Bos PSIS Semarang Yoyok Sukawi menyatakan dirinya siap maju sebagai Wali Kota Semarang pada Pilkada 2024. Dia mengaku saat ini sudah fokus turun ke masyarakat Kota Semarang.

"Iya bismillah, kita rencana untuk wali kota (Semarang)," kata Yoyok Sukawi saat dihubungi, Rabu (1/11/2023).

Dia menyebut saat ini tengah mendekatkan diri ke warga Kota Semarang. Termasuk kepada tokoh dan sesepuh yang ada di Semarang.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kalau upaya-upaya sih kita mendekatkan diri ke konstituen ke warga Kota Semarang, saya keliling ke sesepuh, ke tokoh-tokoh di Kota Semarang," ujarnya.

Seperti diketahui, pria bernama asli Alamsyah Satyanegara Sukawijaya ini merupakan kader Partai Demokrat yang kini juga menjabat sebagai anggota Komisi X DPR RI. Di Kota Semarang, Partai Demokrat memiliki 6 kursi di DPRD.

"Kemarin kan kita 6, kita punya target kita tambah jadi 10 kursi," tambahnya.

Yoyok mengaku sudah intens berkomunikasi dengan partai politik di Semarang. Namun saat ini, dia menilai partai politik belum bisa menentukan arah koalisi Pilkada karena masih fokus di Pilpres dan Pileg.

"Ya kalau itu saya rasa masih lama karena kita juga masih menghadapi pemilu legislatif dan pemilu presiden, partai pasti akan menentukan sikap setelah pileg dan pilpres," jelasnya.

Diketahui, Yoyok Sukawi juga merupakan anak dari Sukawi Sutarip yang pernah menjabat sebagai Wali Kota Semarang selama dua periode pada 2000 hingga 2010.

Ricuh Laga PSIS vs PSS di Semarang, 5 Bus Dirusak


Baliho bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diusung PDIP Ganjar Pranowo-Mahfud Md di Gianyak, Bali, dicopot saat agenda kunjungan kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pencopotan itu bikin Ganjar bertanya-tanya.

"Oh iya saya lagi coba bertanya-tanya kenapa dicopot," kata Ganjar saat menghadiri acara Musyawarah Nasional (Munas) ke-5 Persada di Bali, Rabu (1/11/2023) dilansir detikBali.

Eks Gubernur Jawa Tengah (Jateng) itu tidak mempersoalkan pencopotan balihonya jika melanggar aturan."Memang kalau ada yang melanggar sih silakan dicopot," ujarnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ganjar mengatakan apabila tidak ditemukan pelanggaran dalam pemasangan baliho tersebut, tidak perlu berlebihan.

"Tapi saya senang karena saya sudah komunikasi dengan Pak Wayan Koster kemarin artinya ada statement," tuturnya.

Yang penting, kata Ganjar, semua harus mendorong bahwa Pemilu 2024 harus berjalan dengan baik. "Aparatur semuanya bisa netral" sambungnya.

Diketahui baliho Ganjar dan Mahfud yang terpajang di sekitar lokasi kunjungan kerja (kunker) Presiden Joko Widodo pada Selasa di Balai Desa Batu Bulan, Kabupaten Gianyar, Bali, dicopot. Bendera PDIP yang berkibar di sana juga diturunkan.

Salah satu tempat kunjungan Presiden Jokowi ke Bali adalah di Desa Batu Bulan, Gianyar. Pantauan detikBali di sana, baliho Ganjar-Mahfud dan atribut PDIP dicopot Satpol PP sekitar pukul 10.30 Wita, menjelang kedatangan Jokowi.

Penjabat (Pj) Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya mengatakan baliho dan atribut PDI Perjuangan itu tidak dicopot, melainkan hanya digeser sementara.

"Yang dilakukan adalah menggeser sementara alat sosialisasi berupa baliho tersebut agar estetika terjaga," kata Mahendra melalui video klarifikasinya yang diterima detikBali, Selasa.

Kota Denpasar yang Berawal dari Keberadaan Puri-puri Kerajaan Badung


Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat menyebut jika Gibran Rakabuming Raka telah dipersiapkan menjadi pemimpin di tingkat yang lebih tinggi namun memilik menabrak konstitusi menjadi bakal cawapres Prabowo Subianto. Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily tepis anggapan Gibran tabrak konstitusi.

"Tidak ada yang menabrak konstitusi," kata Ace di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (1/11/2023).

Menurut Ace, justru konstitusi yang memberikan Gibran kesempatan untuk maju. Dia menyebut karena konstitusi, anak muda seperti Gibran dipercaya sebagai bakal cawapres.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Justru yang ada adalah bahwa Mas Gibran maju sebagai cawapres karena konstitusi memberikan kesempatan kepada anak muda," ujarnya.

Ace menilai langkah Gibran tersebut tidak bertentangan dengan keputusan hukum yang ada. Sebab, kata dia, Gibran memiliki pengalaman sebagai kepala daerah.

"Hasil MK memberikan kesempatan kepada siapapun warga negara yang sedang atau telah menjabat kepala daerah dan telah dipilih oleh rakyat untuk menjadi wakil presiden," jelas Ace.

Djarot Saiful Hidayat sebelumnya mengungkapkan putra Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang juga Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, sebenarnya telah dipersiapkan partai untuk menjadi pemimpin di tingkat yang lebih tinggi.

"Nah, yang sekarang terjadi adalah itu sebetulnya dipersiapkan sebagai calon pemimpin untuk bisa meneruskan apa yang sudah dikerjakan oleh Pak Jokowi dan Pak Rudy di Solo, yang kemudian kalau memang berhasil ya beliau akan ditugaskan ke tingkat yang lebih tinggi lagi," ucap Djarot kepada wartawan di gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Selasa (31/10).

Namun Djarot menilai Gibran tergesa-gesa dan dianggap menabrak aturan konstitusi. Dia mengaku merasa kecewa atas langkah Gibran itu.

"Tetapi ada ketidaksabaran sehingga mengambil jalan pintas dan menabrak konstitusi, merekayasa konstitusi. Ini yang membikin saya kecewa," ujar dia.


Baliho bakal capres-cawapres Ganjar Pranowo dan Mahfud Md diturunkan saat kunjungan kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Gianyar, Bali. Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, menilai hal itu merupakan politik diskriminasi.

"Suatu hal yang mendapat respons yang sangat luas dari masyarakat ya, terlebih sebelumnya Bapak Presiden mengumpulkan para Pj kemudian memberikan berbagai arahan bahwa seluruh Penjabat Gubernur dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Tetapi terjadi kejadian yang menurut kami tidak perlu dilakukan, karena terjadinya politik diskriminasi," kata Hasto di Jakarta Pusat, Rabu (1/11/2023).

Hasto mengatakan demokrasi harusnya dihargai dengan hak menyampaikan ekspresi. Dia mengatakan penurunan baliho Ganjar-Mahfud di Bali mencederai keadilan.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Tapi respons dari masyarakat sangat menguatkan kami, bahwa demokrasi yang dihargai dengan hak untuk menyampaikan ekspresi melalui pemasangan bendera-bendera partai politik yang sudah ditetapkan dalam pemilu, kemudian baliho termasuk dari Pak Ganjar, Prof Mahfud yang diturunkan itu mencederai keadilan. Itu tidak bisa dilakukan dalam iklim demokrasi yang baik," ujarnya.

Hasto kemudian menyinggung pengumpulan Penjabat Kepala Daerah yang dilakukan Jokowi di Istana beberapa waktu lalu. Dia mengatakan harusnya tak ada hal-hal berlebihan yang dilakukan jelang Pemilu.

"Yaitu dari pendapat yang disampaikan oleh para pengamat (ada kaitannya dengan pengumpulan Pj) ada pengaruh ya, kami akan mendengarkan seluruh dinamika yang berkembang sehingga tidak perlu hal-hal yang berlebihan dilakukan. Apalagi itu sifatnya diskriminatif tetapi sisi antitesanya muncul suatu gerakan Pemilu jurdil," ujarnya.

Hasto juga menuding atribut partai lain muncul usai baliho dan atribut PDIP diturunkan. Dia curiga dengan hal itu.

"Ya kita lihat masyarakat yang kemudian menyuarakan bahwa dengan penurunan baliho PDIP sepihak kemudian muncul atribut-atribut secara masif dari partai lain itu kan kemudian menimbulkan kecurigaan," ujarnya.

Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.

Saksikan Video 'Ganjar soal Pencopotan Balihonya: Kalau Melanggar, Silakan':

[Gambas:Video 20detik]

Halaman 1 2 Selanjutnya


Waketum PAN Viva Yoga Mauladi merespons Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP Komarudin Watubun yang bicara jika PDIP memecat Gibran Rakabuming Raka akan muncul narasi dizalimi. Viva mengatakan jika ingin tidak ada narasi 'dizalimi' sebaiknya Gibran tetap di PDIP.

"Makanya jika tidak terkesan ada penzaliman, sebaiknya Mas Gibran tetap sebagai kader PDIP. Semestinya PDIP juga bangga ada dua kader terbaiknya ikut berkompetisi di Pilpres 2024," ujar Viva kepada wartawan, Rabu (1/11/2023).

Viva mencontohkan pada Pilpres 2004 di mana Partai Golkar kala itu memiliki dua kader yang berpartisipasi. Pada waktu itu, siapapun perwakilan Golkar yang menang, tetap Partai Golkar itu sendiri yang diuntungkan.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Di Pilpres 2004 dulu kasus Golkar, ada dua kader Golkar yang berlaga. Antara Pak Wiranto dan Pak Jusuf Kalla (JK). Yang menang ya tetap Golkar kan he-he," sebutnya.

Meski begitu, Viva menegaskan tidak akan ikut campur urusan rumah tangga partai lain. Pihaknya akan terus membatasi diri.

"Tapi itu hanya harapan saja. Kami tidak akan ikut campur urusan rumah tangga partai lain. Kami membatasi diri dan tetap menjaga fatsun politik," tuturnya.

Komarudin Watubun sebelumnya berbicara terkait status Gibran Rakabuming Raka di PDIP usai menjadi cawpares dari Prabowo Subianto. Komarudin mengatakan jika partainya memecat Gibran akan muncul narasi dizalimi.

Hal itu disampaikan Komarudin di gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (31/10). Komarudin menilai status Gibran di PDIP tidak perlu di dramatisir.

"Tidak perlu di dramatisir. Kita kan tahu itu kalau kita ambil tindakan tegas pecat nanti dia (Gibran) gunakan itu 'Waduh saya dizalimi', itu sudah lagu lama," kata Komarudin.

Simak juga 'Puan soal Gibran: Baik-baik Saja, Sudah Jadi Cawapres Mas Prabowo':

[Gambas:Video 20detik]


Anggota Komisi X DPR RI Fraksi PDIP Masinton Pasaribu mengusulkan hak angket terhadap Mahkamah Konstitusi (MK) usai putusan soal batas usia capres-cawapres. Ketua Bappilu Partai Golkar Maman Abdurahman mengatakan usulan Masinton itu hanya gimik-gimik politik.

"Ya ini kalau kita melihat hanya bagian dari melakukan gimik-gimik politik, membangun opini publik untuk mendegradasi image dari Pak Prabowo dan Mas Gibran," kata Maman di Jakarta Pusat, Rabu (1/11/2023).

Maman juga mempertanyakan implikasi usulan hak angket tersebut. Menurutnya, hak angket itu adalah hal yang wajar dalam kontestasi politik.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Saya pikir, terus kalaupun itu terwujud ada pengusulan hak angket, terus implikasinya juga apa, kan nggak ada juga," ujarnya.

"Jadi ya sekarang gini sampai 3 bulan ke depan semua orang akan berjoget-joget. Jadi semua yang joget pasti akan dilakukan tarian apa juga akan dimainkan. Jadi, kami melihatnya dalam konteks itu saja," katanya.

Lebih lanjut, Maman mengatakan hak angket itu merupakan hak konstitusi tiap anggota Dewan di parlemen. Sehingga menurutnya usulan hak angket oleh Masinton hal yang wajar.

"Saya pikir silakan saja, itu kan menjadi haknya sahabat saya mas Masinton, kita juga nggak punya hak untuk melarang atau mendorong, tapi yang pasti kami position Partai Golkar dan teman-teman fraksi lainnya pada posisi yang menganggap apa yang terjadi ini, ini adalah bagian dari semua proses dinamika politik dan wajar-wajar saja," imbuhnya.

Sebelumnya, Masinton mengusulkan hak angket terhadap MK. Masinton mengungkit putusan MK soal syarat capres dan cawapres dalam pertimbangan usulan angket tersebut.

"Hukum dasar konstitusi adalah roh dan jiwa semangat sebuah bangsa, tapi apa hari ini yang terjadi? Kita malah mengalami satu tragedi konstitusi pasca terjadinya keputusan MK 16 Oktober lalu," kata Masinton dalam rapat paripurna DPR di gedung Nusantara II MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Selasa (31/10).

Masinton mengatakan interupsinya kali ini tidak ada sangkut pautnya dengan pasangan capres-cawapres. Dia mengklaim tidak berdiri di atas kepentingan partai politik terkait protesnya ini.

"Saya berdiri di sini bukan atas kepentingan partai politik. Saya tidak bicara tentang calon presiden Saudara Anies dan Saudara Muhaimin Iskandar. Saya tidak bicara tentang Pak Ganjar dan Prof Mahfud," katanya.

"Saya juga tidak bicara tentang Pak Prabowo beserta pasangannya," tuturnya

Simak Video 'Ketua MKMK Dukung Masinton Usulkan Hak Angket DPR Terhadap MK':

[Gambas:Video 20detik]


Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengundang tiga bacawapres Mahfud Md, Gibran Rakabuming Raka, dan Muhaimin Iskandar untuk makan siang pada Senin, 6 November besok. Ketika cawapres itu sudah mengkonfirmasi kehadirannya.

"Senin depan ini, sudah disampaikan ke masing-masing cawapres dan ketiga-tiganya sudah oke, sudah terkonfirmasi oke," kata juru bicara Wakil Presiden Ma'ruf, Masduki Baidlowi, dalam tayangan YouTube Wapres RI, Rabu (1/11/2023).

