Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta menolak gugatan Aditya Anugrah Moha terhadap putusan KPU yang mencoretnya dari daftar calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Aditya dicoret karena pernah dihukum dalam kasus korupsi.

Sebagai informasi, Aditya terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 2017. Dia kemudian ditetapkan sebagai salah satu tersangka kasus suap Ketua Pengadilan Tinggi Manado saat itu Sudiwardono.

Saat ditangkap, status Aditya adalah anggota DPR RI. Singkat cerita, Aditya diadili dan divonis 4 tahun penjara pada tahun 2018 karena terbukti menyuap hakim agar ibunya tak ditahan selama proses banding.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Selepas dari penjara, Aditya kembali terjun ke politik. Dia mendaftar sebagai caleg DPD daerah pemilihan Sulawesi Utara (Sulut).

KPU kemudian mencoret nama Aditya dari daftar calon anggota DPD dapil Sulut. Aditya telah mengantongi dukungan suara melebihhi yang dipersyaratkan, namun dirinya dicoret karena pernah dipenjara di kasus suap hakim.

Aditya tida terima dan mengajukan gugatan ke PTUN Jakarta. Dia meminta agar keputusan KPU itu dibatalkan. Berikut petitum Aditya yang dikutip dari website PTUN Jakarta, Minggu (26/11/2023):

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

2. Menyatakan menurut hukum batal dan tidak sah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1563 Tahun 2023 Tentang Pendaftaran Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Lampiran XXV Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1563 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Model DCT.DPD Tertanggal 3 November 2023

3. Menyatakan menurut hukum bahwa Pemohon sah dan Memenuhi Syarat (MS) sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sulawesi Utara dan berhak untuk mengikuti proses selanjutnya dalam Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT).

4. Menyatakan menurut hukum Memulihkan dan Mengembalikan Kedudukan, Harkat dan Martabat, Hak Konstitusional serta Kehormatan Pemohon kepada keadaan semula, sebelum diterbitkannya Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1563 Tahun 2023 Tentang Pendaftaran Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Lampiran XXV Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1563 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Model DCT.DPD Tertanggal 3 November 2023.

5. Memerintahkan kepada Termohon untuk menerbitkan Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang menetapkan Pemohon dalam Daftar Calon Tetap (DCT).

Proses persidangan terus berjalan hingga tahap putusan. Hasilnya, hakim menyatakan gugatan Aditya tidak dapat diterima.

"Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 355 ribu," demikian putusan majelis PTUN Jakarta. Duduk sebagai ketua majelis Didik Somantri dengan anggota Novy dewi Cahyati dan Irvan Mawardi. Putusan itu diketok pada Jumat (24/11).

Putusan MK

Sebagaimana diketahui, gagalnya Aditya itu buntut Mahkamah Konstitusi (MK) memperketat syarat mantan terpidana menjadi peserta pemilu (anggota DPR, DPRD, DPD dan kepala daerah). MK memutuskan mantan terpidana tetap dapat mencalonkan diri sebagai calon anggota DPD setelah menuntaskan masa pidananya dan menunggu atau jeda 5 tahun usai keluar penjara.

MK memutuskan mengubah sebagian isi Pasal 182 huruf g UU nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Pasal 182 itu sendiri mengatur tentang syarat peserta Pemilu untuk anggota DPD alias caleg DPD.

MK menyatakan norma Pasal 182 huruf g UU No 7 tahun 2017 tentang Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai sebagai berikut:

Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan:

g. (i) tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa

(ii) Bagi mantan terpidana telah melewati jangka waktu 5 tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana

(iii) Bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.


Capres nomor urut 1 Anies Baswedan menyoroti ketimpangan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Indonesia. Anies mengingatkan potensi terjadinya perpecahan akibat tidak adanya pemerataan seperti yang terjadi di kawasan Balkan, Eropa, atau balkanisasi.

Hal itu disampaikan Anies dalam pidatonya di acara Kick Off Kampanye Nasional PKS di Hotel Bumi Wiyata, Depok, Jawa Barat, Minggu (26/11/2023). Awalnya Anies membandingkan kualitas SDM di Jawa dan sejumlah wilayah lainnya yang timpang.

"Apabila ini tidak diselesaikan maka tadi pertumbuhan ekonomi timpang, penyediaan lapangan pekerjaan timpang, lalu kualitas SDM-nya timpang maka bila kita bicara persatuan Indonesia maka menjaganya akan sangat sulit sekali," ujar Anies.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Lebih lanjut, Anies menyinggung soal balkanisasi di Yugoslavia yang membuat negara itu terpecah jadi 8 negara. Selain itu, dirinya juga menyinggung soal adanya potensi konflik antar etnis.

"Ingat balkanisasi, balkanisasi itu di Yugoslavia pecah menjadi 8 negara, Makedonia, Bosnia kemudian Serbia, dan lain-lain. Yang kita ingat adalah konflik etnis. Konflik etnis itu di paling ujung sebelum itu selama durasi waktu yang panjang ketimpangan ekonomi yang kontras sekali," sebutnya.

"Ketimpangan lapangan pekerjaan yang kontrak sekali dan ketika itu dibiarkan begitu saja pemantiknya bisa apa saja muncullah keretakan. Ini yang harus dijaga di republik ini," tambahnya.

Lebih lanjut, Anies menilai masalah ketimpangan dan upaya pemerataan tidak menjadi agenda yang serius. Dia menjamin akan melakukan perubahan terkait permasalahan ini apabila nantinya menjadi presiden terpilih.

"Selama ini masalah ketimpangan tidak jadi agenda serius. Soal pemerataan tidak jadi agenda yang serius. Karena itu ke depan kita akan melakukan perubahan, meluruskan paradigma untuk meluruskan satu kemakmuran. Apa ini? Kita coba merubah orientasinya, dari orientasi pada pertumbuhan, jadi pertumbuhan pemerataan dan berkelanjutan," ucapnya.

Anies menyebut ingin mengubah orientasi menyelesaikan proyek pemerintah, menjadi menuntaskan persoalan yang dihadapi warga. Menurutnya hal itu adalah dua urusan yang berbeda.

"(Mengubah) dari orientasi menyelesaikan proyek pemerintah, menjadi menuntaskan persoalan yang senyatanya dihadapi oleh warga. Mind set-nya beda ini. Ini semua membutuhkan perubahan yang cukup serius, di sinilah kita melihat pentingnya untuk mengambil jalan perubahan," ujarnya.

Simak Video: Mahfud Md: Indonesia Sedang Tidak Baik-baik Saja!

[Gambas:Video 20detik]


Ahli hukum pemilihan umum (Pemilu) Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI) Titi Anggraini mengajak warga mengecek rekam jejak para calon yang bersaing di Pemilu 2024. Dia mengingatkan warga tak sekadar melihat konten di media sosial.

Titi awalnya mengingatkan Pemilu bukan hiburan. Dia mengatakan Pemilu menentukan orang-orang yang akan menjabat legislatif hingga memimpin negara.

"Pemilu soal suara pemilih untuk menentukan pemimpin negara besar Republik Indonesia," kata Titi kepada wartawan, Minggu (26/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Menurut anggota Dewan Penasihat Perludem itu, masyarakat harus bijak menilai setiap isu kampanye. Dia mengatakan masyarakat harus melihat visi dan misi yang ditawarkan dari para caleg ataupun capres.

"Bukan hanya terkesima pada kemasan calon yang ciamik, tapi soal visi misi yang juga harus apik dan baik. Sebab, satu orang hanya punya satu suara yang bernilai satu, untuk setiap jenis pemilihannya. One person one vote one value (OPOVOV). Penghargaan setara pada martabat manusia," ujar Titi.

Titi mengatakan pemilih yang berdaya adalah pemilih berbasis gagasan. Dia mengatakan mengetahui rekam jejak adalah hal penting.

"Pemilih berdaya memilih berbasis ide, gagasan, dan program. Tahu rekam jejak dan konsekuensi dari pilihan yang dibuat. Tidak sekadar jadi objek gimik atau hiburan politik," ujar Titi.

Selain itu, Titi berharap pemilih bisa menentukan pilihannya tanpa adanya intervensi. Dia mengatakan pemilih juga bisa ikut melaporkan jika ada dugaan pelanggaran yang terjadi.

"Terbebas dari berbagai intimidasi, baik fisik, verbal, uang, ataupun hoax/informasi sesat. Pemilih berdaya mau memantau dan mengawasi pelaksanaan tahapan-tahapan pemilu," kata Titi.

"Melaporkan kecurangan atau pelanggaran yang terjadi. Karena itu, Bawaslu harus sediakan akses pelaporan yang mudah, murah, dan sederhana, memberikan perlindungan dan rasa aman pada pelapor dan saksi," sambungnya.

Lihat juga Video: Penegasan Bawaslu Tepis Tudingan Pandang Bulu Tertibkan Peraga Kampanye

[Gambas:Video 20detik]


Jelang pemilihan umum (pemilu) 2024, sebagian warga kelompok generasi Z sudah dapat menggunakan hal pilihnya. Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Yulianto Sudrajat, SSos, MIkom mengingatkan Gen Z untuk memilih dengan tidak emosional dan waspada disinformasi.

"Peran generasi Zilenial pada Pemilu 2024 nanti amat menentukan postur kepemimpinan nasional. Pemilih diharapkan tidak memilih dengan emosional tapi dengan rasional," kata Yulianto dalam seminar Literasi Media Berbasis Politik: Strategi Komunikasi Politik Menangkal Disinformasi dan Ujaran Kebencian dalam Pemilu, dikutip Minggu (26/11/2023).

Yulianto menjelaskan, pada dasarnya, media berperan besar memengaruhi opini dan perilaku politik masyarakat. Survei pada Oktober 2013 mendapati, 74% responden menyatakan media memberi pengaruh pada preferensi pemilih. Hanya sekitar 8% responden menyatakan tidak berpengaruh dan 18% menyatakan tidak tahu.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Di sisi lain, berdasarkan studi pada 2019, disinformasi atau hoax yang dikonsumsi kelompok muda lewat media juga bisa memengaruhi sikap politik dan arah dukungan di pemilu.

Hati-hati di Medsos

Kepala Biro Hukum dan Humas Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Agung BGB Indra Atmaja mengatakan, media sosial juga dapat meningkatkan keterlibatan, kesadaran, dan partisipasi pemilih, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemilu. Sebagian besar partai politik (parpol) kini menggunakan Facebook, Twitter, Instagram dan Youtube.

Di sisi lain, Agung menekankan, anak muda perlu waspada dengan penyebaran ujaran kebencian, misinformasi, dan disinformasi. Ketiganya berisiko merusak kredibilitas, keadilan, dan legitimasi pemilu.

Berdasarkan studi International Foundation for Electoral Systems (IFES), pada pemilu di Indonesia, medsos menjadi ruang disinformasi dan konspirasi pemilu yang dapat merusak kredibilitas, keadilan, dan legitimasi pemilu. Sementara itu, 150 juta penduduk merupakan pengguna aktif medsos. Sebagian besar di antaranya merupakan pemegang hak pilih usia 18-34 tahun.

"Hoax politik yang ada mencapai 549 buah dari total 1.698 hoax (32,3%)," papar Agung berdasarkan data Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo) pada 2022.

Belajar Literasi Digital dan Bernalar Kritis

Agung menekankan, misinformasi, hoax, dan ujaran kebencian berkembang dengan lemahnya kerangka hukum dan pedoman etika, rendahnya literasi digital, dan kemampuan berpikir kritis. Sementara itu, aktor jahat terus memengaruhi opini publik, perilaku publik, memanfaatkan fitur medsos dan algoritma platform medsos.

Ia menambahkan, 130 juta penduduk Indonesia yang menghabiskan rata-rata 9 jam online berdasarkan studi pada 2019 perlu berhati-hati untuk tidak terpapar manipulasi, polarisasi, radikalisasi, dan hasutan untuk melakukan kekerasan. Ketidakhati-hatian bermain media sosial juga mengancam privasi, keamanan, dan keselamatan baik peserta dan penyelenggara pemilu.

Rektor Universitas Paramadina Prof Dr Didik J Rachbini mengatakan, baik KPU dan Bawaslu juga perlu menggunakan instrument teknologi untuk memantau disinformasi.

"Manfaatkan AI dan big data untuk memantau disinformasi. Sebagai contoh, dari transaksi belanja online atau transaksi kartu kredit. Siapa yang bisa mengkorupsi kartu kredit, kecuali satu atau beberapa orang yang sangat canggih dan bisa memanipulasi teknologi. Tetapi dengan hadirnya teknologi, maka penyimpangan bisa dipersempit," ucapnya.

Tips Hindari Hoax yang Berseliweran Jelang Pemilu 2024


Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep makan bersama dengan Sinode (majelis) Gereja Kristen Indonesia (GKI) Tanah Papua di Jayapura, Papua. Dia mengaku, dalam pertemuan tersebut, ia meminta doa serta dukungan para pendeta.

"Seperti Pendeta bilang tadi, meminta doa dan kedua kami minta wejangan ke beliau bagaimana kami bisa menjadi lebih baik sambil makan," kata Kaesang seusai pertemuan di Jayapura, Papua, Minggu (26/11/2023).

