Gubernur Jawa Tengah (Jateng) yang juga bakal calon presiden (bacapres) PDIP Ganjar Pranowo bertemu dengan bacapres Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan di sela ibadah haji. Wasekjen Partai Demokrat Agust Jovan Latuconsina mengatakan pertemuan keduanya murni ketidaksengajaan.

"Itu pertemuan yg murni tidak di sengaja. Baik mas Anies maupun mas Ganjar kan sama-sama menjalankan ibadah haji di waktu yang kebetulan bersamaan," kata Jovan kepada wartawan saat dihubungi, Selasa (27/6/2023).

Jovan menilai pertemuan antara Ganjar dan Anies adalah hal biasa. Terlebih, keduanya tengah menjalankan ibadah haji.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Ya wajar saja. Sesama WNI yang sedang melaksanakan ibadah haji dan bertemu di tanah suci, bukankah hal yang aneh. Justru ini menjadi contoh yang baik, bahwa silaturahmi itu bisa terjadi dimana saja dan kapan saja," ujarnya.

Jovan memaknai pertemuan itu sebagai silaturahmi. Dia pun berharap agar pertemuan itu membawa keberkahan.

"Dihadapkan dengan posisi keduanya yang saat ini sedang berproses menjadi Bacapres, ya kita amini. Artinya dua bacapres kita tanpa sengaja bertemu di tanah suci, bersilaturahmi. Insyaallah ini menjadi barokah untuk kita semua," ungkapnya.

Lebih lanjut, Jovan meminta semua pihak tak mengaitkan pertemuan Ganjar dan Anies dengan hal politis. Dia meminta publik berdoa agar keduanya lancar menjalani ibadah.

"Biarlah mas Anies dan mas Ganjar beribadah dengan khusyu di tanah suci. Tidak perlu segala sesuatu selalu kita kaitkan dengan agenda politik. Justru mari kita doakan agar keduanya beserta keluarganya dapat menjalankan ibadah dengan lancar, dan insya Allah menjadi Haji yang Mabrur," ujar dia.

Sebelumnya, Ganjar dan Anies bertemu di Arab Saudi. Keduanya diketahui tengah melaksanakan ibadah haji.

"Benar di Mina, Mekkah," kata Kris saat dikonfirmasi detikcom soal pertemuan tersebut, Senin (26/6) malam.

Kris membagikan potret Ganjar dan Anies bersama. Nampak dalam foto tersebut Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa di tengah pertemuan Ganjar dan Anies.

Dalam foto itu juga terlihat istri dari Ganjar, Siti Atiqoh, dan istri Anies yakni Fery Farhati. Ganjar dan Anies tampak mengenakan kain ihram, keduanya tersenyum.


PPP optimistis duet Ganjar Pranowo dan Sandiaga Uno mampu membawa kemenangan dalam Pilpres 2024 mendatang. Sebab, elektabilitas keduanya membaik dalam hasil survei beberapa waktu terakhir.

"Fokus utama presiden dan cawapres itu untuk menang, maka indikator yang paling dilihat seberapa besar elektabilitas dari kandidatnya. Maka PPP sangat optimis, sangat yakin, Ganjar-Sandi ini bisa menang. Karena memang dari hasil sejumlah lembaga survei elektabilitas keduanya itu cukup bagus kalau dipadukan lebih bagus lagi," kata Ketua DPP PPP Achmad Baidowi dalam diskusi Pemilih Muda dan Prospek PPP Pasca Bergabungnya Sandiaga Uno di Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (27/6/2023).

Politikus yang akrab disapa Awiek itu mencontohkan hasil survei terbaru Algoritma Research and Consulting yang menunjukkan nama Menparekraf Sandiaga Salahudin Uno yang elektabilitasnya berada di urutan teratas dibandingkan nama potensial lainnya. Dari sinilah Awiek meyakini Sandiaga bisa menopang kemenangan Ganjar di 2024 mendatang.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"PPP meyakini paket Ganjar-Sandiaga Uno ini akan memenangkan kontestasi siapa pun lawannya. itulah optimisme yang kita bangun termasuk kita gerakkan kepada struktur PPP. Dengan demikian kita sadari bersama keputusan rapimnas ini sekaligus menggerek suara PPP dan persepsi publik ke PPP semakin bagus," jelasnya.

Awiek juga menyatakan dalam sembilan bulan terakhir, PPP mengupayakan sejumlah langkah politik. Salah satunya, mengundang tokoh publik yang memiliki popularitas dalam setiap berkegiatan. Termasuk, menjalin komunikasi dengan Sandiaga Uno sampai akhirnya ia pun bergabung dengan PPP.

"Ketika PPP membangun komunikasi dengan sejumlah tokoh ini, rupanya Pak Sandiaga Uno memiliki ketertarikan dengan PPP. Terbukti kemarin tanggal 14 Juni, beliau menyatakan diri bergabung dengan PPP setelah dua bulan vakum dari partai. Ini tidak gampang," ucapnya.

"Langkah PPP dengan menggandeng tokoh-tokoh yang popularitas itu membuahkan hasil. Karena di awal-awal tahun ini survei PPP baru 2,9% tapi alhamdulillah di bulan Mei kemarin awal Juni tepatnya sudah memotret angka PPP di 4,1%. Tentu ini bukan hasil Pemilu ini baru prediksi. Tapi setidaknya ada perubahan dan itu menunjukkan kerja politik PPP berubah drastis," tambah dia.

Awiek kemudian mengakui belum ada koalisi yang terbentuk untuk mendukung Ganjar Pranowo sebagai bacapres. Yang baru terbentuk, kata dia, baru kerja sama politik antara PPP dan PDIP.

Meski begitu, Awiek meyakini semuanya masih bersifat dinamis hingga nama capres dan cawapres disetorkan ke KPU. Bahkan menurutnya, nama-nama itu masih bisa berubah di menit terakhir penutupan pendaftaran.

"Jangankan koalisi ataupun calon-calon yang sekarang sudah diusung PDIP dan didukung koalisi yang terbentuk. Kalau diingat dalam sejarah pencapresan-pencawapresan, sehari sebelum pendaftaran KPU saja bisa berubah. Bahkan yang sudah jarak 100 meter deklarasi saja batal. Tapi PPP optimis, PPP dengan langkah-langkah politik yang akan dilakukan senafas dan sejalan dengan PDIP," ucapnya.

"Mudah-mudahan hari ini penjajakan-penjajakan PPP bisa berhasil, dan kami optimis," sambungnya.

Sementara itu, Direktur Utama Puspoll Indonesia Muslimin Tanja menjelaskan sejumlah faktor elektabilitas Sandiaga Uno semakin meningkat. Salah satunya karena tingginya kepopuleran Sandiaga di mata milenial hingga pelaku UMKM.

"Sandiaga Uno saya kira adalah sosok yang sering disebut sebagai Cawapres di papan atas, terakhir di kami masih nomor 1. terkahir Sandiaga Uno menjadi Cawapres Ganjar misalnya, koalisi PDIP PPP maka kesempatan partai sangat besar. Pertama Sandiaga adalah sosok yang sangat digemari dan populer di kalangan milenial, dengan UMKM, dan sebagainya," ujarnya.

Muslimin menyebut sosok Sandiaga bisa menjadi 'nutrisi' bagi PPP. Mengingat, Manparekraf itu membawa sejumlah isu yang menjadi kebutuhan kaum muda. Dia juga meyakini bergabungnya Sandiaga mampu mendongkrak suara PPP di parlemen.

"Saya kira ini menjadi nutrisi dari PPP kalau kemudian Sandiaga muncul sebagai kader PPP kemudian bawa isu baru, membawa isu-isu sangat menyentuh kebutuhan anak muda. Saya kira tidak menutup kemudian partai ini tidak hanya lolos, tapi tembus papan tengah ini," terangnya.

"Karena beberapa hal yang melekat dengan Sandiaga Uno bisa dimanfaatkan untuk kemudian partai ini bisa merebut 60 persen dari pemilih anak muda," tambah dia.


Waketum Partai Golkar Nurul Arifin mengatakan arah politik partainya masih dinamis. Dalam dua bulan mendatang, kata Nurul, arah koalisi partainya akan ditentukan.

"Koalisi tetap masih sangat dinamis lah ya, kita menunggu karena masih ada kurang lebih, kalau kata Ketua Umum kami sih dua bulan ini lah, kita akan tentukan kita mau berkoalisi dengan siapa begitu," ujar Nurul kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/6/2023).

Nurul mengatakan partainya menginginkan pasangan calon (paslon) lebih dari dua orang. Partainya, lanjut dia, tak mempermasalahkan jika Pemilu 2024 dilakukan dua putaran.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kita maunya lebih dari dua begitu, supaya pilihannya tambah banyak dan seandainya harus dua putaran juga tidak masalah toh itu sudah diakomodir juga dalam Undang-Undang," ungkapnya.

Nurul menegaskan hingga saat ini partainya tak ingin tergesa-gesa menentukan arah politiknya. Dia menyebut paling lambat keputusan itu akan diambil bulan Agustus mendatang.

"Tapi yang jelas memang sampai saat ini Golkar belum menentukan sikap. Jadi masih nggak mau buru-buru lah, tenang-tenang, paling telat bulan Agustus lah," kata dia.

Nasib KIB

Ketua DPP PPP Achmad Baidowi (Awiek) sebelumnya berbicara mengenai nasib KIB di masa mendatang. Menurutnya, KIB akan berakhir apabila capresnya tak sama.

Awiek awalnya menuturkan, sejak awal KIB terbentuk dengan mengusung bacapresnya masing-masing. Di mana, Golkar saat itu mengusung Ketumnya, Airlangga Hartarto sebagai bacapresnya. Sementara PAN masih menimbang-nimbang sementara PPP mengusung Ganjar Pranowo.

"Ketika KIB terbentuk di awal itu baru satu capres yg punya capres namanya Airlangga Hartarto. Disampaikan silahkan anggota KIB lainnya ajukan nama-nama boleh. Ya kita ajukan, kita (PPP) putuskan namanya Pak Ganjar," terangnya.

Awiek pun menyebut partainya telah menyodorkan nama Bacapres Ganjar Pranowo kepada Golkar dan PAN sebagai rekan KIB. Namun Awiek meyakini KIB akan bubar jika tak mengusung nama yang sama.

"Kemudian yang udah ngusung Ganjar siapa ya PDIP ya kita kulo nuwon ke PDIP. Kalau nanti ternyata PAN dan Golkar sama-sama usung Ganjar berarti KIB Plus. Tapi kalau tidak sama, KIB akan berakhir pada saatnya nanti," tegasnya.

Lihat juga Video 'Respons Golkar Soal Airlangga dan Cak Imin Bakal Bertemu Megawati':

[Gambas:Video 20detik]


Waketum Golkar Nurul Arifin merespons pernyataan Wasekjen PKB Syaiful Huda yang mewanti-wanti Golkar dan PAN agar tak jadi pengganggu dalam hubungan Prabowo Subianto dan Muhaimin Iskandar (Cak Imin) di 2024. Nurul mengatakan partainya bukan pengganggu tapi memang dibutuhkan keberadaannya.

"Kami bukan faktor pengganggu ya. Tapi kan semua orang mungkin melihat bahwa ya Golkar itu catchy, catchy dan diperlukan di manapun oleh siapapun," kata Nurul kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/6/2023).

Nurul mengatakan keberadaan partainya menjadi menarik karena Sang Ketum, Airlangga Hartarto, merupakan tokoh ekonomi. Terlebih, katanya, Golkar merupakan partai yang besar.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Keberadaannya dibutuhkan karena memang figur dari Bapak Airlangga sendiri sebagai tokoh ekonomi. Kemudian juga dari Partai Golkarnya sendiri sebagai partai yang besar begitu," tuturnya.

Untuk itu, Nurul melihat Golkar bukanlah partai penganggu. Menurutnya, celetukan itu mungkin muncul karena Golkar dilihat sebagai ancaman.

"Jadi saya kira buat kita itu tidak mengganggu ya celetukan-celetukan seperti itu karena mungkin kalau saya pribadi melihatnya sebagai sebuah ancaman begitu. Jadi it's okay," kata Nurul.

Pleno DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebelumnya memutuskan untuk memingit Ketum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) jelang Pemilu 2024. Syaiful Huda mengungkap alasan pemingitan Sang Ketum berkaitan hubungan politiknya dengan Partai Gerindra.

"Ya ibarat orang pacaran kan, sebenernya kita kan sudah terikat dengan Gerindra. Jadi di dalam kontrak politik kita dengan Gerindra kan sudah jelas hanya ada dua (nama), pasangan itu antara Pak Prabowo dengan Cak Imin. Jadi ini levelnya sudah level tunangan lah," ujar Syaiful Huda kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (21/6).

Untuk diketahui, PKB dan Gerindra telah menjalin hubungan politik melalui Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR). Syaiful Huda pun mewanti-wanti Partai Golkar dan PAN yang diisukan akan bergabung ke KKIR. Dia meminta agar Golkar dan PAN tidak jadi 'pihak ketiga' dalam hubungan antara Prabowo dengan Cak Imin.

"Karena itu saya sampaikan, ketika Golkar mau gabung, PAN mau gabung, kira-kira jangan jadi pihak ketiga. Karena ini (Cak Imin dan Prabowo) sudah tunangan, sudah tinggal nentuin resepsi saja," ungkapnya.

Terkait isu Ketum Golkar Airlangga Hartarto menjadi cawapres Prabowo, Syaiful mengatakan hingga saat ini belum ada diskusi terkait hal itu. Dia menegaskan sosok capres dan cawapres baru ada kedua ketum dari KKIR.

"Sampai hari ini kita belum ada diskusi soal itu, soal Pak Airlangga. Jadi di koalisi, PKB Gerindra masih dua nama," tutur dia.

Cak Imin disebut akan dipingit sampai dideklarasikan. Lantas, kapan waktu deklarasinya?

"Ya ada yang menghendaki secepatnya, ada yang menghendaki nunggu poros lain deklarasi gitu," kata dia.

Simak juga Video 'Gerindra Sambut Baik Kabar Cak Imin 'Dipingit' Jelang Pilpres 2024':

[Gambas:Video 20detik]


Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah mengantongi nama Menkominfo pengganti Johnny G Plate. PPP, partai koalisi pemerintahan Jokowi, tak masalah apabila pengganti Plate itu berasal dari nonparpol.

