Pasangan capres cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming mengusung visi "Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045". Visi keduanya diwujudkan melalui 8 misi asta cita, 17 program prioritas, dan 8 program hasil terbaik cepat.

Pada bidang pendidikan, sains, teknologi, dan kebudayaan, visi misi Prabowo-Gibran tertuang dalam Asta Cita 4 yang berbunyi "Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas".

Visi Misi Prabowo-Gibran dalam Pendidikan

Penguatan Sistem Peningkatan Kualitas SDM

Meningkatkan kerja sama lembaga pendidikan, pemerintah, dan industri untuk peningkatan pemanfaatan digital dan teknologi.

Memperluas cakupan alokasi dana abadi untuk beasiswa dan peningkatan SDM bagi pesantren dan LSM.

Meluncurkan program Dana Abadi Pesantren sebagai implementasi UU No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.

Membentuk lembaga pengelola Dana Abadi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk mendukung kualitas demokrasi.

Memperbesar alokasi anggaran dan perluasan program pertukaran budaya di tingkat global dalam rangka penguatan jaringan, kolaborasi wawasan, kapasitas, serta skill pekerja seni.

Perluasan program pendidikan formal maupun nonformal serta pendampingan pekerja dan komunitas seni, mengenai pentingnya kewirausahaan di bidang seni, budaya, dan kreatif dalam rangka menghasilkan seniman yang berjiwa wirausaha.

Penguatan manajemen dan SDM pengelola program kesejahteraan sosial.

Menguatkan peran, fungsi, kelembagaan, dan anggaran yang berhubungan dengan upaya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Peningkatan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan kerja yang bersertifikasi.

Revitalisasi Balai Latihan Kerja (BLK) dengan penerapan berbasis kompetensi kriya dan seni kreatif untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja agar produktif dan berdaya saing.

Memperkuat Pendidikan, Sains, dan Teknologi

Melanjutkan program Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan memperluas cakupannya hingga ke pesantren dan perguruan tinggi.

Penguatan sistem pendidikan nasional untuk meningkatkan kualitas SDM yang produktif dan berdaya saing global.

Membenahi kurikulum perguruan tinggi, pendidikan vokasi, dan politeknik berbasis riset, inovatif, aplikatif, dan inkubasi yang terhubung dengan industri.

Peningkatan dana riset dan inovasi hingga mencapai 1.5-2.0% dari PDB dalam 5 tahun.

Beasiswa untuk putra-putri petani, nelayan, guru, dan buruh, agar dapat melanjutkan ke S1 hingga S3.

Membangun perpustakaan dan taman-taman bacaan untuk mendorong gerakan literasi di masyarakat.

Mendorong pendidikan yang meningkatkan literasi digital pada berbagai tingkat pendidikan, sehingga mendukung digitalisasi ekonomi.

Mengembangkan dan meningkatkan kualitas sekolah kejuruan dalam segala bidang keahlian teknis serta melakukan revitalisasi balai latihan kerja.

Penerapan upah minimum untuk guru swasta, PAUD, madrasah, dan yayasan.

Peningkatan kualitas pendidikan keagamaan seperti ponpes dan beasiswa untuk santri agar dapat melanjutkan pendidikan di tingkat nasional maupun internasional.

Menggaet perusahaan swasta bermitra dengan BUMN untuk membuka program beasiswa dan magang bagi lulusan di perguruan tinggi dan sekolah kejuruan.

Meningkatkan kesejahteraan dosen, peneliti, dan penyuluh. Juga memberikan akses yang mudah untuk generasi muda yang ingin melanjutkan pendidikan, melalui peningkatan ketersediaan daya tampung perguruan tinggi, standardisasi kualitas, dan kemudahan akses masuk perguruan tinggi.

Membuat sistem pendidikan nasional yang mengedepankan pembentukan karakter bangsa, melalui program pengembangan budi pekerti sejak dini.

Mendorong perguruan tinggi dalam mengembangkan riset dan ilmu pengetahuan yang mendukung strategi pembangunan serta berkolaborasi dengan dunia usaha.

Membentuk sistem pendidikan nasional yang mengedepankan delapan karakter utama bangsa seperti religius, bermoral, sehat, cerdas dan kreatif, kerja keras, disiplin dan tertib, mandiri dan bermanfaat.

Pengembangan budaya bahari dalam sistem pendidikan nasional.

Mengangkat guru honorer secepatnya secara berkala dan tenaga honorer K2 menjadi ASN.

Peningkatan kualitas sistem pendidikan di seluruh Indonesia yang salah satunya menitikberatkan luaran individu yang kreatif dan inovatif dan berkualifikasi global

Mendirikan lebih banyak ruang pameran dan ruang pertunjukan seni di seluruh Indonesia sebagai sarana pengembangan diri seniman Indonesia.

Peningkatan kualitas SMK yang berorientasi kepada industri kreatif dan seni budaya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Halaman 1 2 Selanjutnya

Janji Anies ke Warga Bogor: Bangun Transportasi Umum Terjangkau


Memasuki awal masa kampanye, Kemenkominfo melihat sudah ada peredaran isu hoaks di sosial media. Total ada 39 isu hoaks terdeteksi selama November 2023.


DPW PSI DKI Jakarta mempersiapkan Pemilihan Anggota Legislatif (Pileg) 2024. Mereka pun optimistis mendapat kursi banyak dan bisa mencalonkan Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta.

"Berharap kursi kita lebih banyak di 2024 agar kita mencalonkan minimal wakil gubernur," kata Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana, di segmen Waktunya Memilih! di detikPagi, Selasa (28/11/2023).

Menurut caleg dari Dapil 9 ini, perolehan suara di pileg menentukan pada Pilkada 2024. Sehingga, meski ada Pilpres dan Pileg DPR RI, Pileg DPRD perlu dibahas serius.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Pemilihan anggota DPRD ini akan mempengaruhi Pemilu Gubernur DKI Jakarta. Jadi semakin banyak kursi partai politik tertentu, dia akan memiliki kesempatan yang lebih besar untuk mencalonkan gubernur pilihan mereka," katanya.

Menurut William, jika masyarakat sudah punya pilihan sosok yang akan menjadi kepala daerah, pilihkan partai yang akan mengusung sosok tersebut.

"Kalau teman-teman punya preferensi mau pilih siapa gubernurnya, partai mana yang akan mengusung dia, nah, partai yang bakal mengusung dia inilah yang harus dicoblos, agar kursi cukup banyak sehingga terpilih," katanya.

PSI sedang mempersiapkan untuk mendapat perolehan suara yang baik di Pilkada DPRD DKI. Dia pun optimistis bisa mengusulkan wakil gubernur.

"PSI fokus pilgub, kita persiapkan, ketika kita memang, minimal kita bisa mencalonkan gubernur. Kita optimistis wakil gubernur," katanya.


Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud Md, Arsjad Rasjid, mengatakan pihaknya akan mendatangi seluruh daerah di Indonesia. Hal itu dilakukan untuk mengenalkan sosok dan program Ganjar-Mahfud kepada seluruh rakyat.

"Kita ingin mendatangi setiap kabupaten di Indonesia, ingin menyapa semua rakyat Indonesia," kata Arsjad Rasjid kepada wartawan di High End, Jakarta Pusat, Selasa (28/11/2023).

Arsjad mengatakan bukan hanya Ganjar dan Mahfud yang akan turun ke lapangan. Dia menyebutkan Ketua Dewan Pakar TPN Sandiaga Uno dan Dewan Penasihat Yenny Wahid juga akan ikut turun ke lapangan melakukan kampanye dan sosialisasi untuk memenangkan Ganjar-Mahfud.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Jadi di sini bukan hanya Mas Ganjar dan Prof Mahfud, tapi juga ada di sebelah kiri saya ini Mbak Yenny. Mbak Yenny juga akan berjalan-jalan. Terus ada juga nanti Mas Sandiaga Uno juga akan berjalan-jalan, selain kita-kita di sini dan juga wakil ketua koordinator, wakil ketua, dan lain-lain. Contohnya Mas Andika akan berjalan, Mas Gatot akan berjalan, Mas TGB (Tuan Guru Bajang) juga akan berjalan, semuanya," ujarnya.

Arsjad mengatakan TPN akan menyuarakan program dan visi-misi Ganjar-Mahfud secara serentak ke setiap pelosok daerah. Dia ingin menyuarakan Indonesia unggul dan Indonesia yang lebih maju di bawah kepemimpinan Ganjar-Mahfud.

"Nah, jadi di sini adalah bagaimana secara serentak kita akan melakukan kampanye bersama menyuarakan kembali bagaimana memperkenalkan Mas Ganjar dan Prof Mahfud dan memberikan juga gagasan-gagasan dan program-program yang akan dibangun. Dan di mana balik-balik lagi, yang kita ingin narasikan adalah gerak cepat, Indonesia Raya, Indonesia unggul, untuk Indonesia lebih maju," ujarnya.


Rencana Prabowo Subianto untuk membuat Indonesia bebas dari impor BBM dinilai sangat mustahil bisa terjadi. Prabowo sendiri ingin mewujudkan swasembada energi, air, dan pangan sebagai salah satu visi utamanya sebagai Calon Presiden pada kontestasi Pemilu 2024.

Pria yang menjabat Menteri Pertahanan ini mengatakan pihaknya ingin memfokuskan arah penggunaan energi di Indonesia pada energi hijau dan terbarukan secara 100%. Maka dari itu, impor BBM nantinya bisa dinolkan realisasinya jika rencana itu berhasil.

Menurut Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS) apa yang disampaikan Prabowo bagaikan mimpi di siang bolong dan tidak realistis. Bahkan, satu periode kepresidenan pun tidak akan bisa untuk melakukan hal tersebut.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Menurutnya, ketergantungan impor migas sudah sangat akut. Dia memaparkan dari Januari-Oktober 2023 nilainya sudah mencapai US$ 13,1 miliar, spesifik impor BBM mencapai US$ 4,4 miliar.

"Ini mimpi siang bolong ya dalam satu periode sampai 2029 juga tidak bisa tercapai. Meskipun narasinya seolah bagus, pro lingkungan tapi kurang realistis," sebut Bhima saat dihubungi detikcom, Selasa (28/11/2023).

Dia pun mempertanyakan untuk menggantikan banyaknya BBM yang diimpor dalam waktu cepat harus didapatkan dari mana. Menurutnya produksi biodisel saat ini pun belum masif.

Memang beralih ke energi hijau dapat mengurangi impor BBM, namun Bhima menilai untuk berhenti impor sepenuhnya nampaknya tidak akan bisa dilakukan.

"Mau diganti berapa banyak biodisel untuk gantikan BBM? Supplynya darimana itu yang jadi pertanyaan utama. Saya harap tim Prabowo-Gibran membuka data skenario tidak impor BBM, sehingga datanya menjadi terang benderang bukan hanya janji kampanye tanpa dasar," sebut Bhima.

Soal rencana Prabowo mengalihkan BBM ke energi hijau, Bhima memberikan pesan soal keseimbangan jumlah komoditas hijau yang diperlukan. Pasalnya, untuk membuat biodisel saja sebelumnya sempat menimbulkan gonjang-ganjing pada produksi minyak goreng.

Pada 2022 misalnya komoditas kelapa sawit sempat menjadi 'rebutan' untuk pemenuhan dua produk. Antara produksi biodisel dan produksi minyak goreng.

"Penggunaan biodisel secara masif sudah menimbulkan petaka pada 2022 lalu di mana perebutan stok CPO antara program biodisel dengan minyak goreng menyebabkan kelangkaan minyak goreng diberbagai daerah," ungkap Bhima.

"Ini harus diatur, jangan cuma nafsu mau kembangkan biofuel tapi konsekuensi ke stok bahan baku minyak goreng nanti dikorbankan. Namanya menambah masalah baru," ungkap Bhima.

Begitu juga dengan rencana produksi besar-besaran etanol yang berasal dari tebu, Bhima mengingatkan jangan sampai hal tersebut menganggu pemenuhan produksi gula.

Hal serupa diungkapkan juga oleh pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi. Dia juga menyatakan impor BBM sangat mustahil untuk dihentikan sepenuhnya di Indonesia.

Dia memaparkan saat ini konsumsi BBM dalam satu hari di Indonesia sekitar 160 ribu barel, yang bisa dipenuhi hanya 40 ribu barel saja dari produksi dalam negeri.

"Berdasarkan apa yang ada sekarang apa yang diinginkan pak Prabowo itu agak mustahil gitu ya," sebut Fahmy ketika dihubungi detikcom.

Belum lagi sumur dan kilang yang ada di Indonesia dinilai Fahmi sudah tua renta, semakin hari semakin kurang hasil produksinya. Jadi nampaknya kebergantungan impor BBM makin besar.

"Kalau bangun kilang juga hal yang tidak mudah gitu ya, minyak mentah kita saja makin menurun gitu. Misalnya kilang memadai minhak mentahnya juga mesti diimpor," sebut Fahmy.

"Maka apa yang disampaikan Prabowo itu hanya lah kebutuhan untuk elektabilitas aja," tegasnya.

Soal rencana mengalihkan penggunaan BBM ke energi hijau, menurut Fahmi butuh waktu lama dan tahapan yang panjang agar bisa menggantikan BBM sepenuhnya. Biodisel saja, sejauh ini pengembangannya menurut Fahmy sangat lambat.

"Maka sekali lagi mustahil siapapun presidennya untuk gantikan energi bersih 100% dalam waktu cepat. Itu butuh 10-15 tahun prosesnya," beber Fahmy.


Komitmen Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk menjaga ruang digital selama masa kampanye Pemilu 2024 didasari banyaknya temuan konten hoax. Menkominfo Budi Arie Setiadi menjelaskan bahwa selama November 2023, Kominfo sudah mendapati 39 isu hoax mengenai pemilu.

"Hari ini kampanye resmi dimulai, namun di November saja ada 39 isu hoax terkait isu pemilu, berarti lebih dari satu isu satu hari," terang Budi Arie.

