikmalaya masuk 10 besar indeks kerawanan Pemilu di Jabar. Kabupaten Tasikmalaya berada di peringkat 3 dengan skor 65,42 , sementara Kota Tasikmalaya di urutan 7 dengan skor 51,28.

Kapolres Tasikmalaya Kota AKBP Sy Zainal Abidin mengatakan, indeks kerawanan Pemilu yang dikeluarkan oleh Bawaslu itu menjadi salah satu bahan evaluasi.

"Itu memang dikeluarkan Bawaslu yang didasarkan kepada berbagai komponen. Dari potensi kerawanan tersebut kita bisa melakukan upaya dan strategi untuk memastikan tahapan Pemilu dan Pilkada di wilayah kami berjalan dengan lancar," kata Zainal.

Dengan rangkaian persiapan, termasuk menggelar simulasi Zainal optimistis potensi kerawanan itu bisa diredam.

"Kami memiliki keyakinan dengan apa yang sudah kita persiapkan, potensi kerawanan itu bisa kita kelola," kata Zainal.

Kegiatan simulasi juga, kata Zainal, menjadi bagian persiapan personel dengan cara meningkatkan kompetensi, menambah pengetahuan serta meningkatkan keterampilan.

Pj Wali Kota Tasikmalaya Cheka Virgowansyah mengatakan simulasi pengamanan itu memberikan pesan bahwa koordinasi menjadi sesuatu yang vital dalam rangka mewujudkan Pemilu yang aman dan lancar.

"Practice makes perfect, latihan melahirkan kesempurnaan. Dengan latihan ini diharapkan semua elemen siap melaksanakan Pemilu sesuai harapan kita semua. Poinnya bahwa koordinasi dan komunikasi di semua lini kerja adalah hal yang penting," kata Cheka.


Ketua Majelis Pertimbangan PPP Romahurmuziy (Rommy) merespons kunjungan bacapres PDI Perjuangan (PDIP) Ganjar Pranowo ke kediaman mantan Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siradj di Cipedak, Jakarta Selatan. Rommy menilai hal itu untuk meminta restu sekaligus nasihat dari para ulama.

"Sowan Mas Ganjar lebih pada kedudukan Kiai Said sebagai tokoh ulama terkemuka dan mantan Ketum PBNU yang banyak umatnya. Sesuai survei Litbang Kompas Mei 2023, warga NU di Indonesia ada 61 persen. Tentu wajar bila Mas Ganjar sowan kepada tokoh-tokoh NU, baik yang struktural di PBNU maupun tokoh-tokoh kultural seperti Kiai Said," kata Rommy kepada wartawan, Jumat (6/10/2923).

Rommy mengatakan sebagai calon presiden, Ganjar memerlukan restu hingga nasehat dari ulama. Menurutnya, kunjungan Ganjar ke tokoh Nahdatul Ulama (NU) bukan yang pertama kali.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Sebagai capres, tentu Mas Ganjar memerlukan restu para ulama dan nasihat-nasihat obyektif untuk memimpin Indonesia ke depan," ucap Rommy.

"Sowannya Mas Ganjar kepada tokoh-tokoh NU bukan baru-baru ini saja. Karena beliau juga pernah sowan Masyayikh NU di Rembang beberapa waktu lalu. Ini menunjukkan betapa Mas Ganjar sangat hormat kepada ulama," tambahnya.

Dia menyebut Ganjar sosok yang menghormati ulama. Menurutnya, ulama sebagai tonggak moral penyangga Pancasila.

"Beliau menyadari, para ulama adalah tonggak moral penyangga sila pertama Pancasila. Di tengah serangan budaya asing, kampanye LGBT berskala internasional, serta judi online, kepada para ulama lah umara (penguasa) harus bersandar," imbuhnya.

Diketahui, Ganjar bersama istri Siti Atikoh di Pondok Pesantren Luhur Al-Tsaqafah pada Kamis (5/10) malam pukul 19.40 WIB. Setelah disambut Said Aqil dan keluarga dalem, Ganjar dan istri diajak salat isya berjemaah.

Ganjar dan Said Aqil kemudian melakukan pertemuan tertutup selama satu jam. Said Aqil mengaku bersyukur atas kedatangan Ganjar. Ia pun mendoakan agar Ganjar terpilih menjadi Presiden di 2024.

"Alhamdulillah malam hari ini pesantren atsaqofah kedatangan tokoh nasional yang insyaallah Tuhan memberikan jalan kemudahan beliau akan terpilih menjadi presiden yang akan datang yaitu Pak Ganjar Pranowo," ujar Said Aqil dalam keterangannya, Jumat (6/10).

Dalam kesempatan itu, KH Said Aqil Siroj berpesan kepada Ganjar untuk bisa mempertahankan konsep Islam Nusantara apabila terpilih menjadi presiden.

"Jadi, ide saya tentang Islam Nusantara nanti kalau Mas Ganjar jadi presiden itu diteruskan kalau perlu di ekspor ke luar negeri. Satu jalan adalah Islam menyatu dengan budaya. Budaya dijadikan pondasi Islam itu adalah Islam yang ramah," tuturnya.

Simak Video 'PPP Optimistis Sandiaga Cawapres Ganjar, Ungkit Kebersamaan di Jateng':

[Gambas:Video 20detik]


Bakal calon wakil presiden (bacawapres) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menghadiri deklarasi dan konsolidasi Barisan Perempuan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) Sumatera Selatan (Sumsel). Kepada massa tersebut, Cak Imin menyampaikan sejumlah janji apabila berhasil memenangkan Pilpres 2024 nantinya.

Cak Imin berjanji akan memprioritaskan isu-isu tentang perempuan. Adapun isu yang menjadi prioritas seperti pemberdayaan perempuan, kesejahteraan, kesehatan, dan ketahanan ibu rumah tangga sebagai penyangga ekonomi keluarga.

"Insya Allah jika kami terpilih, maka agenda perempuan berdaya kita wujudkan sebaik-baiknya. Karena peran perempuan Indonesia ini sangat penting untuk menentukan pembangunan nasional kelak," katanya usai menghadiri barisan perempuan AMIN di Palembang, Jumat (6/10/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Cak Imin pun menyambut baik adanya Barisan Perempuan AMIN yang akan turut memenangkan mereka Pilpres 2024 mendatang. Kata dia, barisan perempuan AMIN ini adalah sebuah langkah kreatif dan agresif.

"Bukan sekedar meraih target pemenangan saja, tetapi mereka harus menyampaikan visi-misi AMIN kepada masyarakat demi Indonesia lebih berjaya adil, makmur, dan sejahtera," ungkapnya.

Dia menambahkan, peran dan gerakan perempuan Indonesia merupakan bagian utama dari membangun bangsa. "Saya yakin perempuan berdaya akan menghasilkan bangsa Indonesia yang berjaya," ujarnya.

Data Pemilih Diduga Bocor, Cak Imin: Ada Upaya Sistematis Ganggu Pemilu


Indonesia secara resmi menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang mengoperasikan kereta cepat. Predikat ini diraih Indonesia usai Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengesahkan Kereta Cepat Jakarta-Bandung Whoosh awal bulan ini.

Dengan kecepatan rata-rata mencapai 350 kilometer per jam, kereta cepat hanya perlu waktu 30-45 menit untuk menyambungkan Jakarta dan Bandung. Memiliki panjang trek hingga 142 kilometer yang menghubungkan Stasiun Halim, Stasiun Karawang, Stasiun Padalarang, hingga Stasiun Tegalluar.

Setelah tujuh tahun lamanya konstruksi dilakukan, moda transportasi baru ini sendiri dibangun sejak 2016. Pembangunan kereta cepat menelan biaya hingga US$ 7,2 miliar atau sekitar Rp 18,58 triliun (kurs Rp 15.490) karena sempat bengkak atau cost overrun paska pandemi COVID-19.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Namun berbeda cerita dengan kereta cepat Indonesia, sebelumnya Malaysia juga sempat membangun proyek kereta cepat sampai ke Singapura. Sayangnya proyek ini sempat dibiarkan mangkrak dengan alasan tidak ingin membebani APBN dan tidak memberi keuntungan apapun bagi Negeri Jiran itu.

Melansir dari pemberitaan Channel News Asia, Jumat (6/10/2023), proyek High-Speed Rail (HSR) atau kereta cepat Malaysia-Singapura ini pertama kali disampaikan kepada publik pada 2013 lalu oleh Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong dan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak dalam acara Singapore-Malaysia Leaders' Retreat.

Proyek ini mulai dibiarkan mangkrak pada 2018 usai terjadi perubahan kepemimpinan dalam pemerintahan di Malaysia. Saat itu Koalisi Pakatan Harapan yang dipimpin oleh Mahathir Mohamad meraih kemenangan dramatis dalam Pemilihan Umum (Pemilu) ke-14, mengalahkan aliansi Barisan Nasional pimpinan Najib.

Mahathir yang ditunjuk sebagai perdana menteri baru kemudian mengatakan kepada wartawan bahwa proyek HSR tidak bermanfaat bagi Malaysia dan tidak akan menghasilkan uang sama sekali. Bahkan dalam sebuah wawancara dengan Financial Times, ia mengatakan proyek HSR akan menelan biaya sebesar RM 110 miliar bagi Malaysia, namun tidak akan menghasilkan satu sen pun bagi negara tersebut.

Menurutnya dengan nilai investasi sebesar itu tentu akan membuat APBN negara semakin tertekan, terlebih mengingat bagaimana proyek ini didanai langsung oleh negara melalui BUMN MyHSR. Hingga akhirnya proyek tersebut dinyatakan berhenti setelah perjanjian HSR berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Karena pemberhentian proyek itu, pemerintah Malaysia harus membayar biaya pembatalan proyek sebesar sebesar 102 juta dolar Singapura kepada pemerintah Negeri Singa tersebut.

Namun singkat cerita, pada Juli 2023 lalu pemerintah Malaysia kembali menyatakan akan melanjutkan pembangunan proyek kereta cepat antara Kuala Lumpur dengan Singapura yang sempat mangkrak.

Karena tidak ingin membebani APBN seperti sebelumnya, pihak MyHSR tengah mencari pihak swasta yang tertarik untuk berinvestasi dan melanjutkan proses pembangunan proyek tersebut.

"Kami berterima kasih kepada pemerintah Malaysia atas dukungan kuat terhadap proyek HSR KL-Singapura. Proyek HSR KL-Singapura akan membawa manfaat yang luar biasa bagi masyarakat, khususnya dalam meningkatkan dan memperluas dinamisme perekonomian dari Lembah Klang ke Koridor Selatan semenanjung dan pada akhirnya ke seluruh Malaysia," kata Ketua MyHSR Corp Fauzi Abdul Rahman dalam pernyataannya.

"Selain memberikan pilihan perjalanan baru yang lebih aman, cepat, efisien dan berkelanjutan, proyek ini akan membantu kami berkontribusi pada agenda Malaysia Madani, menghasilkan pertumbuhan jangka panjang dan keberlanjutan bagi masyarakat dan bangsa," tambahnya lagi.


Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo, Arsjad Rasjid mengungkap alasan mendukung Ganjar. Dia membeberkan tiga alasan yang melatarbelakangi dukungan itu.

"Saya bilang begini, ada tiga hal yang harus dipikirkan, pertama personality. Yang kedua, nilai-nilai yang dipegang oleh orang tersebut ataupun values. Yang ketiga track record," kata Arsjad, dalam diskusi Kebangsaan Indonesia Maju bertajuk 'Capres Pilihan NKRI' di Rumah Aspirasi Ganjar Presiden 2024, di Jakarta Pusat, Jumat (6/10/2023).

Arsjad menilai Ganjar memiliki personality yang santai dan juga suka mendengar. Menurutnya sosok pemimpin yang dapat mendengarkan itu penting.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Yang kedua, value, nilai-nilai. Tadi kan kita butuh seorang yang mempunyai dan mempromosikan selalu nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika. Kalau personality tadi juga apa kalau tenang kan, nggak emosi. Kenapa? Keadaan geopolitik yang ada kita harus membuat keputusan. Jangan sampai tiba-tiba kita memutuskan untuk menyerang, mampus kita," jelasnya.

Kemudian, Arsjad mengatakan Ganjar memiliki rekam jejak yang baik selama menjadi Gubernur Jawa Tengah. Bahkan, Ganjar juga pernah menjadi anggota DPR.

"Setelah beliau masuk partai politik, beliau masuk dipilih ke DPR, beliau belajar bagaimana membuat undang-undang, caranya bagaimana, apa yang harus dipikirkan dalam konteks membuat undang-undang, beliau ngerti," tuturnya.

Menurut Arsjad, pengalaman Ganjar sebagai anggota DPR menjadi keunggulan tersendiri. Sebab dari situ, lanjut dia, Ganjar mengerti sebagai legislatif yang membuat undang-undang dan menganalisa pada suara rakyat.

