Ketua Umum Pro Jokowi (Projo) Budi Arie Setiadi mengatakan pihaknya bakal melakukan simulasi duet sederet nama capres-cawapres melalui Konferensi Daerah (Konferda) di berbagai provinsi Indonesia. Konferda ini merupakan tindaklanjut dari hasil Musra yang digelar Minggu (14/5) yang lalu.

"Kami telah konsultasi dengan Presiden Jokowi sebelum melakukan konsolidasi organisasi untuk menentukan arah pilihan politik Projo," kata Budi dalam konferensi pers di DPP Projo, Kamis (25/5/2023).

Kemudian, Sekjen Projo Handoko mengatakan nama capres-cawapres yang disimulasikan merupakan nama-nama yang dihimpun berdasarkan hasil Musyawarah Rakyat (Musra) yang digelar di 29 provinsi dan 1 wilayah luar negeri pada Agustus 2022-Mei 2023. Dia menyebut nama yang disimulasikan itu akan dimintakan pendapatnya saat Konferda.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Menindaklanjuti hasil Musra itulah, kami akan menggelar langkah-langkah konsolidasi organisasi, bagaimana memantapkan diri Projo seluruh Indonesia," tutur Handoko.

"Ada 10 simulasi yang kita tawarkan dan kita bahas. Dan itu semuanya berasal dari hasil Musra. Jadi yang namanya tidak ada di hasil Musra, nggak mungkin kita bicarakan dalam simulasi-simulasi yang akan kita bicarakan dari provinsi ke provinsi. Nanti kami tim DPP akan bergerak langsung ke seluruh Indonesia," lanjutnya.

Ada 5 nama yang akan disimulasikan, yakni Ketum Gerindra Prabowo Subianto, Gubernur Jawa Tengah sekaligus capres usungan PDIP Ganjar Pranowo, Ketum Golkar Airlangga Hartarto, Menparekraf Sandiaga Uno, dan Menko Polhukam Mahfud Md. Nama Prabowo dan Ganjar masing-masing muncul 4 kali.

Berikut daftar 10 simulasi capres-cawapres versi Projo:

Prabowo Subianto-Ganjar Pranowo

Prabowo Subianto-Airlangga Hartarto

Ganjar Pranowo-Prabowo Subianto

Ganjar Pranowo-Airlangga Hartarto

Airlangga Hartarto-Sandiaga Uno

Airlangga Hartarto-Mahfud Md

Prabowo Subianto-Sandiaga Uno

Ganjar Pranowo-Sandiaga Uno

Prabowo Subianto-Mahfud Md

Ganjar Pranowo-Mahfud Md

Tonton juga Video: Jadi Kandidat Cawapres di Musra Relawan Projo, Sandiaga: Itu Suara Rakyat

[Gambas:Video 20detik]


Ketum Pro Jokowi (Projo) Budi Arie Setiadi membocorkan percakapannya dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal usulan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming maju jadi cawapres Ketum Gerindra Prabowo Subianto di 2024. Budi mengatakan Jokowi mengimbau agar usulan itu tak dilakukan.

"Ya Pak Jokowi saya tanya, Pak Prabowo sama Gibran gimana? 'Janganlah, Gibran baru dua tahun, umurnya nggak cukup'," kata Budi Arie kepada wartawan di DPP Projo, Jakarta Selatan, Kamis (25/5/2023).

Budi mengungkap alasan Jokowi menolak usulan itu. Sebab, katanya, Jokowi merasa Gibran baru 2 tahun jadi walikota.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Pak Jokowi bicara sama saya ini ada wacana Pak Prabowo-Gibran. Terus jokowi bilang Mas Gibran baru 2 tahun jadi wali kota," tutur Budi.

Isu liar Gibran disandingkan dengan Prabowo itu sebelumnya berkembang di media sosial. Gibran memberikan respons saat menanggapi cuitan salah satu netizen yang menyebut bahwa peta politik akan berubah jika Prabowo dan partainya, Gerindra, mampu meyakinkan putra Jokowi itu untuk menjadi cawapres. Menurut cuitan itu, akan ada mutasi suara dari Ganjar ke Prabowo.

"Peta politik akan berubah jika @prabowo/@Gerindra berhasil meyakinkan @gibran_tweet untuk jd cawapres nya Prabowo, akan banyak mutasi suara dari @ganjarpranowo/@PDI_Perjuangan ke kubu Prabowo,siap2 @PDI_Perjuangan @ganjarpranowo kehilangan suara bahkan kehilangan untuk menang," tulis netizen tersebut, seperti dilihat detikcom, Minggu (30/4).

Gibran lantas mengomentari cuitan tersebut. Dia mengunggah sebuah meme bergambar kartun Patrick dengan tulisan 'Kok Bisa Bang'.

Banyak netizen yang kemudian berkomentar di unggahan Gibran tersebut. Banyak yang mendukung duet Prabowo dengan Gibran. Namun, ada juga yang tidak setuju.

Sebagai informasi, nama Gibran memang kerap muncul dalam bursa cawapres. Di media sosial, nama Gibran kerap disandingkan dengan sejumlah capres, termasuk dengan Prabowo.

Lihat juga Video: Momen Makan Malam Gibran dan Ganjar Pranowo di Solo

[Gambas:Video 20detik]


I'd rather vote for what I want and not get it, than I vote for what I don't want and get it ~ Eugene V. Debs

Mengapa di setiap pemilihan presiden, bangsa Indonesia selalu "kekurangan" figur calon pemimpin nasional? Padahal, pemilihan presiden adalah salah satu prosesi yang, harusnya, paling "sakral' dan paling substantif dalam kehidupan bernegara. Bayangkan, nasib dan masa depan 278 juta lebih rakyat Indonesia selama lima tahun ke depan, akan ditentukan oleh satu orang. Aman tidaknya negara, sejahtera ataukah semakin miskin rakyatnya, sangat ditentukan oleh keputusan dan kebijakan satu orang pemimpin, yaitu presiden.

Tanpa mengabaikan peran dari wakil presiden sebagai satu paket kepemimpinan nasional, kita semua paham bahwa dalam banyak hal dan keputusan, peran wakil presiden (wapres) hanya sebatas pelengkap, semacam syarat administratif berjalannya sebuah pemerintahan dan ketatanegaraan. Bahwa ada pembagian peran kerja, betul. Tapi faktanya, dalam hal kebijakan, negara kita tidak pernah mengenal istilah keputusan wapres atau peraturan wapres, ataupun instruksi wapres. Dalam ketatanegaraan, semua keputusan dan kebijakan bernegara, hanya presiden yang berhak mengeluarkan keputusan dan peraturan.

Sejak era pemilihan langsung, yang dimulai pada Pemilu 1999, lembaga-lembaga survei mulai muncul, meski jumlahnya masih sangat terbatas ketika itu. Dan, dalam 4 kali pemilu terakhir, yaitu sejak Pemilu 2004 sampai dengan pemilu terbaru pada 2019 lalu, penentuan calon presiden (capres) semakin merujuk ke hasil-hasil survei.

Dominasi lembaga survei dalam "menggiring" pikiran rakyat untuk meyakini bahwa kandidat terbaik untuk membawa Indonesia lebih maju adalah apa yang berhasil diteropong lembaga survei di lapangan berdasarkan hasil survei mereka. Pada akhirnya, kita sebagai rakyat "dipaksa" menerima fakta bahwa pemimpin terbaik untuk ratusan juta rakyat Indonesia adalah apa yang dirilis lembaga survei tersebut.

Siapa yang secara presentasi suaranya besar dan paling populer berdasarkan survei dan polling lembaga survei, itulah yang kemudian menjadi pilihan partai politik untuk di majukan sebagai kandidat capres. Pertanyaannya kemudian, sebagai contoh dalam konteks Pemilu 2024, betulkah dari 278 juta rakyat Indonesia, hanya tiga orang ini yang terbaik dan bisa membawa Indonesia lebih maju, lebih adil, dan lebih sejahtera?

Apakah hanya Prabowo Subianto, atau Ganjar Pranowo, ataukah hanya Anies Baswedan yang paling bisa membawa Indonesia menjadi negara mandiri, negara yang superpower, bangsa yang berdikari, bangsa yang bisa mengelola sumber daya alamnya untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran seluruh rakyat Indonesia? Negara yang pembangunannya tidak bergantung pada utang luar negeri, misalnya?

Tentu bukan semata salah partai politik, jika kemudian presiden yang terpilih tidak bisa mengayomi dan menyejahterakan seluruh rakyat Indonesia, ataupun membuat puas seluruh rakyat. Dan, kemudian rakyat tidak menjadi terbelah, atau tidak berhenti saling mencaci dan membenci di media sosial, hanya karena pilihannya berbeda saat pemilihan umum (pemilu).

Tidak pula lantas membuat kita harus menyalahkan lembaga lembaga survei yang dengan rutin dan entengnya menjejali ruang pikiran kita, pilihan yang "mengkotak" pada satu atau dua figur tertentu, karena itu adalah produk pengetahuan dan ilmiah. Kitalah sebagai rakyat yang harus membuka pikiran untuk terbiasa mengkritisi dan menyaring informasi-informasi yang memenuhi ruang bacaan kita, baik itu di media sosial, maupun di ruang-ruang diskusi.

Mulailah bersuara dan mengkampanyekan figur-figur alternatif yang menurut kita sebagai rakyat pantas dan meyakinkan untuk membuat Indonesia menjadi bangsa besar dan mampu membawa kesejahteraan dan kemajuan, hingga kemudian masifikasi pikiran-pikiran kita ikut menjejali ruang-ruang percakapan publik nasional, dan "menggiring" lembaga survei untuk menjadikan upaya masifikasi nama-nama alternatif itu muncul dan dominan di ruang publik, sehingga partai politik melirik dan memilihnya sebagai kandidat.

Barangkali agak terlambat untuk memulai, tetapi jika tidak berani untuk menyuarakan jalan pikiran kita, maka pemimpin-pemimpin berikutnya tak akan pernah lahir sebagai solusi dari kebutuhan dasar bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan, selamanya kita akan terjebak pada hasil-hasil survei elektoral yang bisa jadi adalah sebuah desain besar untuk memenuhi keinginan kelompok tertentu ataupun elite yang sekedar ingin mendapatkan ataupun melanggengkan kuasa.

Kita sebagai pemilih, diakui atau tidak, telah terjebak ke dalam sindrom elektoral, yakni memilih berdasarkan "penyakit" alam bawah sadar kita yang meyakini bahwa kebenaran itu adalah apa yang paling sering muncul di pikiran kita dan bersumber dari apa yang terlihat saja.

Tentu kita bertanya, siapa yang paling bertanggung jawab dalam menghadirkan figur pemimpin terbaik bagi bangsa ini? Jawabannya adalah negara. Siapa itu negara? Adalah presiden dan seluruh perangkat ketatanegaraannya. Sebagai rakyat, kita punya corong suara formal, yaitu anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai pembuat undang-undang.

Mereka semua harus berbesar hati duduk bersama memikirkan untuk menciptakan satu kompetisi elektoral yang memungkinkan untuk lahirnya satu putra terbaik bangsa yang bisa betul-betul lepas dari cengkeraman kuasa kelompok ataupun golongan tertentu yang hanya berpikir untuk diri atau golongannya sendiri. Rakyat merindukan seorang capres yang berani berkata dan berjanji, "Jika ada kesejahteraan di negeri ini, maka sayalah yang paling terakhir merasakan kesejahteraan."

Atau, "Saya tidak akan tinggal di Istana, jika masih ada rakyat yang hidup dalam kemiskinan, atau jika masih ada rakyat saya yang hidup di jalanan sebagai gelandangan." Sebelum terlambat, dan rakyat menjadi betul-betul sadar dan merasa tak ada gunanya memilih, lalu memilih jalan untuk tidak memilih. Ataukah pada akhirnya rakyat akan membiarkan proses rekrutmen kepemimpinan seperti ini terus berjalan hingga kita akhirnya terpaksa harus memilih yang tersedia saja, lalu "pura-pura bahagia"?

Dan, setelah presiden terpilih muncul, rakyat kembali ribut di ruang-ruang sosial ataupun di media? Sebuah lingkaran absurd. Sebagai penutup, ada kalimat aktivis buruh, mantan senator, sekaligus pendiri Serikat Pekerja Industri Dunia (Industrial Workers of The World) Amerika Serikat yang sangat terkenal pada awal 1900-an, yang pernah lima kali maju menjadi kandidat Presiden Amerika Serikat yaitu pada 1900, 1904, 1908, 1912, dan 1920, Eugene V. Debs.

Debs maju sebagai capres sebanyak lima kali karena ingin mendobrak praktik dan cara-cara elite berkuasa Amerika ketika itu, yang menguasai panggung politik dan pengajuan kandidasi pencapresan Amerika. Kalimat Debs, yang dua kali di penjara karena kevokalannya membela kaum buruh Amerika, seperti tertulis di pembuka tulisan ini, adalah pesan kepada para pemilihnya.

Situasi Debs, yang hidup pada awal abad ke-19 di Amerika Serikat, ada kemiripan cara pandang elite partai dan elite politik negeri ini dalam rekrutmen kepemimpinan nasional pada zaman ini, abad ke-21: maju untuk menang, menang untuk berkuasa. Hanya itu.

Saparuddin Santa Direktur Eksekutif Visi Indonesia Consulting

Lihat juga Video: Pembicaraan Sejauh Ini soal Cawapres untuk Anies-Prabowo-Ganjar


Bakal calon presiden usungan PDIP, Ganjar Pranowo, merespons hasil survei Litbang Kompas yang mengunggulkan Prabowo Subianto. Dia tidak mempersoalkan elektabilitas Prabowo berada di atasnya.

Saat ditanya terkait hal itu, Ganjar menanggapi dengan santai. Gubernur Jawa Tengah itu tak mempermasalahkan soal hasil survei itu.

