Musim politik menjadi rahasia umum ketika disuguhkan berbagai dinamika yang terjadi. Hitungan kalkulasi para partai dan elite sangat kental terjadi, tujuannya sudah pasti menentukan jagoan politik yang diusungnya menjadi orang nomor satu di republik ini.

Peta politik selalu terlihat dinamis, di mana yang lebih berpotensi menjadi pemenang dan mana yang berpotensi menjadi pecundang. Sikap ini tentu atas pertimbangan kalkulasi para elite; kesalahan dalam meramu strategi bisa menjadi blunder yang cukup fatal. Di samping kalkulasi dukungan, ada akumulasi yang dihitung pasca dukungan. Bukan hanya sebatas dukungan, melainkan ada transaksi setiap elite demi mendapatkan bagian kuenya masing-masing.

Partai politik terlihat dinamis menari-nari di tengah peta koalisi yang kian hari terus berubah-ubah. Selain itu, dansa politik ini berpengaruh terhadap para individu yang menyeberang haluan dukungan, semula bersikap kontra terhadap tokoh tersebut sekarang berbalik memuji dan mendukung tokoh tersebut.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Budiman Sudjatmiko, misalnya, kader militan dari PDIP, menentukan sikap politiknya dengan mendukung Prabowo Subianto sebagai capres, sangat kontras dengan kebijakan partai politiknya yang telah mengusung Ganjar Pranowo sebagai capres pada 2024. Konsekuensi sikap politiknya berbuah pemecatan dari PDIP.

Sementara, Koalisi Indonesia Bersatu yang digagas oleh tiga parpol --Golkar, PAN, PPP-- dua di antaranya --PAN dan Golkar-- mengubah haluan politik dengan mendeklarasikan mendukung Prabowo. Sikap Golkar diilhami karena Prabowo merupakan kader mereka di masa lalu. Berbeda dengan PAN yang alih-alih berkoalisi dengan PDIP, punya pengalaman yang sama, setia mendukung Prabowo di Pemilu 2014 dan 2019.

Elektabilitas Prabowo yang selalu berada di tingkat atas menjadi langkah rasional yang diambil PAN karena potensi Prabowo menang di Pemilu 2024 cukup besar. Sementara itu, PPP yang berbeda sikap lebih mendukung Ganjar sebagai Capres 2024.

Koalisi Indonesia Bersatu karam sebelum berkembang. Kondisi ini menunjukkan koalisi yang begitu lama tidak menjamin parpol berpegang teguh pada piagam deklarasi. Deklarasi koalisi bisa dimaknai sebagai hitungan kertas dalam angka, yang hanya tinggal tanda tanpa berujung janji politik demi kemaslahatan bersama.

Terbaru, karamnya arah koalisi Nasdem, PKS, dan Demokrat dengan jargon perubahan membenamkan Demokrat dari koalisi. Perubahan peta koalisi ini dipengaruhi oleh sikap mendua yang dilakukan Nasdem dengan memilih Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar untuk mendampingi Anies Baswedan di Pilpres 2024.

Kalkulasi politik ini sudah jelas di mana nama AHY yang selama ini diisukan untuk mendampingi Anies dirasa kurang menjual untuk menambah suara konstituen di beberapa daerah di mana lumbung suara Anies terhitung sulit untuk menang di basis NU baik itu di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Langkah potensial menutupi kealpaan tersebut memilih Muhaimin yang bisa mendongkrak suara Anies di pemilu.

Khalayak akan selalu teringat dengan polemik Pilgub DKI Jakarta dan melabeli sosok Anies sebagai orang yang memainkan politik identitas agama. Langkah konkret yang diambil ialah dengan menggandeng Muhaimin sebagai cawapres untuk menghapus memori publik perihal politik identitas agama di masa lalu.

Kondisi ini yang memperlihatkan musim politik diiringi dengan dansa politik yang cukup manis dari berbagai partai dan elite. Satu hal yang perlu diingat pengalihan dukungan oleh setiap parpol tidak dibarengi oleh komitmen mengenai kebijakan yang membawa kemaslahatan bersama.

Pernyataan normatif yang dikeluarkan di ruang publik pun tidak membawa gagasan substansif yang bisa diperdebatkan publik. Alih-alih mendeklarasikan tentang pembaharuan ide, setiap calon lebih mengumbar hal-hal yang bersifat populis.

Harus Dicermati

Perubahan arah dukungan politik tentu harus dicermati bersama-sama apakah dukungan itu murni melihat tokoh tersebut memiliki kualitas yang membawa gagasan substansif, atau demi dukungan kuantitas akibat hasil-hasil dari beberapa lembaga survei. Namun, bisa jadi hitungan itu menentukan kedua faktor tersebut.

Tetapi, di ruang publik sangat sedikit ide-ide substansif yang dibawa oleh setiap calon ketika melakukan safari politik ke berbagai daerah. Ide-ide substansif menjadi daya tawar yang dibawa ke ruang publik demi meyakinkan konstituen menjatuhkan pilihannya.

Setiap calon lebih mencondongkan sikap populis ketimbang isu-isu strategis yang dibawanya. Agenda diskusi di ruang publik pun cukup nihil membahas perbedaan visi dan misi dalam membangun bangsa ini ke arah yang lebih baik.

Dinamika yang terjadi saat ini tidak terlepas dari kontrol elite politik yang menyuguhkan ke khalayak publik dengan memainkan dansa politik pada dua variabel yaitu tingginya pamor dan kekuatan membangun jejaring relasi politik dan bisnis. Meminjam istilah Vedi Hadiz yaitu mengarahkan kedua hal; pertama popularitas hasil survei, kedua membuka peluang kontrol akses pada kekuasaan sumber daya negara (Hadiz, 2023).

Pengusungan calon presiden tidak pernah diimbangi standar kualitas yang mumpuni. Terjebaknya pada angka-angka survei memantapkan parpol memilih mengusung capres tersebut. Selain itu, kemudahan akses terhadap eksploitasi sumber daya negara dimanfaatkan oleh jaringan para oligarki mendukung dan mendanai kampanye capres dengan harapan adanya tukar tambah terhadap kepentingan mereka.

Indonesia dan oligarki merupakan pertalian sejarah yang tidak bisa terpisah. Misalnya, rezim orde baru memfasilitasi para oligarki untuk menguasai sumber daya negara. Kekuasaan negara yang mudah diakses oleh kepentingan oligarki memudahkan kontrol dan akses untuk menumbuhkan akumulasi modal.

Dinamika politik hari ini menunjukkan arah politik kita bukan hanya berbasis pada ideologi persamaan antar parpol untuk membangun koalisi, bukan berbasis terhadap kebijakan yang konkret, melainkan memuaskan kepentingan elite pasca pemilihan nanti.

Di tataran ruang publik, elite politik pun menghilangkan masalah yang bersifat prinsipil untuk dibahas secara saksama. Prinsip yang fundamental membangun kebijakan yang berbasis kemaslahatan bersama; membangun infrastruktur untuk memenuhi kebutuhan publik, menciptakan lapangan pekerjaan seluasnya, menyelesaikan masalah lingkungan yang menjadi urgensi bersama dan membahas krisis iklim yang sedang terjadi pada saat ini.

Maka dari itu, hal-hal yang bersifat prinsipil harus menjadi agenda strategis yang memberi perdebatan di ruang publik, dengan harapan setiap capres membawa kualitas dari gagasan yang dibawanya. Hal ini akan menjadi pertimbangan yang cermat untuk menjatuhkan pilihan masyarakat kepada setiap capres. Selain itu, peran partai politik semestinya enggan bersikap pragmatis membangun koalisi, bukan berangkat dari hitungan kuantitas melainkan kualitas setiap capres.

Menjadi Pelajaran

Pelajaran yang teramat besar dari bangsa ini polarisasi di Pemilu 2014 dan 2019. Dua pemilu tersebut menjadi pelajaran yang teramat mahal untuk kembali meningkatkan keakraban masyarakat di ruang publik.

Kebekuan di tingkat akar rumput tidak terlepas dari upaya elite politik melakukan dansa politik demi menarik para konstituen, mendanai para buzzer untuk memanipulasi opini publik, sehingga menimbulkan perpecahan antar masyarakat perihal masalah dukungan capres.

Ruang publik disibukkan dengan upaya para parpol dan elite melakukan dansa politik melalui berbagai retorika yang lebih bersifat pragmatis dan populis. Pemilu 2024 nanti diharapkan menciptakan keakraban antar sesama masyarakat, menumbuhkan gagasan substansif yang bisa memperkecil ketidakadilan sosial yang terjadi.

Maka dari itu, komitmen setiap capres harus dipertontonkan dengan retorika yang lebih berani membahas gagasan dan kebijakan melalui program yang konkret. Kelak jika hal ini absen di perdebatan ruang publik, pemilu hanya menjadi dansa politik para elite dan melanggengkan para oligarki di masa mendatang.

Hamzah Jamaludin, S.IP, M.Sos pemerhati politik dan demokrasi


Bakal capres PDIP Ganjar Pranowo berencana memberikan peluang kerja lebih besar kepada kelompok disabilitas jika terpilih menjadi presiden. Partai Garuda menyebut, tanpa ditegaskan Ganjar, undang-undang sudah mewajibkan pemerintah untuk mempekerjakan penyandang disabilitas.

"Ganjar Pranowo mengatakan, kalau beliau menjadi Presiden, mau memberikan lapangan pekerjaan untuk para penyandang disabilitas. Ganjar mengatakan harus ada kewajiban pemerintah dan perusahaan untuk penyandang disabilitas bekerja, kalau perlu dikasih kuota. Itu yang akan dilakukan Ganjar agar kaum disabilitas bisa bekerja, beliau akan paksakan dengan aturan agar ada kuota dan beliau akan buat pelatihan kerja," kata Waketum Garuda Teddy Gusnaidi kepada wartawan, Senin (2/10/2023).

"Terlihat hebat, terlihat heroik, terlihat peduli dan merakyat, tapi palsu, karena ini malah memperlihatkan fakta bahwa ketika beliau menjadi Gubernur, beliau sama sekali tidak memperhatikan para penyandang disabilitas. Kenapa? Karena beliau sama sekali tidak mengetahui bahwa ada UU tentang penyandang disabilitas yang mengatur kewajiban untuk mempekerjakan penyandang disabilitas," imbuh dia.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Menurut Teddy, Ganjar terkesan tidak mengetahui aturan soal kewajiban pemerintah mempekerjakan penyandang disabilitas. Teddy menyebut UU juga mengatur kuota pekerjaan bagi penyandang disabilitas.

"Ganjar sama sekali tidak mengerti dan sama sekali tidak pernah menjalankan aturan itu, makanya beliau tidak tahu kalau ada kewajiban Pemerintah, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD dan perusahaan swasta untuk mempekerjakan penyandang disabilitas. Kuotanya juga diatur dalam UU, Pelatihannya juga diatur dalam UU. Jadi seharusnya beliau menjalankan perintah UU itu saat menjadi Gubernur," imbuh dia.

Juru bicara Partai Garuda itu menyoroti pernyataan Ganjar yang terlontar menjelang Pemilu 2024. Menurutnya, hal ini tidak baik.

"Ganjar mau terlihat sempurna, tidak mau terlihat tidak tahu, malu untuk bilang tidak tahu, berakting untuk terlihat tahu, sehingga jadi sok tahu. Demi Pemilu, mendadak terlihat peduli. Sikap seperti ini jika dibiarkan tidak baik, karena menyikapi sesuatu tanpa memiliki ilmu sama sekali, asal-asalan, itu bisa menyesatkan banyak orang," kata Teddy.

Teddy kemudian berbicara tentang sikap Prabowo Subianto, bakal capres yang didukung partainya. Menurut dia, Prabowo bersikap apa adanya dan mau bertanya kepada ahli yang lebih paham tentang masalah yang dihadapi.

"Prabowo adalah orang yang apa adanya, ketika tidak tahu dia katakan tidak tahu dan akan bertanya pada ahlinya, walaupun ditertawakan. Karena Prabowo tidak malu untuk terlihat tidak tahu. Beliau harus benar-benar mengerti agar ketika mengambil sebuah keputusan, itu tidak asal-asalan, karena bisa merugikan dan menyesatkan banyak orang," kata dia.

Diberitakan sebelumnya, dalam temu kangen dengan disabilitas di Badan Unit Usaha Mandiri, Posko Perjuangan Rakyat (Bumi Pospera) di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur, Ganjar memaparkan gagasan pentingnya memberikan kuota khusus dalam pemerintahan dan perusahaan. Tujuannya untuk mendukung inklusi sosial dan ekonomi bagi kaum disabilitas.

Menurutnya pemerintah perlu mengambil tindakan afirmatif dengan memberikan kuota pekerjaan khusus bagi disabilitas.

"Ya harus ada afirmasi. Maka umpama dalam ketenagakerjaan, mesti ada kewajiban perusahaan, pemerintah, kalau perlu dikasih kuota. Inilah tindakan afirmasi agar mereka (disabilitas) bisa bekerja," kata Ganjar dalam keterangan tertulis, Kamis (28/9/2023).


Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan gugatan pasal Pasal 11 ayat (6) PKPU Nomor 10 Tahun 2023 dan Pasal 18 ayat (2) PKPU Nomor 11 Tahun 2023 terkait pencalegan mantan terpidana koruptor. Selain itu, KPU juga akan menindaklanjuti putusan MA terkait keterwakilan perempuan.

"Akan membahas langkah-langkah pasca Putusan MA 24/2023 terkait 30% keterwakilan perempuan dan Putusan MA 28/2023 terkait syarat masa jeda mantan terpidana pencabutan hak politik," kata Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU RI Mochammad Afifuddin kepada wartawan, Senin (2/10/2023).

