Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Gerindra Fadli Zon menganggap aksi yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Tengah sekaligus bacapres PDIP, Ganjar Pranowo, dengan menelepon Pj Gubernur DKI Heru Budi saat mendapat keluhan warga di Jakarta Utara biasa saja. Fadli Zon menyinggung tahun politik di balik aksi yang kemudian menjadi perbincangan tersebut.

"Ya kalau menurut saya sih biasa saja ya di tahun politik kan semua momen mestinya digunakan untuk kepentingan politik. Menurut saya sih hal-hal yang biasa saja. Orang juga bisa menilainya pasti ada yang positif, ada yang negatif. Saya kira wajar dalam sebuah demokrasi gitu ya," kata Fadli kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/6/2023).

Meski begitu, Fadli Zon mengatakan setiap daerah memiliki kepala daerah yang mempunyai tanggung jawabnya masing-masing. "Dan ada kesempatan untuk melakukan sosialisasi ya sesuatu yang biasa saja. Cuma memang kalau kita lihat setiap daerah kan punya kepala daerahnya punya penanggungjawabnya gitu, tetapi untuk menyampaikan aspirasi ya wajar-wajar sajalah," imbuhnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Fadli Zon menyebut tahun politik akan dimanfaatkan dalam memperoleh dukungan politik. Menurutnya, orang-orang akan memberi penilaian apakah aksi yang dilakukan seseorang dapat diterima atau tidak.

"Ya seperti saya katakan tadi ini kan tahun politik semuanya pasti dilakukan dengan sebuah perencanaan di dalam memperoleh dukungan politik. Jadi ya wajar saja. Tinggal orang ada yang menerima, ada yang mungkin ya melihat itu kurang pas," katanya.

Anggota Komisi I DPR RI itu melihat aksi Ganjar menelepon Heru Budi biasa saja. Fadli menyebut setiap orang mempunyai gaya berbeda-beda.

"Kalau saya sebagai politisi ya itu biasa-biasa saja sebagai orang politik memanfaatkan setiap momentum gitu ya tinggal masyarakat kan ada yang menilai," kata Fadli Zon.

Fadli mengatakan sejatinya kepala daerah bertanggung jawab sesuai daerah yang dipimpinnya. Dia menyinggung di wilayah yang dipimpin Ganjar masih ada permasalahan yang harus diselesaikan.

"Biarlah orang yang menilai ya, masyarakat yang menilai. Tadi saya bilang pasti selalu ada pro dan kontra gitu. Memang kewajarannya adalah setiap kepala daerah yang bertanggung jawab dan kepala daerah itu berarti punya bordernya, punya batas-batas wilayahnya ya," katanya.

"Kalau dia menjadi gubernur di satu tempat ya tentu tanggung jawabnya adalah di tempat di mana dia diberikan amanah, bukan di tempat lain. Sementara di tempat diberikan amanah masih ada masalah kan jadi orang menilainya berbeda," imbuhnya.

Simak juga Video 'Kata Demokrat soal Ganjar Telepon Heru Budi: Lebih Baik Urus Jateng':

[Gambas:Video 20detik]


Budayawan Bambang Ekoloyo Butet Kartaredjasa membacakan puisi di hadapan kader PDIP dalam puncak peringatan Bulan Bung Karno (BBK) sekaligus menyindir capres pandir, banjir, hingga menyinggung soal perubahan. Ketua DPP Partai NasDem Effendy Choirie atau Gus Choi menyinggung sikap Butet seperti seorang Buzzer bayaran.

"Butet itu seniman nggak usah ditanggapi. Mungkin juga buzzerRp sehingga ucapannya bau alkohol politik," kata Gus Choi dikonfirmasi, Senin (26/6/2023).

Menurut Gus Choi semestinya seorang seniman ucapannya datang dari hati. Sementara, Butet dinilai menyampaikan puisi hanya untuk kepentingan kelompok.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kalau seniman yang masih asli apalagi kalau kelasnya budayawan, ocehannya bisa datang dari hati nuraninya. Tujuan suaranya untuk mengkritik, untuk kebaikan. Kalau ocehan Butet ini kekuasaan," ujar Gus Choi.

"Baiknya dia ngoceh nggak usah kita tanggapi, karena itu berbau alkohol politik kelompok," imbuh dia.

Puisi Butet

Butet Kartaredjasa membacakan puisi di hadapan puluhan ribu kader PDIP dalam puncak peringatan Bulan Bung Karno (BBK) di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta Pusat (Jakpus). Puisi itu dibacakan sebelum seniman Sri Krishna Encik menyanyikan lagu 'Ganjar Siji Ganjar Kabeh'.

Mulanya, Butet mengatakan PDIP mengerahkan semangat 'meneruskan'. Tetapi di sisi lain ada kelompok yang hanya menginginkan 'perubahan'.

"Di sini semangat meneruskan, di sana maunya perubahan. Oh begitulah sebuah persaingan," ucap Butet di SUGBK pada Sabtu (24/6).

Butet lalu menyinggung soal banjir yang disebut suatu kelompok hanyalah 'air yang parkir'. "Di sini nyebutnya banjir, di sana nyebutnya air yang markir. Ya begitulah kalau otaknya pandir," tutur dia.

Butet pun menuturkan ada sosok yang berkoar-koar dirinya ingin dijegal karena dibidik KPK. Padahal, kata Butet, sosok yang dimaksudnya itu dibidik karena 'nyolong'.

"Pepes ikan dengan sambel terong, semakin nikmat tambah daging empal. Orangnya diteropong KPK karena nyolong, eh lha, kok koar-koar mau dijegal," ungkapnya.

Butet menyebut capres Jagoan Presiden Joko Widodo (Jokowi) identik dengan sosok yang berambut putih dan bekerja keras. Butet lalu menyindir sosok capres yang hobinya 'menculik'.

"Jagoan Pak Jokowi rambutnya putih, gigih bekerja sampai jungkir balik. Hati seluruh rakyat Indonesia pasti akan sedih jika kelak ada presiden hobinya kok menculik," ujar dia.

Sebelum mengakhiri puisinya, Butet menyindir soal pemimpin yang bermodal transaksi semata. Sosok itu, kata Butet, dijamin bukan tauladan kelas negarawan.

"Cucu komodo mengkeret jadi kadal, tak lezat digulai biarpun pakai santan. Kalau pemimpin modalnya cuman transaksional, dijamin bukan tauladan kelas negarawan," katanya.

Lihat juga Video 'Paloh: Coba Tanya Anies, Merasa Dijegal atau Tidak?':

[Gambas:Video 20detik]


Direktur Eksekutif Algoritma Research and Consulting, Aditya Perdana, mengatakan pihaknya melakukan penelitian terhadap sosok cawapres di 2024. Aditya mengatakan nama Menparekraf Sandiaga Salahudin Uno menempati posisi perolehan indeks variabel cawapres teratas.

Survei ini dilakukan melalui wawancara tatap muka menggunakan kuesioner terhadap 2.009 responden di seluruh Indonesia yang terbagi secara proporsional berdasarkan data pemilih di 34 provinsi Indonesia. Hasil survei mewakili penduduk usia dewasa (usia pilih) secara nasional.

Adapun margin of error +/- 2,1 persen pada tingkat kepercayaan sebesar 95 persen. Pengumpulan data dilakukan pada 29 Mei hingga 10 Juni 2023 yang dilakukan oleh 109 enumerator.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Selain Sandiaga, Aditya menyebut ada 17 nama tokoh lainnya yang ikut diuji daam indeks variabel cawapres 2024. Elektabilitas Sandiaga diikuti Menteri BUMN Erick Thohir, Menkopolhukam Mahfud Md, Gubernur Jabar Ridwan Kamil, dan AHY dengan potensi raihan elektabilitas di atas 6 persen.

"Sandiaga Uno menjadi sosok yang paling difavoritkan sebagai bakal calon wakil presiden," ujar Aditya saat memaparkan rilis survei di Hotel Aone, Jakarta Pusat, Senin (26/6/2023).

Berikut daftar elektabilitas calon wakil presiden:

Sandiaga Salahudin Uno 11,3%

Erick Thohir 10,3%

Mahfud Md 8,8%

Ridwan Kamil 7,9%

Agus Harimurti Yudhoyono 7,0%

Gibran Rakabuming Raka 5,2%

Andika Perkasa 3,6%

Khofifah Indar Parawansa 3,5%

Muhaimin Iskandar 1,3%

Puan Maharani 1,3%

Airlangga Hartarto 1,0%

Nazaruddin Umar 0,5%

Ahamad Heryawan 0,4%

Muhadjir Effendy 0,2%

Budi Gunawan 0,2%

Zulkifli Hasan 0,1%

Moeldoko 0,1%

Dito Ariotedjo 0,1%

Tidak tahu 24,6%

Tidak jawab 12,3%

Lebih lanjut, Direktur Eksekutif Algoritma Aditya Perdana menyampaikan adanya harapan tinggi dari masyarakat terkait keberlanjutan pembangunan dan akselerasi pertumbuhan ekonomi. Kedua hal itu, kata Aditya, mestinya dijawab dengan program yang nyata baik dari sisi partai politik maupun capres maupun cawapres.

"Jika ada capes yang menawarkan keberlanjutan program pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, maka perlu dibuat jelas seperti apa narasi besarya hingga ke level operasional kerangka kebijakannya. Situasi ini menciptakan momentum yang langka ketika masyarakat merasa pas dengan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang dirasakan dan menginginkan agar bisa lebih berakselerasi," tuturnya.

Aditya mengatakan capres dan cawapres dapat memanfaatkan tren tersebut dengan memberikan program pertumbuhan ekonomi yang kuat. Hal itu juga sekaligus memberikan harapan ke masyarakat.

"Situasi ini bisa menjadi momentum bagi capres atau cawapres yang memiliki konsep maupun rekam jejak di bidang ekonomi yang kuat untuk menarik hati masyarakat," kata dia.

Simak Video 'LSI Denny JA: Prabowo Unggul dari Ganjar-Anies di Pemilih yang Suka Jokowi':

[Gambas:Video 20detik]


Lembaga survei Algoritma Research and Consulting merilis survei terkait peta elektabilitas partai politik (parpol). PDIP menduduki posisi teratas, kemudian PKB menyalip posisi Golkar.

Survei ini dilakukan melalui wawancara tatap muka menggunakan kuesioner terhadap 2.009 responden di seluruh Indonesia yang terbagi secara proporsional berdasarkan data pemilih di 34 provinsi Indonesia.

Adapun margin of error +/- 2,1% pada tingkat kepercayaan sebesar 95%. Pengumpulan data dilakukan pada 29 Mei hingga 10 Juni 2023 yang dilakukan oleh 109 enumerator.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"PDIP masih memuncaki kompetisi elektoral dengan raihan sebesar 22,7%, diikuti oleh Partai Gerindra 13,0% dan yang mengejutkan adalah PKB yang naik ke posisi ketiga untuk tingkat elektabilitasnya 11,1%," kata Direktur Eksekutif Algoritma Aditya Perdana saat rilis survei di Hotel Aone, Jakarta Pusat, Senin (26/6/2023).

Aditya mengatakan partai-partai yang telah memiliki kursi di parlemen mayoritas diprediksi lolos 4 persen. Namun tidak termasuk PAN, yang menurutnya diprediksi tak lolos.

"Pada umumnya partai-partai yang saat ini memiliki kursi di Parlemen seperti Golkar, Nasdem, Demokrat, PKS dan PPP diperkirakan akan lolos ambang batas parlemen karena mendapat raihan suara di atas 4%. Namun PAN berpotensi rawan tidak lolos ke parlemen," tuturnya.

"Sementara itu, peluang partai-partai baru dalam kompetisi elektoral masih perlu berusaha keras untuk meyakinkan calon pemilih agar bisa menembus batas parliamentary threshold (PT) 4%," sambung dia.

Berikut elektoral partai versi survei Algoritma:

PDIP 22,7%

Gerindra 13%

PKB 11,1%

Golkar 6,4%

Nasdem 6,3%

Demokrat 4,8 %

PKS 4,1%

PPP 4,0%

PAN 2,9%

Perindo 1,5%

PSI 0,6%

Hanura 0,6%

Gelora 0,3%

PBB 0,2%

Partai Buruh 0,2%

Partai Ummat 0,1%

PKN 0%

Tidak memilih atau golput 6,1%

Rahasia 6,1%

Tidak tahu 10,5%

Tidak jawab 4,2%

Aditya menuturkan peta elektoral masih berubah. Perubahan peta elektoral, lanjut Aditya, berkorelasi dengan sosok capres yang didukung oleh parpol tersebut.

"Voltilitas pilihan tersebut berkorelasi dengan figur calon presiden yang akan didukung oleh suatu partai politik," ungkapnya.

"Hampir dua pertiga pemilih yaitu 63,6% menyatakan bahwa akan mempertimbangkan calon presiden yang diusung partai politik tersebut yang sesuai dengan sosok calon presiden yang didukungnya," sambung dia.

Simak Video 'LSI Denny JA: Prabowo Unggul dari Ganjar-Anies di Pemilih yang Suka Jokowi':

[Gambas:Video 20detik]


Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto angkat bicara perihal puisi Budayawan Bambang Ekoloyo Butet Kartaredjasa yang menyinggung sosok capres berambut putih hingga yang hobi 'menculik' di acara puncak Bulan Bung Karno. Menteri Pertahanan itu mengaku belum mendengar puisi tersebut.

"Saya kok belum, maaf saya nggak denger ya. Nanti saya," kata Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (26/6/2023).

Prabowo mengaku menyukai Butet Kataredjasa. Sebab, menurutnya budayawan tersebut lucu.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Saya sebenarnya juga suka beliau orangnya lucu orangnya," ujarnya.

Puisi Butet

Butet sebelumnya membacakan puisi di hadapan puluhan ribu kader PDIP dalam puncak peringatan Bulan Bung Karno (BBK) di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta Pusat (Jakpus). Puisi itu dibacakan sebelum seniman Sri Krishna Encik menyanyikan lagu 'Ganjar Siji Ganjar Kabeh'.

Mulanya, Butet mengatakan PDIP mengerahkan semangat 'meneruskan'. Tetapi di sisi lain ada kelompok yang hanya menginginkan 'perubahan'.