Makan siang itu akan berlangsung di Istana Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat. Ma'ruf akan menyampaikan tentang pemilu damai.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Akan makan siang bersama di Istana sini. Setelah itu, mungkin masing-masing ya selesai (makan) akan berbicara apa, tapi garis besar yang ditegaskan oleh Wakil Presiden adalah ini adalah bagaimana menciptakan suasana damai, kompetisi yang sehat. Jadi kompetisi boleh, tapi jangan sampai menciptakan suasana pembelahan di masyarakat," tutur Masduki.

Masduki mengatakan awalnya pertemuan itu dijadwalkan berbarengan dengan pertemuan capres dengan Presiden Joko Widodo pada Senin (30/10). Pertemuan dijadwalkan berlangsung di Istana Merdeka dan Istana Wapres. Namun tak terlaksana karena Ma'ruf melakukan kunjungan kerja ke Jambi.

"Gagasan awal sebenarnya memang Presiden dan Wakil Presiden di waktu bersamaan menerima masing-masing, tetapi kan kemudian waktu juga yang menyulitkan karena memang masing-masing punya agenda yang sudah teragendakan dan tidak mungkin tertunda, maka kemudian Presiden menyelenggarakan terlebih dahulu dan Wakil Presiden menyelenggarakan kemudian karena waktu itu ada kunjungan ke Jambi," katanya.

Kemudian, pertemuan dijadwalkan hari Rabu ini. Pertemuan itu kembali tertunda dan akan dilaksanakan Senin depan.

"Hakikatnya yang diinginkan pada hari ini sebenarnya, tetapi lagi-lagi tidak bisa, karena ada beberapa agenda kemudian akhirnya diputuskan pada hari Senin makan siang bersama," pungkasnya.

Simak juga 'Komisi II DPR Setujui Revisi PKPU soal Usia Capres-Cawapres':

[Gambas:Video 20detik]


Accurate Research and Consulting Indonesia (ARCI) merilis hasil survei terbaru di Jatim terkait elektabilitas bacapres-bacawapres yang sudah mendaftar di KPU. Hasilnya Prabowo-Subianto-Gibran Rakabuming Raka berada di posisi teratas.

"Hasil survei ARCI, elektabilktas Prabowo-Gibran teratas di Jawa Timur," kata Direktur ARCI Baihaki Sirajt di Surabaya, Rabu (1/11/2023).

Menurut survei ARCI, ektabilitas Prabowo-Gibran di angka 40,1%. Kemudian disusul Ganjar Pranowo-Mahfud MD 35,9%. Dan pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) di angka 22,2%.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Sebanyak 1,8% responden belum menentukan pilihan," tambah Baihaki.

Baihaki menyebut, bergabungnya Gibran membuat Prabowo mendapat limpahan suara loyalis Jokowi di Jatim. Apalagi, Jatim merupakan basis Jokowi selama dua kali Pilpres di 2014 dan 2019.

"Salah satu faktornya loyalis Jokowi yang dulunya banyak merapat ke Ganjar, kini mulai beralih ke Prabowo," jelasnya.

Hasil survei Arci terkait elektabilitas 3 capres-cawapres di Jatim. Foto: Dok. ARCI

"Survei ini kami lakukan saat bacapres mendaftar ke KPU dan saat Gibran diumumkan sebagai cawapres oleh Prabowo," tandasnya.

Survei ARCI dilakukan pada 22-27 Oktober 2023. Survei menggunakan metode multistage random sampling dengan jumlah sampel sebanyak 1.200 responden yang tersebar proporsional di 38 kabupaten/kota Jatim. Survei ARCI memiliki margin of error sebesar 2,8% dan tingkat kepercayaan sebesar 95%.

Berikut hasil lengkap elektabilitas bacapres-bacawapres di Jatim versi ARCI:

1. Prabowo-Gibran 40,1%

2. Ganjar-Mahfud 35,9%

3. Anies-Muhaimin 22,2%

Tidak tahu/tidak menjawab: 1,8%

Sah! Anies-Imin, Ganjar-Mahfud, Prabowo-Gibran Peserta Pilpres 2024


Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PKS Komjen (Purn) Adang Daradjatun mengkritik hasil Rapat Kerja Pusat (Rakerpus) Persatuan Purnawirawan (PP) Polri yang menyatakan dukungan kepada Ganjar Pranowo dan Mahfud Md. Adang menilai seharusnya para purnawirawan Polri diberi kebebasan untuk memilih sendiri pasangan calon yang akan didukung.

"Saya pikir setiap anggota pensiunan Polri itu dibebaskan untuk memilih siapa yang memang dia akan pilih. Tidak ada rakerpus itu mengarahkan bahwa pensiunan harus memilih salah satu capres dan cawapres," ujar Adang di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (1/11/2023).

Menurutnya, meski sudah pensiunan, PP Polri seharusnya tetap berpegang teguh setia pada kepolisian dan negara. Sebaliknya, kata dia, bukan mengarahkan untuk berpihak kepada salah satu pasangan calon.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Pada saat dibentuk PP Polri itu jelas sekali dalam ketentuannya bahwa kita ini nya saja ya, istilahnya statement-nya tetap setia, ditandainya tetap setia, jadi kita tetap setia kepada kepolisian dan negara. Jadi tidak setia atau berpihak ke salah satu golongan atau apapun juga," ungkapnya.

Adang menuturkan jika hal tersebut baru pertama kali terjadi pada saat ini. Bahkan, kata dia, banyak para purnawirawan Polri yang merasa terkejut dengan hasil Rakerpus PP Polri.

"Belum pernah (terjadi sebelumnya), malah maaf pembina-pembina PP Polri sendiri telepon ke saya, mantan-mantan Kapolri ya, 'Loh kok ini aneh, saya sebagai pembina tidak diajak rapat, kok statement itu sudah keluar gitu'," jelas dia.

"Nggak ada, dulu nggak ada arahan-arahan seperti itu. Jadi silakan sebagai pensiunan memilih sendiri mana yang diinginkan," sambung eks Wakapolri ini.

Adang pun khawatir akan ada perpecahan di internal PP Polri usai adanya hasil rakerpus tersebut. Terlebih, Adang pun merupakan salah satu purnawirawan Polri.

"Lebih terpecah lah kalau saya bilang mah. Karena kan toh sebaikanya sebagai PP Polri menyatakan bahwa 'Anda sudah purnawirawan, bisa memilih, pilihlah yang Anda suka'. Tapi bukan merupakan hasil rakerpus lalu mengumpulkan para pengurus, supaya memilih si A, itu udah nggak baik," tuturnya.

Persatuan Purnawirawan Polri sebelumnya resmi menyatakan dukungan ke pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud Md di Pilpres 2024. Keputusan itu diambil usai rapat kerja pusat PP Polri.

"Rapat tadi menghasilkan suatu keputusan, salah satunya adalah dukungan daripada PP Polri sampai dengan 3 ranting kepada Pak Ganjar dan Pak Mahfud Md," ujar Mantan Wakapolri Komjen (Purn) Gatot Edy usai Rakerpus di Jalan Darmawangsa, Jakarta Selatan, Selasa (31/10).

Simak Video 'Eks Wakapolri Sebut PP Polri Dukung Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024':

[Gambas:Video 20detik]


Capres PDIP Ganjar Pranowo mempertanyakan alasan balihonya dengan Mahfud MD di Gianyar, Bali, yang mendadak dicopot. Diketahui, pencopotan itu dilakukan saat Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan kunjungan kerja di Gianyar, Bali.

Menurutnya, pemasangan baliho tidak melanggar aturan dan seharusnya tidak dicopot. Hal itu disampaikan Ganjar usai menghadiri Mukernas V, Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia di Prama Sanur Beach Bali, Kota Denpasar, Bali, Rabu (1/11/2023).

"Saya lagi coba bertanya-tanya kenapa dicopot begitu ya, memang kalau ada yang melanggar sih silakan dicopot, tapi kalau tidak ada yang melanggar, ya sebaiknya tidak perlu berlebihan," kata Ganjar dalam keterangannya, seperti dikutip dari detikNews.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Meski begitu, kini baliho yang dicopot sudah kembali dipasang. Ganjar sudah memastikan hal tersebut pada Ketua DPD PDIP Bali Wayan Koster.

"Saya senang karena saya sudah berkomunikasi dengan Pak Wayan Koster, kemarin akhirnya ada statement, dan kemudian dipasang lagi, ya kita senang," ucap Ganjar.

Lebih lanjut, Ganjar menegaskan netralitas aparat penegak hukum cukup penting. Dirinya ingin memastikan bahwa Pemilu 2024 mendatang dapat berjalan dengan lancar.

"Yang penting semua harus mendorong bahwa pemilu besok harus berjalan baik, aparatur semuanya bisa netral, itu penting," lanjutnya.

Sebelumnya, Kepala Satpol PP Bali Dewa Nyoman Rai Dharmadi mengungkapkan pencopotan tersebut atas perintah Penjabat (Pj) Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya.

"Sesuai dengan perintah Pak Pj Gubernur, yang pasti saya diminta untuk mencabuti atribut partai politik di lokasi acara," ujar Dharmadi saat dihubungi, Selasa (31/10).


PDIP Sulawesi Selatan (Sulsel) mempertimbangkan sosok milenial dr Udin Saputra Malik sebagai pengganti Moh Ramdhan 'Danny' Pomanto dari ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) Ganjar Pranowo-Mahfud Md di Sulsel. Namun PDIP Sulsel mengaku masih akan rapat untuk diputuskan di internal partai.

"Kita belum rapatkan, bisa saja, tidak ada masalah sih. Kalau saya pribadi sih setuju dr Udin jadi ketua tim, tapi kita belum rapatkan juga. Kalau pribadi sih setuju saja, kalau masalah PDIP belum ada keputusan. Tapi mudah-mudahan dia terpilih," kata Wakil Ketua PDIP Sulsel Andi Ansyari Mangkona kepada detikSulsel, Rabu (1/11/2023).

Menurut Ansyari, dr Udin berpeluang menjadi ketua tim asalkan mampu membagi waktunya. Apalagi menantu Danny itu saat ini tercatat sebagai caleg DPRD Makassar.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Tentunya yang paling penting sebagai ketua nanti harus bisa fokus memenangkan Ganjar Pranowo-Mahfud Md dan sekaligus harus memperjuangkan dirinya karena dia salah satu caleg di (dapil) Tamalanrea-Biringkanaya," ujar Ketua Fraksi PDIP DPRD Sulsel ini.

Jika disetujui internal PDIP, kata dia, maka nama dr Udin akan dibahas bersama dengan parpol pengusung Ganjar-Mahfud lainnya yakni PPP, Perindo, dan Hanura. Ketua tim kampanye terpilih harus disepakati bersama parpol pengusung.

"Pasti, apalagi kita sudah ada posko di Jalan Jenderal Sudirman, nanti di sana bisa kita bicarakan," jelasnya.

Diberitakan sebelumnya, sosok pengganti Wali Kota Makassar Danny Pomanto yang akan mundur dari jabatan Ketua TPD Ganjar-Mahfud mulai mencuat. Salah satu nama yang masuk radar calon ketua yakni menantu Danny, dr Udin Saputra Malik.

Danny membenarkan menantunya itu diusulkan sebagai calon penggantinya. Namun Danny enggan berspekulasi dan menyarankan nama calon ketua tetap dianalisa kembali.

"Ya, itu (dr Udin) salah satu usulan. Saya diusul dengan ke saya juga, saya bilang begini, bagus juga dianalisis lebih baik. Siapa tahu ada juga orang yang lebih mampu. Ya, saya sih prinsipnya selama bukan saya endorse," kata Danny kepada wartawan, Selasa (31/10).

Danny kemudian mengaku menyerahkan hal tersebut kepada dr Udin. Dia enggan mencampuri lebih jauh sebab dr Udin merupakan menantunya.

"Saya kan tidak mau endorse, kalau berhubungan sama saya punya keluarga, kan tidak mau saya endorse. Tapi kalau itu permintaan Udin-nya juga mau, teman-teman bilang tidak mampu juga, saya kira ya terserah Udin-nya, saya tidak mau campur, saya kasih anak-anak itu. Kapan saya pernah endorse Dokter Udin? Tidak pernah," terang Danny.

Danny Pomanto, Sulap Makassar Jadi Kota Festival


Ganjar-Mahfud dijadwalkan akan melakukan doa keselamatan bangsa bersama sekiranya 50 ribu kiai dan santri di Gelora Joko Samudro, Gresik, pada Jumat (3/10) besok. Pasangan capres-cawapres itu bakal didampingi oleh jajaran Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud.

Adapun jajaran tim TPN tersebut, yakni Pengarah TPN Ganjar-Mahfud, Puan Maharani; Ketua TPN Ganjar-Mahfud, Arsyah Rasjid; serta jajaran partai partai pendukung, seperti Said Abdullah, Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, serta para pengurus PPP, Perindo, dan Hanura.

Said Abdullah mengungkapkan tujuan acara tersebut adalah upaya meminta rahmat Tuhan dalam menurunkan hujan, lantaran dalam belakangan ini Indonesia sedang dilanda cuaca panas yang ekstrim.

"Kegiatan Jumat besok adalah keprihatinan kita semua, khususnya para kiai dan santri atas kondisi bangsa saat ini. Kita akan berserah diri pada Allah SWT sebagai Sang Maha Kuasa, kita melantunkan selawat dan doa agar negeri kita diberkahi hujan, kekeringan yang melanda sawah sawah petani, dan hawa panas segera berlalu," ujar Said dalam keterangannya, Rabu (1/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Mas Ganjar, Pak Mahfud dan Mbak Puan akan melebur bersama dengan para kiai dan santri, bersama sama memohon kepada Yang Maha Kuasa agar bangsa dan negara diberikan keselamatan, pemilunya jujur dan adil, agar kita mendapatkan pemimpin yang amanah, dan mengabdikan dirinya sepenuhnya untuk kemajuan bangsa", imbuhnya

Diketahui, kegiatan sholawatan ini akan dihadiri langsung oleh 1.000 orang anggota Ishari, yakni generasi muda pecinta selawat dari Gresik dan sekitarnya. Selawatan akan dipimpin oleh Gus Azmi, Gus Hafidz, dan kelompok Syubbanul Muslimin, dan melantunkan lalaran Alfiyah Ibnu Malik.