"Ya tergantung Pak Jokowi lah, karena sekali lagi, soal pengisian posisi kabinet itu hak prerogatif Presiden Jokowi sebagaimana ketentuan UU, sebagaimana konstitusi mengatur itu. Selebihnya PPP menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Jokowi untuk menentukan," kata Ketua DPP PPP Achmad Baidowi atau Awiek kepada wartawan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/6/2023).

Lebih lanjut Awiek mengatakan pihaknya tak mendikte soal sosok yang cocok mengisi kursi Menkominfo. Dia bahkan tak mempersoalkan apabila sosok tersebut tak lagi dari kalangan parpol.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kami PPP tidak mendikotomikan tokoh profesional dalam hal ini nonparpol atau parpol. Karena di parpol banyak juga tokoh professional. Banyak di parpol, tokoh profesional banyak di parpol," katanya.

Awiek juga tidak tahu apakah penunjukan Menkominfo itu dibarengi dengan momen reshuffle. Menurutunya, parpol kalangan pro-pemerintahan akan diberitahu Jokowi apabila akan ada perombakan atau reshuffle kabinet.

"Ya pastinya kalau ada info seperti itu selalu diinformasikan. Tapi saya kurang tahu betul apakah sudah tersampaikan kepada forum partai atau disampaikan secara pribadi, tapi biasanya memang selalu dikomunikasikan setiap ada rencana reshuffle atau selalu dikomunikasikan," ujarnya.

Jokowi Kantongi Nama Pengganti Johnny

Jokowi sebelumnya bicara soal kursi Menkominfo yang kosong usai Johnny G Plate ditahan Kejaksaan Agung buntut kasus dugaan korupsi proyek BTS BAKTI. Jokowi mengaku sudah mengantongi nama pengganti Johnny.

"Udah, tapi nunggu," kata Jokowi di Pasar Palmerah, Jakarta Pusat, Senin (26/6).

Jokowi mengatakan perombakan kabinet atau reshuffle segera dilakukan. Dia mengatakan reshuffle kabinet menunggu hari yang baik.

"Belum belum. Nanti kalau sudah waktunya akan segera diselesaikan," ujarnya.

"Nunggu hari," imbuh Jokowi.

Seperti diketahui, jabatan definitif Menkominfo masih kosong usai politikus Partai NasDem Johnny G Plate ditetapkan tersangka dan ditahan dalam kasus korupsi proyek BTS BAKTI.

Jokowi menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) Menkominfo setelah Johnny G Plate menjadi tersangka. Pejabat yang ditunjuk menjadi Plt yaitu Menko Polhukam Mahfud Md.

Simak Video 'Jokowi Sudah Kantongi Pengganti Johnny G Plate, Tinggal Tunggu Hari':

[Gambas:Video 20detik]


Wasekjen PAN Fikri Yasin mengaku partainya condong mendukung Prabowo Subianto di Pemilu 2024. Ketua DPP PPP Achmad Baidowi (Awiek) justru mendengar kabar sejumlah Elite PAN lebih condong mendukung Ganjar Pranowo.

"Dengarnya dari media. Tapi di sejumlah elite PAN menyatakan lebih nyaman dengan Pak Ganjar," kata Awiek saat ditemui di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (27/6/2023).

Awiek tak mendetailkan siapa saja elite PAN yang mengaku lebih nyaman jika mengusung Bacapres PDIP itu. Meski begitu, Awiek meyakini saat ini PAN belum mengumumkan secara resmi Bacapres yang didukungnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Tapi sampai sekarang PAN belum memutuskan. Ya kita hormati, kita tunggu. Barangkali kawan PAN yang bilang ke saya bilang cenderung ke Ganjar, gambaran keputusan PAN ke depan kita hormati, kita hargai," jelasnya.

Di sisi lain, PPP menghormati segala keputusan yang akan diambil PAN sebagai rekan sesama Koalisi Indonesia Bersatu (KIB). PPP pun pasrah apabila PAN pada akhirnya merapat ke Gerindra untuk mengusung Prabowo Subianto sebagai Bacapres.

"Kalau PAN ke Prabowo ya mau diapain lagi, mereka punya hak politik yang sama," ujarnya.

Nasib KIB

Awiek juga berbicara mengenai nasib KIB di masa mendatang. Menurutnya, KIB akan berakhir apabila capresnya tak sama.

Awiek awalnya menuturkan, sejak awal KIB terbentuk dengan mengusung bacapresnya masing-masing. Di mana, Golkar saat itu mengusung Ketumnya, Airlangga Hartarto sebagai bacapresnya. Sementara PAN masih menimbang-nimbang sementara PPP mengusung Ganjar Pranowo.

"Ketika KIB terbentuk di awla itu baru satu capres yg punya capres namanya airlangga hartanto. Disampaikan silahkan anggota KIB lainnya ajukan nama-nama boleh. Ya kita ajukan, kita (PPP) putuskan namanya Pak Ganjar," terangnya.

Awiek pun menyebut partainya telah menyodorkan nama Bacapres Ganjar Pranowo kepada Golkar dan PAN sebagai rekan KIB. Namun Awiek meyakini KIB akan bubar jika tak mengusung nama yang sama.

"Kemudian yang udah ngusung Ganjar siapa ya PDIP ya kita kulo nuwon ke PDIP. Kalau nanti ternyata PAN dan Golkar sama-sama usung Ganjar berarti KIB Plus. Tapi kalau tidak sama, KIB akan berakhir pada saatnya nanti," tegasnya.

Sebelumnya diberitakan, PAN mengaku condong ke bacapres Prabowo Subianto. Hal ini disampaikan merespons Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri yang mengajak partai politik yang masih pikir-pikir, untuk bergabung bersama partainya mendukung bakal calon presiden (bacapres) Ganjar Pranowo pada puncak Bulan Bung Karno beberapa waktu lalu.

"Kalau soal capres dari PAN, sejauh ini memang mengarah ke Pak Prabowo Subianto atas koalisi 4 partai, yaitu Gerindra, PAN, Golkar, PKB," kata Wasekjen PAN Fikri Yasin dikonfimasi, Senin (26/6).

Fikri menyebut partainya menjalin komunikasi dengan semua pihak. Dia mengaku PAN tengah intens berkomunikasi dengan Gerindra, Golkar dan PKB.

Ia mengatakan untuk saat ini PAN condong mendukung Prabowo. Fikri mengucapkan terima kasih dengan ajakan koalisi dari setiap partai.

"Memang komunikasi kita jalin ke semua partai seperti biasanya. Tapi saat ini yang paling intens ya memang dengan empat partai yaitu Gerindra, Golkar dan PKB," ujar Fikri.

"Dan potensi paling besar menjadi calon presiden di antara yang beredar saat ini ya Prabowo Subianto. Tapi terhadap ajakan kepada PAN untuk bergabung tentu kita mengucapkan terima kasih," imbuhnya.

Simak Video 'Fadli Zon soal Sinyal PAN Gabung KKIR: Semakin Banyak Dukung Prabowo':

[Gambas:Video 20detik]


Gubernur Jawa Tengah (Jateng) yang juga bakal calon presiden (bacapres) PDIP Ganjar Pranowo bertemu dengan bacapres Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan di sela pelaksanaan ibadah haji di Tanah Suci. Politikus senior PDIP Hendrawan Supratikno mengungkapkan obrolan di antara mereka.

"Mereka sama-sama lulusan Universitas Gajah Mada (UGM). Sudah saling kenal sejak lama, sudah saling bersahabat sejak dulu. Mereka sama-sama pernah jadi gubernur, sering rapat-rapat bareng. Sekarang sama-sama naik haji. Apa yang perlu diributkan?" kata Hendrawan kepada wartawan, Selasa (27/6/2023).

Hendrawan mengatakan Ganjar dan Anies pasti mengobrol setiap bertemu satu sama lain. Di pertemuan mereka di sela-sela ibadah haji, menurutnya, keduanya mengobrol terkait ritual ibadah.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Ya tentu ngobrol, seperti bila teman bertemu. Mereka sama-sama sedang menjalankan ibadah, jadi yang diobrolkan pasti terkait ritual ibadah," ujarnya.

Anggota Komisi XI DPR ini menekankan partainya merupakan partai yang inklusif. Dengan demikian, sebutnya, partai berlogo banteng moncong putih itu menyambut baik persahabatan antar tokoh politik seperti yang diperlihatkan Ganjar dan Anies.

"PDIP adalah partai yang menjadi 'Rumah Besar Kebangsaan'. Jadi berwatak inklusif dan akomodatif. Dengan demikian menyambut gembira mozaik-mozaik dan narasi persahabatan yang terjadi antartokoh politik," kata dia.

Ganjar Anies Bertemu Saat Haji

Sebelumnya, Ganjar dan Anies bertemu di Arab Saudi. Keduanya diketahui tengah melaksanakan ibadah haji.

"Benar di Mina, Mekkah," kata Plt Ketua Umum Kornas Ganjarist, Kris Tjantra, saat dikonfirmasi detikcom soal pertemuan tersebut, Senin (26/6) malam.

Kris membagikan potret Ganjar dan Anies bersama. Nampak dalam foto tersebut Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa di tengah pertemuan Ganjar dan Anies.

Dalam foto itu juga terlihat istri dari Ganjar, Siti Atiqoh, dan istri Anies yakni Fery Farhati. Ganjar dan Anies tampak mengenakan kain ihram, keduanya tersenyum.

Simak Video 'Potret Keakraban Anies dan Ganjar Bertemu di Tanah Suci':

[Gambas:Video 20detik]


Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa terlihat ikut dalam momen foto bersama bacapres PDIP Ganjar Pranowo dan bacapres koalisi perubahan untuk persatuan (KPP) Anies Baswedan di sela ibadah haji. Suharso lantas mengungkap cerita di balik momen foto tersebut.

Suharso menjelaskan awalnya dia melihat Ganjar dan Anies duduk dengan posisi yang sangat dekat. Ganjar dan Anies, kata Suharso, tampak seperti ngobrol.

Tidak ingin kehilangan momen, Suharso pun mengajak keduanya foto. Menurutnya, Indonesia perlu melihat momen bersama Ganjar dan Anies.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Saya hanya senang melihat kedua beliau itu duduk berdekatan, sangat dekat sekali, ngobrol tampaknya saya lihat dari kejauhan. Saya tidak mau kehilangan momentum bersejarah itu bagi saya," kata Suharso ketika dihubungi, Selasa (27/6/2023).

"Lalu saya menghampiri dan berucap, 'Indonesia mesti melihat'. Keduanya menjawab kami berteman sejak mahasiswa di UGM," lanjut Suharso.

Suharso mengatakan Ganjar dan Anies tidak keberatan saat diajak berfoto. Usai berfoto, Suharso lantas meninggalkan keduanya.

"Lalu mereka tertawa dan saya ajak foto tidak keberatan. Setelah itu saya hanya berucap, 'insyaallah haji mabrur'. Lalu saya meninggalkan kedua tokoh itu," ucapnya.

Suharso mengatakan tidak ada pembicaraan politik selama dirinya bersama Ganjar dan Anies. Dia mengatakan pertemuan itu terjadi ketika semuanya sudah mengenakan pakaian ihram

"Sama sekali tidak ada, kami sedang mengenakan baju ihram, sudah ambil miqot haji, jadi tidak ada setipis apapun pembicaraan seperti itu," ucapnya.

Sebelumnya, beredar foto Ganjar dan Anies di Arab Saudi. Keduanya diketahui tengah melaksanakan ibadah haji.

"Benar di Mina, Mekkah," kata Kris saat dikonfirmasi detikcom soal pertemuan tersebut, Senin (26/6) malam.

Kris membagikan potret Ganjar dan Anies bersama. Nampak dalam foto tersebut Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa di tengah pertemuan Ganjar dan Anies.

Dalam foto itu juga terlihat istri dari Ganjar, Siti Atiqoh, dan istri Anies yakni Fery Farhati. Ganjar dan Anies tampak mengenakan kain ihram, keduanya tersenyum.

Juru Bicara PKS Muhammad Kholid mengungkap pertemuan itu berlangsung di jam makan siang di salah satu fasilitas kerajaan Arab Saudi. Kholid belum mengetahui apakah pertemuan itu disengaja atau tidak. Dia menduga tidak ada kesengajaan.

"Sengaja atau tidak, saya tidak tahu detailnya. Mungkin saja itu tidak sengaja, pas lagi jam makan siang, tempatnya sama, sebelahan," ucapnya.

Simak Video 'Potret Keakraban Anies dan Ganjar Bertemu di Tanah Suci':

[Gambas:Video 20detik]


Sepanjang demokrasi langsung, sebagian menyebutnya demokrasi liberal, yang dimulai pada 2004 silam, tak ada kritik yang lebih lantang dan menohok dibandingkan yang diutarakan Rocky Gerung akhir-akhir ini. "...semua lembaga survei yang ada sekarang itu adalah urusannya tipu-menipu, saling menitip kuesioner, kan itu mirip-mirip saja. Jadi selama tidak bisa dibuktikan bahwa itu lembaga dibiayai oleh publik, tidak mungkin itu benar."

Ini generalisasi, gebyah uyah, dan sesat pikir. Semua lembaga survei berarti seluruhnya, tidak menyisakan satu pun. Ini pernyataan yang gegabah. Sebab tidak mungkin dan tak dapat atau belum dapat dibuktikan bahwa semua lembaga survei yang ada saat ini sedang melakukan tipu-menipu.

Survei, polling, atau jajak pendapat penting betul dalam demokrasi. Ini adalah sumbangan ilmu statistika yang layak disyukuri untuk demokrasi, terlebih bagi Indonesia yang telah mengadaptasi demokrasi langsung (Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden sejak 2004 dan Pemilihan Kepala Daerah sejak 2005). Dengan polling, kita dapat mengetahui opini publik atas suatu isu, masalah, dan bahkan tokoh yang dikehendaki masyarakat untuk memimpin kota, kabupaten, provinsi atau negara.

Meminta pendapat publik atau rakyat atas suatu hal, termasuk kandidat calon presiden dan calon wakil presiden adalah suatu cara jitu menggali aspirasi mereka. Dengan cara itu demokrasi berjalan dua arah. Suara elite atau petinggi partai politik bukan mutlak, tapi mesti dibarengi dengan mencermati suara rakyat dari seluruh lapisan. Elite politik tak boleh berada di menara gading, tapi harus berkorespondensi dengan suara rakyat.