"Di sini semangat meneruskan, di sana maunya perubahan. Oh begitulah sebuah persaingan," ucap Butet di SUGBK pada Sabtu (24/6/2023).

Butet lalu menyinggung soal banjir yang disebut suatu kelompok hanyalah 'air yang parkir'. "Di sini nyebutnya banjir, di sana nyebutnya air yang markir. Ya begitulah kalau otaknya pandir," tutur dia.

Butet pun menuturkan ada sosok yang berkoar-koar dirinya ingin dijegal karena dibidik KPK. Padahal, kata Butet, sosok yang dimaksudnya itu dibidik karena 'nyolong'.

"Pepes ikan dengan sambel terong, semakin nikmat tambah daging empal. Orangnya diteropong KPK karena nyolong, eh lha, kok koar-koar mau dijegal," ungkapnya.

Butet menyebut capres Jagoan Presiden Joko Widodo (Jokowi) identik dengan sosok yang berambut putih dan bekerja keras. Butet lalu menyindir sosok capres yang hobinya 'menculik'.

"Jagoan Pak Jokowi rambutnya putih, gigih bekerja sampai jungkir balik. Hati seluruh rakyat Indonesia pasti akan sedih jika kelak ada presiden hobinya kok menculik," ujar dia.

Sebelum mengakhiri puisinya, Butet menyindir soal pemimpin yang bermodal transaksi semata. Sosok itu, kata Butet, dijamin bukan tauladan kelas negarawan.

"Cucu komodo mengkeret jadi kadal, tak lezat digulai biarpun pakai santan. Kalau pemimpin modalnya cuman transaksional, dijamin bukan tauladan kelas negarawan," katanya.

Simak Video 'Respons Gerindra soal Puisi Butet Singgung Capres Hobi Culik':

[Gambas:Video 20detik]


Bacapres PDIP Ganjar Pranowo ngaku heran dirinya dibully karena menelepon Pj Gubernur DKI Heru Budi usai dapat keluhan dari warga Jakarta Utara. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, menjelaskan argumennya kenapa Ganjar dibully.

Adi menilai wajar hal itu terjadi pada Ganjar karena merupakan tokoh capres. Dia menilai tokoh capres saat ini memang tengah dalam sorotan, terlebih menjelang tahun politik.

"Setiap capres pasti jadi sorotan. Setiap tingkah laku, gerak gerik, dan segala ucapannya pasti dalam pantau publik. Jangankan yang negatif, sesuatu yang terlihat positif pun bisa jadi bullyan seperti yang terjadi pada Ganjar," kata Adi kepada wartawan, Senin (26/6/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Adi menilai apa yang dilakukan Ganjar perkara biasa, terlebih Ganjar berteman baik dengan Heru Budi. Hanya saja, karena Ganjar seorang capres, Adi menilai apapun yang dilakukan akan dianggap pencitraan.

"Kalau menggunakan logika umum, yang dilakukan Ganjar sebenarnya terkesan biasa saja dan ingin menunjukkan kepedulian terhadap keluhan warga Jakarta dengan telepon Heru. Hal begitu sebenarnya perkara biasa. Heru dan Ganjar berteman baik, sama-sama gubernur saat ini meski Heru sebatas Plt," ujarnya.

"Tapi karena Ganjar capres, sekarang tahun politik, sesuatu yang dianggap biasa itu malah jadi heboh dan jadi bahan bullyan. Netizen menuding Ganjar caper berbuat baik pakai kamera. Andai Ganjar tak capres pasti nggak dibully," lanjutnya.

Adi menilai bully-membully kerap terjadi dalam dunia politik. Untuk itu lah, dia menilai perlunya setiap capres tebak dan kebal akan berbagai macam bullyan.

"Namanya capres, batuk saja jadi berita. Jadi buah bibir. Jadi pergunjingan. Karena yang dicari kesalahannya, bukan kelebihannya. Itulah politik kita. Jadi capres telinganya mesti tebal dan kebal dengan berbagai bullyan. Benar saja dibully apalagi salah," lanjut Adi.

Sebelumnya, Ganjar mengaku heran soal banyaknya komentar negatif terhadap dirinya usai menelepon Gubernur dan Sekda DKI Jakarta. Telepon itu dilakukan karena Ganjar sebelumnya mendengar keluhan warga setelah blusukan di Jakarta Utara.

"Ini soal pelayanan publik biasa saja. Karena kemarin saya datang ke salah satu pasar saya telepon Pak Gubernur DKI, saya telepon Pak Sekda DKI yang kebetulan dua-duanya saya kenal, terus diupload, kok dibully ya?" kata Ganjar kepada wartawan di Jati Padang, Jakarta Selatan, Minggu (25/6/2023).

Adapun pedagang di Pasar Anyar Bahari, Tanjung Priok, Jakut, mengeluhkan besarnya biaya retribusi bulanan saat bertemu Ganjar. Pedagang yang mendatangi Ganjar itu juga mengeluhkan pasar yang sepi karena kalah dengan penjualan online.

Simak Video 'Pengamat Nilai Ganjar Telepon Heru Budi Bentuk Pencitraan':

[Gambas:Video 20detik]


Sekretaris Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik Zoelkifli merasa tersinggung dengan sikap bakal calon presiden dari PDIP Ganjar Pranowo yang menelpon Pj gubernur Heru Budi Hartono saat melakukan blusukan di kawasan Pademangan, Jakarta Utara. Ia mengatakan Ganjar tidak punya wewenang untuk mengatur masalah yang ada di Jakarta.

"Sebagai anggota legislatif saya sebenarnya tersinggung ya. Dia tidak punya tupoksi di sini, tidak punya wewenang untuk mengurus Jakarta," kata Taufik saat dikonfirmasi, Senin (26/6/2023).

Ia pun mengkritik keras langkah Ganjar yang langsung menelepon Penjabat (Pj) Gubernur DKI Heru Budi Hartono dan Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Joko Agus Setyono usai mendengar keluhan dari masyarakat yang ditemuinya saat blusukan itu. Menurutnya, tindakan yang dilakukan Ganjar ini sudah melangkahi kewenangan DPRD DKI Jakarta.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kalau yang punya wewenang untuk mengawasi dan mengontrol di Jakarta itu tupoksi justru DPRD, ngapain dia gitu? Dia kan enggak digaji untuk itu," tuturnya.

Maka, politikus PKS itu pun minta Ganjar fokus menangani masalah yang ada di Jawa Tengah selaku Gubernur. "Dia punya wewenang jelas untuk di Jawa Tengah saja, jadi ngapain ke sini terus telepon-telepon Pj Gubernur DKI segala macam," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah yang juga bakal calon presiden dari PDIP, Ganjar Pranowo, menelepon Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono dan Sekda DKI Jakarta Joko Agus usai mendengar keluhan warga. Aksi Ganjar itu dilakukannya usai blusukan di pasar di Jakarta Utara.

Pedagang di Pasar Anyar Bahari, Tanjung Priok, Jakut, awalnya mengeluhkan besarnya biaya retribusi bulanan saat bertemu Ganjar. Pedagang yang mendatangi Ganjar itu juga mengeluhkan pasar yang sepi karena kalah dengan penjualan online.

Ganjar tiba-tiba mengambil ponselnya dan mencoba menelepon Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Namun, Heru Budi tengah menghadiri acara pernikahan dan tak bisa berbincang lama.

Ganjar lalu menghubungi SekdaDKI Jakarta Joko Agus. Ganjar lalu menyampaikan keluhan warga tersebut.

Simak Video 'Pengamat Nilai Ganjar Telepon Heru Budi Bentuk Pencitraan':

[Gambas:Video 20detik]


Ketua Umum (Ketum) Partai NasDem Surya Paloh mengaku tidak khawatir mengenai isu rekonsiliasi PDIP dengan Demokrat. Belakangan hubungan kedua partai yang lama tidak akur mulai mencari.

Beberapa waktu lalu, Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga bercuit di Twitter soal mimpinya bertemu dengan Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri.

"Nggak khawatir. Karena itu apa masalahnya? Semua punya hak untuk menentukan garis politik yang kita tentukan," kata Surya Paloh kepada awak media seusai memberikan pidato dalam rangka kunjungan kerja dan konsolidasi di kantor DPW Partai NasDem Bali, Senin (26/6/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Menurut Paloh, kebersamaan bisa jadi merupakan kebaikan. Namun, tidak bersama juga bukan berarti tidak baik. Sebab, harus dilihat tujuan akhirnya.

"Kenapa saya katakan begitu karena memang yang paling pokok itu adalah tujuan akhir kita apa," tegasnya.

Tujuan akhir yang dimaksud Paloh adalah pengabdian untuk memajukan kepentingan demokrasi Indonesia.

"Kepentingan kita untuk melihat sebuah stabilitas yang harus tetap terjaga. Mungkin kalian pikir agak aneh ketua umum partai politik seperti ini. Ya, nggak apa-apa itu," ujarnya.

Disinggung terkait masa depan di Pemilu 2024, Paloh mengaku NasDem optimistis. Termasuk peluang bakal calon presiden (bacapres) Anies Baswedan memenangi Pilpres.

"Optimis. Ini (NasDem) kan tahapan ketiga. Biasanya ini tahapan yang saya pikir amat menentukan," paparnya.

"Kalau dia (Anies Baswedan) berhasil bisa naik, dia bisa jauh lebih mudah ke depannya," tandasnya.

Sebelumnya, Demokrat dan PDIP mulai terlihat akur seiring pertemuan Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Ketua DPP PDIP Puan Maharani.

Mengutip detkNews, SBY juga sempat menuliskan cuitan di Twitternya @SBYudhoyono pada Senin (19/6) tentang mimpinya soal rekonsiliasi. SBY bermimpi soal Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Dalam cuitannya, SBY bermimpi suatu hari nanti Jokowi mendatanginya ke Cikeas. Mereka kemudian pergi menjemput Megawati di kediamannya untuk selanjutnya berangkat ke Stasiun Gambir.

"Saya bermimpi, di suatu hari Pak Jokowi datang ke rumah saya di Cikeas untuk kemudian bersama-sama menjemput Ibu Megawati di kediamannya. Selanjutnya kami bertiga menuju Stasiun Gambir," kata SBY.

Selanjutnya, ketiganya sudah ditunggu Presiden ke-8 RI di Stasiun Gambir. Sang presiden yang akan dipilih di 2024 ini kemudian berbincang-bincang sebelum memberikan tiket kereta api untuk ketiga tokoh tersebut.

"Di Stasiun Gambir, sudah menunggu Presiden Indonesia ke-8 & beliau telah membelikan karcis kereta api Gajayana ke arah Jawa Tengah & Jawa Timur. Karena masih ada waktu, sejenak kami berempat minum kopi sambil berbincang-bincang santai," kata SBY.

SBY, Jokowi, dan Megawati selanjutnya naik kereta api dan menyapa rakyat sepanjang perjalanan. Kereta api tersebut ternyata berhenti di Solo dan ketiganya berpisah ke tempat tujuan masing-masing.

Paloh: Coba Tanya Anies, Merasa Dijegal atau Tidak?


Ketua DPP PPP Achmad Baidowi (Awiek) menyindir sosok capres yang salah membaca data BPS terkait pembangunan jalan. Awiek mengkritik sosok capres yang juga menyuarakan ketidaksetujuannya atas subsidi mobil listrik.

Hal itu disampaikan Awiek dalam rilis survei Algoritma Research and Consulting di Hotel Aone, Jakarta Pusat, Senin (26/6/2023). Mulanya, Direktur Eksekutif Algoritma Aditya Perdana menyampaikan temuan terkait persepsi dan sikap terhadap nilai ideal pemilih partai politik.

Aditya mengatakan sebagian besar pemilih dari semua partai politik tidak masalah dengan kebijakan subsidi pemerintah. Namun, tingkat ketidaksetujuan paling tinggi berasal dari PKS.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Nah ini adalah dimensi ekonomi, ketika kita bicara soal pertanyaan pertanyaan ekonomi misalnya contoh pemerintah misalnya memberikan subsidi listrik atau BBM kepada rakyat. Ini kebijakan subsidi. Ini pemilih dari semua partai politik cenderung setuju subsidi perlu diberikan. Ini nggak ada soal nih, bahkan tingkat kesetujuan paling tinggi itu dari PPP dan paling rendah itu PKS," kata Aditya.

"Jadi pendukung PKS bilang nggak begitu setuju dengan subsidi. Tapi rata-rata cenderung subsidi dalam pemerintahan," sambungnya.

Ketua DPP PPP Awiek lalu menanggapi hal itu. Awiek mengaku sepakat capres dan cawapres harus perang gagasan dan ide. Namun, kata Awiek, gagasan itu harus dihasilkan dari data yang valid.

"Terakhir, saya juga sepakat tadi bahwa calon presiden calon wakil presiden harus menawarkan gagasan-gagasan, harus perang gagasan, perang ide. Tetapi sekali lagi mohon maaf, dalam menyampaikan gagasan dan ide harus jeli membaca data. Jangan sampai publik disajikan data yang tidak valid atau salah baca sehingga menyebabkan kontroversi di lapangan," ujarnya.

Awiek pun mencontohkan dengan menyebut adanya sosok capres yang mengkritik pembangunan jalan tol di zaman SBY. Dia mengatakan capres itu ternyata salah baca data BPS.

"Saya ambil contoh, ketika ada salah satu, tadi sudah disebutkan oleh beliau nih, tapi beliau nyebutnya jalan tol, sebenernya bukan jalan tol, penambahan jalan di Indonesia sekian, seolah-olah itu penambahan jalan baru, padahal bukan. Yang lucu lagi dinarasikan bahwa di zaman SBY ada penambahan jalan baru sekian, ya namanya politik itu kan sah-sah saja kan, tapi kan itu tidak mencerdaskan. Ternyata setelah dicek data BPS, data di Kementerian PUPR ternyata penambahan jalan itu karena kenaikan status jalan," jelas dia.

