Wacana pemisahan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menjadi salah satu topik yang hangat. Hal itu pun turut disorot calon presiden (capres) Prabowo Subianto.

Prabowo mengatakan, Indonesia sebagai negara perlu belajar dari pengalaman dari negara lain. Banyak di negara lain lembaga penarik pajak dipisah dengan Kementerian Keuangan.

"Kita ini sebagai negara, sebagai bangsa, kita perlu berani belajar dari pengalaman orang lain dan di banyak tempat di negara-negara maju memang agak dipisahkan antara policy making Kementerian Keuangan dan tax collection dan revenue collection, ini suatu gagasan," katanya dalam Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Menara Bank Mega, Jakarta, Rabu (8/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Prabowo mengungkapkan, wacana untuk memisahkan DJP dengan Kemenkeu terus dikaji. Kajian tersebut dilakukan dengan melibatkan para pakar.

"Ini suatu strategi dan terus-menerus tim pakar yang membantu saya terus menerus melakukan kajian melakukan simulasi, melakukan studi banding sehingga tentunya kita berharap pada saatnya manakala kita diberi mandat kita bisa segera kerja," jelasnya.

Prabowo menyebut, ada hikmah pelantikan presiden dilakukan Oktober. Hal itu membuat persiapan bisa dilakukan secara matang.

"Jadi mungkin ada hikmahnya, bahwa pemilu berada di Februari, pelantikan Oktober, masa persiapan dan transisi cukup lama cukup matang," katanya.

Simak Video 'Prabowo: Manakala Saya Diberi Mandat, Dalam 3 Tahun Kita Swasembada Pangan':

[Gambas:Video 20detik]


Ketua Umum (Ketum) PKB yang juga bakal calon wakil presiden Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menanggapi hasil keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) yang memberhentikan Anwar Usman dari Ketua MK. Menurutnya kejadian itu merupakan tragedi di dunia yudisial.

"Ini tragedi ada hakim kena sanksi, tragedi dunia yudisial yang menjadi perhatian publik, dan kita bangsa Indonesia untuk betul-betul menjadikan ini pembelajaran nasional. Apalagi benteng pertahanan keadilan Pemilu itu nanti di MK," kata Cak Imin di kediamannya, Widya Chandra, Jakarta Selatan, Rabu (8/11/2023).

Cak Imin mengatakan keputusan MKMK mesti dihormati. Ia mengatakan hal ini menjadi pembelajaran supaya hakim tak melakukan perbuatan tercela.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Keputusan MKMK itu ya harus diterima oleh semua pihak sebagai pembelajaran penting Hakim MK itu tertinggi, jadi jangan sampai melakukan tindakan-tindakan tercela," katanya.

Ia mengatakan jika Hakim Ketua MK Anwar Usman mundur dari jabatannya maka akan sangat bijak. Ia tak ingin berbicara terlalu jauh soal keputusan MK yang dikaitkan dengan pencalonan Gibran Rakabuming Raka.

"Kalau Pak Anwar mengundurkan diri itu wise, tapi secara aturan tidak mewajibkan. Ya silakan pendapat orang-orang, saya sebagai salah satu kandidat tidak mungkin bicara seperti itu, komentari itu, kan subjektif, sebagai sesama kompetitor saya no comment soal itu (Gibran)," imbuhnya.

Anwar Usman Diberhentikan Jadi Ketua MK

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) membacakan putusan nomor 2/MKMK/L/11/2023. Putusan itu terkait dugaan pelanggaran etik hakim Mahkamah Konstitusi (MK) dengan terlapor Ketua MK Anwar Usman.

"Hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat," kata Ketua MKMK Jimly Asshiddiqie membacakan putusannya.

"Sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi kepada hakim terlapor," sambungnya.

Putusan itu dibacakan dalam sidang yang digelar di gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Selasa (7/11). Sidang ini dipimpin oleh majelis yang terdiri atas Ketua MKMK Jimly Asshiddiqie serta anggota Bintan R Saragih dan Wahiduddin Adams.


Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) memutuskan untuk mencopot Anwar Usman dari Ketua MK karena pelanggaran kode etik berat. Wali Kota Solo yang juga putra Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka, menghormati putusan tersebut.

"Kita hormati saja keputusan yang ada di sana," kata Gibran ditemui di Balai Kota Solo, dilansir detikJateng, Rabu (8/11/2023)

Gibran mengaku hanya mengikuti saja perkembangan yang ada. Dia juga tidak mau berkomentar lebih jauh mengenai keputusan tersebut.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Saya mengikuti saja nggih, makasih," ucapnya.

Anwar Usman Diberhentikan Jadi Ketua MK

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) membacakan putusan nomor 2/MKMK/L/11/2023. Putusan itu terkait dugaan pelanggaran etik hakim Mahkamah Konstitusi (MK) dengan terlapor Ketua MK Anwar Usman.

"Hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat," kata Ketua MKMK Jimly Asshiddiqie membacakan putusannya.

"Sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi kepada hakim terlapor," sambungnya.

Putusan itu dibacakan dalam sidang yang digelar di gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Selasa (7/11). Sidang ini dipimpin oleh majelis yang terdiri atas Ketua MKMK Jimly Asshiddiqie serta anggota Bintan R Saragih dan Wahiduddin Adams.

Baca berita lengkapnya di sini.

Simak Video: Anwar Usman Diberhentikan, Anies: Ini Sudah Tuntas, Kita Hormati

[Gambas:Video 20detik]


Presiden Joko Widodo (Jokowi) menilai Pemilu 2024 akan sulit diintervensi karena ada saksi dari parpol di TPS. Dia pun meminta tak ada oknum yang mencoba berani mengintervensi.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT


KPU Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel) akan memanggil 8 anggota Pantia Pemungutan Suara (PPS) dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Ujung Pandang untuk diperiksa. Mereka diduga menerima uang usai bertemu caleg.

"Saya belum baca detailnya, tapi laporan awal ada PPK dan PPS. Kalau tidak salah 8 orang, ya," ujar Ketua KPU Makassar Farid Wajdi kepada detikSulsel, Rabu (8/11/2023).

Farid menuturkan pemanggilan ini merupakan tindaklanjut dari rekomendasi Bawaslu terhadap PPS dan PPK Kecamatan Ujung Pandang. Rekomendasi itu disebut baru saja diterima oleh KPU Makassar.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Rekomendasinya Bawaslu baru kami terima kemarin, ya, saya lupa detailnya," bebernya.

Dia melanjutkan persoalan ini sama dengan yang pernah terjadi terhadap delapan anggota PPS di Kecamatan Tamalate. Mereka dilaporkan bertemu dan menerima uang dari salah seorang caleg.

"Saya belum baca detailnya, tetapi gambaran besarnya itu hampir sama dengan Tamalate. Iya, ketemu juga, kemudian ada uang juga sedikit-sedikitlah. Kayak begitu-begitulah," ungkapnya.

Farid menuturkan pemanggilan terhadap 8 orang tersebut menjadi upaya menjaga netralitas dari para penyelenggara Pemilu. Apalagi, dia hendak memastikan proses Pemilu ini berjalan secara adil.

"Tapi yang bisa saya respons sekarang adalah kita semua punya kepentingan yang sama untuk memastikan seluruh konsolidasi Pemilu itu berjalan dengan fair," imbuhnya.

"Temasuk di dalamnya adalah netralitas penyelenggaraan Pemilu. Nah, rekomendasi Bawaslu ini akan kita tindaklanjuti. Sebagai bagian dari upaya kita menjaga netralitas penyelenggaran Pemilu," lanjut Farid.

Farid belum merinci kapan agenda pemanggilan 8 anggota PPS dan PPK tersebut. Namun dia akan menindaklanjuti persoalan ini dalam waktu dekat.

"Secepatnya. Suratnya baru kami dapat. Kami sedang konsolidasikan dengan teman-teman SDM, SPIP untuk panggil," cetusnya.

Farid enggan berspekulasi terkait sanksi yang akan diberikan terhadap dugaan pelanggaran netralitas penyelenggara Pemilu itu. Dia berharap proses ini dapat mengembalikan muruah KPU sebagai penyelenggara Pemilu yang berintegritas.

"Saya nda bisa bilang seperti apa (sanksinya). Tetapi kami, kita semua punya kepentingan memastikan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaran pemilu. Itu yang bisa saya bilang," bebernya.

Sebelumnya diberitakan, KPU Kota Makassar pernah memberhentikan atau memecat 8 anggota PPS yang terbukti menemui bacaleg. Keputusan ini sesuai dengan rekomendasi Bawaslu Makassar.

"Untuk rekomendasi Bawaslu sudah kami tindaklanjuti. Ada delapan orang yang kami berhentikan itu," kata Farid Wajdi saat dihubungi, Minggu (2/7).

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) juga menggelar sidang pemeriksaan komisioner KPU Makassar dan 8 PPS yang dipecat akibat menemui bacaleg pada Senin (18/9). Terungkap, PPS menerima uang dari bacaleg usai pertemuan tersebut.

Dalam sidang tersebut, ketua majelis awalnya menanyakan satu per satu PPS terkait kronologi menghadiri pertemuan dengan salah satu bacaleg di Makassar pada (25/5) lalu. Majelis kemudian turut menanyakan apakah para PPS yang hadir saat pertemuan menerima uang.

"Saudara terima uang transfer Rp 100 ribu?" tanya ketua majelis kepada salah satu PPS, Andi Burhanuddin dalam sidang.

Burhanuddin kemudian dengan tegas menjawab menerima. Namun, dia kemudian mengaku tidak mengetahui jika orang yang memberikan uang adalah bacaleg.

"Siap terima,"jawabAndi.

Polisi Ringkus 2 Pelaku Pengeroyokan Pemuda di Makassar


Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming, Rosan Roeslani, menghormati putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) mencopot Anwar Usman dari posisi Ketua MK. Anwar Usman terbukti melanggar etik berat.

"Ya kita kan selalu harus hormati semua proses dan mematuhi semua keputusan yang sudah ditentukan oleh MKMK. Dan karena itu adalah lembaga tinggi negara yang segala macam keputusannya harus kita patuhi sebagai warga negara yang baik," kata Rosan di Menara Mega, Mampang, Jakarta Selatan, Rabu (8/11/2023).

Komandan Bravo Bidang Komunikasi TKN Prabowo-Gibran, Budi Djiwandono, mengatakan putusan MKMK yang memberikan sanksi terhadap Anwar Usman tidak memengaruhi hasil putusannya. Dengan begitu, Budi menekankan pencalonan Prabowo bersama Gibran akan terus berjalan di Pemilu 2024.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Saya kira kan tadi malam sudah ada penjelasan dari TKN bahwa keputusan MKMK itu tidak berdampak terhadap putusan MK terkait usia capres cawapres sehingga pencalonan Pak Prabowo dan Pak Gibran berjalan terus dan kita menghargai bahwa itu adalah putusan final," kata Budi.

Budi mengatakan pihaknya kini fokus memenangkan Prabowo dan Gibran di pilpres.

"Dan saya rasa ya kita menuju ke babak selanjutnya. Kita KIM fokus untuk memenangkan pak prabowo dan mas gibran di dalam Pilpres 2024," ujar dia.


Pemerintah Indonesia akan memberikan gelar pahlawan nasional kepada enam tokoh saat peringatan Hari Pahlawan pada 10 November 2023. Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menyetujui keenam nama tokoh ini agar menjadi pahlawan nasional.

Pengumuman ini disampaikan oleh Menko Polhukam Mahfud Md di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu (8/11/2023). Mahfud menyebut pemerintah menganugerahkan gelar pahlawan kepada para pejuang yang dulu ikut memperjuangkan kemerdekaan negara dan/atau ikut mengisi kemerdekaan dengan pengabdian dan perjuangan yang luar biasa jasanya kepada negara.

"Siapa yang mendapat anugerah gelar pahlawan nasional itu adalah mereka yang memenuhi syarat, banyaklah, misalnya sudah wafat, berjuang, tidak pernah berkhianat, itu syarat umum. Tapi syarat umum maupun syarat khusus itu ditetapkan sepenuhnya oleh presiden. Jadi presiden yang menganugerahi gelar pahlawan nasional itu," kata Mahfud Md dalam konferensi pers di kantornya, Rabu (8/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Mahfud menyebut Kemenko Polhukam memimpin Dewan Gelar Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan (DGTK) yang diketuai oleh dirinya sendiri. Menurutnya, bahan-bahan untuk pemberian gelar pahlawan nasional itu dihimpun melalui Kementerian Sosial.

"Sekarang sesudah semua proses ini berjalan, yang tahun ini berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 115-TK-TH2023 tertanggal 6 November 2023, presiden menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada enam orang pejuang-pejuang. Mulai dari perintis kemerdekaan sampai dengan pendobrak dan pejuang kemerdekaan langsung secara fisik dan orang-orang yang berjasa di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia," jelas Mahfud.

Berikut ini enam nama yang dianugerahkan gelar pahlawan nasional tahun ini:

1. Almarhum Ida Dewi Agung Jambe, Bali

2. Almarhum Bataha Santiago, Sulawesi Utara

3. Almarhum M Tabrani, Jawa Timur

4. Almarhum Ratu Kalinyamat, Jawa Tengah

5. Almarhum KH Abdul Chalim, Jawa Barat

6. Almarhum KH Ahmad Hanafiah, Lampung

Lihat juga Video: Jokowi: Pemilu 2024 Merupakan Pesta Demokrasi Terbesar, Ada 840 Ribu TPS

[Gambas:Video 20detik]


Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan (Sulsel) telah menerima 4.072 kotak suara. Kotak suara tersebut rencananya akan disebar bersama logistik pemilu lainnya.