"Beliau menjadi Gubernur 10 tahun, beliau mengerti birokrasi beliau membuktikan program-program yang jalan track recordnya jelas ada dan berani membuat keputusan," katanya.


Ketum PKB sekaligus bacawapres Koalisi Perubahan, Muhaimin Iskandar (Cak Imin) meresmikan kantor Sekretariat Bersama (Sekber) Tim Pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin (AMIN) di Sumatera Selatan (Sumsel). Cak Imin yakin dapat memenangkan Pilpres 2024 dengan konsep perubahan yang diusung AMIN.

Cak Imin mulanya menjelaskan konsep perubahan dalam arahannya. Dia mengajak seluruh kader memperjuangkan visi dan misi dari Koalisi Perubahan yang dibangun bersama NasDem dan PKS.

"Yang kita perjuangkan ini bukan sekedar target menang, pasti kita berusaha bekerja keras untuk menang. Tapi yang sesungguhnya kita perjuangkan adalah visi misi kita, apa itu? Pertama, kita bisa menangkap dari nama koalisi kita yaitu Koalisi Perubahan. Setiap sistem ketatanegaraan dan pemerintahan mengalami masa evaluasi setidak-tidaknya 25 sampai 30 tahun," kata Cak Imin di Sekber Tim Pemenangan AMIN Sumsel di Jalan Angkatan 45, Komplek Ruko Taman Mandiri Hotel Ariesta, Ilir Timur 1, Palembang, Sumsel, Jumat (6/10/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kita telah mengambil satu zaman reformasi dan demokratisasi cara kerja sebagai alternatif baru pasca Orde Baru 1998. Hari ini usianya memasuki hampir 25 tahun, artinya apa? Kita harus membaca menganalisa, mempelajari, mengevaluasi seluruh tatanan dari apa yang kita lakukan agar seluruh capaian-capaian dari visi misi kita terwujud dengan baik," lanjutnya.

Cak Imin menekankan pihaknya akan mengevaluasi demokrasi yang berjalan saat ini. Dia memastikan tak ada pihak yang menerima tekanan dalam menyampaikan pendapatnya.

"Kita juga mengevaluasi partisipasi keterlibatan. Kita sudah mulai merasakan, Mas Anies bolak balik bilang demokrasi kita harus dievaluasi agar rakyat bebas merdeka terlibat tanpa tekanan menyatakan pendapat, terlibat dalam proses pembangunan, tidak ada yang mendominasi," ucap Cak Imin.

Cak Imin menyebut mayoritas masyarakat Indonesia menghendaki perubahan sesuai visi misi dirinya dan Anies. Dengan begitu, dia yakin akan memenangi Pemilu 2024.

"Itulah poin-poin yang harus kita evaluasi yang nampaknya denyut nadi masyarakat semua mengarah kepada keinginan evaluasi dan penyempurnaan dan salah satu poin yang penting adalah saya mendengar menyaksikan dan melihat rakyat Indonesia mayoritas ingin segera perubahan," ujar Cak Imin.

"Itulah saat-saat hari ini rakyat menunggu. Karena denyut nadi masyarakat ingin berubah maka Insyaallah saya dan kita semua menjamin dalam semua tren kecenderungannya AMIN akan menang 2024," imbuhnya.

Lihat juga Video 'Sowan ke Kudus, Cak Imin Minta Restu Kiai untuk Maju Pilpres':

[Gambas:Video 20detik]


Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra Nusa Tenggara Barat (NTB) Ali Alkhairy mengundurkan diri. Ali menyatakan mundur setelah merasa dituding mengambil uang partai untuk kepentingan pribadi.

Wakil Sekretaris DPD Gerindra NTB Lalu Amrillah membenarkan pengunduran diri Ali Alkhairy. Menurutnya, rencana pengunduran diri tersebut disampaikan Ali saat konsolidasi seluruh pengurus dan bacaleg Partai Gerindra se-NTB pada awal pekan lalu.

"Pernyataan itu baru sebatas lisan meski telah disampaikan secara blak-blakan dan terbuka di hadapan ketua, pengurus, maupun bakal caleg se-Pulau Lombok. Belum ada pernyataan resmi secara tertulis sampai saat ini," jelas Lalu Amrillah saat dikonfirmasi detikBali, Jumat (6/10/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Amrillah menyebut pengurus DPD Gerindra NTB kaget atas pengunduran diri Ali. Ia juga menyayangkan sikap Ali yang secara terbuka di hadapan pengurus dan seluruh bacaleg menyampaikan pengunduran diri.

Meski begitu, Amrillah mengungkapkan Gerindra tetap solid menyongsong Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. "Jika Pak Sekretaris mundur, masih banyak kader yang siap menempati posisi sekretaris," jelas Amrillah.

Ketua DPD Partai Gerindra NTB Lalu Pathul Bahri angkat bicara perihal pengunduran diri Ali Alkhairy. Bupati Lombok Tengah itu meminta isu tersebut tak perlu dibesar-besarkan.

"Ah, itu hal biasa di dalam politik dan tidak perlu dibesar-besarkan," ucap Lalu Pathul, Jumat.

Dituding Ngemplang Uang Partai

Berdasarkan rekaman suara yang diterima detikBali, Ali menyampaikan pengunduran diri dalam sambutannya saat konsolidasi seluruh pengurus dan bacaleg Partai Gerindra se-NTB, awal pekan lalu. Mula-mula, Ali menceritakan sejumlah tuduhan yang dialamatkan kepada dirinya.

Ali menyebut tuduhan itu dibuat oleh internal DPD Gerindra NTB. Ali mengaku galau lantaran dituding mengambil uang partai untuk kepentingan pribadi.

"Isu ini sudah bergulir sampai ke soal-soal pribadi. Sampai ke soal-soal yang menjurus ke pembunuhan karakter. Saya dituduh ngemplang uang partai katanya," kata Ali ketika itu.

Ali membantah menggunakan uang partai untuk kepentingan pribadinya saat menjadi Sekretaris DPD Gerindra NTB. Ia pun secara eksplisit menyampaikan pengunduran diri di hadapan kader Gerindra yang hadir.

"Terakhir saya ingin menyampaikan kepada teman-teman. Ini curhat saya, kok tiba-tiba ada pergantian struktur dan seterusnya. Kalau kalian mau ganti, ganti. Nggak perlu macam-macam, bicara ke saya: Bang, kamu berhenti jadi sekretaris. Saya berhenti hari ini. Saya akan berhenti hari ini, nggak perlu ada menuver aneh-aneh," jelas Ali.

Bacaleg PDIP yang Diduga Memerkosa Anak Kandung Disumpah


Elektabilitas Khofifah Indar Parawansa masih perkasa sebagai figur yang digadang-gadang maju sebagai Calon Gubernur (Cagub) Jatim 2024 menurut survei Politika Research and Consulting (PRC). Khofifah unggul jauh dari nama-nama lainnya.

Tingginya elektabilitas Khofifah ini di tengah isu dirinya diperebutkan sebagai bakal calon wakil presiden (cawapres) yang akan mendampingi Prabowo Subianto hingga Ganjar Pranowo.

"Pilgub Jatim akan dilaksanakan tidak lama setelah Pemilu 2024. Meski perbincangan masih sangat minim, tapi jelang 1 tahun Pilgub, mulai muncul nama yang diperkirakan akan maju cagub Jatim," ujar Deputi Direktur PRC M Alfan Ardillah saat paparan melalui zoom, Jumat (6/10/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Hasil survei PRC, elektabilitas Khofifah sebagai Cagub Jatim masih tertinggi di antara nama lain," lanjutnya.

Dalam survei PRC, elektabilitas Khofifah di angka 39,4%. Di peringkat kedua ada nama Mensos RI Tri Rismaharini 17,4%, disusul MenPAN-RB Azwar Anas 5,8%.

Di peringkat ke-4 ada nama Wagub Jatim yang juga Ketua DPD Demokrat Jatim Emil Elestianto Dardak 5,4%. Di posisi ke-5 yakni Mendes PDTT yang juga Ketua DPW PKB Jatim Abdul Halim Iskandar 3,3%.

"Di antara nama-nama menteri yang muncul, di peringkat ke-6 juga terselip nama Wakil Ketua Komisi VI DPR yang juga Ketua DPD Golkar Jatim M Sarmuji pada angka 2,8%," jelas Alfan.

Alfan menyebut, faktor elektabilitas Khofifah tertinggi karena kepuasan warga Jatim atas kinerjanya di angka 82,8%. Namun, ia menilai petahana tidak aman jika elektabilitasnya belum mencapai 50%.

"Temuan di atas menunjukkan tingkat kepuasan terhadap Khofifah tinggi. Namun sebagai incumbent belum mencapai angka psikologis elektabilitas 50%. Nama-nama menteri yang juga menjabat sebagai pimpinan parpol di Jatim ikut bersaing sehingga kekuatan struktur parpol di Jatim menjadi hal yang diperhitungkan," jelasnya.

Alfan mencontohkan, ketua parpol yang berpotensi bisa mengejutkan di Pilgub Jatim 2024 yakni Emil, Halim, hingga Sarmuji.

"Ada nama Sarmuji yang memiliki kekuatan struktur di Golkar Jatim. Ini bisa menjadi underdog dalam pertarungan Pilgub Jatim 2024," tegasnya.

Sementara itu, dalam segmentasi wilayah, Khofifah unggul di semua wilayah baik Arek, Matraman, Tapal Kuda, Madura, hingga Pandalungan.

"Di wilayah Arek, elektabilitas Khofifah mencapai 30% dan Risma 27,7%. Keduanya bersaing ketat dalam rentang margin of error. Wilayah Matraman, Khofifah meraih elektabilitas 50%, Risma 14,4%, dan di posisi ketiga Sarmuji 8,2%," jelasnya.

"Pada wilayah Pandalungan, elektabilitas Khofifah 34,3%, diikuti oleh Azwar Anas 25,7%, dan Risma 9,1%. Di wilayah Madura, elektabilitas Khofifah tertinggi dengan 52,7%. Sedangkan Risma 1,8%, dan Emil 0,9%," tambahnya.

Diketahui, survei PRC dilakukan pada 7 September hingga 12 September 2023 melibatkan 1.200 responden yang tersebar di 38 kabupaten/kota Jatim. Survei PRC menggunakan metode multistage random sampling. Tingkat kepercayaan survei ini mencapai 95%, dengan margin of error sekitar 2,7%.

Kualitas survei dijaga melalui berbagai langkah seperti pelatihan bagi surveyor, pengecekan ulang terhadap 20% dari total responden, verifikasi seluruh kuesioner yang terkumpul, serta supervisi yang dilakukan oleh supervisor pusat, koordinator area, dan tim cleaning.

Khofifah Masuk Bursa Cawapres Prabowo, Zulhas: PAN Ya Erick Thohir


Pegiat media sosial (medsos) Denny Siregar mengunggah video berjudul 'Surat Cinta untuk Bapak Jokowi' yang isinya kritik dan pengingat atas langkah politik anak-anak Presiden Joko Widodo (Jokowi). Kader PSI yang juga menggeluti dunia medsos, Ade Armando, heran dengan Denny Siregar.

Dalam video tersebut, Denny Siregar mengungkit gugatan usai capres-cawapres di MK yang dihubung-hubungkan dengan Gibran Rakabuming. Selain itu, dia juga mengomentari soal Kaesang yang menjadi Ketum PSI. Lewat konten tersebut, Denny mengaku menyampaikan rasa khawatirnya terhadap Presiden Jokowi yang dia cintai.

Dikutip dari cuitannya, Jumat (6/10/2023), Denny Siregar sudah menjelaskan mengenai video 'Surat Cinta untuk Bapak Jokowi' tersebut. Menurut dia, konten tersebut merupakan bentuk rasa sayangnya kepada Jokowi.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Banyak yang marah dengan video saya 'Surat Cinta Untuk Pak Jokowi'. Mereka bilang saya sudah mulai menyerang presiden karena mendukung Prabowo," kata Denny di akun medsos X.

"Sini saya jawab. Ketika kamu sayang sama seseorang, kritiklah dia ketika dia memang harus dikritik. Pujilah dia ketika harus dipuji. Itu menandakan kamu perduli pada dirinya, bukan perduli pada dirimu sendiri," imbuhnya.

Denny mengingatkan beda kritik dan menyerang, sekaligus mengingatkan soal pihak yang pandai memuji namun kemudian meningggalkan. Hal itu, menurut Denny, seperti Harmoko ketika mendorong Presiden RI ke-2 Soeharto menjabat lagi di Orde Baru, namun semua kemudian berbalik.

"Ketika kritik dianggap menyerang, berarti kamu bukan teman sejati. Orang yang terus memuji-muji, dia juga yang pertama kali akan pergi ketika situasi tidak menguntungkan dirinya," ucapnya.

Keheranan Ade Armando

Ade Armando mengaku heran dengan sikap Denny Siregar yang menurutnya sangat keras menolak keterlibatan putra-putra Jokowi di politik. Menurut Ade, keluarga politik banyak di negara demokratis.

