Teks editorial adalah salah satu jenis teks yang kerap kali menjadi bahan pembelajaran Bahasa Indonesia. Sama halnya dengan teks lainnya, teks editorial juga memiliki struktur dan cirinya tersendiri.

Dikutip dari Modul Bahasa Indonesia kelas XII oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, teks editorial yang juga dikenal sebagai tajuk rencana, merupakan sebuah artikel utama yang disusun oleh redaksi sebuah koran. Artikel ini mencerminkan pandangan editorial dari media terkait suatu peristiwa aktual yang saat itu menjadi sorotan utama, fenomenal, dan sering kali menimbulkan kontroversi atau perbedaan pendapat di masyarakat.

Teks editorial ini pada dasarnya mencerminkan sikap institusi media massa terhadap peristiwa yang sedang diperbincangkan dan membahasnya secara mendalam. Dengan demikian, teks editorial adalah salah satu cara bagi media massa untuk mengkomunikasikan pandangannya kepada pembaca dan mempengaruhi opini publik terkait isu-isu penting tersebut.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Struktur Teks Editorial

Masih dari modul yang sama, teks editorial merupakan salah satu jenis teks eksposisi, sebagaimana halnya teks ulasan dan teks-teks yang berhubungan dengan diskusi. Eksposisi adalah jenis tulisan yang bertujuan untuk memberikan klarifikasi, penjelasan, atau evaluasi tentang sesuatu. Karena itu, struktur umum dari teks editorial mencakup tiga unsur pokok: pernyataan umum (tesis), argumen, dan penegasan ulang.

1. Pernyataan Umum (Tesis)

Bagian ini berfungsi sebagai pendahuluan dalam teks editorial. Perannya adalah memperkenalkan isu atau permasalahan yang akan dibahas lebih lanjut. Di sini, sebuah peristiwa aktual yang menjadi fokus utama, seringkali bersifat fenomenal dan kontroversial, diperkenalkan kepada pembaca.

2. Argumentasi

Bagian ini merupakan inti dari teks editorial, di mana redaksi memberikan tanggapan terhadap isu yang telah diperkenalkan sebelumnya. Pada bagian ini, redaksi menguraikan pendapat, argumen, dan sudut pandang mereka mengenai isu tersebut. Dalam hal ini, penjelasan dan argumentasi yang mendukung pandangan redaksi disampaikan secara rinci untuk memperkuat posisi yang diambil.

3. Penegasan Ulang

Bagian penegasan dalam teks editorial mencakup berbagai elemen seperti simpulan, saran, atau rekomendasi. Selain itu, bagian ini juga dapat berisi harapan atau aspirasi yang diungkapkan oleh redaksi kepada pihak-pihak terkait dalam menghadapi atau mengatasi permasalahan yang terkait dengan isu tersebut. Dengan demikian, bagian penegasan menjadi penutup yang mengakhiri teks editorial dan seringkali menyampaikan pesan akhir yang ingin disampaikan oleh media kepada pembaca.

Dengan struktur ini, teks editorial memiliki tujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang suatu isu, mempengaruhi opini pembaca, dan seringkali memberikan panduan atau solusi terkait dengan masalah yang dibahas.

Ciri Teks Editorial

Dikutip dari buku Jenis-Jenis Teks karya Kosasih tahun 2014, berikut adalah karakteristik umum dari editorial:

Editorial bertujuan untuk memberikan ulasan tentang peristiwa atau fenomena aktual yang menarik perhatian publik.

Penulis editorial adalah tim redaksi dari media tersebut. Jika penulisnya berasal dari pihak lain, maka tulisan tersebut akan dikategorikan sebagai artikel biasa.

Dari segi kebahasaan, editorial memiliki karakteristik sebagai berikut:

Editorial sering menggunakan ungkapan-ungkapan retoris untuk menarik perhatian pembaca. Contoh dari ungkapan-ungkapan ini adalah pertanyaan retoris seperti "Lalu, di mana idealisme pendidikan?" dan "Apa arti pendidikan adalah hak semua warga negara (baik yang memiliki akses terhadap kapital maupun yang tidak)?" yang digunakan untuk menarik perhatian pembaca dan mendorong mereka untuk terlibat dalam pembacaan lebih lanjut.

Editorial cenderung menggunakan kata-kata populer yang mudah dipahami oleh pembaca. Kata-kata seperti 'ribut-ribut', 'ongkos', 'tengok', 'suka', 'tak suka', 'geliat', 'berlebih', 'enggan', 'ekstra keras', dan 'pas' digunakan untuk memudahkan pemahaman isi editorial.

Editorial sering menggunakan kata ganti tunjuk yang merujuk pada waktu, tempat, peristiwa, atau hal lain yang menjadi fokus perbincangan.

Editorial cenderung menggunakan konjungsi kausalitas seperti 'sebab', 'karena', 'sebab', dan 'oleh sebab itu' karena berkaitan dengan penggunaan argumen yang digunakan oleh redaksi untuk membahas masalah yang dibahas dalam editorial.

Editorial sering menggunakan konjungsi pertentangan seperti "akan tetapi" dan "namun" karena sering menghadapi masalah yang memiliki sisi pro dan kontra yang perlu diperdebatkan.

15 Contoh Teks Editorial

Contoh 1: Hipertensi

Pernyataan umum (tesis)

Di sebuah harian nasional, Selasa (22/5), Perhimpunan Hipertensi Indonesia (Indonesian Society for Hypertension) memasang sebuah iklan dengan judul dalam bahasa Inggris: World Hypertension Day, May 17, 2019, sebuah momentum yang digalang World Hypertension Leage dengan tema "Healthy Lifestyle-Healthy Blood Pressure". Sebagai orang awam tentu banyak dari kita yang bertanya, apa penting dan signifikansinya memperingati Hari Hipertensi Dunia, yang tepat jatuh pada pekan lalu itu?

Argumentasi

Bagi masyarakat Indonesia yang belakangan ini dilanda berbagai persoalan sosial, mulai dari larangan konser Lady Gaga hingga berbagai kasus korupsi yang tiada hentinya, persoalan hipertensi (penyakit tekanan darah tinggi) seperti tenggelam tak ada gaungnya. Apakah karena dianggap kurang menarik sehingga tidak ada yang mau peduli?

Padahal, kalau melihat angka penderita hipertensi di Indonesia, haruslah kita waspada dan sangat peduli. Prevalensi penyakit ini di Indonesia mencapai 31,7 persen, artinya diperkirakan satu dari tiga penduduk berusia di atas 18 tahun adalah penderita hipertensi. Hal ini berarti puluhan juta penduduk Indonesia dipastikan menderita hipertensi.

Kalau hipertensi tanpa dampak, kita mungkin patut abai dan tenang-tenang saja. Persoalannya, hipertensi dapat memicu berbagai penyakit lain sebagai akibat rusaknya berbagai organ tubuh, seperti otak, ginjal, dan jantung kalau tidak ditangani dengan baik. Secara global, penyakit hipertensi memiliki angka kematian yang cukup mencemaskan, yakni mencapai 7 juta orang meninggal per tahunnya di dunia. Hingga kini, diperkirakan lebih dari 1 milyar penduduk bumi menderita hipertensi.

Pada keluarga yang anggotanya menderita gagal ginjal, tentu sudah merasakan betapa beratnya biaya dan beban hidup yang harus ditanggung untuk cuci darah misalnya, meski mungkin sudah dibantu asuransi. Salah satu penyebab gagal ginjal adalah hipertensi. Penyakit lain yang juga bisa dipicu oleh hipertensi adalah stroke dan jantung koroner. Berbeda dengan demam berdarah yang penderitanya bisa meninggal dunia seketika, berbagai penyakit yang dipicu oleh hipertensi tersebut bisa berlangsung berkepanjangan dan bahkan menguras biaya yang sangat besar.

Bila hipertensi tidak diperhatikan, dirawat, atau pun dicegah, dipastikan akan menimbulkan berbagai penyakit lain yang bakal mengurangi kesejahteraan dan produktivitas. Dengan demikian, bermula dari masalah kesehatan dalam keluarga akan dapat menimbulkan masalah lain, yaitu problem ekonomi dan sosial. Maka, melalui tajuk rencana ini masyarakat diingatkan untuk tidak mengabaikan kesehatan. Masyarakat dihimbau untuk selalu menjaga gaya dan pola hidup yang sehat.

Imbauan ini harus pula dibarengi dengan berbagai kampanye dan penyuluhan untuk berbagi pengetahuan tentang kesehatan. Hal ini dapat membangun dan menyadarkan masyarakat mengenai perlunya gaya dan pola hidup yang sehat. Tujuannya agar warga terhindar dari hipertensi dan berbagai penyakit turunannya.

Penegasan ulang

Dengan demikian, kampanye dan penyuluhan seperti yang dilakukan Perhimpunan Hipertensi Indonesia ini harus dihargai, mengingat risiko dan kerugian yang ditimbulkan penyakit ini sangat besar. Bukan saja menyebabkan beban bagi anggota keluarga penderita hipertensi, tetapi juga bagi masyarakat. Risiko ini dapat dikurangi kalau masyarakat memiliki pemahaman yang cukup baik mengenai hal itu.

Contoh 2: Pengangguran Makin Bertambah

Pernyataan Umum (Tesis)

Perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional mulai membawa dampak serius bagi kehidupan masyarakat. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut melemahnya perekonomian berimbas pada melonjaknya angka pengangguran yang pada kuartal III tahun 2015 ini mencapai 7,56 juta orang. Karena itu, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla ini harus bekerja lebih keras lagi agar roda perekonomian kembali bergerak cepat.

Argumentasi

Percepatan pertumbuhan ekonomi tersebut diperlukan untuk menciptakan lapangan kerja baru, sebab saat ini banyak sektor lapangan kerja yang tersedia turun daya serapnya. Salah satu yang terbesar adalah sektor pertanian yang dalam setahun terakhir turun daya serapnya dari 38,97 juta orang menjadi 37,75 orang atau turun 1,2 juta orang.

Data-data BPS ini harus dijadikan acuan pemerintah untuk serius dalam menangani masalah pengangguran. Karena kalau perlambatan pertumbuhan ekonomi ini tidak segera diantisipasi dengan kebijakan yang tepat, jumlah angka pengangguran dikhawatirkan akan terus bertambah. Kita juga tak bisa menyalahkan industri-industri yang akhirnya melakukan PHK sebagai upaya efisiensi agar tetap bisa bertahan (survive).

Pertumbuhan ekonomi di kuartal III sebanyak 4,73% ini memang membaik dibanding sebelumnya yang mencapai 4,65%. Namun, kenaikannya belum cukup tinggi untuk menciptakan tenaga kerja, sehingga pemerintah jangan terlalu hanyut dengan kenaikan angka pertumbuhan ekonomi yang sedikit tersebut.

Di sinilah pemerintah harus hadir untuk menyelamatkan dan melindungi berbagai bidang industri yang kini sedang "megap-megap". Jangan sampai industri dibiarkan sendirian menyelesaikan masalahnya tanpa ada bantuan dari pemerintah.

Pemerintah memang sudah mengeluarkan enam paket ekonomi sebagai upaya untuk memulihkan perekonomian nasional dari keterpurukan. Namun, rata-rata paket ekonomi yang dicanangkan pemerintah merupakan kebijakan yang berorientasi jangka panjang. Hal inilah yang menyebabkan paket-paket kebijakan tersebut belum banyak berperan dalam memperbaiki masalah ekonomi bangsa ini. Paket kebijakan yang dikeluarkan sebenarnya cukup baik. Namun karena perlambatan pertumbuhan ekonomi sudah berimplikasi serius pada kehidupan masyarakat, yang diperlukan adalah kebijakan berorientasi jangka pendek sehingga cepat menyelesaikan persoalan yang ada.

Selain paket ekonomi belum bisa bekerja optimal, terbatasnya kenaikan pertumbuhan ekonomi nasional juga disebabkan sejumlah faktor lain, diantaranya masih minimnya realisasi belanja pemerintah dan menurunnya ekspor komoditas.

Faktor melambatnya ekonomi global memang ikut mempengaruhi ekonomi nasional. Namun, tidak bijaksana juga kalau pemerintah terus-menerus menjadikan faktor eksternal sebagai kambing hitam permasalahan ekonomi bangsa ini. Sudah saatnya pemerintah melakukan introspeksi dan segera merevisi kebijakan-kebijakan yang dinilai tidak tepat.

Penegasan ulang

Intinya, pemerintah harus tetap optimistis untuk bisa menyelesaikan masalah ini. Hal mendesak yang harus dilakukan pemerintah saat ini adalah bagaimana menciptakan lapangan kerja yang padat karya. Hal ini bisa dilakukan dengan memperbaiki sektor pertanian dan merealisasikan proyek-proyek pembangunan infrastruktur.

Pemerintah mungkin dahulu masih bisa berdalih ada kendala administrasi dalam pelaksanaan proyek infrastruktur. Namun, di tahun kedua pemerintahan ini, pemerintah harus mampu mempercepat jalannya proyek infrastruktur tersebut. Hal ini penting karena sektor pertanian dan infrastruktur bisa banyak menyerap tenaga kerja yang kini sangat dibutuhkan.

Selain itu, realisasi belanja pemerintah harus didorong secepat mungkin termasuk pemerintah daerah yang selama ini sangat rendah penyerapan anggarannya. Belanja pemerintah terutama belanja barang sangat diperlukan untuk menggerakkan roda perekonomian. Kita tunggu gebrakan pemerintah untuk menangani membludaknya angka pengangguran tersebut.

Contoh 3: Kado Tahun Baru 2014 dari Pertamina

Pernyataan umum (tesis)

Pertamina mengirim kado Tahun Baru 2014 yang pahit kepada masyarakat. Menaikkan harga elpiji tabung 12 kg lebih dari 50 persen. Akibatnya sampai di tingkat konsumen harganya menjadi Rp 125.000,00 hingga Rp 130.000,00. Bahkan di lokasi yang relatif jauh dari pangkalan, mencapai Rp 150.000,00-Rp 200.000,00.