"Contoh di dapil saya di Madura, sepanjang jalan di Pantura Madura dulu saya masih kecil sampai kuliah itu statusnya jalan provinsi, tetapi sekitar tahun 2012-an, 145 kilometer jalan provinsi naik menjadi jalan nasional. Nah itulah yang kemudian menjadi tambahan penambahan jalan nasional di zaman SBY, tapi bukan penambahan jalan baru. Itulah tanggapan dari kami, setidaknya kita boleh memberikan gagasan tapi berbasis data yang riil," sambungnya.

Sebelum mengakhiri tanggapannya, Awiek kembali menyinggung capres yang juga menyindir subsidi pemerintah terhadap mobil listrik. Dia menyebut masyarakat akan melihat konsistensi sosok yang dimaksudnya dalam membuat kebijakan ketika menjabat dibanding ketika dirinya tak menjabat.

"Tadi juga sempat disinggung luar biasa penolakan subsidi terhadap subsidi mobil listrik, namun masalahnya kawan saya ini ketika jadi gubernur memberikan insentif terhadap mobil listrik gitu. Jadi kan orang akan melihat keistiqomahan kekonsistensi dalam membuat kebijakan, bagaimana saat menjabat, bagaimana saat tidak menjabat," katanya.

Simak juga Video 'LSI Denny JA: Prabowo Unggul dari Ganjar-Anies di Pemilih yang Suka Jokowi':

[Gambas:Video 20detik]


Demokrat menyentil aksi Gubernur Jawa Tengah sekaligus bacapres PDIP, Ganjar Pranowo, yang menelepon Pj Gubernur DKI Heru Budi saat mendapat keluhan warga di Jakarta Utara. Demokrat lalu membandingkan kinerja Ganjar dengan kinerja eks gubernur DKI Anies Baswedan.

"Begini ya, dalam tataran kehidupan berbangsa dan negara itu kan ada peraturan perundang-undangan. Mungkin secara peraturan perundang-undangan nggak ada yang dilanggar, tapi juga ada etika. Nah apakah ini masuk perilaku yang menabrak etika, saya kira ya semestinya ada etika birokrasi," kata Ketua DPP Demokrat Herman Khaeron di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/6/2023).

Herman mengingatkan adanya etika birokrasi di antara sesama pejabat pemerintahan. Menurutnya, Ganjar telah menabrak etika birokrasi itu.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Etika birokrasi itu ada wilayah kerjanya masing-masing, ya semestinya ini saling menghormati pada wilayah kerjanya masing-masing. Gubernur yang satu tidak bisa mengkritik gubernur yang lain karena ini ada mekanisme dan tata cara birokrasi dalam menetapkan indikator-indikator keberhasilan kinerja," katanya.

"Semestinya, kalaupun ada temuan-temuan ya sifatnya pribadi saja, komunikasi, itu juga tidak menyalahi. Tapi kalau kemudian terekspos kepada publik, dan bahkan etika birokrasinya ditabrak, saya kira itu juga menjadi evaluasi masing-masing dirinya. Supaya ke depan, saya kira, bisa membatasi pada tataran etika ya harus mengedapankan etika birokrasi masing-masing," imbuhnya.

Anggota Komisi VI DPR ini menilai seharusnya Ganjar memahami etika dan tradisi birokrasi pemerintahan. Padahal, menurutnya, Ganjar akan lebih baik apabila fokus mengurusi Jawa Tengah.

"Kemudian ada tradisi juga. Ini harusnya dipahami sebagai gubernur, sebagai birokrat, sebagai politisi senior harusnya sih memahami hal-hal seperti ini. Sehingga kemudian mana yang bisa dilakukan, bisa diekspos, mana yang cukup komunikasi personal saja, mana yang dilakukan semestinya," kata Herman.

"Karena kalau merujuk pada persoalannya kan Pak Ganjar akan lebih baik mengurusi Jawa Tengah. Di akhir-akhir masa jabatan sebagai gubernur, tentu Jawa Tengah juga banyak masalahnya. Nah ini yang harus diselesaikan," lanjutnya.

Herman lalu membandingkannya dengan kinerja Anies semasa menjabat gubernur DKI. Dia menyarankan Ganjar fokus menyelesaikan permasalahan di wilayahnya tanpa mencampuradukkan dengan urusan pilpres 2024.

"Seperti dulu Pak Anies menyelesaikan permasalahan Jakarta. Tidak mencampuradukkan urusan politik ke depan, urusan rencana untuk menuju pilpresnya dengan jabatan saat ini," kata dia.

Simak Video 'Pengamat Nilai Ganjar Telepon Heru Budi Bentuk Pencitraan':

[Gambas:Video 20detik]


Plt Menkominfo Mahfud Md telah melantik Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan Dewan Pengawas (Dewas) dan Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI.

Kepada Komisioner KPI dan Dewas TVRI, Mahfud menegaskan agenda transformasi digital nasional telah membawa perubahan khususnya di dunia penyiaran.

Ia menilai masih banyak tantangan dan rintangan yang dihadapi dalam menghadirkan siaran yang berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, percepatan transformasi digital harus dijalankan sesuai dengan prinsip inklusivitas, memberdayakan, dan berkelanjutan.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Inklusivitas baik dari sisi akses dan penyediaan infrastruktur hingga kebermanfaatannya bagi masyarakat luas, memberdayakan dan memberikan nilai tambah serta berkelanjutan dalam jangka panjang," ujar Mahfud dalam keterangan tertulisnya.

Mahfud meminta Komisioner KPI dan Dewan Pengawas LPP TVRI beserta seluruh lembaga penyiaran publik dan televisi swasta untuk memastikan penyiaran dan media yang sehat, bermutu, dan bertanggung jawab dalam menghadapi pemilu.

Terlebih, kata Plt Menkominfo Mahfud Md ini, untuk mengambil peran dalam menjaga ruang digital dari berbagai konten hoax.

"Saya berharap KPI ikut secara aktif melakukan pengawasan terhadap televisi dan radio agar Pemilu 2024 ini berjalan secara jujur, adil dan independen. Lebih dari itu, KPI dapat memastikan televisi dan radio untuk berpartisipasi aktif dalam sosialisasi pemilu guna meningkatkan angka pemilih yang ikut berpartisipasi," tuturnya.

Daftar Komisioner KPI:

1. Ubaidillah

2. Mohamad Reza

3. I Made Sunarsa

4. Muhamad Hasrul Hasan

5. Tulus Santoso

6. Amin Shabana

7. Evri Rizqi Monarshi

8. Mimah Susanti

9. Aliyah.

Daftar Dewan Pengawas LPP TVRI

1. Agnes Irwanti

2. Agus Sudibyo

3. Danang Sangga Buwana

4. Hardly Stefano Fenelon Pariela

5. Sifak

Ganjar Muncul di Tayangan Azan TV, KPU: Kewenangan KPI


Political Weather Station (PWS) merilis simulasi pasangan calon presiden dan cawapres di Pilpres 2024. Duet Prabowo Subianto dan Erick Thohir dinyatakan menjadi paslon terkuat.

Survei PWS ini dilakukan dalam periode 10-18 Juni 2023 dengan total 1.200 responden yang terbagi di 34 provinsi RI. Sampel diambil dengan teknik pencuplikan secara acak bertingkat (multistage-random sampling).

Sementara pengumpulan data dilakukan dengan wawancara melalui telepon. Adapun margin of error +/- 2,83 persen dan tingkat kepercayaan (level of confidence) sebesar 95 persen.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dalam hasil survei yang dirilis Senin (26/6/2023), Peneliti PWS Sharazani awalnya membeberkan tokoh cawapres terkuat untuk tiga capres teratas yakni Prabowo, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan.

Cawapres terkuat Prabowo yakni Erick Thohir dengan suara 18,5%, disusul Mahfud Md dengan suara 18,2%, dan Ridwan Kamil di angka 16,2%.

Sementara cawapres terkuat Ganjar yakni Sandiaga Uno dengan angka 18,4%, disusul Ridwan Kamil 17,2%, dan Erick Thohir 15,7%.

Kemudian cawapres terkuat Anies yakni Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dengan suara 18,8%, disusul Ridwan Kamil di angka 17,1%, dan Sandiaga Uno 15,4%.

Dari situlah PWS membuat simulasi paslon dengan memasangkan tokoh capres dengan cawapres terkuat. Jika pilpres diikuti 3 paslon, duet Prabowo-Erick unggul.

"Hasil survei PWS menunjukkan bahwa jika Pilpres hanya diikuti tiga pasangan, yakni Prabowo-Erick Thohir, Ganjar- Sandi, dan Anies-AHY maka Pilpres dimenangkan oleh Prabowo-Erick dengan elektabilitas 40,8%. Pasangan Ganjar- Sandiaga berada di posisi kedua dengan elektabilitas 33,9% dan pasangan Anies-AHY tereliminasi alias gagal masuk putaran kedua karena hanya dipilih oleh 23,6% responden alias menempati posisi juru kunci. Dalam simulasi tiga pasangan ini sebanyak 1,7% responden mengaku belum bisa menentukan pilihan alias undecided," kata Sharazani.

Begini hasil simulasinya di putaran pertama dan kedua:

Putaran pertama

Prabowo-Erick Thohir 40,8%

Ganjar-Sandiaga 33,9%

Anies-AHY 23,6%

Tidak tahu 1,7%

Putaran kedua

Prabowo-Erick 50,9%

Ganjar-Sandi 40,5%

Tidak tahu 8,6%

Simak Video 'LSI Denny JA: Prabowo Unggul dari Ganjar-Anies di Pemilih yang Suka Jokowi':

[Gambas:Video 20detik]


Political Weather Station (PWS) juga merilis survei head to head ketiga tokoh capres teratas yakni Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan. Hasilnya, Prabowo mengungguli Ganjar ataupun Anies.

Survei PWS dilakukan dalam periode 10-18 Juni 2023 dengan total 1.200 responden yang terbagi di 34 provinsi RI. Sampel diambil dengan teknik pencuplikan secara acak bertingkat (multistage-random sampling).

Sementara pengumpulan data dilakukan dengan wawancara melalui telepon. Adapun margin of error +/- 2,83 persen dan tingkat kepercayaan (level of confidence) sebesar 95 persen.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Peneliti PWS Sharazani membeberkan hasil head to head tersebut. Head to head terhadap Prabowo vs Ganjar dan Prabowo vs Anies.

Head to head Prabowo vs Ganjar

Prabowo 52,4%

Ganjar 40,8%

Tidak tahu 6,7%

Dalam simulasi ini, Sharazani mengatakan suara pendukung Anies cenderung bermigrasi ke Prabowo dibandingkan ke Ganjar.

"Suara pendukung Anies dalam simulasi head to head Prabowo versus Ganjar ini cenderung lebih banyak yang bermigrasi ke Prabowo daripada ke Ganjar," ujarnya.

Head to head Prabowo vs Anies

Prabowo 58,2%

Anies 37,5%

Tidak tahu 4,3%

Dalam head to head tersebut, Prabowo menang telak dari Anies. Sementara pendukung Ganjar cenderung mengalihkan dukungan ke Prabowo dibanding ke Anies.

"Berdasarkan hasil survei PWS seandainya Prabowo dan Anies berhadapan head to head di putaran kedua, Prabowo unggul telak dengan 58,2% berbanding 37,5%. Mayoritas pendukung Ganjar yang antipati dan berseberangan secara ideologis terhadap Anies, cenderung mengalihkan suaranya ke Prabowo yang dipersepsikan lebih nasionalis ketimbang Anies," ucap Sharazani.


Lembaga survei Algoritma Research and Consulting merilis hasil survei terkait simulasi tiga nama bakal capres 2024, yakni Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto. Hasilnya, Ganjar unggul atas Prabowo dan Anies.

Survei ini dilakukan melalui wawancara tatap muka menggunakan kuesioner terhadap 2.009 responden di seluruh Indonesia yang terbagi secara proporsional berdasarkan data pemilih di 34 provinsi Indonesia.

Hasil survei mewakili penduduk usia dewasa (usia pilih) secara nasional. Adapun margin of error +/- 2,1% pada tingkat kepercayaan sebesar 95%. Pengumpulan data dilakukan pada 29 Mei hingga 10 Juni 2023 yang dilakukan oleh 109 enumerator.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Direktur Eksekutif Algoritma Aditya Perdana mengatakan tiga nama masih konsisten menempati posisi elektoral tertinggi yaitu secara berurutan untuk capres yakni Ganjar Pranowo 29,3%, Prabowo Subianto 24,6% dan Anies Baswedan 16,9%.

"Jika dibandingkan dengan survei Algoritma yang dilakukan pada enam bulan lalu yaitu Desember 2022, ada rotasi pilihan capres yang saat itu angka Ganjar di 25,1%, Anies 18,7% dan Prabowo 16,6%," terang Aditya.

"Dukungan pemilih terhadap bakal calon presiden juga masih sangat volatil menggambarkan masih terbukanya pemilih untuk beraih pilihan. Hanya sekitar 33,9% pemilih yang menyatakan pilihan capresnya sudah final dan tidak akan berubah pilihan," sambungnya.

Berikut hasil survei elektabilitas bakal calon presiden:

Ganjar Pranowo 29,3%

Prabowo Subianto 24,6%

Anies Baswedan 16,9%

Ridwan Kamil 2,3%

Sandiaga Salahudin Uno 1,8%

Mahfud Md 1,7%

Agus Harimurti Yudhoyono 1,5%

Andika Perkasa 1,0%

Khofifah Indah Parawansa 1,0%

Erick Thohir 0,9%

Gibran Rakabuming Raka 0,6%

Muhaimin Iskandar 0,5%

Airlangga Hartarto 0,5%

Puan Maharani 0,2%

Dito Ariotedjo 0,2%

Zulkifli Hasan 0,1%

Nazaruddin Umar 0,1%

Budi Gunawan 0,1%

Moeldoko 0,0%

Ahmad Heryawan 0,0%

Tidak tahu 10,5%

Tidak jawab 5,8%

Sementara dalam simulasi tunggal tiga nama capres, Ganjar masih menduduki posisi elektabilitas teratas. Ganjar masih mengungguli Prabowo dan Anies.

"Nah seandainya simulasi tunggal tiga nama calon maka siapa yang akan punya chance untuk menang, maka Ganjar punya chance menang 34%, diikuti oleh Pak Prabowo 30,8% dan Pak Anies 22,1%," tuturnya.