"Sekarang yang kami terima itu berupa kotak suara sebanyak 4.072," ujar Komisioner KPU Luwu Timur Divisi Hukum Pengawasan Ilhamuddin Alkadry kepada detikSulsel, Rabu (8/11/2023).

Ilhamuddin mengatakan kotak suara berjumlah 4.072 buah diterima oleh KPU Luwu Timur pada Selasa (7/11) malam. Saat ini kotak suara tersebut ditampung di gudang logistik KPU Luwu Timur.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"4.072 kotak suara kami terima tadi malam diangkut menggunakan 2 truk besar dan sementara ini ditampung di gudang logistik," ucapnya.

Dia menuturkan 4.072 kotak suara tersebut akan disebar ke 810 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Luwu Timur. Penyebaran direncanakan 3 hari sebelum pencoblosan bersama logistik pemilu 2024 lainnya.

"Rencananya akan disebar ke 810 TPS bersama logistik lainnya pada H-3," ujarnya.

Ilhamuddin menjelaskan proses penyebaran logistik pemilu 2024 di Luwu Timur dilakukan secara bertahap. Dimulai dari TPS terjauh dan TPS yang terkendala akses jalan.

"Untuk proses penyebaran logistik pemilu didahulukan TPS yang jauh dan TPS yang akses jalannya sulit," jelasnya

Diketahui, KPU Luwu Timur tidak hanya menerima logistik Pemilu 2024 berupa 3.240 bilik suara. Adapula 1.620 botol tinta dan 4.072 kotak suara.

Geger Kotak Suara Pilkades di Tangerang Keluarkan Asap


Mahfud Md selaku Menko Polhukam menegaskan bahwa kepesertaan Gibran Rakabuming sebagai cawapres sudah sah secara hukum. Putusan MK yang menyatakan tentang batas usia cawapres sudah mengikat.

Dilansir detikcom, Mahfud menilai bahwa putusan MK tiadak perlu diperdebatkan lagi dan sifatnya sudah mengikat, meskipun saat ini hakim MK dinyatakan melanggar kode etik.

Hal itu disampaikan Mahfud di Jakarta usai menghadiri Rakornas Penyelenggara Pemilu, Rabu (8/11/2023). Menurutnya, kepesertaan Gibran sebagai cawapres sudah tidak perlu dipertanyakan lagi karena putusan MK besifat final.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Yang menjamin Panglima sudah menjamin. Kapolri sudah menjamin. Yang jelas kepesertaan Mas Gibran sebagai pasangan cawapres itu secara hukum sudah sah, sudah selesai. Sekarang persoalan MK-nya yang kita selesaikan, karena putusan MK itu sudah mengikat," jelas Mahfud.

Sebelumnya, Tim Kampanye Nasaional Koalisi Indonesia Maju (TKN KIM) juga menyatakan bahwa keputusan Majelis Kehormatan MK (MKMK) tidak berpengaruh terhadap pencalonan Gibran Rakabuming.

"Putusan MK tidak mempunyai dampak apapun terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90 yang berkenaan dengan batas usia dan persyaratan bacawapres," kata Komandan Echo Bidang Hukum dan Advokasi Hinca Pandjaitan, Selasa (7/11).

Hinca pun memastikan pasangan Prabowo-Gibran akan tetap maju. Mereka akan mengikuti tahapan yang diberlakukan KPU hingga dinyatakan menjadi paslon yang sah.

"Oleh karena itu, pasangan Prabowo Subianto-Gibran mendaftar ke KPU secara penuh dan mengikuti proses itu untuk kemudian KPU mengambil keputusan menjadi pasangan yang sah. Karena itu, kami beritahukan kepada seluruh masyarakat Indonesia, tidak ada yang ragu sedikit pun bahwa pasangan ini berlayar dengan baik," lanjutnya.

Mahfud Md Belum Bertemu Jokowi Setelah Jadi Cawapres Ganjar


Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, Jakarta. Sejumlah hal dibahas dalam pertemuan itu, dari Pemilu hingga masalah Palestina.

"Kami menyampaikan beberapa hal, yang pertama bahwasanya HMI akan melaksanakan kongres yang ke-32, dan juga Munas Kohati yang ke-25 di Kota Pontianak Kalimantan Barat pada 24 November 2023 ini," kata Ketum PB HMI Raihan Ariatama kepada wartawan, di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (8/11/2023).

Dia berharap Jokowi dapat hadir dalam pembukaan acara tersebut. "Kami mengundang secara resmi Bapak Presiden, dan sekaligus meminta beliau untuk membuka acara tersebut. Dan insyaallah beliau bersedia untuk hadir pada kegiatan tersebut," lanjutnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Selain itu, Raihan mengatakan pihaknya menyampaikan harapan pemilu berjalan aman dan sukses. Dia mengatakan HMI berkomitmen mengikuti pemilu damai.

"Kemudian yang kedua, kami menyampaikan di tahun 2024 ini kita akan menghadapi pemilu, baik Pilpres ataupun Pileg. Dan kami menyampaikan harapan agar Pemilu di tahun 2024 ini bisa berjalan dengan sukses, dan tentunya kami juga berkomitmen untuk melaksanakan pemilu damai dan substantif," ujarnya.

Hal lain yang juga dibahas pihaknya dan Jokowi, kata Raihan, adalah soal situasi global terkini di mana terjadi perang antara Hamas dan Israel. Dia menyampaikan keprihatinannya terhadap Palestina.

"Kami menyampaikan keprihatinan kami bahwasanya ini bukan sekedar perang tapi kami menyampaikan ini sudah bentuk kejahatan kemanusiaan," ujarnya.

Raihan berharap pemerintah terus mengawal proses kemerdekaan Palestina. Dia pun berharap pemerintah terus memberikan dukungan bantuan kepada Palestina.

"Dan kami berharap Bapak Presiden tetap terus mengawal situasi ini dan berharap tetap mengawal proses kemerdekaan Palestina sebagai sebuah negara bangsa dan tentunya tidak hanya soal itu. Dan bantuan bantuan kemanusiaan juga harus diberikan pemerintah Indonesia sebagai bentuk komitmen kita," ucapnya.

"Karena bagaimanapun, Palestina adalah negara yang pertama kali mendukung kemerdekaan Indonesia. Dan tentu harus kita balas dengan baik pula," sambung Raihan.

Simak selengkapnya di halaman berikutnya.

Lihat juga Video: Israel Rilis Video Pengeboman Jalur Masuk Terowongan Hamas

[Gambas:Video 20detik]


Bakal capres Prabowo Subianto menyampaikan komitmennya agar RI menjadi lumbung pangan atau food estate dunia. Prabowo pun membicarakan pihaknya telah memiliki teknologi memanfaatkan rawa menjadi sawah.

Prabowo mengatakan akan menghidupkan food estate dari tingkat kecamatan hingga nasional.

"Kemudian food estate. Ya jadi begini food estate sekarang kita mau Indonesia-kan istilahnya lumbung pangan ya. Lumbung pangan ini adalah konsep berakar di budaya bangsa Indonesia. Lumbung pangan desa, jadi yang kita mau bikin adalah hidupkan lagi lumbung pangan desa, lumbung pangan kecamatan, lumbung pangan kabupaten, lumbung bangan provinsi, dan lumbung pangan nasional," kata Prabowo di acara Sarasehan 100 ekonom Indonesia di Menara Mega, Mampang, Jakarta Selatan, Rabu (8/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Prabowo mengaku optimistis program itu akan terus berkembang hingga RI menjadi lumbung pangan dunia. "Dan nantinya saya sangat optimis kita sudah hitung, kita akan menjadi lumbung pangan dunia," imbuhnya.

Kemudian, Prabowo membeberkan pihaknya telah memiliki teknologi untuk memanfaatkan rawa menjadi sawah. Dia mengatakan penerapan teknologi itu dalam program food estate sudah terlaksana selama ini.

"Ini sudah kita laksanakan, iya kan, jadi saudara-saudara kita punya kurang lebih 20 juta hektare rawa, 20 juta hektare rawa ya yang tidak termanfaatkan, hanya sumber malaria saja. Kita sekarang ada teknologinya, sudah pernah dilaksanakan di Sumatra Selatan, di Kalimantan Selatan ya, membuat sawah di rawa, membuat kebun jagung di rawa, ada teknologinya dan kita sudah laksanakan, dan jatuhnya lebih murah daripada sawah biasa dan masalah air tidak ada masalah," imbuhnya.

Mantan Ketum HKTI ini menyebut RI memiliki jutaan hektare rawa yang bisa dimanfaatkan menjadi sawah. Apabila rawa-rawa itu berhasil diubah menjadi lumbung pangan, kata dia, RI bisa jadi pemasok pangan di dunia.

"Jadi dengan kita manfaatkan kita sudah hitung kurang lebih 5-6 juta hektare rawa kita sudah swasembada pangan. Dan dengan lebih dari itu mungkin kita bisa nanti membantu negara-negara lain dengan pangan. Ini sangat-sangat possible kita sudah hitung tiga tahun ya, tiga tahun kita swasembada pangan, habis itu kita bisa jadi lumbung pangan dunia," ujar Prabowo.


Pascaputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK), banyak tugas rumah yang harus mulai dibenahi oleh MK, untuk saling mengingatkan antarhakim dengan tetap menjunjung sapta karsa hutama, prinsip ketidakberpihakan, integritas, kecakapan dan kesetaraan, independensi, serta kepantasan dan kesopanan.

Bersamaan dengan itu, lembaga pengawal konstitusi tersebut juga tengah dihadapkan dengan "ujian ulangan" terkait penentuan batas usia calon presiden dan wakil presiden, melalui permohonan uji konstitusional UU dalam perkara No. 141/ 2023.

Permohonan No. 141/ 2023 yang merupakan buntut panjang dari putusan No. 90/ 2023, adalah salah satu bukti kurangnya kepuasan rakyat terhadap putusan MK. Berbeda dengan pengalaman-pengalaman sebelumnya, di mana ketidakpuasan rakyat hanya berujung ke tahap pemeriksaan etik hakim MK.

Dalam ujian ulangan ini, pemohon meminta MK untuk meninjau kembali norma Pasal 169 huruf q UU Pemilu pascaputusan No. 90/ 2023, agar diubah menjadi berusia paling rendah 40 tahun atau sedang/pernah menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan kepala daerah tingkat provinsi.

Catatan Era Reformasi

Pasca dibentuknya MK, peristiwa ini telah menjadi referensi baru yang akan tercatat dalam history pemerintahan pada era Reformasi. Sekaligus mengenai hal ini juga diapresiasi oleh pakar hukum tata negara Jimly Asshidiqie yang dinilai kreatif.

Peristiwa ini juga merupakan bentuk perlawanan terhadap final dan binding-nya putusan MK tersebut, karena tidak tersedianya upaya hukum lain sebagai sarana pengujian putusan MK. Bahkan setiap amar putusan MK dengan sifat erga omnes-nya, juga otomatis menjadi norma pengganti UU dan harus dilaksanakan.

Namun apakah bisa? Apakah tidak nebis in idem --karena, Pasal 169 huruf q telah dijadikan objek uji materi di beberapa permohonan sebelumnya? Pertanyaan ini tentu muncul di benak sebagian besar orang. Sehingga untuk menjawab keraguan-keraguan tersebut, akan dilakukan kajian dan analisis terkait hal ini.

Sebagaimana UU MK, Peraturan MK serta penafsiran MK dalam beberapa putusannya, permohonan yang dikatakan nebis in idem, jika permohonan yang diajukan adalah untuk menguji materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian dari UU telah pernah diuji menggunakan batu uji konstitusional yang sama.

Namun nebis in idem tersebut dikecualikan terhadap permohonan yang menggunakan batu uji konstitusional yang berbeda atau terdapat alasan yang berbeda. Arti kata "atau" di sini dapat dimaknai bahwa batu uji atau alasan yang berbeda sifatnya alternatif.

Sebagaimana faktanya, mengenai hal ini juga telah diterapkan oleh MK di beberapa putusan sebelumnya, misalnya dalam putusan No. 37/ 2019 dan putusan No. 55/ 2019 dengan permohonan terhadap pasal dan substansi yang sama terkait keserentakan pemilu, namun dalam putusannya MK tidak mempermasalahkan tentang pengajuan objek permohonan tersebut.

Putusan lainnya adalah No. 73/ 2022 terkait ambang batas pencalonan presiden yang menjadi salah satu substansi permohonan terbanyak yang pernah diajukan di MK (lebih dari 30-an permohonan). Bahkan dalam putusan tersebut MK menyatakan secara eksplisit permohonan itu tidak nebis in idem, karena adanya dua perbedaan dengan permohonan yang telah diputus sebelumnya, yaitu sebagian dari batu uji konstitusionalnya belum pernah digunakan dan terdapat perbedaan alasan permohonannya.

Berdasarkan hal itu, maka akan dilakukan kajian terhadap empat hal terkait permohonan No. 141/ 2023 tersebut, yaitu; pertama, terkait legal standing pemohon yang akan dilakukan komparasi dengan permohonan dengan substansi yang sama dalam putusan No. 29-51-90-91-92/ 2023, di mana kelima permohonan tersebut diajukan oleh WNI yang tidak berkepentingan untuk mendaftar sebagai capres dan cawapres dan oleh partai politik yang tidak memenuhi ambang batas parlemen 4% sehingga tidak berhak mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Dan, dalam kelima putusan atas permohonan tersebut tidak ada putusan yang tidak diterima/Niet Ontvankelijke Verklaard (NO) karena alasan ketidakterpenuhan legal standing pemohon.