Argumentasi

Sungguh, kenaikan harga itu merupakan kado yang tidak simpatik, tidak bijak, dan tidak logis. Masyarakat sebagai konsumen menjadi terkaget-kaget karena kenaikan tanpa didahului sosialisasi. Pertamina memutuskan secara sepihak seraya mengiringinya dengan alasan yang terkesan logis. Merugi Rp22 triliun selama 6 tahun sebagai dampak kenaikan harga di pasar internasional serta melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.

Kenaikan harga itu mengharuskan Presiden Republik Indonesia yang sedang melakukan kunjungan kerja di Jawa Timur meminta Wakil Presiden Republik Indonesia menggelar rapat mendadak dengan para menteri terkait. Mendengarkan penjelasan Direksi Pertamina dan pandangan Menko Ekuin, yang kesimpulannya dilaporkan kepada Presiden. Berdasar kesimpulan rapat itulah, Presiden kemudian membuat keputusan harga elpiji 12 kg yang diumumkan pada Minggu kemarin.

Kita mengapresiasi langkah cekatan pemerintah dalam mengapresiasi kenaikan harga elpiji non-subsidi 12 kg itu seraya mengiringinya dengan pertanyaan. Benarkah pemerintah tidak tahu atau tidak diberitahu mengenai rencana Pertamina menaikkan secara sewenang-wenang. Pertamina merupakan perusahaan negara yang diamanatkan undang-undang sebagai pengelola minyak dan gas bumi untuk sebesar-besar kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Rasanya mustahil kalau pemerintah, dalam hal ini Menko Ekuin dan Menteri BUMN tidak tahu, tidak diberi tahu serta tidak dimintai pandangan, pendapat, dan pertimbangannya.

Kalau dugaan kita yang seperti itu benar adanya, bisa saja di antara kita menengarai langkah pemerintah itu sebagai reaksi semu. Reaksi yang muncul sebagai bentuk kekagetan atas reaksi keras yang ditunjukkan pimpinan DPR RI, DPD RI, dan masyarakat luas. Malah boleh jadi ada politisi yang mengategorikannya sebagai reaksi yang cenderung bersifat pencitraan sehingga terbangun kesan bahwa pemerintah memperhatikan kesulitan sekaligus melindungi kebutuhan rakyat.

Penegasan ulang

Kita tidak bisa menerima sepenuhnya alasan merugi Rp22 triliun selama 6 tahun menjadi regulator elpiji sehingga serta-merta Pertamina menaikkan harga elpiji? Dalam peran dan tugasnya yang mulia inilah Pertamina tidak bisa semata-mata menjadikan harga pasar dunia sebagai kiblat dalam membuat keputusan. Sebab di sisi lain perusahaan memperoleh keuntungan besar atas hasil tambang minyak dan gas yang dieksploitasi dari perut bumi Indonesia.

Keuntungan besar itulah yang seharusnya digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Caranya dengan mengambil atau menyisihkan sepersekian persen keuntungan untuk mensubsidi kebutuhan bahan bakar kalangan masyarakat menengah ke bawah.

Contoh 4: Penggusuran Lahan Salah Siapa?

Pernyataan umum (Tesis)

Banjir yang selalu melanda Ibu Kota Jakarta sudah tidak bisa ditoleransi dan dimaklumi. Harus ada solusi yang cepat dan tepat untuk mengatasinya sebelum Jakarta benar-benar tenggelam. Salah satu solusi yang diusung Pemkot DKI Jakarta adalah program normalisasi sungai. Program tersebut berupa pengosongan lahan di sekitar sungai-sungai yang ada di Jakarta. Pengosongan lahan pun akan berimbas pada seluruh warga yang tinggal di pemukiman sekitar sungai. Dengan demikian, akan banyak relokasi yang dilakukan Pemkot DKI. Namun, relokasi ke rusunawa ternyata bukanlah kabar gembira bagi warga sekitar bantaran sungai sebab itu artinya mereka harus menata kembali hidup mereka dari awal sehingga tidak sedikit warga yang melakukan aksi menolak penggusuran.

Argumen

Masih segar dalam ingatan kita semua tragedi Kampung Pulo pada 20 Agustus 2015 kemarin. Tiga hari setelah rakyat Indonesia merayakan kemerdekaan yang ke-70 ternyata menjadi momen mengerikan bagi warga Kampung Pulo. Mereka harus bersitegang dengan petugas yang hendak menggusur pemukiman mereka. Bahkan, bentrokan fisik yang memakan korban luka pun tak terelakan dalam kejadian nahas itu. Hal ini sebenarnya membuat saya dilema sekaligus kesal karena dalang dari semua keributan ini bukanlah pemerintah bukan juga rakyat di sekitar bantaran Sungai Ciliwung. Lalu siapakah yang sebenarnya salah?

Jika kita telusuri, akar permasalahan ini adalah pihak yang mengizinkan orang-orang untuk membuat perkemahan di bantaran sungai. Menurut masyarakat sekitar, mereka telah membayar uang sewa kepada sejumlah oknum. Entah kita harus menyebut mereka apa? Entah preman, entah yang lainnya. Yang pasti mereka itulah yang mengaku bahwa daerah tersebut, yang berplang milik pemerintah, merupakan wilayah kekuasaannya sehingga mereka yang ingin membuat bangunan harus meminta izin dan menyerahkan sejumlah uang untuk dapat memiliki lahan di tempat tersebut.

Sayangnya, oknum tersebut tidak pernah muncul setiap pemerintah melakukan penggusuran. Mereka (oknum) tidak pernah bertanggung jawab, dan mereka pun tidak pernah ditindak tegas oleh pemerintah bahkan aparat keamanan. Keberadaannya hanya muncul ketika hendak menerima keuntungan, sedangkan selanjutnya mereka tak mau menanggung kerugian yang diterima warga bantaran sungai.

Dengan demikian, jelaslah siapa otak yang seharusnya digusur dan dibasmi. Para oknum tak bertanggung jawab yang mengaku sebagai penguasa, sebab rakyat bantaran sungai tentu tidak akan mendirikan bangunan jika tidak ada yang memberi izin sebab mereka pasti mengerti maksud plang yang dipasang di sepanjang bantaran sungai. Pemerintah pun tidak akan melakukan penggusuran jika tidak ada bangunan yang didirikan di pinggir sungai yang menyebabkan penyempitan area sungai sehingga banjir selalu menimpa Jakarta yang notabene ibu kota negara. Jika normalisasi sungai tidak dilakukan, seluruh penduduk Jakartalah yang rugi. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama pahami maksud pemerintah yang hendak merelokasi semua penghuni bantaran ke rusunawa yang pemerintah siapkan. Tujuannya tiada lain agar tidak ada pihak yang kembali dirugikan.

Penegasan ulang

Banjir yang selalu melanda Ibu Kota Jakarta sudah tidak bisa ditoleransi dan dimaklumi. Begitu pun pihak-pihak yang mendatangkan orang-orang yang menyebabkan kebanjiran tersebut harus ditindak tegas oleh seluruh aparat.

Contoh 5: Pendidikan vs Kapitalisme

Pernyataan Umum (Tesis)

Ribut-ribut seputar dunia pendidikan tak sekadar dihiasi mahalnya ongkos untuk jadi orang pintar, tapi juga diwarnai oleh pertarungan idealisme melawan arus kapitalisme.Tengok saja soal Bogor Agribusiness Center di Kampus Institut Pertanian Bogor (IPB).Tukar guling SLTP 56 di "daerah emas" Melawai Jakarta Selatan. Dan, niat sebuah yayasan menjual sekolah miliknya di Kota Bandung.

Argumentasi

Suka atau tak suka, disadari atau tidak, arus kapitalisme telah merasuk ke dalam urat nadi kehidupan manusia Indonesia. Jadi, tak usah heran jika geliat hal yang sama masuk ke berbagai aspek, termasuk menyentuh kegiatan pendidikan. Mulai dari kewajiban murid membeli buku yang diwajibkan, jalur khusus penerimaan mahasiswa lewat uang pangkal yang besar, hingga Malang Town Square di area kampus Universitas Brawijaya Malang.

Inti dasar paham kapitalisme adalah pergerakan modal. Kapitalisme mengajarkan pada kita perihal nilai berlebih, yang harus dihasilkan oleh suatu jumlah kapital tertentu dalam rentang waktu secepat mungkin. Kapital hanya bicara soal untung dan uang yang berkuasa atas segalanya. Nilai-nilai lain, terkadang harus menyisih. Tapi, harus diakui kapitalisme adalah sistem yang sudah mendunia.

Lalu, dimana idealisme pendidikan?Apa arti pendidikan adalah hak semua warga negara (baik yang punya akses terhadap kapital maupun tidak)? Jeritannya sepi, senyap seolah tertelan kedalaman laut. Seperti lingkungan yang tak bisa menahan kuatnya cengkraman kapital, maka dunia pendidikan juga harus mulai siap-siap terpinggirkan.Tak ada yang peduli lagi terhadap teriakan soal filosofi pendidikan.

Apa mau dikata, pendidikan sendiri kini sudah merupakan bagian dari dunia kapital itu sendiri. Sifat ingin memperoleh nilai berlebih sudah tertanam. Semakin seseorang siap berinvestasi dengan kapital yang dimilikinya, maka dipastikan dirinya akan menciptakan nilai berlebih dari dunia pendidikan di masa yang akan datang. Bagi yang enggan menanam kapital, jangan bermimpi mendapat nilai berlebih.

Fenomena semacam ini yang akan terus mewarnai dunia pendidikan di sini. Perlu perjuangan ekstra keras untuk melawan arus besar ini. Bahkan pemerintah, dengan UU di pundaknya, seakan tak mampu mencegah. Sebaliknya dengan dalih keterbatasan dana, seolah-olah melakukan pembenaran terhadap arus modal yang tak peduli sisi lain, kecuali demi kepentingan modal itu sendiri. Bahkan, mungkin juga ikut menikmati iklim kapitalisme yang merambah dunia pendidikan.

Pertanyaannya adalah bagaimana menyikapi kondisi yang ada, yang sudah menjalar ke segala sisi kehidupan? Kompromi, mungkin itulah salah satu cara untuk saat ini. Mencoba berdamai dengan kapitalisme, karena kapitalisme adalah kenyataan objektif sekarang ini. Menentang gelombang yang super kuat itu perlu persiapan dan langkah antisipatif yang pas.

Penegasan Ulang

Namun, berkompromi bukan berarti melupakan nilai-nilai lain yang lebih dalam, dari sekadar bicara modal: moral, etika atau lainnya, yang sering terlibas oleh kekuatan kapital. Keterpakuan terhadap kapital, selama ini menjadi penyebab keterlenaan yang panjang dalam membangun manusia Indonesia seutuhnya. Ini yang harus jadi perhatian kita semua.

Contoh 6: Buruknya Pelayanan Pendidikan

Pernyataan Umum (Tesis)

Desentralisasi yang sudah lima belas tahun dilaksanakan, saat ini dianggap sedang menuju ke arah kegagalan. Salah satu indikator yang ditunjuk adalah pelaksanaan demokrasi dengan melakukan pemilihan langsung kepala daerah, yang hasilnya, melahirkan pimpinan yang korup dan tidak kompeten.

Itulah antara lain yang diungkap oleh Tim Visi Indonesia 2033 melalui sebuah diskusi yang digelar kemarin. Sebagaimana dikemukakan salah satu pembicara dari ITS Surabaya, Daniel Rosyid, akibat lahirnya pimpinan korup dan tak kompeten ini, warga gagal mendapatkan pelayanan publik yang memadai.

Apa yang diungkap Tim Visi Indonesia 2033 ini, rasanya sudah menjadi rahasia umum, merupakan masalah yang sejak lama sudah dirasakan masyarakat. Kendati demikian, diskusi yang digelar Tim Visi ini kemarin, memang sangat tepat sebagai forum reaktualisasi masalah yang dihadapi masyarakat sehari-hari yang sudah sejak lama terjadi.

Argumen

Seperti biasanya, masalah yang lama terjadi, berulang-ulang dan tak ada perbaikan sama sekali - sementara itu, kapasitas pimpinan yang ada tak mampu membawa perubahan - kecenderungannya akan menjadi masalah biasa yang tak dianggap lagi sebagai masalah.

Buruknya pelayanan kepada warga adalah masalah lama yang terus terjadi berulang-ulang dan karenanya, banyak kepala daerah menganggap hal tersebut bukan lagi sebagai masalah. Masyarakat banyak pun, menyerah "pasrah bongkok-an'' tenggelam dalam lautan gerutu.

Banyaknya jumlah kepala daerah yang tersangkut perkara korupsi, juga sudah lama menjadi isu yang mengusik perhatian publik. Sejak 2004 hingga 2012, lebih dari 175 kepala daerah yang terdiri atas 17 gubernur dan 158 bupati dan wali kota menjalani pemeriksaan di lembaga antikorupsi ini. Ini berarti lebih dari separuh (50 persen) kepala daerah tingkat satu terseret kasus korupsi. Sampai November, angkanya terus bertambah, mencapai 309.

Demikian juga terhadap buruknya pelayanan publik yang dirasakan masyarakat selama ini. Terjadi lama, dan berulang, tak ada perbaikan. Lalu, menjadi biasa. Itu sebabnya kita tak heran atau kaget ketika Ombudsman, mengungkapkan, dinas pendidikan menjadi satuan kerja perangkat daerah (SKPD) provinsi yang rawan pungutan liar. Kerawanan muncul karena 22 dinas pendidikan provinsi yang diteliti tidak menerapkan standar pelayanan berdasarkan Undang Undang No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Pertanyaannya, siapa anggota masyarakat yang tidak mengeluhkan sistem pelayanan yang diberikan dunia pendidikan selama ini?

Di wilayah Jakarta dan sekitarnya, misalnya, sudah sejak tahun lalu, muncul keresahan di tengah masyarakat yang mendiami pinggiran ibu kota. Secara administratif mereka adalah penduduk Bekasi, Bogor, Depok, atau Tangerang. Akan tapi, secara fisik karena di sekitar tempat tinggal mereka sekolah sangat kurang, anak-anak mereka pun disekolahkan ke Jakarta. Namun, kebijakan yang muncul kemudian, mereka didiskriminasi.