Lebih lanjut, Said menyebut akan ada orasi kebangsaan dari Puan Maharani, sedangkan Ketua Umum PDIP Megawati akan menyampaikan pesan secara virtual. Ia menilai sambutan ini juga sebagai bentuk solidaritas antara PDIP dengan santri dan kiai.

"Mas Ganjar dan Pak Mahfud akan menyampaikan orasi kebangsaan di acara ini. Selain itu Ibu Mega, Ketua Umum PDI Perjuangan juga akan memberikan sambutan secara virtual pada acara ini. Sejatinya Ibu Mega berharap bisa hadir langsung, namun karena situasi politik nasional sangat dinamis, beliau mewakilkan Mbak Puan Maharani, puteri kandung dan puteri ideologisnya untuk hadir secara langsung, sekaligus menguatkan rajutan silaturahmi dengan para kiai di Jawa Timur," ujar Said.

"Mbak Puan juga akan memberikan sambutan, mengingatkan kita semua pentingnya menguatkan soliditas barisan, terutama kaum santri dan nasionalis. Jawa Timur adalah rumah kebangsaan kaum nasionalis dan santri. Atas alasan itu pula duet Ganjar-Mahfud kita hadirkan sebagai wajah dari rumah kebangsaan itu," imbuhnya.

Menurut Said, acara tersebut juga merupakan miliki para kiai. Sebab dalam rangkaiannya akan juga diisi dengan ngaji kebangsaan oleh KH Anwar Zahid, ulama muda dari Bojonegoro.

"Kita berharap beliau bisa menjadi jangkar umat, bisa membimbing umat, agar menjernihkan para jamaah agar tidak salah memilih pemimpin. Sebab harga yang harus dibayar bangsa ini sangat mahal jika salah memilih pemimpin," pungkasnya.

Simak juga 'Eks Wakapolri Sebut PP Polri Dukung Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024':

[Gambas:Video 20detik]


Gerindra Sulawesi Selatan (Sulsel) melirik Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman untuk memimpin pemenangan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Amran dinilai sebagai salah satu tokoh Sulsel yang akan mendukung Prabowo-Gibran dan punya potensi.

"Kalau beliau siap, bagus juga, semua kan punya potensi," ujar Sekretaris Gerindra Sulsel Darmawangsyah Muin kepada detikSulsel, Rabu (1/11/2023).

Kendati demikian, pihaknya masih menunggu arahan dari Tim Kampanye Nasional (TKN) sebelum menggodok struktur Tim Kampanye Daerah (TKD) Prabowo-Gibran di Sulsel. Partai pengusung juga akan menggelar konsolidasi untuk memutuskan komposisi TKD Prabowo-Gibran.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Persoalan ketua tim pemenangan harus dibicarakan dengan teman-teman di koalisi supaya sama-sama nyaman untuk melakukan komunikasi-komunikasi satu arah, harus sepaham untuk menang besar. Tapi kita masih menunggu petunjuk dari tim pemenangan nasional, TKN juga belum," ujar Wakil Ketua DPRD Sulsel ini.

Darmawangsyah menambahkan konsolidasi dengan partai pengusung kemungkinan akan dilakukan pekan depan setelah ada perintah dari TKN Prabowo-Gibran. Pasalnya kata dia, TKD harus satu visi dengan semua partai pengusung.

"Mungkin minggu depan baru kita merancang pertemuan dengan pimpinan partai koalisi di Sulsel. Harus sepaham antara organik partai dengan tim pemenangan daerah dan tim pemenangan nasional," jelasnya.

Di sisi lain, Darmawangsyah mengapresiasi usulan Gelora Sulsel yang mengusulkan Ketua Gerindra Sulsel Andi Iwan Aras (AIA) untuk menjadi ketua tim. Hanya saja, Gerindra cenderung akan memilih untuk menunjuk tokoh yang bukan caleg.

"Tentu kami hargai masukan teman-teman koalisi tetapi kan, seperti penyampaian pak ketua (AIA) kemarin (bukan caleg). Ini sementara kita godok dulu, ini kan ketua-ketua partai koalisi rata-rata caleg termasuk pak ketua (AIA), ketua pemenangan itukan harus keliling Sulsel bukan hanya per dapil. Itu yang menjadi pertimbangan pak ketua AIA. Jadi itulah mau dibicarakan dulu," jelasnya.

Sebelumnya diberitakan, Partai Gelora Sulsel mengusulkan tiga tokoh sebagai calon ketua tim pemenangan Prabowo-Gibran di Sulsel. Ketiga nama yang diusulkan dinilai memiliki reputasi yang kuat.

"Partai Gelora Sulsel mengusulkan beberapa tokoh sebagai calon ketua tim pemenangan, di antaranya Ketua Gerindra Sulsel Andi Iwan Aras, mantan Wali Kota Makassar Ilham Arief Sirajuddin mewakili Golkar, dan mantan Bupati Takalar Syamsari yang juga merupakan Ketua Gelora Sulsel," ujar Sekretaris Gelora Sulsel Mudzakkir Ali Djamil dalam keterangannya tertulisnya, Selasa (30/10).

Mudzakkir menyebut ketiga tokoh ini diusulkan karena memiliki reputasi yang kuat, kemampuan dalam mengkonsolidasi tim, dan punya jaringan yang luas. Gelora Sulsel awalnya mengusul Amran Sulaiman namun batal karena sudah dilantik menjadi Menteri Pertanian.

"Kami juga memiliki rencana untuk mengusulkan Mentan Andi Amran Sulaiman, namun karena beliau baru saja dilantik sebagai menteri, tentu saja akan fokus pada tugasnya," ujarnya.

Dahnil Anzar Sebut Prabowo Umumkan Cawapres Besok


Bacapres Ganjar Pranowo buka suara terkait pencopotan balihonya di sekitar area kunjungan kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Gianyar, Bali. Ganjar mempertanyakan alasan pencopotan tersebut.

"Oh iya saya lagi coba bertanya-tanya kenapa dicopot, memang kalau ada yang melanggar sih silakan dicopot," kata Ganjar saat menghadiri acara Musyawarah Nasional (Munas) ke-5 Persada di Bali, Rabu (1/11/2023).

Ganjar menilai jika tidak ditemukan pelanggaran dalam pemasangan baliho tersebut, tidak perlu berlebihan merespon situasi yang terjadi.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Tapi saya senang karena saya sudah komunikasi dengan Pak Wayan Koster kemarin artinya ada statement," ucap mantan Gubernur Jawa Tengah itu.

Ganjar mendorong bahwa Pemilu 2024 harus berjalan dengan baik. Ia meminta aparatur sipil negara (ASN) tetap netral.

"Aparatur semuanya bisa netral" sambungnya.

Sebelumnya diberitakan, baliho Ganjar dan Mahfud yang terpajang di sekitar lokasi kunjungan kerja (kunker) Presiden Joko Widodo pada Selasa di Balai Desa Batu Bulan, Kabupaten Gianyar, Bali, dicopot. Bendera PDIP yang berkibar di sana juga diturunkan.

Salah satu tempat kunjungan Presiden Jokowi ke Bali adalah di Desa Batu Bulan, Gianyar. Pantauan detikBali di sana, baliho Ganjar-Mahfud dan atribut PDIP dicopot Satpol PP sekitar pukul 10.30 Wita, menjelang kedatangan Jokowi.

Penjabat (Pj) Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya mengatakan baliho dan atribut PDI Perjuangan itu tidak dicopot, melainkan hanya digeser sementara.

"Yang dilakukan adalah menggeser sementara alat sosialisasi berupa baliho tersebut agar estetika terjaga," kata Mahendra melalui video klarifikasinya yang diterima detikBali, Selasa.

Mahendra menegaskan tindakan tersebut demi kenyamanan Presiden Jokowi saat kunjungan kerja (kunker) di Bali. "Setelah selesai kegiatan, alat sosialisasi baliho tersebut sudah terpasang kembali," imbuh Mahendra.

Ganjar Sindir Penegakan Hukum Era Jokowi, TPN: Bukan Kritik tapi Asesmen


Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 (Putusan 90/2023) terkait batas usia capres dan cawapres telah menimbulkan kegaduhan yang luar biasa menjelang Pemilu 2024. Pertama, selain mengabulkan sebagian, MK juga menambahkan norma baru terkait batas usia capres dan cawapres, yakni pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Padahal, terkait batas usia maupun persyaratan pencalonan capres dan cawapres tersebut sejatinya bukan merupakan kompetensi MK, melainkan pembuat UU.

Kedua, perbedaan pendapat atau dissenting opinion dari Hakim Konstitusi Saldi Isra yang viral dan paling populer di medsos perihal peristiwa "aneh" yang "luar bisa" terkait perubahan sikap dan pendirian Mahkamah hanya dalam sekelebat. Secara gamblang hakim konstitusi Saldi Isra menceritakan dinamika dalam Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) pada 19 September 2023. Dimulai dari pembahasan perkara Nomor 29-51-55/PUU-XXI/2023 yang diputus tanpa kehadiran Hakim Konstitusi Anwar Usman dengan mayoritas hakim konstitusi sepakat menolak. Tiba-tiba pada RPH Putusan Nomor 90-91/PUU-XXI/2023 yang dihadiri oleh Hakim Konstitusi Anwar Usman, MK yang semula menolak berubah mengabulkan sebagian.

Sangat sulit dipungkiri, dissenting opinion hakim konstitusi Saldi Isra adalah faktor pendorong berbagai kalangan masyarakat untuk melaporkan seluruh hakim MK kepada Majelis Kehormatan MK. Mulai dari laporan etik atas konflik kepentingan yang ditujukan kepada Ketua MK Anwar Usman yang merupakan ipar Presiden Jokowi dan paman dari Cawapres Gibran Rakabuming. Disusul laporan etik yang ditujukan kepada hakim konstitusi Saldi Isra atas dissenting opinion oleh Komunitas Advokat Lingkar Nusantara yang dianggap terlalu tendensius. Hingga sampai untuk pertama kali dalam sejarah semua hakim MK dilaporkan atas dugaan pelanggaran kode etik.

Masalah Etik

Merujuk pada Pasal 18 UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Putusan Pengadilan memang tidak termasuk ke dalam kategori informasi yang dikecualikan. Tetapi tidak dengan RPH yang termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan oleh Pasal 40 ayat (1) UU No.24 Tahun 2003 sebagaimana terakhir diubah dengan UU No.7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu seluruh informasi dan dinamika yang ada dan berkembang dalam RPH tersebut termasuk privasi lembaga. Berdasarkan Pasal 17 huruf j UU KIP, RPH termasuk ke dalam informasi yang dikecualikan dan tidak boleh diungkapkan. Jadi, apapun dinamika dan informasi yang ada pada saat RPH tersebut tidak boleh keluar dan harus tetap menjadi rahasia lembaga.

Dalam konteks ini, hakim konstitusi Saldi Isra telah salah besar dan keliru apabila mencurahkan semua kegundahannya atas dinamika dalam RPH melalui dissenting opinion yang kemudian dimuat dalam putusan dan dibacakan pada persidangan yang terbuka untuk umum. Harusnya Saldi Isra sebagai hakim konstitusi sekaligus wakil ketua MK secara ex officio berdasarkan Pasal 322 KUHP wajib merahasiakan semua informasi dan dinamika yang ada pada RPH sebagai informasi yang dikecualikan dan tidak boleh diungkapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) UU MK jo. Pasal 17 huruf j UU KIP.

Di Mahkamah Agung (MA), RPH termasuk ke dalam rahasia negara. Para hakim dan PNS di MA dilarang untuk mengungkapkan informasi yang ada pada RPH karena perbuatan tersebut sama saja dengan membocorkan rahasia negara dan termasuk ke dalam pelanggaran kode etik berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 butir (1) huruf m PP No.30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri, yakni membocorkan dan/atau memanfaatkan rahasia negara yang diketahui karena kedudukan untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain dan oleh karena itu dapat dikenakan sanksi administrasi berupa pemecatan tidak dengan hormat.

Sedangkan dari segi substansi, dissenting opinion hakim konstitusi Saldi Isra seperti "curhat" dan terlalu tendensius serta terkesan menyudutkan rekan-rekan hakim konstitusi yang merubah sikap dan pendiriannya pada saat RPH. Kita tahu latar belakang hakim konstitusi Saldi Isra adalah seorang ahli hukum tata negara yang lihai menulis di berbagai media. Hampir tidak ada fenomena ketatanegaraan yang lolos dari tajamnya lisan dan tulisan seorang Saldi Isra. Tetapi dengan posisinya sebagai hakim konstitusi, Saldi Isra tidak bisa membawa gaya menulisnya di media itu ke dalam pembuatan dissenting opinion yang nantinya akan menjadi advisblaad atau pertimbangan hukum dan dituangkan dalam putusan yang terbuka untuk umum.

Merujuk pada Pasal 70 Peraturan Mahkamah Konstitusi No.2 Tahun 2021, maka substansi dissenting opinion hakim konstitusi Saldi Isra harusnya cukup memuat pertimbangan atas dasar fakta (feitelijke gronden) yang terdiri dari: keterangan-keterangan para pihak dan kesimpulan atas alat bukti yang diajukan pada persidangan dan pertimbangan hukum (rechtelijke gronden) yang terdiri dari: legal standing pemohon, kewenangan mahkamah, alasan dan pokok permohonan, serta pendapat mahkamah. Jadi, dissenting opinion hakim konstitusi Saldi Isra tidak perlu terlalu jauh menyinggung perubahan pendirian dan sikap dari rekan-rekan hakim konstitusi pada saat RPH, karena bukan muatan substansi dalam pembuatan Putusan MK.

