Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menyoroti gugatan sistem pemilu proporsional terbuka di Mahkamah Konstitusi. Cak Imin memendam kekhawatiran jika sistem pemilu proporsional tertutup atau mencoblos gambar partai politik terwujud.

"Sampai detik ini kita tidak tahu 3 hari lagi akan ada keputusan MK dan kalau itu keputusan MK itu (pemilu) bersifat tertutup, tidak tahu kita. Artinya negeri ini sedang dangerous, sedang menghadapi keadaan bahaya, politik dalam keadaan bahaya," ujar Cak Imin di acara 'Uji Kelayakan dan Kepatutan Bakal Calon Anggota Legislatif DPR RI PKB' di DPP PKB, Jl Raden Saleh Raya, Kenari, Jakarta Pusat, Selasa (21/2/2023).

Bila benar sistem pemilu menjadi tertutup, Cak Imin menyebut Indonesia dalam keadaan bahaya. Cak Imin menilai akan ada stagnansi politik di Indonesia.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Akan ada stagnansi-stagnansi politik di mana persiapan berubah. Saya menganggap kalau itu terjadi akan mengancam pelaksanaan pemilu," kata dia.

Dirinya juga menyebut tidak logis bila MK memutuskan sistem pemilu tertutup. Hal itu, kata dia, harus jadi perhatian karena sistem politik di Indonesia akan berubah tanpa diketahui apa yang akan terjadi.

"Bayangkan kalau besok keputusan MK pemilihan umum bersifat tertutup, tidak logis, tidak logis. Tanpa mendahului keputusan MK kalau itu terjadi kita tidak tahu, " ujar Cak Imin.

Diketahui, sejumlah pihak mengajukan gugatan uji materi UU nomor 7/2017 tentang Pemilu Sistem Proporsional Terbuka. Ada enam pemohon yang tertulis dalam gugatan UU Pemilu di MK tersebut. Mereka ialah:

1. Demas Brian Wicaksono (pengurus PDIP Cabang Probolinggo)

2. Yuwono Pintadi

3. Fahrurrozi (bacaleg 2024)

4. Ibnu Rachman Jaya (warga Jagakarsa, Jaksel)

5. Riyanto (warga Pekalongan)

6. Nono Marijono (warga Depok)

Dalam gugatannya, pemohon meminta MK mengabulkan permohonan agar sistem pemilu diubah menjadi proporsional tertutup atau coblos gambar partai bukan nama caleg.

Simak juga Video: Tangkal Serangan Siber di Pemilu, BSSN Pastikan Satgas Sudah Mulai Bekerja

[Gambas:Video 20detik]


Survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) pada Desember 2022 menyebutkan bahwa ada pergerakan minat para pemilih dalam pilpres 2019 lalu. Hasil survey itu menunjukkan bahwa suara pendukung Prabowo-Sandi pada pemilu 2019 sebelumnya bergeser ke kubu Anies Baswedan. Sementara itu, suara yang memenangkan pasangan Jokowi-Ma'ruf kini bergeser ke Ganjar Pranowo.

Hasil survey yang diumumkan pada januari lalu itu menunjukkan bahwa dari seluruh jumlah pemilih pasangan Prabowo-Sandi, 44 persen diantaranya kini memilih Anies dan 37 persen bertahan memilih Prabowo. Sementara itu, sisa suara 13 persen memilih Ganjar Pranowo. Sedangkan dari total 55,5 persen pemilih Jokowi-Ma'ruf pada pemilu lalu, sebanyak 20 persen diantaranya memilih Anies, 44 persen memilih Ganjar, dan 22 persen memilih sisanya mendukung Prabowo.

"Anies ini mengambil suaranya terutama suara pemilih Pak Prabowo pada 2019 lalu," kata Saiful Munjani dilansir dari CNNIndonesia.com, Kamis (12/1) lalu.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Lebih lanjut Saiful menambahkan, dari 98,7 persen pemilih Prabowo beragama yang Islam itu, sebanyak 45 persen kini memilih Anies. Berikutnya, 36 persen masih memilih Prabowo dan 13 persen memilih Ganjar. Sementara dari 1,3 persen pemilih Prabowo yang beragama non-Islam, tidak ada yang memilih Anies. Sebanyak 75 persen memilih Prabowo dan 14 persen memilih Ganjar.

"Pak Prabowo juga waktu pemilihan 2019 itu juga unsur sentimen Islamnya kuat banget Pak Prabowo, sekarang itu diganti sama Anies. Pak Prabowo tinggal mungkin sekarang yang lebih nasionalis-nasional, jadi agak mirip dengan Ganjar," ujar Saiful.

Posisi Anies Baswedan semakin melenggang setelah memegang tiket capres bersama koalisinya. Sementara itu, Prabowo Subianto juga mendapat suntikan dukungan dari relawan Jokowi Mania (Joman).

Tidak ingin kehilangan suara, Prabowo pun semakin gencar bermanuver dengan minta doa dan restu para ulama dan kiai NU di Jawa Timur. Hal yang sama juga dilakukan oleh Anies Baswedan yang sowan ke Ponpes Genggong, Probolinggo serta ulama besar di Banten. Meski begitu, baik Prabowo dan Anies membantah kalau kedatangan mereka dalam rangka tujuan politik.

"(Soal pilpres) Ya tidak, namanya silaturahmi. Saya sudah hubungan lama dengan beliau, saya kira itu ya," kata Prabowo seusai sowan ke Rais Aam PBNU, Minggu (6/11/2022) lalu.

Di Indonesia, suara kalangan Islam konservatif atau islam kanan menjadi ceruk besar dalam konstelasi Pilpres 2024. Safari politik ke basis suara umat menjadi salah satu penentu keberhasilan di pilpres nanti. Bukan hanya menonjolkan nama tokoh, kekuatan koalisi juga menentukan sukses atau tidaknya menggaet suara kelompok kanan.

Di balik itu, baik Prabowo maupun Anies, memiliki potensi dan celah yang sama dalam memenangkan kepercayaan umat. Prabowo mungkin saja ditinggalkan kelompok kanan, namun bukan berarti Anies yg kabarnya enggan merehabilitasi FPI dan HTI bisa sepenuhnya didukung 'umat'.

Adu Perspektif malam ini mengangkat topik 'Anies Vs Prabowo, Siapa Bisa Rebut Suara 'Umat'?'. Menghadirkan Mustofa Nahrawardaya (juru bicara Partai Ummat), Zulfan Lindan (politikus senior), Andre Rosiade (juru bicara Partai Gerindra), dan A Khoriul Umam (peneliti dari Paramadina Public Policy Institute), saksikan secara langsung Adu Perspektif edisi Selasa (21/2), pukul 20.00 WIB. Acara ini disiarkan secara langsung dari detikcom dan kanal video 20detik.


Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) akan menerima kedatangan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh di DPP Demokrat, besok. Apa yang akan dibahas AHY dan Paloh?

Informasi rencana kunjungan Surya Paloh bertemu AHY dikonfirmasi Ketua Bappilu Partai Demokrat Andi Arief. Andi Arief menjadi salah satu politikus Demokrat yang diminta mendampingi AHY dalam pertemuannya dengan Surya Paloh.

"Rabu 22 Februari 2023 pukul 9.30 WIB," demikian informasi kunjungan Surya Paloh ke DPP Demokrat seperti dalam keterangan dari Andi Arief.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

AHY dan Surya Paloh dijadwalkan bertemu di Ruang Biru DPP Demokrat. Keduanya juga dijadwalkan makan siang bersama.

Selain Andi Arief, Sekjen Demokrat Teuku Riefky Harsya hingga Waketum Demokrat Benny Kabur Harman dijadwalkan menemani AHY dalam pertemuan dengan Surya Paloh.

Partai yang dipimpin AHY dan Surya Paloh dan juga PKS tengah mematangkan deklarasi Koalisi Perubahan. Koalisi ini mengusung Anies Baswedan sebagai sosok calon presiden (capres) 2024.

Perwakilan ketiga partai ini juga telah melakukan pertemuan maraton. Terakhir mereka bertemu di DPP Demokrat, Jl Proklamasi 41, Jakarta Pusat, Kamis (2/2/2023). Selain AHY dan tiga petinggi 'Koalisi Perubahan', Anies Baswedan juga hadir dalam pertemuan tersebut.

"Tadi acara berjalan dengan sangat baik cair dan tentunya penuh dengan semangat kebersamaan. Insyaallah ini juga menunjukkan bahwa kami dari 3 parpol, ada Partai NasDem, PKS, dan Demokrat, solid. Dan kami insyaallah akan terus menjalankan berbagai misi bersama untuk menyukseskan bersama dengan Bapak Anies," kata AHY usai pertemuan di awal Februari itu.

Simak juga Video 'Respons AHY Namanya Disebut Jokowi Saat Bahas Capres-Cawapres':

[Gambas:Video 20detik]


Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka turut menghadiri peresmian 7 Mal Pelayanan Publik secara serentak yang dipusatkan di Kabupaten Sragen. Usai acara tersebut, Gibran sempat semobil dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Abdullah Azwar Anas.

Mereka satu mobil karena Gibran saat itu mengantarkan Azwar Anas ke bandara. Selama perjalanan yang kurang lebih satu jam itu, Gibran mengaku banyak berbincang dengan Azwar Anas.

"Banyak, bahas soal gawean to yo. Lha bahas opo (soal pekerjaan lah ya. Lha bahas apa)," kata Gibran sat ditemui wartawan di Balai Kota Solo, Senin (20/2/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Disinggung apakah sempat ditanya oleh Anwar Anas mengenai dorongan darinya untuk maju cagub DKI Jakarta, Gibran menjawab rahasia.

"(Ditanya Azwar Anas soal cagub) Ya rahasia ya, belum waktunya. Kalau sudah tepat ya," ujar Gibran.

Gibran juga merahasiakan apakah sempat membahas namanya dan nama Azwar Anas yang masuk dalam bursa calon gubernur DKI Jakarta dari DPD PDIP.

Gibran hanya mengatakan bahwa perbincangannya dengan MenPAN-RB di dalam mobil itu berlangsung serius.

"Rahasia (soal bursa cagub DKI DPD PDIP). Nggak pakai ketawa-ketawa, serius semua," ucapnya.

Gibran mengaku saat ini belum saatnya mengungkapkan pembicaraannya dengan Azwar Anas di dalam mobil kepada publik.

"Rahasia kabeh (semua), belum waktune (waktunya) kita bahas, apa maksudnya kita publish. Nanti ya tunggu sik (dulu), Solo baru dapat bencana masa mau ngurusin kuwi to (itu)," pungkasnya.

Sebelumnya, Azwar Anas mengaku baru mendengar kabar mengenai namanya yang masuk dalam bursa cagub DKI Jakarta dari DPD PDIP Jakarta. Dirinya mengaku masih fokus terhadap pekerjaan yang ia emban sekarang.

"Waduh saya baru dengar, baru dengar," kata MenPAN-RB kepada wartawan di Kantor MPP Sragen, Senin (20/2/2023).

Ditanya soal namanya yang diajukan oleh Gibran sebagai cagub DKI Jakarta, Azwar mengaku akan menanyakan langsung ke Gibran.

"Waduh itu bukan bagian saya (bursa cagub oleh DPD PDIP), nanti tak tanyakan ke Mas Gibran (nama diajukan Gibran)," ujarnya.

Azwar Anas Terima Penghargaan detikcom Awards 2023: Birokrasi Engine-nya Negara


Partai NasDem merespons sindiran Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja yang menyebut ada capres kerap keliling sebelum masa kampanye. Ketua DPP Partai NasDem Effendy Choirie (Gus Choi) menyebut safari yang dilakukan Anies Baswedan tak langgar aturan.

"NasDem beraktivitas atas dasar aturan. Mas Anies keliling republik tidak ada aturan yang dilanggar. Bahkan, sangat positif untuk edukasi politik bagi warga. Yang baik dan terang benderang, jangan dipandang dengan kacamata hitam dan hati kedengkian," kata Gus Choi dikonfirmasi, Senin (20/2/2023).

Menurut Gus Choi pandangan Bawaslu soal safari politik perlu dipersepsikan dalam makna yang luas. Gus Choi menyebut semestinya Bawaslu harus memiliki kecerdasan intelektual.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Bawaslu harus punya kecerdasan intelektual," kata dia.

Gus Choi meminta Undang-Undang yang mengatur tentang pemilu perlu dipahami dengan matang. Dia menilai sosialisasi hanya di internal partai pemahaman yang dangkal.

"Itu pemahaman UU yang dangkal (sosialisasi hanya di internal partai). Sosialisasi calon pemimpin negara ya ke publik. Kalau nanti sudah ada jadwal kampanye, dinamakan kampanye. Sekarang karena belum waktunya kampanye, ya kita ketemu siapa saja, dimana saja, atas nama silaturrahim, anjangsana, jumpa publik, atau sosialisasi dan lain-lain itu tidak ada yang dilanggar. Bawaslu jangan mengada-ada," kata dia.

Sebelumnya, Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja menekankan adanya aturan sosialisasi terkait Pilpres 2024. Dia lantas menyinggung adanya capres yang kerap keliling saat ini.

"Kemudian safari politik, kemudian ada mohon maaf nih, keliling terus, lama-lama kan ono opo iki? Capres itu doang yang keliling terus he-he-he," kata Bagja dalam diskusi OTW 2024 'Setahun Jelang Pemilu, Mata Rakyat Tertuju ke KPU dan Bawaslu' di Erian Hotel, Jakarta Pusat, Minggu (19/2).

Menurut Bagja, sosialisasi sebelum masa kampanye saat ini hanya boleh dilakukan di internal partai saja. Dia mengimbau parpol untuk tidak melibatkan masyarakat dalam sosialisasi tersebut.

Bagja juga mengingatkan tidak boleh ada ajakan publik. Dia menilai ajakan itu sudah termasuk bagian dari kampanye.