Berikut hasil survei elektabilitas 3 nama capres:

Ganjar Pranowo 34%

Prabowo Subianto 30,8%

Anies Baswedan 22,1%

Tidak tahu 8,1%

Tidak jawab 5,0%

Simak juga Video 'LSI Denny JA: Prabowo Unggul dari Ganjar-Anies di Pemilih yang Suka Jokowi':

[Gambas:Video 20detik]


Sejumlah partai sudah mengumumkan bakal calon presiden. Nama-nama yang muncul adalah tokoh yang selama ini memang terdeteksi paling populer dan mendapatkan elektabilitas tertinggi di publik. Mereka adalah Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto.

Sejauh ini, Anies sudah didukung tiga partai yang tergabung dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan, yaitu Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Nasional Demokrat (Nasdem), dan Partai Demokrat. Ganjar sudah didukung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Gubernur Jawa Tengah ini juga didukung partai non-parlemen, yakni Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Sementara, Prabowo sudah didukung oleh Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang bergabung dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR).

Pasca pengumuman calon presiden dari beberapa partai tersebut, pembicaraan lanjutannya adalah tentang bakal calon wakil presiden (bacawapres). Sampai saat ini, belum ada kata sepakat di antara anggota koalisi Pilpres mengenai nama pendamping bacapres masing-masing. Tulisan ini akan mengemukakan empat faktor yang kemungkinan besar akan menjadi pertimbangan dalam penentuan capres tersebut, yakni elektabilitas tokoh, latar belakang sosiologis, kualitas personal, dan partai pendukung koalisi.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Elektabilitas

Pertama, faktor elektabilitas. Faktor ini sangat penting mengingat tiga tokoh bacapres yang paling kompetitif sejauh ini tidak ada yang benar-benar dominan. Kejar-kejaran suara masih terjadi. Posisi atas masih fluktuatif. Bahkan tidak ada di antara mereka yang mendapatkan dukungan di atas 50 persen jika ketiganya bertarung dalam satu pemilihan. Karena itu, jika Pilpres diikuti oleh tiga tokoh populer ini, kemungkinan besar akan berlangsung dalam dua putaran.

Berdasarkan data pelbagai survei saat ini, pertarungan tidak hanya akan ketat di putaran pertama, tapi juga akan sangat kompetitif di putaran kedua. Itu sebabnya, para elite partai, bacapres, dan pihak-pihak terkait terlihat sangat hati-hati dalam menentukan tokoh pendamping. Bacawapres potensial adalah mereka yang kira-kira bisa menambal suara. Aspek elektabilitas tokoh akan sangat dipertimbangkan.

Dalam pelbagai jajak pendapat publik, termasuk yang dilakukan oleh Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), sampai saat ini tidak ditemukan korelasi yang signifikan antara posisi Bacawapres dengan elektabilitas tokoh bacapres. Elektabilitas bacapres lebih banyak ditentukan oleh dirinya sendiri, bukan calon pendampingnya.

Faktor Sosiologis

Karena itu, kemungkinan faktor elektabilitas ini akan diperluas pengertiannya, bukan hanya terkait elektabilitas langsung sang tokoh, tapi juga basis sosiologisnya. Ini faktor kedua. Dalam literatur ilmu politik, pendekatan sosiologis dalam melihat perilaku pemilih sangat populer. Dalam buku The People's Choice (1994), Lazarsfeld, Berelson, dan Gauget menyimpulkan bahwa tindakan pemilih dimotivasi oleh predisposisi latennya.

Predisposisi ini terkait dengan tiga aspek sosial, yakni status kelas warga, identifikasi keagamaan atau rasial warga, dan wilayah di mana pemilih itu berada. Seorang tokoh dengan tingkat elektabilitas tinggi tapi memiliki basis pemilih yang sama dengan bacapres mungkin tidak akan dianggap bisa menambal kekurangan suara. Karena itu, tokoh lain yang populer tapi memiliki basis pemilih yang berbeda memiliki peluang yang lebih besar.

Pada Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR), misalnya, nama Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar santer dibicarakan potensial mendampingi Prabowo. Namun deklarasi Prabowo-Muhaimin belum terjadi. Belakangan muncul nama Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dianggap potensial untuk mendampingi Prabowo. Di tataran elite, komunikasi antara Gerindra dengan Golkar mulai terjadi.

Dari sisi elektabilitas, Muhaimin dan Airlangga tidak jauh berbeda. Perbedaannya adalah pada latar belakang atau basis massa kedua tokoh ini dan partainya. Muhaimin dan PKB memiliki basis massa NU, terutama di Jawa Timur. Sementara Golkar lebih kuat di luar Jawa Timur dan Tengah. Mereka kuat di Jawa Barat, beberapa wilayah di Sumatera, dan cukup dominan di Sulawesi.

Basis massa Golkar dan Prabowo memiliki banyak irisan. Berpasangan dengan Airlangga dari sisi ini, tidak begitu menjanjikan. Sebaliknya, jika menggandeng Muhaimin, ada potensi bagi Prabowo untuk memperluas pengaruh ke wilayah yang selama ini bukan basisnya.

Hal yang sama terjadi pada Ganjar. Selama ini, PDIP terlihat memiliki tradisi menggandeng tokoh Nahdlatul Ulama (NU) untuk menjadi pendamping tokoh yang mereka usung menjadi calon presiden. Pada Pemilu 2004, Hasyim Muzadi, Ketua PBNU ketika itu, mendampingi Megawati Soekarno Putri. 2014, Jusuf Kalla, tokoh NU, mendampingi Jokowi Widodo. Pemilu 2019, giliran Ma'ruf Amin, Rois Aam PBNU, yang berpasangan dengan Joko Widodo.

Apakah dengan menggandeng tokoh NU, suara Ganjar bisa terdongkrak? Data penelitian empiris sejauh ini tidak mengkonfirmasi hal itu. Bahkan dalam pengalaman Pilpres terdahulu, Megawati kalah dalam Pilpres walaupun didampingi oleh Ketua PBNU pada 2004. Pada 2019, Jokowi juka kalah dengan selisih yang cukup signifikan daerah asal Ma'ruf Amin, Banten. Baik survei opini publik maupun pengalaman pemilu belum mengkonfirmasi bahwa tokoh NU yang diusung PDIP mendampingi capresnya memiliki efek yang signifikan menaikkan suara.

Dilihat dari pertimbangan basis massa, sebenarnya PDIP atau Ganjar kuat di wilayah yang sama yang menjadi basis nahdliyyin, yakni Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ganjar bahkan juga berasal dari Jawa Tengah. Ada irisan yang cukup tebal antara pemilih Ganjar dan basis massa NU. Karena itu, jika aspek sosiologis dipertimbangan untuk bacawapres, maka dibutuhkan kekuatan politik di luar basis Ganjar dan PDIP.

Karena itu, tokoh seperti Ridwan Kamil, Sandiaga Uno, Erick Thohir, dan Airlangga Hartarto menjadi penting dipertimbangkan. Namun demikian, keempat nama ini, di samping tokoh-tokoh populer lain, sebenarnya memiliki kekuatan elektabilitas yang relatif seimbang. Yang berbeda di antara empat nama ini adalah Airlangga karena dia sekaligus adalah ketua partai tiga besar di Indonesia, yakni Golkar.

Airlangga bukan hanya memiliki nilai popularitas personal, tapi juga memiliki mesin partai yang berbasis di wilayah-wilayah yang sejauh ini bukan basis massa utama Ganjar maupun PDIP. Karena itu, koalisi PDIP-Golkar atau Ganjar-Airlangga menjadi cukup masuk akal dilihat dari aspek latar belakang basis massa kedua kubu politik ini.

Kualitas Personal

Selain elektabilitas personal dan latar belakang sosiologis, aspek kualitas atau karakter personal mungkin juga bisa menjadi pertimbangan. Survei SMRC (November 2022) menunjukkan dua kualitas personal terpenting untuk seorang tokoh politik di mata publik adalah kedekatan dengan rakyat dan integritas. Survei ini menunjukkan bahwa umumnya tokoh-tokoh partai dipersepsi dekat dengan rakyat, tapi kurang bersih atau kurang bersih dari korupsi.

Dengan demikian, munculnya tokoh dengan kualitas personal yang bersih atau dipersepsi memiliki integritas tinggi berpeluang menambah bobot para bakal calon presiden yang ada saat ini. Nama seperti Mahfud MD atau Sri Mulyani menjadi relevan untuk juga dipertimbangkan.

Kekuatan Partai Politik

Aspek keempat yang patut diperhitungkan tentu saja adalah partai politik. Pada Koalisi Perubahan, misalnya, ada sejumlah nama yang mencuat untuk menjadi pendamping Anies. PKS mengajukan tokohnya seperti Ahmad Heryawan, Nasdem menyebut sejumlah nama seperti Andika Perkasa atau Khofifah Indar Parawansa, dan Demokrat mengajukan ketua umumnya, Agus Harimurti-Yudhoyono (AHY).

Di antara tokoh-tokoh ini, ada dua yang cukup menonjol dari sisi popularitas dan elektabilitas, yakni Khofifah dan AHY. Dalam studi eksperimental yang dilakukan SMRC (Maret 2023) ditemukan bahwa dalam simulasi dua nama, Khofifah dan AHY jika mendampingi Anies melawan Ganjar bisa menaikkan suara Anies dalam head to head melawan Ganjar.

Namun demikian, AHY memiliki modal politik yang lebih besar karena dia adalah Ketua Umum Partai Demokrat. Jika AHY tidak dicalonkan sebagai pendamping Anies, misalnya, terbuka kemungkinan bagi partai ini untuk mencabut dukungan. Jika itu terjadi, maka syarat formal dukungan partai bagi Anies untuk maju dalam pemilihan presiden tidak akan mencukupi.

Di luar dari pertimbangan elektabilitas, basis sosiologis, kualitas personal, dan kekuatan partai politik, tentu faktor-faktor lain juga perlu dihitung, misalnya kedekatan psikologis antar-elite, ideologi partai, dan kekuatan logistik calon. Akan sulit mencari faktor tunggal dalam penentuan cawapres pada masing-masing poros koalisi.

Saidiman Ahmad Program Manager Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), mahasiswa Program Doktor Ilmu Politik Universitas Indonesia


Political Weather Station (PWS) merilis survei terbaru terkait elektabilitas calon presiden (capres). Prabowo Subianto berada di posisi teratas, kemudian disusul Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan.

Jajak pendapat PWS ini dilakukan dalam periode 10-18 Juni 2023 dengan total 1.200 responden yang terbagi di 34 provinsi RI. Sampel diambil dengan teknik pencuplikan secara acak bertingkat (multistage-random sampling).

Sementara pengumpulan data dilakukan dengan wawancara melalui telepon. Adapun margin of error +/- 2,83 persen dan tingkat kepercayaan (level of confidence) sebesar 95 persen.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Elektabilitas survei ini didasari pada pertanyaan jika pemilu dilakukan hari ini, tokoh mana yang akan dipilih. PWS memberikan simulasi 10 nama dan 3 nama. Dari kedua simulas itu Prabowo berada di posisi teratas, yang kemudian disusul Ganjar dan

"Melalui format pertanyaan tertutup, dimana PWS menyodorkan 10 nama tokoh kepada responden, tetap saja capres pilihan publik menghadapi Pemilu 2024 telah mengerucut pada tiga nama saja, yakni Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan," ujar Peneliti PWS Sharazani MA, dalam rilis hasil survei yang dilakukan virtual, Senin (26/6/2023).

Berikut simulasi 10 nama tertutup:

Prabowo Subianto 32,8%

Ganjar Pranowo 27,1%

Anies Baswedan 16,5%

Ridwan Kamil 4,7%

Erick Thohir 4,3%

Mahfud Md 4,1%

Sandiaga Uno 3,2%

Airlangga Hartarto 1,9%

Muhaimin Iskandar 1,5%

Tidak tahu 1,4

Simulasi 3 nama

Prabowo Subianto 40,5%

Ganjar Prannowo 33,4%

Anies Baswedan 20,8%

"Hasil survei PWS memperlihatkan bahwa nama Prabowo Subianto semakin kokoh si puncak elektabilitas apabila Pilpres hanya diikuti oleh tiga capres saja. Ketika kepada responden diajukan pertanyaan, siapakah yang akan dipilih seandainya Pilpres hanya diikuti oleh Prabowo, Ganjar dan Anies, sebanyak 40,5% responden menyebut nama Prabowo. Setelah itu sebanyak 33,4% memilih Ganjar dan 20,8% menjatuhkan pilihan pada Anies, lalu responden yang masih belum punya pilihan sebanyak 5,3%. Dengan hasil ini Pilpres akan berlangsung dua putaran dan Anies Baswedan tereliminasi," ujar Sharazani.


Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri mengajak partai politik yang masih pikir-pikir, untuk bergabung bersama partainya mendukung bakal calon presiden (bacapres) Ganjar Pranowo pada puncak Bulan Bung Karno. PAN sebagai satu partai yang hadir dalam acara itu, mengaku condong ke bacapres Prabowo Subianto.

"Kalau soal capres dari PAN, sejauh ini memang mengarah ke Pak Prabowo Subianto atas koalisi 4 partai, yaitu Gerindra, PAN, Golkar, PKB," kata Wasekjen PAN Fikri Yasin dikonfimasi, Senin (26/6/2023).

Fikri menyebut partainya menjalin komunikasi dengan semua pihak. Dia mengaku PAN tengah intens berkomunikasi dengan Gerindra, Golkar dan PKB.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ia mengatakan untuk saat ini PAN condong mendukung Prabowo. Fikri mengucapkan terima kasih dengan ajakan koalisi dari setiap partai.

"Memang komunikasi kita jalin ke semua partai seperti biasanya. Tapi saat ini yang paling intens ya memang dengan empat partai yaitu Gerindra, Golkar dan PKB," ujar Fikri.

"Dan potensi paling besar menjadi calon presiden di antara yang beredar saat ini ya Prabowo Subianto. Tapi terhadap ajakan kepada PAN untuk bergabung tentu kita mengucapkan terima kasih," imbuhnya.

Untuk diketahui, petinggi partai turut hadir saat acara Bulan Bung Karno Sabtu (24/6), seperti Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Waketum PKB Jazilul Fawaid, Ketum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas).