Lagi pula tidak ada yang salah apabila mahkamah pada Putusan Perkara Nomor 29-51-55/PUU-XXI/2023 yang awalnya sepakat menolak, lalu pada Putusan 90/2023 berubah sikap dan tidak mengikuti putusan sebelumnya. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dan sistem hukum Indonesia tidak menganut asas preseden. Bahkan dalam suatu postulat dikatakan nit agit exemplum litem quo lite resolvit, menyelesaikan suatu perkara dengan mengambil contoh perkara lain sama halnya dengan tidak menyelesaikan perkara itu. Berdasarkan postulat ini, maka hakim sangat bersifat otonom dan tidak terikat pada putusan hakim sebelumnya.

Tidak Membatalkan Putusan

Pada kenyataannya, kewenangan MK saat ini tidak hanya sebatas menguji dan menyatakan UU bertentangan atau tidak dengan UUD 1945 (negative legislature), tetapi juga telah bergeser membuat norma hukum baru dalam putusannya (positive legislature) layaknya open legal policy yang dimiliki pembuat UU. Berbagai Putusan MK yang membuat norma hukum baru diantaranya adalah: (i) Putusan Nomor 102/PUU-VII/2009 yang memuat teknis peraturan dalam Penggunaan KTP dan Paspor dalam pemilu bagi pemilih yang namanya belum tercantum dalam DPT; dan (ii) Putusan Nomor 1/PUU-VIII/2010 yang menaikkan minimum batas usia pertanggungjawaban pidana anak dari 8 tahun menjadi 12 tahun.

Jadi, apapun itu hasil dari putusan MK tersebut, putusan itu bersifat final and binding serta erga omnes. Jadi mau ada kritik yang menyatakan putusan MK itu tidak sah sekalipun dan laporan etik dengan dasar putusannya melanggar kode etik tidak dapat mengubah dan membatalkan Putusan 90/2023 tersebut. Res judicata pro veritate pro habetur atau apa yang diputus hakim harus dianggap benar.

Agung Hermansyah, Ferdy F. Tjoe, Yosua M. Tampubolon advokat, konsultan, dan peneliti hukum di Jakarta

Simak juga 'Jimly Ungkap 9 Isu Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Hakim MK':


Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian melantik Ali Baham Temongmere sebagai Penjabat Gubernur Papua Barat. Tito pun meminta Ali untuk melakukan blusukan ke tujuh kabupaten di Papua Barat.

"Karena kunci dari pimpinan teritorial baik itu kepala daerah dan pimpinan TNI/Polri adalah penguasaan wilayah," kata Tito Karnavian seusai melantik Ali Baham Temongmere sebagai Penjabat Gubernur Papua Barat di Jakarta, dilansir Antara, Rabu (1/11/2023).

Tujuh kabupaten yang dimaksud Tito adalah Manokwari, Manokwari Selatan, Pegunungan Arfak, Teluk Bintuni, Teluk Wondama, Kaimana dan Fakfak.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Tito mengatakan penguasaan teritorial bermaksud agar penjabat gubernur dapat memahami semua infrastruktur sosial dan permasalahan yang terjadi pada tingkatan kabupaten se-Papua Barat.

Penjabat gubernur dimintanya untuk menjalin sinergi kolaborasi dengan semua bupati dan pemangku kepentingan serta kementerian/lembaga, sehingga program pembangunan daerah terlaksana secara maksimal.

"Penjabat gubernur bukan hasil pemilu, makanya bangun kekompakan dengan semua pemangku kepentingan di daerah," ucap Tito.

Tito mengingatkan penjabat merupakan penugasan dari pemerintah pusat untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah sembari menunggu hasil pelaksanaan Pilkada Serentak 2024.

Oleh sebabnya, penjabat gubernur harus mampu mengembangkan tugas penyelenggaraan roda pemerintahan sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

"Semua agenda penting bangsa dan negara menjadi yang paling prioritas, sekaligus menjaga layanan publik tetap lancar," tuturnya.

Tito menekankan agar alokasi dana otonomi khusus (otsus) yang disalurkan kepada enam provinsi di Tanah Papua, wajib dikelola dengan efektif dan efisien demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat Papua.

Dana Otsus Papua mengalami peningkatan menjadi 2,25 persen dari Dana Alokasi Umum (DAU) Nasional yang dikucurkan untuk pembangunan sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi masyarakat, dan infrastruktur dasar.

"Jangan euforia, ingat amanah yang diberikan. Ubah stigma pejabat jarang ada di tempat dengan banyaknya blusukan ke daerah," ujar Mendagri.

Simak selengkapnya di halaman berikutnya.

Saksikan juga 'Alasan Mendagri Usul Pilkada Dipercepat Jadi September 2024':

[Gambas:Video 20detik]


Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) akan diikuti oleh para peserta CPNS yang lolos tahap seleksi administrasi pada 9-18 November 2023. Untuk itu, peserta perlu berlatih soal SKD CPNS 2023.

Terdapat tiga materi dalam SKD ini yakni Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), Tes Intelegensia Umum (TIU), dan Tes Karakteristik Pribadi (TKP). Masing-masing jumlah soalnya antara lain TWK (30 soal), TIU (35 soal), dan TKP (45 soal), sehingga totalnya 110 butir.

Khususnya dalam TWK, peserta akan bertemu soal-soal terkait wawasan kebangsaan, UUD 1945, NKRI, Bhineka Tunggal Ika, dan lainnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Untuk lebih memahaminya, berikut beberapa contoh soal TWK SKD CPNS 2023 dikutip dari E-Book Soal-Soal HOTS Tes CPNS terbitan Pustaka Baru Press:

Contoh Soal SKD TWK CPNS 2023 beserta Jawaban

1. Perhatikan pernyataan berikut ini!

1) Unsur-unsur dalam Pancasila belum secara langsung dirumuskan menjadi dasar filsafat negara

2) Nilai-nilai tersebut terkandung dalam pandangan hidup masyarakat Indonesia sebelum membentuk

negara

3) Asal mula tidak langsung Pancasila hakikatnya berasal dari bangsa Indonesia itu sendiri

Pernyataan di atas merupakan uraian dari...

A. Asal Mula Tujuan Pancasila

B. Asal Mula Bahan

C. Asal Mula Bentuk

D. Asal Mula Tidak Langsung

E. Asal Mula Karya

Jawaban: D

2. Pancasila berasal dari kata panca yang berarti lima dan sila yang berarti sendi, asas, dasar atau peraturan tingkah laku yang penting dan baik. Dengan demikian, Pancasila merupakan lima dasar yang berisi pedoman atau aturan tentang tingkah laku yang penting dan baik, merupakan pengertian Pancasila yang diungkapkan oleh...

A. Notonegoro

B. Moh. Yamin

C. Ir. Sukarno

D. Ki Hajar Dewantara

E. Soepomo

Jawaban: B

3. Perhatikan pernyataan berikut ini!

1) Modal pembangunan

2) Satu-satunya asas bagi kehidupan bangsa Indonesia

3) Pendorong terciptanya pembangunan di segala sektor

4) Berasal dari rakyat Indonesia dan negara serumpun yang lain

5) Pandangan hidup bangsa sebelum bangsa Indonesia

6) Cita-cita dan tujuan seluruh bangsa Indonesia

Dari pernyataan di atas yang merupakan fungsi dan peranan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia adalah nomor...

A. 1,2,3

B. 2,3,4

C. 3,4,5

D. 4,5,6

E. 1 dan 6

Jawaban: E

4. Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan negara, hal ini sesuai dengan kedudukan Pancasila sebagai...

A. Pandangan hidup bangsa

B. Moral pembangunan bangsa

C. Jiwa kepribadian bangsa

D. Dasar negara

E. Perjanjian luhur bangsa

Jawaban: D

5. Mengembangkan sikap bahwa bangsa Indonesia merupakan bagian dari seluruh umat manusia merupakan perwujudan sila ke-...

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

E. 5

Jawaban: B

6. Peristiwa bom Hiroshima yang menandai awal kekalahan Jepang terhadap sekutu terjadi pada tanggal

A. 14 Agustus 1945

B. 10 Oktober 1944

C. 6 Agustus 1945

D. 22 Juni 1944

E. 1 September 1944

Jawaban: C

7. Rencana awal pembacaan teks proklamasi kemerdekaan RI akan dilakukan di

A. Rumah Laksamana Maeda

B. Rumah Bung Karno

C. Lapangan Merdeka

D. Bundaran HI

E. Lapangan Ikada

Jawaban: E

8. Prasasti Yupa yang dikeluarkan oleh Mulawarman berbentuk tiang yang digunakan juga untuk ...

A. Pemujaan roh nenek moyang

B. Meletakkan sesaji

C. Tanda batas kerajaan

D. Mengikat hewan kurban sebagai persembahan

E. Mengadakan upacara kematian

Jawaban: D

9. Sebutan Nusantara pertama kali dipakai oleh seorang pujangga pada masa kerajaan ...

A. Majapahit

B. Sriwijaya

C. Samudra pasai

D. Kutai

E. Tarumanegara

Jawaban: B

10. Budi Oetomo adalah organisasi pertama di Indonesia yang diketuai oleh ...

A. Dr. Soetomo

B. Dr. Wahidin Sudirohusodo

C. H. Samanhudi

D. Ir. Soekarno

E. Douwes Dekker

Jawaban: B

11. Penyelenggaraan pemilu yang pertama kali di Indonesia pada tahun 1955 merupakan salah satu prestasi yang dicapai pada masa...

A. Kabinet Ali Wongso

B. Kabinet Burhanudin Harahap

C. Kabinet Ali II

D. Kabinet Djuanda

E. Kabinet Natsir

Jawaban: B

12. Kabinet yang menteri-menterinya berasal dari beberapa partai yang secara bersama-sama menguasai kursi terbanyak di parlemen disebut dengan kabinet...

A. Partai

B. Koalisi

C. Nasional

D. Parlementer

E. Presidensial

Jawaban: B

13. Kebijakan pemotongan nilai uang (sanering) yaitu memotong semua uang yang bernilai Rp. 2,50 ke atas hingga nilainya tinggal setengahnya terjadi pada saat Menteri Keuangan dijabat oleh...

A. Wilopo

B. Ali Sastroamidjojo

C. Burhanudin Harahap

D. Syafrudin Prawiranegara

E. Sri Sultan Hamengkubuwono IX

Jawaban: D

14. Perhatikan pernyataan berikut ini!

1) Pertumbuhan ekonomi

2) Inflasi

3) Deflasi

4) Suku bunga SBI

5) Harga BBM

6) Produksi minyak Indonesia

Indikator ekonomi makro yang digunakan sebagai dasar dalam penyusunan

APBN ditunjukkan oleh nomor...

A. 1, 2, 4

B. 1, 3, 5

C. 2, 4, 5

D. 3, 5, 6

E. 2, 4, 6

Jawaban: E

15. Hukum yang ditetapkan oleh negara-negara suatu dalam perjanjian Negara disebut dengan hukum...

A. Hukum Doktrin

B. Hukum Traktat

C. Hukum Undang-undang

D. Hukum Yurisprudensi

E. Hukum Adat

Jawaban: B

16. Perhatikan pernyataan berikut ini!

1) Sudah berusia 60 tahun

2) Sudah berusia 67 tahun

3) Telah berakhir masa jabatannya

4) Melakukan tindak pidana dengan hukuman fakultatif

5) Tidak menghadiri persidangan 5 kali berturut-turut

Pemberhentian hakim konstitusi dari jabatannya secara hormat ditunjukkan oleh nomor...

A. 1 dan 3

B. 2 dan 3

C. 3 dan 5

D. 4 dan 5

E. 1 dan 5

Jawaban: B

17. Anggota MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum untuk masa jabatan selama lima tahun dan berakhir ... anggota MPR yang baru mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung dalam sidang paripurna MPR.

A. Sebelum

B. Sesudah

C. Bersamaan

D. Satu bulan setelah

E. Satu bulan sebelum

Jawaban: C

18. Komisi Yudisial adalah lembaga negara yang mempunyai wewenang berikut ini...

A. Mengajukan tiga orang anggota hakim konstitusi dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

B. Mengajukan tiga orang anggota hakim konstitusi dan memberikan pertimbangan dalam hal Presiden

memberi grasi dan rehabilitasi

C. Mengusulkan pengangkatan hakim agung dan menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran

martabat, serta perilaku hakim.

D. Memberikan pertimbangan dalam hal Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dan mengusulkan pengangkatan hakim agung

E. Berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.

Jawaban: E

19. Dalam sistem checks and balances di Indonesia, pihak MPR memiliki wewenang untuk...

A. Memberi pertimbangan dalam memberi amnesti dan abolisi

B. Mengawasi pemerintah atau eksekutif sesuai hak pengawasan

C. Menyetujui atau menolak menyetujui perjanjian Internasional

D. Memberi pertimbangan dalam pengangkatan dan penerimaan duta asing

E. Memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden atas usul DPR

Jawaban: E

20. Berdasarkan UUD 1945 pasal 23F, Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan dipilih dari dan oleh...

A. Anggota DPR

B. Anggota MPR

C. Anggota Presiden

D. Anggota MA

E. Anggota BPK

Jawaban: E

21. Semboyan Bhineka Tunggal Ika yang menjadi semboyan nasional bangsa Indonesia, diambil dari Kitab

A. Kitab Negarakertagama

B. Kitab Smaradahana

C. Kitab Sutasoma

D. Kitab Arjuna Wiwaha

E. Jangka Jayabaya

Jawaban: C

22. Yang berkedudukan sebagai landasan idiil dalam wawasan nusantara dalam paradigma sosial adalah ...

A. GBHN sebagai politik dan strategi nasional.

B. UUD 1945.

C. Pancasila.

D. Pembukaan UUD 1945 alinea ke-4.

E. Ketahanan nasional sebagai konsepsi nasional

Jawaban: C

23. Dua aspek kekuasaan yang mempengaruhi praktik tumbuh dan kembangnya nasionalisme adalah ...

A. Aspek fisik dan moral

B. Aspek ekonomi dan batin

C. Aspek ekonomi dan politik

D. Aspek politik dan hukum

E. Aspek fisik dan batin

Jawaban: E

24. Sikap menghormati dan keberagaman bangsa adalah sebagai berikut, kecuali ...

A. Adanya kesadaran untuk menjaga keharmonisan keluarga.

B. Penyelesaian permasalahan yang ada dengan musyawarah.

C. Adanya kesadaran untuk mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi.

D. Terciptanya kerukunan seperti halnya dalam keluarga.

E. Adanya semangat tolong menolong, kerjasama untuk menyelesaikan suatu masalah, dan kerja sama dalam memenuhi kebutuhan hidup.