Afif mengatakan, dalam diskusi itu akan menghadirkan sejumlah pakar. Dia menyebut KPU akan mendengarkan masukan-masukan dari para pakar sebagai pertimbangan tindak lanjut putusan MA.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Poin diskusi dititiktekankan pada sejauh mana keberlakuan kedua Putusan MA tersebut dan pilihan langkah apa saja yang dapat dilakukan sebagai tindak lanjut Putusan dengan pertimbangan tahapan dan jadwal pencalonan DPR dan DPD yang sudah masuk di tahap ini," paparnya.

Pakar-pakar itu diantaranya merupakan pakar hukum tata negara dan hukum admistrasi negara. "Lima narsum pakar HTN-HAN yaitu, Bayu Dwi Anggono, Umbu Rauta, Jimmy Z Usfunan, Agus Riewanto, Oce Madril," ujarnya.

Diketahui, gugatan mantan terpidana itu dilayangkan Perludem, ICW dan dua mantan pimpinan KPK Saut Situmorang serta Abraham Samad. Dalam putusannya, MA pun mengabulkan permohonan keberatan hak uji materiil atau judicial review terhadap Pasal 11 ayat 6 PKPU Nomor 10 tahun 2023 dan Pasal 18 ayat 2 PKPU No 11 Tahun 2023.

"Mengabulkan permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon: 1. Indonesia Corruption Watch (ICW), 2. Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), 3. Saut Situmorang dan 4. Abraham Samad untuk seluruhnya," demikian bunyi amar putusan MA dalam perkara Nomor 28 P/HUM/2023, berdasarkan keterangan tertulis, Jumat (29/9).

MA juga menyatakan Pasal 11 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022. Berikut bunyi Pasal 11 ayat 5 dan 6 tersebut:

Pasal 11

5. Persyaratan telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, terhitung sejak tanggal selesai menjalani masa pidananya sehingga tidak mempunyai hubungan secara teknis dan administratif dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, dan terhitung sampai dengan Hari terakhir masa pengajuan Bakal Calon.

6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak berlaku jika ditentukan lain oleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk pidana tambahan pencabutan hak politik.

Selain itu, MA juga menyatakan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu Pasal 182 huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023. Berikut bunyi Pasal 18:

Pasal 18

(1) Persyaratan telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf g, terhitung sejak tanggal selesai menjalani masa pidananya sehingga tidak mempunyai hubungan secara teknis dan administratif dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, terhitung sampai dengan Hari terakhir masa pendaftaran bakal calon.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku jika ditentukan lain oleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk pidana tambahan pencabutan hak politik


Partai Solidaritas Indonesia (PSI) masih menunggu pembacaan putusan terkait gugatan aturan usia minimal capres-cawapres dalam Undang-Undang Pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK). PSI menyebut gugatan ini diajukan untuk memperjuangkan pemimpin-pemimpin muda Indonesia.

"Partai Solidaritas Indonesia sedang menunggu panggilan sidang pembacaan putusan uji materiil yang kami perjuangkan untuk pemimpin-pemimpin muda Indonesia," kata Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie kepada wartawan, Senin (2/10/2023).

PSI menegaskan masih menunggu panggilan sidang pembacaan putusan.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Tidak ada pencabutan," kata Grace.

PSI Gugat Usia Capres-Cawapres

PSI menggugat aturan usia minimal capres-cawapres dalam Undang-Undang Pemilu ke MK. PSI tidak setuju dengan syarat capres-cawapres minimal harus berusia 40 tahun.

"PSI memberikan ruang dan perhatian pada anak muda untuk berpartisipasi lebih luas dalam politik dan jabatan kepemimpinan publik. Banyak anak muda menunjukkan prestasinya dalam jabatan kepemimpinan publik, yang bisa jadi berpotensi menjadi presiden maupun wakil presiden RI, namun sayangnya terganjal syarat usia minimal 40 tahun dalam UU Pemilu saat ini," ujar Francine Widjojo, Direktur Lembaga Bantuan Hukum Partai Solidaritas Indonesia (LBH PSI) dalam keterangan pers tertulis, Kamis (9/3).

Aturan syarat minimal usia capres-cawapres ada pada Pasal 169 huruf (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pasal itu baru saja diujimaterikan PSI ke MK, tadi. Francine Widjojo membandingkan syarat minimal usia 40 tahun dengan syarat minimal yang ditetapkan pada UU Pemilu sebelumnya.

"Sedangkan dua UU Pemilu sebelumnya mengatur syarat minimalnya usia 35 tahun. Tidak ada dasar dan urgensinya membatasi rakyat tidak boleh memilih capres dan cawapres yang usianya 35-39 tahun," kata Francine.

Syarat minimal umur 35 tahun untuk dapat dicalonkan sebagai presiden dan wakil presiden tertuang dalam Pasal 6 huruf (q) UU Nomor 23 Tahun 2003 dan UU Nomor 42 Tahun 2008 yang telah digantikan oleh UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum.

Permohonan uji materiil di Mahkamah Kosntitusi tersebut diajukan PSI tanggal 9 Maret 2023 bersama kader-kader mudanya yaitu Anthony Winza Probowo, Danik Eka Rahmaningtyas, Dedek Prayudi, dan Mikhael Gorbachov Dom, dengan LBH PSI selaku kuasanya.

"Saat ini tidak ada batasan usia minimal untuk menjadi menteri. Sedangkan dalam Pasal 8 ayat (3) UUD 1945 ada potensi menteri yang usianya di bawah 40 tahun dapat melaksanakan tugas sementara sebagai presiden dan wapres," papar Francine.

Pasal 8 ayat (3) UUD 1945 mengatur bahwa jika Presiden dan Wapres mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, maka tugasnya dilaksanakan oleh Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama.

"Indonesia pernah mempercayakan kepemimpinannya kepada Sutan Syahrir di usianya 36 tahun sebagai Perdana Menteri pertama Indonesia dan perdana menteri termuda di dunia saat itu. Beliau juga dipercaya sekaligus rangkap jabatan Perdana Menteri dengan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Luar Negeri," tutur Francine.

"Jangan sampai UU justru menjadi hambatan potensi anak muda. Sutan Syahrir sudah membuktikan bahwa umur bukanlah tolak ukur yang tepat untuk menilai kompetensi seorang pemimpin," imbuhnya.


Pernyataan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas tentang ada figur calon presiden (capres) yang mempunyai rekam jejak politisasi agama membuat PKB bereaksi keras. GP Ansor membela Yaqut dengan menyebut PKB arogan.

Pernyataan Menag Yaqut diketahui disampaikan dalam sambutannya saat menghadiri acara doa bersama Wahana Nagara Rahaja di Hotel Alila, Solo, seperti dilansir detikJateng, Jumat (29/9/2023). Acara itu diikuti umat Buddha.

Yaqut mulanya mengingatkan memilih pemimpin negara tidak boleh asal-asalan. Dia mengajak masyarakat memilih pemimpin yang tidak hanya pandai dalam berbicara dan bermulut manis.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Oleh karena itu bapak ibu sekalian, saya berharap nanti bapak ibu sekalian dalam memilih pemimpin negeri ini untuk 2024-2029 benar-benar dilihat rekam jejaknya. Jangan karena bicaranya enak, mulutnya manis, mukanya ganteng itu dipilih, jangan asal begitu, harus dilihat dulu track record-nya," jelasnya.

Yaqut mengingatkan agar tidak memilih pemimpin yang menggunakan agama sebagai kepentingan politik. Yaqut lalu mengungkit Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 serta Pemilu 2014 dan 2019 yang menggunakan agama untuk kepentingan politik.

"Kita masih ingat, kita punya sejarah yang tidak baik atas politik penggunaan agama dalam politik, kita punya sejarah tidak baik beberapa waktu yang lalu ketika pemilihan gubernur DKI Jakarta kemudian dua pilpres terakhir, agama masih terlihat digunakan sebagai alat untuk mencapai kepentingan kekuasaan," kata Yaqut.

Cak Imin Sebut Omongan Buzzer

Cak Imin merespons pernyataan Yaqut. Cak Imin berkelakar pernyataan itu seperti buzzer.

"Ah itu omongan buzzer, ha-ha-ha," kata Cak Imin di Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat, Minggu (1/10).

Cak Imin lalu tersenyum. Cak Imin tidak menjelaskan lebih lanjut terkait ucapannya itu.

PKB bakal mendisiplinkan Yaqut. Baca halaman berikutnya>>

Lihat juga Video: Menag Singgung Politisasi Agama di Pilgub DKI, Cak Imin: Omongan Buzzer

[Gambas:Video 20detik]

Halaman 1 2 Selanjutnya


Para pakar hukum tata negara merekomendasikan siapa pun capres dan cawapres harus mengagendakan perampingan kabinet 2024-2029. Selain itu juga capres/cawapres harus berani menghapus Menteri Koordinator (Menko). Apa alasannya?

Sikap itu disampaikan para pakar yang tergabung dalam Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN).

"Keberadaan Kementerian Koordinator perlu dipertimbangkan untuk dihapus," kata Sekjen APHTN-HAN, Prof Bayu Dwi Anggono, dalam keterangannya, Senin (2/10/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Rekomendasi itu adalah salah satu hasil rekomendasi Konferensi Nasional (KN) APHTN-HAN yang digelar di Batam akhir pekan lalu. Dalam argumennya, para pakar hukum itu menilai secara regulasi, pembentukan Kementerian Koordinator tidak diwajibkan.

"Dan untuk mengefektikan kebijakan dan koordinasi langsung antara menteri dan Presiden," ungkap Bayu Dwi Anggono yang juga Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember (FH Unej) itu.

Para pakar hukum tata negara itu menilai, pencapaian tujuan negara dilakukan melalui pelaksanaan fungsi negara melalui berbagai urusan pemerintahan. Pembentukan kabinet sebagai kekuasaan Presiden mempunyai dampak pada pelaksanaan urusan pemerintahan. Oleh karena itu pembentukan kabinet perlu memperhatikan berbagai aspek; yakni aspek politik, professional/ teknokratik dan representasi berbagai kekuatan/ kepentingan, termasuk daerah (teritori).

"Komposisi pembentukan kabinet Indonesia, perlu mempertimbangkan keseimbangan atau proporsi politik dan teknis. Proporsi politik diberikan kepada partai politik untuk urusan yang bersifat kebijakan makro. Proporsi teknis diberikan untuk professional atau berbasis merit untuk urusan yang membutuhkan hal-hal yang bersifat netral dan berdasarkan pada keahlian tertentu. Untuk itu perlu untuk melakukan pemetaan urusan-urusan yang bersifat politis dan bersifat teknis," beber Bayu Dwi Anggono.

Menurut APHTN-HAN, UU Kementerian Negara perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan kebutuhan penyusunan kabinet terhadap situasi saat ini dan mendatang, sehingga jumlah kementerian dapat ditentukan oleh Presiden berdasarkan program kerja Presiden dalam sistem Presidensial.

"Penentuan jumlah kementerian oleh Presiden juga ditujukan untuk adaptif dengan kebutuhan masyarakat dan negara," cetus Bayu Dwi Anggono.

Asosiasi yang memiliki lebih dari seribu ahli hukum tata negara/hukum administrasi negara itu juga menilai perlu dibuat UU Kepresidenan.

"Tujuan UU ini adalah untuk memberikan keleluasaan Presiden dalam penggunaan hak-hak prerogatif, termasuk dalam hal penyusunan kabinet yang efektif guna menyokong sistem pemerintahan Presindensial," pungkas Bayu Dwi Anggono.

Untuk diketahui, Konferensi Nasional APHTN-HAN digelar secara maraton di Batam. Acara dibuka oleh Ketua MK Prof (HC) Anwar Usman dan ditutup oleh Wakil Ketua MK Prof Saldi Isra. Hadir Ketum APHNTN-HAN Prof Guntur Hamzah yang juga hakim konstitusi dan Anggota Dewan Pembina APHTN-HAN, Prof Enny Nurbaningsih yang juga hakim konstitusi. Adapun hakim konstitusi Prof Arief Hidayat didapuk memberikan Keynote Speech usai pembukaan Konferensi Nasional. Adapun Menkumham Prof Yasonna Laolly diwakili oleh Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Prof Widodo Ekatjahjana.

Simak juga Video: Ekspresi Jokowi Ditanya Isu Bakal Kembali Reshuffle Kabinet

[Gambas:Video 20detik]


Bakal calon presiden (bacapres) Ganjar Pranowo unggul dalam semua simulasi capres 2024 yang dilakukan Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia khusus wilayah Jawa Timur. Diketahui, Ganjar juga unggul saat berhadapan dengan Prabowo Subianto dan Anies Baswedan.

Pada simulasi tiga nama bacapres, Ganjar unggul dengan hasil survei mencapai 43,9 persen, sedangkan Prabowo Subianto sebesar 33,8 persen, dan Anies Baswedan 14,4 persen.

"Dari survei tersebut, sebanyak 8,0 persen belum menunjukkan pilihan," kata Peneliti Utama Indikator Burhanuddin Muhtadi dalam keterangan tertulis, Senin (2/10/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Indikator juga mencoba membuat simulasi nama-nama yang mungkin pantas berpasangan dengan Ganjar Pranowo, yakni sejumlah 19 nama. Hasilnya, Erick Thohir meraih 17,2 persen, Khofifah Indar Parawansa 15,1 persen, Mahfud MD 11,5 persen, serta Ridwan Kamil 9,2 persen.

Ada juga Sandiaga Uno 7,1 persen, Gibran 5,5 persen, Muhaimin Iskandar 4,9 persen dan Agus Harimurti Yudhoyono 4,8 persen. Sementara nama lain kurang dari 4 persen dan 15,2 persen lainnya belum menjawab.

Burhanuddin mengatakan Jawa Timur merupakan salah satu provinsi di Pulau Jawa dengan potensi pemilih sekitar 16 persen dari total pemilih di Indonesia. Besarnya potensi pemilih di Jawa Timur ini menjadi daya tarik tersendiri terlebih menjelang pemilihan umum presiden.