Dia juga mengatakan masyarakat Papua memiliki budaya yang ramah. Kaesang pun menyampaikan ketertarikan dengan Papua.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Ya semua bagus, terutama adalah masyarakat di sini. Menurut saya, masyarakat di sini terlalu ramah senyum terus saya suka di sini," imbuhnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Sinode Gustav M Wutoy menjelaskan banyak bertukar pikiran dengan putra bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi) ini. Dia pun mengaku perbincangan bersama Kaesang belum selesai dan akan dilanjutkan kembali nantinya.

"Terima kasih sudah berkenan datang dan kami dari Sinode bertemu dan tukar pikiran kami. Koma ya mas? kami koma. Ada rencana lanjut tindak lanjut itu ada di tangan Tuhan. Komanya kita berhenti bicara dulu, kan tidak titik (selesai)," ucap Gustav.

Tonton juga Video: Strategi Kaesang Agar PSI Masuk Parlemen

[Gambas:Video 20detik]


Pasangan capres-cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud Md menghadiri Senam Sehat di Alun-alun Balai Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Ganjar mengajak semua warga kompak.

"Saya menyampaikan terima kasih kepada masyarakat Kalimantan Barat, tidak menduga saya ternyata, banyak sekali. Saya tidak bisa menghitung, di depan penuh, di belakang penuh dan mereka sudah antusias sampai jam segini masih di lokasi. Mudah-mudahan ini menjadi bagian dukungan Ganjar-Mahfud yang tulus, setulus kami yang hadir hari ini berdua ya," kata Ganjar di Pontianak, dilansir Antara Minggu (26/11/2023).

Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang alias OSO, yang merupakan tokoh politik nasional asal Kalimantan Barat.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Saat ditanya soal target Pemilu di Kalimantan Barat, Ganjar mengatakan hal itu akan terlebih dulu dirapatkan dengan partai pengusung, relawan dan kelompok masyarakat.

"Seluruh partai pengusung akan membicarakan termasuk suara-suara daerah dan relawan termasuk kelompok-kelompok masyarakat. Kami untuk kuantitas akan kita serahkan, tapi yang penting adalah kawan-kawan bisa kompak, bisa bergerak bersama-sama," ujarnya.

Lebih lanjut Ganjar juga berharap Pemilu bisa berjakan lancar dan masyarakat Kalbar tidak ada yang golput dan bersedia menggunakan hak pilihnya untuk memilih calon presiden-calon wakil presiden sesuai dengan hati nuraninya.

"Sehingga proses pemilunya lancar pada saat hari pencoblosan mereka semua menggunakan hak pilihnya," kata Ganjar.

Simak juga Video: Takjubnya Ganjar Lihat Pendukungnya di Makassar: Wow, Tak Terlihat Ujungnya

[Gambas:Video 20detik]


Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka mengunjungi Kabupaten Tana Toraja dan Toraja Utara, Sulawesi Selatan (Sulsel). Gibran berpesan agar warga tetap menjaga kerukunan walaupun berbeda pilihan di Pemilu 2024.

"Saya pesan satu saja untuk Bapak Ibu semua, ini nanti walaupun kita beda pilihan, kita harus tetap rukun semua. Yang penting nanti setelah pilpres selesai, kita tetap bersaudara dan berkawan semua," kata Gibran saat menghadiri acara karnaval budaya di Plaza Makale, Tana Toraja, Minggu (26/11/2023).

Pada kesempatan berikutnya, Gibran menghadiri apel siaga nasional Brigsena Gamki (Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia) di Gedung Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja. Dia juga menyampaikan pesan serupa.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Mas Gibran dan Bu Selvi, apa pesannya untuk masyarakat Toraja?" tanya pembawa acara kepada Gibran dan istri, Selvi Ananda.

Gibran menjawab bahwa tidak masalah berbeda pilihan. Asalkan, kerukunan di masyarakat harus terus dijaga.

"Beda pilihan boleh, beda jagoan juga boleh, yang penting rukun semua, tidak saling menjelekkan, tidak saling fitnah. Pokoknya warga Tana Toraja harus saling jaga kerukunan, Toraja Utara," kata Wali Kota Solo itu.

Sementara itu, Selvi juga menyampaikan pesannya untuk masyarakat Toraja, khususnya anak muda. Dia mengatakan bahwa anak muda harus terus semangat demi mencapai Indonesia emas.

"Untuk generasi muda Toraja, yang penting tetap semangat, karena generasi muda adalah yang akan menentukan masa depan Indonesia ke depannya. Semangat terus untuk masyarakat Toraja, terutama untuk anak mudanya," jawab Selvi.

Tonton juga Video: Budiman Merasa Aneh Hadiri Deklarasi Dukungan Prabowo-Gibran

[Gambas:Video 20detik]


Ketua Umum PSI, Kaesang Pangarep mengajak anak-anak Panti Asuhan Putri Kerahiman, Sentani, Jayapura untuk bermain. Dia juga memberikan apresiasi berubah hadiah kepada para anak panti.

Saat bermain, mulanya Kaesang menanyakan apakah ada yang mau diberikan uang 100 ribu. Kompak para anak panti pun berteriak keras 'mau'. Namun, Kaesang tidak langsung memberi melainkan terus bertanya.

"Ada yang mau 100 ribu ga?" tanya Kaesang, di Panti Asuhan Putri Kerahiman, Sentani, Jayapura, Papua, Minggu (26/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Mauuu...," jawab anak-anak panti asuhan.

"Sekali lagi saya tanya, ada yang mau 100 ribu ga?" Kaesang kembali bertanya.

Ketika Kaesang bertanya untuk ketiga kalinya, ada seorang anak yang berteriak sambil menghampirinya. Barulah uang 100 ribu yang dijanjikan diberikan.

Lantas Kaesang menjelaskan mengapa baru memberikan uangnya meski banyak yang sudah berteriak mau. Rupanya dia menunggu untuk anak-anak berani maju ke depan untuk langsung mendatanginya.

Kemudian Kaesang mengatakan anak-anak harus berani dalam mengambil tindakan walaupun tetap ada risikonya. Menurutnya, hal ini perlu ditumbuhkan agar ke depan anak-anak panti asuhan bisa memiliki keberanian untuk menentukan langkah sebagai seorang pengusaha.

"Ketika ditanya, siapa mau jadi pengusaha, semua bilang bisa. Kalau mau jadi pengusaha harus berani, ada aksinya. Tadi saya tanya ada yang mau 100 ribu ga? semua orang juga bisa bilang mau. Ketika ada yang tanya, siapa mau jadi presiden? semua orang juga bisa mau. Tapi bisa ga? ada aksinya ga?. Kalau cuma duduk diem disitu ya engga jadi apa-apa," kata Kaesang.

Kaesang juga menjelaskan anak-anak harus melakukan kegiatan yang seimbang antara bermain dan belajar. Sebab menurutnya, hal itu dapat membuat anak-anak lebih pandai dalam berinteraksi.

"Bermain sama belajar itu harus seimbang. Kalau ada yang suka belajar ya belajar, tapi ya sedikit-sedikit bermainlah gapapa, kenapa? karena bermain itukan nanti berinteraksi dengan teman-temannya," ujar Kaesang.

Kaesang mengatakan upayanya mengajak anak-anak panti asuhan bermain untuk memberikan semangat. Dia juga mengatakan pemberian hadiah sebagai salah satu cara agar anak-anak panti asuhan terus termotivasi.

"Kalo kita lihat mereka kan masih generasi Z ya, mereka butuh beberapa tahun untuk jadi pemimpin. Tapi balik lagi milenial itu bukan pemimpin masa depan, tapi pemimpin masa kini," ucap Kaesang.

Kemudian dia juga mengatakan kepada para anak panti asuhan untuk memiliki keberanian. Dia pun mengaitkan keberanian ini sebagai langkah penting yang harus dimiliki untuk menjadi pengusaha.

"Ketika ada orang yang memberikan kesempatan kepada adik-adik disini untuk menjadi seseorang, ambil. Walaupun memang pasti ada resikonya. Saya katakan sekali lagi, jarang sekali ada orang yang nawarin (kesempatan) dua kali," papar Kaesang.

Lihat juga Video: Strategi Kaesang Agar PSI Masuk Parlemen

[Gambas:Video 20detik]


Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto sowan ke Pondok Pesantren (Ponpes) Darul Ghuroba, Langitan, Widang, Tuban. Di sana Prabowo menghadiri pertemuan alim ulama kawasan Pantura Raya.

Pertemuan tertutup ini dihadiri para ulama, hingga kiai pondok terkenal. Antara lain KH Anwar Maksum dari Lirboyo, KH Ubaidilah Faqih, dan sekitar 100 lebih kiai dari berbagai kabupaten.

Sebelum rapat digelar, para awak media dipersilakan mengambil gambar sebelum acara inti dilaksanakan.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kami persilakan teman-teman media untuk mengambil gambar ya. Lima menit sebelum dimulai," ucap Sekretaris Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran, Nusron Wachid, Minggu (26/11/2023).

Dari pantauan detikJatim, tampak Prabowo duduk di hadapan para kiai didampingi oleh KH Anwar Maksum dan KH Ubaidilah Faqih. Hadir pula KH Mutawwakkil 'Alallah, kiai Pondok Sarang Jateng dan Pakdhe Karwo.

Pertemuan yang digelar mulai pukul 13.40 WIB hingga pukul 15.00 WIB masih berlangsung.

Prabowo: Kalau Tidak Rukun-Ribut Terus Biasanya Negara Tersebut Gagal


Duduk perkara Capres Anies Baswedan batal mengisi kuliah umum di kampus Universitas Gadjah Mada (UGM) kian terang. Sosok yang disebut-sebut sebagai pencatut rektorat UGM pun terungkap.

Sebelumnya pihak UGM menegaskan tak pernah melarang kedatangan Capres Anies di acara kuliah umum di Magister Manajemen (MM) beberapa waktu lalu. Koordinator Indonesian Future Stadium General atau panitia acara, Muhammad Khalid menjelaskan tangkapan layar yang beredar dengan nama Rektorat terkonfirmasi adalah staf pengelola auditorium MM UGM.

"Berdasarkan tangkapan layar yang beredar antara pihak penyelenggara dengan kontak yang dinamakan Rektorat dan disebut sebagai 'Pak Wija', terkonfirmasi bahwa beliau merupakan pengelola ruang auditorium MM FEB UGM yang meneruskan pesan dari pihak lain yang mengklaim adanya anjuran dari Rektor," kata Khalid saat dihubungi wartawan, Rabu (22/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Khalid menyebut pada hari H acara, panitia bertemu langsung dengan Pak Wija di lokasi. Dalam pertemuan itu, Pak Wija menyampaikan ada banyak intel yang menelepon dan mengirimkan pesan WA kepadanya dengan kata-kata kasar.

"Beliau merasa tertekan dan bingung, sehingga terdesak untuk meneruskan pesan tersebut apa adanya kepada panitia. Kami bersaksi betul bahwa Pak Wija adalah orang baik yang sangat membantu banyak hal selama hari H," bebernya.

"Namun kami simpulkan bahwa beliau tersudut oleh pihak yang mendesak beliau untuk bicara kepada kami mengatasnamakan Rektorat," sambungnya.

Panitia Juga Diteror

Khalid menerangkan teror juga dialami koordinator maupun panitia yang bertugas sebagai humas. Ada telepon dari nomor yang tak dikenal secara berulang kali.

"Nomor kami ditelepon berkali-kali oleh nomor tidak dikenal. Pernah satu kali diangkat, isinya melontarkan kata-kata kasar yang menghardik kami sebagai panitia," urainya.

Dia mengaku tak bisa memperkirakan pihak mana yang menghalangi acara itu sedemikian kerasnya. Padahal, kata Khalid, acara itu hanya bertajuk kuliah umum.

Ancaman Bukan dari Rektorat UGM

Khalid pun meluruskan ancaman maupun teror itu bukan berasal dari Rektorat UGM. Namun, diklaim sebagai perintah dari Rektorat.

"Setelah mendapat konfirmasi dari Rektorat bahwa UGM tidak melakukan pembatasan apa pun, dan kami juga melakukan pendalaman lebih lanjut dengan berbagai pihak, kami luruskan bahwa teror ancaman pembatalan dilakukan oleh aparat keamanan dengan mengklaim atas perintah Rektorat," bebernya.

Khalid menyebut ada pula intervensi dari kepolisian. Dia menyebut sebelum acara dimulai, lokasi sudah dipenuhi personel polisi berseragam dan yang tidak berseragam.

"Beberapa panitia yang berkoordinasi dengan mereka menyampaikan bahwa intinya aparat memastikan apakah Pak Anies hadir atau tidak dan meminta rundown acara," ucapnya.

Pihaknya pun sudah berkomunikasi dengan Sekretaris UGM Andi Sandi terkait masalah ini. Kedua pihak berkomitmen sama-sama menelusuri pangkal kejadian ini.

"Kami sangat menyayangkan adanya intervensi aparat secara berlebihan, padahal acara merupakan kuliah akademik dengan Bapak Anies diundang sebagai praktisi yang kompeten di bidangnya," ucapnya

UGM Tegaskan Tak Larang Anies

Terpisah, Sekretaris UGM Andi Sandi menyampaikan UGM tidak pernah melarang Anies Baswedan untuk datang dan mengisi acara Indonesian Future Stadium Generale di Magister Manajemen, Jumat (17/11). Sebaliknya, Sandi menilai panitia telah melakukan kesalahan sehingga seolah-olah ada diskusi WhatsApp (WA) yang memperlihatkan larangan dari Rektorat UGM mengenai kehadiran Anies Baswedan dalam kegiatan tersebut.