Polling kandidat capres atau cawapres, dalam hal ini, dapat "menginterupsi" kecenderungan egois dan bahkan megalomania dari petinggi partai politik dalam memilih siapa capres atau cawapres mereka. Bukan tanpa alasan jika ada yang bilang, polling adalah mandate from people. Jadi sebuah mandat, bahkan mungkin lebih tinggi lagi: perintah rakyat.

PDI Perjuangan contohnya. Partai ini sesungguhnya menyerahkan siapa capres yang akan diusungnya kepada ketua umum, yakni Megawati Soekarnoputri. Megawati memiliki otoritas penuh atau prerogatif. Tapi ternyata suara rakyat, seperti yang terekam dalam polling oleh lembaga survei, ikut menentukan dan diperhatikan Megawati. Itulah mengapa dia memilih Joko Widodo menjadi kandidat presiden dari PDIP (2014).

Dan, sekarang Megawati memberi kepercayaan kepada Ganjar Pranowo—dan bukan kepada putrinya, Puan Maharani—untuk menjadi capres PDIP pada Pemilu 2024 mendatang. Polling dalam aspek tertentu ternyata mampu dan manjur untuk "merasionalisasi" keputusan superpenting dari partai politik.

Dengan metodologi yang dapat dipertanggungjawabkan, polling dapat memprediksi secara tepat (akurat) kecenderungan suara rakyat di kota, kabupaten, provinsi atau negara. Itulah berkah statistika lewat teknik sampling. Di sini sampel yang digunakan untuk membaca atau memprediksi suara rakyat harus mewakili populasi. Jumlah sampelnya tidak harus besar. Di sini tidak berlaku hukum "makin besar sampel yang digunakan berarti hasilnya makin menjelaskan populasi". Yang penting jumlah sampelnya harus mewakili populasi.

Karena tidak semua penduduk Indonesia menggunakan smartphone atau telepon, maka sampel yang digunakan tidak boleh penduduk yang memakai telepon saja. Sebab ini jelas bakal bias, dan hasilnya tidak mewakili populasi Indonesia. Polling atau jajak pendapat via telepon hanya mewakili mereka yang menggunakan telepon saja. Yang semacam ini, atau polling via Twitter atau website, harus dibaca sebagai "hiburan" semata sebab jelas-jelas tidak mewakili populasi Indonesia.

Inilah mengapa setiap mengumumkan hasil polling-nya, sebuah lembaga survei mencantumkan berapa jumlah sampel, profil responden mereka yang dekat dengan demografi penduduk Indonesia, sebaran polling (tempat), waktu polling, margin of error hingga pertanyaan yang diajukan kepada responden. Inilah pertanggungjawaban teknis.

Harus diakui, dan ini benar-benar fakta, setelah Lembaga Survei Indonesia (LSI) memulai tradisi survei dan polling, jumlah lembaga yang mengambil ceruk ini seperti cendawan di musim hujan. Indonesia adalah pasar yang gendut, jumlah kabupaten dan kotanya mencapai 514. Belum lagi provinsi yang melar menjadi 37. Kehadiran lembaga survei harus dibaca tidak dengan apriori, meskipun di baliknya ada orientasi ekonomi yang kental. Yang penting, lembaga-lembaga survei itu independen, tidak partisan, teguh dan taat dalam hal metodologi serta mempertanggungjawabkan aspek pendanaannya.

Demokrasi itu hasil impor. Begitu pula demokrasi langsung dan teknik polling. Tidak ada yang salah dengan itu semua. Demikian juga dengan pendanaan dari asing. Andai pun dibiayai oleh Japan International Cooperation Agency (JICA) atau Bank Dunia (World Bank) atau partai politik itu absah. Asal diumumkan kepada publik dan pembiayaan oleh pihak lain itu tidak "membeli" atau menyetir bagaimana survei atau polling itu dilakukan serta tidak mempengaruhi hasil surveinya.

Inilah pertaruhan etis dan moral bagi lembaga survei, pentolan lembaga survei hingga pekerja lapangan yang terlibat—sebuah diskusi yang diajukan sejak lembaga survei intim dengan demokrasi langsung di Indonesia. Dari sudut ini, lembaga survei yang sekaligus bertindak dan berperan sebagai konsultan sudah barang tentu amat sulit untuk diukur kadar independensinya.

Tapi, saya kira, kritik Rocky Gerung jangan diarahkan kepada lembaga survei saja. Di era digital sekarang ini, media massa masih punya peran besar dalam menyebarkan hasil survei atau polling lembaga tertentu. Pada mereka harus diajukan sejumlah pertanyaan: Apakah media massa (dari media online hingga televisi) selektif dalam memberitakan hasil survei itu? Apa kriteria yang ditetapkan ruang redaksi mereka dalam menentukan sebuah hasil survei itu diberitakan atau tidak?

Rekam jejak lembaga survei, kredibilitas, serta integritas pentolan lembaga survei hingga prestasi atau pencapaian lembaga tadi terlalu penting untuk tidak dipelototi oleh media massa. Dengan seleksi, tidak semua hasil survei harus diberitakan atau disiarkan kepada publik. Lebih penting lagi, media massa juga mesti pintar membaca secara kritis hasil survei.

Dengan pembacaan yang kritis, media massa dapat menetapkan fokus dan angle yang dianggap penting tapi tidak ditonjolkan oleh lembaga survei saat mengumumkan hasil polling mereka. Jadi agenda setting si media mandiri, tidak disetir oleh (misalnya) konferensi pers dari lembaga survei. Kalau setiap hasil survei diberitakan tanpa dipertanyakan di ruang redaksi, tentu saja publik tidak terbantu untuk membaca hasil survei secara kritis.

Tentang betapa pentingnya lembaga survei atau lembaga kredibel, termasuk media massa menggelar survei, contoh berikut barang kali dapat memberi ilustrasi. Selepas putaran pertama Pilkada DKI Jakarta 2012, saya melakukan riset kecil. Waktu itu sejumlah lembaga menggelar Quick Count—ini adalah teknik atau cara yang ditempuh untuk memperkirakan suara pasangan calon (gubernur dan wakil gubernur) yang bertarung di ajang lima tahunan itu.

Sampelnya adalah hasil QC dari 5 lembaga, yakni Litbang Kompas, Jaringan Suara Indonesia (JSI), Indo Barometer, Lembaga Survei Indonesia (LSI) dan Prisma LP3ES-MNC Research. Yang diukur, pertama seberapa akurat hasil QC lima lembaga itu? Kedua, seberapa presisi hasil QC atau hitung cepat lima lembaga tadi dibandingkan hasil perhitungan resmi KPU DKI Jakarta?

Ternyata hasil lima lembaga itu akurat, sesuai dengan hasil resmi, yaitu Joko Widodo-Ahok unggul atas empat pasangan calon lainnya. Di urutan kedua, ada Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli. Lantaran tak ada pasangan yang tembus 50 persen plus satu, pemilihan gubernur dan wakil gubernur ibu kota itu harus berlanjut ke putaran kedua.

Sementara untuk parameter presisi, Litbang Kompas paling unggul dengan deviasi +/- 0,143. Presisi menunjuk kepada hasil yang paling dekat dengan hasil resmi KPU DKI Jakarta. Adapun LSI--yang terbilang paling berpengalaman sejak Pemilu 2004--memiliki deviasi rata-rata +/- 0,173. Sedangkan hasil hitung cepat Prisma LP3ES-MNC Research punya deviasi rata-rata +/- 0,205, dan Indo Barometer dengan deviasi rata-rata +/- 0,273, serta JSI (+/- 0,348).

Tapi, apakah kekhawatiran Rocky tentang survei tipu-tipu itu dapat terjadi? Saya kira mungkin saja. Tapi, tentu tidak mungkin semua atau seluruh lembaga survei itu suka tipu-menipu. Sebab yang dipertaruhkan adalah integritas dan kredibilitas lembaga itu serta para pentolan di belakangnya. Dan, itu terlalu mahal, terlebih jika mereka ingin menegakkan demokrasi substantif di negeri kita.

Moh. Samsul Arifin mantan Koordinator Riset News Development ANTV (2010-2013), staf Litbang Liputan 6 SCTV (2006-2009)


Hiruk-pikuk menjelang Pemilu 2024 di Indonesia masih diwarnai adu popularitas para calon presiden dan pencarian calon wakil mereka. Rekam jejak mereka masih sesekali diungkit sebagai bahan pertimbangan para calon pemilih. Sejauh ini belum ada gagasan cerdas yang tercetus sebagai bakal calon (balon) program mereka kelak. Padahal, pencetusan gagasan cerdas itu dapat memancing calon pemilih supaya mulai menilai kelayakan para tokoh bangsa untuk menjadi pemimpin Indonesia.

Sembari mengukur popularitas dan mencari calon wakil, baik juga bagi para calon presiden untuk mulai berpikir soal balon program bersama partai atau koalisi pengusung. Gagasan yang menjadi balon program dapat menjadi petunjuk awal terhadap kualitas sekaligus kesungguhan mereka sebagai calon pemimpin yang amanah. Tanpa satu-dua gagasan cerdas yang mulai tercetus, para calon ini tidak akan ada bedanya dari sekumpulan orang yang hanya mengandalkan popularitas.

Salah satu isu yang dapat diangkat menjadi gagasan, lalu menjadi calon program, adalah mengenai keberlanjutan (sustainability). Para calon presiden tentu tidak perlu latah dan terjebak pada pemikiran bahwa keberlanjutan hanya melulu mengenai hal-hal yang dikaitkan kelestarian lingkungan. Benar bahwa isu-isu lingkungan memang layak diutarakan dalam kaitan dengan ekonomi, sosial atau budaya.

Tetapi, kita tetap dapat berpegang pada pemahaman PBB mengenai keberlanjutan: "kemampuan memenuhi kebutuhan masa kini tanpa berkompromi dengan kemampuan generasi masa depan untuk memenuhi kebutuhan mereka" (Brundlant, 1987 dan Commission on Environment and Development). Dengan kata lain, keberlanjutan bukan hanya soal lingkungan, melainkan seluruh aspek kehidupan manusia bersama makhluk hidup lainnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Memperhatikan keberlanjutan berarti menyadari keterkaitan antarmanusia serta manusia dengan lingkungannya. Menimbang keberlanjutan berarti juga melihat pentingnya penyusunan dan pelaksanaan program yang tidak hanya berorientasi kekinian, tapi juga ke masa depan.

Oleh karena itu, bertolak dari isu keberlanjutan, para calon pemimpin ini dapat mempromosikan gagasan mereka. Mereka diharapkan tidak hanya terjebak dalam janji-janji klise, seperti upaya penurunan angka kemiskinan dan pengangguran, peningkatan pertumbuhan ekonomi, dan semacamnya. Terkait keberlanjutan dan pertumbuhan ekonomi, beberapa ekonom internasional seperti Dennis L. Meadows (1974), Sharachchandra M. Lélé (1991), dan Joan Martinez Alier (2010) bahkan kurang lebih berkata: "keberlanjutan itu mempertanyakan keabsahan dari pertumbuhan (growth) sebagai suatu tujuan dari masyarakat." (Aminpour et al., 2019)

Selain itu, jika memang mengikuti isu soal keberlanjutan, seharusnya mereka juga tidak mereduksi topik tersebut menjadi sekadar soal bisnis dan teknologi yang ramah lingkungan, atau bahkan dukungan atas pembangunan IKN Nusantara, betapapun rancangannya diklaim mengikuti pertimbangan keberlanjutan. Sekali lagi, keberlanjutan itu bukan hanya soal lingkungan. Jika 17 butir Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDG) dirasa terlalu banyak untuk dipenuhi, setidaknya para calon pemimpin dapat mulai menyinggung beberapa di antaranya.

Sebagai contoh, berkaitan dengan SDG 3, 6, dan 11, akan menarik mendengarkan ide mereka tentang bagaimana perpindahan ibu kota negara ke Nusantara dapat memberi dampak positif bagi peningkatan kualitas kesehatan, terjaganya sumber air bersih dan ketersediaan bahan makanan alami bagi masyarakat Dayak di pedalaman Kalimantan hingga bertahun-tahun mendatang.

Atau, berkaitan dengan SDG 4 dan 5 layak dinanti pendapat mereka mengenai cara menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan menjamin kesetaraan bagi warga laki-laki atau perempuan. Atau, sehubungan dengan SDG 11 dan 16, para calon presiden bisa mencetuskan gagasan spontannya mengenai strategi meningkatkan keterlibatan masyarakat demi menurunkan praktik korupsi di institusi hukum dan pemerintahan. Tentu saja mereka boleh mengeksplorasi topik-topik SDG secara lebih mendalam lagi bersama pengusung atau tim sukses mereka.

Sementara itu, dengan melihat luasnya cakupan pembahasan SDG tersebut, para calon pemilih menjadi dapat menimbang kualitas dari calon pemimpinnya. Kualitas yang dimaksud adalah perhatian dan penguasaan para calon kepala negara terhadap isu-isu yang mendesak untuk ditangani di Indonesia. Selain itu, para calon pemilih juga menggunakan SDG sebagai patokan untuk menilai rekam jejak nyata dari para calon pemimpin.

Semakin menyeluruh cakupan program yang berhasil dijalankan selama menjadi pejabat pemerintahan, semakin layak pula mereka dipilih sebagai pemimpin. Sama halnya jika keberhasilan itu dapat berlangsung dalam jangka panjang, bahkan mendorong penerus mereka di pemerintahan untuk melanjutkan kesuksesan tersebut. Ingat, kita hendak memilih pemimpin yang tidak hanya fokus pada kepentingan diri atau golongan tertentu saja, tapi secara inklusif mengakomodasi semua warga negara.

Kita tidak mau mempunyai pemimpin yang hanya mengandalkan popularitas, tapi hanya mampu melaksanakan program jangka pendek atau bahkan tidak dapat menjalankan programnya sendiri. Kita ingin memiliki pemimpin yang peduli pada keberlanjutan Indonesia sebagai bangsa dan negara, bukan hanya saat mereka menjabat, melainkan juga setelahnya. Oleh karena itu, sepak terjang dan gagasan para calon pemimpin ini di bidang keberlanjutan layaklah untuk dinanti dan dicermati.

