Palembang - Polisi telah mengembalikan Sony Cahaya Romadon (20), pemuda di Lahat, Sumatera Selatan yang ditangkap usai mengunggah ujaran kebencian ke Polsek Pagar Alam Selatan di media sosial, kepada pihak keluarga. Lewat rekaman video, Sony pun menyampaikan permohonan maafnya secara terbuka.Dalam video itu, Sony nampak mengenakan kaos lengan panjang berwarna biru hitam. Sebelum menyampaikan permohonan maafnya, Sony lebih dulu mengucapkan salam dan memperkenalkan diri."Aku meminta maaf kepada pihak kepolisian, khususnya Polsek Pagar Alam Selatan karena postinganku di Facebook, di grup 'Bisnis Kite Pagaralam' dengan kata -kata tidak pantas," kata Sony di video yang dia rekam di rumahnya tersebut, seperti dilihat detikSumut, Rabu (4/1/2022).                        Sony mengaku nekat mengunggah tulisan tersebut karena dirinya kesal usai ditangkap dan diamankan di Mapolsek pada malam pergantian tahun baru, Sabtu (31/12/2022) sekitar Pukul 22.30 WIB."Aku mosting itu karena aku kesal karena waktu malam tahun baru itu aku diamankan karena ketahuan mabuk asamkodim (pil koplo) di Alun-alun Selatan," katanya.           Baca juga: Polisi Bongkar Penampungan PMI Ilegal di Batam Berkedok PadepokanDia menyebut, tak lama usai dia dan rekannya diamankan di Mapolsek Pagar Alam Selatan, dia juga dikembalikan tanpa dimintai uang sepeserpun, berselang sekitar 2 jam setelah dia diamankan."Tapi tak lama setelah diamankan itu sekitar Pukul 01.00 WIB, Minggu (1/1/2022) aku kembali dibebaskan dan disuruh pulang ke rumah dan tidak dipintai uang sepeserpun," katanya.Dia pun menyesali perbuatannya itu dan kembali menyampaikan permohonan maaf kepada instansi kepolisian. Di akhir video Sony pun juga mengimbau masyarakat untuk bijak dalam bermedia sosial."Intinya aku menyesali postingan tersebut. Sekali lagi aku minta maaf dengan pihak kepolisian. Pesan untuk teman-teman yang lain untuk bijaklah dalam bermedia sosial. Sekian terima kasih," jelas Sony.Baca juga: Sebut Polsek Pagar Alam Selatan Peras Warga, Pria di Lahat Ditangkap! (nkm/nkm)   palembang ujaran kebencian kriminal ditangkap sumsel polisi facebook


Palembang -  Pemuda bernama Sony Cahaya Romadon (20), di Lahat, Sumatera Selatan ditangkap usai mengunggah ujaran kebencian kepada Polsek Pagar Alam Selatan di media sosial. Polisi menjelaskan motif Sony nekat melakukan hal itu."Motifnya, dia itu kesal karena harus merayakan malam pergantian tahun baru di Mapolsek," kata Kapolsek Pagar Alam Selatan Ipda Akhirudi dikonfirmasi detikSumut, Rabu (4/1/2022).Sebelum Sony mengunggah tulisan di media sosial, pihaknya pada Sabtu (31/12/2022) sekitar pukul 23.30 WIB mengamankan Sony dan dua rekannya di Alun-Alun, Pagar Alam Selatan.                        "Mereka kita amankan karena sedang mabuk - mabukan pil koplo di Alun-Alun Selatan. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, mereka kita bawa ke Polsek," katanya.Baca juga: Polisi Tangkap 3 Pencuri 1 Ton Solar dari Pipa Pertamina di BelawanSaat di Polsek, pihaknya mengaku tidak meminta sejumlah uang ke Sony dan rekannya, melainkan setelah sadar dari mabuk mereka bertiga dipulangkan kembali pada Minggu (1/1/2023) sekitar pukul 01.00 WIB, dini hari setelah pergantian tahun.           "Tindak ada anggota kita meminta sejumlah uang ke mereka. Jadi mereka ini kesal karena tak bisa menikmati malam pergantian tahun sesuai harapan mereka sehingga besoknya pelaku nekat menggugat kata - kata tersebut di media sosial," terangnya.Setelah unggahan tersebut viral, lanjutnya, pihaknya pun bergerak melakukan penyelidikan menangkap dan memeriksa pengunggah yang tak lain adalah Sony."Setelah kita lakukan pemeriksaan terungkaplah motif tersebut. Dia juga sudah kita kembalikan ke pihak keluarganya untuk dibina. Sementara ini kita kenakan dia wajib lapor saja karena perintah atasan itu merupakan suatu hal kebebasan untuk berpendapat," jelasnya.Baca juga: Bejat! Marbot di Palembang 5 Kali Cabuli Bocah SD di Toilet Masjid    Halaman                      1                                      2                               Selanjutnya       palembang sumsel ujaran kebencian facebook kriminal ditangkap