"Setelah kami telusuri, panitia tanpa entah apa tujuannya memberi nama Rektorat pada profil WA staf Magister Manajemen yang meminjamkan tempat acara Studium Generale," terang Sandi, Selasa (21/11).

Sandi juga menyampaikan, sejauh ini pihaknya juga telah mempertemukan antara pengelola gedung MM UGM dengan Polda DIY. Dia menegaskan pihak Polda DIY juga tidak pernah mengeluarkan statement larangan Anies untuk datang ke UGM.

Pihaknya pun meminta panitia penyelenggara memberikan klarifikasi. Dia memastikan UGM tak pernah melarang Anies datang ke kampus apalagi menjadi pembicara acara ilmiah.

"Ini sebagai proses belajar. Apalagi salah satu panitia penyelenggaranya yaitu M Khalid juga alumnus UGM," tegasnya.

Kapolda DIY Bantah Intervensi

Di sisi lain, Kapolda DIY Irjen Suwondo Nainggolan angkat bicara soal batalnya Anies mengisi kuliah umum di UGM. Suwondo menegaskan tak ada izin yang masuk ke Polda terkait acara itu baik dari panitia acara maupun Anies Baswedan.

"Monggo tanya rektorat, kita pun nanya, jadi begini. Kegiatan di kampus itu tidak pernah, itu semuanya otoritas kampus. Memberi tahu kita juga tidak," jelas Suwondo kepada wartawan usai acara Deklarasi Pemilu Damai 2024 di Bangsal Kepatihan, Selasa (21/11).

Meski begitu, kehadiran pihaknya untuk memastikan kemananan acara. Terlebih jika ada kehadiran tokoh atau Capres-Cawapres. Pihaknya pun baru tahu agenda itu dari media sosial.

"Dari saya jawab tidak ada (personel yang melarang), kalau misalnya bilang ada saya proses, karena sudah cek tidak ada semaunya. Mereka tahu cerita Pak Anies itu dari medsos itu, gitu Pak Anies mau datang," ungkapnya.

Suwondo pun menegaskan tak ada intervensi terkait kehadiran personelnya ke lokasi. Dia mengklaim hanya memastikan acara berjalan lancar.

"Artinya sebelum berita yang keluar satu jam setelahnya tidak jadi datang kita cek akhirnya. Makanya kita minta berbicara, rektorat berbicara apa penyebabnya. Supaya berjalan dengan baik semuanya," pungkasnya.

UGM Tegaskan Tak Ada Pelarangan Diskusi Capres-Cawapres di Kampus


Bupati Garut Rudy Gunawan merespons Ridwan Kamil yang kini menjadi Ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) Prabowo-Gibran di Jawa Barat. Rudy meminta agar Kang Emil bisa membawa Prabowo-Gibran menang telak di Jawa Barat.

"Tidak bisa hanya sekadar berbicara, tapi harus benar-benar ada aksi yang konkret untuk bergerak memenangkan," ujar politisi senior Partai Gerindra itu kepada wartawan di Garut, Minggu (26/11/2023).

Pria yang kini menjabat sebagai Anggota Dewan Penasihat Partai Gerindra Pusat itu menyebut jika ucapannya tersebut berdasarkan fakta yang sebelumnya sudah terjadi.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dimana, pada tahun 2019 lalu, Prabowo yang kala itu berpasangan dengan Sandiaga Uno di Pilpres dipilih oleh lebih dari 16 juta masyarakat Jawa Barat, dengan persentase 59,93 persen.

Rudy menilai Ridwan Kamil harus bekerja ekstra untuk membuat Prabowo-Gibran menang telak di Jawa Barat. Sebab, Rudy menyebut jika elektabilitas Prabowo di Jabar sudah bagus sebelum Kang Emil bergabung dengan koalisi.

"Di 2019 juga yang pilih hampir 60 persen. Tanpa Kang Emil yang dulu di Pak Jokowi. Jadi, sekarang harus lebih dari 60 persen," ucap Rudy.

Sementara itu dilansir dari detikNews, Kang Emil sendiri, belum lama ini pamer data hasil survei internal elektabilitas calon presiden dan wakil presiden untuk Pemilu 2024 di Jawa Barat. Pria yang juga akrab disebut RK itu, menyebut Prabowo-Gibran mengungguli dua Paslon lainnya.

Hasil survei itu dipamerkan RK dalam acara pengukuhan struktur TKD Jawa Barat, Sabtu (25/11) malam di. Kegiatan itu dihadiri langsung oleh Prabowo Subianto.

RK mengklaim pasangan Prabowo-Gibran unggul dengan elektabilitas 51,57% di Jawa Barat. Sementara, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mendapat elektabiltas 25,96% dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md mendapat angka 11,76 %.

"Kampanye belum dimulai ya pak. Bapak sudah meraih simpati warga Jawa Barat di angka mendekati 52%," ujar RK di hadapan Prabowo.

Kang Emil mengatakan masih ada kelompok pemilih Prabowo-Gibran yang memiliki keraguan. Hal itu disampaikan RK dalam paparan mengenai strong voters pemilih capres-cawapres.

Kang Emil mengatakan strong voters Prabowo-Gibran berada di angka 39,02%, strong voters Anies-Cak Imin 19,76%, serta strong voters Ganjar-Mahfud ada di angka 8,24%.

Selain itu, katanya, tercatat ada 32,98% swing voters alias massa yang pilihannya dapat berubah. RK meminta jajaran TKD Jabar untuk meyakinkan warga memilih Prabowo-Gibran pada Pemilu 2024.

Prabowo-Gibran Hadiri Konsolidasi Waktunya Indonesia Maju di Bogor


PKS merasa prihatin soal istilah 'gemoy' yang dianggap menjadi sekadar gimik politik dalam memenangkan Pemilu 2024. TKN Prabowo-Gibran menanggapi PKS.

"Jangan salah mengartikan dengan istilah 'gemoy' ini. Gemoy ini sebagai perlambang politik kegembiraan, bukan politik permusuhan. Bukan berarti politik kegembiraan itu tanpa gagasan," kata Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran, Ace Hasan Syadzily, kepada wartawan, Minggu (26/11/2023).

Ace menyinggung politik identitas yang menurutnya perlu dihindari di pemilu nanti. Dia meminta berbagai pihak menghadapi pemilu dengan penuh optimisme.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kita hadapi kontestasi politik ini dengan penuh kegembiraan bukan dengan politik identitas. Bukan dengan mengkapitalisasi identitas. Atau membuat dramatisasi seakan-akan negara ini dalam keadaan darurat. Bukan politik hoax dan ketakutan," ujarnya.

"Kita hadapi kontestasi ini dengan penuh sukacita. Penuh dengan optimisme untuk mewujudkan Indonesia Maju," imbuh dia.

Lebih lanjut, Ketua DPP Golkar ini menjamin pihaknya menguasai politik gagasan dalam mewujudkan kemajuan bangsa.

"Kami memiliki politik gagasan yang jelas dalam mewujudkan kemajuan Indonesia. Jangan meragukan politik ide dan gagasan kita," kata Ace.

Sebelumnya diberitakan, Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Mohamad Sohibul Iman menyatakan partainya akan mengedepankan politik gagasan. Sohibul juga menyinggung adanya pihak lain yang mengedepankan gimik politik berupa 'gemoy.'

"PKS memelopori adanya politik gagasan ini untuk mengatasi kondisi yang tidak kita harapkan apalagi hari-hari ini. Nah Bapak Ibu sekalian situasi ini tentu tidak boleh kita biarkan maka PKS memelopori adanya politik gagasan ini untuk mengatasi kondisi yang tidak kita harapkan," kata Sohibul ketika berpidato di acara Kick Off Kampanye Nasional PKS di Hotel Bumi Wiyata, Depok, Jawa Barat, Minggu (26/11).

Lebih lanjut, Sohibul juga menyinggung persaingan politik saat ini. Dirinya mengatakan bahwa persaingan politik sekarang lebih mengedepankan gimik semata.

"Apalagi hari-hari ini bapak ibu sekalian, saya sangat prihatin, untuk memenangkan demokrasi persaingan demokrasi ini sekarang lebih banyak gimiknya sekarang ada istilah 'gemoy', 'santuy'," ucapnya.

Simak Video: Budiman Merasa Aneh Hadiri Deklarasi Dukungan Prabowo-Gibran

[Gambas:Video 20detik]


Ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Jawa Barat, Ridwan Kamil (RK), memamerkan hasil survei internal elektabilitas pasangannya mengungguli paslon lain di Pilpres. Menurut PKB, tinggal dibalik oleh politikus PKS Ahmad Heryawan, maka pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) akan menang.

"Ya kan ketua tim sukses dia (Ridwan Kamil), ya harus ngomong begitu. Kalau tanya ke Aher (Ahmad Heryawan), kata Pak Aher yang menang AMIN, tinggal dibalik dikit, AMIN yang menang," kata Waketum PKB Jazilul Fawaid di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (26/11/2023).

Jazilul mengatakan setiap tim pemenangan mempunyai survei internal. Dia percaya Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (AMIN) unggul di Jawa Barat dibandingkan dua paslon lainnya. Jazilul lantas mengatakan, dengan jentikan jari, suara Prabowo-Gibran akan beralih ke AMIN.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Ya suara AMIN di Jabar tinggal dibalik saja sebentar sudah balik di AMIN. Kan kemarin memang pak Prabowo kan belum dibalik, nunggu kampanye resmi. Tinggal dibalik, tek (jentikan jari) langsung sudah balik ke AMIN," kata Jazilul dengan gestur menjentikkan jarinya.

"Yang jelas potensi AMIN menang besar, itu satu. Kedua, bahwa hasil survei yang ada beredar di masyarakat kita apresiasi. Metodenya beda-beda, jadi buat AMIN yang penting hari ini survei internal kami menunjukkan kita punya peluang yang besar buat menang," imbuhnya.

RK Pamer Survei Internal

Sebelumnya, Ridwan Kamil (RK), memamerkan hasil survei internal soal elektabilitas calon presiden dan wakil presiden untuk Pemilu 2024 di Jawa Barat. Hasilnya, capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka unggul.

Hasil survei itu dipamerkan RK dalam acara pengukuhan struktur TKD Jawa Barat, Sabtu (25/11/2023) malam. Kegiatan itu dihadiri oleh Prabowo Subianto.

"Ini survei yang kami lakukan pada minggu-minggu ini," ucap RK membuka paparan datanya.

RK mengklaim pasangan Prabowo-Gibran unggul dengan elektabilitas 51,57% di Jawa Barat. Sementara, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar atau Cak Imin (AMIN) mendapat elektabiltas 25,96%, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md mendapat angka 11,76 %.

"Kampanye belum dimulai ya pak. Bapak sudah meraih simpati warga Jawa Barat di angka mendekati 52%," ujar RK di hadapan Prabowo.

Dia mengatakan kelompok pemilih Prabowo-Gibran masih ada yang memiliki keraguan. Hal itu disampaikan RK dalam paparan mengenai strong voters pemilih capres-cawapres.

Dia mengatakan strong voters Prabowo-Gibran berada di angka 39,02%, strong voters Anies-Cak Imin 19,76%, serta strong voters Ganjar-Mahfud ada di angka 8,24%.

Selain itu, katanya, tercatat ada 32,98% swing voters alias massa yang pilihannya dapat berubah. Dia meminta jajaran TKD Jabar untuk meyakinkan warga memilih Prabowo-Gibran pada Pemilu 2024.

"Yang memilih rombongan kita masih memiliki keraguan oleh isu, oleh bisikan, oleh yang dibaca, sehingga semua di sini harus meyakinkan mereka yang sudah dalam hatinya cenderung dan menjawab memilih Bapak Prabowo untuk tidak pindah ke lain hati oleh jabat tangan kita, oleh ketuk pintu kita, oleh kebaikan-kebaikan kita," kata RK.

Simak juga Video: PKS Tantang RK Adu Kuat Suara Anies Vs Prabowo di Jabar

[Gambas:Video 20detik]


Partai Persatuan Pembangunan (PPP) terus mendorong peningkatan kesejahteraan para guru agar kualitas pendidikan Indonesia terus naik. PPP mendukung program bakal capres-cawapres Ganjar-Mahfud yang akan menaikan gaji guru dari Rp 10-30 juta.

Juru Bicara DPP PPP Usman M Tokan mengatakan guru merupakan salah satu ujung tombak pembangunan nasional dari sisi peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).

"Berkat kerja para guru inilah lahir para tokoh nasional serta pemimpin bangsa," kata Usman, dalam keterangan tertulis, Minggu (26/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Lebih lanjut Usman M Tokan mengungkapkan peran guru sangat sentral untuk mendidik dan mencetak generasi penerus bangsa yang berkualitas sejak dini. Mulai dari PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini), Taman Kanak Kanak (TK), SD, SMP, hingga SMA.

"Ironisnya kondisi para huru di Indonesia masih jauh dari sejahtera, bahkan pendapatan guru honorer jauh di bawah UMR Rp 785 ribu," imbuh Usman.