Jawaban: A

25. Pulau Dana merupakan pulau terluar Indonesia yang berbatasan dengan negara ...

A. Australia

B. Malaysia

C. Filipina

D. Thailand

E. Singapura

Jawaban: A

Demikianlah contoh-contoh soal TWK CPNS 2023. Yuk segera berlatih!

Hakim Kabulkan Gugatan Rp 8,1 M Korban CPNS Bodong Anak Nia Daniaty


Densus 88 Antiteror Mabes Polri menangkap puluhan teroris sepanjang Oktober ini yang diduga ingin menggagalkan Pemilu 2024. Berikut ini respons salah satu bacawapres, Gibran Rakabuming Raka.

"Ya saya imbau untuk hati-hati semuanya ya," kata Gibran Rakabuming di Balai Kota Solo, Rabu (1/11/2023).

Lebih lanjut, Putra Sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan semua ke pihak yang berwajib terkait penangkapan tersebut. Apalagi, mereka yang ditangkap itu hendak menggagalkan pelaksanaan Pemilu 2024.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Itu kita serahkan kepada yang berwajib aja lah ya. Hati-hati aja semuanya," ucapnya.

Dilansir detikNews, penangkapan dilakukan oleh Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri. 40 tersangka terorisme merupakan anggota Jamaah Ansharut Daulah (JAD) di sejumlah wilayah yang ditangkap pada tanggal 27 dan 28 Oktober lalu.

40 tersangka terorisme yang ditangkap itu disebut hendak menggagalkan pelaksanaan Pemilu 2024.

"Terdiri atas 23 orang ditangkap di wilayah Jawa Barat, kemudian 11 di wilayah DKI Jakarta, dan 6 di Sulawesi Tengah," kata juru bicara Densus 88 Antiteror Polri, Kombes Aswin Siregar dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (31/10/2023).

Jaringan kelompok JAD itu diketahui dipimpin seorang berinisial AU. Para teroris ini, kata Aswin, telah berbaiat kepada ISIS.

Aswin menjelaskan para tersangka menganggap demokrasi melanggar aturan JAD. Sehingga muncul niat dari para tersangka diduga hendak melakukan sejumlah aksi untuk mengganggu pelaksanaan Pemilu 2024.

"Bagi mereka, pemilu adalah rangkaian demokrasi, di mana demokrasi itu adalah maksiat, demokrasi ini adalah sesuatu yang melanggar hukum bagi mereka," ujar Aswin.

Sejumlah Pemuda Gelar Aksi Dukung Gibran Jadi Cawapres di Senayan


Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Bali Wayan Koster menanggapi pencopotan baliho Ganjar Pranowo-Mahfud Md saat kunjungan kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Desa Batu Bulan, Gianyar, Bali, Selasa (31/10/2023).

Koster mengingatkan penertiban baliho dan atribut jangan hanya menyasar milik PDI Perjuangan. Koster menyebut banyak bendera dan baliho bertebaran di sepanjang jalan di beberapa wilayah di Bali.

"Kalau memang itu ada aturannya, aturan itu dijalankan dengan protokol atau protap di tempat acara saya kira itu wajar saja," ungkap Koster, Rabu (1/11/2023).

Menurut Koster, pemasangan baliho Ganjar-Mahfud memang sesuai arahan partai.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Jadi memang saya dalam rangka konsolidasi partai dan pilpres memang menginstruksikan semua petugas partai di Bali memasang atribut partai di wilayah masing-masing beserta baliho capres cawapres yang diusung oleh PDI Perjuangan se-Bali, tidak hanya Gianyar," jelas mantan Gubernur Bali itu.

Semisal ada imbauan untuk menertibkan baliho, Koster sangat setuju, bila perlu semua dicabut. Dia mengaku tidak masalah bila pemilu tidak perlu atribut dan baliho.

"Silakan, tapi sama semua (seluruh partai). Supaya rapi sekalian bersih," ujar Koster.

Koster mengeklaim baliho dan atribut partai yang dicopot kemarin saat ini telah dipasang kembali.

"Saya dapat informasi dipasang lagi, karena katanya ini, saya kan nggak ada di lokasi, waktu dicabut itu hanya bergeser sebentar. Setelah acara selesai dipasang lagi," tutur Koster.

Sebelumnya, bakal calon presiden (bacapres) Ganjar Pranowo buka suara terkait pencopotan balihonya di sekitar area kunjungan kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Gianyar, Bali, Selasa.

Hal tersebut ia sampaikan saat menghadiri acara Musyawarah Nasional (Munas) ke-5 Persada di Bali, Rabu.

"Oh iya saya lagi coba bertanya-tanya kenapa dicopot, memang kalau ada yang melanggar sih silakan dicopot," ujarnya.

Namun, menurut Ganjar, jika tidak ditemukan pelanggaran dalam pemasangan baliho tersebut, tidak perlu berlebihan.

"Tapi saya senang karena saya sudah komunikasi dengan Pak Wayan Koster kemarin artinya ada statement," ucap mantan Gubernur Jawa Tengah itu.

Yang penting, kata Ganjar, semua harus mendorong bahwa Pemilu 2024 harus berjalan dengan baik. "Aparatur semuanya bisa netral" sambungnya.

Baliho Ganjar dan Mahfud yang terpajang di sekitar lokasi kunjungan kerja (kunker) Presiden Jokowi pada Selasa di Balai Desa Batu Bulan, Kabupaten Gianyar, Bali, dicopot. Bendera PDIP yang berkibar di sana juga diturunkan.

Salah satu tempat kunjungan Presiden Jokowi ke Bali adalah di Desa Batu Bulan, Gianyar. Pantauan detikBali di sana, baliho Ganjar-Mahfud dan atribut PDIP dicopot Satpol PP sekitar pukul 10.30 Wita, menjelang kedatangan Jokowi.

Penjabat (Pj) Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya mengatakan baliho dan atribut PDI Perjuangan itu tidak dicopot, melainkan hanya digeser sementara.

"Yang dilakukan adalah menggeser sementara alat sosialisasi berupa baliho tersebut agar estetika terjaga," kata Mahendra melalui video klarifikasinya yang diterima detikBali, Selasa.

Mahendra menegaskan tindakan tersebut demi kenyamanan Presiden Jokowi saat kunjungan kerja (kunker) di Bali. "Setelah selesai kegiatan, alat sosialisasi baliho tersebut sudah terpasang kembali," imbuh Mahendra.

Baliho Wajahnya Dicopot di Bali, Mahfud Md Tak Ambil Pusing


Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid mengaku tidak khawatir dengan netralitas KSAD Jenderal Agus Subiyanto jika terpilih sebagai Panglima TNI jelang Pemilu 2024. Sebab, nantinya akan dipilih bersama oleh fraksi-fraksi di DPR.

"Nggak, nanti kan yang milih juga rame-rame, yang milih fraksi DPR. Jadi, Insyaallah tidak ada berpihak mana, berpihak mana," kata Meutya di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (1/11/2023).

Meutya mengatakan Komisi I DPR juga akan melakukan uji kelayakan Jenderal Agus Subiyanto. Karena itu, masalah netralitas calon Panglima TNI tidak perlu dikhawatirkan.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Karena kan nanti fit and propernya dilaksanakan oleh seluruh fraksi. Jadi kekhawatiran itu tidak terlalu, kurang lah, kurang beralasan," kata dia.

"Beda kalau misalnya nggak lewat fit and proper, kalau fit and proper kan berarti melalui seluruh fraksi di DPR," tambahnya.

KSAD Jenderal Agus Subiyanto sebelumnya mengingatkan para prajuritnya agar netral dalam Pemilu 2024. Jenderal Agus menegaskan bahwa anggota TNI aktif dilarang berpolitik.

"Kita punya koridor, yang pertama Undang-Undang 34 Tahun 2004, di mana TNI dilarang berpolitik," kata Jenderal Agus di Bogor, Rabu (1/11).

Kemudian, aturan kedua yaitu Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017. Di mana apabila prajurit berpolitik, maka harus keluar dari TNI.

"Apabila TNI berpolitik harus keluar dari TNI," ujar calon Panglima TNI ini.

Simak Video 'Profil Calon Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Baru 6 Hari Jadi KSAD':

[Gambas:Video 20detik]


Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengingatkan soal 'Amien Rais Syndrome' saat bicara tentang elektabilitas Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (AMIN) yang tak sebanding dengan antusiasme publik dalam sejumlah acara yang digelar AMIN.

Dilansir detikNews, hal itu disampaikan Mardani setelah mengisi salah satu diskusi di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (31/10/2023).

Mardani menjelaskan, istilah 'Amien Rais Syndrome' pernah dikatakan Direktur Political Marketing Consulting (PolMark), Eep Saefulloh Fatah langsung kepada Anies.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Saya agak terkesan dengan Mas Eep Syaifullah Fatah ketika bilang hati-hati, ada 'Amien Rais Syndrome' kepada Mas Anies, ketika Reformasi Pak Amien melambung sekali," ujar Mardani, dikutip dari detikNews.

Menurutnya, 'Amien Rais Syndrome' itu merujuk kepada fenomena elektabilitas Amien Rais saat Pilpres 2004. Kala itu nama Amien banyak dikenal publik. Tetapi begitu pemilihan, dia hanya bisa meraup 14,66% suara.

"Jadi kalau saya hasil survei ini masukkan buat kita, kita tidak boleh puas dengan apa yang terjadi di lapangan. Karena itu spotlite memang ramai, tapi hasil itu lebih menyeluruh, lebih sesuai dengan kaidah ilmiah yang sampling-nya itu rata, walaupun saya tetap yakin menjelang penetapan dan nanti saat kampanye, Mas Anies akan naik dan menang insyaallah," jelasnya.

Merespons Mardani, Ketua DPP PKB Daniel Johan mengatakan pihaknya akan mengantisipasi hal itu. Daniel juga mengimbau supaya mereka tak lengah melihat sambutan meriah dari rakyat.

"Iya segala hal akan kita antisipasi dengan baik dan detail, jangan lengah dan over pede dengan sambutan rakyat yang begitu meriah," kata Daniel kepada wartawan, Rabu (1/11/2023).

Daniel menegaskan PKB akan terus berkonsolidasi dan menyatakan bahwa pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar menjadi kekuatan bagi rakyat yang menginginkan adanya perubahan.

"Kita akan terus konsolidasi kekuatan kader dan relawan hingga ke TPS, pasangan AMIN akan menjadi kekuatan bersama silent majority dan grassroot yang ingin perubahan hidup lebih baik untuk memastikan Pilpres dan Pemilu ini berjalan jujur, adil, dan tanpa kecurangan sehingga benar-benar mewujudkan kekuatan kedaulatan rakyat," pungkasnya.

Terharunya Cak Imin Disambut PKS, Serasa Reunian Era SBY


Wakil Presiden Ma'ruf Amin batal bertemu dengan tiga bakal calon wakil presiden (bacawapres) besok. Mengenai rencana pertemuan tersebut, Gibran mengaku belum tahu apakah ada undangan atau tidak.

Dilansir detikNews, pertemuan Ma'ruf Amin dengan tiga bacawapres yaitu Gibran Rakabuming Raka, Mahfud Md, dan Muhaimin Iskandar (Cak Imin) kembali dijadwalkan pada Senin (6/11) mendatang.

Menanggapi rencana pertemuan dengan Ma'ruf Amin dan dua bacawapres lain, Gibran mengatakan akan melihat jadwalnya terlebih dahulu.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Coba nanti saya lihat jadwalnya, saya belum lihat," kata Gibran di Balai Kota Solo, Rabu (1/11/2023).

Gibran mengatakan, sebelumnya dia sudah dihubungi pihak Istana mengenai rencana pertemuan tersebut. Namun, Gibran mengaku belum tahu pada hari apa pertemuan itu akan digelar.

"Saya nunggu panggilan aja, dipanggil langsung berangkat," ujar Gibran.

Gibran pun mengaku antusias bertemu dengan Wapres serta Mahfud Md dan Cak Imin.

"Iya sangat antusias, apalagi dipertemukan dengan semua calon. Makanya saya juga ingin bertukar pikiran dengan Pak Mahfud Md dan Gus Muhaimin dan juga dengan Pak Wakil Presiden kita ya," pungkas Gibran.

Pertemuan Wapres dan 3 Bacawapres Diundur

Dilansir detikNews, juru bicara Wakil Presiden, Masduki Baidlowi, mengatakan pertemuan Ma'ruf Amin dengan para bacawapres kembali dijadwalkan pada Senin, 6 November.

"Nggak jadi (besok). Insyaallah Senin, makan siang," ujar Masduki saat dihubungi detikcom, Selasa (31/10/2023).

Masduki mengatakan, pertemuan ini diundur lantaran tidak cocoknya jadwal bacawapres dengan jadwal Wapres Ma'ruf Amin. Menurut Masduki, pertemuan itu harus dihadiri ketiga cawapres, yakni Gibran Rakabuming Raka, Mahfud Md, dan Cak Imin.

"Ya nggak ketemu saat nyocokin waktunya. Kan mesti semua datang," kata Masduki.

Gibran Dapat Doa Ponpes di Bogor Agar Jadi Cawapres Prabowo


Bakal calon presiden (bacapres) Ganjar Pranowo buka suara terkait pencopotan balihonya di sekitar area kunjungan kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Gianyar, Bali, Selasa (31/10/2023).

Hal tersebut ia sampaikan saat menghadiri acara Musyawarah Nasional (Munas) ke-5 Persada di Bali, Rabu (1/11/2023).

"Oh iya saya lagi coba bertanya-tanya kenapa dicopot, memang kalau ada yang melanggar sih silakan dicopot," ujarnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Namun, menurut Ganjar, jika tidak ditemukan pelanggaran dalam pemasangan baliho tersebut, tidak perlu berlebihan.

"Tapi saya senang karena saya sudah komunikasi dengan Pak Wayan Koster kemarin artinya ada statement," ucap mantan Gubernur Jawa Tengah itu.