"Saya sebenarnya tidak paham mengapa Denny sedemikian keras menolak keterlibatan politik putra-putra Jokowi. Keluarga politik kan ada di banyak negara demokratis. Di AS berulangkali kejadian ada ayah dan anak sama-sama jadi presiden," ucapnya.

Keheranan Ade salah satunya yakni mengapa Denny tak keras saat Gibran Rakabuming maju menjadi Wali Kota Solo pada 2020 lalu. Lantas mengkritik keras dinasti politik Jokowi saat Kaesang jadi Ketum PSI dan peluang Gibran menjadi cawapres.

"Kenapa Denny baru persoalkan Kaesang ketika jadi Ketua PSI, tapi tidak protes ketika Kaesang diajukan jadi Wali Kota Depok. Dan apa yang salah dengan kemungkinan Gibran jadi cawapres?" imbuhnya.

Lihat juga Video 'Laporan Ketum Joman soal Cuitan Denny Siregar Ditolak Mabes, Ini Alasannya':

[Gambas:Video 20detik]


Bakal capres Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto unggul dalam survei Lembaga Survei Indonesia (LSI). Dalam simulasi head to head, Prabowo mengungguli bakal capres PDIP Ganjar Pranowo dengan selisih sekitar 11%.

"Prabowo Subianto 45,7% unggul atas Ganjar Pranowo 34,4%, sekitar 19,9% belum menunjukkan pilihannya," kata Direktur Eksekutif LSI, Djayadi Hanan, dalam keterangan tertulisnya, Jumat (6/10/2023).

Djayadi menyebut, per September 2023, Prabowo Subianto unggul 11,3% dan cukup signifikan dibanding survei Agustus lalu yang hanya di kisaran 5%. Djayadi mengungkapkan, alasan mengapa Prabowo unggul atas Ganjar jika dihadapkan pada simulasi head to head ini. Dia menyinggung ada pola perpindahan dari tiga nama kandidat menjadi dua kandidat capres, terutama jika memasuki putaran dua

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Pola perpindahan dari 3 nama ke 2 nama kalau yang bertarung Prabowo Subianto vs Ganjar Pranowo yaitu lebih banyak basis Ganjar pindah ke Prabowo 51,5% sementara yang pindah ke Anies 14,2% belum menentukan pilihan 34,4%," kata Djayadi.

Survei LSI kali ini dilakukan pada periode 18-20 September 2023 dengan jumlah responden sebanyak 1.206 orang. Pemilihan sampel dilakukan melalui metode random digit dialing (RDD) dengan margin of error mencapai +/- 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%.

Simak Video 'Survei Capres LSI Denny JA: Prabowo 39,8%, Ganjar 37,9% dan Anies 14,5%':

[Gambas:Video 20detik]


Bakal calon presiden (Bacapres) Anies Baswedan mempertanyakan soal elektabilitasnya yang turun menurut lembaga survei. Ia pun bercerita pengalamannya saat pilkada di DKI Jakarta dan mengatakan tak ada satu pun lembaga survei yang bisa memprediksi siapa yang akan menjadi pemenang di pilkada.

"Itu juga yang kami rasakan di Jakarta. Pengalaman pilkada Jakarta, tidak ada satu pun dari survei yang memprediksi akan menjadi pemenang. Ternyata, survei berbeda dengan hasil pilkada. Kita lihat saja. Nanti biar sejarah membuktikan," kata Anies pada wartawan di kawasan Duren Tiga, Jakarta Selatan, Jumat (6/10/2023).

Meski begitu, Anies pun mempertanyakan lembaga survei soal pemilih yang belum menentikan sikap. Anies yakin pemilih ini bakal mengarahkan pilihan mereka tidak sesuai dengan prediksi survei.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Banyak sekali dalam survei itu porsi orang yang belum menentukan sikap. Tapi nggak pernah ditanyakan. Kok masih banyak ya yang belum menentukan sikap? Jadi mereka yang masih belum menentukan sikap ini sangat mungkin mengarahkan pilihannya tidak sesuai dengan prediksi para penyelenggara survei," ujarnya.

Sementara itu, saat ini pihaknya hanya ingin fokus dalam membangun perubahan dan menjangkau masyarakat hingga ke pelosok. Ia pun menekankan prioritasnya dalam memenuhi kebutuhan pokok masyarakat.

"Kita fokus pada menjangkau semua, mengirimkan pesan membangun perubahan, kebutuhan pokok menjadi prioritas kita supaya harga-harga kebutuhan pokok khususnya beras menjadi terjangkau," ungkapnya.

"Dan ini yang kita perjuangkan, ini yang menjadi fokus kita dan survei ini akan terus-menerus ada. Ditanyakan 3 bulan lalu, ditanyakan lagi 2 bulan lalu dan setiap survei memotret hari itu," pungkasnya.

Diketahui, lembaga survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA mengungkap elektabilitas bacapres Koalisi Perubahan Anies Baswedan menurun pasca deklarasi Anies-Cak Imin (AMIN). Hasil survei LSI Denny JA menyebut elektabilitas Anies menurun setelah memilih Muhaimin Iskandar sebagai bacawapres.

Peneliti LSI Denny JA Adjie Alfaraby mengatakan elektabilitas Anies menurun dari angka 19,7% pada Agustus menjadi 14,5% di September. Dia menyebut elektabilitas Anies menurun 5,2% setelah memilih Cak Imin sebagai bacawapres.

"Anies elektabilitasnya justru turun pascadeklarasi, pascamemilih Cak Imin sebagai cawapres justru elektabilitas Anies menurun, dari Agustus 19,7% turun ke 14,5%, jadi turunnya kurang lebih 5,2% setelah Cak Imin dipilih cawapresnya Anies," kata Adjie dalam pemaparannya, Senin (2/10/2023).

"Elektablitas Anies menurun 5,2% setelah pilih Muhaimin sebagai bacawapres," imbuhnya.

Adjie mengatakan hasil riset kualitatif menyebutkan ada beberapa faktor yang menyebabkan elektabilitas Anies menurun. Pertama, kata Adjie, soal kritik Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) soal pemimpin yang tidak memegang janji. Diketahui pernyataan SBY itu menanggapi kabar duet Anies dan Cak Imin pada saat itu.

"Temuan kita mengonfirmasi bahwa memang terjadi penurunan, penurunan ini setelah kita teliti, setelah kita buat riset kualitatif yang kita kerjakan minimal memang ada 2 hal yang menjadi jawaban mengapa Anies cenderung menurun pasca deklarasi AMIN, pertama, kritik keras SBY soal pemimpin yang tidak memegang janji yang beredar luas," kata Adjie.

Simak Video 'Survei Capres LSI Denny JA: Prabowo 39,8%, Ganjar 37,9% dan Anies 14,5%':

[Gambas:Video 20detik]


Jelang memasuki tahun politik 2024, Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas akan menetapkan aturan yang membatasi kampanye politik elektoral di lingkungan Pondok Pesantren (Ponpes) dan lembaga pendidikan lain di bawah Kemenag.

Keterangan ini disampaikannya usai menghadiri peluncuran logo dan tema Hari Santri Nasional 2023 di Kantor Kemenag, MH Thamrin, Jakarta pada Jumat (6/10/2023).

"Kita tidak akan memberikan aturan yang membebaskan orang bisa melakukan kampanye politik yang sifatnya elektoral di lembaga pendidikan ya," ujar Gus Men.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Yang (kampanye politik) sifatnya elektoral, kami akan batasi itu," tegasnya lagi.

Konsep dasarnya, kata Gus Men, ia membolehkan bentuk kampanye yang bersifat pendidikan politik.

"Kalau tujuannya untuk melakukan pendidikan politik, membuka cakrawala santri atau siapa pun yang berada di bawah Kemenag menjadi lebih baik atas politik, kita akan persilakan," terang dia.

Gus Men menyebutkan, sudah ada aturan tersendiri mengenai konsep kampanye yang dibolehkan di lingkungan lembaga pendidikan. Hal ini pun tidak terkhusus bagi Ponpes saja.

"Karena kami membawahi banyak lembaga pendidikan, bukan hanya pesantren, di situ ada madrasah, lembaga pendidikan. Bukan hanya pesantren, di situ ada madrasah, di kami itu, ada perguruan tinggi, ya," katanya.

Belum lama ini, jelas Gus Men, dirinya pun sudah berkomunikasi dengan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari terkait aturan ini.

"Saya beberapa waktu lalu ketemu beliau, apa sih yang bisa dilakukan di lembaga pendidikan. Karena kami di Kemenag harus merumuskan aturannya," ujar Gus Men.

Sebelumnya, Gus Men juga sudah menetapkan aturan terkait pembatasan kampanye di masjid bagi para penceramah. Hal itu tertuang dalam Surat Edaran Bersama (SEB) nomor 09 tahun 2023 tentang Pedoman Ceramah Keagamaan yang disahkan pada 27 September 2023.

Pada poin E aturan tersebut, terdapat ketentuan soal penceramah dan materi ceramah. Salah satu isinya menyebut, penceramah tidak boleh memprovokasi dan menyampaikan kampanye politik praktis.

Dalam SE itu, aturan tentang pedoman ceramah memiliki maksud dan tujuan sebagai panduan bagi penceramah agama dalam memberikan ceramah keagamaan; dan pengurus dan pengelola rumah ibadat dalam memfasilitasi pelaksanaan ceramah keagamaan.

Kampanye Perdana, Prabowo Beri 7.000 Makan Siang-Susu ke Santri di Tasik


Warga Malang, Jawa Timur, Rudi Hartono menggugat UU Pemilu dan berharap batas maksimal capres/cawapres berusia 70 tahun. Menurut Rudi Hartono, usia menentukan kemampuan seseorang memimpin.

"Bahwa berdasarkan poin 3 dan 4 terkait data organisasi kesehatan dunia tentang kriteria umur manusia dan umur 70 tahun dapat dikategorikan sebagai manula," kata Rudy dalam sidang Mahkamah Konstitusi (MK) yang dilansir di risalahnya, Jumat (6/10/2023).

Rudy Hartono juga membandingkan dengan usia hakim agung/hakim konstitusi yang pensiun di usia 70 tahun. Hal itu disampaikan dalam sidang agenda sidang MK Pendahulan II.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Dalam hal kerugian konstitusional Pemohon, dapat dipastikan jika calon presiden dan wakil presiden, termasuk dalam kategori manula, yaitu usia 70 tahun, maka dalam memimpin sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan kurang efektif, dikarenakan dalam usia 70 tahun merupakan usia yang sangat rentan dengan gangguan kesehatan dan kurangnya efektivitas dalam menentukan suatu kebijakan, sehingga hak Pemohon sebagai warga negara Indonesia untuk dapat dipimpin oleh kepala negara yang sehat jasmani dan rohani berpotensi tidak terwujud," ucap Rudy.

Hakim MK Guntur Hamzah meminta penegasan apakah permintaan itu kumulatif atau alternatif.

"Jadi artinya nanti bisa membingungkan, yang mana ini yang menjadi keinginan Saudara. Apakah salah satunya atau kalau salah satunya biasanya ada atau, gitu. Tapi kalau memang ini Anda mintakan gini, biasanya juga ini akan masuk kategori tidak jelas ini. Yang mana nih yang mau dijadikan sebagai pertimbangan? Gitu. Tetapi kalau misalnya memang begini, ya, sudah, tidak ada masalah. Kecuali kalau Anda pengen menambahkan kata 'atau', biasanya begitu ya. Tapi itu terpulang lagi dari Saudara," ujar Guntur Hamzah.

Alasan Usia Capres/Cawapres Dibatasi

Menurut Rudy, pembatasan usia maksimal capres/cawapres memiliki nilai penting dalam penguatan sekaligus pengukuhan sistem presidensial sebagaimana amanat UUD 1945. Hal mana keberadaan Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan memberi pesan kuat mengenai posisi Presiden sebagai jabatan sentral dalam pengeloalan penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia dalam platform negara kesatuan.

"Konsekuensi dari kedudukan tersebut, pemerintah pusat memiliki kewenangan pembinaan dan pengawasaan terhadap pemerintah daerah. Singkatnya, penerapan otonomi daerah di Indonesia tidak lantas menjadikan pemerintah pusat kehilangan kewenangan pengendalian terhadap pemerintah daerah. Karena itu, posisi Presiden yang mampu jasmani dan rohani dalam menjalankan sistem presidensial menjadi keniscayaan mutlak sebagai bagian dari pelaksanaan amanat konstitusi," ujarnya.

Menurut Rudy Hartono, berdasarkan fakta yuridis dan sosiologis inilah yang dapat dijadikan landasan dalam pengaturan batas maksimal usia capres/cawapres dalamperspektif penguatan sekaligus pengukuhan sistem presidensial di Indonesia.

"Harus dibaca dalam perspektif pengejewantahan frasa 'mampu jasmani dan rohani' yang dimaksudkan untuk penguatan sistem presidensial dalam desain negara kesatuan," tegasnya.