Dodo Hinganaday lulusan Magister Management Community Entrepreneurship/Sustainability Universitas Trisakti Jakarta


Gubernur Jawa Tengah (Jateng) yang juga bakal calon presiden (bacapres) PDIP Ganjar Pranowo bertemu dengan bacapres Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan di sela pelaksanaan ibadah haji. Ketua DPP PPP Achmad Baidowi (Awiek) menilai pertemuan di tanah suci hal biasa.

"Ya namanya ketemu di tanah suci ya biasa saja, namanya ibadah," kata Awiek kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/6/2023).

Awiek menilai pertemuan itu hanya kebetulan saja. Dia lantas berhusnuzan kalau keduanya bicara hal untuk kebaikan negara.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Bisa jadi dia satu tempat di guest house kerajaan. Jadi kita berhusnuzan aja beliau-beliau ketemu di Saudi Arabia itu suatu kebetulan karena sama-sama lagi ibadah. Apalagi semua pakai baju ihram, mereka semua siap-siap berangkat ke Arafah, namanya mau berangkat ke Arafah, rombongan itu harus ngumpul di lobi, baik di lobi hotel, ketika di lobi hotel itulah beliau-beliau ketemu," kata dia.

"Nah husnuzan saya mereka berembuk untuk kebaikan negara Indonesia, bagaimana Indonesia lebih baik. Mumpung di tanah suci mendoakan Indonesia ini maju, makmur, tentram, adem, ayem, menghadapi Pemilu 2024," lanjutnya.

Awiek berharap pertemuan Ganjar dan Anies membawa pesan positif bagi para pendukungnya. Terlebih jelang pemilu 2024 harus dilewati dengan damai dan tentram.

"Itu yang saya katakan tadi bisa jadi beliau bertiga di tempat suci, di tanah yang mustajab mendoakan bahwa Indonesia harus damai tentram adem ayem, gotong royong, rukun menghadapi Pemilu 2024," kata Awiek.

"Pesan itu yang harus ditangkap, silahkan berkompetisi tapi jangan sampai overdosis, bahwa perbedaan pendapat perbedaan politik hal yang biasa, tetapi jangan mengorbankan persaudaraan sesama satu bangsa satu agama apalagi. Itu saja pesan yang kami tangkap dalam foto yang diambil beredar di sejumlah media sosial," sambungnya.

Sebelumnya, Ganjar dan Anies bertemu di Arab Saudi. Keduanya diketahui tengah melaksanakan ibadah haji.

"Benar di Mina, Mekkah," kata Kris saat dikonfirmasi detikcom soal pertemuan tersebut, Senin (26/6) malam.

Kris membagikan potret Ganjar dan Anies bersama. Nampak dalam foto tersebut Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa di tengah pertemuan Ganjar dan Anies.

Dalam foto itu juga terlihat istri dari Ganjar, Siti Atiqoh, dan istri Anies yakni Fery Farhati. Ganjar dan Anies tampak mengenakan kain ihram, keduanya tersenyum.

Juru Bicara PKS Muhammad Kholid mengungkap pertemuan itu berlangsung di jam makan siang di salah satu fasilitas kerajaan Arab Saudi. Kholid belum mengetahui apakah pertemuan itu disengaja atau tidak. Dia menduga tidak ada kesengajaan.

"Sengaja atau tidak, saya tidak tahu detailnya. Mungkin saja itu tidak sengaja, pas lagi jam makan siang, tempatnya sama, sebelahan," ucapnya.

Simak Video 'PPP Maknai Pertemuan Ganjar-Anies di Tanah Suci Agar Pemilu 2024 Rukun':

[Gambas:Video 20detik]


Ketua DPP PDIP Djarot Syaiful Hidayat mengatakan tidak ada yang salah dengan puisi Budayawan Bambang Ekoloyo Butet Kartaredjasa saat puncak peringatan Bulan Bung Karno (BBK) yang menyinggung capres pandir, banjir, hingga capres hobi culik. Djarot menyebut tidak ada hujatan dan fitnah yang disampaikan Butet.

"Apa yang disampaikan Mas Butet tidak ada yang salah dan sudah menjadi ingatan publik yang beliau kemas secara puitis. Dalam monolog tersebut juga tidak ada hujatan dan fitnah di dalamnya karena tidak menyebut pihak tertentu," kata Djarot saat dihubungi, Selasa (27/6/2023).

Djarot menyebut pernyataan Butet jujur dan cerdas. Dia menyebut puisi itu juga sebagai pengingat kepada publik agar hati-hati memilih pemimpin.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Sebagai bentuk ungkapan yang jujur dan cerdas bisa mengingatkan kepada publik agar hati- hati dalam memilih pemimpin," ucapnya.

Meski begitu, Djarot menilai kurang elok Butet menyampaikan itu saat peringatan bulan Bung Karno. Dia menyebut ada momen yang lebih pas untuk menyampaikan hal tersebut.

"Benar (kurang tepat), tentunya ada momentum yang lebih pas untuk menyampaikan monolog tersebut. Tetapi akan lebih elok apabila juga diingatkan agar kita juga harus tetap membangun persatuan dalam membangun Indonesia Raya sesuai dengan tema Rakernas," ujar dia.

Simak Video 'Respons Gerindra soal Puisi Butet Singgung Capres Hobi Culik':

[Gambas:Video 20detik]

Simak puisi Butet di halaman berikutnya.

Halaman 1 2 Selanjutnya


Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menanggapi soal anggapan Presiden Joko Widodo (Jokowi) lebih condong ke Bacapres Gerindra Prabowo Subianto daripada Bacapres PDIP Ganjar Pranowo. Hasto bicara terkait dukungan Jokowi ke Ganjar Pranowo dan PDIP sudah terbentuk sejak lama dan bukan sekedar klaim semata.

Hasto awalnya bicara terkait pengalaman PDIP memenangkan Jokowi sejak Wali Kota Solo hingga sekarang jadi Presiden. Dia menyebut upaya pemenangan itu bukti Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri, Jokowi, dan PDIP merupakan satu kesatuan.

"Bagi PDI Perjuangan, dengan pengalaman luas berjuang memenangkan Pak Jokowi sejak Wali Kota 2 periode, Gubernur DKI, hingga Pilpres 2 kali serta pemenangan Pilkada, di mana PDIP berhasil memenangkan 54%, serta kemenangan Pileg 3 kali, maka kerja pemenangan itu simultan, terintegrasi, dan bergerak menggalang rakyat," kata Hasto saat dihubungi detikcom, Selasa (27/6/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Dalam proses pemenangan itu membuktikan bagaimana antara Bu Mega, Pak Jokowi, struktural partai, eksekutif partai, legislatif, serta berbagai komponen relawan bersatu padu dalam pemenangan. Proses itu menciptakan chemistry yang sama dalam gerak, dan juga emotional bonding," lanjutnya.

Karena itu lah, Hasto menyebut dukungan Jokowi ke Ganjar dan PDIP merupakan satu kesatuan gerakan dan perjuangan. Menurutnya, dukungan itu bukan sekedar klaim semata.

"Dukungan dari Presiden Jokowi ke PDI Perjuangan dan Pak Ganjar harus dimaknakan dalam satu kesatuan gerakan, jadi terjadi kesatupaduan gerak, bukan klaim semata. Karena itulah bekerja keras, turun ke bawah dengan semangat tinggi melalui blusukan adalah model sesungguhnya dari kedekatan dan dulungan Presiden Jokowi," ucapnya.

Hasto menegaskan kebersamaan sejak lama dan perjuangan di banyak kontestasi pemilu tidak mudah digantikan oleh klaim kedekatan semata. Dia menyebut kedekatan itu tidak bisa diganti dengan menampilkan gambar bersama Presiden Jokowi.

"Kebersamaan panjang melalui banyak pemilu tidak begitu mudah digantikan oleh klaim kedekatan sepihak dengan hanya sekdar menampilkan gambar dengan Presiden. Rakyat bisa menilai, siapa yang melakukan pergerakan ke bawah, blusukan, dan menyapa rakyat itulah yang sebenarnya mendapatkan preferensi dukungan dari Presiden. Jadi daripada klaim sepihak, lebih baik berlomba turun ke bawah," tegasnya.

Lebih lanjut, Hasto juga meyakini Jokowi akan cenderung sosok capres yang punya cara yang sama melayani rakyat. Dia yakin Jokowi akan mendukung capres yang turun dan blusukan ke rakyat.

"Pak Jokowi sebagai pemimpin dengan nafas kerakyatan yang sangat kuat, akan memberikan dukungan kepada siapa saja yang memiliki karakter kepemimpinan yang sama, (yakni) turun ke bawah dan blusukan, sebab itu bagian dari legacy karakter kepemimpinan Presiden Jokowi. Itulah yang dilakukan oleh Ganjar dan sel kader PDIP. Sebab blusukan, memperkuat akar rumput itu identik dengan apa yang sudah dilakukan Bung Karno dan Bu Mega," ujarnya.

Simak di halaman selanjutnya soal Jokowi dinilai lebih condong ke Prabowo.

Saksikan Video 'Ganjar Telepon Heru Budi, Jokowi: Tanyakan Pak Heru':

[Gambas:Video 20detik]

Halaman 1 2 Selanjutnya


Dua tokoh bakal calon presiden (bacapres) Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan bertemu di sela pelaksanaan ibadah haji. Juru Bicara PKS Muhammad Kholid menyebut keduanya bertemu saat jam makan siang di salah satu fasilitas kerajaan Arab Saudi di Mina.

"Saya dapat informasi dari tim yg mendampingi, pertemuan itu saat jam makan siang, di Mina Hospitality Palace," kata Kholid saat dihubungi, Selasa (27/6/2023).

"Itu momen makan siang bareng, sebelahan meja di Mina Hospitality Palace, fasilitas kerajaan di Mina," lanjutnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Kholid belum mengetahui apakah pertemuan itu disengaja atau tidak. Dia menduga tidak ada kesengajaan.

"Sengaja atau tidak, saya tidak tahu detailnya. Mungkin saja itu tidak sengaja, pas lagi jam makan siang, tempatnya sama, sebelahan," ucapnya.

Kholid menilai Ganjar dan pun sempat ngobrol. Namun dia tidak mengetahui apa yang dibahas keduanya.

"Kalau ketemu ya mungkin saja ngobrol-ngobrol ya. Tapi nggak tahu juga obrolannya apa," ucapnya.

Lebih lanjut, Kholid menyambut baik pertemuan keduanya. Dia menilai pertemuan itu mengirimkan pesan persaudaraan.

"Sangat baik, di hari yang suci, di tanah yang suci, peristiwa ini mengirimkan pesan ukhuwah Islamiyyah (persaudaraan keislaman), ukhuwah Wathaniyah (persaudaraan kebangsaan)," ucapnya.

Sebelumnya, Ganjar dan Anies bertemu di Arab Saudi. Keduanya diketahui tengah melaksanakan ibadah haji.

"Benar di Mina, Mekkah," kata Kris saat dikonfirmasi detikcom soal pertemuan tersebut, Senin (26/6) malam.

Kris membagikan potret Ganjar dan Anies bersama. Nampak dalam foto tersebut Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa di tengah pertemuan Ganjar dan Anies.

Dalam foto itu juga terlihat istri dari Ganjar, Siti Atiqoh, dan istri Anies yakni Fery Farhati. Ganjar dan Anies tampak mengenakan kain ihram, keduanya tersenyum.

Simak Video 'Potret Keakraban Anies dan Ganjar Bertemu di Tanah Suci':

[Gambas:Video 20detik]


Bacapres PDIP, Ganjar Pranowo dan Bacapres Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan bertemu di tanah suci saat ibadah haji. Ketua DPP PPP, Achmad Baidowi (Awiek) mengatakan pertemuan tersebut mendoakan agar Pemilu 2024 adem ayem dan rukun.


Ketum Projo Budi Arie Setiadi mengungkap pernah ada rencana Presiden Jokowi menggabungkan Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 tapi semakin sulit terwujud. Waketum Gerindra Habiburokhman membenarkan memang pernah ada wacana menduetkan Prabowo dan Ganjar.

"Kalau wacana Prabowo-Ganjar memang pernah ada. Wacana di media maksud saya," ujar Habiburokhman saat dihubungi, Selasa (27/6/2023).

Habiburokhman mengatakan wacana itu memang pernah ada. Namun, Habiburokhman mengaku tak tahu persis apakah wacana itu muncul dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Ya memang pernah ada, memang ada wacana, apakah dari Jokowi, apakah dari media, saya nggak tahu persis," tuturnya.

Kendati demikian, Habiburokhman mengungkap kesulitan keduanya bergabung. Dia mengatakan partainya menghormati PDIP yang sudah punya calon presiden sendiri.

"Tapi posisi kami menghormati PDIP sebagai partai besar yang sudah punya calon sendiri," kata dia.

Habiburokhman Foto: Dok. Istimewa

Selain itu, anggota Komisi III DPR RI ini juga menyebut perbedaan hal yang lumrah terjadi dalam kontestasi pilpres. Selama, kata dia, perbedaan itu tidak berujung permusuhan.

"Perbedaan jangan membuat kita jadi permusuhan, kontestasi ini jangan membuat kita terpecah-pecah," imbuhnya.

Budi Arie sebelumnya mengungkap rencana Jokowi ingin menyatukan Prabowo dengan Ganjar. Budi Arie menyebut rencana itu kini makin sulit.

"Pak Jokowi juga waktu terakhir bilang sama saya, waktu Musra bulan lalu masih ngomong, 'Saya ini pasti ingin menggabungkan Pak Prabowo dengan Ganjar, Ganjar-Prabowo, Prabowo-Ganjar'," kata Budi Arie di diskusi Adu Perspektif yang diadakan detikcom dan Total Politik, Senin (26/6).

"Terus saya tanya 'Gimana Pak peluangnya?', 'Makin lama kok makin sulit'. Karena elektabilitasnya makin berubah, siapa yang mengalah?" ucap Budi Arie menirukan Jokowi.

Selanjutnya, Budi Arie menyebut PDIP dan Partai Gerindra juga menjadi faktor sulitnya menggabungkan Prabowo dan Ganjar. Yakni permasalahan siapa capresnya dan cawapresnya.

"Kalau mereka bergabung kan idelanya gini, pasti PDIP maunya Ganjar-Prabowo, sementara Gerindra Prabowo-Ganjar, begitu aja," ujarnya.

Lebih lanjut, menurutnya, kedekatan Jokowi dan Prabowo akhir-akhir ini yang kerap disorot karena merupakan kesengajaan Jokowi.