"Biasa aja. Yo nggak papa," kata Ganjar saat ditemui di UGM, Sleman, seperti dilansir detikJateng, Kamis (25/5/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Untuk diketahui, hasil survei Litbang Kompas terbaru menunjukkan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sebagai sosok calon presiden dengan elektabilitas tertinggi. Prabowo juga unggul dalam simulasi head to head dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo maupun mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Pilpres 2024.

Litbang Kompas melakukan survei tersebut sejak Januari 2022 hingga Mei 2023. Berdasarkan hasil survei sebanyak 62% masyarakat menginginkan Prabowo menjadi presiden ketimbang Anies yang hanya mendapat 38% suara.

Prabowo juga menang saat melawan Ganjar dengan dukungan masyarakat sebanyak 51,1% dibandingkan Ganjar 48,9% suara.

Baca berita lengkapnya di sini.

Lihat juga Video: Momen Makan Malam Gibran dan Ganjar Pranowo di Solo

[Gambas:Video 20detik]


Wasekjen PAN Fikri Yasin mengatakan partai menyiapkan skenario lain untuk Pilpres 2024. Salah satu skenario itu yakni mengusung duet baru Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Ketum PAN Zulkifli Hasan atau Zulhas.

"Ya sejauh ini memang potensi capres dari kita cenderung ke Prabowo atau Ganjar Pranowo. Tapi, dalam rapat internal kemarin malam kader-kader menghendaki kita mengusung sendiri yaitu koalisi dengan Golkar, tentu Ketua Umum Golkar sebagai capres dan Ketua Umum PAN sebagai cawapres," kata Fikri kepada wartawan, Kamis (25/5/2023).

Fikri menyebut skenario tersebut tengah dimatangkan oleh partainya. Ia mengatakan jika Golkar dan PAN di Koalisi Indonesia Bersatu (KIB), sampai saat ini belum menentukan pilihan capres dan cawapres.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Semua itu memang sedang kita godog mana yang paling mungkin skenario yang akan kita jalankan. Ya karena PPP sudah lebih dahulu menentukan pilihan ya nggak apa-apa, maka kita ngajak Golkar yang belum ada pilihan," ujarnya.

Fikri menyebut kemungkinan lebih dari 2 pasangan calon (paslon) terjadi di pilpres mendatang. Untuk itu, pihaknya menyiapkan skenario 2 putaran bersama Golkar.

"Ya karena capresnya berpotensi lebih dari 2 pasang, maka kita menyiapkan skenario 2 putaran. Itulah kenapa kita memikirkan nyalon dengan Golkar sendiri," tutur Fikri.

"Tapi semua lagi sedang kita jajaki mana skenario yang paling mungkin," imbuhnya.

Nama Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto seperti diketahui muncul sebagai opsi sosok bacapres yang akan didukung PAN di Pilpres 2024. Golkar menyambut baik langkah PAN tersebut.

"Terima kasih kepada PAN yang telah memunculkan nama Pak Airlangga Hartarto sebagai capres dan juga Pak Zulhas sebagai cawapresnya," kata Ketua DPP Golkar Ace Hasan Syadzily kepada wartawan, Kamis (25/5).

Ace mengatakan langkah PAN yang mempertimbangkan mendukung Airlangga sebagai capres sesuai dengan sikap Golkar. Menurutnya, hal ini menandakan Koalisi Indonesia Bersatu yang dibesut Golkar, PAN, dan PPP masih solid sampai saat ini.

Lihat juga Video: Cak Imin Soal Isu Airlangga Gabung KKIR: Tapi Bukan Cawapres

[Gambas:Video 20detik]

Halaman 1 2 Selanjutnya


Hasil survei Litbang Kompas menunjukkan elektabilitas bakal capres Prabowo Subianto lebih unggul dari Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menyebut hasil survei itu masih dinamis.

Gibran tak menjawab lugas ketika ditanya optimistis elektabilitas capres yang diusung PDIP Ganjar Pranowo bakal naik. Gibran menyebut semua hasil survei para capres bisa terus naik.

"(Optimistis survei Ganjar naik) Ya harusnya semuanya naik, (semuanya) ya semuanya kan ini masih ada beberapa persen belum menjawab ya lambat laun pasti menjawab," kata Gibran dilansir detikJateng, Kamis (25/5/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Gibran mengatakan survei hanya sebagai pemanis dalam pemilu. Selebihnya, kata Gibran, yang terpenting yakni persaudaraan antarcapres.

"Survei kan ono okeh (ada banyak), hasile beda-beda. Survei itu untuk pemanis saja, yang penting persaudaraan. Survei itu masih berkembang, naik turun," ungkapnya.

Gibran mengaku tidak hanya memantau satu per satu lembaga survei. Menurutnya, para relawan yang akan menilai sendiri hasil survei para capres.

"Intinya kita pantau terus hasil surveinya kita bandingan dengan lembaga yang lain. Nanti biar para relawan bisa menilai sendiri. Masih panjang waktunya, masih naik turun (hasil survei)," ungkapnya.

Baca selengkapnya di sini.

Lihat juga Video: Momen Makan Malam Gibran dan Ganjar Pranowo di Solo

[Gambas:Video 20detik]


Presiden adalah jabatan publik. Secara etik, jabatan publik hanya boleh digunakan untuk hal-hal yang berkaitan langsung dengan kepentingan publik. Tetapi, akhir-akhir ini ada fenomena di mana jabatan publik dimaksud digunakan untuk memuluskan kepentingan politik individu dan kelompok, jauh dari kepentingan publik yang sesungguhnya.

Fenomena baru ini terlihat jelas pada sosok Presiden Jokowi yang belakangan ini ikut dan terlibat aktif cawe-cawe dalam perhelatan Pilpres 2024. Dikatakan terlibat aktif sebab Presiden Jokowi diketahui bukan hanya melakukan endorsement kepada sejumlah tokoh. Lebih dari itu, Presiden Jokowi juga ikut menjalankan operasi politik guna memuluskan bakal capres yang didukungnya. Sebab itu, tak salah bila kita menyebut presiden kita ini sebagai presiden rasa ketua umum (ketum) partai.

Staf Khusus Menteri Sekretariat Negara Faldo Maldini menyebut fenomena itu sebagai sesuatu yang wajar. Sebab, menurut politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu, sebagai sosok yang berkali-kali memenangkan pemilu sudah merupakan keniscayaan bagi Presiden Jokowi didatangi oleh sejumlah tokoh politik untuk sekadar meminta masukan. Tetapi, persoalannya Presiden Jokowi bukan hanya sekadar memberi masukan kepada tamu-tamu politiknya. Lebih dari itu, Presiden Jokowi juga aktif melakukan konsolidasi dan berbicara di depan publik perihal siapa saja tokoh-tokoh politik yang menurutnya pantas menjadi Presiden.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Bahkan, dalam konteks pencalonan Ganjar Pranowo misalnya, Presiden Jokowi terlihat sangat kentara menggunakan jabatannya untuk memuluskan pencapresan Gubernur Jawa Tengah itu. Mulai dari penggunaan fasilitas negara dan hingga pengaruh politik yang didapatkan Jokowi dari jabatan publiknya sebagai seorang Presiden. Bagi Presiden Jokowi, Ganjar tampak seperti anak emas. Hal itu terlihat dari pola dukungan politik yang diberikan Presiden Jokowi kepada Ganjar yang terlihat sangat istimewa. Lebih dari sekadar dukungan sesama kader partai. Dan, tampaknya, Presiden Jokowi melakukan hal itu dengan sadar dan sengaja guna semakin mengukuhkan posisi Ganjar.

Sementara pada saat bersamaan, Presiden Jokowi menunjukkan sikap "judes" (tak senang) terhadap bakal capres yang secara garis politik berseberangan dengannya. Sebut saja Anies Baswedan, misalnya. Seorang mantan Gubernur DKI Jakarta yang sejak lama telah dideklarasikan sebagai capres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang beranggotakan Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan PKS. Seolah-olah, pencapresan Anies Baswedan oleh Koalisi Perubahan untuk Persatuan itu adalah musibah bagi bangsa.

Sebagai individu politik, Presiden Jokowi memang memiliki hak untuk mendukung bakal capres yang menurutnya baik untuk memimpin bangsa ini. Tetapi, menjadi sangat tidak etis bila atas dasar hak itu Presiden Jokowi memanfaatkan jabatan berikut pengaruh dari jabatan publik yang disandangnya itu untuk memenangkan bakal capres yang didukungnya. Ini sudah semacam penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) yang dilakukan oleh seorang presiden.

Pasca Pilpres 2019, kita berspekulasi bahwa dalam di periode keduanya Presiden Jokowi akan lebih fokus, enjoy, tanpa beban. Sebab, secara politik, Presiden Jokowi sudah tak terbebani dengan karier politik dirinya. Namun, ternyata dugaan kita meleset. Meski kini Presiden Jokowi tak terbebani oleh karier politiknya sendiri, namun faktanya ia malah terbebani oleh pencalonan sejumlah tokoh yang akan meneruskan kepemimpinan politiknya. Yang bukan hanya mengganggu kerja-kerjanya sebagai pemegang jabatan publik, tetapi juga menyeret Sang Presiden terjerumus dalam tindakan penyalahgunaan kekuasaan.

Ada dugaan bahwa Presiden Jokowi khawatir program-program politiknya tak dilanjutkan. Khususnya terkait dengan program besar seperti Ibu Kota Negara (IKN). Itulah sebabnya—konon—mengapa Presiden Jokowi terlibat aktif dalam pencalonan sejumlah tokoh politik belakangan ini. Sebab, secara tidak langsung, Presiden Jokowi tak ingin program-program politik yang telah digagasnya hangus di tangan presiden yang baru.

Jika benar atas alasan itu Presiden Jokowi ikut cawe-cawe dalam Pilpres 2024, kekhawatiran itu rasanya tidak cukup beralasan. Sebab, jika program-program itu dibuat di atas kepentingan rakyat, rasanya tidak mungkin pemimpin yang akan datang tidak akan melanjutkannya. Sebab, jika program-program itu memang selaras dengan kepentingan rakyat, maka rakyatlah yang akan mengawal terlaksananya program-program tersebut.

Di era demokrasi digital, rakyat memiliki kuasa dan kendali yang kuat terhadap pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik. Karena itu, Presiden Jokowi tak perlu khawatir terhadap nasib program-program yang telah dibuat dan digagasnya. Dan, tak perlu pula ikut cawe-cawe hingga menyalahgunakan jabatan publik yang melekat pada dirinya.

Dengan ikut cawe-cawe dalam Pilpres 2024, Presiden Jokowi hanya akan mengotori sistem dan menjadikan pelaksanaan Pemilu menjadi tidak jujur dan adil. Dan, hal itu jelas akan mencoreng marwah dan martabat demokrasi kita. Karena itu, sudah semestinya Presiden Jokowi untuk menjaga netralitasnya dalam Pilpres 2024. Sang Presiden harus mengakhiri jabatannya sebagai seorang negarawan bijak, bukan sebagai seorang politisi ambisius!

Ahmad Farisi pengamat politik dan peneliti pada Akademi Hukum dan Politik (AHP)


Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf atau yang akrab disapa Gus Yahya merespons soal adanya nama kader NU yang masuk dalam bursa calon wakil presiden (cawapres) di Pilpres 2024. Dia mempersilahkan keder NU untuk maju di pilpres, namun tak menggunakan identitas NU sebagai modal politik.

"Siapa pun ya, walaupun orang NU ndak boleh menggunakan identitas NU sebagai modal politik. Dia harus punya kredibilitasnya sendiri, harus punya prestasinya sendiri, dia harus punya tawarannya sendiri, bukan hanya sekadar mengandalkan asal NU saja," katanya kepada wartawan di Gedung PBNU, Jakarta Pusat, Kamis (25/5/2023).

Gus Yahya menegaskan urusan capres cawapres sepenuhnya milik partai politik (parpol). Dia juga menyatakan pertemuannya dengan Ketum PP Muhammadiyah Haedar Nashir tidak membahas soal capres cawapres.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Silakan, itukan bukan urusan kami. Itu urusannya partai-partai silakan mau pilih siapa saja silakan dan kami mau liat apa tawaran-tawaran konkretnya," ucapnya.

Gus Yahya menyerahkan penilaian kepada masyarakat jika ada kader NU yang mencalonkan diri pada kontestasi politik itu. Dia menyatakan organisasinya tak mengurusi soal capres cawapres dan tidak ada restu merestui.

"Mana urusan apa kita harus merestui siapa saja. Memangnya kalo sekarang sampean nanya merestui Ganjar Pranowo apakah saya harus jawab? Kan enggak usah jawab, bukan urusan kita. Apakah saya merestui Prabowo, ya ndak akan saya jawab wong bukan urusan kita," kata Gus Yahya.

"Wapresnya ini direstui? Ya ndak akan saya jawab wong bukan urusan kita, silakan masyarakat menilai sendiri ya," pungkasnya.

Untuk diketahui, sejumlah nama kader NU disebut-sebut akan bertarung sebagai cawapres pada Pilpres 2024. Salah satunya adalah Imam Besar Istiqlal Nasaruddin Umar yang disebut sebagai calon kuat cawapres mendampingi calon presiden PDI Perjuangan Ganjar Pranowo.


Partai NasDem menepis Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR yang menyebut bakal calon presiden Anies Baswedan salah menginterpretasikan data Badan Pusat Statistik (BPS) saat membandingkan pembangunan jalan di era Persiden Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Waketum Partai NasDem Ahmad Ali menyebut Anies dan Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR hanya berbeda persepsi dan pemahaman.

"Bukan salah baca data menurut saya, artinya, pemahaman dan persepsi aja yang berbeda," kata Ahmad Ali saat dihubungi, Kamis (25/5/2023).

Ali menyebut apa yang dijelaskan Dirjen Bina Marga bahwa penambahan jalan nasional kecil setiap tahunnnya juga sebetulnya tidak salah. Namun demikian, dia menyebut yang dimaksud oleh Anies sebetulnya pemerintahan SBY lebih memperhatikan jalan nasional daripada pemerintahan Jokowi.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Pak Dirjen juga menjelaskan dan apa yang disampaikan Pak Dirjen itu benar bahwa jalan nasional itu bertambah setiap tahun kecil. Kan logikanya begini, kalau sebelumnya kemantapan jalan ini lebih bagus dan sekarang lebih di bawah, artinya bahwa sebelumnya itu jalan nasional lebih diperhatikan dan lebih panjang dikerjakan kan. Lebih diurus," jelasnya.