Rudy Hartono juga membandingkan dengan usia hakim agung/hakim konstitusi yang pensiun di usia 70 tahun.

"Apabila kemudian membandingkan beban kerja Presiden/Wakil Presiden dan hakim agung, maka beban kerja jabatan presiden dalam sistem presidensial di negara kesatuan tentu jauh lebih kompleks dibanding jabatan hakim agung MA maupun jabatan hakim MK," ujar Rudy Hartono.

Pada sisi yang lain, kata Rudy Hartono, pelbagai pengaturan pembatasan masa pensiun hakim agung MA, hakim MK serta PNS dengan jabatan fungsional didasari pada produktivitas kerja pemegang jabatan tersebut.

"Bahwa ketentuan a quo diskriminatif dengan memberikan batas usia minimum dan tidak mengatur batas usia maksimum meskipun karakteristik rekrutmen jabatan presiden dan wakil presiden berbeda dengan jabatan lainnya sebagaimana disebutkan di atas, karena melalui prosedur political elected melalui pemilihan umum (Pemilu), bukan berarti meniadakan prinsip umum dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik, seperti soal kecakapan dalam bertindak (principle of carefulness) yang berkorelasi kuat dengan soal usia produktif pemegang jabatan," tegas Rudy Hartono.

Simak Video 'Cak Imin soal Gugatan Usia Capres-Cawapres: Masih Aja Bikin Ribet':

[Gambas:Video 20detik]


Lembaga Survei Nasional (LSN) merilis hasil survei terkait elektabilitas partai politik atau parpol menjelang Pemilu 2024. Hasilnya, PDIP 19,8%, Partai Gerindra urutan kedua, dan Partai Demokrat (PD) masuk tiga besar.

Hasil survei dirilis pada Jumat (6/10/2023) dan dilakukan pada periode 20-30 September 2023 di 38 provinsi yang ada di seluruh Indonesia. Populasi dari survei ini adalah seluruh warga negara Indonesia yang minimal telah berusia 17 tahun atau telah memiliki KTP.

Jumlah sampel sebesar 1.420 responden, diperoleh melalui teknik pengambilan sampel secara acak bertingkat atau multistage random sampling. Margin of error +/- 2,6% pada tingkat kepercayaan sebesar 95%.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara melalui telepon dengan responden oleh tenaga terlatih dengan bantuan/pedoman kuesioner. Responden terdistribusi 50 persen laki-laki dan 50 persen perempuan.

LSN mengajukan pertanyaan ke responden: Seandainya saat ini dilaksanakan pemilu, partai apakah yang Anda pilih dari 18 partai peserta pemilu di bawah ini?

Hasilnya:

PDIP 19,8%

Gerindra 17,2%

Demokrat 10,1%

Golkar 10%

NasDem 8,5%

PKB 7,9%

PKS 7,6%

PAN 4,3%

Perindo 4,2%

PPP 2,3%

PSI 2,1%

Gelora 1,1%

Ummat 0,8%

PBB 0,7%

Hanura 0,4%

Partai lainnya 0,8%

Tidak tahu/tidak jawab 2,2%

Hasil survei LSN menunjukkan jika saat ini dilaksanakan Pemilu 2024, PDIP masih akan keluar sebagai pemenang. Namun dalam satu tahun terakhir, dominasi PDIP dibayangi oleh Partai Gerindra di urutan kedua.

"Sebanyak 17,2% responden mengaku akan memilih Partai Gerindra jika pemilu dilaksanakan saat ini. PDI Perjuangan masih berpeluang menang pada Pemilu 2024 sekaligus membuat hattrick, namun posisi partai berlogo kepala banteng itu terus dalam tekanan Partai Gerindra," kata Direktur Eksekutif LSN Gema Nusantara Bakry.

Jika Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto menang Pilpres 2024, menurut Gema, bukan tak mungkin pengaruh PDIP bisa digantikan Gerindra. Sementara itu Partai Demokrat, Partai Golkar dan Partai NasDem dengan selisih elektabilitas tipis berebut posisi sebagai ranking ketiga.

"Sedangkan Partai Perindo setelah mencapai elektabilitas 5,2% sejak enam bulan lalu cenderung berpuas diri dan kurang banyak melakukan gerakan, sehingga elektabilitasnya cenderung menurun bahkan bukan tidak mungkin ke depan bisa kembali ke papan bawah seperti partai-partai non parlemen lainnya. PSI di bawah kepemimpinan Kaesang Pangarep berpotensi menggusur Perindo," imbuhnya.


Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Khairun (Unkhair) Ternate, Maluku Utara mencopot baliho Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Baliho tersebut terpasang di halaman kampus sejak tiga pekan lalu.

"Saya dapat informasi dari teman-teman, itu baliho sudah terpasang kurang lebih hampir 3 minggu lalu. Pencopotan baliho itu dipimpin Ketua Bidang BEM Unkhair, Risdian Kayang," ujar Ketua BEM Unkhair Ternate, Junaidi Ibrahim kepada detikcom, Jumat (6/10/2023).

Pencopotan baliho Prabowo dilakukan pada Kamis (5/10) sekitar pukul 16.30 WIT. Baliho berukuran 3 x 2 meter itu terpasang di depan gedung fakultas hukum, tepatnya di gerbang masuk kampus.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"(Jumlah baliho yang dicopot) 1 baliho saja, ukurannya 3 x 2. Baliho itu terpasang tepatnya di samping depan gedung fakultas hukum, pas di gerbang depan, tapi sudah masuk dalam wilayah kampus," ujarnya.

Junaidi mengaku sempat menanyakan ke pihak rektorat terkait keberadaan baliho Prabowo di lingkungan kampus. Namun pihak rektorat juga mengaku tidak tahu.

"Semalam saya konfirmasi ke warek (wakil rektor) III (terkait keberadaan baliho Prabowo di lingkungan kampus), katanya mereka dari pihak rektorat juga tidak tahu siapa yang pasang," ujar Junaidi.

Junaidi menjelaskan pemasangan baliho di lingkungan kampus adalah salah satu pelanggaran konstitusi. Hal ini termuat dalam Undang-Undang Pemilu Pasal 280 Ayat (1) huruf h.

"Kami melihat ini salah satu pelanggaran konstitusi dalam Undang-Undang Pemilu Pasal 280 Ayat (1) huruf h," katanya.

Lanjut Junaidi, dalam pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum pada awal Juli dalam permohonan perkara Nomor 65/PUU-XXI/2023, MK membolehkan partai politik atau calon kandidat bisa berkampanye di lembaga pendidikan. Hanya saja lanjut dia, kebijakan tersebut memiliki syarat.

"MK membolehkan partai politik atau calon kandidat bisa berkampanye di lembaga pendidikan, tapi dengan catatan atas undangan dari pihak kampus, tidak menggunakan atribut partai politik dan kegiatannya harus berupa dialog atau diskusi," ujarnya.

Menurut Junaidi, kampus idealnya adalah tempat merdeka yang bersih dari anasir politik dan afiliasi kepentingan. Posisi kampus sebagai institusi pengawal problem rakyat, benteng terakhir idealisme dan kemanusiaan.

"Karena itu kami menilai baliho, spanduk, serta bener tidak termasuk dalam kategori yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu Pasal 280 Ayat (1) huruf h," imbuhnya.

Prabowo: Siapapun yang Menang Nanti, Saya Akan Hormat


Lembaga Survei Nasional (LSN) merilis hasil survei terkait bakal cawapres pendamping yang cocok untuk Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Siapa bakal cawapres cocok untuk Prabowo dan Ganjar versi LSN?

Hasil survei dirilis pada Jumat (6/10/2023) dan dilakukan pada periode 20-30 September 2023 di 38 provinsi yang ada di seluruh Indonesia. Populasi dari survei ini adalah seluruh warga negara Indonesia yang minimal telah berusia 17 tahun atau telah memiliki KTP.

Jumlah sampel sebesar 1.420 responden, diperoleh melalui teknik pengambilan sampel secara acak bertingkat atau multistage random sampling. Margin of error +/- 2,6% pada tingkat kepercayaan sebesar 95%.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara melalui telepon dengan responden oleh tenaga terlatih dengan bantuan/pedoman kuesioner. Responden terdistribusi 50 persen laki-laki dan 50 persen perempuan.

Cocok Cawapres Prabowo

Responden diberikan pertanyaan: Mengingat wacana menjodohkan Prabowo dengan Ganjar ditolak Megawati, maka menjadi menarik untuk mengetahui siapa sosok yang pantas menjadi pendamping Prabowo dan Ganjar. Pertama-tama LSN mengajukan pertanyaan kepada responden,siapakah sosok yang paling cocok menjadi cawapres untuk mendampingi Prabowo?

Hasilnya:

Erick Thohir 21,8%

Gibran Rakabuming Raka 20,5%

Ridwan Kamil 12,5%

Mahfud Md 10,6%

Khofifah Indar Parawansa 8,3%

Agus Harimurti Yudhoyono 7,5%

Airlangga Hartarto 2,8%

Puan Maharani 1,5%

Tidak tahu 14,5%

Berdasarkan hasil survei LSN, Erick Thohir dan Gibran Rakabuming Raka sama-sama diharapkan publik untuk menjadi cawapres pendamping Prabowo apabila duet Prabowo-Ganjar tidak bisa terwujud.

"Sosok Erick dianggap tepat menjadi cawapres pendamping Prabowo karena keduanya membentuk kombinasi kepemimpinan nasional yang ideal, yaitu Jawa-non Jawa, militer-sipil, dan generasi tua-muda. Sedangkan Gibran dianggap sebagai representasi anak muda Indonesia yang menjadi mayoritas pada Pemilu 2024 mendatang," kata Direktur Eksekutif LSN Gema Nusantara Bakry.

Cocok Cawapres Ganjar

Responden juga diberikan pertanyaan: Kemudian kepada responden kami tanyakan, menurut pendapat Anda, dari sejumlah tokoh nasional yang ada saat ini siapakah yang paling cocok menjadi cawapres untuk mendampingi Ganjar Pranowo?

Hasilnya:

Sandiaga Uno 20,6%

Ridwan Kamil 18,1%

Mahfud Md 12,9%

Erick Thohir 10,5%

Andika Perkasa 8,9%

Khofifah Indar Parawansa 7,9%

Puan Maharani 6,2%

Airlangga Hartarto 1,8%

Tidak tahu 13,5%

Sandiaga Uno dinilai oleh publik sebagai sosok yang paling tepat untuk menjadi cawapres pendamping Ganjar Pranowo. Tokoh lain yang juga dinilai publik cocok menjadi pendamping Ganjar adalah Ridwan Kamil, Mahfud Md, dan Erick Thohir.

"Sosok Sandiaga dianggap tepat menjadi cawapres pendamping Ganjar karena Sandiaga adalah kader PPP yang merupakan satu-satunya partai parlemen yang telah memutuskan bergabung dengan PDI Perjuangan mengusung Ganjar. Jika Sandiaga akhirnya tak jadi mendampingi Ganjar sebagai cawapres, bukan tak mungkin PPP akan bergabung dengan koalisi Prabowo atau Anies," imbuh Gema.

Simak juga Video 'Survei Capres LSI Denny JA: Prabowo 39,8%, Ganjar 37,9% dan Anies 14,5%':

[Gambas:Video 20detik]


Polres Karawang menggelar simulasi sistem pengamanan dalam kota (Sispamkota) dalam rangka Operasi Mantap Brata Lodaya 2023-2024. Dalam simulasi ini, diskenariokan salah satu kelompok pendukung pasangan calon yang tidak terima dengan hasil penghitungan suara dan melakukan unjuk rasa ke Kantor Pemilihan Umum (KPU) dan Gudang Logistik KPU. Tampak tim Pengendalian Massa Polres Karawang bergerak mengamankan.

"Kita gelar simulasi sebagai bentuk persiapan Polres Karawang dalam pelaksanaan pengamanan Operasi Mantap Brata (OMB) Lodaya Tahun 2023-2024," kata Kapolres Karawang AKBP Wirdhanto Hadicaksono dalam keterangan tertulis, Jumat (6/10/2023).

Wirdhanto menyaksikan simulasi yang digelar di Lapangan Karangpawitan, Kabupaten Karawang, ini bersama Bupati Karawang Cellica, Wakil Bupati, Dandim 0604/Karawang, beserta instansi terkait. Pelaksanaan simulasi bertujuan memastikan kesiapan personel Polres Karawang dalam menghadapi segala potensi gangguan saat pemilu, seperti kericuhan massa pada saat tertentu, situasi genting, hingga memicu gangguan keamanan.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kita berupaya mempersiapkan diri dalam hal pengamanan setiap tahapan dan rangkaian pemilu, mulai dari tahapan pendaftaran, tahapan pemungutan suara, hingga pelantikan, dan sumpah jabatan," ucap Wirdhanto.

Dalam simulasi, pihak kepolisian terlihat membentuk formasi pengendalian massa, dan melibatkan seluruh personel Polres Karawang dari tiap Satuan. Kemudian, tampak juga simulasi negosiasi dengan pendemo.

