Momen Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep salim dan sungkem ke Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri saat pengundian nomor urut capres-cawapres ramai diperbincangkan. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengungkapkan hal yang disampaikan Kaesang ke Megawati.

"Ya Mas Kaesang cerita jadi Ketua Umum PSI. Begitu aja," kata Hasto di gedung High End, Jakarta Pusat, Rabu (15/11/2023).

Hasto menyebut Megawati lantas mengucapkan selamat ke Kaesang. Kemudian mereka bersalaman.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Ya salaman, terus salaman kita sama-sama selamat jadi Ketua Umum PSI, kan sudah tau dari pemberitaan," kata Hasto.

Diketahui sebelumnya Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri diketahui menghadiri pengundian nomor urut capres dan cawapres di KPU. Megawati terlihat disalami oleh capres Prabowo Subianto, cawapres Gibran Rakabuming Raka hingga Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep.

Megawati tiba di gedung KPU sekitar pukul 20.05 WIB, Selasa (14/11). Megawati terlihat mengenakan jaket hitam putih yang juga dipakai pendukung Ganjar Pranowo-Mahfud Md.

Setelah itu, Megawati duduk di barisan depan. Sesaat kemudian, Gibran terlihat berdiri dan menghampiri Megawati.

Dia terlihat menyalami Megawati. Setelah itu, giliran Kaesang yang menyalami Megawati. Kaesang juga sempat terlihat bersimpuh sambil mengobrol dengan Megawati.

Setelah itu, giliran Prabowo yang menyalami Megawati. Prabowo dan Megawati terlihat tersenyum.

Simak Video 'Hasto Ungkap Obrolan Kaesang ke Mega di KPU: Cerita Jadi Ketum PSI':

[Gambas:Video 20detik]


Pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud Md mendapatkan nomor urut 3 dalam Pilpres 2024. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan nomor 3 melambangkan Trisula Weda.

"Tadi malam itu pasangan Pak Ganjar Prof Mahfud Md dapat nomor 3. Ada yang mengatakan 3 ini adalah Trisula Weda, yang artinya lambang lurus benar dan jujur," kata Hasto di gedung High End, Jakarta Pusat, Rabu (15/11/2023).

Hasto mengatakan angka 3 bagi PDIP juga merupakan spirit metal. Selain itu, menurutnya hal ini mengandung sejarah bagi perjalanan Ganjar dan Mahfud.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Sehingga bagi yang mahami aspek-aspek sosiologis maka di situ Trisula Weda ini, juga selain bagi PDI Perjuangan 3 ini spirit metal," kata Hasto.

"Tapi juga mengandung sejarah yang sangat panjang tentang makna kepemimpiman Pak Ganjar, dan kemudian bersama dengan prof Mahfuf Md untuk menjawab berbagai persoalan kebangsaan kita saat ini," sambungnya.

Untuk diketahui, Ganjar- Mahfud mendapatkan nomor urut 3. Pasangan Anies- Cak Imin nomor urut 1, dan pasangan Prabowo-Gibran mendapatkan nomor urut 2.

Sebelumnya, Capres Ganjar Pranowo mengaku senang mendapatkan nomor urut 3. Dia mengaitkan nomor urut 3 dengan sila ketiga Pancasila.

"Jadi kita mendapatkan nomor 3 itu pas sesuai dengan sila ketiga persatuan Indonesia," kata Ganjar dalam sambutan usai penentuan nomor urut capres-cawapres di KPU, Selasa (14/11).

Dia mengatakan dalam pemilu ini seluruh masyarakat Indonesia dipersatukan. Namun, dia menyinggung kontestasi pemilu terganggu.

"Kita satukan semua dalam proses politik yang menggembirakan, itulah kegembiraan yang seharusnya kita dapatkan. Tapi beberapa hari ini kita disuguhkan untuk menonton drakor yang sangat menarik. Drama-drama itulah yang sebenarnya tidak perlu terjadi," ujar dia.

Simak Video 'Pidato Lengkap 3 Paslon di KPU Setelah Dapat Nomor Urut Pilpres':

[Gambas:Video 20detik]


Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo menegaskan tak ada paksaan untuk memilih Prabowo-Gibran di Pemilu 2024. Ia berkata tak ada masalah jika memang orang tak suka dan tak memilih Paslon nomor 2 itu.

"Kalau tidak suka dengan Pak Prabowo dan Mas Gibran iya pilih yang lain lah, nggak ada paksaan kok," ucap Hashim ditemui di Hotel Merlynn Park, Jakarta, Rabu (15/11/2023).

Ia pun menganalogikan bahwa Indonesia bukanlah Korea Utara yang tak dapat memilih pemimpin. Melainkan Indonesia merupakan negara demokrasi yang siapapun berhak menentukan pilihannya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Indonesia bukan Korea Utara. Indonesia adalah demokrasi. Di Indonesia ada pilihan kalau tidak suka Prabowo ya sudahlah," ujarnya.

Hashim pun kembali menegaskan tak apa jika tak menyukai atau memilih Prabowo-Gibran karena suatu alasan tertentu.

"Pak Prabowo mungkin terlalu gemuk, Mas Gibran mungkin terlalu kurus. Yang satu gemoy yang satu apa ya udah lah. Pilih presiden yang bukan gemoy," ujarnya.

"Kalau mereka tidak suka, tidak nggak usah yang gemoy. Pilih yang bukan gemoy gapapa, nggak ada hukuman untuk itu," tutupnya.

Simak Video 'Pidato Lengkap 3 Paslon di KPU Setelah Dapat Nomor Urut Pilpres':


Pj Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana menanggapi saat ditanya terkait viral perempuan berseragam ASN Kabupaten Boyolali yang mengaku diperintah mendukung salah satu Capres. Ia menegaskan ada tim yang akan melakukan pengecekan.

"Itu mungkin nanti mengarah Bawaslu, bukan tugas kita. Tapi kita ada tim satuan tugas untuk melakukan pengecekan ataupun penyelidikan apakah hal itu betul atau tidak, tapi nanti itu urusannya dengan Bawaslu kalau masalah kampanye," kata Nana kepada wartawan di gedung Gradhika Bakti Praja, Rabu (15/11/2023)

Ia menegaskan saat ini terus berkoordinasi dengan kepolisian, KPU, dan Bawaslu untuk melakukan monitoring jika ada pelanggaran pemilu termasuk jika dilakukan oleh ASN.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Selama ini kita melakukan kerja sama dengan TNI, Polri, kemudian Bawaslu dan KPU. Nah, dalam hal monitoring ada Kominfo yang akan terus memonitor perkembangan-perkembangan, terkait masalah siber, kita patroli itu," tegasnya.

Ia menegaskan ASN harus menjaga netralitasnya. ASN punya berbagai larangan untuk menjaga netralitas di tahun politik, termasuk simbol jari saat berfoto hingga postingan di media sosial yang mendukung calon tertentu.

"Tidak boleh berpose simbol-simbol apalagi menggunakan jari, kita hanya boleh mengepal kalau misalnya hanya memberi salam, gini (lima jari) juga bisa karena pasangan cuma tiga. Jadi simbol menggunakan jari ataupun hal lain memang sangat sensitif," ujarnya.

Untuk diketahui, sebuah video perempuan berseragam ASN Pemkab Boyolali beredar di media sosial. Perempuan itu diambil gambarnya dari belakang dan ia bicara sambil mengaduk mangkok berisi bakso di depannya.

Dalam video berdurasi 1 menit 41 detik tersebut, perempuan itu mengatakan ASN di Boyolali diarahkan untuk memenangkan calon dari partai politik tertentu dalam Pemilu 2024 mendatang. Si perempuan menyebutkan, hal itu diarahkan oleh bupati.

Bupati Boyolali Mohammad Said Hidayat sudah membantah soal video yang beredar tersebut.

"Pertanyaannya, pernah mendengar saya memerintahkan seperti itu? Pernah mendengar? Semua pernah mendengarkan? Ya sudah jawabannya itu. Artinya bupati tidak pernah memerintahkan untuk itu (mengarahkan ASN untuk memilih calon dan partai tertentu)," kata Said Hidayat kepada para wartawan ditemui di sela acara pengundian hadiah tabungan BPR BKK Boyolali di gedung Cendana, Rabu (15/11).

Ganjar Ingatkan Bahaya Hoaks Saat Hadiri Haul KH Dalhar Watucongol


Partai Koalisi Indonesia Maju secara resmi menentukan Tim Kampanye Daerah (TKD) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Kota Sukabumi, Rabu (15/11/2023). Unsur partai politik yang tergabung Koalisi Indonesia Maju terdiri dari Partai Gerindara, Golkar, PAN, Demokrat, PSI, PBB, Partai Garuda, dan Gelora.

Ketua TKD Kota Sukabumi Dedi R Wijaya mengatakan, TKD akan memprioritaskan target 'mewah' yakni raihan suara sebanyak 70 persen di Sukabumi. Pihaknya optimis dapat memenuhi suara tersebut, tercermin dari hasil Pemilu Pilpres 2019 lalu.

"Target yang kita sepakati minimal 70 persen. Targetnya tidak muluk-muluk, karena pada priode 2019 kita pun mencapai angka 70 persen untuk Pilpres," kata Dedi seusai deklarasi pembentukan TKD di Jalan Lingkar Selatan, Kota Sukabumi.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Tim kampanye ini akan mulai bergerak pada 28 November mendatang, tepat saat masa kampenye dibuka. "Sambil menunggu SK dari TKN yang akan kita usulkan SK dari TKD hasil pembentukan hari ini," ujarnya.

Termasuk kata Dedi, pihaknya menggalang suara kaum milenial yang saat ini tercatat 52 persen sebagai partisipasi pemilih di tahun 2024. "Jadi kami semua partai telah berburu target milenialnya masing-masing untuk meraih suara milenial atau pemilih pemula juga," katanya.

Dedi mengklaim delapan partai yang masuk dalam Koalisi Indonesia Maju di Kota Sukabumi telah solid dan komitmen akan memenangkan Prabowo-Gibran. Dalam deklarasi itu, seluruh ketua partai koalisi hadir, hanya saja Ketua DPC Demokrat Mohammad Muraz diwakili oleh sekretarisnya.

"Tidak ada masalah, kita siap solid untuk berjuang menangkan Prabowo. Jadi semua kita hadir, pimpinan semua hadir, pengurus yang ditunjuk menjadi kabinet di TKD juga hadir. Kalau yang tidak hadir satu dua wajar, intinya semua pucuk pimpinan hadir lengkap," tutupnya.


Kapten Tim Pemenangan Nasional Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN) M Syaugi Alaydrus bersama Anies bertemu dengan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh sore ini. Syaugi mengungkap isi pertemuannya dengan Paloh.

Eks Kabasarnas itu mengaku membahas banyak hal soal strategi pemenangan pasangan Anies-Cak Imin. Termasuk perihal nama-nama yang bakal mengisi jabatan deputi di Timnas AMIN.

"Oiya iya dong (bahas soal deputi Timnas AMIN). Itu nanti disampaikan kemarin kan baru atasnya (jajaran Kapten dan Co-Kapten) aja. Ini sudah ada sekarang nanti dalam waktu dekat akan diumumkan," kata Syaugi kepada wartawan di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Rabu (15/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Namun, Syaugi belum merinci siapa saja sosok yang akan mengisi jabatan deputi tersebut. Dia hanya mengatakan jabatan tersebut akan diisi tiap perwakilan partai Koalisi Perubahan.

"Sudah-sudah semua partai ada di situ. Relawan ada di situ," ucapnya.

Diketahui, dalam pertemuan itu juga turut dihadiri oleh capres Koalisi Perubahan Anies Baswedan, Co-Kapten Timnas AMIN Sudirman Said, dan sejumlah kader Partas NasDem. Anies Baswedan telah memperkenalkan Syaugi kepada Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh.

"Saya bersama dengan dengan Kapten Timnas, Pak Syaugi kemudian juga dengan Co-kapten Sudirman Said bersilaturahmi dengan bapak Ketua Umum Partai NasDem, Pak Surya Paloh," ujar Anies kepada wartawan di Nasdem Tower, Jakarta Pusat, Rabu (15/11/2023).

Anies lantas membeberkan sedikit isi pertemuannya itu. Dia mengatakan hanya berdiskusi mengenai ide dan gagasan soal strategi pemenangan pasangan Anies-Cak Imin.


Ketua TPN Ganjar-Mahfud, Arsjad Rasjid, menanggapi dokumen diduga pakta integritas antara Kabinda Papua Barat dengan Pj Bupati Sorong Yan Piet Mosso untuk mendukung kemenangan Ganjar Pranowo di Pemilu 2024 beredar di media sosial. Arsjad memastikan pihaknya tidak meminta orang untuk menandatangani pakta integritas.

"Jelas-jelas TPN tidak pernah melakukan, meminta orang menandatangani surat mendukung yang namanya pakta integritas atau segala macam," kata Arsjad dalam konferensi pers di gedung High End, Jakarta Pusat, Rabu (15/11/2023).

Arsjad meminta dokumen tersebut diperiksa. Namun, Arsjad memastikan pihaknya berpegang pada integritas.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Jadi tolong dilihat juga kapan tanggalnya dan segala macam dan dengan siapa," kata Arsjad.

"Tapi saya bisa menjelaskan bahwa TPN sendiri, kami sangat berpandangan dan berpegang terhadap yang namanya government dan integritas," sambungnya.

Diketahui, sebelumnya beredar di media sosial dokumen diduga pakta integritas yang menyebutkan dukungan dari Pj Bupati Sorong Yan Piet Mosso untuk kemenangan Ganjar dalam Pemilu 2024. Hal ini menjadi sorotan Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrat (PD) Benny K Harman.

"Halo Republik. Apakah benar dokumen Pakta Integritas ini? Apakah benar pula orang ini yang kena OTT KPK itu?" tulis Benny melalui akun X-nya, Senin (13/11).

"Mengapa pula ada tanda tangan Kabinda Papua Barat dalam dokumen seperti ini? Ditunjuk jadi penjabat dengan tukar guling politik? Oooh Domine, selamatkan negeri ini. #RakyatMonitor#," imbuh Benny.