Contoh, anak-anak yang non penduduk DKI, katakanlah Bekasi, yang ingin masuk ke SMA di Jakarta setelah lulus SMP, diberi kesempatan mengikuti tes hanya satu putaran. Jika dalam satu putaran tes mereka tak lulus, tak ada pilihan yang nyangkut, anak-anak itu selesai. Tak ada kesempatan untuk mengikuti tes lagi sebagaimana anak-anak penduduk DKI. Ke mana mereka akan bersekolah? Tak ada peluang, karena di Bekasi pun mereka ditolak karena SMP asalnya di Jakarta.

Penegasan Ulang

Diskriminasi lain adalah untuk masuk SMA tertentu, bagi anak-anak DKI misalnya disyaratkan memiliki nilai NEM 36, sedangkan bagi anak-anak korban diskriminasi tadi diharuskan memiliki NEM lebih tinggi lagi, yaitu 37. Inilah contoh buruk pelayanan yang diciptakan dinas pendidikan, yang mempersetankan hak-hak rakyat dan pelayanan yang berkeadilan.

Contoh 7: Agar Banjir Tidak Berulang

Pernyataan Umum (Tesis)

Banjir yang kembali menyambangi Jakarta sejak hari Minggu (12/1) malam hingga Senin (13/1) seperti mengulang cerita sama di Ibu Kota.

Argumentasi

Setiap tiba musim hujan, warga Jakarta harap-harap cemas. Meskipun peringatan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menyebut puncak musim hujan diperkirakan terjadi akhir Januari, hujan deras hari Minggu lalu menyebabkan banjir datang lebih awal.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah banyak berupaya. Kali-kali kecil, termasuk saluran penghubung, sebanyak 884 buah dan waduk dibersihkan dari sampah. Para pemukim di sepanjang bantaran sungai dan waduk bertahap dipindahkan ke rumah susun agar sungai dan waduk dapat dinormalkan fungsinya. Kenyataannya, saat ini kerja tersebut belum cukup. Banjir di Jakarta, seperti juga di banyak tempat lain, disebabkan berbagai faktor. Mulai dari cuaca, perilaku masyarakat, hingga kebijakan pemerintah.

Cuaca di Jakarta dipengaruhi iklim global, termasuk perubahan iklim. Badai dingin di Kanada dan Amerika Utara telah bergerak ke Asia dan akan mempengaruhi terbentuknya awan hujan di bagian barat Indonesia, termasuk Jakarta. Perilaku masyarakat sangat besar pengaruhnya. Pendirian bangunan yang berizin maupun tidak berizin di bantaran sungai menyebabkan lebar sungai menyusut. Kebiasaan membuang sampah ke sungai dan selokan masih dilakukan warga Jakarta meski tahu sampah menyumbat badan air dan menyebabkan banjir.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tentu tidak dapat bekerja sendirian. Kerja sama dengan Pemprov Jawa Barat dan Banten perlu diintensifkan. Daerah aliran sungai yang bermuara di Jakarta berada di provinsi tetangga. Perlu solusi konkrit mengatasi kerusakan daerah aliran sungai (DAS) di hulu. Termasuk, wacana manfaat bagi penduduk sekitar DAS yang memelihara lingkungan, sementara manfaatnya dirasakan warga di tempat lain.

Pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum berperan menangani 13 sungai besar di Jakarta. Proyek sodetan antara Sungai Ciliwung dan Kanal Banjir Timur serta normalisasi Sungai Ciliwung dimulai 23 Desember lalu setelah Pemprov DKI menyanggupi pembebasan tanah. Jika selesai empat tahun lagi, diharapkan banjir akibat luapan Ciliwung akan banyak berkurang.

Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, berulang kali mengatakan, permasalahan dan solusi banjir Jakarta sudah jelas.Yang diperlukan adalah ketekunan, dan kesabaran karena butuh waktu.Yang juga dituntut dari Gubernur DKI dan wakilnya adalah pengawasan agar semua pihak mematuhi rencana tata ruang wilayah.

Penegasan Ulang

Gubernur Joko Widodo dan wakilnya, Basuki Tjahaja Purnama, perlu menggunakan popularitas mereka untuk tak bosan mengajak masyarakat mengubah perilaku. Tanpa dukungan masyarakat Jakarta dan provinsi tetangga, warga Ibu Kota akan terus mengulang cerita lama setiap kali musim hujan tiba.

Contoh 8: Kekhawatiran Lain atas Banjir

Pernyataan Umum (Tesis)

Perhatian atas kehancuran ekologis, termasuk bahaya banjir dengan segala dampaknya, dikhawatirkan akan langsung surut begitu bencana berlalu.

Kekhawatiran itu beralasan, lebih-lebih karena kegaduhan, termasuk gugatan dan suara protes, lazim bermunculan ketika terjadi bencana banjir atau tanah longsor. Begitu bencana berlalu, perhatian kita pun surut dan kembali tidak dipedulikan sebagai kekhawatiran lain atas penanganan bahaya banjir.

Argumentasi

Perilaku semacam ini dapat menjelaskan mengapa bencana ekologis, seperti petaka banjir dan tanah longsor, terus menerjang, tidak mereda, bahkan meningkat. Bencana banjir yang menerjang berbagai tempat di Indonesia dalam beberapa hari terakhir memperlihatkan kehancuran ekologis, yang perlu ditangani secara serius.

Bencana ekologis, seperti terjangan banjir dan tanah longsor, termasuk tantangan yang dapat diantisipasi. Tidak seperti letusan gunung api, gempa tektonik dan tsunami yang sulit diprediksi, bahaya banjir tergolong dapat diantisipasi, bahkan dapat dicegah. Namun, upaya mengatasi bahaya banjir sebagai prioritas tidak begitu kentara.

Setelah banjir berlalu, sangat diperlukan evaluasi untuk mengidentifikasi sumber persoalan, yang bersifat struktural dan kultural. Selama persoalan struktural, seperti proses perizinan yang tidak memperhatikan tata ruang dan daya dukung lingkungan, bencana ekologis dan petaka banjir akan semakin menjadi ancaman.

Banyak lokasi tangkapan air berubah fungsi menjadi gedung karena proses perizinan yang diberikan atas godaan kepentingan sesaat, tanpa mempertimbangkan dampak buruk jangka panjang. Persoalan struktural ini diperburuk oleh persoalan kultural. Secara kultural, misalnya, masyarakat Indonesia umumnya mengenal istilah membuang sampah ketimbang mengelola sampah.

Atas dasar itu, perlu didorong gerakan untuk mengubah kebiasaan membuang menjadi mengelola sampah untuk lingkungan yang lebih bersih, sehat, aman, dan nyaman. Seluruh lapisan masyarakat perlu dididik tentang pentingnya mengelola sampah. Tidak mencemari sungai dan alam sekitar dengan sampah.

Penegasan Ulang

Tentu saja banjir dan petaka ekologis lain merupakan ancaman berbahaya, tetapi jauh lebih berbahaya lagi jika tidak juga muncul kesadaran dan tindakan nyata untuk melakukan aksi pencegahan. Kerugian besar akan terjadi setiap tahun jika banjir tidak segera diatasi. Atas dasar itu, upaya mengatasi korban banjir sangatlah penting, tetapi tidak kalah mendesak melakukan tindakan nyata agar banjir tidak menjadi bencana tahunan.

Sungguh konyol, jika pemerintah dari pusat sampai ke daerah, ditambah dengan masyarakat, tidak melakukan tindakan terpadu untuk mencegah ancaman bahaya banjir dan bencana ekologis lainnya. Saatnya mengelola sampah dan memperhatikan tata ruang secara lebih serius untuk mencegah bencana lingkungan yang lebih runyam.

Contoh 9 : Apakah Indonesia Sudah Benar-benar Merdeka?

Pernyataan Umum (Tesis)

Saat ini mungkin kita semua tidak lagi merasakan kejamnya peperangan yang dialami oleh orang-orang yang hidup beberapa puluh tahun sebelum kita lahir. karena berkat pengorbanan para pahlawan yang berjuang sampai titik darah penghabisan, telah berhasil mengusir para penjajah dari bumi Indonesia ini. Sehingga kita semua tidak lagi merasakan penderitaan hidup dijaman penjajahan. Tetapi pertanyaanya adalah, apakah benar bahwa kita sudah dapat hidup dengan nyaman, aman dan tentram? Saya rasa jawabnya belum tentu. Mengapa demikian? Karena pada kenyataanya masih ada "penjajah- penjajah" yang sedang mengkungkung kehidupan kita. Penjajah-penjajah yang bahkan lebih sulit dihadapi dari masa penjajahan sebelum Indonesia merdeka dulu. Penjajah-penjajah ini adalah KORUPTOR.

Argumentasi

Belakangan ini mungkin sering kita dengar bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), berhasil menyeret beberapa tersangka koruptor besar ke pengadilan. Banyak pejabat membanggakan hasil kerja KPK yang terlibat lebih tegas menindak para koruptor yang tidak terjadi pada zaman pemerintah sebelum SBY-JK ini. Agaknya pemerintah dan rakyat asyik dengan aneka penindakan represif (menindas) ini. Tapi patut dipertanyakan, apakah tindakan represif yang dilakukan benar-benar dapat menghentikan korupsi yang sepertinya sudah mengakar kuat pada bangsa ini. Karena hampir semua warga termasuk sejumlah pejabat pemberantas korupsi terkena korupsi. Jika demikian, siapakah yang memiliki kredibilitas untuk menjadi pejabat pemberantas korupsi? siapa yang berhak menindak para koruptor tersebut? Karena pada kenyataanya, terkuak beberapa indikasi keterlibatan jaksa, polisi, hakim dan pejabat KPK dalam suap dan pemerasan terkait penindakan tersangka koruptor. IRONIS !!!! Hal ini mungkin disebabkan Bangsa Indonesia yang secara turun temurun telah diwariskan pola-pola relasi masa lampau bangsa penjajah. Sehingga hal tersebut menjadi seperti warisan yang harus terus dijaga sampai saat ini dan diterapkan ke realitas relasi antara penguasa dan rakyat Indonesia.

Kebiasaan bangsa penjajah (penguasa) memeras/ memalak bangsa terjajah (rakyat).

Kebiasaan bangsa terjajah (rakyat) menyelamatkan diri dari tekanan dan ancaman bangsa penjajah (penguasa) dengan cara apapun, termasuk mengorbankan sesame warga terjajah.

Kebiasaan bangsa terjajah (rakyat) bertindak menjilat penjajah (penguasa) demi keselamatan diri.

Kebiasaan bangsa terjajah (rakyat) memberi upeti kepada penjajah (penguasa).

Kebiasaan suatu lapisan bangsa terjajah (rakyat) untuk menekan dan memeras sesama warga terjajah yang ada pada lapisan lebih rendah.

Perwujudan dari kelima pola relasi tersebut secara menyejarah telah membuahkan kemiskinan bangsa terjajah (rakyat), sekalipun bangsa terjajah tersebut telah meraih kemerdekaan secara formal.

Penegasan Ulang

Dengan demikian kita menyadari bahwa untuk menghentikan tindakan korupsi tidak akan berhasil jika hanya menitikberatkan pada tindakan represif. Ini menjadi PR bagi pemerintah untuk membuat program-program ekonomi pro kesejahteraan rakyat banyak, seperti meningkatkan pendidikan yang bermutu dan berkesinambungan dan lain sebagainya. Kembali ke pernyataan semula, Apakah Indonesia sudah benar-benar merdeka?

Contoh 10: Demi Keadilan Akses Pendidikan

Pernyataan Umum (Tesis)

Penerapan aturan baru memang selalu menghadapi tantangan. Meski telah dirancang sematang mungkin, berbagai celah kelemahan bisa tetap ada saat penerapan. Tidak jarang pula, celah itu lebih disebabkan mental buruk. Ada saja kecurangan dibuat demi memenuhi syarat sistem zonasi.

Mental buruk itu ditunjukkan oleh banyak orang tua siswa dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2018/2019. Demi lolos dalam PPDB yang menggunakan sistem zonasi, mereka pura-pura menjadi miskin, Hal itu disebabkan sistem zonasi membuka kuota tertentu bagi siswa tidak mampu. Oleh karena itu, tiba-tiba, permohonan pembuatan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) meningkat drastis, seperti terjadi di Banyumas, Semarang, dan berbagai daerah lainnya.

Argumentasi

Menyalahkan celah aturan semata jelas tidak tepat karena aturan tersebut bertujuan demi keadilan akses pendidikan. Sistem zonasi menjadi cara untuk menanggulangi budaya sekolah favorit sudah yang sangat lama terjadi. Selama ini, sekolah-sekolah favorit menjadi rebutan siswa dari berbagai wilayah. Sekolah itu memfokuskan pada syarat nilai dan keunggulan akademik pada tahap penyeleksian siswa baru.

Budaya itulah yang lama-kelamaan membuat ironi akses pendidikan. Di suatu wilayah yang memiliki sekolah favorit, terdapat banyak anak yang lemah akademis, bahkan putus sekolah. Anak-anak itu kalah bersaing dengan para siswa bernilai tinggi yang menyerbu ke daerah mereka. Ketika anak lokal yang lemah nilai itu tidak memiliki biaya untuk bersekolah di wilayah lain, mereka seakan-akan menjadi terbuang. Dalam kondisi seperti itu, sekolah pun hanya melengkapi balada pendidikan. Kukuhnya gedung sekolah bukanlah cerminan kecerdasan warganya dan wujud pemerataan pendidikan. Sekolah model itu hanyalah istana kesombongan.

Pembiaran budaya ini akan menimbulkan stigma di antara para pendidik. Tidak sedikit para guru yang bersaing demi mengajar di sekolah favorit. Mereka Merasa lebih prestise jika mengajar di sekolah favorit, tanpa menyadari tugas sejati seorang guru, yaitu menjadi pelita di mana pun berada.

Aturan zonasi yang diterapkan sejak tahun lalu sesungguhnya punya andil perbaikan yang besar. Sistem zonasi mensyaratkan penerimaan bukan pada nilai, melainkan tempat tinggal. Ada minimal kuota 20% bagi siswa tidak mampu. Setelah itu, barulah pertimbangan soal nilai.

Demi keadilan akses pendidikan, sudah semestinya para orang tua yang curang ditindak tegas. Pihak sekolah harus mengecek kebenaran setiap SKTM dan segera mencabutnya jika terbukti tidak benar. Pencabutan status siswa yang terlanjur diterima di sekolah harus dilaksanakan, kemudian digantikan dengan yang benar-benar berhak.