Selanjutnya, personel Polres Karawang menunjukkan langkah penguraian konsentrasi massa yang anarkis dengan menurunkan mobil water cannon. Wirdhanto menyebutkan sebanyak 450 personel dilibatkan dalam simulasi tersebut.

Wirdhanto berharap Pemilu 2024 berjalan baik, lancar, dan kondusif, Dia juga mengharapkan dukungan dari semua pihak Instansi lain dapat bersama-sama menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat, khususnya dalam segi keamanan.

Lihat juga Video 'Kampanye Edukasi Seru Google Cegah Hoaks Jelang Pemilu':

[Gambas:Video 20detik]


Politikus PSI Ade Armando merespons teguran Ketum Kaesang Pangarep dan meminta agar berpolitik santun tanpa mencela. Ade Armando menerima teguran Kaesang dan merasa tidak dipermalukan.

"Saya disindir-sindir karena ditegur Mas Kaesang yang di depan media memerintahkan saya untuk berpolitik santun dengan gembira tanpa mencela orang lain. Ada yang bilang 'kok mau sih orang setua saya, dipermalukan di depan orang banyak oleh anak muda yang baru belajar politik?" kata Ade dalam akun X-nya, dilihat detikcom Jumat (6/10/2023). Ade sudah mengizinkan cuitannya untuk dikutip.

Menurutnya ungkapan dari mereka yang berbeda pandangan hanya untuk mengadu domba. Ia menyebut tak pernah menggarap diri sebagai sosok yang lebih pintar ataupun senior dibanding Kaesang.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Maaf ya Bro dan Sis, politik adu domba semacam itu nggak bakalan mempan, saya nggak pernah menganggap saya lebih pintar dari anak anak muda. Dan saya punya sejumlah alasan mengapa saya akan nurut dengan Mas Kaesang," kata Ade.

"Pertama Mas Kaesang itu Ketua Umum PSI. Saya cuma anggota PSI ya saya nurut lah. Kedua, di belakang Mas kaesang itu ada Presiden Jokowi yang sangat pintar, jadi saya duga teguran itu juga datang dari Pak Jokowi," sambungnya.

Alasan ketiga, ia merasa teguran yang disampaikan Kaesang masuk akal. Mengingat, katanya, gaya berpolitik dirinya kerap dinilai frontal.

"Ketiga, teguran itu masuk akal. Sebagai keturunan Sumatera gaya politik saya memang sebenarnya frontal tapi saya harus akui dong Pak Jokowi sudah sukses menerapkan politik gaya Solo selama lebih dari 10 tahun. Jadi ya wajar, kalau saya harus mengikuti resep yang sudah terbukti kemanjurannya," ungkap dia.

Ia menyebut akan nurut lantaran percaya diri PSI akan lolos parlemen usai dinahkodai putra bungsu Presiden Jokowi itu. Ia menyebut kini harus bisa berpolitik dengan ramah.

"Keempat, sekarang saya sedang pede dengan peluang PSI masuk parlemen. Masuknya Mas Kaesang jelas mendongkrak suara terhadap PSI. sekarang saya sangat percaya PSI bisa melewati parliamentary threshold," tutur Ade.

"Karena PSI lagi berada di atas angin, ya saya harus lebih humble dong. Kemarin-kemarin itu saya kan berantem gara-gara saya merasa diinjak-injak mereka yang benci PSI," katanya.

Menurutnya saat ini tidak perlu ada yang diperdebatkan. Dirinya akan mengikuti arahan Ketum PSI yang baru.

"Sekarang saya merasa PSI sudah kuat, jadi buat apa juga berantem karena itu saya sekarang akan mengambil gaya berbeda. Saya siap ikuti arahan ketua umum yang baru, saya lakukan ini karena saya punya akal sehat, saya percaya tanpa akal sehat Indonesia tidak akan selamat," imbuhnya.

Simak Video 'Kaesang Klaim Sudah Jatuhi Sanksi Pendisiplinan ke Ade Armando':

[Gambas:Video 20detik]


Lembaga Survei Nasional (LSN) merilis hasil survei terbaru simulasi jika dua nama bakal capres berlaga di Pilpres 2024. Hasilnya, Prabowo Subianto mengungguli Ganjar Pranowo.

Hasil survei dirilis pada Jumat (6/10/2023) dan dilakukan pada periode 20-30 September 2023 di 38 provinsi yang ada di seluruh Indonesia. Populasi dari survei ini adalah seluruh warga negara Indonesia yang minimal telah berusia 17 tahun atau telah memiliki KTP.

Jumlah sampel sebesar 1.420 responden, diperoleh melalui teknik pengambilan sampel secara acak bertingkat atau multistage random sampling. Margin of error +/- 2,6% pada tingkat kepercayaan sebesar 95%.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara melalui telepon dengan responden oleh tenaga terlatih dengan bantuan/pedoman kuesioner. Responden terdistribusi 50 persen laki-laki dan 50% perempuan.

Prabowo Vs Ganjar

LSN mengajukan pertanyaan kepada responden: Seandainya Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo lolos ke putaran kedua, dan pilpres putaran kedua tersebut dilaksanakan saat ini, siapakah yang Anda pilih?

Hasil:

Prabowo Subianto: 53,5%

Ganjar Pranowo: 41,2%

Tidak tahu/tidak jawab: 5,3%

"Hasil survei LSN menunjukkan bahwa apabila Pilpres masuk putaran kedua dan diikuti dua capres saja, yakni Prabowo Subianto versus Ganjar Pranowo, ternyata dominasi Prabowo semakin menguat," kata Direktur Eksekutif LSN Gema Nusantara Bakry.

Sebanyak 53,5% responden menjatuhkan pilihannya pada Prabowo sementara 41,2% responden yang menyatakan memilih Ganjar. LSN memprediksi Anies akan gugur pada putaran pertama Pilpres 2024.

"Selisih elektabilitas yang sangat lebar antara Prabowo dan Ganjar dapat dimaklumi mengingat suara pendukung Anies Baswedan cenderung mengarah ke Prabowo daripada Ganjar. Dengan kata lain, jika Anies tereliminasi di putaran pertama, hampir pasti mayoritas pendukungnya akan memberikan suara untuk Prabowo di putaran kedua," ucap Gema.

Prabowo-Ganjar Vs Anies-Cak Amin

Tak hanya itu, LSN juga mengajukan pertanya kepada responden: Seandainya Pilpres 2024 hanya terdiri dari dua poros alias diikuti dua pasangan saja, yakni pasangan Prabowo-Ganjar versus Anies-Cak Imin, pasangan manakah yang akan Anda pilih?

Hasilnya:

Prabowo Ganjar: 72,5%

Anies-Cak Imin: 24,3%

Tidak tahu/tidak jawab: 3,2%

LSN membuat simulasi Pilpres 2024 hanya diikuti oleh dua poros atau dua pasangan, yakni pasangan Prabowo-Ganjar bertemu Anies-Cak Imin, ternyata mayoritas responden atau 72,5% menjatuhkan pilihan pada pasangan Prabowo-Ganjar dan 24,3% yang memilih pasangan Anies-Cak Imin.

"Namun wacana duet Prabowo-Ganjar belakangan ini meredup setelah Megawati mengeluarkan pertanyaan yang pada intinya tidak setuju Ganjar menjadi cawapres Prabowo," imbuhnya.

Simak Video 'Elektabilitas Rendah di Survei, Anies: Saya Lebih Percaya Jazilul':

[Gambas:Video 20detik]


Lembaga Survei Nasional (LSN) merilis hasil survei terbaru terkait elektabilitas bakal capres di Pilpres 2024. Hasilnya, Prabowo Subianto mengungguli Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan.

Hasil survei dirilis pada Jumat (6/10/2023) dan dilakukan pada periode 20-30 September 2023 di 38 provinsi yang ada di seluruh Indonesia. Populasi dari survei ini adalah seluruh warga negara Indonesia yang minimal telah berusia 17 tahun atau telah memiliki KTP.

Jumlah sampel sebesar 1.420 responden, diperoleh melalui teknik pengambilan sampel secara acak bertingkat atau multistage random sampling. Margin of error +/- 2,6% pada tingkat kepercayaan sebesar 95%.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara melalui telepon dengan responden oleh tenaga terlatih dengan bantuan/pedoman kuesioner. Responden terdistribusi 50 persen laki-laki dan 50% perempuan.

Elektabilitas Capres Pertanyaan Tertutup

Responden LSN diberikan pertanyaan: Seandainya saat ini dilaksanakan pemilihan presiden dan hanya diikuti tiga capres di bawah ini, siapakah yang Anda pilih?

Hasilnya:

Prabowo Subianto: 40,9%

Ganjar Pranowo: 33,1%

Anies Baswedan: 22,2%

"Pada saat kepada responden diajukan pertanyaan, siapakah yang akan dipilih jika saat ini dilaksanakan pilpres dan hanya diikuti oleh Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan, ternyata sebanyak 40,9% responden mengaku memilih Prabowo, kemudian 33,1% menyatakan memilih Ganjar dan 22,2% menjatuhkan pilihan pada Anies," kata Direktur Eksekutif LSN Gema Nusantara Bakry.

"Sementara sebanyak 3,8% responden menyatakan belum punya pilihan (undecided). Data ini menegaskan bahwa kendati elektabilitas Ganjar sedikit mengalami kenaikan, namun Prabowo tetap teratas," imbuhnya.

Berdasarkan temuan LSN, elektabilitas bacapres jika Pilpres 2024 hanya diikuti tiga tokoh menunjukkan tren tingkat keterpilihan Prabowo Subianto terus meningkat dari waktu ke waktu.

"Sejak Maret 2023, elektabilitas Prabowo rata-rata mengalami peningkatan 2% dari survei ke survei berikutnya. Sementara itu perkembangan terakhir elektabilitas Ganjar Pranowo memperlihatkan kecenderungan fluktuatif," ujar Gema.

Pada survei LSN yang terakhir, menurut Gema, Ganjar mengalami sedikit kenaikan, namun belum ada indikasi Ganjar mengalami rebound untuk mengejar elektabilitas Prabowo.

"Sedangkan Anies mengalami stagnansi elektabilitas dalam 6 bulan terakhir. Namun sisa waktu 4 bulan masih memungkinkan terjadi perubahan dinamika elektabilitas, mengingat setiap bacapres dan tim sukses pasti akan habis-habisan mengerahkan semua sumber daya yang dimilikinya. Posisi cawapres yang segera akan ditentukan sedikit banyak juga dapat berpengaruh pada perubahan dinamika elektabilitas," imbuhnya.

Simak Video 'Elektabilitas Rendah di Survei, Anies: Saya Lebih Percaya Jazilul':

[Gambas:Video 20detik]


Kereta Cepat Jakarta-Bandung telah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada awal bulan ini. Setelah tujuh tahun lamanya konstruksi dilakukan, akhirnya proyek kerja sama Indonesia dan China itu dapat beroperasi dan kereta cepat Jakarta-Bandung jadi Kereta Cepat pertama di Asia Tenggara.

"Kereta Cepat Jakarta Bandung ini merupakan yang pertama di Indonesia dan pertama di Asia tenggara, dengan kecepatan 350 km per jam," ungkap Jokowi saat meresmikan Kereta Cepat Jakarta-Bandung di Stasiun Halim, Jakarta Timur, Senin (2/10) kemarin.

Kondisi ini sangat berbeda jauh dengan proyek kereta cepat yang digarap oleh negara tetangga, Malaysia dan Singapura. Kedua negara ini sejatinya juga sempat membangun proyek kereta cepat atau High Speed Rail (HSR) yang menghubungkan Kuala Lumpur dengan Jurong.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Melansir dari pemberitaan Channel News Asia, Jumat (6/10/2023), proyek High-Speed Rail (HSR) atau kereta cepat Malaysia-Singapura pertama kali diumumkan pada Februari 2013 oleh Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong dan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak dalam acara Singapore-Malaysia Leaders' Retreat.

Kedua negara kemudian menandatangani Memorandum of Understanding (MOU) pada Juli 2016, disaksikan oleh kedua perdana menteri. Hal ini diikuti dengan perjanjian bilateral yang mengikat secara hukum mengenai pembangunan proyek tersebut pada akhir yang sama.

Berdasarkan perjanjian tersebut, layanan kereta cepat ini pada awalnya diharapkan dapat beroperasi pada 31 Desember 2026. Dalam perjanjian tersebut juga ditetapkan kedua pemerintah masing-masing mengambil tanggung jawab untuk mengembangkan, membangun dan memelihara infrastruktur dan stasiun HRS di negara mereka masing-masing.

Karenanya tidak lama setelah itu, tepatnya pada 2017 lalu Otoritas Transportasi Darat (LTA) Singapura mengumumkan pembentukan anak perusahaan yang dimiliki sepenuh mereka bernama SG HSR untuk melaksanakan proyek dan membangun, memiliki, mendanai, dan memelihara infrastruktur kereta cepat di Singapura.