Untuk itu, selain membuat desk pengawasan pemilu 2024, Kominfo juga meluncurkan buku saku Pemilu 2024. Buku ini berisi berbagai informasi mengenai Pemilu 2024 yang berfokus pada pedoman penyelenggaraan pemilu di ruang digital serta penindakan konten negatif terkait Pemilu 2024.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Isinya memuat informasi penting seperti timeline penyelenggaraan Pemilu 2024, landasan hukum, manajemen konten negatif selama pemilu, bagaimana ketentuan pelaksanaan pemilu di media sosial, apa saja kategori konten negatif, alur penanganan dan netralitas Aparatur Sipil Negara," terang Dirjen Aplikasi Informatika Kominfo, Semuel A. Pangerapan.

Sammy menerangkan Kominfo sudah memulai pengawasan ruang digital Pemilu 2024. Beberapa konten yang akan diawasi Kominfo adalah yang berkenaan dengan fitnah, ujaran kebencian, SARA, hoax, terorisme, pelanggaran keamanan informasi, konten negatif yang direkomendasikan instansi pengawas sektor, meresahkan masyarakat, melanggar nilai sosial budaya dan melanggar netralitas ASN.

Ia juga menegaskan langkah penindakan konten yang akan diambil Kominfo akan sesuai prosedur. "Kalau pelanggaran itu di media yang tidak terdaftar di Dewan Pers ya kita bekukan, kalau terdaftar ya kita konsultasikan dengan Dewan Pers, kalau di media sosial kita take down," terangnya.

Langkah penindakan konten yang melanggar ketentuan Pemilu 2024 di media sosial juga akan dibagi menjadi beberapa tahap, mulai dari stempel hoax sampai tindakan oleh Kepolisian.

"Selain penegakan hukum, kita juga bisa stempel bahwa itu hoax, langkah selanjutnya adalah bekerja sama dengan platform untuk take down, baru setelah itu ke polisi. Saat ini polisi juga sudah mulai patroli (digital)," tambahnya.

Budi Arie menambahkan bahwa konten yang akan ditindak dengan langkah take down merupakan konten yang sudah memiliki potensi kerusuhan. "Apabila itu terkait hoax dan tidak berpotensi membuat kerusuhan itu kita stempel hoax, kalau ada potensi kerusuhan, mengadu domba, kita take down," jelas Budi Arie.

Dalam hal ini, masyarakat dapat melaporkan konten yang melanggar ketentuan Pemilu 2024 pada laman aduan konten.id dan instansi.aduankonten.id milik Kominfo. Selain itu, masyarakat juga dapat melaporkan pelanggaran Pemilu 2024 di ruang digital padajarimuawasipemilu.bawaslu.go.id milik Bawaslu.

Buku Saku Pemilu 2024

Seperti disebutkan, dalam rangka pengawasan masa kampanye Pemilu 2023, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) meluncurkan desk pengawasan Pemilu 2023. Selain itu, Kominfo juga menerbitkan buku saku Pemilu 2024.

Peluncuran desk pengawasan Pemilu 2024 ini dilakukan seiring dengan komitmen Kominfo yang akan bersinergi dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Siber Polri untuk mengawasi masa kampanye Pemilu 2024 di ruang digital.

Peluncuran ini dilakukan oleh Menteri Kominfo, Budi Arie Setiadi, Dirjen Aplikasi Informatika Kominfo, Samuel A Pangerapan yang akrab disapa Sammy, Wakil Direktur Tindak Pidana Siber Polri, Kombes Pol Dani Kustoni dan Anggota Bawaslu, Lolly Suhenty di Gedung Kominfo, Jakarta, Selasa (28/11/2023).

"Hari ini Dirjen Aptika, Bawaslu, dan Polri meluncurkan desk pengawasan Pemilu 2024 untuk mengawasi ruang digital," ungkap Budi Arie.

Simak Video 'Bawaslu Ingatkan Ada Ancaman Bui Bagi Pelanggar Kampanye di Medsos':

[Gambas:Video 20detik]


Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel) menemukan aparatur sipil negara (ASN) Dinas Pendidikan (Disdik) Sulsel dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) mengikuti jalan sehat yang dihadiri kandidat capres dan cawapres. Pihaknya pun tengah menyelidiki dugaan pelanggaran netralitas terhadap keduanya.

Temuan itu diungkapkan dalam konferensi pers di kantor Bawaslu Makassar pada Selasa (28/11). Temuan itu berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu sejak 25-26 November 2023.

"Ada kami temukan seorang ASN dari dinas pendidikan provinsi. Insyaallah akan kami lakukan penelusuran apakah betul itu ASN atau tidak, yang jelas ada di lokasi kejadian dan memakai atribut Korpri," ujar Ketua Bawaslu Makassar Dede kepada wartawan, Selasa (28/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dede tidak merinci secara detail sosok ASN yang dimaksud, termasuk staf PPS yang diduga melanggar. Dia menambahkan staf PPS diduga merupakan tenaga non-ASN Pemkot Makassar atau disebut Laskar Pelangi.

"Ada juga kami temukan staf PPS di salah satu kelurahan hadir. Meskipun statusnya Laskar Pelangi tapi kami menganggap dia adalah staf PPS, dia adalah bagian penyelenggara," tambahnya.

Dede enggan merinci secara detail dimana lokasi dan agenda capres-cawapres yang dimaksud. Dia beralasan akan melakukan penelusuran lebih lanjut.

"Tanggal 25-26 (November) ada kami temukan itu dan kami lakukan proses penelusuran terkait dengan itu. (Keikutsertaan ASN dan PPS) Ditemukan 25 dan 26 (November)," ucap Dede.

Bawaslu Makassar juga menyoroti keikutsertaan anak di bawah umur dalam agenda jalan sehat capres dan cawapres di Makassar selama 2 hari terakhir. Kendati demikian pihaknya belum bisa menjadikannya sebagai temuan karena dilakukan di luar jadwal kampanye.

"Meskipun itu merupakan jalan santai namun ketika mulai hari ini tanggal 28 (November 2023) sampai 10 Februari (2024) nanti dimana tahapan itu adalah tahapan kampanye, maka satu hal yang kami ingatkan kepada peserta pemilu agar tidak melibatkan anak-anak dalam hal menghadiri kegiatan kampanye," pungkasnya.

Untuk diketahui, kandidat capres dan cawapres secara bergantian datang ke Makassar. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka sempat hadir dalam agenda dalam Jalan Sehat Satu Putaran, Sabtu (25/11).

Sehari setelahnya, capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo juga datang ke Makassar pada Minggu (26/11). Ganjar datang untuk ikut meramaikan Jalan Sehat Perjuangan yang dihadiri warga.

Menakar Kekuatan 3 Paslon di Musim Debat


Cawapres nomor urut 3, Mahfud Md, menjelaskan makna di balik logo terbaru pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. Dia mengatakan logo itu dibuat hitam putih, dengan makna agar tidak abu-abu dalam mengambil kebijakan.

"Logo baru itu kebersamaan saja bahwa Ganjar-Mahfud itu nomor 3, kemudian didukung oleh 4 (slogan)," kata Mahfud di Aceh saat berkampanye yang dibagikan melalui video kepada wartawan, Selasa (28/11/2023).

Mahfud mengatakan warna hitam putih dalam agama Islam melambangkan ketegasan. Sebab itu, kata dia, pemerintah tidak boleh bersikap abu-abu dalam mengambil kebijakan.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Tapi kalau warna hitam putih itu sebenarnya kalau saya pakai bahasanya agama orang Aceh, agama Islam, Al-Faruq namanya, Al Faruq itu dilambangkan oleh ketegasan sikap penegakan hukum seperti Umar bin Khattab, ini kalau contoh untuk orang Aceh karena sangat agamis," paparnya.

"Pokoknya harus hitam putih, jangan abu-abu kalau membuat kebijakan. Itu ke sana bilang gini, besok bilang gitu, ke sini bilang gini, itu harus hitam putih, saya mau begini agar Indonesia maju, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur," sambung dia.

Mahfud menjelaskan makna slogan 'Gerak Cepat'. Menko Polhukam RI itu mengatakan gerak cepat mengartikan hal-hal yang menjadi prioritas harus dikerjakan dengan target yang sudah ditentukan dengan cepat.

"Misalnya tahun depan kita akan mencapai apa, urusan ustaz ini, tahun depan lagi untuk urusan satu desa satu puskesmas dan satu tenaga kesehatan itu mencapai desa berapa, misalnya," ungkapnya.

Mahfud pun mengatakan hal itulah yang disebut dengan gerak cepat. Dua menyebut program harus dijalankan, bukan ditinggalkan.

"Itu namanya gerak cepat, bukan hanya ditulis, lalu ditinggalkan, ini diprogramkan, tahun kesekian dapat segini, tahun kesekian segini, tahun kesekian segini," ungkap dia.

Mahfud menilai Indonesia merupakan negara yang kaya raya untuk dapat membiayai program-program itu. Namun, kata dia, masih ada ketidakadilan yang membuat Indonesia timpang.

"Indonesia ini sangat kaya raya untuk membiayai itu, selama ini memang karena ketidakadilan saja sebenarnya yang belum terkelola dengan baik, sehingga negara yang kaya raya ini timpang," tuturnya.

"Banyak yang tidak kebagian karena keserakahan sebagian orang, dan itu kemudian menimbulkan ketidakadilan, menimbulkan korupsi dan sebagainya, ini yang harus kita atasi," imbuh dia.


Koordinator Divisi Humas dan Parmas Bawaslu RI Lolly Suhenty menyebut pihaknya terus berupaya mengingatkan peserta pemilu untuk mencegah terjadinya pelanggaran dalam kampanye, termasuk di media sosial. Lolly mengingatkan adanya ancaman hukuman penjara jika terbukti melanggar larangan kampanye.


Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menjelaskan maksud pidato Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri yang menyinggung pihak baru berkuasa mau bertindak seperti Orde Baru (Orba). Hasto menjelaskan maksud pidato Megawati itu tidak terlepas dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

"Ya kita lihat sederhana saja bahwa lembaga yudikatif, seperti Mahkamah Konstitusi, saja bisa diintervensi oleh kekuasaan, sehingga ada proses yang tidak tepat karena melalui rekayasa hukum melalui campur tangan dari paman Gibran," kata Hasto saat ditemui di Grand Mercure Kemayoran, Jakarta, Selasa (28/11/2023).

Hasto mengatakan kejadian itulah yang dimaksud oleh Megawati dan menyebut peristiwa itu sebagai 'kekuasaan yang menindas' dan hanya karena ambisi kekuasaan.

"Inilah yang kemudian dilakukan koreksi, jangan lagi kekuasaan yang menindas itu dilakukan hanya karena ambisi kekuasaan. Itu yang dimaksud oleh Bu Mega," ujarnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Hasto lalu mengatakan, dalam berpolitik, haruslah membangun peradaban dan dimulai dari proses yang baik serta taat hukum.

"Karena berpolitik itu membangun peradaban, berpolitik dimulai dengan proses yang baik, dan kemudian semua harus menaati hukum dan peraturan perundang-undangan," katanya.

Terakhir, Hasto mengajak seluruh partai politik peserta Pemilu 2024 berpolitik dengan baik dan jujur agar rakyat yang menentukan calon paling tepat untuk memimpin negara.

"Sehingga mari kita berpolitik itu dengan baik, dengan jujur, dengan berkeadaban biar rakyat yang memilih karena prestasinya, karena rekam jejaknya, memilih bukan karena pencitraan," tutupnya.

Megawati Soekarnoputri sebelumnya menghadiri Rakornas Relawan Ganjar-Mahfud di JIExpo, Kemayoran, Jakarta Pusat. Megawati menyemangati relawan untuk memenangkan pasangan Ganjar-Mahfud.

"Mestinya Ibu (menceritakan dirinya sendiri) nggak boleh ngomong gitu, tapi sudah jengkel. Tahu nggak, kenapa? Republik penuh dengan pengorbanan, tahu tidak? Kenapa sekarang kalian yang baru berkuasa itu mau bertindak seperti zaman Orde Baru?" kata Megawati ketika memberi arahan di rakornas relawan Ganjar-Mahfud di JIExpo, Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin (27/11).

Halaman 1 2 Selanjutnya


TikTok Indonesia menegaskan pihaknya tidak akan menerima tawaran maupun memberi ruang bagi pengguna yang menampilkan iklan politik. Kebijakan ini ditempuh karena aplikasi asal China itu menilai iklan politik tidak sesuai dengan tujuan aplikasi tersebut.

"Kita tidak membuka peluang bagi iklan politik. Secara advertising lewat agency atau self promote yang sifatnya iklan berbayar tentang politik itu tidak boleh sama sekali," ucap Public Policy & Government Relations, TikTok Indonesia Faris Mufid dalam agenda peluncuran "Pusat Panduan Pemilu 2024 dan kampanye #SalingJaga" di Bunga Rampai Restaurant, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (28/11/2023).

Faris menjelaskan, bahwa hal ini berarti TikTok sama sekali tidak mengambil untung dari iklan yang berbau politik. Menurutnya, kebijakan ini ditempuh aplikasi tersebut sejak diluncurkan secara global pada 2016 dan di Indonesia pada 2017. Ia mengatakan saat ini ada dua jenis iklan yang ada di TikTok.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Pertama adalah iklan via tim TikTok yakni sponsored content seperti kemunculan iklan setelah sejumlah video, serta hashtag yang biasa digunakan oleh brand.

Jenis kedua, adalah iklan lewat pembayaran pengguna untuk memperoleh viewers atau audiens alias self promote. Untuk self promote, pengguna melakukan top-up atau mengisi sejumlah uang di TikTok agar bisa mendapat viewers. TikTok pun tidak menerima untung dari partai maupun aktor politik untuk berbagai jenis iklan tersebut

"Jadi iklan politik, baik lewat tim kami maupun self promote itu tidak bisa. Kami tidak memberi ruang. Semisal pun ada yang ketahuan menggunakan self promote semisal lewat artis, tim moderasi kami bisa langsung membaca hal itu dan iklan langsung kena takedown," beber Faris.