"Jalan ini setiap tahun kan perlu perawatan. Kalau artinya yang dimaksud adalah kemantapan semakin tinggi ini berarti semakin panjang jalan diperbaiki kan gitu. Kalau kemantapan jalan rendah kan berarti semakin pendek jalan. Jadi jalan nasional bukan jalan baru, tapi pemeliharan jalan secara keseluruhan, penambahan jalan nasional dari tahun ke tahun sangat kecil, jadi cara mengukurnya tentang kemantrapan jalan tadi itu," lanjut dia.

Ali mengatakan jalan nasional sebetulnya tidak bisa dibandingkan panjangnya lantaran hanya bertambah sedikit setiap tahunnya. Dia menyebut yang ditegaskan Anies Baswedan sebetulnya ke arah pemeliharaan jalan nasional.

"Iya mungkin di situ poinnya, karena memang kalau jalan nasional itu kalau dibilang lebih panjang ini, lebih panjang sana, kan jalan nasional itu itu aja. Kalau ada penambahan kan tidak signifikan, maka kemudian melakukan pemeliharaan terhadap jalan nasional itu jadi daya ukur. Nah di PUPR itu ada nilai kemantapan jalan. Yang jelas 2023 kemantapan jalan 92%, artinya di 2022 bisa jadi kemantapan jalannya di bawah 90% kan. Artinya dilihat perbandingan datanya," ujar dia.

Karena itu lah, anggota Komisi III DPR ini meminta agar tidak perlu diperdebatkan apa yang disampaikan Anies dan Dirjen Bina Marga soal jalan. Dia menyebut yang terpenting kondisi jalan di Indonesia semakin baik hari ke hari.

"Jadi tidak perlu terlalu memperdebatkan tentang yang disampaikan oleh Anies dan yang disampaikan oleh Bina Marga. Karena yang penting bagi kita adalah semakin hari semakin bagus, itu menjadi hal yang vital bagi masyarakat. Saya tidak tertarik mengomentari itu, tapi saya memberi pemahaman tentang cara mengukur jalan," tuturnya.

Simak penjelasan PUPR di halaman berikutnya.

Lihat Video: Anies Sebut Jokowi Kalah dari SBY soal Bangun Jalan, Yuk Cek Datanya

[Gambas:Video 20detik]

Halaman 1 2 Selanjutnya


Sandiaga Salahudin Uno akhirnya memberi sinyal dirinya akan bergabung dengan PPP di tengah kedekatan dirinya dengan pengurus PKS. Sandiaga juga merespons terkait kesiapan dirinya jadi cawapres PPP mendampingi capres Ganjar Pranowo.

"Itu tentunya ranahnya pimpinan PPP dan juga gabungan partai politik, karena PPP sudah menjalin kerja sama politik dengan PDIP dan itu tentunya kita hormati dan saya sangat mengapresiasi," kata Sandiaga usai acara #DemiIndonesia di Unair Convention Center, Kamis (25/5/2023).

Sandiaga menyatakan akan menghormati segala keputusan PPP apakah nanti akan mengusulkan dirinya sebagai cawapres Ganjar Pranowo atau tidak.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ia juga sadar diri bahwa keputusan usung-mengusung capres-cawapres merupakan hak penuh dari pimpinan parpol koalisi.

"Saya sadar posisi. Saya tidak ingin mengambil ranah dan wewenang yang akan ditentukan oleh pimpinan partai politik," tegasnya.

Mantan Wagub DKI Jakarta ini mengaku saat ini sedang memantapkan kesamaan pikiran dengan PPP. Ia memastikan dalam beberapa bulan keputusan dirinya bergabung dengan PPP akan diumumkan.

"Dan juga saya menyampaikan pemikiran-pemikiran untuk membawa percepatan pembangunan. Dan tentunya tahapan-tahapan itu memerlukan waktu. Tapi bisa dipastikan bahwa dalam beberapa bulan ke depan ini akan diputuskan," katanya.

"Jadi itu yang diharapkan, komunikasi yang semakin intens (dengan PPP)," sambungnya.

Sandiaga juga menyatakan tidak ingin terburu-buru untuk mendeklarasikan gabung PPP. Apalagi dirinya baru sebulan meninggalkan Partai Gerindra.

"Dan tentunya baru satu bulan saya meninggalkan Partai Gerindra. Saya tidak ingin terburu-buru, tapi sudah ada kesesuaian pandangan (dengan PPP) dalam melangkah, dalam suatu pemikiran percepatan pembangunan," tandasnya.

PPP Optimistis Sandiaga Jadi Cawapres Ganjar


Hasil survei Litbang Kompas menunjukkan elektabilitas bakal capres Prabowo Subianto lebih unggul dari Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menyebut hasil survei itu masih dinamis.

Gibran tak menjawab lugas ketika ditanya optimistis elektabilitas capres yang diusung PDIP Ganjar Pranowo bakal naik. Gibran menyebut semua hasil survei para capres bisa terus naik.

"(Optimistis survei Ganjar naik) Ya harusnya semuanya naik, (semuanya) ya semuanya kan ini masih ada beberapa persen belum menjawab ya lambat laun pasti menjawab," kata Gibran saat ditemui di Balai Kota Solo, Kamis (25/5/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Gibran mengatakan survei hanya sebagai pemanis dalam pemilu. Selebihnya, kata Gibran, yang terpenting yakni persaudaraan antarcapres.

"Survei kan ono okeh (ada banyak), hasile beda-beda. Survei itu untuk pemanis saja, yang penting persaudaraan. Survei itu masih berkembang, naik turun," ungkapnya.

Gibran mengaku tidak hanya memantau satu per satu lembaga survei. Menurutnya, para relawan yang akan menilai sendiri hasil survei para capres.

"Intinya kita pantau terus hasil surveinya kita bandingan dengan lembaga yang lain. Nanti biar para relawan bisa menilai sendiri. Masih panjang waktunya, masih naik turun (hasil survei)," ungkapnya.

Dilansir dari detikNews, hasil survei Litbang Kompas terbaru menunjukkan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sebagai sosok calon presiden dengan elektabilitas tertinggi. Prabowo juga unggul dalam simulasi head to head dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo maupun mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Pilpres 2024.

Elektabilitas Prabowo pada Mei 2023 unggul dari Ganjar dan Anies. Ia kokoh di urutan pertama dengan perolehan 24,5%, sementara Ganjar di angka 22,8%, dan Anies dengan 13,6%.

Litbang Kompas melakukan survei tersebut sejak Januari 2022 hingga Mei 2023. Berdasarkan hasil survei sebanyak 62% masyarakat menginginkan Prabowo menjadi presiden ketimbang Anies yang hanya mendapat 38% suara.

Prabowo juga menang saat melawan Ganjar dengan dukungan masyarakat sebanyak 51,1% dibandingkan Ganjar 48,9% suara.

Gibran di Depan Pendukung: Kalau Banyak Fitnah Diamkan Saja


Ketua Harian DPP Partai Gerindra Dasco menanggapi pertemuan Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto dengan Ketum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin kemarin. Dasco menyebut pertemuan antara kedua tokoh itu tak perlu dipermasalahkan.

"Saya pikir pertemuan antara Golkar dengan PKB nggak ada hal yang perlu dipermasalahkan," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (25/5/2023).

Dasco mengatakan antara Gerindra dan PKB selaku menginformasikan agenda yang dijalani dengan pihak lain di luar koalisi. Penjajakan atau pematangan koalisi disebutnya selalu dikomunikasikan antara kedua partai.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Karena setiap pertemuan itu PKB akan selalu memberikan update kepada Gerindra, begitu juga Gerindra jikalau kemudian ada bertemu dengan partai lain dalam rangka penjajakan atau pematangan koalisi itu pasti akan update ke PKB, karena itu komitmen kita bersama dan masih berlaku sampai dengan saat ini," sambungnya.

Airlangga Hartarto sebelumnya bertemu dengan Cak Imin pagi, Rabu (24/5) pagi. Keduanya saling mengunggah momen pertemuan itu di Instagram masing-masing.

Airlangga menyebut pertemuan yang berlangsung kemarin merupakan agenda lanjutan membahas koalisi inti.

"Tadi pagi, silaturahmi lanjutan membahas Koalisi Inti bersama Ketua Umum PKB Gus Muhaimin Iskandar @cakiminow," tulis Airlangga.

Airlangga mengungkap harapan Golkar dan PKB akan membawa berkah bagi Indonesia. "Jaket kuning Golkar dan jaket hijau PKB insyaallah membawa Indonesia semakin cerah, sumringah dan berkah, amiin YRA," ujarnya.

Sementara Cak Imin dalam keterangannya menuliskan kalau dirinya diberi penghormatan jaket kuning oleh Airlangga. Dia akan memberikan timbal balik dengan hal yang sama nanti.

"Silaturahmi dengan Ketum Golkar @airlanggahartarto_official diberi penghormatan jaket kuning Golkar, nanti saya akan ganti dengan jaket hijau PKB," ujarnya.


Bakal capres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan mengkritik pembangunan infrastruktur jalan di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih kalah dengan era Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Lalu, apa kata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono?

"Udah, udah. Berpolemik. Nanti kata data bakal memperbaiki," kata Basuki di KPK, Jakarta Selatan, Kamis (25/5/2023).

Untuk diketahui, Menteri Basuki hari ini menyambangi KPK bersama jajaran Kementerian PUPR. Dia hadir dalam pelatihan penguatan antikorupsi bagi penyelenggara negara.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Basuki tidak banyak bicara perihal kritikan dari Anies Baswedan tersebut. Dia hanya menyebut data yang tersaji di Badan Pusat Statistik (BPS) telah benar.

"Datanya bagus, datanya betul," ujar Basuki.

Anies Bandingkan Data Jalan Era SBY dan Jokowi

Anies mulanya memaparkan pembangunan jalan tol di era Jokowi memang besar bahkan 63% jalan tol di Indonesia dibangun selama 2014 hingga sekarang. Totalnya ada sepanjang 1.569 kilometer, dari total 2.499 kilometer jalan tol yang ada di Indonesia.

Sementara itu, jalan nasional yang berhasil dibangun Jokowi, menurut data yang dia paparkan, hanya sebesar 19 ribu kilometer.

"Jalan tak berbayar yang digunakan secara gratis yang menghubungkan mobilitas penduduk dari sudut desa ke perkotaan, yang membawa produk pertanian, perkebunan, perikanan, dari sentra sentra tempat dihasilkan ke wilayah pasar baik jalan nasional, provinsi, ataupun jalan kabupaten, terbangun 19 ribu km di pemerintahan ini," ungkap Anies saat menghadiri perayaan Milad ke-21 Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu (20/5).

Anies membandingkan 10 tahun lalu, di zaman SBY menjabat presiden, ada sekitar 144 ribu kilometer atau 7,5 kali lipat dari jalan yang dibangun Jokowi.

"Bila dibandingkan dengan jalan nasional di pemerintahan ini membangun jalan nasional 590 km di era sebelumnya 11.800 kilometer, 20 kali lipat. Ini belum bicara mutu, standard, dan lain-lain, hanya panjangnya," papar Anies.


Video hoax dengan narasi ribuan TNI dipimpin Panglima TNI Laksamana Yudo Margono melakukan deklarasi mendukung Anies Baswedan sebagai Presiden 2024 sempat viral. Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menegaskan netralitas prajurit.

Dalam keterangan tertulis yang didapat detikcom Kamis (25/5/2023), Yudo Margono menegaskan prajurit TNI tidak memihak partai politik ataupun pasangan calon dalam kontestasi politik 2024 mendatang.

"Tidak memihak dan tidak memberi dukungan kepada partai politik manapun beserta paslon yang diusung serta tidak melibatkan diri dalam kegiatan politik praktis," kata Yudo Margono, Kamis (25/5/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Yudo menginstruksikan jajaran untuk tidak memberikan sarana dan prasarana milik TNI kepada paslon ataupun parpol untuk melakukan kampanye. Dia juga melarang jajaran mengarahkan keluarganya untuk memihak salah satu paslon atau parpol.

"Keluarga prajurit TNI yang memiliki hak pilih (hak individu selaku warga negara), dilarang memberi arahan dalam menentukan hak pilih," ujarnya.

"Tidak memberikan tanggapan, komentar, dan mengupload apapun terhadap hasil quick count sementara yang dikeluarkan oleh lembaga survei," imbuhnya.

Lebih lanjut, Yudo menyebut bakal menindak tegas prajurit yang kedapatan bermain politik praktis. Dia menegaskan prajurit TNI harus netral dalam kontestasi politik.

"Menindak tegas prajurit TNI dan PNS yang terbukti terlibat politik praktis, memihak dan memberi dukungan partai politik beserta Paslon yang diusung," pungkasnya.

Simak bantahan TNI di halaman berikutnya.

Halaman 1 2 Selanjutnya


Nama Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto muncul sebagai opsi sosok bacapres yang akan didukung PAN di Pilpres 2024. Golkar menyambut baik langkah PAN tersebut.

"Terima kasih kepada PAN yang telah memunculkan nama Pak Airlangga Hartarto sebagai capres dan juga Pak Zulhas sebagai cawapresnya," kata Ketua DPP Golkar Ace Hasan Syadzily kepada wartawan, Kamis (25/5/2023).

Ace mengatakan langkah PAN yang mempertimbangkan mendukung Airlangga sebagai capres sesuai dengan sikap Golkar. Menurutnya, hal ini menandakan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang dibesut Golkar, PAN, dan PPP masih solid sampai saat ini.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Penyebutan nama Pak Airlangga sebagai capres tentu sejalan dengan keputusan Partai Golkar. Hal ini menunjukkan bahwa KIB yang sekarang antara Partai Golkar dan PAN masih solid," katanya.