"Oh sekarang saatnya. Silakan sosialisasi. Tapi mohon jangan ada ajakan, kalau ajakan sudah kampanye. Kenalkan saja, nggak usah diajak. Nanti kalau diajak, 28 November ke atas. Pilih lah saya, silahkan. Kami mengingat itu kepada partai politik," tutur Bagja

Simak Video 'Ada Capres Kena Sentil Bawaslu Karena Safari Politik, Siapa Orangnya?':

[Gambas:Video 20detik]


Tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) tinggal dalam hitungan bulan, persiapan partai politik untuk mempersiapkan kader-kader terbaik dalam rivalitas kontestasi mulai digeber. Kader-kader yang akan berkompetisi dalam Pemilu Legislatif di pusat dan daerah disiapkan sesuai potensi pemenangan dalam usulan Daftar Caleg Sementara (DCS). Sedangkan dalam persiapan menghadapi Pemilu Presiden, semua partai sibuk berkalkulasi dan merintis koalisi partai untuk mengusung capres yang memiliki peluang menang dengan pertimbangan elektabilitas yang memadai.

Dari partai politik yang berada dalam poros pendukung pemerintah dan memiliki fraksi di parlemen, baru Partai Nasdem yang mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres yang diusung. Sedangkan partai politik yang di luar pemerintah yakni PKS dan Demokrat, arah haluan politik akan pula mendukung pencalonan mantan Gubernur DKI Tersebut. Tentu saja Partai Demokrat memiliki embel-embel harga dukungan yakni menjadikan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai cawapres. Sedangkan partai politik yang sejak 2009 konsisten mendukung capres/cawapres dari tokoh internal partai, Gerindra mencoba menggandeng Muhaimin Iskandar sebagai mitra koalisi.

Yang belum menentukan pilihan capres adalah PDIP yang masih "bimbang" dalam mengusung putri mahkota Puan Maharani sebagai capres karena elektabilitasnya tidak juga terdongkrak dan belum juga meraih simpati elektoral dari masyarakat. Sedangkan poros Golkar-PAN-PPP masih menunggu perkembangan politik koalisi.

Belum Bisa Dipastikan

Banyak analis politik yang menyebutkan capres yang akan memiliki tiket menjadi petarung dalam kontestasi pilpres tidak akan terlepas dari nama Prabowo Subianto, Anies Baswedan, dan Ganjar Pranowo yang mereka memiliki tingkat elektabilitas di atas 11,5%. Namun arah koalisi politik belum bisa dipastikan, karena faktor Presiden Joko Widodo sebagai "king maker" koalisi masih dimungkinkan.

Berbeda dengan beberapa analisis lembaga survei yang mengkonklusikan capres yang potensial menang dalam Pemilu Presiden adalah tokoh antitesis Joko Widodo, hal tersebut jelas opini yang sumir. Karena baik Prabowo, Ganjar, dan Anies setipe dengan Joko Widodo. Yakni, getol dalam pencitraan dan sedang atau pernah menduduki jabatan di birokrasi pemerintahan. Anies Baswedan bukan antitesis Joko Widodo karena model pencitraan sekarakter. Yang membedakan Anies ketika menjadi Gubernur DKI enggan melanjutkan program program pembangunan Joko Widodo ketika menjadi Gubernur DKI 2012-2013.

Tokoh politik yang diusung menjadi capres dalam Pemilu Presiden di luar tiga besar popularitas dan elektabilitas juga pada umumnya tidak memiliki rekam jejak yang fenomenal dan sukses dalam menjalankan program di birokrasi pemerintahan dan/atau sukses merepresentasikan perjuangan kepentingan publik ketika di luar pemerintahan. Jadi boleh dikatakan capres yang akan berkontestasi dalam Pilpres 2024 minus legasi --tidak memiliki deretan prestasi yang cemerlang selama menjadi pejabat publik.

Populer pasti, berprestasi belum tentu. Bagi komunitas pendukung para capres , legasi atau warisan karya inovasi kebijakan dan perubahan tidak begitu penting --yang utama capresnya potensi untuk menang dalam pilpres. Indikator terobosan kebijakan, visi perubahan sosial, dan keberpihakan pada masyarakat hanyalah kemasan kampanye yang didesain oleh lembaga konsultan politik yang pasti akan disewa untuk tugas "profilisasi" para capres.

Coba ditelaah secara mendalam berbasis riset dan data, apa yang telah dihasilkan seorang capres seperti Ganjar, Prabowo, dan Anies ketika memimpin lembaga pemerintahan? Kebijakan yang menguntungkan bagi akomodasi hak sipil politik dan ecosoc rights masyarakat? Program yang memuliakan masyarakat marjinal? Penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia sebatas kewenangan yang dimiliki? Pembangunan daerah yang pro konservasi? Tidak ada yang fenomenal dan layak disebut warisan politik.

Mengisi Ruang Kontestasi

Dalam sirkuit regenerasi kepemimpinan nasional, setiap calon pemimpin dan/atau pemimpin yang duduk di singgasana kekuasaan pasti ada legasi sosial dan politik. Hal tersebut penting untuk menakar rekam jejak calon pemimpin negara dalam aspek kapabilitas, integritas, dan moralitas. Kepemimpinan yang bagus adalah yang memiliki pengalaman aktual dalam membawa kebijakan ekonomi-politik-sosial yang berpihak pada publik bukan elite sosial-ekonomi.

Namun yang jelas, meskipun tanpa legasi para calon presiden yang belum "jelas" akan diusung koalisi parpol dibutuhkan untuk mengisi ruang kontestasi. Mereka adalah capres terbaik proses politik demokrasi post reformasi. Mereka elite sosial yang tampil ke permukaan karena memiliki tingkat popularitas, dan disukai/diharapkan oleh masyarakat pemilih. Harapan masyarakat para capres nantinya tidak banyak mengumbar janji dalam periode kampanye, namun penajaman program-program yang sejalan dengan kehendak masyarakat. Serta lebih jauh berkomitmen tidak mencemari proses elektoral dengan praktik kampanye hitam dan propaganda berbasis politik identitas.

Bersaing dalam irama perdebatan intelektual atas program yang dirancang bangun dan berkompetisi dalam menarik simpati. Jangan sampai pengalaman 2014 dan 2019 masyarakat terpolarisasi dalam dukung mendukung capres dengan disertai sentimen sosial dan berbagai anasir ujaran kebencian. Pemilu presiden yang damai dan berkualitas akan membantu terciptanya stabilitas politik pasca pilpres.

Demikian koalisi partai politik diharapkan tegas berikrar pada pemilu yang jujur dan adil serta bebas hoaks, nir politisasi agama. Lebih pada membangun koalisi atas dasar program yang setara tanpa mengurangi misi transaksi politik yang merupakan kewajaran. Koalisi partai politik bukan hanya bertujuan meraih legitimasi dari penyelenggara pemilu agar bisa meloloskan capres yang diusung dan didukung. Namun legitimasi moral untuk menjadi koalisi partai yang memimpin pemerintahan dengan program yang bagus.

Koalisi parpol sendiri memang dibutuhkan mengingat UU Pemilu menggarisbawahi ketentuan presidential threshold dalam politik elektoral pencapresan. Hal tersebut tinggal partai partai politik memainkan seni komunikasi dan manajemen lobi politik yang berasas kebersamaan. Koalisi partai tidak harus mengusung identitas "status quo" versus "perubahan" karena sama-sama memiliki hasrat politik berebut kursi kabinet dan menghendaki capresnya menang dalam Pemilu Presiden secara konstitusional.

Patut ditunggu deklarasi capres dan juga ikrar koalisi parpol dalam tahapan Pemilu 2024. Masyarakat menginginkan situasi yang damai dan kondusif, karena sudah lelah dengan polarisasi yang dipicu oleh materi propaganda politik identitas dan ujaran kebencian. Sekali lagi kesadaran bersama para elite politik untuk memberikan "kegembiraan" bagi masyarakat dalam pemilih dibutuhkan dibanding ego subjektif menang dalam kontestasi.

Trisno Yulianto Koordinator Forum Kajian Politik Demokrasi

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT


Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyebut PDIP akan buka peluang kerja sama dengan koalisi yang belum tetapkan capres. Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid menyebut sampai saat ini belum ada capres-cawapres resmi yang diusung koalisi.

"Itu urusan rumah tangga PDIP, monggo saja. Namun Sampai hari ini belum ada pasangan capres-cawapres resmi yang diusung partai koalisi," ujar Jazilul, saat dihubungi, Minggu (19/2/2023).

Jazilul mengingatkan agar setiap partai memiliki kalkulasi masing-masing untuk menentukan koalisi. Selain itu juga perhitungan dalam menentukan pasangan capres hingga arah kemenangan.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Hemat saya, masing-masing partai punya kalkulasi masing-masing untuk menentukan partai koalisi, pasangan capres-cawapres dan arah kemenangan," tuturnya.

Senada dengan Jazilul, Ketua DPP PKB Daniel Johan mengatakan PKB menghargai strategi setiap partai dalam menentukan koalisi. Menurutnya, saat ini masing-masing koalisi sudah memiliki bayangan dalam mengusung capres.

"Persoalan koalisi mau kemana tergantung kebijakan partai masing-masing, itu kedaulatan penuh setiap partai. PKB menghargai setiap pilihan strategis masing-masing partai dan sejauh ini rasanya masing-masing koalisi yang ada sudah memiliki bayangan dan kecenderungan mengusung capresnya masing-masing, kita tunggu saja nantinya seperti apa," tuturnya.

Diketahui sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto merespons terkait pernyataan anggota DPR Fraksi PDIP Masinton Pasaribu yang meminta maaf kalau partainya berkoalisi dengan 'Koalisi Perubahan' yang hendak dibesut NasDem, PKS, dan Demokrat. Hasto menyebut PDIP akan buka peluang kerja sama dengan koalisi yang belum tetapkan capres.

Awalnya Hasto merespons pernyataan Masinton. Dia mengatakan persoalan kerja sama partai merupakan kewenangan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri.

"Seluruh kebijakan strategis partai kan berada di tangan DPP PDIP yang dipimpin oleh Ibu Megawati Soekarnoputri, sehingga direction terkait kerja sama partai politik itu nanti dari Ibu Megawati Soekarnoputri," kata Hasto kepada wartawan di alun-alun Lebak, Banten, Minggu (19/2/2023).

Hasto lalu menjawab terkait peluang koalisi dengan partai-partai pengusung Anies Baswedan. Dia mengatakan PDIP berkomitmen kerja sama dengan partai-partai pendukung Jokowi-Ma'ruf Amin.

"Ya kalau kerja sama kan PDI Perjuangan terus sampai saat ini pun kami commited dengan kerja sama yang telah dibangun di dalam kerja sama Pak Jokowi dan K.H Ma'ruf Amin, ini kan tinggal dilanjutkan di dalam kerja sama," ucapnya.

Namun demikian, Hasto menyebut kerja sama itu mungkin hanya dengan koalisi yang belum menentukan capres dan cawapres.

"Selama calon presiden dan calon wakil presiden pada akhirnya bisa dikerucutkan, ketika di dalam kerja sama sudah ada yang mendahului menetapkan calon presiden itu kedaulatan dari partai tersebut, tapi partai yang belum menetapkan calon presiden dialog akan terus dilakukan," ujarnya.

Lihat juga Video 'Bahas Safari Politik, Prabowo-Cak Imin Bertemu Setiap Dua Pekan':

[Gambas:Video 20detik]


Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyebut PDIP akan buka peluang kerja sama dengan koalisi yang belum tetapkan capres. Ketua DPP PPP Achmad Baidowi (Awiek) mengatakan KIB terbuka untuk menambah anggota.

"Kalau soal koalis KIB tentu terbuka, sebagaimana disampaikan di awal bahwa KIB sangat berpeluang menambah anggotanya asalkan memiliki platform dan komitmen yang sama," ujar Awiek saat dihubungi, Minggu (19/2/2023).

Awiek mengaku menghargai sikap PDIP yang memutuskan bergabung dalam koalisi. Menurut Awiek, idealnya partai bergabung dengan koalisi yang belum menentukan calon presiden dan wakil presiden yang akan diusung.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Ya itukan kita terima baguslah dari PDIP kan idealnya koalisi itu koalisi yang belum menentukan calon presiden," kata Awiek.

Sehingga menurutnya partai dapat duduk bersama membahas kriterai calon yang akan diusung. Awiek menyebut inilah yang dilakukan oleh KIB.

"Partai yang belum menentukan calon presiden sehingga bisa duduk bareng seperti yang kami lakukan di KIB itukan duduk bareng untuk membicarakan kebutuhan dari masing-masing partai, terusnya terhadap figur calon presiden dan wakil presiden yang akan diusung," tuturnya.

Diketahui sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto merespons terkait pernyataan anggota DPR Fraksi PDIP Masinton Pasaribu yang meminta maaf kalau partainya berkoalisi dengan 'Koalisi Perubahan' yang hendak dibesut NasDem, PKS, dan Demokrat. Hasto menyebut PDIP akan buka peluang kerja sama dengan koalisi yang belum tetapkan capres.

Awalnya Hasto merespons pernyataan Masinton. Dia mengatakan persoalan kerja sama partai merupakan kewenangan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri.

"Seluruh kebijakan strategis partai kan berada di tangan DPP PDIP yang dipimpin oleh Ibu Megawati Soekarnoputri, sehingga direction terkait kerja sama partai politik itu nanti dari Ibu Megawati Soekarnoputri," kata Hasto kepada wartawan di alun-alun Lebak, Banten, Minggu (19/2/2023).

Hasto lalu menjawab terkait peluang koalisi dengan partai-partai pengusung Anies Baswedan. Dia mengatakan PDIP berkomitmen kerja sama dengan partai-partai pendukung Jokowi-Ma'ruf Amin.

"Ya kalau kerja sama kan PDI Perjuangan terus sampai saat ini pun kami commited dengan kerja sama yang telah dibangun di dalam kerja sama Pak Jokowi dan K.H Ma'ruf Amin, ini kan tinggal dilanjutkan di dalam kerja sama," ucapnya.

Namun demikian, Hasto menyebut kerja sama itu mungkin hanya dengan koalisi yang belum menentukan capres dan cawapres.

"Selama calon presiden dan calon wakil presiden pada akhirnya bisa dikerucutkan, ketika di dalam kerja sama sudah ada yang mendahului menetapkan calon presiden itu kedaulatan dari partai tersebut, tapi partai yang belum menetapkan calon presiden dialog akan terus dilakukan," ujarnya.