"Ada yang masih mikir. Ada yang...he-he-he. Sudah nanti aja dah," ujar Megawati.

"Nanti tanya sendiri aja ha-ha-ha, tanya aja sendiri," imbuhnya.

Golkar dan PAN diketahui belum menentukan arah dukungan pada Pemilu 2024. Megawati menyebut tak masalah soal arah dukungan Pilpres mendatang.

"Kalau di sini ada tiga. Itu yang saya bilang, ya katakan lagi mikir-mikir dulu dah. Tuh bapak-bapak diketawain. Tapi saya bilang nggak apa-apa, mau ikut boleh, nggak ikut nggak apa-apa he-he-he," imbuhnya.

Simak juga Video 'Sindiran Megawati ke Parpol yang Mikir-mikir Gabung Koalisi':

[Gambas:Video 20detik]


Dulu pada zaman Orde Baru (Orba), jabatan Wakil Presiden terlihat tidak penting-penting amat, karena dianggap seperti ban serep. Hal ini dikarenakan waktu itu kekuasaan tersentral pada Presiden Soeharto, sehingga peran wapres seolah-olah hanya memenuhi kewajiban konstitusi. Wapres pada zaman Orba tugasnya lebih banyak bersifat seremonial belaka. Tugas pengawasan yang dibebankan kepadanya juga lebih banyak administratif. Sekali lagi ini adalah konsekuensi dari pemerintahan yang tersentral pada Presiden. Bahkan siapa yang akan menjadi wapres pun apa kata Presiden Soeharto, tergantung siapa yang paling dekat dan paling loyal.

Pada awal Reformasi tidak jauh berbeda, karena Presiden dan Wakil Presiden masih dipilih secara terpisah oleh MPR, sehingga Megawati yang menjadi wapresnya Gus Dur dipilih oleh mayoritas anggota MPR. Demikian juga Hamzah Haz ketika menjadi wapresnya Megawati, tidak ada serunya sama sekali ketika mayoritas anggota MPR memilihnya sebagai wapres.

Setelah perubahan konstitusi, Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu paket pasangan secara langsung oleh rakyat untuk pertama kali pada 2004. Maka terdapatlah 5 pasang Capres dan Cawapres yang berkompetisi saat itu, yaitu Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berpasangan dengan Jusuf Kalla (JK), Megawati berpasangan dengan Hasyim Muzadi, Wiranto berpasangan dengan Sholahudin Wahid, Amien Rais berpasangan dengan Siswono Yudohusodo dan Hamzah Haz berpasangan dengan Agum Gumelar.

Ketika pasangan Capres dan Cawapres dipilih secara langsung oleh rakyat, maka saat itu Cawapres tidak lagi dipandang sebagai semata-mata "ban serep", hanya pelengkap dalam pilpres, sama sekali tidak. Tetapi Cawapres sudah dipandang sebagai faktor penentu kemenangan, tidak lagi hanya melengkapi atau sekadar mendampingi Capres. Kombinasi TNI-Sipil, Jawa-luar Jawa, religius-nasionalis acap menjadi pertimbangan ketika akan memilih Cawapres.

Tidak kalah pentingnya dari sekadar memilih kombinasi yang tepat, maka siapa Cawapres yang berpotensi meraup suara dari provinsi dengan jumlah penduduk besar dan siapa yang kedekatannya dengan ormas Islam besar juga menjadi pertimbangan. Terpilihlah SBY-JK dalam Pilpres secara langsung pada 2004 membenarkan pendapat bahwa menentukan Wapres sebagai pasangan bukan sekadar memilih "wakil", tetapi mempertimbangkan kombinasi-kombinasi di atas.

Namun demikian, pasangan ideal berdasarkan pertimbangan kombinasi sipil-militer, Jawa-luar Jawa seperti terdapat pada pasangan SBY-JK memang manjur pada saat meraup suara dalam pilpres, tetapi tidak serta-merta menjamin kekompakan dalam kinerja pemerintahan. Sebagaimana sudah banyak diketahui, saat itu JK tampak lebih aktif menjalankan peran sebagai wakil presiden, malah agak menonjol dan terkesan dominan, sehingga para pengamat sempat menjuluki JK sebagai the real president.

Kesan tersebut tidak dapat dihindari karena di berbagai momen penting JK diberi mandat oleh Presiden untuk mengambil keputusan, misalnya ketika dipercaya menyelesaikan konflik dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), menyelesaikan konflik di Poso, serta ikut menentukan kebijakan ekonomi.

Pada 2009 Boediono terpilih menjadi wapresnya SBY dalam periode kedua jabatan SBY sebagai Presiden. Pilihan kepada Boediono pun masih dalam bingkai kombinasi sipil – militer. Walaupun Boediono tidak begitu familiar di mata publik, tetapi keahliannya sebagai seorang ekonom, sepertinya pilihan kepadanya tidak terlalu salah. Sebagai teknokrat, Boediono diharapkan dapat membenahi ekonomi Indonesia.

Apalagi elektabilitas SBY saat itu melampaui ekspektasi, sehingga secara bercanda para pendukungnya sedikit sesumbar bahwa dipasangkan dengan sandal jepit pun SBY pasti menang, sehingga menentukan pilihan kepada Boediono yang low profile sangat tidak mengkhawatirkan.

Menjelang Pilpres 2024 berbeda suasana dan nuansa lagi dalam menentukan Cawapres. Atmosfer "tukar tambah" (pinjam istilahnya Rocky Gerung) lebih kental.

Setidaknya sampai artikel ini saya tulis, belum ada satu pun bakal Capres yang menetapkan bakal cawapresnya. Kelihatannya cukup rumit untuk menetapkan siapa dipasangkan dengan siapa.

Tampaknya pertimbangannya bukan sekadar religius-nasionalis, sipil-militer atau Jawa-non Jawa semata, tetapi lebih pada siapa Cawapres yang bakal membantu meraup suara pemilih sebesar besarnya. Pertimbangan ini tentu paralel dengan pertimbangan bahwa prosentase jumlah pemilih terbesar adalah kelompok milenial. Bukan hanya itu, bakal Cawapres yang akan dipilih juga memiliki modal lebih dari cukup.

Jika pertimbangannya finansial, maka nama nama seperti Eric Thohir dan Sandiaga Uno pasti menarik untuk dipilih. Jika pertimbangannya adalah sejauh mana bakal Cawapres dapat membantu meraup suara dari kalangan NU, ya pasti Gus Muhaimin atau Khofifah Indar Parawansa sangat potensial dan jika pertimbangannya ingin meraup suara milenial, ya Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang tepat.

Persoalannya adalah siapa yang akan dipilih oleh Prabowo, Ganjar, maupun Anies sebagai bakal cawapresnya kelak? Sama-sama saling menunggu demi strategi, ataukah memang ada tingkat kesulitan tersendiri?

Satu hal yang tidak dapat dipungkiri adalah soal "biaya"; hal ini tidak kalah alotnya menjadi pertimbangan para koalisi pengusung Capres dan Cawapres. Biaya Pilpres konon bukan lagi M tapi T. Pertanyaannya sekarang, dapatkah parpol koalisi pengusung Capres/Cawapres menghindari pembiayaan dari pihak pemilik modal yang sama sekali tidak memiliki kepentingan? Agaknya cukup sulit untuk dijawab.

Melihat fenomena yang demikian tersebut, ke depan barangkali perlu diskusi mendalam dari penyelenggara negara, kemudian dihasilkan suatu RUU baru tentang Pemilu yang lebih mencerminkan efisiensi, non transaksional, membangun demokrasi yang lebih bermutu dan bermartabat.

Setyo Widagdo Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Brawijaya


Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY meluncurkan buku tentang dinamika politik nasional yang ditujukan kepada kader Demokrat. Buku itu berjudul 'Pilpres 2024 & Cawe-cawe Presiden Jokowi'.

Buku SBY ini dicetak dengan sampul merah dan kelir hitam. Cover depan buku tersebut yakni tulisan "Pilpres 2024 & Cawe-cawe Presiden Jokowi, The President Can Do No Wrong". Staf pribadi SBY, Ossy Dermawan, memberi penjelasan soal buku Presiden ke-6 RI itu.

"Beliau menulis artikel bagi jajaran kepemimpinan dan kader Partai Demokrat di seluruh tanah air agar mereka memahami dan dapat menambah wawasan dan pengetahuan akan dinamika politik nasional saat ini," kata Ossy saat dikonfirmasi, Senin (26/6/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Foto: Buku SBY 'Pilpres 2024 & Cawe-cawe Presiden Jokowi'. (dok. istimewa).

Ossy menyebut buku tersebut mempunyai sekitar 20-an halaman. Informasi yang dihimpun, DPP Demokrat tengah menggelar bedah buku tersebut hari ini.

"Buku tipis 20-an halaman berisi artikel tersebut," ujar Ossy.

Ossy juga memberikan gambar tampak belakang buku SBY yang menampilkan pesan bahwa buku ini disampaikan khusus kepada jajaran pengurus serta kader Demokrat seindonesia. Berikut ini tulisannya.

Tulisan Bapak SBY yang berjudul 'Pilpres 2024 & Cawe-cawe Presiden Jokowi' ini disampaikan khusus kepada jajaran kepemimpinan dan kader Partai Demokrat di seluruh tanah air.

Mimbar Demokrat

Jl. Proklamasi No. 41 Pegangsaan, Jakarta Pusat

Simak juga 'Puan soal Wacana Megawati-SBY Bertemu: Harus Pada Timing yang Tepat':

[Gambas:Video 20detik]


Bakal calon presiden PDIP Ganjar Pranowo mengaku heran karena dibully usai dirinya blusukan dan menelepon pejabat Pemprov DKI Jakarta. Relawan Ganjarist duga ada penyusup dalam blusukan yang membawa informasi negatif.

"Ya kalau yang membully itu saya rasa pihak-pihak yang tidak suka dengan Ganjar, yang kurang sepaham dengan visi-misinya, yang tidak suka beliau menjadi capres karena sekarang momennya tahun politik. Jadi semuanya hal kecil apapun, ada salah apapun pasti akan dikait-kaitkan, jadi akan dijadikan bahan untuk menyerang beliau," kata Plt Ketua Umum Kornas Ganjarist, Kris Tjantra, saat dihubungi, Senin (26/6/2023).

Kris menduga dalam blusukan yang dilakukan Ganjar ada penyusup yang bermaksud negatif. Pembully di media sosial disebut tak mendapat cerita seutuhnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Dari blusukan itu pasti ada penyusup-penyusup ya yang ikut di dalam, ingin pantau. Saya juga dari situ ya mungkin netizen yang membuli pasti ada dapat info dari orang-orang yang ikut dalam agenda tersebut. Jadi pasti ada pro dan kontra," ujar Kris.

"Ya saya tidak, kurang paham (darimana pembully), apakah itu dari kubu lain. Yang pasti sih yang membully kan tidak dapat info seutuhnya," sambungnya.

Kris mengatakan masyarakat di DKI sudah tahu kinerja Ganjar. Sebagai Gubernur Jateng, Ganjar dinilai cepat tanggap dengan usulan warga.

"Dan kami melihatnya, bahwa Ganjar Pranowo ini kan mereka masyarakat sudah tahulah kinerja, perannya Ganjar Pranowo masyarakat menyampaikan keluh kesahnya itu langsung ditanggapi, langsung direspons cepat gitu loh, yang mereka lihat dari seorang Ganjar Pranowo ketika ada masalah masyarakat menyampaikan, beliau langsung tanggap," ucapnya.

Kris menyebut terkait permasalahan warga di Jakarta Utara memang bukan wewenang Ganjar. Dia menilai Ganjar dalam posisi untuk membantu terkait laporan itu.

"Memang bukan wewenang beliau, bukan Gubernur DKI beliau hanya membantu masyarakat yang menyampaikan itu dan telpon menyampaikan ke Pak Heru saja. Sebenarnya hanya membantu saja," ujar Kris.

"Jadi yang kita lihat sebagai Ganjarist respons yang sangat positif karena Ganjar di mata masyarakat beliau adalah gubernur yang tanggap kepada permasalahan. Saya rasa masyarakat sudah cukup cerdas melihat kiprah GP," imbuhnya.

Sebelumnya, Ganjar mengaku heran soal banyaknya komentar negatif terhadap dirinya usai menelepon Gubernur dan Sekda DKI Jakarta. Telepon itu dilakukan karena Ganjar sebelumnya mendengar keluhan warga setelah blusukan di Jakarta Utara.

"Ini soal pelayanan publik biasa saja. Karena kemarin saya datang ke salah satu pasar saya telepon Pak Gubernur DKI, saya telepon Pak Sekda DKI yang kebetulan dua-duanya saya kenal, terus diupload, kok dibully ya?" kata Ganjar kepada wartawan di Jati Padang, Jakarta Selatan, Minggu (25/6/2023).

Adapun pedagang di Pasar Anyar Bahari, Tanjung Priok, Jakut, mengeluhkan besarnya biaya retribusi bulanan saat bertemu Ganjar. Pedagang yang mendatangi Ganjar itu juga mengeluhkan pasar yang sepi karena kalah dengan penjualan online.

Simak Video 'Herannya Ganjar Kena Bully Usai Telepon Heru Budi Saat Blusukan':

[Gambas:Video 20detik]


Ketua DPC PDIP Kota Solo FX Hadi Rudyatmo siap mendukung Kaesang Pangarep bila betul ingin maju 'Depok Pertama'. Kakak Kaesang, Gibran Rakabuming Raka meminta Kaesang segera menindaklanjuti arahan FX Rudy itu.

Sebelumnya, FX Rudy memastikan bakal mendukung dan siap mengkampanyekan Kaesang, asal putra bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu sudah memiliki kartu tanda anggota (KTA) PDIP.

"Ya segera ditindaklanjuti," kata Gibran menjawab saat ditanya saran untuk Kaesangs setelah mendapat dukungan di Kantor Kecamatan Jebres, Senin (26/6/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Lebih lanjut, Gibran mengucapkan terima kasih atas dukungan yang telah diberikan oleh FX Rudy itu. Namun, Gibran enggan berbicara banyak soal dukungan tersebut.

"Ya, makasih-makasih," ucapnya.

