Direktur Eksekutif Indo Barometer, M Qodari berbicara mengenai calon wakil presiden (cawapres) yang cocok untuk tiga besar nama calon presiden (capres). Siapa saja?

Qodari memaparkan ketiga capres tiga besar yakni Gubernur Jawa Tengah sekaligus politikus PDIP Ganjar Pranowo, Ketum Gerindra sekaligus Menhan Prabowo Subianto dan Mantan Gubernur DKI Anies Baswedan. Mulanya dia menjelaskan setiap capres memiliki kebutuhan berbeda untuk cawapresnya.

"Setiap capres requirement-nya berbeda dengan yang lain, karena masing-masing kan punya perbasisnya sendiri-sendiri, itu yang pertama," kata Qodari dalam acara Adu Perspektif detikcom bersama Total Politik, Rabu (30/3/2023) malam.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Qodari menuturkan cawapres yang paling menarik adalah yang memiliki lima elemen. Kelima elemen itu mulai dari elektabilitas hingga kolam suara di setiap wilayah.

"Yang kedua, calon wakil presiden yang paling menarik yang punya lima elemen, pertama punya elektabilitas, yang kedua punya kolam suara, entah wilayah, entah latar belakang sosiologis atau kantong-kantong yang lain," ujarnya.

Selanjutnya, kata Qodari, cawapres harus memiliki tiket dukungan dari partai politik. Selain itu, cawapres juga harus memiliki logistik yang cukup.

"Yang ketiga, didukung oleh partai politik terutama ketika partai politik itu bisa melengkapi persyaratan 115 kursi di DPR sebagai syarat pencalonan sebagaimana ditulis di undang-undang. Yang keempat, logisitas meminjam terminologi dari Effendy Gazali," ungkapnya.

Persyaratan terakhir yang disampaikan Qodari yakni cawapres harus memiliki kecocokan dengan capresnya. Dia menyebut lima persyaratan itu merupakan pola yang pernah diterapkan saat kontestasi politik sebelumnya.

"Nomor lima yang paling subjektif yaitu kecocokan pribadi atau ya tadi yang sangat mirip dari kebutuhan calon presidennya. Jadi calon wakil presiden yang punya lima elemen itu adalah calon wakil presiden yang paling menarik," kata Qodari.

"Dan sebetulnya ini juga pola yang sudah terjadi di pilkada yang bisa memenuhi 4-5 persyaratan tentunya lebih menarik kepada calon kepala daerahnya atau calon presidennya. Walaupun jarang-jarang ada calon wakil yang punya syarat paripurna. Pada akhirnya calon presiden atau calon kepala daerah itu harus memilih dua atau tiga," lanjutnya.

Qodari kemudian menyebutkan nama-nama cawapres yang cocok untuk mendampingi ketiga besar capres tersebut. Dia mengatakan Ganjar konsisten bersama Menteri BUMN Erick Thohir, Prabowo cenderung dengan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa kemudian dia menyebut nama pengusaha Chairul Tanjung bisa jadi mendampingi Anies Baswedan sebagai cawapres karena punya kedekatan dengan Demokrat dan PKS.

"Kalau Mas Ganjar kan kita lihat tadi data-data foto-foto itu hampir selalu konsisten bersama Erick Thohir. Kalau Prabowo kecenderungannya saya lihat kepada Khofifah Indarparawansa. Yang misterius sebenarnya Mas Anies, sampai saat ini kita nggak tahu siapa sebenarnya yang akan dipilih oleh Mas Anies," jelasnya.

"Kalau saya pendekatannya dari segi partai politik bahwa yang paling dekat dan bisa diterima oleh partai Demokrat dan PKS itu yang paling berpeluang, makanya saya mengusulkan atau menyebut nama Chairul Tanjung," imbuhnya.


Partai NasDem awalnya mengungkap bahwa Wapres ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (JK) mengusulkan nama cawapres Anies Baswedan dengan kriteria tokoh dari Jawa Timur (Jatim). Direktur Politik Parameter Indonesia (PPI) Adi Prayitno memandang bahwa hal ini secara tidak langsung melengserkan posisi Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono sebagai cawapres Anies di Pilpres 2024.

"Jika mau jujur, usulan sosok cawapres Anies dari Jatim secara terang benderang menafikan posisi AHY yang terus berusaha mencari slot cawapres Anies. Padahal sudah begitu banyak politisi dan kader Demokrat hampir tiap hari muji-muji Anies sebagai sosok perubahan, tapi AHY tak kunjung diumumkan jadi pendamping Anies," ujar Adi saat dihubungi, Rabu (29/3/2023).

Adi mengatakan tokoh Jatim itu tentu Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa. Pernyataan JK katanya hanya mempertegas sejumlah elite NasDem yang sempat menyebut Khofifah masuk dalam radar cawapres Anies.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Tidak lain pasti yang dimaksud tokoh Jatim adalah Khofifah. Pernyataan JK itu sebenarnya hanya mempertegas pernyataan sejumlah elite NasDem sebelumnya yang menyebut Khofifah masuk radar cawapres yang bisa mendampingi Anies," ujarnya.

Selanjutnya, Adi menilai Khofifah memiliki dua keunggulan dibanding AHY dan Aher. Pertama, secara teritori Khofifah diyakini bakal bisa menambal kelemahan suara Anies di Jatim dan posisi Khofifah sebagai gubernur dipersepsikan bisa jadi magnet pemilih-pemilih Jatim.

"Kedua, khofifah juga dipersepsikan bisa mengonsolidasi basis pemilih nahdliyin yang selama ini dinilai cukup berjarak dengan Anies. Jika mau ditambahkan, Khofufah bisa juga jadi magnet bagi pemilih perempuan. Tapi variabel ini tak terlampau dominan dua faktor di atas," ujarnya.

NasDem Beberkan JK Usulkan Tokoh Jatim

JK sebelumnya mengaku telah mengusulkan soal nama cawapres kepada Anies Baswedan yang dicapreskan NasDem, Demokrat, dan PKS. NasDem membeberkan JK cenderung mempertimbangkan kriteria tokoh dari Jawa Timur.

"Ya kalau Pak JK itu dia tidak pasti sama lah, kan beberapa kali diskusi dengan beliau. Jadi beliau lebih melihat kepada kebutuhan Mas Anies itu apa," kata Waketum NasDem Ahmad Ali mengawali tanggapannya, Senin (27/3).

Ali mengatakan JK mempertimbangkan sosok-sosok bacawapres yang dapat mengisi lumbung suara Anies yang dianggap masih lemah. Dia menyebut wilayah itu, yakni Jawa Timur dan Jawa Tengah.

"Nah sekali lagi Pak JK juga pada beberapa kali diskusi beliau kecenderungannya adalah memang memilih wakil yang bisa mengisi kekosongan di wilayah-wilayah di mana Mas Anies itu lemah suaranya," kata Ali.

"Katakanlah, ya, kita tidak bisa tutupi bahwa hari ini Mas Anies itu di Jawa Tengah, Jawa Timur, itu lemah. Nah maka kalau Mas Anies ingin menang kontestasi ya harus menutupi kelemahannya," sambungnya.

Ali menyebut masukan soal cawapres Anies yang diberikan JK itu masih di tahap kriterianya. Dia mengatakan sosok cawapres yang dipertimbangkan harus tokoh dari Jawa Timur.

"Pak JK itu masukan, apa, pokoknya ya kita dari kriteria. Jadi kriterianya kalau kita sih harus orang yang berasal dari wilayah Jawa Timur, tokohnya dari Jawa Timur ya kan," kata Ali.

Pasalnya, lanjut Ali, kedua wilayah itu terdapat banyak penduduk. Dia bahkan pesimistis Anies bisa memenangkan Pilpres 2024 apabila lumbung suara di Jawa Timur tetap lemah.

"Ya kan gini. Kalau orang ingin menang kan, Jawa Timur dan Jawa Tengah itu kan penduduknya banyak sekali. Kalau kemudian itu tidak menjadi pertimbangan saya pesimis Mas Anies bisa jadi pemenang," kata Ali.

Saat ditanya apakah Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa masuk dalam nama yang diusulkan JK, Ali enggan menjawab gamblang. Dia menekankan masukan JK dan partainya kepada Anies sekadar kriterianya.

"Ya sekali lagi kalau kita tidak membicarakan nama. Kita bicara tentang kriterianya. Kalau kita bicara nama nanti subjektif. Nanti partai politik yang merumuskan, Mas Anies yang menentukan," kata dia.

Simak Video 'Kriteria Cawapres Anies Baswedan Versi JK':

[Gambas:Video 20detik]


Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi menilai duet atau duel Ketum Gerindra Prabowo Subianto dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo tergantung posisi Anies Baswedan. Dia menyebut hal itu bisa dilihat saat peta eksistensi Anies pada Agustus mendatang.

"Saya ada dua catatan, pertama apakah Ganjar dan Pak Prabowo ada potensi duet atau duel. Menurut saya terlalu dini untuk mengatakan ada potensi mereka berdua duet. Karena duet atau duel itu sangat ditentukan oleh peta sampai Agustus 2023 dan seberapa mengancam Anies Baswedan," kata Burhanuddin dalam acara Adu Perspektif detikcom bersama Total Politik, Rabu (30/3/2023).

Burhanuddin menuturkan apabila eksistensi Anies tampak seperti lahir kembali pada Agustus nanti, kemungkinan besar Ganjar dan Prabowo berduet. Namun jika sebaliknya Anies melemah, maka bisa jadi Ganjar dan Prabowo akan berduel.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Jadi kalau misalnya Anies kembali reborn di jelang Agustus 2023 kemungkinan duet antara Ganjar dan Pak Prabowo itu semakin membesar. Kalau Anies punya potensi menguat. Karena selisih dengan pak Prabowo di saya itu masih.. jadi tidak signifikan," ucapnya.

"Jadi potensi Anies menguat harus kita buka opsinya. Dan misalnya Anies melemah terus, berarti kemungkinan pak Ganjar dan Prabowo duel, dua-duanya maju dengan cawapres masing-masing," imbuhnya.


Putra Presiden Joko Widodo (Jokowi) Kaesang Pangarep ditertawakan kakaknya yang juga Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. Pasalnya, Kaesang didukung oleh relawan Ganjar jadi Wali Kota Depok di 2024.

Dukungan itu disampaikan Ketua Harian DPP GP Center Thomas Djunianto. Dia menyampaikan deklarasi itu bakal dilakukan 1 April mendatang.

"Momentum kontestasi Pilkada 2024 merupakan momentum untuk mengganti wali kota dengan cara yang sesuai dengan konstitusi. Dan tokoh yang menurut kami ideal untuk memimpin kota Depok adalah Mas Kaesang. Dengan demikian kami, GP Center akan mengajak masyarakat dan mendeklarasikan diri pada tanggal 1 April 2023 untuk mendukung Mas Kaesang pada Pilkada Depok 2024," kata Thomas kepada wartawan, Rabu (29/3/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Thomas mengatakan pihaknya bakal menjalin kerja sama dengan partai-partai dalam rangka menjaring dukungan ke Kaesang. "Dan kami akan bekerja sama dengan setiap partai politik yang mendukung Kaesang sebagai wali kota Depok di Pilkada 2024 nanti," ujar dia.

Thomas pun mengungkit kinerja Wali Kota Depok Idris sekaligus tokoh PKS yang menurutnya justru menjadikan Depok sebagai kota eksklusif selama kepemimpinannya. Thomas menilai Kota Depok juga semakin marak sekolah dan permukiman dengan basis paham dan golongan tertentu saja.

"Selama kepemimpinan beberapa wali kota yang merupakan kader atau tokoh dari PKS sejak 20 tahun lalu, kemajuan dan perkembangan Kota Depok hanya menyasar masyarakat dari kelompok tertentu, sehingga Depok hingga kini menjadi kota yang eksklusif bagi golongan tertentu," ujar Thomas.

"Terbukti dengan semakin maraknya sekolah berbasis paham tertentu dan pemukiman-pemukiman khusus golongan tertentu. Dan bahkan hampir tidak ada kegiatan seni budaya yang menampilkan keberagaman dan kekhasan masyarakat asli Depok," lanjut dia.

Oleh karena itu, Thomas menilai Kota Depok kini membutuhkan pemimpin yang dinamis. "Depok butuh pemimpin yang dinamis, menghargai keberagaman masyarakatnya, asik, muda, dan terbuka dengan perkembangan zaman sehingga kota ini maju dan berkembang di setiap kecamatannya, tidak seperti sekarang ini yang masih Margonda-sentris," kata dia.

Gibran Rakabuming mentertawakan Kaesang, simak di halaman berikutnya.

Saksikan juga 'PDIP Beberkan Syarat Kalau Kaesang Mau Gabung':

[Gambas:Video 20detik]

Halaman 1 2 Selanjutnya


Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi membocorkan hasil survei mengenai pengaruh Piala Dunia U-20 dengan Pemilu 2024. Apa hasilnya?

"Survei saya ini, survei telepon, jadi hanya mewakili 83 persen pemilih yang punya telepon atau HP. Yang menarik dari survei saya, kita akan rilis dalam waktu sebulan adalah menariknya begini, ternyata yang pro untuk tetap menghadirkan Israel dalam piala U-20 itu mayoritas antara 53-59 persen," kata Burhanuddin dalam acara Adu Perspektif detikcom bersama Total Politik yang disiarkan melalui YouTube, dilihat Kamis (30/3/2023).

Berdasarkan suara pemilih dalam Pemilu 2019 lalu, mereka yang memilih Jokowi dan PDIP setuju olahraga dipisahkan dengan politik. Sebaliknya kata Burhanuddin, partai Islami cenderung tidak setuju Israel datang untuk bertanding di Indonesia.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Yang kedua, sikap untuk memisahkan olahraga dan politik, selain mayoritas kalau kita breakdown itu umumnya adalah kalau berdasarkan pemilihan 2019 mereka yang memilih Pak Jokowi dan memilih PDI Perjuangan itu justru setuju olahraga dipisahkan dengan politik, tim Israel tetap datang. Tapi kalau pemilih PKS, pemilih PAN, pemilih PPP pemilih Pak Prabowo di 2019 cenderung tidak setuju Israel datang," ujarnya.

Dia mengungkap pendukung Gubernur Jawa Tengah yang juga politikus PDIP, Ganjar Pranowo juga mendukung Israel tetap datang. Namun sebaliknya, pendukung Anies, menurut hasil survei, tidak setuju Israel datang.