Ia meneruskan berdasarkan hasil empat pilpres sejak 2004 hingga 2019, pemenang pilpres selalu merupakan pasangan yang juga unggul di Jawa Timur selain di wilayah potensial lain. Artinya, Jawa Timur merupakan salah satu kunci kemenangan dalam Pilpres.

"Untuk memenangkan pilpres, tidak bisa tidak, pasangan calon dan timnya harus memperhitungkan Jawa Timur sebagai salah satu prioritas," ungkapnya.

Menurutnya, berbicara mengenai perilaku memilih di Jawa Timur tidak bisa dilepaskan dari organisasi massa terbesar di Indonesia Nahdlatul Ulama (NU). Jawa Timur sejak dulu merupakan basis NU, dan arah dukungan NU turut menentukan pilihan warga Jawa Timur.

Burhanuddin mengatakan meski seringkali NU tidak secara resmi mendukung salah satu pasangan dalam Pilpres, namun warga membaca keberpihakan para kyai NU dan menjadikannya salah satu pertimbangan dalam memilih.

"Mengetahui kecenderungan tersebut, para calon pun berebut dukungan NU menjelang pemilu, baik dengan mengusung calon berlatar belakang NU atau mengunjungi para kyai NU untuk menunjukkan kedekatan, dengan harapan gerbong kyai NU akan ikut tergerak untuk mendukung calon tersebut," ujarnya.

Sebagai informasi, metodologi survei menggunakan populasi seluruh warga negara Indonesia di Jawa Timur yang punya hak pilih dalam pemilihan umum, yakni mereka yang sudah berumur 17 tahun atau lebih, atau sudah menikah ketika survei dilakukan.

Adapun penarikan sampel menggunakan metode multistage random sampling. Dalam survei ini jumlah sampel sebanyak 1810 orang. Dengan asumsi metode simple random sampling, ukuran sampel 1.810 responden memiliki toleransi kesalahan (margin of error-moe) sekitar 2.4 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Sampel berasal dari seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Timur yang terdistribusi secara proporsional.

Responden terpilih diwawancarai lewat tatap muka oleh pewawancara yang telah dilatih. Quality control terhadap hasil wawancara dilakukan secara random sebesar 20 persen dari total sampel oleh supervisor dengan kembali mendatangi responden terpilih (spot check).


Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri mengaku heran lantaran setiap pergantian pemimpin maka tata pemerintahan kemudian diubah. Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengatakan perubahan itu dilakukan untuk perbaikan bukan asal berubah.

"Yang utama perubahan untuk perbaikan dan kemajuan. Bukan asal berubah," ujar Mardani kepada wartawan, Senin (2/10/2023).

Mardani menilai perubahan merupakan keniscayaan. Sebab, kata dia, dalam perjalanannya, geopolitik hingga kemampuan pemerintah juga berubah.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Perubahan sebuah keniscayaan. Karena memang masyarakat berubah, geopolitik berubah dan kemampuan pemerintah juga berubah," ujarnya.

Lebih lanjut, Mardani mengatakan perubahan yang dilakukan tidak boleh asal berubah. Sementara Koalisi Perubahan yang dibentuk PKS, NasDem dan kini PKB, kata Mardani, menjalankan perubahan untuk memajukan.

"Yang tidak diharapkan adalah perubahan yang asal. Asal berubah, asal beda. Koalisi Perubahan menjalankan perubahan untuk memajukan dan mensejahterakan," imbuh dia.

Sebelumnya, Megawati mengaku heran lantaran sering adanya pergantian pemimpin maka ada perubahan kebijakan juga. Megawati mulanya mencari Eks Gubernur Bali I Wayan Koster terkait konsep 100 tahun untuk Bali ke depan. Ia ingin tanah di Bali tak dikonversi hanya untuk kepentingan masyarakat asing.

Megawati lantas menyapa Azwar Anas. Dia kemudian mengaku heran dengan sistem negara yang kerap berubah jika berganti pemimpin.

"Ini kan sekarang amburadulnya, itu Bapak Azwar Anas, apa, ganti pemimpin, dirubah, dengan enaknya. Bagi saya coba apa ndak pusing ya, saya pusing, itu tata pemerintahan Republik Indonesia," kata Megawati dalam pidato di penutupan Rakernas PDIP ke-IV, di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Minggu (1/10).

Megawati menyebut sempat berbicara dengan Presiden Joko Widodo hal tersebut harus dikoreksi. Ia berbicara terkait visi misi dari Presiden hingga kepala desa.

"Saya bilang pada Pak Jokowi, bayangkan dari Presiden, itu bikin visi-misi itu sampai kepala desa. Ini harus dikoreksi, nanti kita harus koreksi. Kenapa?," kata Mega.

"Visi- misi presiden ke kepala desa pasti beda dong, dari sisi daerahnya, dari waktu kerjanya dan lain sebagainya sehingga dengan demikian yang harus kita bikin adalah sebuah perjalanan konsep Indonesia Raya ke depan itu adalah dengan sebuah visi misi, atau bentuk apapun namanya itu merupakan jangka panjang," imbuhnya.

Simak Video: Anies Kenang saat Jadi Gubernur, Rumah Dinasnya Dipakai Pengajian Rutin

[Gambas:Video 20detik]


Pernyataan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas yang mengingatkan kepada masyarakat untuk cerdas memilih di pemilihan presiden dan wakil presiden tahun depan mendapat kritikan dari sejumlah pimpinan Partai Kebangkitan Bangsa. Seperti apa sebenarnya pernyataan Menag Yaqut yang dipersoalkan PKB hingga akan didisiplinkan?

Pernyataan Menag Yaqut tersebut disampaikan dalam sambutan saat menghadiri acara doa bersama Wahana Nagara Rahaja di Hotel Alila Solo, Jumat (29/9/2023) pekan lalu. Saat itu Menag Yaqut mengingatkan agar masyarakat tidak asal memilih calon presiden pada Pilpres 2024 mendatang. Menurutnya, penting untuk melihat rekam jejak capres.

"Oleh karena itu bapak ibu sekalian, saya berharap nanti bapak ibu sekalian dalam memilih pemimpin negeri ini untuk 2024-2029 benar-benar dilihat rekam jejaknya. Jangan karena bicaranya enak, mulutnya manis, mukanya ganteng itu dipilih, jangan asal begitu, harus dilihat dulu track record-nya," katanya dikutip dari detikJateng.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Indonesia pada 2024, lanjut Menag, telah memasuki tahun politik. Umat beragama harus menyadari bahwa pemilu hanya mekanisme menemukan siapa yang akan memimpin Indonesia.

"Track record-nya bagus syukur, mukanya ganteng syukur, bicaranya manis, itu dipilih. Kalau nggak ya jangan, jangan pertaruhkan negeri ini kepada orang yang tidak memiliki perhatian kepada kita semua, cek track record-nya," ujar Menag.

Gus Men turut menghimbau agar masyarakat tidak memilih pemimpin yang menggunakan agama sebagai kepentingan politik walaupun ia tahu betul politik tidak bisa lepas dari agama.

"Agama dan politik tidak bisa dipisahkan tetapi agama tidak boleh digunakan sebagai alat politik untuk memenuhi nafsu kekuasaan, ini berbeda," jelasnya.

Selain itu, di kesempatan yang sama Gus Men juga mengungkit terkait simbol-simbol agama yang masih beberapa kali terlihat digunakan saat Pemilihan Umum Gubernur DKI Jakarta 2017 serta Pemilu 2014 dan 2019.

"Kita masih ingat, kita punya sejarah yang tidak baik atas politik penggunaan agama dalam politik, kita punya sejarah tidak baik beberapa waktu yang lalu ketika pemilihan Gubernur DKI Jakarta kemudian dua Pilpres terakhir, agama masih terlihat digunakan sebagai alat untuk mencapai kepentingan kekuasaan," beber Gus Men.

Waketum PKB Jazilul Fawaid menyebut pernyataan Menag Yaqut dapat memunculkan spekulasi publik. Ia menilai, pernyataan Gus Yaqut sebagai menteri seharusnya bertanggung jawab menjaga kerukunan beragama.

"Hati-hati menjaga mulutnya. Karena apa, karena ini pejabat publik, dia digaji oleh pajak negara untuk membuat suasana harmoni, bukan untuk mengeluarkan statement-statement yang nggak perlu. Rakyat itu lebih paham," ungkap Jazilul.

Ia mengatakan PKB telah menyiapkan sejumlah langkah-langkah untuk mendisiplinkan Menag Yaqut. Sebaliknya, GP Ansor menilai pernyataan Gus Men justru sangat positif dan edukatif sebagaimana disampaikan oleh Wasekjen PP GP Ansor, Wibowo Prasetyo.

"Pernyataan Menteri Agama itu normatif, memberikan pendidikan politik kepada warga negara agar memilih calon pemimpin tidak dari penampilan saja tapi juga dari track record-nya, dari jejak rekamnya," katanya.

Wibowo mengatakan, jejak rekam capres dan cawapres sangat penting. Terutama rekam jejak dalam penggunaan agama sebagai alat politik.

Menag Yaqut Ungkap Perkembangan Penanganan Kasus Ponpes Al-Zaytun


Peran Polri lewat polisi wanita (Polwan) sangat penting dalam menyukseskan penyelenggaraan pemilu berkualitas. Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan polwan memiliki peran sentral dalam melakukan pengamanan dan penegakan hukum pemilu dan pemilihan pilkada.

"Kita ingat dalam demonstrasi Pemilu 2019 mulainya ada kericuhan karena massa perempuan yang maju. Karena itu, perlu pendekatan dan pengamanan dari para polwan dalam menanganinya, sehingga tak meluas menjadi kerusuhan," kata Bagja dalam keterangannya, Senin (2/10/2023).

Bagja menjelaskan untuk sinergitas penyelenggaraan Pemilu 2024 dan Polri dan TNI perlu dilakukan. Hal itu bertujuan agar mewujudkan Pemilu 2024 yang aman dan damai.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Penyelenggara pemilu (KPU, Bawaslu, dan DKPP) bersama Polri/TNI dan para pemangku kepentingan seperti tokoh adat, tokoh masyarakat, atau ulama perlu bersama-sama menciptakan efektivitas pengamanan pemilu," tuturnya.

Dalam penegakan hukum pidana pemilu pada Sentra Gakkumdu dengan menjalin sinergi bersama Bawaslu dan kejaksaan. Seluruh laporan tindak pidana pemilu harus terlebih dahulu melalui Bawaslu. Dia menyatakan Polri juga memiliki peran yang penting dalam memberikan edukasi terkait Pemilu 2024.

"Polwan juga dapat bergabung bersama lingkup pengawasan perempuan dalam memberikan pendidikan kepemiluan sekaligus memaksimalkan pengawasan partisipatif. Kami mendukung penguatan profesionalitas polwan dalam pemilu," jelasnya.

Polri Tambah Personel di Papua

Untuk mewujudkan Pemilu 2024 aman dan kondusif, Mabes Polri melakukan penambahan personil di papua. Humas Polda Papua Kombes Ignatius Benny Prabowo langkah itu dilakukan dalam rangka pengamanan Pemilu 2024.

"Para personel tambahan akan dikerahkan ke sejumlah daerah yang rawan konflik dan daerah yang menjadi basis Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB)," ungkap Benny.

Dia menjelaskan setidaknya ada 12 daerah kabupaten yang masuk kategori rawan konflik yakni Intan Jaya, Dogiyai, Deiyai, Puncak, Nduga, Lanny Jaya, Puncak Jaya, Yahukimo, Pegunungan Bintang, Jayawijaya, Tolikara dan Yalimo.

Oleh karenanya, Benny menambahkan pihaknya terus melakukan sosialisasi pemilu damai di wilayah-wilayah tersebut. Pihaknya juga terus melakukan deteksi dini apabila adanya ancaman stabilitas keamanan di Papua selama persiapan dan pasca Pemilu 2024. Dia menjelaskan pihaknya masih melakukan pendataan terkait kebutuhan jumlah personil yang bakal ditempatkan di Papua.

"Masih melakukan pendataan kebutuhan untuk pengusulan tambahan personal yang nantinya akan segera disampaikan ke Mabes Polri," tutupnya.

Tonton juga Video: Ganjar: Kalau Nggak Punya Agenda Antikorupsi, Bukan Kelompokku

[Gambas:Video 20detik]


ePKB menegur Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas karena dianggap tidak bisa menjaga omongannya. Sebagai seorang menteri Yaqut juga diminta untuk tidak menggiring opini di masyarakat.

Waketum PKB Jazilul Fawaid mengatakan pihaknya telah menyiapkan langkat untuk mendisiplinkan Yaqut. Pasalnya, yang bersangkutan adalah kader PKB.

Jazilu kemudian mengungkit ucapan Yaqut soal ada figur capres yang punya rekam jejak melakukan politisasi agama saat pemilu. "Hati-hati menjaga mulutnya," ujarnya dilansir detikNews Senin (2/1/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Sebagai seorang menteri atau pejabat publik, Jazilul menilai harusnya Yaqut dapat menjaga situasi tetap damai di tahun politik.

"Karena apa, karena ini pejabat publik, dia digaji oleh pajak negara untuk membuat suasana harmoni, bukan untuk mengeluarkan statement-statement yang nggak perlu. Rakyat itu lebih paham," tegasnya.

Wakil Ketua MPR RI mengatakan seharusnya Yaqut tidak mengeluarkan pernyataan yang memunculkan spekulasi publik. "Kalau posisinya sebagai menteri ya presiden lah yang mengevaluasi," tuturnya.

"Kalau sebagai kader PKB, kami tentu sudah menyiapkan langkah-langkah pendisplinan. Jadi dan publik tentu akan memberikan penilaian juga, menurut saya itu yang lebih penting," ungkapnya.

Pernyataan Yaqut itu, kata Jazilul, bisa menggiring opini. Seharusnya hal itu tidak perlu dilakukan.

"Jangan membuat publik ini berspekulasi dan bingung dan menggiring opini yang nggak perlu. Saya pikir itu," tuturnya.