Palembang -  Seorang pemuda bernama Sony Cahaya Romadon (20), di Lahat, Sumatera Selatan viral usai mengunggah ujaran kebencian kepada institusi Polri di media sosial. Dalam unggahannya itu, dia menyebut jika semua anggota yang bertugas di Polsek Pagar Alam Selatan kerap memeras uang rakyat.Dilihat detikSumut, Rabu (4/1/2023), unggahan di salah satu grup facebook itu di unggah akun Wong Kito yang belakangan diketahui akun tersebut merupakan milik Sony.Dalam unggahannya pada 2 Januari 2023 itu, warga Desa Talang Tinggi, Kecamatan Muara Payang, Lahat itu secara gamblang menyebutkan jika semua Polisi bertugas di Polsek Pagar Alam Selatan kerap melakukan pemerasan kepada masyarakat.                        "Polsek Pagar Alam Selatan majoh tai gale (makan kotoran semua) merasi duit rakyat (memeras uang rakyat)," isi unggahan tersebut.Baca juga: 3 Tahun Ayah di Lampung Perkosa Anaknya, Terbongkar gegara FotoPihak Polres Pagar Alam pun tak menampik adanya kabar tersebut. Sony sendiri juga sudah ditangkap polisi saat bersembunyi di kediaman kerabatnya di Desa Sukaraja Kecamatan Pajar Bulan, Lahat, Selasa (3/1) kemarin sekitar Pukul 14.00 WIB.           "Dia memposting ujaran kebencian terhadap institusi Polri di media sosial, yang dilakukannya pada hari Senin 2 Januari 2023 lalu," kata Kasi Humas Polres Pagar Alam, AKP Wempi dikonfirmasi detikSumut, Rabu (4/1/2023).Saat menangkap pelaku, polisi turut menyita ponsel yang digunakannya untuk mengunggah ujaran kebencian tersebut. Menurut Wempi, Sony juga telah mengklarifikasi unggahan itu dan meminta maaf."Saat diamankan dan diperiksa, pelaku mengakui perbuatannya. Dia pun meminta maaf dan berjanji tidak mengulangi lagi tindakan tersebut," katanya.Baca juga: Jukir e-Parkir di Jalan Stasiun KA Medan Minta Retribusi Dibayar TunaiSony Dibebaskan. Cek Halaman Berikutnya...    Halaman                      1                                      2                               Selanjutnya       palembang sumatera selatan sumsel viral ujaran kebencian polres pagar alam pagar alam medsos


Solo - Bambang Tri Mulyono saat ini tengah didakwa dalam kasus ujaran kebencian dan penistaan agama dan menjalani persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Solo. Namun, dia malah akan mengajukan saksi soal tudingannya bahwa ijazah Presiden Joko Widodo (Jokowi) palsu. Hingga saat ini sudah ada 12 saksi dari Jaksa Penuntut Umum yang memberikan keterangannya kepada hakim, dari saksi pelapor, Kepala Sekolah SD dan SMP Jokowi, hingga teman SMP Jokowi. Bambang Tri mengatakan, dari keterangan saksi-saksi itu, dia semakin yakin jika ijazah Jokowi palsu.Baca juga: Eggi Sudjana Tantang Jokowi Buktikan Keaslian Ijazah di Sidang Bambang Tri"Tetap pada keterangan ijazah itu palsu. Saya semakin yakin dengan keterangan hari ini," kata Bambang Tri usai sidang di PN Solo, Selasa (3/1/2023). Bahkan, Bambang Tri akan menghadirkan saksi yang ada bukunya itu. Hal itu untuk menguatkan keterangannya jika ijazah Jokowi Palsu. "Insyaallah, Saya janjikan saya bisa menghadirkan semua saksi dalam buku Jokowi Undercover 2 Jokowi ijazah palsu. Saya janjikan, tapi belum waktunya mohon bersabar dikit," ujarnya. Dalam kasus tersebut, Bambang Tri dan Sugi Nur Rahardja menjadi terdakwa terkait video podcast keduanya di akun Youtube Gus Nur 13 Official, soal mubahalah. Video tersebut diduga bermuatan ujaran kebencian dan penistaan agama. Untuk diketahui, Bambang Tri dan Gus Nur didakwa melanggar Pasal 156a huruf a KUHP tentang penistaan agama; Pasal 45a ayat 2 juncto Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang ITE. Bambang Tri kena pasal tentang ujaran kebencian berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan. Kemudian, Pasal 14 ayat 1 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana tentang penyebaran pemberitaan bohong sehingga menimbulkan keonaran di masyarakat.Baca juga: Warga Demak Ditemukan Tewas Tenggelam di Lokasi Pengungsian Banjir                         Simak Video "Polisi Sudah Periksa 14 Saksi Kasus Dugaan Penistaan Agama Pendeta Gilbert" [Gambas:Video 20detik] (ahr/apl)   bambang tri mulyono ujaran kebencian penistaan agama ijazah jokowi hukrim jateng