Karena itu PPP mendorong peningkatan kesejahteraan guru, baik ASN maupun guru honorer. PPP juga sangat mendukung program capres Ganjar Pranowo yang akan memuliakan para guru melalui gaji yang layak.

Sebelumnya, capres Ganjar Pranowo mengatakan gaji guru bisa naik menjadi Rp 30 juta.

"Saya membayangkan, kalau guru kita, masuk pertama, masih baru gajinya Rp 10 juta. Dugaan saya orang pintar mau jadi guru," kata Ganjar.

"Kalau kemudian sekian tahun dia bisa Rp 20 juta, bisa (naik lagi menjadi) Rp 30 juta. Tidak usah cerita Rp 50 juta, Rp 30 juta (gaji guru yang layak)," sambungnya.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Kemendikbudristek, pada semester ganjil Tahun Ajaran (TA) 2022/2023 terdapat 3,3 juta guru di seluruh Indonesia.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 43,83% atau 1,46 juta guru mengajar di SD, kemudian 669,04 ribu guru (20,07%) mengajar untuk jenjang SMP.

Sebanyak 334,07 ribu guru mengajar di SMA, dan 322,54 ribu guru (9,67 %) mengajar untuk SMK.

Ada pula 261,74 ribu guru yang mengajar untuk TK, 166,88 ribu guru (5,01%) di Kelompok Bermain (KB), dan 46,93 ribu guru (1,41%) di Satuan PAUD Sejenis (SPS).

Berikutnya ada 34,07 ribu guru (1,02%) yang mengajar Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM), 26,85 ribu guru (0,81%) mengajar untuk Sekolah Luar Biasa (SLB), 5,37 ribu guru di Taman Penitipan Anak (TPA), dan 5,26 ribu guru (0,16%) di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB).


Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran mengeluarkan keputusan kontroversial. Ketua Kadin NTB, Faurani, ditunjuk menjadi Ketua TKD Prabowo-Gibran NTB, meleset dari harapan parpol koalisi yang menginginkan Ketua DPD Gerindra NTB Lalu Pathul Bahri sebagai ketua.

Langkah TKN itu menuai pro dan kontra. Beberapa kader jelas-jelas kecewa dengan penunjukan Faurani. Bagaimana nasib TKD untuk memperjuangkan Prabowo-Gibran di NTB?

Sementara, PDI Perjuangan (PDIP) masih saja mengungkit masalah penunjukan Gibran sebagai cawapres, yang dinilai dimulai kecurangan di MK. Bahkan ada ungkapan yang terlontar bahwa lembaga survei digunakan untuk pemenangan.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dua berita politik tersebut cukup menyita perhatian pembaca detikBali dalam sepekan terakhir. Berikut rangkumannya yang kami rangkai dalam rubrik terpopuler sepekan.

Kontroversi Faurani Jadi Ketua TKD Prabowo-Gibran NTB

TKN tiba-tiba menunjuk Faurani sebagai Ketua TKD Prabowo-Gibran di NTB. Padahal sebelumnya, parpol Koalisi Indonesia Maju (KIM) telah berembuk dan memutuskan menunjuk Bupati Lombok Tengah yang juga Ketua DPD Gerindra NTB Lalu Pathul Bahri sebagai Ketua TKD Prabowo-Gibran di NTB.

Surat Keputusan (SK) penunjukan Faurani sebagai Ketua TKD NTB termaktub dalam SK yang dikeluarkan TKN Prabowo-Gibran, Nomor: SKEP/060/TKN-PG/XI/2023. SK tersebut ditandatangani Ketua TKN Rosan Perkasa Roeslaini dan Sekretaris Nusron Wahid.

Diketahui, Faurani merupakan Ketua Kamar Dagang Indonesia (Kadin) NTB. Faurani terpilih menjadi ketua Kadin NTB pada 2020. Faurani memiliki kedekatan dengan mantan Ketua Kadin Rosan Roslaeni yang kini menjabat Ketua TKN Prabowo-Gibran.

Sejumlah partai politik Koalisi Indonesia Maju (KIM) di Nusa Tenggara Barat (NTB) melampiaskan kekecewannya terkait penunjukan Faurani.

Ketua DPW PSI NTB Agus Kamarwan kecewa lantaran TPN Prabowo-Gibran menunjuk Faurani sebagai Ketua TKD NTB. Padahal, seluruh parpol koalisi telah bersepakat memberikan mandat kepada Pathul Bahri untuk memimpin TKD NTB.

"Secara etika berpolitik, minggu lalu pimpinan partai sudah hadir dalam rapat konsolidasi KIM. Semua sudah legawa, pikiran jernih, hati yang lapang memandatkan Ketua TKD kepada Pathul Bahri," kata Agus, Rabu (22/11/2023).

Keputusan parpol koalisi di daerah, kata Agus, seharusnya dihargai. Ia menilai orang daerah lebih memahami kondisi politik di daerahnya. Oleh karena itulah, TKN seharusnya mengambil keputusan yang sejalan dengan keinginan parpol di daerah.

Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) PBB NTB Hilman Indra setali tiga uang. Menurutnya, parpol koalisi tetap berpegang pada putusan awal, yakni Pathul Bahri sebagai Ketua TKD Prabowo-Gibran NTB.

"Kami parpol telah menetapkan Pak Pathul Bahri sebagai ketua dan orang se-NTB sudah tahu. Tanpa komunikasi apa-apa, lalu tiba-tiba TKN buat SK. Ada muruah yang teman-teman partai ini dilewati. Kami ingin jaga muruah partai untuk tidak dilangkahi begitu saja," tutur Indra.

PDIP Ungkit Lagi Manipulasi Hukum di MK Berujung Gibran Bisa Cawapres

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di Nusa Dua, Badung, Bali, Kamis (22/11/2023). Foto: Rizki Setyo Samudero/detikBali

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto masih saja mengungkit masalah dugaan manipulasi hukum di Mahkamah Konstitusi (MK) yang kemudian memuluskan langkah Gibran Rakabuming menjadi cawapres Prabowo Subianto. Menurut dia, rekayasa hukum itu memunculkan masalah-masalah baru.

"Ketika proses itu di awal dengan manipulasi hukum, direkayasa di Mahkamah Konstitusi. Terjadi rekayasa hukum dan muncul masalah-masalah lainnya," kata Hasto di Nusa Dua, Bali, Rabu (22/11/2023).

"Bahkan kemudian aturan kepala desa tidak boleh dimobilisasi, ini dilakukan," imbuhnya.

Dia menyebut, manipulasi hukum di MK bisa dilakukan karena hubungan kekerabatan Jokowi dengan Anwar Usman. Mantan Ketua MK itu diketahui merupakan ipar Jokowi, yang belakangan diputus melanggar etik berat.

"Menggunakan hubungan kekerabatan dengan pamannya (untuk memanipulasi hukum di MK). Maka mengapa untuk menjadi pemimpin syarat-syarat etika dan moral itu sangat penting," tegas Hasto.

Answar Usman sendiri telah membantah adanya rekayasa atau manipulasi hukum di MK terkait batas usia capres-cawapres itu, termasuk ada konflik kepentingan di sana. Namun, MKMK tetap memutusnya melanggar kode etik berat, dan dipecat dari jabatan Ketua MK.

Hasto Sebut MK Bisa Diintervensi, Apalagi Hasil Survei

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto juga bicara hasil survei yang bisa diintervensi. Penilaian Hasto terkait survei bisa diintervensi itu dilontarkan menyikapi elektabilitas Ganjar Pranowo-Mahfud Md yang mengalami penurunan di beberapa survei. Hasto lalu menyinggung putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

"Itu survei dipakai sebagai bandwagon effect, survei sebagai alat pemenangan. Kalau mau survei diintervensi dulu. Kalau keputusan MK saja bisa diintervensi istana, masak survei tidak," kata Hasto seusai Rapat Konsolidasi PDIP di Provinsi Bali, seperti dikutip dalam keterangan tertulisnya, Jumat (24/11/2023).

Hasto menyebut cara yang menurutnya mudah untuk meninggikan survei. Hasto menyinggung pemberian sembako bergambar Prabowo-Gibran.

"Caranya mudah. Di lokasi di mana sample akan diambil, lalu dibagi sembako dan beras, kan, itu sudah ada beras bergambar Pak Prabowo dan Mas Gibran," lanjut Hasto.

Meski demikian, Hasto meyakini daerah yang sudah dibagikan beras tidak akan membuat suara rakyat bungkam. Menurutnya, rakyat akan melihat kepemimpinan itu dari Ganjar-Mahfud.

"Pak Ganjar, gubernur tercepat yang mengentaskan kemiskinan. Pak Ganjar bisa tidur di rumah-rumah rakyat untuk menyerap aspirasi dan apa yang dikehendaki oleh rakyat itu. Pak Ganjar itu menyelesaikan masalah dengan cepat. Pak Ganjar ini bisa gaspol. Mana yang lain nggak punya energi. Jadi, perpaduan Pak Ganjar dan Mahfud adalah perpaduan energi untuk keunggulan Indonesia," kata Hasto.

Hasto menyampaikan dalam demokrasi pentingnya karakter kepemimpinan. Dia meyakini Ganjar-Mahfud akan membawa Indonesia lebih unggul.

Dia menegaskan Ganjar Pranowo-Mahfud Md merupakan kesatupaduan yang bisa membawa energi bagi keunggulan Indonesia.

Respons TKN Prabowo-Gibran

Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran, Juri Ardiantoro, menekankan survei sudah menjadi alat untuk memotret pandangan masyarakat. Aneh menurutnya jika ada pihak yang menilai survei bisa diintervensi terlebih jika hasilnya tidak sesuai yang diharapkan.

"Survei itu adalah metode ilmiah untuk memotret pandangan atau pendapat publik yang sudah lama ada dan dipercaya di Indonesia," kata Juri kepada wartawan, Sabtu (25/11/2023).

"Maka agak aneh kalau ada orang yang saat tertentu percaya, dan saat yang lain tidak percaya. Kalau hasilnya menguntungkan dipercaya, kalau hasilnya tidak menguntungkan lantas tidak dipercaya," lanjut Juri.

Juri menilai rakyat sudah cerdas dalam memilih presiden. Juri lantas bicara kalau saat ini mayoritas masyarakat memilih Prabowo-Gibran.

"Rakyat sudah cerdas dan pintar dalam memilih calon presidennya. Jadi biarkanlah rakyat memilih sesuai kehendaknhatinya. Hati rakyat saat ini mayoritas ke Prabowo-Gibran," ujarnya.

Hasto Sebut Senam Bikin Jiwa Sehat, Singgung Pemimpin yang Suka Marah-marah


PKS merespons Menko Polhukam yang juga cawapres nomor urut 3, Mahfud Md yang mengatakan kondisi Indonesia saat ini tidak sedang baik-baik saja. PKS sepakat dengan Mahfud bahwa kondisi Indonesia dari segi hukum dan demokrasi sedang tidak baik-baik saja.

"Saya sepakat ya dengan Pak Mahfud mungkin Indonesia tidak baik-baik saja dari segi hukum, masalah demokrasi, masalah hal-hal yang menyangkut situasi persiapan pemilu," ujar Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Habib Aboe Bakar Alhabsyi di acara Kick Off Kampanye Nasional PKS di Hotel Bumi Wiyata, Depok, Jawa Barat, Minggu (26/11/2023).

"Mulai dari kasus MK, apalagi juga masalah KPK, dan banyak hal," tambahnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Lebih lanjut, dirinya mengatakan sekarang sudah memasuki suasana persiapan perubahan. Hal itu ditandai dengan pemilu yang sebentar lagi dilakukan.

"Tetapi kita sudah memasuki suasana persiapan perubahan dengan adanya pemilu yang tinggal beberapa hari lagi ini menggambarkan next masyarakat siap adanya perubahan," ucapnya.

Aboe Bakar mengatakan bahwa masyarakat punya cara tersendiri yang untuk merespons situasi yang ada. Salah satunya dapat terlihat ketika hari pencoblosan di TPS.

"Apa yang terjadi di republik kita saat-saat ini di hari demi hari, masyarakat punya cara tersendiri yg itu akan terungkap nanti dengan suara di TPS. Kita buktikan saja di TPS nanti semoga hal-hal yang tidak kita inginkan tidak akan terjadi," tuturnya.

Sebelumnya, Mahfud Md mengatakan kondisi Indonesia saat ini tidak sedang baik-baik saja. Dia menyebut di dalam ketatapemerintahan Indonesia digagangi oleh korupsi yang luar biasa.

"Saudara, ketatapemerintahan kita sekarang ini, Indonesia sekarang ini tidak sedang baik-baik saja. Sejarah memanggil kita untuk memperbaiki. Kenapa sedang tidak baik-baik? Saudara, di Indonesia ini banyak korupsi di dalam ketatapemerintahan itu digagangi oleh korupsi yang luar biasa," kata Mahfud saat menjadi pembicara dalam acara Tausiyah Kebangsaan Bersama Menyelamatkan & Memajukan Indonesia, seperti disiarkan YouTube Umulquran Hidayatullah dilihat, Sabtu (25/11).

Mahfud menuturkan hak rakyat di daerah dirampas secara suka-suka. Penegakan hukum, kata Mahfud, juga menjadi persoalan.