Hal itu bertujuan untuk menyadarkan para orang tua atas kesalahan mereka dalam mengkhianati semangat pendidikan itu sendiri. Pembiaran pihak sekolah terhadap kecurangan itu juga merupakan tindakan kejahatan.

Penegasan Ulang

Oleh sebab itu, Kementerian Pendidikan serta dinas pendidikan daerah harus memberi sanksi tegas kepada pengurus sekolah yang lalai dalam menegakkan aturan. Para pendidik pun semestinya membuang jauh kekhawatiran tentang menurunnya kualitas sekolah jika mengutamakan siswa lokal dan kurang mampu. Para pendidik sejati adalah mereka yang semakin terpacu untuk melahirkan siswa-siswa berprestasi dari latar belakang apa pun.

Tidak hanya itu, kita juga meminta pemerintah bersikap tegas terhadap sekolah yang pungutan dalam menerapkan proses PPDB. Membiarkan, apalagi mengizinkan, pungutan hanya akan makin melemahkan sistem zonasi dan membuat pemerataan akses pendidikan makin jauh dari sasaran.

Contoh 11: Koruptor Masih Boleh Dipilih

Pernyataan Umum (Tesis)

Pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menolak usulan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Usulan KPU itu adalah terpidana kasus korupsi, bandar narkoba, dan pelaku kejahatan terhadap anak, tidak bisa dicalonkan sebagai wakil rakyat.

Ketentuan dalam rancangan peraturan KPU itu sejalan dengan tekad pemerintah dalam memerangi terorisme, korupsi, peredaran narkoba, dan kejahatan seksual pada anak. Pemerintah selektif memberikan remisi (pengurangan hukuman) kepada pelaku korupsi, terorisme, dan bandar narkoba, serta menambah sanksi bagi pelaku pelecehan seksual kepada anak.

Argumen

Ketua Komisi II DPR meminta masyarakat tidak menganggap DPR mendukung koruptor bisa dicalonkan. Sikap DPR itu lebih berpegang pada UU No. 7/2017 tentang Pemilu. Pasal 240 ayat (1) huruf G UU Pemilu menerangkan bahwa calon anggota legislatif tidak pernah dipidana penjara, yang berkekuatan hukum tetap, yang ancaman hukumannya lima tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengumumkan kepada publik bahwa ia bekas terpidana.

Pendekatan DPR, Bawaslu, ataupun pemerintah yang diwakili Kementerian Dalam Negeri sangatlah legalistik, kurang memperhatikan suara rakyat yang menghendaki wakil rakyat benar-benar bersih. Sikap pemerintah juga terasa tidak konsisten karena berulang-ulang menyatakan perang terhadap korupsi, bandar narkoba, atau pelaku pelecehan seksual terhadap anak, tetap dibiarkan boleh melenggang menjadi calon anggota legislatif, asalkan mengumumkan diri sebagai bekas narapidana.

Penolakan pemerintah, DPR, dan Bawaslu itu juga tidak sesuai dengan isi UU No. 7/2017 bahwa calon presiden atau calon wakil presiden tidak pernah terlibat pidana korupsi atau tindak pidana berat lainnya. Sesuai Pasal 258 huruf C UU No. 7/2017 tersebut, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang tidak pernah dipidana dengan ancaman hukuman lima tahun atau lebih diberi kemudahan mencalonkan diri.

Tiada penjelasan, perihal mantan narapidana korupsi atau tindak pidana yang diancam hukuman lima tahun penjara atau lebih, diberi kemudahan mencalonkan diri sebagai anggota DPR dan DPRD kabupaten/kota.

Penegasan Ulang

Korupsi, seperti disebutkan dalam UU No. 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, merupakan kejahatan luar biasa yang harus dihadapi secara luar biasa pula. Tanpa tindakan pencegahan yang luar biasa, korupsi akan merajalela.

Dalam totalitas melawan korupsi, negeri ini harus belajar dari Singapura. Tahun 1959, saat memulai gerakan antikorupsi di negerinya, Perdana Menteri Singapura menyatakan "No one, not even government officials are immuned from investigations and punishment for corruption." (Tidak ada pejabat yang bebas dari investigasi dan hukuman terkait korupsi). Semestinya, sikap penyelenggara negara Indonesia juga seperti itu terhadap korupsi.

Contoh 12: Berlomba Mencintai Indonesia

Pernyataan Umum (Tesis)

Dengan kemajemukan yang tinggi, Indonesia sejatinya menyimpan risiko terkait dengan potensi ancaman terhadap kesatuan bangsa. Logika sederhananya, makin majemuk suatu bangsa atau makin tinggi tingkat keragaman suatu negara, semakin berat pula membungkus semua itu dalam satu bingkai persatuan. Selain itu, tentu saja membutuhkan upaya, perjuangan, dan pengorbanan luar biasa untuk dapat merengkuh dan merawat persatuan itu.

Kita patut bersyukur memiliki Pancasila sebagai ideologi, juga frasa Bhinneka Tunggal Ika, serta sebuah gentlemen agreement' bahwa eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah final sebagai pondasi keutuhan bangsa.

Atas ketiganya itulah selama ini bangsa Indonesia mampu bergerak maju dalam keseragaman ataupun keberagaman. Dalam bingkai itulah, Republik Indonesia kukuh berdiri demi mengatasi risiko gesekan primordial dan rongrongan yang kerap memanfaatkan kemajemukan untuk menghantam persatuan.

Hari-hari ini, kita menyaksikan sekali lagi bahwa anak-anak bangsa sesungguhnya tidak pernah kehabisan rasa cinta terhadap Indonesia. Di tengah memanasnya suhu politik karena pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada), kecintaan terhadap negara terasa begitu menyejukkan.

Tidak ada pemaksaan kehendak yang terkadang mematikan akal sehat. Tidak ada unjuk kekerasan yang menihilkan keadaban. Justru yang ada ialah keinginan untuk memperlihatkan bahwa Indonesia tidak boleh celaka hanya karena satu atau dua perbedaan. Lebih dalam lagi, mereka ingin menunjukkan bahwa persatuan bangsa lebih penting daripada sekadar memenangkan kepentingan politik dan golongan tertentu.

Kesepakatan yang dicapai Polri dan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI terkait dengan pelaksanaan Aksi Bela Islam III pada Jumat (2/12) ialah salah satu contoh betapa kecintaan terhadap negeri mampu meredam perbedaan pendapat yang sebelumnya mencuat. Contoh lain yang tidak kalah menyejukkan ialah masifnya pelaksanaan doa bersama di masjid, gereja, wihara, dan tempat ibadah lain di daerah-daerah yang semuanya menyerukan pentingnya persatuan dan indahnya kebersamaan dalam perbedaan. Dengan rasa cinta yang tidak pernah habis, mereka mendoakan Indonesia agar tetap aman, terhindar dari segala kehancuran dan perpecahan.

Pada Rabu (30/11), TNI menggerakkan jajaran mereka secara serentak di daerah-daerah untuk membangunkan seluruh komponen masyarakat melalui Apel Nasional Nusantara Bersatu. Tujuannya tidak lain untuk menunjukkan kecintaan dan sikap menjaga keutuhan NKRI.

Penegasan Ulang

Di Indonesia, perbedaan adalah sebuah hal yang tidak dapat dimungkiri. Kemajemukan ialah berkah sekaligus kekuatan. Oleh karena itu, cara mencintai Indonesia ialah dengan menghormati perbedaan dan kemajemukan itu. Bahkan, Indonesia akan lebih maju jika perbedaan dan kemajemukan itu mampu dikelola dengan benar. Mudah-mudahan, itu yang dikejar anak-anak bangsa yang kini tengah berlomba-lomba mencintai Indonesia.

Contoh 13: Mengawal Pertumbuhan 2018

Pernyataan Umum (Tesis)

Dipicu oleh melemahnya konsumsi masyarakat, perekonomian nasional hanya tumbuh 5,07 persen pada tahun 2017, di bawah target pemerintah 5,2 persen. Ironisnya, stagnasi pertumbuhan terjadi di tengah kondisi stabilitas makroekonomi yang relatif terjaga dan terus membaiknya persepsi global terhadap perekonomian Indonesia. Laporan terbaru Dana Moneter Internasional (IMF) juga memuji secara umum kinerja perekonomian nasional.

Selain cenderung stagnan, pertumbuhan yang ada juga kurang mampu menyerap tenaga kerja. Lemahnya daya beli dan konsumsi masyarakat menunjukkan pertumbuhan ekonomi dan berbagai program pembangunan yang dijalankan pemerintah belum membuahkan hasil yang diharapkan. Oleh karena itu, kita sangat berharap pada sejumlah langkah terobosan pemerintah tahun ini untuk menyeimbangkan pembangunan masif proyek infrastruktur dengan program belanja sosial berorientasi padat karya yang langsung berdampak pada daya beli, kesejahteraan, dan juga pengurangan kemiskinan.

Argumen

Konsumsi rumah tangga menyumbang 56,13 persen Produk Domestik Bruto (PDB)- melemah dari 5,01 persen pada tahun 2016 menjadi 4,95 persen pada 2017. Lesunya konsumsi disebabkan adanya tekanan inflasi. Oleh karena itu, mengawal daya beli menjadi salah satu tantangan utama di 2018 jika ingin target pertumbuhan 2018 tercapai.

Optimisme 2018 juga ditopang momentum pilkada serentak dan penyelenggaraan Asian Games yang diperkirakan dapat menggerakkan ekonomi, melalui lonjakan belanja iklan dan belanja masyarakat. Untuk mendorong konsumsi dan daya beli masyarakat, penting bagi kita untuk menjaga inflasi tetap rendah, khususnya harga pangan dan kebutuhan pokok.

Penegasan Ulang

Pengalaman amburadulnya tata kelola pangan beberapa tahun terakhir hendaknya menjadi pelajaran untuk menghindari terulangnya kasus serupa. Kita juga mewaspadai tekanan harga minyak mentah yang dapat memicu kenaikan harga BBM dan tarif listrik sehingga memicu turunnya daya beli masyarakat. Langkah ini harus dibarengi dengan upaya penciptaan lapangan pekerjaan seluas-luasnya untuk masyarakat Indonesia.

Contoh 14: Warnet Kian Tergerus Internet Ponsel

Pernyataan Umum (Tesis)

Bisnis warung internet (warnet) makin terpojok. Berdasarkan survei Yahoo!-TNS Net Index Indonesia atas ribuan penduduk Indonesia berusia 15-50 tahun, porsi pengakses internet di warnet turun dari 83 persen menjadi 64 persen. Sebaliknya, porsi pengakses internet dari ponsel melonjak dari 22 persen tahun lalu menjadi 48 persen. Saat ini, jumlah pengguna internet di Indonesia 24,5 juta orang. Dari jumlah ini, sekitar 15 juta di antaranya adalah pengguna mobile internet.

Argumentasi

Ketua Umum Asosiasi Warung Internet Indonesia (AWARI), mengatakan, peralihan pengguna ini terjadi seiring kian murahnya perangkat dan pulsa ponsel. Menurutnya, pengusaha warnet yang png terpukul adalah yang berada di kota-kota besar, seperti Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Maklum, berinternet via ponsel telah jadi tren di kota besar.

Sebetulnya, menurut Ketua Bidang Sumber Daya Internet Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), jumlah pengguna warnet juga meningkat, tetapi yang paling pesat perkembangannya adalah internet ponsel.

Pertumbuhan pengguna internet ponsel memang luar biasa pesat. Group Head Brand Marketing PT Indosat Tbk mengatakan bahwa penggunaan mobile internet mereka naik 100% ketimbang tahun 2009. Kini, server Indosat menangani lalu lintas informasi sebanyak 21 terrabyte per hari. Pertumbuhan lebih tinggi dicapai Telkomsel, operator seluler terbesar di Indonesia.

Menurut Direktur Utama PT Telkomsel, pengguna internet broadband mereka naik 165 persen dibanding tahun 2009. Menurutnya, penurunan pengguna warnet sama dengan wartel yang berkurang karena maraknya ponsel. Kenaikan pengguna mobile internet ini terjadi setahun terakhir. Pengguna internet umumnya hanya memakai ponsel untuk membuka situs jejaring sosial. Untuk aktivitas browsing, mengunduh data, dan sebagainya, mereka masih memakai komputer.

Penegasan Ulang

Toh, pengusaha warnet punya banyak cara untuk bertahan. Misalnya, mereka melakukan diversifikasi dengan menawarkan online game atau berpindah ke daerah yang lebih kecil yang prospek warnetnya masih cukup menjanjikan.

Contoh 15: Mudik yang Menggembirakan

Pernyataan Umum (Tesis)

Mudik Lebaran selalu menjadi pertaruhan bagi pemerintah. Jika mudik lancar, pemerintah akan mendapat pujian. Sebaliknya, jika mudik macet parah, pemerintah bakal menjadi sasaran kritik hingga hujatan.

Mudik Lebaran ialah ritual tahunan yang kedatangannya sangat dinantikan. Saban tahun jelang Hari Raya Idul Fitri, puluhan juta rakyat berbondong-bondong meninggalkan kota-kota tempat tinggal dan sumber penghasilan mereka untuk kembali sejenak ke kampung halaman. Dengan gelombang kepulangan yang begitu besar, memastikan agar arus mudik lancar bukanlah pekerjaan gampang.

Argumen

Demikian pula dengan mudik Lebaran tahun ini. Apalagi.. jumlah pemudik diprediksi akan mencapai hampir 32 juta jiwa, meningkat cukup tajam ketimbang tahun lalu yang 28.9 juta orang. Di sinilah, kemampuan pemerintah diuji.

Kita mengapresiasi komitmen pemerintah yang terus membenahi manajemen mudik agar prosesi mudik aman dan lancar. Segala daya pun sudah dan sedang dilakukan. Untuk menunjang transportasi darat, misalnya dari 759 km tol Jakarta-Surabaya, sepanjang 524 km telah terhubung jalan dan siap digunakan. Sisanya, 235 km, masih bersifat fungsional, tetapi dapat dilintasi dengan kecepatan tertentu. Beberapa ruas tol di Sumatra juga sudah bisa dimanfaatkan.