Kedua, terkait objek permohonan yaitu Pasal 169 huruf q dengan materi muatan yang berbeda dengan objek di enam putusan batas usia presiden sebelumnya, karena yg diuji dalam permohonan No. 141/ 2023 ini adalah materi muatan Pasal 169 huruf q setelah dimaknai sesuai putusan MK No.90/ 2023. Selain itu dalam putusan No. 91-92/ 2023 dengan objek permohonan Pasal 169 huruf q, juga telah diputus MK kehilangan objek pasca putusan No. 90/ 2023, artinya Pasal 169 huruf q sebelum dan sesudah putusan MK No. 90/ 2023 merupakan dua norma pasal yang saling berbeda.

Ketiga, terkait batu uji konstitusional yang digunakan adalah Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, maka dengan demikian terdapat perbedaan dengan batu uji yang digunakan dalam enam putusan sebelumnya, yang tidak menggunakan Pasal 1 ayat (3). Jika dikaitkan lagi dengan penafsiran dalam putusan No. 73/ 2022, MK menyatakan jika sebagian batu ujinya belum pernah digunakan, maka tidak nebis in idem.

Keempat, terkait hal yang dimohonkan dan alasannya, terdapat perbedaan dengan keenam putusan sebelumnya, di mana pemohon lebih berfokus kepada Indonesia sebagai negara hukum yang harus menjamin kepastian hukum yang adil dikaitkan dengan kepastian hukum putusan No. 90/ 2023 dan concurring opinion-nya. Sebab jabatan hasil pemilu dan pilkada yang dimaksud dalam putusan tersebut sangat beragam (syarat usia DPR, DPD, dan DPRD 21 tahun; syarat usia bupati/wali kota dan wakilnya 25 tahun; syarat usia gubernur dan wakilnya 30 tahun), artinya WNI setelah berusia 21 tahun dan sedang/pernah menjabat sebagai legislatif dapat dicalonkan sebagai presiden.

Selain itu disimulasikan juga kluster para hakim konstitusi berdasarkan "mengabulkan sebagiannya", bahwa yang menyetujui syarat alternatif sedang/pernah menduduki jabatan hasil pemilu dan pilkada (termasuk gubernur) hanya tiga hakim; dua hakim hanya setuju dengan syarat sedang/pernah menjabat sebagai kepala daerah tingkat provinsi/ gubernur; dan empat hakim lainnya tidak setuju/menolak. Sehingga jika diakumulasikan, seharusnya suara mayoritas adalah yang menyetujui pernah/sedang menjabat kepala daerah ditingkat provinsi/gubernur yang terdiri dari lima hakim. Bahkan Daniel Yusmic P. Foekh dalam concurring opinion-nya menyatakan hanya mengabulkan sebagian dari petitum pemohon, berbeda dengan beberapa hakim lainnya yang mengabulkan permohonan melebihi dari petitum (ultra petita).

Kenegarawanan Pengawal Konstitusi?

Berdasarkan beberapa analisis di atas, dapat disimpulkan permohonan tersebut tidak bermasalah dalam syarat formil pengajuan permohonan (berpeluang tidak NO). Sehingga dapat dijadikan sebagai sarana alternatif dalam upaya hukum pengujian terhadap putusan MK walaupun tidak secara langsung. Karena hakim juga manusia biasa yang berkaitan erat dengan dengan salah dan khilaf, sehingga dibutuhkan suatu sarana peninjauan terhadap produk hukum yang telah ditetapkannya.

Namun demikian, mengenai materi/substansi dari permohonan tersebut kembali kita serahkan kepada MK sesuai kompetensi yang dimiliki dengan mengedepankan sikap kenegarawanan mereka. Berkaitan dengan pemeriksaan atas permohonan tersebut, pemohon juga dapat menggunakan hak ingkarnya yang telah dijamin oleh Pasal 17 UU Kekuasaan Kehakiman, untuk meminta perkara tersebut hanya diperiksa oleh Hakim yang dianggap tidak terikat konflik kepentingan, setidaknya juga mengacu kepada putusan MKMK No. 2/ 2023 yang telah dituangkan dalam kesimpulannya.

Christo Sumurung Tua Sagala, S.H, M.H dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Jember


PPP mengapresiasi putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) yang telah memberikan sanksi etis terhadap Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman. Adapun sanksi ini dapat berupa teguran hingga pencopotan jabatan.

Ketua DPP PPP Dony Ahmad Munir menilai putusan MKMK telah memenuhi aspirasi publik terkait kejanggalan putusan MK soal syarat usia calon presiden dan calon wakil presiden.

"Semoga dengan Putusan MKMK ini marwah MK dapat pulih kembali, " kata Dony dalam keterangannya, Rabu (8/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dony berharap putusan MKMK bisa mengakhiri polemik sehingga masyarakat kembali mempercayai lembaga tersebut.

Sebagaimana diketahui, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) menyatakan Anwar melanggar etik berat terkait konflik kepentingan dalam putusan MK nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang syarat minimal usia capres-cawapres.

Ketua MKMK Jimly Ashhiddiqie dalam amar putusan menjatuhkan sanksi pemberhentian Anwar dari jabatan Ketua MK.

"Hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi," papar Jimly dalam amar putusan MKMK yang dibacakan saat sidang di Gedung MK

MKMK memandang Anwar terbukti melakukan pelanggaran berat kode etik dan perilaku hakim konstitusi.

"Menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan ketua MK kepada hakim terlapor," tutup Jimly.


Bawaslu Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan (Sulsel) menegur dua calon anggota legislatif karena berkampanye di media massa padahal belum masa kampanye. Kedua caleg itu merupakan kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

"Saya lihat itu iklannya di salah satu media di halaman depan tayang saat pengumuman DCT. Makanya langsung kami tegur itu, langsung saya telepon calegnya," ujar Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Bone Nur Alim saat ditemui detikSulsel, Rabu (8/11/2023).

Kedua caleg yang ditegur Bawaslu adalah Caleg DPR-RI Andi Akmal Pasluddin dan Caleg DPRD Sulsel Andi Haeril Adfa. Keduanya memasang foto mereka di halaman depan salah satu media massa di Bone.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Alim mengatakan dirinya langsung menghubungi caleg untuk menarik bannernya. Namun caleg tersebut mengaku kalau dirinya hanya membayar ke media untuk beriklan.

"Dia bilang, karena yang ditemani berkontrak di media itu tidak perhatikan tanggalnya. Dia hanya bayar kontrak iklan selama 1 bulan. Makanya kami sampaikan untuk menarik semua bannernya," katanya.

Alim menerangkan pihaknya sudah memberikan imbauan kepada partai politik peserta pemilu agar tidak melakukan aktivitas kampanye setelah penetapan DCT. Sebab, jadwal kampanye baru dimulai tanggal 28 November mendatang.

"Itu juga nanti diatur sesuai jadwal yang ditentukan, tidak diperkenankan melaksanakan agenda kampanye calon di luar jadwal tersebut. Peserta pemilu masih diperkenankan melakukan sosialisasi maupun pendidikan politik di lingkup internal partai politik selama tahapan kampanye belum dimulai," bebernya.

Alim melanjutkan, untuk berkampanye di media massa hanya selama 21 hari ditentukan. Jadwalnya dimulai dari tanggal 21 Januari sampai 10 Februari.

"Jadi kampanye di media massa itu dimulai dari 21 Januari sampai 10 Februari. Termasuk dengan akun-akun di media sosial," jelasnya.

Momen Kericuhan Tolak Tambang di Bone Bolango, 2 Warga dan 1 Polisi Luka


Komandan Daerah Militer (Kodam) IX/Udayana mengerahkan 10.912 prajurit dan 2.598 alat utama sistem senjata (alutsista) untuk mengamankan Pemilu 2024. Personel dan alutsista itu dikerahkan di tiga provinsi yakni Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Nusa Tenggara Timur (NTT).

"Akan bertugas dalam pengamanan Pemilu 2024 sebanyak 10.912 personel dan alutsista yang dikerahkan adalah 2.598 unit," kata Pangdam Udayana Mayjen Harfendi saat apel pasukan pengamanan Pemilu 2024 di Lapangan Puputan Margarana Monumen Bajra Sandi, Rabu (8/11/2023).

Harfendi menegaskan jika semua jajaran Kodam Udayana sudah siap mengamankan pemilu. Sementara sebaran posisi personel masih dikoordinasikan dengan KPU dan Bawaslu setempat.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Nah ini memang kami tunggu nanti dari keputusan KPU dengan Bawaslu, di mana nih posisi kami berada. Selama ini kami stand by saja," ujar Harfendi.

Sementara untuk 2.958 alutsista yang disiapkan, Harfendi melanjutkan, penggunaannya akan disesuaikan dengan peran prajurit saat bertugas membantu kepolisian. Alutsista yang disiapkan bukan hanya senjata semata, tapi juga kendaraan seperti motor, bus, dan truk.

Harfendi menerangkan situasi di Bali masih aman menjelang Pemilu 2024. "Sampai saat ini masih baik-baik, aman, dan lancar. Semua kegiatan tahapan-tahapan itu berjalan dengan lancar, nggak ada masalah yang menonjol," klaimnya.

Pria yang sempat menjabat sebagai Kasdam Udayana itu mengimbau kepada masyarakat untuk bersama-sama terlibat dalam menyukseskan Pemilu 2024. Sebab, pemilu merupakan proses demokrasi dan pelaksanaannya harus berhasil.

Perbatasan Indonesia dengan Timor Leste Aman

Komandan Korem (Danrem) 161/Wirasakti Kupang Brigjen Febriel Sikumbang mengeklaim wilayah perbatasan antara Indonesia dan Timor Leste aman menjelang Pemilu 2024. Sebanyak, 700 personel dikerahkan di timur hingga barat perbatasan kedua negara itu.

"Selain melakukan pengamanan di wilayah perbatasan, mereka (personel) juga akan kami libatkan untuk pengamanan Pemilu," tutur Febriel seusai apel gelar pasukan di Kupang, NTT.

Komando Resor Militer (Korem) 161/Wirasakti akan menyiagakan 1.250 personel untuk mengamankan Pemilu 2024. Mereka akan disebar di setiap Komando Distrik Militer (Kodim).

Tips Hindari Hoax yang Berseliweran Jelang Pemilu 2024


Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) menyatakan Anwar Usman melakukan pelanggaran berat sehubungan dengan gugatan syarat usia capres-cawapres dan diberhentikan dari Ketua MK. Bakal calon presiden dari PDIP, Ganjar Pranowo, menyatakan menghormati keputusan itu.

"Oh ya, sudah diputuskan, jadi saya menghormati keputusan MKMK," ujar Ganjar kepada wartawan di Jakarta Timur, Rabu (8/11/2023).

Ganjar menuturkan masyarakat berhak menilai tentang yang tengah berproses di MK. Adapun mengenai pencawapresan Gibran Rakabuming Raka, Ganjar enggan untuk berkomentar.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Lebih jauh Ganjar berharap, demokrasi di Indonesia dapat berjalan lebih baik ke depannya.

"Ya saya sih nggak akan berkomentar soal itu, karena sudah diputuskan, ya kita hormati atas keputusannya. Semuanya silakan menilai sendiri-sendiri akan proses yang terjadi di sana," tegas Ganjar.

"Kita harapkan demokrasinya besok lebih baik saja," lanjutnya.

Sebelumnya, Anwar Usman dijatuhi sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua MK. Dia dinyatakan melakukan pelanggaran etik berat.

Putusan tersebut terkait laporan dari Denny Indrayana, PEREKAT Nusantara, TPDI, TAPP, Perhimpunan Pemuda Madani, PBHI, Tim Advokasi Peduli Hukum Indonesia, LBH Barisan Relawan Jalan Perubahan, para guru besar dan pengajar hukum yang tergabung dalam Constitutional Administrative Law Society (CALS), Advokat Pengawal Konstitusi, LBH Yusuf, Zico Leonardo Djagardo Simanjuntak, KIPP, Tumpak Nainggolan, BEM Unusia, Alamsyah Hanafiah, dan PADI.

"Hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana tertuang dalam Sapta Karsa Hutama, prinsip ketidakberpihakan, prinsip integritas, prinsip kecakapan dan kesetaraan, prinsip independensi, dan prinsip kepantasan dan kesopanan," ujar Ketua MKMK Jimly saat membacakan putusan, Selasa (7/11).

"Menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi kepada hakim terlapor," sambungnya.

Anwar Usman buka suara setelah dicopot dari Ketua MK setelah terbukti melakukan pelanggaran etik berat. Anwar mengatakan jabatan milik Allah.

"Ya iyalah, jabatan milik Allah," kata Anwar kepada wartawan di gedung MK, Jakarta Pusat, Rabu (8/11/2023). Jawab Anwar saat ditanya awak media, apakah masih akan mengawal persidangan sebagai anggota MK.


Kapolda Nusa Tenggara Timur (NTT) Irjen Jhoni Asadoma memberikan kuliah umum di Institut Keguruan dan Teknologi Larantuka, Flores Timur, NTT, Rabu (8/11/2023). Jhoni berbicara tentang maraknya cyber crime di Indonesia maupun di NTT.