Lebih lanjut Wakil Ketua Komisi VIII DPR ini menilai PAN masih konsisten di barisan poros koalisi. Menurutnya, usulan dukungan kepada Airlangga akan dibahas langsung antara Airlangga dengan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan atau Zulhas.

"PAN selama ini masih konsisten dan belum secara resmi menyatakan dukungannya kepada capres lainnya. Pasangan AH-Zulhas pasti akan dibahas antara Ketum AH dan Ketum Zulhas," kata dia.

Untuk diketahui, PAN menggelar rapat internal harian yang diwarnai perdebatan soal Pilpres 2024. Dalam rapat internal PAN muncul nama bakal paslon Pilpres 2024 yaitu Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Ketum PAN Zulkifli Hasan atau Zulhas.

"Dibahas masalah pilpres. Tadi sangat hangat dan luar biasa perdebatannya. Intinya itu bagaimana PAN menang dalam pilpres nanti di tahun 2024, sehingga hitung-hitungannya harus tepat dan pas," ujar Waketum PAN Yandri Susanto di kantor DPP PAN, Jakarta Selatan, Selasa (23/5).

Yandri menjelaskan perdebatan dalam pertemuan itu memunculkan paket baru yaitu Airlangga Hartarto dan Zulkifli Hasan. Nama itu keluar selain nama Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto.

"Di perdebatan temen-temen tadi di rapat harian memunculkan nama baru atau paket baru. Jadi ada Anies, ada Ganjar, ada Prabowo? Kenapa misalkan dari KIB tidak memunculkan nama sendiri? Yaitu Airlangga-Zulhas," ungkapnya.

Yandri mengatakan banyak yang hadir dalam rapat tersebut. Para peserta rapat pun setuju bila Zulhas yang diusung sebagai cawapres.

"Jadi juga banyak peserta rapat tadi, bahkan kalau yang diusulkan itu ketum, semua setuju tadi, pak ketum itu diusung jadi cawapres," tuturnya.

Hasil rapat tersebut pun akan segera disampaikan ke Zulhas sebagai ketua umum. Sebab, kata Yandri, Zulhas telah diberikan mandat untuk menentukan sosok yang akan diusung PAN.


Sejumlah nama mencuat untuk menjadi bakal cawapres 2024 mendampingi Anies Baswedan usungan Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Bagaimana kekuatan nama-nama bakal cawapres 2024 yang mendampingi Anies Baswedan ini?

Anies Baswedan mengaku sudah mengantongi nama cawapres untuk Pilpres 2024. Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Sohibul Iman membocorkan tiga dari lima nama bakal cawapres untuk Anies itu.

"Sudah saya bilang usulan dari partai koalisi PKS, NasDem, dan Demokrat dan yang diusulkan oleh tim kecil. Itu sudah disampaikan ke Pak Anies lima nama itu," kata Sohibul Iman seusai acara ground breaking kampus Universitas Paramadina di Cipayung, Jakarta Timur, Selasa (23/5).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Sohibul mengatakan tiga nama yang sudah di kantong Anies ialah Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dan mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher).

"Ya mungkin ada Mas AHY, ada Kang Aher. Kemudian dari NasDem kan menyodorkan Ibu Khofifah. Iya (sudah diusulkan ke Anies) kan tadi yang ada di meja koalisi," ujarnya.

Namun Sohibul enggan membocorkan dua nama lain. Menurutnya, penentuan cawapres akan ditunjuk langsung oleh Anies nantinya.

Seberapa kuat nama-nama bakal cawapres yang dibocorkan PKS dalam survei?

Litbang Kompas

Litbang Kompas merilis hasil survei terbaru terkait keterpilihan tokoh layak menjadi cawapres 2024. Hasilnya, ada nama Agus Harimurti Yudhoyono meski tak unggul dalam survei tersebut.

Seperti dilihat pada Rabu (24/5), survei periodik Litbang Kompas melalui wawancara tatap muka dilakukan pada 29 April-10 Mei 2023. Sebanyak 1.200 responden dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi.

Tingkat kepercayaan survei Litbang Kompas menggunakan metode ini yakni 95%. Margin of error +- 2,83% dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana.

Hasil survei keterpilihan tokoh layak menjadi cawapres Litbang Kompas:

Ridwan Kamil: 9,3%

Sandiaga Uno: 11,9%

Anies Baswedan: 4,8%

Ganjar Pranowo: 5,2%

Agus Harimurti Yudhoyono: 4,1%

Prabowo Subianto: 3,4%

Tri Rismaharini: 2,2%

Erick Thohir: 4,5%

Tokoh lainnya: 4,9%

Tidak ada: 6,3%

Tidak tahu/rahasia: 43,4%

AHY mengalami peningkatan dalam tren keterpilihan tokoh layak menjadi cawapres. Pada Januari lalu, AHY mendapat angka 3,7%, meningkat menjadi 4,1% pada Mei. Sementara nama Khofifah Indar Parawansa dan Ahmad Heryawan atau Aher tak muncul di hasil survei Litbang Kompas.

Simak Video 'PKS Bocorkan 3 Kandidat Cawapres Anies, Ada Nama Khofifah hingga AHY':

[Gambas:Video 20detik]

Halaman 1 2 Selanjutnya


Kurang dari sepuluh bulan lagi kita akan menyambut pesta demokrasi Pemilu 2024. Pada Februari tahun depan, partai-partai akan bersaing memperebutkan suara rakyat dalam pileg. Sementara pada saat yang sama, para tokoh terbaik bangsa akan berkompetisi dalam pilpres untuk merebut kepemimpinan nasional secara demokratik.

Sebagai partai yang kenyang "asam-garam" sejarah perjalanan bangsa, Partai Golkar melihat proses dan dinamika pemilu sebagai sesuatu yang harus disambut dengan riang-gembira. Di mana rakyat harus memiliki ruang seluas-luasnya untuk menentukan pilihannya terhadap partai dan capres, tanpa tekanan pihak mana pun.

Secara normatif, Golkar berkepentingan untuk memastikan Pemilu 2024 mendatang sebagai hajatan politik yang harus lebih baik daripada 2019. Terutama untuk mengakhiri keterbelahan sosial di masyarakat --cebong vs kampret-- menuju amanat Sila Ketiga Pancasila: Persatuan Indonesia.

Ini tugas sejarah yang mendesak dilakukan, mengingat tantangan pasca 2024 sangatlah berat. Bangsa Indonesia harus mampu merespons situasi regional dan global yang terus bergejolak. Ekonomi dunia yang tidak stabil juga memerlukan kecerdasan dari para pemimpin untuk bagaimana membawa Indonesia selamat dalam melewati berbagai guncangan itu.

Oleh karenanya, Golkar berkepentingan untuk menghadirkan pemilu yang partisipatif dan berkualitas, sehingga parlemen yang terbentuk nantinya akan lebih kuat, valuable, dan mampu menjawab setiap tantangan --baik nasional maupun global-- untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Meski demikian, saya sadar bahwa pastinya akan muncul pertanyaan operatif, bagaimana mewujudkan itu semua dalam situasi hari ini? Bagaimana Golkar berjuang untuk meningkatkan dukungan rakyat di parlemen? Siapa tokoh yang akan diusung Golkar sebagai capres dan cawapres? Deretan pertanyaan itu harus dijawab, karena semuanya juga merupakan anak tangga yang harus dipijak satu demi satu, untuk mewujudkan Indonesia masa depan yang lebih baik, sebagaimana di awal tulisan ini.

Adaptif

Pertama, terkait dengan pileg, target Golkar di setiap pemilu adalah selalu meningkatkan dukungan rakyat seoptimal mungkin. Sejak pemilu perdana pasca reformasi, 1999, alhamdulillah Golkar selalu mendapatkan dukungan pemilih dalam jumlah yang signifikan. Secara umum posisi Golkar tidak pernah keluar dari tiga besar. Bahkan pada Pemilu 2004, Golkar yang saat itu mendapat tekanan politik luar biasa --karena dikaitkan dengan Orde Baru-- justru muncul sebagai pemenang.

Ini menunjukkan bahwa rakyat senantiasa merindukan Golkar untuk berkiprah dalam politik Indonesia. Setiap upaya untuk menghabisi partai ini terbukti gagal. Termasuk keluarnya sejumlah tokoh kunci yang di kemudian hari membentuk partai baru, tidak serta-merta membuat Golkar limbung. Justru yang terjadi sebaliknya, Golkar semakin menjadi jangkar bagi demokrasi di negara ini, serta mampu beradaptasi dengan reformasi itu sendiri.

Dengan modal tersebut, maka pada 2024 nanti seluruh kader partai Golkar meyakini bahwa kita bisa mendapatkan suara melebihi 2019.

Kedua, pada perhelatan pilpres, Golkar sejak awal telah memulai tradisi baru, yaitu membangun koalisi sejak dini. Menengok ke belakang, cikal bakal Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) sudah dimulai sejak pertengahan 2021. Rasionalisasinya, kerja sama politik atau aliansi antarparpol sebaiknya dilakukan jauh-jauh hari, sehingga tercipta kesepahaman antaranggota koalisi.

Lebih dari itu, dengan waktu yang panjang, maka masing-masing partai dapat merumuskan visi bersama, termasuk menyepakati tokoh yang akan didukung bersama. Dalam jangka panjang, melalui strategi ini, Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto ingin mengajak publik terlibat dalam diskursus pemilu (termasuk capres) sehingga masyarakat terbiasa dengan perbedaan.

Ini linear dengan tujuan demokrasi, tak lain untuk pendidikan politik melalui pelibatan publik dalam pengambilan keputusan. Tujuan tersebut sedikit banyak tercapai, karena bila kita amati dua tahun terakhir, tema diskusi di warung kopi, kafe, maupun mall tak lagi seputar sepak bola, movies, dan tren terkini saja. Sebaliknya keriuhan capres/cawapres dan manuver para elite juga menjadi konsumsi anak muda.

Ini tentu menggembirakan, paling tidak mereka (kalangan milenial) mulai peduli terhadap politik. Dengan semakin dalam publik terlibat, maka akan memunculkan pendewasaan kolektif, di mana masing-masing orang menganggap perbedaan sebagai keniscayaan, sehingga mengurangi potensi keterbelahan yang tidak produktif.

Pada konteks national leadership mendatang, Golkar sesuai dengan amanat Musyawarah Nasional (Munas) 2019 dan Rapimnas, Maret 2021 memutuskan Ketua Umum Airlangga Hartarto sebagai bacapres Partai Golkar. Ini merupakan amanat dari forum tertinggi organisasi, yang selanjutnya dijalankan oleh seluruh kader. Sampai hari ini Golkar masih berpegang pada hasil Munas dan Rapimnas tersebut. Kalau pun ada opsi lain, semua itu diserahkan kepada Ketua Umum.

Posisi yang demikian membuat Golkar tidak tergopoh-gopoh untuk merespons setiap perkembangan yang terjadi. Misalnya ketika ada koalisi partai lain yang sudah menetapkan bacapres, bagi kami itu adalah hal yang biasa. Pasalnya batas yang ditetapkan KPU sebagai penyelenggara pemilu masih cukup lama, September 2023, di mana dalam politik waktu lima bulan lebih dari cukup untuk memikirkan setiap langkah.

Meski demikian, kami menghormati teman-teman partai lain yang memilih jalan berbeda, karena masing-masing memiliki argumen dan kalkulasi politiknya sendiri-sendiri.

Ketiga, saat ini salah satu anggota KIB, yaitu PPP telah mendukung Ganjar Pranowo. Bagi kami hal itu juga sah-sah saja, mengingat KIB bukanlah organisasi, melainkan lebih tepatnya sebagai konfederasi. Masing-masing anggota memiliki independensi sendiri untuk satu hal, namun akan bersama-sama dalam tujuan yang lebih besar, yaitu cita-cita Indonesia yang lebih baik.

Dengan basis pemikiran yang demikian, maka Golkar tidak melihat dukungan PPP ke Ganjar sebagai keretakan koalisi. Pasalnya bisa saja nanti Golkar, PPP, dan PAN akan bertemu di satu titik, termasuk dalam calon presiden yang akan didukung. Sebab klaim dukungan yang muncul hari ini barulah klaim subjektif, sampai pada masanya nanti didaftarkan ke KPU.

Lebih dari Dua

Keempat, Ketua Umum Airlangga meyakini bahwa upaya membangun Indonesia yang lebih baik, tidak bisa dilakukan sendirian. Termasuk dengan teman di kabinet saat ini, maupun dengan partai-partai oposisi. Itu dibuktikan dengan kelincahan komunikasi politik Airlangga dengan bertemu hampir semua tokoh dari semua partai untuk mencari sebanyak mungkin titik temu, dan bukan memperlebar jarak politik.

Silaturahmi adalah koentji, demikian keyakinan kami. Itu pula yang dilakukan para founding fathers kita di masa lalu, yang bisa bertemu setiap saat, meskipun memiliki perbedaan dalam cara membangun negara.

Kelima, Golkar terbuka terhadap semua analisis koalisi yang saat ini digaungkan oleh sejumlah elite parpol. Sejauh ini pengelompokan politik yang muncul mengerah ke tiga bacapres, yaitu Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan. Namun demikian, ada juga pihak yang berkeinginan membangun koalisi besar, sehingga end of the day-nya akan menghasilkan dua pasang kandidat. Semua kemungkinan itu masih bersifat simulasi, sampai pada waktunya nanti ditetapkan oleh KPU.

Terhadap opsi-opsi tersebut, kami kembali ke tujuan awal bahwa kita ingin Pilpres 2024 lebih baik dari 2014 dan 2019 yang telah mengakibatkan devided society. Dengan demikian, maka ijtihad politik terbaik adalah menghadirkan lebih dari dua pasang calon presiden dan wakil presiden, sehingga dapat memperkecil konflik diametral. Bahkan secara matematis, bukan hanya tiga pasangan yang bisa terbentuk, melainkan empat.