Tidak hanya tol, pemerintah telah memperbaiki jalan-jalan bebas bayar seperti pantura dan jalur tengah Jawa yang sebelumnya selalu menjadi andalan untuk pulang kampung. Belum cukup, pemerintah juga sudah mengoptimalkan jalur pantai selatan (pansela) Jawa yang selama ini kurang terurus sebagai alternatif baru.

Dengan begitu, pemudik yang menggunakan jalan darat punya alternatif lebih banyak untuk pulang kampung. Kemacetan panjang yang selalu menjadi warna setiap mudik Lebaran pun akan terminimalkan.

Upaya pemerintah mencegah penumpukan kendaraan dilakukan pula dengan menetapkan cuti bersama lebih lama sehingga pegawai akan libur mulai 11 hingga 20 Juni 2018. Dengan demikian, arus mudik tak menumpuk dan memuncak pada saat-saat mendekati Idul Fitri.

Pemerintah benar-benar ingin mengubah wajah mudik Lebaran dari yang tadinya penuh kerut perjuangan menjadi cerah menggembirakan. Oleh karena itu, sudah semestinya pemudik juga berlaku cerdas dalam bermudik sehingga mudik lancar, aman, dan menyenangkan.

Pulang kampung tidak mepet Lebaran ialah wujud kecerdasan itu. Mudik tanpa harus memaksakan diri lewat jalur-jalur utama juga bentuk kecerdasan itu. Bukankah dengan waktu libur lebih panjang pemudik lebih leluasa menentukan kapan dan lewat mana untuk mudik?

Dengan waktu libur yang lebih lama, bukan lagi pemudik di Pulau Jawa terfokus ke jalur pantura, tol, atau jalur tengah. Ada pansela yang jalannya mulus, relatif sepi dari kendaraan, dan panorama indah di sepanjang jalan.

Jalur pansela dari Banten hingga Banyuwangi sepanjang 1.405 km sangat layak dilintasi. Mudik lewat pansela tak cuma akan terbebas dari kemacetan, tetapi juga akan dimanjakan pemandangan luar biasa indah.

Di jalur itu, mulai Banten hingga Daerah Istimewa Yogyakarta, tak kurang dari 56 objek wisata pantai terhampar indah. Mudik sambil berwisata, itulah yang dapat dilakukan saat pemudik menyusuri pansela.

Penegasan Ulang

Pemerintah menyiapkan banyak sarana dan prasarana, sedangkan pemudik memanfaatkannya secara cerdas. Itulah kunci terciptanya mudik yang menggembirakan. Berkumpul dengan keluarga dan sanak saudara saat Lebaran adalah momentum yang amat menyenangkan. Momen itu akan lebih menyenangkan jika mudik nanti lancar, aman, dan nyaman

Demikian 15 contoh teks editorial dengan berbagai topik disertai dengan struktur dan ciri-cirinya. Semoga bermanfaat!

Artikel ini ditulis oleh Muthia Alya Rahmawati peserta Program Magang Bersertifikat Kampus Merdeka di detikcom.

Ganjar Ingatkan Bahaya Hoaks Saat Hadiri Haul KH Dalhar Watucongol


Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengatakan pihaknya terpacu dengan peresmian Museum dan Galeri Seni SBY-Ani di Pacitan. Hasto menyampaikan berniat membangun kantor DPC di Pacitan yang digambarkan sebagai rumah rakyat.

"Sama kita baca berita, Pak SBY membangun museum di Pacitan. Museumnya bagus, 200 meter dari museum itu kantor PDIP yang kondisinya namanya di daerah kita, tidak kuat. 'Wah ini bisa minder semangat kader-kader PDIP'," kata Hasto dalam sambutannya di acara Rakerda III Provinsi Banten, Minggu (10/9/2023).

Hasto kemudian memberikan ide untuk merancang kantor yang bisa merepresentasikan rumah rakyat. Ia meminta pembangunan Kantor DPC itu dengan cara bergotong royong.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Maka kemudian kita idenya apa? Kita buat kantor partai, Kita rancang. Nah jadi kita ide, 'Wah kita harus punya kantor partai. Pak SBY punya museum, masak kita tidak punya museum rakyat', kata Pak Bonnie Triyana, caleg DPR RI," ujarnya.

Ia kemudian meminta Bupati Trenggalek untuk menyiapkan rancangan desain dari kantor itu. Menurutnya semua itu berawal dari ide yang kemudian direalisasikan oleh partai.

"Maka kita bangga, cara gambarnya gimana? Bupati Trenggalek kita telepon, gotong royong bangunin, siapin gambarnya," kata Hasto.

"Jadi ini the power of idea. Albert Einstein mengatakan imagination is more important than knowledge. Imajinasi itu lebih penting daripada pengetahuan. Selama imajinasinya bagus, gitu," pungkasnya.

Lihat juga Video: Surya Paloh-Anies Gagalkan Sahroni Laporkan SBY ke Polisi

[Gambas:Video 20detik]


Ketum PKB sekaligus bakal calon wakil presiden (bacawapres) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin sowan ke kediaman salah satu Ketua PBNU KH Hasib Wahab Chasbullah di Jombang, Jawa Timur. Dalam pertemuan itu, Hasib Wahab mengapresiasi Cak Imin sebagai warga Jombang yang maju cawapres.

Hasib Wahab mengaku bangga dengan adanya sosok dari Jombang yang bisa ikut kontestasi Pilpres 2024. Terlebih, jika terpilih nanti dan menduduki istana wapres.

"Dan ini saya pikir-pikir memang, yang dari Jawa Timur itu yang maju cuma Cak Imin, apalagi dari Jombang, kalo wong Jombang, ini arek Jombang cawapres masuk Istana ini," kata Hasib saat menyambut Cak Imin di kediamannya, Jombang, Jawa Timur, Minggu (10/9/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Lebih lanjut, Hasib juga mendoakan agar Cak Imin yang berpasangan dengan Anies Baswedan menang di 2024. Dia berharap agar doa 13 ribu pondok pesantren turut menyertai Cak Imin.

"Pesan saya atau doa saya, semua pondok pesantren yang jumlahnya 13 ribu ini Insyaallah menyertai Pak Muhaimin untuk mendoakan bisa berhasil atau menjadi wakil presiden," kata dia.

Masih pada kesempatan yang sama, Cak Imin menyambut baik dukungan dari Hasib Wahab. Dia mengaku semakin optimis dengan adanya dukungan tersebut.

"Doanya Mba Hasib ini penting, karena di belakang beliau banyak santri-santri puluhan ribu masyarakat yang senantiasa khusyuk berdoa, pengajian rutin, jadi membuat saya semakin optimis," ucap Cak Imin.

Simak Video: Berita Terpopuler: Cak Imin Diperiksa KPK hingga Polri Tangkap Dito Mahendra

[Gambas:Video 20detik]


Bacapres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan menghadiri Senam Sehat bersama Partai Keadilan Sejahtera di Benteng Kuto Besak, Palembang. Kedatangannya disambut meriah oleh masyarakat.

Kehadiran Anies pada Minggu (10/9) pagi juga disambut langsung oleh Sultan Palembang Darussalam, Sultan Iskandar Mahmud Badaruddin yang melakukan pemasangan kain songket dan tanjak.

Dalam sambutannya Anies menekankan gerakan perubahan bukan sekadar mengganti sosok pemimpin. Lebih dari itu, perubahan mencakup upaya memperbaiki kondisi setiap keluarga di Indonesia agar lebih sejahtera.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kita ingin kirimkan pesan dari Palembang ke seluruh Sumatera Selatan dan Indonesia. Kita ingin anak kita hidup di negeri yang adil, kita ingin anak kita hidup di negeri makmur," ucap Anies dalam keterangan tertulis, Minggu (10/9/2023).

"Kata perubahan bukan sekadar pergantian nama presiden, bukan tentang satu orang, melainkan kita ingin perubahan kondisi keluarga-keluarga di Indonesia," tambahnya

Anies memaparkan hadirnya perubahan untuk mengurangi kekhawatiran keluarga Indonesia atas empat isu, yakni bahan pokok terjangkau, lapangan pekerjaan, jaminan kesehatan dan akses pendidikan berkualitas tuntas.

"Ibu-ibu kalau ke pasar khawatir gak? Khawatir harga bahan pokok mahal, khawatir stoknya habis? Mau diteruskan harga mahal, kita mau perubahan supaya harga bahan pokok jadi terjangkau. Kita ingin harga kebutuhan pokok murah. Kita ingin petani sejahtera dan harga produknya terjangkau," terang Anies

Selanjutnya Anies juga membahas kekhawatiran keluarga Indonesia terkait terbatasnya lapangan kerja. Dia menilai perlu adanya upaya pembangunan yang berkualitas, sehingga pertumbuhan ekonominya merata dan menyerap tenaga kerja

"Kedua, apakah ibu khawatir jika anak-anak kita sudah sekolah tapi sulit dapat kerja, kita ingin pertumbuhan ekonomi yang berkualitas yang merata sehingga menyerap lapangan pekerjaan," tegas Anies.

Selain itu, kekhawatiran soal aspek jaminan kesehatan dan juga pendidikan. Anies menilai kondisi ini perlu segera diperbaiki.

"Ketiga kesehatan, kita ingin jaminan kesehatan kita tak membebani untuk warga, kita ingin jaminan kesehatan memudahkan dan biayanya terjangkau serta mudah penyelesaiannya," paparnya

Lalu Anies juga menyoroti pentingnya perluasan akses pendidikan yang terjangkau bagi masyarakat.

"Kemudian, pendidikan, kita ingin anak kita sekolah tinggi, tapi biaya pendidikan murah atau mahal? Dan hari ini banyak jumlah SD, SMP, SMA tak sama (jumlah bangkunya) sehingga banyak anak kita tak dapat menyelesaikan pendidikan sampai tuntas," pungkasnya.

Lihat juga Video: Demokrat yang Kini Sudah Plong Usai Keluar dari Koalisi Anies

[Gambas:Video 20detik]


Waketum Perempuan Amanat Nasional (PUAN) Putri Zulkifli Hasan (Zulhas) mengimbau warga Lampung untuk melaksanakan Pemilu 2024 secara damai dan adil. Putri mengaku akan berkeliling Lampung untuk menyampaikan pesan tersebut.

Hal itu ia sampaikan usai menghadiri acara Lampung Berselawat yang digelar pada Sabtu (9/9) malam.

"Insyaallah nanti keliling Lampung. Dan ini juga dalam rangka menjelang tahun pemilu kita juga menyebarkan pesan damai kepada seluruh warga Lampung untuk menjaga pemilu yang damai dan adil," ujar Putri dalam keterangannya, Minggu (10/9/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Putri berharap ke depannya Provinsi Lampung bisa terus berkembang. Apalagi menurutnya Lampung memiliki banyak potensi yang dapat digali.

"Masih sangat banyak potensi-potensi yang bisa digali baik dari sektor pariwisata, ekonomi kreatif," ucapnya.

Karenanya, Putri yang juga anak dari Ketua Umum PAN Zulhas tersebut berharap acara Lampung Berselawat bisa menjadi momentum doa yang dikabulkan Allah. Dia berdoa agar doa-doa masyarakat Lampung dikabulkan.

"Mudah-mudahan selawat yang kita gelar malam hari ini diijabah," pungkas Putri.

Sebagai informasi, acara Lampung Berselawat mendapat antusiasme tinggi dari masyarakat. Diketahui ada sekitar 20 ribu warga yang datang dan memadati lapangan Hadimulyo Barat, Metro, Lampung.

Dalam sambutannya, Habib Syech mengatakan ajakan berselawat ini merupakan inisiasi dari Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan.

"Saya sampaikan bukan saya promosi, saya pertama kali diajak selawatan oleh Bapak Zulkifli Hasan di Gedung MPR," ujarnya.

"Jadi alhamdulillah jenengan sudah paham, saya datang ke tempat ini karena ajakan beliau. Mudah-mudahan beliau panjang umur dan sukses selalu," tambahnya.

Ia juga mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-25 tahun untuk PAN.

"Sebelum acara ini dimulai, saya akan menyampaikan selamat harlah, hari ulang tahun Partai Amanat Nasional yang diketuai bapak Zulkifli Hasan yang ulang tahun yang ke 25," tutupnya.


Sejumlah masyarakat sipil dari berbagai profesi membentuk relawan Kawan Militan (KAMI) Gibran. Mereka mendukung Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka maju cawapres di 2024.

Para relawan KAMI Gibran ini melakukan aksi jalan sehat pagi tadi untuk menunjukkan dukungannya terhadap Gibran. Aksi jalan sehat dilakukan dari Gedung Sumpah Pemuda hingga depan Istana Wakil Presiden.

"Hari ini kita titik kumpul di Gedung Sumpah Pemuda lalu kita jalan melewati Tugu Tani sampai depan Istana Wakil Presiden. Kita pilih Gedung Sumpah Pemuda sebagai titik awal karena dulu di gedung itulah para pemuda-pemudi menyatukan tekad untuk Indonesia ke depan seperti apa," kata Cliffton Hutasoit ketika dihubungi, Minggu (10/9/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Nah kita juga ingin menyampaikan ke masyarakat bahwa kita pemuda-pemudi berkumpul untuk mendorong Mas Gibran sebagai presiden," lanjutnya.

Cliffton lantas membeberkan alasannya mendorong Gibran maju sebagai cawapres. Dia menilai Gibran telah membuat banyak prestasi di Solo, di tengah keterbatasan sumber daya alam di wilayah tersebut.

"Pertama kita bisa lihat prestasi Mas Gibran sebagai Wali Kota Solo itu sangat banyak ya, saya juga melihat langsung perkembangan Kota Solo di bawah Mas Gibran, Solo itu kan sumber daya alamnya tidak begitu banyak ya. Ternyata dengan keterbatasan itu Mas Gibran mampu membangun Solo menjadi lebih pesat, lebih bagus," ujarnya.

Dia juga memuji berbagai kegiatan yang telah digelar di Solo selama Gibran memimpin. Menurutnya, hal itu menjadikan sumber pendapatan Kota Solo meningkat.