"Hak-hak rakyat, terutama di daerah luar itu dirampas dengan sesuka-suka. Penegakan hukum dan keadilan juga menjadi persoalan. Itu lah sebabnya, meskipun dari waktu ke waktu, umat Islam itu maju, maju dan maju, tapi banyak juga rakyat yang tertinggal," tuturnya.

Mahfud menyinggung gini ratio, pemetaan ketimpangan berdasarkan ilmu ekonomi. Dia mengatakan gini ratio era Soeharto orang miskin masih dapat limpahan rezeki meski tak sebanyak orang kaya.

"Coba saudara, ini agak ilmiah, di dalam ilmu ekonomi itu ada istilah gini ratio. Gini ratio itu ketimpangan antara yang kaya dengan yang miskin. Pada zaman Pak Harto yang kita jatuhkan itu, gini ratio kita itu 0,200 artinya orang miskin masih dapat limpahan rezeki meskipun nggak banyak karena ketimpangannya 0,200," tuturnya.

Simak Video: Sekjen PKS Setuju Opini Mahfud soal Indonesia Sedang Tidak Baik-baik Saja

[Gambas:Video 20detik]


Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka bersama istri, Selvi Ananda, berkunjung ke Kabupaten Tana Toraja dan Toraja Utara, Sulawesi Selatan (Sulsel). Gibran menyebut masyarakat Tana Toraja luar biasa

Gibran dan Selvi menghadiri apel siaga nasional Brigsena Gamki (Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia) di Gedung Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja, Minggu (24/11/2023). Gibran bercerita baru pertama kali datang ke Toraja. Dia menyebut masyarakat Tana Toraja luar biasa.

"Ya ini pertama kalinya saya ke Tana Toraja. Begitu mendarat, hujan deras sekali. Tapi pas sampai ke sini langsung terang, dan ini antusiasme dari teman-teman Gamki, masyarakat Tana Toraja ini luar biasa. Tadi juga sempat mendapatkan karya atau gelar juga dari tokoh-tokoh adat dan budaya," kata Gibran.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Senada dengan Gibran, Selvi juga mengaku baru pertama kali datang ke Toraja. Dia mengaku terkesan dengan keindahan alam Tana Toraja.

"Ini baru pertama kali saya menginjakkan kaki di Toraja. Dulu biasanya kan lihat rumah ini kan hanya dari gambar, tapi sekarang bisa datang langsung ke Tana Toraja, melihat keindahan Tana Toraja. Dari tadi turun pesawat, pemandangannya hijau sekali, daerahnya nyaman sekali, dan masyarakatnya luar biasa ramah-ramah sekali dan antusias menyambut kita, terima kasih semuanya," jawab Selvi.

Simak Video: PKS Bahas Demokrasi Banyak Gimik, Singgung Istilah Gemoy-Santuy

[Gambas:Video 20detik]


Relawan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang terhimpun dalam Benteng Jokowi (BeJo) memutuskan untuk mencabut dukungannya kepada paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud Md di Pilpres 2024. Kini, mereka beralih mendukung paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Peralihan dukungan dari Ganjar ke Prabowo-Gibran itu ditandai dengan deklarasi di Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat, Minggu (26/11/2023). Dekralasi dibacakan bersama-sama.

"Kami menyatakan sikap kami mencabut dukungan kami terhadap Ganjar dan Mahfud. Beralihnya kami karena kami tegak lurus Benteng Jokowi, tegak lurus kepada Bapak Jokowi. Kita akan menangkan Bapak Prabowo-Gibran menang satu putaran," demikian isi deklarasi yang dibacakan.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Koordinator Nasional BeJo, Jak TW Tumewan mengatakan keputusan tersebut selaras dengan sikap Presiden Jokowi.

"Jadi gini, kita ini mempersiapkan diri, untuk tegak lurus dengan pak Jokowi. Akhir-akhir ini pak Jokowi ke Gibran, kami juga ke Gibran," kata Jak TW Tumewan di lokasi, Minggu (26/11/2023).

Dia mengklaim relawan BeJo sudah menyumbangkan 3 juta suara untuk Jokowi pada Pilpres 2019 yang lalu. Sebanyak 90 persen dari suara tersebut, tahun depan akan beralih mendukung Prabowo-Gibran.

"Kemarin kita sumbang 3 juta lebih suara ke pak Jokowi. Kita punya target 3-7 juta sekarang. 90% DPC lebih sudah beralih ke Prabowo-Gibran," ujarnya.

Sekjen BeJo, Zaenal Aziz menambahkan, dewan pimpinan nasional sudah menginstruksikan hal tersebut kepada para dewan pimpinan cabang (DPC) di total 517 Kabupaten atau Kota di seluruh Indonesia. Dia mengklaim hampir 90 persen mereka setuju dengan perubahan arah dukungan tersebut.

"Kami sudah melakukan optimalisasi perubahan. Konfirmasi setelah kami sampaikan perubahan hampir 90% seluruh DPC 517 Kabupaten kota Bejo tetap mengikuti instruksi dewan pimpinan nasional BeJo," ujarnya.

Dia juga mengklaim sudah bertemu langsung Gibran dan berkomunikasi terkait hal tersebut. Aziz menegaskan BeJo akan mengawal Prabowo-Gibran menang dalam Pilpres 2024.

"Satu hal yang utama, kami telah diterima langsung di rumdin mas Gibran pada hari Selasa, dan apa yang kami sampaikan telah kami informasikan secara nasional. Bahwa keputusan kami bulat tidak bisa diganggu gugat. Juga telah kami sampaikan ke KPU," pungkasnya.


Bawaslu menjadwalkan ulang sidang laporan dugaan pelanggaran ajakan memilih lewat pantun oleh cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar (Cak Imin) dan cawapres nomor urut 3 Mahfud M. Dua pelapor mebantah tak serius melapor dan akan hadir di sidang pemeriksaan pada Rabu, 29 November 2023.

Pelapor Cak Imin, Rahmansyah memastikan akan menghadiri sidang usai absen di sidang pertama laporan tersebut. "Untuk sidang berikutnya kita akan hadir," kata perwakilan Advokat Pengawal Demokrasi (APD) pelapor Cak Imin, Rahmansyah kepada wartawan, Minggu (26/11/2023).

Dia menanggapi anggapan Bawaslu yang menyebut dirinya tak serius lantaran absen di sidang perdana pada Jumat (24/11). Dia mengaku ada kepentingan lain sehingga tak bisa hadir di sidang perdana tersebut.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kemarin kebetulan waktu sidang perdana bentrokan dengan kepentingan lain, sehingga kita memohon dan meminta ke pihak Bawaslu agar di bisa agenda waktu berikutnya," ujarnya.

Dia menegaskan pihaknya serius dalam melaporkan Cak Imin terkait pantun ajakan memilih tersebut. Dia akan hadir pada sidang laporan itu pada Rabu (29/11) depan.

"Kita menegaskan tetap serius dalam laporan dan akan menghadiri sidang pada hari Rabu tanggal 29 besok," ujar Rahmansyah.

"Nggak apa-apa, kalau di anggap (tidak serius) begitu, karena itu merupakan hal yang wajar karena kita tidak hadir pada saat sidang perdana, tapi Rabu depan kita pasti akan hadir," lanjutnya.

Pelapor Mahfud Md, perwakilan Pengacara Pembela Pilar Konstitusi (P3K) Maydika Ramadani mengatakan hal senada. Maydika mengatakan pihaknya serius dengan laporan itu dan akan hadir di sidang Rabu (29/11) depan.

"Kami tetap serius dalam laporan kami dan kami pastikan kami hadir tanggal 29 (November 2023)," kata Maydika.

Dia mengungkap alasan absen di sidang perdana laporan tersebut. Dia mengaku jadwal sidang perdana pada Jumat (24/11) bersamaan dengan agenda lain.

"Kami menerima surat panggilan sidang di hari Kamis dan hari itu juga kami sudah menyampaikan permohonan untuk penundaan. Untuk dijadwal ulang dikarenakan jadwal sidang hari Jumat terbentur dengan agenda lain. Dan penjadwalan ulang sidang diberitahu ditunda ke hari Rabu tanggal 29 (November 2023)," ujarnya.

Bawaslu Anggap Pelapor Tak Serius

Sebelumnya, Bawaslu menjadwalkan ulang sidang laporan terhadap Cak Imin, dan Mahfud Md buntut melontarkan pantun dugaan ajakan memilih sebelum masa kampanye. Sidang akan kembali digelar pada Rabu, 29 November 2023.

"Dengan demikian sidang pemeriksaan laporan pelanggaran administrasi dengan 010/LP/ADM.PL/BWSL/00.00/XI/2023 dan 003/LP/ADM.PL/BWSL/00.00/XI/2023 dengan agenda selanjutnya akan mendengarkan pembacaan laporan pelapor dan jawaban terlapor akan dilakukan pada sidang agenda hari Rabu 29 November 2023 jam 14.00 WIB," kata Ketua Majelis Persidangan, Rahmat Bagja, di ruang sidang Bawaslu, Jakarta Pusat, Jumat (24/11).

Bagja mengatakan sidang tersebut ditunda lantaran pihak pelapor tidak hadir dalam persidangan hari ini. Maka, kata Bagja, Bawaslu pun akan kembali menjadwalkan persidangan selanjutnya.

"Karena pelapor tidak hadir, seharusnya ini kita mendengarkan pokok-pokok aduan dari laporan yang diadukan oleh para pelapor. Kemudian mendengarkan jawaban terlapor dari teman-teman baik kuasa hukum Pak Ganjar dan Pak Anies," paparnya.

"Saya kira jawaban terlapor apakah agak lucu kalau pokok laporan tidak kita dengarkan tiba-tiba harus kita dengarkan jawaban terlapor," imbuhnya.

Simak juga Video: PKS Tantang RK Adu Kuat Suara Anies Vs Prabowo di Jabar

[Gambas:Video 20detik]


Ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Jawa Barat, Ridwan Kamil (RK), mengklaim hasil survei internalnya soal elektabilitas calon presiden dan wakil presiden untuk Pemilu 2024 di Jawa Barat menunjukkan Prabowo-Gibran unggul. Ketua Timnas AMIN Jawa Barat, Haru Suandharu, menegaskan pihaknya juga bakal bekerja keras agar unggul di Jabar sekaligus nasional.

"Insyaallah kita akan bekerja keras agar Amin menang di Jabar dan Indonesia," kata Haru kepada wartawan, Minggu (26/11/2023).

Haru mengatakan pihaknya terus berjuang memenangkan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Cak Imin) agar unggul di Jabar.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Insyaallah Amin menang di Jabar dan Nasional. Kita sedang berjuang dan berdoa," tuturnya.

RK sebelumnya memaparkan hasil survei internal yang dilakukannya sebagai Ketua TKD Prabowo-Gibran Jawa Barat. Hasil survei itu dipamerkan RK dalam acara pengukuhan struktur TKD Jawa Barat, Sabtu (25/11/2023) malam. Kegiatan itu dihadiri oleh Prabowo Subianto.

"Ini survei yang kami lakukan pada minggu-minggu ini," ucap RK membuka paparan datanya.

RK mengklaim pasangan Prabowo-Gibran unggul dengan elektabilitas 51,57% di Jawa Barat. Sementara, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar atau Cak Imin (AMIN) mendapat elektabiltas 25,96% dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md mendapat angka 11,76 %.

"Kampanye belum dimulai ya pak. Bapak sudah meraih simpati warga Jawa Barat di angka mendekati 52%," ujar RK di hadapan Prabowo.


Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep mengunjungi Panti Asuhan Putri Kerahiman Sentani, Kabupaten Jayapura. Kaesang disodorkan dua proposal yang diajukan yayasan, salah satunya terkait perbaikan gedung olahraga (GOR) panti.

Pantauan detikcom di lokasi, Minggu (26/11/2023), Kaesang tiba pukul 12.30 WIT bersama Dewan Pembina, Grace Natalie dan anggota Dewan Pembina, Isyana Bagoes Oka. Kedatangannya disambut dengan berbagai penampilan dari anak-anak panti asuhan seperti tari-tarian dan juga nyanyi-nyanyian.

Kaesang juga menerima cinderamata berupa Mahkota bulu burung Cendrawasih serta Tas Noken khas Papua. Kemudian Kaesang diantar oleh anak-anak panti asuhan yang menari untuk ke tempat duduk. Kaesang pun terlihat duduk lesehan bersama para anak panti.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Kaesang saat safari ke Sentani, Jayapura (Fadil/detikcom) Foto: Kaesang saat safari ke Sentani, Jayapura (Fadil/detikcom)

Acara pun dilanjutkan dengan sambutan dari direktur yayasan panti asuhan kerahiman, Florry Kaban. Dalam sambutannya, Florry meminta dua hal kepada Kaesang yakni dapat ikut membantu memperbaiki GOR multifungsi milik panti dan juga mengajarkan ilmu-ilmu sukses menjadi pengusaha.

"Jadi permintaan kami itu ada 2 mas, pertama mas, ini kami punya GOR mau roboh. Tempat ini merupakan tempat kami berlatih, tempat kami belajar, tempat kami berdoa. Jadi ya mas Kaesang bisa cari-cari donatur, orang baik untuk bantu kami jadi kami bisa renovasi tempat ini," kata Florry dalam sambutannya.