Lihat juga Video 'Mardiono Ungkap Ada Jenderal Polisi Bintang Tiga Bakal Gabung PPP':

[Gambas:Video 20detik]


Partai Demokrat menyambut sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyebut nama Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) saat bicara daftar calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) 2024. Demokrat mengatakan pernyataan itu sebagai bentuk pengakuan.

Momen Jokowi Sebut AHY dalam Daftar Capres-cawapres

Foto: Presiden Jokowi di Harlah PPP (YouTube Petiga Tv)

Momen Jokowi menyebut nama AHY itu terjadi saat memberikan sambutan di acara Harlah PPP ke-50 di ICE BSD, Tangerang, Banten, Jumat (17/2/2023). Jokowi yang mulanya membicarakan target PPP untuk pemilu legislatif kemudian menyinggung soal capres dan cawapres partai berlambang Kakbah tersebut. Jokowi mengatakan tokoh-tokoh yang digadang-gadang menjadi capres dan cawapres hadir semua di acara tersebut.

Jokowi kemudian menyapa Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Dia juga menyebut nama Menko Polhukam Mahfud Md, Menparekraf Sandiaga Uno serta Menteri BUMN Erick Thohir.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Yang saya kenal ada Pak Prabowo, yang saya tahu juga ada Pak Erick Thohir, yang saya tahu juga ada Pak Sandiaga Uno, yang saya tahu juga ada Pak Mahfud Md," ujar Jokowi.

Jokowi menyatakan dirinya hampir lupa menyapa Ketum Demokrat AHY. Dia juga menyebut Ketum PPP masuk bursa bakal capres.

"Saya hampir lupa juga ada Mas AHY, dan tentu saja juga ada Ketum PPP," ujarnya.

Demokrat Anggap Bentuk Pengakuan

Deputi Bappilu Demokrat Kamhar Lakumani mengapresiasi Jokowi. Dia menilai apa yang disampaikan Jokowi sebagai bentuk pengakuan.

"Kami mengapresiasi atas itu, itu semua harapan baik tentu diamini. Ini menjadi doa. Bagi Mas Ketum AHY semua harapan baik yang datang baik itu dari elit, dari rakyat maupun dari kader Partai Demokrat senantiasa menjadi penyemangat dan semakin menambah energi untuk mempersiapkan diri dan berikhtiar dengan sungguh-sungguh menjemput sejarah jika Tuhan Yang Maha Esa menghendaki dan mentakdirkan untuk itu," kata Kamhar kepada wartawan, Minggu (19/6/2023).

Simak juga Video 'Respons AHY Namanya Disebut Jokowi Saat Bahas Capres-Cawapres':

[Gambas:Video 20detik]

Selengkapnya di halaman berikut

Halaman 1 2 Selanjutnya


PDI Perjuangan (PDIP) menjadi partai yang belum blak-blakan memperlihatkan arah poros koalisinya menuju Pilpres 2024. Terbaru, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto membeberkan kisi-kisi calon mitra koalisi yang bakal dijajak.

Awalnya Hasto merespons pernyataan anggota DPR Fraksi PDIP Masinton Pasaribu yang meminta maaf kalau partainya berkoalisi dengan 'Koalisi Perubahan' yang hendak dibesut NasDem, PKS, dan Demokrat. Terkait ini, Hasto menyebut PDIP akan buka peluang kerja sama dengan koalisi yang belum tetapkan capres.

"Seluruh kebijakan strategis partai kan berada di tangan DPP PDIP yang dipimpin oleh Ibu Megawati Soekarnoputri, sehingga direction terkait kerja sama partai politik itu nanti dari Ibu Megawati Soekarnoputri," kata Hasto kepada wartawan di alun-alun Lebak, Banten, Minggu (19/2/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Hasto lalu menjawab terkait peluang koalisi dengan partai-partai pengusung Anies Baswedan. Dia mengatakan PDIP berkomitmen kerja sama dengan partai-partai pendukung Jokowi-Ma'ruf Amin.

"Ya kalau kerja sama kan PDI Perjuangan terus sampai saat ini pun kami commited dengan kerja sama yang telah dibangun di dalam kerja sama Pak Jokowi dan KH Ma'ruf Amin, ini kan tinggal dilanjutkan di dalam kerja sama," ucapnya.

Namun demikian, Hasto menyebut kerja sama itu mungkin hanya dengan koalisi yang belum menentukan capres dan cawapres.

"Selama calon presiden dan calon wakil presiden pada akhirnya bisa dikerucutkan, ketika di dalam kerja sama sudah ada yang mendahului menetapkan calon presiden itu kedaulatan dari partai tersebut, tapi partai yang belum menetapkan calon presiden dialog akan terus dilakukan," ujarnya.

Sindir Partai Hobi Impor

Hasto sebelumnya sempat menyindir partai yang disebutnya doyan impor. Menurutnya, PDIP tidak cocok bekerja sama dengan partai yang selalu melakukan impor.

"Kalau PDI Perjuangan kan dalam fakta-fakta empirisnya selalu bekerja sama dengan partai lain. Karena spirit gotong royong sebagai saripati dari Pancasila itu. Tetapi dalam kerja sama ini melihat momentum, ada kesesuaian ideologi, kesesuaian platform, kesesuaian desain terhadap masa depan, cara pandang terhadap masa depan," ujar Hasto di Sekolah Partai DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (3/2).

"Kalau terhadap partai yang sukanya impor, nah ini nggak cocok buat PDI Perjuangan," sambungnya.

Simak selengkapnya di halaman berikut.

Halaman 1 2 Selanjutnya


Survei dan Polling Indonesia (SPIN) merilis hasil survei cawapres menjelang Pemilu 2024. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil atau RK menempati elektabilitas tertinggi.

Survei dilakukan selama periode 3-13 Februari 2023 diikuti oleh 1.230 responden. Metode survei dilaksanakan menggunakan multistage random sampling dengan margin of error +/- 95 persen. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara langsung menggunakan bantuan kuesioner. Sampel tersebar secara proporsional di 34 provinsi seluruh Indonesia.

SPIN mengajukan pertanyaan jika pemilihan presiden dilaksanakan hari ini siapakah calon wakil presiden yang bakal dipilih. Jawabannya Waketum Golkar Ridwan Kamil menempati posisi teratas dengan hasil 17,2 persen. Di posisi kedua ada Menteri BUMN Erick Thohir dengan 17,1 persen dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dengan hasil 13,4 persen.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Ridwan Kamil dengan Erick Thohir bersaing sekali, hanya terpaut 0,1 persen. Ganjar (ketiga), AHY lalu juga Khofifah," kata Direktur SPIN Igor Dirgantara secara virtual, Minggu (19/2/2023).

Ia menilai elektabilitas RK yang tinggi lantaran sudah ada kepastian bergabungnya RK dengan Golkar. Ditambah, lanjut Igor, Gubernur Jabar ini punya massa yang banyak di wilayahnya.

"Karena RK masuk Golkar ada kepastian, punya massa yang cukup banyak di Jawa Barat, Jabar itu kan populasi pemilunya paling tinggi ya," ujar Igor.

"Lalu Erick Thohir seperti menteri yang juga dipercaya sekali oleh Pak Jokowi beliau juga Ketua PSSI, wajar ya kalau publik masih melihat bahwa untuk cawapres itu, saat ini, Erick Thohir juga salah satu yang potensial," katanya.

Berikut elektabilitas cawapres versi SPIN:

1. Ridwan Kamil 17,2%

2. Erick Thohir 17,1%

3. Ganjar Pranowo 13,4%

4. Agus Harimurti 10,7%

5. Khofifah 4,1%

6. Anies Baswedan 3,5%

7. Puan Maharani 3,5%

8. Andika Perkasa 3,3%

9. Sandiaga Uno 2,9%

10. Airlangga 2,4%

11. Muhaimin Iskandar 2,4%

12. Prabowo Subianto 2,3%

13. Ahmad Heryawan 2,1%

14. Belum punya pilihan 15,1%


Survei dan Polling Indonesia (SPIN) merilis hasil survei capres menjelang Pilpres 2024. Ketua Umum (Ketum) Partai Gerindra Prabowo Subianto keluar menjadi tokoh yang memiliki elektabilitas tertinggi.

Survei dilakukan selama periode 3-13 Februari 2023 diikuti oleh 1.230 responden. Metode survei dilaksanakan menggunakan multistage random sampling dengan margin of error +/- 95 persen.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara langsung menggunakan bantuan kuisioner. Sampel tersebar secara proporsional di 34 provinsi seluruh Indonesia.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

SPIN mengajukan pertanyaan siapa yang akan dipilih responden andai pemilihan presiden digelar hari ini. Hasilnya sebanyak 33 persen responden memilih Prabowo Subianto. Di posisi kedua ada Ganjar Pranowo dengan elektabilitas 20,6 persen, disusul Anies Baswedan dengan perolehan 20 persen.

"Sampai dengan survei Februari 2023, Elektabilitas Prabowo masih bertahan sebagai calon Presiden paling utama pilihan publik dengan perolehan persentase 33,0%," kata Direktur SPIN Igor Dirgantara, Minggu (19/2/2023).

"Mengapa terjadi kenaikan elektabilitas terhadap Prabowo, pertama endorsement Jokowi yang secara terus menerus dilakukan terhadap Prabowo. Pidato Presiden Jokowi pada HUT Gerindra, Hadirnya Presiden Jokowi pada Rapimnas Kemhan adalah beberapa endorsement terakhir yang mendongkrak elektabilitas Prabowo," ujarnya.

Berikut daftar elektabilitas capres versi SPIN:

1. Prabowo Subianto 33%

2. Ganjar Pranowo 20,6%

3. Anies Baswedan 20,0%

4. Ridwan Kamil 8%

5. Agus Harimurti Yudhoyono 3%

6. Khofifah Indar Parawansa 2,6%

7. Puan Maharani 2,5%

8. Erick Thohir 1,8%

9. Muhaimin Iskandar 1,6%

10. Airlangga Hartato 1,4%

11. Andika Perkasa 1,3%

12. Sandiaga Uno 1,3%

13. Ahmad Heryawan 1%

14. Belum punya pilihan 1,9%

Simak juga 'Survei PWS Elektabilitas Capres: Prabowo Teratas, Disusul Ganjar dan Anies':

[Gambas:Video 20detik]


Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan PDIP masih terbuka dialog dengan NasDem soal kepentingan bangsa dan negara. Namun, Hasto menyebut keduanya beda jalan soal capres.

Hasto menjawab itu ketika ditanya soal peluang berdialog dengan NasDem di kemudian hari. Dia menyinggung sebetulnya PDIP masih bertemu sebelum NasDem mencapreskan Anies Baswedan.

"NasDem kan kemudian telah mengusung Bapak Anies Baswedan sebagai calon presiden dari NasDem, kemudian Bu Megawati Soekarnoputri dalam pidato ulang tahun partai menegaskan calon presiden dari Partai PDIP berasal dari kader partai," kata Hasto kepada wartawan di alun-alun Lebak, Banten, Minggu (19/2/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Saya kira dalam konteks seperti itu calon yg diusung oleh Nasdem dan calon yang diusung PDI Perjuangan dari indikator-indikator dalam sambutan Ibu Ketua Umum kan sepertinya berbeda," lanjut dia.

Karena itu lah, Hasto menyebut PDIP akan menunggu dialog apa yang kiranya ditawarkan NasDem. Jika dialog soal bangsa dan negara, dia memastikan PDIP terbuka.

"Kalau dialog dalam rangka kepentingan bangsa dan negara, PDI Perjuangan selalu welcome. Kalau dialog dalam konteks capres-cawapres, sepertinya ada perbedaan," ujarnya.

Lebih jauh, Hasto beralasan tokoh yang dicapreskan NasDem pun berbeda dengan Jokowi. Dia mengatakan Anies antitesa Jokowi.

"Apalagi Pak Anies berulang kali disebut antitesa dari Pak Jokowi sehingga pasti berbeda. Kalau di Banten Pak Jokowi ingin membangun tol sampai ujung Kulon, kalau dipimpin oleh Pak Anies berbeda," tutur dia.

Simak juga 'Capres PDIP Tinggal Tunggu Momen Pengumuman dari Megawati':

[Gambas:Video 20detik]


Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat lupa menyebut Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) saat menyapa capres dan cawapres 2024 di Harlah ke-50 PPP. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyebut itu artinya Jokowi masih beri ruang kepada siapapun maju capres dan cawapres.

"Ya kalau Pak Jokowi beliau selalu melakukan monitoring terhadap ekspektasi rakyat, calon pemimpin nasional yang dipersepsikan positif oleh masyarakat," kata Hasto kepada wartawan di alun-alun Lebak, Banten, Minggu (19/2/2023).

"Yang ketika hampir kelewatan dan kemudian ada yang mengingatkan dan kemudian disebut oleh Presiden Jokowi artinya beliau memberikan ruang bagi seluruh tokoh untuk tampil dan memberikan opsi yang terbaik bagi rakyat," lanjutnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Hasto menyebut, meski Jokowi sempat lupa, itu tetap bentuk endorsement. Menurutnya, itu hal yang biasa Jokowi lakukan di HUT partai.

"Itu bagian dari endorsement yang selalu Pak Presiden lakukan ketika menghadiri HUT Partai, sehingga menunjukkan kapasitas beliau sebagai pemimpin nasional," ucapnya.

Terlepas dari itu, Hasto menyampaikan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri sendiri saat ini juga masih rutin berdialog dengan Jokowi. Dia menyebut dialog itu membahas calon-calon pemimpin di masa depan.

"Tapi di luar itu, kalau bagi PDIP sendiri kami secara rutin melakukan dialog khususnya antara Ibu Megawati Soekarnoputri dengan bapak Presiden. Dalam dialog itulah dibahas hal-hal yang khusus terkait calon pemimpin nasional ke depan," ujar dia.

Sebelumnya, Jokowi menyebutkan nama AHY, Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto, Menteri BUMN Erick Thohir, Menparekraf Sandiaga Uno dan Menko Polhukam Mahfud Md sebagai capres-cawapres saat memberikan sambutan di acara Harlah PPP ke-50 di ICE BSD, Tangerang, Banten, Jumat (17/2/2023).

Jokowi yang mulanya membicarakan target PPP untuk pemilu legislatif kemudian menyinggung soal capres dan cawapres partai berlambang Kakbah tersebut. Jokowi mengatakan tokoh-tokoh yang digadang-gadang menjadi capres dan cawapres hadir semua di acara tersebut.