Pada pemilu nanti, Jhoni melanjutkan, tak dapat dipungkiri penggunaan ruang media siber ini untuk saling menyerang, menyebarkan berita bohong, dan fitnah.

Untuk itu, Polri mengantisipasi itu dengan membentuk satgas khusus bernama Patroli Siber. Patroli Siber digencarkan untuk memantau lalu lintas komunikasi dunia maya, termasuk di NTT.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kalau didapatkan konten memecah belah, menghasut, memfitnah, maka di-ake down atau memproses para pelaku," ujar Jhoni dalam kuliah Umum di IKTL Larantuka, Rabu.

Dia mengatakan tujuannya untuk lalu lintas komunikasi tetap bersih sehat, beretika, dan produktif. "Peningkatan literasi digital juga sangat penting," tandasnya.

Tips Hindari Hoax yang Berseliweran Jelang Pemilu 2024


Bakal capres Prabowo Subianto membicarakan salah satu program unggulannya yakni makan siang gratis bagi anak-anak di sekolah hingga ibu hamil untuk menekan stunting dalam acara bersama para ekonom. Prabowo pun menyinggung penarikan pajak dari pihak swasta saat membicarakan program ini.

"Jadi masalah stunting, itu tanggung jawab pemerintah Republik Indonesia. Seluruh daerah wilayah Indonesia tanggung jawab pemerintah kita, kita ambil alih. Semua anak akan kita hilangkan stunting. Yang swasta ya silakan dia jalankan tapi kau bayar pajak ya, kau jangan nipu-nipu kita terus," kata Prabowo di acara Sarasehan 100 ekonom Indonesia di Menara Mega, Mampang, Jakarta Selatan, Rabu (8/11/2023).

Prabowo mengatakan dirinya akan berkomitmen membenahi penerimaan pajak negara. Di hadapan para ekonom dalam acara itu, Prabowo meminta bantuan untuk mencari dirjen pajak dan dirjen bea cukai jika dirinya terpilih di 2024.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Nanti tolong siapa tahu ya aku yang dapat mandat, tolong bantu saya, kita harus cari dirjen pajak yang baik, dirjen bea cukai yang baik. Tolonglah pikirkan bagaimana caranya kita mungkin penghasilan nggak tahu berapa, kuncinya di situ. Jadi masalah stunting saya pikir itu tanggung jawab kita," kata Prabowo.

Ekonomi Pancasila

Dalam acara itu, Prabowo juga berbicara soal ekonomi Pancasila. Prabowo pun memuji Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menerapkan ekonomi Pancasila melalui berbagai program dan kebijakannya.

"Tidak bisa kita ikuti paham kapitalisme murni. 'Kalau kau miskin, itu salahmu', 'Kalau kau lapar, terserah bagaimana kau atasi'. Tidak bisa. Kita masyarakat Pancasila, kita sebagai bangsa haeus bertanggung jawab dan ini adalah kisi kita dalam hal ini ekonomi Pancasila tidak menghendaki pemerintah hanya jadi wasit," kata Prabowo.

"Saudara sekalian, ternyata Presiden Jokowi sudah melaksanakan hal ini. Beliau mewujudkan ekonomi Pancasila," imbuhnya.

Prabowo lalu menyinggung program-program senada dengan prinsip ekonomi Pancasila itu yang menurutnya telah dijalankan Jokowi selama ini. Menurutnya, konsep dari program dan kebijakan ekonomi itu sesuai konsep negara kesejahteraan atau welfare state.


Menko Polhukam sekaligus cawapres Ganjar Pranowo, Mahfud Md mengaku tidak jadi mengisi marteri di Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penyelenggara Pemilu. Dia beralasan dirinya sudah menjadi cawapres.

Hal itu diungkap Mahfud usai menghadiri pembukaan Rakornas Penyelenggara Pemilu di Hotel Grand Sahid Jaya, Jalan Sudirman, Jakarta, Rabu (8/11/2023). Awalnya Mahfud merespons putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konsitusi (MKMK) yang memberhentikan Anwar Usman jadi Ketua MK.

Sebagai cawapres, Mahfud menilai putusan itu baik. Dia mengatakan demokrasi perlu riak-riak asal jangan pecah.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Nggak apa-apa bagus, bagus. Demokrasi harus ada riak-riak yang agak hangat tapi jangan pecah," kata Mahfud.

Mahfud lantas mengatakan dirinya tidak jadi mengisi materi di Rakornas tersebut. Sebab merupakan salah satu cawapres. Sebelumnya dia mengaku ingin mengisi materi terkait etika.

"Saya sendiri ini ngisi materi di acara ini. Tapi karena saya salah satu cawapres, saya minta izin saya tidak akan isi materi. Sudah ada menteri yang lain. Saya ingin memposisikan diri. Saya minta izin tadi minta maaf saya tidak isi materi meskipun di jadwal saya pertama," kata Mahfud.


Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengapresiasi kontribusi Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) dalam pembangunan bangsa, khususnya dalam upaya meningkatkan karakter dan mental sumber daya manusia melalui pendekatan berkesinambungan dalam dakwah yang mengintegrasikan ajaran Islam.

Salah satu aspek dari kegiatan dakwah yang dimaksud mencakup pemanfaatan dunia digital melalui berbagai platform media sosial seperti Youtube, Instagram, Facebook, Tiktok, Twitter, dan lainnya. Pembangunan karakter ini dianggap sangat vital, karena perkembangan sebuah bangsa tidak hanya ditentukan oleh infrastruktur fisik, melainkan juga oleh mentalitas sumber daya manusianya.

Diketahui, LDII juga fokus pada isu-isu kebangsaan. Pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Tahun 2023 yang dibuka oleh Presiden Joko Widodo, LDII menyelenggarakan berbagai pembekalan materi yang mencakup berbagai bidang pembangunan. Salah satunya terkait Tantangan dan Peluang Menyiapkan Format Demokrasi Pancasila untuk Visi Indonesia Emas 2045. Tema tersebut sangat penting, terlebih di tengah upaya memajukan kehidupan demokrasi yang cenderung 'jalan di tempat', bahkan mengalami kemunduran pada beberapa aspek.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Demokrasi kita masih berada di level 'Ngeri-Ngeri Sedap', ditandai masih adanya money politic atau dikenal dengan istilah 'Nomor Piro Wani Piro (NPWP)'. Mereka yang terpilih dalam Pemilu maupun Pilkada, bukan hanya sekadar karena integritas, kredibilitas, maupun popularitas. Melainkan juga karena 'isi tas'. Itulah realitasnya. Hal ini juga tercermin dari laporan The Economist Intelligence Unit yang dirilis pada Februari 2023, mengungkapkan bahwa indeks demokrasi Indonesia berada pada skor 6,71, atau mengalami stagnasi dari tahun sebelumnya. Secara peringkat, posisi kita juga menurun dari posisi 52 ke posisi 54, dari 167 negara yang disurvei," ujar Bamsoet dalam keterangannya, Rabu (8/11/2023).

Hal itu Bamsoet ungkapkan dalam Rakernas LDII Tahun 2023 yang diselenggarakan di Jakarta, pada Selasa (7/11). Bamsoet juga mengungkapkan demokrasi di Indonesia juga masih dikategorikan sebagai 'demokrasi cacat' (flawed democracy). Artinya, demokrasi prosedural seperti Pemilu dilaksanakan secara adil dan bebas, kebebasan sipil dasar dihormati, namun masih menyisakan berbagai persoalan. Misalnya, terkait pembangunan budaya politik, tingkat partisipasi politik, hingga kebebasan media.

"Penurunan kualitas kehidupan demokrasi memang dialami oleh sebagian besar negara-negara di dunia. Sekitar 85 dari 173 negara setidaknya mengalami penurunan pada satu indikator utama kinerja demokrasi. Dalam kurun waktu enam tahun terakhir, dunia mengalami resesi demokrasi terpanjang sejak 1975. Namun kondisi realitas global tersebut tidak boleh dijadikan sebagai alasan atau alat pembenar untuk berdiam diri, dan enggan untuk memperbaiki diri," jelas Bamsoet.

Menurut Bamsoet, Indonesia sejatinya telah memiliki Demokrasi Pancasila yang meniscayakan nilai-nilai luhur Pancasila senantiasa menjadi inspirasi, rujukan, dan tujuan bersama. Demokrasi Pancasila menekankan nilai atau budaya, di mana rakyat bisa memiliki kedaulatan dalam arti yang sesungguhnya. Di samping itu, implementasi demokrasi Pancasila harus bermuara pada kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

Mengimplementasikan Demokrasi Pancasila, lanjut Bamsoet, adalah menjaga agar jangan sampai demokrasi menghadirkan residu dan sisi gelap. Di mana nilai-nilai demokrasi dimanifestasikan dengan cara yang menyimpang, misalnya dalam bentuk operasi kuasa absolut mayoritas terhadap minoritas.

"Salah satu esensi Demokrasi Pancasila adalah adanya keseimbangan. Hal ini di masa lalu disalurkan melalui keterwakilan politik yang dipegang DPR RI, keterwakilan daerah yang dipegang Utusan Daerah (kini beralih menjadi DPD RI), serta keterwakilan Golongan yang dipegang Utusan Golongan. Namun melalui empat kali amandemen konstitusi, Utusan Golongan justru dihapuskan," terang Bamsoet.

Bamsoet menerangkan gagasan menghadirkan kembali Utusan Golongan sebagai bagian dari keanggotaan MPR RI adalah hal yang rasional untuk dipertimbangkan. Gagasan tersebut telah mendapatkan dukungan dari berbagai organisasi masyarakat seperti PB Nahdlatul Ulama, PP Muhammadiyah, Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia, Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia, Perwakilan Umat Buddha Indonesia, dan berbagai kelompok masyarakat lainnya.

Menurutnya, pembentukan Utusan Golongan dalam lembaga perwakilan adalah amanat dan legasi kesejarahan yang telah diwariskan sejak cita-cita awal kemerdekaan. Utusan Golongan secara prinsipil telah dikonsepkan oleh para pendiri bangsa sebagai bagian dari keterwakilan rakyat Indonesia yang plural, dengan mendudukkan MPR RI sebagai lembaga negara yang merepresentasikan keterwakilan politik, keterwakilan daerah, dan keterwakilan golongan.

"Sebagaimana landasan pemikiran founding fathers Presiden Soekarno yang jelas dan tegas mengatakan bahwa tidak boleh ada satupun elemen bangsa yang ditinggalkan, sehingga lembaga perwakilan pun harus merepresentasikan seluas-luasnya kepentingan rakyat," pungkas Bamsoet.

Sebagai informasi, turut hadir dalam Rakernas tersebut yakni pengurus LDII antara lain Pembina Umum KH Edy Suparto, Ketua Umum KH Chriswanto Santoso, Sekretaris Umum Dody Taufiq Wijaya, Ketua Harian Prof Singgit, serta para Ketua DPW LDII se-Indonesia.


Tahun politik makin dekat, konstelasi persaingan makin ketat yang berpotensi caleg depresi karena Pemilu. Untuk itu, RSUD Ngudi Waluyo Wlingi Blitar menyiapkan bangsal khusus dan layanan home care untuk menangani pasien caleg yang gangguan jiwa.

Dirut RSUD Ngudi Waluyo Wlingi Endah Woro Utami memaparkan, sejak 2021 pihaknya telah membuka klinik jiwa. Dari jumlah kunjungan pasien jiwa, ada indikasi mengalami kenaikan cukup tinggi setiap tahunnya. Khusus tahun politik, pihaknya secara khusus menyiapkan penanganan medis komprehensif bagi caleg depresi.

"Kami ada klinik jiwa, tenaga medis psikolog maupun psikiater juga ada. Sejak 2023, kami ditunjuk pengampuan rumah sakit jiwa. Dan di tahun politik, kami sediakan bangsal khusus sebanyak 17 unit untuk mempersiapkan penanganan jiwa bagi caleg depresi," kata Woro kepada detikJatim, Rabu (8/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Bangsal khusus penanganan jiwa bagi para caleg ini, lanjut Woro, dijauhkan dari ruang perawatan umum. Sarana prasarana juga telah disiapkan, seperti ruangan kedap suara, tali untuk mengantisipasi jika pasien gaduh gelisah.

Termasuk melibatkan semua petugas rumah sakit untuk memasang tali pengaman kepada pasien, tanpa menyakiti dan meninggalkan bekas di kulit ataupun badan.

"Rawat inap pun sangat privasi. Identitas pasien sangat kami jaga, dengan harapan nanti para caleg tidak malu apalagi takut menjalani perawatan medis secara cepat dan tepat di sini," tandasnya.

Untuk lebih menjaga privasi para caleg yang terindikasi gangguan jiwa, Woro menambahkan, ada layanan home care. Keluarga para caleg bisa menghubungi nomor hotline yang tersedia. Sehingga psikolog bisa datang langsung ke rumah yang bersangkutan, tanpa diketahui pihak lain.

"Pada umumnya caleg yang gagal itu kan sudah menanggung beban moral dan materiel. Mereka sering berobat ke luar daerah karena malu kalau ketahuan. Nah, dengan layanan home care ini, kami harap pihak keluarga caleg pro-aktif menghubungi nomor hotline yang kami sediakan," tambah Woro.

Layanan home care nanti berupa konseling yang akan mendeteksi seberapa serius gangguan jiwa terdeteksi dialami pasien. Dari diagnosa awal konseling, tim medis akan menentukan rujukan rawat inap atau hanya terapi obat dari resep yang direkomendasikan psikiater.