Perusahaan kemudian akan bekerja sama dengan mitranya dari Malaysia, MyHSR, untuk bersama-sama menunjuk perusahaan aset dan operator internasional guna membangun proyek tersebut melalui tender terbuka.

Ditentukan juga bahwa proyek tersebut akan berjalan melintasi rel sepanjang 350 km dengan delapan stasiun perhentian yakni: Singapura, Iskandar Puteri, Batu Pahat, Muar, Melaka, Seremban, Sepang-Putrajaya dan Kuala Lumpur. Stasiun terminal direncanakan untuk Bandar Malaysia di Kuala Lumpur dan Jurong East di Singapura.

Proyek Kereta Cepat Malaysia-Singapura Dinilai Tak Bermanfaat dan Mangkrak

Sayangnya saat Mei 2018 terjadi perubahan kepemimpinan dalam pemerintahan usai Pemilihan Umum (Pemilu) ke-14 di Malaysia. Saat itu Koalisi Pakatan Harapan yang dipimpin oleh Mahathir Mohamad meraih kemenangan dramatis atas aliansi Barisan Nasional pimpinan Najib.

Mahathir yang ditunjuk sebagai perdana menteri baru kemudian mengatakan kepada wartawan bahwa proyek HSR tidak bermanfaat bagi Malaysia dan tidak akan menghasilkan uang sama sekali. Dalam sebuah wawancara dengan Financial Times, ia mengatakan proyek HSR akan menelan biaya sebesar RM 110 miliar bagi Malaysia, namun tidak akan menghasilkan satu sen pun bagi negara tersebut.

Pada Juli, ia kemudian mengatakan pemerintahnya akan berupaya melakukan negosiasi dengan Singapura mengenai penundaan proyek tersebut. "Ketika kami melihat situasi keuangan negara, kami berpikir bahwa kami tidak dapat melanjutkan (dengan HSR)," katanya kepada wartawan saat itu.

"Tetapi setelah mempelajarinya dan implikasi dari pembatalan kontrak secara sepihak, kami memutuskan bahwa kami mungkin harus melakukannya di kemudian hari, kami mungkin harus menurunkan harga. Namun sejauh yang kami bisa, penurunan harga sangat sulit dilakukan. Jadi itu harus ditunda," tambahnya.

Akhirnya pada September 2018, Singapura dan Malaysia kemudian menandatangani perjanjian baru yang secara resmi menyetujui penundaan pembangunan HSR hingga akhir Mei 2020.

Berdasarkan perjanjian baru itu layanan kereta cepat Malaysia-Singapura diharapkan dapat beroperasi pada 1 Januari 2031, atau mundur hampir 5 tahun dari sebelumnya 31 Desember 2026. Di luar itu Malaysia juga harus membayar biaya gagal sebesar 15 juta dolar Singapura sebelum akhir Januari 2019 karena penangguhan proyek tersebut.

Selain itu, jika Malaysia tidak melanjutkan proyek tersebut pada tanggal 31 Mei 2020, maka Malaysia juga akan menanggung biaya pembatalan proyek yang telah disepakati sebelumnya dan akan dikeluarkan dari Perjanjian Bilateral HSR.

Pada akhir Februari 2020, masa jabatan koalisi Pakatan Harapan di pemerintahan Malaysia tiba-tiba berakhir karena masalah politik. Dr Mahathir mengundurkan diri sebagai perdana menteri, dan Muhyiddin Yassin ditunjuk untuk memimpin pemerintahan baru yang dipimpin oleh koalisi Perikatan Nasional.

Akhirnya pada Mei 2020, kedua negara kembali mencapai kesepakatan untuk menunda kembali proyek HSR Kuala Lumpur-Singapura hingga akhir tahun. Keputusan ini dibuat setelah Malaysia meminta untuk memperpanjang masa penangguhan proyek tersebut, agar kedua belah pihak dapat berdiskusi dan menilai usulan perubahan yang diajukan Malaysia terhadap proyek tersebut.

Proyeknya dinyatakan batal lalu mau dilanjutkan lagi. Klik halaman berikutnya.


Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengaku tak masalah disebut sebagai buzzer oleh Ketum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) buntut pernyataannya yang meminta masyarakat tidak memilih pemimpin menggunakan agama untuk kepentingan politik. Yaqut menyebut setiap orang berhak memberikan tanggapan.

"Nggak apa-apa boleh bilang saya buzzer boleh, bilang ya terserah lah orang mau nyebut apa. Kan orang berhak. Orang itu berhak memberikan apresiasi, menilai, atas diri kita, kita ini kan buku kosong yang bisa dicoret-coret apa saja. Terserah aja orang beranggapan aja. Tapi, secara prinsip saya tidak akan bergeser dari keyakinan saya," kata Yaqut di Kementerian Agama, Jakarta Pusat, Jumat (5/10/2023).

Yaqut mengaku tak akan mencabut pernyataan meminta masyarakat tidak memilih pemimpin yang menggunakan agama untuk kepentingan politik seperti di Pilgub DKI 2017. Dia juga mengaku belum menerima surat panggilan pendisiplinan dari PKB.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Nggak, nggak ada tuh. Sampai sekarang nggak ada panggilan," ujarnya.

Yaqut mengaku masih berkomunikasi dengan pengurus PKB lainnya. Dia mengatakan belum ada rencana pertemuan dengan Cak Imin karena belum ada surat panggilan dari PKB.

"Loh kalau nggak dipanggil, nggak ada," kata Yaqut.

"Teman-teman saya di PKB banyak dan saya komunikasi dengan teman-teman. Karena saya masih pengurus di PKB meskipun tidak aktif, karena nggak nggak pernah diundang rapat. Saya masih komunikasi dengan teman-teman, WhatsApp dan telepon masih," lanjutnya.

Sebelumnya, Yaqut mengingatkan agar agar tak memilih pemimpin yang menggunakan agama untuk kepentingan politik dalam sambutannya saat menghadiri acara doa bersama Wahana Nagara Rahaja di Hotel Alila, Solo. Acara itu diikuti umat Buddha seperti dilansir detikJateng, Jumat (29/9).

Awalnya, Yaqut mengatakan Indonesia pada 2024 memasuki tahun politik. Menurutnya, umat beragama seharusnya menyadari bahwa pemilu hanyalah mekanisme untuk menemukan siapa yang akan memimpin Indonesia.

"Tidak boleh umat beragama kita semua ini menjadi bagian dari yang salah dalam mekanisme itu, dianggap bahwa pemilu ini urusan hidup mati, saling memusuhi, saling menghinakan satu dengan yang lain tidak boleh," kata Yaqut.

Yaqut mengingatkan memilih pemimpin negara tidak boleh asal-asalan. Untuk itu, dirinya mengajak masyarakat memilih pemimpin yang tidak hanya pandai dalam berbicara dan mempunyai mulut yang manis.

"Oleh karena itu bapak ibu sekalian, saya berharap nanti bapak ibu sekalian dalam memilih pemimpin negeri ini untuk 2024-2029 benar-benar dilihat rekam jejaknya. Jangan karena bicaranya enak, mulutnya manis, mukanya ganteng itu dipilih, jangan asal begitu, harus dilihat dulu track record-nya," jelasnya.

Yaqut mengingatkan agar tidak memilih pemimpin yang menggunakan agama sebagai kepentingan politik. Yaqut lalu mengungkit Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 serta Pemilu 2014 dan 2019 yang menggunakan agama untuk kepentingan politik.

"Kita masih ingat, kita punya sejarah yang tidak baik atas politik penggunaan agama dalam politik, kita punya sejarah tidak baik beberapa waktu yang lalu ketika pemilihan gubernur DKI Jakarta kemudian dua pilpres terakhir, agama masih terlihat digunakan sebagai alat untuk mencapai kepentingan kekuasaan," kata Yaqut.

Waketum PKB Jazilul kemudian mengatakan Yaqut akan didisiplinkan. Dia meminta Yaqut berhati-hati saat bicara.

"Sebagai kader PKB, kami tentu sudah menyiapkan langkah-langkah pendisiplinan," kata Jazilul.

Cak Imin juga menanggapi pernyataan Yaqut itu. Bakal cawapres yang mendampingi Anies Baswedan ini berkelakar pernyataan itu seperti buzzer.

"Ah itu omongan buzzer, ha-ha-ha," kata Cak Imin di Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat, Minggu (1/10).

Simak Video 'Menag Tak Masalah Disebut Buzzer: Ini Soal Beda Pendapat':

[Gambas:Video 20detik]


Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Sandiaga Uno menyebut partainya akan segera berkumpul untuk melakukan konsolidasi. Kegiatan itu rencananya akan digelar Oktober ini.

"Rencananya pertengahan Oktober atau minggu ketiga bulan ini," kata Sandiaga Uno saat ditemui di Wonogiri, Jumat (16/10/2023).

Rapat konsolidasi itu menurutnya akan membicarakan mengenai target perolehan 11 juta suara dalam Pemilu 2024. Mereka juga berusaha agar partai tersebut bisa semakin diterima oleh masyarakat.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Hanya saja dia tidak mengungkap siapa saja yang akan diundang dalam konsolidasi itu. Namun, dia menyebut bacapres dari PDIP Ganjar Pranowo akan diundang.

"Kemarin rapat bappilu akan undang Ganjar dalam konsolidasi PPP," kata Sandiaga.

Dalam kesempatan itu Sandiaga enggan berkomentar mengenai kelanjutan peluangnya menjadi bacawapres Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024.

"Kita sudah istiqomah apapun keputusan pimpinan, kita akan jalankan penuh ketekunan," katanya.

Dia berjanji akan melaksanakan semua keputusan yang nantinya diambil oleh PPP.

"Kita sami'na wa atho'na. Kita berjuang utamakan pengabdian dan pengorbanan. Itu esensi perjuangan," ungkapnya.

Sandiaga Minta Caleg PPP All Out Menangkan Hati Rakyat


Bupati Sukabumi Marwan Hamami mengikuti upacara peringatan HUT ke-78 Tentara Nasional Indonesia (TNI). Upacara tersebut berlangsung di Lapang Cangehgar Palabuhanratu, dipimpin oleh inspektur upacara Dandim 0622 Kabupaten Sukabumi, Letkol Inf Anjar Ari Wibowo.

Adapun HUT TNI tahun ini mengusung tema 'TNI Patriot NKRI Pengawal Demokrasi untuk Indonesia Maju'.

Panglima TNI Yudo Margono, dalam amanatnya yang dibacakan oleh Letkol Inf Anjar Ari Wibowo, menekankan komitmen TNI untuk bersinergi dengan seluruh komponen bangsa. Utamanya dalam mengawal demokrasi demi mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri, maju dan sejahtera.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Tema ini kita angkat karena salah satu tantangan besar yang dihadapi oleh Bangsa Indonesia dalam waktu dekat adalah Pemilu 2024," ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (6/10/2023).

Untuk menghadapi Pemilu 2024, kata dia, para prajurit TNI dituntut untuk peka dan antisipatif terhadap dinamika dan perkembangan situasi bangsa.

Dia menegaskan TNI berkomitmen untuk menjamin keamanan dan kelancaran guna mewujudkan Pemilu yang aman, damai dan sejuk.

"Kelancaran dan kesuksesan agenda pesta demokrasi nanti akan sangat menentukan perjalanan kehidupan berbangsa dan bernegara ke depan," tuturnya.

Selain itu, penguatan budaya strategis prajurit TNI harus tetap menjadi pagar serta fondasi utama dalam pertahanan, yaitu TNI yang semakin profesional dan manunggal dengan rakyat.

Sebagai bentuk perwujudan sistem pertahanan keamanan rakyat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah maupun sumber daya nasional lainnya, untuk menegakkan kedaulatan negara, melindungi segenap bangsa dan menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia.

"Selamat bekerja dan mengabdi untuk nusa dan bangsa. Semoga Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Ta'ala, selalu meridhoi setiap langkah pengabdian kita, demi bangsa danNegara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai bersama," katanya.

Sementara itu, Bupati Sukabumi Marwan Hamami berharap solidaritas TNI dapat memotivasi masyarakat Kabupaten Sukabumi, untuk selalu mengobarkan semangat juang dalam mempertahankan persatuan dan kesatuan NKRI.

Apalagi menurutnya ancaman bagi bangsa di masa depan akan semakin kompleks. Sehingga masyarakat harus memperkuat persatuan dan kesatuan. Hal itu selaras dengan upaya TNI dalam mempertahankan RI.

"Tentunya TNI, Polri dan masyarakat harus bersama-sama menjaga keutuhan negeri ini," tuturnya.

Dalam kesempatan tersebut dilakukan pemotongan tumpeng dan dilanjutkan dengan joget maumere bersama.


Departemen Politik dan Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada (UGM) merilis hasil survei pendapat mahasiswa tentang pilihan politik, mengingat pelaksanaan pemilu akan digelar pada Februari 2024 mendatang.