Jokowi kemudian menyapa Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Dia juga menyebut nama Menko Polhukam Mahfud Md, Menparekraf Sandiaga Uno serta Menteri BUMN Erick Thohir.

"Yang saya kenal ada Pak Prabowo, yang saya tahu juga ada Pak Erick Thohir, yang saya tahu juga ada Pak Sandiaga Uno, yang saya tahu juga ada Pak Mahfud Md," ujar Jokowi.

Jokowi menyatakan dirinya hampir lupa menyapa Ketum Demokrat AHY. Dia juga menyebut Ketum PPP masuk bursa bakal capres.

"Saya hampir lupa juga ada Mas AHY, dan tentu saja juga ada Ketum PPP," ujarnya.

Simak Video 'Kala Jokowi Sapa Capres-Cawapres, Takut Sebut Satu Nama Jadi Ramai':

[Gambas:Video 20detik]


Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto merespons terkait pernyataan anggota DPR Fraksi PDIP Masinton Pasaribu yang meminta maaf kalau partainya berkoalisi dengan 'Koalisi Perubahan' yang hendak dibesut NasDem, PKS, dan Demokrat. Hasto menyebut PDIP akan buka peluang kerja sama dengan koalisi yang belum tetapkan capres.

Awalnya Hasto merespons pernyataan Masinton. Dia mengatakan persoalan kerja sama partai merupakan kewenangan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri.

"Seluruh kebijakan strategis partai kan berada di tangan DPP PDIP yang dipimpin oleh Ibu Megawati Soekarnoputri, sehingga direction terkait kerja sama partai politik itu nanti dari Ibu Megawati Soekarnoputri," kata Hasto kepada wartawan di alun-alun Lebak, Banten, Minggu (19/2/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Hasto lalu menjawab terkait peluang koalisi dengan partai-partai pengusung Anies Baswedan. Dia mengatakan PDIP berkomitmen kerja sama dengan partai-partai pendukung Jokowi-Ma'ruf Amin.

"Ya kalau kerja sama kan PDI Perjuangan terus sampai saat ini pun kami commited dengan kerja sama yang telah dibangun di dalam kerja sama Pak Jokowi dan K.H Ma'ruf Amin, ini kan tinggal dilanjutkan di dalam kerja sama," ucapnya.

Namun demikian, Hasto menyebut kerja sama itu mungkin hanya dengan koalisi yang belum menentukan capres dan cawapres.

"Selama calon presiden dan calon wakil presiden pada akhirnya bisa dikerucutkan, ketika di dalam kerja sama sudah ada yang mendahului menetapkan calon presiden itu kedaulatan dari partai tersebut, tapi partai yang belum menetapkan calon presiden dialog akan terus dilakukan," ujarnya.

Pernyataan Masinton Pasaribu

Untuk diketahui, Masinton sempat berbicara terkait langkah politik PDIP saat ini jelang Pemilu 2024. Masinton menyebut PDIP bisa bersama dengan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya dan KIB, tapi tidak dengan Koalisi Perubahan.

Masinton mengatakan penjajakan-penjajakan dengan partai politik lain itu dewasa ini penting untuk dilakukan. Karena itulah, menurut Masinton, PDIP bisa bekerja sama dengan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya dan juga dengan Koalisi Indonesia Bersatu, tapi tidak dengan Koalisi Perubahan.

"Maka penjajakan-penjajakan itu penting, kita bukan orang dulu baru ngumpul-ngumpulin tadi, kita menjajaki kerja sama dulu, artinya kita bisa dengan teman-teman di Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, bisa dengan teman-teman Koalisi Indonesia Bersatu, tapi kalau dengan Koalisi Perubahan kayaknya mohon maaf, Bang," ujar Masinton dalam diskusi di gedung DPR, Kompleks Parlemen, Kamis (16/2).

Simak juga 'Capres PDIP Tinggal Tunggu Momen Pengumuman dari Megawati':

[Gambas:Video 20detik]


Partai Demokrat mengapresiasi Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyebut nama Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) saat bicara daftar capres dan cawapres. Deputi Bappilu Demokrat Kamhar Lakumani menganggap itu sebagai pengakuan.

"Kami mengapresiasi atas itu, itu semua harapan baik tentu diamini. Ini menjadi doa. Bagi Mas Ketum AHY semua harapan baik yang datang baik itu dari elit, dari rakyat maupun dari kader Partai Demokrat senantiasa menjadi penyemangat dan semakin menambah energi untuk mempersiapkan diri dan berikhtiar dengan sungguh-sungguh menjemput sejarah jika Tuhan Yang Maha Esa menghendaki dan mentakdirkan untuk itu," kata Kamhar kepada wartawan, Minggu (19/6/2023).

Di sisi lain, Kamhar menilai penyebutan nama AHY itu sebagai pengakuan dari aspirasi yang berkembang di publik. Meski begitu, dia menyayangkan sikap Jokowi yang kerap mengendorse figur capres-cawapres.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Apa yang disampaikan Pak Jokowi ini menjadi pengakuan atas aspirasi dan kehendak rakyat yang terus berkembang terhadap Mas Ketum AHY. Sekalipun kita juga menyayangkan Pak Jokowi yang terlalu sering mengendorse figur-figur tertentu sebagai capres dan cawapres yang bisa mempengaruhi netralitas dan profesionalitas aparat," ujarnya.

Kamhar meminta Jokowi menghindari sikap tersebut. Dia lantas mengungkit era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menahan diri untuk tidak mengendorse tokoh capres.

"Ini sebaiknya dihindari, ada baiknya belajar pada pengalaman Pilpres 2014 ketika dulu Pak SBY mampu menahan dan menjaga diri dari untuk tidak mengendorse pasangan tertentu baik itu Jokowi-JK maupun pasangan Prabowo-Hatta sehingga elemen kekuasaan bisa benar-benar netral, dan Pemilu bisa terselenggara dengan demokratis dan transisi serta peralihan kekuasaan berjalan secara lancar," ujarnya.

Sebelumnya, Jokowi menyebutkan nama AHY, Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto, Menteri BUMN Erick Thohir, Menparekraf Sandiaga Uno dan Menko Polhukam Mahfud Md sebagai capres-cawapres saat memberikan sambutan di acara Harlah PPP ke-50 di ICE BSD, Tangerang, Banten, Jumat (17/2/2023).

Jokowi yang mulanya membicarakan target PPP untuk pemilu legislatif kemudian menyinggung soal capres dan cawapres partai berlambang Kakbah tersebut. Jokowi mengatakan tokoh-tokoh yang digadang-gadang menjadi capres dan cawapres hadir semua di acara tersebut.

Jokowi kemudian menyapa Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Dia juga menyebut nama Menko Polhukam Mahfud Md, Menparekraf Sandiaga Uno serta Menteri BUMN Erick Thohir.

"Yang saya kenal ada Pak Prabowo, yang saya tahu juga ada Pak Erick Thohir, yang saya tahu juga ada Pak Sandiaga Uno, yang saya tahu juga ada Pak Mahfud Md," ujar Jokowi.

Jokowi menyatakan dirinya hampir lupa menyapa Ketum Demokrat AHY. Dia juga menyebut Ketum PPP masuk bursa bakal capres.

"Saya hampir lupa juga ada Mas AHY, dan tentu saja juga ada Ketum PPP," ujarnya.

Simak Video 'Kala Jokowi Sapa Capres-Cawapres, Takut Sebut Satu Nama Jadi Ramai':

[Gambas:Video 20detik]


Ketua Bamus Betawi Riano P Ahmad resmi bergabung ke Partai NasDem usai mundur dari PPP. Dengan bergabungnya Riano sebagai kader NasDem, dia berharap agar polarisasi pada saat kontestasi Pilkada 2017 tak terulang lagi.

"Saya tentukan sikap politik bergabung ke Partai NasDem bertepatan dengan momentum Isra' Miraj. Semoga langkah ini diridhoi Allah SWT," kata Riano dalam keterangan tertulis, Minggu (19/2/2023).

Riano mengatakan dirinya tertarik dengan semangat perubahan yang diusung Ketum NasDem Surya Paloh. Di samping itu, Riano menilai NasDem konsisten mengawal gagasan perubahan restorasi Indonesia.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Ini juga sejalan dengan kebutuhan kondisi sosial masyarakat Jakarta, imbas Pilkada DKI 2017 silam," ujarnya.

Riano kemudian menyoroti tajamnya polarisasi imbas Pilkada DKI 2017 silam. Di masa itu, warga Jakarta seolah terbelah menjadi dua kutub yang berlawan. Kondisi inilah yang menurut Riano mesti dihindari.

"Ini menurut saya tidak boleh lagi terjadi di Pemilu 2024 mendatang. Perbedaan pandangan politik tidak boleh lagi merusak persaudaraan sesama anak bangsa," terangnya.

Mantan Anggota DPRD DKi itu juga menilai Partai NasDem di bawah komando Surya Paloh tak terjebak dalam personal salah satu tokoh seperti Pilkada 2017 silam. Sekalipun NasDem kini berada di dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo.

"Nah, saya melihat Pak Surya Paloh menawarkan itu. Meskipun saat ini, NasDem ada di pemerintahan Presiden Jokowi tetapi juga menawarkan perubahan yang lebih baik melalui pencapresan Pak Anies Baswedan. Ini bukti bahwa politik NasDem tidak terjebak pada personal Ahok atau Anies seperti Pilkada DKI 2017," ucapnya.

"Jadi, mari semangat persaudaraan dan kebhinekaan kita yang sempat terkoyak kita dipulihkan bersama-sama, dan Insyallah Pemilu 2024 akan menjadi pintu gerbang pemulihan itu," sambungnya.

Ia juga menyampaikan terima kasih kepada Surya Paloh dan Ketua DPW NasDem DKI Jakarta, Nurcahyo Anggorojati yang mengizinkan dirinya bersama Putra Almarhum Haji Lulung, Guruh Tirta Lunggana menjadi keluarga besar Partai NasDem. Dia juga berkomitmen meningkatkan perolehan suara Partai NasDem di DKI Jakarta pada Pemilu 2024 mendatang.

"Terima kasih sudah menerima kami berdua. Saya menyampaikan komitmen untuk bekerja keras membantu mengerek suara NasDem di seluruh wilayah Ibu Kota pada Pemilu 2024 mendatang," jelasnya.

Dia juga berencana maju kembali sebagai Calon Legislatif (Caleg) pada Pileg 2024 mendatang. Dari daerah pemilihan (Dapil) 1 Jakarta Pusat.

Simak juga 'NasDem Terbuka Jika Anak Haji Lulung Mau Gabung':

[Gambas:Video 20detik]


Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut sejumlah nama capres dan cawapres di antaranya Prabowo Subianto, Erick Thohir, hingga Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam sambutan di Harlah ke-50 PPP. Ada nama yang disebut Jokowi tidak hadir di acara itu, siapa sosoknya?

Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno menyebut nama itu mungkin saja Ganjar Pranowo. Adi menyebut selama ini publik melihat dukungan Jokowi mengarah kepada Gubernur Jawa Tengah itu.

"Pertama, tak ada keraguan apapun capres jagoan Jokowi yang tak hadir harlah PPP bagi publik adalah Ganjar, bukan yang lain. Selama ini asosiasi sikap politik Jokowi mengarah ke Ganjar bahkan sempat membuat hubungan dengan PDIP sempat tegang," kata Adi kepada wartawan, Sabtu (18/2/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Pada acara itu Jokowi menyinggung capres-cawapres dan kemudian menyapa Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto. Dia juga menyebut nama Menko Polhukam Mahfud Md, Menparekraf Sandiaga Uno, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Ketum Demokrat AHY.

Menurut Adi, nama yang tidak hadir dalam acara itu mungkin saja mengarah pada Ketua DPR Puan Maharani, Ketum Golkar Airlangga Hartarto, dan Ketum PKB Muhaimin Iskandar. Namun, Adi meyakini nama yang dimaksud Jokowi bukanlah Anies Baswedan.

"Kedua, mungkin juga yang dimaksud capres jagoan Jokowi yang tak hadir harlah PPP mengarah ke Puan, Airlangga, Cak Imin, dan lainnya. Karena memang Jokowi terlihat menghindar betul jika hanya dikaitkan dengan satu capres tertentu saja. Jokowi sepertinya ingin terlihat elegan siapapun elite di negara ini yang potensial maju bakal di-mention. Yang jelas bukan Anies," tutur Adi.

"Persisnya hanya Jokowi dan Tuhan saja yang tahu siapa capres yang bakal diusung nantinya. Yang jelas mengarah ke nama-nama yang berada di inner circle kekuasaan saat ini," imbuhnya.

Adi menilai Jokowi telah memiliki satu nama yang dijagokan sebagai capres. Utamanya, kata dia, yang jadi prioritas Jokowi adalah capres dari PIDP.

"Meski Jokowi banyak sebut nama-nama capres, pastinya Jokowi punya prioritas terutama capres PDIP. Apapun judulnya Jokowi itu kader PDIP, pasti diutamakan. Merahnya mata dapat dilihat. Tapi merahnya hati sulit ditebak. Tampak di permukaan terlihat Jokowi meng-endorse banyak tokoh, tapi di lubuk hati terdalam pastinya hanya ada satu nama," sebut Adi.

Simak selengkapnya pada halaman berikut.

Halaman 1 2 Selanjutnya


Putra almarhum Abraham Lunggana atau Haji Lulung, Guruh Tirta Lunggana, rela pindah partai demi mendukung Anies Baswedan maju di Pilpres 2024. Guruh semula di PPP kini berlabuh di NasDem.

Catatan detikcom, Sabtu (18/2/2023), NasDem diketahui sudah lebih dulu mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres untuk Pilpres 2024. Sedangkan, PPP sendiri belum menentukan akan mengusung siapa di Pilpres.

Sinyal pindahnya Guruh Tirta ini mulanya diketahui ketika dia dicopot dari jabatan Ketua DPW PPP DKI Jakarta. Sebelum dicopot, Guruh Tirta diketahui sempat melontarkan pantun untuk memilih Anies Baswedan di 2024.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Namun, DPP PPP kala itu menepis jika pencopotan putra almarhum Haji Lulung itu berkaitan dengan dukungan untuk bakal capres Anies Baswedan.