Simak berita selengkapnya di halaman selanjutnya.

Saksikan Video 'Pj Bupati Sorong soal Pakta Diduga untuk Memenangkan Ganjar: No Comment':

[Gambas:Video 20detik]

Halaman 1 2 Selanjutnya


Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengungkap distribusi paket logistik Pemilu 2024 tahap pertama sudah hampir rampung. Paket logistik tersebut diantaranya kotak suara, tinta, bilik pemungutan suara, segel hingga kabel ties.

"Logistik sudah mulai diadakan dan sudah mulai dikirim, sudah mulai diterima oleh KPU Kabupaten/Kota," kata Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari dalam sambutannya saat pelantikan anggota KPU Kabupaten/Kota pada 8 Kabupaten/Kota di 4 Provinsi periode 2023-2024, Rabu (15/11/2023).

Berdasarkan data KPU pada Senin (13/11), produksi bilik pemungutan suara saat ini telah mencapai 95%. Lalu untuk produksi bilik pemungutan suara itu dilakukan pada 23 September-21 November 2023.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Kemudian, produksi kotak suara telah mencapai 89%. Produksi tinta 86%, produksi segel 69% dan produksi segel plastik mencapai 67%.

Sementara itu, Komisioner KPU RI Yulianto Sudrajat mengatakan sudah mulai memesan surat suara dan beberapa logistik lain yang masuk pada tahap kedua. Drajat mengatakan pemesanan surat suara tahap kedua baru dapat dilakukan setelah penetapan daftar calon tetap (DCT) anggota legislatif.

"Sudah, hari ini mulai klik untuk e-katalog nasionalnya. Di antaranya seluruh lima jenis surat suara, kan pasca penetapan DCT itu kan," paparnya.

"Terus, berikutnya untuk formulir. Terus kemudian sampul. Terus kemudian juga template untuk tunanetra. Itu merupakan kontrak dari logistik tahap kedua," sambungnya.

Simak Video 'Serba-serbi Acara KPU Undi-Tetapkan Nomor Urut Pilpres 2024':

[Gambas:Video 20detik]


Eks Kabasarnas M Syaugi Alaydrus resmi ditunjuk jadi kapten Timnas AMIN. Calon presiden Koalisi Perubahan, Anies Baswedan memperkenalkan Syaugi kepada Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh.

"Saya bersama dengan dengan Kapten Timnas, Pak Syaugi kemudian juga dengan Co-kapten Sudirman Said bersilaturahmi dengan bapak Ketua Umum Partai NasDem, Pak Surya Paloh," ujar Anies kepada wartawan di Nasdem Tower, Jakarta Pusat, Rabu (15/11/2023).

Anies lantas membeberkan sedikit isi pertemuannya itu. Dia mengatakan hanya berdiskusi mengenai ide dan gagasan soal strategi pemenangan pasangan Anies-Cak Imin.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Intinya percakapan tadi tentang membahas langkah-langkah ke depan, hal-hal apa yang perlu diantisipasi, hal-hal apa yang perlu mendapat perhatian, hal-hal yang perlu menjadi catatan bagi semua. Jadi kita tukar pikiran, ngobrol bebas dan setiap kali berdiskusi dengan beliau selalu ada ide dan gagasan baru," ungkapnya.

"Tadi juga disampaikan ide gagasan baru dari tim untuk sama-sama kita jalankan ke depan. Itu aja diskusinya tadi," lanjutnya.

Pada kesempatan itu, Anies juga menanggapi perihal jumlah susunan Timnas AMIN tak sebanyak tim pemenangan dua pasangan calon lainnya. Kemudian juga terkait dengan pembagian tugas Timnas dengan partai politik koalisi.

"Kemarin baru di tingkat ketua. Ini banyak (jumlah anggota Timnas), ukurannya besar. Semuanya ada di situ nanti," ucapnya.

"Ini masalah pengumuman saja, semuanya ada pembagian tugasnya jadi ada unsur partai, ada unsur non partai, semuanya tergabung dalam satu kesatuan yang ada banyak sekali bidang kedeputian, bidang2 kerja, kalau bicara tentang tim pemenangan memang urusannya dari a b sampe z gitu," jelas Anies.

Timnas AMIN

Sebelumnya, penunjukan M Syaugi sebagai kapten Timnas AMIN diumumkan langsung Anies Baswedan. Anies membanggakan sosok M Syaugi yang merupakan pensiunan TNI AU dengan pangkat terakhir Marsekal Madya, lulusan Akademi Angkatan Udara dan merupakan peraih Adhi Makayasa pada tahun 1984.

Adapaun Syaugi didampingi oleh 12 co-kapten yang diisi oleh pengusaha, ulama, budayawan, hingga mantan kepala daerah. Co-kapten atau wakil ketua Timnas AMIN diisi oleh Sudirman Said, Thomas Trikasih Lembong, hingga Al Muzammil Yusuf.

Berikut daftar co-kapten Timnas AMIN:

1. Sudirman Said

2. Thomas Trikasih Lembong

3. Muzammil

4. Hj Nihayatul Wafiroh

5. Azrul Tanjung

6. Nasirul Mahasin

7. Leontinus Alpha Edison

8. Yusuf Martak

9. Ki KRT H Lebdo Nagoro Anom Suroto (Ki Anom Suroto)

10. Jumhur Hidayat

11. KH Abdullah Faqih

12. Suyoto


Netralitas Polri di Pemilu 2024 dipertanyakan oleh anggota Komisi III DPR RI Benny K Harman. Politisi Demokrat itu menyebut ada polisi yang justru kerjanya memasang baliho parpol.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT


Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto bicara perihal status keanggotaan Gibran Rakabuming dan Bobby Nasution di partai. Hasto enggan berkomentar banyak karena sudah tutup buku.

"Itu sudah semua tutup buku yang penting pemenangan Pak Ganjar, Prof Mahfud dengan penuh keyakinan," kata Hasto di Gedung High End, Jakarta Pusat, Rabu (15/11/2023).

Hasto mengatakan Gibran juga telah memberikan surat ke DPC PDIP, begitu juga Bobby. Subtansi surat keduanya sama, hanya berbeda di tanggal.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Mas Gibran juga sama, sudah tutup buku, surat sudah diberikan DPC sama isinya yang beda hanya tanggal dan yang tanda tangan tapi substansinya sama," kata Hasto.

Hasto menegaskan yang terpenting saat ini PDIP fokus pada pemenangan Ganjar-Mahfud.Dia meminta semua kader berkonsentrasi pada pemenangan Ganjar-Mahfud

"Penegasannya seluruhnya berkonsentrasi pada pemenangan Pak Ganjar Prof Mahfud dengan angka 3, dengan nomor 3 yang bahasanya tadi bagus Trisila Weda itu lurus, benar dan jujur," kata Hasto.


Kabaharkam Polri Komjen Mohammad Fadil Imran menjelaskan terkait dengan pemasangan CCTV di sekitar kawasan KPU di daerah ataupun pusat. Dia menjelaskan pemasangan CCTV harus dilakukan untuk menghindari tindak pidana.

"Kami juga jawab terkait pemasangan dengan CCTV, Pak, supaya tidak disalahtafsirkan. Dalam berbagai kesempatan, sering terjadi perbuatan pidana seperti aksi anarkisme, kemudian teror dan sebagainya. Maka sangat diperlukan adanya data, video, dengan High Level, HD itu, Pak," kata Fadil dalam Rapat Kerja Komisi III dengan Polri di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat Rabu (15/11).

Pemasangan CCTV itu, kata dia, dipasang bukan di dalam kantor KPU, melainkan di sekitarnya. Fadil juga mencontohkan pemasangan CCTV di sekitar kawasan kantor KPU RI di Jakarta Pusat.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Dan itupun kita tidak pasang di dalam kawasan kantor KPU, kita pasang di area publik, Pak. Contoh misalnya yang jadi tanggung jawab kami, KPU RI yang berada di Jalan Imam Bonjol, CCTV di sana memang kita sengaja pasang yang high resolution dan memiliki kemampuan face recognition, di Jalan Imam Bonjol kita pasang, Pak. Di dalam tidak ada, Pak," ucapnya.

Kalaupun pihaknya membutuhkan rekaman CCTV di dalam KPU, pihaknya akan melalui prosedur yang berlaku. Rekaman CCTV pun tidak bisa diminta begitu saja.

"Kalau pun kita membutuhkan video yang ada di dalam (KPU) maka ada laporan polisi, pak. Setelah naik sidik baru kami meminta rekaman," ujar dia.

Penjelasan KPU

Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) buka suara soal isu pemasangan CCTV terkoneksi KPU dengan sejumlah polres di Jawa Timur. KPU memastikan pemasangan CCTV ini untuk pengamanan dan sesuai aturan.

Dilihat detikcom Jumat (10/11), isu soal CCTV itu diungkap oleh politikus Perindo Aiman Witjaksono dalam akun X. Aiman mengatakan dirinya sempat mendapati ada kejanggalan dari pemasangan CCTV itu.

"Sore ini saya akan berdialog soal netralitas aparat di Pilpres 2024. Saya mendapati fakta janggal, terkait pemasangan CCTV terkoneksi KPU dengan sejumlah Polres di Jawa Timur. Ada apa?" ujar Aiman dalam akun X-nya.

Menanggapi hal itu, Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari mengaku telah mengonfirmasi hal tersebut kepada kepolisian. Dia mengatakan pemasangan CCTV merupakan bentuk pengamanan dari Kepolisian.

"Saya sudah konfirmasi ke pimpinan Polri tentang surat tersebut dan bahwa benar adanya," ujar Hasyim dalam keterangannya.

Hasyim mengatakan sesuai dengan UU Pemilu, amanat untuk pengamanan merupakan wewenang kepolisian. Hasyim menyebut pengamanan polisi terhadap KPU meliputi personel, aset dan logistik.

"Berdasarkan hal tersebut, maka wajar pemasangan CCTV atau akses CCTV oleh polisi di kantor KPU dan gudang logistik pemilu," paparnya.


Kabaharkam Polri Komjen Fadil Imran menanggapi soal isu netralitas Polri yang selalu dipertanyakan. Fadil mengatakan soal netralitas Polri tidak perlu disampaikan berulang-ulang karena telah menjadi komitmen.

"Sebenarnya internalisasi tentang netralitas ini tidak perlu lagi disampaikan secara gamblang dan berulang-berulang," kata Fadil dalam rapat bersama Komisi III DPR di kompleks parlemen, Senayan, Rabu (15/11/2023).

Fadil menjelaskan terkait netralitas telah ditanamkan pada anggota Polri sejak mengenyam pendidikan. Hal itu ditanamkan dalam kode etik kepolisian.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Terkait netralitas, jadi kami-kami ini mulai dari Akademi Kepolisian, masuk PTIK, masuk Sespim, pasal-pasal tentang Undang-Undang Kepolisian, kemudian kode etik kepolisian sudah kami disampaikan," sebutnya.

Namun, kata dia, saran saat diskusi dengan Komisi III DPR agar Polri dapat menjaga netralitasnya akan dicatat. Saran itu akan tetap disampaikan kepada pimpinannya.

"Tapi saran dari forum Komisi III ini harus ada penyampaian khusus nanti akan saya sampaikan ke Kapolri," ujar dia.

Simak juga 'Wapres Minta TNI-Polri Jaga Netralitas Saat Pemilu 2024':

[Gambas:Video 20detik]


Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra sekaligus adik dari capres Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo, mengungkit saat Prabowo bergabung dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hashim menyinggung kemungkinan perang saudara jika Prabowo saat itu tidak bergabung dengan Jokowi pada tahun 2019.

"Saya ingat tahun 2019 Pak Jokowi meminta Pak Prabowo ikut bergabung dengan dia di pemerintahan sebagai salah satu menteri, Menhan," ucap Hashim ditemui di Hotel Merlynn Park, Jakarta, Rabu (15/11/2023).

"Pada saat itu banyak pendukung Prabowo marah sekali. Kecewa sekali. Mereka bilang Prabowo pengkhianat. Prabowo meninggalkan perjuangan," tambahnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Hashim mengaku tak gampang untuk Prabowo masuk dalam pemerintahan Jokowi. Terlebih, Prabowo mengetahui hal itu akan membuatnya kehilangan separuh dari pendukungnya.

"Karena dia tahu dan dia bilang ke saya, 'kalau saya masuk pemerintahan, saya akan hilang lebih dari separuh dari pendukung saya'. Lebih dari separuh pendukung dia, 30 juta orang akan lari. Yang kecewa dengan dia. Tapi kalau dia tidak ikut dalam pemerintahan Jokowi, kemungkinan besar Indonesia bisa pecah," ujarnya.

Hashim juga menyinggung kemungkinan perang saudara jika Prabowo tak bergabung dengan Jokowi. Dia menyinggung negara lain yang perang saudara.

"Kita bisa rusuh dan kemungkinan juga Indonesia jatuh ke perang saudara. Seperti di Yaman, di Suriah, di Libya, di Irak. Kita saksikan sekarang di Sudan. Di Sudan sekarang ini dua jenderal yang egonya tinggi tidak mau ngalah, sekarang mereka akibatnya begitu," katanya.

Hashim menyebut banyak yang dirugikan akibat perang saudara itu. Seperti rakyat kehilangan nyawa hingga rumahnya.

"Egonya tinggi, maka ratusan ribu rakyatnya menderita, hilang rumahnya, hilang nyawanya dan banyak juga cacat karena perang," katanya.

Hashim lalu bercerita tentang rasa cinta Prabowo terhadap Indonesia. Dia menyebut Prabowo tak mau melihat rakyat Indonesia mengalami perang saudara.

"Kakak saya (Prabowo) tidak mau rakyat kita sama nasibnya seperti Irak, seperti Suriah, seperti Yaman dan seperti Libya," ucapnya.

Hingga akhirnya, Prabowo memutuskan untuk masuk dalam kabinet kerja Jokowi. Prabowo sempat mengungkapkan ke Hashim tentang niatnya untuk bergabung dengan Jokowi.