"Jadi maksud saya gini, pikiran idealnya Pak Jokowi menggabungkan dua ini dalam satu paket, awalnya kan. Awalnya lihat itu kan banyak buktinya, di sawah, di mana, memang idenya Pak Jokowi menggabungkan dua ini cuma makin lama makin sulit," ujarnya.


Salah seorang rekan membuka obrolan tentang Anies Baswedan yang tidak diundang pada perhelatan ajang balap Formula E, sementara Anies merupakan inisiator balap mobil listrik tersebut yang awalnya dicibir oleh banyak orang. Dia menambahkan bahwa tentu ini menjadi fenomena yang anomali dan seakan ingin menjatuhkan elektabilitas Anies pada kontestasi politik 2024.

Sebelum menimpali, saya menyeruput kopi yang asapnya masih mengepul sambil menghela napas. Setelah tiga kali seruputan, saya menaruh pelan-pelan cangkir kopi di depan kami sambil memikirkan kalimat yang tepat untuk menimpali pertanyaan rekan saya yang sepertinya bersimpati terhadap Anies.

Ada dua hal yang harus dipahami dari realitas ini karena sangat erat kaitannya dengan nuansa politik menghadapi pesta politik 2024. Realitas pertama yang mungkin diyakini oleh sebagian orang bahwa Anies memang tidak diundang pada Formula E oleh lawan politiknya yang sedang berkuasa agar popularitasnya menurun, mengingat Anies merupakan inisiator Formula E.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Realitas kedua yang merupakan antitesis dari realitas pertama bahwa tidak diundangnya Anies tentu menjadi keuntungan tersendiri baginya untuk memainkan peran sebagai pihak yang didiskreditkan oleh rival politiknya. Jangan salah bahwa dalam dunia politik, lazimnya pihak yang dicitrakan didiskriminasi seringkali mendapat perhatian dari pemilih akar rumput. Ingat bagaimana Presiden Jokowi mencitrakan dirinya sebagai wong cilik yang sangat dekat dengan masyarakat bawah yang pada akhirnya mengantarnya ke tampuk kekuasaan.

Kedua realitas politik tersebut tidak bisa dilihat secara hitam-putih karena tergantung bagaimana politisi dan timnya mengkalkulasi keuntungan dari realitas yang akan ditampilkan di masyarakat. Tujuan akhir dari semua langkah yang diambil oleh politisi adalah bagaimana merebut kekuasaan.

Kedatangan Anies di sirkuit Formula E sebagai penonton biasa yang menempati tribun ekonomi jangan dianggap sebagai sebuah hal yang biasa saja. Tindakan tersebut merupakan keputusan politik yang sangat mempengaruhi citranya sebagai seorang calon presiden yang legowo meskipun mendapat perlakuan diskriminatif, sementara Anies hanya berkomentar bahwa demokrasi adalah hal yang biasa saja.

Apa yang terjadi pada Anies ditanggapi oleh pernyataan Rocky Gerung bahwa tidak diundangnya Anies merupakan tanda penguasa sekarang masih dendam terhadap Anies sementara menurutnya, Anies mengatakan dalam demokrasi biasa saja. Rocky Gerung mengafirmasi realitas tersebut dengan menyatakan bahwa dendam-dendam politik merusak watak bangsa ini.

Apakah Anies mengalami kerugian karena tidak diundang pada Formula E? Tentu saja tidak. Bahkan sebaliknya, tidak diundangnya Anies menjadi keuntungan tersendiri baginya karena timnya mampu mengkomodifikasi realitas yang seolah-olah merugikan elektabilitasnya menjadi peluang untuk meraup simpati masyarakat. Dengan cara apa? Dengan cara Anies datang ke sirkuit Formula E sebagai penonton biasa dan duduk di tribun ekonomi.

Apa yang dikatakan oleh Rocky Gerung bahwa jika jurnalis asing ingin wawancara tentang Formula E tetapi Anies tidak hadir akan menjadi pertanyaan tidak etis. Benarkah demikian? Benarkah pernyataan Rocky Gerung benar-benar bersimpati kepada ajang formula E yang tidak mengundang Anies atau bahkan pernyataan tersebut menjadi pesan kepada masyarakat agar bersimpati kepada Anies?

Apakah ada langkah yang keliru dalam logika politik untuk meraih kekuasaan? Sama sekali tidak ada yang salah dalam setiap pilihan politik yang diambil termasuk bagaimana cara mem-branding politisi untuk meraih puncak kekuasaan. Perkembangan digitalisasi yang semakin pesat memberikan peluang besar bagi para politisi untuk membangun persona mereka yang dianggap mampu menarik simpati masyarakat.

Kuasa Media

Meminjam istilah dari Sri Indiyastutik dalam bukunya Disensus bahwa tatanan sosial dan tatanan politik adalah dua realitas yang berbeda. Esensi tatanan sosial merupakan sebuah kelembagaan simbolik dari yang sosial. Sebuah tatanan yang menentukan bagaimana cara bertindak, cara berada, dan cara berkata. Realitas inilah yang seringkali tidak bisa dibedakan oleh masyarakat karena tersamarkan oleh konstruksi kepentingan politik.

Perlu diingat bahwa realitas politik yang terbentuk atas kuasa media sudah dikemas sedemikian rupa sehingga ditampilkan seolah-oleh fenomena yang terjadi secara alami. Menurut Hamad (2004) bahwa liputan politik oleh media memiliki dimensi opini publik yang diharapkan oleh politisi karena tujuan dari pembentukan realitas politik adalah bagaimana mengubah persepsi masyarakat.

Sebagai konsumen berita, masyarakat harus menyadari bahwa setiap realitas politik yang diberitakan memiliki pesan tersendiri minimal mengandung tiga karakteristik yaitu language of politic, framing strategies, dan agenda setting function. Ketiga karakteristik tersebut bisa dijadikan dasar untuk menganalisis setiap sajian liputan politik.

Language of politic artinya sebuah berita yang ditampilkan menggunakan simbol-simbol politik yang diartikulasikan dalam berbagai bentuk, baik secara tersirat maupun didemonstrasikan secara terbuka, tetapi sepanjang menggunakan simbol politik maka seharusnya dapat dipahami bahwa realitas yang ditampilkan tersebut merupakan realitas politik by design.

Framing strategies merupakan bentuk lain dalam hal mengemas pesan yang ingin disampaikan. Hal ini biasanya dilakukan berkelanjutan untuk mengubah persepsi masyarakat terhadap politisi. Sebelum melakukan framing terhadap citra seorang politisi, maka dilakukan riset mendalam seperti apa kecenderungan masyarakat menyukai pribadi pemimpin. Keberhasilan presiden Jokowi memenangkan politik elektoral selama dua periode tidak terlepas dari keberhasilan timnya mengubah persepsi masyarakat bahwa Jokowi merupakan pemimpin yang merakyat dan sederhana.

Kedua hal tersebut merupakan bagian dari fungsi agenda media karena media merupakan instrumen paling ampuh dalam mengkonstruksikan realitas politik di tengah masyarakat. Selain itu, media massa termasuk media sosial juga menjadi media komunikasi politik oleh para politisi sehingga apa yang disaksikan oleh masyarakat adalah pertarungan wacana antar rival politik yang selalu ditampilkan terus menerus. Masyarakat tidak mendapatkan pendidikan politik yang memadai sehingga proses demokrasi yang ideal.

Literasi Politik

Salah Satu prasyarat agar demokrasi berjalan dengan sehat adalah partisipasi warga negara dalam keputusan politik. Namun jangan dimaknai bahwa keterlibatan masyarakat dalam politik hanya sebatas masuk dalam bilik pemilu kemudian mencoblos salah satu calon presiden. Literasi politik melampaui hanya sekadar ikut dalam perdebatan tentang politik elektoral, sementara seharusnya porsi warga negara dalam proses politik harus lebih luas termasuk dalam fungsi pengawasan berjalannya tatanan negara yang dijalankan oleh pejabat publik.

Literasi Politik (political literacy) menurut Denver dan Hands merupakan pemahaman mengenai proses politik dan seluruh isu-isu politik, serta pengetahuan dan pemahaman yang memungkinkan setiap warga negara ikut secara efektif melaksanakan perannya sebagai warga negara. Literasi politik harus didorong di tengah warga negara untuk meningkatkan kesadaran tentang demokrasi yang sehat. Minimnya literasi politik warga negara menjadi salah satu faktor proses politik di negeri ini tidak berjalan dengan ideal karena politisi mendesain proses politik sesuai kepentingan mereka.

Literasi politik warga negara akan membuka perspektif yang lebih luas lagi terhadap realitas politik yang terjadi. Setidaknya ada 4 elemen literasi politik menurut Madhok (2015) yaitu pertama, pengetahuan mengenai kebijakan, perencanaan dan anggaran pemerintah dalam pelayanan publik. Kedua, mempunyai otonomi posisi dalam proses politik untuk menghasilkan outcome politik. Ketiga, kesadaran akan pentingnya aktivitas dan institusi politik dalam hal kewenangan serta perannya. Keempat, partisipasi dalam kegiatan politik.

Elemen literasi politik tersebut di atas harus dimiliki oleh seluruh warga negara agar dalam proses politik yang terjadi, semua warga negara berdaulat terhadap pilihan masing-masing tanpa terdistorsi oleh rezim opini yang didesain oleh para politisi yang berkoalisi dengan media mainstream.

Harus disadari bahwa salah satu solusi atas kecenderungan bias politik yang terjadi selama ini dalam politik elektoral adalah minimnya literasi politik warga negara sehingga mereka tidak mampu memilih secara berdaulat karena seringkali dipengaruhi oleh faktor eksternal berupa kepentingan-kepentingan pragmatis. Salah satu bentuk rendahnya literasi politik di tengah masyarakat adalah masih maraknya politik suap yang dilancarkan oleh politisi dan mendapat respon dari masyarakat dengan asumsi bahwa siapa pun yang akan berkuasa tidak ada signifikansinya terhadap kepentingan umum.

Minhajuddin alumni Hubungan Internasional Universitas Paramadina

Simak juga 'Kabar Burung dari Australia, Anies Bakal Tersangka':


Sekertaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, Joko Agus Setyono, buka suara soal dirinya yang ditelepon Gubernur Jawa Tengah yang juga bakal calon presiden dari PDIP, Ganjar Pranowo. Dia mengatakan jika hal tersebut wajar dilakukan sebagai warga negara Indonesia.

"Pak Ganjar itu kan warga negara, memberi tahu ada satu titik daerah di Jakarta itu yang masih ada kekurangan. Ya kita terima masukannya," kata Joko pada wartawan di Kawasan Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat, Selasa (27/6/2023).

Joko mengatakan pengaduan panggilan telepon itu tidak hanya dilakukan oleh Ganjar Pranowo saja. Pihaknya akan menerima dan menindaklanjuti permasalahan yang terjadi.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Itu bukan permintaan Pak Ganjar. Kalau dia melihat sesuatu, tidak hanya Pak Ganjar kita tindak lanjuti. Jadi kita dengarkan informasi saja.

"Ya kita lihat dulu masalahnya. Kita tindak lanjuti nanti," sambungnya.

Diberitakan sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah yang juga bakal calon presiden dari PDIP, Ganjar Pranowo, menelepon Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono dan Sekda DKI Jakarta Joko Agus usai mendengar keluhan warga. Aksi Ganjar itu dilakukannya usai blusukan di pasar di Jakarta Utara.

Pedagang di Pasar Anyar Bahari, Tanjung Priok, Jakut, awalnya mengeluhkan besarnya biaya retribusi bulanan saat bertemu Ganjar. Pedagang yang mendatangi Ganjar itu juga mengeluhkan pasar yang sepi karena kalah dengan penjualan online.

Ganjar tiba-tiba mengambil ponselnya dan mencoba menelepon Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Namun, Heru Budi tengah menghadiri acara pernikahan dan tak bisa berbincang lama.

Ganjar lalu menghubungi SekdaDKI Jakarta Joko Agus. Ganjar lalu menyampaikan keluhan warga tersebut.

Pedagang di Pasar Anyar Bahari, Tanjung Priok, Jakarta Utara (Jakut), mengeluhkan besarnya biaya retribusi bulanan. Para pedagang menyampaikan keluhan itu langsung ke bakal calon presiden PDI Perjuangan (PDIP), Ganjar Pranowo. Foto: (Mulia Budi/detikcom)

Sementara itu, Penjabat (Pj) Gubernur Heru Budi Hartono mengaku sudah menerima keluhan pedagang Pasar Anyar, Tanjung Prionlk pada Senin (26/6) lalu. Saat ini permasalahan tersebut juga sudah ditindak oleh Pasar Jaya.

"Iya kemarin waktu saya terima menteri ATR, Ibunya ada di situ ya silakan ditulis apa yang dikeluhkan dan sudah dijawab oleh Pasar Jaya," Kata Heru.

Simak Video 'Kata Demokrat soal Ganjar Telepon Heru Budi: Lebih Baik Urus Jateng':

[Gambas:Video 20detik]


Pengamat politik Djayadi Hanan mengungkapkan analisisnya soal dukungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke capres yang akan maju di 2024. Peneliti Harvard Kennedy School ini menyebut dukungan Jokowi condong ke Ketum Gerindra Prabowo Subianto.

Untuk diketahui, Jokowi berasal dari PDIP yang telah memiliki capres sendiri yakni Ganjar Pranowo. Djayadi menilai Jokowi lebih nyaman memberikan dukungan ke Prabowo yang merupakan ketum partai dibanding Ganjar yang hanya petugas partai.

"Prabowo bukan hanya calon (presiden), tetapi juga ketua umum partai. Wajar jika Jokowi lebih nyaman memberikan dukungan untuk Prabowo," kata Djayadi Hanan dilasir The Straits Times, Selasa (27/6/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Ganjar hanya petugas partai. Kalau mau komitmen-sebagai imbalan atas bantuan yang diberikan-harus bicara dengan Megawati," imbuh Djayadi yang merujuk pada Ketua Umum PDI Perjuangan itu.

Djayadi pun menyinggung pernyataan Mega yang menyebut Ganjar "petugas partai belaka" yang bertugas menjalankan program dan ideologi partai, dan ditugaskan untuk menjadi calon presiden.

Terlebih lagi, menurut Djayadi, Prabowo berkomitmen penuh mendukung karir politik anggota keluarga Jokowi. Diketahui ada 3 anggota keluarga Jokowi yang kini terjun ke politik.