Sempat Datangi DPP NasDem

Setelah dicopot dari jabatan Ketua DPW PPP Jakarta, Guruh pun bermanuver dengan menyambangi kantor DPP NasDem. Di sana, Guruh menyatakan dukungan kepada Anies Baswedan untuk maju di pilpres 2024.

Kepada seluruh ya, orang-orang kepercayaan saya di sini untuk nantinya akan membantu memenangkan Pak Anies Rasyid Baswedan menjadi presiden Indonesia yang akan datang amin," kata Tirta di NasDem Tower, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (29/1).

Dalam kesempatan itu juga, Guruh Tirta menegaskan kabar dirinya dicopot dari jabatan Ketua DPW PPP Jakarta. Guruh menegaskan dirinya mengundurkan diri dari kepengurusan PPP Jakarta.

Halaman 1 2 Selanjutnya


Putra almarhum Haji Lulung, Guruh Tirta Lunggana, resmi bergabung ke Partai NasDem. Ketua DPW NasDem DKI Jakarta Nurcahyo memandang positif perpindahan sejumlah kader baru ke partainya, termasuk Guruh Tirta.

"Saya ketua DPW partai NasDem memandang positif dengan perpindahan Bang Tirta, Riano, dan yang lainnya ke NasDem," kata Nurcahyo kepada wartawan di Akademi Bela Negara (ABN) NasDem, Pancoran, Jakarta Selatan, Sabtu (18/2/2023).

Nurcahyo meyakini bahwa kader-kader yang baru bergabung itu mempunyai 'pasar' yang sebelumnya tak pernah bisa 'tersentuh' oleh NasDem. Dia berharap agar Guruh Tirta dan kader baru lainnya dapat membawa 'massa' mereka ke Partai NasDem.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Tentu kakak-kakak yang saya sebut tadi mempunyai market sendiri yang saya yakin bisa diisi yang sebelumnya tidak ada di Partai NasDem. Jadi bisa diisi celah yang sebelumnya kita tidak pernah bisa isi," ungkap Nurcahyo.

"Saya berharap Kakak Tirta, Riano, dan kakak-kakak lainnya bisa membawa, mempengaruhi atau membawa massa itu ke Partai NasDem supaya partai ini semakin besar," sambungnya.

Nurcahyo lalu membeberkan 'pasar tak pernah bisa diisi' oleh partainya yakni golongan religius. Nurcahyo menilai dengan bergabungnya Guruh Tirta dan kader-kader lainnya mampu memperkuat bahwa NasDem juga partai yang religius.

"Kita mengetahui kakak Riano dan Guruh dari partai yang religius. Jadi ini melengkapi dan menambah keyakinan kami, jadi di bawah, kami juga diberikan isu bahwa kita ini tidak religus," tutur Nurcahyo.

"Nah dengan adanya kakak-kakak ini tentunya dapat memperkuat bahwa kita desainnya partai tengah tapi juga religius," sambungnya.

Sebelumnya, Putra almarhum Haji Lulung, Guruh Tirta Lunggana, resmi bergabung ke Partai NasDem. Guruh Tirta akhirnya bergabung ke NasDem usai sebelumnya mundur dari PPP.

"Kita akan panggil, perwakilan dari kader-kader baru yang bergabung yang akhirnya hijrah ke Partai NasDem, saya undang Kakak Tirta Lunggana," ujar pembawa acara di Akademi Bela Negara (ABN) NasDem, Pancoran, Jakarta Selatan, Sabtu (18/2).

Terpisah, Guruh Tirta membeberkan alasannya bergabung ke NasDem karena menginginkan perubahan.

"Yang jelas kenapa memilih NasDem irisannya sudah jelas, pada saat saya hadir di kantor DPP, tower ya, sudah jelas kita menginginkan adanya perubahan yang memang harus kita jalankan," kata Guruh Tirta.

"Kenapa? Karena PPP sampai hari ini tidak, belum menentukan calon presiden sedangkan partai NasDem sudah mengusulkan salah satu calon presiden yaitu Pak Anies Baswedan," lanjutnya.

Simak juga Video: NasDem Terbuka Jika Anak Haji Lulung Mau Gabung

[Gambas:Video 20detik]


Putra almarhum Haji Lulung, Guruh Tirta Lunggana, resmi bergabung ke Partai NasDem. Guruh Tirta akhirnya bergabung ke NasDem usai sebelumnya mundur dari PPP.

"Kita akan panggil, perwakilan dari kader-kader baru yang bergabung yang akhirnya hijrah ke Partai NasDem, saya undang Kakak Tirta Lunggana," ujar pembawa acara di Akademi Bela Negara (ABN) NasDem, Pancoran, Jakarta Selatan, Sabtu (18/2/2023).

Terpisah, Guruh Tirta membeberkan alasannya bergabung ke NasDem karena menginginkan perubahan.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Yang jelas kenapa memilih NasDem irisannya sudah jelas, pada saat saya hadir di kantor DPP, tower ya, sudah jelas kita menginginkan adanya perubahan yang memang harus kita jalankan," kata Guruh Tirta.

"Kenapa? karena PPP sampai hari ini tidak, belum menentukan calon presiden sedangkan partai NasDem sudah mengusulkan salah satu calon presiden yaitu Pak Anies Baswedan," lanjutnya.

Guruh Tirta mengatakan belum mengetahui posisi apa yang didapatnya. Namun, dia menyebut wilayah kerjanya di daerah pemilihan (dapil) 10.

"Kalau posisi itu kita balik lagi, sama penguruslah, DPW. Belum dibeberkan, (dapil) 10, di Jakarta Barat," ungkapnya.

Pantauan detikcom di lokasi, Sabtu (18/2/2023), Guruh Tirta mengenakan pakaian berwarna putih. Dia terlihat duduk di samping Sekretaris DPW Partai NasDem DKI Jakarta Wibi Andrino.

Ketua Teritorial Pemenangan Pemilihan Umum Partai NasDem Effendy Choirie atau Gus Choi lalu memberikan jaket NasDem seraya memakaikannya kepada Tirta.

Selain Tirta, beberapa orang lainnya, seperti mantan anggota DPRD DKI Riano Ahmad, mantan anggota DPRD DKI Nuraina, juga ikut bergabung ke NasDem. Total, ada 10 orang yang maju bersamaan dengan Guruh Tirta.

Untuk diketahui, putra almarhum Abraham Lunggana (Haji Lulung), Guruh Tirta Lunggana, menyatakan mundur diri dari kepengurusan DPW PPP DKI Jakarta. Keputusan itu diambil setelah keluarnya Surat Keputusan (SK) Perubahan Pengurus DPW PPP Provinsi DKI Jakarta dengan Nomor 0790/SK/DPP/W/I/2023.

"Jadi saya juga sampaikan bahwa kami kemarin setelah SK itu keluar, jadi kami yang ada di dalam SK itu, saya sampaikan nih. Gapapa kali ya? Saya itu sudah mengundurkan diri menjadi pengurus," kata Tirta di NasDem Tower, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (29/1/2023).

Simak Video: NasDem Terbuka Jika Anak Haji Lulung Mau Gabung

[Gambas:Video 20detik]

Halaman 1 2 Selanjutnya


Plt Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono menyapa para pejabat yang hadir dalam peringatan hari lahir (harlah) ke-50 PPP, mulai Presiden Joko Widodo (Jokowi) hingga Menteri BUMN Erick Thohir. Kala itu, Mardiono tidak menyebutkan Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono.

Mulanya, Mardiono menyapa Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang hadir di lokasi harlah PPP di ICE BSD, Tangerang, Jumat (17/2/2023). Mardiono kemudian lanjut menyapa para menteri yang hadir, mulai Menko Polhukam Mahfud Md, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Sekretariat Negara (Mensesneg) Pratikno, Menteri Agama Yaqut Cholil, Menteri BUMN Erick Thohir, hingga Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno.

"Dan segenap seluruh jajaran partai, ketua umum partai politik (parpol) atau yang mewakili yang mohon izin karena keterbatasan waktu saya tidak menyebut satu per satu, dengan tidak mengurangi rasa hormat," ungkap Mardiono.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Mardiono meninggalkan panggung setelah menyampaikan sambutannya. Setelah itu, AHY lalu disebut dan disapa oleh salah satu pembawa acara.

"Tentu merupakan kebahagiaan bagi PPP Harlah hari ini dihadiri oleh ketua-ketua partai, dan kita lihat alhamdulillah Mas Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) juga hadir bersama kita," tutur salah satu pembawa acara.

Seusai acara, terlihat momen Mardiono berbicara dengan AHY secara pribadi. Terdengar, Mardiono meminta maaf karena tidak menyebut nama AHY saat sambutannya di awal acara harlah PPP ke-50 itu. Mardiono membenarkan hal itu.

"Oh, iya (minta maaf) karena kemarin karena waktunya yang terburu-buru saya nggak menyapa (saat sambutan) Pak AHY kemarin," kata Mardiono saat dihubungi detikcom, Sabtu (18/2/2023).

"Itu karena kebetulan, saya bicara di depan teman-teman media (kepada AHY), 'mohon maaf loh saya tadi nggak menyambut', (dijawab AHY) 'nggak apa-apa, waktunya terbatas', cuma itu saja kok," beber Mardiono.

Mardiono mengatakan terlewat menyebut nama AHY lantaran terburu-buru dengan durasi waktu. Dia menuturkan AHY memaklumi hal itu.

"(Respons AHY) 'oh nggak apa-apa', dia sering ketemu dengan saya," ungkap Mardiono.

Lebih lanjut, Mardiono mengungkap tidak ada masalah dalam hubungan dirinya dengan AHY. Dia bahkan mengakui sering bertemu dengan AHY.

"Oh baik, sering ketemu, saya waktu di PBNU acara 100 tahun NU di Surabaya, itu bersebelahan ngobrol panjang tentang politik. Selain itu, juga sering ngobrol, ketemu banyak, nggak ada masalah, dengan ayahandanya juga baik, kemudian almarhum dulu dengan adiknya ibu almarhum juga baik," kata Mardiono.

Tonton Video: Respons AHY Namanya Disebut Jokowi Saat Bahas Capres-Cawapres

[Gambas:Video 20detik]


Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut satu per satu nama bakal calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) di Pilpres 2024 saat memberi sambutan di peringatan Hari Ulang Tahun (Harlah) ke-50 PPP. Namun, Jokowi mengaku hampir lupakan Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Jokowi mulanya menyinggung soal capres dan cawapres yang bakal diusung PPP. Jokowi mengatakan tokoh-tokoh yang digadang-gadang menjadi capres dan cawapres hadir semua di acara tersebut.

"Sekarang urusan capres dan cawapres. Saya mau bertanya PPP ini calonnya siapa sih? Karena di sini hadir semua di sini," ujar Jokowi di ICE BSD, Kamis (17/2).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Jokowi lalu menyapa Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Dia juga menyebut nama Menko Polhukam Mahfud Md, Menparekraf Sandiaga Uno serta Menteri BUMN Erick Thohir.

"Yang saya kenal ada Pak Prabowo, yang saya tahu juga ada Pak Erick Thohir, yang saya tahu juga ada Pak Sandiaga Uno, yang saya tahu juga ada Pak Mahfud Md," ujar Jokowi.

Jokowi menyatakan dirinya hampir lupa menyapa Ketum Demokrat AHY. Dia juga menyebut Ketum PPP masuk bursa bakal capres.

"Saya hampir lupa juga ada Mas AHY, dan tentu saja juga ada Ketum PPP," ujarnya.

Simak respons AHY di halaman berikutnya.

Simak Video: Respons AHY Namanya Disebut Jokowi Saat Bahas Capres-Cawapres

[Gambas:Video 20detik]

Halaman 1 2 Selanjutnya


Nama Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY disebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) ketika orang nomor 1 di Indonesia itu membacakan daftar calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) yang diketahuinya. NasDem dan PKS merespons.

Wasekjen NasDem Hermawi Taslim menilai itu hal yang biasa. Menurutnya, apa yang disampaikan Jokowi bentuk mencairkan suasana perpolitikan saat ini.

"Sinyal-sinyal dari presiden sudah biasa kita lihat dan dengar, dan itu kita anggap sebagai bagian dari komunikasi politik. Jadi penyebutan sejumlah nama termasuk nama AHY harus dibaca sebagai suatu cara presiden dalam menyemangati dan meminimalisir perpolitikan nasional. Politik kita semakin mencair, semakin dewasa dan semakin bersahabat," kata Hermawi kepada wartawan, Jumat (17/2/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Meski begitu, Hermawi menilai bebas saja jika apa yang disebutkan Jokowi itu dinilai sebagai sinyal. Menurutnya, hal yang baik jika pernyataan Jokowi dijadikan motivasi bagi setiap tokoh yang hendak berkompetisi.

"Tiap orang kan berhak memberi tafsir sendiri, bebas aja," ujarnya.

"Baguslah kalau pernyataan presiden bisa menjadi motivasi tambahan buat setiap insan yang akan berkompetisi," lanjut Hermawi.

PKS pun merespons santai soal Jokowi yang menyebut nama AHY ada dalam daftar capres-cawapres. Juru Bicara PKS Muhammad Kholid menilai hal itu merupakan bentuk apresiasi Jokowi terhadap tokoh politik dalam 'koalisi perubahan'.

"Saya kira itu hal yang baik, itu bisa jadi tanda bahwa Pak Jokowi juga apresiatif dengan tokoh-tokoh politik yg tergabung dalam koalisi perubahan," ucapnya.

Sebelumnya, Jokowi menyebutkan nama AHY, Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto, Menteri BUMN Erick Thohir, Menparekraf Sandiaga Uno dan Menko Polhukam Mahfud Md sebagai capres-cawapres saat memberikan sambutan di acara Harlah PPP ke-50 di ICE BSD, Tangerang, Banten, Jumat (17/2/2023).

Jokowi yang mulanya membicarakan target PPP untuk pemilu legislatif kemudian menyinggung soal capres dan cawapres partai berlambang Kakbah tersebut. Jokowi mengatakan tokoh-tokoh yang digadang-gadang menjadi capres dan cawapres hadir semua di acara tersebut.