"Dalam kasus ini kami sangat mengharapkan dukungan penuh keluarga. Karena setiap kontestasi itu ada berhasil dan tidaknya. Dukungan keluarga sangat berperan penting dalam pemulihan kondisi kejiwaan caleg yang gagal mendapatkan kursi," pungkasnya.

Blitar Diguncang Gempa M 3,7


Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Garda Matahari menyatakan dukungan untuk pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin di Pemilu 2024. Mereka menyambangi rumah Cak Imin di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Ketua Umum Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Garda Matahari Azrul Tanjung menyampaikan akan mengawal pasangan Anies-Cak Imin. Azrul berharap PNS hingga TNI-Polri bisa netral dalam pemilu nanti.

"Insyaallah kami Garda Matahari akan mengawal termasuk aparat negara apa PNS, TNI, Polri, jangan sampai dimanfaatkan dalam Pemilu. Mereka harus netral tidak boleh berpihak dan insyaallah seluruh elemen yang kita bangun sampai ke TPS jangan sampai ada pengelembungan suara itu penting," kata Azrul di kediaman Cak Imin, Widya Chandra, Jakarta Selatan, Rabu (8/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Azrul yakin pasangan AMIN akan memenangkan Pilpres 2024. Pihaknyatak berpatokan pada survei dan meyakini bahwa Indonesia perlu energi pemimpin baru.

"Insyaallah kami berkeyakinan AMIN memenangkan pilpres dan kita tidak terlalu peduli survei-survei. Karena kita juga punya survei kita lakukan sendiri dan tidak kita publikasikan ya rasa-rasanya akan bisa antar ke pemenangan Insyaallah. Ya (dukung) karena inilah yang kita yakini yang bisa merubah Indonesia," ujarnya.

Terkait dukungan tersebut, Cak Imin berharap semua elemen gerakan Islam dapat bersatu. Dia juga berharap bisa menang di semua level gerakan Islam.

"Dengan Pak Azrul Tanjung aktivis Muhammadiyah, yang sekarang membentuk Garda Matahari. Ini untuk memenangkan AMIN di semua level gerakan Islam termasuk khususnya Muhammadiyah," kata Cak Imin.

"Ya tentu kita ingin semua gerakan Islam bersatu," pungkasnya.


Bakal calon presiden dari PDIP Ganjar Pranowo bertemu mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti di Pangandaran, Jawa Barat. Ganjar mengungkap perihal isi pertemuannya dengan Susi.

Hal itu diungkapkan Ganjar menanggapi pertanyaan wartawan mengenai kemungkinan Susi akan bergabung dalam Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud. Namun Ganjar mengatakan tak membahas mengenai hal itu.

"Oh tidak (membahas soal TPN), saya dialog biasa saja," kata Ganjar di Cipayung, Jakarta Timur, Rabu (8/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Lebih jauh, Ganjar mengaku memiliki kedekatan dengan Susi. Dalam pertemuan tersebut, lanjut Ganjar, mereka hanya berdiskusi tentang masa depan bangsa.

"Karena Bu Susi dengan saya punya kedekatan, kami berteman dengan sangat baik dan kami diskusi bagaimana masa depan bangsa ini, dan beliau punya pemikiran-pemikiran cukup banyak," ucapnya.

Kendati begitu, Ganjar menuturkan akan bersenang hati jika menerima dukungan dari Susi. "Tapi kalau beliau mendukung tentu kami akan senang," imbuhnya.

Sebagaimana diketahui, pertemuan keduanya diketahui dari unggahan di akun media sosial Ganjar, termasuk di X (Twitter), Selasa (7/11/2023). Ada empat foto yang ditampilkan Ganjar Pranowo di akun X.

Dalam foto-foto tersebut terlihat Ganjar Pranowo, yang mengenakan kemeja putih panjang dan celana krem, disambut Susi Pudjiastuti di depan pesawat perintis. Ganjar dan Susi bersalaman saat bertemu.

Di foto selanjutnya, Susi tampak mengambilkan nasi untuk Ganjar Pranowo yang memegang piring dengan lauk udang. Ada juga momen Susi Pudjiastuti menyopiri Ganjar Pranowo.

Dalam keterangan fotonya, Ganjar Pranowo berkelakar soal sosok paling ditakuti di dunia kelautan Indonesia yakni perempuan dari laut selatan. Ganjar mengucapkan terima kasih kepada Susi Pudjiastuti.

"Ternyata bukan mitos. Yang paling ditakuti di dunia kelautan Indonesia memang sosok perempuan dari laut selatan. Makasih ya nek @susipudjiastuti. Hehehe. Wonder women from Pangandaran," ujar Ganjar Pranowo.

Simak Video: Andika Bicara Peluang Susi Gabung TPN Ganjar-Mahfud

[Gambas:Video 20detik]


Menteri Pertahanan sekaligus bakal capres Prabowo Subianto mengatakan pihaknya berkomitmen mendorong produksi alutsista buatan RI hingga kendaraan jeep. Prabowo mengungkapkan RI akan membangun pabrik mesin dalam negeri untuk pertama kalinya dalam sejarah.

"Saya sebagai Menteri Pertahanan, petunjuk dari presiden, sekarang saya bikin jip buatan Indonesia. Memang belum bisa bersaing ekonomis saya akui," kata Prabowo di acara Sarasehan 100 ekonom Indonesia di Menara Mega, Mampang, Jakarta Selatan, Rabu (8/11/2023).

Prabowo menceritakan pernah menghadapi pilihan sulit antara membeli jip buatan negara lain dengan harga ekonomis atau membuat jip dalam negeri dengan ongkos yang lebih mahal. Prabowo mengatakan dirinya memutuskan membuat kontrak pembuatan jip dalam negeri.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Saya dihadapkan harus milih, ini ada jip buatan negara lain harganya 20 ribu Dolar, yang kita bikin sendiri harganya 59 ribu Dolar. Kalau hitungan bisnis ya beli aja 20 ribu, tapi ini tidak mendorong nation building, tidak mendorong Indonesia berdiri di kaki sendiri. Jadi saya ambil keputusan, bikin, kasih kontrak yang 60 ribu Dolar," kata Prabowo.

Ketua Umum Gerindra ini lantas menekankan akan terus membawa RI menjadi negara produsen besar. Dia mengatakan RI kemungkinan membangun pabrik mesin untuk pertama kalinya.

"Dan mungkin tahun depan kita akan bikin untuk pertama kali dalam sejarah Indonesia, pabrik mesin di Indonesia. Saya kira itu," ujarnya.

Lihat juga Video: Prabowo: Manakala Saya Diberi Mandat, Dalam 3 Tahun Kita Swasembada Pangan

[Gambas:Video 20detik]


TNI AD menggelar apel gelar pasukan untuk Deklarasi Pemilu Damai dalam Pemilu 2024. Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Agus Subiyanto mengatakan pasukannya disiapkan guna memastikan Pemilu berjalan kondusif.

"Personel yang akan dikerahkan kalau data dari Bawaslu ada 820 sekian TPS yang akan digelar, sehingga kita TNI-AD bersiap untuk mengamankan TPS tersebut berkolaborasi dengan semua elemen masyarakat, yang ada di wilayah," kata Jenderal Agus kepada wartawan di Monas, Jakarta Pusat, Rabu (8/11/2023).

Dengan apel gelar pasukan tersebut, dia akan menjaga agar Pemilu bisa berjalan dengan lancar. Sebanyak 115 ribu personel TNI AD dikerahkan untuk mengamankan Pemilu.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Untuk TNI AD jadi seluruhnya 115 ribu sekian. Tadi dari Kodam-kodam kan sudah memaparkan ada yang 8 ribu per-Kodam, ada yang 10 ribu, disesuaikan dengan banyaknya TPS yang ada di wilayah tersebut," jelasnya.

Setiap Kodam-kodam dikerahkan di wilayahnya masing-masing untuk menjaga kondusifitas Pemilu. Pengamanan digelar mulai sebelum, saat, dan setelah Pemilu.

"Tiap-tiap Kodam juga punya klasifikasi pemetaan kerawanannya. Biasanya kalau kita kan kerawanannya alam atau non-alam, alam kan biasanya bencana alam, non-alamnya biasanya kerawanan konflik sosial," ungkapnya.

"Kita sudah punya mapping setiap Kodam satu putaran atau dua putaran, kita siap untuk mengamankan Pemilu," sambungnya.

Pengamanan juga akan dilakukan saat distribusi logistik Pemilu. Termasuk di pulau-pulau terkecil yang ada di Indonesia. Berbagai peralatan akak digunakan.

"Pulau- pulau terkecil mungkin menggunakan sampan atau sebagainya. Tadi itu ya dari rekon kita terlihat kebutuhan dari personil, materil, dan perencanaan," imbuhnya.

Mengacu kepada data dari Bawaslu, ada tiga indeks kerawanan wilayah. Setiap wilayah memiliki indeks kerawanan yang berbeda saat Pemilu nanti.

"Jadi setiap wilayah itu berbeda mungkin. Kalau di Papua itu berbeda, karena tingkat kerawananannya berbeda. Nanti sekelas Pangdam sudah laporan tadi seperti tingkat kerawanan yang di Papua pengamananya akan berlapis, ada yg di TPS, sehingga TPS itu aman dari gangguan," pungkasnya.


Jhoni Allen Marbun yang merupakan penggagas acara yang diklaim sebagai Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang maju lagi sebagai caleg DPR RI. Kali ini Jhoni Allen maju dari Partai Golkar untuk daerah pemilihan (dapil) Sumut 2.

Hal ini diketahui dari daftar calon tetap (DCT) anggota DPR RI yang dirilis oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Jhoni Allen terdaftar sebagai caleg Golkar nomor urut 7 di dapil tersebut.

Jhoni bakal bersaing dengan sejumlah nama besar seperti Gus Irawan Pasaribu yang merupakan petahan dari Gerindra, Trimedya Panjaitan dan Sihar P Sitorus dari PDIP, dan Martin Manurung dari NasDem.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Di dapil itu ada juga Herry Lontung Siregar dari Hanura, Saleh P Daulay dari PAN, hingga Ongku P Hasibuan dari Demokrat.

Jhoni Allen Penggagas KLB Demokrat

Untuk diketahui, Kongres Luar Biasa Partai Demokrat sempat dilakukan di Deli Serdang. Jhoni Allen disebut sebagai aktor penggagas KLB yang menghasilkan Moeldoko sebagai Ketua Umum itu.

Hasil dari KLB ini ternyata ditolak oleh Menkumham Yasonna Laoly. Pihak Moeldoko yang melakukan gugatan atas penolakan itu, dan Mahkamah Agung memberi putusan menolak kasasi yang diajukan pihak Moeldoko.

Dengan ini KLB itu dianggap tidak sah dan Ketua Umum Partai Demokrat tetap dipegang Agus Harimurthi Yudhoyono. Jhoni Allen juga sudah dipecat dari Partai Demokrat karena menggagas KLB.

Airlangga Kumpulkan 1.117 Calon Kepala Daerah: Menangkan Prabowo dan Golkar


Capres Ganjar Pranowo berbicara terkait dunia yang tidak baik-baik saja saat ini akibat adanya perang dan kemunduran demokrasi. Ganjar lalu menyampaikan strategi politik luar negeri jika terpilih pada Pilpres nanti.

Ganjar mengungkap salah satu visi misi menuju Indonesia unggul, yaitu 'Tata dunia baru yang lebih baik, berkeadilan melalui politik luar negeri yang bebas aktif dan memperkuat pertahanan'. Ganjar mengaku sempat ditanya terkait startegi politik luar negeri.

"Kemarin saya ujian di CSIS tentang Polugri, politik luar negeri, duta besarnya banyak datang, pengamatnya banyak datang. Mereka bertanya, hari ini saya katakan dunia sedang tidak baik-baik saja," kata Ganjar, di YouTube LDII TV, Rabu (8/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ganjar mengungkap saat ini dunia sedang tidak baik-baik saja. Sebab menurutnya demokrasi mengalami kemunduran hingga terjadinya dominasi negara kuat dan adanya perang. Saat ini, kata dia, seluruh dunia menyoroti adanya perang di Palestina dan Israel.

"Demokrasi mundur, dominasi negara kuat pada yang kurang kuat terjadi, perang terjadi, hari ini kita melihat seluruh dunia sedang protes apa yang terjadi antara Palestina dan Israel. Kita sedang sedih, belum baik-baik saja," kata Ganjar.

Ganjar lalu mengungkap visi misi politik luar negeri. Menurut Ganjar, dia ingin bekerjasama dengan negara dengan hubungan yang saling menguntungkan, tidak saling menindas.

"Kalau saya ditanya, kira-kira kalau Pak Ganjar bagaimana. Ya kita harus berhubungan dengan banyak negara yang sama-sama bisa saling menguntungkan dan tidak saling menindas. Ini menurut saya penting," kata Ganjar.

Pernyataan Ganjar tersebut lalu disambut tepuk tangan oleh peserta Rakernas LDII.

Lihat juga Video: Kata PAN soal Karakter Ganjar Dinilai Mirip Jokowi

[Gambas:Video 20detik]


Daftar Isi MKMK Copot Anwar Usman dari Ketua MK

Menko Polhukam Mahfud Md memuji putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) yang memberhentikan Anwar Usman dari Ketua MK. Menurutnya, keputusan MKMK tak memecat Anwar Usman merupakan keputusan yang bagus.

Dilansir detikNews, menurut Mahfud jika dilakukan pemecatan akan ada potensi banding. Dengan diberhentikannya Anwar Usman dari jabatannya, lanjut Mahfud, menutup kemungkinan banding.