"Termasuk kalau kita breakdown terhadap pilihan capres hari ini. Pendukung Ganjar itu cenderung setuju Israel tetap datang. Sebaliknya, pendukung Anies Baswedan, cenderung tidak setuju," tuturnya.

Lebih lanjut, Burhanuddin menyampaikan ada perbedaan suara antara elit PDIP yang menginginkan Timnas Israel tidak datang dengan massa di bawahnya yang menginginkan agar Timnas Israel datang. Dia belum berani menyimpulkan apakah persoalan Israel di Piala Dunia U-20 itu bisa menjadi game changer atau tidak dalam Pemilu 2024.

"Ada perbedaan aspirasi antara elit dengan massa. Karena elit PDIP sebagian mengatakan Israel jangan datang. Aspirasi massa PDI perjuangan di bawah mengatakan sebaliknya. Itu aspirasi PKS atau partai-partai Islam yang menginginkan Israel jangan datang. Ini bisa jadi game changer atau tidak, Wallahualam saya belum berani mengambil kesimpulan lebih dalam," ucapnya.

Saksikan juga Detik-detik Pemilu: Behind The Scene Suksesi Ketua Umum PPP

[Gambas:Video 20detik]


Bak pertandingan olahraga saja, rapat Komisi III DPR yang menghadirkan Mahfud Md semalam berlangsung panas, seru, dan sayang dilewatkan. Berikut adalah rangkuman laporan laga panas Mahfud Md versus trio keras!

Rapat dengar pendapat di ruang komisi bidang hukum, Kompleks Parlemen, Senayan, berlangsung sejak sore hingga malam sekitar satu jam sebelum pergantian hari, Rabu (29/3/2023).

Mahfud adalah Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan sekaligus Ketua Komite Nasional Koordinasi Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (KNK-PP-TPPU). Mereka hendak membahas soal transaksi janggal Kementerian Keuangan senilai Rp 349 triliun.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Sejak sebelum 'laga demokrasi di parlemen', perang urat syaraf sudah terlontar dari dua belah pihak, yakni Mahfud Md dan pihak anggota DPR.

"Pokoknya Rabu (29/3) saya datang, kemarin yang ngomong-ngomong agak keras itu supaya datang juga, biar imbang," kata Mahfud di hadapan wartawan di Hotel Royal Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (25/3) lalu.

Di DPR', ada 'trio keras', sebut saja begitu, yang terdiri dari anggota Komisi III DPR Fraksi Partai Demokrat Benny K Harman, anggota Komisi III DPR Fraksi PPP Arsul Sani, dan anggota Komisi III DPR Fraksi PDIP Arteria Dahlan. Mereka bertiga dikenal sebagai anggota DPR yang vokal dan sering bersuara keras soal apa saja sesuai tugas mereka.

Sebotol minyak kayu putih terlihat dimeja Mahfud MD saat raker bareng Komisi III DPR yang membahas soal transaksi mencurigakan Rp 349 triliun Foto: Ari Saputra

Benny K Harman menunggu keberanian Mahfud Md membongkar RP 349 triliun. Bereaksi atas pernyataan Benny, Mahfud merasa tertantang dan mencuit di Twitter. Dia memastikan bakal hadir memenuhi undangan Komisi III di rapat tanggal 29 Maret 2023.

"Saya tantang Saudara Benny K Harman juga hadir dan tidak beralasan ada tugas lain. Begitu juga Saudara Arteria dan Saudara Arsul Sani. Jangan cari alasan absen," cuit Mahfud, Minggu (26/3) lalu.

Laga dimulai, simak halaman selanjuntya:

Saksikan juga Detik-detik Pemilu: Behind The Scene Suksesi Ketua Umum PPP

[Gambas:Video 20detik]


Ketua Komite TPPU sekaligus Menko Polhukam Mahfud Md sempat melontarkan pernyataan agak keras ke anggota Komisi III DPR ketika hendak membahas transaksi janggal Rp 349 triliun. Namun, pada akhirnya Mahfud meminta maaf atas pernyataan 'agak keras' ini.

Sebagaimana diketahui, rapat Mahfud dengan Komisi III DPR ini sudah dua kali mengalami penundaan. Hingga akhirnya, pimpinan Komisi III DPR Ahmad Sahroni mengatakan rapat dengan Mahfud dan Menteri Keuangan Sri Mulyani soal transaksi mencurigakan Rp 349 triliun itu dijadwalkan digelar Rabu (29/3/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Rapat dengar pendapat pun akhirnya digelar. Mahfud sempat menantang para anggota DPR Komisi III dan berdebat panas. Kendati demikian, pada akhirnya dia meminta maaf.

Berikut ini beberapa pernyataan Mahfud tersebut.

1. Berharap Orang yang Bicara Agak Keras Hadir

Sejak awal, Mahfud Md berjanji datang ke Komisi III DPR terkait heboh transaksi mencurigakan Rp 349 triliun. Mahfud berharap orang yang bicara agak keras di DPR juga datang. Menurutnya, rapat itu bakal menjadi batu uji.

"Uji logika dan uji kesetaraan juga, jangan dibilang pemerintah itu bawahan DPR, bukan," kata Mahfud Md kepada wartawan di Hotel Royal Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (25/3/2023).

"Pokoknya Rabu saya datang, kemarin yang ngomong-ngomong agak keras itu supaya datang juga, biar imbang," imbuhnya.

Saksikan juga Detik-detik Pemilu: Behind The Scene Suksesi Ketua Umum PPP

[Gambas:Video 20detik]


Partai Demokrat, Nasdem, dan PKS telah menandatangani piagam yang mengusung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden (Capres) pada Pilpres 2024. Dalam piagam itu juga capres diberikan ruang luas untuk memilih cawapresnya

Hal itu diungkapkan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjawab pertanyaan wartawan saat berkunjung ke Sumedang, Rabu (29/3/2023). Pertanyaan tersebut seputar dirinya yang digadang-gadang jadi bakal cawapres terkuat mendampingi Anies Baswedan pada Pemilu 2024.

Sebelumnya, AHY memaparkan terkait konstalasi politik menuju Pilres 2024 mendatang yang mana Partai Demokrat, Nasdem dan PKS telah memiliki kesamaan visi misi untuk masa depan Indonesia.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Paling tidak hari ini kami sepakat untuk membangun komunikasi yang semakin solid sehingga benar-benar bisa menghadirkan sebuah koalisi yaitu koalisi perubahan," terang AHY.

AHY mengatakan, tujuan dibangunnya tiga koalisi partai politik perubahan ini tidak lain untuk mewujudkan perubahan-perubahan serta perbaikan bagi Indonesia.

"Tujuannya adalah melakukan perubahan-perubahan dan perbaikan di negeri kita, karena tadi banyak sekali masalah yang ada termasuk masalah ekonomi, kesejahteraan, hukum, keadilan, termasuk demokrasi dan kebebasan sipil," ucapnya.

Terkait cawapres sendiri, menurut AHY haruslah memenuhi kriteria-kriteria khusus yang dapat memenangkan kontestasi pada Pilres 2024 mendatang.

"Kami memberikan ruang kepada capres untuk menentukan cawapresnya sesuai dengan kriteria-kriteria yang bisa meyakinkan kita semua bahwa pasangan yang diusung nanti bisa memenangkan pertarungan, bisa memenangkan kontestasi Pilpres, itu yang pertama karena kalau tidak memenangkan kita tidak bisa melakukan perubahan," paparnya.

Setelah itu, sambung AHY, barulah akan dilihat terkait aspek-aspek lain terkait pasangan capres dan cawapres tersebut.

"Termasuk pada akhirnya bagaimana pasangan ini bisa memimpin pemerintahan, tidak hanya stabil tetapi juga progresif dan menghadirkan perubahan yang nyata dan pembangunannya bisa dirasakan oleh rakyat," tuturnya.

Menurut AHY, aspek yang tidak kalah terpenting adalah soal kekompakan dari pasangan capres dan cawapres.

"Pasangan juga harus memiliki chemistry dengan semangat dwi tunggal karena bagaimana pun kekompakan dan soliditas capres dan cawapres ini sangat penting untuk menggerakkan perjuangan besar kami," terangnya.

Ditanya apakah menentukan cawapres menjadi hak prerogatif sepenuhnya capres, AHY tidak dapat mengatakan bahwa hal itu sebagai hak prerogatif capres. Namun demikian, lanjut AHY, hal itu telah menjadi kesepakatan bersama bahwa capres diberikan ruang untuk menentukan cawapresnya.

"Tetapi Mas Anies sendiri berharap ada masukan-masukan, ada advice (nasihat), dari ketiga partai politik pengusung ini agar dalam penentuan cawapres tidak salah. Tentu tidak ada yang sempurna, tapi paling ideal di antara opsi-opsi yang ada," paparnya.

"Karena apa? Tujuannya sama ingin menang. Kalau sekedar berlayar, saya pikir tidak terlalu rumit, tapi kalau ingin berlayar dan menang artinya mewujudkan perubahan ini nyata, tentunya dibutuhkan perhitungan yang matang dan rasional, dan juga membawa gelombang perubahan yang besar untuk negeri kita bukan hanya tiga partai politik pengusung," tutur AHY.

AHY senidiri berkunjung ke Kabupaten Sumedang dalam rangka safari Ramadan. Dalam kesempatan itu, AHY bersama keluarga Partai Demokrat Sumedang serta rombongan menyempatkan diri bagi-bagi takjil di sekitar Alun-alun Sumedang. Dalam kegiatan ini, AHY langsung diserbu oleh ratusan warga segala usia.

Di Alun-alun Sumedang, AHY disambut dengan pertunjukan seni pencak silat yang diperagakan oleh belasan kanak-kanak. Usai menyaksikan pertunjukan pencak silat, ia pun lalu berbuka puasa bersama serta salat berjamaah di Masjid Agung Sumedang.


Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), melibatkan bakal calon legislatif (bacaleg) Pemilu 2024 saat nonton bareng (nobar) debat Anggota Komisi III DPR Benny K Harman dengan Menko Polhukam Mahfud MD. Debat keduanya pada Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi III DPR, Rabu (29/3/2023).

RDPU yang membahas kejanggalan transaksi Rp 349 triliun di Kementerian Keuangan ini jadi ajang 'duel' Mahfud MD dan Benny K Harman (BKH) adu argumentasi.

Ketua DPC Partai Demokrat Manggarai Barat Rikardus Jani menuturkan bacaleg dilibatkan dalam nobar agar mereka termotivasi dan belajar dari BKH dalam berargumentasi.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Tujuannya, mempersiapkan bacaleg dalam rapat-rapat di lembaga legislatif ketika mereka terpilih sebagai anggota dewan.

"Supaya teman-teman di sini termotivasi. Harapannya nanti, ketika teman-teman bacaleg ini di DPR, bisa tahu lah bagaimana berargumentasi saat rapat dewan," ujar Rikardus setelah nobar di Sekretariat Demokrat di Labuan Bajo.

Selain bacaleg, nobar juga diikuti oleh pengurus DPC, PAC, dan sejumlah kader serta simpatisan Demokrat. Mereka yang menonton diyakini akan termotivasi kembali memenangkan BKH pada Pileg 2024 dari daerah pemilihan NTT.

"Kami menyaksikan tadi bagaimana Pak BKH berargumentasi sehingga teman-teman termotivasi agar Pak BKH terpilih lagi di 2024 mewakili NTT. Kami harus mengakui Pak BKH telah mengharumkan masyarakat NTT di Senayan," kata Rikardus.

Lebih jauh ia menuturkan bahwa nobar yang digelar agar para kader mengetahui dengan baik persoalan transaksi janggal Rp 349 triliun yang disorot BKH dan masyarakat.

"Kami menyaksikan bersama bagaimana Pak BKH, putra terbaik NTT, dan juga kader Demokrat, supaya teman-teman di sini punya gambaran apa yang terjadi di Kemenkeu. Kami ingin menyaksikan argumentasi yang dibangun," imbuhnya.

Terkait dengan performa BKH melawan Mahfud MD dalam RDPU itu, Rikardus mengaku puas. Ia menilai BKH mampu menyamai level Mahfud MD.

"Kesan saya, luar biasa Pak BKH hari ini. Artinya ternyata dia (BKH) sudah menampilkan pribadi yang selevel dengan Pak Mahfud. Itu luar biasa, bagaimana ia (BKH) memberikan argumentasi yang santun. Tetapi berisi, argumentasinya berdasar hukum," terang Rikardus.

Benny Demokrat Cerita Ada Anggota Polisi Kerjanya Pasang Baliho Parpol


Ketua DPP Partai Gerindra, Andre Rosiade menegaskan Ketum mereka, Prabowo Subianto tetap menjadi calon presiden (capres). Dia menyebut keputusan Prabowo capres sudah ditentukan dalam rapimnas Gerindra.

"Pak Prabowo dalam keputusan rapimnas Partai Gerindra, rapimnas ini adalah suatu pengambilan keputusan di bawah kongres. Partai Gerindra itu paling tinggi kongres, kedua rapimnas. Keputusannya (Prabowo) calon presiden bukan calon wakil presiden.," kata Andre saat acara Adu Perspektif detikcom bersama Total Politik disiarkan melalui YouTube, Rabu (29/3/2023).

Andre menuturkan Prabowo mendapat mandat dari seluruh kader Gerindra untuk maju sebagai capres. Seluruh kader Gerindra kata Andre, akan berjuang habis-habisan memenangkan Prabowo dalam Pilpres mendatang.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kami memberikan mandat kepada beliau calon presiden. Dan kami, seluruh kader Gerindra siap berjuang habis-habisan mengantar Prabowo sebagai calon presiden. Prabowo presiden," ujarnya.

Andre menyampaikan untuk cawapres pendamping Prabowo, akan ditentukan bersama dengan partai koalisi saat ini yakni PKB. Dia menyebut siapapun cawapresnya merupakan urusan Prabowo.

"Siapa pun calon wakil presiden Pak Prabowo, tentu akan diputuskan Pak Prabowo bersama Gus Muhaimin (Cak Imin). Itu urusannya Pak Prabowo," ucapnya.

Andre kembali menegaskan Prabowo sebagai capres dari Gerindra. Dia mengatakan Prabowo bukan cawapres.