Dengan calon lebih dari dua, maka akan mengurangi tensi persaingan yang tidak produktif, seperi politik identitas dan SARA. Untuk selanjutnya digantikan dengan pertarungan gagasan antarpasangan capres/cawapres, sehingga menghasilkan narasi yang lebih sehat dan relate dengan isu-isu yang dibutuhkan rakyat. Bukankah partai politik memang didirikan demi memperjuangkan kepentingan rakyat?

Dr Ahmad Doli Kurnia Tandjung Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar


Belasan partai politik diprediksi tidak lolos ke DPR RI di Pemilu 2024 karena tak memenuhi ketentuan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) 4 persen. PKS, PAN, hingga PPP pun tidak khawatir dengan hal itu.

Prediksi tersebut berdasarkan hasil survei Litbang Kompas yang digelar melalui wawancara tatap muka pada 29 April hingga 10 Mei 2023. Sebanyak 1.200 responden dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi di Indonesia.

Tingkat kepercayaan survei 95 persen dengan margin of error penelitian +-2,83 persen dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dilihat survei Litbang Kompas, Rabu (24/5), ada enam partai yang lolos ambang batas 4 persen. Sementara 12 parpol lainnya hasil surveinya di bawah empat persen.

Berikut datanya:

Diprediksi Lolos;

PDIP 23,3%

Gerindra 18,6%

Demokrat 8,0%

Golkar 7,3%

NasDem 6,3%

PKB 5,5%

Diprediksi Tak Lolos;

PKS 3,8%

PAN 3,2%

Perindo 3,1%

PPP 2,9%

Hanura 0,6%

PBB 0,4%

PSI 0,3%

Gelora 0,3%

Buruh 0,3%

Garuda 0,2%

Ummat 0,1%

PKN 0,0%

Tidak tahu/tidak jawab 15,8%.

Partai-partai yang ada di parlemen pun merespons hasil survei tersebut. Berikut responsnya.

Lihat juga Video 'Pesan Din Syamsuddin ke Jokowi: Jangan Sering Undang Parpol':

[Gambas:Video 20detik]

Simak respons PKS, PAN, dan PPP di halaman berikutnya.

Halaman 1 2 Selanjutnya


Menteri Pertahanan sekaligus Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengungguli Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Eks Gubernur DKI Anies Baswedan di survei capres Litbang Kompas. Merespons hal itu, PDIP akan lebih gencar dan meyakini kalau Ganjar akan berada di pucuk survei capres.

Seperti diketahui, Litbang Kompas merilis survei elektabilitas capres terbaru dalam periodik 29 April-1 Mei 2023. Ada 1.200 responden yang dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi.

Survei dilakukan dengan wawancara tatap muka. Tingkat kepercayaan survei Litbang Kompas menggunakan metode ini yakni 95%. Margin of error +- 2,83% dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Hasilnya:

Prabowo Subianto: 24,5%

Ganjar Pranowo: 22,8%

Anies Baswedan: 13,6%

Ilustrasi capres terkuat jelang 2024. (Ilustrator: Zaki Alfarabi/detikcom).

Elektabilitas Prabowo meningkat di angka 24,5% dibanding pada Januari 2023 yang hanya di bawah 20%. Sementara elektabilitas Ganjar Pranowo menurun di angka 22,8% menurun dibanding Januari 2023 yang hampir 25%.

Elektabilitas Anies Baswedan terbilang stagnan selama tiga bulan terakhir di angka belasan persen. Elektabilitas Anies di angka 13,6% pada Mei 2023 ini, tak jauh berbeda dengan hasil Januari lalu.

PDIP Yakin Ganjar Mengejar

Ketua DPP PDIP Said Abdullah menganggap survei itu cermin bagi partai untuk lebih giat bekerja. Survei itu akan menjadi semangat PDIP untuk lebih mengenalkan Ganjar di masyarakat.

"Survei dari Litbang Kompas ini tentu saja menjadi cermin bagi kami, PDI Perjuangan untuk lebih semangat lagi bekerja keras mendorong penerimaan rakyat atas pencalonan Mas Ganjar Pranowo," kata Said saat dikonfirmasi, Rabu (24/5/2023).

Simak juga Video 'Pembicaraan Sejauh Ini soal Cawapres untuk Anies-Prabowo-Ganjar':

[Gambas:Video 20detik]

Simak selengkapnya di halaman berikut

Halaman 1 2 Selanjutnya


Sosok Aldi Taher kembali mencuri perhatian. Ia bikin heboh gegara jadi bakal calon anggota legislatif (bacaleg) DPR RI dari dua partai, yaitu Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Perindo.

Dikutip dari detikHot, terdaftar sebagai bacaleg dari dua partai, Aldi Taher mengaku juga bingung. Sebab ia mengaku hanya penjual mi ayam, tapi justru terjun ke politik.

"Jangankan KPU, saya saja bingung kenapa saya terjun ke politik ya. Saya kan tukang mi ayam, saya kan anggota ubur-ubur wakwaw," kata Aldi Taher ditemui di studio Trans TV, Jalan Kapten Tendean, Jakarta Selatan, kemarin.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Akan tetapi, Aldi Taher tetap berpesan pada anak muda untuk tidak malu terjun ke dunia politik. Langkahnya maju ke politik dikatakan seperti Bung Karno. Bahkan ia tak segan menyebut diri sebagai kembaran Bung Karno.

"Tapi gini ya, anak muda jangan malu berpolitik karena Bung Karno maju politik dari muda. Jadi Aldi Taher ini adalah kembaran Bung Karno. Bismillah doakan Aldi Taher bermanfaat untuk Indonesia amiin," ucapnya.

Aldi Taher berseloroh dirinya tak takut rugi menjadi bacaleg. Bukan Aldi Taher bila tak mempunyai jawaban nyeleneh. Aldi Taher mengaku hanya modal bismillah dan baca Al-Qur'an.

"Justru untung dong kita kan maju legislatif, Pilpres untung, bermanfaat untuk semua insyaallah," ujar Aldi Taher.

"Modal saya cuma bismillah baca Al-Qur'an, wawasan itu akan kita dapatkan kalau kita baca Al-Qur'an. Makanya bismillah Pak Anies, Ganjar kalau nggak, nggak usah maju presiden biar saya saja karena Al-Qur'an solusi, karena Al-Qur'an syafaat dan kita mencari real ulil amri," selorohnya.

Aldi Taher mengaku maju jadi bacaleg DPR RI karena mau membaca Al-Qur'an di Senayan. Dia berujar ingin memberikan contoh kepada Puan Maharani dan para pejabat lainnya.

"Kenapa saya insyaallah maju DPR RI? Doakan saya terpilih saya pengen baca Al-Qur'an di Senayan, saya mau mencontohkan Mbak Puan, Pak Bamsoet dan semua insyaallah karena Indonesia akan maju kalau ulil amri-nya baca Al-Qur'an," tukasnya.

"Pilih saja dulu. Saya nggak mau berjanji di sini. Berjanji takutnya nanti nggak ditepati dosa. Pilih saya, liat kinerja saya, sudah gitu saja. Insyaallah," ucap Aldi Taher saat ditanya soal visi dan misinya maju jadi bacaleg.

Sementara itu, PBB sudah bersikap atas kehebohan yang dibuat Aldi. PBB mencoret Aldi dari daftar bacalegnya. Sikap Aldi pun menuai sorotan tajam.

Dilansir dari detikNews, Wasekjen PBB Solihin Pure mengatakan sikap Aldi tak menunjukkan etika yang baik dan nggak jelas. Solihin menjelaskan Aldi Taher merupakan kader dan pengurus pusat PBB sesuai surat keterangan (SK) kepengurusan partai.

Oleh sebab itu dia menganggap ulah Aldi yang mendaftar sebagai bakal caleg dari Partai Perindo sebagai sikap yang nggak jelas.

"Iya, itu si Aldi bukan etika yang baik itu sebagai tokoh publik," kata Solihin saat dihubungi, Jumat (19/5/2023).

"Aldi Taher itukan sebenarnya pengurus partai ada SK-nya itu, itu satu. Kalau nyaleg itu kan duluan PBB ya, nyaleg itu. Pertama di DPR RI, terus ke provinsi. Eh detik-detik terakhir pindah ke Perindo, kan nggak jelas itu," tegasnya.

Artikel ini telah tayang di detikHot dengan judul Bikin KPU Keder Jadi Bacaleg 2 Partai, Aldi Taher: Saya Saja Bingung


Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno kembali akrab dengan elite-elite PKS jelang Pilpres 2024. Sandiaga bersama Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera dan Bendahara Umum PKS Mahfudz Abdurrahman meluncurkan Santri Digitalpreneur Bekasi di Yayasan Iqro Bekasi, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi.

Acara tersebut berlangsung Minggu (21/5). Dalam keterangan tertulisnya yang diterima Rabu (24/5/2023), Sandiaga berharap kolaborasi ini dapat semakin mengembangkan ekonomi kreatif di Kota Bekasi, khususnya Yayasan Iqro Bekasi, sejalan dengan tagline Milad PKS ke-21 yakni 'Semangat Perubahan untuk Persatuan'.

"Saya di sini melihat potensi ekonomi kreatif, terutama di Yayasan Iqro Bekasi ini telah hasilkan talenta digital ekonomi kreatif yang konten-konten produksi sudah sampai ke Malaysia, Korea juga," kata Sandiaga Uno.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Dan kita ingin lebih banyak dari kalangan santri ini jadi pelaku dan penggerak ekonomi kreatif dalam bingkai penciptaan 4,4 juta lapangan kerja baru dan berkualitas," tambahnya.

Soal kolaborasi intens yang terjalin dengan PKS, Sandiaga Uno mengaku memiliki kedekatan khusus dengan para petinggi PKS. Mardani Ali Sera, katanya, merupakan Ketua Tim Pemenangan ketika dirinya bersama Anies Baswedan mencalonkan diri pada Pilkada DKI 2017.

"Saya ini, bersahabat dengan Pak Mardani, ini ketua tim (pemenangan Anies-Sandi), malah sebelum itu dia adalah calon wakil gubernur dari PKS. Hubungan saya dengan Ustaz Mahfudz dan teman-teman dari PKS ini sebetulnya adalah bersaudara," ungkap Sandiaga Uno.

Meski demikian, Sandiaga Uno mengaku belum belum menentukan pilihan untuk bergabung dengan partai. Sandi mengaku masih fokus pada pemulihan ekonomi serta penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat.

"Teman-teman sabar, karena kalau kita melihat kan apa sih yang dibutuhkan rakyat. Sesuai tagline milad PKS ini. Ternyata rakyat membutuhkan ekonomi yang lebih baik," katanya.

Sementara itu, Mahfudz mengakui PKS memiliki sejarah dan hubungan baik dengan Sandiaga saat Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu.

"Kami punya persahabatan yang lama dengan beliau. Ya kalau Pak Sandi sih memang sudah cukup friendly, chemistry juga sudah ada," kata Mahfudz.

Lihat juga Video 'PKS Bocorkan 3 Kandidat Cawapres Anies, Ada Nama Khofifah hingga AHY':

[Gambas:Video 20detik]


Pengamat Politik dan Akademisi Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komaruddin menyoroti hasil survei Litbang Kompas terbaru yang menyatakan bahwa calon presiden Prabowo Subianto memiliki elektabilitas tertinggi di kalangan Gen Z atau warga berusia 17-26 tahun dibandingkan nama lainnya.

Ujang menjelaskan apa yang sekiranya menjadi alasan Prabowo paling banyak dipilih Gen Z dengan raihan 32,7%.

Ujang mengatakan alasan pertama adalah kondisi dunia yang dinamis dan berubah-ubah menjadi kekhawatiran sendiri bagi Gen Z akan masa depan. Sementara Sosok Prabowo dinilai mumpuni untuk memecahkan masalah itu.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Selain itu ia juga memiliki karakter yang cenderung pemberani, tegas, dan tenang yang diyakini bisa memenuhi keinginan anak-anak Gen Z," kata Ujang dalam keterangan tertulis, Rabu (24/5/2023).

Ujang melanjutkan dengan demikian Prabowo dapat dianggap sebagai sosok yang menawarkan masa depan terbaik untuk Gen Z.

"Anak-anak muda sederhana saja. Bukan hanya janji semata tapi, bisa direalisasikan. Anak muda yang rasional butuh kepastian masa depan dan butuh lapangan kerja yang baik. Dan hal itu ada semua pada diri Prabowo," kata Ujang.

Selain itu, latar belakang Prabowo yang berasal dari militer dan pengusaha pun dinilai memiliki andil pada elektabilitasnya.

"Prabowo selain punya latar belakang sebagai tentara, ia juga pengusaha. Tentu ini sebuah keberuntungan yang bagus untuk anak-anak Gen Z bersimpati mendukung Prabowo untuk menjawab kepastian masa depan terbaik," ucap Ujang.

Berdasarkan survei Litbang Kompas di kalangan generasi Z, elektabilitas ketua umum Partai Gerindra itu diikuti oleh Ganjar Pranowo 24,5%; Anies Baswedan 10%; Ridwan Kamil 8,5%; Sandiaga Uno 2,4%; dan Agus Harimurti Yudhoyono 0,6%.

Simak juga 'Relawan Sultra Deklarasi Dukungan Prabowo Presiden 2024':

[Gambas:Video 20detik]


Juru Bicara (Jubir) PKS Muhammad Iqbal merespons Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR, Hedy Rahadian, yang menyebut Anies Baswedan salah menginterpretasi data Badan Pusat Statistik (BPS) saat membandingkan pembangunan jalan di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Iqbal menyebut pembangunan jalan di era Jokowi lebih difokuskan pada jalan tol yang dikenakan pajak.

"Singkatan jalan tol (Tax on Location) artinya jalan yang dikenakan pajak, sehingga bukan sesuatu yang terlalu pas untuk dibanggakan karena rakyat harus membayar," kata Iqbal saat dikonfirmasi, Rabu (24/5/2023).

Iqbal menyebut komersialisasi jalan tak langsung berdampak kepada rakyat kecuali di momen tertentu seperti mudik. Ia mencontohkan beberapa jalan di daerah yang rusak lantaran pemerintah lebih fokus ke pembangunan jalan tol.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Komersialisasi tidak berdampak langsung kepada rakyat, kecuali saat tertentu misalnya ketika mudik. Jalan adalah kebutuhan utama rakyat, apalagi rakyat juga membayar pajak," tutur Iqbal.