"Masyarakat juga merasa terbantu karena banyak event yang dilakukan Mas Gibran di Solo sebagai pendapatan daerah," ujar Cliffton.

Tonton Video: Baliho Prabowo-Gibran 'Maju Bersama Lintas Generasi' Muncul di Pati

[Gambas:Video 20detik]


Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto membuka Rakerda ke-III Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDIP Banten hari ini. Dalam arahannya, Hasto meminta kader menjaga militansi memenangkan partai dan bacapres Ganjar Pranowo.

Hasto mulanya berbicara PDIP bercermin pada konfigurasi politik yang progresif.

"Kalau yang kiri itu progresif, kiri itu bukan komunis bukan sosialis. Kiri itu progresif maknanya. Lalu muncullah konfigurasi partai. Kalau kita itu dari tengah ke kiri, kalau PKS dari tengah ke kanan, kalau Golkar itu tengah. Kira-kira seperti itu dalam teori politiknya. Jadi progresif," kata Hasto dalam sambutannya di Kantor DPD PDIP Banten, Minggu (10/9/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Foto: Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto saat membuka Rakerda PDIP Banten, Minggu (10/9/2023). (Dwi/detikcom)

Hasto mengatakan berpolitik di PDIP ada yang dinamakan ide, dilanjutkan dengan imajinasi dan kemudian realisasi dari ide itu. Ia meminta kader PDIP di Banten memiliki daya juang untuk memenangkan Pemilu mendatang.

Ia kemudian bertanya, partai apa yang sebelumnya memperoleh suara terbanyak di Banten, kader menjawabnya dengan Gerindra. Untuk itu, ia meminta kader DPD PDIP Banten untuk bertekad di Pemilu mendatang dapat mengungguli partai tersebut.

"Jadi imajinasi jangan yang negatif-negatif. Imajinasi yang positif, maka menang Pemilu saudara-saudara sekalian harus punya imajinasi. Setiap hari Anda harus mengatakan kita bisa lebih hebat. Di sini juaranya siapa? Yang juara kemarin pemilu siapa (di Banten)," tanya Hasto yang dijawab 'Gerindra' oleh kader di lokasi.

Ia lantas meminta kader PDIP di Banten untuk bisa mengungguli Gerindra. Ia berharap berawal dari tekad, maka akan menjadi kenyataan.

"Kita bisa lebih hebat dari Partai Gerindra, kita lebih hebat dari (Partai Gerindra) itu yang setiap hari," kata dia.

Simak juga Video: Prabowo soal Program Makan Siang-Susu Gratis: Kita Sudah Hitung, Bisa!

[Gambas:Video 20detik]


Gambar bacapres PDIP Ganjar Pranowo muncul dalam tayangan azan di televisi swasta. Waketum MUI Anwar Abbas beri pandangan begini.

"Karena saya bukan seorang politisi, maka bagi saya pribadi peristiwa tayangan azan dengan memunculkan video Ganjar Pranowo tidaklah bermasalah bahkan hal demikian menurut saya sangat bagus," ujar Anwar, dalam keterangannya, Minggu (10/9/2023).

Menurut dia dalam tayangan azan terdapat muatan dakwah mengajak orang untuk salat atau berbuat baik. Sehingga, Anwar menganggap tayangan azan yang menampilkan Ganjar sah-sah saja.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Apalagi yang tampil itu adalah seorang tokoh yang merupakan bakal calon presiden. Jadi apa yang dilakukan oleh Ganjar tersebut menurut saya boleh-boleh saja apalagi nilai dan dampaknya terhadap kehidupan keagamaan umat Islam tentu akan sangat besar," jelas Anwar Abbas.

"Oleh karena itu kalau ada bakal calon presiden yang lain yang juga mau melakukan hal yang sama dan serupa saya rasa cukup bagus serta silakan saja," imbuhnya.

Meski demikian, dia mengatakan wajah capres di tayangan azan akan menimbulkan pro kontra, apalagi saat ini Pemilu 2024 sudah dekat. Sehingga menurutnya, jika tayangan azan berpotensi menimbulkan kegaduhan, maka sebaiknya ditinggalkan.

"Jika itu yang terjadi maka ada satu qaidah yang sangat dikenal dan terkenal di kalangan ulama fiqih dan ushul fiqih yang sangat perlu kita ketahui, pertimbangkan dan camkan baik-baik yaitu sebuah prinsip yang berbunyi: Dar'ul mafasid muqoddam 'ala jalbil masholih. Artinya meninggalkan kemafsadatan harus didahulukan dari pada mengambil kemashlahatan. Oleh karena itu jika menyiarkan hal tersebut akan lebih besar mudharat dari pada manfaatnya atau akan menimbulkan kegaduhan dan pro-kontra di tengah-tengah masyarakat maka tentu hal-hal semacam itu lebih baik ditinggalkan saja," kata Anwar Abbas.

Diketahui, Ganjar Pranowo muncul di tayangan azan magrib di salah satu stasiun TV. Tayangan itu ramai disorot dan dikaitkan dengan politik identitas.

Dalam video yang dilihat detikcom, Sabtu (9/9), tayangan azan magrib itu dibuka dengan pemandangan alam Indonesia. Kemudian, Ganjar muncul menyambut jemaah yang akan salat.

Ganjar tampak mengenakan baju koko berwarna putih, peci hitam dan sarung batik. Dia menyalami dan mempersilakan jemaah yang datang untuk masuk ke masjid.

Ganjar juga muncul saat sedang melakukan wudu sebelum salat. Ganjar duduk di saf depan sebagai makmum.

Bawaslu pun merespons hal ini. Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan pihaknya akan mendalami tayangan azan tersebut.

"Dilakukan kajian, tunggu ya Senin, Selasa, Rabu," kata Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja saat dikonfirmasi, Sabtu (9/9).

Saksikan juga SOSOK pilihan minggu ini: Aghnina, Penemu Jurus Melupakan Gadget

[Gambas:Video 20detik]

Halaman 1 2 Selanjutnya


Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni melontarkan usulan agar KPK memeriksa seluruh bacapres dan bacawapres buntut pemanggilan Ketum PKB yang juga bakal cawapres Muhaimin Iskandar atau Cak Imin. Gerindra, yang mengusung bacapres Prabowo Subianto, mengkritisi usulan tersebut.

"Semangatnya bagus agar mencegah tudingan politisasi kepada KPK yang menjalankan tugas, tetapi usulan tersebut tidak sesuai dengan logika hukum," kata Waketum Gerindra Habiburokhman kepada wartawan, Minggu (10/9/2023).

Wakil Ketua Komisi III DPR ini menilai usulan Sahroni tak sesuai dengan aturan dalam KUHAP. Menurutnya, penyidikan pidana semestinya dimulai dengan mencari peristiwa pidana dahulu, kemudian memeriksa orang yang diduga terlibat.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Usulan Pak Sahroni berkebalikan dengan apa yang diatur dalam KUHAP. Alur penyidikan pidana dimulai dengan mencari ada tidaknya peristiwa pidana, baru kemudian mencari dan menetapkan siapa yang diduga melakukannya. Jadi tidak bisa kita periksa orang dahulu baru mencari ada atau tidak pidana yang dilakukan," kata Habiburokhman.

Lebih lanjut, Habiburokhman menilai usulan ini bertentangan dengan ketentuan daluwarsa pidana. "Selain itu usulan tersebut justru berbahaya karena bertentangan dengan ketentuan daluwarsa pidana. Apabila KPK melakukan pemeriksaan dan belum menemukan adanya tindak pidana korupsi si calon presiden atau wakil presiden, kemudian menyatakan si calon bersih, maka jika di kemudian hari terkuak adanya tindak pidana korupsi yang melibatkan si calon, si calon akan sulit dijerat karena sudah pernah dinyatakan bersih oleh KPK," kata dia.

Dengan begitu, dia menyarankan berbagai pihak mengawal KPK agar bekerja sesuai ketentuan.

"Baiknya sekarang kita sama-sama kawal KPK agar bekerja transparan dan profesional," kata dia.

Sahroni sebelumnya melontarkan usulan agar KPK memeriksa seluruh bacapres dan bacawapres buntut pemanggilan Ketum PKB yang juga bakal cawapres Muhaimin Iskandar atau Cak Imin. Sahroni menilai langkah ini bagus untuk memastikan setiap pasangan calon yang maju, benar-benar bersih dari kasus korupsi.

"Sebagai Pimpinan Komisi III sekaligus anggota partai, saya meminta KPK sekalian membuat program pemeriksaan terhadap semua capres dan cawapres. Karena menurut saya, demi menjaga kredibilitas KPK dan persepsi publik, hal-hal seperti ini memang perlu dilakukan oleh KPK," ujar Sahroni dalam keterangannya, Sabtu (10/9).

Sahroni menyebut jika semua bacapres dan bacawapres sudah diperiksa, nantinya tidak ada lagi kasus-kasus yang masih disangkutpautkan kepada para pasangan calon. Dia lantas mengungkit isu-isu yang ada seperti Anies Baswedan dengan Formula E, Ganjar dengan e-KTP dan Prabowo dengan Food Estate.

Simak Video: Berita Terpopuler: Cak Imin Diperiksa KPK hingga Polri Tangkap Dito Mahendra

[Gambas:Video 20detik]


Istri Bupati Paser, Kalimantan Timur (Kaltim) Fahmi Fadli, Sinta Rosma Yenti diduga menginstruksikan kepala desa (kades) untuk mengumpulkan KTP warga demi maju calon anggota DPD RI 2024. Ketua PKK Paser itu disebut mengancam akan memotong dana desa bagi kades yang tidak memenuhi permintaannya.

Salah satu kepala desa di Kabupaten Paser berinisial MN membenarkan hal tersebut. Peristiwa ini terungkap usai tangkapan layar chat yang mengatasnamakan ajudan istri Bupati Paser meminta kades menemui Sinta di rumah jabatan bupati.

"Kita membenarkan berita yang beredar di Twitter itu, kemudian ada di YouTube, di Facebook juga, (sebelumnya) beberapa kepala desa (sempat) dipanggil ke Pendopo (Rumah Jabatan Bupati)," ujarnya kepada detikcom, Sabtu (9/9/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

MN menjelaskan sejumlah kades dipanggil ke Rumah Jabatan Bupati Paser pada Juli 2023 lalu. Saat itu mereka diinstruksikan oleh Sinta Rosma Yenti langsung untuk membantu mengumpulkan dukungan dengan KTP warga.

"Kita dipanggil, kemudian dikumpulkan dan diinstruksikan langsung oleh ibu bupati saat itu untuk menyampaikan kalau beliau akan maju sebagai salah satu anggota DPD RI yang mewakili Kaltim," terangnya.

Menurutnya, setiap kepala desa dibebankan target untuk mengumpulkan KTP. Dalam satu desa lanjut MN, capaiannya minimal 80 persen.

"Kepala desa diminta untuk mengumpulkan KTP. Di setiap desa melalui RT, melalui PKK desa dengan target capaian suara itu minimal satu desa 80 persen," tambahnya.

Saat pertemuan di rujab itu, MN mengaku kepala desa dijanjikan reward atau penghargaan oleh istri bupati. Salah satunya akan dikucurkan anggaran proyek.

"Itu nanti kita dipersilakan memberikan usulan paket pembangunan. Mungkin PL (proyek penunjukan langsung) lah, di bawah Rp 200 juta akan menjadi reward bagi desa nanti," tuturnya.

Sementara bagi desa yang tidak mencapai target akan menerima konsekuensinya. Anggaran dana desa kata MN, akan dikurangi.

"Yang disampaikan ibu bupati langsung ya itu sih akan dipantau, akan diteropong. Artinya jika pencapaian itu tak maksimal akan ada konsekuensi, ya itu tadi anggaran desanya kita akan dikurangi segala macam, proyek PL yang Rp 200 juta kita dibatalkan," jelas MN.

MN menyayangkan adanya instruksi yang dianggap membebani kepala desa. Tidak hanya itu, kades juga diminta memasang baliho yang menampilkan wajah istri Bupati Paser yang maju menjadi calon anggota DPD RI.

"Namanya politik kita kan tidak bisa juga, meskipun kita sebagai kepala desa itu tidak bisa mengarahkan masyarakat harus seperti ini. Kemudian pemasangan baliho yang alhamdulillah kita tidak diberi anggaran sama sekali, bahwa itu memang menjadi tanggung jawab desa memasang baliho tersebut," tegasnya.

Sementara Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Kaltim Hari Dermanto mengaku telah menerima informasi tersebut. Pihaknya tengah menelusuri kebenaran informasi yang beredar di media sosial twitter.

"Kita saat ini melakukan penelusuran terkait informasi itu ya. Kan informasi itu berkembang di twitter, kemudian disebarluaskan lewat WhatsApp. Salah satunya ada yang sampai ke kanal pengaduan Bawaslu Kaltim," ucap Hari.

Diketahui, dugaan Sinta Rosma Yenti menginstruksikan kades mengumpulkan KTP heboh di media sosial. Hal itu setelah tangkapan layar percakapan terkait tersebut beredar.

Salah satu tangkapan layar chat itu meminta warga untuk datang ke pendopo hingga pengumpulkan data pendukung Sinta Rosma Yenti. Pasalnya Sinta disebutkan sebagai calon DPD RI.

Detik-detik Gerbang Start Ambruk Timpa Pembalap Road Race di Kaltim


Politikus PDI Perjuangan Masinton Pasaribu buka suara terkait wacana Pilkada Serentak 2024 dimajukan. Menurutnya kekosongan pemimpin legitimated di daerah yang dipilih langsung oleh rakyat bisa menjadi pertimbangan untuk memajukan Pilkada 2024.

"Akan tetapi dasar pertimbangan umpama kenapa kok maju, kalau saya satu, kita jangan juga membiarkan terlalu lama juga kekosongan kepemimpinan di daerah yang cuma dipimpin oleh penjabat yang dia tidak memiliki legitimasi yang kuat," ujar dia dalam keterangan tertulis, Minggu (10/9/2023).

Kendati demikian dia menekankan usulan jadwal pilkada perlu dikaji lebih lanjut. Salah satunya dengan mempertimbangkan kemungkinan pilpres berlangsung dua putaran, durasi sengketa, dan hal lainnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Terlebih, menurut Masinton, hal tersebut masih sebatas usulan dari pemerintah belaka.