"Waktu itu dia panggil saya ke ruang kerjanya di rumah, di Kertanegara kami empat mata.'Shim, Shim, saya sudah, saya putuskan untuk ikut Pak Jokowi', saya argumentasi, saya tidak setuju," katanya.

"Kamu lihat enggak apa yang terjadi di Libya? Kamu lihat Irak masih begini. Shim saya enggak mau rakyat kita seperti itu. Kalau saya tidak ikut pemerintahan, ini bisa terjadi di Indonesia'," kata Hashim menirukan percayakannya dengan Prabowo.

Simak Video 'Pidato Lengkap 3 Paslon di KPU Setelah Dapat Nomor Urut Pilpres':

[Gambas:Video 20detik]


Kasus rekaman audio viral cawe-cawe Bupati Majalengka Karna Sobahi menemui titik terang. Dari hasil investigasi Bawaslu Kabupaten Majalengka, Karna dinyatakan bersalah.

Seperti yang diketahui dalam rekaman audio, Karna diduga memobilisasi massa untuk memenangkan calon-calon dari PDIP di Pemilu 2024. Di akhir rekaman, Karna juga terdengar mengabsensi beberapa dinas di lingkungan Pemkab Majalengka.

Atas beredarnya rekaman tersebut, Bawaslu menyatakan Karna melanggar pasal 283 undang-undang 7 tahun 2017. Vonis bersalah itu muncul setelah Bawaslu melakukan investigasi beberapa hari.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Berdasarkan informasi di media sosial dan informasi dari masyarakat terkait video yang isinya itu kata-kata bupati yang mengarahkan atau keberpihakan. Maka kami berinisiatif membuat tim investigasi untuk menelusuri kebenaran isi dari video tersebut. Hasilnya, berdasarkan hasil kajian hukum kami yang pertama itu, bupati (Karna) melanggar pasal 283 undang-undang 7 tahun 2017," kata Ketua Bawaslu Majalengka Dede Rosada, Rabu (15/11/2023).

"Dinyatakan bersalah karena ada ajakan. Kepala daerah nggak boleh (mengarahkan), sebelum, selama dan sesudah masa kampanye di pasal tersebut," sambungnya.

Kendati dinyatakan bersalah karena dianggap tidak netral, namun Karna tidak disanksi apapun oleh Bawaslu. Meski begitu, Bawaslu akan meneruskan kasus ini ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Tetapi larangan pasal 283 ini tidak ada sanksi. Maka kajian hukum kami karena tidak ada sanksi di undang-undang (nomor) 7 itu diteruskan ke Kementerian dalam negeri," ujar Dede.

Selain itu, kata Dede, pihaknya juga akan menyurati bupati agar tidak melakukan perbuatan serupa. Surat imbauan itu dilayangkan pada hari ini.

"Kita akan mengimbau secara langsung ke bupati yang bersangkutan secara tertulis. Hari ini rencananya kita akan layangkan surat penerusan kajian hukum kami dan imbauan tersebut," ucap Dede.

Disinggung terkait beberapa dinas yang hadir dalam kegiatan tersebut, Dede memastikan, mereka tidak mengetahui. "Dinas itu setelah kita lakukan penelusuran dinas merasa tidak tahu-menahu atas yang disampaikan oleh bupati. Karena dinas hanya mengundang bupati saja secara resminya," jelas Dede.

Diberitakan sebelumnya, Bupati Karna menanggapi santai terkait pidatonya yang viral. Pasalnya, kata dia, dalam kegiatan tersebut bukan berkampanye dengan ASN. Dalam kegiatan tersebut juga, ia memposisikan dirinya sebagai Ketua Partai bukan Bupati Majalengka.

"Itukan biasa. Biasa kan sebagai pimpinan partai mengajak, dan itu bukan ASN. Itu acaranya lagi kemah di Talaga Pancar, Pak TB (Hasanuddin) memberikan 8 motor dan 5 sepeda dari Bu Ineu," ujar Karna.

"Sebagai pimpinan partai menyebut seperti itu, wajar," tegas dia menambahkan.

Disinggung di akhir rekaman dirinya sempat mengabsen dinas-dinas di lingkungan Pemkab Majalengka, ia membantahnya. Ia menegaskan tidak ada dinas ataupun ASN yang terlibat dalam acara tersebut.

"Tidak ada (dinas yang hadir). Wajar-wajar lah dalam kondisi politik seperti itu (banyak yang menggiring opini)," ucap dia.

Disinggung dirinya sempat menyebut Sekda Majalengka Eman Suherman mempunyai kewajiban memenangkan caleg dari PDIP, Karna menegaskan, 'tugas' tersebut diluar kewenangan Eman sebagai pejabat di Majalengka. Namun, dukungan itu muncul karena Eman dengan calon tersebut mempunyai ikatan kekeluargaan.

"Pak Sekda itu kan mendampingi Pak TB itu kan saudaranya. Lepas (embel-embel pejabat)," ucap dia.


Pemprov Sulawesi Selatan (Sulsel) menyiapkan dana bantuan partai politik (parpol) naik 4 kali lipat dari Rp 1.200 menjadi Rp Rp 5.000 per suara. Anggaran tersebut sudah diakomodir di APBD Sulsel 2024 dengan total Rp 21 miliar.

"Sudah ada usulannya masuk semua. (Naik) jadi Rp 5.000 dari Rp 1.200 per suara sah," ujar Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Sulsel Muhammad Firda kepada detikSulsel, Rabu (15/11/2023).

Firda mengatakan kenaikan dana parpol sudah melalui kajian. Kebijakan ini atas usulan partai politik.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Ada kajian. Terus usulan masing-masing dari partai. Itu kan antara Rp 3.000 sampai Rp 5.000 usulannya. Kita ambil yang maksimalnya saja toh," paparnya.

Terpisah, Sekretaris Kesbangpol Sulsel Ansar mengatakan jumlah total kenaikan dana parpol itu sebesar Rp 21 miliar di APBD 2024. Jumlah ini dihitung berdasarkan total suara yang diraih parpol pada Pemilu 2019 lalu.

"Totalnya itu sekitar Rp 21 miliar lebih. Itu masih mengacu kepada suara pemilu kemarin," ucap Ansar.

Ansar mengatakan Rp 21 miliar dana tersebut akan dicairkan secara bertahap di tahun 2024 nanti. Pencairan anggarannya kata dia, akan dilakukan dua kali.

"Jadi nanti mekanisme pencairan ini dua kali. Yang tahap pertama dari bulan satu sampai bulan sembilan. Setelah itu, nanti dilihat setelah Pemilu (2024) siapa yang menang. Itu mi yang nanti dapat. Iya dicairkan dua kali nanti," tuturnya.

Diketahui, Pemkot Makassar juga mengusulkan dana bantuan parpol naik dari Rp 1.800 menjadi Rp 5.000 per suara di tahun 2024. Total anggaran yang dibutuhkan dengan kenaikan tersebut mencapai Rp 2 miliar.

"Kalau semuanya mungkin sekitar Rp 2 M lebih. Karena itu termasuk kecil. Kalau daerah lain kami lihat ada di angka Rp 7.000, ada bahkan di angka Rp 10.000," ujar Kepala Badan Kesbangpol Zainal Ibrahim, Selasa (14/11).

Dia menuturkan usulan ini masih dalam kajian. Kesbangpol Makassar sudah membentuk tim untuk selanjutnya dibahas DPRD Makassar.

"(Kenaikan) Dari Rp 1.880 menjadi Rp 5.000. Tapi prosesnya sekarang ini kita, karena harus ada persetujuan," sebut Zainal.

"Ada dokumen kajian. Ada melakukan dokumen kajian dari tim. Karena memang persyaratannya yang diatur bukan hanya tentang bantuan politik, bantuan atau anggota politik harus melakukan kajiannya," tambahnya.

Penjelasan Bawaslu soal Usulan Penundaan Pilkada 2024


Waketum Gelora Fahri Hamzah bicara Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri aneh ketika bicara potensi kecurangan pemilu. Fahri mengatakan pihaknya yang dicurigai curang oleh pihak yang sering curang. PDIP lantas membela Megawati.

Sekretaris Tim Koordinasi Relawan Pemenangan Pilpres 2024 Ganjar Pranowo, Deddy Sitorus, menilai Fahri seperti cebong. Dia lantas bertanya apakah Fahri tidak mengetahui soal narasi keterlibatan aparat di pemilu 2024 seperti yang beredar belakangan ini.

"Fahri itu makin ke sini omongannya mirip cebong. Apa dia tidak menyimak pemberitaan di mana-mana soal keterlibatan oknum aparat?" kata Deddy Sitorus kepada wartawan, Rabu (15/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Deddy menilai Fahri tidak melihat laporan sejumlah media soal indikasi kecurangan pemilu. Dia lantas bicara Fahri yang sudah nafsu ingin menjadi menteri sehingga menuduh balik Megawati soal kecurangan.

"Mungkin nafsunya pengen jadi menteri udah nggak tertahankan sehingga tega menuduh Bu Mega curang dalam pemilu. Baiknya Fahri jangan sereceh itu deh, sisakan sedikit nurani dan akal sehat," ujarnya.

Senada dengan Deddy, politikus senior PDIP Hendrawan Supratikno menilai Fahri tak memahami drama politik yang terjadi. "Fahri sedang galau karena terlalu suntuk berusaha memahami drama-drama yang tuna etika," kata Hendrawan.

Hendrawan menjelaskan bahwa putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MK) sudah gamblang yang memberhentikan Anwar Usman dari Ketua MK.

"Menurut saya, Bung FH yang aneh. Proses pelanggaran etika berat yang sudah jelas-jelas merupakan putusan MKMK, masih dianggap biasa-biasa saja. Padahal kita tahu, 'hukum mengapung di atas lautan etika' (law floats in a sea of ethics) kata Earl Warren," ujarnya.

Hendrawan mengatakan pihaknya tak menuduh pihak tertentu soal indikasi kecurangan pemilu. PDIP, kata Hendrawan, justru berharap pemilu berjalan dengan jujur dan adil.

"Kami tak pernah menuduh orang curang. Yang kami tekankan, harapan akan adanya pemilu yang luber-jurdil. Itu sebabnya, bila ada indikasi kecurangan, itu alarm untuk kita semua. Kecurangan harus menjadi musuh bersama, musuh kesadaran kolektif kita," imbuhnya.

Fahri Hamzah sebelumnya menanggapi isu akan terjadi kecurangan pemilu yang disampaikan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri. Fahri menganggap pihaknya dicurigai curang oleh pihak yang sering curang.

Fahri mulanya menyebut PDIP merupakan partai kondang dalam perpolitikan nasional. Menurutnya, partai berlogo banteng moncong putih itu sudah paham betul apabila ada indikasi kecurangan di pemilu.

"Masalahnya kan PDIP kan pemain inti dalam 10 tahun terakhir kan. Dia kan pasti tahu permainan. Kalau ada kecurangan kan dia tahu pasti curangnya ada di mana. Sudahlah, sudah ahli banget lah. Kita ini kan pemain lama yang sering dikalahkan," kata Fahri di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (15/11).

Lebih lanjut, Fahri mengaku heran lantaran pihaknya dimarahi terkait kecurangan pemilu. Dia merasa aneh lantaran dianggap curang oleh pihak yang sering curang.

"Kasarnya kita belum tahu cara curang terus dimarahin, dicurigai curang sama yang sering curang. Ha-ha-ha...," kata Fahri.


Dokumen diduga pakta integritas Pj Bupati Sorong Yan Piet Mosso untuk memenangkan capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo di Pemilu 2024 menjadi sorotan. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto meminta hal tersebut diusut.

"Diusut saja semuanya," kata Hasto di Gedung High End, Jakarta Pusat, Rabu (15/11/2023).

Hasto enggan mengomentari lebih lanjut soal pakta integritas itu. Dia mengatakan kemenangan dalam Pemilu didapat dengan suara rakyat, bukan pakta integritas.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kan kita menang ini suara rakyat kita menang bukan pakta integritas," ujar Hasto.

Sebelumnya, beredar di media sosial dokumen diduga pakta integritas yang menyebutkan dukungan dari Pj Bupati Sorong Yan Piet Mosso untuk kemenangan Ganjar dalam Pemilu 2024. Hal ini menjadi sorotan Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrat (PD) Benny K Harman.

"Halo Republik. Apakah benar dokumen Pakta Integritas ini? Apakah benar pula orang ini yang kena OTT KPK itu?" tulis Benny melalui akun X-nya, Senin (13/11).

"Mengapa pula ada tanda tangan Kabinda Papua Barat dalam dokumen seperti ini? Ditunjuk jadi penjabat dengan tukar guling politik? Oooh Domine, selamatkan negeri ini. #RakyatMonitor#," imbuh Benny.

Respons KPK

KPK juga sudah buka suara. Ketua KPK Firli Bahuri memerintahkan anak buahnya untuk mengecek hal itu karena narasi yang beredar menyebut dokumen tersebut ditemukan saat OTT terhadap Yan Piet.

"Tadi ada pertanyaan terkait dengan temuan pakta integritas. Saya tidak bisa mengatakan apakah itu disita oleh KPK atau tidak karena saya belum tahu itu. Saya kalau tidak tahu saya katakan tidak tahu," kata Firli di kantornya, Kamis (14/11).

Namun Firli mengaku akan memerintahkan jajarannya mengecek hal itu. Sebab, biasanya dokumen-dokumen yang disita KPK saat OTT akan dipaparkan.

"Tapi nanti akan saya cek dari mana rekan-rekan akan dapat itu, apakah ada di KPK atau tidak, nanti Pak Deputi yang bisa melihat dari hasil penggeledahan, penyitaan yang telah dilakukan penyidik KPK atas dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan Penjabat Bupati Sorong," ujar Firli.


Para Ketua DPC Partai Koalisi Indonesia Maju (KIM) Kabupaten Bogor, Jawa Barat (Jabar), menggelar pertemuan di Sentul. Pertemuan membahas pembentukan Tim Kampanye Daerah (TKD) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Kabupaten Bogor.