Selengkapnya di halaman berikut

Simak Video: Respons AHY Namanya Disebut Jokowi Saat Bahas Capres-Cawapres

[Gambas:Video 20detik]

Halaman 1 2 Selanjutnya


Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut sejumlah nama yang diketahuinya sebagai calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) di peringatan hari lahir atau Harlah PPP ke-50. Jokowi mengaku menghindari perbincangan publik jika hanya menyebut satu nama saja.

Jokowi awalnya ditanyakan terkait siapa capres pilihannya. Namun, Jokowi mengaku tidak mau menyebut secara persis siapa sosok tersebut.

"Ya, nanti kalau saya nyebut satu, nanti rame. (Jadi) Sebut semuanya," ujar Jokowi kepada wartawan di ICE BSD, Jumat (17/2/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Kemudian, Jokowi tertawa saat ditanyakan terkait calon presiden (capres) pilihannya tidak hadir di Harlah PPP ke-5. Dia mengaku ada capres pilihannya yang juga tidak hadir di lokasi.

"Sudah tadi saya sampaikan calon yang hadir Pak Prabowo, Pak Erick, ada Pak Sandi, Pak Mahfud, ada Mas AHY, ada juga Pak Ketua PPP, jangan lupa," ucap dia.

"Ada yang nggak hadir," lanjut Jokowi sambil tersenyum.

Untuk diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) membahas urusan calon presiden dan calon wakil presiden di peringatan hari lahir atau Harlah PPP ke-50. Jokowi menyebutkan sejumlah nama menterinya sebagai sosok capres dan cawapres yang dia kenal dan dia tahu.

Harlah PPP bertempat di ICE BSD, Tangerang, Banten (17/2). Jokowi bertanya-tanya siapa sebenarnya calon presidennya PPP.

"Ini urusan 2024 yang kedua, tadi urusan legislatif. Sekarang urusan capres dan cawapres. Saya mau bertanya, PPP ini calonnya siapa sih? Karena di sini hadir semua, lo, hadir semua di sini calon-calon presiden dan wakil presiden," kata Jokowi.

Jokowi menyebutkan nama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto hingga Menko Polhukam Mahfud Md sebagai capres dan cawapres yang dia kenal dan tahu. Jokowi juga menyebutkan nama Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono yang juga hadir di lokasi.

"Yang saya kenal, ada Pak Prabowo, yang saya tahu juga ada Pak Erick Thohir. Yang saya tahu juga ada Pak Sandiaga Uno. Yang saya tahu juga ada Pak Mahfud Md," kata Jokowi.

"Saya hampir lupa, juga ada Pak, Mas AHY. Dan tentu saja juga ada ketua umum PPP," kata Jokowi.

Simak Video: Jokowi Bantah Beri Arahan Soal Sistem Pemilu Proporsional Tertutup

[Gambas:Video 20detik]


Nama Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY disebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) ketika orang nomor 1 di Indonesia itu membacakan daftar calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) yang diketahuinya. Bagaimana respons AHY?

Jokowi menyebutkan nama AHY, Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto, Menteri BUMN Erick Thohir, Menparekraf Sandiaga Uno dan Menko Polhukam Mahfud Md sebagai capres-cawapres saat memberikan sambutan di acara Harlah PPP ke-50 di ICE BSD, Tangerang, Banten, Jumat (17/2/2023). AHY merespons Jokowi dengan mengungkit harapan sang kepala negara tentang Pemilu 2024.

"Ya saya yakin Pak Presiden Jokowi juga memiliki harapan, tadi saya dengarkan sambutan beliau Presiden Jokowi juga berharap agar Pemilu 2024 mendatang bisa berjalan dengan baik, sukses, dan tidak menghadirkan instabilitas baik secara politik maupun keamanan," kata AHY yang ditemui seusai acara.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

AHY menyebut pidato Jokowi soal Pemilu 2024 merupakan pesan khusus kepada PPP yang tengah berulang tahun. Meski demikian, AHY menilai pesan itu juga ditujukan kepada semua partai politik peserta Pemilu 2024.

"Saya pun merasa ini adalah sebuah peluang sejarah bagi seluruh partai politik, termasuk tokoh-tokoh yang ingin menjadi bagian dalam kontestasi tersebut, baik dalam pilpres maupun dalam pemilihan anggota legislatif," kata AHY.

AHY mengharapkan Pemilu 2024 berjalan lancar, tertib, dan melahirkan pemimpin yang amanah. AHY juga mengharapkan Pemilu 2024 bisa membawa kemajuan untuk negeri dan juga kesejahteraan untuk rakyat.

Ketika ditanyakan apakah dirinya menganggap pernyataan Jokowi soal capres sebagai sinyal tertentu, AHY tertawa. Apapun maksud Jokowi, AHY mengaku terus mempersiapkan diri.

"He-he-he. Kayaknya harus tanya ke Pak Jokowinya. Tapi yang jelas kami akan terus berikhtiar dan terus mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya," kata AHY.

Dalam acara tersebut, Jokowi yang mulanya membicarakan target PPP untuk pemilu legislatif kemudian menyinggung soal capres dan cawapres partai berlambang Kakbah tersebut. Jokowi mengatakan tokoh-tokoh yang digadang-gadang menjadi capres dan cawapres hadir semua di acara tersebut.

Jokowi kemudian menyapa Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Dia juga menyebut nama Menko Polhukam Mahfud Md, Menparekraf Sandiaga Uno serta Menteri BUMN Erick Thohir.

"Yang saya kenal ada Pak Prabowo, yang saya tahu juga ada Pak Erick Thohir, yang saya tahu juga ada Pak Sandiaga Uno, yang saya tahu juga ada Pak Mahfud Md," ujar Jokowi.

Jokowi menyatakan dirinya hampir lupa menyapa Ketum Demokrat AHY. Dia juga menyebut Ketum PPP masuk bursa bakal capres.

"Saya hampir lupa juga ada Mas AHY, dan tentu saja juga ada Ketum PPP," ujarnya.

Lihat juga Video: Jokowi, AHY, Prabowo hingga Sandi Hadiri Harlah ke-50 PPP

[Gambas:Video 20detik]


Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut beberapa nama yang belakangan digadang-gadang menjadi calon presiden dan wakil presiden (Capres-Cawapres) pada Pemilu 2024. Beberapa yang disebut Jokowi merupakan para menterinya.

Hal itu disampaikan Jokowi dalam peringatan Hari Lahir Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ke 50. Awalnya Jokowi berkelakar menanyakan siapa sebenernya tokoh yang mau diusung oleh PPP sebagai Capres atau Cawapres.

Pasalnya di acara tersebut, Jokowi menilai dirinya melihat beberapa tokoh yang berpotensi besar menjadi Capres atau Cawapres.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Saya mau tanya, PPP ini calonnya siapa sih? Karena hadir semua lho di sini, calon-calon presiden, calon wakil presiden. Yang saya kenal ini ada Pak Prabowo. Kemudian, yang saya tahu juga ada... Pak Erick Thohir, yang saya tahu juga ada Pak Sandiaga Uno," ujar Jokowi dalam pidatonya yang juga disiarkan virtual, Jumat (17/2/2023).

Dia kemudian menyebutkan nama lainnya, seperti Menko Politik, Hukum, dan Kemanan (Menkopolhukam) Mahfud MD serta pentolan Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Jokowi juga menyebut nama Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono.

"Yang saya tahu juga ada Pak Mahfud MD. Saya hampir lupa, juga ada pak, Mas AHY, dan tentu saja juga ada Ketua Umum PPP. Masih ada yang belum saya sebut ndak itu," kata Jokowi.


Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut nama-nama bakal calon presiden dan wakil presiden untuk Pilpres 2024 saat memberi sambutan di peringatan Hari Ulang Tahun (Harlah) ke-50 PPP. Jokowi mengaku hampir lupa menyebut nama Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang hadir di acara itu.

Jokowi awalnya bicara soal target PPP untuk Pemilu legislatif. Jokowi mendoakan agar 39 kursi DPR yang menjadi target PPP di 2024 bisa tercapai.

Setelah itu, Jokowi mulai menyinggung soal capres dan cawapres yang bakal diusung PPP. Jokowi mengatakan tokoh-tokoh yang digadang-gadang menjadi capres dan cawapres hadir semua di acara tersebut.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Sekarang urusan capres dan cawapres. Saya mau bertanya PPP ini calonnya siapa sih? Karena di sini hadir semua di sini," ujar Jokowi di ICE BSD, Kamis (17/2/2023).

Jokowi kemudian menyapa Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Dia juga menyebut nama Menko Polhukam Mahfud Md, Menparekraf Sandiaga Uno serta Menteri BUMN Erick Thohir.

"Yang saya kenal ada Pak Prabowo, yang saya tahu juga ada Pak Erick Thohir, yang saya tahu juga ada Pak Sandiaga Uno, yang saya tahu juga ada Pak Mahfud Md," ujar Jokowi.

Jokowi menyatakan dirinya hampir lupa menyapa Ketum Demokrat AHY. Dia juga menyebut Ketum PPP masuk bursa bakal capres.

"Saya hampir lupa juga ada Mas AHY, dan tentu saja juga ada Ketum PPP," ujarnya.

Simak juga Video: Mardiono Kode Cawapres Duduk di Samping Jokowi: Sinyalnya Makin Kuat

[Gambas:Video 20detik]


Presiden Joko Widodo (Jokowi) membahas urusan calon presiden dan calon wakil presiden di peringatan hari lahir atau Harlah PPP ke-50. Jokowi menyebutkan sejumlah nama menterinya sebagai sosok capres dan cawapres yang dia kenal dan dia tahu.

Harlah PPP bertempat di ICE BSD, Tangerang, Banten (17/2/2023). Jokowi bertanya-tanya siapa sebenarnya calon presidennya PPP.

"Ini urusan 2024 yang kedua, tadi urusan legislatif. Sekarang urusan capres dan cawapres. Saya mau bertanya, PPP ini calonnya siapa sih? Karena di sini hadir semua, lo, hadir semua di sini calon-calon presiden dan wakil presiden," kata Jokowi.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Jokowi menyebutkan nama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto hingga Menko Polhukam Mahfud Md sebagai capres dan cawapres yang dia kenal dan tahu. Jokowi juga menyebutkan nama Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono yang juga hadir di lokasi.

"Yang saya kenal, ada Pak Prabowo, yang saya tahu juga ada Pak Erick Thohir. Yang saya tahu juga ada Pak Sandiaga Uno. Yang saya tahu juga ada Pak Mahfud Md," kata Jokowi.

"Saya hampir lupa, juga ada Pak, Mas AHY. Dan tentu saja juga ada ketua umum PPP," kata Jokowi.

Jokowi menekankan tokoh-tokoh yang dia sebutkan merupakan capres dan cawapres potensial yang hadir.

"Masih ada yang belum saya sebut ndak nanti? Yang hadir," kata Jokowi.

Simak Video: Mardiono Kode Cawapres Duduk di Samping Jokowi: Sinyalnya Makin Kuat

[Gambas:Video 20detik]


Plt Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Mardiono menyinggung calon wakil presiden untuk Pilpres 2024 sudah menunjukkan sinyal kuat. Dia lantas bercanda bahwa para calon itu duduk di samping kiri dan kanan Presiden Joko Widodo.

Hal itu disampaikan Mardiono saat memberikan sambutan pada Puncak Harlah PPP di ICE BDS, Tangerang, yang disiarkan langsung melalui YouTube Petiga TV, Jumat (17/2/2023). Madiono awalnya meminta kader hati-hati karena di depan Presiden Jokowi yang hadir dalam acara itu.

"Saya ingin mengingatkan kepada teman-teman jangan terlalu semangat dan hati-hati karena di depan kita ada Bapak Presiden," ucap Mardiono.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Mardiono mengatakan bahwa PPP adalah partai koalisi pendukung pemerintah Jokowi. Karena itu, kata dia, PPP tetap memegang komitmen itu.

"Kita Partai Persatuan Pembangunan adalah partai yang berkoalisi dengan pemerintah karena itu Partai Persatuan Pembangunan selalu insyaallah akan istikamah, komitmen karena Islam mengajarkan janji adalah utang, di mana utang harus kita penuhi karena itu kita harus istikamah," ujar dia.

Barulah Mardiono menyinggung soal calon wakil presiden. Dia menyebut calon wakil presiden ada di samping kanan dan kiri bangku Presiden Jokowi.

"Karena di belakang tadi menyebutkan calon wakil presiden, hati-hati. Ini para calon para wakil presiden itu sedang duduk di samping kanan-kiri Bapak Presiden," kata Mardiono. Ucapkan Mardiono itu disambut oleh gelak tawa Jokowi.

Kursi sebelah kanan Jokowi tampak kosong, karena sejatinya diisi oleh Mardiono. Sementara satu kursi di samping kanan Jokowi tampak Mensesneg Patrikno yang mengenakan batik. Sedangkan persis di sebelah kiri Jokowi duduk Sekjen PPP Arwani Thomafi.

Sementara di jajaran kursi sebelah kiri dan kanan Jokowi tampak Menteri Investasi Indonesia Bahlil Lahadalia, Memparekraf Sandiaga Uno, Menag Yaqut Cholil Qoumas, Menteri BUMN Erick Thohir, Menhan Prabowo Subianto, Menko Polhukam Mahfud Md dan Wakil Ketua MPR Yandri Susanto. Para tokoh di bagian ini sempat disorot oleh kamera.

Pada momen ini Bahlil tampak mencolok Sandiaga Uno yang dibalas dengan sandi sambil tersenyum dan menepuk lutut Bahlil. Dan Prabowo Subianto tampak bertepuk tangan.

Mardiono melanjutkan pidatonya. Dia menyebut sinyal cawapres itu sudah semakin dekat.

"Dan ini masih ada yang sinyalnya sudah sinyalnya sudah makin kuat, jadi hati-hati," tutur dia.

Setelah itu, kamera kemudian menyorot pada kursi yang sejajar dengan barisan Presiden Jokowi. Tampak Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono yang didampingi oleh Sekjen Demokrat Teuku Riefky Harsya, Sekjen PAN Eddy Soeparno, Sekjen Golkar Lodewijk Freidrich Paulus hingga Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat.

Simak Video: Jokowi, AHY, Prabowo hingga Sandi Hadiri Harlah ke-50 PPP

[Gambas:Video 20detik]


Plt Ketum PPP Mardiono menyapa para pejabat yang hadir dalam peringatan Hari Ulang Tahun (Harlah) ke-50 PPP, termasuk Menparekraf Sandiaga Uno. Suasana Harlah pun langsung riuh saat nama Sandiaga disebut.