Solo - Sebanyak 6 saksi dihadirkan dalam sidang lanjutan kasus dugaan penistaan agama dan ujaran kebencian yang digelar di Pengadilan Negeri Solo hari ini. Mereka saksi yang dibawa oleh jaksa penuntut umum di sidang dengan terdakwa Bambang Tri Mulyono dan Sugi Nur Rahardja (Gus Nur) itu. Video podcast kedua terdakwa di akun YouTube Gus Nur 13 Official soal mubahalah menjadi dasar kesaksian. Sidang tersebut digelar di PN Solo, Selasa (3/1/2023). Melanjutkan agenda persidangan pekan lalu, kali ini ada 6 saksi yang dihadirkan dari berbagai latar belakang. Mereka adalah Kepala Sekolah (Kapsek) SDN 111 Tirtoyoso Surakarta, Martharini Christiningsih, Kapsek SMPN 1 Surakarta Salim Ahmad, teman SMP Presiden Joko Widodo (Jokowi), Edy Kuncoro, Ketua Umum Pengurus Besar Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (PB SEMMI) Bintang Saputra, Awaludin bin Sanusi, dan Koordinator Aliansi Merah Putih Fahmi. "Bintang dan Awaludin ini memberikan dukungan kepada Polri untuk menindaklanjuti podcast itu, dan bersurat agar dipidanakan agar tidak menimbulkan keresahan," kata JPU Apriyanto Kurniawan saat ditemui detikJateng di Pengadilan Negeri (PN) Solo, Selasa (3/1/2022).Baca juga: Sidang Lanjutan Bambang Tri-Gus Nur, Hadirkan Saksi Teman-Guru JokowiSementara Martharini Christiningsih, Salim Ahmad, dan Edy Kuncoro dihadirkan untuk memberikan keterangan ijazah Presiden Joko Widodo (Jokowi) asli atau tidak. Sedangkan Fahmi dihadirkan sebagai koordinator aksi unjuk rasa di Bareskrim Polri oleh Aliansi Merah Putih usai adanya konten kedua terdakwa."Yang 3 orang (2 Kepsek dan teman Jokowi) yang menjelaskan terkait ijazah pak Jokowi itu asli atau tidak, mulai dari SD-nya Pak Jokowi," kata jaksa. "Tiga saksi dari Jakarta itu mereka yang keberatan dengan unggahan podcast dari terdakwa, mungkin dianggap menyebarkan kebencian dan kebohongan," ujar dia menambahkan. JPU mengajukan 23 saksi dalam persidangan ini yang akan pihaknya hadirkan. Sedangkan saksi ahli ada 7 orang. Hingga minggu ini sudah 12 saksi yang diperiksa. Aprilianto mengatakan saksi yang akan dihadirkan berikutnya adalah Kepsek SMAN 6 Surakarta dan sejumlah teman Jokowi. "Minggu depan kemungkinan masih pemeriksaan saksi, lalu kami akan melihat nanti urgency-nya sejauh mana kapasitas kami. Setelah itu baru keterangan ahli," ujarnya. Sementara itu kuasa hukum kedua terdakwa Eggi Sudjana mengatakan saksi yang dihadirkan JPU dianggapnya tidak berkualitas dalam kasus dugaan ijazah palsu Presiden Jokowi. Dia menuturkan, dari 7 saksi yang sudah memberikan keterangan, kesaksiannya dianggap hanya asumtif semata. Mereka tidak bisa membuktikan keaslian ijazah Jokowi. "Dari minggu lalu, saksi yang ditampilkan berkategori tidak berkualitas. Diukur dalam beberapa hal, seperti banyak lupa, tidak mengalami, tidak melihat, tidak mendengar, tidak mengetahui dalam arti yang real tentang ijazah asli Jokowi," kata Eggi.                        Baca juga: Terdakwa Penistaan Agama Bambang Tri Keberatan Keterangan Pelapor di Sidang Simak Video "Momen Buron Nomor 1 Thailand Gelagapan saat Ditangkap di Bali" [Gambas:Video 20detik] (ahr/dil)   bambang tri mulyono eggi sudjana pengacara ujaran kebencian solo sugi nur rahardja hukrim jateng berita jateng


Solo - Sidang lanjutan Bambang Tri Mulyono dan Sugi Nur Rahardja (Gus Nur) dalam kasus penistaan agama dan ujaran kebencian digelar di Pengadilan Negeri (PN) Solo. Agenda sidang mendengarkan keterangan saksi yang dihadirkan jaksa penuntut umum (JPU).Sidang dimulai sekira pukul 10.30 WIB. Terdakwa Bambang Tri dan Gus Nur hadir di persidangan. Jalannya sidang berlangsung terbuka dan disaksikan oleh pengunjung.Majelis hakim dipimpin oleh Hakim Moch. Yuli Hadi, dan hakim anggota Hadi Sunoto serta Bambang Aryanto. Sementara JPU yang hadir Apriyanto Kurniawan, Endang Sapto Pawuri, Dwi Ernawati, Endang Pujiastuti, dan Ardhias Adhi.                        Sebanyak enam saksi dihadirkan dalam persidangan ini, yakni Kepala SDN 111 Tirtoyoso Surakarta, Martharini Christiningsih; Kepala SMPN 1 Surakarta, Salim Ahmad; teman Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat SMP, Edy Kuncoro; Ketua Umum Pengurus Besar Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (PB SEMMI) Bintang Saputra; serta dua saksi lainnya yakni Awaludin dan Fahmi.Baca juga: Terdakwa Penistaan Agama Bambang Tri Keberatan Keterangan Pelapor di Sidang"Saksi-saksi teman dan guru dari Pak Jokowi," kata salah satu tim kuasa hukum Gus Nur, Agus Susilo Muslich, Selasa (3/1/2023).           