"Tapi soal Pak Prabowo calon wakil presiden, saya sampaikan sekali lagi, Pak Prabowo adalah calon presiden kami bukan calon wakil presiden kami," imbuhnya.


Anggota Komisi III DPR RI F-PDIP Trimedya Panjaitan menyoroti aksi Menko Polhukam Mahfud Md saat buka-bukaan transaksi janggal Rp 349 triliun terkait Kemenkeu di DPR RI. Trimedya menyinggung soal aksi Mahfud seperti penari mencuri perhatian.

"Hanya saja, yang dipertanyakan orang, kenapa Pak Mahfud ngomong seperti ini (transaksi janggal Rp 349 triliun) setelah tiga tahun jadi Menko. Selama ini ke mana aja Pak Mahfud? Termasuk paling krusial RUU KPK yang dianggap nadi dari pemberantasan korupsi, hampir tidak terdengar juga suara Pak Mahfud," kata Trimedya saat rapat Komisi III di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (29/3/2023).

Menurut Trimedya, ketegasan Mahfud soal transaksi janggal Rp 349 triliun membuat publik bertanya-tanya. Sehingga, Trimedya menilai Mahfud seperti penari agar dilamar pihak tertentu.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Jadi tidak salah juga Pak Mahfud, orang menyampaikan ada apa dengan Pak Mahfud? Ini berangkat dari kesadaran atau Pak Mahfud lagi menari di atas panggung supaya ada yang melamar?" ujar Trimedya.

Meski menyoroti aksi Mahfud, Trimedya tak masalah sebab dia melihat Mahfud memiliki tiga latar belakang. Trimedya menyinggung soal Mahfud yang juga seorang politisi.

"Tapi sah-sah saja, bapak-ibu kawan-kawan Komisi III. Karena di dalam darah Pak Mahfud ini paling tidak menurut saya ada tiga Pak, akademisi, aktivis, dan politisi. Pak Mahfud ini luar biasa, waktu melobi kita ketika mau jadi anggota MK dia ngasih buku, yang ditulis oleh Pak Mahfud, saya kira Pak Benny, Pak Sudding, waktu itu pasti terima buku dari Pak Mahfud," ucapnya.

Gaya Madura

Trimedya juga juga menyaksikan ketegasan Mahfud di hadapan anggota Komisi III DPR. Legislator PDIP ini menilai ketegasan Mahfud yang diinterupsi anggota Komisi III DPR disadari Mahfud.

"Jadi waktu Pak Mahfud sok-sok serius tadi, ya saya sih ketawa-ketawa saja. Ini belum lagi gaya Madura-an. Sudah politisi, orang Madura, ya buktinya ada dua-tiga kali interupsi, Pak Mahfud sadar 'dulu saya juga begitu waktu tempat duduk di tempat duduk Pak Sudding' kan di situ dulu tempat duduknya," sebut Trimedya.

Kesadaran Mahfud, menurut Trimedya, karena latar belakang Mahfud yang dulu juga seorang politisi dan pernah di DPR. Aksi Mahfud dinilai Trimedya sebagai usaha mengungkap Rp 349 triliun.

"Jadi mungkin dia sadar 'aduh dulu juga saya begitu tuh kalau ngejar-ngejar'. Jadi kita anggap itu bagian dari upaya kita sama-sama menegakkan kebenaran," imbuhnya.

Simak Video: Benny Harman Tantang Mahfud Ungkap Sejelasnya soal Transaksi Rp 349 T

[Gambas:Video 20detik]


Walkot Solo Gibran Rakabuming Raka merespons cuitan adiknya, Kaesang Pangarep, yang mau menjadi wali kota menggantikan dirinya. Gibran tak ambil pusing dengan cuitan Kesang itu.

"Mosok? Ya wis to. Lha wonge isoh ora (lha Kaesang bisa nggak). Itu yang menilai warga ya, bukan saya yang menilai," ujar Gibran dilansir detikJateng, Rabu (29/3).

Terkait menggantikan dirinya, Gibran lebih menyerahkan kepada masyarakat yang menilai. Saat ini, Gibran fokus pada kerjaannya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Yang mendukung biar warga. Aku sekarang fokus kerjaan saja. Urusan Kaesang biar diurus dewe (sendiri) ya. Biar warga aja yang menilai. Emang aku meh diganti? (memangnya saya mau diganti?)," pungkasnya.

Cuitan Kaesang itu bemula ketika adanya warganet yang mencela Gibran adalah wali kota yang culun. Gibran lalu membalas cuitan tersebut agar warganet yang mencelanya itu menggantikannya sebagai wali kota.

Lalu Kaesang menyambar cuitan Gibran. Kaesang berkilah hendak menggantikan Gibran sebagai wali kota. "Kalau yang gantiin saya aja gimana?" balas Kaesang.

Simak selengkapnya di sini

Lihat juga Video: Gerindra Pertimbangkan Dukung Kaesang Bila Berniat Maju Pilwalkot Solo

[Gambas:Video 20detik]


Terjadi perbedaan pendapat antar kader PDIP soal keterlibatan Timnas Israel dalam Piala Dunia U-20 2023 di Indonesia. Menurut pakar hukum Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, Agus Riwanto ada beberapa penyebabnya.

Seperti diketahui, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Gubernur Bali Wayan Koster menilai kebijakan politik Israel terhadap Palestina tidak sesuai dengan kebijakan politik pemerintah RI.

Sedangkan kader muda PDIP yang menjabat Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, ingin Piala Dunia U-20 tetap dilaksanakan meski dengan keikutsertaan Timnas Israel. Menurut Gibran, Timnas Israel hanya datang untuk bermain bola, bukan menjajah.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Pakar hukum UNS Solo, Agus Riwanto mengatakan perbedaan pendapat antarkader PDI-P itu wajar di alam demokrasi.

"Menurut saya itu dinamika dalam berorganisasi, pendapatnya bisa berbeda-beda. Toh dua pandangan itu hanya aspirasi, semua tergantung FIFA," kata Agus saat dihubungi detikJateng, Rabu (29/3/2023).

Agus menjelaskan, sejak dahulu hingga sekarang tidak ada hubungan diplomasi antara Indonesia-Israel yang terjalin. Sebab, konstitusi Indonesia dalam UUD 1945 menolak penjajahan.

Diplomasi Indonesia, kata Agus, di antaranya diatur dalam Pasal 1 UU Nomor 37 Tahun 1999. Pasal itu menyebut diplomasi Indonesia berdasarkan prinsip Pancasila dan UUD 1945. Dalam Pasal 4 disebutkan diplomasi harus hati-hati, strategis, efektif, dan rasional.

"Bisa saja dipahami dalam suatu perspektif bahwa diplomasi itu tak hanya dalam hubungan perdagangan, atau bisnis. Tapi menurut saya, diplomasi bisa dimaknai hubungan yang luas," jelas Agus.

"Olahraga juga bagian dari diplomasi simbolik, termasuk seni budaya, karena itu bagian dari pengakuan. Jika dia diakui hubungan dengan bangsa-bangsa di seluruh dunia, berarti sikap dia sebagai penjajah seolah-olah diakui," imbuh dia.

Agus menuturkan, jika ada pihak yang menolak kedatangan Timnas Israel, itu hal yang wajar jika berdasarkan aspek hukum dan konstitusi.

"Namun bagian dari demokrasi, pendapat yang pro dan yang kontra tidak ada yang salah. Tapi tetap keputusan pada FIFA, mereka memutuskan apa, harus kita patuhi, karena kita bagian dari anggota FIFA," ucapnya.

Modal Pemilu 2024

Agus menambahkan, pro kontra soal Timnas Israel dalam Piala Dunia U-20 di Indonesia ini juga bisa dilihat dari sudut pandang politik.

"Kalau ini dibawa ke aspek politik, bisa jadi. Terlebih publik kita banyak yang anti Israel, dan pro Palestina. Bukan tidak mungkin, karena (Pemilu) 2024, isu yang dibawa bisa apa saja untuk meraih kemenangan dalam Pemilu," pungkasnya.

Gibran soal Tak Diundang Pertemuan PDIP di Semarang: Saya Kan Anak Kecil


Elektabilitas Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden (capres) di Jawa Timur terus meningkat. Hal itu terlihat berdasarkan lembaga survei Surabaya Research Syndicate (SRS).

Hasil survei SRS terbaru itu menunjukkan bahwa elektabilitas Prabowo di Jatim saat ini mencapai 27,8%. Angka itu menyalip Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang memiliki elektabilitas 23,5%.

"Hasil survei SRS menunjukkan bawa persaingan elektabilitas capres 2024 di Provinsi Jawa Timur masih mengerucut kepada tiga tokoh yakni Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan," kata Peneliti SRS Edwin Abdul dalam meeting via zoom, Rabu (29/3/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Temuan menarik pada survei SRS sebelumnya, di November 2022 elektabilitas Prabowo di Jatim masih tertinggal dari Ganjar kali ini elektabilitas Prabowo telah menyalip Ganjar Pranowo," katanya.

Pada November 2022 lalu elektabilitas Prabowo di Jatim berdasarkan survei SRS sebesar 23,9%. Angka itu masih tertinggal dari Ganjar yang kala itu memiliki elektabilitas sebesar 24,7% di Jatim.

Menurut Edwin, salah satu faktor yang membuat elektabilitas Prabowo bisa menyalip Ganjar ialah kode-kode endorsement dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada Menteri Pertahanan RI itu.

SRS bahkan memberi pertanyaan kepada responden yang ada di Jawa Timur dan juga Jawa Tengah terkait arah endorsement Presiden Jokowi kepada salah satu tokoh di Pilpres 2024.

Hasilnya, publik meyakini Jokowi akan memberikan endorsement kepada Prabowo sebesar 42,5%. Kemudian ada Ganjar yang diyakini publik sebesar 36,8% akan dapat endorsement dari Jokowi. Lainnya, angkanya hanya di bawah 10%.

"Jadi publik yakin endorsement Jokowi akan mengarah ke Prabowo. Hal ini juga bisa dilihat dari kedekatan hubungan Jokowi dan Prabowo dalam sejumlah kegiatan akhir-akhir ini. Tampaknya hal ini dibaca publik sebagai penguatan atas sinyal-sinyal endorsement yang diberikan Jokowi terhadap pencapresan Prabowo," jelasnya.

"Faktor lain publik sangat mengapresiasi kinerja Prabowo sebagai Menteri Pertahanan sekaligus dedikasi dan loyalitasnya pada Presiden Jokowi, sehingga Jokowi meyakini bahwa di bawah kepemimpinan Prabowo program-program nasional Jokowi dapat terus dilanjutkan," sambungnya.

Edwin juga membeberkan persepsi publik menilai senioritas, visi, dan kenegarawanan Prabowo merupakan modal yang sangat kuat untuk menghadapi tantangan kepemimpinan di Indonesia pasca Jokowi.

"Publik juga melihat cara Prabowo berkomunikasi dengan masyarakat luas jauh dari kesan pencitraan sebagaimana yang dilakukan oleh sejumlah capres lainnya," tandasnya.

Survei SRS dilakukan di Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Jawa Tengah dengan jumlah total sampel responden sebanyak 1.200. Dari jumlah itu, sebanyak 620 (51,5%) responden berasal dari Jatim dan 580 (48,5%) dari Jateng.

Survei ini dilakukan tanggal 16-26 Maret 2023 di Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah. Survei ini diambil dengan metode multistage random sampling, dengan margin of error +/- 2,8%, dan tingkat kepercayaan 95%.

Berikut hasil elektabilitas capres di Jawa Timur menurut survei SRS:

1. Prabowo Subianto 27,8%

2. Ganjar Pranowo 23,5%

3. Anies Baswedan 15,4%

4. Ridwan Kamil 7,4%

5. Agus Harimurti Yudhoyono 6,2%

6. Erick Thohir 4,9%

7. Sandiaga Uno 4,2%

8. Khofifah Indar Parawansa 4,1%

9. Puan Maharani 2,5%

10. Airlangga Hartarto 1,3%

11. Muhaimin Iskandar 1,2%

Tidak tahu/tidak menjawab: 1,5%

Survei LSI Denny JA: Semakin Diserang, Gibran Semakin Populer


Relawan Ganjar Pranowo (GP) Center akan mendeklarasikan dukungan terhadap putra bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kaesang Pangarep, maju calon wali kota di Pilwalkot Depok. Ketua Harian DPP GP Center Thomas Djunianto mengatakan deklarasi itu bakal dilakukan 1 April mendatang.

"Momentum kontestasi Pilkada 2024 merupakan momentum untuk mengganti wali kota dengan cara yang sesuai dengan konstitusi. Dan tokoh yang menurut kami ideal untuk memimpin kota Depok adalah Mas Kaesang. Dengan demikian kami, GP Center akan mengajak masyarakat dan mendeklarasikan diri pada tanggal 1 April 2023 untuk mendukung Mas Kaesang pada Pilkada Depok 2024," kata Thomas kepada wartawan, Rabu (29/3/2023).

Thomas mengatakan pihaknya bakal menjalin kerja sama dengan partai-partai dalam rangka menjaring dukungan ke Kaesang. "Dan kami akan bekerja sama dengan setiap partai politik yang mendukung Kaesang sebagai wali kota Depok di Pilkada 2024 nanti," ujar dia.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Thomas pun mengungkit kinerja Wali Kota Depok Idris sekaligus tokoh PKS yang menurutnya justru menjadikan Depok sebagai kota eksklusif selama kepemimpinannya. Thomas menilai Kota Depok juga semakin marak sekolah dan permukiman dengan basis paham dan golongan tertentu saja.

"Selama kepemimpinan beberapa wali kota yang merupakan kader atau tokoh dari PKS sejak 20 tahun lalu, kemajuan dan perkembangan Kota Depok hanya menyasar masyarakat dari kelompok tertentu, sehingga Depok hingga kini menjadi kota yang eksklusif bagi golongan tertentu," ujar Thomas.

"Terbukti dengan semakin maraknya sekolah berbasis paham tertentu dan pemukiman-pemukiman khusus golongan tertentu. Dan bahkan hampir tidak ada kegiatan seni budaya yang menampilkan keberagaman dan kekhasan masyarakat asli Depok," lanjut dia.