Faris kemudian membeberkan, bahwa sejumlah pihak diketahui sempat mencoba menyeludupkan iklan politik lewat metode self promote. Setelah hal tersebut ketahuan, timnya pun langsung men-takedown konten tersebut.

"Dia coba self promote, tapi naiknya cuma sebentar terus kita turunkan. Mereka protes minta uangnya dikembalikan. Kami jelaskan, bahwa ini sudah sesuai terms and conditions yang ada. Soalnya saat hendak self promote kan sudah ada penjelasan tidak bisa iklan politik," ungkapnya.

Faris tidak menjelaskan siapa pihak yang mencoba memaksakan iklan politik tersebut. Kendati demikian, ia mengatakan bahwa konten yang bermuatan politik yang edukatif masih bisa muncul di TikTok.


Mantan Kepala BIN AM Hendropriyono membantah namanya masuk dalam jajaran Dewan Penasihat Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud Md seperti dalam dokumen yang beredar. Hendropriyono menyatakan tidak tahu-menahu dan tidak merasa ada yang menghubungi dirinya soal TPN Ganjar.

Berdasarkan dokumen yang beredar, nama Hendropriyono masuk dalam jajaran Dewan Penasihat TPN Ganjar-Mahfud. Dewan Penasihat ini diketuai oleh Ketua DPP PDIP Puan Maharani.

"Saya tidak mau terlibat dalam kampanye Pilpres 2024," kata Hendropriyono kepada wartawan, Selasa (28/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Saya tidak tahu-menahu dan tidak merasa ada yang menghubungi saya," imbuh dia.

Sebelumnya, putri Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Yenny Wahid, turut masuk ke dalam struktur TPN Ganjar Pranowo-Mahfud Md. Yenny menjadi Dewan Penasihat bersama Ketua DPP PDIP Puan Maharani.

"Jadi Mbak Yenny itu akan bergabung di struktur tim pemenangan nasional. Beliau itu akan duduk di Dewan Penasihat bersama dengan Mbak Puan," kata Ketua TPN Ganjar-Mahfud, Arsjad Rasjid, di Hotel Borobudur, Jakarta, Jumat (27/10).

Nama-nama baru muncul memang di TPN Ganjar Pranowo dan Mahfud Md. Nama-nama tersebut di antaranya Adian Napitupulu hingga Khaleed Hadi Pranowo.

"Hari ini kami akan mengumumkan beberapa tokoh dulu yang akan terlibat dalam TPN Ganjar-Mahfud terutama dalam sisi pemenangan darat dan teritorial," kata Arsjad di High End, Jakarta Pusat, Rabu (22/11).

Berikut nama-nama yang masuk ke TPN Ganjar-Mahfud:

1. Adian Napitupulu sebagai Wakil Deputi Kinetik Teritorial I

2. Niniek Aviariananto sebagai Wakil Deputi Kinetik Teritorial II

3. Khaleed Hadi Pranowo sebagai Wakil Deputi YZ


Bawaslu sedang menelusuri soal mobil berplat merah yang dipakai mengangkut baliho capres dan cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud Md di Simalungun. Pemanggilan pejabat hingga dugaan pelanggaran membayangi peristiwa itu.

Ketua Bawaslu Sumut M Aswin Diapari Lubis mengaku sudah mengetahui kabar itu. Saat ini pihak Bawaslu sedang menelusuri terkait video tersebut.

"Saat ini lagi ditelusuri oleh pihak Bawaslu Simalungun atas peristiwa tersebut," kata M Aswin kepada detikSumut, Selasa (28/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Pejabat yang memberikan izin bakal dipanggil oleh Bawaslu. Pemanggilan tersebut terkait izin penggunaan mobil untuk mengangkut alat peraga kampanye.

"Bila benar maka akan dipanggil pejabat yang memberikan izin atas pemakaian mobil dinas tersebut," ucapnya.

Menurut Aswin, peristiwa tersebut sudah jelas melanggar sola netralitas ASN. Pihaknya juga akan mendalami soal unsur pelanggaran Pemilu terkait video itu.

"Karena jelas telah melanggar netralitas ASN. Kalau ada unsur pidana akan ditindaklanjuti sebagai pelanggaran Pemilu," tutupnya.

Sebelumnya diberitakan, sebuah video yang menampilkan mobil pikap plat merah digunakan untuk mengangkut baliho capres dan cawapres, Ganjar Pranowo-Mahfud Md viral di media sosial. Video tersebut diambil di Simalungun, Sumatera Utara.

Dalam video itu terlihat tiga orang sedang menurunkan baliho Ganjar-Mahfud dari atas pikap. Mereka terlihat menyenderkan baliho itu ke pagar salah satu rumah di lokasi.

Mobil tersebut memiliki plat nomor BK 9454 T. Diketahui plat kendaraan dengan awalan BK dan akhiran T diperuntukkan bagi wilayah Simalungun.

Kepala Dinas Kominfo Simalungun, Andri Rahadian, membantah jika mobil plat merah itu merupakan milik Pemkab Simalungun. Ternyata mobil tersebut merupakan terdata milik Badan Usaha Milik Nagori/Desa (BUMNag/BUMDes) Dolok Merangin I.

"Bukan kendaraan dinas milik Pemkab Simalungun. Setelah kami tanyakan ke Bidang Aset BPKPD dijawab bahwa Mobil tersebut terdaftar atas nama BUMNAG/BUMDES Dolok Merangin I, Kecamatan Dolok Batu Nanggar" kata Andri saat dikonfirmasi detikSumut, Senin (27/11).

Kala Ganjar Saksikan Anak-anak di Sumut Beri Dukungan untuk Palestina


Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud mengumumkan daftar TPN untuk memenangkan capres/cawapres nomor 3. Duduk sebagai Dewan Pengarah adalah Megawati Soekarnoputri, Oesman Sapta, M Mardiono, dan Hary Tanoesoedibjo.

Dalam salinan SK yang didapat detikcom, Selasa (28/11/2023), SK itu ditandatangani Ganjar dan Mahfud Md pada Senin (27/11). Sejumlah penggawa hukum didaulat duduk untuk mengurus sengketa selama pemilu berlangsung. Nama-nama tersebut ialah:

Deputi Hukum: Prof Todung Mulya Lubis (aktivis HAM/mantan Dubes RI untuk Norwegia)

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Direktur Eksekutif: Dr Suparman Marzuki (dosen/mantan Ketua Komisi Yudisial)

Wakil Direktur Eksekutif: Dr Faizal Hafied (advokat), Yanuar Wisesa, dan Dr Finsensius Medrofa

Direktorat Hukum dan Kajian

Direktur: Ronny Talapessy (advokat)

Wakil Direktur Hukum: Heru Mauzaki

Wakil Direktur Kajian: Tama Satrya Langkun (mantan aktivis antikorupsi ICW)

Wakil Direktur Representatif: Erfandi, Christopharus Taufik, dan Antonius Cahyadi

Anggota Eksekutif: Harli Muin, Dioarson Lubis, Berto Herora Harahap, Ridwan Darmawan, Yualita Widyadhari

Direktorat Penegakan Hukum dan Advokasi

Direktur: Ifdhal Kasim (mantan anggota Komnas HAM/advokat)

Wakil Direktur Representatif: M Soleh Amin (advokat), Abdul Aziz Hakim, Jou Hasyim Waimahing, Rudi Imanuel Saragih, Serfasius Serbaya Manek, Dodi Suhartono Abdulkadir.

Anggota Eksekutif: Idris Sopian Achmad, Sellu Suwignyo, Ricardo Simanjuntak, Jommy Boe, Mangatta Toding Allo

Direktorat Sengketa Pilpres

Direktur: M Rasyid Ridho

Wakil Direktur Saksi/Ahli: Dr Duke Ariee Widagdo (advokat/dosen)

Wakil Direktur Drafting: Damian Agata Yuvens (advokat)

Wakil Direktur Representatif: Dr Teguh Satya Bakti (mantan hakim), Paskaria M Tombi, Andi Surya Wijaya, Jimmy Yansen

Anggota Eksekutif: Pasang Haro Rajagukguk, Erwin, Deni Daniels, Aidi Johan, Prof Farida Hanum, Ade Yoppy Hartaty, Zaki Sierrad, Pininta Ambuwaru, Annisa Maqdir Ismail


Pj Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana menyatakan dirinya belum menerima surat cuti kampanye dari Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. Hingga saat ini, tidak ada kepala daerah yang mengajukan izin cuti untuk berkampanye.

"Sampai saat ini yang saya ketahui belum (ada surat cuti Gibran), tapi akan kami cek lagi ke bagian Kepala Biro Pemerintahan," ujar Nana usai rapat paripurna di Gedung DPRD Jateng, Jalan Pahlawan, Kota Semarang, Selasa (28/11/2023).

Selain itu, kepala daerah lain selain Gibran juga belum ada yang mengajukan cuti hingga saat ini.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Untuk di Jawa tengah sampai saat ini belum ada," tambahnya.

Sementara itu, Sekda Jateng Sumarno juga menyatakan belum mendapat surat pengajuan cuti kampanye dari Gibran. Gibran, terakhir kali mengajukan cuti saat pendaftaran presiden dan wakil presiden.

"Kalau kita belum ada ya, nanti biasanya kan bersurat yang mengajukan ke kami. Kalau Wali Kota (Solo) dari kemarin ya, cutinya kemarin yang pendaftaran saja," kata Sumarno.

"Mungkin hari ini proses ya, ajuannya kan ke Pak Gubernur ya saya belum dapat disposisi," tambahnya.

Sebelumnya, diberitakan detikNews, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2023 yang mengatur cuti menteri dan kepala daerah selama kampanye Pemilu 2024. Aturan yang mewajibkan menteri atau kepala daerah cuti selama masa kampanye itu diteken pada 21 November 2023.

Alur pengajuan cuti pejabat yang maju sebagai capres dan cawapres diatur dalam Pasal 34A ayat 2. Menteri mengajukan cuti ke Presiden melalui Mensesneg. Gubernur dan Wagub mengajukan cuti ke Mendagri dengan tembusan ke Presiden. Wali Kota dan Wakil Wali Kota mengajukan cuti ke gubernur dengan tembusan ke mendagri.

Gibran Rakabuming Dorong Santri Melek Teknologi di Era Industri


Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka membagikan 30 ribu paket makan siang dan susu gratis di Jakarta Timur. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman mengatakan kegiatan itu merupakan bagian salah satu program unggulan pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Kegiatan itu dilakukan di Jalan Rawabebek, Pulogebang, Jakarta Timur, Selasa (28/11/2023). Selain Habiburokhman, terlihat Ketua DPP Partai Gerindra Adnan Taufiq mengikuti kegiatan tersebut.

"Kami hari ini kampanye hari pertama adalah menyampaikan makan siang gratis dan susu gratis untuk anak sekolah. Hari ini kami membagikan 30 ribu paket di seluruh Jakarta Timur, salah satunya di sini," kata Habiburokhman kepada wartawan di lokasi.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

TKN Prabowo-Gibran bagi-bagi makan siang dan susu gratis saat kampanye di Jakarta Timur. (Annisa/detiikcom)

Ia mengatakan kegiatan tersebut bertujuan mencegah terjadinya stunting di masyarakat Jakarta Timur serta menjadi salah satu program unggulan pasangan capres-cawapres nomor urut 2 itu.

"Kami berharap dapat membantu sementara mengatasi persoalan mencegah terjadinya stunting di masyarakat Jakarta Timur. Dan ini salah satu program yang bersifat nasional. Kalau Pak Prabowo dan Mas Gibran terpilih, ini akan menjadi kebijakan pemerintah sebagaimana disampaikan dalam Asta Cita Pak Prabowo," imbuhnya.

Adapun makanan yang dibagikan tersebut berupa nasi dan ayam goreng serta minuman susu cokelat. Di lokasi yang, Adnan Taufiq menyebut menu makanan tersebut nantinya akan berganti setiap hari dengan berpatokan kepada komposisi gizi yang baik.

"Ayam kan juga ada protein yang baik, serta susu kita sertakan juga. Ke depannya pasti akan kita perhatikan lagi," katanya.

"Iya ganti-ganti menunya. Kita memperhatikan asupan atau komposisi gizi yang baik untuk anak dan ibu hamil," sambungnya.

Lebih lanjut, dia menambahkan, kegiatan bagi-bagi makanan dan susu gratis tersebut dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia. Kegiatan ini dilakukan selama masa kampanye berlangsung.

"Hari ini kegiatan ini juga dilaksanakan di seluruh Indonesia di Sumatera hingga Papua. Mungkin bisa dicek nanti di Papua dan NTT juga sudah melakukan hal yang sama," katanya.


Anggota DPRD DKI Jakarta sekaligus calon anggota legislatif (caleg) dari PSI, William Aditya Sarana, memberikan tips kepada Gen Z atau anak muda yang ingin lolos di pemilu legislatif (pileg). Dia memberi saran agar Gen Z mengawali karier di lingkup DPRD.

"Berharap makin banyak anak muda masuk ke legislatif. Tips dari gua untuk anak muda, mulai dari bawah, dari DPRD. Karena DPRD ini scoop-nya tak terlalu besar," kata William dalam segmen Waktunya Memilih! di detikPagi, Selasa (28/11/2023).

Dengan lingkup yang tak terlalu besar itu, anak muda bisa mengurangi cost politik. Kesempatan menang pun lebih besar.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kalau dia punya banyak teman di dapil itu, dia bisa kurangi cost-nya. Karena kelemahan anak muda kan nggak punya uang, nggak punya pengalaman itu. Untuk kurangi cost politik itu, dia harus maju di dapil yang tak terlalu besar. Punya teman banyak di situ, itu kans terpilih besar," katanya.

Kemudian William memberikan pandangan bahwa bekerja di politik itu seperti lari maraton. Sebuah kegiatan atau kerja yang panjang dan butuh tenaga.

"Dalam politik, ini seperti maraton, bukan suatu sprint singkat. Karena ketika ingin lakukan perubahan tak bisa cepat, proses lama. Kalau kita anak muda masuk politik, siapkan stamina sehingga bisa lari panjang," katanya.