"Fenomena jalan rusak di Lampung, Jambi, dan daerah lainnya menunjukan bahwa rakyat menderita akibat pemerintah fokus ke jalan komersial berbanding jalan nasional," sambungnya.

Iqbal mengatakan permasalahan utama bukanlah kesalahan interpretasi Anies Baswedan terhadap data BPS. Hanya saja, lanjut dia, antara SBY dan Jokowi memiliki prioritas yang berbeda dalam pembangunan jalan.

"Masalah utama sebenarnya bukan pada salah baca, tapi memang prioritas pembangunan jalan Jokowi prioritas jalan berbayar, sedangkan SBY jalan umum. Sehingga dari sini bisa kita nilai ada kecenderungan komersialisasi pelayanan dasar infrastruktur jalan," imbuhnya.

Simak pernyataan PUPR di halaman berikutnya.

Saksikan Video 'Anies Sebut Jokowi Kalah dari SBY soal Bangun Jalan, Yuk Cek Datanya':

[Gambas:Video 20detik]

Halaman 1 2 Selanjutnya


Wasekjen Partai Demokrat Irwan Fecho menanggapi Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR, Hedy Rahadian, yang menyebut Anies Baswedan salah menginterpretasi data Badan Pusat Statistik (BPS) saat membandingkan pembangunan jalan di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Irwan menyebut tak ada yang salah dengan data yang disampaikan Anies.

"Tentu keliru jika dikatakan Anies Baswedan salah mengutip data BPS. Memang itu data BPS terkait panjang jalan nasional dan jalan daerah. Tidak ada yang salah dengan data itu," kata Irwan dikonfirmasi, Rabu (24/5/2023).

Anggota Komisi V DPR RI ini mengatakan Kementerian PUPR justru mengaburkan masalah dengan memfokuskan diskusi pada pembangunan jalan baru. Padahal, menurutnya mengubah status jalan provinsi atau kabupaten menjadi jalan nasional merupakan komitmen pemerintah menghadirkan jalan gratis untuk rakyat, hal ini yang dianggapnya dilakukan oleh SBY.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Itu juga bagian dari membangun jalan. Saat jalan daerah statusnya naik jadi jalan nasional maka itu artinya Presiden komitmen akan menanganinya dengan APBN dan jalan itu pasti akan lebih bagus kualitasnya," kata Irwan.

"Kalau ukurannya membangun jalan baru, maka sangat sedikit pemerintah bangun baru jalan nasional. Kalau bangun tol itu pasti bangun jalan baru dan sangat banyak," sambungnya.

Ia menyinggung pemerintah pusat yang tak pernah membangun jalan baru untuk jalan nasional di Kalimantan Timur sejak Indonesia merdeka. Menurutnya jalan yang statusnya ditangani pusat akan langsung ditindaklanjuti dengan APBN.

"Jadi sudah benar kalau mau melihat komitmen presiden per periode jabatan maka lihat penambahan panjang jalan nasionalnya (bisa bangun baru, bisa rubah status). Itulah keberpihakan presiden untuk menyiapkan jalan gratis untuk rakyat dengan kualitas baik," kata dia.

Simak pernyataan PUPR di halaman berikutnya.

Saksikan Video 'Anies Sebut Jokowi Kalah dari SBY soal Bangun Jalan, Yuk Cek Datanya':

[Gambas:Video 20detik]

Halaman 1 2 Selanjutnya


Bakal calon presiden usungan Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan mengunjungi Pondok Pesantren Darul Muttaqin, Jalan Pendowo, Desa Jeru, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Dalam kesempatan itu, Anies sempat bicara soal keadilan.

Anies tiba di pondok pesantren tersebut mengenakan baju koko berwarna putih dan kain sarung berwarna cokelat, Rabu (24/5/2023), kurang lebih pukul 15.30 WIB. Anies hendak melakukan silaturahim dengan sejumlah tokoh agama dan masyarakat setempat.

Dalam acara itu, Anies sempat bicara soal perubahan untuk memberikan keadilan bagi masyarakat. Sebagai salah satu contoh, keberadaan petani di Indonesia, saat ini masih jauh dari kata keadilan.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Keadilan, belum. Itu yang ingin kita ikhtiarkan. Jadi, kalau ditanya apa perubahan, membuat semuanya menjadi berkeadilan," kata Anies seperti dilansir Antara.

"Contoh petani. Beras itu semua dikerjakan petani, yang menanam padi, yang merawat, sampai panen, sudah puluhan tahun, apakah mereka bisa menabung. Tabungan saja tidak punya, tetapi ini kami belum bicara kesejahteraan," lanjutnya.

Masyarakat Indonesia selama ini, lanjut dia, melihat keberadaan petani yang tidak sejahtera merupakan hal yang dianggap biasa. Namun, menurutnya, sesungguhnya hal tersebut merupakan masalah menahun, yang akhirnya dianggap bukan menjadi masalah.

Permasalahan yang dihadapi para petani tersebut, kata dia, bukan hanya merupakan pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh presiden atau menteri semata. Namun, apa yang dihadapi para petani harus menjadi pekerjaan rumah seluruh masyarakat.

"Ini bukan kekeliruan presiden, menteri, ini adalah problem turun-temurun yang harus kita selesaikan. Jadi, kalau bicara seperti ini bukan mau menyalahkan satu atau dua orang, ini salah kita semua. Melihat petani dengan semua masalahnya dianggap sebagai hal yang biasa," ucapnya.

Simak juga 'Pembicaraan Sejauh Ini soal Cawapres untuk Anies-Prabowo-Ganjar':

[Gambas:Video 20detik]


Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto bertemu dengan Ketum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin pagi tadi. Apa yang dibahas keduanya?

Keduanya saling mengunggah momen pertemuan itu di Instagram masing-masing pada Rabu (24/5/2023). Airlangga menyebut pertemuan yang berlangsung pagi tadi itu merupakan agenda lanjutan membahas koalisi inti.

"Tadi pagi, silaturahmi lanjutan membahas Koalisi Inti bersama Ketua Umum PKB Gus Muhaimin Iskandar @cakiminow," tulis Airlangga.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Airlangga mengungkap harapan Golkar dan PKB akan membawa berkah bagi Indonesia. "Jaket kuning Golkar dan jaket hijau PKB insyaallah membawa Indonesia semakin cerah, sumringah dan berkah, amiin YRA," ujarnya.

Sementara Cak Imin dalam keterangannya menuliskan kalau dirinya diberi penghormatan jaket kuning oleh Airlangga. Dia akan memberikan timbal balik dengan hal yang sama nanti.

"Silaturahmi dengan Ketum Golkar @airlanggahartarto_official diberi penghormatan jaket kuning Golkar, nanti saya akan ganti dengan jaket hijau PKB," ujarnya.

Pertemuan Intens Golkar-PKB

Diketahui, Golkar dan PKB kian intens bertemu usai klaim menjadi koalisi inti sebagai penggerak koalisi besar. Terakhir, pertemuan yang diwakili tim kecil pada Rabu (10/5/2023) di Restoran Pulau Dua Senayan.

Kepala Bappilu Pemenangan Presiden perwakilan Golkar, Nusron Wahid, menyampaikan pertemuan hari itu merupakan pertemuan lanjutan antara Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Ketum PKB Cak Imin beberapa hari yang lalu. Sebelumnya, Cak Imin dan Airlangga sepakat untuk menjadi inti partai penggerak koalisi besar.

"Dari jam 12.00 WIB sampai 14.00 WIB sebelumnya ada diskusi tim ini kumpul untuk membicarakan masalah-masalah teknis tentang membangun koalisi besar di mana Golkar dan PKB yang kemarin menyampaikan inti motor membangun koalisi besar," kata Kepala Bappilu Pemenangan Presiden perwakilan Golkar, Nusron Wahid, dalam konferensi pers itu.

"Ini mempunyai tekad bersama untuk mengajak koalisi kepada parpol lain, baik partai parlemen maupun nonparlemen untuk sama-sama dalam Pilpres 2024 nanti dalam bangunan koalisi," lanjutnya.

Nusron melanjutkan, keduanya juga membahas detail soal pemenangan Pemilu 2024. Salah satunya membicarakan peta wilayah dukungan.

"Kedua, membahas secara teknis dan detail tentang cara kerja kita bagaimana supaya dalam koalisi besar itu mencapai titik kemenangan. Salah satunya yang dibahas adalah bagaimana pembagian wilayah, dan sebagainya. Itu sudah kita bicarakan bersama-sama untuk membincangkan desain pola kerja dan bangunan koalisi itu sendiri," ujar dia.

Lihat Video: Cak Imin Soal Isu Airlangga Gabung KKIR: Tapi Bukan Cawapres

[Gambas:Video 20detik]


Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari merespons Menko Polhukam Mahfud Md yang menyebut 5 kali Pemilu ada kecurangan. Hasyim memastikan Pemilu 2024 akan transparan dan terbuka disaksikan masyarakat.

"Di TPS hasil penghitungan suara kan dilakukan secara terbuka. Siapapun boleh menyaksikan, siapapun boleh nonton, siapapun boleh merekam lewat video foto dan segala macam," ujar Hasyim di kantor KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (24/5/2023). Hasyim menanggapi pernyataan Menko Polhukam Mahfud Md yang mengatakan ada kecurangan di Pemilu tapi bukan dilakukan oleh pemerintah.

Hasyim mengatakan nantinya ada pengawas dan pemantau di setiap TPS. Dia berkata hal itu agar jika terjadi tuduhan atau manipulasi akan diketahui oleh banyak pihak.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"KPU juga melakukan verifikasi apakah hitungannya sudah benar atau tidak. Kalau ada tuduhan-tuduhan 'hitunganya nggak benar kok dipublikasi', memang kita publikasikan apa adanya, senyatanya kalau memang salah, supaya publik juga tau bahwa ada hitungan yang salah," katanya.

"Tapi jangan lupa yang salah-salah ini diketahui oleh KPU Pusat dan kita kirimkan kembali ke KPU Kabupaten/Kota," sambungnya.

Lebih lanjut, Hasyim menuturkan saat ini KPU juga tengah menyiapkan PKPU terkait pemungutan dan penghitungan suara. Dia menyebut PKPU akan dijadikan dasar dalam membuat Sirekap yang digunakan sistem penghitungan dan publikasi suara di Pemilu 2024.

"Untuk Pilkada kemarin kita menggunakan Sirekap itu kurang lebihnya begini di Handphone di instal aplikasi Sirekap (sistem informasi rekapitulasi) dan di dalamnya ada fungsi foto. Jadi ketika mengcapture foto, itu bukan menggunakan aplikasi foto yang sudah membeda di dalam hanphone tetapi ada di dalam serekap. Begitu di foto kalau signal kemudian segera kirim ke server atau data centernya KPU kalau belum ada signal digeser ke tempat yang ada signal," katanya.

"Pengalaman kemarin Pilkada 2020 dari tempat yang 0 signal katakanlah menuju ada signal yang dirusinya katakanlah paling rendah itu 8 jam, kalau yang paling lama itu sekitar 15 jam dan alhamdulilah pengalaman 2020 Sirekap bekerja dengan baik. Makanya itu segera kita bahas Peraturan KPU tentang pemungutan, penghitungan suara dan itu dijadikan dasar untuk memabngun Sirekap yang akan kita gunakan sebagai metode atau alat bantu hitung suara dan publikasi," imbuh dia.

Sebelumnya, Mahfud Md mengatakan ada kecurangan di setiap Pemilu. Namun, katanya, kecurangan dilakukan oleh peserta Pemilu.

"Saya mengatakan begini, apakah Pemilu kita itu akan bebas dari kecurangan. Tidak, Pemilu itu pasti diwarnai kecurangan. Yang kemarin dan besok," kata Mahfud di UIN Jakarta, Selasa (23/5).

Mahfud kemudian mencontohkan Pemilu pada Orde Baru (orba). Dia mengatakan kecurangan Pemilu saat Orba dilakukan oleh pemerintah. Namun kini, menurut Mahfud, kecurangan dilakukan oleh para peserta Pemilu.

"Kalau dulu zaman Orba tak bisa dibantah, curang. Itu yang curang pemerintah, terhadap rakyat," kata Mahfud.

"Apakah (Pemilu) besok ada kecurangan, pasti ada. Sudah lima kali Pemilu kita, tahun 1999, 2004, 2009 , 2014, 2019 curang terus. Tetapi beda, yang curang sekarang itu adalah peserta Pemilu sendiri. Bukan pemerintah," tambahnya.

Mahfud mengatakan partai politik juga saling menggugat karena merasa dicurangi. Dia mengatakan gugatan itu terkait dengan perolehan suara.

"Misalnya partai a menggugat b, b menggugat c, c menggugat f. Saling menggugat gitu karena merasa dicurangi. Siapa, yang curang biasanya pesertanya membayar orang di TPS. Memalsu suara perjalanan dari TPS ke kelurahan, dari kelurahan ke kecamatan," ujarnya.

Simak juga Video: Sederet Fakta Kader NasDem Sawer Duit di Kantor KPU Berujung Minta Maaf

[Gambas:Video 20detik]


Prabowo Subianto unggul dari Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan dalam survei Litbang Kompas terkait elektabilitas bakal capres 2024. Ketua Umum Partai Gerindra itu memperoleh hasil 24,5% dan menduduki peringkat pertama.

Merespon hal itu, Wakil Ketua DPD Partai Gerindra Jabar Ihsanudin mengatakan semakin hari popularitas dan elektabilitas Prabowo memang meningkat. Hal itu kata dia disebabkan karena mesin partai yang bekerja.

"Karena dipengaruhi oleh banyak hal pertama mesin partai yang bekerja sesuai kapasitasnya dan kadernya turun langsung ke lapangan. Kedua track record Pak Prabowo yang secara kinerja di Kemenhan selalu prestasinya tinggi," kata Ihsanudin kepada detikJabar, Rabu (24/5/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ihsanudin mengungkapkan, menjadi Menteri Pertahan, Prabowo mampu menunjukkan prestasi kepada masyarakat. Salah satunya soal pengadaan alat utama sistem senjata (alutsista).