Oleh karena itu, Thomas menilai Kota Depok kini membutuhkan pemimpin yang dinamis. "Depok butuh pemimpin yang dinamis, menghargai keberagaman masyarakatnya, asik, muda, dan terbuka dengan perkembangan zaman sehingga kota ini maju dan berkembang di setiap kecamatannya, tidak seperti sekarang ini yang masih Margonda-sentris," kata dia.

Dukungan relawan Ganjar ini juga beredar di media sosial Twitter lewat poster digital. Poster digital itu memuat logo GP Center dan diunggah salah satu netizen yang memuat foto Kaesang dengan tulisan 'Kaesang untuk Wali Kota Depok yang Ceria'.

Wali Kota Solo Gibran Rakabuming yang juga kakak Kaesang mengomentari poster dukungan relawan GP Center kepada Kaesang. Netizen ini memang sengaja mencolek Gibran Rakabuming dalam unggahannya. Gibran hanya tertawa menanggapi poster dukungan Kaesang maju Pilwalkot Depok.

"Wkwkwkwkkwk," tulis Gibran membalas foto dukungan kepada Kaesang.

Simak juga 'Saat Gerindra Pertimbangkan Dukung Kaesang Bila Berniat Maju Pilwalkot Solo':

[Gambas:Video 20detik]


Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar Airlangga Hartarto menepis soal anggapan partainya akan melebur ke Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) terkait wacana koalisi besar di Pilpres 2024. Namun, NasDem, salah satu parpol dari KPP, memastikan tetap akan lanjut meski tanpa tambahan partai.

Hal itu disampaikan oleh Wasekjen NasDem Hermawi Taslim. Dia awalnya bicara terkait piagam kesepakatan antara NasDem, Demokrat, dan PKS.

"NasDem, PD dan PKS telah menandatangani traktat atau piagam yang isinya sepakat mencalonkan Anies sebagai capres. Namanya koalisi perubahan untuk persatuan, yang total suaranya 28%. Namun meskipun koalisi itu sudah terbentuk, komunikasi dan silahturahmi dengan partai lain terus dibangun," kata Hermawi kepada wartawan, Rahu (29/3/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Hermawi lalu mengatakan KPP tetap terbuka kepada partai yang hendak bergabung ke KPP atau sekadar menjalin komunikasi politik. Dia menuturkan bergabungnya partai lain ke poros koalisinya untuk menambah dukungan terhadap capres Anies Baswedan.

"Juga Koalisi Perubahan untuk Persatuan tetap terbuka, baik untuk komunikasi maupun untuk penambahan pendukung," ujarnya.

Namun dia tak mempersalahkan apabila tak ada penambahan partai yang bergabung ke KPP. Dia menekankan kerja sama NasDem, Demokrat, dan PKS sebagai inisiator KPP akan terus berjalan.

"Membuka diri dengan semua partai. Tapi tanpa tambahan koalisi kami bertiga tetap lanjut," lanjut dia.

Airlangga Tepis Lebur ke KPP

Untuk diketahui, wacana koalisi besar itu mencuat usai Airlangga hadiri di acara buka puasa bersama KPP yakni NasDem, Demokrat, dan PKS, Sabtu (25/3). Airlangga awalnya bicara saling keterbukaan antarkoalisi. Golkar saat ini tergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) bersama PAN dan PPP.

Setelah membuka kemungkinan koalisi besar di acara bukber itu, Airlangga kembali membicarakannya. Dia lagi-lagi menekankan bahwa wacana koalisi besar itu sangat memungkinkan terjadi.

"Kan saya bilang kita akan mendorong yang namanya koalisi besar. Koalisi besar itu kan sangat memungkinkan. Nah tentu lebih besar lebih baik," kata Airlangga kepada wartawan, Selasa (28/3).

Namun, Airlangga menepis soal anggapan Golkar melebur ke Koalisi Perubahan. Dia lantas berkelakar tidak ada peleburan seperti cendol.

"Ini bukan lebur-leburan. Kalau lebur-lebur kayak cendol aja. Jadi kita perlu pembahasan lebih matang," ujarnya.

Simak juga 'PDIP soal Wacana Koalisi Besar KIB-KPP: Mampu Nggak Melaksanakan?':

[Gambas:Video 20detik]


Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi III DPR dengan Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM Mahfud MD diagendakan berlangsung Rabu (29/3/2023) hari ini. Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT) bakal menggelar acara nonton bareng (nobar).

RDPU tersebut dalam rangka membahas kejanggalan transaksi Rp 349 triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Ketua DPC Partai Demokrat Manggarai Barat Rikardus Jani mengatakan nobar untuk menyaksikan adu argumentasi antara Mahfud MD dengan Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrat Benny K Harman.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Diketahui, beberapa waktu belakangan, Mahfud MD dan Benny saling tantang beradu argumentasi membahas kejanggalan transaksi Rp 349 triliun yang terjadi di Kemenkeu.

"Inisiatif untuk buat acara nonton bareng itu karena kami menganggap Pak BKH ini putra terbaik NTT dan juga kader terbaik Demokrat. Beliau telah menjalankan peran oposisi di Senayan," kata Rikar di Labuan Bajo, Selasa (28/3/2023).

Ia mengaku polemik kejanggalan transaksi Rp 349 triliun di Kementerian Keuangan itu menjadi isu menarik bagi Partai Demokrat dengan keberadaan Benny yang cukup bersuara lantang tentang persoalan itu.

"Isunya menarik, beliau telah menjalankan peran sebagai oposisi dan telah berjuang membuka secara terang benderang ini berkait dengan transaksi di Kemenkeu itu," terang Rikardus.

Anggota DPRD Kabupaten Manggarai Barat ini melanjutkan gelaran nobar sekaligus untuk memotivasi agar memenangkan kembali Benny pada Pemilu 2024 mendatang.

"Sekaligus ini memberikan motivasi kepada teman-teman kader bagaimana beliau ini harus dipertahankan, terpilih kembali di Pemilu 2024. Itu tujuan kami nonton bareng," imbuh Rikardus.

Nobar itu dilaksanakan di Sekretariat DPC Partai Demokrat Kabupaten Manggarai Barat di Labuan Bajo. Nobar itu akan dihadiri pengurus DPC, kader, dan simpatisan.

"Waktunya akan disesuaikan dengan agenda sidang di Senayan," pungkas Rikar.

Profil Benny K Harman

Dikutip dari laman Wiki DPR, pemilik nama lengkap Benny Kabur Harman itu merupakan perwakilan dari Nusa Tenggara Timur I. Ia menjabat sebagai anggota di Komisi III yang menangani Hukum, HAM, dan Keamanan.

Pria yang lahir di Flores, 19 September 1962 tersebut menyelesaikan pendidikan S1 jurusan Hukum di Universitas Brawijaya, Malang pada 1987. Kemudian, pada 1997 ia mengambil Magister Hukum di Universitas Indonesia.

Pada 2006, ia kembali mengambil pendidikan doktor dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Sebelum lolos ke Senayan, Benny K Harman diketahui aktif di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI).

Kemudian, ia juga pernah berkecimpung di dunia jurnalistik dengan menjadi wartawan media cetak untuk bidang hukum. Namun, ia harus menutup buku saat menjabat sebagai koordinator reportase karena diberhentikan.

"Pada saat itu saya diberhentikan karena dianggap menjadi aktor intelektual demo pada 27 Juli 1997. Pemred saat itu mengembargo saya," kata dia seusai menjadi pembicara dalam diskusi publik bertajuk 'Demokrasi dan Konstitusionalisme, di The Sultan Hotel, Jakarta, Rabu (20/10/2010) lalu, seperti dikutip dari detikNews.

Setelah itu, Benny K Harman sempat juga menjadi pengacara hingga akhirnya memutuskan untuk maju ke Senayan dari Partai Demokrat di tahun 2004.

Nyaris Diusir dari Paripurna

Benny K Harman pernah nyaris diusir dalam rapat paripurna pengesahan Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Kerja di DPR, Senayan, Senin (5//10/2020). Sejak awal Benny berulang kali menginterupsi Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin yang memimpin rapat.

Puncak perdebatan sengit ketika Aziz akan mempersilakan pemerintah menyampaikan pandangannya terkait RUU Cipta Kerja.

Benny menginterupsi meminta waktu satu menit untuk berbicara. "Sebelum pemerintah diberi kesempatan kami dulu," ujar Benny. "Tidak," jawab Azis. Namun Benny tetap ngotot minta diberi kesempatan berbicara. "Tolong pak ketua baca pasal ini," kata Benny menimpali penolakan Azis tersebut, dilansir detikNews.

Azis mengancam mengeluarkan Benny dari ruang sidang. "Pak Benny Anda bisa dikeluarkan dari ruang paripurna kalau anda tidak mengikuti aturan mekanisme. Dengarkan ini," ujar Azis. " Interupsi kita terima setelah pandangan dari pemerintah."

Hanya saja Benny tetap tak menyerah. "Sebelum pemerintah yang sangat saya banggakan dan hormati tolong saya diberi kesempatan satu menit," katanya. Permintaan ini segera ditolak Azis yang berasal dari Fraksi Partai Golkar.

"Maka kami Demokrat menyatakan walkout dan tidak bertanggung jawab atas RUU Ciptaker," ujarnya sembari meninggalkan ruangan bersama anggota Fraksi Demokrat lain.

Kasus Dugaan Penamparan Pegawai Resto di Labuan Bajo

Benny K Harman juga pernah diberitakan menampar seorang pegawai restoran di Labuan Bajo, Mei 2022. Korban dugaan penganiayaan oleh Benny K Harman bernama Ricardo T Cundawan. Dia diadvokasi oleh pengacara Piter D Ruman, yang juga pengacara manajemen resto tempat Ricardo bekerja.

Menurut Piter, CCTV restoran merekam jelas detik-detik penamparan tersebut.

"Iya betul, kata mereka (orang restoran, red) suaranya juga terdengar jelas. Ada pernyataan biadab dari dia (Benny, red)," kata Piter kepada wartawan, Jumat (27/5/2022).

Dari rekaman CCTV yang dilihatnya, Benny terlihat 4 kali memukul Ricardo.

"Ada gerakan arah tangan balik, itu satu gerakan dua kali pukul. Pukulan keempat yang paling kasar, paling keras," tutur Piter menceritakan detik-detik pemukulan yang dilihatnya dari rekaman CCTV.

Akibat pemukulan itu, Piter mengatakan Ricardo mengalami sakit di pipi hingga pangkal kuping, di kedua sisi. Kuping Piter juga sempat berdenging, tapi memang kini sudah hilang.

"Belum lagi trauma psikologisnya," ujar Piter.

Benny K Harman membantah dirinya menampar karyawan restoran di Labuan Bajo, NTT, berkali-kali. Benny mengakui dirinya hanya mendorong karyawan restoran tersebut lantaran dia menilai sikap karyawan restoran tak sopan.

"Saya mendorong mukanya si karyawan dan mengingatkan agar perlakuan terhadap pengunjung harus sopan dan santun. Saya juga meminta Ibu yang duduk di ruangan agar memberikan perlakuan yang wajar kepada setiap tamu yang datang," kata Benny berdasarkan keterangan tertulis yang diterima dari Ketua Bappilu Demokrat Andi Arief, Kamis (26/5/2022).

Senyum Wamenkumham Kala Status Tersangka Diungkit di Rapat DPR RI


Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla (JK), terang-terangan mengakui beri masukan calon wakil presiden (cawapres) kepada Anies Baswedan. Partai NasDem, Demokrat, dan PKS punya pandangan berbeda terkait usulan tersebut.

JK mengakui beri usulan kepada Anies Baswedan selepas menghadiri buka puasa bersama (bukber) di NasDem Tower, Jakarta Pusat. Dia mengaku mengusulkan nama cawapres tapi tetap menyerahkan kepada Anies Baswedan

"Ada-lah (nama cawapres diusulkan) pasti, tergantung Pak Anies saja yang mana," ujar JK selepas menghadiri buka puasa bersama (bukber) di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Sabtu (25/3).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Kendati begitu, JK menyebut belum mengetahui siapa tokoh yang akan dipilih Anies untuk menjadi cawapres. Menurutnya, cawapres yang cocok adalah yang paling berpotensi menambah suara untuk kemenangan Anies.

"Cocoknya kalau calon menambah suara dan bekerja sama nanti kalau menang," katanya.

Pada kesempatan itu, JK membantah dirinya mengusulkan nama Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa untuk mendampingi Anies.

"Belum (mengusung nama Khofifah ke Anies)," imbuhnya.

NasDem

Partai NasDem buka suara terkait usulan Jusuf Kalla. Waketum NasDem Ahmad Ali menyebut JK cenderung mengusulkan tokoh dari Jawa Timur.

"Ya kalau Pak JK itu dia tidak pasti samalah, kan beberapa kali diskusi dengan beliau. Jadi beliau lebih melihat kepada kebutuhan Mas Anies itu apa," kata Ahmad Ali mengawali tanggapannya, Senin (27/3).

Ali mengatakan JK mempertimbangkan sosok-sosok bacawapres yang dapat mengisi lumbung suara Anies yang dianggap masih lemah. Dia menyebut wilayah itu, yakni Jawa Timur dan Jawa Tengah.

"Nah sekali lagi Pak JK juga pada beberapa kali diskusi beliau kecenderungannya adalah memang memilih wakil yang bisa mengisi kekosongan di wilayah-wilayah di mana Mas Anies itu lemah suaranya," kata Ali.

"Katakanlah, ya, kita tidak bisa tutupi bahwa hari ini Mas Anies itu di Jawa Tengah, Jawa Timur, itu lemah. Nah maka kalau Mas Anies ingin menang kontestasi ya harus menutupi kelemahannya," sambungnya.

Ali menyebut masukan soal cawapres Anies yang diberikan JK itu masih di tahap kriterianya, yakni tokoh dari Jawa Timur. Pasalnya, lanjut Ali, kedua wilayah itu terdapat banyak penduduk. Dia bahkan pesimistis Anies bisa memenangkan Pilpres 2024 apabila lumbung suara di Jawa Timur tetap lemah.

"Pak JK itu masukan, apa, pokoknya ya kita dari kriteria. Jadi kriterianya kalau kita sih harus orang yang berasal dari wilayah Jawa Timur, tokohnya dari Jawa Timur ya kan," kata Ali.

"Ya kan gini. Kalau orang ingin menang kan, Jawa Timur dan Jawa Tengah itu kan penduduknya banyak sekali. Kalau kemudian itu tidak menjadi pertimbangan saya pesimis Mas Anies bisa jadi pemenang," sambung Ali.