"Ya, itu baru usulan. Nanti kan tergantung kesiapan teknis penyelenggara (Pemilu 2024) juga," kata Masinton.

Anggota Komisi XI DPR ini mengaku belum bisa menyatakan setuju atau tidak. Hal ini karena dirinya ingin mengetahui terlebih dahulu alasan konkret dalam usulan Pilkada 2024 dipercepat.

"Saya belum mendengar alasannya apa (Pilkada 2024 dimajukan). Kalau atas dasar pertimbangan yang kuat dan tidak berbenturan dengan agenda Pilpres kita dua putaran, saya no problem, tidak masalah," ucap Masinton.


Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni menanggapi Ketua DPP Golkar Dave Laksono yang tak sepakat dengan usulan Sahroni soal semua capres diperiksa KPK layaknya medical check-up. Sahroni berbicara mengenai pentingnya kehadiran KPK di hajatan besar seperti Pilpres.

"KPK memang bukan penyelenggara pemilu, tapi KPK adalah penegak hukum yang wajib hadir di setiap seluk beluk kehidupan berbangsa, apalagi di hajatan besar seperti pilpres ini," kata Sahroni kepada wartawan, Minggu (10/9/2023).

Bendahara Umum (Bendum) NasDem ini menilai rakyat harus diberikan opsi orang-orang yang memiliki rekam jejak bebas dari kasus korupsi. Menurutnya, pemeriksaan KPK kepada para bakal capres seperti layaknya melakukan medical check up.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Pilpres adalah ajang untuk mencari manusia nomor 1 di negeri ini, dan rakyat harus diberikan opsi orang-orang yang tidak hanya punya dukungan politik dan punya rekam jejak kerja bagus, tapi juga orang-orang yang bebas dari kasus korupsi," ujarnya.

"KPK harus periksa dan declare bahwa seseorang bebas dari korupsi, seperti layaknya melakukan medical check-up," imbuhnya.

Sahroni menekankan dirinya memahami cara kerja KPK yang menurutnya tak sekadar melakukan operasi tangkap tangan (OTT).

"Jadi mungkin di komisi I DPR, Mas Dave melihat KPK tupoksinya cuma OTT-OTT, tapi kalau kami di Komisi III DPR tahu persis kalau KPK bisa bekerja dengan lebih banyak inisiatif dan improvisasi bagus," kata dia.

Dave Laksono sebelumnya merespons usulan Sahroni agar KPK memeriksa semua calon presiden dan wakil presiden. Dia menekankan KPK bukanlah lembaga penyelenggara pemilu.

"KPK kan bekerja sesuai aturan dan UU yang mereka miliki. Mereka kan bukan penyelenggara pemilu," kata Dave kepada wartawan, Sabtu (9/9).

Dave menyarankan agar tupoksi KPK dijalankan berdasarkan undang-udang. Begitu juga, tambahnya, dengan KPU yang menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan undang-undang tentang pemilu.

"Kembali saja kepada undang-undang yang sudah ada. KPK itu kan bekerja berdasarkan undang-undang dan peraturan yang dimiliki. Lalu KPU juga memiliki aturan dan undang-undang dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya," jelasnya.

Dave menyebut usulan program pemeriksaan capres dan cawapres bukanlah menjadi patokan untuk menjalankan pemilu. Diketahui Golkar saat ini mendukung Prabowo Subianto dalam pemilu 2024.

"Bila mau ada pemeriksaan, penelusuran hal-hal yang mencurigakan ataupun adanya tindakan korupsi, silakan aja. Tapi bukan menjadi tolak ukur ataupun juga menjadi patokan untuk menjalankan pemilu ini. Di situlah yang harus menjadi pedoman dalam menjalankan fungsi kenegaraannya," tutur dia.

"Bilamana KPK melanggar tupoksinya, dan bekerja di luar aturan dan perundang-undangan justru akan menyulitkan posisinya sendiri," lanjut dia.

Simak juga Video: Berita Terpopuler: Cak Imin Diperiksa KPK hingga Polri Tangkap Dito Mahendra

[Gambas:Video 20detik]


Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri menyelenggarakan kegiatan fun run di Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, pagi ini. Acara diselenggarakan dalam rangka HUT Korlantas Polri ke-68.

Pantauan detikcom di lokasi, Minggu (10/9/2023), kegiatan fun run ini dibuka langsung oleh Kakorlantas Polri Irjen Firman Shantyabudi. Hadir juga Irwasum Polri Komjen Ahmad Dofiri hingga Dirut PT Jasa Raharja Rivan A. Purwantono.

Firman mengatakan HUT Korlantas ini mengusung tema 'Modernisasi Pelayanan Polantas Presisi Mengawal Pemilu Damai untuk Indonesia Maju'. Total ada 600 peserta yang terdiri atas anggota Polri dan masyarakat umum yang ikut dalam acara ini.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Hal ini dapat melebihi target dari 500 peserta sejak disepakati dimulai pendaftaran selama 3 minggu," kata Firman.

Selain fun run, Firman menyebut hari ini ada kegiatan pameran kendaraan listrik. Hal itu, menurut Firman, sebagai bentuk komitmen Polri dalam mendukung pemerintah untuk mengurangi polusi udara.

"Selain kegiatan fun run pada pagi hari ini juga dilaksanakan display kendaraan listrik sebagai wujud kontribusi dan komitmen Polri dalam menurunkan emisi CO2 untuk mengurangi pencemaran udara yang terjadi saat ini di Jakarta. Serta ikut membantu program pemerintah tentang percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai," jelasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Komjen Ahmad Dofiri mengapresiasi penyelenggara acara fun run tersebut. Dia menyebut acara ini bertujuan meningkatkan kesadaran akan pentingnya olahraga.

"Di tengah-tengah kesibukan dan tanggung jawab untuk menciptakan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penting kiranya membiasakan hidup sehat dengan berolahraga. Karena berolahraga mempunyai peran yang sangat penting dalam kehidupan kita," katanya.

Dofiri berharap Korlantas bisa terus berinovasi dalam meningkatkan mutu pelayanan Polri. Dia juga berharap Korlantas selalu hadir di tengah-tengah masyarakat.

"Terus berinovasi yang tiada henti dalam meningkatkan mutu pelayanan Polri bidang lalu lintas kepada masyarakat, merupakan suatu upaya merepresentasikan kehadiran negara di tengah masyarakat serta mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional yang sangat membanggakan kita semua," ujarnya.


Jelang pemilu 2024 sejumlah janji politik sudah mulai terdengar. Seperti yang belum lama ini heboh ialah elite PKB Syaiful Huda yang melontarkan pernyataan akan memberikan subsidi BBM gratis untuk sepeda motor. Janji itu akan dipenuhi jika Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menang Pemilu 2024.

Namun risiko jika BBM digratiskan cukup banyak, apa lagi terkait dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Ekonom Center of Reform on Economic (CORE) Yusuf Rendy Manilet mengatakan Indonesia merupakan negara pengimpor bahan bakar minyak. Sedangkan di saat yang bersamaan, permintaan minyak dari dalam negeri itu kerap kali mengalami peningkatan dan berdampak pada defisit neraca perdagangan.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Jika situasi itu dibarengi dengan menggratiskan BBM yang notabene Indonesia bukan produsen BBM, maka belanja negara akan semakin membengkak. Pemerintah harus menanggung penuh belanja BBM.

"Tentu ini akan terlihat pada belanja yang sangat besar. Artinya BBM ini diberikan gratis dan pemerintah menanggung penuh subsidi dari harga BBM itu sendiri, sehingga ini akan cukup menantang karena ruang belanja pada APBN dan ruang defisit pada APBN itu relatif terbatas," kata dia kepada detikcom, Sabtu (9/9/2023).

Kemudian jika tetap ngotot mau menggratiskan BBM, maka diperlukan alternatif lain. Karena menurutnya selama ini saja sumber dari perpajakan dan non pajak belum cukup untuk menanggung beban pembiayaan subsidi BBM.

Alternatif untuk memenuhi pembiayaan BBM contohnya mencari utang baru. Namun kebijakan menambah utang ini tentu memiliki banyak risiko tersendiri.

"Tentu utang bukanlah hal yang seksi terutama dilihat dari kacamata politik, utang yang bertambah tentu akan menjadi perhatian bagi banyak pihak termasuk di dalamnya lembaga yang mengawasi kinerja dari pemerintahan itu sendiri," ujarnya.

Menurutnya, pemerintah selanjutnya lebih baik memikirkan terkait bagaimana mengurangi ketergantungan akan bahan bakar fosil. Karena bahan bakar itu tidak ramah lingkungan dan impornya selalu meningkat.

"Masih ada isu-isu penting yang juga perlu dibahas termasuk di dalamnya misalnya bagaimana mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil yang sifatnya tidak berkelanjutan dan kerap kali mendorong peningkatan impor minyak dari luar," tuturnya.

Kemudian, pemerintahan selanjutnya lebih baik meningkatkan penyediaan alat transportasi yang bisa diakses secara luas oleh masyarakat. Jadi tidak hanya masyarakat yang tinggal di kota-kota besar saja yang bisa menikmati akses transportasi umum yang baik.

Dihubungi terpisah, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad mengatakan sangat tidak mungkin kalau pemerintah menggratiskan BBM. Karena dampaknya akan membebani belanja pemerintah terutama untuk subsidi

"Pertama tidak mungkin ya, karena begini pemerintah BBM ini ada dua subsidi ya. Pertama solar besarnya Rp 1.000 per liter subsidinya, kalau harga keekonomiannya di atas Rp 10.000 atau Rp 11.000 tergantung, maka kalau digratiskan sangat tidak mungkin," ujarnya kepada detikcom.

Kemudian, jika BBM menjadi gratis maka ketidaktepatan sasaran juga akan semakin melebar. Karena saat ini saja skema subsidi BBM yang berlaku juga dinilai kurang tepat sasaran.

"Kalau subsidi BBM ini sebagian besar penerima subsidi ini bukan orang tidak mampu justru orang mampu. Jadi ketidaktepatan sasarannya tinggi, jadi yang menerima bukan masyarakat bawah tetapi masyarakat menengah atas kalau modelnya subsidi harga seperti ini," ujarnya.

Risiko lainnya adalah jika harga minyak dunia tiba-tiba bergejolak saat BBM digratiskan. Naiknya harga minyak dunia tentu akan menambah beban pembiayaan pemerintah hingga menambah utang negara.

"Seperti kemarin harga minyak US$ 80 sampai US$ 82 per barel, negara akan tertekan, pemerintah nambah lagi, dan itu bisa menambah utang. Nah itu berisiko lagi. Apalagi bahayanya penyalahgunaan subsidi lebih besar ketidaktepatan karena digunakan kepada masyarakat mampu yang justru meningkat," tuturnya.

Ia berpendapat pemerintah selanjutnya lebih baik membenahi ketidaktepatan sasaran subsidi BBM. Dia mengusulkan agar skema subsidi diganti langsung kepada orang.

"Jadi kalau ingin mau menghilangkan ketidaktepatan sasaran subsidi, (skema subsidi) langsung ke orang, tetapi tidak bisa semua bisa dipenuhi. Misalnya masyarakat miskin 10% terbawah mungkin diberikan jadi bukan gratis, tetapi subsidi harga potongan," katanya

Tauhid menerangkan solusi perubahan skema subsidi ini dinilai bisa mengurangi ketidaktepatan sasaran subsidi. Karena menurutnya subsidi BBM saat ini lebih banyak dinikmati oleh masyarakat menengah ke atas.

"Sebagian besar penerima subsidi BBM ini bukan orang tidak mampu, malah orang yang mampu, jadi ketidaktepatan sasarannya tinggi kalau modelnya masih harga seperti ini di SPBU," ungkapnya.

Tauhid menerangkan solusi perubahan skema subsidi ini dinilai bisa mengurangi ketidaktepatan sasaran subsidi. Karena menurutnya subsidi BBM saat ini lebih banyak dinikmati oleh masyarakat menengah ke atas.

"Sebagian besar penerima subsidi BBM ini bukan orang tidak mampu, malah orang yang mampu, jadi ketidaktepatan sasarannya tinggi kalau modelnya masih harga seperti ini di SPBU," pungkasnya.


Ketua DPC Gerindra Semarang, Joko Santoso, diduga melakukan pemukulan terhadap kader PDIP Suparjianto. Dugaan pemukulan itu kini berbuntut panjang.

Informasi terkait pemukulan ini awalnya disampaikan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dan Ketua Umum DPP Taruna Merah Putih (TMP), Hendrar Prihadi. Hendrar mengatakan peristiwa pemukulan itu terjadi sekitar pukul 21.45 WIB pada Jumat (8/9) kemarin. Dia menyebutkan kader PDIP Suparjianto diduga dipukul oleh Ketua DPC Gerindra.

"Tadi malam hari Jumat jam 21.45 WIB ada kawan kami Pak Suparjianto warga Jalan Cumi-cumi, Kelirahan Bandarharjo, Semarang Utara, yang didatangi oleh ketua DPC Gerindra. Kemudian tanpa babibu Ketua Gerindra yang juga anggota DPRD, Kota Semarang itu memukul kader kami," kata Hendrar kepada wartawan, Sabtu (9/9/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dia mengatakan Hasto meminta kader PDIP meredam emosi terkait peristiwa tersebut. Dia mengatakan PDIP juga akan melaporkan peristiwa itu ke kepolisian.

"Maka hari ini kami sebagai Ketua DPC Kota Semarang melaporkan pertama, kepada Mas Bambang Wuryanto selaku ketua PDIP Jawa Tengah, dan Pak Sekjen Mas Hasto, bagaimana sikap dan langkah terhadap situasi yang berkembang tadi malam. Dan perintah dari Pak Sekjen pagi hari ini pertama, kami diminta untuk meredam emosi kawan-kawan supaya di Semarang itu tidak terjadi sebuah pertikaian yang keras antara dua partai ini, partai kami dan Gerindra," kata Hendar.

"Kedua, Pak Sekjen juga sudah menyampaikan kepada kami untuk melaporkan persoalan ini ke ranah hukum, jadi kami akan segera laksanakan segera setelah acara ini kita lakukan dua perintah Pak Sekjen itu. Meredam emosi kawan-kawan dan juga melaporkan kasus ini ke kepolisian," tambahnya.