"Pak Prabowo memang prestasinya di jajaran kabinet bagus, misal soal alutsista yang harganya biasanya sebelum Pak Prabowo jadi Menhan, harganya selangit," ungkapnya.

"Pak Prabowo mengatakan pasti ada mark up, makanya ditekan semurah mungkin tapi dengan kualitas yang sangat baik. Tidak semua menteri begini. Karena itu Pak Prabowo dianggap pemimpin berani dan tegas menindak yang merugikan negara," tegas dia.

Selain itu menurutnya, Prabowo juga intens turun langsung untuk bertemu masyarakat. Bedanya, Ihsanudin memastikan apa yang dilakukan Prabowo bukanlah demi konten belaka. Melainkan demi membawa perubahan besar bagi Indonesia ke depan.

"Memang Pak Prabowo relasinya banyak, dia tidak hanya silaturahmi berkolaborasi dengan pemerintah tapi juga turun ke grassroot menyapa langsung masyarakat, dengan ulama datang ke pesantren dan itu bukan konten tapi gerakan nyata yang dilakukan untuk perubahan ke depan," pungkasnya.


Partai Amanat Nasional (PAN) mempertimbangkan kemungkinan untuk mengusung Airlangga Hartarto dan Zulkifli Hasan sebagai pasangan calon presiden dan calon wakil presiden di Pilpres 2024. Wakil Ketua Umum DPP PAN Yandri Susanto mengungkapkan adanya kemungkinan perubahan rencana dalam peta politik PAN.

Ia mengatakan hasil rapat akan dilaporkan kepada Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan untuk menentukan calon yang akan diusung oleh partai. Dalam keterangannya, Yandri menyebutkan beberapa opsi calon yang sedang dipertimbangkan, termasuk Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, serta pasangan Airlangga Hartarto dan Zulkifli Hasan.

"Juga banyak peserta rapat tadi, bahkan kalau yang diusulkan itu ketum, semua setuju tadi, pak ketum itu diusung jadi cawapres," tutur Yandri dalam keterangan tertulis, Rabu (24/5/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Usai rapat internal di Kantor DPP PAN pada Selasa (23/5), Yandri mengatakan keputusan resmi dari PAN belum ada. Namun kemungkinan pasangan Airlangga Hartarto dan Zulkifli Hasan yang akan diusung oleh PAN dan Golkar telah menarik perhatian banyak kalangan. Perhatian ini datang karena Airlangga dan Zulhas merupakan dua tokoh politik yang memiliki rekam jejak signifikan dalam dunia politik Indonesia.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Golkar bidang Kominfo, Nurul Arifin menyambut positif usulan duet pasangan tersebut.

"Airlangga selain memimpin Golkar juga menjadi Menko Perekonomian yang sukses mengangkat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada masa-masa sulit seperti saat pandemi lalu," kata Nurul.

Selain memimpin Golkar, lanjut Nurul, Airlangga merupakan Menko Perekonomian yang sukses mengangkat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada masa-masa sulit seperti saat pandemi lalu. Sementara Zulkifli kini memimpin PAN memegang posisi sebagai Menteri Perdagangan, ia juga pernah menjabat sebagai Menteri Kehutanan periode 2009-2014.

Keduanya menunjukkan pengalaman dan dedikasi dalam bidang pemerintahan dan politik. Oleh karena itu, keduanya dinilai akan membawa pengalaman dan pemahaman yang luas tentang isu-isu politik, ekonomi, dan sosial di Indonesia jika dipasangkan sebagai capres dan cawapres di Pilpres 2024.

Lebih lanjut, seorang elit DPP PAN yang tidak ingin disebut namanya menyatakan dukungan terhadap Ketua Umum partainya sangat wajar. Mengingat PAN memiliki 44 kursi atau sebesar 7,65 persen jumlah total kursi di parlemen. Sementara itu, Partai Golkar saat ini memiliki 85 kursi di DPR RI atau sebesar 14,78 persen.

Gabungan jumlah kursi kedua parpol ini adalah 129 kursi atau 22,43 persen jumlah total kursi di parlemen. Mengacu pada Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum 'Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya'.

Oleh karena itu, ia mengatakan kedua parpol bisa mengajukan pasangan capres dan cawapres sendiri karena telah memenuhi syarat dalam pasal tersebut. Ia pun berharap pengurus dan kader PAN lebih memilih ketua umum mereka sebagai calon wakil presiden daripada pihak lain.

Sebagai informasi, PAN bersama Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) telah mendeklarasikan kerja sama dengan nama Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) sebagai kerja sama menjelang Pemilu 2024. Meski PPP sudah mendukung Ganjar Pranowo sebagai capres, namun Golkar dan PAN selama ini tidak pernah menyatakan KIB bubar.


Hasil survei Litbang Kompas menunjukkan elektabilitas Menteri Pertahanan Prabowo Subianto lebih unggul dibanding Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Prabowo berada di angka 24,5%, sementara Ganjar di angka 22,8%.

Mengenai hasil survei tersebut, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka enggan berkomentar. Dia mengaku belum membaca pemberitaan mengenai hasil survei itu.

"Aku durung maca surveine (aku belum baca surveinya). Tanya lembaga survei," Kata Gibran saat ditemui di Balai Kota Solo, dilansir detikJateng, Rabu (24/5/2024).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Gibran juga menolak anggapan pertemuannya dengan Prabowo di Solo beberapa hari lalu ikut mempengaruhi hasil survei itu.

"Cuma makan bakmi thok (saja) masa mempengaruhi survei " ungkapnya.

Dalam kesempatan itu, Gibran enggan dikaitkan dengan hasil survei tersebut.

"Takono (tanyakan) lembaga surveine, aja nyalahke aku lho (jangan menyalahkan saya). Wis, aja dibahas maneh ya, aku takut dilaknat," kata Gibran.

Baca selengkapnya di sini.

Simak Video: PDIP: Gibran Akan Berjuang Menangkan Ganjar dan Pileg Sekaligus

[Gambas:Video 20detik]


Ketua DPP PDIP Said Abdullah menanggapi hasil survei Litbang Kompas yang menempatkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di posisi kedua setelah Ketum Gerindra Prabowo Subianto dalam simulasi dua nama. Said mengatakan hasil tersebut akan menjadi cermin bagi partai untuk bekerja lebih giat.

"Survei dari Litbang Kompas ini tentu saja menjadi cermin bagi kami, PDI Perjuangan untuk lebih semangat lagi bekerja keras mendorong penerimaan rakyat atas pencalonan Mas Ganjar Pranowo," kata Said saat dikonfirmasi, Rabu (24/5/2023).

Said mengatakan Ganjar baru sebulan yang lalu dideklarasikan oleh PDIP, sementara Prabowo dan Anies Baswedan sudah lebih dahulu diumumkan. Ia juga menyinggung Prabowo dan Anies yang sudah lebih dahulu melakukan safari politik.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Beliau baru sebulan lalu, atau 21 April 2023 dideklarasikan oleh Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan sebagai calon presiden. Sementara Pak Prabowo 9 bulan dan Mas Anies Baswedan 7 bulan lalu sudah mendeklarasikan dan dicalonkan sebagai calon presiden, lebih awal dari Ganjar Pranowo," kata Said.

"Pak Prabowo dan Mas Anies juga sudah berkeliling Indonesia lebih dahulu ketimbang Mas Ganjar Pranowo. Kalau kami hitung Mas Ganjar Pranowo baru berkeliling lima provinsi saja dari keseluruhan provinsi di Indonesia," sambungnya.

Said mengatakan partainya akan mengenalkan Ganjar ke masyarakat lebih gencar. Hal ini juga menindaklanjuti popularitas Ganjar di beberapa survei yang masih rendah.

"Tentu saja kami akan terus mengenalkan Mas Ganjar Pranowo ke seluruh Tanah Air, apalagi menurut survei sebelumnya, baik SMCR maupun Charta Politica, popularitas Mas Ganjar belum setinggi Pak Prabowo maupun Mas Anies Baswedan yang telah berada di atas 95 persen, sementara Ganjar Pranowo baru 84 persen," ungkapnya.

Said menyebut waktu 5 bulan jelang pendaftaran merupakan kesempatan terbuka bagi Ganjar Pranowo. Dia yakin elektabilitas Ganjar ke depan akan kembali mengungguli Prabowo Subianto.

"Kami akan bekerja lebih sistematis untuk mengantarkan keterpilihan beliau lebih meningkat, dan kami yakin potensi Mas Ganjar Pranowo untuk diterima di hati rakyat terbuka lebih luas. Kita lihat nanti jelang Oktober, insyaallah elektabilitas Mas Ganjar di 45% sudah bisa melampaui Pak Prabowo," pungkasnya.

Sebelumnya, hasil survei Litbang Kompas terbaru menunjukkan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sebagai sosok calon presiden dengan elektabilitas tertinggi. Prabowo juga unggul dalam simulasi head to head dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo maupun Mantan Gubenur DKI Jakarta Anies Baswedan di Pilpres 2024.

Litbang Kompas melakukan survei tersebut sejak Januari 2022 hingga Mei 2023. Berdasarkan hasil survei sebanyak 62% masyarakat menginginkan Prabowo menjadi presiden ketimbang Anies yang hanya mendapat 38% suara.

Prabowo juga menang saat melawan Ganjar dengan dukungan masyarakat sebanyak 51,1% dibandingkan Ganjar 48,9% suara.

"Hal ini dapat mengindikasikan dominasi Prabowo. Dengan proporsi yang sekarang diraihnya, Prabowo mampu membalikkan posisi yang pernah diraihnya. Dominasi Prabowo sempat direbut Ganjar pada Oktober 2022 hingga Januari 2023," tulis Litbang Kompas dalam hasil surveinya dikutip Rabu (24/5/2023).

Simak Video: Momen Makan Malam Gibran dan Ganjar Pranowo di Solo

[Gambas:Video 20detik]


Jabatan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) digantikan Mahfud Md sebagai pelaksana tugas, setelah Johnny G Plate terjerat kasus dugaan korupsi BTS 4G Bakti Kominfo. Pengamat kebijakan publik menilai sosok penggantinya harus dari kalangan profesional.

Untuk saat ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menunjuk Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md sebagai Pelaksana Tugas (Plt), Wewenang dan Tanggung Jawab Menkominfo.

Dosen Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah mengatakan, saat santer terdengar sosok Menkominfo baru, antara lain Sandiaga Uno, Wishnutama Kusubandio, Hary Tanoesoedibjp, dan Jenderal TNI (Purn) Muhammad Andika Perkasa.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Trubus menyarankan agar Jokowi memilih sosok pengganti Johnny G Plate itu bukan dari konflik kepentingan dengan bisnisnya atau partai politiknya, sehingga berpotensi membuat regulasi yang dikeluarkan Kementerian Kominfo ke depannya menjadi bias.

"Saya mengamati selama ini banyak tersangka korupsi berasal dari parpol. Sehingga sosok teknokrat dan akademisi merupakan yang paling tepat menjabat sebagai Menkominfo," ujar Trubus dalam keterangan tertulisnya, Rabu (24/5/2023).

Trubus menjelaskan bahwa korupsi kebijakan berawal dari kepentingan elit dalam rangka menguntungkan diri sendiri atau kelompoknya. Dari pengalaman beberapa menteri di kabinet Presiden Jokowi yang dijadikan tersangka korupsi, mereka memulai dari korupsi kebijakan yang dibuatnya.

Sebagai seorang pejabat publik, menteri dapat membuat regulasi dengan membuat celah yang dapat menguntungkan dirinya atau kelompoknya. Sampai saat ini lanjut Trubus aparat penegak hukum di Indonesia masih kesulitan untuk melakukan tindakan terhadap korupsi kebijakan.

"Menkominfo baru bukan meningkatkan pelayanan publik, justru masyarakat berpotensi menjadi tunggangan kepentingan tertentu. Terlebih lagi tahun ini merupakan tahun pemilu. Dan selain itu, di UU Cipta Kerja Presiden Jokowi ingin mewujudkan digital dividend bagi bangsa Indonesia," ungkap Trubus.

Untuk mengurangi potensi korupsi kebijakan di tahun politik ini, Trubus menyarankan Presiden Jokowi dapat memilih sosok Menkominfo yang berasal dari kalangan teknokrat atau akademisi. Sosok teknokrat dan akademisi dinilai Trubus minim bersentuhan dengan partai politik.

Johnny G Plate Divonis 15 Tahun Penjara di Kasus BTS 4G


Sekjen PPP Arwani Thomafi mengatakan akan ada kelanjutan proses kerja sama dengan PDI Perjuangan (PDIP) di bulan Juni. Arwani menyebut di bulan itu juga partainya akan memutuskan langkah konkret terkait calon wakil presiden (cawapres).

"Perlu kami sampaikan bahwa dalam waktu dekat di bulan Juni insyaallah, kita akan melanjutkan proses kerja sama politik antara PDIP dengan PPP. Insyaallah di bulan Juni juga ada tahapan untuk melangkah pada mencermati dan membahas terkait cawapres," kata Arwani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (24/5/2023).

Arwani mengatakan PPP sudah menyimpan nama cawapres usulan untuk Pilpres 2024. Hal ini menurutnya sebagai tindak lanjut usai penentuan capres.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kami hanya menyampaikan bahwa Juni nanti PPP akan lakukan langkah konkret untuk memantapkan kerja sama politik antara PPP dan PDIP. Kalau kemarin bulan lalu kami dalam tahap capres, maka untuk memantapkan, konkret-kan, tahapan setelah capres ya, cawapres. Sudah (ada nama cawapres)," ujarnya.

Arwani belum mau menyampaikan siapa nama cawapres yang akan diusung. Menurutnya kandidat yang dideklarasikan tak akan jauh dari yang beredar di lapangan.