Simak respons Demokrat dan PKS di halaman selanjutnya.

Saksikan Live Detik Pagi:

Saksikan Video 'AHY Sebut Koalisi Perubahan Sepakat Cawapres Ditentukan Oleh Anies':

[Gambas:Video 20detik]

Halaman 1 2 Selanjutnya


DPD II Partai Golkar Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan (Sulsel) patut mewaspadai tekad DPD Partai NasDem yang ingin mengambil alih kursi Ketua DPRD Soppeng. NasDem dianggap memiliki keunggulan yang bisa memuluskan target mereka mengincar 10 kursi di parlemen Soppeng.

"Target Nasdem (incar 10 kursi) ini realistis di Soppeng. Ada 3 keunggulan yang dipunyai NasDem yang memang harus diwaspadai Golkar," kata Direktur Nurani Strategic Consulting Nurmal Idrus kepada detikSulsel, Selasa (28/3/2023).

Nurmal menilai infrastruktur NasDem Soppeng saat ini sedang bagus-bagusnya dengan kemampuan mereka melengkapi struktur hingga desa. Kedua, mereka punya calon presiden (capres) Anies Baswedan yang punya pengaruh besar.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Elektabilitas mereka di Soppeng terdongkrak oleh karena capres Anies yang banyak diterima di sana. Dengan surat suara pilpres dan pileg yang diberikan bersamaan kepada pemilih, maka peluang pemilih Anies untuk mencari Nasdem sangatlah besar," sebutnya.

Selain itu kata Nurmal, kualitas calon legislatif (Caleg) mereka akan setara dengan Golkar dan PDIP. Apalagi, kader-kader mereka massif bergerak di lapangan untuk terus mendekati pemilih.

"Kualitas caleg itu dihitung dari kemampuan finansial dan daya tarik personal yang menurut saya lebih baik dari 2019. Selain itu, NasDem sangat jelas terlihat dalam berbagai gerakan sosial yang mereka lakukan," jelas mantan Ketua KPU Makassar ini.

Sebelumnya, DPD NasDem Soppeng, mengincar 10 kursi di DPRD Soppeng pada Pileg 2024. Pihaknya ingin merebut dominasi Partai Golkar yang perwakilannya mengisi kursi ketua DPRD.

"Di Soppeng ada 5 dapil, per dapil kita target kursi 2. NasDem ingin suara lebih dari sebelumnya dan target menang," ungkap Ketua Bappilu DPD NasDem Soppeng Ade Irawan saat ditemui, Selasa (28/3).

Ade mengatakan, NasDem mematok target lebih tinggi pada Pemilu 2024. Pihaknya ingin menggeser dominasi Partai Golkar.

"Kita sudah ada kursi pimpinan yakni Wakil Ketua DPRD," kata paparnya.

Pada Pileg 2019 lalu, komposisi kursi Partai Golkar di DPRD Soppeng sebanyak 13. Partai berlambang pohon beringin itu sudah mendominasi perolehan kursi di Soppeng sedari dulu.

Ade mengatakan, NasDem sekarang dituntut kerja ekstra untuk naik ke tingkatan selanjutnya. Apalagi pada Pileg 2014 NasDem hanya 1 kursi dan tahun 2019 menjadi 5 kursi.

"Target di 2024 akan lebih dari saat ini. Ada 5 dapil, keinginan kami di setiap dapil bertambah kursi. Dan pasti semua berkeinginan (untuk patahkan dominasi Golkar) namun harus bekerja keras," sebut Ade.

Rapat Komisi III-Polri, Fraksi NasDem Singgung Netralitas Kepala Daerah


Wakil Presiden (Wapres) ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla atau JK disebut mengusulkan tokoh dari Jawa Timur (Jatim) untuk menjadi cawapres Anies Baswedan. JK mengatakan sosok cawapres diserahkan pada keputusan Anies.

"Ndak lah, ndak seperti itu (usulkan tokoh dari Jatim)," kata JK singkat usai acara bukber Kedubes Arab Saudi di St Regis Hotel, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Selasa (28/3/2023). JK ditanya apakah mengusulkan nama dari Jatim untuk jadi cawapres Anies.

JK mengatakan keputusan soal cawapres itu diserahkan kepada Anies sebagai capres di Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) besutan NasDem, Demokrat, dan PKS.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Saya sudah bilang itu terserah ke Anies," ujar dia.

NasDem Beberkan JK Usulkan Tokoh Jatim

JK sebelumnya mengaku telah mengusulkan soal nama cawapres kepada Anies Baswedan yang dicapreskan NasDem, Demokrat, dan PKS. NasDem membeberkan JK cenderung mempertimbangkan kriteria tokoh dari Jawa Timur.

"Ya kalau Pak JK itu dia tidak pasti samalah, kan beberapa kali diskusi dengan beliau. Jadi beliau lebih melihat kepada kebutuhan Mas Anies itu apa," kata Waketum NasDem Ahmad Ali mengawali tanggapannya, Senin (27/3).

Ali mengatakan JK mempertimbangkan sosok-sosok bacawapres yang dapat mengisi lumbung suara Anies yang dianggap masih lemah. Dia menyebut wilayah itu, yakni Jawa Timur dan Jawa Tengah.

"Nah sekali lagi Pak JK juga pada beberapa kali diskusi beliau kecenderungannya adalah memang memilih wakil yang bisa mengisi kekosongan di wilayah-wilayah di mana Mas Anies itu lemah suaranya," kata Ali.

"Katakanlah, ya, kita tidak bisa tutupi bahwa hari ini Mas Anies itu di Jawa Tengah, Jawa Timur, itu lemah. Nah maka kalau Mas Anies ingin menang kontestasi ya harus menutupi kelemahannya," sambungnya.

Ali menyebut masukan soal cawapres Anies yang diberikan JK itu masih di tahap kriterianya. Dia mengatakan sosok cawapres yang dipertimbangkan harus tokoh dari Jawa Timur.

"Pak JK itu masukan, apa, pokoknya ya kita dari kriteria. Jadi kriterianya kalau kita sih harus orang yang berasal dari wilayah Jawa Timur, tokohnya dari Jawa Timur ya kan," kata Ali.

Pasalnya, lanjut Ali, kedua wilayah itu terdapat banyak penduduk. Dia bahkan pesimistis Anies bisa memenangkan Pilpres 2024 apabila lumbung suara di Jawa Timur tetap lemah.

"Ya kan gini. Kalau orang ingin menang kan, Jawa Timur dan Jawa Tengah itu kan penduduknya banyak sekali. Kalau kemudian itu tidak menjadi pertimbangan saya pesimis Mas Anies bisa jadi pemenang," kata Ali.

Saat ditanya apakah Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa masuk dalam nama yang diusulkan JK, Ali enggan menjawab gamblang. Dia menekankan masukan JK dan partainya kepada Anies sekadar kriterianya.

"Ya sekali lagi kalau kita tidak membicarakan nama. Kita bicara tentang kriterianya. Kalau kita bicara nama nanti subjektif. Nanti partai politik yang merumuskan, Mas Anies yang menentukan," kata dia.

Simak juga Video: PDIP Tak Masalah JK Ikut Cawe-cawe dalam Penentuan Cawapres Anies

[Gambas:Video 20detik]


Ketua Umum (Ketum) PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin membuka kemungkinan akan mendeklarasikan sosok capres dari Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) bersama Gerindra pada bulan Ramadan ini. Cak Imin mengatakan masih menunggu sosok capres yang diusung oleh parpol dan koalisi lain.

"Ya nunggu yang lain juga. Kita nunggu partai-partai lain. Kita baru merumuskan setelah kita lihat partai dan koalisi lain memutuskan," kata Cak Imin usai acara bukber Kedubes Arab Saudi di St Regis Hotel, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Selasa (28/3/2023).

Cak Imin mengatakan saat ini nama capres di internal koalisinya sedang dimatangkan. Ditanya apakah pengumuman capres itu setelah hari raya Lebaran, dia membeberkan kemungkinannya di Ramadan ini.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Ya Ramadan ini pematangan nanti tunggu waktu pengumumannya," ujar dia.

"Nggak (setelah Idul Fitri), Ramadan ini insyaallah," imbuhnya.

Meski demikian, dia tak menjawab tegas kapan akan melakukan deklarasi. Dia hanya memastikan pematangan itu masih terus dilakukan poros koalisinya.

"Insyaallah. Belum pasti (deklarasi capres saat Ramadan). Kita sedang pematangan bisa jadi, bisa nggak," kata Cak Imin.

Lihat juga Video 'PKB Masih Buka Kemungkinan Koalisi dengan PBB di Pilpres 2024':

[Gambas:Video 20detik]


Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), bakal menggelar acara nonton bareng (nobar) Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi III DPR dengan Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM Mahfud MD pada Rabu (29/3/2023). RDPU dalam rangka diskusi kejanggalan transaksi Rp 349 triliun.

Ketua DPC Partai Demokrat Manggarai Barat Rikardus Jani mengatakan nobar untuk menyaksikan adu argumentasi antara Mahfud MD dengan Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrat Benny K Harman.

Diketahui, beberapa waktu belakangan, Mahfud MD dan Benny saling tantang beradu argumentasi membahas kejanggalan transaksi Rp349 triliun yang terjadi di Kementerian Keuangan.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Inisiatif untuk buat acara nonton bareng itu karena kami menganggap Pak BKH ini putra terbaik NTT dan juga kader terbaik Demokrat. Beliau telah menjalankan peran oposisi di Senayan," kata Rikar di Labuan Bajo, Selasa (28/3/2023).

Ia mengaku polemik kejanggalan transaksi Rp349 triliun di Kementerian Keuangan itu menjadi isu menarik bagi Partai Demokrat dengan keberadaan Benny yang cukup bersuara lantang tentang persoalan itu.

"Isunya menarik, beliau telah menjalankan peran sebagai oposisi dan telah berjuang membuka secara terang benderang ini berkait dengan transaksi di Kemenkeu itu," terang Rikardus.

Anggota DPRD Kabupaten Manggarai Barat ini melanjutkan gelaran nobar sekaligus untuk memotivasi agar kembali memenangkan Benny pada Pemilu 2024 mendatang.

"Sekaligus ini memberikan motivasi kepada teman-teman kader bagaimana beliau ini harus dipertahankan, terpilih kembali di Pemilu 2024. Itu tujuan kami nonton bareng," imbuh Rikardus.

Nobar itu dilaksanakan di Sekretariat DPC Partai Demokrat Kabupaten Manggarai Barat di Labuan Bajo. Nobar itu akan dihadiri pengurus DPC, kader, dan simpatisan.

"Waktunya akan disesuaikan dengan agenda sidang di Senayan," pungkas Rikar.

Sebelumnya, Mahfud MD menantang Benny untuk hadir dalam RDPU Komisi III DPR RI pada Rabu (29/3/2023). Benny diminta tidak mencari alasan untuk absen dalam RDPU itu. Gayung bersambung, Benny dengan tangan terbuka pun menyambut tantangan Mahfud MD.

Demokrat: Kami Sampai 1 Oktober 2024 Masih Oposisi Pemerintah


Tiba-tiba Kaesang Pangarep berkeinginan menggantikan kakaknya, Gibran Rakabuming Raka, menjadi Wali Kota Solo. Lho kok bisa?

Bermula dari adanya cuitan warganet yang mengomentari salah satu pemberitaan detikcom di Twitter yang berjudul 'Gibran Kesal ke Kepala Daerah yang Tolak Israel Main di Piala Dunia U-20'. Si warganet itu melempar cuitan begini:

"Wong culun kok bisa jadi wali kota?" ucap si warganet.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Tak dinyana Gibran membalas cuitan itu. Gibran meminta si warganet menggantikannya sebagai wali kota.

"Sini pak gantiin saya," kata Gibran.

Ternyata perkara tak selesai di situ. Kaesang muncul membalas cuitan kakaknya.

"Kalau yang gantiin saya aja gimana?" ucap Kaesang.

Sontak cuitan Kaesang pun ramai dibahas di Twitter. Terlepas dari itu, kakak beradik yang juga anak dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) ini memang sangat aktif di media sosial. Tak jarang mereka melempar canda di dunia maya.

Simak Video: Gerindra Pertimbangkan Dukung Kaesang Bila Berniat Maju Pilwalkot Solo

[Gambas:Video 20detik]


Wakil Presiden ke-10 dan 12, Jusuf Kalla, mengaku mengusulkan nama calon wakil presiden (cawapres) bagi Anies Baswedan. Demokrat mengatakan penentuan cawapres ini bergantung pada kepemimpinan (leadership) Anies.

"Prinsipnya siapa pun, Pak JK, tokoh-tokoh bangsa ini boleh-boleh saja mengusulkan pada Pak Anies Baswedan. Tapi juga Pak Anies Baswedan, bukan hanya itu sumbernya kan, sumbernya juga dari dia bertanya pada rakyat, bagaimana bertanya pada rakyat, ya melalui survei-survei, kan itu cara ilmiah yang disediakan," ujar Ketua Bappilu DPP Partai Demokrat Andi Arief, saat dihubungi, Selasa (28/3/2023).

"Sekarang tergantung leadership dari Pak Anies lah, yang mendapat kewenangan dari 3 parpol koalisi menetapkan itu," imbuhnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Andi Arief menyebut tak perlu menekan Anies soal cawapres. Dia berharap agar Anies dapat menjadi presiden yang berkarakter kepemimpinan dan mampu mengambil keputusan.

"Jadi kalau menurut saya lebih baik kita tidak perlu melakukan tekanan-tekanan, biasakanlah kita berharap Pak Anies sampai dengan menjadi presiden pun jadi presiden yang punya karakter, leadership, yang berani mengambil keputusan yang dianggap dirinya benar," kata Andi Arief.

Andi Arief mengatakan pihaknya tidak terlalu berfokus pada satu wilayah tertentu dalam urusan cawapres. Andi Arief berharap cawapres Anies justru dapat menjadi pilihan seluruh masyarakat Indonesia.

"Saya kira untuk mimpin Indonesia ini kan presiden dan wakil presiden itu bukan hanya berdasarkan satu wilayah kan, bukan hanya dari Jatim. Bagaimana dia dapat dipilih oleh orang Jatim, juga dipilih oleh seluruh republik ini," kata Andi Arief.