Di antaranya, putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka yang kini menjabat Wali Kota Solo, lalu sang menantu Bobby Nasution sebagai Wali Kota Medan, kemudian putra bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep yang akan terjun dan menyatakan siap maju di Pilwalkot Depok.

Djayadi lantas membeberkan sejumlah momen kedekatan Prabowo dengan keluarga Jokowi. Salah satunya pertemuan Prabowo dengan putra sulung Jokowi sekaligus Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. Prabowo disebut memberikan sinyal ke Gibran untuk bisa maju ke jabatan yang lebih tinggi.

Dyajadi juga menyinggung putra bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep yang menunjukkan rasa simpati ke Prabowo. Kaesang terlihat mengenakan kaos bergambar wajah Prabowo saat berkunjung ke festival budaya Indonesia di Ansan, Korea Selatan.

Ketika ditanya tentang kaos itu di postingan media sosial, Kaesang berkata kalau dirinya penggemar Prabowo. Menurut Dyajadi, ini adalah kedua kalinya Kaesang menarik perhatian media karena mengenakan kaos seperti itu.

Djayadi pun membeberkan momen kedekatan Jokowi dan Prabowo yang kompak hadir di laga timnas Indonesia vs Argentina beberapa hari lalu. Jokowi dan Prabowo tampak duduk bersebelahan.

Karena itu lah, Djayadi menilai karir politik anggota keluarga Jokowi akan lebih aman jika dia memihak Prabowo.

Djayadi mengatakan bahwa Jokowi "mungkin tidak memberikan sinyal yang blak-blakan" tentang dukungannya untuk Prabowo, tetapi publik akan memahami dengan sendirinya.

Analis politik Adi Prayitno menyampaikan hal yang sama dengan Dyajadi Hanan. Dia menyebut dalam beberapa kesempatan Jokowi memang telah menunjukkan jika ia nyaman dengan Prabowo. Fakta tersebut menurut Adi tidak dapat diabaikan.

"Jokowi melakukan tarian waltz dengan Prabowo. Dia telah menunjukkan dalam berbagai kesempatan bahwa dia nyaman dengan Prabowo. Kita tidak bisa mengabaikan fakta ini," ujar Adi.

"Kalau Jokowi tidak dianggap baik, tidak dianggap penting oleh PDI-P terkait (keputusan seputar) Pilpres 2024, waltz ini mungkin akan berlanjut," imbuh Adi.

Simak juga 'Jokowi, Antara Ganjar dan Prabowo':

[Gambas:Video 20detik]


Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat (PD) Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meluncurkan buku 'Pilpres 2024 & Cawe-cawe Presiden Jokowi' untuk kader Demokrat. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menilai ada sejumlah hal yang ingin disampaikan SBY.

"SBY ingin ngasih tahu cawe-cawe politik yang positif dan negatif kepada Jokowi. Intinya, bagi SBY cawe-cawe dalam politik tak soal, pasti pendapat publik juga terbelah, yang penting cawe-cawenya elegan dan prosedural, tidak abuse of power dan menghalalkan segala macam cara," kata Adi Prayitno kepada wartawan, Senin (26/6/2023).

Adi menilai isi buku SBY itu semacam pesan politik. Buku itu juga dinilai sebagai ajang unjuk diri SBY yang tak pernah cawe-cawe urusan politik.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Ini semacam tausiah politik SBY soal cawe-cawe politik di mana SBY ingin tunjukkan kepada publik kalau jadi presiden itu seperti dirinya. Tak ikut campur urusan politik dengan cara apapun. SBY mencontohkan cawe-cawe yang baik saat kisruh cicak dan buaya, memediasi antara Polri dan KPK yang bersitegang saat itu," ujarnya.

Adi melihat kalimat dalam buku yang dibuat SBY itu halus namun syarat dengan kritik tajam. Adi menyebut SBY seolah tak mempersoalkan cawe-cawe, namun dia mengeluarkan asumsi cawe-cawe Jokowi yang dinilai salah.

"Khas SBY kalimatnya bersayap. Rapi, terkesan halus, padahal syarat dengan kritik tajam. Satu sisi SBY tak persoalkan cawe-cawe, tapi pada saat bersamaan SBY mengasumsikan cawe-cawe yang salah ke Jokowi di sejumlah kasus seperti penjegalan Anies dan cawe-cawe pilpres dengan cara tak elegan," ucapnya.

Adi memandang dengan dibuatnya buku tersebut oleh SBY, aura Ketum Demokrat yang juga anak SBY, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) hilang. SBY dinilai ingin menunjukkan dirinya presiden yang elegan bukan yang lain.

"Kalau SBY sudah tampil ke permukaan politik, aura AHY langsung hilang. Karena SBY yang jadi pusat perhatian dari Demokrat, bukan lagi SBY. Sangat keren kalau buku cawe-cawe dipresentasikan AHY. Intinya, SBY mau bilang ke publik, presiden yang elegan itu dirinya. Bukan yang lain," imbuhnya.

Seperti diketahui, buku SBY itu didominasi warna merah dan hitam. Adapun buku itu berjudul 'Pilpres 2024 & Cawe-cawe Presiden Jokowi'.

Di cover, terdapat tulisan 'The President Can Do No Wrong' yang berada di atas. Sedangkan judul buku 'Pilpres 2024 & Cawe-cawe Presiden Jokowi' berada di tengah. Sementara nama SBY sendiri berada di bawah.

Staf pribadi SBY Ossy Dermawan memberi penjelasan soal buku Presiden ke-6 RI itu. Buku itu menurutnya ditujukan untuk kader Demokrat guna memahami dinamika politik yang terus bergulir.

"Beliau menulis artikel bagi jajaran kepemimpinan dan kader Partai Demokrat di seluruh tanah air agar mereka memahami dan dapat menambah wawasan dan pengetahuan akan dinamika politik nasional saat ini," kata Ossy saat dikonfirmasi, Senin (26/6).

Simak juga 'Puan soal Wacana Megawati-SBY Bertemu: Harus Pada Timing yang Tepat':

[Gambas:Video 20detik]


Ketua Umum (Ketum) Partai Nasional Demokrat (NasDem) Surya Paloh menyambangi Pulau Dewata. Politikus brewok itu melakukan konsolidasi dengan para kadernya di kantor Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) NasDem Bali, Senin (26/6/2023).

Selama ini, Bali dikenal sebagai kandang banteng lantaran PDI Perjuangan memenangi beberapa kali pemilihan umum (pemilu). Selain itu, sejumlah kepala daerah di Bali merupakan kader partai berlambang banteng moncong putih. Meski begitu, Paloh menyebut Bali sebagai kekuatan NasDem.

"Kami (NasDem) tahu Bali, bagaimanapun inilah kekuatan kami. Culture-nya, aspeknya yang tersendiri," kata Paloh seusai memberikan pidato di kantor DPW NasDem Bali, Senin.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Paloh mengungkapkan kiat menangani Bali tidak bisa disamakan dengan provinsi-provinsi lain. Namun, ia mengeklaim misi gerakan restorasi yang dibawa NasDem senada dengan segala aspek kehidupan di Bali.

"Saya yakin, seluruh elemen, komponen, dan aspek kehidupan yang ada di Bali ini sejalan dengan pikiran-pikiran kami," kata Paloh.

Tak Khawatir Isu Rekonsiliasi PDIP-Demokrat

Paloh juga menanggapi isu mesranya hubungan PDIP dengan Demokrat. Isu rekonsiliasi kedua partai yang selama ini dikenal kurang harmonis itu berawal dari cuitan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Twitter. SBY mencuit soal mimpinya bertemu dengan Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri.

Kedua partai mulai terlihat akur seiring pertemuan Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Ketua DPP PDIP Puan Maharani. Kedua petinggi partai itu bertemu di Plataran Hutan Kota, Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (18/6/2023).

Paloh tak khawatir dengan kedekatan PDIP dan Demokrat itu. "Nggak khawatir. Karena itu apa masalahnya? Semua punya hak untuk menentukan garis politik yang kita tentukan," kata Paloh.

Menurut Paloh, kebersamaan bisa jadi merupakan kebaikan. Namun, tidak bersama juga bukan berarti tidak baik. Baginya, tujuan partai politik adalah untuk memajukan kepentingan demokrasi Indonesia.

"Kepentingan kita untuk melihat sebuah stabilitas yang harus tetap terjaga. Mungkin kalian pikir agak aneh ketua umum partai politik seperti ini. Ya, nggak apa-apa itu," ujarnya.

Opimistis Anies Menang Pilpres

Paloh menyebut partai yang dipimpinnya siap untuk bertarung pada Pemilu 2024. Ia pun optimistis bakal calon presiden (bacapres) yang diusung NasDem, Anies Baswedan, memenangi Pilpres tahun depan.

"Optimis. Ini (NasDem) kan tahapan ketiga. Biasanya ini tahapan yang saya pikir amat menentukan," kata Paloh

"Kalau dia (Anies Baswedan) berhasil bisa naik, dia bisa jauh lebih mudah ke depannya," tandasnya.

Tanggapi Kader NasDem Terseret Kasus

Paloh juga merespons terkait sejumlah kadernya yang terseret kasus. Ia mengaku berusaha berpikir positif meskipun kasus yang menjerat kadernya bisa saja tak terlepas dari kepentingan-kepentingan politik.

"Saya mencoba untuk positive thinking selalu. Bisa saja barangkali kena kasusnya sendiri. Bisa juga tidak terlepas dari kepentingan-kepentingan politik," ujarnya.

Kasus yang menyeret kader NasDem baru-baru ini adalah dugaan korupsi proyek BTS 4G yang dilakukan mantan Menkominfo Johnny G Plate. Diperkirakan, kerugian negara mencapai Rp 8 triliun.

Terbaru, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin, 19 Juni 2023. Ia diperiksa terkait penyelidikan dugaan korupsi di Kementan.

Terlepas dari kasus yang menjerat kadernya, Surya Paloh menegaskan Partai NasDem berkeinginan membangun kompetisi yang sehat dalam menghadapi Pemilu mendatang. "Kami ingin berupaya membangun sebuah kompetisi yang sehat. Kompetensi yang harmoni," imbuhnya.

Surya Paloh Klarifikasi soal 'Bubarkan NasDem Jika Ada Kader Korupsi'


Bupati Sumenep sekaligus Ketua DPC PDIP Kabupaten Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo mengajak Ganjar Pranowo blusukan ke Jawa Timur. Menurutnya, Jawa Timur merupakan wilayah strategis untuk merebut suara pemilih.

"Jawa Timur ini strategis, jadi jangan sampai dilewatkan," imbau pria yang akrab disapa Cak Fauzi dalam keterangan tertulis, Selasa (27/6/2023).

Sebagaimana diketahui, sejumlah kandidat mulai tancap gas menjaring pemilih menyambut Pemilu 2024. Salah satunya Ganjar Pranowo yang melakukan safari politik ke beragam daerah, termasuk Jakarta.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Selain pilpres, kontestasi pesta demokrasi daerah juga menyedot perhatian. Di Jawa Timur, sejumlah nama digadang-gadang maju sebagai bakal calon gubernur. Salah satunya nama Bupati Sumenep yang belakangan diproyeksikan maju sebagai calon gubernur mewakili Madura.

Ratusan masyarakat yang mengatasnamakan Relawan Cak Fauzi Jatim diketahui telah mengukuhkan dukungan untuk Bupati Sumenep maju di Pilgub Jatim. Deklarasi ini berlangsung di Surabaya pada 19 Juni lalu.

Saat ditanya mengenai kapan akan memulai blusukan demi menjaring pemilih, tokoh muda Madura itu mengungkapkan masih fokus menyelesaikan pengabdian sebagai bupati di Sumenep. Kendati demikian, Fauzi dalam waktu dekat mengaku berencana memulai kunjungan ke Jawa Timur untuk membawa program Percasi karena ia baru saja terpilih sebagai Ketua Percasi Jawa Timur.

"Insyaallah setelah pelantikan, saya akan menyapa masyarakat Jawa Timur demi mengenalkan program baru catur di Percasi. Ini semua demi kemajuan Jawa Timur, khususnya di olahraga catur," kata Fauzi.

Lebih lanjut, Fauzi mengaku belum bersedia menjawab banyaknya dukungan masyarakat Jawa Timur, terutama Madura, yang menginginkannya maju di Pilgub Jatim. Politikus PDIP itu mengatakan tak bisa membendung banyaknya aspirasi yang menginginkannya menjadi penerus M Noer, mantan Gubernur Jatim dari Madura.

"Apa yang diinginkan masyarakat, itu harus menjadi amanah yang dijalankan dengan ikhtiar. Soal maju atau tidak, sepenuhnya menjadi kewenangan partai," tandasnya.

Simak juga 'Kata Demokrat soal Ganjar Telepon Heru Budi: Lebih Baik Urus Jateng':

[Gambas:Video 20detik]


Blusukan bakal calon presiden (capres) 2024 Ganjar Pranowo di Jakarta Utara (Jakut) menyisakan misteri soal perundungan. Ganjar mengaku di-bully usai aksinya menelepon pejabat Pemprov DKI Jakarta saat blusukan di Jakarta.

Pedagang di Pasar Anyar Bahari, Tanjung Priok, Jakut, mengeluhkan besarnya biaya retribusi bulanan saat bertemu Ganjar, Sabtu (24/6). Pedagang yang mendatangi Ganjar itu juga mengeluhkan pasar yang sepi karena kalah dengan penjualan online.

Menanggapi keluhan itu, Ganjar tiba-tiba mengambil ponselnya dan mencoba menelepon Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Namun, Heru Budi tengah menghadiri acara pernikahan dan tak bisa berbincang lama.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Ini soal pelayanan publik biasa saja. Karena kemarin saya datang ke salah satu pasar saya telepon Pak Gubernur DKI, saya telepon Pak Sekda DKI yang kebetulan dua-duanya saya kenal, terus di-upload, kok di-bully ya?" kata Ganjar kepada wartawan di Jati Padang, Jakarta Selatan, Minggu (25/6).

Pada saat di Pasar Anyar Bahari, Ganjar memang menghubungi Sekretaris Daerah DKI Jakarta Joko Agus, terjadi perbincangan antara Ganjar dan Joko. Ganjar mengatakan niatnya hanya ingin menyampaikan keluhan warga saja dan dia melakukan hal itu di manapun.