Yang penting, kata Ganjar, semua harus mendorong bahwa Pemilu 2024 harus berjalan dengan baik. "Aparatur semuanya bisa netral" sambungnya.

Sebelumnya diberitakan, baliho Ganjar dan Mahfud yang terpajang di sekitar lokasi kunjungan kerja (kunker) Presiden Joko Widodo pada Selasa di Balai Desa Batu Bulan, Kabupaten Gianyar, Bali, dicopot. Bendera PDIP yang berkibar di sana juga diturunkan.

Salah satu tempat kunjungan Presiden Jokowi ke Bali adalah di Desa Batu Bulan, Gianyar. Pantauan detikBali di sana, baliho Ganjar-Mahfud dan atribut PDIP dicopot Satpol PP sekitar pukul 10.30 Wita, menjelang kedatangan Jokowi.

Penjabat (Pj) Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya mengatakan baliho dan atribut PDI Perjuangan itu tidak dicopot, melainkan hanya digeser sementara.

"Yang dilakukan adalah menggeser sementara alat sosialisasi berupa baliho tersebut agar estetika terjaga," kata Mahendra melalui video klarifikasinya yang diterima detikBali, Selasa.

Mahendra menegaskan tindakan tersebut demi kenyamanan Presiden Jokowi saat kunjungan kerja (kunker) di Bali. "Setelah selesai kegiatan, alat sosialisasi baliho tersebut sudah terpasang kembali," imbuh Mahendra.


Ketua DPP Partai Golkar Nusron Wahid merespons Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP Komarudin Watubun yang bicara jika PDIP memecat Gibran Rakabuming Raka akan muncul narasi dizalimi. Nusron mengatakan narasi zalim ialah fakta, bukan drama Korea (drakor) politik.

"Soal narasi 'Saya dizalimi', ini fakta bukan 'drakor politik', sehingga tidak pakai narasi dan skrip drama. Semua jalan atas dasar fakta saja," kata Nusron kepada wartawan, Rabu (1/11/2023).

Nusron mempersilakan jika PDIP ingin memecat Gibran, sebab hal itu urusan di dalam PDIP. Namun, Nusron mengingatkan tak perlu membuat suasana menjadi muram.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kalau mau dipecat ya monggo. Itu hak dan urusan internal PDIP. Tidak usah dibuat melankolis," jelasnya.

"Mas Gibran politisi gentlemen, dengan segala keputusan. Mas Gibran mendatangi Mbak Puan dan pamit baik-baik. Karena ada panggilan dari rakyat untuk menjawab kebutuhan kepemimpinan Indonesia," sambung dia.

Lebih lanjut, Nusron mengatakan yang dilakukan Gibran saat ini merupakan bentuk rekonsiliasi nasional. Hal itu, kata dia, demi melanjutkan pembangunan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Soal tegak lurus dengan arahan Bu Megawati, apa yang dilakukan Mas Gibran adalah bagian dari upaya untuk melaksanakan proses rekonsiliasi nasional dengan antar kelompok bangsa Indonesia dan melanjutkan pembangunan yang sudah dilakukan Pak Jokowi," tuturnya.

Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP Komarudin Watubun sebelumnya berbicara terkait status Gibran Rakabuming Raka di PDIP usai menjadi cawpares dari Prabowo Subianto. Komarudin mengatakan jika partainya memecat Gibran akan muncul narasi dizalimi.

Hal itu disampaikan Komarudin di gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (31/10). Komarudin menilai status Gibran di PDIP tidak perlu di dramatisir.

"Tidak perlu di dramatisir. Kita kan tahu itu kalau kita ambil tindakan tegas pecat nanti dia (Gibran) gunakan itu 'Waduh saya dizalimi', itu sudah lagu lama," kata Komarudin.

Simak juga 'Puan soal Gibran: Baik-baik Saja, Sudah Jadi Cawapres Mas Prabowo':

[Gambas:Video 20detik]


Unggahan Instagram Story terbaru Selena Gomez menuai kritik dari warganet. Dalam unggahan tersebut, Selena Gomez diduga keras membicarakan konflik yang terjadi di Palestina dan Israel, meski tanpa secara eksplisit menyebut nama tempat dari konflik yang disinggungnya.

Dalam unggahan tersebut, Selena Gomez mengungkapkan kesedihannya atas konflik yang terjadi di dunia. Ia juga mengatakan semua orang harus dilindungi, terutama anak-anak.

"Aku rehat dari media sosial karena hatiku hancur melihat semua kengerian, kebencian, kekerasan, dan teror yang terjadi di dunia," tulis Selena Gomez.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Orang-orang disiksa dan dibunuh, dan beragam kebencian lain diarahkan pada kelompok tertentu, itu sangat mengerikan," lanjutnya Selena Gomez.

"Maaf bila kata-kataku tidak akan pernah bisa cukup untuk semua orang, atau sebagai tagar. Aku tak tahan melihat orang-orang tak berdosa terluka. Ini membuatku muak," ungkapnya lagi.

Unggahan Selena Gomez ini dinilai kontradiktif dengan pengaruhnya di media sosial. Ia memiliki 430 juta pengikut di Instagram, yang merupakan salah satu jumlah pengikut terbanyak di dunia.

"Selena Gomez bersikap sangat bodoh saat ini. Ia meremehkan pengikutnya yang banyak dan bersikap munafik. jika sebuah postingan tidak bisa membantu mengubah dunia, mengapa dia menyebut diri sebagai seorang filantropis?? Untuk apa memposting soal kesehatan mental, BLM, hak-hak perempuan, pemilu Amerika dll," cuit @parkwoodfilms.

"Kamu memalukan Selena Gomez. Kamu punya 430 juta pengikut, tapi orang dengan pengikut lebih sedikit bisa berbuat lebih banyak. Suara kami didengar, kamu hanya tak peduli," kata @srhmstfa_.

Selena Gomez Stop Main Medsos, Tak Kuat Lihat Berita Hamas vs Israel


Bakal capres PDIP Ganjar Pranowo bertanya-tanya soal pencopotan baliho dirinya dan Mahfud Md serta atribut PDIP saat kunjungan kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Gianyar, Bali. Ganjar mengaku bingung dengan aksi pencopotan tersebut.

Hal itu disampaikan Ganjar usai menghadiri Mukernas V, Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia di Prama Sanur Beach Bali, Kota Denpasar, Bali, Rabu (1/11/2023). Menurutnya, jika pemasangan baliho itu tidak melanggar aturan, seharusnya tidak dicopot.

"Saya lagi coba bertanya-tanya kenapa dicopot begitu ya, memang kalau ada yang melanggar sih silakan dicopot, tapi kalau tidak ada yang melanggar, ya sebaiknya tidak perlu berlebihan," kata Ganjar dalam keterangannya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Namun, Ganjar menyebut sudah berkomunikasi dengan Ketua DPD PDIP Bali Wayan Koster. Ganjar mengatakan jika baliho yang sudah dicopot itu telah dipasang kembali.

"Saya senang karena saya sudah berkomunikasi dengan Pak Wayan Koster, kemarin akhirnya ada statement, dan kemudian dipasang lagi, ya kita senang," ujarnya.

Lebih lanjut, mantan Gubernur Jawa Tengah itu mengatakan netralitas aparat penegak hukum dinilai penting dalam Pilpres 2024. Menurutnya, hal itu akan memastikan jika Pemilu dapat berjalan damai dan adil.

"Yang penting semua harus mendorong bahwa pemilu besok harus berjalan baik, aparatur semuanya bisa netral, itu penting," tuturnya.

Baliho Ganjar Pranowo dan Mahfud Md yang terpajang di sekitar Balai Budaya Batubulan, Kabupaten Gianyar, dicopot jelang kedatangan Jokowi ke Balai Budaya Batubulan, Kabupaten Gianyar, Selasa (31/10) siang.

Dilansir detikBali, Selasa (31/10), baliho Ganjar-Mahfud dicopot Satpol PP sekitar pukul 10.30 Wita. Bukan hanya baliho Ganjar-Mahfud, bendera PDIP yang berkibar di sana juga diturunkan.

Halaman 1 2 Selanjutnya


Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily mengatakan mantan Gubernur Jabar Ridwan Kamil (RK) akan bergabung dalam Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Ace menyebut RK memiliki basis suara kuat di Jawa Barat, DKI Jakarta dan Banten.

"Sejauh ini Pak Emil Insyaallah akan tetap konsisten menjadi tim pemenangan Prabowo-Gibran," ucap Ace di gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (1/11/2023).

Menurutnya, RK akan tetap konsisten di Partai Golkar. Terlebih, kata dia, posisi Ridwan Kamil saat ini ialah menjadi Waketum Partai Golkar, yang akan mengikuti arahan partai.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Ya sejauh ini saya komunikasi dengan Kang Emil dan Kang Emil konsisten dan beliau akan fatsun terhadap keputusan partai, karena beliau adalah Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan pasti akan ikut pada perintah partai," ujarnya.

Ace mengatakan RK juga memiliki basis suara yang kuat di Jawa Barat, termasuk di DKI Jakarta dan Banten. Dia berharap hal tersebut mampu mendorong kemenangan Prabowo-Gibran.

"Kang Emil kan memiliki basis yang kuat di Jawa Barat dan juga DKI, Banten. Tentu kita berharap bisa mendorong kemenangan di daerah tersebut," tuturnya.

Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani sebelumnya mengatakan struktur TKN Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka akan diumumkan pekan ini. Meski begitu, Muzani mengatakan struktur tersebut belum sepenuhnya lengkap.

"Kami berharap dalam Minggu ini selesai seperti yang saya sampaikan Minggu lalu, dalam Minggu ini selesai dan meskipun mungkin belum keseluruhan, pokoknya sudah bisa kita umumkan dalam Minggu ini," kata Muzani di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (31/10).

Simak juga 'PDIP Lihat Sinyal RK Gabung TPN Ganjar-Mahfud':

[Gambas:Video 20detik]


Bakal calon wakil presiden (bacawapres) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menyebut semua sistem pemerintahan yang sudah berusia 30 tahun harus dievaluasi. Apa alasannya?

"Semua sistem pemerintahan yang usianya 30 tahun harus dievaluasi, (karena) akan ada pengeroposan di setiap 30 tahun," ucap Cak Imin usai menghadiri Sharing Sessions yang diadakan oleh Universitas Islam Malang (Unisma), Rabu (1/11/2023).

Ditanya apakah indikasi pengeroposan sistem pemerintahan sudah terjadi di Republik Indonesia? Cak Imin secara tegas menyebut indikasi itu ada. Indikasinya adalah maraknya Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Indikasi KKN merajalela, ya toh? Indikasi yang lain banyak, kita harus evaluasi," tegasnya.

Menurut Ketua Umum PKB tersebut, ada cara untuk membenahi pengeroposan sistem pemerintahan yang sudah berusia 30 tahun. Dia menyebut empat poin pembenahan.

"Nah pengeroposan itu ada cara membenahinya. Yaitu kritik, kontrol, kepemimpinan, dan cara kerja," paparnya.

Sebagai informasi, Sharing Sessions digelar Unisma dengan mengambil tema 'Meneguhkan Komitmen Pembangunan Bidang Ekonomi, Pendidikan, Dan Kebudayaan Menuju Indonesia Unggul'. Sejatinya Unisma mengundang 3 paslon capres-cawapres.

"Kami sampaikan bahwa yang fix hadir hari ini hanya Gus Muhaimin. Sedangkan paslon Prabowo-Gibran sudah memastikan tidak bisa bisa hadir. Begitu juga paslon Ganjar-Mahfud Md juga tidak bisa hadir," kata Rektor Unisma Prof Maskuri dalam sambutannya.

Maskuri menjelaskan, undangan kepada para bakal capres dan cawapres telah disampaikan kepada sejak awal Oktober lalu. Pada minggu ini sebenarnya pasangan Ganjar-Mahfud Md menjadi paslon pertama yang mengonfirmasi untuk hadir.

"Namun, kemarin (Selasa) sore mereka memberikan kabar bahwa tidak bisa datang," pungkasnya.

Data Pemilih Diduga Bocor, Cak Imin: Ada Upaya Sistematis Ganggu Pemilu


Pelapor dari Perekat Nusantara meminta klarifikasi Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) yang akan mempercepat putusan atas laporan dugaan pelanggaran kode etik Ketua MK Anwar Usman dkk pada Selasa (7/11). Ketua MKMK Jimly Asshiddiqie menyebut hal itu lantaran waktu pemilu sudah dekat.


Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meminta para kepala satuan wilayah (kasatwil) mengawal seluruh program nasional. Dia mengatakan upaya itu dilakukan di samping tugas mengawal tahapan Pemilu 2024.

"Selain tahapan pemilu, kita juga tetap harus melaksanakan program-program yang sudah menjadi agenda nasional," kata Jenderal Sigit saat memberi arahan di Apel Kasatwil 2023 di Ritz-Carlton Mega Kuningan, Jakarta, Rabu (1/11/2023).

Apel Kasatwil diikuti seluruh pejabat utama Mabes Polri, para kapolda, dan para kapolres dari semua wilayah di seluruh Indonesia. Apel ini digelar untuk mempersiapkan personel Polri baik di pusat maupun di daerah untuk bisa mengawal agar tahapan pemilu berjalan dengan baik.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dia meminta personel Polri dapat menjaga situasi meski terjadi perbedaan pendapat di masyarakat soal sosok yang dipilih dalam Pemilu 2024. Dia memberi pesan kepada personel Polri untuk tetap menjaga situasi di masyarakat tetap damai selama tahapan pemilu berjalan.

"Panasnya saya kira biar di TV, biar di medsos. Tapi di lapangan di grass root, semuanya harus dingin. Yang namanya persatuan dan kesatuan harus kita jaga," ucap dia.