Ucapan Menag Yaqut itu pun dianggap Jazilul sebagai langkah menyebar berita bohong atau hoaks. Menurut dia, Yaqut seharusnya bertanggung jawab menjaga kerukunan beragama.

"Apalagi menjadi pembantu presiden. Presiden sudah bolak balik bilang kita jaga persatuan, jangan ada politik pecah belah, jangan bikin hoaks," tuturnya.

"Ini hoaks kok dari negara, ini hoaks kok mulai dari Menteri Agama yang sesungguhnya bertanggung jawab terhadap kerukunan umat beragama. Saya pikir itu tidak pantas. Biarlah publik yang mengevaluasi, kalau tidak presiden yang mengevaluasi," tegasnya.

Selengkapnya di Halaman Berikutnya...

Halaman 1 2 Selanjutnya

Menag Yaqut Ungkap Perkembangan Penanganan Kasus Ponpes Al-Zaytun


Direktur Eksekutif Indikator Burhanuddin Muhtadi menyebut bergabungnya PKB dan Muhaimin Iskandar (Cak Imin) sebagai bacawapres Anies Baswedan tidak berdampak signifikan terhadap suara dukungan Anies di Jawa Timur (Jatim). PKB pun merespons dan mengklaim hasil survei internal berbeda dengan hasil survei Indikator.

"Hasil survei internal kita malah sebaliknya, pasangan Amin (Anies-Cak Imin) unggul dari calon lain," kata Ketua DPP PKB Daniel Johan kepada wartawan, Minggu (1/10/2023).

Meski begitu, Daniel Johan tetap menyampaikan terima kasih atas gambaran dari para lembaga survei politik Tanah Air. Sebab, kata dia, hal tersebut akan semakin mendorong semangat tim pemenangan AMIN untuk terus bekerja keras.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Seluruh struktur koalisi sudah bergerak secara bersama-sama. Kita akan lakukan gerakan mengetuk pintu hati masyarakat secara door to door untuk memperkenalkan pasangan Anies-Muhaimin ke tingkat grassroots yang paling bawah," ucapnya.

Sebelumnya, elektabilitas Anies Baswedan di Jawa Timur berada di urutan ketiga dari dua bacapres kuat lainnya, yakni Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto menurut survei Indikator terbaru. Direktur Eksekutif Indikator Burhanuddin Muhtadi menyebut bergabungnya PKB dan Muhaimin Iskandar (Cak Imin) sebagai bacawapres tidak berdampak signifikan pada Anies.

Survei digelar selama 14-20 September di Jawa Timur. Populasi survei ini adalah seluruh warga negara Indonesia di Jawa Timur yang punya hak pilih dalam pemilihan umur, yakni mereka vang sudah berumur 17 tahun atau lebih, atau sudah menikah ketika survei dilakukan. Penarikan sampel menggunakan metode multistage random sampling.

Dalam survei ini jumlah sampel sebanyak 1.810 orang. Dengan asumsi metode simple random sampling, ukuran sampel 1.810 responden memiliki toleransi kesalahan (margin of error-MoE) sekitar +2.4% pada tingkat kepercayaan 95 persen. Sampel berasal dari seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Timur yang terdistribusi secara proporsional. Responden terpilih diwawancarai lewat tatap muka oleh pewawancara yang telah dilatih.

Burhanuddin mulanya menjabarkan elektabilitas masing-masing bacapres. Anies berada di urutan terbawah dari Ganjar dan Prabowo.

"Bagaimana dengan pilihan warga Jatim secara umum berkaitan dengan pilpres. Ganjar Pranowo 43,9%, Prabowo 33,8%, Anies Baswedan, simulasi tanpa pasangan yaitu 14,4% dan 8% mengaku belum menentukan pilihan di Jawa Timur," kata Burhanuddin dalam pemaparannya, Minggu (1/10).

Dia pun menyinggung elektabilitas Anies yang belum terkerek di Jatim meski telah mendeklarasikan Ketum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin sebagai cawapresnya.

"Jadi saya katakan berdasarkan temuan hingga 20 September di Jawa Timur, Mas Anies belum mendapatkan insentif elektoral yang signifikan dari bergabungnya PKB ke Mas Anies. Masih sangat minimal efek PKB dan Gus Muhaimin dalam mendongkrak suara Mas Anies," katanya.

Lihat juga Video: Dua Kades di Bandung Mundur Demi Dukung AMIN, Anies: Kami Salut!

[Gambas:Video 20detik]


Lembaga Indikator melakukan survei nasional terkait pilihan publik terhadap partai politik di Pemilu 2024. Hasilnya menunjukkan, PPP diprediksi tak tembus ke parlemen. Lantas bagaimana respons PPP?

Ketua DPP PPP Achmad Baidowi (Awiek) menyebut pihaknya akan menjadikan hasil survei Indikator ini sebagai bahan evaluasi. Tapi ia tetap optimis PPP akan lolos ke DPR meskipun saat ini diprediksi tidak akan tembus ke Senayan.

"Hasil survei Indikator Politik tersebut kami jadikan bahan evaluasi dalam langkah pemenangan ke depan. Dan kami tegaskan PPP selalu lolos ke parlemen meskipun dipotret tidak lolos. Karena PPP mau lolos pemilu bukan lolos survei," kata Awiek kepada wartawan, Minggu (1/10/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Awiek menyebut PPP menghargai hasil survei Indikator meskipun berbeda dengan hasil survei internal dan lembaga survei lainnya. Menurutnya, sampel survei Indikator diambil saat para caleg PPP belum masif bergerak di lapangan.

"Saat pengambilan sample dilakukan pada posisi caleg PPP belum bergerak masif karena belum masuk tahapan DCT. Jika survei dilakukan pada saat DCT telah diumumkan dan semua bergerak kami yakini hasilnya akan jauh lebih bagus," ucapnya.

Seperti diketahui, lembaga Indikator melakukan survei nasional terkait pilihan publik terhadap partai politik di Pemilu 2024. Hasil survei menunjukkan, PDIP menempati urutan pertama, sementara PPP hingga PSI diprediksi tak tembus ke parlemen.

Dalam keterangan Indikator seperti dilihat pada Minggu (1/10), populasi survei ini adalah WNI yang punya hak pilih dalam pemilihan umum, yakni mereka yang sudah berumur 17 tahun atau lebih, atau sudah menikah ketika survei dilakukan.

Survei dilakukan pada 25 Agustus-3 September 2023. Penarikan sampel menggunakan metode multistage random sampling. Dalam survei ini jumlah sampel basis sebanyak 1.200 orang yang berasal dari seluruh provinsi yang terdistribusi secara proporsional.

Lihat juga Video: Anies Safari Politik ke Ponpes Mbah Moen di Rembang

[Gambas:Video 20detik]

Halaman 1 2 Selanjutnya


Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri dibuat melongo oleh wacana duet Prabowo Subianto dengan Ganjar Pranowo. Megawati sampai bingung karena dirinya sebagai ketua umum tak tahu perihal ini.

Hal itu disampaikan Megawati saat menutup Rakernas IV PDIP di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Minggu (1/10/2023). Megawati membaca wacana ini di media massa.

"Lho saya sendiri sampai bingung lho. Di media tiba-tiba di bilang begini, 'ya sudah ada persetujuan bahwa nanti Pak Prabowo jadi presidennya, Pak Ganjar jadi wakil presidennya,' aku terus di rumah melongo wae," kata Megawati.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Iki sing ngomong sopo yo (ini yang ngomong siapa ya), aku yang ketua umumnya malah nggak ngerti, coba," lanjutnya.

Megawati meminta tak usah menghiraukan hal ini. Menurutnya, hal itu hanya utak atik gatuk saja.

Megawati Bertanya ke Kader

Megawati pun meminta para kadernya untuk tidak mendengarkan isu duet Prabowo-Ganjar tersebut. Dia lantas bertanya kepada para kadernya yang hadir di Rakernas apakah setuju dengan duet tersebut.

"Coba, wes nggak usah didengerin. Kok enak banget gitu lho nggatuk-nggatukken. Lha kamu mau nggak?" tanya Megawati.

"Enggak," jawab para kader PDIP.

"Bukan, kalau ada cewek cakep, ada laki ganteng, tapi nggak sama-sama tune in, terus mau digatuk-gatukken gitu? Padahal yang perempuan dah punya pacar, yang laki dah punya pacar, hayo mau apa nggak?" lanjut Megawati.

"Enggak," jawab kader lagi.

Megawati pun kemudian menyinggung masih adanya kader yang tidak menjawab pertanyaannya tersebut.

"Tapi nggak semua ngomong, berarti ada yang mau. Payah anak buah saya, haduh gawat," ujar Megawati.

Presiden ke-5 RI itu kemudian menjelaskan bahwa penunjukan Ganjar sebagai calon presiden (capres) dari PDIP merupakan amanat kongres partai kepadanya. Hal itu disebutnya menunjukkan bahwa partai meyakini dirinya akan memilih calon yang benar.

"Jadi ya apa sih urusannya. Lho kok bingung karepe dewe. Lha saya kan nggak bingung, ya udah, lho saya kenapa, bukannya lalu sombong, lah saya diberi kongres partai sebagai petugas ketua umum untuk mendapatkan hak prerogatif, jadi ngapain saya ngomong sama orang. Itu kan berarti nggak punya hak prerogafif lagi. Kenapa diberikan kepada saya karena orang yang memberikan hak prerogatif itu sangat tahu bahwa ibu pasti akan memilih yang benar," tutur Megawati.

Simak juga Video: Isu Duet Prabowo-Ganjar yang Bikin Megawati Melongo

[Gambas:Video 20detik]

Saksikan Sudut Pandang Terbaru: Ekspedisi Mapia, Membangun Peradaban di Pulau Terdepan Nusantara

[Gambas:Video 20detik]

Halaman 1 2 3 Selanjutnya


Survei teranyar LSI Denny JA menempatkan Partai Golkar berada di urutan kedua dan menggeser PDIP yang saat ini berada urutan ketiga di Jawa Barat. Meskipun begitu, Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Barat Tubagus Ace Hasan Syadzily mengajak seluruh kadernya jangan terbuai dan terus bekerja keras untuk menaikan elektabilitas partai Golkar di Jabar.

"Data terbaru survei LSI Denny JA di Jabar telah menempatkan Partai Golkar di peringkat kedua, menggeser PDIP ke peringkat ketiga. Ini tentu merupakan sebuah hal yang sangat positif bagi Golkar di Jawa Barat," kata pria yang akrab disapa Kang Ace dalam keterangan tertulis, Senin (2/10/2023).

Namun demikian, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI ini turut meminta seluruh kader Partai Golkar, terutama para calon anggota legislatif rapatkan barisan agar Golkar menjadi pemenang di Jawa Barat dalam Pemilu 2024.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Bagi kami hasil survei LSI Denny JA ini mengafirmasi bahwa Partai Golkar kini semakin melaju dan menunjukan tren positifnya karena kerja keras seluruh kader Partai Golkar di Jawa Barat," tuturnya.

Dia pun mengingatkan agar hasil survei tersebut tidak membuat kader dan caleg terlena. Hasil survei tersebut harus dijadikan sebagai dorongan atau booster agar mampu terus memompa semangat bekerja dan bergerak. Menurutnya, terhitung dari Oktober 2023 masih ada waktu kurang lebih 4 bulan yang bisa dimanfaatkan.

Dia berharap hasil survei terbaru LSI Denny JA terkait elektabilitas Golkar yang sudah menggeser posisi PDIP ke peringkat kedua setelah Gerindra ini tidak membuat kader dan caleg terlena. Namun justru harus dijadikan booster yang mampu memompa semangat bekerja dan bergerak lebih kencang lagi, Kang Ace mengingatkan, terhitung dari Oktober 2023, masih ada waktu kurang lebih 4 bulan yang sangat potensial mengubah dinamika politik.

"Ingat target Golkar di Jabar itu adalah menjadi juara pertama Pileg. Termasuk, juara Pilpres," jelasnya.

Seperti diketahui, LSI Denny JA Kamis pekan lalu merilis hasil survei terbarunya tentang preferensi pemilih warga Jabar terhadap capres, cawapres,dan partai politik. Dari hasil yang dipaparkan Direktur Eksekutif Citra Komunikasi LSI Denny JA, Toto Izul Fatah, Golkar menempati posisi kedua setelah Gerindra.

Jika dibandingkan dengan data survei LSI Denny JA setahun sebelumnya, Februari 2022, Golkar naik dari peringkat keempat dengan 14,7% menjadi peringkat kedua dengan 16,8% pada survei per September 2023. Posisi Golkar ini sekaligus melampaui PDIP yang semula peringkat pertama, sekarang peringkat ketiga dengan 15,7%. Sementara Gerindra 18,2% di peringkat pertama. Diluar tiga partai tadi, ada PKS (10,2%), PKB (6,1%), PAN (5,5%), Demokrat (4,8%), Nasdem (3,9%), PPP (2,3%), dan Perindo (1,0%). Sementara partai lainnya seperti Partai Ummat, PSI, PBB, Garuda, dan Gelora masih di bawah 1%.

Menanggapi kenaikan elektabilitas Golkar tersebut, Toto Izul mengatakan secara kualitatif bisa dijelaskan bahwa faktor penyebabnya pasti tidak tunggal.

"Bisa karena semakin tingginya pengetahuan publik terhadap RK (Ridwan Kamil) yang sudah resmi menjadi kader Golkar. Sehingga elektabilitas RK yang tinggi sebagai cagub terkonversi menjadi suara partai," ungkap Toto.

Toto lebih lanjut memastikan, ada juga peran kuat dari leadership Ace Hasan Syadzily sebagai ketua DPD Partai Golkar Jabar sehingga elektabilitas Golkar semakin meningkat.

"Saya lihat, Kang Ace cukup tinggi mobilitasnya di Jabar dengan melakukan aneka bentuk konsolidasi dan sosialisasi. Sehingga, peran leadership ini yang membuat para kadernya ikut bergerak," tutup


Wacana terkait duet antara Ketum Gerindra Prabowo Subianto dengan bacapres PDIP Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024 mencuat. Gesture jempol Prabowo soal wacana ini pun jadi sorotan.