"Kemarin ketika para pedagang bakso datang ke Semarang dan kemudian ada problem PPIRT (Produksi Pangan Industri Rumah Tangga) di Bekasi dan saya telepon Wali Kota Bekasi, karena kami juga sering diteleponi para kepala daerah," ujar bakal capres PDIP tersebut.

"Itu sesuatu yang biasa tapi menjadi sensi ketika kemudian akan ada kontestasi, selalu saja," lanjutnya.

Lebih lanjut, Gubernur Jawa Tengah itu menuturkan dirinya hanya ingin menyampaikan bahwa ada cara komunikasi kepada pemerintah jika terdapat masalah. Ganjar mengungkit soal sistem dan mekanisme yang telah dibuat.

"Mereka perangkat-perangkat pemerintah yang paling tingkat bawah, tadi cerita aspal, banjir, cerita soal akses kesehatan, akses pendidikan, sebenarnya bisa disampaikan. Itu edukasi kepada masyarakat, betapa pentingnya sebenarnya politik itu," pungkas Ganjar.

Respons Heru Budi

Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono buka suara terkait panggilan telepon Ganjar Pranowo yang hendak meneruskan keluhan warga Jakarta. Heru menjelaskan saat ditelepon Ganjar dirinya tengah menjadi saksi akad nikah.

"Enggak, saya kan lagi saksi akad nikah," kata Heru Budi usai mendampingi Presiden Jokowi di Pasar Palmerah, Jakarta Pusat, Senin (26/6).

Heru menuturkan Ganjar juga sudah menyampaikan perihal keluhan warga tersebut ke Sekda DKI Joko Agus. Heru mengatakan Joko sudah menjelaskan terkait persoalan yang ada.

"Sudah disampaikan ke Pak Sekda, sudah dijelaskan ke PD Pasar nih PD Pasar jelaskan," ungkapnya.

Heru Budi juga menjelaskan soal air bersih yang dikeluhkan warga ke Ganjar. Dia menuturkan, air bersih memang menjadi salah satu masalah di Jakarta yang sudah lama dan terus terjadi.

"Ya salah satu problem Jakarta yang sudah lama dan terus berlangsung adalah air bersih. Maka dari itu saya mendorong PAM dan mitranya untuk mensuplai air bersih antara lain bikin tandon-tandon yang besar, seperti Kali Baru, Muara Angke dan tempat-tempat yang memang rawan luapan air. Dan itu sudah dilaksanakan, dan targetnya PAM adalah merevitalisasi pipa-pipa," tutur Heru Budi.

Siapa Bully Ganjar Pranowo?

Relawan Ganjarist duga ada penyusup dalam blusukan Ganjar Pranowo di Jakarta Utara yang membawa informasi negatif. Relawan Ganjar juga menyinggung pihak yang berseberangan dengan Ganjar.

"Ya kalau yang mem-bully itu saya rasa pihak-pihak yang tidak suka dengan Ganjar, yang kurang sepaham dengan visi-misinya, yang tidak suka beliau menjadi capres karena sekarang momennya tahun politik. Jadi semuanya hal kecil apapun, ada salah apapun pasti akan dikait-kaitkan, jadi akan dijadikan bahan untuk menyerang beliau," kata Plt Ketua Umum Kornas Ganjarist, Kris Tjantra, saat dihubungi, Senin (26/6).

Kris menduga dalam blusukan yang dilakukan Ganjar ada penyusup yang bermaksud negatif. Pem-bully di media sosial disebut tak mendapat cerita seutuhnya.

"Dari blusukan itu pasti ada penyusup-penyusup ya yang ikut di dalam, ingin pantau. Saya juga dari situ ya mungkin netizen yang membuli pasti ada dapat info dari orang-orang yang ikut dalam agenda tersebut. Jadi pasti ada pro dan kontra," ujar Kris.

"Ya saya tidak, kurang paham (dari mana pem-bully), apakah itu dari kubu lain. Yang pasti sih yang mem-bully kan tidak dapat info seutuhnya," sambungnya.

Simak Video 'Kata Demokrat soal Ganjar Telepon Heru Budi: Lebih Baik Urus Jateng':

[Gambas:Video 20detik]

Halaman 1 2 Selanjutnya


Ketum Projo Budi Arie Setiadi mengungkap rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang ingin menggabungkan Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Budi Arie menyebut rencana itu kini makin sulit.

"Pak Jokowi juga waktu terakhir bilang sama saya, waktu Musra bulan lalu masih ngomong, 'Saya ini pasti ingin menggabungkan Pak Prabowo dengan Ganjar, Ganjar-Prabowo, Prabowo-Ganjar'," kata Budi Arie di diskusi Adu Perspektif yang diadakan detikcom dan Total Politik, Senin (26/6/2023).

"Terus saya tanya 'Gimana Pak peluangnya?', 'Makin lama kok makin sulit'. Karena elektabilitasnya makin berubah, siapa yang mengalah?" ucap Budi Arie menirukan Jokowi.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Selanjutnya, Budi Arie menyebut PDIP dan Partai Gerindra juga menjadi faktor sulitnya menggabungkan Prabowo dan Ganjar. Yakni permasalahan siapa capresnya dan cawapresnya.

"Kalau mereka bergabung kan idelanya gini, pasti PDIP maunya Ganjar-Prabowo, sementara Gerindra Prabowo-Ganjar, begitu aja," ujarnya.

Lebih lanjut, menurutnya, kedekatan Jokowi dan Prabowo akhir-akhir ini yang kerap disorot karena merupakan kesengajaan Jokowi.

"Jadi maksud saya gini, pikiran idealnya Pak Jokowi menggabungkan dua ini dalam satu paket, awalnya kan. Awalnya lihat itu kan banyak buktinya, di sawah, di mana, memang idenya Pak Jokowi menggabungkan dua ini cuma makin lama makin sulit," ujarnya.


Bacapres PDIP, Ganjar Pranowo dibully netizen gegara telepon Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono setelah mendapat curhatan warga. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mengatakan hal tersebut tentu warga bisa menilai.

"Nek aku ora pie-pie (kalau aku nggak gimana-gimana), biar warga yang menilai. Kalau aku cuma menyimak," kata Gibran kepada wartawan, dilansir detikJateng, Senin (26/6/2023).

Gibran mengatakan koordinasi antardaerah merupakan hal biasa. Dia memberikan contoh bahwa dirinya juga kerap mendapatkan keluhan dari warga luar Solo.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Ya kami di Solo sering gitu, misal ada masukan, keluhan, dari warga Colomadu Karanganyar, warga Solo Baru, masuknya ke sini ya nggak apa-apa. Koordinasi 'Bu, Pak ini ada warga', biasa gitu. Kan koordinasi antar wilayah hal biasa," ujar Gibran.

"Nak iki (kalau ini) aku bicara Solo Raya loh ya, sing penting ora kadohan (yang penting tidak kejauhan), sing penting kenal dekat bupatine (bupatinya)," imbuhnya.

Lebih lanjut, Gibran juga mengakui bahwa komentar dari netizen kerap menohok. Tapi ia kembalikan lagi kepada warga untuk menilai sendiri.

Baca selengkapnya di sini.

Simak juga 'Ganjar Telepon Heru Budi, Jokowi: Tanyakan Pak Heru':

[Gambas:Video 20detik]


Gubernur Jawa Tengah (Jateng) yang juga bakal calon presiden (bacapres) dari PDIP Ganjar Pranowo bertemu dengan bacapres Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan di Arab Saudi. Plt Ketua Umum Kornas Ganjarist, Kris Tjantra, menyebut keduanya tak sengaja bertemu.

"Oh itu lagi ada jamuan makan ya, jamuan makan dan ya mereka juga bertemunya juga tidak sengaja kok itu. Di sebuah lokasi acara itu yang difasilitasi oleh dari pihak keluarga Raja Salman," kata Kris saat dihubungi, Selasa (27/6/2023).

Kris mengaku tak tahu obrolan yang terjadi antara Ganjar dan Anies tersebut. Namun, dia memastikan keduanya fokus untuk menunaikan ibadah haji dan tidak membahas politik.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Saya ndak tahu obrolannya apa, tapi keduanya itu kan bisa berpapasan tidak sengaja bertemu karena memang di momentum menunaikan rukun islan ke-5 ya, jadi ya saya rasa mereka di sana juga tidak membahas politik. Jadi fokus dengan mendekatkan diri kepada Allah, gitu," ujarnya.

Lebih lanjut, dia juga tak tahu berapa lama durasi pertemuan Ganjar dan Anies itu. Dia mewajarkan bila momen ini diisukan ke mana-mana karena sudah memasuki tahun politik.

"Durasinya saya kurang paham, tapi itu hanya pas lagi makan itu tidak sengaja bertemu saja. Jadi tidak ada pembahasan yang soal politik, nggak ada lah," katanya.

"Mungkin ada yang mengabadikan ada yang memviralkan, ya ini momen tahun politik, jadi semuanya memang memanfaatkannya lah," tambahnya.

Sebelumnya, Ganjar dan Anies bertemu di Arab Saudi. Keduanya diketahui tengah melaksanakan ibadah haji.

"Benar di Mina, Mekkah," kata Kris saat dikonfirmasi detikcom soal pertemuan tersebut, Senin (26/6) malam.

Kris membagikan potret Ganjar dan Anies bersama. Nampak dalam foto tersebut Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa di tengah pertemuan Ganjar dan Anies.

Dalam foto itu juga terlihat istri dari Ganjar, Siti Atiqoh, dan istri Anies yakni Fery Farhati. Ganjar dan Anies tampak mengenakan kain ihram, keduanya tersenyum.

Simak juga 'Survei Capres PWS: Prabowo Ungguli Ganjar dan Anies':

[Gambas:Video 20detik]


Gubernur Jawa Tengah (Jateng) yang juga bakal calon presiden (bacapres) dari PDIP Ganjar Pranowo bertemu dengan bacapres Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan di Arab Saudi. Keduanya diketahui tengah melaksanakan ibadah haji.

"Benar di Mina, Mekkah," kata Plt Ketua Umum Kornas Ganjarist Kris Tjantra saat dikonfirmasi detikcom soal pertemuan tersebut, Senin (26/6/2023) malam.

Kris membagikan potret Ganjar dan Anies bersama. Nampak dalam foto tersebut Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa di tengah pertemuan Ganjar dan Anies.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dalam foto itu juga terlihat istri dari Ganjar, Siti Atiqoh, dan istri Anies yakni Fery Farhati. Ganjar dan Anies tampak mengenakan kain ihram, keduanya tersenyum.

Ganjar Pranowo diketahui memang sudah berangkat ibadah haji. Selain Ganjar, Ketua DPP PDIP Puan Maharani dan keluarga juga dikabarkan akan ibadah ke Tanah Suci.

"Hari ini Pak Ganjar Pranowo berangkat melaksanakan ibadah haji. Selain itu, Mbak Puan sekeluarga juga menunaikan ibadah haji," kata Ketua DPP PDIP Said Abdullah dikonfirmasi, Minggu (25/6).

Said menyebut ibadah haji merupakan rukun Islam bagi mereka yang mampu melaksanakan. Pihaknya pun meminta doa semoga ibadah kedua tokoh dari PDIP ini bisa dilancarkan.

"Ibadah haji adalah rukun Islam. Siapapun yang mengaku muslim, dan mampu melaksanakan ibadah haji, maka ia terikat kewajiban untuk melaksanakan ibadah haji. Demikian halnya Pak Ganjar Pranowo, serta Mbak Puan sekeluarga," tutur Said.


Politikus senior PDIP Panda Nababan menyebut Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka belum pantas jika maju di Pilpres 2024. Menurutnya, Gibran masih harus banyak belajar di dunia politik.

"Gibran anak ingusan kok, gimana? Nanti anak itu besar kepala, masih belajar dulu lah," kata Panda di diskusi Adu Perspektif detikcom dan Total Politik, Senin (26/6/2023).

Panda menyebut Gibran memerlukan waktu yang panjang di dunia politik. Dia ingin menghindari adanya isu dinasti politik.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Dia butuh proses seperti bapaknya, panjang. Nggak langsung ujug-ujug kayak gitu, kayak dinasti aja," katanya.

Lebih lanjut, Panda menyebut Gibran harus sering mendekatkan diri ke rakyat seperti sang ayah Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dia tak setuju jika Gibran maju sebagai cawapres seperti yang diisukan.

"Dia juga mesti tunjukkan bagaimana kedekatan dia ke rakyat, bagaimana dia memperjuangkan rakyat, seperti yang dilakukan bapaknya," katanya.

"Tiba-tiba anak presiden langsung jadi ya nggak lah," imbuhnya.


Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno memberikan komentar terkait pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di acara akbar PDIP kemarin. Dia menilai Jokowi ketika berbicara politik di PDIP terasa kurang nyaman dan tidak vulgar.

"Ini yang seringkali dibanding-bandingkan, seakan-akan Jokowi kalau bicara politik, bicara tentang Ganjar, politik elektoral di 2024, kalau bicara di PDIP rasa-rasanya tidak at home, serasa tidak at home, tidak vulgar, tidak nyaman," kata Adi di diskusi Adu Perspektif oleh Total Politik bersama detikcom, Senin (26/6/2023).

Menurutnya, berbeda ketika Jokowi berbicara di depan relawan. Adi mengatakan Jokowi bahkan bisa saja berbicara hingga dua jam jika bersama relawan.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Tapi kalau di depan relawan woah bicaranya panjang, kalau tidak disetop bisa 2 jam. Ini yang seringkali, membuat banyak tafsir-tafsir seakan-akan presiden itu belum firm dalam konteks bagaimana dukungan politiknya terhadap Ganjar Pranowo," uujarnya.

Tetapi, Adi menyebut bahwa Jokowi tentu tetap berada di pihak PDIP. Walaupun beberapa isu menunjukkan bahwa dukungan politik Jokowi kerap ditarik-tarik, salah satunya mengarah ke Prabowo Subianto.

"Meski kalau kita menggunakan logika-logika awam, mestinya tak ada perdebatan apapun. Jokowi itu apapun judulnya mau ditarik ke kanan ke kiri ke utara ke barat ke timur, pastinya PDIP bukan yang lain. Jadi gubernur, walikota, presiden juga dari PDIP bukan yang lain," katanya.