Mardiono awalnya menyapa Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang hadir di lokasi Harlah PPP di ICE BSD, Tangerang Selatan, Kamis (17/2/2023). Mardiono kemudian menyapa para menteri yang hadir, mulai dari Menko Polhukam Mahfud Md, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto hingga Menteri BUMN Erick Thohir.

"Hadir bersama kita, bapak Menteri Badan Usaha Milik Negara, Bapak Erick Thohir, sekaligus Ketua Umum PSSI yang baru, masih hangat," ujar Mardiono.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dia mengaku awalnya bimbang antara menyapa Erick atau Sandiaga lebih dulu. Mardiono mengaku memilih menyapa Erick lebih dulu karena ada Prabowo yang merupakan Ketum Gerindra, tempat Sandiaga bernaung.

"Ini saya nyebutnya Pak Erick atau Pak Sandiaga dulu. Saya pilih Pak Erick dulu karena nyebut Pak Sandiaga dulu ada Pak Prabowo Ketum Gerindra," ujar Mardiono yang disambut tawa para peserta.

Mardiono kemudian menyapa Sandiaga. Suasana acara pun riuh dengan sorak sorai serta tepuk tangan saat nama Sandiaga disebut.

"Telah hadir Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, saya belum sebut, Pak Sandiaga Salahuddin Uno. Pak, enak kalau beliau hadir di acara PPP, enak saya. Tapi, saya yang rugi karena yang dikerumuni emak-emak itu Pak Sandi," ujarnya.

Nama Sandiaga belakangan dikaitkan dengan PPP. Meski demikian, Sandiaga menegaskan dirinya masih kader Gerindra.


Ketua DPP PKB Daniel Johan mengatakan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) terbuka jika Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) ingin bergabung. Menurutnya segala kemungkinan bisa saja terjadi menjelang Pemilu 2024.

"Segala kemungkinan bisa saja terjadi sesuai perkembangan peta politik nanti. Apalagi, masing-masing koalisi sudah menyatakan keterbukaannya, kita lihat saja perkembangan ke depannya seperti apa. Yang penting semua koalisi punya komitmen untuk kebaikan bangsa dan negara," kata Daniel Johan dikonfirmasi, Jumat (17/2/2023).

Johan menyambut hangat jika KIB yang terdiri dari Golkar, PAN, PPP bergabung ke koalisinya. Menurutnya potensi kemenangan akan lebih besar.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"PKB-Gerindra sangat welcome bila KIB bergabung, itu akan menjadi kekuatan yang meraih kemenangan nantinya," ujar Johan.

Ia menepis adanya kerumitan penentuan capres-cawapres jika koalisi ini bergabung. Daniel Johan menekankan pemilihan capres-cawapres ditentukan Partai Gerindra dan PKB.

"Nggak juga (sulit nentuin capres-cawapres), untuk urusan capres cawapres kan tetap kedua Ketua Umum Gerindra-PKB yang menentukan. Iya (KIB ikut capres cawapres KKIR)," tutur Johan.

Untuk saat ini, lanjut Johan, dua tokoh yang berpotensial maju di Pilpres 2024 Prabowo dan Cak Imin. Belum ada tokoh yang lain.

"Tergantung Ketum PKB Gerindra yang putuskan (soal capres-cawapres), tapi sejauh ini tidak ada calon lain selain Pak Prabowo dan Cak Imin," ungkapnya.


Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghadiri puncak peringatan Hari Lahir ke-50 PPP di ICE BSD City Tangerang. Jokowi mengenakan peci dan batik berwarna hijau.

Pantauan detikcom, Jumat (17/2/2023), Jokowi tiba disambut oleh Plt Ketua Umum PPP M Mardiono. Menko Polhukam Mahfud Md dan Mensesneg Pratikno turut mendampingi Jokowi.

Jokowi kemudian menyalami para kader PPP yang telah hadir. Setelah itu, Jokowi duduk di kursi yang telah disiapkan.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Hadir juga dalam acara itu Menhan sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Menteri BUMN Erick Thohir, Menparekraf Sandiaga Uno, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, Menteri Perdagangan sekaligus Ketum PAN Zulkifli Hasan, Menag Yaqut Cholil Qoumas, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat, Sekjen Golkar Lodewijk Paulus, hingga Sekjen PAN Eddy Soeparno.

Jokowi di Harlah PPP (Foto: Silvia/detikcom)

Sebelumnya, Ketua DPP PPP Achmad Baidowi (Awiek) menyampaikan puncak perayaan Harlah ke-50 PPP ini sekaligus menutup rangkaian kegiatan harlah yang telah digelar sebelumnya. Awiek mengatakan ada sekitar 5.000 orang menghadiri harlah ke-50 PPP yang sekaligus menjadi pembuka workshop atau bimbingan teknis anggota DPRD Fraksi PPP selama tiga hari.

"Selain dari puncak harlah yang digelar DPP, tentu sebagai partai politik selalu dinamis, kami tetap membuka ruang bagi DPW maupun DPC yang tetap menggelar kegiatan peringatan harlah. Setidaknya, besok itu puncak harlah yang digelar oleh DPP. Diperkirakan ada sekitar 5.000 massa besok yang akan datang di ICE BSD, terdiri atas DPP PPP, DPW PPP, DPC se-Jabodetabek, kader, dan simpatisan, dan yang tak lupa adalah anggota DPRD fraksi PPP seluruh Indonesia," ujar Awiek.

Dia mengatakan harlah itu juga merupakan soft launching bagi PPP sebelum masuk pendaftaran bakal caleg yang juga akan memperkenalkan tagline dari PPP.

"Sesuai skema, besok akan dihadiri oleh Presiden Joko Widodo untuk hadir di acara puncak harlah ini dan sekaligus membuka workshop. Harlah ini sgt spesial bagi kami karena ini merupakan harlah yg ke-50 tahun atau harlah emas sekaligus soft launching bagi PPP sebelum masuk pendaftaran bakal caleg yang besok jg akan diperkenalkan tagline dari PPP, kita membiasakan dgn angka 17 karena nomor urut PPP 17. Tentu, kami akan patuh sesuai dgn ketentuan perundang-undangan, forumnya besok forum harlah, bukan forum kampanye," ujarnya.

Lebih lanjut, Awiek mengatakan ada sekitar 10 orang yang akan diperkenalkan sebagai kader baru PPP di harlah tersebut. Mereka disebut berasal dari kalangan purnawirawan, ulama, hingga artis.

"Dalam kegiatan besok, tentu ada seremonial dan juga peformance dan juga Pak Ketua Umum juga mengenalkan sejumlah tokoh secara resmi yang bergabung dengan PPP. Dan akan nanti disampaikan sscara terbuka siapa-siapa yang bergabung dan tentu selain yang akan diumumkan besok, masih ada tokoh-tokoh yang juga akan muncul," kata Awiek.


Partai Demokrat tengah mempersiapkan 2 strategi menyongsong Pemilu 2024. Langkah dijalankan partai dari mulai tingkat atas sampai bawah. Demokrat juga mengharapkan ketua umum mereka, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bisa menjadi wakilnya Anies Baswedan.

"Perjuangan strategi atas ini adalah bagaimana kita meyakinkan masyarakat dengan program-program kita dan telah diganjar oleh beberapa lembaga survei yang rata-rata memposisikan Partai Demokrat di 3 dan 4 besar," kata Andi Arief dalam keterangan yang diterima, Jumat (17/2/2023).

Andi Arief menyebut strategi itu termasuk langkah koalisi untuk mencalonkan capres dan cawapres di Pemilu 2024. Hal ini, kata Andi Arief, ditunjukkan dari solidnya ketiga partai di Koalisi Perubahan untuk mendukung Anies Baswedan.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ia berharap pendeklarasian koalisi bisa dilakukan sebelum bulan puasa. Hal ini bertujuan supaya capres yang diusung, bisa lebih dikenal oleh masyarakat.

"Agar kampanye ini bisa leluasa dan lebih panjang bisa menjangkau desa-desa karena untuk mempopulerkan dan untuk menaikkan elektabilitas tentu penting waktu yang cukup lama," ujar Andi Arief.

Sementara itu, strategi tingkat bawah yang disiapkan Demokrat adalah memfokuskan konsolidasi serta penyusunan caleg. Andi Arief mengatakan 85 persen lebih caleg di DPR tengah melakukan tahap pengembalian berkas.

"Pada akhirnya satu tahun ke depan ini kita perjuangan besar, kita akan semakin menyempit wilayahnya. Wilayah menjadi dapil-dapil dari mulai surveinya, kampanyenya, perencanaan suara dan sebagainya dan para kader mulai melakukan pengeroyokan menuju TPS-TPS mendata dan merencanakan suara," ujar Andi Arief.

Di level nasional, Partai Demokrat masih menunggu pendeklarasian Ketum AHY dengan Anies Baswedan yang saat ini berstatus sebagai bakal capres dari NasDem. Pihaknya berharap AHY mampu menjadi pendamping Anies untuk maju di 2024.

"Sementara di level nasional kita masih menunggu hal yang memudahkan para caleg untuk mendapatkan suara, yaitu apabila ketum kita segera deklarasi dengan Pak Anies Baswedan sehingga ketum kita menjadi figur bagi kita tapi karena tuntutan sejarah yang dikehendaki rakyat adalah Ketum AHY sebagai wakil Anies Baswedan sebagai figur perubahan dan perbaikan," imbuh dia.

Simak juga Video 'AHY soal Pertemuan dengan Anies: NasDem, PKS, Demokrat Solid':

[Gambas:Video 20detik]


Anggota DPR RI F-PDIP Masinton Pasaribu meminta maaf karena tidak bisa bergabung dengan Koalisi Perubahan yang mendukung Anies Baswedan di Pilpres 2024. Partai Demokrat (PD), yang mendukung Anies, memaklumi hal itu.

"Kami bisa memaklumi jika pernyataan Bang Masinton hanya dimaksudkan pada koalisi-koalisi yang dibentuk oleh Parpol yang tergabung di pemerintahan Jokowi saat ini saja. Bisa jadi secara pribadi beliau ada ketidaknyamanan untuk bersanding dengan partai oposisi atau dengan figur yang diusung sebagai Capres dari Koalisi Perubahan, yakni Mas Anies," kata Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani kepada wartawan, Kamis (16/2/2023).

Kamhar mengatakan Koalisi Perubahan yang terdiri dari PD, NasDem dan PKS terbuka dengan partai lain untuk berkoalisi. Sepanjang, kata dia, partai tersebut memiliki pandangan yang sama.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Koalisi Perubahan menganut mazhab terbuka atau inklusif. Membuka diri bagi partai mana pun sepanjang memiliki platform perjuangan yang sama untuk perubahan dan perbaikan, serta berkomitmen untuk saling menguatkan. Kami menyadari bahwa kolaborasi dan sinergisitas seluruh elemen bangsa termasuk kerja sama antarpartai politik menjadi keharusan merespons kompleksitas problematika bangsa ini ke depan untuk mewujudkan perubahan dan perbaikan," tutur dia.

Kamhar menegaskan tidak ada lawan dan kawan yang abadi dalam politik, kecuali kepentingan. Dia meminta Masinton memahami akan hal itu.

"Apa pun alasan Bang Masinton, akan lebih bijak jika memahami pemeo dalam politik tak ada kawan dan lawan yang abadi, melainkan kepentingan. Dalam politik juga ada ungkapan 'segala sesuatunya mungkin'. Jika memahami ini mestinya sebagai politisi akan jauh dari cara pandang yang eksklusif atau tertutup," tutur Kamhar.

Pernyataan Masinton Pasaribu

Untuk diketahui, Masinton sempat berbicara terkait langkah politik PDIP saat ini jelang Pemilu 2024. Masinton menyebut PDIP bisa bersama dengan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya dan KIB, tapi tidak dengan Koalisi Perubahan.

Masinton mengatakan penjajakan-penjajakan dengan partai politik lain itu dewasa ini penting untuk dilakukan. Karena itulah, menurut Masinton, PDIP bisa bekerja sama dengan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya dan juga dengan Koalisi Indonesia Bersatu, tapi tidak dengan Koalisi Perubahan.

"Maka penjajakan-penjajakan itu penting, kita bukan orang dulu baru ngumpul-ngumpulin tadi, kita menjajaki kerja sama dulu, artinya kita bisa dengan teman-teman di Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, bisa dengan teman-teman Koalisi Indonesia Bersatu, tapi kalau dengan Koalisi Perubahan kayaknya mohon maaf, Bang," ujar Masinton dalam diskusi di gedung DPR, Kompleks Parlemen,Kamis(16/2).

Simak Video 'Anies Soal Lawan Prabowo dan Tawaran Jadi Cawapres di Pilpres 2019':

[Gambas:Video 20detik]


Anggota DPR Fraksi PDIP Masinton Pasaribu meminta maaf karena partainya tidak bisa bergabung dengan Koalisi Perubahan yang mendukung Anies Baswedan sebagai capres 2024. Ketua DPP NasDem Effendy Choirie (Gus Choi) mengaku tak masalah.

"Nggak gabung juga bagus. Dalam demokrasi masing-masing punya hak. Yang penting saling menghormati," kata Gus Choi kepada wartawan, Kamis (16/2/2023).

Gus Choi meminta tak ada lagi fitnah dan caci maki dalam kompetisi Pemilu. Dia mengajak semua pihak mengembangkan demokrasi yang menebarkan pemikiran dan gagasan.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Demokrasi caci maki, fitnah saling menghancurkan harus dihentikan. Kita kembangkan demokrasi yang mendidik yaitu menebarkan pikiran dan gagasan yang mencerahkan dan menampilkan prilaku politik yang berakhlak," jelasnya.

Masinton sebelumnya berbicara terkait langkah politik PDIP saat ini jelang Pemilu 2024. Masinton menyebut PDIP bisa bersama dengan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya dan KIB, tapi tidak dengan Koalisi Perubahan.

Masinton mengatakan penjajakan-penjajakan dengan partai politik lain itu dewasa ini penting untuk dilakukan. Karena itulah, menurut Masinton, PDIP bisa bekerja sama dengan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya dan juga dengan Koalisi Indonesia Bersatu, tapi tidak dengan Koalisi Perubahan.