"Yang kedua Mas Kaesang itu beberapa usaha, terus kami itu mau coba latihan anak-anak panti ini, semacam entrepreneurship, siapa tau diantara mereka ini ada yang jadi pengusaha," tambahnya.

Selain itu, Kaesang juga diajak untuk melihat bentuk perhatian ayahnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada Papua. Salah satunya ketika memborong tas noken buatan anggota panti asuhan.

Kaesang saat safari ke Sentani, Jayapura (Fadil/detikcom) Foto: Kaesang saat safari ke Sentani, Jayapura (Fadil/detikcom)

Selanjutnya, Kaesang juga diminta untuk memberikan sambutan. Kesempatan ini pun digunakan Kaesang untuk memberikan motivasi dan mengajak anak-anak panti asuhan untuk bermain. Kaesang pun akan membaca kedua proposal yang telah diajukan.

"Kita lihat (proposalnya). Sudah kita baca, benar ada, ada dua proposalnya di dalam (tas noken). Ya kedepannya saya berharap lahir pemimpin-pemimpin dari panti asuhan itu," ucap Kaesang.


Calon wakil presiden (Cawapres) nomor urut 1, Muhaimin Iskandar (Cak Imin) senang melihat ada 5.000 kader Penggerak Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Karawang, Jawa Barat (Jabar). Cak Imin yakin kader Penggerak TPS bisa memenangkan PKB dan pasangan capes Anies Baswedan-Cak Imin (AMIN).

"Luar biasa para kader penggerak TPS Karawang. Saya sangat bangga, sangat salut, sangat bahagia melihat semangat 5.000 kader yang kuat, kompak dan siap memenangkan PKB dan AMIN," kata Cak Imin, dalam keterangannya, Minggu (26/11/2023).

5.000 kader Penggerak TPS itu digerakkan oleh Dewan Pengurus Cabang (DPC) PKB Karawang. Mereka berkumpul dan konsolidasi di GOR Bintang Maruli, Minggu (26/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Cak Imin, yang juga merupakan Ketua Umum (Ketum) PKB, mengaku bangga atas soliditas seluruh kader penggerak TPS Karawang. Cak Imin mengaku semakin optimis mewujudkan perubahan sebagai visi utamanya AMIN maju di Pilpres 2024.

"Saya semakin optimis wujudkan perubahan," tegasnya.

Cak Imin mengingatkan seluruh kader penggerak TPS kerja keras. Baginya, politik adalah jalan mewujudkan kemaslahatan sebagaimana dititahkan agama.

"Setetes keringat anda sekalian tidak akan pernah sia-sia dan akan menjadi bagian dari tanggungjawab saya untuk mewujudkan cita-cita besar perubahan," ungkapnya.

Lebih lanjut Cak Imin mengajak seluruh kader Penggerak TPS untuk menyatukan tekad demi terwujudnya keadilan, kemakmuran dan kesejahteraan secara lebih merata di Indonesia. Menurut Cak Imin, kekayaan Indonesia yang luar biasa tidak boleh dikuasai oleh segelintir orang.

"Mari kita satukan tekad untuk benar-benar wujudkan keadilan, kemakmuran dan kesejahteraan yang lebih merata. Sudah waktunya Indonesia berubah," tukasnya.

Lihat juga Video: PKS Tantang RK Adu Kuat Suara Anies Vs Prabowo di Jabar

[Gambas:Video 20detik]


Sejumlah tokoh menolak masuk struktur tim sukses atau Tim Nasional (Timnas) capres-cawapres Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN). PKB menilai hal tersebut merupakan dinamika biasa.

"Ya itu dinamika biasa, justru itukah dinamika menuju ke penyempurnaan. Karena kan Timnas ini tim yang berkembang, bukan tim yang stuck. Dia akan nambah terus, akan diumumkan lagi. Dia akan bertambah," kata Waketum PKB Jazilul Fawaid di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (26/11/2023).

Jazilul mengibaratkan Timnas AMIN seperti tim sepakbola. Dia mengatakan masuk dan keluarnya seorang pemain adalah hal biasa dalam tim sepak bola.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Akan bertambah, bertambah sesuai kebutuhan. Makanya Timnas ini kan struktur yang growth. Seperti struktur bola lah, keluar masuk-masuk biasa," sambungnya.

Dia mengatakan sikap sejumlah tokoh yang menyatakan menolak masuk Timnas AMIN tidak berdampak pada dukungan tokoh-tokoh itu ke Anies-Cak Imin. Dia menegaskan meyakini tokoh-tokoh itu ingin di luar struktur agar bergerak lebih leluasa.

"Saya pikir siapa sih yang keluar? Saya pikir tidak. Maksudnya keluar itu mungkin dari struktur bukan keluar dari AMIN. Tolong bedakan ya, nggak ada dampaknya tentu," kata dia.

"Maka malah lebih kuat. Dan ini berbagai posisi. Dia tidak keluar dari AMIN, dari struktur. Jangan cantumin nama deh misalkan, biar saya lebih leluasa," imbuhnya.

Tokoh yang Tolak Gabung Timnas AMIN Diklaim Tetap Mendukung

Dewan Pertimbangan Timnas AMIN Syaiful Huda merespons fenomena sejumlah tokoh yang menolak ditulis dalam struktur atau susunan tim pemenangan atau Timnas AMIN.

Huda mengklaim mereka yang menolak tetap mendukung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin. Dia melihat ada dua hal yang melatarbelakangi beberapa tokoh menolak masuk Timnas AMIN. Salah satunya, kata dia, karena komunikasi yang belum selesai.

"Jadi situasinya bisa dua hal, sebenarnya Timnas AMIN sudah melakukan penjajakan untuk komunikasi dan mengajak, mungkin belum tuntas, lalu sudah harus diumumkan," kata Huda saat dihubungi, Jumat (24/11).

Ketua Komisi X DPR ini menyebut ada beberapa tokoh yang juga akhirnya menimbang untuk tidak diumumkan ke publik. Terlepas dari itu, Huda menyebut sebetulnya mereka yang menolak bergabung Timnas AMIN tidak sepenuhnya pergi. Menurutnya, mereka tetap membantu Anies-Cak Imin.

"Catatan pentingnya dari dinamika ini, semua 5-6 orang yang sampai hari ini menyatakan untuk tidak ditulis di timnas, beliau beliau tetap menjadi bagian dari figur dan sosok yang tetap akan membantu pasangan AMIN," ujar dia.

Lihat juga Video: Abraham Samad Bantah Gabung Timnas AMIN, PKS: Kita Cek Ulang

[Gambas:Video 20detik]


Ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka Ridwan Kamil (RK) memamerkan hasil survei internal calon presiden dan wakilnya itu menang di Jawa Barat (Jabar) atas kandidat capres cawapres lainnya. PKS lantas menantang Ridwan Kamil bertarung memperebutkan suara di Jawa Barat melawan kader PKS, Ahmad Heryawan (Aher).

"Ya kita lihat saja deh, antara Ridwan Kamil dengan Heryawan adu kuat aja nanti. Ya. Kita bertanding aja Ridwan Kamil sama Heryawan ayo kita bertanding di Jawa Barat," ujar Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Habib Aboe Bakar Alhabsyi di acara Kick Off Kampanye Nasional PKS di Hotel Bumi Wiyata, Depok, Jawa Barat, Minggu (26/11/2023).

Aboe meyakini bahwa perolehan suara nantinya akan tipis. Pilihannya ada dua, yaitu Ridwan Kamil yang memenangkan banyak suara atau Heryawan.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Insya Allah paling-paling beda-beda tipis Heryawan menang atau Ridwan kamil menang. Ya begitulah kira-kira," ujarnya.

Aboe belum menuturkan target angka kemenangan untuk PKS di Jawa Barat. Dirinya hanya menargetkan kemenangan.

"Ya menang aja lah target angka nanti keliatan," ucapnya.

Sebelumnya, RK memamerkan hasil survei internal soal elektabilitas calon presiden dan wakil presiden untuk Pemilu 2024 di Jawa Barat. Hasilnya, capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka unggul.

Hasil survei itu dipamerkan RK dalam acara pengukuhan struktur TKD Jawa Barat, Sabtu (25/11/) malam. Kegiatan itu dihadiri oleh Prabowo Subianto.

"Ini survei yang kami lakukan pada minggu-minggu ini," ucap RK membuka paparan datanya.

RK mengklaim pasangan Prabowo-Gibran unggul dengan elektabilitas 51,57% di Jawa Barat. Sementara, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar atau Cak Imin (AMIN) mendapat elektabiltas 25,96% dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md mendapat angka 11,76 %.

"Kampanye belum dimulai ya pak. Bapak sudah meraih simpati warga Jawa Barat di angka mendekati 52%," ujar RK di hadapan Prabowo.

Dia mengaku telah memetakan daerah yang berpontensi menjadi lumbung suara duet Prabowo-Gibran di Jawa Barat. Dari pemetaannya, hanya sebagian kecil daerah yang menjadi basis pemilih paslon lainnya.

"Kita sudah menang di warna hijau tua. kita kalah di warna kuning dan warna merah, insyallah bisa kita rebut. Dan kita harus merayu di warna hijau muda, di wilayah Jawa Barat bagian barat, dan Jawa Barat perbatasan lah dengan Jawa Tengah," paparnya.

"Sehingga target kita pak, minimal 60 persen, insyaallah lebih menurut hitungan survei ini, kalau ini terjadi, Jawa Barat sebagai penentu," ucap RK.

Simak Video: PKS Tantang RK Adu Kuat Suara Anies Vs Prabowo di Jabar

[Gambas:Video 20detik]


Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Mohamad Sohibul Iman menyampaikan paparannya dalam peluncuran Program Kampanye Nasional PKS. Sohibul pun menyatakan ibu kota akan tetap di Jakarta juga PKS menang pemilu.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT


Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Mohamad Sohibul Iman menyatakan partainya akan mengedepankan politik gagasan. Dirinya juga menyinggung adanya pihak lain yang mengedepankan gimik politik berupa 'gemoy.'

Hal itu dikatakan oleh Sohibul ketika berpidato di acara Kick Off Kampanye Nasional PKS di Hotel Bumi Wiyata, Depok, Jawa Barat, Minggu (26/11/2023). Awalnya dia mengatakan mempelopori politik gagasan untuk menghadapi kondisi saat ini.

"PKS memelopori adanya politik gagasan ini untuk mengatasi kondisi yang tidak kita harapkan apalagi hari-hari ini. Nah Bapak Ibu sekalian situasi ini tentu tidak boleh kita biarkan maka PKS memelopori adanya politik gagasan ini untuk mengatasi kondisi yang tidak kita harapkan," kata dia.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Lebih lanjut, Sohibul juga menyinggung persaingan politik saat ini. Dirinya mengatakan bahwa persaingan politik sekarang lebih mengedepankan gimik semata.

"Apalagi hari-hari ini bapak ibu sekalian, saya sangat prihatin, untuk memenangkan demokrasi persaingan demokrasi ini sekarang lebih banyak gimiknya sekarang ada istilah 'gemoy', 'santuy'," ucapnya.

Dia menyoroti bahwa seolah-olah yang dapat memimpin Indonesia adalah mereka yang 'gemoy'. Dirinya juga menyebut gimik politik itu sesuatu yang tidak sehat.

"Seakan-akan yang bisa memimpin negeri ini adalah mereka yang gemoy, gemoy atau gemoy saya nggak tahu juga itu, Bib apa Bib? Gemoy apa gemoy? Gemoy atau santuy ini tentu sesuatu yang tidak sehat," ujarnya.

Lebih lanjut Sohibul mengatakan bahwa kedepannya demokrasi di Indonesia harus memunculkan pemimpin yang punya kapasitas memenangkan persaingan politik. Selain itu, Indonesia harus dipimpin orang yang bisa mengolah pemerintahan.

"Oleh karena itulah Bapak Ibu sekalian ke depan demokrasi kita harus lebih baik yaitu memunculkan pemimpin yang di satu sisi punya kapasitas memenangkan pertarungan di sisi lain juga kita yakin dia punya kapasitas untuk mengelola pemerintahan," ucapnya.

Lihat juga Video: PKS Bahas Demokrasi Banyak Gimik, Singgung Istilah Gemoy-Santuy

[Gambas:Video 20detik]


Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Rahmat Bagja, menyinggung maraknya tudingan soal Bawaslu pandang bulu dalam menurunkan alat peraga kampanye. Bagja menepis opini tersebut.


Komisi Pemilihan Umum (KPU) membuka tenda (booth) di hari bebas kendaraan bermotor (HBKB) atau car free day (CFD) di kawasan Jalan Sudirman-MH Thamrin, Jakarta, untuk masyarakat yang ingin pindah lokasi tempat pemungutan suara (TPS). Warga antusias meramaikan booth KPU.

Salah satu warga, Ridwan Nasution (43), mengaku baru mengetahui ada booth KPU di kawasan CFD. Dia yang tengah jalan pagi tersebut tidak sengaja melihat booth KPU dan langsung menghampirinya.