"Di lepas kerja saya sebagai Bupati, hari ini kita perkenalan KIM Kabupaten Bogor. Ini di sini belum dibentuk ketua timnya (TKD) siapa, tapi di sini arahan dari DPD. Kalau DPD sudah jelas ketuanya Bapak Haji Ridwan Kamil tingkat Jabar," kata Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Bogor, Iwan Setiawan, kepada wartawan di Sentul, Rabu (15/11/2023).

Iwan mengatakan, pertemuan juga membahas mengenai pengenalan struktur organisasi di TKD. Selain itu, para Ketua DPC diminta mengirimkan nama untuk menjadi bagian TKD.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Nanti kami perkenalan dulu hari ini, lalu mengenalkan struktur organisasi, meminta ke seluruh pimpinan partai KIM untuk mengirimkan nama-nama yang akan dijadikan TKD Prabowo-Gibran di Kabupaten Bogor," tuturnya.

"Ketuanya siapa, sekretarisnya, penasihat, pembina, sampai usulan kepada beberapa Ketua Bidang, itu akan diisi oleh anggota parpol (partai politik) KIM," jelasnya.

Iwan mengatakan jika pengurus TKD Jabar ditunjuk langsung oleh DPP, maka TKD tingkat kabupaten masih menunggu arahan dari TKD tingkat provinsi.

"Karena Jabar sama, baru perkenalan ketua tim saja, tapi belum kepada usulan struktur ke bawahnya. Makanya kami juga di Bogor belum menentukan siapa ketua timnya, siapa yang lainnya. Karena bagan organisasinya baru kami dapatkan kemarin, dan suruh diisi oleh seluruh pimpinan partai," ungkapnya.

Untuk ketua TKD di Kabupaten Bogor, Iwan belum bisa memastikan siapa. Dia sendiri akan mengikuti mekanisme yang nantinya dijalankan.

Target Suara Prabowo-Gibran di Kabupaten Bogor

Sementara untuk target suara Prabowo-Gibran di Kabupaten Bogor, Iwan mengatakan mencapai 80 persen. Hal tersebut dihitung melalui kursi legislatif di Kabupaten Bogor.

"Kekuatan kita kalau ngitung kursi parlemen di Kabupaten Bogor itu di Bogor kan 31, berarti 60 persen penguasaan kursi di Kabupaten Bogor adalah KIM, ada 31 kursi, target 70-80 persen," sebutnya.

Dia menyebut ada beberapa pekerjaan rumah yang perlu diperhatikan terkait pemenangan Prabowo-Gibran di Kabupaten Bogor. Salah satunya terkait posko pemenangan.


Sejumlah warga di Genuk yang mendukung Prabowo-Gibran sebagai Capres-Cawapres cukur rambut pasangan tersebut mendapat nomor urut dua. Hal itu karena hasilnya sesuai dengan harapan mereka.

Mereka berkumpul di rumah salah satu relawan Gerindra di Sembungharjo, Kecamatan Genuk, Kota Semarang. Satu persatu pendukung Prabowo itu dicukur habis. Ada juga yang menyisakan rambut hingga membentuk angka 2.

Potong rambut itu merupakan simbolis mereka dalam acara kumpul dan syukuran karena Prabowo-Gibran mendapatkan nomor urut 2 pada Pilpres 2024 yang diundi hari Selasa (14/11) malam kemarin.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Ini dalam rangka syukuran, rasa syukur terhadap nomor yang didapat pak Prabowo-Gibran. Nomor dua, kami merasa bangga. Kami kumpul bareng, syukuran dan cukur bersama," ujar relawan yang rumah digunakan untuk tempat berkumpul, Sriyono, Rabu (15/11/2023).

Sejak sebelum diundi, relawan dan kader partai Gerindra di Genuk memang berharap Prabowo-Gibran mendapatkan nomor urut dua. Hal itu menurutnya memudahkan pemilih karena nomor urut partai Gerindra juga dua.

"Angka dua sesuai angka partai kan klik ya. Partai nomor dua, dapat urutan dua. Angka yang kita harapkan memudahkan pemilihan," ujar Sriyono.

Hingga pukul 17.00 WIB sudah ada 10 orang yang dicukur gundul dan yang lain mash antre. Sriyono menyebut mayoritas yang digundul merupakan pendukung Ketum Gerindra, Prabowo Subianto sejak pertama kali ikut Pilpres.

"Sampai sekarang ini ada sekitar 10 orang dicukur gundul relawan. Beliau-beliau ini pendukungnya Prabowo, relawan dari jaman dulu," jelasnya.

Untuk diketahui, tiga pasangan Capres-Cawapres sudah mendapatkan nomor urut untuk kontestasi Pilpres 2024. Pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar mendapat nomor urut satu, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut dua, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md nomor tiga.

Pose 2 Jari, Prabowo-Gibran Hadiri Rakornas Tim Kampanye


Anggota Bawaslu Medan Azlan Hasibuan terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Polda Sumut. Begini suasana terkini di kantor Bawaslu Medan.

Pantauan detikSumut Rabu (15/11/2023) sekitar pukul 18.00 WIB, kantor Bawaslu Medan yang berada di Jalan Sei Bahorok Medan terlihat sepi. Tidak ada aktivitas berarti di kantor tersebut.

Di kantor Bawaslu Medan hanya ada beberapa anggota polisi yang bertugas menjaga jelang pelaksanaan pemilu 2024. Tak ada satupun komisioner Bawaslu Medan berada di kantor.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Sejumlah wartawan berada di Kantor Bawaslu Medan. (Raja Malo Sinaga/detikSumut)

Ketua Bawaslu Sumut Aswin Diapari mengatakan komisioner Bawaslu Medan yang terkena OTT Polda Sumut adalah Azlan Hasibuan. Dia mendapat informasi Azlan tidak ditangkap seorang diri, tapi bersama dua orang lainnya.

"Saya dapat info ada 3 orang, cuma intinya belum bisa dipastikan apakah benar 3 orang atau tidak, ini masih dalam proses katanya. Belum tahu (apakah 3 orang itu anggota Bawaslu Medan semua)," ujar Aswin ketika dikonfirmasi detikSumut Rabu (15/11/2023).

Menurut dia, Azlan ditangkap ketika berada di salah satu hotel. "Iya tadi malam (Azlan kena OTT) di Hotel JW Marriott," tutupnya.

Detik-detik Anggota Bawaslu Medan Kena OTT di Hotel JW Marriott


Ada wacana aktivitas batu bara di Jambi dihentikan selama 75 hari pada tahapan masa kampanye Pemilu 2024. Wacana itu muncul dari hasil rekomendasi Forum Group Discussion Ditintelkam Polda Jambi bersama sejumlah perwakilan partai politik, relawan capres, organisasi angkutan batu bara, elemen mahasiswa, OKP, dan LSM.

Dirlantas Polda Jambi Kombes Dhafi membenarkan adanya rekomendasi dari FGD yang digelar oleh Ditintelkam Polda Jambi tersebut. Namun, ia menyebut masih ada tahapan lain yang harus dilakukan oleh semua pihak untuk melaksanakan itu.

"Itu hasil FGD dari Direktorat Intelkam, saya pikir itu masih ada tahapan selanjutnya terkait dengan masalah kebijakan nanti khususnya mobilisasi batu bara saat kampanye," kata Dhafi, Rabu (15/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Menurut Dhafi, hasil rekomendasi FGD itu masih harus dikaji lagi oleh pihaknya dengan melaporkan kepada Kapolda Jambi Irjen Rusdi Hartono sebagai pimpinan. Selanjutnya, juga perlu didiskusikan dengan satuan kerja di tingkat Polres.

"Kemudian juga, masih harus dirapatkan lagi dengan pemerintah provinsi dan stakeholder pemangku kepentingan lainnya. Karena ini adalah perencanaan ke depan untuk lebih aman dan nyaman pada saat pelaksanaan kampanye," ujarnya

Ia menjelaskan, rencana ini berbeda dengan diskresi yang diberlakukan dari kepolisian yang pernah dibuat oleh Ditlantas Polda Jambi. Sehingga, proses penghentian yang dimaksud perlu pembahasan lebih lanjut.

"Karena diskresi lalu, gangguan sudah terjadi gangguan nyata. Kalau wacana pada massa kampanye ini, masih proyeksi dan perencanaan ke depan, sehingga ini masih dikaji lagi, masih harus dirapatkan kembali," jelasnya.

Maka dari itu, wacana tersebut baru sebatas rekomendasi dari FGD. Sehingga, belum menjadi suatu ketetapan.

"Jadi yang disampaikan pak Dir Intel merupakan hasil FGD bukan merupakan hasil ketetapan atau keputusan untuk dilaksanakan, masih harus dirapatkan lagi, koordinasikan lagi," tutupnya.

Untuk diketahui, FGD itu digelar pada Senin (12/11/2023). Dalam FGD, turut dihadiri dari perwakilan KPU, Bawaslu, Ditlantas Polda Jambi, Dinas Perhubungan Provinsi Jambi, dan Dinas ESDM Provinsi Jambi.

16 Orang Jadi Tersangka 3 Tambang Batu Bara Ilegal di Muara Enim


Disdukcapil Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan (Sulsel) mengebut perekaman untuk 15.000 wajib pilih yang belum memiliki kartu tanda penduduk elektronik atau e-KTP. Disdukcapil mengaku tetap membuka pelayanan meski di hari libur.

"Daftar pemilih tetap (DPT) yang belum punya e-KTP awalnya sebanyak 25.426 orang. Di sistem saat ini tinggal 15 ribuan," ujar Kadisdukcapil Bone Andi Saharuddin kepada detikSulsel, Rabu (15/11/2023).

Saharuddin mengatakan permohonan pembuatan e-KTP saat ini meningkat jelang pemilu. Untuk menuntaskan pembuatan e-KTP terhadap 15 ribu DPT tersebut, pihaknya membuka pelayanan ekstra.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Tetap buka layanan di hari libur. Kemudian persiapan layanan keliling jika alat rekam mobile kami sudah tiba, insyaallah akan kami maksimalkan ini," katanya.

Selain itu, kata Saharuddin, pihaknya juga akan menyasar 27 kecamatan untuk melakukan perekaman e-KTP. Dia menyebut kecamatan yang jauh dari ibu kota kabupaten menjadi prioritas.

"Insyaallah akan diupayakan ke 27 kecamatan. Jika pun tidak bisa terlayani 27 kecamatan, akan kami gabungkan beberapa kecamatan di titik-titik layanan. Namun yang jadi prioritas tentu kecamatan yang jauh dari ibu kota," jelasnya.

Saharuddin menambahkan, stok blangko saat ini kurang lebih tersisa 9.000. Namun dalam waktu dekat ini ada tambahan blangko untuk memenuhi permintaan warga yang terdaftar dalam DPT namun belum memiliki e-KTP.

"Kami optimis ketersediaan blangko e-KTP aman sampai akhir tahun. Saat ini telah dibuka juga layanan prioritas bagi penyandang disabilitas, ODGJ, lanjut usia, dan berkebutuhan khusus," jelasnya.

Diberitakan sebelumnya, KPU Kabupaten Bone melaporkan ada 25.426 wajib pilih belum memiliki e-KTP. Mereka terancam tidak bisa menyalurkan hak pilih di Pemilu 2024 jika belum juga punya e-KTP.

"Warga yang belum memiliki e-KTP sebanyak 25.426 yang tersebar di 27 kecamatan. Perlu didorong secara progresif ini perekaman, kalau model konvensional tidak akan tercapai dan bisa selesai itu," kata Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi KPU Bone Nuryadi Kadir, Selasa (4/7).

Nuryadi mengatakan, situasi ini juga sudah dilaporkan ke Forkopimda Bone. Pemkab Bone melalui Disdukcapil diharap bisa segera menyelesaikan persoalan itu agar masyarakat bisa menyalurkan hak pilihnya dalam pemilu.

"Tadi kami juga ketemu Ketua DPRD menyampaikan persoalan ini agar disikapi. Kami juga bertemu dengan Bapak Sekda untuk memperhatikan dan mengingatkan Disdukcapil soal 25.426 warga yang belum memiliki e-KTP," tambahnya.

Jokowi Jawab Isu Minta Setop Kasus e-KTP: Kepentingan Apa Diramaikan?


Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Gerindra Wihadi Wiyanto menolak usulan soal panitia kerja (panja) netralitas Polri yang diusulkan oleh Anggota Komisi III dari Fraksi PDIP Trimedya Panjaitan. Wihadi mengatakan Polri sudah netral.

Wihadi awalnya mengatakan Polri sudah netral. Dia mengatakan jaminan netralitas itu juga sudah disampaikan oleh Kabaharkam Polri Komjen Fadil Imran yang hadir dalam rapat tersebut.

"Polri sudah netral kita melihat di sini karena artinya dalam situasi yang sekarang ini apa yang sudah dipaparkan oleh Pak Kabarhakam mengenai masalah bagaimana pengamanan pemilu itu saya kira sudah cukup bagus," ujar Wihadi dalam Rapat Kerja Komisi III dengan Polri di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat Rabu (15/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Wihadi mengatakan Polri harus dijaga kinerjanya. Dia meminta tak ada pihak yang seolah merasa sebagai korban terhadap suatu peristiwa.

"Kalau kita saat ini melihat justru kita harus jaga Polri jangan Polri ini dibuat seakan-akan ada orang yang play victim, nah ini yang jadi masalah. Seperti kejadian misalnya di Solo, misalnya, itu jangan-jangan juga play victim juga, gitu kan," kata dia.

"Jadi saya kira Polri ini justru akan dipakai sebagai kambing hitam di sini ini yang harus kita jaga sebagai mitra Polri jangan justru kita mempersulit Polri dalam hal ini sebagai mitra kita harus menguatkan Polri dalam hal ini," tambahnya.

Dia pun menolak usulan panja tersebut. Dia menegaskan Polri sudah netral.

"Jadi kalau hal seperti ini saya kira kita percaya bahwa polisi ini akan netral dan kita sebagai mitra kita menguatkan di sini jadi saya kira tidak perlulah kita panja-panja kita ini," ungkapnya.

Sebelumnya, usulan pembentukan panja netralitas Polri muncul di rapat Komisi III DPR bersama Kabarhakam Polri Komjen Fadil Imran. Usulan itu datang dari Anggota Komisi III DPR Fraksi PDIP Trimedya Panjaitan.