Seperti diketahui, isu duet Ganjar dan Prabowo mencuat di publik sejak beberapa waktu lalu. Salah satu yang mengusulkan duet tersebut adalah DPD Projo (Pro Jokowi) Bali.

"DPD Projo Bali mengusulkan Bapak Prabowo sebagai calon presiden dan Bapak Ganjar Pranowo sebagai calon wakil presiden di Pemilu 2024," ujar Ketua DPD Projo Bali I Gusti Agung Ronny Indra Wijaya saat konferensi pers dalam acara "Konferda Projo" seperti dilansir detikBali, Minggu (13/8/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Projo punya alasan mengapa mendukung Prabowo sebagai capres 2024 yang pada 2019 lalu menjadi lawan Jokowi. Ronny menyebut Indonesia perlu pemimpin yang tegas dan berani.

"Kita butuh pemimpin yang tegas, yang berani, dan untuk melanjutkan semua program-program," kata dia.

Gesture Jempol Prabowo

Gesture itu ditunjukkan Prabowo usai pelaksanaan upacara Kesaktian Pancasila di Monumen Pancasila Sakti, Jakarta Timur, Minggu (1/10/2023). Prabowo ditanya soal peluang duet dengan Ganjar yang masih bergulir.

Prabowo tak mempersoalkan munculnya peluang duet tersebut. Dia menegaskan mengutamakan kepentingan RI agar terus maju.

"Semua oke, maju terus. Yang penting Indonesia maju," kata Prabowo di lokasi.

Tonton juga Video: Isu Duet Prabowo-Ganjar yang Bikin Megawati Melongo

[Gambas:Video 20detik]

Halaman 1 2 3 Selanjutnya


Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri mengaku bingung saat muncul wacana duet Prabowo Subianto-Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Hal tersebut dinilai Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno sebagai kode keras bahwa Megawati tak ingin Ganjar berduet dengan Prabowo.

"Saya kira ini menjadi satu sinyalemen, semacam kode keras bahwa duet Ganjar dan Prabowo, apalagi Prabowo-Ganjar itu sampai kiamat pun sulit untuk dibuktikan. Karena yang bicara ini adalah Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri yang saya kira memiliki kekuatan politik yang cukup valid, cukup kuat dan absah," kata Adi kepada wartawan, Minggu (1/10/2023).

"Bagi saya secara gesture tubuh, pernyataan politik dari Megawati ini valid dan tidak ada yang bisa membantah bahwa ke depan tak ada lagi spekulasi-spekulasi liar yang mencoba menduetkan keduanya," tambahnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Adi mengatakan jika ke depan ada elite politik Tanah Air yang masih bicara tentang duet keduanya, maka itu hanya sebatas mimpi di siang bolong. Menurut Adi, wacana duet Prabowo-Ganjar di Pilpres 2024 tidak akan terwujud karena Megawati tak merestui.

Dia mengungkap alasan mengapa wacana duet Prabowo-Ganjar tidak akan terwujud. Pertama, Prabowo dan Ganjar sama-sama ngotot ingin maju sebagai capres. Prabowo adalah capres dari Koalisi Indonesia Maju dan Ganjar merupakan capres yang diusung PDIP.

"Dalam konteks ini wajar kalau masing-masing pihak sama-sama ngotot untuk posisi capres dan nggak mungkin turun kelas untuk jadi nomor 2, saya kira di situ konteknya. Makannya sudahi saja diskursus dan wacana untuk menduetkan keduanya karena itu sangat mustahil bisa diwujudkan," ucap Adi.

Lebih lanjut, Adi bicara bahasa kiasan yang dipakai Megawati untuk menggambarkan posisi Ganjar dan Prabowo saat yang yang disebutnya sudah sama-sama memiliki pacar. Hal itu, kata Adi, semakin mempertegas bahwa wacana Prabowo-Ganjar di Pilpres 2024 tidak akan pernah terwujud.

"Intinya wacana duet Ganjar-Prabowo, atau Prabowo-Ganjar itu wasalam dan goodbye, karena keduanya sudah punya pacar masing-masing, keduanya punya poros masing-masing dan sama-sama ngotot di posisi sebagai capres dan tidak ada mau yang jadi cawapres," imbuhnya.

Lihat Video: Isu Duet Prabowo-Ganjar yang Bikin Megawati Melongo

[Gambas:Video 20detik]

Saksikan Sudut Pandang Terbaru: Ekspedisi Mapia, Membangun Peradaban di Pulau Terdepan Nusantara

[Gambas:Video 20detik]

Halaman 1 2 Selanjutnya


Wakil Ketua Dewan Pembina PSI, Grace Natalie, merespons survei Indikator yang menunjukkan PSI diprediksi tak tembus ke parlemen di Pemilu 2024. Grace tak mempersoalkan hasil dari survei tersebut.

"Nggak apa-apa, surveinya kan digelar dari 25 Agustus-3 September. Artinya belum mencerminkan dinamika politik di atas 3 September," kata Grace kepada wartawan, Minggu (1/10/2023).

Grace menyebut pihaknya masih memiliki cukup waktu untuk memperbaiki elektabilitas PSI agar lolos ke DPR. Dia memastikan para kader PSI akan bekerja keras.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kami akan terus bekerja keras. Masih ada waktu. Mohon doa agar perjuangan anak-anak muda kali ini akan tembus ke Senayan," ucapnya.

Grace mengatakan PSI semakin optimis bisa tembus ke Senayan usai putra bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke PSI dan langsung menjadi Ketum PSI.

Seperti diketahui, lembaga Indikator melakukan survei nasional terkait pilihan publik terhadap partai politik di Pemilu 2024. Hasil survei menunjukkan, PDIP menempati urutan pertama, sementara PPP hingga PSI diprediksi tak tembus ke parlemen.

Dalam keterangan Indikator seperti dilihat pada Minggu (1/10), populasi survei ini adalah WNI yang punya hak pilih dalam pemilihan umum, yakni mereka yang sudah berumur 17 tahun atau lebih, atau sudah menikah ketika survei dilakukan.

Survei dilakukan pada 25 Agustus-3 September 2023. Penarikan sampel menggunakan metode multistage random sampling. Dalam survei ini jumlah sampel basis sebanyak 1.200 orang yang berasal dari seluruh provinsi yang terdistribusi secara proporsional.

Kemudian dilakukan oversample di 10 provinsi yakni Sumatera Utara, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Banten masing-masing menjadi 400 responden, Sumatera Selatan dan Lampung masing-masing menjadi 350 responden, Jambi dan Bangka Belitung masing-masing menjadi 300 responden. Sehingga total sampel sebanyak 4.090 responden.

Simak Video: Kaesang Berencana akan Temui Megawati, Gerindra: Tak Masalah

[Gambas:Video 20detik]

Halaman 1 2 Selanjutnya


PKB merespons bacapres PDIP Ganjar Pranowo yang meminta Anies Baswedan untuk membuka nama dan data sejelas-jelasnya soal kritikan terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN) rentan titipan kanan-kiri jika tidak diluruskan. PKB menantang Ganjar turun langsung ke konflik Rempang, Batam.

"Supaya jelas, lebih baik Pak Ganjar turun lapangan dan bertanya langsung kepada warga Melayu Rempang Galang Batam, itu proyek siapa? Warga dilibatkan atau tidak?" kata Waketum PKB Jazilul Fawaid, kepada wartawan, Minggu (1/10/2023).

Jazilul menilai Anies tak mempersoalkan PSN. Tapi, kata Jazilul, Anies mempermasalahkan keterlibatan publik dalam proses penyusunan PSN hingga manfaatnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Pak Anies tidak mempermasalahkan PSN, tapi yang disoal itu keterlibatan publik dalam proses penyusunan PSN dan manfaatnya bagi kesejahteraan," ucapnya.

Sebelumnya, Anies Baswedan menilai Proyek Strategis Nasional (PSN) rentan titipan kanan-kiri jika tidak diluruskan. Merespons itu, bacapres PDI Perjuangan (PDIP) Ganjar Pranowo meminta Anies untuk membuka nama dan data sejelas-jelasnya.

"Yang titip siapa? Kanan kiri itu siapa? Disebutin saja datanya secara terbuka, yang titip siapa? (Jadi) pakai data," kata Ganjar usai jalan sehat dengan Ketum Hanura Oesman Sapta Oedang (OSO) di Surabaya seperti dikutip detikJatim, Minggu (1/10).

Ganjar menyebut, dengan dibuka data yang jelas, maka tidak ada tuduhan yang berkembang di masyarakat.

"Kalau pakai data tidak akan membuat orang punya interpretasi lain. Kasih aja datanya, dibuka telanjang itu bagus," jelasnya.

Mantan Gubernur Jateng ini berharap, tidak ada spekulasi liar jika data terkait titipan kanan-kiri di PSN dibuka secara luas ke publik.

"Buka saja, dugaan saya tidak (ada) yang bisa mengungkap data itu. Buka saja jangan spekulasi," tandasnya.

Simak juga Video: Isu Duet Prabowo-Ganjar yang Bikin Megawati Melongo

[Gambas:Video 20detik]


Salah satu putra ulama khos Kiai Haji Maimoen Zubair atau Mbah Moen, Kiai Haji Najih Maimoen (Gus Najih) mendukung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden (Bacapres). Dukungan itu disampaikan langsung kepada Anies yang sedang berkunjung ke Pondok Pesantren Al-Anwar, Desa Karangmangu, Sarang, Rembang.

Dilansir detikJateng, Anies mengunjungi Ponpes Al-Anwar, Desa Karangmangu, Sarang, Rembang, pada Minggu (1/10/2023) sore. Pantuan detikJateng di lokasi, acara silaturahmi tersebut dihadiri oleh ratusan santri pondok setempat. Selain itu juga dihadiri oleh sejumlah tokoh ulama, seperti Kiai Haji Naijih Maimoen, Kiai Haji Idror Maimoen, dan Kiai Haji Ahfas Hamid Baidlowi.

Dalam sambutannya Gus Najih menyatakan pada Pilpres 2024, pihaknya memberi dukungan politik kepada pasangan yang diusung oleh Koalisi Perubahan.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Jadi insyaallah ini berkah di Pondok Al-Anwar, dan insyaallah nanti di Ndaleme Mbah Moen. Juga insyaallah berkahnya ini nanti bisa jadi presiden," ujar Gus Najih.

"Sarang tahun ini, Sarang secara umum pengasuh-pengasuhnya guyup mendukung insyaallah Pak Anies. Tinggal santri-santrinya dan tinggal masyarakatnya, Allahummaamin," imbuh Gus Najih

Sementara itu, kepada wartawan, Anis mengucapkan terimakasih atas kesempatan yang diberikan. Ia mengatakan, dukungan dari Gus Najih nantinya bisa menjadi bekal baginya saat proses tahapan pemilihan presiden sudah berlangsung.

"Kami bersyukur sekali, bisa berjumpa semua keluarga, santri-santrinya. Insyaallah ini menjadi bekal untuk ke depan," tutur Anies.

Simak selengkapnya di sini.

Lihat Video: Anies Safari Politik ke Ponpes Mbah Moen di Rembang

[Gambas:Video 20detik]


Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Jakarta Selatan membahas keamanan wilayah jelang tahun politik Pemilu 2024. Forkopimda sepakat untuk bersama mendukung pemilu damai dan kondusif.

"Kami dari Polres Metro Jaksel beserta Jajaran bersama dengan Bapak Dandim siap mendukung kebijakan bapak Walikota Jakarta Selatan, Pemilu yang damai dan kondusif," kata Kapolres Metro Jakarta Selatan Kompol Ade Ary Syam Indradi dalam keterangannya, Minggu (1/10/2023).

Dalam pertemuan tersebut, selain Kapolres Jaksel, turut hadir Walikota Jakarta Selatan Munjirin, Dandim Jaksel, Kolonel Arh. Redinal Dewanto, Ketua Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Selatan Atiq Amalia, perwakilan Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta hingga Kapolsek Pancoran Kompol Sujarwo.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Pertemuan tersebut juga dilakukan untuk memastikan pelaksanaan pemilu di wilayah Pancoran berjalan lancar. Perwakilan KPU Provinsi DKI Jakarta dalam hal ini juga memaparkan daftar pemilih tetap (DPT) di lokasi tersebut.

Selain itu, dari Bawaslu mengajak masyarakat untuk turut serat menciptakan pemilu yang partisipatif dan berintegritas. Bawaslu juga mengajak masyarakat agar tidak berselisih paham terkait perbedaan pilihan pada pemilu 2024 mendatang.

Kombes Ade Ary mengatakan, keberhasilan Jakarta Selatan sebagai kota aman pada Pemilu 2019 harus dipertahankan. Dia mengatakan pihak kepolisian bersama stakeholder terkait siap untuk menjaga kondusifitas lingkungan di tahun politik.

"Maka Pemilu di tahun 2024 harapan saya berjalan aman dan damai dan pertemuan saat ini untuk mempersiapkan agar pelaksanaan rangkaian Pemilu berjalan lancar," ujarnya.


Anies Baswedan meresmikan Posko Aswaja di lingkungan Ponpes Sidosermo atau Ndoresmo, Surabaya. Para kiai dan bu nyai pengurus Aswaja se-Jatim turut menyaksikan peresmian tersebut.

"Saya bersyukur kembali bisa ke Sidosermo, bersilaturahmi, tadi ketemu Pak Kiai Mas Faqihudin, Kiai Abdullah Basyaiban dan alim ulama di kampung yang banyak sejarah sebagai kampung perjuangan," ungkap Anies Baswedan kepada wartawan, Minggu (1/10/2023) malam.