Andi Arief menekankan pemilu 2024 bersifat nasional, bukan regional. Dia mengungkit keputusan Demokrat memilih Boediono menjadi cawapresnya Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada pemilu beberapa tahun lalu.

"Ini pemilu nasional, bukan pemilu wilayah. 2009-2014 itu dulu pemilihan Pak Boediono bukan berdasarkan pada soal wilayah Jawa Timur, tapi bahwa pada waktu itu rakyat mengenal dia sebagai seorang ekonom yang bisa membantu menyelesaikan persoalan-persoalan bangsa ini," imbuhnya.

Sebelumnya JK mengaku telah mengusulkan soal nama cawapres kepada Anies Baswedan. Hal itu diungkapkannya saat menghadiri undangan buka puasa bersama Partai NasDem.

"Ada-lah (nama cawapres diusulkan) pasti, tergantung Pak Anies saja yang mana," ujar JK selepas menghadiri buka puasa bersama (bukber) di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Sabtu (25/3).

Kendati begitu, JK menyebut belum mengetahui siapa tokoh yang akan dipilih Anies untuk menjadi cawapres. Menurutnya, cawapres yang cocok adalah yang paling berpotensi menambah suara untuk kemenangan Anies.

"Cocoknya kalau calon menambah suara dan bekerja sama nanti kalau menang," katanya.

Pada kesempatan itu, JK membantah dirinya mengusulkan nama Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa untuk mendampingi Anies.

"Belum (mengusung nama Khofifah ke Anies)" imbuhnya.

Simak Video 'Ikut Usulkan Cawapres Anies, PKS Sebut JK Sukses Jadi Wapres SBY-Jokowi':

[Gambas:Video 20detik]


Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menempati posisi teratas pasangan capres-cawapres favorit di hasil sementara The Matchmaker 2024. Akankah duet Prabowo-Ganjar menjadi kenyataan?

Direktur PPI Adi Prayitno mengatakan kedua tokoh tersebut sulit dijodohkan untuk pilpres 2024 mendatang. Sebab, kata Adi, Ganjar memiliki elektabilitas yang lebih tinggi dari Prabowo Subianto.

"Argumennya menurut saya banyak, pertama dari segi elektabilitas Ganjar itu masih di atas Prabowo Subianto tentu rumit kalau Ganjar diposisikan sebagai orang nomor dua dibandingkan Prabowo," kata Adi Prayitno dalam keterangan pers tertulisnya, Selasa (28/3/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Adi menilai PDIP tidak mau menjadi yang kedua karena sebagai partai pemenang tentu memiliki elektabilitas tinggi ketimbang Gerindra. Adi menyebut wacana duet Prabowo dan Ganjar itu rumit di level praktis.

"Cuma itu tadi membayangkan Ganjar Pranowo kalau diusung PDIP menjadi wakilnya Prabowo Subianto sangat sulit. Karena dua variabel partai dari segi elektabilitas partai tentu PDIP jauh lebih tinggi dari Gerindra, dan Ganjar jauh lebih kuat elektabilitasnya di atas Prabowo," kata Adi.

Meski begitu, kata Adi, apakah duet ini bisa menjadi kenyataan atau tidak, tergantung keputusan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Adi menilai sejatinya Gerindra terbuka menerima Ganjar sebagai calon wakil presiden, tapi belum tentu bagi PDIP.

"Tapi sekali lagi semua ini akan selesai kalau yang menentukan dan memutuskan apakah duet ini bisa jalan atau tidak ada di tangan Megawati, pada level Gerindra tentu sangat welcome Ganjar sebagai wakilnya, tapi belum tentu bagi PDIP," imbuhnya.

Hasil Sementara The Matchmaker

Seperti diketahui, The Matchmaker hadir untuk menampung aspirasi publik soal siapa figur-figur yang cocok berpasangan di Pilpres 2024. The Matchmaker adalah program eksklusif yang diinisiasi detikcom dalam rangka menyambut Pemilu 2024. Program ini mengajak detikers untuk memilih dan menjodohkan tokoh-tokoh yang dinilai cocok untuk menjadi pasangan bakal calon presiden dan calon wakil presiden.

Tahap pertama The Matchmaker yaitu tahap menjodohkan telah berlangsung pada 1 Desember 2022-9 Februari 2023 dan menghasilkan 5 besar pasangan capres-cawapres yang paling banyak diusulkan detikers.

Kini, The Matchmaker memasuki tahap kedua, yaitu tahapan detikers bisa memilih pasangan favorit untuk menjadi capres-cawapres dari 5 besar tahap sebelumnya. Jika ada nama tokoh yang ingin dipilih tapi tidak ada di daftar, detikers bisa menulis nama tokoh yang diinginkan.

Selama 20 Februari-27 Maret 2023, sudah ada 8.580 votes yang masuk ke The Matchmaker. Posisi pertama dan kedua belum berubah yaitu Prabowo-Ganjar dan Ganjar-Erick. Muncul satu nama baru di posisi ketiga yaitu Prabowo-Anies.

Berikut hasil Sementara The Matchmaker 20 Februari-27 Maret 2023

1. Prabowo Subianto & Ganjar Pranowo: 2.992

2. Ganjar Pranowo & Erick Thohir: 2.460

3. Prabowo Subianto & Anies Baswedan: 1,267

4. Ganjar Pranowo & Ridwan Kamil: 1.173

5. Anies Baswedan & Agus Harimurti Yudhoyono: 372


Wakil Presiden ke-10 dan 12, Jusuf Kalla (JK), mengaku telah mengusulkan nama calon wakil presiden (cawapres) untuk Anies Baswedan. Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menyebut usulan JK biasanya terbukti sukses.

"Pak JK ini terbukti sukses selalu. Pak SBY periode pertama perlu Pak JK. Pak Jokowi periode pertama perlu Pak JK, jadi keinginan Pak JK mengusulkan calon pandangan saya itu tanda Pak JK sangat berharap Mas Anies Baswedan menang di pilpres," kata Mardani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (28/3/2023).

Mardani mengatakan usulan dari Jusuf Kalla patut dipertimbangkan. Namun, sekali lagi, Mardani menekankan hasil akhir soal cawapres ada di tangan Anies Baswedan.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Buat saya usulan Pak JK layak dipertimbangkan. Seperti dari partai lain. Hasilnya keputusan Mas Anies partai pengusung dapat cawapres terbaik," tutur Mardani.

"Kalau secara formal, 3 partai menyerahkan kepada Mas Anies. Tapi hubungan Mas Anies dengan Pak JK kan long term bukan cuma sekarang. Jadi pandangan saya Pak JK kah, Pak SP-lah, Pak Salim Al-Jufri, Pak SBY itu adalah figur layak didengar," sambungnya.

JK Usul Nama Cawapres

Sebelumnya JK mengaku telah mengusulkan soal nama cawapres kepada Anies Baswedan. Hal itu diungkapkannya saat menghadiri undangan buka puasa bersama Partai NasDem.

"Ada-lah (nama cawapres diusulkan) pasti, tergantung Pak Anies saja yang mana," ujar JK selepas menghadiri buka puasa bersama (bukber) di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Sabtu (25/3).

Kendati begitu, JK menyebut belum mengetahui siapa tokoh yang akan dipilih Anies untuk menjadi cawapres. Menurutnya, cawapres yang cocok adalah yang paling berpotensi menambah suara untuk kemenangan Anies.

"Cocoknya kalau calon menambah suara dan bekerja sama nanti kalau menang," katanya.

Pada kesempatan itu, JK membantah dirinya mengusulkan nama Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa untuk mendampingi Anies.

"Belum (mengusung nama Khofifah ke Anies)" imbuhnya.

Simak Video 'Ikut Usulkan Cawapres Anies, PKS Sebut JK Sukses Jadi Wapres SBY-Jokowi':

[Gambas:Video 20detik]


Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menempati posisi teratas pasangan capres-cawapres favorit di hasil sementara The Matchmaker 2024. PDIP mengatakan hasil survei itu menarik untuk dicermati sebagai masukan dalam keputusan.

"Hasil-hasil survei dan simulasi menarik untuk dicermati. Tapi fungsinya tetap sebagai masukan dalam proses pengambilan keputusan akhir. Jadi, tidak menjadi determinan utama," kata politisi senior PDIP Hendrawan Supratikno saat dihubungi, Selasa (28/3/2023).

PDIP, kata Hendrawan, saat ini masih menunggu keputusan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri terkait sosok calon presiden dari PDIP. Hendrawan memastikan capres PDIP berasal dari internal.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"PDIP menunggu putusan Ketua Umum sesuai amanat Kongres dan Ketentuan dalam AD/ART. Bila disimak dari pidato saat HUT, yang akan dipilih (capres) dan dicalonkan adalah kader internal," ungkap Hendrawan.

Hendrawan mengatakan kader PDIP akan meneruskan karakter kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Dia menegaskan partainya tidak akan memilih sosok capres dari partai lain.

"Betul (bukan kader partai lain). Kader tersebut yang akan meneruskan karakter kepemimpinan yang sudah dimulai oleh Bung Karno, Bu Mega, dan Pak Jokowi," tutur Hendrawan.

Hasil Sementara The Matchmaker

Seperti diketahui, The Matchmaker hadir untuk menampung aspirasi publik soal siapa figur-figur yang cocok berpasangan di Pilpres 2024. The Matchmaker adalah program eksklusif yang diinisiasi detikcom dalam rangka menyambut Pemilu 2024. Program ini mengajak detikers untuk memilih dan menjodohkan tokoh-tokoh yang dinilai cocok untuk menjadi pasangan bakal calon presiden dan calon wakil presiden.

Tahap pertama The Matchmaker yaitu tahap menjodohkan telah berlangsung pada 1 Desember 2022-9 Februari 2023 dan menghasilkan 5 besar pasangan capres-cawapres yang paling banyak diusulkan detikers.

Kini, The Matchmaker memasuki tahap kedua, yaitu tahapan detikers bisa memilih pasangan favorit untuk menjadi capres-cawapres dari 5 besar tahap sebelumnya. Jika ada nama tokoh yang ingin dipilih tapi tidak ada di daftar, detikers bisa menulis nama tokoh yang diinginkan.

Selama 20 Februari-27 Maret 2023, sudah ada 8.580 votes yang masuk ke The Matchmaker. Posisi pertama dan kedua belum berubah yaitu Prabowo-Ganjar dan Ganjar-Erick. Muncul satu nama baru di posisi ketiga yaitu Prabowo-Anies.

Berikut hasil Sementara The Matchmaker 20 Februari-27 Maret 2023

1. Prabowo Subianto & Ganjar Pranowo: 2.992

2. Ganjar Pranowo & Erick Thohir: 2.460

3. Prabowo Subianto & Anies Baswedan: 1,267

4. Ganjar Pranowo & Ridwan Kamil: 1.173

5. Anies Baswedan & Agus Harimurti Yudhoyono: 372

Simak juga 'Survei Indikator: Elektabilitas Prabowo Naik Usai Endorsement Jokowi':

[Gambas:Video 20detik]


Sebulan berlalu, makin banyak detikers yang sudah vote tokoh favoritnya untuk berduet sebagai capres-cawapres 2024 lewat program The Matchmaker. Ada jagoanmu?

Seperti diketahui, The Matchmaker hadir untuk menampung aspirasi publik soal siapa figur-figur yang cocok berpasangan di Pilpres 2024. The Matchmaker adalah program eksklusif yang diinisiasi detikcom dalam rangka menyambut Pemilu 2024. Program ini mengajak detikers untuk memilih dan menjodohkan tokoh-tokoh yang dinilai cocok untuk menjadi pasangan bakal calon presiden dan calon wakil presiden.

Tahap pertama The Matchmaker yaitu tahap menjodohkan telah berlangsung pada 1 Desember 2022-9 Februari 2023 dan menghasilkan 5 besar pasangan capres-cawapres yang paling banyak diusulkan detikers.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Kini, The Matchmaker memasuki tahap kedua, yaitu tahapan detikers bisa memilih pasangan favorit untuk menjadi capres-cawapres dari 5 besar tahap sebelumnya. Jika ada nama tokoh yang ingin dipilih tapi tidak ada di daftar, detikers bisa menulis nama tokoh yang diinginkan.

Selama 20 Februari-27 Maret 2023, sudah ada 8.580 votes yang masuk ke The Matchmaker. Posisi pertama dan kedua belum berubah yaitu Prabowo-Ganjar dan Ganjar-Erick. Muncul satu nama baru di posisi ketiga yaitu Prabowo-Anies.

Berikut hasil Sementara The Matchmaker 20 Februari-27 Maret 2023

1. Prabowo Subianto & Ganjar Pranowo: 2.992

2. Ganjar Pranowo & Erick Thohir: 2.460

3. Prabowo Subianto & Anies Baswedan: 1,267

4. Ganjar Pranowo & Ridwan Kamil: 1.173

5. Anies Baswedan & Agus Harimurti Yudhoyono: 372

The Matchmaker 20 Februari-27 Maret Foto: Infografis: Andhika Akbarayansyah

Kalau menurut detikers, siapa yang cocok berpasangan dan maju sebagai capres-cawapres di Pemilu 2024? Jika nama calon yang diinginkan tak ada di daftar, kamu bisa menulis nama tokoh yang diinginkan.

Caranya yaitu buka The Matchmaker di LINK INI dan ikuti langkah-langkah polling berikut ini:

1. Klik"Ikuti Voting"untuk membuka formulir.

2. Login dengan akun MPC atau pilih register jika belum memiliki akun MPC.

3. Pilih salah satu pasangan yang menurut detikers cocok jadi duet Capres dan Cawapres untuk maju Pemilu 2024.

4. Masukkan nama rekomendasi di kolom yang disediakan jika pilihan Anda tidak ada di daftar.

5. Klik "Selanjutnya" jika Anda sudah memilih.

6. Klik "Submit" jika sudah yakin dengan pilihan Anda atau "Kembali" jika ingin mengganti pilihan.

Simak juga 'Survei Indikator: Elektabilitas Prabowo Naik Usai Endorsement Jokowi':

[Gambas:Video 20detik]


Terungkap satu clue tokoh calon wakil presiden (cawapres) Anies Baswedan yang diusulkan Wapres ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK) yakni 'Jawa Timur'. Siapa yang dimaksud?.