"Maka penjajakan-penjajakan itu penting, kita bukan orang dulu baru ngumpul-ngumpulin tadi, kita menjajaki kerja sama dulu, artinya kita bisa dengan teman-teman di Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, bisa dengan teman-teman Koalisi Indonesia Bersatu, tapi kalau dengan Koalisi Perubahan kayaknya mohon maaf Bang," ujar Masinton dalam diskusi di gedung DPR, Kompleks Parlemen,Kamis(16/2).

Simak juga Video 'Anies Soal Lawan Prabowo dan Tawaran Jadi Cawapres di Pilpres 2019':

[Gambas:Video 20detik]


Pengurus PPP Pekanbaru buka suara terkait banyak pengurus dan kader berlabuh ke Partai NasDem Riau. Lalu apa kata PPP?

Ketua DPC PPP Pekanbaru, Zulkarnain mengatakan Widi sudah tidak menjabat Sekretaris di partai berlambang ka'bah tersebut. Bahkan posisinya telah diganti oleh sekretaris yang baru.

"Beliau sudah tidak di PPP lagi, beliau telah ngundurkan diri (sebagai Sekretaris PPP Pekanbaru) dan sudah diganti dengan yang baru. Dia memilih yang lain, tentu itu ya hak beliau karena banyak pertimbangan," tegas Zulkarnain, Kamis (16/2/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Zulkarnain menyebut dinamika politik saat ini cukup dinamis. Apalagi terkait pilihan bakal calon presiden.

"Dinamika politik kan selalu berubah-ubah dan politik itu dinamis. Ini sebuah pilihan, tidak ada persoalan di mana seseorang ini mau maju caleg atau bacaleg ya punya hak yang sama," katanya.

Untuk Widi sendiri tercatat sudah mundur sejak 2 bulan lalu. Itu artinya jauh sebelum Widi memutuskan berlabuh ke NasDem 2 hari lalu.

"Mundur hampir bulan lah, bukan (mundur dari Sekretaris PPP langsung ke NasDem). Beliau mundur sekalian PAC yang dengan beliau tentu ikut beliau, tidak diberhentikan ya kita welcome saja. Ada yang pergi, tentu ada yang datang," katanya.

"Kalau sempat belum mengundurkan diri ya jadi masalah juga karena masih megang KTA dan Sipol. Ya tak bisa juga hari ini dia caleg A, tahu-tahu caleg B tidak bisa kalau mau ramai-ramai pindah karena ada aturan dan itu sudah mundur," katanya.

Zul mengaku tidak hanya Widi saya yang mundur dari PPP. Sebab beberapa kader dan pengurus juga telah mundur setelah memutuskan menjadi Panitia Pengawas Pemilu.

"Kita banyak juga mundur karena mereka ini jadi panwaslu, panwascam itu ada. Banyak mundur sebelumnya, tidak (kaget)," katanya.

Selengkapnya Ada di Halaman Berikutnya...

Halaman 1 2 Selanjutnya

BNI Sirnas B Riau, Ajang Unjuk Gigi Anak-anak Berbakat


Relawan Ganjar Pranowo Mania (GP Mania) berpaling dari Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan memilih mendukung Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai calon presiden 2024. Peneliti Indikator Politik Indonesia Bawono Kumoro menilai ada beberapa faktor dalam keputusan GP Mania mendukung Prabowo.

"Mengapa kemudian menjatuhkan pilihan terhadap Prabowo Subianto? Sangat mungkin juga pembubaran dari Relawan Ganjar Pranowo Mania merupakan cerminan sikap politik dari Presiden Joko Widodo dalam pemilihan presiden mendatang," kata Bawono Kumoro kepada wartawan dalam keterangannya, Kamis (16/2/2023).

Bawono mengatakan GP Mania lahir dari Jokowi Mania atau JoMan yang pada Pilpres 2014 dan 2019 mendukung Jokowi sebagai calon presiden. Karena itulah, menurut Bawono, segala tindakan yang akan dilakukan relawan sudah pasti akan dikomunikasikan terlebih dahulu ke Presiden Jokowi.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Sebagai salah satu relawan utama Joko Widodo dalam dua pemilihan presiden terdahulu tentu saja tidak mungkin apa disampaikan oleh GP Mania tersebut tanpa terlebih dahulu dikomunikasikan dengan Presiden Joko Widodo," kata Bawono.

Bawono menilai pilihan JoMan mengendorse Prabowo Subianto sebagai calon presiden merupakan pilihan politik rasional. Selain iut, dia menyebut jika Jokowi memberikan endorse kepada Prabowo, itu juga hal yang amat wajar.

"Pilihan memberikan endorse kepada Prabowo Subianto sebagai presiden mendatang merupakan pilihan politik rasional bagi Presiden Joko Widodo," kata Bawono.

"Meskipun pernah menjadi rival pada dua pemilihan presiden terdahulu, tapi Prabowo telah membuktikan kinerja dan dedikasi tinggi selama menjadi menteri pertahanan di dalam kabinet pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin," imbuhnya.

Kemudian bila dilihat dari hasil survei Indikator, tercatat nama Prabowo selalu masuk dalam tiga besar bakal calon presiden. Tak hanya itu, kata Bawono, elektabilitas Prabowo juga meroket.

"Kemudian selain itu menurut hasil survei Indikator sepanjang tahun lalu dan juga tahun ini nama Prabowo Subianto selalu masuk dalam tiga besar bakal calon presiden dengan elektabilitas dua digit tinggi selain juga Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo," kata Bawono.

Bawono kemudian mengungkit dinamika di internal PDIP yang tak kunjung menunjukkan tanda-tanda untuk mengusung Ganjar maju sebagai calon presiden.

"Kecil peluang bagi Gubernur Jawa Tengah tersebut untuk dicalonkan oleh PDI Perjuangan melihat realitas politik di internal PDI Perjuangan di mana dukungan terhadap Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden 2024 dari Ketua Umum PDI Perjuangan tidak juga menunjukkan tanda-tanda positif," ujar Bawono.

Pembubaran GP Mania ini dinilai Bawono sebagai sinyal melemahnya peluang Ganjar Pranowo maju di kontestasi presiden 2024.

"Bukan tidak mungkin pembubaran ini mencerminkan kian kecil peluang bagi Ganjar Pranowo untuk maju di kontestasi pemilihan presiden 2024," kata Bawono.

Untuk diketahui, Relawan JoMan menyatakan mendukung Prabowo untuk maju sebagai capres di Pemilu 2024. Dukungan ini dinyatakan beberapa saat setelah Relawan JoMan membubarkan Ganjar Pranowo (GP) Mania.

"DPP Jokowi Mania (JoMan) memutuskan untuk mendukung Prabowo Subianto sebagai calon presiden 2024/2029," kata Sekjen Relawan JoMan Akhmad Gojali dalam konferensi pers di DPP JoMan, Jakarta Selatan, Rabu (15/2).

Selain relawan JoMan, Abu Janda yang dikenal sebagai salah satu pendukung Presiden Jokowi juga menyatakan mendukung Prabowo Subianto sebagai calon presiden 2024.


Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Muhaimin Iskandar meraih posisi teratas dalam survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang mengukur tingkat elektabilitas beberapa tokoh NU. Diketahui, Muhaimin meraih dukungan sebesar 18,2%.

Hasil survei ini disampaikan pendiri SMRC, Prof. Saiful Mujani dalam program 'Bedah Politik bersama Saiful Mujani' episode 'Kekuatan Elektoral Nahdlatul Ulama'. Hal ini disiarkan melalui SMRC TV pada Kamis, 16 Februari 2023.

"Dalam pengalaman beberapa kali pemilu sejak 1999, ada kecenderungan calon presiden dari partai-partai nasionalis mengambil wakil dari kelompok Islam, terutama NU," jelas Saiful dikutip dari keterangan tertulis, Kamis (16/2/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ia memaparkan sejumlah nama tokoh NU yang mendapatkan dukungan publik untuk pemilihan presiden. Pertama, Muhaimin Iskandar yang merupakan ketua partai dengan basis massa NU, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan HAM, Mahfud MD juga dinilai penting untuk masuk dalam daftar karena merupakan menteri senior di Pemerintahan Jokowi. Mahfud juga memiliki karier politik yang cukup panjang dan pernah aktif di PKB pada masa Gus Dur. Selain itu, ada nama Khofifah Indar Parawansa yang tak hanya dikenal sebagai Gubernur Jawa Timur, tapi juga merupakan tokoh NU yang aktif di PKB zaman Gus Dur.

Saiful menambahkan partai politik juga sering mempertimbangkan tokoh NU yang bukan orang partai. Misalnya senior yang dianggap karismatik dan berpengaruh. Untuk itu, pihaknya menilai penting untuk memasukkan nama mantan Ketua Umum PBNU Said Aqil Sirodj dan Ketua PBNU Yahya Cholil Staquf.

Berdasarkan survei SMRC, diketahui tokoh-tokoh utama NU saat ini yakni Muhaimin mendapatkan dukungan sebesar 18,2 persen; Mahfud 18 persen; Khofifah 15,4 persen; dan Said Aqil 2,9 persen. Menurutnya, tiga nama teratas yakni Muhaimin, Mahfud, dan Khofifah memiliki dukungan publik yang seimbang karena memiliki tingkat kedekatan yang sama dengan pemilih.

Dalam rentang waktu Desember 2021 sampai Desember 2022, suara dukungan pada Muhaimin diketahui bergerak dari 13,7 persen menjadi 18,2 persen. Sementara itu, suara Mahfud fluktuatif antara lain 14,5 persen pada Desember 2021, sempat mencapai 22,1 persen di November 2022, lalu menjadi 18 persen di Desember 2022.

Adapun suara dukungan untuk Khofifah sebesar 18,9 persen di Desember 2021 menjadi 15,4 persen di Desember 2022. Menilik data 3 tokoh yang bersaing ketat ini, Saiful menilai tidak tertutup kemungkinan adanya calon dari NU tidak tunggal seperti yang pernah terjadi dalam Pemilu presiden 2004. Pada pilpres langsung pertama itu terdapat tiga tokoh NU yang maju sebagai calon wakil presiden, antara lain Hasyim Muzadi, Solahuddin Wahid, dan Jusuf Kalla.

Simak juga 'Prabowo Temui Khofifah, Cak Imin: Saya Malah Baru Tahu':

[Gambas:Video 20detik]


Politikus PDIP Masinton Pasaribu meminta maaf PDIP hanya bisa dengan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya dan Koalisi Indonesia Bersatu, tapi tidak bisa bersama dengan Koalisi Perubahan pro Anies Baswedan. Politikus PKS Johan Rosihan menyebut tidak bisa memaafkan Masinton.

Johan Rosihan awalnya mengakui memang PDIP memiliki boarding pass atau tiket untuk Pilpres 2024. Namun, dia menilai jika sudah punya boarding, maka perlu identitas siapa yang akan maju di 2024.

Untuk diketahui, Johan Rosihan dan Masinton berada dalam satu diskusi yang sama di DPR. Keduanya pun saling memberikan jawaban terkait persoalan PDIP dengan Koalisi Perubahan.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"PDI bilang tadi sudah punya boarding pass, walaupun kalau mau dapet boarding pass, kan harus punya KTP, harus ada nama dan sebagainya, belum ada boarding pass jadinya Bang, karena boarding pass itu nama jelas, ini kan belum ada nama kita," kata Johan dalam diskusi di gedung DPR, Kompleks Parlemen, Kamis (16/2/2023).

Johan lalu menjawab Masinton PDIP yang memohon maaf PDIP tidak bisa bersama dengan Koalisi Perubahan. Dia memastikan PKS tidak bisa memaafkan Masinton.

"Jadi kalau pun tadi Bang Masinton bilang bahwa kalau dengan Koalisi Perubahan mohon maaf tidak bisa, ya nggak saya maafkan," ucap Johan disambut gelak tawa Masinton dan peserta diskusi.

Namun demikian, Johan menyebut PKS akan tetap berupaya mengetuk pintu PDIP apapun yang terjadi. Dia juga mengatakan pada akhirnya PKS tetap akan memaafkan jika PDIP meminta maaf.

"Karena kami membuka dengan siapa pun, walaupun bang masinton (nggak) membuka pintu, kami akan ketuk terus pintunya, kalau Bang Masinton minta maaf ya kami maafkan, misalnya gitu, nggak masalah buat kita," ujar dia.

Lebih lanjut, Johan juga menyinggung hubungan PKS dengan Gerindra. Dia mengatakan hubungan PKS dan Gerindra seperti berdarah-darah, terlebih ketika dulu mendukung Prabowo.

"Jadi kalau soal komitmen insyaallah kami terus lakukan kegiatan-kegiatan. Bahkan kalau dengan Gerindra ya kita kan bukan hanya sekarang, kalau bahasanya Andre itu kan kami berdarah-darah mendukung Prabowo, sama berdarah-darahnya kita, kita juga berdarah-darah juga dulu, bahkan Prabowo menyebutnya sekutu dengan PKS, nggak masalah. Kita tetap buka ruang itu, buka ruang diskusi, walau kami sudah ajukan nama," tuturnya.

Pernyataan Masinton

Untuk diketahui, Masinton sempat berbicara terkait langkah politik PDIP saat ini jelang Pemilu 2024. Masinton menyebut PDIP bisa bersama dengan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya dan KIB, tapi tidak dengan Koalisi Perubahan.

Masinton mengatakan penjajakan-penjajakan dengan partai politik lain itu dewasa ini penting untuk dilakukan. Karena itulah, menurut Masinton, PDIP bisa bekerja sama dengan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya dan juga dengan Koalisi Indonesia Bersatu, tapi tidak dengan Koalisi Perubahan.

"Maka penjajakan-penjajakan itu penting, kita bukan orang dulu baru ngumpul-ngumpulin tadi, kita menjajaki kerja sama dulu, artinya kita bisa dengan teman-teman di Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, bisa dengan teman-teman Koalisi Indonesia Bersatu, tapi kalau dengan Koalisi Perubahan kayaknya mohon maaf Bang," ujarnya.

Simak juga 'Anies Soal Lawan Prabowo dan Tawaran Jadi Cawapres di Pilpres 2019':

[Gambas:Video 20detik]