"Sebenarnya pengen olahraga, jalan pagi, tetapi karena nampak booth KPU dari kejauhan, saya ke sini," kata Ridwan kepada wartawan di lokasi, Minggu (26/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ridwan yang merupakan warga asal Medan itu menuturkan, tidak ingin melewatkan kesempatannya dalam memilih capres-cawapres di Pemilu 2024. Menurutnya, hal itu wajib dilakukan agar pemimpin yang memiliki visi sesuai dengannya dapat menang di Pilpres 2024.

"Untuk presiden enggak mau golput, tetap memilih," katanya.

"Supaya saya bisa memilih pemimpin yang sesuai dengan visi saya. Saya kan bekerja di proyek-proyek, jadi berharapnya tetap banyak proyek dan panggilan perusahaan," tambahnya.

Lebih lanjut, Ridwan mengaku belum dapat mengurus surat pindah TPS di booth KPU di kawasan CFD. Sebab, katanya, salah satu dokumen pendukungnya belum lengkap.

"Tidak ada rekomendasi dari perusahaan, tapi kalau sudah ada nanti, kami diminta untuk mengurus di kelurahan. Jadi besok rencananya besok saya mau urus," tuturnya.

Meski begitu, Ridwan memberi respon positif terhadap pelayanan pindah TPS di booth KPU di kawasan CFD. "Termasuk bagus sih melayaninya, ramah juga," imbuhnya.

Senada dengan Ridwan, warga lainnya, Khairul Amdi (40) mengatakan tidak sengaja melihat booth KPU di kawasan CFD. Ia langsung menghampiri booth KPU bersama keluarganya tersebut disela-sela aktivitas olahraganya.

"Hari ini saya ajak keluarga memang untuk jalan-jalan saat CFD. Kemudian, saat berjalan dari parkiran, saya melihat ada program KPU soal pindah memilih. Kebetulan KTP saya pernah di wilayah Aceh, kemudian baru-baru ini mengurus perpindahan KTP ke Jakarta. Makanya mau melakukan pindah memilih, takutnya TPS masih di Aceh," kata Amdi.

Menurut Amdi, dalam mengurus pindah TPS di booth KPU di kawasan CFD hanya perlu membawa KTP dan surat keterangan kerja di Jakarta. Amdi pun mengaku senang karena proses pindah TPS tersebut sangat mudah.

"Kami kemudian hanya menunjukkan KTP supaya proses bisa dilakukan. Tapi, kalau KTP di luar Jakarta, kayak kawan saya, harus dibuktikan dengan surat keterangan kerja (SKU) yang menyatakan dia bekerja di Ibu Kota," katanya.

"Mudah, sangat simpel dan cepat. Bagus memang program seperti ini. Kami jadi dipermudah," pungkasnya.


Aparatur Sipil Negara (ASN) atau PNS dilarang foto dengan menggunakan pose dengan posisi jari tertentu. Hal itu sebagai upaya untuk menjaga netralitas ASN.

Plt Kepala Biro Humas, Hukum dan Kerja Sama, Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nur Hasan mengatakan, hal itu karena pose-pose tersebut identik dengan angka nomor urut pasangan calon (paslon) tertentu. Dia mengatakan, ASN wajib netral meskipun boleh memilih.

"Dalam pose tersebut menunjukkan angka yang identik dengan nomor urut paslon dan pose yang kita berikan kepada paslon, ASN wajib netral walaupun dijamin oleh undang-undang bahwa ASN boleh memilih," katanya kepada detikcom lewat pesan singkat, Minggu (26/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dia mengatakan, ASN wajib netral sebagaimana diatur dalam Undang-undang ASN. Lanjutnya, ASN yang melanggar netralitas akan diberikan sanksi kode etik maupun disiplin.

"Dalam UU ASN wajib netral tidak boleh berpihak kepada partai politik dan kepentingan golongan, diatur juga dalam PP 94 tahun 2021 dalam kewajiban dan larangan, bagi ASN yang melanggar netralitas akan diberikan sanksi kode etik maupun disiplin PNS," jelasnya.

Adapun sejumlah larangan buat ASN saat pemilu tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan.

Larangan yang tertuang dalam SKB ini di antaranya memasang spanduk/baliho/alat peraga lainnya terkait bakal calon peserta pemilu dan pemilihan, sosialisasi/kampanye media sosial/online bakal calon (presiden/wakil presiden/DPR/DPD/DPRD/gubernur/wakil gubernur/bupati/wakil bupati/wali kota/wakil wali kota), menghindari deklarasi/kampanye pasangan bakal calon dan memberikan tindakan/dukungan secara aktif, dan lain-lain.

Berikut pose-pose foto yang terlarang untuk ASN selama masa pemilu:


Relawan Projo Ganjar mengajukan gugatan terhadap keputusan KPU soal penetapan paslon Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Tim Kemenangan Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming menganggap langkah itu memperlihatkan pihak yang ketakutan dan tidak siap menghadapi kekalahan.

"Pihak-pihak yang menggugat sengaja melakukan berbagai upaya untuk menciptakan kegaduhan dan berusaha menggagalkan pemilu, karena ketakutan dan tidak siap menghadapi kekalahan," kata Sekretaris TKN Prabowo-Gibran, Nusron Wahid, kepada wartawan, Minggu (26/11/2023).

Nusron memastikan pihaknya siap menghadapi gugatan apapun. Dia yakin pihaknya berada di posisi kebenaran.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"TKN siap menghadapi gugatan apapun dan kemana pun. Sebab kita dalam posisi berdiri di atas fakta-fakta kebenaran," ujarnya.

Menurut Nusron, keputusan KPU atas penetapan capres-cawapres Prabowo-Gibran berbasis bukti hukum. "Keputusan KPU sudah benar karena berdasarkan pada bukti hukum secara material melalui keputusan MK yang bersifat final dan mengikat," kata dia.

Jubir TKN Prabowo-Gibran, Fahri Hamzah, menilai seharusnya relawan Projo mengikuti arah dukungan Presiden Jokowi. Menurutnya, kelompok relawan itu mendukung majunya Prabowo dan Gibran di Pilpres 2024.

"Projo-Pro Jokowi. Harus dukung Prabowo. Tegak lurus," kata Fahri kepada wartawan.

Fahri meminta semua pihak menjaga pelaksanaan seluruh tahapan Pemilu 2024 dengan damai. "Kita fokus menjaga pemilu damai," katanya.

Gugatan Projo Ganjar

Diberitakan sebelumnya, relawan Projo Ganjar mengajukan gugatan terhadap keputusan KPU soal penetapan capres-cawapres ke PTUN Jakarta. Gugatan itu terkait penetapan dokumen syarat capres-cawapres, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Objek sengketa pada perkara tersebut ialah Berita Acara 1589/ PL.01.4-BA/05/2023 tentang Penetapan Dokumen Persyaratan Capres Cawapres Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka juncto Surat Keputusan KPU RI 1632 Tahun 2023 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum pada 13 November 2023.

Berdasarkan situs PTUN Jakarta yang dilihat, Minggu (26/11/2023), perkara itu teregister dengan nomor 601/ G.SPPU/ 2023/ PTUN. JKT.

"Kami siap menghadapi Komisi Pemilihan Umum pada persidangan yang akan digelar Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta," kata Ketua Umum Relawan Projo Ganjar, Haposan Situmorang.

Dalam tuntutannya, Projo Ganjar meminta pembatalan Penetapan KPU tentang keikutsertaan Prabowo-Gibran dan pembatalan objek gugatan agar pasangan capres-cawapres nomor urut 2 tersebut dicoret KPU dari Kontestasi Pilpres tahun 2024.

Lihat Video: PKS Sindir Demokrasi Banyak Gimik, Singgung Istilah Gemoy-Santuy

[Gambas:Video 20detik]


Calon Presiden Ganjar Pranowo menghadiri pengukuhan ratusan orang Tim Pemenangan Daerah (TPD) dan Tim Pemenangan Kabupaten Kota (TPK) di Monumen MNEK di kawasan reklamasi Centre Point of Indonesia (CPI) Makassar, Sulawesi Selatan. Ganjar mengingatkan masyarakat agar tak mencemooh yang lain.

"Saya titipkan, siapkan data dengan baik, ajak masyarakat untuk memilih dengan baik. Sampaikan pesan-pesan visi-misi program dengan baik, tidak perlu mencemooh orang lain serta pastikan kita semuanya melakukannya dengan baik," ujar Ganjar di Makassar, dilansir Antara, Sabtu (25/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Mantan Gubernur Jawa Tengah ini juga mengingatkan kepada TPD, TPK, Partai Politik pengusung termasuk relawan tidak boleh melanggar aturan, tapi ikut mengawasi terjadinya pelanggaran Pemilu dan laporkan.

"Kalau seandainya ada yang melanggar, sampaikan, dan tentu kita sendiri tidak boleh melanggar. Kita semua akan berjuang bersama. Saya bersama pak Mahfud selalu bersama dengan kawan-kawan semua. Kami berdua tidak ada apa-apanya tanpa bapak dan ibu sekalian serta rakyat Indonesia," tuturnya menegaskan.

Dalam kesempatan itu, Ketua Dewan Penasihat TPD Ganjar-Mahfud Sulsel, Moh Ramdhan Pomanto, menyampaikan bahwa Kota Makassar akan menjadi basis perjuangan Capres dan Cawapres Ganjar-Mahfud. Ia pun mengapresiasi kehadiran Ganjar dalam deklarasi itu walau dalam keadaan hujan gerimis.

"Hujan tadi beliau tidak dipayungi, tapi mau bersama-sama dengan kita. Sama rasa sama rata. Itulah dasar kita berjuang untuk beliau (Ganjar) inilah kecintaan kita dan terbukti malam hari ini," kata pria disapa akrab Danny Pomanto ini kepada wartawan setelah deklarasi usai.

Ia pun memberikan wejangan kepada para TPD dan TPK se Sulsel untuk bekerja semaksimal mungkin mengkampanyekan Ganjar-Mahfud kepada masyarakat Sulsel, sebab bila dihitung waktu tersisa hanya 75 hari sebelum pencoblosan Pemilu Pilpres, Pileg pada 14 Februari 2024.

Sebelum menghadiri pengukuhan, Ganjar Pranowo menyempatkan mengunjungi Kabupaten Tana Toraja, serta Kota Palopo. Di Tana Toraja, Ganjar membawakan kuliah umum di Universitas Kristen Indonesia Toraja serta bertemu pengurus Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja. Sedangkan di Kota Palopo, Ganjar diberikan gelar kehormatan oleh Kedatuan Luwu.

Sebelumnya, KPU RI telah menetapkan tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden sebagai peserta Pilpres 2024, yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD nomor urut 3.

Pasangan Anies-Muhaimin diusung Partai NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Ummat. Pasangan Ganjar-Mahfud diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Persatuan Indonesia (Perindo), dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura).

Selanjutnya, pasangan Prabowo-Gibran diusung Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora), Partai Garda Republik Indonesia (Garuda), dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI), serta Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) yang tidak lolos menjadi peserta Pemilu 2024.

KPU juga telah menetapkan masa kampanye mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, kemudian jadwal pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024.

Simak juga Video: Penetapan Capres-Cawapres KPU Digugat ke PTUN oleh Projo Ganjar

[Gambas:Video 20detik]


Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Mohamad Sohibul Iman menyampaikan paparannya dalam peluncuran Program Kampanye Nasional PKS. Sohibul pun menyatakan ibu kota akan tetap di Jakarta juga PKS menang pemilu.


Deddy Corbuzier sebutkan sejumlah kewajiban yang harus dijalankan selama menjabat sebagai Letnan Kolonel Tituler TNI AD. Salah satunya, ia harus golput alias tidak memilih saat pemilu mendatang.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT


Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka menghadiri karnaval budaya acara adat di Tana Toraja, Sulawesi Selatan (Sulsel). Dalam acara itu, Gibran mendapatkan gelar adat.

Gibran mendapat gelar adat Laso' Pindan yang berarti putra bangsawan yang bercahaya seperti mutiara dari Tongkonan Lallangan.

Gibran berterima kasih kepada masyarakat yang hadir. Karena meskipun hujan, tidak menyurutkan masyarakat untuk menghadiri karnaval budaya tersebut. Karnaval budaya digelar di Plaza Kolam Makale.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Terima kasih sekali saya sudah diterima, disambut dengan baik di Tanah Toraja ini. Walaupun hujan tapi warga masyarakat tetap semangat semua, terima kasih sekali," kata Gibran dalam sambutannya, Minggu (26/11/2023).

Gibran diberikan gelar adat oleh tokoh adat setempat. Dia mengucapkan terima kasih atas gelar adat yang diberikan kepadanya tersebut.

"Yang saya hormati para tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat di Tana Toraja. Ini sebuah kehormatan, saya diberikan gelar atau marga, ini luar biasa sekali. Walaupun hujan sekali lagi, warga tetap semangat semua," tuturnya.

Dalam kesempatan itu, Gibran memberikan pesan kepada masyarakat yang hadir saat nanti menghadapi Pemilu 2024. Menurutnya, masyarakat harus tetap berkawan meski beda pilihan.

"Saya pesan satu saja untuk Bapak Ibu semua, ini nanti walaupun kita beda pilihan, kita harus tetap rukun semua. Yang penting nanti setelah Pilpres selesai, kita tetap bersaudara dan berkawan semua," jelasnya.