Soal Kode Jawa Timur

Kode Jawa Timur ini diungkap oleh Partai Pro Anies, salah satunya NasDem. NasDem membeberkan JK cenderung mempertimbangkan kriteria tokoh dari Jawa Timur.

"Ya kalau Pak JK itu dia tidak pasti samalah, kan beberapa kali diskusi dengan beliau. Jadi beliau lebih melihat kepada kebutuhan Mas Anies itu apa," kata Waketum NasDem Ahmad Ali mengawali tanggapannya, Senin (27/3/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ali mengatakan JK mempertimbangkan sosok-sosok bacawapres yang dapat mengisi lumbung suara Anies yang dianggap masih lemah. Dia menyebut wilayah itu, yakni Jawa Timur dan Jawa Tengah.

"Nah sekali lagi Pak JK juga pada beberapa kali diskusi beliau kecenderungannya adalah memang memilih wakil yang bisa mengisi kekosongan di wilayah-wilayah di mana Mas Anies itu lemah suaranya," kata Ali.

"Katakanlah, ya, kita tidak bisa tutupi bahwa hari ini Mas Anies itu di Jawa Tengah, Jawa Timur, itu lemah. Nah maka kalau Mas Anies ingin menang kontestasi ya harus menutupi kelemahannya," sambungnya.

Ali menyebut masukan soal cawapres Anies yang diberikan JK itu masih di tahap kriterianya. Dia mengatakan sosok cawapres yang dipertimbangkan harus tokoh dari Jawa Timur.

"Pak JK itu masukan, apa, pokoknya ya kita dari kriteria. Jadi kriterianya kalau kita sih harus orang yang berasal dari wilayah Jawa Timur, tokohnya dari Jawa Timur ya kan," kata Ali.

Pasalnya, lanjut Ali, kedua wilayah itu terdapat banyak penduduk. Dia bahkan pesimistis Anies bisa memenangkan Pilpres 2024 apabila lumbung suara di Jawa Timur tetap lemah.

"Ya kan gini. Kalau orang ingin menang kan, Jawa Timur dan Jawa Tengah itu kan penduduknya banyak sekali. Kalau kemudian itu tidak menjadi pertimbangan saya pesimis Mas Anies bisa jadi pemenang," kata Ali.

Saat ditanya apakah Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa masuk dalam nama yang diusulkan JK, Ali enggan menjawab gamblang. Dia menekankan masukan JK dan partainya kepada Anies sekadar kriterianya.

"Ya sekali lagi kalau kita tidak membicarakan nama. Kita bicara tentang kriterianya. Kalau kita bicara nama nanti subjektif. Nanti partai politik yang merumuskan, Mas Anies yang menentukan," kata dia.

Demokrat ungkap hal senada, simak di halaman berikut

Saksikan Video 'Anies soal Nama Cawapres: Ada Tim Kecil yang Terus Bahas Kriteria':

[Gambas:Video 20detik]

Halaman 1 2 Selanjutnya


Wakil Presiden ke-10 dan 12, Jusuf Kalla (JK), mengaku telah mengusulkan nama calon wakil presiden (cawapres) dari Anies Baswedan. Politikus PKS, Mardani Ali Sera menyebut usulan tersebut bagus untuk Anies.

"Pak JK berpengalaman dan bijak. Usaha memberi cawapres untuk Mas Anies tanda beliau concern dan memberi perhatian. Bagus bagi Mas Anies dapat dukungan dari Pak Jk," kata Mardani saat dihubungi, Senin (27/3/2023).

Menurut Mardani, Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) membuka masukan dari siapapun. Namun, keputusan soal nama cawapres tetap ada di tangan Anies, dengan pertimbangan PKS, NasDem, dan Dermokrat selaku partai pengusung.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Masukan dari manapun boleh dan baik. Tapi keputusan tetap diambil capres, dengan mempertimbangkan masukan utama dari parpol pengusung," katanya.

JK Usul Nama Cawapres

Sebelumnya JK mengaku telah mengusulkan soal nama cawapres kepada Anies Baswedan. Hal itu diungkapkannya saat menghadiri undangan buka puasa bersama Partai NasDem.

"Ada-lah (nama cawapres diusulkan) pasti, tergantung Pak Anies saja yang mana," ujar JK selepas menghadiri buka puasa bersama (bukber) di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Sabtu (25/3).

Kendati begitu, JK menyebut belum mengetahui siapa tokoh yang akan dipilih Anies untuk menjadi cawapres. Menurutnya, cawapres yang cocok adalah yang paling berpotensi menambah suara untuk kemenangan Anies.

"Cocoknya kalau calon menambah suara dan bekerja sama nanti kalau menang," katanya.

Pada kesempatan itu, JK membantah dirinya mengusulkan nama Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa untuk mendampingi Anies.

"Belum (mengusung nama Khofifah ke Anies)" imbuhnya.


Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menjawab pertanyaan soal peluang koalisi besar usai menghadiri undangan buka puasa bersama Partai NasDem. Airlangga mengatakan koalisi yang semakin besar bakal semakin bagus.

"Koalisi kan makin besar makin bagus," kata Airlangga kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (27/3/2023).

Airlangga mengatakan hanya menjaga silaturahmi dengan menghadiri undangan buka puasa bersama koalisi pengusung Anies Baswedan.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Silaturahmi aja," ujar Airlangga.

Airlangga sebelumnya mengikuti buka puasa bersama Partai NasDem di NasDem Tower, Jakarta Pusat pada Sabtu (25/3) lalu. Airlangga mengaku penting menjaga komunikasi meski berada di koalisi yang berbeda.

"Ya kalau koalisi sama-sama punya koalisi, tentu dengan koalisi yang sama komunikasi menjadi hal yang penting di dalam politik dan keterbukaan komunikasi ini yang kita juga jaga, agar seluruh proses politik itu berjalan dengan baik," kata Airlangga.

Seperti diketahui Golkar, saat ini tergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB). Sedangkan NasDem merupakan bagian dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) yang baru saja menandatangani piagam deklarasi kerjasama bersama PKS dan Demokrat.

Ditanya terkait kemungkinan adanya koalisi yang bergabung dan membentuk koalisi besar, Airlangga tak secara jelas menjawab. Dia hanya menuturkan bahwa koalisi besar biasnya menguntungkan Indonesia.

"Koalisi besar di mana-mana menguntungkan Indonesia, jadi kita tunggu tanggal mainnya," imbuhnya.

Pada acara tersebut hadir pula Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 yang juga mantan Ketua Umum Partai Golkar, Jusuf Kalla (JK). Selain itu, dia mengakui memang memiliki kedekatan dengan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh.

"Tentu banyak hal yang kita bicarakan, tadi juga hadir Pak Yusuf wakil presiden ke-10 dan ke-12 yang juga Ketua Umum Partai Golkar dan pada waktu itu dewannya adalah pak Surya Paloh, jadi kita mengingat masa-masa indah dan kita tentu kedepan berharap hubungan Partai Nasdem dan Partai Golkar selalu terjalin," ujar Airlangga.


Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani menyebut kalau Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK) tak mengusulkan nama cawapres ke Anies Baswedan. Tapi memberikan masukan kalau tokoh cawapres Anies perlu memberikan kontribusi elektoral di Jawa Timur.

"Sepengetahuan kami yang disampaikan Pak JK berupa pandangan agar yang menjadi Cawapres Mas Anies yang bisa memberikan kontribusi elektoral di Jawa Timur. Jadi bukan menyetorkan nama," kata Kamhar dalam keterangannya, Senin (27/3/2023).

Kamhar menilai alasan dasar Jusuf Kalla memberikan masukan itu karena elektoral Anies di Jawa Timur masih lemah. Hal itu terbukti dari hasil beberapa lembaga survei.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Sebagaimana tercermin pada hasil berbagai lembaga survei, Mas Anies butuh pendamping yang bisa memberikan kontribusi elektoral, utamanya di daerah besar yang masih terbilang lemah seperti Jatim dan Jateng. Di antara Jatim dan Jateng, Jatim memiliki potensi penambahan dukungan yang lebih besar. Mungkin ini yang mendasari pemikiran dan usulan Pak JK," kata Kamhar.

Kamhar mengatakan masukan Jusuf Kalla itu selaras dengan apa yang tercatat di piagam kerja sama koalisi partai pro Anies. Yakni saling berkontribusi dalam pemenangan.

"Jadi apa yang disampaikan Pak JK berupa kriteria yang selaras dengan salah satu kriteria calon pendamping Mas Anies yang telah disepakati pada piagam kerjasama tiga partai, yaitu berkontribusi dalam pemenangan," ujarnya.

Sebelumnya, JK mengaku telah mengusulkan soal nama cawapres kepada Anies Baswedan. Hal itu diungkapkannya saat menghadiri undangan buka puasa bersama Partai NasDem.

"Ada-lah (nama cawapres diusulkan) pasti, tergantung Pak Anies saja yang mana," ujar JK selepas menghadiri buka puasa bersama (bukber) di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Sabtu (25/3).

Kendati begitu, JK menyebut belum mengetahui siapa tokoh yang akan dipilih Anies untuk menjadi cawapres. Menurutnya, cawapres yang cocok adalah yang paling berpotensi menambah suara untuk kemenangan Anies.

"Cocoknya kalau calon menambah suara dan bekerja sama nanti kalau menang," katanya.

Pada kesempatan itu, JK membantah dirinya mengusulkan nama Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa untuk mendampingi Anies.

"Belum (mengusung nama Khofifah ke Anies)," imbuhnya.

Simak juga Video: Anies soal Nama Cawapres: Ada Tim Kecil yang Terus Bahas Kriteria

[Gambas:Video 20detik]


Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla (JK), mengaku telah mengusulkan soal nama calon wakil presiden (cawapres) kepada Anies Baswedan yang dicapreskan NasDem, Demokrat, dan PKS. NasDem membeberkan JK cenderung mempertimbangkan kriteria tokoh dari Jawa Timur.

"Ya kalau Pak JK itu dia tidak pasti samalah, kan beberapa kali diskusi dengan beliau. Jadi beliau lebih melihat kepada kebutuhan Mas Anies itu apa," kata Waketum NasDem Ahmad Ali mengawali tanggapannya, Senin (27/3/2023).

Ali mengatakan JK mempertimbangkan sosok-sosok bacawapres yang dapat mengisi lumbung suara Anies yang dianggap masih lemah. Dia menyebut wilayah itu, yakni Jawa Timur dan Jawa Tengah.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Nah sekali lagi Pak JK juga pada beberapa kali diskusi beliau kecenderungannya adalah memang memilih wakil yang bisa mengisi kekosongan di wilayah-wilayah di mana Mas Anies itu lemah suaranya," kata Ali.

"Katakanlah, ya, kita tidak bisa tutupi bahwa hari ini Mas Anies itu di Jawa Tengah, Jawa Timur, itu lemah. Nah maka kalau Mas Anies ingin menang kontestasi ya harus menutupi kelemahannya," sambungnya.

Ali menyebut masukan soal cawapres Anies yang diberikan JK itu masih di tahap kriterianya. Dia mengatakan sosok cawapres yang dipertimbangkan harus tokoh dari Jawa Timur.

"Pak JK itu masukan, apa, pokoknya ya kita dari kriteria. Jadi kriterianya kalau kita sih harus orang yang berasal dari wilayah Jawa Timur, tokohnya dari Jawa Timur ya kan," kata Ali.

Pasalnya, lanjut Ali, kedua wilayah itu terdapat banyak penduduk. Dia bahkan pesimistis Anies bisa memenangkan Pilpres 2024 apabila lumbung suara di Jawa Timur tetap lemah.

"Ya kan gini. Kalau orang ingin menang kan, Jawa Timur dan Jawa Tengah itu kan penduduknya banyak sekali. Kalau kemudian itu tidak menjadi pertimbangan saya pesimis Mas Anies bisa jadi pemenang," kata Ali.

Saat ditanya apakah Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa masuk dalam nama yang diusulkan JK, Ali enggan menjawab gamblang. Dia menekankan masukan JK dan partainya kepada Anies sekadar kriterianya.

"Ya sekali lagi kalau kita tidak membicarakan nama. Kita bicara tentang kriterianya. Kalau kita bicara nama nanti subjektif. Nanti partai politik yang merumuskan, Mas Anies yang menentukan," kata dia.

Sebelumnya JK mengaku telah mengusulkan soal nama cawapres kepada Anies Baswedan. Hal itu diungkapkannya saat menghadiri undangan buka puasa bersama Partai NasDem.

"Ada-lah (nama cawapres diusulkan) pasti, tergantung Pak Anies saja yang mana," ujar JK selepas menghadiri buka puasa bersama (bukber) di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Sabtu (25/3).

Kendati begitu, JK menyebut belum mengetahui siapa tokoh yang akan dipilih Anies untuk menjadi cawapres. Menurutnya, cawapres yang cocok adalah yang paling berpotensi menambah suara untuk kemenangan Anies.

"Cocoknya kalau calon menambah suara dan bekerja sama nanti kalau menang," katanya.

Pada kesempatan itu, JK membantah dirinya mengusulkan nama Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa untuk mendampingi Anies.

"Belum (mengusung nama Khofifah ke Anies)," imbuhnya.

Simak Video 'NasDem Ajak Partai yang Penuhi Presidential Threshold Umumkan Capres':

[Gambas:Video 20detik]


Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) merespons kritik NasDem dan Partai Demokrat yang menganggapnya diskriminatif usai menyoroti deklarasi Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP). Bawaslu memastikan sorotan itu hanya kajian awal yang kini terbukti bahwa koalisi pengusung Anies Baswedan itu tidak melanggar apapun.

"Jadi gini, bahwa terhadap deklarasi Koalisi Perubahan itu memang kita ditanya apakah ada pelanggaran gitu kan, kita bilang masih melakukan kajian awal apakah melanggar atau tidak, karena Bawaslu tidak boleh menentukan ada pelanggaran atau tidak sebelum melakukan kajian awal dalam pengawasan," kata Komisioner Bawaslu Totok Hariyono saat dihubungi, Minggu (26/3/2023).

"Dan kebetulan untuk hasil perkara ini setelah saya tanya ke Kecamatan Kebayoran Baru di Jakarta Selatan, memang tidak ada pelanggaran itu. Jadi setelah kita tanya ternyata tidak ada dugaan pelanggaran dari temen-temen Panwaslu di Kecamatan Kebayoran Baru tempat deklarasi dilaksanakan itu," lanjut dia.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Kemudian, Totok menjelaskan bahwa tugas Bawaslu memang demikian. Namun, menurutnya Bawaslu tidak sedang mencari musuh untuk Pemilu 2024.