Trimedya menyinggung Komisi I DPR yang telah membentuk panja netralitas TNI. Untuk diketahui, Komisi I DPR memang telah membentuk panja netralitas TNI yang diketuai Wakil Ketua Komisi I Utut Adianto.

"Mengikuti apa yang sudah disampaikan oleh Komisi I, itu sudah terjadi di Komisi I mereka membuat panja pengawasan netralitas TNI," kata Trimedya rapat kerja tersebut di gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Rabu (15/11).

Trimedya pun mengusulkan ketua panja itu yakni Ketua Komisi III DPR Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul. Trimedya berkelakar, bahwa Bambang Pacul akan memberikan surat perintah kepada dirinya untuk mengawasi polri di Sumatera Utara, sehingga dia bisa sering pulang.

"Saya kira komisi III juga kami mengusulkan saudara ketua kita buat panja pengawasan netralitas Polri. Saya mengusulkan ketua jadi ketuanya," kata Trimedya.

"Sehingga ketua memberikan surat pada Trimedya Panjaitan awasi Polri di Sumatera Utara, ya saya tiap Minggu saya harus pulang nih. Lusa pulang, Senin pagi balik lagi," lanjutnya.


Alumnus Universitas Sebelas Maret (UNS) Ariyono Lestari dari tim Giberan (Giliran Berantakan) menggugat Almas Tsaqibbirru RE A dan Gibran Rakabuming Raka yang dianggap melakukan perbuatan melawan hukum. Dia meminta agar tergugat membayar ganti rugi Rp 204 triliun.

Gugatan tersebut diajukan terkait dengan uji materi UU 7 Tahun 2017 tentang Pemilu terkait batas usia capres-cawapres yang diajukan oleh Almas yang kini telah dikabulkan Mahkamah Konstitusi.

Dilihat dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di laman Pengadilan Negeri Solo pada Rabu (15/11/2023), saat ini gugatan itu sudah didaftarkan dan mendapat nomor register 283/Pdt.G/2023/PN Skt.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Adapun PN Solo juga sudah menetapkan majelis hakim, panitera, juru sita serta penjadwalan persidangan.

Adapun sidang pertama akan digelar pada 30 November 2023 di ruang Subekti Gedung PN Solo pukul 09.00 WIB hingga selesai.

"Rencana sidang pertama tanggal 30 November 2023. (Agenda) pemeriksaan identitas formalitas oleh pihak yang hadir dulu," kata Humas PN Solo Bambang Aryanto saat dimintai konfirmasi.

Dalam perkara itu, menilai ada kebohongan yang dilakukan Almas dalam pengajuan gugatan awal perkara nomor 90/PUU-XXI/2023. Sebab ditulis Almas sebagai mahasiswa Universitas Negeri Surakarta, yang mana menurut Tim Giberan itu merujuk pada Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta.

Sementara putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait perkara nomor 90/PUU-XXI/2023, dianggap menguntungkan Gibran untuk maju sebagai Cawapres di Pilpres 2024.

Sosok Almas, Penggugat Usia Capres-Cawapres yang Dikabulkan MK


Debat panas terjadi antara Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni dan anggota Komisi III DPR F-PDIP Arteria Dahlan saat rapat bersama Kabarharkam Polri Komjen Fadil Imran membahas pengamanan pemilu. Keduanya memperdebatkan soal netralitas Polri.

Perdebatan itu diawali ketika Sahroni menanggapi berbagai pertanyaan, salah satunya pertanyaan anggota Komisi III DPR F-PDIP Safaruddin. Safaruddin bilang jangan sampai ada penyimpangan di lapangan.

Dia mengungkap arahan dari pimpinan Polri, yakni penggalangan dalam rangka pengamanan. Safaruddin mengatakan jangan sampai penggalangan yang dilakukan itu untuk kepentingan kelompok tertentu.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Saya minta jangan sampai ada penyimpangan di lapangan, pasti pesannya dari atas, yaitu penggalangan dalam rangka pengamanan pemilu, jangan sampai nanti di lapangan terjadi penggalangan untuk kelompok tertentu. Kalau Polri ikut bermain, siapa di situ, terus siapa yang mengamankan? Dan itu sumber terjadinya kekacauan itu kalau polisi ikut bermain," kata Safaruddin di ruang rapat Komisi III DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/11/2023).

"Ini kan masalah penggalangan sasarannya pasti pengamanan. Tapi bisa berbelok ke penggalangan untuk memenangkan kelompok-kelompok tertentu. Itu kira-kira masalah netralitas Polri," lanjutnya.

Hal itulah yang menjadi sorotan Sahroni. Bendahara NasDem ini mengatakan segala hal yang ditanyakan harus disertai bukti agar tidak menjadi tuduhan.

"Yang tadi Pak Safaruddin sampaikan menarik, Pak. Tapi lebih baik, lebih bagus, disertakan bukti agar terlihat jelas dan tidak menuduh atau katanya," kata Sahroni.

Arteria pun menginterupsi pernyataan Sahroni tersebut. Arteria menyebut Sahroni agar menaati tata tertib sidang, debat antara keduanya pun terjadi.

"Pak Ketua, bicara bukti nanti saja, Pak Ketua. Saya minta Pak Ketua ini tertib dalam memimpin rapat Komisi," ujar Arteria.

"Nggak, ini kenapa ini?" tanya Sahroni.

"Nanti bukti-bukti lain hal, Pak," sebut Arteria.

"Ini kan saya menyampaikan, bertanya," kata Sahroni.

Arteria pun melanjutkan bahwa Sahroni seperti mengatur lalu lintas. Sahroni pun mengatakan pimpinan Komisi juga memiliki hak untuk menyampaikan hal tersebut.

"Bapak itu mengatur lalu lintas, silakan diberikan kepada yang lain," kata Arteria.

"Pimpinan juga berhak menyampaikan kepada anggota yang berbicara. Itu punya hak, nggak boleh nggak," timpal Sahroni.

"Hak Anda di sini di mana?" tanya Arteria lagi.

"Nggak, saya tanya, apa hak Anda menanyakan bukti kepada anggota ini?" lanjut Arteria.

Sahroni pun mengatakan hal itu merupakan hak pimpinan. Arteria menjawab itu dengan meminta Sahroni membaca tata tertib sebagai pimpinan.

"Hak pimpinan," kata Sahroni.

"Anda baca tatib pimpinan," jawab Arteria.


Pasangan calon Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka hingga Ketum PSKI Kaesang Pangarep sempat bersalaman dengan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri dalam acara pengundian nomor urut capres-cawapres Pemilu 2024. Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo menilai hal itu sebagai bentuk sopan santun kepada senior.

"Saya terus terang aja, saya di dalam pesawat, saya tidak hadir ke KPU, tapi saya nonton saja dan saya kira biasa aja, itu Prabowo dari dulu," ucap Hashim saat ditemui di Hotel Merlynn Park, Jakarta, Rabu (15/11/2023).

"Ya sopan santun, tata krama. Ibu Mega senior, dulu Ibu Mega capres, Prabowo cawapres, maka dari dulu juga tidak masalah beda politik tapi ya saya kira sopan santunlah," ujarnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ia juga memuji sikap Gibran dan Kaesang yang turut menyalami Megawati. Ia bangga pada Gibran serta Kaesang yang mewakili anak muda dengan masih menjunjung tinggi budaya sopan santun.

"Saya berbangga anak-anak muda masih tahu sopan santun, masih tahu adat istiadat Indonesia," katanya.

Hashim mengatakan perbedaan politik harus tetap menghormati senior. Dia mengingatkan perbedaan politik tak boleh ada permusuhan.

"Kita walaupun berbeda politik, tapi tetap kita menghormati dan menghargai senior," katanya.

"Saya kira itu, mereka tahu diri. Saya kira, walaupun kita berbeda pendapat, jangan kita bermusuhan ya, kita nggak usah menghina, menghujat," tutupnya.

Momen Prabowo, Gibran, dan Kaesang bersalaman dengan Megawati itu terjadi pada acara pengundian nomor urut peserta Pilpres 2024 di kantor KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (14/11/2023) malam. Sekitar pukul 20.00 WIB, para tokoh, termasuk elite partai pengusung masing-masing capres, mulai berdatangan.

Megawati datang berbarengan dengan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Saat para tokoh mulai duduk di kursi masing-masing itulah momen salaman Prabowo hingga Kesang ke Megawati terjadi.

Awalnya, terlihat Gibran dan Kaesang menghampiri Megawati. Keduanya bergantian salim ke Megawati dan beberapa tokoh yang berada di sekitar Megawati, termasuk Ketum Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) hingga Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

Setelah itu, Gibran dan Kaesang lalu tampak kembali ke tempat duduk masing-masing. Tak lama Prabowo pun turut menghampiri dan bersalaman dengan Megawati. Prabowo juga bersalaman dengan OSO, yang berada di samping Megawati.

Megawati tersenyum membalas salam Prabowo. Setelah itu, Prabowo lalu kembali ke kursinya. Gibran berada di belakang Prabowo.

Tak selang beberapa lama, Gibran dan Kaesang terlihat kembali menghampiri Megawati. Kali ini Kaesang terlihat bersimpuh di depan Megawati.


Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hashim Djojohadikusumo, mengungkap sejumlah tokoh yang akan bergabung dalam struktur Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Salah satu tokoh yang menyatakan akan bergabung ialah Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.

"Saya juga dengar Bu Khofifah juga menyatakan masuk ke TKN," kata Hasyim di Hotel Merlynn Park, Jakarta, Rabu (15/11/2023).

Hashim mengaku belum mengetahui kapan secara resmi Khofifah akan bergabung dengan TKN. Dia juga menyebut Ridwan Kamil akan memimpin TKN di Jawa Barat.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Nah, kapan resminya? Saya belum tahu. Dan saya kira ada beberapa tokoh-tokoh lain. Ridwan Kamil akan pimpin TKN di Jawa Barat," jelas Hashim.

Struktur TKN sendiri saat ini telah final. Namun Hashim mengaku pihaknya belum menutup kemungkinan adanya tokoh-tokoh lain yang bergabung.

"Kalau TKN saya sudah final, tapi tidak menutup kemungkinan kita tambah," pungkas Hashim.

Simak juga Video 'TKN Prabowo-Gibran: Anak Muda Tampil Jadi Pemimpin Kok Diributin':

[Gambas:Video 20detik]


Pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mendapat nomor urut 2 di Pilpres 2024. Wakil Ketua DPD Gerindra Jatim yang juga Ketua Fraksi Gerindra Jatim M Fawait menyambut baik nomor urut 2 untuk Prabowo-Gibran.

Politikus yang akrab disapa Gus Fawait ini menyebut, angka 2 memiliki arti kemenangan.

"Ini pertanda alam, sinyal alam Prabowo-Gibran ditakdirkan mendapat nomor urut 2. Ini kita harapkan, nomor 2 artinya victory atau kemenangan," kata Fawait saat dikonfirmasi di Kantor Gerindra Jatim Jalan Gayungsari Surabaya, Rabu (15/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Gus Fawait juga menyebut, nomor urut 2 merupakan simbol senior-junior yang menandakan berjalannya regenerasi kepemimpinan.

"Ini juga simbol senior-junior, tanda regenerasi kepemimpinan di Indonesia berjalan baik. Jadi itu simbol victory, kemenangan, dan persatuan," tambahnya.

Presiden Laskar Sholawat Nusantara (LSN) ini juga menyatakan, angka 2 menunjukkan keduanya siap melanjutkan program-program Presiden Jokowi menuju Indonesia Emas 2045.

"Kami yakin Prabowo-Gibran akan dipilih dan diamanahi meneruskan kebijakan Presiden Jokowi dan menyongsong Indonesia Emas 2045 nanti termasuk adanya bonus demografi," bebernya.

Caleg Gerindra DPRD Jatim Dapil V (Jember-Lumajang) ini menyatakan, kolaborasi antara Prabowo-Gibran memunculkan semangat baru terutama pada kelompok anak muda.

"Kolaborasi senior junior ini memunculkan semangat baru dari generasi milenial, Gen Z. Di Pemilu 2024, kami yakin partisipasi pemilih muda meningkat karena ada sosok Gibran," jelasnya.

"Pemilih milenial dan Gen Z kami yakin menjadikan Gibran sebagai sosok yang akan dipilih utama. Hal ini juga akan membuat partisipasi demokrasi meningkat di 2024," tambahnya.

Gus Fawait juga berkomitmen, tim kampanye Prabowo-Gibran di Jatim nantinya akan bersosialisasi secara riang gembira tanpa ada menjatuhkan lawan.

"Komitmen kami Prabowo-Gibran untuk membuat pesta demokrasi bahagia, namanya juga pesta ya senang-senang. Kami akan utamakan filosofi adu gagasan, ide, kebijakan untuk kemajuan Indonesia," ungkapnya.

"Namun dari semua itu, Prabowo-Gibran akan selalu menjunjung tinggi persatuan Indonesia. Sangat penting untuk menjaga persatuan Indonesia seperti yang dicontohkan Prabowo dan Jokowi di Pemilu 2019 lalu harus bisa diulang dan dijaga di Pemilu 2024 ini," tandasnya.

Sekjen Gerindra Ungkap Adanya Komunikasi dengan Gibran Seusai Putusan MK


Cawapres nomor urut 3 Mahfud Md menganggap dokumen diduga pakta integritas Pj Bupati Sorong Yan Piet Mosso dengan BIN Papua Barat untuk memenangkan capres Ganjar Pranowo tak melanggar netralitas ASN. Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menilai keaslian dokumen itu perlu dicek lebih dulu.

"Yang harus diklarifikasi terdahulu adalah soal autentisitas dari dokumen pakta integritas itu. Jika benar dokumen itu, jelas menyalahi aturan. Tidak dibenarkan sama sekali bahwa Pj Bupati dan institusi intelijen negara itu secara terbuka menunjukkan sikap partisannya," kata Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran, Ace Hasan Syadzily, kepada wartawan, Rabu (15/11/2023).