"Karena kalo dipecat beneran itu bisa naik banding dia. Diberhentikan sebagai hakim itu ada bandingnya. Tapi kalo diberhentikan dari jabatan dan dengan hormat pula itu nggak bisa naik banding. Itu selesai. Karena naik banding bukan hanya risiko tidak memberi kepastian tapi bisa saja hakim banding masuk angin. Makanya bagus itu Jimly itu salut lah," kata Mahfud di Hotel Grand Sahid Jaya, Jalan Sudirman, Jakarta, Rabu (8/11/2023) dikutip dari detikNews.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Mahfud mengakui putusan MKMK itu di luar ekspektasinya. Dia menyebut putusan MKMK ini adalah putusan yang berani.

"Bagus, bagus saya di luar ekspektasi saya sebenarnya bahwa MKMK bisa seberani itu. Dugaan saya paling teguran keras atau skors selama 6 bulan tidak mimpin sidang. Tapi ternyata diberhentikan dan tidak boleh mimpin sidang selama pemilu itu bagus, berani," kata dia.

MKMK Copot Anwar Usman dari Ketua MK

Diberitakan sebelumnya, MKMK memutuskan Ketua MK Anwar Usman melanggar etik. Anwar juga diberhentikan dari jabatannya sebagai Ketua MK.

Hal itu merupakan putusan dari sidang perkara nomor 2/MKMK/L/11/2023 yang berlangsung hari ini. Putusan itu terkait dugaan pelanggaran etik hakim Mahkamah Konstitusi (MK) dengan terlapor Ketua MK Anwar Usman.

Putusan itu dibacakan dalam sidang yang digelar di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Selasa (7/11). Sidang ini dipimpin oleh majelis yang terdiri atas Ketua MKMK Jimly Asshiddiqie serta anggota Bintan R Saragih dan Wahiduddin Adams.

"Hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat," kata Ketua MKMK Jimly Asshiddiqie membacakan putusannya seperti dilansir detikNews, Selasa (7/11).

"Sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi kepada hakim terlapor," sambungnya.

Respons Prabowo soal Putusan MKMK: Jangan Tanya Aku


Menteri Pertahanan RI sekaligus bakal capres Prabowo Subianto menyebut penerapan kapitalisme murni tak cocok di Indonesia. Prabowo pun memuji Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menerapkan ekonomi Pancasila melalui berbagai program dan kebijakannya.

"Tidak bisa kita ikuti paham kapitalisme murni. 'Kalau kau miskin, itu salahmu', 'Kalau kau lapar, terserah bagaimana kau atasi'. Tidak bisa. Kita masyarakat Pancasila, kita sebagai bangsa harus bertanggung jawab dan ini adalah kisi kita dalam hal ini ekonomi Pancasila tidak menghendaki pemerintah hanya jadi wasit," kata Prabowo di acara Sarasehan 100 ekonom Indonesia di Menara Mega, Mampang, Jakarta Selatan, Rabu (8/11/2023).

"Saudara sekalian, ternyata Presiden Jokowi sudah melaksanakan hal ini. Beliau mewujudkan ekonomi Pancasila," imbuhnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Prabowo lalu menyinggung program-program senada dengan prinsip ekonomi Pancasila itu yang menurutnya telah dijalankan Jokowi selama ini. Menurutnya, konsep dari program dan kebijakan ekonomi itu sesuai konsep negara kesejahteraan atau welfare state.

"Saya paparkan di sini semua program beliau yang sudah jelas, ini adalah welfare state. Ini adalah negara berpihak membela orang miskin. Ini membuat safety net untuk menjaga orang yang paling lemah," kata Prabowo.

Dalam paparannya, Prabowo pun memperlihatkan sejumlah program ekonomi di pemerintahan Jokowi yang disebut Prabowo sebagai Jokowinomics. Antara lain, Kartu Indonesia Sehat (JKN/KIS), Kartu Indonesia Pintar, Kartu Sembako (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH), BLT Dana Desa.


Menko Polhukam sekaligus cawapres Ganjar Pranowo, Mahfud Md, menilai wajar adanya persaingan dan saling unjuk pendapat jelang Pemilu 2024. Namun, dia berharap agar TNI-Polri dan ASN bisa tetap netral di tengah persaingan tersebut.

"Ya kalau menurut saya sih sampe saat ini wajar. Sejak dulu terjadi memang persaingan-persaingan, kompetisi, kemudian salah unjuk pendapat itu biasa menjelang pemilu, malah itu pestanya," kata Mahfud di Hotel Grand Sahid Jaya, Jalan Sudirman, Jakarta, Rabu (8/11/2023).

Mahfud lantas menyinggung arahan Presiden Jokowi soal pengendalian kecurangan di TPS yang jumlahnya mencapai 840 ribu. Mahfud merasa pesimis dengan hal itu.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Tapi yang terpenting tadi dari arahan presiden ada yang membuat kita pesimis. Pertama, tidak mungkin ada satu kendali untuk kecurangan pemilu. Karena TPS saja ada 840 ribu TPS. Bagaimana bisa dikendalikan kecurangan, sementara pengawasan baik resmi maupun pengamat boleh langsung ke TPS kalau mau membuat laporan kalau ada kecurangan," ujarnya.

Mahfud menyebut perlunya kesadaran para ASN hingga TNI-Polri terkait netralitas. Dia yakin TNI-Polri akan menjaga netralitas tersebut.

"Saya kira itu supaya itu disadari dan menjelang pemilunya tentu aparat-aparat ASN, TNI-Polri harus netral dan itu sudah dinyatakan baik oleh Kapolri sudah mengirimkan surat telegram bahwa Polri harus profesional tidak boleh memihak, ke Panglima TNI juga sudah mengatakan prajurit TNI harus netral karena siapapun yang terpilih kita harus bersatu lagi. Itu sudah bagus," ujarnya.

Mahfud lantas ditanya terkait keyakinannya soal netralitas TNI dan Polri, mengingat salah satu cawapres yakni Gibran Rakabuming merupakan putra Jokowi. Mahfud tidak mempersoalkan hal itu.

Dia menilai urusan kepesertaan Gibran sebagai cawapres sudah selesai karena keputusan MK bersifat final dan mengikat. Kini hingga persoalan di MK yang tengah bergulir.

"Yang menjamin (netralitas) Panglima sudah menjamin, Kapolri sudah menjamin, yang jelas kepesertaan Mas Gibran sebagai pasangan cawapres itu secara hukum sudah sah, sudah selesai. Sekarang persoalan MK-nya yang kita selesaikan karena putusan MK itu sudah mengikat. MK-nya yang sekarang," ujarnya.


Bakal calon presiden (bacapres) Prabowo Subianto memaparkan strategi transformasi bangsa ke depan di hadapan para ekonom Tanah Air. Prabowo menegaskan akan menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang tak lagi sekadar tukang minta bantuan.

Mulanya Prabowo mengatakan pihaknya telah merancang strategi transformasi tersebut untuk membawa Indonesia menjadi negara maju dan makmur.

"Saya bersama tim saya kita sekarang membuat sebuah strategi yang kita sebut strategi transformasi bangsa. Kita tidak mau lagi bicara memperbaiki ini dan itu. Sudah tidak zamannya kita bicara reformasi, kita tidak mau bicara pembangunan, kita mau bicara transformasi. Kita mau mengubah, kita mau membawa Indonesia menjadi negara maju dan makmur," kata Prabowo di acara Sarasehan 100 ekonom Indonesia di Menara Bank Mega, Mampang, Jakarta Selatan, Rabu (8/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Prabowo berencana membawa Indonesia menjadi negara produsen bahan-bahan jadi, bukan sekadar bahan mentah. Dia menyebutkan barang-barang modern yang bisa diproduksi di RI, bukan hasil impor.

"Kita mau Indonesia menjadi negara produsen bahan-bahan modern, bukan produsen bahan mentah. Kita mau Indonesia bikin dan punya mobil buatan Indonesia," ujarnya.

"Kita mau Indonesia punya dan bikin motor Indonesia, TV Indonesia, komputer Indonesia, jam tangan Indonesia, semua buatan Indonesia oleh anak-anak Indonesia, itu tujuan kita," sambung dia.

Lebih lanjut, Menteri Pertahanan itu menekankan tak akan membiarkan RI menjadi negara tukang minta bantuan. Sebaliknya, Prabowo ingin RI menjadi negara yang bisa memberikan bantuan kepada negara lain.

"Kita tidak mau lagi menjadi tukang minta-minta bantuan. Kita mau jadi negara yang bisa memberi bantuan kepada negara-negara lain," ujar Prabowo.


Menko Polhukam yang juga cawapres Ganjar Pranowo, Mahfud Md, mengatakan kepesertaan Gibran Rakabuming sebagai cawapres sudah sah secara hukum. Dia menilai hal itu tidak perlu dipersoalkan lagi.

Hal itu disampaikan Mahfud usai menghadiri Rakornas Penyelenggara Pemilu di Hotel Grand Sahid Jaya, Jalan Sudirman, Jakarta, Rabu (8/11/2023). Mahfud awalnya ditanya terkait keyakinannya soal netralitas TNI dan Polri, mengingat salah satu cawapres yakni Gibran Rakabuming merupakan putra Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Dia menilai urusan kepesertaan Gibran sebagai cawapres sudah selesai karena keputusan MK bersifat final dan mengikat.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Yang menjamin Panglima sudah menjamin, Kapolri sudah menjamin, yang jelas kepesertaan Mas Gibran sebagai pasangan cawapres itu secara hukum sudah sah, sudah selesai.

Mahfud menegaskan putusan MK mengikat. "Sekarang persoalan MK-nya yang kita selesaikan karena putusan MK itu sudah mengikat. MK-nya yang sekarang," kata Mahfud.

Kata TKN Prabowo-Gibran

Tim Kampanye Nasional Koalisi Indonesia Maju (TKN KIM) menegaskan keputusan MKMK. tak berdampak terhadap pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres Prabowo Subianto. Komandan Echo bidang hukum dan advokasi, Hinca Pandjaitan, mengatakan pasangan Prabowo Subianto dan Gibran tetap berlayar.

"Putusan MKMK tidak mempunyai dampak apapun terhadap putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 yang berkenaan dengan batas usia dan persyaratan bacawapres. Oleh karena itu, pasangan Prabowo Subianto-Gibran mendaftar ke KPU secara penuh dan mengikuti proses itu untuk kemudian KPU mengambil keputusan menjadi pasangan yang sah," kata Hinca dalam konferensi pers di Slipi, Jakarta Barat, Selasa (7/11).

"Karena itu kami beritahukan kepada seluruh masyarakat Indonesia, tidak ada yang ragu sedikitpun bahwa pasangan ini berlayar dengan baik," sambungnya.

Simak Video 'Jika Putusan MK soal Usia Nyapres Berubah Lagi, Maka Baru Berlaku 2029':

[Gambas:Video 20detik]


Wali Kota Depok M Idris menghadiri acara sosialisasi dan pendidikan politik bagi pemilih pemula di SMA Kasih Depok, Jawa Barat (Jabar). Idris sempat bernyanyi bersama pelajar saat menyosialisasikan Pemilu 2024.

Pantauan detikcom di lokasi, Rabu (8/11/2023), Idris terlihat mengenakan baju putih dan peci hitam. Di awal sambutannya, Idris mengajak pelajar untuk bernyanyi bersama.

Tampak ada dua siswa dan dua siswi yang maju untuk bernyanyi bersama Idris. Mereka menyanyikan lagu Virgoun berjudul 'Saat Kau Telah Mengerti' dan lagu Anji berjudul 'Menunggu Kamu'.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Idris mengatakan dirinya sengaja mengajak pelajar bernyanyi agar para pelajar lebih ingat dengan pesan yang disampaikan. Dia kemudian mencontohkan lagu Rhoma Irama.

"Karena anak milenial itu kalau penyampaian pesan nggak harus monoton gitu, nyanyian kan, kayak waktu saya milenial ditanya jumlah penduduk Indonesia berapa, yang saya ingat lagunya Bang Haji Rhoma, 130 juta," kata Idris.

Idris mengatakan acara ini merupakan kegiatan sosialisai Pemilu 2024. Menurutnya, Pemkot Depok tengah menyosialisasikan ke sekolah-sekolah di Kota Depok.

"Ya ini cuma sosialisasi saja, sosialisasi pemilu dan juga pendidikan politik yang memang biasa kita lakukan. Dan sekarang memang giliran sekolah-sekolah swasta," jelasnya.

Dia berharap sosialisasi ini dapat mengajak pelajar untuk berpartisipasi di Pemilu 2024.

"Partisipasi pesannya partisipasi mereka yang target nasional juga ada, kita ingin melebihi target nasional seperti yang terjadi tahun 2019," tutupnya.


Hamas melakukan serangan mendadak terhadap Israel pada Sabtu (7/10). Serangan itu datang dari wilayah terpadat dan termiskin dunia, Jalur Gaza.

Nama Jalur Gaza kembali ramai diteriakkan oleh penduduk dunia. Selama beberapa dekade, ketegangan antara Israel dan Hamas-yang menguasai Gaza sejak 2007, memang kerap terjadi.

Banyak yang bertanya sebenarnya seperti apa Jalur Gaza? Bagaimana sejarah perbatasan ini di mata organisasi hak asasi manusia dan masyarakat Palestina?