"Bawaslu dalam konteks pengawasan gotong-royong, pengawasan partisipatif menganggap peserta Pemilu adalah saudara, bukan musuh yang dicari-cari kesalahan, jadi itu yang harus digarisbawahi. Karena dalam konteks gotong-royong mengutamakan pencegahan daripada tindakan," jelasnya.

Dia menegaskan Bawaslu tidak pernah membeda-bedakan, apalagi diskriminatif. Dia menekankan pihaknya akan mencegah sebelum pihak tertentu melakukan pelanggaran.

"Karena itu semuanya dianggap sama, tidak ada diskriminatif itu loh. Pasti kita akan melakukan imbauan-imbauan jika ada terjadi potensi dugaan pelanggaran, tapi sebelum ada dugaan pelanggaran pasti Bawaslu standar normatifnya harus lakukan kajian awal, sehingga ditemukan unsurnya. Jika tidak ditemukan ya tidak ada pelanggaran. Makanya kemarin kita lakukan kajian awal, setelah kita lakukan penelusuran, ada ata tidak ada baru kita sampaikan, dan ternyata tidak ada," jelasnya.

NasDem Tuding Bawaslu Diskriminatif

Bawaslu mengkaji dugaan pelanggaran deklarasi Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang mengusung bakal capres 2024 Anies Baswedan. Partai NasDem menilai pernyataan Bawaslu tersebut diskriminatif.

"Terlalu diskriminatif," kata Waketum Partai NasDem Ahmad Ali kepada wartawan, Sabtu (25/3).

NasDem membandingkan ketika Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) deklarasi tak ada pernyataan Bawaslu soal mengkaji dugaan pelanggaran.

"Ketika deklarasi KIB, tidak ada pernyataan itu, Gerindra dengan PKB, tidak ada pernyataan itu, ya kan? Ketika ada pengumuman koalisi pendukung Anies ada pernyataan. Itu namanya diskriminatif," ujar Ali.

Oleh sebab itu, NasDem heran dengan sikap Bawaslu. NasDem mempertanyakan aturan apa yang dilanggar oleh Koalisi Perubahan saat deklarasi.

"Kalau mau buat suatu pelanggaran, buat aturannya dulu dilanggar. Bentuk aturan untuk dilanggar, kalau nggak ada aturannya apa yang dilanggar?" imbuhnya.

Simak juga Video 'Bawaslu Optimistis Pilpres 2024 Tak Ada Politik Identitas Pemecah Belah':

[Gambas:Video 20detik]


Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto sempat bicara soal kans terbentuknya koalisi besar saat menghadiri acara buka puasa bersama (bukber) dengan NasDem, Demokrat, dan PKS yang baru mendeklarasikan Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP). Apakah mungkin terbentuk koalisi besar di Pemilu 2024?

Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menilai koalisi besar mungkin terjadi. Dia bahkan menduga akan ada 2 koalisi yang bisa terbentuk di 2024.

"Kemungkinannya dua hal. Pertama poros koalisi besar yang berisikan semua partai politik koalisional pemerintah minus NasDem, versus koalisi partai oposisi yang tergabung dengan poros perubahan yang digagas oleh NasDem lalu didukung PKS dan Demorkat. Dua poros ini mewakili kubu pemerintah yang didukung banyak partai dan kubu perubahan didukung hanya 3 partai," kata Adi Prayitno saat dihubungi, Minggu (26/3/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Adi lalu menyampaikan potensi komposisi capres-cawapres dari dua kubu besar tersebut. Dia menyebut kubu besar pemerintah bisa diisi dengan pasangan Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo sedangkan kubu perubahan bisa mungkin diisi dengan Anies Baswedan-AHY, Anies Baswedan-Khofifah Indar Parawansa, atau Anies Baswedan dan cawapres lainnya.

"Pasangan capres dan cawapres kubu pemerintah bisa Prabowo-Ganjar atau Ganjar-Prabowo atau siapapun nantinya yang disepaki koalisi besar. Sementara dari koalisi perubahan sebagai penantang pasangan capres cawapres bisa Anies-AHY atau Anies-Khofifah atau Anies dengan yang lainnya," ucapnya.

Simak juga Video 'Airlangga soal Kemungkinan Koalisi Besar: Tunggu Tanggal Mainnya':

[Gambas:Video 20detik]

Simak skenario kedua di halaman berikutnya.

Halaman 1 2 Selanjutnya


Belakangan ini mengemuka wacana koalisi besar menjelang Pilpres 2024 mendatang. Koalisi besar ini muncul dari kalangan koalisi pemerintahan.

Wacana itu bermula dari pernyataan Ketum Golkar Airlangga Hartarto yang menyampaikan soal kemungkinan bergabungnya koalisi membentuk koalisi besar.

Salah satunya koalisi yang terdiri dari Partai NasDem, Demokrat, dan PKS yang baru-baru ini mendeklarasikan Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Airlangga membicarakan itu saat menghadiri acara buka puasa bersama (bukber) bareng NasDem, Demokrat, dan PKS di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Sabtu (25/3).

"Ya, kalau koalisi, sama-sama punya koalisi, tentu dengan koalisi yang sama komunikasi menjadi hal yang penting di dalam politik dan keterbukaan komunikasi ini yang kita juga jaga, agar seluruh proses politik itu berjalan dengan baik," ujarnya dilansir dari detikNews.

Golkar sendiri sekarang tergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB). Sedangkan NasDem adalah bagian dari KPP yang piagam deklarasi bersama PKS dan Demokrat baru ditandatangani.

Soal kemungkinan adanya koalisi yang bergabung dan membentuk koalisi besar, Airlangga tak secara jelas menjawab.

Dia hanya menuturkan bahwa koalisi besar biasanya menguntungkan Indonesia.

"Koalisi besar di mana-mana menguntungkan Indonesia, jadi kita tunggu tanggal mainnya," imbuhnya.

Gerindra Buka Peluang

Merespons wacana koalisi besar yang dibicarakan Airlangga, Partai Gerindra buka suara. Ketua Harian Gerindra Dasco mengatakan wacana itu bukan hal yang mustahil.

"Apa yang disampaikan oleh Pak Airlangga juga bukan hal yang mustahil. Ada dinamika politik yang terus berkembang," kata Dasco, Minggu (26/3/2023).

Dia mengatakan timeline pendaftaran calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) ke KPU masih lama. Menurutnya, peluang itu bisa saja betul-betul terjadi.

"Sementara pilpres atau pendaftaran masih agak lama, sehingga segala kemungkinan bisa terjadi," kata Wakil Ketua DPR ini.

Tapi Gerindra sudah terikat kontrak. Baca di halaman selanjutnya.


Endorsment dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk Prabowo Subianto rupanya berbuah manis. Elektabilitas Prabowo di survei Indikator Politik Indonesia (IPI) kini melejit.

Survei ini digelar selama periode Februari dan Maret 2023. Adapun selama Februari melibatkan 1.200 responden dengan margin of error +/- 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%. Sementara di bulan Maret melibatkan 800 orang responden dengan margin of error +/- 3,5 % pada tingkat kepercayaan 95%.

IPI mengklaim penarikan sampel menggunakan metode multistage random sampling berasal dari seluruh provinsi di Indonesia. Responden diwawancarai dengan metode tatap muka.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Direktur Eksekutif IPI Burhanuddin Muhtadi memaparkan cukup jarang terlihat pola elektabilitas capres yang menurun kemudian tiba-tiba meningkat.

"Terus terang kita agak jarang mendapatkan pola elektabilitas yang menurun, tiba-tiba meningkat. Inikan elektabilitas Pak Prabowo setahun terakhir, cenderung turun kemudian tiba-tiba meningkat dalam beberapa bulan terakhir," kata Burhanuddin secara virtual, Minggu (26/3/2023).

Jokowi dan Prabowo (Foto: Lukas - Biro Pers Sekretariat Presiden)

Efek Dukungan Jokowi

Burhanuddin menyoroti menyebut Jokowi sudah menyampaikan dukungannya ke Prabowo sejak November tahun lalu. Bahkan hal itu disampaikan secara terang-terangan.

"Jadi kita coba cek, ada tidak efek Jokowi. Yang sebelah kiri adalah gambaran Jokowi endorsement kepada Prabowo. Pak Jokowi kan semenjak bulan November berkali-kali mengatakan kode bahkan kodenya terlalu terang benderang menyebut 2024 jatahnya Pak Prabowo, nenteng Pak Prabowo ke sana ke mari," tutur Burhanuddin.

Simak Video 'Survei Indikator: Elektabilitas Prabowo Naik Usai Endorsement Jokowi':

[Gambas:Video 20detik]

Simak selengkapnya di sini

Halaman 1 2 Selanjutnya


Lembaga survei Indikator Politik Indonesia merilis hasil survei elektabilitas Calon Wakil Presiden (Cawapres) jelang Pemilu 2024. Hasilnya, nama Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (RK) masih menjadi figur favorit yang dijagokan publik untuk menjadi cawapres.

Dalam keterangan yang diterima detikJabar, elektabilitas RK masih cenderung stabil dari simulasi pemilihan 18 hingga 5 figur hasil survei Indikator Politik Indonesia. Pada simulasi pemilihan 18 nama cawapres misalnya, elektabilitas RK masih di posisi pertama dengan 20,3% pada Februari 2023.

Begitu juga pada simulasi survei 9 nama. Elektabilitas RK masih ada di urutan pertama dengan 21,2% pada Februari 2023. Hanya pada simulasi 7 figur saja nama RK tak masuk dalam pilihan publik. Sedangkan pada simulasi 5 nama cawapres, elektabilitas RK kembali ke urutan pertama dengan 22% pada Februari 2023.

Meski namanya masih berada di urutan pertama figur cawapres favorit pilihan publik, elektabilitas RK malah menurun. Pada periode November dan Desember 2022 hingga Februari 2023, elektabilitas Gubernur Jabar itu terus mengalami penurunan.

Contohnya dalam survei pemilihan 5 nama cawapres, pada November 2022, elektabilitas RK berada di angka 25,2%. Elektabilitasnya kemudian naik menjadi 25,9% pada Desember 2022, namun kemudian elektabilitas RK merosot pada Februari 2023 menjadi 22%.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Berikut rinciannya elektabilitas Cawapres simulasi 18 nama versi Indikator Politik di Februari 2023:

1. Ridwan Kamil 20,3%

2. Sandiaga Salahuddin Uni 14,2%

3. Agus Harimurti Yudhoyono 13,4%

4. Erick Thohir 12,9%

5. Khofifah Indah Parawansa 6,1%

6. Andika Perkasa 3,3%

7. Puan Maharani 2,8%

8. Tri Rismaharini 2%

9. Mahfud MD 1,7%

10. Muhaimin Iskandar 1,6%

11. Gatot Nurmantyo 1,6%

12. Airlangga Hartarto 0,9%

13. Sri Mulyani Indrawati 0,8%

14. Salim Segaf Al-Jufri 0,7%

15. Susi Pujiastuti 0,5%

16. Tito Karnavian 0,3%

17. Zulkifli Hasan 0,2%

18. Moeldoko 0,1%

Tidak Menjawab/Tidak Tahu 15,8%

Berikut rinciannya elektabilitas Cawapres simulasi 9 nama versi Indikator Politik di Februari 2023:

1. Ridwan Kamil 21,2%

2. Sandiaga Salahuddin Uno 16,4%

3. Agus Harimurti Yudhoyono 14,5%

4. Erick Thohir 14,5%

5. Khofifah Indar Parawansa 7,3%

6. Andika Perkasa 3,6%

7. Puan Maharani 3,7%

8. Airlangga Hartarto 1,2%

9. Muhaimin Iskandar 1,3%

Berikut rinciannya elektabilitas Cawapres simulasi 7 nama versi Indikator Politik di Februari 2023:

1. Agus Harimurti Yudhoyono 24,6%

2. Erick Thohir 21,3%

3. Khofifah Indar Parawansa 10,6%

4. Andika Perkasa 6,1%

5. Puan Maharani 4,8%

6. Airlangga Hartarto 2,7%

7. Muhaimin Iskandar 2,7%

Berikut rinciannya elektabilitas Cawapres simulasi 5 nama versi Indikator Politik di Februari 2023:

1. Ridwan Kamil 22%

2. Sandiaga Uno 16,3%

3. Erick Thohir 17,6%

4. Agus Harimurti Yudhoyono 17,2%

5. Khofifah Indar Parawansa 9,4%

Dikutip dari detikNews, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menemukan kecenderungan naiknya elektabilitas Erick Thohir stabil di berbagai pola survei Tokoh yang Paling Pantas Sebagai Calon Wakil Presiden, baik pada simulasi 18 nama, 9 nama, 7 nama, maupun 5 nama.

"Secara umum dukungan terhadap Calon Wakil Presiden tidak banyak berubah, kecuali Erick Thohir yang meningkat cukup besar," kata Burhanuddin saat menyampaikan hasil Survei Nasional: Dinamika Elektoral Capres dan Cawapres Pilihan Publik dalam Dua Surnas Terbaru di Jakarta, Minggu (26/3/2023).

Burhanuddin menyebutkan bahwa elektabilitas Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menurun dibandingkan dengan elektabilitas Erick Thohir. Pada simulasi 5 nama, elektabilitas Ridwan Kamil menurun dari 25,2% pada November 2022 dan 25,9% pada Desember 2022 menjadi 22,0% pada Februari 2023.

"Di antara lima nama cawapres, perubahan terjadi terutama pada Ridwan Kamil dan Erick Thohir yang menunjukkan pola terbalik. Pada saat elektabilitas Ridwan Kamil menurun signifikan, kedipilihan Erick Thohir justru meningkat tajam," ungkapnya.

Survei Indikator Politik Indonesia dilakukan selama 9-16 Februari melibatkan 1.200 responden dengan margin of error +/- 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%. Penarikan sampel menggunakan metode multistage random sampling berasal dari seluruh provinsi di Indonesia. Adapun responden diwawancarai dengan metode tatap muka.

RK soal Maju Pilgub DKI atau Cawapres: Hilalnya Belum Kelihatan