Saksi pertama yang dimintai keterangannya adalah Bintang Saputra. Dia memberikan keterangan terkait dugaan ijazah palsu pada konten YouTube kedua terdakwa di Gus Nur 13 Official."Masalah ijazah Presiden. Kedua terdakwa bersumpah YouTube channel terkait mubahalah yang menjelaskan ijazah Jokowi palsu," kata Bintang saat memberikan keterangan.Saat ini proses persidangan masih berlangsung. Jalannya persidangan cukup alot, kuasa hukum terdakwa mempertanyakan kesaksian korban, sementara JPU membela saksi yang dihadirkan.Untuk diketahui, Bambang Tri dan Gus Nur didakwa melanggar Pasal 156a huruf a KUHP tentang penistaan agama; Pasal 45a ayat 2 juncto Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang ITE. Bambang Tri kena pasal tentang ujaran kebencian berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan.Baca juga: Bupati Klaten Tolak Tol Lingkar Timur-Selatan Solo, Gibran Ajak Duduk BarengKemudian, Pasal 14 ayat 1 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana tentang penyebaran pemberitaan bohong sehingga menimbulkan keonaran di masyarakat.Diketahui, pada Oktober 2022, Bambang Tri membuat heboh dengan mengajukan gugatan terkait ijazah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang disebutnya palsu.Tak lama kemudian polisi menangkapnya dengan tuduhan penistaan agama dan ujaran kebencian bersama Gus Nur. Mereka dianggap melanggar melalui konten yang diunggah di YouTube. Simak Video "Polisi Sudah Periksa 14 Saksi Kasus Dugaan Penistaan Agama Pendeta Gilbert" [Gambas:Video 20detik] (rih/aku)   bambang tri mulyono gus nur sugi nur rahardja ujaran kebencian penistaan agama pn solo solo hukrim jateng


Solo -  Sebanyak enam saksi dihadirkan dalam sidang lanjutan Bambang Tri Mulyono dan Sugi Nur Rahardja (Gus Nur) kasus dugaan penistaan agama. Dalam sidang di Pengadilan Negeri (PN) Solo ini kedua terdakwa dihadirkan bersamaan. "Ini sidang kedua, materinya mendengarkan keterangan saksi. Ada enam saksi yang dihadirkan dari jaksa," kata Humas PN Solo, Bambang Ariyanto saat jeda persidangan, Selasa (27/12/2022). Sebenarnya, agenda sidang Bambang Tri dan Gus Nur berbeda. Agenda persidangan Bambang Tri adalah pembuktian Penuntut Umum, sementara Gus Nur mendengarkan keterangan saksi. Namun kedua terdakwa dihadirkan dalam persidangan itu.Baca juga: Jalani Sidang Perdana, Bupati Pemalang Didakwa Terima Suap Rp 6 Miliar"Karena saksi dan dakwaan sama, dan disepakati semua pihak baik jaksa, kuasa hukum, dan terdakwa," ucapnya. Sementara enam saksi yang dihadirkan hari ini adalah saksi pelapor Dodo Baidlowi, dan saksi lainnya seperti Nasrudin, Imam Rizky, Husri Hasan, M Lutfi, dan Fikri Firdaus. Dodo Baidlowi membeberkan sejumlah keterangan terkait video kedua terdakwa, dan keterangan lainnya. Video itu merupakan konten soal mubahalah antara kedua terdakwa yang diunggah di akun YouTube Gus Nur 13 Official, yang dia lihat dari handphonenya.Baca juga: Gus Nur-Bambang Tri Jalani Sidang Kasus Penistaan Agama di PN Solo "Sebelum saya melaporkan, saat saya melihat konten antara kedua terdakwa, saya melihat ada kejanggalan. Awalnya ada kayak cuplikan, dua orang sedang mubahalah. Yang saya tangkap dua orang itu sedang berseteru, yang saya tangkap. Setelah saya tonton konten itu sampai akhir, ternyata yang dipermasalahkan itu soal ijazah Presiden Pak Jokowi," kata Dodo saat memberikan kesaksian di depan Majelis Hakim. Namun kedua terdakwa keberatan dengan keterangan dari Dodo. "Saya keberatan dengan keterangan saksi," kata Bambang Tri saat persidangan. Namun dia tidak menjelaskan poin keterangan saksi yang menjadi keberatannya.                        Selanjutnya baca halaman berikutnya.    Halaman                      1                                      2                                   Selanjutnya       bambang tri mulyono sugi nur rahardja gus nur penistaan agama ujaran kebencian pn solo solo hukrim jateng


Medan - Marcel Radhival atau yang akrab disebut Pesulap Merah dilaporkan oleh persatuan dukun. Laporan itu terkait ujaran kebencian.Pengacara dari Marcel, Yunus Adhi Prabowo mengatakan laporan itu terkait konten Pesulap Merah yang dinilai menipu."Inti dari permasalahan adalah, pihak pelapor itu mempermasalahkan posting konten dari Bang Marcel. Jadi, postingan apa itu? Terkait postingan dukun. Dukun itu dukun cabul, tukang tipu," ungkap Yunus dilansir dari detikHot, Senin (26/12/2022).                        "Di pemeriksaan kita sampaikan, maksud dukun cabul dan tukang tipu itu adalah dukun-dukun yang menggunakan perlawanan, yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Kemudian menakuti korban atau pasien yang kemudian mendapatkan keuntungan untuk memperkaya diri. Itulah yang kita sampaikan," sambungnya.Yunus mengatakan dukun yang dimaksud Marcel itu bukan dukun seperti dukun beranak maupun dukun pijat. Marcel disebut membongkar pendukunan dengan modus memakai perlengkapan yang dapat dibuktikan secara ilmiah.           "Jadi, pada saat kita berbicara, yang dukun kayak begitu, bukan dukung beranak, bukan dukun apa, atau dukun yang itu. Jadi, Bang Marcel di sini untuk mengedukasi, jangan sampai ada lagi orang yang tertipu praktik perdukunan dengan modus menggunakan perlengkapan atau peralatan yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Itu tujuannya," beber Yunus.Baca juga: Demo di DPRD Sumbar, Mahasiswa Minta Pesulap Merah Turunkan Harga BBMMarcel juga angkat suara terkait laporan tersebut. Marcel mengatakan, dukun yang dimaksud bukan dari kalangan pengobatan tradisional."Dukun beranak dan dukun pijat itu memang pengobatan tradisional. Bukan dukun yang saya maksud tadi," beber Marcel.Baca juga: Soal Konten Prank KDRT, Baim Wong Minta Maaf ke Lesti KejoraMarcel kemudian mengakui tak mau menggeneralisir pendukunan. Menurutnya dukun pijat atau pun beranak hingga dukun gigi bukan termasuk yang di permasalahkan olehnya."Seperti yang Bang Yunus jelaskan tadi. Karena semua orang, saya yakin juga paham tentang hal tersebut. Cuma ini ada orang yang seolah-olah menggeneralisir dukun yang saya maksud itu dukun pijat, dukun beranak, dukun gigi dan lain sebagainya. Ya tinggal bagaimana kita saja," beber Marcel. Simak Video "Polisi Hentikan Laporan Gus Samsudin Terhadap Pesulap Merah " [Gambas:Video 20detik] (afb/afb)   pesulap merah pesulap merah dilaporkan pesulap merah dipolisikan ujaran kebencian


Jakarta - Gubernur Lemhannas Andi Widjajanto bicara soal akan ada peningkatan atau eskalasi tiga isu di tahun politik 2023 menjelang Pemilu 2024. Tiga hal itu perlu ditangani dengan serius oleh Indonesia."Kami menyadari konsolidasi demokrasi di Indonesia. Tantangan terbesar tiga, secara eskalasi isu tiga. Yaitu politik identitas, miss informasi, ketiga tentang hate speech, ujaran kebencian yang terkait politik identitas. Itu tantangan terbesar untuk eskalasi politik Indonesia tahun 2023 dan 2024," kata Andi dalam konferensi pers, Rabu (21/12/2022).Mengatasi hal itu, ada beberapa macam solusi. Pertama, soal ketegasan regulasi pemerintah untuk mengatur suasana eskalasi politik di Indonesia.                        Baca juga: Jokowi Minta Bawaslu-KPU Buat Aturan yang Jelas: Jangan Banyak Tafsir!"Yang bisa dilakukan pertama adalah ketegasan pemerintah dalam regulasi. Pemerintah bisa kendalikan infrastruktur digitalnya. Biasanya tiga masalah itu muncul di plafon digital," ucapnya."Pemerintah yang lebih kuat, peran pemerintah yang lebih kuat tanpa menabrak prinsip demokrasi tentang kebebasan berpendapat," katanya.           Kemudian, adalah soal literasi digital. Solusi meningkatkan literasi digital menjadi kunci agar tak ada politik identitas, miss informasi, hingga ujaran kebencian."Dua yang paling mendasar, literasi digital, literasi digital menjadi kunci untuk kita melakukan mitigasi eskalasi politik terkait identitas, termasuk miss infomrasi, hoax, ujaran kebencian, di tahun politik 2023 menuju Pemilu 2024," ucapnya.Simak juga 'Jokowi ke Capres-Cawapres: Jangan Bawa Politik Identitas, Bahaya!':[Gambas:Video 20detik] (aik/dhn)   pemilu 2024 politik identitas hoaks ujaran kebencian


Solo - Terdakwa kasus penistaan agama serta ujaran kebencian Sugi Nur Rahardja (Gus Nur), dipindahkan ke Solo. Gus Nur sebelumnya didakwa melakukan ujaran kebencian bersama Bambang Tri Mulyono. Pemindahan itu diungkapkan oleh kuasa hukum Gus Nur, Agung Susilo."Hari ini ada proses pemindahan penahanan Gus Nur, yang semula di Rutan Polda Jateng, mau dipindah ke Rutan Surakarta," kata Susilo saat dihubungi detikJateng, Senin (19/12/2022).Agung menuturkan, Gus Nur akan menempati Rutan Klas IA Surakarta. Pemindahan ini tak terlepas dari persidangan yang akan dilakukan Gus Nur di Pengadilan Negeri (PN) Solo.                        "Atas permohonan kita untuk dipindahkan di Rutan Kelas 1 Surakarta, berkaitan sidangnya kan di Surakarta. Masak iya penahannya di Polda Jateng," ucapnya.Baca juga: Roy Suryo Dituntut 1,5 Tahun Penjara di Kasus Meme StupaGus Nur akan menjalani sidang perdana di PN Solo pada Selasa (20/12), besok. Pemindahan Gus Nur ini juga dibenarkan oleh Kasi Intel Kejari Solo, Agus Robbani.           "Iya benar (dipindahkan)," kata dia saat dihubungi detikJateng.Pemindahan ini menyusul Bambang Tri, yang sudah dipindahkan ke Solo. Bambang Tri berstatus sebagai tahanan titipan dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Solo, Jawa Tengah.Pemindahan penahanan Bambang Tri ini menyusul adanya pelimpahan kasus dari Mabes Polri dan Kejaksaan Agung (Kejagung). Dia disangkakan dengan Pasal 14, Ayat 1 Undang-undang No. 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana, Jo Pasal 55.Baca juga: Gugatan Ijazah Jokowi Akhirnya Dicabut, Begini Perjalanan KasusnyaPenahanannya tak sendiri, Bambang ditahan bersama Zuki Nur Rahardja, diduga melakukan penyebaran berita bohong dengan menggunakan podcast di Chanel YouTube. Simak Video "Momen Buron Nomor 1 Thailand Gelagapan saat Ditangkap di Bali" [Gambas:Video 20detik] (apl/ams)   berita jateng hukrim jateng bambang tri gus nur penistaan agama ujaran kebencian


Jakarta - Dittipidsiber Bareskrim Polri telah menetapkan Bambang Tri Mulyono dan Sugi Nur Rahardja (Gus Nur) sebagai tersangka penistaan agama dan ujaran kebencian. Adapun unsur penistaan agama itu terdapat di akun YouTube Gus Nur 13 Official.Berdasarkan link video YouTube Gus Nur 13 Official yang dikirimkan oleh Divisi Humas Polri, akun tersebut memposting video dengan judul 'Gus Nur: Mubahalah Bambang Tri Di Bawah Al-Qur'an'. Sesuai dengan judul videonya, dalam video itu, Bambang Tri dan Gus Nur melakukan tindakan mubahalah. Mubahalah merupakan sumpah yang diucapkan dua orang atau dua kelompok, yang saling merasa benar, seperti yang dikutip detikcom dari laman resmi Perbandingan Madzhab UNIDA Gontor.Pada video itu Bambang Tri Mulyono menyinggung soal ijazah Presiden Jokowi. Dalam video berdurasi 45 menit 12 detik itu, Bambang bersumpah rela mati jika ijazah Jokowi tidak palsu.                        "Sampean berani ngomong demi Allah juga ya. Kalau nanti ngomong di atas Al-Qur'an, berani?" tanya Gus Nur."Berani (ngomong di atas Al-Qur'an), berani. Nggak ada soal, bahkan saya sudah sering sekali meminta langsung kepada Allah di FB 'Ya Allah saya, kalau ijazahnya Jokowi tidak palsu saya minta saya jangan diberi hidup sampai matahari terbit'," kata Bambang dalam video tersebut, seperti dilihat detikcom, Kamis (13/10/2022).           "Atau bahkan kok kurang cepet, 5 menit lagi itu Fadli saksinya. Sudah 5 menit lagi sudah kamu tidur, dia komentar gitu," tambahnya.Kemudian, di bagian 'cuplikan' video itu, ada adegan Gus Nur menuntun Bambang mengucapkan kalimat mubahalah. Dalam pernyataannya di bawah Al-Qur'an dan dituntun oleh Gus Nur itu, Bambang menyatakan siap hidupnya hancur jika pernyataannya merupakan fitnah.Baca juga: Bambang Tri Mulyono dan Gus Nur Tersangka Penistaan Agama, 23 Saksi DiperiksaKonstruksi PerkaraBerdasarkan informasi yang didapatkan redaksi, kegiatan mubahalah yang dilakukan atau dipertontonkan oleh Gus Nur dan Bambang Tri tersebut dianggap tidak sesuai dengan syarat ketentuan untuk dilakukannya mubahalah dalam ajaran agama Islam. Anggapan tersebut berasal dari sejumlah saksi ahli yang dimintai keterangan oleh penyidik.Oleh karena itu, penyidik menyimpulkan Gus Nur dan Bambang melakukan perbuatan penodaan atau penistaan terhadap ajaran agama Islam.Tak hanya itu, penyidik juga menganggap tindakan Gus Nur dan Bambang memposting video tindakan yang dinarasikan sebagai mubahalah tersebut sebagai bentuk mengajarkan suatu bagian dari ajaran Islam yang tidak sesuai dengan tata cara yang diajarkan agama Islam. Penyalahgunaan itu, menurut penyidik, dapat terjadi dalam bentuk penggunaan simbol, praktik peribadatan, termasuk penyimpangan pokok-pokok ajaran Islam, terutama untuk kepentingan yang bertentangan dengan tuntunan Agama dan bertentangan dengan keimanan.Oleh karena itu, penyidik memandang Gus Nur dan Bambang Tri telah secara sengaja di muka publik melakukan praktik bersumpah dengan memanfaatkan praktik dan simbol ajaran agama Islam untuk mengajak masyarakat mengikuti kepentingan mereka, dengan berusaha meyakinkan publik atas satu atau dua atau seluruh materi sumpah yang mengandung dusta.Hal ini menurut penyidik, termasuk sebagai tindakan penyalahgunaan agama.Gus Nur dan Bambang hingga kini masih menjalani pemeriksaan dan belum ditahan. Kasus ini awalnya berdasarkan laporan polisi Nomor LP/B/0568/IX/2022 Bareskrim Polri tanggal 29 September 2022.Baca juga: Penggugat Ijazah Jokowi Ditetapkan Jadi Tersangka Penistaan AgamaKeduanya disangkakan Pasal 156 a huruf a KUHP tentang Penistaan Agama, Pasal 45 a ayat 2 