Anies pun takjub dengan Kampung Sidosermo yang memiliki catatan sejarah panjang dan menjadi salah satu kampung tertua di Surabaya. Di mana kampung ini memiliki puluhan pondok.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Tadi diceritakan ada puluhan pondok yang usia pondoknya ratusan tahun. Bahkan, kami tadi ziarah, haulnya saja yang ke-379 tahun. Ini menggambarkan betapa panjangnya sejarah tempat ini dan penuh cerita heroisme. Orang tua di sini 80 persen adalah veteran. Itu menggambarkan ketika Surabaya berjuang, mereka tidak menjadi penonton, tapi menjadi pejuang terdepan," ujarnya.

Anies pun berterima kasih atas dukungan yang diberikan setelah peresmian Posko Aswaja di Sidosermo.

"Dukungan yang luar biasa dari warga Ndoresmo ini, dukungan yang mereka berikan dengan waktu yang sangat panjang. Kami melihat ini sebagai amanah, sebagai kepercayaan. Insyaallah akan kami emban sebaik-baiknya dan kami juga berharap ini bisa mencapai ujungnya yaitu membawa misi untuk menghadirkan keadilan," tambah Anies.

Sementara itu, Kiai Faqihudin, salah satu pengurus Aswaja mengatakan awal terbentuknya Aswaja itu dari hasil pertemuan para kiai di lingkungan Sidosermo untuk menjadikan Anies Baswedan menjadi pemimpin.

"Awal mulanya Aswaja itu dikarenakan beberapa kiai bertemu dan menimbang, melihat, memikirkan calon presiden yang pantas didukung oleh para ulama yaitu Anies Rasyid Baswedan. Sehingga, di Sidosermo ini membentuk yang namanya Aswaja, Ahlusunnah wal jamaah, sekaligus (akronim) Anies Wajib Jadi," ungkap Kiai Faqihudin.

Aswaja sendiri di Jawa Timur telah dibentuk di 36 Kabupaten/Kota. Dengan jumlah kiai sebanyak 532 orang, siap mendukung Anies-Cak Imin di Pilpres 2024.

Tips Hindari Hoax yang Berseliweran Jelang Pemilu 2024


Hakim Konstitusi Guntur Hamzah menyatakan kualitas demokratisasi negara di dunia masih jauh dari impian. Hal itu seiring laporan Freedom House berjudul Freedom in the World 2022: The Global Expansion of Authoritarian Rule.

Disebutkan dalam laporan itu, dari 201 negara terdapat 89 negara tergolong negara 'bebas', 56 negara tergolong 'bebas sebagian' dan 56 negara tergolong 'tidak bebas'. Parameter yang digunakan dalam laporan tersebut tentu tidak hanya terkait dengan pelaksanaan pemilu atau kebebasan hak warga negara untuk memilih (right ro vote) dan hak untuk dipilih (right to be candidate).

"Akan tetapi, saya mengutip laporan ini untuk mengatakan bahwa meskipun semakin banyak negara yang menganut sistem demokrasi, namun pada kenyataannya kualitas demokratisasi negara di dunia (dalam hal kebebasan) masih jauh dari impian," kata Guntur Hamzah yang disiarkan di chanel YouTube APHTN-HAN, Minggu (1/10/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Hal itu disampaikan saat memberikan sambutan Konferensi Nasional Asosiasi Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN- HAN), Jumat (30/9) malam. Konferensi tersebut dibuka Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman dan juga hadir hakim MK Arief Hidayat, hakim MK Enny Nurbaningsih dan Kepala BPHN, Widodo Ekatjahjana yang mewakili Menkumham.

"Dalam konteks demokrasi, kuantitas negara yang menganut sistem demokrasi ternyata tidak berbanding lurus dengan kualitas demokratisasi-nya. Oleh karena itu, salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas demokrasi adalah melalui optimalisasi kualitas pemilihan umum," ujar Guntur yang juga Ketua Umum APHTN-HAN.

Guntur menyitir dialog Socrates dan salah seorang muridnya Glaucon tentang a good democracy and a bad democracy. Demokrasi bisa menjadi suatu bentuk pemerintahan yang baik atau buruk, tergantung pada kualitas masyarakat yang memegang kekuasaannya. Dalam demokrasi yang baik, rakyat dipimpin oleh pemimpin yang wise and virtuous, bijaksana dan berbudi luhur. Sementara dalam demokrasi yang buruk, rakyat diperintah oleh para demagog dan para pemburu rente.

"Kita berharap demokrasi kita adalah demokrasi yang baik, demokrasi yang berintegritas dan kualitasnya semakin meningkat, serta damai dan menyenangkan untuk semua," ucap Guntur Hamzah.


Elektabilitas Anies Baswedan di Jawa Timur masih berada di posisi paling bawah. Anies pun kembali ditanya wartawan terkait hasil survei yang tak menggembirakan tersebut.

Anies mengatakan, wartawan kerap menanyakan seputar survei. Padahal bagi Anies, survei tak menjamin kemenangan saat Pemilu.

"Tiga bulan lalu saya ditanya survei, dua bulan lalu saya ditanya survei, sebulan lalu ditanya survei. Setiap survei itu menggambarkan potret hari itu," ungkap Anies usai menghadiri acara haul di Pondok Pesantren Sidosermo, Minggu (1/10/2023) malam.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Sementara Pemilu itu potret di tanggal 14 Februari. Surveinya boleh naik turun. Betul nggak?" lanjutnya.

Anies menegaskan, yang paling penting baginya adalah menyapa masyarakat. Anies ingin visi misinya tersampaikan dengan cara silaturahmi ke berbagai lapisan.

"Kalau kami boleh usul, yang sedang kam kerjakan. Kami yang penting menjangkau semuanya, bertemu dengan semua, silaturahmi dengan semuanya, karena angka-angka bisa gonta-ganti," ungkap Anies.

Anies lalu kembali menceritakan pengalamannya saat Pilkada DKI Jakarta. Saat itu hasil survei juga menempatkan Anies di posisi buncit. Nyatanya, Anies menang Pilkada DKI.

"Dan pengalaman kami di Pilkada Jakarta, tidak ada satu survei pun yang pernah menempatkan kami nomor dua, apalagi nomor satu. Semuanya menempatkan nomor tiga. Apakah benar hasilnya (Pilkada) seperti itu? Ternyata tidak," ujar Anies.

"Jadi kami sekarang konsentrasi untuk menjangkau semua, saudara-saudara semua, dan saya yakin bahwa rakyat Indonesia menginginkan adanya keadilan. Menginginkan adanya pembaharuan dan itu yang kami tawarkan," tandas Anies.

Saat Anies Jajal Naik KRL Bogor-Jakarta di Jam Pulang Kantor


Dewan Pembina Relawan Prabowo-Budiman Bersatu (Prabu), Budiman Sudjatmiko berharap capres jagoannya, Prabowo Subianto, dapat segera menjalankan UU desa secara konsisten. Hal itu merupakan salah satu dari enam program gagasannya.

Hal itu disampaikan Budiman dalam diskusi bertajuk Membangun Kemandirian Desa dalam Menyongsong Indonesia Menang yang diselenggarakan oleh DPP Jaringan Rakyat Indonesia Raya (Jari Raya) di Jakarta Pusat, Minggu (1/10/2023). Ia mengatakan ada 2 asas penting yang harus di jaga dalam UU desa.

"Saya harap pak Prabowo mulai menjalankan UU desa secara konsisten. Menjaga dua asas penting dalam UU desa yaitu asas Rekognisi atau pengakuan bahwa desa adalah komunitas yang punya hak asal usul dan asas Subsidiaritas, bahwa desa ini punya kemampuan untuk mengurus dirinya sendiri," kata Budiman di DPP Prabu di Jakarta Pusat.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Saya pernah sampaikan optimalisasi dana desa adalah bagian dari menjalan UU desa secara konsisten itu yg harus jadi bagian dari 6 jalan yg penting bagi Indonesia menurut saya yaitu digitalisasi, hilirisasi, dekarbonisasi,connectivity, pembangunan SDM, dan optimalisasi dana desa. Ini gak boleh lepas salah satunya ini," sambungnya.

Menurutnya, dalam menjalankan UU desa, ada 2 program penting yang saling berkaitan dan dijalankan secara berkesinambungan. Diantaranya Hilirisasi dan digitalisasi.

"Sekarang sebagian tujuan kita dalam hilirisasi itu bisa kita mulai dari desa. Dengan mendorong Bumdes-bumdes yang mampu dengan permodalan dana desa untuk mengembangkan pabrik-pabrik untuk pengolahan pasca panen," katanya

"Ada juga digitalisasi dalam UU desa. Ada sistem informasi desa. Seluruh aktivitas desa harus terekam secara digital termasuk anggaran dana desa, APB desa. Banyak desa sudah melakukannya," sambungnya.

Ia menambahkan, dalam menjalankan program tersebut juga diperlukan pengembangan sumber daya manusia yang memadai. Sehingga, harus ada alokasi dana khusus untuk pelatihan SDM desa.

"Saya pernah mengusulkan pada presiden waktu bertemu pada 17 Januari 2023 di istana. Kalau bisa ada anggaran khusus disediakan negara untuk dana SDM desa. Okelah dana desa sebelum ini dipakai untuk investasi Bumdes, untuk bangun infrastruktur, tapi khusus kalau bisa pemerintah kedepan ada alokasi khusus dana SDM desa. Untuk pelatihan wawasan kebangsaan aparat desa, pelatihan enterprenership, pelatihan teknologi, kerjasama dengan kampus-kampus terdekat yang ada di desa itu," pungkasnya.


Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Tabanan mencatat sedikitnya ada 1.840 alat sosialisasi partai politik (parpol) maupun bakal calon legislatif (bacaleg). Meskipun, saat ini belum memasuki masa kampanye Pemilu 2024.

"Itu data terakhir yang kami himpun sekitar seminggu lalu," jelas Ketua Bawaslu Tabanan I Ketut Narta, Minggu (1/10/2023).

Narta menjelaskan alat sosialisasi itu beraneka rupa modelnya. Untuk baliho jumlahnya mencapai 1.029 lembar, spanduk 70 lembar, bendera parpol 731 lembar, dan billboard sebanyak 16 lembar.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Ada juga yang dipasang di tempat-tempat pribadi seperti bendera parpol," ungkapnya.

Walaupun sudah mendata, Narta menegaskan Bawaslu Tabanan belum bisa melakukan penindakan terhadap alat sosialisasi yang berpotensi melanggar zona. Hal tersebut karena baliho, spanduk, bendera parpol, atau billboard itu belum berstatus APK (alat peraga kampanye).

"Itu kami masih anggap sebagai alat sosialisasi parpol atau diri (bacaleg) meskipun sudah ada yang mencantumkan nomor urut," tegas Narta.

Meski demikian, Narta tetap melakukan pendataan alat-alat sosialisasi tersebut sebagai bahan koordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Khususnya pada zona-zona hijau atau bebas reklame.

"Dan ini juga penting ketika nanti sudah diberikan titik atau zona pemasangan oleh KPU. Tapi sejauh ini kan belum jelas DCT-nya. Masih memungkinkan terjadi perubahan nomor urut atau pergantian," imbuh Narta.

Untuk sementara, lanjut Narta, pihaknya baru sebatas memberikan imbauan kepada masing-masing parpol selaku peserta Pemilu 2024 untuk memasang alat peraga kampanye tersebut di luar zona hijau.

"Ini domainnya Satpol PP. Bukannya kami lepas tanggung jawab. Kami hanya sebatas mengimbau parpol bahwa pemasangan agar memperhatikan etika dan estetika," tegasnya.

Relawan Ganjar Datangi Bawaslu Minta Usut Perusakan Baliho di Karawang


Anies Baswedan menilai Proyek Strategis Nasional (PSN) rentan titipan kanan-kiri jika tidak diluruskan. Presiden Joko Widodo (Jokowi) merespons kritikan Anies tersebut. Apa kata Jokowi?

"Ya ditunjuk saja proyek mana, yang nitip siapa?" kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Minggu (1/10/2023).

Seperti diketahui, Anies Baswedan menilai Proyek Strategis Nasional (PSN) saat ini perlu diluruskan. Soalnya, PSN sekarang dibilangnya adalah titipan kanan-kiri.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Dan ketika titipan kanan-kiri, konsekuensinya dirasakan oleh masyarakat. Ini kita kembali perlu luruskan, sehingga apa yang menjadi kebijakan-kebijakan itu mencerminkan tujuan awal," kata Anies di acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) 1 Partai Masyumi di Oasis Amir Hotel, Senen, Jakarta Pusat, Sabtu (30/9).

PSN harus sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), serta tentu saja sesuai dengan amanat konstitusi UUD Negara 1945. Dia sering menyaksikan kebijakan-kebijakan tanpa tata kelola pemerintahan yang benar. Akibatnya, kebijakan tersebut tidak berkeadilan.

"Saya beri contoh, suatu ketika saya ditanya tentang PSN, Proyek Strategis Nasional. Saya sampaikan Proyek Strategis Nasional secara substansi baik-baik saja. Yang problem, yang sering kita alami adalah bagaimana PSN itu disusun," kata Anies.

PSN harus disusun secara transparan melibatkan publik. Bila PSN tidak disusun dengan cara pelibatan publik, PSN itu rentan menjadi tidak adil bagi masyarakat. PSN dipahaminya sering dijadikan jalur cepat merealisasikan proyek pemerintah.

"Tapi kalau itu tidak dikendalikan dengan baik, PSN ini kemudian menjadi titipan dari kanan-kiri yang masuk tanpa kita ketahui bagaimana proses itu disusun," kata Anies.


Isu Presiden Joko WIdodo (Jokowi) akan kembali melakukan reshuffle kabinet belakangan mencuat. Jokowi pun menjawab isu liar tersebut.

"Denger dari mana?" kata Jokowi saat dikonfirmasi wartawan soal kabar reshuffle usai acara Istana Berbatik, Jakarta, Minggu (1/10/2023).

Jokowi tidak menjawab secara gamblang terkait kabar reshuffle tersebut.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dia juga menanggapi pertanyaan wartawan soal isu liar kembali melakukan reshuffle kabinet.