TKN Prabowo-Gibran heran jika Mahfud menyebut dugaan pakta integritas Pj Bupati Sorong tak melanggar netralitas. TKN Prabowo-Gibran menyoroti netralitas ASN dan lembaga intelijen.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Saya heran jika seorang Pak Mahfud mengatakan ini tidak melanggar. Kok tak langgar netralitas? Bukannya Pj Bupati Sorong ini adalah ASN? Mengapa pula institusi intelijen negara juga membuat pakta integritas itu?" ujar Ace.

"Sebetulnya ada dua yang bisa disoal dalam dugaan ketidaknetralan ini. Pertama, institusi ASN sendiri. Kedua, intelijen negara. Kedua-duanya seharusnya jangan kasatmata seperti itu," imbuhnya.

Ace merasa selama ini pihak Prabowo-Gibran yang disudutkan dugaan menggunakan lembaga negara dan pemerintah. Dia mengatakan, jika dokumen itu benar, terlihat siapa yang menggunakan cara tak etis.

"Selama ini tuduhan selalu ditujukan kepada kami yang dinilai menggunakan instrumen kekuasaan. Padahal, jika dokumen itu benar, siapa sesungguhnya yang menggunakan cara-cara yang tidak etis itu?" ucapnya.

Mahfud Md sebelumnya buka suara soal dokumen diduga pakta integritas yang menyebutkan dukungan Pj Bupati Sorong Yan Piet Mosso untuk kemenangan Ganjar Pranowo pada Pemilu 2024. Mahfud menilai hal itu bukan masalah hukum.

"Nggak, itu kan bukan masalah hukum ya, biarkan saja," kata Mahfud Md kepada wartawan di iNews Tower, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (14/11).

Simak Video 'Konstruksi Kasus Suap yang Menyeret Pj Bupati Sorong':

[Gambas:Video 20detik]

Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.

Halaman 1 2 Selanjutnya


Waketum PAN Achmad Hafisz Thohir memuji pasangan Prabowo-Gibran yang ada di pucuk sejumlah hasil survei. Hafisz mengibaratkan Prabowo-Gibran seperti teori Einstein. Apa maksudnya?

"Teori Einstein, E=MC2. Dalam ilmu fisika, dikenal sebuah teori yang diciptakan ilmuwan besar dunia Albert Einstein. Teori tersebut menjelaskan bagaimana ketika energi dan massa menyatu, maka akan menimbulkan kekuatan mahadahsyat, Prabowo-Gibran siap guncang jagat perpolitikan Tanah Air," kata Hafisz kepada wartawan, Rabu (15/11/2023).

Anggota Dewan Pembina Tim Kampanye Nasional (TKN) tersebut menganalogikan Prabowo sebagai kekuatan, E (energi), sedangkan Gibran sebagai M (massa) dan ditambah C (kecepatan cahaya). Dia menilai pasangan ini akan menimbulkan efek yang dahsyat.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Energi dan massa adalah dua hal berbeda, tapi keduanya menjelaskan hal yang sama. Jadi, jika massa, Gibran, sebagai Generasi Milenial dianggap masih terlalu muda, bisa dikonversi jadi energi, maka akan tercipta kekuatan energi sangat besar," kata Hafisz.

Dirinya juga meyakini pasangan Prabowo-Gibran dapat mengubah stigma terhadap politik saat ini. "Jadi saya meyakini pasangan ini bisa luluh lantakkan kekokohan bangunan politik yang selama ini dikuasai para elite konvensional (anti-anak muda)," ujarnya.

Prabowo-Gibran sudah mengambil nomor urut 2 dalam pengundian di KPU, Selasa (14/11) malam. Sementara Anies-Cak Imin mendapat nomor urut 1 dan Ganjar-Mahfud Md nomor urut 3.

Hasil sejumlah lembaga survei:

Indikator Politik Indonesia

1. Anies-Cak Imin 24,4%

2. Prabowo-Gibran 39,7%

3. Ganjar-Mahfud 30%

Survei ini dilakukan Indikator pada 27 Oktober-1 November 2023. Survei dilaksanakan secara tatap muka dengan jumlah sampel sebanyak 1.220 responden di 38 provinsi, dengan margin of error sebesar + 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Responden survei adalah warga negara Indonesia yang telah mempunyai hak pilih, yaitu minimal berusia 17 tahun atau lebih atau sudah menikah pada saat survei dilakukan. Metode penarikan sampel yang digunakan adalah multistage random sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara tatap muka.

Poltracking

1.Anies-CakImin 24,4%

2. Prabowo-Gibran 40,2%

3. Ganjar-Mahfud 30,1%

Survei dilakukan pada 28 Oktober hingga 3 November 2023 terhadap 1.220 responden. Survei dilakukan melalui tatap muka. Populasi survei adalah warga negara yang sudah memiliki hak pilih yakni berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah.

Pemilihan sampel dilakukan melalui metode multistage random sampling. Margin of error survei ±2,9 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.

Charta Politika

1. Anies Baswedan-Cak Imin 24,3%

2. Prabowo-Gibran 34,7%

3. Ganjar-Mahfud 36,8%

Survei ini digelar pada 26-31 Oktober 2023 dengan melibatkan 2.400 responden. Para responden dipilih secara acak atau multistage random sampling di 38 provinsi.

Metode survei dilakukan wawancara secara tatap muka. Adapun margin of error survei +/- 2 persen dengan tingkat kepercayaan survei 95 persen.


Pj Wali Kota Parepare, Sulawesi Selatan (Sulsel) Akbar Ali menyayangkan Camat Bacukiki Saharuddin diduga mendukung salah satu caleg yang merupakan anak mantan Walkot Parepare Taufan Pawe. Akbar menegaskan sudah mewanti-wanti para ASN untuk tidak cawe-cawe terkait politik.

"Kalau terbukti, tentu kita sangat sayangkan itu terjadi," kata Akbar Ali kepada detikSulsel, Rabu (15/11/2023).

Akbar mengungkapkan, sebelumnya dirinya sudah mengingatkan ASN Parepare agar tidak cawe-cawe menjelang pemilu 2024. Dia juga mengaku akan memberi tindakan tegas jika camat tersebut terbukti mendukung salah satu caleg.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Saya sempat ingatkan, sebagai pembina kepegawaian akan evaluasi, tapi hari juga ASN Parepare, kalau ada yang bekerja tidak maksimal dan didapati cawe-cawe mendukung apalagi terlibat politik praktis pasti kami tegasi, harga mati tidak boleh sama sekali," tegasnya.

Dia mengutarakan, dirinya menyerahkan kasus tersebut ke Bawaslu Parepare. Dia pun masih menunggu hasil putusan Bawaslu untuk memberikan sanksi tegas.

"Kita serahkan saja ke Bawaslu, karena kan sementara proses. Nanti kalau ada hasil baru ada sanksi," ucapnya.

Diberitakan sebelumnya, Camat Bacukiki Saharuddin dilaporkan ke Bawaslu terkait dugaan mendukung salah satu caleg DPRD Parepare. Celeg tersebut merupakan anak dari mantan Wali Kota Parepare Taufan Pawe.

Bawaslu pun sudah menerima beberapa bukti formil dan materiil atas laporan pelanggaran netralitas ASN tersebut. Camat Bacukiki diduga mendukung salah satu caleg bernama Muh Ilhamsyah dari Partai Golkar yang juga anak Taufan Pawe.

"Benar, kami sudah menerima laporan atas camat tersebut. Kita masih mendalami soal dugaan netralitas tersebut," kata Ketua Bawaslu Parepare Muh Zainal Asnun kepada detikSulsel, Rabu (15/11).

13 Rumah Hanyut-3 Warga Tewas Akibat Banjir Parepare, Apa Penyebabnya?


Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyebut lebih dari 50 persen pemilih pada Pemilu 2024 adalah pemilih muda yang cenderung menggunakan media sosial. KPU melakukan sejumlah langkah antisipasi agar pemilih tersebut tidak terpengaruh oleh konten fitnah hingga hoax soal pemilu.

Salah satu langka yang diambil KPU adalah meneken nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) dengan media sosial TikTok. KPU menyebut kerja sama tersebut untuk mendukung penyampaian informasi mengenai Pemilu 2024.

"Tentu saja informasi-informasi ini kan informasi yang positif tentang penyelenggaraan pemilu supaya kemudian ada keyakinan di masyarakat bahwa pemilu ini dapat diselenggarakan dengan tepat waktu, berkualitas, berintegritas, dan demokratis," ujar Ketua KPU Hasyim Asy'ari saat meneken MoU dengan TikTok di kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Rabu (15/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dia mengatakan TikTok merupakan salah satu media sosial yang saat ini ramai digunakan oleh masyarakat. Terutama, kata dia, pemilih dalam Pemilu 2024 merupakan anak muda yang menggunakan TikTok.

"Tentu kami melihat audiens kita, lebih dari 50 persen pemilih kita ini boleh dikatakan pemilih muda ya. Tentu style berkomunikasi pilihan media menjadi sesuatu yang penting dan dalam riset-riset yang kami baca, di antaranya populer diakses itu adalah TikTok," ucap dia.

KPU meneken MoU dengan TikTok (Anggi Muliawati/detikcom)

Hasyim pun berharap dengan kerja sama itu, TikTok dapat membuat kebijakan untuk melakukan filter konten-konten di media sosialnya. Hal itu, kata dia, sebagai salah satu bentuk untuk mencegah adanya hoax hingga disinformasi terkait pemilu.

"Kalau ada pihak yang mengunggah konten atau informasi yang sifatnya fitnah, disinformasi, memprovokasi, sehingga dengan begitu, misalkan ada situasi seperti itu TikTok kan juga bisa clearing house you, untuk informasi-informasi yang berkembang ini benar atau nggak," paparnya.

"Kalau tidak benar, yang benar apa? Itu kan kemudian secara resmi informasi tentang penyelenggaraan pemilu ini kan di KPU. Kerja sama ini menurut kami penting dan strategis," sambungnya.

Sebab, kata Hasyim, KPU tak dapat mengendalikan media. Karena itu, Hasyim mengatakan media sosial seperti TikTok perlu mendapatkan informasi utuh dan benar dari KPU.

"Sehingga kalau ada informasi-informasi berkembang, ini benar atau tidak, sebelum kemudian TikTok membuat klarifikasi dan segala macam, itu kemudian mencari atau mendapatkan informasi yang valid dari KPU," jelas dia.


Seluruh kader PDI Perjuangan Kota Surabaya, satgas, relawan dan simpatisan rakyat menyambut gembira dan penuh antusias ketika Calon Presiden Ganjar Pranowo dan Calon Wakil Presiden Mahfud Md mendapat nomor undian 3.

Beragam ekspresi ditunjukkan dalam nonton bareng (nobar) Selasa (14/11) malam. Sorak-sorai mengacungkan 3 jari sebagai salam metal hingga sujud syukur dilakukan karena nomor yang diharapkan muncul.

"Kami bergembira dan berbahagia, Ganjar Pranowo-Mahfud Md mendapat nomor undian 3. Ini selaras dengan nomor PDI Perjuangan dalam Pemilu 2024, yang selama ini kami sosialisasikan. Nomor 3 lambang persatuan, yang akan mendatangkan kemenangan dan kejayaan pada Pemilu 2024," kata Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya Adi Sutarwijono, Rabu (15/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Nobar semalam digelar kader-kader PDI Perjuangan bersama rakyat di 31 titik kecamatan di Surabaya. Nobar berlangsung di rumah-rumah penduduk, membaur dengan masyarakat. Banyak kader banteng yang berharap Ganjar Pranowo-Mahfud Md dapat nomor undian 3.

"Nomor 3 sudah akrab dengan kader-kader banteng, para relawan dan simpatisan. Ganjar-Mahfud akan mempersatukan seluruh rakyat Indonesia," kata Achmad Hidayat, Wakil Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya.

"Kita bergerak sat-set, ke kampung-kampung, ke rumah-rumah penduduk, untuk menyosialisasikan Ganjar-Mahfud, coblos nomor 3. Merdekaaa!" kata Sunaryo, Ketua PAC PDIP Tegalsari.

Nobar di kantor DPC PDIP Kota Surabaya semalam berlangsung meriah. Adi Sutarwijono bersama fungsionaris banteng, satgas, relawan dan warga masyarakat duduk lesehan sejak pukul 18.30 WIB.

"Iki momentum rek, ojok sampai ketinggalan," kata Teguh Trihandoko, relawan Ganjar-Mahfud yang membawa rombongan ke kantor PDIP. Mereka duduk lesehan, berbaur dengan yang lainnya.

Dalam tayangan live streaming, begitu tangan Ganjar Pranowo terlihat membuka tabung dan terbayar tertulis angka 3, teriakan histeria meledak. Sorai-sorai mewarnai seluruh yang hadir sambil mengacungkan 3 jari.

"Merdekaaaa...!!! Akhirnya, Ganjar-Mahfud dapat nomor 3. Alhamdulillah, sesuai harapan kami, akhirnya dapat nomor undian 3," kata Budi Leksono, Wakil Ketua DPC PDIP Surabaya.

Seluruh kader yang hadir sujud syukur atas diperolehnya nomor 3 untuk Ganjar-Mahfud. Semua yang hadir kemudian memanjatkan doa bersama, yang dipimpin Ustadz Unsi Fauzi dari Wonokromo sekaligus fungsionaris PPP.

"Semoga keberkahan, kemenangan dan kejayaan menjadi milik pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud Md, pemimpin yang dicintai seluruh lapisan warga masyarakat. Semoga Allah SWT meridhoi perjuangan kita semua. Aamiin," kata Unsi menutup doa.

TPN Ganjar-Mahfud Nilai Aparat Penegak Hukum Masih On The Track di Pemilu


Gugatan pasal syarat capres-cawapres ke Mahkamah Konstitusi (MK) terus bermunculan. Mereka berharap agar syarat capres dikembalikan, yaitu minimal berusia 40 tahun atau pernah/sedang jadi gubernur.