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dikutip dari BBC pada Rabu (8/11), inilah rangkuman sejarah Jalur Gaza:

Dari Mesir Kuno hingga Inggris

Pada September 1992, Perdana Menteri Israel saat itu, Yitzhak Rabin, mengatakan kepada delegasi Amerika: "Saya ingin Gaza tenggelam ke laut, tapi itu tidak akan terjadi, jadi kita harus mencari solusinya."

Lebih dari 30 tahun kemudian, solusi tersebut tidak kunjung muncul.

Jalur Gaza adalah wilayah dengan panjang 41 kilometer dan lebar 10 kilometer yang terletak di antara Israel, Mesir, dan Laut Mediterania.

Kawasan ini adalah rumah bagi sekitar 2,3 juta orang dan kepadatan penduduknya salah satu yang tertinggi di dunia.

Namun, jauh sebelum huru-hara antara Israel dan Palestina, Jalur Gaza punya sejarah panjang. Kawasan ini beberapa kali dikepung dan diduduki oleh beragam pihak sejak 4.000 tahun lampau.

Gaza pernah diperintah, dihancurkan, dan dihuni kembali oleh berbagai dinasti, kekaisaran, dan masyarakat, mulai dari Mesir Kuno - ratusan tahun sebelum Masehi - hingga jatuh ke tangan Kesultanan Ottoman pada abad ke-16.

Kawasan itu juga pernah ditaklukkan Alexander Agung, Kekaisaran Romawi, serta Jenderal Muslim, Amr ibn al-As.

Selama periode itu pula keyakinan dan kesejahteraan penduduk Jalur Gaza berubah-ubah.

Gaza adalah bagian dari Kesultanan Ottoman hingga 1917. Selanjutnya, kawasan itu dikuasai Inggris, yang berupaya memfasilitasi pembentukan kerajaan Arab bersatu.

Selama Perang Dunia I, Inggris dan Turki mencapai kesepakatan mengenai masa depan Jalur Gaza dan sebagian besar wilayah Arab Asia milik Kesultanan Ottoman.

Namun pada Konferensi Perdamaian Paris tahun 1919, negara-negara Eropa yang menang perang mencegah terciptanya kerajaan Arab bersatu. Alih-alih mereka menetapkan serangkaian mandat yang memungkinkan pembagian seluruh wilayah.

Dengan demikian, Jalur Gaza menjadi bagian dari Mandat Inggris atas Palestina, yang disahkan oleh Liga Bangsa-Bangsa. Masa kekuasaan Inggris ini diperpanjang antara 1920 dan 1948.

Perang dan pembagian wilayah

Setelah Perang Dunia II berakhir, Inggris memutuskan untuk mengalihkan keputusan mengenai Palestina ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang baru dibentuk.

Pada 1947, organisasi tersebut menyetujui Resolusi 181 yang membagi Palestina sebagai berikut: 55% wilayahnya untuk orang Yahudi, Kota Yerusalem di bawah kendali internasional, dan sisanya untuk orang Arab (termasuk Jalur Gaza).

Resolusi ini, yang mulai berlaku pada Mei 1948, mengakhiri Mandat Inggris atas Palestina dan melahirkan negara Israel.

Kendaraan truk melintas untuk mengangkut barang bantuan kemanusiaan yang akan diberikan untuk warga Palestina di kawasan Mesir, Senin (6/11/2023). Berdasarkan keterangan organisasi kemanusiaan MER-C, Rumah Sakit (RS) Indonesia mengalami kehabisan pasokan obat-obatan di tengah kondisi blokade penuh dan serangan Zionis Israel di Jalur Gaza, Palestina, sehingga dibutuhkan percepatan bantuan obat-obatan guna menangani masyarakat Gaza. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/aww. Foto: ANTARA FOTO/MUHAMMAD ADIMAJA

Pertempuran langsung pecah, yang berujung pada perang Arab-Israel pada tahun 1948. Konflik tersebut menyebabkan ratusan ribu pengungsi Palestina akhirnya menetap di Jalur Gaza.

Dengan penandatanganan gencatan senjata, Gaza diduduki dan dikelola oleh Mesir hingga tahun 1967, tahun meletusnya Perang Enam Hari yang memperhadapkan Israel dengan koalisi Arab yang dibentuk Republik Persatuan Arab (nama resmi Mesir dan Suriah sebelumnya), Yordania, dan Irak.

Setelah menang dalam konflik ini, Israel menduduki Jalur Gaza, Tepi Barat, dan Yerusalem Timur sehingga memicu rentetan bentrokan kekerasan yang berlanjut hingga saat ini.

Intifada (perlawanan) pertama yang dilakukan warga Palestina terhadap Israel muncul di Gaza pada 1987, tahun yang sama ketika kelompok Islam Hamas didirikan. Kemudian menyebar ke wilayah pendudukan lainnya.

Perjanjian Oslo tahun 1993 antara Israel dan Palestina melahirkan Otoritas Nasional Palestina (PNA) yang memberikan otonomi terbatas kepada Gaza dan sebagian Tepi Barat yang diduduki.

Israel menarik pasukannya dan sekitar 7.000 pemukim dari Jalur Gaza pada 2005, setelah intifada kedua yang lebih berdarah.

Setahun kemudian, Hamas meraih kemenangan telak dalam pemilu Palestina, yang memicu perebutan kekuasaan pada 2007 antara Hamas dan partai Fatah, pimpinan Presiden Otorita Palestina, Mahmoud Abbas.

Tentara Israel di Gaza. (AP Photo/Tsafrir Abayov) Foto: AP/Tsafrir Abayov

Kelompok milisi ini meraih kemenangan di Gaza dan tetap berkuasa di Jalur Gaza sejak saat itu, bertahan dalam tiga perang dan blokade selama 16 tahun.

Hamas telah bersumpah untuk menghancurkan Israel dan ingin menggantinya dengan negara Islam.

Dalam beberapa tahun terakhir mereka telah menyerang wilayah Israel dengan ribuan roket dan melakukan serangan mematikan lainnya.

Hamas secara keseluruhan, atau sayap militernya dalam beberapa kasus, ditetapkan sebagai kelompok teroris oleh Israel, Amerika Serikat, Uni Eropa dan Inggris, serta negara-negara lain.

Kelompok ini didukung oleh Iran, yang mendanai dan menyediakan senjata serta pelatihan.

Blokade

Setelah Hamas berkuasa, Israel dan Mesir memberlakukan blokade darat, udara, dan laut di Gaza.

Meskipun ada seruan dari PBB dan kelompok hak asasi manusia, Israel tetap mempertahankan blokade tersebut sejak 2007.

Blokade tersebut berdampak buruk pada warga sipil Palestina yang menghadapi pembatasan pergerakan secara ketat.

Israel melarang warga Palestina memasuki atau meninggalkan wilayah tersebut "kecuali dalam kasus yang sangat jarang terjadi, mencakup kondisi medis mendesak yang mengancam jiwa dan beberapa pedagang yang jumlahnya sangat sedikit," menurut B'Tselem, sebuah kelompok hak asasi manusia Israel.

Human Rights Watch menyebut kondisi di Gaza sebagai "penjara terbuka," mengacu pada pembatasan pergerakan yang diberlakukan Israel terhadap warga Palestina di sana.

Israel mengatakan blokade, yang membuatnya dapat mengendalikan perbatasan Gaza, diperlukan untuk melindungi warga Israel dari Hamas.

Komite Palang Merah Internasional menganggap blokade itu ilegal dan melanggar Konvensi Jenewa, tuduhan yang dibantah oleh pejabat Israel.

PBB, berbagai kelompok hak asasi manusia, dan ahli hukum, menilai bahwa Gaza masih berada di bawah pendudukan militer Israel.

Terowongan di Jalur Gaza Foto: (REUTERS/Jack Guez)

Dalam upaya mengatasi blokade, Hamas membangun jaringan terowongan yang digunakan untuk membawa barang dan senjata ke Jalur Gaza dan juga sebagai pusat komando bawah tanah.

Israel melihat terowongan-terowongan ini sebagai ancaman dan sering menargetkannya saat melakukan serangan udara.

'Kenyataan kejam apartheid di Gaza'

Dengan membatasi impor dan hampir seluruh ekspor, blokade Israel selama 16 tahun terakhir telah mendorong perekonomian Gaza ke jurang kehancuran. Tingkat pengangguran di wilayah itu melebihi 40%, menurut Bank Dunia.

Lebih dari 65% penduduknya hidup di bawah garis kemiskinan, menurut PBB. Lebih lanjut, Program Pangan Dunia (WFP) menganggap 63% penduduk Gaza "kerawanan pangan."

Separuh dari warga Palestina yang tinggal di Gaza berusia di bawah 19 tahun, namun mereka memiliki sedikit atau tidak ada prospek pertumbuhan sosial ekonomi dan akses ke dunia luar amat terbatas.

Dukungan bagi generasi anak-anak yang "hidup dengan dampak psikologis jangka panjang dari paparan kekerasan yang terus-menerus" begitu minim, menurut laporan PBB.

Akibatnya, masalah kesehatan mental, termasuk depresi, meningkat di kalangan generasi muda yang tinggal di kawasan tersebut.

"Blokade Gaza menghalangi orang-orang berbakat dan profesional yang memiliki banyak hal untuk diberikan kepada masyarakat, dalam memperoleh kesempatan yang oleh orang-orang di tempat lain diabaikan begitu saja," kata Human Rights Watch dalam laporannya pada tahun 2021.

"Mencegah warga Palestina di Gaza untuk bergerak bebas di tanah air mereka menghambat kehidupan dan menggarisbawahi kenyataan kejam dari apartheid dan penganiayaan terhadap jutaan warga Palestina."

Saat ini, Gaza adalah "salah satu wilayah terpadat di dunia dengan 2,3 juta warga Palestina yang tinggal di wilayah seluas sekitar 360 km persegi," menurut Gisha, sebuah organisasi non-pemerintah Israel.

Menurut PBB, hampir 600.000 pengungsi tinggal di delapan kamp yang penuh sesak di wilayah tersebut.

Rata-rata kepadatan penduduk di kota seperti London adalah sekitar 5.700 orang per kilometer persegi, namun di Kota Gaza angkanya meningkat hingga lebih dari 9.000 orang.

Pada tahun 2014, Israel mendeklarasikan zona pertahanan di sepanjang perbatasan untuk melindungi diri dari serangan roket dan serangan kelompok milisi Islam.

Penetapan batas itu mengurangi jumlah lahan yang tersedia di wilayah tersebut untuk perumahan atau pertanian.

Bahkan lilin pun kami tak punya - Malam di Gaza saat listrik padam Foto: BBC World

Pemadaman listrik adalah kejadian sehari-hari di Gaza.

Menurut Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan PBB (OCHA), sebagian besar rumah hanya mendapat aliran listrik selama tiga jam sehari.

Jalur Gaza mendapatkan sebagian besar listriknya dari Israel, ditambah aliran dari satu-satunya pembangkit listrik di Gaza dan sejumlah kecil dari Mesir.

Sebagian besar warga Gaza juga menderita kekurangan air dan hidup dengan sistem kesehatan masyarakat yang buruk.

ANP bertanggung jawab atas layanan kesehatan di wilayah Palestina.

Menurut OCHA, blokade yang dilakukan Israel dan Mesir, ditambah dengan rendahnya investasi ANP di bidang kesehatan dan konflik politik internal antara ANP dan Hamas, adalah biang keladi buruknya layanan kesehatan di Gaza.

PBB membantu dengan mengelola 22 pusat kesehatan. Namun beberapa rumah sakit dan klinik telah rusak atau hancur dalam bentrokan sebelumnya dengan Israel.

Kini, setelah serangan terbaru Hamas, kondisi warga sipil di Gaza dan infrastruktur wilayah tersebut diperkirakan akan memburuk secara dramatis.

Israel Bombardir Jalur Gaza, Puluhan Orang Terluka


Anwar Usman diberhentikan dari jabatannya sebagai ketua Mahkamah Konstitusi (MK) usai terbukti melakukan pelanggaran etik berat. Bakal calon presiden (bacapres) Anies Baswedan yakin MKMK objektif dalam mengambil keputusan terhadap Anwar Usman.

"Kita hormati putusan Majelis Kehormatan dan Majelis Kehormatan pasti melakukan proses yang objektif, transparan, mengandalkan pada data, informasi yang sahih," kata Anies usai mengisi acara Sarasehan 100 ekonom Indonesia di Menara Mega, Mampang, Jakarta Selatan, Rabu (8/11/2023).

Anies berharap putusan MKMK dapat menjaga marwah MK. Dia menyebut MK merupakan salah satu lembaga mahkamah tertinggi di RI.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Harapannya, putusan dari Majelis Kehormatan ini benar-benar akan menjaga kehormatan mahkamah yang sangat terhormat ini. Mahkamah Konstitusi adalah salah satu mahkamah tertinggi di republik ini", kata Anies.

"Kita berbicara konstitusi saja sudah tinggi, ini mahkamahnya konstitusi, kemudian di situ ada majelis kehormatannya Mahkamah Konstitusi, jadi tingginya tinggi ini," sambungnya.

Dengan demikian, eks Gubernur DKI ini mengatakan pihaknya menghormati putusan MKMK tersebut. "Jadi saya ingin sampaikan barangkali ini sudah tuntas, kita hormati keputusannya dan mudah-mudahan akan bisa terus menjaga marwah konstitusi," kata Anies.

MKMK telah membacakan putusan nomor 2/MKMK/L/11/2023. Putusan itu terkait dugaan pelanggaran etik hakim Mahkamah Konstitusi (MK) dengan terlapor Ketua MK Anwar Usman.

"Hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat," kata Ketua MKMK Jimly Asshiddiqie membacakan putusannya.

Putusan itu dibacakan dalam sidang yang digelar di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Selasa (7/11/2023). Sidang ini dipimpin oleh majelis yang terdiri dari Ketua MKMK Jimly Asshiddiqie serta anggota Bintan R Saragih dan Wahiduddin Adams.

Putusan ini terkait laporan dari Denny Indrayana, PEREKAT Nusantara, TPDI, TAPP, Perhimpunan Pemuda Madani, PBHI, Tim Advokasi Peduli Hukum Indonesia, LBH Barisan Relawan Jalan Perubahan, para guru besar dan pengajar hukum yang tergabung dalam Constitutional Administrative Law Society (CALS), Advokat Pengawal Konstitusi, LBH Yusuf, Zico Leonardo Djagardo Simanjuntak, KIPP, Tumpak Nainggolan, BEM Unusia, Alamsyah Hanafiah, dan PADI.

MKMK mengawali pembacaan dengan menjelaskan soal putusan MK yang bersifat final dan mengikat. MKMK berpendirian menolak atau sekurang-kurangnya tidak mempertimbangkan permintaan pelapor untuk melakukan penilaian, membatalkan, koreksi ataupun meninjau kembali putusan MK nomor 90/PUU-XXI/2023 yang mengubah syarat usia capres-cawapres. Putusan itu diketahui membuat warga negara Indonesia yang di bawah 40 tahun bisa menjadi capres atau cawapres asal pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih dalam Pemilu atau Pilkada.

Simak Video 'Sederet Respons soal Putusan Pelanggaran Etik Anwar Usman dkk':

[Gambas:Video 20detik]


Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Heddy Lugito, mengatakan DKPP mulai tahun depan tidak lagi 'mondok' di Kantor Bawaslu. DKPP akan memiliki kantor sendiri di Jalan Abdul Muis, Jakarta Pusat.

"Alhamdulillah atas saran Pak Presiden mulai tahun depan kami akan bergeser ke kantor kami di Jalan Abdul Muis," ucap Heddy Lugito pada Rapat Koordinasi Nasional Pemilu di Puri Agung Ballroom Grand Sahid Jaya, Jakarta, Rabu (8/11/2023).

Hal ini ia sampaikan langsung di hadapan Presiden RI, Joko Widodo. Dengan nada bercanda, ia mengungkit saat Ketua Bawaslu Rahmat Bagja bertanya padanya kapan DKPP akan memiliki kantor sendiri. Untuk diketahui, DKPP saat ini masih satu gedung dengan Bawaslu di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Selain itu saya laporkan Pak Presiden, DKPP masih mondok, Pak, di kantornya Bawaslu. Mas Bagja itu kalo ketemu saya sering lirak-lirik, 'kapan Pak Ketua pindah?' gitu katanya," candanya.

Heddy pun mengucapkan terima kasih pada Jokowi karena telah memberikan kantor baru untuk DKPP. Menurutnya kantor itu akan lebih layak.

"Terima kasih bapak telah memberi kantor yang jauh lebih layak dari yang sekarang," tutupnya.


Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI mengatakan ada 289 aduan pelanggaran kode etik yang diterima pihaknya dalam 10 bulan terakhir. DKPP menyebut laporan itu masuk hampir setiap hari.

"Tahun 2023, DKPP sudah menerima pengaduan 289 selama 10 bulan terakhir. Artinya, hampir setiap hari ada pengaduan ke DKPP," ucap Ketua DKPP, Heddy Lukito, pada Rapat koordinasi Nasional Pemilu di Puri Agung Ballroom Grand Sahid Jaya, Jakarta, Rabu (8/11/2023).

Dia juga menjelaskan soal jumlah perkara yang telah diproses DKPP sejak pertama kali berdiri. Dia mengatakan ada 8.445 aduan yang diterima dengan putusan pelanggaran kode etik sebanyak 2.098 sejak 11 tahun lalu.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Sejak 11 tahun DKPP berdiri, DKPP telah memutus pelanggaran kode etik sebanyak 2.098 perkara dengan jumlah total teradu 8.445 teradu," ujarnya.

"Dari jumlah tersebut, DKPP telah memberikan putusan berupa 709 teradu mendapat sanksi pemberhentian tetap dan tidak boleh menjadi penyelenggara pemilu," tambahnya.

Dia mengatakan DKPP bukan lembaga penghukum. Dia mengatakan DKPP merupakan lembaga penjaga marwah penyelenggara Pemilu.

"Sebanyak 2.810 teradu mendapat sanksi pernyataan dan 4.400 diberikan rehabilitasi karena DKPP bukan lembaga penghukum tapi lembaga yang menjaga marwah dan integritas penyelenggara pemilu," katanya.

Dia mengatakan DKPP menargetkan semua aduan akan dituntaskan. Dia mengatakan anggaran DKPP juga sudah meningkat tahun ini sehingga pihaknya menargetkan semua aduan bisa segera diproses.

"Banjirnya pengaduan ke DKPP pantas dituntaskan, karena dari segi anggaran presiden RI sudah menambahkan anggaran DKPP untuk tahun ini sebanyak 200% dari tahun anggaran yang berjalan," tutupnya.


Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakornas) Pemilu Berintegritas yang digelar oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu RI (DKPP).

Dalam kesempatan tersebut, Zulhas menyampaikan agar Pemilu 2024 berlangsung sukses dan demokratis. Selain itu, ia juga berharap agar hasil Pemilu sesuai yang diharapkan oleh rakyat Indonesia.

"Kita berharap Pemilu kita bisa berjalan demokratis, jujur, adil (jurdil)," kata Zulhas, ditemui detikcom di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Rabu (8/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Sukses demokrasinya, semoga nanti presiden dan wakil rakyatnya sesuai dengan pilihan rakyat," pungkasnya.

Zulhas juga merupakan satu-satunya Ketua Umum partai politik yang hadir hari ini.

Selain Zulhas, Rakornas DKPP juga turut dihadiri oleh tokoh lainnya seperti Menkopolhukam RI Mahfud MD, MenPAN RB Abdullah Azwar Anas, Mendagri Tito Karnavian, Panglima TNI Yudo Margono, Kapolri Listyo Sigit Prabowo, Pj Gubernur DKI Heru Budi Santoso, Ketua KPU Hasyim Asyari, Rahmat Bagja, dan Ketua Umum DKPP Heddy Lukito.


Menko Polhukam Mahfud Md menilai putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) memberhentikan Anwar Usman dari Ketua MK keputusan yang bagus. Mahfud mengaku putusan itu di luar ekspektasinya.

"Bagus, bagus saya di luar ekspektasi saya sebenarnya bahwa MKMK bisa seberani itu. Dugaan saya paling teguran keras atau skors selama 6 bulan tidak mimpin sidang. Tapi ternyata diberhentikan dan tidak boleh mimpin sidang selama pemilu itu bagus, berani," kata Mahfud di Hotel Grand Sahid Jaya, Jalan Sudirman, Jakarta, Rabu (8/11/2023).

Mahfud juga mengapresiasi putusan MKMK yang tidak memecat Anwar Usman. Dia mengatakan, jika dilakukan pemecatan, akan ada potensi banding.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Karena kalau dipecat beneran itu bisa naik banding dia. Diberhentikan sebagai hakim itu ada bandingnya. Tapi kalau diberhentikan dari jabatan dan dengan hormat pula itu nggak bisa naik banding. Itu selesai. Karena naik banding bukan hanya risiko tidak memberi kepastian tapi bisa saja hakim banding masuk angin. Makanya bagus itu Jimly itu salutlah," ujarnya.

Sebelumnya, Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) memutuskan Anwar Usman diberhentikan dari jabatan Ketua MK. Penyebabnya, Anwar Usman dianggap terbukti melakukan pelanggaran berat.

MKMK membacakan putusan nomor 2/MKMK/L/11/2023. Putusan itu terkait dugaan pelanggaran etik hakim MK dengan terlapor Ketua MK Anwar Usman.

"Sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi kepada hakim terlapor," ujar Ketua MKMK Jimly Asshiddiqie membacakan putusannya, Selasa (7/11/2023).

Adapun putusan pelanggaran etik ini digelar buntut putusan MK mengabulkan gugatan nomor 90/PUU-XXI/2023 soal batas usia capres-cawapres. Gugatan itu dilayangkan oleh Almas, mahasiswa Unsa.

Atas putusan tersebut, Anwar Usman dan beberapa hakim di MK dilaporkan oleh beberapa pihak lantaran diduga melanggar etik.

Simak Video 'Sederet Respons soal Putusan Pelanggaran Etik Anwar Usman dkk':

[Gambas:Video 20detik]


Menteri Perdagangan RI (Mendag) Zulkifli Hasan (Zulhas) mendampingi Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakornas) Pemilu Berintegritas DKPP, di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Rabu (8/11).

Pantauan detikcom, Jokowi juga turut didampingi oleh Menteri Kabinet Indonesia Maju lainnya seperti Menkopolhukam RI Mahfud MD, MenPAN RB Abdullah Azwar Anas, Mendagri Tito Karnavian.

Selain itu hadir juga Panglima TNI Yudo Margono, Kapolri Listyo Sigit Prabowo, Pj Gubernur DKI Heru Budi Santoso, Ketua KPU Hasyim Asyari, Rahmat Bagja, Ketua Umum DKPP Heddy Lukito.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Pemilu merupakan pesta demokrasi terbesar yang pernah kita selenggarakan. Kalau kita bisa bayangkan dari Aceh sampai Papua, dari seluruh Kabupaten/Kota itu ada 840 ribu TPS," kata Jokowi dalam sambutannya, Rabu (8/11/2023).

"Sehingga, tantangan-tantangannya juga besar baik mengenai tata kelola Pemilu ini akuntabel, berintegritas, juga mekanisme distribusi, mekanisme pengamanan, bukan barang yang mudah. Dan juga bagaimana mewujudkan kontestasi yang berintegritas," sambung Jokowi.

Dalam kesempatan itu, Jokowi juga menyinggung banyaknya rakyat yang saling membenci hingga berita bohong (hoax) yang banyak beredar di tahun politik ini.

"Bagaimana mewujudkan kontestasi yang damai, sejuk, kontestasi yang tanpa hoax, kontestasi tanpa ujaran-ujaran kebencian. Sehingga, kontestasi ini bisa menjadi solusi yang dihadapi oleh masyarakat-masyarakat kita," kata Jokowi.

Jokowi juga bercerita mengenai dirinya yang sempat makan siang bersama dengan capres Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan beberapa waktu lalu. Ia pun menuturkan kompetisi adalah hal yang wajar terjadi di dunia politik.

"Beberapa waktu yang lalu saya mengajak capres-capres untuk makan bersama. Untuk memberikan pesan bahwa ya demokrasi itu ya begitu, bersaing silakan, berkompetisi silakan," kata Jokowi.

"Kompetisi itu biasa dan wajar, perbedaan politik, perbedaan pilihan itu juga biasa dan wajar, jangan sampai yang di atas sudah makan bersama, yang di bawah ribut-ribut. Kita harus ingat bahwa persatuan, kerukunan, itu tidak boleh dikorbankan," pesan Jokowi.

Hal serupa juga diungkapkan oleh berbagai politikus Tanah Air, salah satunya Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulhas. Menurutnya perbedaan dalam pilihan politik merupakan hal yang wajar.

"Pesan saya kalau berpolitik itu, biasa saja," kata Zulhas.

"Dalam politik itu, biasa lah. Hari ini di sini, besok di sana," sambungnya.

Lebih lanjut, Zulhas menyarankan untuk menghormati pilihan politik setiap individu alih-alih mendebatkannya. Sebab, hal ini bisa memicu perpecahan antar sesama.


Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan pesan di balik momen makan siangnya bersama tiga calon presiden beberapa waktu lalu. Hal itu disampaikan Jokowi dalam sambutannya di Rakornas Penyelenggara Pemilu di Hotel Grand Sahid Jaya, hari ini.

Belum lama ini Presiden Jokowi mengajak tiga calon presiden yaitu Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan untuk makan siang bersama. Jokowi berharap para pendukung menyontoh keakraban antarcapres tersebut.

"Beberapa waktu yang lalu saya mengajak capres-capres untuk makan siang bersama untuk memberikan pesan bahwa demokrasi itu begitu, bersaing silakan, berkompetisi silakan, kompetisi itu biasa dan wajar perbedaan politik perbedaan pilihan itu juga biasa dan wajar," kata Jokowi di acara Rakornas Penyelenggara Pemilu, di Hotel Grand Sahid Jaya, Rabu (8/11), dikutip dari detikNews.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Hal itu disampaikan Jokowi dalam konteks pentingnya menjaga persatuan di tengah persaingan demokrasi jelang pemilu. Jokowi mengatakan menjaga kerukunan itu penting demi mewujudkan pemilu yang damai.

"Jangan sampai yang di atas sudah makan-makan bersama, yang di bawah, di daerah masih ribut-ribut. Ini yang perlu kita jaga bersama-sama," sambung Jokowi.

Jokowi menambahkan situasi kondusif harus tetap dijaga bersama dan persatuan bangsa tak boleh dikorbankan.

"Kita harus ingat bahwa kerukunan, bahwa persatuan bangsa ini tidak boleh dikorbankan. Kondusivitas bangsa tetap harus kita jaga. Stabilitas keamanan harus kita jaga bersama-sama," ucap Jokowi.