Seperti diketahui, Jokowi terakhir kali mereshuffle kabinet pada Juli lalu. Saat itu, posisi jabatan Menteri Kominfo beralih ke Budi Arie menggantikan Johhny G Plate yang menjadi tersangka korupsi proyek BTS Bakti.

Pelantikan Budi Arie sebagai Menkominfo baru itu berbarengan dengan pelantikan lima wakil menteri baru kabinet Indonesia Maju dan pejabat negara lainnya.

Pelantikan dihadiri sejumlah pejabat negara, di antaranya Ketua MA Muhammad Syarifuddin, Ketua MK Anwar Usman, Menko Marvest Luhut Binsar Pandjaitan, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, KSP Moeldoko, Menlu Retno LP Marsudi, Menag Yaqut Cholil Qoumas, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, hingga Ketua Wantimpres Wiranto.

Daftar 5 Wamen Dilantik Jokowi

Selain pelantikan Menkominfo, Jokowi juga melantik lima wakil menteri (Wamen). Berikut nama wakil menteri yang dilantik Jokowi hari ini:

1. Wamenkominfo Nezar Patria

2. Wamendes Paiman Raharjo

3. Wamenlu Pahala Mansury

4. Wakil Menteri BUMN Rosan Roeslani

5. Wamenag Saiful Rahmat Dasuki

Selain wamen, Jokowi juga melantik dua anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres). Dua Wantimpres tersebut yakni Djan Faridz dan Gandi Sulistiyanto.


GP Ansor menilai, respons PKB yang menyatakan sudah menyiapkan langkah-langkah untuk mendisiplinkan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas adalah bentuk respons yang terlalu reaktif dan arogan. Bahkan, pimpinan partai tersebut disebut sebagai politisi baperan.

Wakil Sekjen Pimpinan Pusat GP Ansor Wibowo Presetyo menyatakan, Yaqut tidak menyebut nama dalam pernyataannya saat meminta masyarakat tidak memilih pemimpin menggunakan agama untuk kepentingan politik seperti di Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta 2017.

"Soal pendisiplinan, saya kira itu terlalu reaktif dan arogan. Faktanya, Gus Men sama sekali tidak menyebut nama dalam pernyataannya. Sekali lagi, Gus Men hanya menyebut kriteria dan itu wajar bahkan perlu untuk Pendidikan politik," ujar Wibowo dalam keterangan yang diterima detikHikmah, Minggu (1/10/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Sebaliknya, Wibowo menilai pernyataan Yaqut sangat positif dan edukatif. Menurutnya, justru pernyataan tersebut merupakan ajakan agar warga bisa lebih cerdas dalam memilih calon pemimpin bangsa.

"Pernyataan Menteri Agama itu normatif, memberikan pendidikan politik kepada warga negara agar memilih calon pemimpin tidak dari penampilan saja tapi juga dari track record-nya, dari jejak rekamnya," tuturnya.

Lebih lanjut, Wibowo mengatakan, pernyataan Yaqut sesuai dengan porsinya. Hal tersebut, kata Wibowo, disampaikan Yaqut sebagai Menteri Agama yang memberikan pendidikan politik pada publik.

"Track record capres dan cawapres sangat penting, terutama rekam jejak dalam penggunaan agama sebagai alat politik," katanya.

Senada dengan itu, Kadensus 99 PP GP Ansor Nuruzzaman menyebut, respons Ketua PKB Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin serta Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid terlalu berlebihan dan disebutnya politisi baperan.

"Cak Imin dan Jazil ini politisi baperan. Pernyataan seperti itu memang harus disampaikan Gus Men sebagai Menteri Agama," tegasnya.

"Kalau jadi politisi baperan mending berhenti saja dari politisi. Mereka berdua juga dapat gaji dari uang rakyat lho. Tugas mereka bukan mem-framing pernyataan Menag tapi harusnya mendukung pernyataannya," sambung dia lagi.

Sebaliknya, Nuruzzaman kembali mempertanyakan respons Cak Imin dan Jazil tersebut. "Jangan-jangan mereka berdua baper karena merasa menggunakan agama untuk kepentingan elektoral? Harusnya mereka berdua setuju dengan pernyataan menteri agama. Kenapa jadi takut dan baper begitu?" tandasnya.

Sebelumnya, konteks pernyataan Menag Yaqut tersebut disampaikan saat mengingatkan umat Buddha agar melihat rekam jejak calon presiden (capres) pada Pilpres 2024. Hal itu disampaikan Yaqut dalam sambutannya saat menghadiri acara doa bersama Wahana Nagara Rahaja di Hotel Alila, Solo. Acara itu diikuti umat Buddha seperti dilansir detikJateng, Jumat (29/9/2023).

Yaqut mengatakan agar masyarakat tidak memilih pemimpin negara dengan asal-asalan. Untuk itu, dirinya mengajak masyarakat memilih pemimpin yang tidak hanya pandai dalam berbicara dan mempunyai mulut yang manis.

"Oleh karena itu bapak ibu sekalian, saya berharap nanti bapak ibu sekalian dalam memilih pemimpin negeri ini untuk 2024-2029 benar-benar dilihat rekam jejaknya. Jangan karena bicaranya enak, mulutnya manis, mukanya ganteng itu dipilih, jangan asal begitu, harus dilihat dulu track record-nya," jelasnya.

Selain itu, Yaqut mengingatkan agar tidak memilih pemimpin yang menggunakan agama sebagai kepentingan politik. Yaqut lalu mengungkit Pilgub DKI Jakarta 2017 serta Pemilu 2014 dan 2019 yang menggunakan agama untuk kepentingan politik.

"Kita masih ingat, kita punya sejarah yang tidak baik atas politik penggunaan agama dalam politik, kita punya sejarah tidak baik beberapa waktu yang lalu ketika pemilihan gubernur DKI Jakarta kemudian dua pilpres terakhir, agama masih terlihat digunakan sebagai alat untuk mencapai kepentingan kekuasaan," kata Yaqut.

Yaqut: Sekarang Banyak Orang Manfaatkan Agama Sebagai Alat Berpolitik


Pemerintah Desa (Pemdes) O'a Mate, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur (NTT), mendeklarasikan Desa Anti Alkohol khusus minuman khas tradisional jenis sopi. Bahkan, ada Peraturan Desa (Perdes), bila warga setempat melanggar maka akan dikenakan sanksi.

"Siapa yang melanggar akan kami berikan sanksi. Namun, Perdesnya masih dalam rancangan oleh Badan Permusyawarahan Desa (BPD) dan unsur Tripika," ujar Kepala Desa O'a Ate Thimotius Doe kepada detikBali, Minggu (1/10/2023).

Thimotius menerangkan setelah deklarasi pada Kamis (24/9/2023), jika ada yang melanggar maka akan menjadi tanggung jawab bersama untuk menjaga wilayah agar kondusif dan aman melalui sidak rutin dari Polsek Alor Barat Laut dan Komandan Pos Koramil setempat.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Semoga warga semakin sadar untuk tidak lagi mengonsumsi sopi," terangnya.

Thimotius menegaskan aturan itu, harus menjadi teladan bagi setiap warga agar menghindari konsumsi minuman keras jenis sopi dan tidak memperjualbelikan.

"Sehingga saya sudah sampaikan kepada warga agar melapor ke Pemdes maupun kepolisian, jika ada warga yang masih bandel," tegasnya.

Dia menyebut deklarasi itu merupakan agenda yang diprioritaskan oleh masyarakat di Dusun 2, Desa O'a Mate saat Musyawarah Desa (Musdes) hingga dilanjutkan ke Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrembangdes).

"Karena kami menginginkan Desa Oa'Mate menjadi wilayah yang aman, nyaman, kondusif. Baik dari segi pelayanan kemasyarakatan maupun menyambut Pemilihan Umum (Pemilu)," bebernya.

Dia menjelaskan alasan membuat deklarasi hingga ada Perdesnya itu karena masyarakat setempat sering terlibat dalam tindak pidana. Seperti pengeroyokan, penganiayaan, pencabulan, pemerkosaan, pembunuhan, dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

"Iya, dampaknya sampai adanya tindak pidana ringan maupun berat yang berujung masuk penjara dan gangguan keamanan dan ketertiban bersama (Kamtibmas)," imbuhnya.

Dia menyebut sebagai upaya untuk mendukung deklarasi tersebut yaitu akan diadakan relokasi pasar tradisional yang menjadi transaksi jual beli komoditi sopi yang berasal dari kampungnya Bupati Alor Amon Djobo di Pulau Pura, Alor.

"Hingga kami deklarasi desa O'a Mate anti alkohol untuk selanjutnya Pemerintah Kabupaten Alor harus segera merelokasi tempat penjualan sopi di pasar adat kami, yang dijual secara bebas," tandasnya.

Menjelajahi Indahnya Pemandangan Bawah Laut Pulau Pura yang Mempesona, Alor


Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan mengapresiasi program Pengobatan Gratis dan Pemberian Makanan Tambahan bagi Balita dan Ibu Hamil yang digelar Partai Demokrat. Kegiatan ini berlangsung di Kampung Pasar Baru, Kecamatan Pamoyanan, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat.

Dalam sambutannya, Pimpinan MPR dari Partai Demokrat ini mengungkapkan kesehatan adalah harta yang tak ternilai. Jika tubuh sehat, menurutnya semua aktivitas hidup akan berjalan lancar.

"Kesehatan itu adalah anugerah. Maka harus dijaga dengan sungguh-sungguh. Sebab, jika sudah jatuh sakit akan sangat menyusahkan dan sangat mahal. Untuk itu berbagai program kegiatan terkait kesehatan untuk membantu rakyat, seperti yang dilakukan kali ini, sangat saya hargai dan harus didukung," jelas Syarief dalam keterangannya, Minggu (1/10/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Syarief mengajak masyarakat menghargai jika ada elemen bangsa yang peduli terhadap masyarakat dan mau turun tangan demi rakyat. Contohnya seperti yang dilakukan dalam acara pengobatan gratis ini.

Ia pun menyampaikan pesan mengenai pesta demokrasi rakyat lima tahunan atau Pemilu 2024 yang akan digelar pada bulan Februari 2024.

"Menghadapi tahun politik itu, rakyat Indonesia harus optimis. Optimis bahwa pasca pemilu, Indonesia akan menjadi jauh lebih baik dan rakyat menjadi sejahtera secara keseluruhan," ujarnya.

Untuk mewujudkan itu semua, kata Syarief, rakyat juga tidak boleh tinggal diam, golput, atau masa bodoh terhadap pemilu. Menurutnya, rakyat harus berpartisipasi dan berperan secara aktif dengan mencoblos atau memilih sesuai hati nurani.

"Pemilu 2024 adalah momen luar biasa buat rakyat. Pilihan bapak dan ibu, akan menentukan ke arah mana bangsa ini berjalan di masa depan. Jadi, pilihlah dengan bijak. Suara rakyat sangatlah menentukan, jangan disia-siakan," tutur Syarief

"Pesan saya, pelajari mulai sekarang calon-calon wakil rakyat, pimpinan nasional juga daerah dan partai politik. Carilah dan tetapkan lalu coblos kandidat yang memang betul-betul memperhatikan dan membela kepentingan rakyat," tandasnya.

Sebagai informasi, kegiatan yang dihadiri Caleg DPRD Kabupaten Cianjur Dapil 1 Partai Demokrat dr. Herni Anggraeni Dewi, Caleg DPRD Provinsi Jawa Barat Partai Demokrat Yadi Mulyadi, tokoh agama, serta tokoh masyarakat ini mendapatkan respon dan antusiasme tinggi dari masyarakat sekitar.


Tingkat elektabilitas Ganjar Pranowo menang jauh di antara bakal calon presiden lainnya di wilayah Jawa Timur. Hal ini dilihat berdasarkan survei yang dilakukan lembaga Indikator pada 14-20 September 2023.

Tingkat elektabilitas Ganjar di Jatim saat ini malah makin kokoh pasca pasangan bakal calon presiden dan calon wakil presiden, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar menyatakan deklarasi beberapa waktu lalu.

Hasil survei Indikator itu menunjukkan tingkat elektabilitas Ganjar unggul dalam semua jenis simulasi yang dilakukan, mulai dari simulasi 34 nama capres semi terbuka, simulasi 19 nama semi terbuka, simulasi 10 nama hingga simulasi tiga nama.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Pada simulasi tiga nama (capres), Ganjar 43,9%, unggul dari Prabowo 33,8% dan Anies 14,4%. Sekitar 8% belum menunjukkan pilihan," kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi, dalam keterangannya, Minggu (1/10/2023).

Menurut hasil survei yang diikuti semua responden didapatkan tingkat elektabilitas Ganjar yang terus naik dari 38,8% pada periode Agustus-September 2022 menjadi 41,8% pada November 2022 hingga setahun kemudian mencapai 43,9% pada September 2023.

Sedangkan untuk Prabowo, pada periode yang sama mendapatkan elektabilitas sebanyak 26,5% (Agustus-September 2022), 30,5% (November 2022) hingga yang terakhir di angka 33,8% (September 2023).

Ironisnya, tingkat elektabilitas Anies Baswedan justru terus menurun di wilayah Jatim. Bahkan setelah yang bersangkutan mendeklarasikan wakil calon presiden pasangannya, Muhaimin Iskandar (Cak Imin).

Berdasarkan survei Indikator, elektabilitas Anies sempat mencapai 20% pada Maret 2022 namun perlahan turun dan bertahan di kisaran 17% sejak Mei-November 2022 lalu. Usai deklarasi, elektabilitasnya malah turun drastis menjadi 14,4% pada September 2023.

Kondisi serupa terlihat dari survei yang diikuti responden khusus muslim dan merasa bagian dari organisasi Nahdlatul Ulama (NU). Di mana Ganjar memiliki elektabilitas di angka 37,1% (Agustus-September 2022), 41% (November 2022) dan terakhir 42,6% (September 2023).