"Tadi tidak keluar dari nama atau nama-nama yang sudah selama ini kami jalin komunikasi, lalu sudah sering berkegiatan bersama sudah seperti keluarga PPP atau insyaallah juga akan menjadi keluarga besar PPP," imbuhnya.

Lihat juga Video: Giat 3 Bacapres: Ganjar ke PPP Manado, Anies Hadiri Milad PKS, Prabowo di Istiqlal

[Gambas:Video 20detik]


Hasil survei Litbang Kompas menunjukkan elektabilitas Menteri Pertahanan Prabowo Subianto lebih unggul dibanding Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

Dalam survei itu, elektabilitas Prabowo pada Mei 2023 unggul dari Ganjar dan Anies. Ia kokoh di urutan pertama dengan perolehan 24,5%, sementara Ganjar di angka 22,8% dan Anies dengan 13,6%.

Mengenai hasil survei tersebut, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka enggan berkomentar. Dia mengaku belum membaca pemberitaan mengenai hasil survei itu.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Aku durung maca surveine (aku belum baca surveinya). Tanya lembaga survei," Kata Gibran saat ditemui di Balai Kota Solo, Rabu (24/5/2024).

Gibran juga menolak anggapan pertemuannya dengan Prabowo di Solo beberapa hari lalu ikut mempengaruhi hasil survei itu.

"Cuma makan bakmi thok (saja) masa mempengaruhi survei " ungkapnya.

Dalam kesempatan itu, Gibran enggan dikaitkan dengan hasil survei tersebut.

"Takono (tanyakan) lembaga surveine, aja nyalahke aku lho (jangan menyalahkan saya). Wis, aja dibahas maneh ya, aku takut dilaknat," kata Gibran.

Dilansir dari detikNews, hasil survei Litbang Kompas terbaru menunjukkan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sebagai sosok calon presiden dengan elektabilitas tertinggi. Prabowo juga unggul dalam simulasi head to head dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo maupun Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Pilpres 2024.

Litbang Kompas melakukan survei tersebut sejak Januari 2022 hingga Mei 2023. Berdasarkan hasil survei sebanyak 62% masyarakat menginginkan Prabowo menjadi presiden ketimbang Anies yang hanya mendapat 38% suara.

Prabowo juga menang saat melawan Ganjar dengan dukungan masyarakat sebanyak 51,1% dibandingkan Ganjar 48,9% suara.

Perbandingan Elektabilitas Capres-Cawapres di 4 Survei Terakhir


Lembaga Survei Jakarta (LSJ) menyampaikan analisis cross tabulation terkait sosok capres yang dipilih pemilih Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hasil analisisnya menyebut Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto lebih dipilih pemilih Jokowi.

Dilihat detikcom, Rabu (24/5/2023), LSJ menampilkan bagan berisi data capres yang dipilih oleh pemilih Jokowi. Prabowo mendapat perolehan 44,3%.

"Tabel di atas adalah hasil analisis cross tabulation antara variabel pilihan responden pada Pilpres 2019 dengan variabel pilihan responden seandainya Pilpres 2024 dilaksanakan saat ini. Dalam hal ini, tabel di atas menunjukkan bahwa Prabowo paling banyak memperoleh dukungan pemilih Jokowi pada pilpres 2019 dengan presentase 44,3%," ujar peneliti senior LSJ, Fetra Ardianto saat merilis survei.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kemudian disusul oleh Ganjar Pranowo (33,2%) dan Anies Baswedan (9,8%). Sedangkan 12,7% responden menjawab tidak tahu atau tidak memberikan jawaban," imbuhnya.

LSJ juga menyampaikan hasil survei terkait sosok capres yang memenuhi kriteria Jokowi. Prabowo kembali unggul dalam survei tersebut.

Responden diberi pertanyaan 'Pada Musra yang terakhir di Senayan, Presiden Jokowi mengatakan bahwa Presiden RI mendatang haruslah orang yang berani demi kepentingan rakyat. Menurut Anda, siapakah yang memenuhi kriteria yang disampaikan Jokowi tersebut?'.

Hasilnya Prabowo dianggap tokoh yang pemberani demi kepentingan rakyat:

- Prabowo Subianto 27,5%

- Mahfud Md 18,7%

- Ganjar Pranowo 16,9%

- Anies Baswedan 15,4%

- Erick Thohir 8,3%

- Ridwan Kamil 3,5%

- Tri Rismaharini 2,6%

- AHY 2,1%

- Gatot Nurmantyo 1,5%

- Andika Perkasa 1,2%

- Tidak tahu 2,3%.

"Hasil survei LSJ menunjukkan bahwa Prabowo Subianto dipersepsikan oleh 27,5% publik sebagai sosok pemberani demi kepentingan rakyat alias memenuhi kriteria Presiden yang diinginkan Jokowi.

Selain Prabowo tokoh yang juga dinilai publik pemberani adalah Menkopolhukam Mahfud MD. Sebanyak 18,7% responden menilai Mahfud MD pemberani demi rakyat," ucap Fetra.

Simak Video: Elektabilitas Prabowo, Ganjar dan Anies di 4 Lembaga Survei

[Gambas:Video 20detik]

Halaman 1 2 Selanjutnya


Elektabilitas Prabowo Subianto unggul dari Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan di survei calon presiden (capres) versi Litbang Kompas. Berdasarkan generasi usia, Prabowo paling banyak dipilih Gen Z, sedangkan Ganjar unggul di pemilih baby boomers.

Survei ini dilakukan melalui wawancara tatap muka pada 29 April hingga 10 Mei 2023. Sebanyak 1.200 responden dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi di Indonesia.

Tingkat kepercayaan survei 95 persen dengan margin of error penelitian +-2,83 persen dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Adapun hasil elektabilitas capres itu, Prabowo berada di angka 24,5%, Ganjar mendapat suara 22,8%, sedangkan Anies berada di angka 13,6%.

Litbang Kompas lantas merincikan pemilih berdasarkan generasi usia yakni Gen Z (17-26 tahun), Gen Y (27-41 tahun), Gen X (42-55 tahun), dan Baby boomers (56-76 tahun).

Dari 3 tokoh capres itu, mayoritas Gen Z memilih Prabowo yakni 32,7%. Gen Y juga paling banyak memilih Prabowo dengan suara 23.9%. Sedangkan Gen X paling banyak memilih Ganjar dengan suara 22,5%. Kemudian untuk Baby Boomers paling banyak memilih Ganjar dengan angka 18,4%.

Berikut elektabilitas ketiga capres berdasarkan generasi:

Prabowo Subianto

Gen Z 32,7%

Gen Y 23,9%

Gen X 20,5%

Baby Boomers 16,3%

Rata-rata 24,5%

Ganjar Pranowo

Gen Z 24,5%

Gen Y 23,1%

Gen X 22,5%

Baby Boomers 18,4%

Rata-rata 22,8%

Anies Baswedan

Gen Z 10%

Gen Y 5,1%

Gen X 15,6%

Baby Boomers 12,8&

Rata-rata 13,6%

Lihat juga Video: Respons Sandiaga Jadi Cawapres Teratas Versi Survei Indikator

[Gambas:Video 20detik]


Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menggugat batasan usia capres dan cawapres minimal 40 tahun dalam Undang Undang Pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK). Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mengomentari soal gugatan tersebut,

Untuk diketahui, Gibran sering digadang-gadang untuk menjadi cawapres bakal calon Presiden Prabowo Subianto. Usia Gibran saat ini masih di bawah 40 tahun.

"Ya takono (tanya) PSI, Saya nggak mikir ke situ," kata Gibran di Balai Kota Solo, Rabu (24/5/2023) seperti dilansir detikJateng.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Saat ditanya apakah dirinya setuju atau tidak dengan gugatan PSI tersebut, Gibran mengatakan itu semua tergantung masyarakat.

"Ya tergantung warga lah ya, nek (kalau) misal umur muda-muda dipilih ya tergantung warga. Aku ora (tidak) mengikuti beritane (beritanya)," ucapnya.

Gibran mengaku tidak membahas soal batasan umur capres dan cawapres itu saat Ketum PSI Giring Ganesha menemuinya di Balai Kota Solo belum lama ini.

Baca di sini.

Lihat juga Video: Din Syamsuddin Sebut Anies Pilihan yang Tepat Sebagai Bacapres KPP

[Gambas:Video 20detik]


Lembaga Survei Jakarta (LSJ) merilis hasil survei calon wakil presiden (cawapres) pendamping calon presiden (capres) Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan. Begini hasilnya.

Responden dalam survei ini pertama-tama diberi pertanyaan mengenai siapa tokoh yang cocok mendampingi Prabowo sebagai cawapres. Hasilnya, Erick Thohir paling dianggap pantas, ada juga nama lain seperti Ridwan Kamil hingga Gibran Rakabuming Raka.

Hasil survei cawapres Prabowo:

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

- Erick Thohir 19,5%

- Ridwan Kamil 15,9%

- Gibran Rakabuming Raka 12,7%

- Muhaimin Iskandar 11,3%

- Mahfud Md 9,9%

- Airlangga Hartarto 8,4%

- Khofifah Indar Prawansa 6,8%

- AHY 5,2%

- Puan Maharani 4,9%

- Sandiaga Uno 2,8%

- Tidak tahu 2,6%.

Sementara itu, untuk pendamping Ganjar Pranowo sejumlah nama juga muncul seperti Puan Maharani dan Budi Gunawan. Namun, yang paling dianggap pantas oleh responden adalah Sandiaga Uno.

Hasil survei cawapres Ganjar Pranowo:

- Sandiaga Uno 19,5%

- Ridwan Kamil 17,2%

- Puan Maharani 11,4%

- Erick Thohir 10,8%

- Khofifah Indar Prawansa 9,5%

- Budi Gunawan 7,6%

- Moeldoko 6,3%

- Airlangga Hartarto 4,2%

- Andika Perkasa 3,5%

- Muhaimin Iskandar 2,8%

- Tidak tahu 7,2%.

Sedangkan cawapres yang dianggap layak mendampingi Anies Baswedan adalah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Berikut hasilnya:

- AHY 19,3%

- Sandiaga Uno 17,5%

- Ridwan Kamil 14,4%

- Khofifah Indar Prawansa 12,6%

- Andika Perkasa 9,5%

- Mahfud Md 7,2%

- Erick Thohir 4,2%

- Airlangga Hartarto 3,5%

- Ahmad Heryawan 2,8%

- Muhaimin Iskandar 1,9%

- Tidak tahu 7,1%.

Dari hasil survei di atas, LSJ kemudian melakukan simulasi capres-cawapres berdasarkan hasil survei cawapres teratas. Hasil simulasinya, pasangan Prabowo-Erick Thohir unggul.

Berikut ini hasil simulasi 3 pasangan capres-cawapres:

Prabowo-Erick 38,5%

Ganjar-Sandiaga 29,8%

Anies-AHY 28,9%

Undecided 2,8%.

Survei ini dilakukan tanggal 9 sampai dengan 17 Mei 2023 di 34 provinsi yang ada di seluruh Indonesia. Populasi dari survei ini adalah seluruh warga negara Indonesia yang minimal telah berusia 17 tahun (telah memiliki KTP).

Jumlah sampel sebanyak 1.200 responden diperoleh melalui teknik pengambilan sampel secara acak bertahap (systematic random sampling). Margin of error survei +/- 2,83% pada tingkat kepercayaan (level of confidence) 95%.

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara tatap muka. Quality control terhadap hasil wawancara petugas lapangan dilakukan secara random sebesar 20% dari total sampel oleh para supervisor LSJ.


Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menggugat batasan usia capres dan cawapres minimal 40 tahun dalam Undang Undang Pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK). Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka merespons santai soal gugatan PSI tersebut.

Seperti diketahui, Gibran sering digadang-gadang untuk menjadi cawapres bakal calon Presiden Prabowo Subianto. Namun, usia Gibran saat ini masih di bawah 40 tahun.

"Ya takono (tanya) PSI, Saya nggak mikir ke situ," kata Gibran di Balai Kota Solo, Rabu (24/5/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Saat ditanya apakah dirinya setuju atau tidak dengan gugatan PSI tersebut, Gibran mengatakan itu semua tergantung dari masyarakat.

"Ya tergantung warga lah ya, nek (kalau) misal umur muda-muda dipilih ya tergantung warga. Aku ora (tidak) mengikuti beritane (beritanya)," ucapnya.

Gibran mengaku tidak membahas soal batasan umur capres dan cawapres itu saat Ketum PSI Giring Ganesha menemuinya di Balai Kota Solo belum lama ini.

"Ora (tidak membahas dengan Giring), aku wingi karo (saya kemarin dengan) Giring dan Cynthia bicara soal tahi lalat. Mereka berdua habis operasi tahi lalat," kata Gibran bercanda.

Sebelumnya, Gibran menegaskan bahwa usianya tidak cukup untuk menjadi cawapres. Hal itu untuk menanggapi santernya rumor yang menyebut dirinya cocok menjadi calon wakil presiden untuk Prabowo Subianto.

"Umur belum cukup (wacana jadi cawapres Prabowo), wis tak jawab, wis pertanyaan lain, umur belum cukup," kata Gibran di Balai Kota Solo, Jumat (5/4).

Dilansir detikNews, PSI menggugat aturan usia minimal capres-cawapres dalam Undang-Undang Pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK). PSI tidak setuju dengan syarat capres-cawapres minimal harus berusia 40 tahun.

Hal ini disampaikan PSI lewat keterangan pers tertulis, Kamis (9/3).

"PSI memberikan ruang dan perhatian pada anak muda untuk berpartisipasi lebih luas dalam politik dan jabatan kepemimpinan publik. Banyak anak muda menunjukkan prestasinya dalam jabatan kepemimpinan publik, yang bisa jadi berpotensi menjadi presiden maupun wakil presiden RI, namun sayangnya terganjal syarat usia minimal 40 tahun dalam UU Pemilu saat ini," ujar Francine Widjojo, Direktur Lembaga Bantuan Hukum Partai Solidaritas Indonesia (LBH PSI), dikutip dari detikNews.

Prabowo-Gibran Bakal Nonton Final Pildun U-17 di Solo Akhir Pekan Ini