juncto Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tentang ujaran kebencian berdasarkan suku, agama, ras dan antargolongan.Kemudian, Pasal 14 ayat 1 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana tentang penyebaran pemberitaan bohong sehingga menimbulkan keonaran di masyarakat.Sebelumnya, Bambang telah ditangkap penyidik Distribusi Bareskrim Polri di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, sore tadi sekitar pukul 15.30 WIB. Bambang ditangkap di sebuah hotel.Simak Video: Bambang Tri: Gugat Ijazah Jokowi hingga Jadi Tersangka Penistaan Agama[Gambas:Video 20detik] (fjp/isa)   bambang tri mulyono bambang tri mulyono tersangka penistaan agama gus nur ujaran kebencian


Jakarta - Roy Suryo didakwa terkait kasus ujaran kebencian terhadap suku, agama ras dan golongan (SARA), ujaran permusuhan atau penodaan agama, hingga kasus penyebaran kabar tidak pasti atau berlebihan yang menyebabkan keonaran terkait meme stupa Borobudur. Diketahui meme stupa Borobudur itu menjadi viral usai di-retweet oleh Roy Suryo."Bahwa terdakwa Roy Suryo pada tanggal 10 Juni 2022, atau pada tanggal 11 juni 2022... dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)," kata tim jaksa penuntut umum, Tri Anggoro Mukti, di Pengadilan Negeri Jakarta barat, Jakarta Barat, Rabu (12/10/2022).Awalnya Roy Suryo melihat adanya unggahan di media sosial Twitter terkait foto meme stupa Borobudur yang sudah direkayasa dan diubah menjadi foto lain di akun bernama @IrutPagut. Kemudian keesokan harinya postingan tersebut viral setelah banyak yang berkomentar pengguna Twitter di postingan itu, selain itu postingan itu juga telah dimuat di sebuah media online.                        Baca juga: Tak Hadir Langsung di Pengadilan, Roy Suryo Diadili Tanpa Penyangga LeherSelain itu, terdakwa melihat postingan terkait meme stupa itu yang diunggah oleh akun lainnya. Selanjutnya terdakwa melakukan screenshot terhadap postingan tersebut yang berisi gambar stupa yang merupakan simbol suci agama Buddha yang telah diedit menjadi gambar yang bukan sebenarnya, yaitu figur stupa yang berwajah selain Budha.Hingga akhirnya pada 10 Juni, terdakwa Roy Suryo secara sadar melakukan Quote tweet atau mengutip tweet gambar stupa yang merupakan simbol suci agama Budha yang telah diedit menjadi gambar yang bukan sebenarnya, yaitu figur stupa yang berwajah selain Budha yang bersumber dari akun twitter @fly_free_DY.           Jaksa Tri Anggoro mengatakan, terdakwa juga turut menambahkan kalimat terhadap stupa tersebut dengan caption atau kalimat yang berbunyi, "Mumpung akhir pekan yang ringan2 saja Twit-nya. Sejalan dengan protes rencana kenaikan harga tiket naik candi Borobudur (dari 50 ribu ke 750 ribu (sh sewarasnya) ditunda itu, banyak kreativitas netizen mengubah salah satu stupa terbuka yang ikonik di Borobudur itu, lucu hehehe Ambyar". Postingan tersebut dibuat terdakwa Roy Suryo menggunakan HP milik terdakwa.Baca juga: Pengacara: Oknum Kemenag Paksa Roy Suryo Ngaku Salah soal Meme StupaPostingan Roy Suryo itu kemudian menjadi viral hingga akhirnya terdakwa Roy Suryo dilaporkan oleh organisasi Dharmapala. Dharmapala merasa tersinggung atau timbul rasa kebencian karena isi tweet terdakwa sehingga melaporkan terdakwa Roy Suryo ke Polda Metro Jaya.Atas perbuatannya Roy Suryo didakwa Pasal 28 ayat (2) Jo. Pasal 45 A Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).Atau kedua, Pasal 156a Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan/atau ketiga Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. (yld/aik)   roy suryo meme stupa borobudur sidang roy suryo ujaran kebencian


Jakarta -  Persatuan Jaksa Republik Indonesia (Persaja) Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta melaporkan advokat Alvin Lim ke Polda Metro Jaya terkait konten yang menyebut 'Kejaksaan Sarang Mafia'. Tak tinggal diam, Alvin Lim pun memastikan akan membuktikan pernyataannya.Laporan terhadap Alvin Lim disampaikan oleh Jaksa Yadyn sebagai perwakilan Persaja Kejati DKI didampingi Advokat Persaja Kejati DKI Abdul Bari Alkatiri. Laporan tersebut telah diterima polisi dan teregister dengan nomor LP/B/4820/IX/2022/SPKT/POLDA METRO JAYA, tertanggal 20 September 2022."Persatuan Jaksa Republik Indonesia (Persaja) wilayah Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta yang diwakili oleh Dr Yadyn SH, MH membuat laporan polisi ke Polda Metro Jaya terkait kasus penyebaran berita bohong dan atau ujaran kebencian yang dilakukan oleh Alvin Lim yang menyebut 'Kejaksaan Sarang Mafia'," kata perwakilan Persaja Kejati DKI Yadyn dalam keterangan pers tertulis, Selasa (20/9).                        