Sedangkan, Prabowo hanya mendapatkan 28,5% (Agustus-September 2022), 32% (November 2022) dan 35,8% (September 2023). Adapun, Anies hanya mendapat 17,8% (Agustus-September 2022), 19,3% (November 2022) dan 14,3% (September 2023).

Mengenai sikap NU terhadap capres dan cawapres 2024, Indikator menyimpulkan kebanyakan responden tidak memberikan jawaban ketika ditanya capres yang didukung NU. Yakni mencapai 33,3%.

"Sementara, Ganjar (dengan perolehan 26,9%) lebih banyak dinilai sebagai capres yang lebih didukung oleh organisasi NU. Baru kemudian Prabowo (21,7%) dan Anies (16,9%)," kata Burhanudin.

Sebagai informasi hasil survei tersebut didasarkan pada lima survei dalam rentang waktu 14-20 September 2023.

Dalam materi presentasi yang dipaparkan Burhanuddin terkait metodologi survei, dijelaskan bahwa populasi survei adalah seluruh warga negara Indonesia di Jatim yang punya hak pilih dalam pemilihan umum, yakni mereka yang sudah berumur 17 tahun atau lebih, atau sudah menikah ketika survei dilakukan.

Penarikan sampel menggunakan metode multistage random sampling. Adapun jumlah sampel survei sebanyak 1.810 orang.

Dengan asumsi metode simple random sampling, ukuran sampel basis sebanyak 1.810 responden memiliki toleransi kesalahan (margin of error) sekitar kurang lebih 2,4% pada tingkat kepercayaan 95%.

Sampel berasal dari seluruh kabupaten/kota di Jatim yang terdistribusi secara proporsional. Responden terpilih diwawancarai lewat tatap muka oleh pewawancara yang telah dilatih.


Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri mengaku heran dituding sombong gegara menyebut Jokowi sebagai petugas partai. Megawati menilai omongannya sesuai dengan regulasi yang diatur partai.

Dilansir dari detikNews, Megawati mengungkapkan hal itu saat Rapat Kerja Nasional (Rakernas) IV PDIP JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Minggu (1/10/2023). Megawati mengaku bingung atas hal tersebut.

"Saya sampai bingung, lho kok saya bilang Pak Jokowi petugas partai, kader, lho kok saya diomongkan terlalu sombong. Itu AD ART di partai kita," kata Megawati di lokasi Rakernas.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Megawati mengatakan dirinya adalah petugas partai juga. Dia ditugaskan oleh Kongres PDIP untuk bertanggung jawab sebagai Ketum PDIP.

"Saya pun petugas partai. Ditugasi oleh Kongres Partai untuk menjadi, dipilih oleh kalian untuk bertanggung jawab sebagai ketua umum," tuturnya.

Megawati mengaku tidak bisa menjadi ketum secara tiba-tiba tanpa melalui proses panjang. Semuanya itu lanjut dia, sudah diatur dalam AD ART.

"Saya pun kader. Nggak mungkin orang itu tiba-tiba menjadi ketua umum. Karena terus siapa yang mau milih? Kalau tiba-tiba orang luar yang dipilih. Itu melanggar ketentuan AD ART," ungkap Megawati.

Megawati menyebut bahwa PDIP seolah tak diberi kesempatan untuk menjelaskan hal ini. Padahal apa yang dikatakannya merujuk pada aturan partai.

"Dan bayangkan kok kita tidak diberi kesempatan untuk menerangkan hal ini," imbuhnya.

Isu Duet Prabowo-Ganjar

Sebelumnya, Megawati juga buka suara soal isu duet Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Megawati mengaku bingung menyikapi isu perjodohan keduanya.

"Lho saya sendiri sampai bingung lho. Di media tiba-tiba di bilang begini, 'ya sudah ada persetujuan bahwa nanti Pak Prabowo jadi presidennya, Pak Ganjar jadi wakil presidennya,' aku terus di rumah melongo wae," kata Megawati.

Megawati mengaku tidak tahu asal muasal wacana itu mengemuka di publik. Dia secara pribadi dibuat heran bacapres PDIP Ganjar Pranowo sampai diduetkan dengan bacapres Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto.

Megawati lantas mengibaratkan wacana duet Prabowo-Ganjar seperti perempuan dan lelaki yang dijodohkan. Padahal keduanya sudah memiliki pasangan.

"Kamu mau nggak digitukan? Kalau ada cewek cakep, ada laki ganteng. Tapi nggak sama-sama tune in. Mau digatuk-gatukan? Padahal yang cewek sudah punya pacar, yang laki sudah punya pacar," jelasnya.

Saat Megawati Singgung Adanya Intimidasi Jelang Pemilu 2024


PKB bakal mendisiplinkan kadernya, Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas, usai menyebut ada figur capres yang punya rekam jejak melakukan politisasi agama saat pemilu. GP Ansor membela Yaqut bahwa apa yang ungkap Yaqut itu sebagai pendidikan politik untuk masyarakat.

Wakil Sekjen Pimpinan Pusat GP Ansor Wibowo Presetyo mengatakan pilihan terhadap capres dan cawapres tidak semata didasarkan pada tampilan fisik dan cara berkomunikasi. Tapi, kata dia, juga pada rekam jejak kinerjanya serta perhatiannya kepada seluruh warga bangsa di tengah keragaman yang ada.

Dia menilai pernyataan Menag Yaqut justru sangat positif dan edukatif. Yaqut, kata Wibowo, tidak menyebut sosok tapi kriteria, sehingga memancing warga untuk lebih cerdas dalam memilih calon pemimpin bangsa.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Pernyataan Menteri Agama itu normatif, memberikan pendidikan politik kepada warga negara agar memilih calon pemimpin tidak dari penampilan saja tapi juga dari track recordnya, dari jejak rekamnya," kata Wibowo dalam keterangan tertulisnya, Minggu (1/10/2023).

"Track record capres dan cawapres sangat penting, terutama rekam jejak dalam penggunaan agama sebagai alat politik. Sebagai Menteri Agama, Gus Men tentu harus menyampaikan hal ini ke publik sebagai pendidikan politik," sambungnya.

Wibowo mengatakan meski Yaqut tidak menyebut nama, pernyataan ini direspons oleh Ketum PKB Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin) dan Waketum PKB Jazilul Fawaid. Menurutnya, respons kedua pimpinan PKB itu sangat reaktif.

"Soal pendisiplinan, saya kira itu terlalu reaktif dan arogan. Faktanya, Gus Men sama sekali tidak menyebut nama dalam pernyataannya. Sekali lagi, Gus Men hanya menyebut kriteria dan itu wajar bahkan perlu untuk pendidikan politik," tegasnya.

Hal senada disampaikan Kadensus 99 PP GP Ansor Nuruzzaman. Menurutnya, respons Cak Imin dan Jazilul Fawaid dinilai berlebihan.

"Cak Imin dan Jazil ini politisi baperan. Pernyataan seperti itu memang harus disampaikan Gus Men sebagai Menteri Agama. Kalau jadi politisi baperan mending berhenti saja dari politisi. Mereka berdua juga dapat gaji dari uang rakyat lho. Tugas mereka bukan mem-framing pernyataan Menag tapi harusnya mendukung pernyataannya," ucapnya.

Menurut pria yang akrab disapa Bib Zaman ini, respons Cak Imin dan Jazilul harus dipertanyakan. Dia menilai keduanya baper karena merasa menggunakan agama untuk kepentingan elektoral.

"Jangan-jangan mereka berdua baper karena merasa menggunakan agama untuk kepentingan elektoral? Harusnya mereka berdua setuju dengan pernyataan menteri agama. Kenapa jadi takut dan baper begitu?" imbuhnya.

Simak Video: Menag Singgung Politisasi Agama di Pilgub DKI, Cak Imin: Omongan Buzzer

[Gambas:Video 20detik]

Halaman 1 2 Selanjutnya


Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri menyoroti hasil survei bacapres Ganjar Pranowo di lembaga survei. Megawati mengaku senang dengan hasil survei yang dilihatnya.

"Strategi pemenangan PDIP dan Ganjar Pranowo kini semakin kokoh. Tadi pagi, kan ibu bilang, ibu nggak suka lihat, lihat, lihat survei, tapi iseng aja tadi pagi-pagi, wah Pak Ganjar itu naik, tung, tung, tung, tung, tung," kata Megawati dalam pidato penutupan di Rakernas ke-IV PDIP, JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Minggu (1/10/2023).

Megawati lalu memperingatkan kader agar hasil survei Ganjar yang tinggi tak membuat mereka berhenti bekerja keras memenangkan pemilu. Megawati mengatakan akan negatif dampaknya jika kader tak sepenuh hati menangkan Ganjar.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Ya tapi terus kalian nggak kerja, ya, tung, tung, tung, tung. Hayo, piye, aih, gawat," kata Mega seraya menirukan tangga menurun dengan telapak tangannya.

Megawati meminta kader untuk menjalin komunikasi yang lebih intens dengan pihak yang lain. Dia menekankan ikatan di antara pemimpin partai dengan kader lain diperlukan dalam menjaga hubungan menuju kontestasi pemilu.

"Ditambah dengan bonding sesama anggota dan kader partai, bonding dengan pimpinan partai, bonding dengan rakyat terus kerja politik selama berhari-hari ini, saya yakin semakin menyatukan chemistry juang kita," imbuhnya.


Ketum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, memberikan kejutan kepada Ketum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, yang sedang berulang tahun hari ini. Prabowo hadir langsung dalam syukuran keluarga Airlangga.

Hal tersebut terungkap dari unggahan Airlangga di Instagram pribadinya, seperti dilihat detikcom, Minggu (1/10/2023). Airlangga menyampaikan terima kasih kepada Prabowo.

"Terima kasih kepada Bapak Prabowo Subianto @prabowo yang memberi kejutan, hadir dalam acara keluarga syukuran hari ulang tahun saya hari ini," tulis Airlangga di Instagram.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Airlangga turut menuliskan doa terbaik untuk semuanya. Diketahui, pria kelahiran Surabaya, 1 Oktober 1962 ini merayakan ulang tahun ke-61 pada hari ini.

"Doa terbaik untuk kita semua, senantiasa selalu diberikan kesehatan dan keberkahan. Aamiin YRA," imbuhnya.

Kejutan Prabowo Subianto di acara syukuran ultah Airlangga Hartarto Foto: Instagram Airlangga Hartarto


Ketua DPP PDIP Djarot Syaiful Hidayat menjelaskan maksud Ketum Megawati Soekarnoputri yang heran isu Ganjar Pranowo menjadi Cawapres Prabowo Subianto. Djarot mengatakan pihaknya menutup kemungkinan Ganjar sebagai Cawapres untuk Pemilu mendatang.

"Iya, menegaskan bahwa capres dari PDIP, bekerja sama dengan partai-partai pendukung adalah Bapak Ganjar Pranowo. Artinya apa, artinya tidak mungkin ya, sekali lagi, tidak mungkin dan menutup kemungkinan sama sekali untuk diturunkan sebagai Cawapres (calon wakil presiden)," kata Djarot kepada wartawan usai penutupan Rakernas PDIP ke-IV, JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Minggu (1/10/2023).

Djarot mengatakan berdasarkan keputusan partai, eks Gubernur Jawa Tengah itu diamanatkan sebagian calon presiden. Pihaknya dalam posisi menghormati keputusan partai lain.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Beliau adalah capres. Dan PDIP menghormati partai-partai yang lain untuk mengusung capresnya masing-masing. Tapi yang jelas PDIP bertekad mewujudkan Pemilu ini adalah sebagai sarana atau wadah pemersatu bangsa," ungkapnya.

Sebelumnya tepian isu Ganjar Cawapres disampaikan Megawati dalam pidatonya di Penutupan Rakernas IV PDIP di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Minggu (1/10/2023). Megawati mulanya mengaku bingung dengan isu dipasangkannya Prabowo dengan Ganjar.

"Lho saya sendiri sampai bingung di media tiba-tiba dibilang gini, 'Oh iya sudah ada persetujuan bahwa nanti Pak Prabowo jadi presidennya, Pak Ganjar jadi wakil presidennya'. Aku terus di rumah melongo wae, ini yang ngomong siapa ya, ya aku kok ketua umumnya malah nggak ngerti," kata Megawati.

Megawati pun meminta para kadernya untuk tidak mendengarkan isu duet Prabowo-Ganjar tersebut. Dia lantas bertanya kepada para kadernya yang hadir di Rakernas apakah setuju dengan duet tersebut.

"Coba, wes nggak usah didengerin. Kok enak banget gitu lho nggatuk-nggatukken. Lha kamu mau nggak?" tanya Megawati.

"Enggak," jawab para kader PDIP.

"Bukan, kalau ada cewek cakep, ada laki ganteng, tapi nggak sama-sama tune in, terus mau digatuk-gatukken gitu? Padahal yang perempuan dah punya pacar, yang laki dah punya pacar, hayo mau apa nggak?" lanjut Megawati.

"Enggak," jawab kader lagi.

Presiden ke-5 RI itu kemudian menjelaskan bahwa penunjukan Ganjar sebagai calon presiden (capres) dari PDIP merupakan amanat kongres partai kepadanya. Hal itu disebutnya menunjukkan bahwa partai meyakini dirinya akan memilih calon yang benar.

"Jadi ya apa sih urusannya. Lho kok bingung karepe dewe. Lha saya kan nggak bingung, ya udah, lho saya kenapa, bukannya lalu sombong, lah saya diberi kongres partai sebagai petugas ketua umum untuk mendapatkan hak prerogatif, jadi ngapain saya ngomong sama orang. Itu kan berarti nggak punya hak prerogafif lagi. Kenapa diberikan kepada saya karena orang yang memberikan hak prerogatif itu sangat tahu bahwa ibu pasti akan memilih yang benar," tutur Megawati.

Simak Video: PDIP Tutup Pintu Ganjar Jadi Cawapres

[Gambas:Video 20detik]