Berdasarkan berkas perkara yang dilansir website MK, Rabu (15/11/2023), sejumlah orang kembali menggugat Pasal 169 huruf q UU Pemilu. Yaitu:

1. Warga Kediri, Yuliantoro.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Yuliantoro meminta MK memaknai Pasal 169 huruf q UU Pemilu menjadi:

Berusia paling rendah 40 tahun kecuali apabila UU menentukan lain.

2. Aktivis hukum, Jovi Andrea Bachtiar dan Alfin Julian Nanda

Jovi dan Alfin meminta MK memaknai Pasal 169 huruf q UU Pemilu:

Berusia paling rendah 40 tahun atau telah pernah menyelesaikan masa jabatan minimal 1 periode penuh sebagai pejabat negara yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilih kepala daerah.

3. Mahasiswa, Saiful Salim

Saiful Salim meminta:

1. Menyatakan Hakim Konstitusi Prof. Dr. Anwar Usman, S.H., M.H. tidak berwenang untuk ikut memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

3. Menyatakan proses pemeriksaan hingga penjatuhan putusan terhadap Permohonan a quo dilakukan dalam waktu paling lama 14 hari;

4. Menyatakan Putusan Permohonan a quo berlaku pada Pemilu tahun 2024.

5. Pasal 169 huruf q UU Pemilu dimaknai 'Berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan gubernur yang dipilih melalui pemilihan umum

Sebelumnya, juga menggugat hal serupa, yaitu:

4. Dua dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Karno (UBK) Russel Butar-butar dan Utami Yustihasana Untoro menggugat pasal syarat capres/cawapres di UU Pemilu ke MK.

"Menyatakan pembentukan Putusan 90/PUU-XII/2023 yang memaknai Pasal 169 huruf q UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat," demikian permohonan Russel-Utami.

5. Perkara Nomor 141 dengan penggugat mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, Brahma Aryana

6. Perkara Nomor 148 dengan penggugat Fatikhatun, Gunadi, Hery Dwi Utomo, Retno dan Abdullah.

7. Perkara Nomor 150 dengan penggugat Ilham Maulana, Asy Syyifa Nuril Jannah, Lamria Siagian dan Ridwan Darmawan.

8. Perkara Nomor 145 dengan penggugat Denny Indrayana dan Zainal Arifin Mochtar

Sebagaimana diketahui, Mahkamah Konstitusi (MK) mengubah tafsir UU Pemilu soal syarat capres/cawapres. Belakangan, Majelis Kehormatan MK (MKMK) menjatuhkan hukuman sanksi berat kepada Ketua MK Anwar Usman karena dalam memutus perkara itu tidak mengundurkan diri sehingga memiliki konflik kepentingan dengan Gibran Rakabuming. Di mana tak berselang seusai putusan MK itu, Gibran mendeklarasikan diri sebagai cawapres mendampingi Prabowo. Anwar Usman tetap sebagai hakim MK tapi dicopot dari Ketua MK.

Sebelumnya, Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK), Jimly Asshiddiqie mengatakan jika ketentuan batas usia itu kembali diubah MK, maka putusannya akan berlaku untuk pemilihan umum (Pemilu) 2029.

"Jadi kalau nanti ada perubahan lagi UU sebagaimana diajukan oleh mahasiswa itu, berlakunya nanti di 2029," kata Jimly di Gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa (7/11/2023).

Jimly berharap Pemilu 2024 berjalan tertib. Jimly menyebut semua anak bangsa berperan untuk mensukseskan pemilu.

"Nah jadi saya berharap kita sebagai anak bangsa, mari kita memusatkan perhatian untuk suksesnya Pemilu. Partai pesertanya sudah jelas, capres-cawapres nya sudah jelas. Yang tidak kita suka tolong jangan dipilih. Jadi harapannya kita fokus saja untuk pemenangan masing-masing," ujarnya.

Lihat juga Video: Ganjar Terusik atas Putusan MK, PPP: Semua akan Kecewa

[Gambas:Video 20detik]


Viral di media sosial sebuah video pengakuan seorang perempuan berbaju warna khaki dengan atribut PNS Pemerintah Kabupaten Boyolali yang diminta memilih salah satu capres. Bupati Boyolali Mohammad Said Hidayat membantah mengarahkan ASN memilih salah satu capres.

Dilansir detikJateng, Rabu (15/11/2023), perempuan tersebut tengah menceritakan tentang kondisi ASN di Boyolali menjelang Pemilu 2024 ini kepada seseorang bersuara pria sembari makan bakso.

Dia berbicara menggunakan bahasa Jawa campur bahasa Indonesia. Di video itu juga terdapat tulisan bernarasi perempuan yang mengenakan kerudung dan baju warna khaki dengan badge di lengannya lambang Pemkab Boyolali. Video berdurasi 1 menit 41 detik.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Sembari mengaduk-aduk bakso di mangkuknya, perempuan itu mengatakan ASN di Boyolali diarahkan memenangkan calon dari partai politik tertentu dalam Pemilu 2024. Si perempuan menyebutkan hal itu diarahkan oleh bupati.

Perempuan itu juga mengatakan ASN Boyolali ditarik iuran untuk pemenangan. Jika tidak mau, akan dipindah yang jauh dari tempat tinggalnya.

Disebutkan pula, rekrutmen P3K dari pemdes mendapat rekomendasi dari orang partai, sehingga harus setor ke partai.

Bupati Boyolali Said Hidayat Membantah

Saat dimintai konfirmasi soal video itu dan narasi mengarahkan calon tertentu, Bupati Boyolali Mohammad Said Hidayat membantah dirinya mengarahkan ASN untuk memilih calon presiden dan partai politik tertentu.

"Pertanyaannya, pernah mendengar saya memerintahkan seperti itu? Pernah mendengar? Semua pernah mendengarkan? Ya sudah, jawabannya itu. Artinya, Bupati tidak pernah memerintahkan untuk itu (mengarahkan ASN memilih calon dan partai tertentu)," kata Said Hidayat kepada para wartawan saat ditemui di sela acara pengundian hadiah tabungan BPR BKK Boyolali di gedung Cendana, Rabu (15/11/2023).

Baca selengkapnya di sini.


Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menjadi pasangan capres-cawapres dengan nomor urut dua di Pilpres 2024. Nomor urut dua tersebut punya makna mendalam di kacamata Partai Gerindra Jawa Barat.

Wakil Ketua DPD Partai Gerindra Jabar Ihsanudin mengatakan, nomor urut 2 yang didapat Prabowo-Gibran sesuai dengan harapan yang sejak awal diinginkan.

"Ya sesuai ekspektasi saya pribadi dan partai. Saya pribadi karena saya juga nomor urut 2, partai ya sudah pasti kan sesuai dengan nomor urut partai (dua)," kata Ihsanudin saat dihubungi detikJabar via telepon, Rabu (15/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Menurutnya, nomor urut dua membawa optimisme tinggi bagi seluruh kader Gerindra di Jabar untuk memenangkan Prabowo-Gibran. Bahkan dia menyebut, elektabilitas Prabowo semakin hari terus merangkak naik di Tanah Pasundan.

"Ya harapannya sesuai dengan dapatnya pasangan Pak Prabowo-Gibran di nomor urut 2, elektabilitasnya semakin naik. Karena 2019 aja Gerindra yang sama posisinya nomor urut 2 dan capres-cawapresnya juga nomor urut 2, hasilnya dapat 25 kursi," jelasnya.

"Saya amati dari survei-survei yang terakhir dilaksanakan oleh internal maupun eksternal, ternyata Prabowo di Jawa Barat drastis naiknya (elektabilitas)," ucap Ihsanudin menambahkan.

Lebih lanjut, Ihsanudin mengungkapkan, nomor urut dua punya makna yang cukup mendalam. Dia berujar, nomor urut dua itu punya kaitan dengan Sila ke-2 Pancasila yakni 'Kemanusiaan yang Adil dan Beradab'.

"Nomor 2, ya kita kaitkan saja dengan sila kedua (Pancasila), kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi hari-hari ini banyak manusia yang merasa kecewa dengan kondisi situasi politik," ujarnya.

"Karena itu kehadiran Prabowo Gibran ini ingin memanusiakan manusia, ingin menciptakan keadilan terutama soal hukum, soal kesenjangan. Karena itu harus kita ciptakan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia," tegasnya.

Imbau Caleg Tetap Santun

Masih kata Ihsanudin, dirinya mengimbau kepada seluruh calon legislatif (caleg) Partai Gerindra di Jabar untuk tetap santun selama tahapan Pemilu 2024. Dia juga menekankan, caleg harus bisa menjaga situasi tetap kondusif di masyarakat.

"Saya mengimbau para calon yang konotasinya adalah calon pemimpin masyarakat, kami mengimbau agar para calon ini bisa berkomitmen untuk saling menjaga situasi agar tetap kondusif," tuturnya yang juga Caleg DPRD Jabar Dapil 10 ini.

Selain santun, para caleg juga diingatkan untuk tidak sekali-kali melakukan kampanye hitam seperti menyebar hoax hingga memprovokasi masyarakat. Ihsanudin menegaskan, yang paling penting dalam Pemilu nanti adalah saling menghargai perbedaan.

"Jadi silahkan sampaikan pesan politik secara santun dan tetap saling menghargai, walaupun berbeda pilihan," pungkasnya.

Dari Kertanegara, Prabowo-Gibran Semobil Bertolak ke Indonesia Arena GBK


Tahun politik sudah di depan mata. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo berharap, Pilpres 2024 berlangsung aman dan damai. Ia juga memiliki harapan pada sosok pemimpin Indonesia yang terpilih pada Pilpres 2024.

Jenderal Sigit berharap presiden terpilih nantinya merupakan sosok pemimpin yang siap menghadapi masalah global. Dengan demikian, pemimpin tersebut dapat membawa Indonesia emas pada tahun 2045.

Menurut Sigit, saat ini Indonesia sedang menghadapi berbagai macam masalah global. Dengan adanya pemimpin yang paham mengatasi masalah global, diharapkan akan mewujudkan Indonesia emas tahun 2045.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Karena kita menghadapi berbagai macam masalah global, dan tentunya kita harus bisa betul memilih pemimpin yang bisa hadapi hal tersebut dan membawa Indonesia menuju Indonesia emas," kata Sigit kepada wartawan usai kegiatan penanaman 10 juta pohon bersama Polri di halaman GOR Pangeran Timoer, Kota Caruban, Kabupaten Madiun, Rabu (15/11/2023).

Namun yang terpenting saat ini adalah bagaimana pemilu dapat berjalan dengan lancar, aman dan damai.

"Oleh karena itu yang paling utama dan kita jaga adalah bagaimana pemilu berjalan dengan lancar, aman dan damai untuk memilih calon pemimpin nasional yang siap memimpin Indonesia dalam menghadapi masalah global," ujar Sigit.

"Sesuai dengan aturan yang ada, Polri tugasnya pengamanan rangkaian pemilu. Oleh karena itu yang utama kita jaga adalah gimana pemilu supaya pemilu berjalan lancar aman dan damai," imbuhnya.

Dalam kunjungan kegiatan penanaman 10 juta pohon bersama Polri di halaman GOR Pangeran Timoer, Sigit didampingi Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhajir Effendy.

Pantauan detikJatim, sejumlah kapolres juga turut menyambut kunjungan Kapolri di Madiun. Yakni Kapolres Madiun AKBP Anton Prasetyo, Kapolres Madiun Kota AKBP Agus Dwi Suryanto, kemudian Kapolres Ngawi AKBP Argowiyono dan Kapolres Nganjuk AKBP Muhammad.

Momen Kapolri Ajak Delegasi AMMTC Menikmati Labuan Bajo dari Kapal Pinisi


Jelang Pemilu 2024, penyebaran hoax masih ditemukan di internet. Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengungkapkan tiga tips antisipasi hoax pemilu.

Pertama, kata Budi, masyarakat jangan langsung menyebarkan informasi yang diterima. Kedua, periksa kebenaran informasi tersebut dengan memeriksa sumber informasi resmi. Ketiga, pelajari dulu apakah pesan atau informasi itu akan bermanfaat jika disebarluaskan.

"Jika informasinya benar namun tidak bermanfaat atau bahkan berpotensi menimbulkan perpecahan, maka jangan disebarkan," ujar Budi dalam siaran pers yang diterima detikINET, Rabu (15/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Menkominfo mengungkapkan pencegahan penyebaran hoax yang berkaitan Pemilu 2024 membutuhkan partisipasi masyarakat. Menurutnya, itu merupakan bagian dari menciptakan pesta demokrasi lima tahunan yang berkualitas.

"Ingat rekan-rekan semua, Pemilu 2024 adalah agenda kita semua. Agar penyelenggaraannya bisa kita rayakan bersama, maka dibutuhkan kontribusi dari semua pihak untuk menjaga kualitas pelaksanaannya," tandasnya.

Tren Hoax Pemilu 2024

Budi memaparkan data terbaru sebaran hoax yang berkaitan dengan Pemilu 2024. Berdasarkan data dari Tim AIS Kementerian Kominfo, telah mengidentifikasi sebanyak 117 isu hoax yang tersebar di berbagai platform media sejak Januari 2022.

"Persebaran hoax di ruang digital juga menjadi tantangan dalam penyelenggaraan Pemilu 2024. Sepanjang Januari 2022 hingga 12 November 2023 saja, Kementerian Kominfo telah mengidentifikasi 117 isu hoax mengenai pemilu yang ditemukan pada berbagai platform digital," tuturnya.

Mengenai netralitas Apartur Sipil Negara (ASN), Menkominfo menyatakan hal itu menjadi isu krusial dalam Pemilu 2024. Sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, regulasi tersebut mewajibkan setiap ASN menjaga netralitas dan tidak berpihak kepada pengaruh manapun di luar kepentingan bangsa dan negara.

Upaya mewujudkan ASN yang netral dan profesional diperkuat melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Menpan-RB, Mendagri, Kepala BKN, Ketua KASN, dan Ketua Bawaslu No 2 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai ASN dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan.

Disampaikan Menkominfo Budi, ASN dilarang mengenakan atribut partai atau bakal calon peserta pemilu, serta dilarang mengikuti kampanye baik secara online maupun offline.