Kampanye di Media Sosial

William menyampaikan saat ini masyarakat masih menjadikan media konvensional sebagai acuan untuk menentukan pilihan dalam pemilu.

"Data yang muncul, di Indonesia, nomor satu masih televisi, kedua mereka mengenal caleg dari spanduk dan baliho. Ketiga media sosial. Memang media-media yang digunakan ini masih konvensional," ucap William.

Namun William melihat media sosial berkembang pesat, sehingga dia ingin fokus berkampanye di media sosial.

"Tapi media sosial terus meningkat persentasenya. Gue pribadi selalu fokus ke media sosial, dan kita harus men-treatment beda. Instagram beda, TikTok beda, Facebook beda, karena garis umurnya beda-beda pemakainya," katanya.

Kemudian, William pun melihat kekuatan dari media sosial untuk kampanye. Dia mencontohkan terpilihnya Bongbong Marcos menjadi Presiden Filipina di 2022 karena berkampanye di TikTok.

"TikTok ini kan barang baru di politik. Ini harus digarap karena ada seorang presiden di Filipina ini terpilih karena TikTok. Jadi dia bisa merambah Gen Z dari TikTok," katanya.


Pada Pemilu 2024 yang akan berlangsung pada 14 Februari tahun depan, detikers juga akan memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk tingkat kota/kabupaten maupun provinsi sesuai dengan daerah pemilihan (dapil).

Provinsi Jawa Tengah terbagi ke dalam 13 dapil untuk pemilihan anggota DPRD provinsi. Setiap dapil terdiri dari beberapa kota dan kabupaten, kecuali dapil 1 yang hanya terdiri dari Kota Semarang.

Jumlah kursi yang dialokasikan untuk masing-masing dapil juga berbeda. Komisi Pemilihan Umum telah mengatur pembagian ini melalui Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Daftar Pembagian Dapil DPRD Jateng

1. Dapil 1

Dapil 1 DPRD Provinsi Jateng hanya terdiri dari wilayah Kota Semarang saja dengan alokasi kursi sebanyak 6 kursi.

2. Dapil 2

Daerah pemilihan 2 mencakup wilayah Kabupaten Semarang, Kota Salatiga, dan Kabupaten Kendal. KPU mengalokasikan 7 kursi untuk dapil 2 DPRD Provinsi Jawa Tengah.

3. Dapil 3

Berikutnya ada Kabupaten Kudus, Jepara, dan Demak yang tergabung dalam daerah pemilihan 3 pada pemilihan DPRD Provinsi Jateng. Jumlah kursi yang akan diisi oleh anggota DPRD Provinsi Jateng dapil 3 sejumlah 10 kursi.

4. Dapil 4

Wilayah Kabupaten Rembang dan Pati termasuk ke dalam daerah pemilihan 4 dengan alokasi kursi sebanyak 6.

5. Dapil 5

Daerah pemilihan 5 DPRD Jateng ditempati oleh Kabupaten Grobogan dan Blora. Jumlah yang dialokasikan untuk dapil 5 adalah 8 kursi.

6. Dapil 6

Bergeser ke wilayah selatan, Kabupaten Wonogiri, Karanganyar, dan Sragen tergabung ke dalam dapil 6 Jawa Tengah. Untuk daerah pemilihan ini, alokasi kursinya cukup banyak, yaitu 10 kursi.

7. Dapil 7

Masih di wilayah Solo Raya, kali ini ada Kabupaten Klaten, Sukoharjo, dan Kota Solo yang tergabung dalam Dapil 7. Para calon legislatif memperebutkan alokasi 10 kursi untuk dapil ini.

8. Dapil 8

Dapil 8 untuk pemilihan DPRD Provinsi Jateng terdiri dari Kabupaten Magelang, Kota Magelang, dan Boyolali. Daerah pemilihan ini mendapatkan alokasi 8 kursi.

9. Dapil 9

Sementara itu, Kabupaten Purworejo, Wonosobo, Temanggung termasuk dalam dapil 9 dengan alokasi 8 kursi.

10. Dapil 10

Kabupaten Purbalingga, Banjarnegara, Kebumen masuk ke dalam daerah pemilihan 10 untuk DPRD Jateng. Alokasi kursinya cukup banyak, yaitu 11.

11. Dapil 11

Dibandingkan dengan dapil sebelumnya, Dapil 11 memiliki alokasi kursi terbanyak untuk pemilihan anggota DPRD Provinsi, yaitu 12 kursi. Dapil 11 terdiri dari wilayah Kabupaten Banyumas dan Cilacap.

12. Dapil 12

Alokasi kursi untuk DPRD Jateng dapil 12 sama banyaknya seperti dapil 11, yaitu 12 kursi. Dapil 12 sendiri terdiri dari Kota Tegal, Kabupaten Tegal, dan Brebes.

13. Dapil 13

Terakhir ada dapil 13 yang mencakup wilayah Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, dan Pemalang. Alokasinya sebanyak 12 kursi, sama banyaknya seperti dapil 11 dan 12.

Demikian informasi mengenai daftar dapil DPRD Jateng dan alokasi kursinya. Semoga bermanfaat, Lur!

Tips Hindari Hoax yang Berseliweran Jelang Pemilu 2024


Polisi mengungkapkan 2 kecamatan di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan (Sulsel), masuk dalam kategori daerah rawan pada Pemilu 2024. Kedua wilayah tersebut merupakan daerah perbatasan.

"Di Bone yang dianggap daerah rawan ada 2 kecamatan. Semua daerah perbatasan yakni Kecamatan Bontocani dan Kecamatan Tellu Limpoe," ujar Kapolres Bone AKBP Arief Doddy Suryawan kepada detikSulsel, Selasa (28/11/2023).

Doddy mengatakan jumlah TPS yang kategori rawan di dua kecamatan itu sebanyak 15 TPS. 11 TPS di antaranya masuk dalam kategori sangat rawan.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"11 TPS yang sangat rawan itu disebabkan oleh faktor lokasi antar TPS sangat jauh, kemudian karakteristik wilayah yang luas. Medannya juga merupakan pegunungan dan ada yang harus naik perahu," katanya.

Doddy menerangkan, selain itu adanya lokasi TPS yang sulit ditempuh yang berada di daerah perbatasan dan aksesnya harus melewati kabupaten tetangga. Pihaknya akan melakukan pengamanan ketat untuk 11 TPS tersebut.

"Dari dua kecamatan yang dianggap rawan terdapat 11 TPS yang akan diberikan pengamanan ketat. Apalagi memiliki riwayat konflik," bebernya.

Dia menambahkan bahwa pihaknya sudah menyiapkan sebanyak 876 personel dari 1.030 personel Polres Bone di Pemilu 2024. Polres Bone juga akan menyiapkan satu personel setiap satu TPS.

"Jumlah personel yang akan dilibatkan sebanyak 876 yang fix. Kita juga akan menempatkan personel dengan pola 1 TPS 1 personel Polri," jelasnya.

"Kami juga akan melakukan patroli secara rutin terhadap lokasi TPS yang dianggap Rawan. Melakukan Koordinasi dan penggalangan kepada setiap Tokoh Masyarakat di wilayah tersebut agar tetap terjaga situasi kamtibmas yang kondusif," sambung Doddy.

Tips Hindari Hoax yang Berseliweran Jelang Pemilu 2024


Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menggelar kampanye di GOR Ciracas, Jakarta Timur. Dia pun meminta kepada pendukungnya tidak hanya memenangkan capres-cawapres, tapi juga caleg-caleg dari partai pengusung.

"Bapak Ibu sekalian, perubahan itu tidak bisa hanya di eksekutif saja, harus juga DPRD-nya kita berhasil, harus juga DPR-nya berhasil, betul? Betul. Jadi perjuangan kita bukan hanya untuk eksekutif, tapi juga legislatif," kata Anies kepada pendukungnya di GOR Ciracas, Jakarta Timur, Selasa (28/11/2023).

Anies menekankan pentingnya caleg-caleg partai pengusung dapat terpilih. Dia menyebut keberhasilan ini akan mempermudah langkah dalam pengambilan kebijakan.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dia mencontohkan dirinya sempat kesulitan dalam melepas kepemilikan saham pabrik bir Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyebut keputusan soal saham bir tidak dipegang oleh partai pengusungnya.

"Saya meyakini pengalaman di Jakarta kemarin, ketika kita tidak memegang palu di DPRD, ada agenda-agenda penting yang tidak bisa dilaksanakan, contohnya, DKI Jakarta itu punya saham di pabrik bir. Memang pemerintah perlu punya saham di pabrik bir? Jadi harus diapain? Dijual, dilepas," ujar Anies.

"Tapi, untuk dilepas, harus diproses di DPR. Karena palu tidak berada di partai koalisi, diberhentiin terus. Insyaallah pemilu besok partai-partai pengusung bisa mendapat suara besar sehingga kita juga bisa memenangkan DPR," imbuhnya.


Pada 30 Oktober lalu Presiden Jokowi mengumpulkan para kepala daerah di istana. Selain memberikan arahan soal Pemilu 2024, Presiden juga mengingatkan soal tekanan global (global shock) yang membuat dunia sedang "tidak baik-baik saja". Perang Ukraina-Rusia belum berakhir, kini disusul perang Hamas-Israel yang memicu lagi lonjakan harga energi. Perubahan iklim (climate change) juga membuat produksi pertanian jeblok sehingga banyak negara yang menahan ekspor pangan. Alhasil, lonjakan inflasi terutama di sektor energi dan pangan kini sulit dihindari.

Untuk meredam gejolak global dibutuhkan penanganan serius tidak hanya di tingkat pusat namun juga di daerah.Menarik untuk dicermati bagaimana Presiden Jokowi menyikapi tekanan global selama pemerintahannya. Selain kebijakan (policy), Jokowi juga kerap mengubah komposisi kabinetnya (reshuffle) untuk merespons tekanan global. Ada beberapa peristiwa yang bisa menggambarkan perubahan komposisi di kabinet lantaran adanya tekanan global.

Pertama, pada awal pemerintahan Jokowi (2014-15) terjadi pelemahan ekonomi (economic slowdown) di China. Pertumbuhan ekonomi China mengalami kontraksi sejak 2012 yaitu hanya sekitar 7%. Padahal, pada tiga dekade sebelumnya pertumbuhan ekonomi cukup kinclong di kisaran 10%. Saat itu, China tidak mengalami resesi dan krisis karena pertumbuhan ekonominya masih positif bahkan masih di atas 5%. Namun, pelemahan ekonomi di China berdampak global terutama di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

China merupakan pasar utama ekspor Indonesia. Pelemahan ekonomi China membuat pendapatan ekspor Indonesia jeblok terutama ekspor komoditas. Dampaknya, pertumbuhan ekonomi Indonesia menurun dari 5% pada 2014 menjadi 4,87% pada 2015. Pada periode yang sama, tingkat pengangguran naik dari 5,94% menjadi 6,18%. Pelemahan ekonomi China juga diiringi menurunnya harga komoditas yang menambah tekanan (pressure) ke perekonomian nasional.

Untuk merespons tekanan global, Jokowi melakukan reshuffle kabinet Jilid I pada 12 Agustus 2015. Darmin Nasution, ekonom dari Universitas Indonesia dipanggil untuk menggantikan Sofyan Djalil sebagai Menko Perekonomian. Darmin sebelumnya pernah menjabat sebagai Dirjen Lembaga Keuangan Kementerian Keuangan (2000 - 2005) sejak zaman Megawati Soekarnoputri. Pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), doktor jebolan University of Sorbonne ini pernah menjadi Kepala Badan Pengawas Pasar Modal/Bapepam (2005 - 2006), Dirjen Pajak (2006 - 2009), pelaksana tugas (Plt) Gubernur BI (2009 - 2010) kemudian puncaknya menjadi Gubernur BI (2010 - 2013).

Terasa belum cukup, Jokowi melanjutkan reshuffle Jilid II pada 27 Juli 2016. Sri Mulyani yang saat itu menjabat sebagai managing director di Bank Dunia dipanggil ke tanah air untuk menggantikan Bambang Brodjonegoro sebagai Menteri Keuangan (Menkeu). Ekonom dari Universitas Indonesia ini sebelumnya pernah juga menjadi anggota kabinet pada masa SBY, sebagai Kepala Bappenas (2004 - 2005) kemudian menjabat Menkeu (2005 -2 010). Pada 2008, Sri Mulyani sempat merangkap jabatan sebagai Menko Perekonomian lantaran Boediono pindah tugas menjadi Gubernur BI. Pada 2010, Sri Mulyani harus take out dari kabinet lantaran menerima pinangan menjadi managing director di Bank Dunia.

Selain reshuffle, Jokowi melakukan gebrakan dengan membuat sejumlah paket kebijakan ekonomi. Paket kebijakan ekonomi dipilih untuk membangun ketahanan ekonomi (economic resilience). Untuk mengurangi ketergantungan ekspor ke China, Jokowi mengambil langkah untuk diversifikasi ekspor terutama ke Asia Selatan, Timur Tengah dan Afrika. Kombinasi reshuffle kabinet, paket kebijakan ekonomi dan diversifikasi ekspor menjadi magic bullets untuk recovery perekonomian nasional.

Dalam tim ekonomi di kabinet, pola merekrut profesional yang pernah menjadi pejabat lama pernah juga dilakukan SBY sewaktu memanggil Boediono pada Desember 2005. Pada saat itu, tingkat inflasi dan pengangguran Indonesia melesat di atas 10% lantaran kenaikan harga minyak dunia. Boediono, ekonom dari Universitas Gadjah Mada, menggantikan Aburizal Bakrie sebagai Menko Perekonomian (2005 - 2008). Sebelumnya, Boediono memiliki pengalaman panjang menjadi pejabat di Bank Indonesia selama masa Orde Baru kemudian menjadi Menteri Bappenas pada masa Habibie (1998 - 1999) dan Menkeu pada masa Megawati (2001 - 2004). Boediono bersama tim ekonomi saat itu berhasil menciptakan stabilitas ekonomi yang membuat SBY kepincut untuk meminangnya sebagai wakil presiden (2009 - 2014).