"Tapi juga kita kan tidak bisa menutup mata bahwa Jokowi ini kan ditarik kemana-mana. Terutama dikaitkan dengan dukungan kepada Prabowo. Karena pada yang saat bersamaan, billboard-billboard yang didistribusi di seluruh Indonesia ada foto Jokowi dengan Prabowo yang cukup intim, yang maju bersama dan seterusnya itu," sambungnya.


Ketum Projo Budi Arie Setiadi mengungkap bahwa pihaknya masih belum menerima perintah terbaru dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait arah dukungan di Pemilu 2024. Dia menyebut perintah terakhir yakni masih 'jangan grasa-grusu'.

Awalnya Budi Arie mengomentari pernyataan Jokowi di acara Bulan Bung Karno beberapa waktu lalu. Menurutnya pernyataan dukungan Ganjar oleh Jokowi itu masih belum penuh.

"Ya paling nggak menurut kalangan para pendukung Ganjar sudah penuh dan itu sudah maksimal. Walaupun bagi sebagian publik merasa ini masih kurang firm, kita masih nunggu," kata Budi Arie di diskusi Adu Perspektif Total Politik bersama detikcom, Senin (26/6/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Dan begini lho, perintah Pak Jokowi jangan grasa-grusu itu jelas, tegas dan konkret," sambungnya.

Budi Arie mengungkap pembicaraan terakhir dirinya dengan Jokowi. Dia mengaku belum mendapatkan perintah terakhir secara langsung.

"Dan saya bilang terakhir dalam pembicaraan saya dengan Pak Presiden 'Pak saya bukan ahli tafsir, ahli gestur. Saya nggak lihat bapak dari gestur, saya lihat dari omongan bapak' saya bilang. 'Oh iya nanti saya perintah langsung', ke kuping saya," ujarnya.

Lebih lanjut, dia menilai wajar saja Jokowi memberikan pernyataan dukungan ke Ganjar di acara besar PDIP kemarin.

"Kita harus melihat sesuatu itu dari konteks waktu, konteks tempat dan sebagainya. Pak Jokowi bicara begitu di depan PDIP partai besar yang sudah merumuskan atau memutuskan mendukung Ganjar bakal capres 2024 itu menurut saya wajar, karena audiensnya konteks tempat waktunya memang dalam kondisi seperti itu," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan pidato pada acara puncak Bulan Bung Karno di Stadion Utama GBK, Senayan, Jakarta. Jokowi menyampaikan pesan kepada kader hingga simpatisan PDIP soal bakal capres PDIP Ganjar Pranowo.

"Saya ulangi, tadi telah kita dengarkan calon presiden dari PDI Perjuangan Bapak Ganjar Pranowo," kata Jokowi di Stadion Utama GBK, Senayan, Jakarta, Sabtu (24/6).

Jokowi menitipkan kepada kader hingga simpatisan PDIP soal Pileg hingga Pilpres 2024. Hal tersebut selaras dengan pesan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri.

"Saya titip untuk semuanya, bagi peserta pemilu, baik itu pileg, pilgub, pilbup, pilihan wali kota dan pilpres. Karena yang hadir di sini sangat menentukan," ujar Jokowi.

"Tadi pesan Ibu Megawati Soekarnoputri jelas. Saya tidak usah mengulang," sambungnya.


Eks politikus PSI Tsamara Amany mengungkit ajaran bakal capres PDIP Ganjar Pranowo kepada para pendukungnya usai aksi Ganjar menelepon Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono saat menerima keluhan warga Jakarta Utara di-bully. Apa ajaran Ganjar yang tersebut?

"Ajaran Pak Ganjar itu selalu sama, tidak usah cari atau peduli siapa yang bully atau saling menyalahkan," kata Tsamara kepada wartawan, Senin (26/6/2023).

Tsamara menganggap Ganjar terkejut dengan respons negatif terhadapnya usai menelepon Heru. Menurutnya, Ganjar hanya berniat membantu warga.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Beliau agak kaget itu di-bully karena niat Pak Ganjar hanya ingin membantu pedagang yang beliau temui dengan menyambungkan dengan pejabat yang berwenang," kata pendukung Ganjar tersebut.

Namun, lanjut Tsamara, pihaknya tak masalah apabila aksi Ganjar mendapat bully-an. Dia menyebut Ganjar sudah biasa di-bully.

"Tapi kalau itu di-bully, ya nggak apa-apa diterima. Toh Pak Ganjar sudah biasa dibully. Beliau selalu ajarkan ke kami semua para pendukung untuk menganggap mereka yang bully sebagai sumber kritik juga. Siapa tau ada kritik-kritik yang baik yang bisa kita ambil," kata aktivis perempuan tersebut.

Ganjar Pranowo sebelumnya mengaku heran soal banyaknya komentar negatif terhadap dirinya usai menelepon pejabat Pemprov DKI Jakarta. Telepon itu dilakukan karena Ganjar sebelumnya mendengar keluhan warga setelah blusukan di Jakarta Utara.

"Ini soal pelayanan publik biasa saja. Karena kemarin saya datang ke salah satu pasar saya telepon Pak Gubernur DKI, saya telepon Pak Sekda DKI yang kebetulan dua-duanya saya kenal, terus diupload, kok dibully ya?" kata Ganjar kepada wartawan di Jati Padang, Jakarta Selatan, Minggu (25/6).

Untuk diketahui, pedagang di Pasar Anyar Bahari, Tanjung Priok, Jakut, mengeluhkan besarnya biaya retribusi bulanan saat bertemu Ganjar. Pedagang yang mendatangi Ganjar itu juga mengeluhkan pasar yang sepi karena kalah dengan penjualan online.

Menanggapi keluhan itu, Ganjar tiba-tiba mengambil ponselnya dan mencoba menelepon Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Namun, Heru Budi tengah menghadiri acara pernikahan dan tak bisa berbincang lama.

Ganjar lalu menghubungi Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Joko Agus. Ganjar lalu menyampaikan keluhan warga tersebut. Ganjar mengatakan niatnya hanya ingin menyampaikan keluhan warga saja dan dia melakukan hal itu di manapun.

Lihat juga Video 'Kata Demokrat soal Ganjar Telepon Heru Budi: Lebih Baik Urus Jateng':

[Gambas:Video 20detik]


Ketua DPP PDIP Puan Maharani mengatakan PDIP mengundang bakal cawapres Ganjar Pranowo saat puncak peringatan Bulan Bung Karno akhir pekan lalu. Ketua DPP PPP Achmad Baidowi atau Awiek mengatakan Menparekraf sekaligus politikus PPP Sandiaga Uno diundang dalam acara tersebut.

"Ndak, konteksnya dulu itu kalau nggak salah Mbak Puan bilang bahwa bacawapres itu diundang. Ya Mas Sandi mah diundang," kata Awiek kepada wartawan di Jakarta Pusat, Senin (26/6/2023).

Meski diundang, Awiek mengatakan Sandiaga tengah menjalani ibadah haji. Sebab itulah, Sandiaga tak hadir dalam puncak peringatan BBK.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Tapi kan beliau lagi ibadah haji, lebih mementingkan ibadah haji karena sudah jadwalnya, karena kan haji tiap tahun dan belum tentu ada kesempatan untuk berangkat. Nah ini beliau mendapatkan jadwal berhaji tahun ini dan alhamdulilah beliau berangkat," tutur dia.

"Saya kira apa yang disampaikan oleh Mbak Puan itu menjadi semacam gambaran lah, soal hadir atau tidaknya itu kan bukan ini, karena kesibukan orang kan beda, nggak sama," sambungnya.

Selain itu, Awiek menilai aksi Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri memperkenalkan sejumlah partai pendukung Ganjar di 2024 sebagai hal yang spesial. Terlebih, Plt Ketum PPP Mardiono disebut paling pertama.

"Kalau dilihat dari sambutan Bu Megawati yang menyambut partai-partai pendukung Ganjar, itu kan bisa dibedakan dari partai satu dengan partai yang lain. Nomor satu Ketum PPP, Pak Mardiono, yang pertama kali (ngomong) 'Mbak, boleh nggak kami gabung, oh boleh monggo', kan gitu," ungkapnya.

"Yang lain, kan itu menunjukkan bahwa hubungan antara kedua belah pihak partai PPP dan PDIP ini nggak ada masalah, bagus-bagus aja, luar biasa, dan itu menjadi modal untuk kita untuk semakin optimis bahwa Pak Sandi yang sudah direkomendasikan sebagai calon wakil presiden dalam Rapimnas PPP itu bisa mendampingi Pak Ganjar Pranowo," lanjutnya.

Puan sebelumnya mengatakan pihaknya telah mengundang sejumlah tokoh. Salah satunya, kata Puan, ialah sosok bacawapres Ganjar.

"Ada nanti (bacawapres) bisa dilihat siapa saja yang hadir, saya nggak terlalu hafal juga undangan yang kemudian diundang," ujar Puan di GBK, Jakarta Pusat, Kamis (22/6).


Ketua DPP PPP Achmad Baidowi (Awiek) membela bacapres PDIP Ganjar Pranowo yang di-bully karena menelepon Pj Gubernur DKI Heru Budi usai dapat keluhan dari warga Jakarta Utara. Menurutnya, wajar saja seorang pejabat publik menyalurkan aspirasi warga yang melapor kepadanya.

"Lah kalau saya nelepon Pak Heru boleh nggak? Ya boleh lah. Pak Ganjar kan pejabat, tokoh publik, menyampaikan aspirasi tuh boleh. Misalkan saya ketemu warga DKI, dia mengalami keluhan, terus saya telepon Pak Heru, kan sama konteksnya," kata Awiek kepada wartawan di Jakarta Pusat, Senin (26/6/2023).

"Saya sebagai politisi nasional, Pak Ganjar juga. Saya anggota DPR, Pak Ganjar gubernur, sama-sama pejabat publik. Ketika mendengar keluhan warga, ya telepon yang bersangkutan," imbuh Awiek.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dia menuturkan, hal yang tak boleh dilakukan adalah jika Ganjar memerintah Heru Budi.

"Yang ndak boleh kalau Pak Ganjar neleponnya Gubernur Jawa Timur. Masalahnya di Jakarta, teleponnya Gubernur Jawa Timur. Itu nggak boleh, bukan urusannya. Tapi kalau beliau neleponnya Pak Heru, terus menyampaikan aspirasi yang berkembang, ya boleh dong,. Nggak ada yang dilanggar. Kecuali Pak Ganjar memerintah Pak Heru" sambungnya.

Awiek mengatakan Ganjar tidak melanggar aturan apapun saat berinisiatif menyampaikan aspirasi ke Heru. Awiek mengaku dirinya pun sering melakukan kunjungan kerja ke daerah dan menyampaikan keluhan warga ke pemerintah daerah terkait.

"Tapi kalau Pak Ganjar menyampaikan informasi, 'Pak Gub ini ada keluhan dari warga, tolong kalau bisa ditindaklanjuti seperti apa sesuai mekanisme', kan boleh. Saya pun sering melakukan itu kalau kunjungan ke sebuah daerah, ada keluhan dari warga, kita telepon kepala daerahnya," lanjut dia.

Bukan hanya warga, Awiek pun mengatakan pejabat publik juga berhak untuk menyalurkan aspirasi. Terlebih, lanjut Awiek, Indonesia menganut sistem bebas demokrasi.

"Kalau hal seperti itu dilarang kan repot dan tidak ada yang dilanggar. Apa yang dilanggar coba? Wong menyampaikan aspirasi, katanya negara bebas demokrasi, yang menyampaikan aspirasi itu tidak hanya warga tetapi juga pejabat juga berhak menyalurkan," ungkapnya.

Simak Video 'Kata Demokrat soal Ganjar Telepon Heru Budi: Lebih Baik Urus Jateng':

[Gambas:Video 20detik]

Simak selengkapnya di halaman berikutnya.

Halaman 1 2 Selanjutnya


Waketum Gerindra Fadli Zon menyambut sikap PAN yang condong mendukung Prabowo Subianto di Pemilu 2024. Fadli menilai semakin banyak pendukung akan semakin baik.

"Iya kita berharap sih semakin banyak yang mendukung Pak Prabowo semakin bagus ya. Pak Prabowo ini kan jalan tengah ya, yang sekarang ini sudah membuktikan bahwa beliau ini seorang demokratis, seorang nasionalis," kata Fadli Zon kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/6/2023).

Fadli lalu menyinggung posisi Prabowo sebagai ketum parpol yang disebutnya memegang 'remote control' sendiri. Sementara, bacapres potensial lainnya, dia tak tahu persis siapa yang memegang 'remote control' tersebut.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Dan beliau ini yang memegang remote control-nya sendiri. Kalau yang lain saya nggak tahu siapa yang memegang remote control-nya," kata Fadli.

"Jadi beliau memutuskan sendiri sehingga tentu rakyat akan lebih firm kalau yang memimpin, yang terpilih menjadi presiden, nantinya adalah nanti Pak Prabowo, bukan diremote oleh orang lain dari belakang," imbuhnya.

PAN Akui Condong ke Prabowo

Sebelumnya diberitakan, PAN mengaku condong ke bacapres Prabowo Subianto. Hal ini disampaikan merespons Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri yang mengajak partai politik yang masih pikir-pikir, untuk bergabung bersama partainya mendukung bakal calon presiden (bacapres) Ganjar Pranowo pada puncak Bulan Bung Karno beberapa waktu lalu.

"Kalau soal capres dari PAN, sejauh ini memang mengarah ke Pak Prabowo Subianto atas koalisi 4 partai, yaitu Gerindra, PAN, Golkar, PKB," kata Wasekjen PAN Fikri Yasin dikonfimasi, Senin (26/6).

Fikri menyebut partainya menjalin komunikasi dengan semua pihak. Dia mengaku PAN tengah intens berkomunikasi dengan Gerindra, Golkar dan PKB.

Ia mengatakan untuk saat ini PAN condong mendukung Prabowo. Fikri mengucapkan terima kasih dengan ajakan koalisi dari setiap partai.

"Memang komunikasi kita jalin ke semua partai seperti biasanya. Tapi saat ini yang paling intens ya memang dengan empat partai yaitu Gerindra, Golkar dan PKB," ujar Fikri.

"Dan potensi paling besar menjadi calon presiden di antara yang beredar saat ini ya Prabowo Subianto. Tapi terhadap ajakan kepada PAN untuk bergabung tentu kita mengucapkan terima kasih," imbuhnya.

Simak juga Video 'Ditanya soal Koalisi PAN-PDIP, Zulhas: Lagi Proses':

[Gambas:Video 20detik]