"Larangan tersebut meliputi larangan membuat konten, berkomentar, membagikan materi kampanye di media sosial, atau menghadiri deklarasi, sosialisasi, dan mendukung secara aktif bakal calon peserta pemilu. ASN juga dilarang berfoto bersama dengan bakal calon peserta pemilu dan tim sukses untuk menunjukkan keberpihakan," pungkasnya.

Jelang Pemilu 2024, Menkominfo Ajak Masyarakat Tingkatkan Literasi Digital


Usulan pembentukan panitia kerja (panja) netralitas Polri muncul di rapat Komisi III DPR bersama Kabarhakam Polri Komjen Fadil Imran. Usulan itu datang dari anggota Komisi III DPR Fraksi PDIP Trimedya Panjaitan.

Trimedya menyinggung Komisi I DPR yang telah membentuk panja netralitas TNI. Untuk diketahui, Komisi I DPR memang telah membentuk panja netralitas TNI, yang diketuai Wakil Ketua Komisi I Utut Adianto.

"Mengikuti apa yang sudah disampaikan oleh Komisi I, itu sudah terjadi di Komisi I, mereka membuat panja pengawasan netralitas TNI," kata Trimedya rapat kerja tersebut di gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Rabu (15/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Trimedya pun mengusulkan ketua panja itu adalah Ketua Komisi III DPR Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul. Trimedya berkelakar bahwa Bambang Pacul akan memberikan surat perintah kepada dirinya untuk mengawasi Polri di Sumatera Utara, sehingga dia bisa sering pulang.

"Saya kira Komisi III juga kami mengusulkan, Saudara Ketua, kita buat panja pengawasan netralitas Polri. Saya mengusulkan Ketua jadi ketuanya," kata Trimedya.

"Sehingga Ketua memberikan surat kepada Trimedya Panjaitan awasi Polri di Sumatera Utara, ya saya tiap Minggu saya harus pulang nih. Lusa pulang, Senin pagi balik lagi," lanjutnya.

Trimedya mengatakan hal itu diusulkan agar semua parpol atau siapa pun yang terlibat dalam kontestasi politik bisa meyakini netralitas Polri. Selain itu, agar energi yang ada tidak dihabiskan untuk membahas seputar netralitas.

"Nah, itu yang kami usulkan supaya yang dilakukan Komisi I dapat diikuti Komisi III, dan kita semua parpol semua capres yang sudah cabut nomor tadi malam 1, 2, 3 mereka meyakini. Supaya energi kita juga tidak habis bicara netralitas," sebutnya.


Postingan yang disertai narasi sejumlah personel Brimob mendatangi rumah relawan capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo di Jakarta Pusat viral di media sosial. Polda Metro Jaya pun memberikan penjelasan.

Postingan tersebut diunggah salah satu akun media sosial X. Dalam video itu, tampak sejumlah anggota Brimob mengenakan kendaraan taktis sedang berhenti di bahu jalan.

Peristiwa itu disebut terjadi di rumah relawan Ganjar Pranowo di Jalan HOS Cokroaminoto, Menteng, Jakarta Pusat. Akun itu menyebut ada delapan hingga sepuluh orang anggota Brimob yang mendatangi lokasi itu.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko menjelaskan peristiwa tersebut terjadi pada Selasa (14/11). Trunoyudo mengatakan personel Brimob itu sedang melakukan operasi Mantap Brata 2024 terkait dengan pengamanan Pemilu 2024.

"Kemarin ada kegiatan yang sifatnya sebagian daripada operasi Mantap Brata 2024 terkait dengan tahapan-tahapan pengamanan Pemilu untuk menciptakan, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat," kata Trunoyudo.

Trunoyudo mengatakan ada enam orang personel Brimob yang bertugas dalam patroli itu. Dia mengatakan personel Brimob itu sedang melintas di lokasi tersebut karena patroli sedang dilakukan di wilayah Menteng, Jakarta Pusat.

"Dalam hal ini Korps Brimob melakukan patroli tentunya sama juga Polda Metro Jaya juga melakukan patroli-patroli baik itu secara satuan fungsi kerja yang ada gabungan atau skala besar juga dengan beberapa stakeholder terkait yang tujuannya tadi adalah memelihara dan meningkatkan serta mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat," kata dia.

"Pasukan reaksi cepat Korps Brimob yang berjumlah enam orang ini melakukan patroli di daerah sekitaran Menteng tepatnya adalah di perempatan Simpang Jalan Dr Kusuma Atmaja, Jalan Cokroaminoto," imbuhnya.

Trunoyudo mengatakan video tersebut menjadi evaluasi karena menimbulkan kesalahpahaman. Dia mengucapkan terima kasih terkait masukan yang ada.

"Di situ ada gambaran video, namun demikian ini menjadi suatu bahan evaluasi ya dengan adanya masukan kami ucapkan terima kasih. Tapi, maksud dan tujuannya kami sampaikan, dalam patroli-patroli ini khususnya dalam wilayah DKI Jakarta dan juga aglomerasinya di bawah Polda Metro Jaya ini dalam rangka untuk memelihara dan meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat pada saat khususnya pesta demokrasi," ucapnya.

Simak juga Video: Pidato Lengkap 3 Paslon di KPU Setelah Dapat Nomor Urut Pilpres

[Gambas:Video 20detik]


Kontestasi Pilpres 2024 memasuki babak baru di tahun politik. Masing-masing dari pasangan telah mendapat nomor urut dan ditetapkan sebagai calon presiden (Capres) dan calon wakil presiden (Cawapres) oleh KPU.

Malam tadi proses pengundian nomor urut berjalan lancar. Tahapan pilpres akan dilanjutkan masa kampanye, namun KPU baru memperbolehkan para paslon kampanye dua pekan lagi.

Terlepas dari tahapan pemilu yang terus jalan, masuknya putra sulung Presiden Joko Widodo kedalam arena tanding politik sebagai Cawapres Prabowo Subianto menuai banyak kritik dan kegelisahan. Lolosnya Gibran Rakabuming Raka dianggap karena hegemoni sang ayah.

"(Gibran) itu bukan representasi anak muda, lebih ke representasi anak presiden," tegas Ketua Departemen Bidang Pemerintahan di DPP PDI Perjuangan, Masinton Pasaribu, dilansir dari detikX, Senin (13/11)

Tak hanya Masinton, Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid apa yang didapat oleh Gibran bukan hasil kerja kerasnya. Ia menilai kalau apa yang didapat Gibran karena previlese orang tuanya.

"Karena semuanya serba difasilitasi dan diberi privilese oleh kekuasaan," kata Cak Jazil.

Sementara dalam pidato Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri satu hari sebelum penetapan dan pengundian nomor urut oleh KPU. Mega mengungkap kegelisahaan kondisi politik yang terjadi belakangan ini.

"Apa yang terjadi di Mahkamah Konstitusi akhir-akhir ini telah menyadarkan kita semua bahwa berbagai manipulasi hukum kembali terjadi. Itu semua akibat praktik kekuasaan yang telah mengabaikan kebenaran hakiki, politik atas dasar Nurani. Mari kita kawal Pemilu 2024 dengan nurani dan sepenuh hati," ujar Megawati Minggu (12/11).

Namun pidato Megawati soal kecurangan pada pemilu mendapat respon langsung dari Cawapres Gibran Rakabuming Raka. Dengan santai Ia meminta publik untuk laporkan segala bentuk kecurangan ke Bawaslu.

"Ya dilaporkan aja ke Bawaslu atau apa misalnya ada kecurangan atau apa pun itulah ya," kata Gibran dilansir detikJateng, Senin (13/11).

Sementara pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar memakai analogi pertandingan sepakbola yang rawan terjadi kecurangan. Karena itu meminta publik sebagai penonton untuk lebih waspada dan cekatan soal kecurangan.

"Kalau ada pemain yang bersifat curang, tolong diteriaki supaya tidak curang," kata pria yang akrab disapa Cak Imin Selasa (14/11/2023) malam.

Nama Presiden Joko Widodo sendiri dinilai masih memiliki pengaruh dalam pemerintahan saat ini. Karena itu tidak sedikit orang yang melihat keberanian Gibran Rakabuming Raka maju kontestasi pilpres berkat hegemoni ayahnya.

Meski begitu, dari hasil survei Indikator Politik Indonesia yang terbaru persepsi masyarakat tentang politik dinasti cenderung permisif atau tidak ambil pusing. Survei Indikator dilaksanakan secara tatap muka dari 1.220 responden, dengan margin error ± 2,9% serta tingkat kepercayaan 95%.

Survei sendiri dilakukan dalam rentan waktu 16 Oktober-20 Oktober dan 27 Oktober-1 November yakni sebelum dan sesudah putusan MK soal syarat usia capres-cawapres. Hasilnya survei sebelum putusan MK sebanyak 33,7% responden menilai biasa saja politik dinasti di Indonesia, sementara hasil setelah putusan MK responden yang menilai politik dinasti di Indonesia naik jadi 42,9%.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Artinya cenderung permisif oleh isu politik dinasti. Mereka yang mengatakan politik dinasti sangat mengkhawatirkan atau mengkhawatirkan, trennya menurun dibanding survei MK pasca mengambil keputusan," kata Pendiri Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi, Minggu (12/11/2023) lalu.

Terlepas hegemoni sang ayah terhadap Gibran, hasil survei Indikator Politik Indonesia masih menunjukan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo sebesar 75,8%. Meskipun ada penurunan persentase dari 81%.

"Tetapi di tengah kondisi sekarang masih mendapat perolehan 75,8% masih oke," lanjut Burhan

Drama politik terjadi beberapa pekan ini tentu menuai banyak pertanyaan, Bagaimana hubungan Jokowi dengan Ketum PDIP Perjuangan Megawati Soekarnoputri ? Apakah betul elektabilitas Gibran warisan dari Jokowi? Akankah Pemilu 2024 nanti jadi satu putaran?

Semua itu akan dibahas dalam Adu Perspektif malam ini dengan topik Hegemoni Jokowi dan Kegelisahan Megawati bersama Adi Prayitno (Direktur Parameter Politik Indonesia), Yandri Susanto (Waketum PAN) dan Djarot Syaiful Hidayat (Ketua DPP PDIP). Acara disiarkan secara langsung dari detikcom Rabu 15 November 2023 pukul 20.00 WIB dan seluruh kanal sosial media detikcom.


Calon wakil presiden (cawapres) Gibran Rakabuming Raka mengungkap suasana gala dinner di KPU RI sebelum pengundian nomor peserta Pilpres 2024. Gibran menyebut gala dinner itu berlangsung dalam suasana hangat dan cair.

"Yang jelas, kami kemarin datang ke KPU sebelum pengundian juga makan bersama semua ya. Suasana hangat di sana dan cair," kata Gibran di Balai Kota Solo, dilansir detikJateng, Rabu (15/11/2023).

Putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu lantas menyebut salah satu menu yang disajikan saat gala dinner adalah nasi liwet. Dia mengatakan suasana makan malam itu sangat cair.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kemarin malam juga, sebelum acara, semua makan nasi liwet di ruangan itu, suasana sangat cair. Nggak ada penolakan-penolakan," ungkapnya.

Gibran menegaskan suasana capres dan cawapres Anies-Cak Imin, Prabowo-Gibran, dan Ganjar-Mahfud adem ayem. Karena itu, dia meminta para pendukung masing-masing paslon tidak saling serang.

"Adem-adem saja (capres dan cawapres). Makanya, ketika pertemuan dengan relawan, tidak perlu saling serang jika ada fitnah tidak perlu dibalas dengan fitnah," jelas dia.

Baca selengkapnya di sini.

Simak juga Video:Serba-serbi Acara KPU Undi-Tetapkan Nomor Urut Pilpres 2024

[Gambas:Video 20detik]


Kapolsek Mampang Prapatan, Kompol David Y Kanitero, bersama Camat Mampang Prapatan Ujang Harmawan dan Danramil 02 Mayor Inf Dasuki menyelenggarakan kegiatan deklarasi Pemilu Damai 2024. Kegiatan diikuti para pimpinan ranting partai politik, organisasi kemasyarakatan, tokoh agama, hingga tokoh masyarakat.

"Kegiatan ini diselenggarakan selaras dengan program dari Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto SIK sebagai upaya cooling system untuk menjaga situasi tetap aman, damai, dan sejuk dalam memasuki rangkaian tahapan Pemilu Tahun 2024 di daerah hukum Polda Metro Jaya," kata David dalam keterangan tertulis, Rabu (15/11/2023).

Bareng Camat-Danramil, Kapolsek Mampang Deklarasikan Pemilu Damai 2024 (Foto: Dok Istimewa)

Kegiatan deklarasi dimulai dengan sosialisasi dari PPK Kecamatan Mampang Prapatan mengenai perkembangan terkini proses tahapan Pemilu yang berlangsung. Selain itu, masyarakat diajak untuk tidak golput dalam Pemilu 2024.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Selanjutnya dari Panwas Kecamatan Ibu Sriati memberikan pemahaman-pemahaman terkait dengan peraturan yang berlaku sesuai dengan UU Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang," ujar David.

David mengimbau para undangan bersama-sama menjaga situasi damai di tengah hangatnya politik menjelang Pemilu 2024. Dia mewanti-wanti apabila ada informasi yang belum pasti kebenarannya untuk tidak membagikan kepada orang lain di media sosial.

Deklarasikan Pemilu Damai 2024 di Mampang (Foto: Dok Istimewa)

Sementara itu, Danramil 02 Mampang Prapatan menyampaikan 3 pilar Kecamatan Mampang Prapatan netral dalam Pemilu 2024. Dia juga menegaskan akan berkomitmen untuk bersama-sama menjaga keamanan masyarakat sehingga situasi tetap dapat sejuk dan damai.

Di akhir kegiatan, Camat Mampang Prapatan membacakan Ikrar Kesepakatan Bersama dalam rangka Pemilu Damai 2024 Kecamatan Mampang Prapatan yang ditirukan secara serentak oleh para peserta deklarasi. Kemudian dilanjutkan dengan acara penandatanganan kesepakatan bersama sebagai komitmen untuk mengawal Pemilu damai 2024 di wilayah Kecamatan Mampang Prapatan.