Meski begitu, Gibran tidak akan mendorong Kaesang mengikuti jejaknya masuk ke PDIP. Dia membebaskan Kaesang mau ke partai mana saja.

"Ya kalau untuk partai terserah Kaesang, uwis, takok Kaesang," ujar dia.

Dilansir dari detikNews, Ketua DPC PDIP Solo FX Hady Rudyatmo tegak lurus dengan keputusan Ketua Umum (Ketum) PDIP Megawati Soekarnoputri soal arah dukungannya di Pemilu 2024. Termasuk akan mendukung putra bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kaesang Pangarep, maju Pilwalkot Depok.

Rudy mulanya mengatakan akan mendukung Wali Kota Solo Gibran Rakabuming maju Pilgub Jateng. Rudy akan mendukung Gibran apabila didukung oleh Megawati.

"(Soal kans Gibran di Pilgub Jateng) Selama Ketua Umum mendukung dan itu hak dari semua warga negara Indonesia untuk mencalonkan dan dicalonkan, saya hukumnya wajib mendukung dan memenangkan," kata Rudy di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan, Rabu (22/6) lalu.

Rudy menekankan arah dukungannya akan tegak lurus pada perintah ketum dan partai. Dia mengatakan juga siap mendukung Kaesang apabila betul-betul maju Pilwalkot Depok nantinya.

"Entah itu Mas Gibran, Mas Kaesang maju di Depok, mau maju di Solo, semua dilalui mekanismenya dan ketua umum merekomendasi, tegak lurus hukumnya wajib dimenangkan dan dilaksanakan," ujarnya.

Sudah 2 Kali Prabowo Bicara Tentang Dinasti Politik


Ganjar Pranowo mengaku banyak dibully usai dirinya blusukan dan menelepon pejabat DKI Jakarta. Apakah ini serangan politik terhadap bakal capres PDIP tersebut?

"Kalaupun ada serangan politik, serangan kepada Pak Ganjar ya kami santai aja menanggapinya," kata Tsamara Amany yang kini tergabung di LARI dan telah mendeklarasikan dukungan ke Ganjar Pranowo, kepada wartawan (Senin (26/6/2023).

Tsamara tak mau mencari tahu siapa yang membully Ganjar Pranowo. Ia menegaskan niat Ganjar adalah meneruskan aspirasi masyarakat ke pemimpin daerahnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kami tak mau saling menyalahkan yang penting niatnya baik. Point-nya menurut saya gausah peduli siapa, kelompok mana yang membully, karena ketika Pak Ganjar bilang kok itu dibully kan beliau hanya kaget, niat membantu kok dibully," terang Tsamara.

Kubu pendukung Ganjar juga memahami kritik yang masuk dan menganggap kritik sebagai tanda cinta.

"Kita ngerti yang mengkritik memahami lah meskipun kita juga punya argumentasi sendiri," pungkasnya.

Sebelumnya, Ganjar Pranowo mengaku heran soal banyaknya komentar negatif terhadap dirinya usai menelepon pejabat Pemprov DKI Jakarta. Telepon itu dilakukan karena Ganjar sebelumnya mendengar keluhan warga setelah blusukan di Jakarta Utara.

"Ini soal pelayanan publik biasa saja. Karena kemarin saya datang ke salah satu pasar saya telepon Pak Gubernur DKI, saya telepon Pak Sekda DKI yang kebetulan dua-duanya saya kenal, terus diupload, kok dibully ya?" kata Ganjar kepada wartawan di Jati Padang, Jakarta Selatan, Minggu (25/6/2023).

Untuk diketahui, pedagang di Pasar Anyar Bahari, Tanjung Priok, Jakut, mengeluhkan besarnya biaya retribusi bulanan saat bertemu Ganjar. Pedagang yang mendatangi Ganjar itu juga mengeluhkan pasar yang sepi karena kalah dengan penjualan online.

Menanggapi keluhan itu, Ganjar tiba-tiba mengambil ponselnya dan mencoba menelepon Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Namun, Heru Budi tengah menghadiri acara pernikahan dan tak bisa berbincang lama.

Ganjar lalu menghubungi Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Joko Agus. Ganjar lalu menyampaikan keluhan warga tersebut.

Ganjar mengatakan niatnya hanya ingin menyampaikan keluhan warga saja dan dia melakukan hal itu di manapun.

"Kemarin ketika para pedagang bakso datang ke Semarang dan kemudian ada problem PPIRT (Produksi Pangan Industri Rumah Tangga) di Bekasi dan saya telepon Wali Kota Bekasi, karena kami juga sering diteleponi para kepala daerah," ujar Ganjar.

"Itu sesuatu yang biasa tapi menjadi sensi ketika kemudian akan ada kontestasi, selalu saja," lanjutnya.

Simak juga 'Pengamat Nilai Ganjar Telepon Heru Budi Bentuk Pencitraan':

[Gambas:Video 20detik]


Gubernur Jawa Tengah yang kini menjadi bakal calon presiden 2024 dari PDIP, Ganjar Pranowo, blusukan di Jakarta saat akhir pekan. Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mendukung blusukan Ganjar di Jakarta.

"Sah-sah saja. Selama untuk menyerap masalah rakyat, tidak ada masalah. Semua warga negara, apalagi capres, boleh melakukan itu. Patokannya bermanfaat atau tidak bagi rakyat," kata Ketua DPP PSI Kokok Dirgantoro dalam keterangan tertulisnya, Senin (26/6/2023).

PSI mengharapkan calon-calon presiden yang akan berlaga di Pilpres 2024 bisa melanjutkan tradisi blusukan yang dilakukan Jokowi. Menurut PSI, blusukan banyak manfaatnya untuk kebaikan warga.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Dengan blusukan, pejabat bisa mengecek laporan di kertas dengan kenyataan di lapangan. Ini kebiasaan baik Pak Jokowi yang selayaknya dicontoh dan dilakukan para pejabat lain," kata Kokok.

Pada akhir pekan kemarin, Ganjar Pranowo blusukan ke permukiman warga di sejumlah titik di Jakarta.

Salah satu titik blusukan Ganjar yakni RT 04/RW 05 dan RT 05/RW 05 Jati Padang, Pasar Minggu, Jaksel, Minggu (25/6). Ganjar mengenakan kemeja putih polos datang menyambangi warga sekitar. Terlihat Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly mendampingi Ganjar.

Di hari yang sama, Ganjar melanjutkan blusukan ke Jalan Budi Mulia Utara, Pademangan Barat, Jakarta Utara. Pantauan detikcom di lokasi sore harinya, Ganjar datang menyambangi warga mengenakan kemeja batik lengan pendek. Ganjar didampingi oleh kader Partai PDIP Adian Napitupulu.

Simak Video 'Blusukan di Pasar Minggu Jaksel, Ganjar Tegaskan Belum Kampanye':

[Gambas:Video 20detik]


Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto ikut menanggapi perihal analisis Politikus PDIP Adian Napitupulu yang menyebut bahwa suara bakal calon presiden (bacapres) NasDem Anies Baswedan akan tergerus habis. Apa respons Airlangga?

"Pendaftaran bulan apa?" tanya Airlangga kepada wartawan, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (26/6/2023).

"Oktober," jawab para awak media.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Ya udah tunggu bulan Oktober aja," kata Menko Perekonomian itu.

Sebelumnya, Politikus PDI Perjuangan Adian Napitupulu mengungkap analisisnya terkait peta bakal calon presiden (bacapres) di Pilpres 2024. Adian yakin bakal ada bacapres yang suaranya bakal tergerus habis.

"Gini lho. Akan ada bacalon, bacapres yang suaranya tergerus habis," kata Adian di kawasan Jakarta Selatan, Sabtu (24/6) malam. Adian menjawab pertanyaan apakah yakin bahwa nantinya di Pilpres 2024 hanya ada dua pasangan calon.

Saat ditanya apakah bacapres yang dimaksud adalah Anies Baswedan yang didukung NasDem, PKS, dan Demokrat, Adian mengatakan iya.

"Sepertinya iya," ungkapnya.

Adian kemudian menjelaskan mengenai kalkulasinya. Menurutnya, suara masyarakat akan kembali pada suara asalnya, yakni ke Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo.

"Ada sebagian kembali ke Prabowo. Ada sebagian kembali ke Ganjar yang memang bagian dari suara Jokowi kemarin. Makanya Jokowi sekarang ke Ganjar, besok ke Prabowo. Sekarang ke Ganjar, besok Prabowo. Suaranya balik lagi, balik lagi, balik lagi, balik lagi," tutur Adian.

Simak juga 'Kabar Burung dari Australia, Anies Bakal Tersangka':

[Gambas:Video 20detik]


Deputi Bappilu Partai Demokrat Kamhar Lakumani mengkritik pernyataan politikus PDIP Adian Napitupulu yang menyebut akan ada suara tokoh capres tergerus habis. Kamhar menilai pernyataan itu bentuk penggiringan opini publik yang menyesatkan.

"Pernyataan Bung Adian ini merupakan bentuk penggiringan opini yang menyesatkan. Bukan hanya tak benar apa yang disampaikannya, namun pernyataan ini juga secara insinuasi memandang bahwa rakyat kita tak cerdas," kata Kamhar kepada wartawan, Senin (26/6/2023).

Kamhar menuding apa yang dilakukan Adian merupakan bagian dari operasi politik all Jokowi's men. Dia menyebut operasi itu berjalan sistematis untuk melakukan penjegalan terhadap Anies.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Peran yang dilakukan Bung Adian ini jika kita melihat gambar besarnya merupakan bagian dari operasi politik All Jokowi's Men. Bagian dari operasi besar untuk secara sistematis menjegal pencapresan Mas Anies. Karena sedang berkuasa dan didukung penuh kekuasaan, bisa menggunakan dan mengendalikan berbagai instrumen dan sumberdaya untuk propaganda All Jokowi's Men. Jadi lebih tepatnya peran Adian sebagai agitator," ujarnya.

Kamhar lantas mengungkit kerja pemerintah saat ini yang menurutnya mengalami kemunduran di berbagai sektor. Dia menyebut wajar saja jika ada rakyat yang membanding-bandingkan masa pemerintahan saat ini dengan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Kami menilai, rakyat pasti membanding-bandingkan bagaimana masa pemerintahan Pak SBY dan pemerintahan sekarang. Mulai dari penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, peningkatan daya beli, pembangunan pendidikan dan kesehatan, pelestarian lingkungan, pembangunan demokrasi, penegakan hukum, pemberantasan korupsi, dan sebagainya," kata Kamhar.

"Jadi, rakyat semakin tercerahkan dan tercerdaskan, karenanya rakyat menghendaki perubahan dan perbaikan. Agitasi murahan yang disampaikan Adian tak akan mendapatkan tempat," ujarnya.

Sebelumnya, Adian Napitupulu mengungkap analisisnya terkait peta bakal calon presiden (bacapres) di Pilpres 2024. Adian yakin bakal ada bacapres yang suaranya bakal tergerus habis.

"Gini lho. Akan ada bacalon, bacapres yang suaranya tergerus habis," kata Adian di kawasan Jakarta Selatan, Sabtu (24/6) malam. Adian menjawab pertanyaan apakah yakin bahwa nantinya di Pilpres 2024 hanya ada dua pasangan calon.

Saat ditanya apakah bacapres yang dimaksud adalah Anies Baswedan yang didukung NasDem, PKS, dan Demokrat, Adian mengatakan iya.

"Sepertinya iya," ungkapnya.

Adian kemudian menjelaskan mengenai kalkulasinya. Menurutnya, suara masyarakat akan kembali pada suara asalnya.

"Ada sebagian kembali ke Prabowo. Ada sebagian kembali ke Ganjar yang memang bagian dari suara Jokowi kemarin. Makanya Jokowi sekarang ke Ganjar, besok ke Prabowo. Sekarang ke Ganjar, besok Prabowo. Suaranya balik lagi, balik lagi, balik lagi, balik lagi," tutur Adian.

"Ya itulah fungsi endorse. Ini kalkulasi ya," imbuh anggota DPR RI itu.

Simak juga 'Kabar Burung dari Australia, Anies Bakal Tersangka':

[Gambas:Video 20detik]


Kader Banteng Muda Indonesia (BMI) dari setiap provinsi di Indonesia menghadiri puncak Bulan Bung Karno di GBK, Sabtu (26/6). Organisasi sayap Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini menegaskan komitmen memenangkan PDIP dan Ganjar Pranowo di Pemilu 2024 mendatang.

"Apa yang harus kami perjuangkan? Gotong royong dalam rangka menyambut pesta demokrasi pilpres ke depan," kata Ketua Umum BMI Mochamad Herviano Widyatama dalam keterangan tertulis, Minggu (26/6/2023).

Herviano menilai peringatan akbar Bulan Bung Karno harus dimaknai oleh kader BMI dengan semangat meneladani jejak Bung Karno. Khususnya dalam memperjuangkan rakyat dengan mewujudkan cita-cita bangsa.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dalam konteks politik saat ini, kata Herviano, momentum Bulan Bung Karno harus menjadi ruang untuk mengonsolidasikan kekuatan. Momentum ini juga menjadi ajang mempererat tali silaturahmi dalam rangka menyambut pesta demokrasi pilpres yang akan datang.

Ia mengaku kata-kata inspiratif Bung Karno menjadi motivasi kuat bagi kader BMI untuk bersatu dan menghadapi tantangan Pilpres 2024 dengan keyakinan diri dan semangat kebangsaan yang tinggi.

"Hai anak muda, ada jumlah berapa kalian? Jumlah kita adalah satu, dan satu itulah kekuatan anak muda," ucap Herviano.

Lebih lanjut, Herviano mengatakan konsolidasi akbar dalam peringatan Bulan Bung Karno ini menjadi momentum kuat untuk memacu semangat pemenangan PDIP dalam pemilihan legislatif. Konsolidasi ini sekaligus memberi dukungan kepada calon presiden PDIP Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024.

Herviano optimistis kemenangan bukanlah semata-mata untuk kelompoknya saja. Namun juga penting untuk meneruskan pembangunan yang telah dilakukan di era Presiden Joko Widodo.