Sejumlah prosesi pemberian gelar adat terhadap Gibran dilakukan. Di antaranya membacakan pesan-pesan, hingga pembentangan kain khas Tana Toraja.

"Mas Gibran Rakabuming Raka sebagai orang Toraja mulai hari ini. Apakah mas Gibran bersedia?," tanya salah satu tokoh adat.

"Saya terima," jawab Gibran. Suara riuh masyarakat terdengar usai pemberian gelar adat terhadap Gibran diberikan.


Ketum PAN yang juga Menteri Perdagangan RI (Mendag) Zulkifli Hasan menghadiri kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Jatinegara, Jakarta Timur, Minggu (26/11/2023).

Dalam kesempatan itu, Zulhas mengajak masyarakat tetap berdamai meskipun sudah memasuki Tahun Politik. Menurutnya, wajar bagi setiap orang memiliki pilihan politik yang berbeda.

"Di tahun politik, semua kader-kader terbaik akan berkompetisi. Oleh karena itu, saya mengajak semua berdamai dalam pelaksanaan Pemilu" kata Zulhas.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Pilihan boleh berbeda, tapi kita satu NKRI," sambungnya.

Berkaitan dengan hal tersebut, Zulhas juga mengajak warga untuk menghadiri Jakarta Bersholawat yang mengusung tema 'Pemilu Damai'. Selain itu, acara ini juga sekaligus menjadi momen untuk mendoakan saudara-saudara di Palestina.

Rencananya, selawat massal ini akan digelar Senin (27/11) di Taman Perkemahan Wiladatika Cibubur. Agenda ini juga nantinya akan dihadiri oleh Habib Syech bin Abdul Qodir Assegaf.

"Kalau ada waktu luang, besok malam saya buat selawatan doa untuk Palestina bersama Habib Syech," ajak Zulhas.


Ketum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas) mengajak masyarakat untuk bersama-sama mendoakan Palestina di acara 'Jakarta Bersholawat'. Rencananya, agenda ini akan digelar Senin (27/11) di Bumi Perkemahan Wiladatika Cibubur. 'Jakarta Bersholawat' ini juga akan dihadiri oleh Habib Syech bin Abdul Qodir Assegaf.

"Kalau ada waktu luang, besok malam saya buat selawatan doa untuk Palestina bersama Habib Syech," kata Zulhas, Minggu (26/11/2023).

Pria yang juga menjabat sebagai Menteri Perdagangan RI (Mendag) ini juga menyebut akan ada ribuan jemaah yang hadir dalam acara tersebut. Oleh karenanya, pihaknya sengaja memilih Cibubur sebagai tempat digelarnya 'Jakarta Bersholawat'.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kalau (selawat bersama) Habib Syech, yang datang ada puluhan ribu. Kemarin di Semarang itu ada hampir 50 ribu orang yang datang," tutur Zulhas.

"Maka perlu tempat yabg besar, saya bikin (Jakarta Bersholawat) di Cibubur," sambungnya.

Selain mendoakan Palestina, Jakarta Berselawat juga mengusung 'Pemilu Damai' sebagai temanya. Sebab, Pesta Demokrasi RI akan berlangsung dalam beberapa bulan ke depan.

"Ini kompetisi antar keluarga, ya. Semua kader-kader terbaik di Indonesia. Oleh karena itu kita berharap agar pemilu damai," pungkasnya.


PKS menggelar rapimnas kampanye nasional 2024. Dalam acara tersebut, Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Mohamad Sohibul Iman mengatakan ibu kota negara tetap Jakarta jika PKS menang Pemilu 2024.

"Salah satu ide gagasan ataupun kampanye kinerja PKS adalah PKS akan menyatakan jika PKS menang ibu kota negara tetap Jakarta," ujar Sohibul dalam paparannya di Hotel Bumiwiyata, Depok, Minggu (26/11/2023).

Sohibul mengatakan janji PKS sangat mudah ditafsirkan oleh masyarakat. Dia mengatakan PKS menilai ibu kota tidak perlu pindah ke Nusantara.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Ini walaupun secara warning agak panjang, tetapi substansinya straight forward orang tidak perlu menafsirkan apapun. Dengan kalimat ini, artinya ibu kota negara tidak pindah ke Nusantara, tetap di Jakarta," kata dia.

Dia mengatakan ibu kota tetap di Jakarta merupakan gagasan unggulan dari PKS. Dia mengatakan PKS sejak awal menolak pengesahan RUU IKN menjadi undang-undang.

"Kampanye gagasan unggulan dari PKS karena memang PKS sudah dari awal menolak tentang RUU IKN dan sekarang kita sampaikan kepada masyarakat," ucapnya.

Simak juga Video: Menyoroti Pandangan Anies Terhadap Kelanjutan Pembangunan IKN

[Gambas:Video 20detik]


Partai Golkar sepertinya begitu ambisius untuk bisa mendongkrak suara pada Pemilu 2024 mendatang. Selain menugaskan kader-kader terbaiknya untuk mendulang pemenangan, Golkar juga menyiapkan amunisi untuk Pilkada serentak tahun depan.

Salah satunya dengan menugaskan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil maju kembali sebagai petahana di Pilkada. Kang Emil, begitu ia akrab disapa, sudah diberi penugasan oleh Golkar untuk maju di Pilkada DKI Jakarta atau maju kembali sebagai petahana di Jawa Barat.

Ditemui wartawan, Kamis (23/11) lalu, Kang Emil mengaku sudah mendapat penugasan dari partainya bernaung untuk maju di Ibu Kota dan di Jabar. Meski saat ini belum diputuskan, Kang Emil menyatakan sudah siap ditugaskan dimanapun oleh Golkar.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Saya itu mendapatkan dua surat penugasan (dari DPP Golkar) satu di Jabar, dua di DKI, jadi suratnya dua," ungkap Ridwan Kamil di Kota Bandung, Kamis (23/11/2023).

"Kepercayaan itu akan saya terjemahkan ke dalam kerja-kerja politik sesuai arahan dari partai," sambungnya.

Kang Emil menyebut, dari dua surat tugas yang diberikan langsung oleh Ketum Golkar Airlangga Hartarto itu, dirinya tetap akan memprioritaskan Jabar sebagai pilihan untuk langkah politiknya ke depan. Meski begitu, dia tidak menampik jika partai berlambang pohon beringin itu meminta dirinya untuk menjajaki petualangan di ibu kota.

"Karena dikasih dua, prioritas tetap di Jabar, tapi diminta tetap mencoba berkiprah sesuai penugasan di DKI Jakarta," tegasnya.

Selain tugas tersebut, Kang Emil juga didapuk menjadi Ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) Jawa Barat pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Ia bahkan menegaskan janjinya dan menyatakan baktinya kepada Prabowo.

"Niat kuat untuk memenangkan Pak prabowo. Semua semangat dan kompak, memakai warna biru langit yang jadi simbol kemenangan kita. Kita yakin akan menjadi pemenang di 2024," ucap pria yang akrab disapa Kang Emil saat pengukuhan TKD Jabar di Paskal Hyper Square, Kota Bandung, Sabtu (25/11/2023).

Ridwan Kamil mengungkapkan, dengan kekompakan yang terjalin kuat, TKD Jabar akan membentuk sebuah super team untuk memastikan Prabowo bisa menang Pilpres 2024 satu putaran. Bahkan TKD menargetkan perolehan suara Prabowo-Gibran bisa mencapai 60%.

"Kita harus menang satu putaran, kita harus tempur habis-habisan. Target kita minimal 60 persen insya Allah lebih, kalau ini terjadi Jabar sebagai penentu, ditambah tempat lain, insya Allah satu putaran bisa direalisasikan," tegas mantan Gubernur Jabar ini.

Sementara itu, penugasan Golkar untuk Kang Emil mendapat komentar dari pengamat politik Universitas Padjajaran (Unpad) Firman Manan. Ia mengatakan, peluang terbesar bagi Kang Emil untuk memenangkan Pilgub jelas ada di Jabar.

"Potensi terpilih lebih besar tentu di Jawa Barat ya karena bagaimanapun dia sebagai petahana, lalu kemudian juga kalau kita lihat hasil-hasil survei ya sejauh ini elektabilitasnya masih tetap tertinggi dan cukup unggul ya dibanding yang lain," kata Firman saat dihubungi, Kamis (23/11/2023).

"Kalau di Jakarta itu kan relatif lebih ketat sebetulnya. Walaupun memang namanya disebut-sebut (dan punya peluang)," imbuhnya.

Firman mengungkapkan, Golkar memberi tugas kepada eks Gubernur Jabar periode 2018-2023 itu dengan maksud untuk mempertegas tugas yang sebelumnya telah diemban Kang Emil. Adapun tugas itu yakni menjadi Ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Jabar.

"Rekomendasi ini sekaligus sebetulnya penegasan kan dari partai terkait bagaimana kemudian upaya yang harus dilakukan Kang Emil itu dalam kemenangan Pilpres dan Pileg di Jawa Barat. Karena untuk Pilpres kan dia sebagai ketua TKD," ujarnya.

"Golkar itu terakhir menang di Jawa Barat kan tahun 2004, makanya kehadiran Kang Emil itu seharusnya memberikan kontribusi yang signifikan, kalau bisa bahkan mungkin Golkar berharap bisa menjadi pemenang kan di Jawa Barat, (meski) tidak mudah sebetulnya," lanjutnya.

Karena itulah, dia menganggap tugas dari Golkar untuk maju kembali dalam Pilgub Jabar merupakan ujian bagi Ridwan Kamil untuk meningkatkan suara Golkar.

"Jadi kalau menurut saya justru itu yang akan juga menjadi ujian sebetulnya bagi Kang Emil apakah kemudian nanti bisa berhasil ya sebagai ketua TKD di Jawa Barat, lalu kemudian dalam Pileg untuk meningkatkan suara Golkar secara signifikan," tegas Firman.

Lebih lanjut, Firman menuturkan, Golkar juga punya maksud lain setelah menugaskan Kang Emil maju di Pilgub DKI Jakarta. Menurutnya partai berlambang pohon beringin ini sedang menjajaki seberapa besar suara partai di ibu kota saat ini.

"Tapi kalau kita lihat memang kan agak beda kondisinya di Jakarta itu. Karena kompetisinya masih relatif ketat ya, tidak ada satu pun yang kemudian unggul, Pak Zaki (Ketua DPD Golkar DKI) kan tidak juga demikian juga dengan Kang Emil. Jadi menurut saya ini masih menjajaki," pungkasnya.


Wapres Ma'ruf Amin meminta KBRI menyelenggarakan Pemilu 2024 dengan jujur dan adil serta mengedepankan prinsip netralitas. Hal itu disampaikan Ma'ruf dalam kunjungannya ke KBRI Bratislava, Slovakia.


Tim Kemenangan Nasional (TKN) Prabowo-Gibran menanggapi capres nomor urut 1 Anies Baswedan yang menyampaikan sejumlah kritikan soal program food estate. TKN Prabowo-Gibran menilai apa yang disampaikan Anies dengan yang dikerjakan pemerintahan saat ini tetap memiliki kesamaan tujuan, yaitu ketahanan pangan.

"Pemilih muda sekarang sudah pinter-pinter, ujungnya kan soal ketahanan pangan," kata Komandan Fanta dari TKN Prabowo-Gibran, Arief Rosyid, kepada wartawan, Minggu (26/11/2023).

Arief menganggap Anies hanya menyampaikan permainan diksi. Menurutnya, dominan pemilih yang berasal dari kaum muda tidak akan memusingkan itu.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Jadi permainan diksi, permainan kata-kata, diputar seperti apapun sudah tidak pusing," ujarnya.

Lebih lanjut, Arief menilai perlunya keberlanjutan program dalam transisi pemerintahan saat ini dengan pemerintahan selanjutnya, termasuk food estate ini.

"Indonesia sangat kaya, perlu ada keberlanjutan dan penyempurnaan dari program-program baik dari setiap kepemimpinan yang ada sebelumnya," kata dia.

Anies Baswedan sebelumnya menyampaikan tinjauan kritisnya soal food estate. Alih-alih food estate, bila jadi presiden maka dia akan menggulirkan agenda pangan berupa contract farming.

Konsep ini disampaikan Anies dari mimbar 'Konferensi Orang Muda Pulihkan Indonesia', acara WALHI, di Balai Kartini, Jakarta, Sabtu (25/11).

"Fokus kita ke depan, kita tidak akan mengkonsentrasikan kepada food estate. Justru kita ingin contract farming dibangun untuk Indonesia ke depan," kata Anies disambut tepuk tangan seisi ruangan.

Dia memaparkan food estate berpendekatan sentralistik sedangkan contract farming berpendekatan desentralisasi. Food estate hanya memberi kepastian di kawasan pertanian itu sendiri, sedangkan contract farming memberi kepastian untuk seluruh petani. Fokus food estate adalah ekstensifikasi lahan sehingga merusak ekologi, sedangkan contract farming adalah mengintensifikasi lahan yang sudah ada supaya lebih produktif.

"Mengapa food estate ini bukan menjadi opsi? Karena ini adalah pendekatan di mana negara menguasai produksi secara sentralistik," kata Anies.

Simak juga Video: Penetapan Capres-Cawapres KPU Digugat ke PTUN oleh Projo Ganjar

[Gambas:Video 20detik]