Dia meminta upaya pengayaan literasi dan proses edukasi kepada masyarakat terus dilakukan di lapangan ataupun di media sosial. Kapolri meminta personel Polri terus mengingatkan masyarakat untuk tidak terpecah belah, terlebih jika ada yang menggunakan isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Apel Kasatwil 2023 dilaksanakan dengan tema 'Penguatan Kepemimpinan Polri yang Presisi Guna Mengamankan Tahapan Pemilu dan Agenda Nasional 2024 dalam Rangka Mewujudkan Indonesia Maju'. (Foto: dok. Polri)

"Terus kita lakukan dan yang berdampak terhadap masalah polarisasi, berdampak terhadap SARA mau tidak mau kita akan berikan peringatan, dan kalau terus dilanjutkan kita akan lakukan penegakan hukum yang tegas. Saya kira itu langkah yang harus kita lakukan untuk menjaga persatuan dan kesatuan yang menjadi modal syarat utama untuk pembangunan menuju visi Indonesia Emas 2045," ujar dia.

Kapolri juga mengingatkan anggota soal tantangan global di saat pemerintah hendak mewujudkan agenda nasional. Dia mengatakan situasi global juga dapat memicu kejahatan tertentu.

"Mengawal program-program pembangunan yang harus tuntas di tahun 2023 dan 2024, dihadapkan pada eskalasi tantangan global, yang tentunya ini berdampak pada kondisi situasi kambtibmas di dalam negeri, yang tentunya Polri harus siap, baik dalam menghadapi tahapan pemilu yang ada, menghadapi tantangan global yang berimplikasi terhadap meningkatnya kejahatan tertentu," jelasnya.

Apel Kasatwil ini diikuti oleh 569 orang peserta yang terdiri atas 27 orang pejabat utama Mabes Polri, 34 kapolda, dan 508 kapolres. (Foto: dok. Polri)

"Beberapa waktu yang lalu dampak dari perang Israel-Palestina tentunya juga membangkitkan sel-sel tidur yang terafiliasi dengan teroris dan mau tidak mau kita tentunya harus waspada, 57 orang kemarin berhasil diamankan dan tentunya kita harus mengambil langkah-langkah," tambah dia.

Kapolri mengingatkan personel untuk mempersiapkan rencana untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut.

"Sehingga seluruh tantangan yang muncul, seluruh masalah yang muncul dari tahapan pemilu, eskalasi global yang kemudian terdampak ke dalam situasi dalam negeri dan berbagai macam kebijakan pembangunan harus kita kawal. Semuanya harus berjalan," tegas dia.


Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera bicara elektabilitas Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin (AMIN) yang tak sebanding dengan antusiasme publik dalam sejumlah acara yang digelar AMIN. Mardani lantas mengingatkan soal 'Amien Rais Syndrome' terkait dengan hal tersebut.

Hal itu disampaikan Mardani usai mengisi salah satu diskusi di gedung DPR, Senayan, Jakarta Selasa (31/10). Mardani mengatakan 'Amien Rais Syndrome' pernah dikatakan oleh Direktur Political Marketing Consulting (PolMark) Eep Saefulloh Fatah kepada Anies.

"Saya agak terkesan dengan Mas Eep Syaifullah Fatah ketika bilang hati-hati, ada 'Amien Rais Syndrome' kepada Mas Anies, ketika Reformasi Pak Amien melambung sekali," ujar Mardani.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Mardani mengatakan istilah 'Amien Rais Syndrome' itu merujuk terhadap fenomena elektabilitas Amien Rais di Pilpres 2004. Saat itu, nama Amien Rais banyak dikenal publik, tetapi perolehan suaranya di Pilpres 2004 hanya 14,66%.

"Jadi kalau saya hasil survei ini masukan buat kita, kita tidak boleh puas dengan apa yang terjadi di lapangan. Karena itu spotlite memang ramai, tapi hasil itu lebih menyeluruh, lebih sesuai dengan kaidah ilmiah yang sampling-nya itu rata, walaupun saya tetap yakin menjelang penetapan dan nanti saat kampanye, Mas Anies akan naik dan menang Insyaallah," jelasnya.

Menanggapi hal itu, Ketua DPP PKB Daniel Johan mengatakan pihaknya akan mengantisipasi hal tersebut. Daniel juga mengimbau untuk tidak lengah melihat sambutan meriah dari rakyat.

Ketua DPP PKB Daniel Johan (kanan). (Adrial Akbar/detikcom)

"Iya segala hal akan kita antisipasi dengan baik dan detail, jangan lengah dan over pede dengan sambutan rakyat yang begitu meriah," kata Daniel kepada wartawan, Rabu (1/11/2023).

Dia pun menyebut PKB akan terus melakukan konsolidasi. Daniel mengatakan pasangan Anies Baswedan dan Cak Imin akan menjadi kekuatan bagi rakyat yang menginginkan adanya perubahan.

"Kita akan terus konsolidasi kekuatan kader dan relawan hingga ke TPS, pasangan AMIN akan menjadi kekuatan bersama silent majority dan grassroot yang ingin perubahan hidup lebih baik untuk memastikan pilpres dan Pemilu ini berjalan jujur, adil, dan tanpa kecurangan sehingga benar-benar mewujudkan kekuatan kedaulatan rakyat," tuturnya.


Logo HUT ke-416 Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel) tahun ini berbentuk sirkuit digital. Wali Kota Makassar Moh Ramdhan 'Danny' Pomanto menjelaskan logo tersebut menandakan Makassar sudah menjadi kota digital.

"Logo 416 itu adalah logo sirkuit digital, yang seperti microchip itu. Jadi itu adalah menggambarkan bahwa Makassar itu sudah menjadi kota digital," kata Danny saat ditemui di kediaman pribadinya, Jalan Amirullah, Makassar, Rabu (1/11/2023).

Logo HUT ke-416 Makassar Berbentuk Sirkuit Digital. Foto: (Dok.Istimewa)

Danny mengatakan logo HUT kali ini juga lebih milenial. Font atau tulisan yang dipakai pada logo tersebut menggunakan font yang sedang tren saat ini.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Terus yang kedua itu lebih millenials. Yang ketiga itulah font-font terbaru sekarang, yang kota-kota itu kan. Teknologi. Jadi namanya dia yang tren sekarang itu huruf-huruf begitu. Jadi itu modernisasi, millenials dan Gen Z," terang Danny.

Sementara untuk warna pada logo, Danny memilih warna merah. Warna itu disebut melambangkan ciri khas Makassar.

"Iya, merah kan kita punya warna Makassar. Makassar itu eja tompi na doang (merah baru disebut udang), kan eja itu merah. Jadi merah, bukan warna partai," katanya.

Pada logo HUT ke-416 Kota Makassar ini juga terdapat corak batik dengan tulisan lontara Makassar. Danny menyebut corak itulah yang menjadi lintasan sirkuit menyerupai microchip.

"Sama batik lontara juga karakternya merah. Tapi kalau dilihat begitu, seperti sirkuit itu, seperti microchip. Jadi itu memang, yang jadi modernisasi Gen Z, kemudian terkini, itu semua, jadi modern. Jadi 416 itu modern. Biasanya kan orang sekarang yang bulat-bulat," paparnya.

Untuk diketahui, peringatan HUT ke-416 Kota Makassar akan berlangsung di Monumen MNEK, Jalan Metro Tanjung Bunga, Makassar, Kamis (2/11). Perayaan HUT tahun ini mengusung tema 'The Next Gen For All'.

Sebelumnya, Danny mengatakan tema itu dipilih untuk menyasar Gen Z dan milenial. Terutama dalam konteks memilih pemimpin di masa mendatang.

"Karena sekarang terdata jelas di pemilu kali ini partisipasi gen Z dan milenial itu 52%. Di lain pihak, saya sendiri akan mengakhiri masa jabatan saya sebagai wali kota, maka kewajiban peradaban, saya harus mempersiapkan gen Z dan milenial menjadi pemimpin ke depan," kata Danny kepada detikSulsel, Kamis (12/10).

Selain itu, Danny menyebut gen Z dan milenial mesti berkontribusi dalam memilih pemimpinnya. Dia menegaskan peran generasi muda dibutuhkan untuk turut mendorong pembangunan.

"Artinya itu yaitu generasi berikut untuk semua kalau gen Z dan milenial kita bisa melayani semua kalangan, semua etnik, semua model orang berarti generasi kita akan datang harus punya kemampuan semua juga," jelasnya.

Danny juga memastikan generasi Z dan milenial akan dilibatkan dalam HUT ke-416 Makassar. Pihaknya sudah mempersiapkan agar Hari Jadi Makassar bisa dirayakan sampai ke tingkat lorong.

"Nah maka dengan itu hampir semua event termasuk karnaval yang saya minta 153 kelurahan turut berkarnaval. Syaratnya adalah anak-anak gen Z dan milenial 20 tahun ke bawah pesertanya termasuk kegiatan-kegiatan di lorong-lorong,"tutur Danny.

Danny Pomanto, Sulap Makassar Jadi Kota Festival


DPD PAN Kabupaten Cirebon meminta eks ketua Heru Subagia dan Ketua Perkaderan Karsono memberikan klarifikasi dan meminta maaf atas aksi penggembokan kantor yang mereka lakukan beberapa waktu lalu. DPD PAN menyatakan akan membawa persoalan tersebut ke ranah hukum.

Menanggapi hal itu, Heru Subagia menyatakan, tidak ada akan meminta maaf atas aksi penggembokan kantor DPD PAN Kabupaten Cirebon. Lebih dari itu, ia bahkan mengaku, tidak keberatan jika DPD PAN membawa persoalan tersebut dibawa ke ranah hukum.

"Terdapat indikasi untuk menekan kami, agar pihak kami yang salah dalam aksi gembok di kantor DPD PAN Kabupaten Cirebon. Seolah-olah aksi kami melanggar hukum dan menodai marwah partai," kata Heru Subagia di Cirebon, Rabu (1/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Dengan ini, kami justru memberikan kesempatan untuk dibawa dalam ranah hukum. Silahkan diproses melalui prosedur dan jalur hukum yang sesuai dengan keinginan Abah Komar (Ketua DPD PAN Kabupaten Cirebon) dan pengurus partai," tambah dia.

Heru menyebut, aksi penggembokan kantor itu sebagai bentuk protes mereka atas sikap DPD PAN Kabupaten Cirebon yang tidak mau transparan soal Daftar Calon Tetap (DCT) calon anggota legislatif untuk Pileg 2024.

Menurutnya, dalam penyusunan DCT calon anggota legislatif, DPD PAN Kabupaten Cirebon seharusnya dapat melibatkan Karsono selaku Ketua Perkaderan yang juga menjabat sebagai Ketua Komite Pemenangan Pemilu Daerah (KPPD).

Heru mengaku telah berulang kali mencoba menghubungi para pengurus DPD PAN Kabupaten Cirebon untuk menanyakan perihal DCT. Namun, sejauh ini ia mengaku tidak pernah mendapatkan respons yang memuaskan.

"Tindakan menggembok pintu masuk Kantor DPD PAN Kabupaten Cirebon dikarenakan tidak ada kepedulian dan juga keacuhan yang sengaja dilakukan untuk menghindari pertemuan fisik dengan kita," kata dia.

"Kami tidak akan meminta maaf sedikitpun dengan apa yang kami perbuat. Ingat, proses penyusunan DCT tidak melibatkan Ketua KPPD Saudara Karsono, hanya melibatkan tiga pengurus," ujar Heru.

Heru sendiri menyatakan akan terus berupaya untuk meminta agar pengurus DPD PAN Kabupaten Cirebon dapat terbuka soal informasi terkait DCT calon anggota legislatif untuk Pileg 2024. Dalam hal ini, Heru menyatakan hanya meminta soft copy dari DCT tersebut.

"Perlu dicatat bahwa aksi kami belum selesai untuk mencari keadilan informasi dan juga keterbukaan dalam penyusunan DCT. Kita hanya minta soft copy DCT," kata dia.

Sebelumnya, DPD PAN Kabupaten Cirebon telah angkat bicara menanggapi adanya aksi penggembokan di kantornya yang dilakukan oleh eks ketua Heru Subagia dan Ketua Perkaderan, Karsono. DPD PAN Kabupaten Cirebon melalui juru bicaranya, Soebagdja Salim menyebut aksi keduanya merupakan bentuk pelanggaran hukum.

Ia pun menyatakan akan membawa persoalan tersebut ke ranah hukum. Ia meminta agar Heru Subagia dan Karsono dapat memberikan klarifikasi dan meminta maaf atas aksi penggembokan kantor yang mereka lakukan.

Sementara itu, terkait dengan informasi soal DCT, Soebagdja Salim menyebut hal tersebut merupakan kewenangan dari KPU sebagai penyelenggara Pemilu.


Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP Komarudin Watubun berbicara terkait status Gibran Rakabuming Raka di PDIP usai menjadi cawpares dari Prabowo Subianto. Komarudin mengatakan jika partainya memecat Gibran akan muncul narasi dizalimi.

Hal itu disampaikan Komarudin di gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (31/10/2023). Komarudin menilai status Gibran di PDIP tidak perlu di dramatisir.

"Tidak perlu didramatisir. Kita kan tahu itu kalau kita ambil tindakan tegas pecat nanti dia (Gibran) gunakan itu 'Waduh saya dizalimi', itu sudah lagu lama," kata Komarudin.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Komarudin mengatakan secara de facto, Gibran sudah bukan lagi kader PDIP. Dia lantas menyinggung sikap Gibran yang mulanya selalu menyatakan tegak lurus terhadap arahan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Dia menuturkan saat PDIP mengumumkan Ganjar Pranowo sebagai capres 2024, Gibran ada bertemu dengan Prabowo. Setelahnya, PDIP pun memanggil Gibran.

"Saya dengan Pak Sekjen Mas Hasto waktu kita ngomong, 'Tidak dia pertemuan hanya sebagai Prabowo sebagai menteri dan Gibran sebagai Wali Kota' itu aja soal struktur pemerintahan," katanya.

"Waktu kita konferensi pers sikap dia jelas diulang-ulang, 'Saya hanya tegak lurus kepada Ketua Umum Megawati Soekarnoputri'," sambungnya.

Namun, sayangnya, kata Komarudin, Gibran justru mendaftar sebagai cawapres dari Prabowo ke KPU. Maka, dia menyebut Gibran pun harus diberhentikan dari PDIP.

"Tapi kenyataannya pergi daftar sama Prabowo, ya berarti kan kita harus berhentikan dari PDIP, itu clear," ungkap dia.