Pada periode kedua (2019 - sekarang), Jokowi mengganti Darmin dengan Airlangga Hartarto, Ketua Umum Golkar sebagai Menko Perekonomian. Pola yang sama juga pernah dilakukan SBY di periode kedua (2009 - 2014) dengan menempatkan Hatta Rajasa, saat itu Ketua Umum PAN sebagai Menko Perekonomian menggantikan Sri Mulyani. Periode kedua menjadi kesempatan bagi presiden untuk memperkuat koalisi di pemerintahan.

Kedua, serangan Covid-19 membuat pertumbuhan ekonomi jeblok -2% pada 2020. Pada masa pendemi ini, Jokowi melakukan reshuffle kabinet pada 22 Desember 2020. Menteri Pariwisata saat itu, Wishnutama Kusbandio, digantikan oleh Sandiaga Uno. Sebelumnya, Wishnutama dikenal sebagai salah satu "pendekar ulung" di dunia pertelevisian. Wishnu sudah malang melintang di Indosiar, Trans TV, Trans 7 dan Net TV. Setiap dia memegang suatu program acara televisi, program tersebut kerap meraih rating tinggi dengan banyak sponsor. Sayang, daya magis-nya tidak bisa dilanjutkan di sektor pariwisata lantaran hantaman Covid-19.

Pembatasan mobilitas penduduk membuat sektor pariwisata merupakan sektor yang paling terdampak pandemi. Sektor pendukung seperti transportasi dan perhotelan menjadi bulan-bulanan badai Covid-19. Sandiaga yang memiliki latar belakang sebagai pengusaha dipilih Jokowi untuk memulihkan sektor yang potensial ini. Sandiaga yang saat itu aktif di Partai Gerindra menyusul Prabowo masuk kabinet. Padahal, keduanya adalah pesaing Jokowi-Maruf Amiin saat pilpres 2019. Masuknya Sandiaga ini tidak sebatas untuk menata kembali sektor pariwisata, namun juga untuk memperkuat koalisi di kabinet.

Langkah yang cukup mengejutkan adalah penempatan Budi Sadikin yang bukan dokter namun menjadi Menteri Kesehatan. Budi memiliki pengalaman panjang di bidang perbankan dan keuangan. Pada salah satu acara seminar, Budi mengatakan alasan Jokowi memilihnya sebagai Menkes adalah karena dirinya memiliki pengalaman menghadapi krisis 1998 dan 2008. Selain diminta untuk menangani pandemi Covid-19, Jokowi meminta dirinya untuk mereformasi sektor kesehatan di Tanah Air.

Ketiga, perang Rusia-Ukraina 2022 yang menyebabkan harga pangan dan energi melonjak. Sejak tahun lalu, ketika kunjungan ke daerah, Jokowi tidak sebatas menghadiri acara tertentu atau meresmikan hasil pembangunan. Jokowi juga selalu menyempatkan diri berkunjung ke pasar-pasar untuk mengetahui kondisi harga kebutuhan pokok. Jokowi sangat khawatir dengan gejolak harga pangan. Pasalnya, sudah banyak negara yang mengalami gejolak politik lantaran harga pangan yang tidak terkendali seperti Sri Lanka, Lebanon, Pakistan, Iran, dan Argentina.

Salah satu strategi untuk mengendalikan inflasi, Jokowi tetap mempertahankan Perry Warjiyo sebagai Gubernur BI untuk periode II (2023 - 2028). Perry dianggap berhasil menjaga inflasi dari berbagai gejolak terutama saat pandemi Covid-19 dan awal perang Rusia-Ukraina. Selain inflasi, nilai tukar rupiah menjadi tanggung jawab utama BI. Nilai tukar rupiah yang beberapa bulan terakhir mengalami pelemahan terhadap dollar AS, kini sudah mulai menguat pasca BI menaikkan suku bunga acuan menjadi 6% pada 19 Oktober 2023.

Di sektor pangan, Jokowi kembali memanggil pejabat lama. Kasus korupsi yang menerpa Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo, memberi kesempatan kepada Amran Sulaiman untuk kembali menjadi Mentan pada 25 Oktober 2023. Amran pernah menjadi Mentan di periode I Jokowi (2014 - 2019). Amran mendapat tugas utama untuk menggenjot produksi pertanian agar gejolak harga pangan mereda. Jika harga pangan selalu bergejolak akan sangat mudah mengganggu stabilitas politik nasional.

Jika terjadi tekanan global cukup kuat, Jokowi cenderung memilih profesional senior untuk posisi yang cukup vital di kabinet. Jokowi enggan untuk mengambil risiko di tengah tekanan global. Memilih pejabat lama yang sudah memiliki pengalaman, ternyata cukup jitu untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional. Namun, Jokowi masih memberi ruang bagi anggota koalisi untuk mengisi pos tertentu yang sesuai dengan kemampuan dan pengalaman. Masuknya anggota koalisi di kabinet sangat dibutuhkan untuk memperkuat koalisi di kabinet. Catur politik Jokowi masih terus diuji untuk menghadapi tekanan global hingga akhir masa jabatan pada 20 Oktober 2024.

Beta Perkasa dosen FEB Uhamka Jakarta


Perdana Menteri (PM) baru Selandia Baru Christopher Luxon pada Senin (27/11) mengumumkan bahwa pihaknya akan berencana untuk membatalkan undang-undang anti-merokok, warisan dari pemerintah sebelumnya.

Apa yang disebut "larangan merokok secara umum," adalah pelarangan penjualan rokok di masa depan kepada siapa pun yang lahir setelah 2008, aturan yang sebelumnya diresmikan oleh mantan PM Jacinda Ardern.

Luxon mengonfirmasi keputusan tersebut jelang upacara pelantikannya, dengan alasan adanya kekhawatiran bahwa larangan itu justru akan memicu berkembangnya penjualan di pasar gelap.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Apa yang telah direncanakan sebelumnya?

Selandia Baru meloloskan undang-undang Larangan Merokok di bawah pemerintahan Jacinda Ardern, yang secara bertahap akan meningkatkan usia minimum untuk merokok pada 2022.

Pemerintahan Partai Buruh itu meyakini bahwa langkah tersebut akan menyelamatkan banyak nyawa dan miliaran dollar pada anggaran sistem kesehatan Selandia Baru, yang hanya akan dihabiskan untuk penyakit terkait dengan perilaku merokok.

Langkah-langkah lainnya juga turut disertakan, salah satunya yakni mengurangi jumlah legal nikotin dalam produk tembakau secara dramatis.

Undang-undang ini juga akan membatasi penjualan tembakau hanya di toko-toko yang telah ditetapkan, di mana ada pengurangan jumlah gerai yang sebelumnya dari 6.000 menjadi hanya 600 toko di seluruh negeri.

Namun, langkah-langkah tersebut baru direncanakan untuk diterapkan pada Juli 2024 mendatang.

Apa yang terjadi pada undang-undang tersebut?

Partai Nasional Luxon telah menyetujui untuk mencabut undang-undang tersebut, sebagai bagian dari kesepakatan koalisinya dengan partai populis New Zealand First.

Amandemen yang dicabut termasuk larangan merokok bagi generasi tertentu, pembatasan kadar nikotin, dan pengurangan gerai penjualan.

Luxon mengatakan bahwa aturan larangan merokok itu hanya akan menciptakan "peluang munculnya pasar gelap, yang sebagian besar tidak dikenai pajak."

Menteri Keuangan yang baru, Nicola Willis, mengatakan bahwa pendapatan yang berkelanjutan dari penjualan rokok akan berkontribusi pada pemotongan pajak yang diusulkan oleh koalisi. Namun pada Senin (27/11), Luxon menekankan bahwa alasan tersebut "bukanlah motivasi untuk mencabut larangan ini."

Sebelumnya, para aktivis anti-rokok dan pakar kesehatan sangat memuji langkah Selandia Baru atas undang-undang tersebut, di mana secara luas dipandang sebagai yang terdepan di dunia.

Bahkan, pemerintah konservatif Inggris baru-baru ini juga mengumumkan rencana kebijakan serupa dengan yang diluncurkan oleh mantan PM Ardern.

Kelompok anti-merokok Health Coalition Aotearoa, yang namanya diambil dari nama suku Maori di Selandia Baru, mengecam pembatalan kebijakan tersebut.

"Ini adalah kerugian yang sangat besar bagi kesehatan masyarakat kita, dan kemenangan besar bagi industri tembakau, di mana keuntungannya akan meningkat dengan mengorbankan nyawa warga Selandia Baru," kata kelompok tersebut dalam sebuah pernyataan.

Janji untuk menekan inflasi yang membandel

Luxon mengambil alih jabatan perdana menteri Selandia Baru, enam minggu setelah Partai Nasional yang konservatif memenangkan pemilu nasional.

Pelantikan PM Luxon ini mengakhiri pemerintahan enam tahun Partai Buruh yang dipimpin oleh Ardern. Sebelumnya, Ardern mengumumkan pengunduran dirinya secara mengejutkan setelah menjabat selama lima tahun, dan mengatakan bahwa dia tidak lagi memiliki "cukup tenaga".

PM Luxon merupakan mantan direktur pelaksana maskapai penerbangan domestik Air New Zealand. Dia telah berjanji untuk mengatasi inflasi, sehingga pemerintahannya mampu menurunkan suku bunga Selandia Baru. Partainya juga membentuk koalisi tiga arah, yang juga mencakup partai konservatif ACT.

kp/rs (AFP, AP)


Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menyebut ada beda blusukan capres Ganjar Pranowo berbeda dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hasto menyebut gaya blusukan Ganjar ialah blusukan plus.

"Ya kalau kita lihat dari survei, memang di tengah-tengah berbagai bentuk yang adanya intimidasi itu Pak Ganjar itu ditangkap sebagai sosok yang mampu blusukan. Blusukannya plus," kata Hasto ditemui di Grand Mercure Kemayoran, Jakarta, Selasa (28/11/2023).

"Jadi blusukan berbeda dengan Pak Jokowi, tapi blusukan plus tinggal di rumah penduduk. Kemudian juga sat-set di dalam menyelesaikan masalah rakyat secara cepat dan kemudian gaspol," imbuhnya.

Hasto juga mengungkit perjalanan reformasi dengan fenomena Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang disebabkan oleh biaya pemilu yang tinggi. Hasto mengatakan paslon nomor 3 Ganjar-Mahfud Md dapat mengembalikan spirit reformasi dengan melanjutkan apa yang telah dilakukan oleh Presiden Jokowi sehingga perhatian terhadap rakyat miskin akan lebih besar lagi.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Sehingga Ganjar Mahfud mengembalikan spirit reformasi itu agar apa, kalau kita bisa mengatasi korupsi APBN 10% saja, maka perhatian terhadap daerah-daerah tertinggal akan makin besar," katanya.

"Sehingga yang dilakukan oleh Pak Jokowi itu kami lanjutkan dengan improvement sehingga perhatian terhadap rakyat miskin itu akan menjadi makin besar," tambahnya.

Ia pun menilai sosok Ganjar-Mahfud merupakan yang paling tepat untuk memberantas KKN di Indonesia. Hasto mengungkit kinerja dan rekam jejak bagus dari Ganjar dan Mahfud.

"Dan kita tidak bisa lagi membiarkan korupsi merajalela, maka harus oleh sosok yang sangat tegas yang memiliki pengalaman yang luas, yaitu Prof Mahfud Md. Beliau sangat kredibel. Sementara Pak Ganjar itu dengan blusukannya dengan gaspol nya itu mempercepat. Termasuk melalui proses digitalisasi pemerintahan," ujar dia.


Serba-serbi pelaksanaan kampanye Pemilu 2024 diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 Tahun 2023. Adapun kampanye Pemilu 2024 telah dimulai sejak tanggal 28 November 2023.

Lalu, apa saja materi yang disampaikan dalam kampanye Pemilu 2024? Cek informasinya berdasarkan PKPU Nomor 15 Tahun 2023 berikut ini.

PDF PKPU 15 Tahun 2023

PKPU Nomor 15 Tahun 2023 mengatur tentang Kampanye Pemilihan Umum (Pemilu). Mengutip dari PKPU tersebut, kampanye Pemilu adalah kegiatan peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta Pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri peserta Pemilu.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Sementara itu, pelaksana kampanye Pemilu adalah peserta Pemilu dan pihak yang ditunjuk oleh peserta Pemilu untuk melakukan kegiatan kampanye Pemilu.

PDF PKPU Nomor 15 Tahun 2023 dapat diunduh di sini.

Ilustrasi gedung KPU (Foto: Andhika Prasetia/detikcom)

Materi Kampanye Pemilu 2024

Materi kampanye Pemilu 2024 tertuang dalam Pasal 22 PKPU No. 15 Tahun 2023. Adapun materi kampanye Pemilu yang dimaksud adalah sebagai berikut.

Visi, misi, dan program pasangan calon untuk kampanye Pemilu presiden dan wakil presiden;

Visi, misi, dan program partai politik untuk partai politik peserta Pemilu yang dilaksanakan oleh calon anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota; dan

Visi, misi, dan program yang bersangkutan untuk kampanye Pemilu perseorangan yang dilaksanakan oleh calon anggota DPD.

Metode Kampanye Pemilu 2024

Metode kampanye Pemilu 2024 merupakan cara-cara yang dilakukan untuk menyampaikan materi kampanye. Menurut Pasal 26 PKPU No. 15 Tahun 2023, metode kampanye Pemilu 2024 terdiri dari:

Pertemuan terbatas;

Pertemuan tatap muka;

Penyebaran bahan kampanye Pemilu kepada umum;

Pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu di tempat umum;

Media Sosial;

Iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan media daring;

Rapat umum;

Debat pasangan calon tentang materi kampanye

Pemilu pasangan calon; dan

Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye Pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lampiran PKPU No 15 Tahun 2023

PKPU Nomor 15 Tahun 2023 dirilis oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mengatur pelaksanaan kampanye Pemilu 2024. Berikut lampiran PKPU No 15 Tahun 2023.