Lebih lanjut, dia mengatakan pemukulan itu terjadi lantaran pemasangan bendera PDIP.

"Alasannya karena kader kami memasang bendera di sekitar perkampungan yang di situ tinggal Pak Ketua Gerindra," ujarnya.

Hasto PDIP Menyesali Insiden Pemukulan

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto lantas turut buka suara terkait pemukulan itu. Dia menyesalkan peristiwa kekerasan tersebut.

"Ini masa yang sangat penting untuk menunjukkan kualitas demokrasi kita yang berkeadaban, demokrasi yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Demokrasi yang tidak boleh mengedepankan suatu emosi, apalagi memaksakan kehendak. Dari hal yang sederhana, melempar handphone saja itu tidak diizinkan dalam alam demokrasi yang baik, apalagi melakukan suatu tindak kekerasan, karena itulah kami sangat menyesalkan terhadap suatu-suatu tindakan arogansi apalagi menggunakan intimidasi menggunakan kekerasan, itu tidak boleh di dalam alam demokrasi kita," kata Hasto kepada wartawan usai acara senam sicita di Senen, Jakarta Pusat, Sabtu (9/9).

Hasto mengatakan jalur hukum untuk menangani tindakan kekerasan dalam demokrasi merupakan hal yang positif. Dia mengatakan kondusifitas demokrasi harus dibangun bersama.

"Karena itulah kami langsung memerintahkan untuk tidak boleh ada melakukan suatu hal yang sifatnya justru semakin buruk. Kita harus membangun kondusifitas di dalam alam demokrasi kita yang berkebudayaan, sehingga langkah menempuh proses hukum itu merupakan hal yang sangat positif. Dalam politik itu akal sehat harus dikedepankan, dalam politik itu senyum harus dikedepankan," ujarnya.

Ketua DPC Gerindra Semarang merespons, baca di halaman berikutnya.

Simak Video: Gerindra Panggil Ketua DPC Semarang Buntut Pemukulan Kader PDIP

[Gambas:Video 20detik]

Halaman 1 2 3 Selanjutnya


Baitul Muslimin Indonesia (Bamusi), organisasi sayap Islam PDI Perjuangan menggelar Street Hadroh Festival sekaligus untuk mengiringi gerakan menempel stiker Ganjar Pranowo.

Gerakan tersebut dilakukan di antaranya di beberapa kelurahan di Jagakarsa dan Mampang Prapatan, pada pagi hari, Sabtu (9/9). Kemudian sore harinya, group hadroh mengikuti puncak acara untuk menentukan juara.

Ketua Umum PP Bamusi, Prof Hamka Haq dalam sambutan menyampaikan, ikhtiar politik untuk sosialisasi pemenangan Ganjar Pranowo dilakukan dengan kegembiraan sekaligus menebar nilai-nila Islam rahmatan lil 'alamin dengan iringan hadroh.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Semoga acara ini tidak hanya membuat kita menyambut pemilu dengan kedamaian, tetapi juga sekaligus kegembiraan dengan pengharapan-pengharapan doa agar kiranya Tuhan memberkahi bangsa Indonesia yang kita cintai ini," kata Prof Hamka dalam keterangannya dikutip Minggu (10/9/2023).

Bamusi PDI Perjuangan, kata Prof Hamka, juga sekaligus berupaya agar setiap kegiatan mendapatkan keberkahan. Meskipun ini kegiatan politik, tetapi jika dijalani dengan kebahagiaan, apalagi dengan festival hadroh yang mengumandangkan shalawat, maka upaya untuk menjalani momentum politik dengan kedamaian bukanlah impian.

"Saya terus terang merasa bergetar hati, dan terharu, dengan kegiatan yang penuh kebahagiaan dan kedamaian seperti ini," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Panitia Hari Apriatno yang merupakan caleg DPRD DKI Jakarta dapil Jakarta VIII mengungkapkan, kegiatan ini adalah upaya melestarikan budaya Betawi dengan ciri keislamannya.

"Kita yang di politik harus menjadi bagian yang bertanggungjawab untuk melestarikan budaya kesilan seperti hadroh ini," kata Hari.

Ketua PP Bamusi Bidang Organisasi ini menambahkan para peserta hadroh festival ini antusias karena mendapatkan perhatian dan ruang untuk tampil. Terlebih, Bamusi PDI Perjuangan juga menyediakan hadiah yang diharapkan bisa untuk membantu pengembangan masing-masing group hadroh.

'Ke depan, kami akan berupaya agar mereka juga bisa tampil di acara acara PDI Perjuangan, termasuk acara di Masjid Attaufiq agar bisa disaksikan langsung Ketua Umum Ibu Hajah Megawati Soekarnoputri dan Ketua DPR Ibu Hajah Puan Maharani," terang Hari.

Simak juga Video: Demokrat Takkan Paksakan AHY Harus Cawapres di Koalisi Baru

[Gambas:Video 20detik]


KPU mengusulkan pendaftaran capres dan cawapres dimajukan menjadi 10-16 Oktober 2023. Anggota Komisi II DPR RI F-PKS Mardani Ali Sera menyambut baik usulan KPU itu.

"Lebih cepat lebih baik. Agar manuver cepat selesai. Dan terbentuk koalisi yang ajek," ujar Mardani, Sabtu (9/9/2023).

Mardani menyebut dengan majunya tanggal pendaftaran itu, selanjutnya bisa memasuki tahapan berikutnya. Seperti kata dia, fase kontestasi karya dan gagasan.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kita masuk ke fase kontestasi berikutnya dalam bentuk kontestasi karya dan gagasan," sebut dia.

Lebih lanjut, Mardani menyebut bahwa alasan KPU memajukan masa pendaftaran calon presiden itu mengikuti Perppu Pemilu yang telah ditetapkan menjadi UU nomor 7 Tahun 2023 tentang pemilu. Aturan ini terkait jarak masa kampanye dengan penetapan pasangan calon.

"Alasan utamanya memang ini turunan Perppu Pemilu dimana KPU minta waktu tambahan 25 hari untuk Pileg dan 15 hari untuk Pilpres," tutur dia.

Sebelumnya dilihat detikcom, berdasarkan draf PKPU, Kamis (7/9/2023) pendaftaran direncanakan akan dipercepat dengan durasi yang lebih singkat. Masa pendaftaran akan dimulai pada 10 hingga 16 Oktober 2023.

Sementara penetapan paslon presiden dan wakil presiden adalah tanggal 13 November. Dalam draft PKPU masa kampanye tetap dimulai pada tanggal 28 November 2023.

Sebelumnya, masa pendaftaran pencalonan dimulai pada 19 Oktober hingga 25 November 2023. Jadwal ini berdasarkan PKPU3/2022 tentang jadwal dan tahapan Pemilu 2024.

Dengan rencana majunya masa pendaftaran, parpol ataupun koalisi memiliki waktu satu minggu untuk mendaftar. Sementara pada jadwal sebelumnya, KPU memberikan waktu kurang lebih 3 minggu untuk pendaftaran.

Namun, draf PKPU ini diketahui masih akan dibahas bersama DPR RI sebelum akhirnya ditetapkan menjadi PKPU.

Sementara itu, Ketua KPU Hasyim Asy'ari telah memberikan penjelasan mengenai usulan jadwal pendaftaran yang dimajukan ini. Hasyim menyebut usulan perubahan jadwal ini guna menyesuaikan masa kampanye setelah ditetapkan Perppu Pemilu menjadi UU.

"Namun kemudian, terdapat pengaturan Pasal 276 UU 7/2023 yang sesungguhnya mengatur tentang kampanye, namun tentu saja berdampak terhadap perubahan jadwal masa tahapan pencalonan karena pengaturan tersebut mengatur start kampanye dengan patokan penetapan DCT," kata Hasyim, Jumat (8/9).

Sebagai gambaran, jika mengikuti jadwal pencalonan pada PKPU 3 tahun 2022 dan disesuaikan dengan UU 7 tahun 2023, maka kampanye caleg baru dimulai 25 hari setelah tanggal 25 November 2023 dan kampanye capres-cawapres baru dimulai 15 hari setelah 25 November 2023.

Hasyim mengatakan hal itu bakal mengurangi jatah masa kampanye 75 hari bagi para peserta Pemilu 2024. Sementara, tanggal pemungutan suara pada 14 Februari 2024 sudah tak dapat diubah.

Lihat juga Video: Respons PDIP soal Sahroni Usul Semua Capres-cawapres Diperiksa KPK

[Gambas:Video 20detik]


Partai Bulan Bintang (PBB) memiliki keinginan kuat mendulang banyak suara pada Pemilu 2024, agar mampu meloloskan kadernya ke DPR-RI. Dengan demikian, maka PBB berpotensi masuk pemerintahan 2024-2029.

"Target PBB yang pasti berhasil meraih suara 4 persen (pada Pileg). Sehingga ada lagi kader PBB duduk di parlemen," kata Ketua Umum PBB, Yusril Ihza Mahendra kepada wartawan di Padang, Sabtu (9/9/2023).

Selain ingin kembali menghiasi kompleks parlemen di Senayan, PBB menurut Yusril juga ingin masuk ke kabinet pemerintahan periode 2024-2029. Untuk Pemilu 2024 ini, PBB sudah bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju pendukung bakal capres, Prabowo Subianto.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ketika sudah berhasil berjibaku memenangkan Prabowo, Yusril ingin ada juga kader PBB yang mendapatkan jatah kursi menteri di dalam kabinet.

"PBB juga ingin masuk ke pemerintahan. Mudah-mudahan Pak Prabowo memenangkan Pilpres kemudian PBB akan ikut pemerintahan yang akan datang," ujar Yusril.

Sebenarnya jelang pendaftaran pasangan capres dan cawapres ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) PBB juga ingin supaya kadernya dipilih Prabowo menjadi cawapres. Diketahui kader PBB yang ditawarkan menjadi cawapres Prabowo tidak lain adalah Yusril Ihza Mahendra.

Tapi menurut Yusril, PBB tidak menjadikan posisi cawapres sebagai syarat mutlak dukungan kepada Prabowo. Walau tidak kader PBB yang jadi cawapres, Yusril menegaskan partainya tetap setia bersama Prabowo.

Yusril menyebut tidak hanya PBB yang menyodorkan kadernya menjadi cawapres Prabowo. Golkar juga menyorongkan nama Airlangga Hartarto, kemudian PAN mengusulkan nama Menteri BUMN, Erick Thohir.

Terakhir kali PBB berhasil menempatkan kadernya di DPR RI adalah pada periode 2004-2009. Sejak saat itu, PBB abstain di DPR.

PBB Akan Deklarasi Dukung Prabowo Capres di Akhir Juli


Anggota Komisi II DPR RI dari fraksi PAN Guspardi Gaus setuju jika jadwal pendaftaran calon presiden dan wakil presiden menjadi 10 Oktober 2023. Guspardi menilai jadwal yang dimajukan itu dapat mengurangi gonjang-ganjing politik terkait calon presiden dan wakil presiden.

"Kalau ini dalam rangka kepentingan bangsa dan negara, dan dalam rangka melakukan upaya-upaya untuk meminimalisir dinamika-dinamika yang terjadi, dan juga banyak nilai positif yang didapatkan dari percepatan pelaksanaan daripada pendaftaran kenapa tidak kita akan mendukung untuk dilakukan percepatan itu," kata Guspardi kepada wartawan, Sabtu (9/9/2023).

Guspardi mengatakan dalam PKPU Nomor 3 tahun 2022, masa pendaftaran capres dan cawapres tanggal 19 Oktober-25 November. Menurutnya rentang waktu pendaftaran cukup lama bisa menimbulkan gonjang-ganjing terkait pencapresan.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Ini tentu rentang waktunya panjang, tapi kalau sesuai dengan PKPU yang menentukan 19 Oktober sampai 25 November tentu mungkin terjadi gonjang-ganjing siapa calon presiden dan siapa calon wakil presiden, calon presiden okelah sudah ada nama-nama yang muncul, apakah Prabowo, Ganjar dan Anies, sedangkan pasangan yang sudah dideklrasikan kan calon Anies dan Muhaimin, sedangkan Ganjar sama Prabowo belum, (memajukan jadwal pendaftaran) ini bagian dari upaya mendorong bagaimana partai politik begitu juga kandidat bisa berupaya untuk melakukan siapa-siapa orang yang akan menjadi calon dari partai atau kandadat yang bersangkutan," tutur dia.

Selain itu, Guspardi menilai dengan dimajukannya pendaftaran calon itu, KPU bisa cepat melakukan sosialisasi. Dia juga menyinggung soal paslon yang mendaftarkan diri di akhir-akhir waktu atau last minute.

"Kalau seandainya dipercepat tentu gonjang-ganjing siapa yang akan ditetapkan sebagai wapres, siapa yang akan ditetapkan wapres oleh Prabowo, oleh Ganjar, tentu dia masih bisa mengulur-ulur waktu sampai dengan adanya waktu yang ditetapkan KPU misalkan 19 Oktober berakhirnya 25 November, kalau ini kan enggak, 10-16 (Oktober)," tutur dia.

"Tentu biasanya orang di last minute baru mendaftarkan diri, tentu dinamika, gonjang-ganjing dalam menentukan calon presiden itu tentu rentang waktunya lama, tentu akan terjadi diskursus, akan terjadi dinamika, akan terjadi persepsi yang berbagai macam dan lain sebagainya," lanjutnya.

Guspardi berharap jadwal pendaftaran calon yang dimajukan ini dapat mengurangi gonjang-ganjing politik. Selain itu, kata dia, warga juga segera mengetahui siapa calon yang akan dipilihnya di 2024 nanti.

"Dengan ditetapkanya tanggal 10-16 itu kan mengerucutkan calon presiden dan wakil presiden itu mengakibatkan diskursus berkaitan hal tersebut dengan sendirinya tidak ada lagi, yang ada upaya-upaya melakukan sosialisasi kepada masyarakat, apakah partai politik, capres ataupun KPU," tutupnya.

Lihat juga Video: Waketum PAN Merasa Belum 'Klik' dengan PKB Usai PAN-Golkar Dukung Prabowo

[Gambas:Video 20detik]