Hasil survei menunjukkan bahwa terdapat sebanyak 47,30% mahasiswa berpendapat bahwa isu ketersediaan lapangan kerja penting untuk diangkat oleh calon presiden (capres). Mahasiswa menilai isu tersebut belum banyak diangkat para capres.

"Hasilnya, yang pertama memang paling tinggi itu adalah isu tentang ketersediaan lapangan kerja, sebesar 47.30%. Dan sayangnya, jawaban mayoritas dari mahasiswa adalah bahwa isu ini belum terlalu banyak diangkat oleh capres," terang Faiz Kasylfiham, peneliti PolGov UGM, dikutip dari laman kampus tersebut, Jum'at (6/10/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Libatkan 719 Mahasiswa di Indonesia

Faiz Kasylfiham, peneliti PolGov UGM menyebut bahwa survei tersebut melibatkan 719 mahasiswa dari 31 perguruan tinggi di seluruh provinsi Indonesia. Adapun waktu pengumpulan opini dilakukan selama dua bulan yakni pada 24 Juni - 7 Agustus 2023.

Sementara usia responden berada dalam rentang 18-25 tahun dengan proporsi laki-laki sebanyak 61% dan perempuan sebanyak 39%.

Dosen DPP UGM, Arya Budi mengatakan bahwa mahasiswa dipilih karena dianggap sebagai kelompok yang cukup dominan serta memiliki perhatian yang tinggi terhadap isu politik. Mahasiswa pun kerap memiliki pengaruh yang besar terhadap publik.

"Kalau dihitung dari sekarang masa kampanye ini kurang lebih satu bulan lagi, ya. Siapapun yang akan menjadi presidennya, itu adalah pilihan dari 200 juta orang lebih. Hal penting lain adalah, pemilih cenderung memilih yang agak signifikan berdasarkan proporsi, yaitu kelompok pemilih muda. Berdasarkan data kami ini ada 50% setara dengan 100 juta lebih. Nah dari jumlah tersebut, ada kelompok yang bisa memengaruhi kelompok lainnya untuk memilih, yaitu mahasiswa," lanjut Arya.

Tanggapan Mahasiswa soal Lapangan Kerja

Respon mahasiswa yang banyak berpendapat soal isu ketenagakerjaan dilatarbelakangi oleh kelas ekonomi mahasiswa. Sebanyak 35,27% mahasiswa merasa kurang yakin bisa mendapatkan pekerjaan pasca lulus.

Isu tersebut menjadi prioritas karena ada kaitannya dengan persaingan yang semakin tinggi. Selain isu ketenagakerjaan, isu kedua yang paling banyak disuarakan mahasiswa untuk diangkat oleh capres adalah penegakkan hukum, dan isu biaya pendidikan.

Di sisi lain, Arya mengungkap bahwa sebanyak 40,12% mahasiswa mengaku yakin bisa mendapatkan pekerjaan setelah lulus. Dengan begitu, secara keseluruhan terdapat dua sisi pendapat mahasiswa terkait ketenagakerjaan dalam survei tersebut.

Dalam proses survei tersebut, mahasiswa diposisikan sebagai pengamat saat ditanya isu penting yang perlu diangkat capres. Sedangkan saat responden diposisikan sebagai pencari kerja, mereka merasa kesulitan mendapatkannya.

"Jadi, ini dua hal yang berbeda. Rasa aman mereka terhadap pasca kampus akan seperti apa. Dan bagaimana prospek yang disediakan oleh pilihan-pilihan politik di tahun depan. Kalau misalnya ada capres yang membuka peluang pasar kerja bukan sekedar relasi industrial, seperti entrepreneurship. Apalagi sekarang dengan media digital. Tentunya itu akan menjadi ceruk baru," terang Arya.

Arya menambahkan bahwa hasil survei tersebut masih perlu ditelusuri lebih lajut lantaran pemaknaan mahasiswa soal lapangan pekerjaan merupakan keresahan utama. Hal tersebut juga didasari oleh perbedaan lapangan kerja di sektor formal dan pekerjaan non formal.


Bakal calon wakil presiden (Cawapres) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin datang ke Palembang, Sumatera Selatan (Sumsel), Jumat (6/10/2023). Ketum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini datang untuk memberikan pembekalan secara langsung bakal Calon Anggota Legislatif (Bacaleg) PKB se-Sumsel menghadapi pemilu 2024 mendatang.

Ketua DPW PKB Provinsi Sumsel Ramlan Holda mengatakan, kunjungan ini merupakan yang pertama setelah Cak Imin resmi menjadi Cawapres Anies Baswedan di Pilpres 2024 mendatang.

Kata dia, ada beberapa agenda yang akan dilakukan Cak Imin di Palembang yakni memberikan pembekalan caleg, kemudian meresmikan sekretariat bersama (Sekber). Selain agenda kepartaian, lanjut Holdan, Cak Imin juga dijadwalkan akan menjadi khotbah salat Jumat di Masjid Agung Palembang.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dalam pembekalan Caleg se Sumsel, lanjutnya, diperkirakan sekitar 700-800 peserta yang hadir, termasuk pengurus DPC se Sumsel yang acaranya direncanakan dipusatkan di Asrama Haji Palembang.

"Pastinya yang hadir Caleg DPRD provinsi, kabupaten kota dan RI diundang untuk sinkronisasi. Rencana tempatnya di Asrama Haji dan Hotel Aston Palembang. Selain pembekalan Caleg dilanjutkan Rakorwil juga nantinya masing pengurus partai hadir termasuk sayap partai perempuan kebangsaan," ungkapnya, Jumat.

"Pastinya, dengan Cak Imin ikut kontestasi Pilpres, maka mesin partai haris dihidupkan untuk pemenangan Pileg dan Pilpres. Insya Allah PKB bisa mengantarkan pasangan Anies dan Cak Imin sebagai pemenang pemilu," lanjutnya.

Kata Ramlan, pada Pileg dan Pilpres 2024 mendatang, PKB fokus untuk menyiapkan saksi- saksi untuk di Tempat Pemungutan Suara (TPS) khusunya di wilayah Sumsel.

"Kita menyiapkan untuk Pilpres dan Pileg, dengan penyedian saksi partai dan pilpres sekitar 52 ribuan. Nanti setiap saksi di pilpres kita menyiapkan saksi 1 orang termasuk saksi pileg 1 orang yang sekarang sedang berjalan, dan diharapkan akhir bulan ini sudah kelar, " jelasnya.

Dia menambahkan, saksi yang ada nanti akan diberikan pembekalan atau Bimtek sekitar bulan November dan Desember mendatang, agar mengetahui kerjanya nanti. Kata Ramlan, untuk menjadi saksi PKB ada beberapa syarat yang harus dipenuhi salah satunya harus memiliki handphone android dan harus dari kader.

"Saksi sangat penting, karena memonitor jangan ada kecurangan, kedua kita punya aplikasi hitung cepat. Nanti saksi syarat ada HP android dan kader, termasuk umur sekitar 25-50 tahun," ungkapnya.

Bertemu Habib Rizieq, Cak Imin Bantah Bahas Dukungan


Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep menjatuhkan sanksi terhadap Ade Armando yang dikenal beberapa kali menyoroti Ganjar Pranowo. Apa sanksi untuk Ade Armando?

"Sudah kami disiplinkan, sudah kami ingatkan di setiap meeting mingguan, kita berpolitik yang gembira, sopan dan santuy," kata Kaesang kepada wartawan di Kantor PP Muhammadiyah, Kota Jogja, Jumat (6/10/2023). Saat itu wartawan menanyakan soal Ade Armando yang dikenal sering menyoroti bacapres seperti dilansir detikJogja.

Kaesang mengaku telah menjatuhkan sanksi terhadap Ade, namun bukan yang berat. Kaesang meminta Ade Armando mentraktir DPP PSI.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Untuk sementara kita menyuruh Bang Ade Armando untuk traktir kita di DPP, itu sanksi pertama," ucapnya.

Kaesang berharap tidak ada sanksi kedua bagi Ade. "Ya jangan sampai ada sanksi kedua," ujarnya.

Semua itu, karena PSI menargetkan 4 persen suara di Pemilu 2024. Kaesang optimistis target tersebut akan tercapai pada Pemilu mendatang.

Baca di sini.


Bakal calon presiden Koalisi Perubahan, Anies Baswedan, menilai Proyek Strategis Nasional atau ASN rentan titipan kanan-kiri jika tidak diluruskan. Partai Garuda menyindir balik Anies soal tudingan PSN titipan.

"Anies menuduh bahwa Proyek Strategis Nasional ada titipan pihak-pihak tertentu. Tuduhan ini disampaikan dalam pidatonya di sebuah acara. Presiden Jokowi mempertanyakan balik, sebutkan mana Proyek Strategis Nasional titipan tersebut?" kata juru bicara Partai Garuda, Teddy Gusnaidi, Jumat (6/10/2023).

"Seperti biasa, Anies tidak menjawab tapi timnya yang menjawab. Timnya mengatakan bahwa seharusnya pihak pemerintah yang menjelaskan tuduhan itu, bukan Anies. Tentu menggelikan, karena seharusnya yang menuduh yang membuktikan, bukan yang dituduh yang membuktikan," imbuh Teddy.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Teddy meminta jangan semua hal disamakan dengan pengalaman seseorang. Menurut Teddy, Anies kini tengah frustrasi setelah deklarasi cawapres.

"Anies frustasi, dengan masuknya Cak Imin, survei dirinya malah semakin turun, maka seperti yang sudah-sudah, Anies kembali melakukan strategi asal bacot, yang penting tuduh, jadi perhatian, dengan harapan bisa mendongkrak elektabilitas dan popularitas yang semakin jauh dari harapan," ujar Teddy.

Teddy yakin Anies tidak dapat membuktikan tudingan soal PSN. Menurut dia, Anies tidak akan mau menjawab pertanyaan balik dari orang-orang yang menepis pendapatnya soal PSN.

"Jangan berharap Anies mampu membuktikan tuduhannya. Seperti yang sudah-sudah, Anies sama sekali tidak punya nyali untuk mempertanggungjawabkan tuduhannya.," kata Waketum Garuda itu.

Dilansir CNNIndonesia, juru bicara Anies, Surya Tjandra, nggan membeberkan dan menjelaskan apa yang dimaksud Anies sebagai PSN 'titipan' dalam sebuah forum sebuah partai beberapa waktu lalu. Surya menilai pernyataan Anies sekadar masukan kepada Pemerintah RI saat ini.

"Itu mestinya pemerintah sendiri yang bisa menjelaskan mana saja yang memang memenuhi syarat regulasi dan kepantasan untuk masyarakat," kepada CNNIndonesia.com melalui pesan tertulis, Senin (2/10).

Simak Video 'LSI Denny JA Ungkap Elektabilitas Anies Turun Setelah Memilih Cak Imin':

[Gambas:Video 20detik]


Ketua Fraksi PKB DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mengatakan pria berinisial R penganiaya Dini Sera Afrianti (29) atau Andini hingga tewas di Surabaya adalah anak anggota DPR Fraksi PKB atas nama Edward Tannur. Cucun menyebut Edward siap mengawal penegakan hukum kasus anaknya.

"Kami akan meminta kepada Saudara Edward Tannur untuk mengawal kasus ini meskipun ini melibatkan putra sendiri. Dari komunikasi kami, Edward Tannur menyatakan siap mengawal kasus ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku," kata Cucun kepada wartawan, Jumat (6/10/2023).

PKB, Kata Cucun, mengutuk keras penganiayaan R terhadap Dini hingga berujung tewasnya Dini. PKB akan turut mengawal kasus ini hingga tuntas.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kami mengutuk keras tindakan pelaku karena melakukan tindakan kekerasan yang berujung pada meninggalnya korban. Bagi Fraksi PKB, tindakan kekerasan terhadap sesama sama sekali tidak dibenarkan. Apalagi ini kepada seorang perempuan," ujar Cucun.

"PKB selalu berada di garda depan terhadap perlawanan tindak kekerasan kepada perempuan, baik di ranah publik maupun domestik. Kami akan mengawal kasus kekerasan yang berujung pada tewasnya Dini Sera Afrianti sehingga korban maupun keluarganya mendapatkan keadilan baik secara hukum formil maupun materiil," sambungnya.

Edward Tannur merupakan anggota Komisi IV DPR RI sudah berkomunikasi dengan partai terkait kasus anaknya. Kepada PKB, Edward Tannur mengaku akan koperatif terkait kasus anaknya.

"Kami telah mengkonfirmasi kepada anggota Fraksi PKB DPR RI atas nama Edward Tannur dan beliau membenarkan R adalah putranya," imbuh Cucun.

Sementara itu, Ketum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menyampaikan turut prihatin atas kejadian itu. Dia menegaskan tidak akan berpihak pada terduga pelaku.

"Saya turut prihatin sedih dan tentu saja saya berpihak pada korban. Kami tidak akan berpihak pada pelaku. Jadi pada korban dan keluarganya," katanya.