Ia pun menegaskan pentingnya gotong royong dalam menyambut pesta demokrasi pilpres yang akan datang. Herviano mengajak pemuda Indonesia untuk bersatu dalam perjuangan ini. Sebab menurutnya politik adalah perayaan gembira dan berkreativitas sesuai dengan bakat dan minat masing-masing. Ia menambahkan kontribusi yang diberikan sekecil apapun akan memberikan manfaat bagi bangsa.

"Buat kawan-kawan kita muda mudi se-Indonesia ayo kita berjuang bersama, karena berpolitik itu sesungguhnya beriang gembira berkreativitas sesuai dengan bakat dan minat kita di bidang masing-masing sekecil apapun akan bermanfaat untuk bangsa kita," tegasnya.

Sebagai informasi, lebih dari 2.000 kader BMI meramaikan Puncak Bulan Bung Karno. Herviano mengungkapkan pihaknya menjalankan instruksi dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri untuk berkumpul dengan rapi, tertib, dan disiplin.

BMI menggunakan sistem barcode yang modern untuk mencatat data kehadiran kader. Penggunaan teknologi barcode ini memberikan keamanan dan keakuratan data yang lebih baik. Juga menunjukkan BMI sebagai organisasi sayap PDIP berada di garis depan dalam mengadopsi teknologi informasi dan komunikasi.

Teknologi dimanfaatkan BMI untuk memperkuat basis organisasi dan mempersiapkan diri menghadapi era politik yang semakin digital. BMI juga terus berupaya meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam kegiatan politik mereka.

BMI diketahui siap mengikuti arus zaman di tengah perubahan dan perkembangan sambil tetap mempertahankan nilai-nilai politik yang dianut. Dengan menggabungkan semangat kebangsaan, komitmen politik, dan adopsi teknologi yang cerdas, BMI optimis mencapai kemenangan PDIP dalam Pilpres 2024 dan menghasilkan perubahan yang positif bagi Indonesia.

Simak juga 'Kala Jokowi 2 Kali Sebut Ganjar Capres, Minta PDIP Menangi Pilpres':

[Gambas:Video 20detik]


Bakal calon presiden PDIP Ganjar Pranowo mengaku banyak dibully usai dirinya blusukan dan menelepon pejabat Pemprov DKI Jakarta. Siapa sebenarnya yang membully Ganjar?

"Ini soal pelayanan publik biasa saja. Karena kemarin saya datang ke salah satu pasar saya telepon Pak Gubernur DKI, saya telepon Pak Sekda DKI yang kebetulan dua-duanya saya kenal, terus diupload, kok dibully ya?" kata Ganjar penuh keheranan, saat berbincang dengan wartawan di Jati Padang, Jakarta Selatan, Minggu (25/6/2023).

Untuk diketahui, pedagang di Pasar Anyar Bahari, Tanjung Priok, Jakut, mengeluhkan besarnya biaya retribusi bulanan saat bertemu Ganjar. Pedagang yang mendatangi Ganjar itu juga mengeluhkan pasar yang sepi karena kalah dengan penjualan online.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Namun demikian Ganjar Pranowo tak memerinci siapa sosok yang membully-nya. Dia juga tak menyebut kelompok mana yang membully, apakah pendukung capres lain atau pihak manapun.

Pembelaan muncul dari kalangan pendukung Ganjar Pranowo. Eks politikus PSI sekaligus pendukung Ganjar Pranowo, Tsamara Amany, turut menanggapi ramai aksi Ganjar menelepon pejabat Pemprov DKI soal keluhan warga di Tanjung Priok. Tsamara membela aksi Ganjar itu lantaran memanfaatkan privilesenya untuk membantu warga.

"Sebagai seorang pejabat, Pak Ganjar punya privilege berupa akses dan koneksi. Beliau juga sadar bahwa Jakarta bukan kewenangannya, maka itu telepon Pj Gubernur DKI yang memang berwenang. Bukannya lebih baik jika akses dan koneksi itu dipakai untuk bantu orang lain, dibanding hanya berdiam diri?" ujar Tsamara dalam cuitan di akun Twitter pribadinya seperti dilihat, Minggu (25/6/2023). Tsamara telah mengizinkan cuitannya dikutip.

Tsamara memahami soal munculnya kritik terhadap Ganjar soal aksinya itu. Menurut dia, beberapa kritik muncul karena melihat Ganjar Pranowo masih Gubernur Jawa Tengah. Namun lagi-lagi Tsamara tak menyebut asal -usul kritik tersebut.

"Saya paham yang kesal karena beliau masih Gubernur Jateng. Tapi kalau dilihat lebih objektif beliau sedang main ke pasar di Jakarta saat hari libur dan mendengar ada aduan dari warga," katanya.

Jawaban Heru Budi

Plt Gubernur DKI Heru Budi Budi Hartono mengaku menerima telepon Ganjar Pranowo saat sedang menghadiri resepsi akad nikah. "Enggak, saya kan lagi saksi akad nikah," kata Heru Budi usai mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Pasar Palmerah, Jakarta Pusat, Senin (26/6/2023).

Heru menuturkan Ganjar juga sudah menyampaikan perihal keluhan warga tersebut ke Sekda DKI Joko Agus. Heru mengatakan Joko sudah menjelaskan terkait persoalan yang ada.

"Sudah disampaikan ke Pak Sekda, sudah dijelaskan ke PD Pasar nih PD Pasar jelaskan," ungkapnya.

Simak Video 'Herannya Ganjar Kena Bully Usai Telepon Heru Budi Saat Blusukan':

[Gambas:Video 20detik]


Pengamat politik dan akademisi Universtias Airlangga (Unair) Kacung Marijan menilai Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin sebagai figur kuat jadi cawapres Prabowo Subianto. Ketua Umum Prabowo Mania 08 Immanuel Ebenezer setuju dengan wacana ini.

"Semakin hari (cawapres Prabowo) semakin mengkristal, mengkristalnya itu arah muaranya itu ke Cak Imin," ujar Immanuel kepada wartawan, Minggu (25/6/2023).

Menurut Immanuel, suara Nahdlatul Ulama di Jawa Timur cukup kuat ke Cak Imin. Apalagi Cak Imin merupakan ketua partai.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Pak Prabowo itu hanya butuh satu ya, yang penting Jawa timur dan NU. Kalau seandainya Cak Imin ditandemkan ke pak Prabowo, saya rasa ini menjadi faktor kemenangan Pak Prabowo untuk 2024," jelas Immanuel.

"Kita sebagai pendukung pak Prabowo khususnya Prabowo Mania 08, saya rasa kami juga akan bulat untuk mendukung wacana Prabowo-Muhaimin," jelasnya.

Sebelumnya, Kacung Marijan menilai Cak Imin sosok yang tepat menjadi cawapres Ketum Gerindra itu. Mulanya, dia bicara soal posisi cawapres sebagai penguat, bukan penentu.

"Sebetulnya yang paling menentukan adalah capresnya. (Misalnya), ada Prabowo, Ganjar dan Anies, tiga figur ini menjadi rujukan yang utama. Sedangkan cawapres sebetulnya posisinya lebih pada penguat bukan penentu. Artinya, penentu itu tidak punya makna apa-apa kalau capresnya itu tidak kuat. Tetapi kalau capresnya sama-sama kuat sedangkan penentunya ada yang kuat dan ada yang tidak, maka yang menang adalah capres yang kuat dan penentu yang kuat," kata Kacung.

Dari nama-nama yang beredar sebagai cawapres Prabowo, Kacung menilai Cak Imin lah yang paling kuat. Dia menyebut nama lain seperti Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto tidak akan kuat jika diduetkan dengan Prabowo.

"Contohnya Pak Muhaimin Iskandar, penentu yang kuat. Tapi Kalau misalnya berpasangan dengan Pak Airlangga Hartarto, ya tidak menang, ya pasti kalah. Ini beda misalnya Pak Muhaimin dengan Prabowo, nah ini potensi bisa kuat. Ini saling memperkuat. Ini artinya, Capresnya kuat, Cawapres penentunya juga kuat," sambungnya.

Simak juga 'Prabowo Mau Rakyat Berobat Tanpa Perlu Bayar':

[Gambas:Video 20detik]


Politikus PDI Perjuangan Adian Napitupulu mengungkap analisisnya terkait peta bakal calon presiden (bacapres) di Pilpres 2024. Adian juga mengaku memiliki kalkulasi mengenai ke mana dukungan Partai Demokrat akan berlabuh nantinya.

"Gue punya kalkulasi tapi dalam konteks itu gue tidak punya kompetensi menjawab. Karena itu ranah partai," kata Adian di kawasan Jakarta Selatan, Sabtu (24/6) malam. Adian menjawab pertanyaan apakah yakin bahwa nantinya di Pilpres 2024 hanya ada dua pasangan calon.

Dilansir dari detikNews, Adian yakin bakal ada bacapres yang suaranya bakal tergerus habis.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Gini lho. Akan ada bacalon, bacapres yang suaranya tergerus habis," katanya.

Saat ditanya apakah bacapres yang dimaksud adalah Anies Baswedan yang didukung NasDem, PKS, dan Demokrat, Adian mengatakan iya.

"Sepertinya iya," ungkapnya.

Adian kemudian menjelaskan mengenai kalkulasinya. Menurutnya, suara masyarakat akan kembali pada suara asalnya.

"Ada sebagian kembali ke Prabowo. Ada sebagian kembali ke Ganjar yang memang bagian dari suara Jokowi kemarin. Makanya Jokowi sekarang ke Ganjar, besok ke Prabowo. Sekarang ke Ganjar, besok Prabowo. Suaranya balik lagi, balik lagi, balik lagi, balik lagi," tutur Adian.

"Ya itulah fungsi endorse. Ini kalkulasi ya," imbuh anggota DPR RI itu.

Adian juga menjawab perihal apakah keyakinan tersebut juga buntut dari mimpi Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Adian mengatakan bahwa dia lebih percaya dengan kalkulasinya ketimbang menafsirkan mimpi.

"Gini ya. Kalau gue tu lebih percaya pada perhitungan dan kalkulasi daripada sibuk menafsirkan mimpi. Kalau gue begitu. Bahwa SBY boleh bermimpi itu hak dia, tapi gue lebih suka pada kalkulasi daripada menafsirkan mimpi," kata Adian.

Kata PDIP soal Sinyal Demokrat Merapat: Kerja sama Melalui Beberapa Tahap


Politikus PDI Perjuangan Adian Napitupulu yakin suara bacapres Anies Baswedan bakal tergerus habis. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno menyebut pernyataan tersebut sebagai tanda perang terbuka dari Adian kepada Anies Baswedan dan koalisinya.

"Saya kira itu adalah bentuk psywar perang terbuka yang disampaikan Adian kepada Anies Baswedan dengan satu klaim bahwa suara Anies nanti akan mengempes dengan sendirinya," ujar Adi kepada wartawan, Minggu (25/6/2023).

Meski begitu, Adi menyebut psywar semacam ini merupakan hal biasa. Adi menilai secara tidak langsung Adian hendak menyatakan bahwa pemilih Anies merupakan pemilih limpahan dari pemilih Jokowi dan Prabowo.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Adian ingin mengatakan bahwa pemilih Anies itu bukan pemilih asli atau murni yang ingin memilih Anies sebagai calon, tetapi pemilih pemilih limpahan dari pemilih Jokowi dan Prabowo yang mungkin kebetulan sedang kecewa," jelas Adi.

"Dengan satu keyakinan Adian mengklaim bahwa suara limpahan Jokowi dan Prabowo yang kecewa memilih Anies ini akan hijrah dan migrasi kembali kepada sosok yang dekat dengan Jokowi yaitu pak Ganjar dan pak Prabowo Subianto," tuturnya.

Selain itu, Adi heran dengan sikap Adian. Biasanya, jelas Adi, Adian kerap menyerang Prabowo Subianto.

Diketahui, beberapa kali Adian kerap 'menyerang' Prabowo. Catatan detikcom, Adian pernah menyebut Prabowo bukan lawan seimbang Ganjar. Adian juga kerap menyindir Prabowo pada Pemilu 2019 lalu.

"Ini agak tumben Adian tidak menyerang 'Prabowo Subianto'. Biasanya kan sebelumnya Adian suka mengkritik Probowo Subianto ketika bicara Pilpres 2024 karena Probowo selalu dilihat atau diasumsikan potensial akan head to head dengan Ganjar. Pernyataan kali ini yang disebut akan mengempes suaranya itu ternyata spesifik suara Anies Baswedan bukan suara Prabowo," tegasnya.

Adian Napitupulu sebelumnya mengungkap peta bacapres di Pilpres 2024. Adian yakin bakal ada bacapres yang suaranya bakal tergerus habis.

"Gini lho. Akan ada bacalon, bacapres yang suaranya tergerus habis," kata Adian di kawasan Jakarta Selatan, Sabtu (24/6) malam. Adian menjawab pertanyaan apakah yakin bahwa nantinya di Pilpres 2024 hanya ada dua pasangan calon.

Saat ditanya apakah bacapres yang dimaksud adalah Anies Baswedan yang didukung NasDem, PKS, dan Demokrat, Adian mengatakan iya.

"Sepertinya iya," ungkapnya.

Simak juga 'Kabar Burung dari Australia, Anies Bakal Tersangka':

[Gambas:Video 20detik]


Politikus PDIP Adian Napitupulu mengaku penasaran dengan sosok calon presiden (capres) yang didukung Presiden Joko Widodo (Jokowi) di 2024. Saking penasarannya, Adian bahkan bertanya langsung hal itu ke Jokowi.

Adian menanyakan hal itu saat mendampingi Jokowi berkunjung ke pasar di Parung, Bogor, beberapa hari lalu. Adian mengatakan, ada satu pertanyaan yang ditanyakannya ke Jokowi.

"Yang gue sampaikan dua, yang gue tanya satu," kata Adian di kawasan Jakarta Selatan, Sabtu (24/6) malam.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Satu pertanyaan yang ditanyakan Adian ke Jokowi adalah perihal calon presiden (capres). Anggota DPR RI itu mengaku menanyakan langsung siapa capres yang didukung Jokowi di Pilpres 2024.

"Bapak dukung capres siapa?" ungkapnya.

Adian menjelaskan, pertanyaan itu diajukannya bukan karena dia ragu akan siapa capres yang didukung Jokowi. Dia mengaku hanya ingin bertanya langsung kepada Jokowi.