William Aditya Sarana menceritakan peristiwa dia membongkar rencana anggaran aneh 'Lem Aibon' Rp 82 miliar pada 2019. Namun dia kecewa karena tindakannya itu dianggap salah oleh Dewan Kehormatan (DK) DPRD DKI Jakarta.

William Sarana, saat itu berumur 23 tahun, baru dilantik menjadi anggota DPRD DKI periode 2019-2024. Tugas pertama DPRD saat itu adalah membahas rencana anggaran DKI Jakarta tahun 2020.

Saat mengecek rencana anggaran, dia melihat Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Jakarta Barat menganggarkan lem Aibon untuk kegiatan Biaya Operasional Pendidikan Sekolah Dasar Negeri. Total anggarannya senilai Rp 82,8 miliar.

"Ini nggak bener, kita bersurat, tolong buka datanya karena publik berhak tahu anggaran, uang mereka ini dibelanjakan untuk apa. Mereka tak mau, mereka mau buka anggaran kalau ketok palu," kata William dalam segmen Waktunya Memilih! di detikPagi, Selasa (28/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Mendengar jawaban itu, akhirnya William membuka soal anggaran aneh itu ke media massa. Respons publik pun ramai karena pemberitaan soal anggaran 'Lem Aibon.'

Setelah itu, pihak eksekutif Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberi respons bahwa hal itu adalah kesalahan ketik atau input data. Namun, menurut William, terjadi banyak kesalahan saat itu.

"Karena (pemberitaan) sudah besar, mereka respons. Dan menyampaikan bahwa itu salah ketik. Salah ketik kok banyak? Bukan hanya lem Aibon, tapi pulpen, komputer, ada puluhan mata anggaran yang aneh. Apakah itu salah ketik semua?" katanya.

"Kalau itu salah ketik semua, ada yang nggak bener dalam proses penganggaran itu," katanya.

Dinilai Bersalah oleh DK DPRD DKI

William Sarana dilaporkan ke Dewan Kehormatan DPRD DKI Jakarta oleh Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dari Maju Kotanya Bahagia Warganya (Mat Bagan) Sugiyanto karena mengunggah anggaran 'Lem Aibon' di media sosialnya. Dia pun dinyatakan bersalah karena berbicara soal anggaran kepada publik.

"Pasal agak karet ya, dalam pasal kode etik kita (DPRD DKI) disampaikan bahwa seorang anggota Dewan harus kritis, dan ketika menyampaikan pendapat itu harus proporsional. Gua dianggap tidak proporsional. Badan Kehormatan memvonis bersalah," katanya.

Sebagai anak muda yang baru masuk menjadi anggota DPRD, William merasa kecewa. Dia merasa melakukan hal benar tapi dianggap salah.

"Waktu itu kecewa, kan masih anak muda, 23 tahun, kelar kuliah, ketika kita melakukan yang benar, kita dihukum. Itu kan suatu hal mengubah logika berpikir," katanya.

"Pas anak-anak, kalau kita salah, kan kita dihukum, tapi ini kita merasa sudah benar tapi bukan diapresiasi," katanya.

Menurut William, DK DPRD DKI memberikan apresiasi kepadanya karena kritis. Tapi dia tetap dinyatakan salah.

"Waktu itu diapresiasi, kritis bagus, tapi tidak proporsional," katanya.


Tim Pemenangan Nasional (Timnas) nomor urut 1, Anies Baswedan-Cak Imin (AMIN) menyatakan Indonesia penuh dengan paradoks atau ketimpangan. Ia menyinggung kehadiran Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh dan ribuan kilometer jalan tol, tetapi masih ada jalan daerah yang berlubang.

"Indonesia ini memang beragam, negeri yang penuh dengan paradoks. Ada kereta cepat, ada tol hebat, tapi ada jalan-jalan di desa-desa yang penuh lubang dan becek ketika hujan," kata Sekretaris Dewan Pakar Timnas AMIN, Wijayanto Samirin dalam acara Indonesia Digital Summit 2023 di Four Seasons Hotel Jakarta, Selasa (28/11/2023).

Tak hanya itu, ketimpangan juga dinilai terjadi pada kecepatan akses internet hingga akses teknologi digital. Wijayanto turut menyoroti Indonesia yang sebagai negara maritim dan pertanian, tetapi mayoritas nelayan dan petani justru masih miskin.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Jadi Indonesia penuh dengan paradoks. Paradoks-paradoks yang ada di Indonesia ini yang membuat Indonesia masih timpang," ucapnya.

Untuk itu, kata Wijayanto, tim AMIN memiliki impian untuk membawa Indonesia menuju satu kemakmuran di 2045. Menurutnya, saat bicara Indonesia Emas 2045 bukanlah tentang bagaimana pendapatan per kapita mencapai US$ 30.000.

Tim AMIN berpandangan bahwa Indonesia Emas 2045 adalah Indonesia yang satu kemakmuran. Maksudnya adalah kondisi infrastruktur hingga ekonominya sama.

"Bayangan Indonesia satu kemakmuran itu adalah Indonesia yang ketika kita mendarat di ujung di Papua, ketika kita mendarat di Kalimantan, Flores, Aceh, Jawa, pulau Natuna kita merasa ini Indonesia karena ada kesamaan infrastruktur, kondisi ekonominya, kesehatan masyarakatnya, level pendidikannya," beber Wijayanto.

"Sama seperti Bapak/Ibu mendarat di Australia misalnya, mendarat di mana pun merasakan ini Australia. Di Amerika, di Jepang, bahkan negara tetangga kita walaupun belum sampai ke level itu Malaysia dan Thailand misalnya, ada perasaan kesamaan itu. Indonesia masih jauh sehingga AMIN mengatakan Indonesia Emas adalah Indonesia yang satu kemakmuran," tambahnya.

Lihat juga Video: Anies Singgung Ramai soal Kecurangan Pemilu Bikin Kepercayaan Masyarakat Turun

[Gambas:Video 20detik]


Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) berkomitmen untuk mengawasi ruang digital di masa kampanye Pemilu 2024. Dalam komitmen ini, Kominfo juga menggandeng Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Siber Polri.

Dalam konferensi pers oleh Kominfo, Bawaslu dan Siber Polri di Gedung Kominfo, Jakarta, Selasa (28/11/2023), Menkominfo Budi Arie Setiadi menerangkan bahwa Kominfo beserta Bawaslu dan Polri berkomitmen untuk mengawasi ruang digital selama masa pemilu dalam beberapa bentuk pengawasan.

"Bentuk pengawasan ruang digital yang akan dilakukan adalah pengawasan konten internet, membentuk satuan tugas pengawasan dan penindakan konten serta menyusun materi edukasi perwujudan pemilu damai," jelas Budi Arie.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ia juga menjelaskan bahwa yang menjadi fokus penindakan di ruang digital selama masa kampanye Pemilu 2024 adalah hoax, ujaran kebencian, dan konten yang merendahkan derajat manusia.

"Kita fokus menindak hoax atau kabar bohong, ujaran kebencian, dan merendahkan orang lain di ruang digital, kami takedown," tambah Budi Arie.

Langkah ini disambut baik oleh Wakil Direktur Tindak Pidana Siber Polri, Kombes Pol Dani Kustoni. Ia menerangkan bahwa Polri akan mendukung langkah Kominfo dalam pengawasan ruang digital di masa kampanye Pemilu 2023.

"Kami menyambut baik sinergitas yang digagas pak menteri, kami akan mendukung, men-support," ungkapnya.

Sedangkan Lolly Suhenty, anggota Bawaslu juga menjelaskan bahwa tantangan utama ruang digital di masa kampanye Pemilu 2024 adalah disinformasi.

"Sekarang hak publik mendapat informasi mengenai pemilu di ruang digital sudah mulai, tantangannya disinformasi di ruang digital, Maka dari itu kami bersinergi dengan Kominfo dan Polri," terang Lolly.

Dalam komitmen untuk menjaga kedamaian di ruang digital, Budi Arie juga menjelaskan bahwa peran masyarakat sangat penting. "Kami mohon masyarakat juga mendukung," ujarnya.

Simak Video 'Bawaslu Ingatkan Ada Ancaman Bui Bagi Pelanggar Kampanye di Medsos':

[Gambas:Video 20detik]


Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi menyampaikan pihaknya telah menemukan sejumlah konten dan isu hoax terkait proses Pemilu 2024. Dia mengatakan, pada bulan ini, sudah ada 39 isu hoax terkait pemilu.

"Jadi tujuh hari yang lalu, sepanjang November, sudah 39 isu hoax terkait pemilu. Berarti lebih dari satu isu hoax terkait pemilu yang beredar setiap harinya," kata Budi Arie kepada wartawan di kantor Kementerian Kominfo, Jakarta Pusat, Selasa (28/11/2023).

Dia menyebut, selama 4 bulan terakhir, ada 96 isu hoax terkait pemilu. Ditemukan 355 konten, yang kemudian 290 di antaranya telah diturunkan (take down).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Sejak 17 Juli hingga 26 November 2023, Kementerian Kominfo sudah menemukan 96 isu hoax pemilu yang beredar di 355 konten. Kami sudah berhasil melakukan take down 290 konten, sedangkan 65 konten lainnya sedang diproses," jelasnya.

Budi meminta isu hoax terkait pemilu di media sosial menjadi perhatian bersama. Karena konten hoax bisa berpotensi mengancam persatuan bangsa Indonesia.

"Kondisi ini tentu harus menjadi perhatian bersama, karena berbagai konten negatif mulai dari konten mengandung hoax hingga ujaran kebencian karena perbedaan pilihan sudah banyak ditemui, dan tentunya mengancam persatuan kita," ucapnya.

Menurut arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), ada tiga yang menjadi perhatian, yakni hoax, ujaran kebencian, dan merendahkan orang lain.

"Merendahkan dalam artian kata-kata kebun binatang dan sebagainya dikeluarkan di ruang digital," jelasnya.


DPD II Golkar Parepare, Sulawesi Selatan (Sulsel) menyoroti penunjukan Ketua Gerindra Parepare Surianto sebagai Ketua Tim Kampanye daerah (TKD) Prabowo-Gibran. Pihaknya mengaku tidak pernah dilibatkan dalam kesepakatan penunjukan pimpinan TKD.

"Artinya kan di Parepare ini Golkar sebagai partai pemenang pemilu tidak mungkin tidak menjadi pertimbangan. Saya sinyalir ini teman-teman ada yang bermain di lingkaran ini," kata Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Golkar Parepare Fadly Agus Mante kepada detikSulsel, Selasa (28/11/2023).

Fadly mengaku belum pernah menerima surat secara resmi dari terkait pengusulan nama untuk mengisi formasi TKD di Parepare. Pihaknya hanya langsung diminta datang untuk mengisi struktur yang telah ada.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Yang jelas kami dari Golkar tidak pernah mendapatkan surat untuk mengusulkan nama-nama anggota untuk masuk ke TKD. Kami hanya diundang datang ke rapat penyempurnaan (struktur TKD)," imbuhnya.

Dia menjelaskan seharusnya untuk menentukan formasi TKD, semua partai Koalisi Indonesia Maju (KIM) di Parepare dilibatkan. Kemudian ada pengusulan nama-nama untuk struktur yang disepakati bersama.

"Kami dapat surat penyempurnaan struktur, makanya kami heran kok tiba-tiba (ada penunjukan Surianto sebagai ketua TKD di Parepare). Semestinya didahului dengan pertemuan partai partai pengusung yang kemudian sepakat menunjuk siapa yang nama-nama akan dimasukkan ke dalam struktur," jelas Fadly.

Dia pun meragukan jika surat penunjukan Surianto sebagai TKD disahkan oleh TKN Prabowo-Gibran. Pihaknya menilai TKN baru bisa mengesahkan setelah ada pengusulan secara berjenjang.

"Kalau dari TKN ada nama pengusulan dari bawah. Pertanyaannya kemudian ini kalau dari TKN apakah TKN tahu nama-nama partai koalisi di Parepare? Tentu ini kan harus pengusulan dari bawah dan untuk mendapat pengesahan dari TKN," tegasnya.

Fadly mengaku akan meminta petunjuk DPD I Golkar Sulsel terkait kondisi yang terjadi. Namun dia menegaskan Golkar tak akan hadir saat ada pertemuan lanjutan TKD Prabowo-Gibran pada Rabu (29/11) besok.

"Kami merasa tidak pernah dilibatkan menyusun struktur kepengurusan. kemungkinan besar seperti itu (tak hadir dalam pertemuan TKD). Kami akan minta petunjuk DPD I Golkar Sulsel dahulu," jelasnya.

Diberitakan sebelumnya, parpol yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) menunjuk Ketua Gerindra Parepare Surianto sebagai Ketua TKD Prabowo-Gibran di Parepare. Pengurus TKD Parepare pun segera dilantik.

"Para ketua partai koalisi sudah sepakat Pak Surianto menjadi ketua TKD di Kota Parepare," ungkap Sekretaris DPC Gerindra Parepare Arief Rahman kepada wartawan, Senin (27/11).

Pihaknya menegaskan dalam waktu dekat pihaknya juga akan mengadakan pertemuan dengan partai koalisi di KIM pada Rabu (29/11). Parpol KIM akan bersilaturahmi dan menyusun lebih lengkap formasi TKD di Kota Parepare.

"Kita agendakan ada pertemuan Rabu (29/11) mendatang dengan para partai koalisi di KIM. Kita mau susun secara lengkap dan memperkenalkan TKD setelah itu," imbuhnya.

Jubir: Prabowo Cuti Sampai Proses Pendaftaran ke KPU


Staf Khusus (Stafsus) Presiden Joko Widodo (Jokowi), Ari Dwipayana, menanggapi pernyataan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri yang menyinggung orang baru berkuasa mau bertindak seperti Orde Baru (Orba). Ari mengatakan dalam demokrasi semua pihak berhak berpendapat apapun.

"Ya itu negara demokrasi ya. Semua orang bisa berpendapat, membuat penilaian," kata Ari kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (28/11/2023).

Ari enggan menanggapi lebih jauh soal pernyataan itu. Dia mengatakan hal itu cermin negara demokrasi.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Saya kira itu cermin negara demokrasi," ujarnya.

Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri sebelumnya menghadiri Rakornas Relawan Ganjar-Mahfud di Jiexpo, Kemayoran, Jakarta Pusat. Megawati menyemangati relawan untuk memenangkan pasangan Ganjar-Mahfud.

"Mestinya Ibu (menceritakan dirinya sendiri -red) nggak boleh ngomong gitu, tapi sudah jengkel. Tahu nggak, kenapa? Republik penuh dengan pengorbanan, tahu tidak? Kenapa sekarang kalian yang baru berkuasa itu mau bertindak seperti zaman Orde Baru?" kata Megawati ketika memberi arahan di rakornas relawan Ganjar-Mahfud di JIExpo, Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin (27/11).

"Benar tidak? merdekaaa, merdeka, merdeka. Menang kita....? Ganjar-Mahfud satu putaran..?" imbuh Mega disambut riuh para relawan.

Megawati kemudian menyebut ada pihak yang seolah tidak menghormatinya, padahal dirinya merupakan Presiden RI ke-5. Megawati lantas menyatakan bahwa ia siap bersaing.

"Kadang-kadang ya, kadang-kadang apa ya, saya manusia juga dong. Tetapi ya bayangkan, kok saya tidak seperti dihormati ya. Lho, kenapa? Lho saya jelek-jelek pernah presiden lho, dan masih diakui dengan nama Presiden ke-5 Republik Indonesia lho," kata Megawati di hadapan para relawan Ganjar-Mahfud.

"Saya tentu tidak, apa, nurani saya ya terbuka dong, lho ini gimana sih? Maunya apa sih? Mari kalau mau bersaing," imbuhnya disambut riuh para relawan.

Simak juga Video: Megawati Singgung Pihak yang Ingin Bertindak Seperti Zaman Orde Baru

[Gambas:Video 20detik]


Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sumatera Selatan (Sumsel) Kurniawan meminta kepada semua calon legislatif (caleg) yang ada di Sumsel untuk menjaga etika kampanye dengan tidak saling merusak baliho saat masa kampanye. Caleg juga diharapkan untuk tidak saling menjatuhkan.

Diketahui, hari ini 28 November 2023 sudah masuk masa kampanye pertama. Masa kampanye akan berakhir pada 10 Febuari 2024.

"Kita ketahui bersama memasuki masa kampanye ini, semua caleg sudah diizinkan untuk memasang alat peraga kampanye, untuk menghindari terjadi aksi saling rusak baliho, saya mengingatkan agar semua caleg di Sumsel pentingnya menjaga etika dan jangan saling rusak baliho, karena saling rusak baliho sering terjadi saat masa kampanye," ujarnya, Selasa (28/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Kurniawan menegaskan, kampanye yang sehat adalah kunci keberhasilan demokrasi, dan merusak atau menghancurkan materi kampanye lawan dapat menciptakan lingkungan politik yang tidak kondusif. Bawaslu Sumsel juga akan memantau ketat pelaksanaan kampanye.

"Tindakan merusak atau menghancurkan materi kampanye lawan akan diambil tindakan sesuai hukum yang berlaku," tegasnya.

Dalam upayanya untuk menciptakan demokrasi yang adil dan bersih, Kurniawan mengajak seluruh caleg dan tim kampanye mereka untuk fokus visi dan misi dan jangan saling menjatuhkan.

"Lebih baik seluruh caleg dan tim kampanye mereka agar fokus saja dalam visi dan misi dan jangan saling menjatuhkan satu sama lain agar tercipta demokrasi yang sehat," katanya.

Kurniawan berharap pemilu tahun ini dapat berjalan lancar dan bersih serta berintegritas, sehingga masyarakat dapat memilih wakilnya dengan keyakinan dan kepercayaan tinggi.

"Ya saya berharap tahun pemilu 2024 ini bersih dan berintegritas dan masyarakat bisa menentukan pilihan dengan keyakinan tinggi," harapnya.

Bawaslu Bone Bolango Usut Caleg Diduga Kampanye-Bagikan Rp 10 Juta di Masjid


Ketua Bappilu PPP Sandiaga Salahuddin Uno menyapa Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud Md secara online di hari pertama kampanye Pilpres 2024. Sandiaga mengungkit tiga isu utama yang harus terus disuarakan.

Dalam Zoom meeting tersebut, hadir capres Ganjar Pranowo yang tengah berada di Merauke, Papua, dan cawapres Mahfud Md yang berada di Sabang, Aceh. Sandiaga menyebut kehadiran Ganjar-Mahfud di dua wilayah terujung Nusantara merupakan bukti atas komitmen keduanya untuk Indonesia.

Sandiaga memastikan dirinya dan sang istri, Nur Asia, juga akan berkampanye keliling Indonesia untuk memenangkan Ganjar-Mahfud.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Saya ingin menyambut seluruh rekan-rekan dari TPD relawan yang telah bergabung untuk me-launching kampanye kita tanggal 28 November ini," kata Sandiaga Uno dalam keterangannya, Selasa (28/11/2023).

"Dan ini sangat penting karena 28 November adalah ulang tahun istri saya, jadi ini adalah kick off saya bersama Mbak Nur, kami akan melakukan kampanye nonpaslon keliling Indonesia untuk memenangkan Ganjar-Mahfud dan memastikan tiga hal utama yang menjadi pemikiran masyarakat kita bisa kita perjuangkan," imbuh dia.

Tiga hal utama yang dibutuhkan masyarakat, kata Sandiaga, yaitu stabilitas harga bahan pokok, biaya hidup yang terjangkau dan tersedianya lapangan kerja bagi masyarakat. Sandiaga mengungkit cerita Ibu Fatma di Jawa Timur dan Ayu di Sumatera Utara yang, menurut dia, sama-sama mengeluhkan stabilitas harga bahan pokok dan harapan atas biaya hidup yang terjangkau.

"Saya berjanji kepada Ibu Fatma dan Mbak Ayu bahwa di bawah Ganjar-Mahfud insyaallah harga-harga murah terjangkau, biaya hidup bisa kita tekan, sehingga kehidupan ekonomi mereka semakin baik, kesejahteraan semakin meningkat," kata dia.

Sandiaga menyebut Agus di Jawa Barat juga mengeluhkan soal lapangan kerja. Menurut dia, Agus menyampaikan kualitas lapangan kerja yang tersedia belum sesuai dengan tingkat pendidikannya.

"Saya menyampaikan kepada Mas Agus, don't worry, insyaallah, jika Allah memudahkan perjuangan Ganjar-Mahfud untuk mencapai Indonesia unggul kita akan buka lapangan kerja seluas-luasnya untuk anak-anak muda kita," kata Sandiaga Uno

"Emak-emak dan anak-anak muda kita lah yang akan menjadi ujung tombak perjuangan Ganjar-Mahfud, saya juga menyampaikan kepada seluruh keluarga Indonesia yang sekarang merasakan beban ekonomi, bahwa sebetulnya ini bisa ditekan ongkos biaya hidup mereka jika kita bisa menghapuskan korupsi, pemerintahan yang bersih, penegakan hukum yang akan dilakukan oleh Ganjar-Mahfud," tegasnya.

Tonton juga Video: Kampanye Perdana di Merauke, Ganjar Disambut Tarian Suku Asmat

[Gambas:Video 20detik]


Kampanye Pemilu 2024 dimulai hari, Selasa (28/11/2023). Para pasangan capres-cawapres, Anies Baswedan-Cak Imin, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md memulai kampanye di titik-titik yang berbeda.

Paslon urutan 1, Anies-Cak Imin memulai kampanye di dua titik berbeda. Anies memulai kampanye di Jakarta, sedangkan Cak Imin di Surabaya.

Kemudian, paslon urutan 2, Prabowo-Gibran memulai kampanye di Jabodetabek. Sementara paslon urutan 3, Ganjar-Mahfud juga memulai kampanye di dua titik berbeda, di wilayah terjauh Indonesia. Ganjar memulai kampanye di Papua dan Mahfud Md di Aceh.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Sebelumnya, para pasangan capres-cawapres telah menyerahkan visi-misi ke KPU. Adapun visi misi paslon urutan 1 dituangkan dalam bentuk dokumen berjumlah 75 halaman.

Visi Anies-Cak Imin disebutkan dalam halaman 13 yang bunyinya "Indonesia Adil dan Makmur untuk Semua". Sementara, 8 misi capres-cawapres tersebut dinamakan "8 Jalan Perubahan".

Visi misi paslon urutan 1 dalam bidang pendidikan dan kebudayaan terdapat dalam poin kelima yang berbunyi "Mewujudkan manusia Indonesia yang sehat, cerdas, produktif, berakhlak, serta berbudaya". Agenda Anies-Cak Imin dalam pendidikan disebutkan dalam poin 3-4, 5-6, 10-12, dan 17.

Agenda Misi Pendidikan & Kebudayaan Anies-Cak Imin

Akses Pendidikan Berkeadilan

Memastikan siswa lulusan SD/sederajat dapat melanjutkan pendidikan sampai SMA/sederajat, melalui peningkatan daya tampung di sekolah negeri ataupun pelibatan sekolah swasta.

Mempercepat program Wajib Belajar 1+12 tahun dari jenjang PAUD sampai SMA/sederajat.

Fasilitasi program kejar paket A, B, dan C, serta homeschooling untuk memperluas akses pendidikan bagi semua.

Perluasan akses sekolah untuk anak berkebutuhan khusus (ABK) melalui penyediaan bantuan pendidikan untuk yang membutuhkan serta menangani faktor-faktor lainnya yang berkontribusi terhadap putus sekolah.

Melanjutkan memberi bantuan operasional sekolah berbasis kebutuhan, di antaranya untuk memastikan kelayakan sarana dan prasarana lingkungan belajar, tak terkecuali WC, air bersih, sanitasi, dan hygiene (WASH).

Kualitas dan Kesejahteraan Guru Beserta Tenaga Kependidikan

Meningkatkan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan (tendik) secara signifikan, dikaitkan dengan kinerja.

Peningkatan kualitas guru dan tendik di sekolah melalui pelatihan dan beasiswa pendidikan lanjutan, baik di dalam atau luar negeri.

Mengangkat tendik honorer secara meritokratis melalui pertimbangan kebutuhan.

Mengurangi beban administrasi guru dengan pemanfaatan teknologi dan pembentukan satu data dan sistem terintegrasi.

Memberi kepastian jenjang dan jalur karier untuk profesi guru dengan transparan, berbasis meritokrasi, serta sesuai minat.

Memastikan ketersediaan guru di wilayah pesisir, kepulauan, dan pedalaman melalui pemberian tunjangan khusus.

Bagi Institusi Pendidikan Berbasis Agama

Mendorong revitalisasi fasilitas fisik madrasah dan sekolah berbasis agama yang lainnya, baik yang berada di bawah naungan Kemenag RI ataupun swasta.

Peningkatan kapasitas, kompetensi, serta kesejahteraan guru dan tendik di madrasah, ponpes, dan lembaga pendidikan berbasis agama supaya memenuhi standar kompetensi nasional.

Memberi kepastian kepada lulusan institusi pendidikan berbasis agama agar diakui untuk melanjutkan pendidikan, bekerja, serta menggali potensi.

Memberi pembinaan kepada santri dan lulusan lembaga pendidikan keagamaan khusus seperti ma'had adli yang menghasilkan ahli ilmu Islam, maupun juga lembaga sejenisnya di agama lain agar dapat meningkatkan pemahaman ilmu agama di masyarakat dan memperkuat kesalehan sosial dan pemahaman agama yang moderat.

Halaman 1 2 Selanjutnya

Bicara soal Pendidikan, Anies Soroti Jumlah Bangku SD-SMA yang Tak Setara


Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani membeberkan kegiatan hari pertama kampanye pendukung Prabowo-Gibran. Muzani mengatakan pendukung Prabowo-Gibran membagikan makan siang hingga susu gratis kepada masyarakat di berbagai daerah.

"Hari pertama kampanye, kami minta kepada semua TKD, provinsi dan kabupaten/kota untuk kampanye di lapangan seluruhnya dengan cara membagi makan siang gratis dan minum susu gratis kepada semua publik di masyarakat," ucap Muzani ditemui di Grand Mercure, Kemayoran, Jakarta, Selasa (28/11/2023).

Muzani menjelaskan kegiatan pembagian makan siang hingga susu gratis pada hari pertama kampanye itu akan dilaksanakan secara merata di seluruh Indonesia.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Karena itu saya sendiri hari ini mau ke Bogor untuk melakukan kampanye itu ke publik, membagi makan siang gratis, minum susu gratis dan itu dilakukan di seluruh antero di seluruh Indonesia," ujarnya.

Muzani pun membeberkan alasan tak terlihatnya Prabowo-Gibran di hari pertama kampanye sebab tugas negara yang tak bisa mereka tinggal.

"Iya kebetulan beliau kan yang satu wali kota, yang satu menteri pertahanan. Dua-duanya belum cuti. Hari ini belum cuti. Jadi kegiatannya nanti akan diumumkan," katanya.

Ia berjanji akan mengumumkan kegiatan dari pasangan Prabowo-Gibran secepatnya. "Kegiatannya nanti akan akan akan diumumkan ya," tutupnya.

Simak juga Video: Titik Awal 3 Paslon Pilpres 2024 di Masa Kampanye Perdana

[Gambas:Video 20detik]


Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) meluncurkan desk pemilu dan buku saku guna menjaga berlangsungnya proses Pemilu 2024 dengan tertib. Kementerian Kominfo bekerja sama dengan Bawaslu dan Polri.

Menteri Kominfo Budi Arie Setiadi mengatakan kolaborasi tersebut menjadi kunci menjaga kondusifitas Pemilu 2024. Salah satunya menjaga kondusifitas di ruang siber.