Kisah pilu dialami Dini yang diduga tewas dianiaya kekasihnya berinisial R di Blackhole KTV, Surabaya. Pihak Andini menyebutkan R merupakan anak pejabat, yakni anggota DPR RI.

"R ini adalah anak salah satu pejabat anggota Dewan di DPR RI," kata kuasa hukum keluarga korban Dimas Yemahura, dilansir detikJatim, Kamis (5/10).

Simak Video 'Sederet Hal Terkini Dini Tewas Diduga Dianiaya Anak Anggota DPR':

[Gambas:Video 20detik]


Kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Ade Armando dikenal kerap menyoroti bakal calon presiden (bacapres) salah satunya Ganjar Pranowo. Ketua Umum (Ketum) PSI, Kaesang Pangarep, menyebut Ade Armando sudah didisiplinkan.

"Sudah kami disiplinkan, sudah kami ingatkan di setiap meeting mingguan, kita berpolitik yang gembira, sopan dan santuy," kata Kaesang kepada wartawan di Kantor PP Muhammadiyah, Kota Jogja, Jumat (6/10/2023). Saat itu wartawan menanyakan soal Ade Armando yang dikenal sering menyoroti bacapres.

Kaesang bahkan mengaku telah menjatuhkan sanksi terhadap Ade. Namun sanksi tersebut bukanlah sanksi berat.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Untuk sementara kita menyuruh Bang Ade Armando untuk traktir kita di DPP, itu sanksi pertama," ucapnya.

Kaesang berharap tidak ada sanksi kedua bagi Ade. "Ya jangan sampai ada sanksi kedua," ujarnya.

Semua itu, karena PSI menargetkan 4 persen suara di Pemilu 2024. Kaesang optimistis target tersebut akan tercapai pada Pemilu mendatang.

"Ya doanya aja lah, pokoknya yang penting target kami tidak muluk-muluk, 4 persen alhamdulillah, 8 persen alhamdulillah, 16 persen ya Allah alhamdulillah," katanya.

Diketahui, terakhir kali Ade Armando menyoroti soal bacapres PDIP Ganjar Pranowo yang muncul dalam tayangan azan di salah satu stasiun TV swasta. Ade Armando menilai tak seharusnya Ganjar tampil di tayangan azan tersebut.

Ade menilai kemunculan Ganjar dalam tayangan azan seharusnya tidak dilakukan karena bertentangan dengan aturan di Undang-Undang (UU) Penyiaran. Ade Armando juga mengatakan stasiun TV seharusnya menjaga netralitasnya menjelang Pemilu 2024. Dia lalu mengusulkan agar Prabowo dan Anies juga muncul di azan TV.

"Jadi kalau misal dia buat ada Ganjar muncul di azan harus juga atau sebaiknya Prabowo muncul di azan, ada juga Anies muncul di azan, kalau itu fair, adil," kata Ade di Rumah Besar Relawan Prabowo 08 di Slipi, Jakarta Barat, Senin (11/9) dikutip dari detikNews.

Kaesang Klaim Sudah Jatuhi Sanksi Pendisiplinan ke Ade Armando


Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas mengaku tak masalah disebut sebagai buzzer oleh Ketum PKB Muhaimin Iskandar buntut pernyataan Yaqut yang meminta masyarakat tidak memilih pemimpin menggunakan agama untuk kepentingan politik seperti di Pilgub DKI 2017. Yaqut mengatakan sah saja jika terjadi perbedaan pendapat.

"Kalau orang mengatakan saya ini buzzer, mengatakan saya ini ya sebangsa buzzer itulah, ya biarin aja nggak papa. Ini soal beda pendapat, itu ya sah-sah saja kok, orang mau ngatain saya buzzer juga nggak papa," kata Yaqut dalam pidatonya di acara launching logo Hari Santri Nasional di Kementerian Agama, Jakarta Pusat, Jumat (6/10/2023).

"Tapi saya sekali lagi berpegang pada prinsip bahwa saya ingin menjaga agama ini dalam kemurnian ajarannya," ucapnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Yaqut mengatakan dirinya tak ingin agama diperalat untuk kepentingan politik. Dia mengatakan hal itu berlaku secara umum bukan untuk kelompok tertentu.

"Saya tidak ingin agama di peralat untuk kepentingan-kepentingan politik. Saya tidak menyebut seseorang atau satu kelompok tertentu. Tidak menyebut. Ini berlaku umum secara umum, ini berlaku keseluruhan. Jadi kalau kemudian ada yang tersinggung, ada yang merasa kesentil gitu ya, mohon maaf, mohon maaf. Mungkin anda lelah atau tidurnya kurang, ya ndak tahu. Pokoknya prinsipnya itu," ujarnya.

Lebih lanjut, Menag Yaqut mengatakan menjaga agama agar tak diperalat untuk kepentingan politik merupakan tanggung jawabnya sebagai Menteri Agama. Dia mengaku ingin tetap menjaga kemurnian agama.

"Jadi saya harus menjaga agama ini tidak diperalat oleh kepentingan-kepentingan yang bersifat politik atau duniawi lah ya tidak hanya politik. Saya berkepentingan untuk menjaga agama ini dalam kemurnian ajarannya," ujarnya.

Cak Imin sebelumnya menanggapi pernyataan Menag Yaqut Cholil Qoumas yang meminta masyarakat tidak memilih pemimpin menggunakan agama untuk kepentingan politik seperti di Pilgub DKI 2017. Cak Imin berkelakar pernyataan itu seperti buzzer.

"Ah itu omongan buzzer, ha-ha-ha," kata Cak Imin di Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat, Minggu (1/10).

Cak Imin lalu tersenyum. Cak Imin tidak menjelaskan lebih lanjut terkait ucapannya itu.

Simak juga Video 'LSI Denny JA Ungkap Elektabilitas Anies Turun Setelah Memilih Cak Imin':

[Gambas:Video 20detik]

Selanjutnya: Pernyataan Menag.

Halaman 1 2 Selanjutnya


Plt Ketum PPP Mardiono mengatakan partainya akan menggelar konsolidasi persiapan pemilihan calon legislatif hingga pemilihan presiden pada pertengahan Oktober nanti. Mardiono berencana mengundang bakal capres Ganjar Pranowo dalam acara tersebut.

"Jadi kita untuk memberikan penugasan terhadap para caleg-caleg di seluruh Indonesia yang kita daftarkan ke KPU menjadi caleg baik kabupaten/kota, provinsi, maupun DPR RI itu kita kasih menjadi bagian dari penugasan untuk sukses pemilu presiden itu," kata Mardiono kepada wartawan, Jumat (6/10/2023).

Mardiono mengatakan jadwal rapat konsolidasi itu masih dibahas oleh internal. Ia mengatakan dalam pembukaan partai, Ganjar hingga partai pendukung kerja sama akan diundang.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Iya mungkin, paling di pembukaan ya, kalau yang mitra-mitra politik memang nanti kita undang di saat-saat pembukaan. Tapi, kalau Pak Ganjar tentu kita undang karena Pak Ganjar yang dicalonkan oleh PPP," ucapnya.

Ia mengatakan dalam acara itu kader PPP diminta untuk turun ke lapangan memenangkan Ganjar Pranowo. Jajaran di kabupaten atau kota sampai pusat diminta untuk bergerak dalam pemenangan.

"Nanti akan diberikan penugasan untuk sukses pemilu presiden-wapres, ya itu adalah mereka-mereka yang berkompetisi di lapangan dari mulai kabupaten, kota, dan seterusnya sampai provinsi. Rencana begitu (pertengahan Oktober) nanti kalau sudah kita putuskan, dikabari," ujarnya.

Adapun Ketua Bappilu PPP, Sandiaga Uno, mengatakan acara itu diperkirakan digelar pada 20 Oktober 2023. Ia menyebut akan menghadirkan seluruh kader PPP di Jakarta.

"Rencananya akan kita kumpulkan dia (kader) di Jakarta sekitar tanggal 20 Oktober itu sekitar 2 minggu dari sekarang untuk memastikan satu bahasa, satu frekuensi dalam menyuarakan 3 topik utama dari PPP yaitu harga murah, kerja mudah, dan hidup berkah bersama Ka'bah," ujar Sandiaga di Kantor DPP PPP, Kamis (5/10).

"Usulan saya nanti kepada Ketum kita menghadirkan juga calon presiden yang diusung oleh PPP, Pak Ganjar Pranowo beserta juga perwakilan dari partai-partai koalisi, ada tentunya PDI perjuangan dan Hanura serta Perindo," imbuhnya.

Simak Video 'PPP Optimistis Sandiaga Cawapres Ganjar, Ungkit Kebersamaan di Jateng':

[Gambas:Video 20detik]


Daftar Isi Kaesang Ungkap Kebiasaan Sejak SMA

Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep membawa boneka beruang yang digantungkan pada tas selempang (sling bag) saat berkunjung ke Kantor Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah di Kota Jogja. Apa isi boneka itu?

Kaesang mengatakan tidak ada maksud khusus saat membawa boneka beruang itu dalam pertemuannya dengan Ketua Umum PP Muhammadiyah Prof Haedar Nashir.

Kaesang mengatakan boneka beruang itu hanyalah aksesori yang berfungsi sebagai tempat pensil.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Oh, ndak, tidak ada hubungannya sama itu. Ini tempat pensil," kata putra bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu saat ditemui wartawan di Kantor PP Muhammadiyah, Kota Jogja, Jumat (6/10/2023).

Kaesang juga menyebut tas yang dibawanya hari ini berbeda dengan ransel yang dia gendong saat bertemu Ketua DPP PDIP Puan Maharani di Jakarta, kemarin. Gantungan boneka pada tas itu juga berbeda.

"Oh itu kan tas ransel, beda lagi," ujarnya.

Kaesang Ungkap Kebiasaan Sejak SMA

Ditanya soal alasannya menggantungkan boneka di tas, Kaesang mengaku hal itu sudah jadi kebiasaannya sejak dulu. Sehingga tidak ada maksud khusus dengan hal tersebut.

"Nggak itu (tidak ada maksud khusus). Itu memang saya suka kayak gitu sejak SMA," ucapnya.

Apakah boneka itu dia beli sendiri atau dibelikan istrinya, Kaesang berseloroh bahwa yang memegang uangnya adalah sang istri, Erina Gudono.

"Ya pasti minta istri, uangnya di istri semua," ujar Kaesang.

Sebelumnya, Kaesang tiba di Kantor PP Muhammadiyah, Kota Jogja, pukul 09.05 WIB, Jumat (6/10). Kaesang tampak mengenakan baju koko warna putih, celana panjang hitam, peci hitam, sneakers, dan sling bag hitam dengan gantungan boneka beruang.

Target Kaesang di Pemilu 2024: Fraksi PSI di Senayan


Empat kepala desa (kades) di Kabupaten Pangandaran mengundurkan diri. Penyebabnya karena mereka maju sebagai calon anggota legislatif (caleg) DPRD pada Pemilu 2024.

Keempat kepala desa itu yakni, Kades Cimanggu Dede Effendi, Kades Sukamulya Herdiana, Kades Cikembulan Ramsay Anjasmara, dan Kades Bunisari Saepudin.

Pengunduran diri para kades itu karena salah satu syarat untuk mencalonkan sebagai anggota legislatif tidak sedang memegang jabatan publik.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Mereka harus mengundurkan diri karena tidak kepala desa yang akan nyaleg harus tidak memiliki jabatan publik," kata Kepala Bagian Tata Pemerintahan (Tapem) Setda Kabupaten Pangandaran Saptari, Jumat (6/10/2023).

Menurutnya tiga jabatan kades yang sudah ada penjabat kepala desa, yakni Desa Cikembulan (Yayan), Desa Sukamulya (Jajang Somantri), dan Desa Bunisari (Usman).

"Pengganti jabatan kades baru diganti oleh pegawai ASN lingkup pemkab Pangandaran. Kalau untuk penjabat Kades Cimanggu masih proses," ucapnya.

Proses pengisian kekosongan jabatan kepala desa sudah terisi sejak Selasa (3/10) hingga Kamis (5/10) dan berturut-turut melakukan proses pelantikan. Pelantikan penjabat baru dilakukan langsung oleh Bupati Pangandaran.

Sementara itu, Bupati Pangandaran Jeje Wiradinata mengatakan sangat apresiasi kepada kades yang mengundurkan diri dengan alasan yang nyaleg. "Ya, saya kira bagus ada kenaikan, dari kuwu (kades) menjadi anggota DPRD, kalau terpilih," kata Jeje.

Menurutnya memang sudah sesuai aturan jika ada kades yang akan nyaleg harus mengundurkan diri. "Namun untuk penjabat kades masa aktifnya sampai satu tahun, tetapi nanti bisa diperpanjang, tergantung hasil evaluasi," ucapnya.

Kendati demikian, kata Jeje, pihaknya akan menunggu instruksi dari Kemendagri terkait pemilihan kepala desa. "Apakah nanti bisa sebelum Pemilu atau selesai perhelatan pemilihan kepala daerah," tutupnya.