"Gue nggak ragu," ujar Adian.

Lantas apa jawaban Jokowi ke Adian?

"Ganjar," kata Adian.

Lebih lanjut, Adian juga mengungkap dua hal yang disampaikannya kepada Jokowi. Pertama soal mahasiswa Papua yang terlunta-lunta di luar negeri karena beasiswanya tidak turun.

"(Kedua) Amnesti," ungkap dia.

Di kesempatan yang sama ini, Adian juga mengungkap analisisnya soal peta politik capres 2024. Adian yakin bakal ada bacapres yang suaranya bakal tergerus habis.

"Gini lho. Akan ada bacalon, bacapres yang suaranya tergerus habis," kata Adian. Adian menjawab pertanyaan apakah yakin bahwa nantinya di Pilpres 2024 hanya ada dua pasangan calon.

Simak selengkapnya di halaman berikut

Saksikan Video 'Kala Jokowi 2 Kali Sebut Ganjar Capres, Minta PDIP Menangi Pilpres':

[Gambas:Video 20detik]

Halaman 1 2 Selanjutnya


Kepala Badiklatda PDIP DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak mengkritik keras Bakal Calon Presiden (bacapres) Anies Baswedan yang bicara pentingnya sebuah gagasan atau imajinasi hingga menjadi sebuah karya. Gilbert menyampaikan gagasan Anies Baswedan justru kacau semua.

"Gagasan dia murni kacau semua. Saya juga kesulitan mencarinya (hal positif dari Anies), saya tidak melihat ada yang bikin Jakarta lebih baik dari sebelumnya," kata Gilbert saat dihubungi, Senin (26/6/2023).

Gilbert lantas menjelaskan argumentasinya. Dia awalnya membahas soal JIS yang diklaim sebagai karya Anies Baswedan, padahal bukan.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"JIS itu hampir mangkrak hingga akhirnya Pemerintah Pusat membiayai 80% anggaran lewat PEN. Gagasan itu bukan dari Anies tapi sejak Sutiyoso. Era Jokowi ingin mengganti stadion Lebak Bulus yang diambil jadi stasiun MRT. Anies hanya gunting pita di JIS, dan kualitas JIS yg bobol ditendang penonton dan pintu yang minim berikut masalah keamanan itu buah karya Anies sehingga gagal jadi tempat pertandingan. Akhirnya cuma jadi tempat konser dan kegiatan non-olahraga," jelasnya.

Kemudian, Gilbert mengkritik terkait trotoar yang juga diklaim Anies Baswedan sebagai karyanya. Dia menyebut trotoar di DKI Jakarta justru salah konsep.

"Trotoar adalah konsep yang salah seiring konsep jalur sepeda. Gagasan yang jadi karya untuk menambah kemacetan Jakarta, dan karya Anies untuk membuat Jakarta kota terpolusi sejagad," ujar dia.

Simak pernyataan Anies Baswedan di halaman berikutnya.

Saksikan juga 'Kabar Burung dari Australia, Anies Bakal Tersangka':

[Gambas:Video 20detik]

Halaman 1 2 Selanjutnya


Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut dua kali nama Ganjar Pranowo sebagai capres dari PDIP. Di acara puncak peringatan Bulan Bung Karno itu, Jokowi juga meminta para kader PDIP memenangi pemilu dan Pilpres 2024.


Presiden Joko Widodo menyerukan 'Ganjar harus menang' dalam pidatonya di peringatan Puncak Bulang Bung Karno di GBK kemarin. Pesan ini dinilai sukses membakar semangat simpatisan dan relawan untuk memenangkan Ganjar di kontestasi Pemilu 2024.

Semangat ini pun terlihat saat bakal calon presiden (Bacapres) 2024 dari PDIP Ganjar Pranowo blusukan ke gang-gang kecil di Kampung Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan dan Pademangan, Jakarta Utara hari ini. Diketahui, masyarakat perkampungan tersebut antusias menyambut Ganjar sambil berteriak Ganjar adalah sosok penerus Presiden Jokowi.

"Pak Ganjar adalah penerus Jokowi. Pak Ganjar mirip sama Pak Jokowi, suka blusukan dan merakyat sekali," kata warga dikutip dari keterangan tertulis, Minggu (25/6/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Seorang warga Pasar Minggu, Kristin (55), mengaku sangat senang Ganjar datang ke kampungnya. Apalagi dirinya juga seorang pendukung Jokowi.

"Seneng banget, Pak Ganjar kaya Pak Jokowi suka blusukan ke rakyat yang bawah. Pasti kami dukung Pak Ganjar," katanya.

Kristin meyakini Jokowi akan mendukung penuh Ganjar sebagai penerusnya. Mengingat saat acara di GBK kemarin, ia mendengar sendiri Jokowi dengan lantang meminta masyarakat semangat memenangkan Ganjar.

"Kemarin Pak Jokowi juga bilang dukung Pak Ganjar dan meminta kami berjuang memenangkan Pak Ganjar. Jadi tambah semangat, karena sebagai pengikut Pak Jokowi, kami pasti semangat memenangkan Pak Ganjar," tegasnya.

Senada, warga Pademangan Jakarta Utara, Dewi (45) mengaku semakin yakin mendukung Ganjar sebagai presiden.

"Pokoknya sudah pas, merakyat dan ramah kaya Pak Jokowi. Jadi tidak salah, Pak Jokowi kemarin mendukung Pak Ganjar, karena beliau orang yang tepat," jelas Dewi.

Dewi mengatakan awalnya banyak orang meragukan sikap Jokowi, namun ia yakin Jokowi mendukung Ganjar. Apalagi setelah melihat dan mendengar pidato Jokowi di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK).

"Pasti Pak Ganjar lah, kan dia sama. Nggak mungkin ke lain hati," tuturnya.

Sebagai informasi, dalam pidatonya Presiden Joko Widodo meminta seluruh simpatisan dan kader PDIP mendukung Ganjar Pranowo sebagai presiden 2024. Jokowi berseru kepada semua kader PDIP untuk solid memenangkan Pemilu 2024 mendatang, termasuk memenangkan Ganjar yang akan bertarung di Pilpres 2024 sebagai capres.

"Saya titip untuk semuanya bagi peserta pemilu baik itu pileg, pilgub, pilbup, pilihan yang wali kota dan pilpres karena yang hadir di sini sangat menentukan. Tadi pesan Ibu Megawati Soekarnoputri jelas saya tidak usah mengulang. Saya hanya ingin menyampaikan selamat berjuang, semangat berjuang untuk menang, untuk menang, untuk menang," pungkasnya.


Pengamat intelijen, keamanan, dan militer Susaningtyas Kertopati atau Nuning menegaskan perbedaan pendapat, perang politik hingga pembunuhan karakter jelang Pemilu 2024 jangan sampai membuat komunikasi politik negara menjadi gaduh. Nuning mengusulkan pakta integritas terkait Pemilu 2024.

"Menghadapi Pemilu 2024 ini seharusnya masalah perbedaan pendapat, perang politik bahkan sampai kepada pembunuhan karakter seyogyanya tidak membuat kondisi komunikasi politik negara gaduh apalagi sampai ada banyak collateral damage," kata Nuning dalam keterangannya, Minggu (25/6/2023).

Nuning menilai baiknya ada pakta integritas wajib setia pada dasar negara agar menghindari dampak perbedaan pendapat tersebut. Para pakar hingga pejabat, kata dia, jangan sampai mereduksi nilai Pancasila dan UUD 1945 melalui pendapat masing-masing.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Sebaiknya ada pakta integritas wajib setia kepada Pancasila dan konstitusi. Jadi segala pendapat dan ulasan analisis para cerdik pandai/pengamat atau pejabat tidak mereduksi nilai Pancasila dan UUD 1945, segala sesuatunya sesuai konstitusi," ucapnya.

Hal itu penting, terlebih, menurutnya, saat ini Indonesia sudah memasuki era TI 4.0 bahkan 5.0. Dia menyebut perang siber terjadi dalam segala ruang dengan berbagai macam diksi sebagai substansi.

"Harus berhati-hati adanya post truth atau hoax. Keterbukaan informasi publik dan rahasia negara harus diatur harmonisasinya dan sesuai regulasi," imbuhnya.

Selain itu, dia juga menyarankan agar pada capres yang berkontestasi di 2024 juga disiapkan masukkan soal soft dan hard power. Dia menyebut kekuatan negara bukan hanya kemampuan militer dan ekonomi, tapi juga sistem sosial masyarakat.

"Sekadar masukan untuk capres 2024 perlu didukung atau disiapkan masukan agar memahami soft dan hard power. Kekuatan negara bukan hanya ditentukan oleh kemampuan militer dan ekonomi tapi juga sistem sosial kemasyarakatan yang partisipatif dan sistem politik yang transparan. Intinya parpol wajib memberikan edukasi/literasi yang mencerdaskan masyarakat pemilih," ujar dia.


Trio partai pendukung bakal calon presiden (bacapres) Anies Baswedan, yang membentuk Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP), kompak membalas pernyataan politikus PDI Perjuangan (PDIP) Adian Napitupulu. Pasalnya, Adian bilang akan ada bacapres yang suaranya bakal tergerus habis. Begini balasan masing-masing partai pendukung Anies di KPP.

- NasDem

NasDem memilih tak banyak ambil pusing soal pernyataan Adian. NasDem menganggap kalah dan menang merupakan hal biasa dalam pertarungan politik.

"Menang kalah itu, dalam pertarungan itu hal biasa," kata Bendum Partai NasDem Ahmad Sahroni kepada wartawan, Minggu (25/6/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Sahroni menekankan hal yang terpenting yakni persatuan di masyarakat dalam menghadapi pemilu. Dia tak ingin masyarakat menjadi terpecah belah.

"Yang terpenting dalam pertarungan 2024 tidak ada pecah belah masyarakatnya," imbuhnya.

Sahroni menyebut kemenangan Presiden 2024 adalah milik semua pihak. Ia meminta perjalanan tahapan pemilu dijaga.

"Kemenangan kepada seorang juara adalah untuk kemenangan masyarakat Indonesia, makin hebat dan juga makin baik kehidupannya. Mari kita jaga sama-sama perhelatan capres 2024 semakin meriah semakin riang gembira," ujarnya.

Lebih lanjut Sahroni menyinggung belum ada calon presiden yang resmi mendaftar ke KPU sampai saat ini. Namun, Sahroni yakin nama yang beredar tak jauh dari 3 tokoh, yakni Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan.

"Yang kalah pasti suaranya tidak mencukupi, tapi kita belum tahu pasti siapa saja capres yang resmi mendaftar ke KPU nanti. Sekarang sudah deklarasi ada Pak Ganjar, ada Pak Prabowo dan ada Pak Anies," imbuhnya.

- Demokrat

Wasekjen Partai Demokrat Renanda Bachtar menanggapi pernyataan Adian. Demokrat meyakini Anies Baswedan mampu bersaing dengan bacapres potensial lain, seperti Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto.

"Kalau saya sih meyakini Anies akan mampu bersaing secara kompetitif dengan Ganjar dan Prabowo karena pendukungnya berasal dari kelompok masyarakat yang ingin perubahan, dan ini real ada," kata Renanda dikonfirmasi, Minggu (25/6/2023).

Renanda mengatakan sah-sah saja Adian menyampaikan penilaian itu. Namun, ia meyakini Anies memiliki pasar pemilihnya sendiri.

"Bahkan saya menduga makin lama kelompok atau 'pasar politik' ini akan semakin membesar menjelang 14 Februari saat Pilpres berlangsung," ucap Renanda.

"Betul. Ada 'captive market' politik yang ingin terus mendukung Anies. Apa aspirasi mereka? Perubahan. Dan mereka yakin figur seperti Anies dan AHY bisa mewujudkan itu," sambungnya.

Simak selengkapnya di halaman berikutnya.

Saksikan juga Sudut Pandang terbaru: Komedian Bidik Parlemen

[Gambas:Video 20detik]

Halaman 1 2 Selanjutnya


Ketua DPP PPP Achmad Baidowi (Awiek) angkat bicara soal kabar mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Andika Perkasa akan menjadi Ketua Tim Pemenangan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Pada intinya PPP mendukung jika Andika jadi Ketua Tim Pemenangan Ganjar.

"Kami belum memutuskan, tetapi Pak Andika itu tokoh besar, pernah jadi Panglima TNI dan beliau memiliki strategi tentunya," kata Awiek usai konsolidasi di Kantor DPC PPP Kota Surabaya, Minggu (25/6/2023).

Menurut Awiek, Andika sosok yang berpengalaman. Namun, Andika perlu lebih dalam untuk mempelajari strategi di politik.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Meskipun strategi pertempuran di TNI dengan politik itu berbeda, tapi kira-kira kerangka awal tidak beda satu sama lain," tambahnya.

Anggota DPR RI asal Dapil Jatim XI (Madura) ini tidak mempermasalahkan jika Andika nantinya didapuk sebagai Ketua Tim Pemenangan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024.

"Kalau Andika didapuk pemenangan ya nggak masalah. Sama seperti dulu zaman Pak Jokowi-Kiai Ma'ruf di Pilpres 2019, Pak Erick Thohir itu ditunjuk last minutes," katanya.

"Intinya kerangka pemenangan terbentuk lebih dulu, ketuanya baru ditunjuk yang pas. Kalau beliau, ya PPP nggak masalah. Tapi sampai sekarang belum diputuskan," tandasnya.

Sebelumnya Andika Perkasa menyambut rencana masuk tim pemenangan bakal capres 2024 PDIP Ganjar Pranowo. Andika Perkasa siap ditugaskan memenangkan Ganjar Pranowo.

"Iya, tapi kan belum ada keputusan, tunggu aja," kata Andika Perkasa usai acara Bulan Bung Karno di GBK, Senayan, Jakarta, Sabtu (24/6/2023).

Andika belum menjawab secara lugas soal rencana masuk tim pemenangan Ganjar. Namun, dia menegaskan siap jika ditugaskan.

"Siap, kalau ditugaskan," ujarnya.

Andika Perkasa soal Isu Cawapres Ganjar: Saya Siap Jadi Apa Saja