"Salah satu bentuk implementasinya adalah melalui peluncuran desk pengawasan pemilu yang diluncurkan perwakilan Ditjen Aptika (Aplikasi Informatika), Bawaslu, dan Polri," kaya Budi Arie kepada wartawan di kantor Kementerian Kominfo, Jakarta Pusat, Selasa (28/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Hal tersebut menjadi langkah nyata perjanjian kerja sama yang sebelumnya telah dilakukan. Adapun beberapa yang telah disepakati dalam perjanjian antara lain:

1. Pengawasan bersama konten internet dalam tahapan Pemilu 2024

2. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia untuk pengawasan konten internet dalam penyelenggaraan Pemilu 2024

3. Pembentukan Satgas bersama dalam rangka pencegahan, pengawasan, dan penindakan konten internet yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pemilu

4. Penyusunan materi edukasi yang mendukung perwujudan penyelenggaraan Pemilu damai. Salah satunya melalui peluncuran buku saku pengawasan dan penanganan konten pemilih yang akan dijelaskan oleh Dirjen Aptika

Terpisah, Dirjen Aptika Kementerian Kominfo Semuel Pangerapan mengatakan selain meluncurkan desk Pemilu 2024, pihaknya juga meluncurkan buku saku. Buku tersebut bisa diakses oleh anggota Bawaslu di tingkat kabupaten/kota.

"Buku saku ini kita buat untuk memudahkan kerja teman-teman Bawaslu di daerah dalam hal melaporkan konten-konten ya melanggar undang-undang, khususnya Undang-Undang tentang Pemilu," kata Semuel.

Isi dari buku saku tersebut, lanjutnya, memuat berbagai informasi tentang pemilu. Sehingga bisa menjadi acuan anggota Bawaslu dalam bertindak.

"Isi daripada buku saku itu memuat informasi penting seperti timeline penyelenggaraan Pemilu 2024, landasan hukum dalam manajemen konten negatif dalam masa pemilu, bagaimana kampanye di media sosial harus dilakukan, apa saja yang dikategorikan konten negatif, bagaimana alur penanganan jika ditemukan konten-konten negatif berkaitan dengan pemilu. Sehingga ketentuan terkait netralitas aparatur sipil negara (ASN)," tuturnya.

Semuel mengatakan saat ini mulai muncul beberapa konten negatif terkait pemilu. Pihaknya terus mengawasi konten negatif tersebut seperti SARA, terorisme, pelanggaran keamanan informasi, konten-konten meresahkan masyarakat yang melanggar nilai sosial budaya, dan pelanggaran terhadap netralitas ASN.

"Apa yang harus dilakukan oleh rekan-rekan di lapangan ketika menemukan konten-konten ini? Kita sudah berikan pedomannya. Jadi alurnya itu rekan-rekan Bawaslu dari kota/kabupaten hingga provinsi meneruskan temuan ini ke Bawaslu pusat," ujarnya.

"Dari situ akan disampaikan ke kami, kami akan menganalisa, dan akan langsung melakukan tindakan. Apakah itu dia kalau dari website media yang tidak terdaftar Dewan Pers, kami akan melakukan tindakan tegas yaitu pemblokiran. Namun, apabila ada kaitannya dengan yang terdaftar di Dewan Pers, kami akan berkonsultasi dengan Dewan Pers," sambungnya.

Begitu pula dengan konten di medis sosial. Apabila melanggar, maka akan di-take down. Dalam pelaksanaannya, ada proses yang dilalui sesuai aturan yang ada.

"Karena ada kerja sama Bawaslu, kepolisian, dan Kominfo, dan memastikan apa yang kami ajukan itu benar-benar melakukan pelanggaran. Ada juga aduan ASN, jadi apabila ASN ada yang ditengarai melanggar netralitas, bisa dilaporkan. Ini kami buka seluas-luasnya supaya masyarakat bisa mengadukan langsung ke kami dan ditindaklanjuti," pungkasnya.


Mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (Unusia), Brahma Aryana, meminta usia di bawah 40 tahun yang boleh maju sebagai capres/cawapres yang pernah/sedang menjadi gubernur. Putusan itu diadili minus hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman.

Perkara yang dibela oleh Viktor Santoso Tandiasa itu mengantongi nomor 141/2023.

"Jadwal sidang Rabu (29/11) Pengucapan Putusan Perkara Nomor 141/PUU-XXI/2023," demikian bunyi jadwal MK yang dilansir website-nya, Selasa (27/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Perkara 141 itu sudah disidangkan dua kali. Sidang pertama pada 8 November 2023 dan sidang kedua pada 20 November 2023. Sehari setelahnya, Ketua MK Suhartoyo membawa berkas itu ke RPH untuk diproses oleh 8 hakim MK, minus Anwar Usman. Sebab, Anwar Usman sudah dihukum oleh Majelis Kehormatan MK tidak boleh mengadili perkara yang berpotensi konflik kepentingan.

Di sisi lain, Anwar Usman mengajukan keberatan atas pengangkatan Suhartoyo sebagai Ketua MK. Hal itu dinyatakan tidak mengganggu kinerja hakim MK dan institusi. Keberatan Anwar Usman itu sudah dibahas dalam RPH oleh 8 hakim MK. Namun MK belum tahu akan diapakan oleh tim hukum Anwar Usman atas jawaban MK itu.

Berikut ini jadwal putusan yang akan dibacakan esok:

95/PUU-XXI/2023

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan

98/PUU-XXI/2023

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

113/PUU-XXI/2023

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

14/PUU-XXI/2023

Pengujian Materiil Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

115/PUU-XXI/2023

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

122/PUU-XXI/2023

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

126/PUU-XXI/2023

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

128/PUU-XXI/2023

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

137/PUU-XXI/2023

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

142/PUU-XXI/2023

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

139/PUU-XXI/2023

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Gugatan Brahma

Dalam permohonannya, Brahma kembali menguji lagi konstitusionalitas Pasal 169 huruf q UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Adapun MK sudah memberikan makna Pasal 169 huruf q itu menjadi:

Berusia paling rendah berusia 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah.

Brahma mengajukan gugatan ulang dengan harapan yang bisa maju capres/cawapres berusia kurang dari 40 tahun adalah untuk gubernur saja dan tidak termasuk bupati/wali kota.

Untuk diketahui, beberapa waktu lalu, Ketua MKMK Jimly Asshiddiqie mengatakan, jika ketentuan batas usia itu kembali diubah MK, putusannya akan berlaku untuk Pemilihan Umum (Pemilu) 2029.

"Jadi kalau nanti ada perubahan lagi UU sebagaimana diajukan oleh mahasiswa itu, berlakunya nanti di 2029," kata Jimly di gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa (7/11/2023).

Jimly berharap Pemilu 2024 berjalan tertib. Jimly menyebutkan semua anak bangsa berperan untuk menyukseskan pemilu.

"Nah, jadi saya berharap kita sebagai anak bangsa, mari kita memusatkan perhatian untuk suksesnya Pemilu. Partai pesertanya sudah jelas, capres-cawapresnya sudah jelas. Yang tidak kita suka tolong jangan dipilih. Jadi harapannya kita fokus saja untuk pemenangan masing-masing," ujar Jimly.

Simak juga Video: Penetapan Capres-Cawapres KPU Digugat ke PTUN oleh Projo Ganjar

[Gambas:Video 20detik]


Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 1 Muhaimin Iskandar (Cak Imin), menyinggung elektabilitas pasangan AMIN yang naik di lembaga survei. Cak Imin mengatakan jika AMIN menang, pihaknya tidak akan didikte oleh siapa pun.

Hal tersebut disampaikan Cak Imin dalam acara Halaqoh Kebangsaan Jaringan Perempuan Nahdliyin, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Cak Imin mengatakan elektabilitasnya sudah seimbang dengan calon lain.

"Makanya alhamdulillah survei terakhir AMIN menanjak tajam sudah posisi seimbang dengan kandidat calon lainnya, ini semangat, spirit ukhuwah islamiyah," kata Cak Imin dalam sambutannya, Selasa (28/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Cak Imin bersyukur ormas Islam juga mendukung dirinya dan Anies Baswedan. Ia berharap semua pihak yang mendukungnya untuk kompak.

"Alhamdulillah menika konco-konco organisasi Islam dari Aceh sampai Papua, NU, Muhammadiyah, persis semua gerakan-gerakan mahasiswa muslim semuanya kompak," kata Cak Imin.

Cak Imin merasa senang lantaran elektabilitas AMIN meningkat, padahal lanjutnya, AMIN kerap dinilai tak memiliki logistik yang memadai. Oleh karena itu, ia yakin jika pasangan ini menang, pihaknya tidak akan didikte oleh siapapun.

"Padahal kulo kalih Mas Anies calon paling miskin, pasangan paling pas-pasan. Ketika ditanya wartawan, 'Logistiknya kalah banyak'. Saya jawab, 'Bukannya dari dulu? Partai NU, PKB, dari dulu pas-pasan'," kata dia.

"Justru karena kita pas-pasan, insyaallah kalau menang tidak bisa didikte oleh siapa pun. Tapi bergerak dan berjuang berdasarkan ajaran Ahlussunnah wal Jama'ah dan mandat sejarah perjuangan politik Ahlussunnah wal Jama'ah," imbuhnya.

Cak Imin juga bercerita soal keputusannya dengan Anies untuk maju di Pilpres 2024. Ia mengatakan sejak awal sudah meminta komitmen untuk satu kesatuan.

"Makane kulo kalih Mas Anies (makanya saya sama Mas Anies) sebelum berjodoh, waktu lamaran, kulo (saya) minta komitmen: 'Mas saya mau jadi Wapres tapi syaratnya satu, kita berdua dwitunggal, apapun keputusan negara dan bangsa nanti, harus kita putuskan berduaan tidak meninggalkan satu dengan yang lain," pungkasnya.


Salah satu ciri khas dalam pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) adalah mencelupkan jari ke dalam tinta berwarna ungu. Ini menandakan pemilih telah menggunakan hak suaranya dalam Pemilu.

Lalu, apa sebenarnya tujuan tinta Pemilu? Adakah syarat khusus untuk tinta yang dipakai saat Pemilu? Ini penjelasannya.

Apa itu Tinta Pemilu?

Tinta adalah salah satu perlengkapan pemungutan suara dalam Pemilu. Hal ini diatur dalam Pasal 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Menurut Pasal 9 PKPU Nomor 14 Tahun 2023, ketentuan tinta Pemilu adalah:

Tinta digunakan oleh KPPS/KPPSLN untuk memberi tanda khusus bagi Pemilih yang telah memberikan suara di TPS/TPSLN.

Jumlah tinta disediakan pada setiap TPS/TPSLN sebanyak 2 (dua) botol.

Ilustrasi tinta Pemilu (Foto: Ari Saputra)

Melansir situs Indonesiabaik oleh Kominfo, tinta Pemilu biasanya berwarna biru tua atau ungu tua. Tujuan tinta Pemilu adalah sebagai penanda khusus bagi pemilih yang telah memberikan hak suaranya pada sebuah pemungutan suara.

Syarat Tinta Pemilu di TPS

Tinta yang digunakan sebagai perlengkapan pemungutan suara dalam Pemilu harus memenuhi persyaratan tertentu yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Berikut syarat tinta Pemilu menurut PKPU Nomor 14 Tahun 2023.

A. Formulasi:

1. Bahan:

a) Bahan dasar dapat berasal dari bahan sintetis/kimiawi dan bahan alami:

- Bahan sintetis/kimiawi: perak nitrat (AgNO3) dengan kandungan 3% (tiga persen) sampai dengan 4% (empat persen), aquades, gentian violet, dan bahan campuran lainnya;

- Bahan alami: gambir, kunyit, getah kayu, dan bahan campuran lainnya;

b) Memiliki sertifikasi yang menyatakan aman untuk digunakan dari kementerian/lembaga yang membidangi urusan obat dan makanan;

c) Memiliki sertifikasi uji komposisi bahan baku dari laboratorium terakreditasi milik pemerintah, perguruan tinggi negeri atau swasta;

d) Memiliki sertifikasi halal dari kementerian/lembaga yang membidangi urusan kehalalan produk.

2. Zat Isi Tinta: cair

3. Volume Tinta: 40 ml (empat puluh mililiter)

4. Daya Lekat: paling kurang selama 6 (enam) jam

5. Warna Tinta: biru tua/ungu tua

B. Botol Tinta:

1. Bentuk: tabung

2. Ukuran: menyesuaikan volume tinta

3. Bahan: plastik

4. Warna: putih transparan atau bening yang dapat memperlihatkan volume tinta

C. Dus Kemasan Botol Tinta:

1. Bentuk: kotak persegi panjang

2. Ukuran: menyesuaikan ukuran botol tinta

3. Bahan: kertas karton

D. Informasi cara pemakaian tinta yang dicetak pada dus kemasan botol tinta memuat:

1. Kocok dahulu sebelum dipakai;

2. Tidak boleh dituang ke tempat lain;

3. Tidak boleh dicampur atau ditambah dengan pelarut lain;

4. Jari tangan dicelupkan ke dalam botol tinta sampai tinta mengenai kuku;

5. Dibiarkan mengering dan tidak boleh langsung dibersihkan.

E. Informasi cara penyimpanan tinta yang dicetak pada dus kemasan botol tinta memuat:

1. Disimpan di tempat sejuk/suhu ruangan;

2. Hindari sinar matahari langsung.

F. Desain Dus Kemasan Botol Tinta:

1. Sisi depan memuat logo KPU dengan cetak berwarna dan tulisan TINTA PEMILU TAHUN .... (tahun pelaksanaan Pemilu) serta tanda panah mengarah ke atas dengan cetak hitam;

2. Sisi kiri memuat komposisi utama tinta, isi bersih tinta setiap botol, dan peringatan jangan dibalik dengan cetak hitam;

3. Sisi kanan memuat informasi cara pemakaian tinta, informasi cara penyimpanan, dan perusahaan produsen dengan cetak hitam;

4. Sisi belakang memuat logo halal dengan cetak berwarna, informasi nomor sertifikat halal, nomor registrasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (Reg. No. BPOM), dan tanggal kedaluwarsa serta tanda panah mengarah ke atas dengan cetak hitam;

5. Sisi atas memuat tulisan buka di sini.

Demikian serba-serbi tinta Pemilu. Semoga bermanfaat!