Komarudin lantas berbicara terkait kartu tanda anggota (KTA) Gibran. Menurutnya, pengembalian KTA, tidak perlu di dramatisir.

Halaman 1 2 Selanjutnya


Aksi teror diduga bom molotov terjadi di lingkungan Sekolah Yayasan Ibnu Sina Al Qonun yang berlokasi di Jalan Kapten Halim, Kelurahan Sindangkasih, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, Jabar.

Pantauan detikJabar pada Rabu (1/11/2023) sekitar pukul 10.00 WIB, pihak kepolisian dari satuan Bhabinkamtibmas Polsek Purwakarta melakukan pemeriksaan awal adanya insiden pelemparan diduga bom molotov itu. Polisi baru melakukan interogasi awal sebelum tim dari Satreskrim turun ke lokasi.

"Saat ini barang bukti dari serpihan diduga bom molotov yang terbuat dari kaca sudah diamankan oleh pihak kepolisian. Selanjutnya, barang bukti ini akan dikirimkan ke Mapolres Purwakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut," ujar Aiptu Hasanudin selaku Bhabinkamtibnas Polsek Purwakarta Kota, Rabu (1/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Teror diduga bom molotov itu terjadi pada Selasa (31/10/2023) sekitar pukul 22.00 WIB, video yang direkam pengurus memperlihatkan api menyala di serpihan botol itu. Tampak noda hitam efek api menyebar di titik jatuhnya bom itu.

"Kejadian sekitar jam 10 malam, Alhamdulillah tidak ada korban jiwa. Cuman api itu sempat besar dan membakar dedauan dan ranting pohon saja," ungkap Pengurus Yayasan Ibnu Sina Al Qonun Ustaz Jafar Joban ditemui di lokasi.

Jafar mengatakan pihaknya tidak mengetahui identitas pelempar diduga bom molotov ke lingkungan sekolah. Namun, beruntung bom tidak mengenai bangunan sekolah atau bahan yang mudah terbakar.

"Jadi bom itu dilempar dari luar sekolah, tapi tertahan ranting pohon sehingga jatuh ke lapangan. Untung tidak sampai ke bangunan SMP," katanya.

Jafar mengatakan pihaknya selama ini tak bersinggungan dengan siapapun. Jafar memastikan dugaan teror bom molotov itu tidak berkaitan dengan Pilpres 2024 mendatang.

"Dipastikan tidak ada kaitannya dengan Pilpres dan Pemilu 2024. Kami netral, bisa dilihat di bangunan sekolah tidak ada banner atau barang yang berbau kampanye," tegas Jafar.

Selain itu, ia mengatakan peristiwa teror bom molotov itu baru terjadi pertama kali di Yayasan Ibnu Sina Al Qonun. "Semenjak kami berdiri dari tahun 1981 itu tidak ada ancaman seperti ini, baru di tahun 2023 ini kami mendapatkan ancaman teror bom. Kami pun tidak pernah ada masalah, tapi kenapa terjadi teror bom seperti ini," katanya.


Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) bakal memutus sidang dugaan pelanggaran kode etik hakim konstitusi dalam hitungan hari, tepatnya 7 November 2023. Salah satu pelapor dari Perekat Nusantara, Petrus Selestinus, sempat mempertanyakan kepada MKMK ihwal putusan yang bakal diputus itu terburu-buru.

Mulanya, Petrus mengatakan menaruh rasa curiga adanya konflik kepentingan antara MKMK dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.

"Mengenai kita minta klarifikasi karena masyarakat sangat menunggu putusan dari MKMK dalam perkara-perkara laporan etik ini sehingga timbul pertanyaan kalau perkara ini terburu-buru dan akan diputus tanggal 7," kata Petrus dalam ruang sidang di Gedung II MK, Jakarta Pusat, Rabu (1/10/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Apakah karena tanggal November ini KPU akan masuk ke tahapan selanjutnya, termasuk tahapan pasangan calon atau karena sebab lain?" tanya Petrus.

Petrus mengaku keberatan jika dugaan tersebut dibenarkan oleh MKMK. Sebab, akan melahirkan kesan putusan MKMK terpengaruh oleh situasi politik saat ini.

"Padahal kami inginkan mahkamah kehormatan ini betul-betul mandiri dan tahapan-tahapan itu dilewati dengan normal. Kalau perlu KPU menunggu proses yang ada di sini," tuturnya.

Ketua MKMK Jimly Asshiddiqie pun menjelaskan pihaknya tidak ingin membiarkan masyarakat diliputi ketidakpastian di tengah tahapan pemilu yang terus berjalan.

"Maka itu segera saja pembuktian ini. Dan lagi pula ya ini masalah ini bisa melebar terus. Pemilu sudah dekat, jadi bangsa kita harus punya, dapat kepastian," kata Jimly.

Lebih lanjut Jimly mengungkapkan perkara etik hakim konstitusi yang berkaitan dengan Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 ini merupakan hal serius dengan kemungkinan konflik yang bakal melebar luas jika dibiarkan berlarut-larut.

"Kalau enggak, ini kan bisa melebar ke mana-mana. Bisa konflik, nanti ujungnya PHPU (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden) di bawa ke sini lagi. Lalu orang tidak percaya, bagaimana? Jadi, ini soal serius ini," ucapnya.

Sebagai informasi, hari ini MKMK melanjutkan sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik hakim konstitusi yang juga Ketua MK Anwar Usman hari ini. Selain memeriksa laporan PTDI, MKMK memeriksa laporan Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) dan perorangan advokat Tumpak Nainggolan. Mereka semua melaporkan Anwar Usman terkait putusan yang membolehkan kepala daerah di bawah usia 40 jadi capres/cawapres.


Baliho Ganjar Pranowo-Mahfud Md dan atribut PDIP di copot saat kunjungan kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Gianyar, Bali. Politikus PDIP Charles Honoris menilai bahwa pencopotan baliho tersebut tanda bahwa aparat sulit menjaga netralitas dalam pemilu.

"Pencopotan baliho Ganjar-Mahfud di Bali, menjadi bukti bahwa aparat pemerintah sulit menjaga netralitas dalam pelaksanaan pemilu," ujar Charles dalam keterangannya, Rabu (1/11/2023).

Charles menilai adanya pencopotan baliho Ganjar-Mahfud tak terlepas dari majunya anak Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, di Pilpres 2024. Selain itu, pencopotan baliho juga bisa dilakukan oleh pendukung presiden yang ingin mencari perhatian.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Pencopotan baliho ini bisa saja dilakukan tanpa sepengetahuan dan persetujuan presiden. Namun ada kecenderungan para pembantu presiden dan para pejabat di bawahnya ingin 'cari muka' kepada atasannya," tuturnya.

"Saya tidak heran kalau dalam bulan-bulan ke depan menjelang pemungutan suara pileg dan pilpres kita akan mendengar laporan-laporan tentang adanya aparat pemerintah yang berpihak kepada pasangan calon tertentu," tambahnya.

Charles menilai majunya Gibran di pilpres, merupakan pengalaman pertama di Indonesia karena anak presiden yang masih menjabat maju pilpres. Untuk itu, kata dia, perlu komitmen pemerintah untuk menjaga netralitas dalam pemilu.

"Karenanya, komitmen pemerintah untuk menjaga netralitas dalam pemilu kali ini harus paling tinggi dalam sejarah. Jika tidak, kemunduran demokrasi kita telanjang di depan mata, dan nama baik Jokowi yang akan dipertaruhkan," ungkapnya.

Baliho Ganjar Pranowo dan Mahfud Md yang terpajang di sekitar Balai Budaya Batubulan, Kabupaten Gianyar, dicopot jelang kedatangan Jokowi ke Balai Budaya Batubulan, Kabupaten Gianyar, Selasa (31/10) siang.

Dilansir detikBali, Selasa (31/10), baliho Ganjar-Mahfud dicopot Satpol PP sekitar pukul 10.30 Wita. Bukan hanya baliho Ganjar-Mahfud, bendera PDIP yang berkibar di sana juga diturunkan.

Simak Video 'Jokowi Datang, Baliho Ganjar-Mahfud 'Hilang'':

[Gambas:Video 20detik]

Halaman 1 2 Selanjutnya


Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin melantik Reda Manthovani, yang sebelumnya menjabat Kajati DKI Jakarta, sebagai Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (Jamintel). Burhanuddin menyebut mutasi dan rotasi ini merupakan hal wajar untuk penyegaran organisasi.

"Kebijakan pengisian personil dari satu penugasan ke penugasan lain, bertujuan untuk ikhtiar kita sebagai bentuk penyegaran agar Kejaksaan selalu siap menghadapi tantangan yang kompleks dan beragam," ujar Burhanuddin, dalam keterangannya yang disampaikan Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana, Rabu (1/11/2023).

Hal itu disampaikan Burhanuddin saat melantik dan menyaksikan serah terima jabatan pejabat eselon I dan eselon II di Kejaksaan.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Sebagai informasi, Reda Manthovani akan menjabat Jamintel, yang sebelumnya dijabat oleh Amir Yanto. Sementara itu, Amir Yanto akan dilantik sebagai Kepala Badan Perampasan Aset Kejaksaan RI setelah diterbitkannya Keputusan Presiden tentang Pembentukan Badan Perampasan Aset Kejaksaan RI.

Jaksa Agung dalam sambutannya berpesan kepada pejabat Jaksa Agung Muda Intelijen yang baru dilantik untuk melaksanakan program intelijen penegakan hukum dengan mendeteksi, mengidentifikasi, menganalisis, serta menyajikan data intelijen secara benar dan bersungguh-sungguh.

"Hal itu dilakukan dalam rangka memberikan peringatan dini untuk mengantisipasi berbagai ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan (AGHT) yang berpotensi mengganggu kepentingan/keamanan nasional dalam bidang penegakan hukum serta ketertiban dan ketentraman umum," ujarnya.

Kemudian dalam rangka persiapan Pemilu 2024, Burhanuddin meminta agar jajarannya berhati-hati menangani laporan terkait dugaan pelanggaran pemilu.

"Laksanakan penanganan tindak pidana pemilu secara aktif, kolaboratif, dan koordinatif dalam mekanisme Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu), karena kita dituntut berhati-hati dan cermat dalam menindaklanjuti laporan pengaduan tindak pidana pemilu dengan tetap berkoordinasi dengan sub-sistem Gakkumdu," ujar Burhanuddin.

Jaksa Agung juga mengingatkan insan Adhyaksa untuk menjaga dan memelihara netralitas selama tahapan Pemilu Serentak Tahun 2024. Ia meminta jajarannya tidak menunjukkan keberpihakan secara langsung maupun tidak langsung, termasuk menyampaikan dukungan kepada Pasangan Calon di media sosial, apalagi menyalahgunakan jabatannya dalam memenangkan Pasangan Calon tertentu.

Untuk itu, Jaksa Agung memerintahkan untuk pedomani Instruksi Jaksa Agung Nomor 6 Tahun 2023 tentang Optimalisasi Peran Kejaksaan Republik Indonesia dalam mendukung dan menyukseskan penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024.

"Sekali lagi saya tegaskan, jaga netralitas dan imparsialitas. Jangan coreng nama baik Kejaksaan," ujar Jaksa Agung.

Mengakhiri amanatnya, Jaksa Agung berpesan bahwa mutasi dan promosi jabatan, merupakan sebuah amanah yang harus disikapi dengan kerja keras, kerja cerdas, dan kerja dari hati. Jaksa Agung meyakini penempatan pada posisi baru akan semakin memberikan nilai tambah dan manfaat bagi kemajuan institusi.

"Sekali lagi, saya mengucapkan selamat bertugas kepada pejabat yang baru saja dilantik, selamat menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dan tegak lurus terhadap tugas dan kewenangan," ucap Burhanuddin.

Diketahui pelantikan tersebut digelar pada Selasa (31/10). Berikut ini daftar pejabat yang dilantik:

1. Dr. Reda Manthovani, S.H., LL.M. selaku Jaksa Agung Muda Intelijen.

2. Sarjono Turin, S.H., M.H. selaku Sekretaris Jaksa Agung Muda Intelijen.

3. Dr. Yulianto, S.H., M.H. selaku Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan.

4. Dr. Supardi, S.H., M.H. selaku Direktur Ekonomi dan Keuangan pada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen.

5. Rina Virawati, S.H., M.H. selaku Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu.

6. Dr. Heri Jerman, S.H., M.H. selaku Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI.

7. Akmal Abbas, S.H., M.H. selaku Kepala Kejaksaan Tinggi Riau.

8. Pathor Rahman, S.H., M.H. selaku Direktur Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus.

9. Dr. Undang Mugopal, S.H., M.Hum. selaku Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah.

10. Jehezkiel Devy Sudarso, S.H., C.N. selaku Direktur Upaya Hukum Luar Biasa, Eksekusi dan Eksaminasi pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus.

11. Edyward Kaban, S.H., M.H. selaku Inspektur IV pada Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan.

12. Agoes Soenanto Prasetyo, S.H., M.H. selaku Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku.

13. Nanang Ibrahim Soleh, S.H., M.H. selaku Direktur Tindak Pidana Terhadap Orang dan Harta Benda pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum.

14. Dr. Bambang Gunawan, S.H., M.Hum. selaku Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat.

15. Agus Sahat Sampe Tua Lumban Gaol, S.H., M.H. selaku Direktur Tindak Pidana Terhadap Keamanan Negara dan Ketertiban Umum dan Tindak Pidana Umum Lainnya pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum.

16. Bambang Bachtiar, S.H., M.H. selaku Direktur Tindak Pidana Narkotika dan Zat Adiktif Lainnya pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum.

17. Drs. Joko Purwanto, S.H. selaku Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh.

18. Sila Haholongan, S.H., M.Hum. selaku Direktur Pertimbangan Hukum pada Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

Hadir dalam acara ini yaitu Ketua Komisi Kejaksaan RI, Wakil Jaksa Agung, Para Jaksa Agung Muda, Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI, Para Staf Ahli Jaksa Agung, Ketua Umum Ikatan Adhyaksa Dharmakarini Pusat beserta anggota, Para Pejabat Eselon II, III, dan IV di lingkungan Kejaksaan Agung.