Baca juga: Persatuan Jaksa DKI Polisikan Alvin Lim soal Konten 'Kejaksaan Sarang Mafia'Yadyn menyebut Alvin Lim diduga telah menyebarkan berita bohong dan ujaran kebencian lewat akun YouTube Quotient TV. Dia memastikan laporan itu telah diterima oleh pihak kepolisian."Laporan telah diterima oleh Polda Metro Jaya, terkait video-video yang diunggah di akun YouTube Alvin Lim channel Quotient TV, yang kami pandang sebagai suatu kebohongan publik dengan menyampaikan asumsi-asumsi untuk mempengaruhi masyarakat dengan mendisreditkan Kejaksaan sebagai instansi dan jaksa sebagai personal tanpa disertai fakta hukum dan alat bukti," kata Yadyn.           Yadyn mengatakan Alvin Lim telah menyampaikan kebohongan. Yadyn menyebut kejaksaan telah memiliki wadah melalui bidang pengawasan apabila masyarakat ingin melaporkan perilaku jaksa yang menyalahi aturan."Kami insan Adhyaksa dan sebagai perwakilan Persaja wilayah DKI Jakarta, berharap Polda Metro Jaya memproses laporan kami dengan berdasarkan fakta hukum dan alat bukti yang ada, dan dalam laporan kami ke Polda Metro Jaya, kami Persaja Kejati DKI Jakarta telah melampirkan sejumlah bukti-bukti guna mendukung fakta hukum mengenai peristiwa perbuatan dan perbuatan materiil sehubungan dengan dugaan menyampaikan berita bohong kepada masyarakat oleh Alvin Lim melalui channel Quotient TV," ujar Yadyn.Simak selengkapnya di halaman berikutnya.Saksikan juga 'Kanwil BPN DKI Klaim 54 Kasus Mafia Tanah Telah Diungkap':[Gambas:Video 20detik]    Halaman                  1                              2                           Selanjutnya       alvin lim kejaksaan agung kejati dki kejagung hoaks ujaran kebencian polda metro jaya


Jakarta -  Nama Deolipa Yumara mencuat lagi ke publik karena dipolisikan terkait tuduhan penistaan terhadap agama hingga ujaran kebencian bermuatan SARA. Hal itu ternyata gegara chat ke artis Angel Lelga yang meminta 'kembali ke Tuhanmu'.Diketahui, Deolipa merupakan bekas pengacara Bharada Richard Eliezer atau Bharada E dalam kasus pembunuhan Brigadir Nopriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir Yosua. Kasus ini menyita perhatian publik karena menyeret petinggi Polri Irjen Ferdy Sambo.Deolipa saat ini dilaporkan atas tuduhan penodaan agama hingga ujaran kebencian bernuansa SARA. Deolipa dilaporkan atas pernyataan maupun chat kepada artis Angel Lelga yang meminta Angel Lelga 'kembali ke Tuhan Yesus'. Sebagai informasi, Angel Lelga merupakan seorang mualaf.                        Baca juga: Pelapor Tak Gentar Kamaruddin Lapor Balik soal Hoax Brigadir J: Itu Hak DiaDeolipa Dianggap Menodai AgamaLaporan itu teregister dengan nomor LP/2089/IX/2022/RJS tertanggal Jumat, 2 September 2022, oleh seorang YouTuber, Yonatan Nandar. Dalam laporannya itu, Yonatan Nandar melaporkan Deolipa Yumara atas tuduhan penodaan agama hingga ujaran kebencian bernuansa SARA."Pada kesempatan pada sore hari yang berbahagia ini, saya melaporkan Deolipa Yumara atas dugaan penyalahgunaan penodaan agama, ujaran kebencian yang bermuatan SARA sebagaimana diatur di dalam Pasal 156 a KUHP juncto Pasal 28 ayat 2 juncto Pasal 45 ayat 2 UU No 19 Tahun 2016 tentang Undang-Undang ITE," kata Yonatan Nandar kepada wartawan di Polres Metro Jakarta Selatan, Jumat (2/9).           Baca juga: Pelapor soal Deolipa Ngaku Cuma Menduga di Kasus Ferdy Sambo: Ngeles!Yonatan menilai ucapan Deolipa yang meminta Angel Lelga bertobat dan kembali kepada 'Tuhan yang mula-mula' adalah sebuah penodaan. Dia menyebut ucapan itulah yang mendasari kelompok Aliansi Aktivis Indonesia melayangkan laporan tersebut. Angel Lelga diketahui merupakan seorang mualaf."Kalau dia (Deolipa) mengatakan 'bertobat dan kembali kepada Tuhanmu yang mula-mula', berarti agama saya salah? Di situlah yang tadi kemudian diduga melakukan pasal-pasal yang sudah tadi saya sampaikan. Jadi itu permasalahannya ya, bukan yang lain," ujarnya.Simak video 'Angel Lelga Dipolisikan Imbas Bongkar Isi Chat Deolipa soal Tudingan Hina Agama': [Gambas:Video 20detik]Baca halaman berikutnya pelaporan ke Deolipa dalam penyelidikan polisi>>    Halaman                  1                              2                           Selanjutnya       deolipa yumara deolipa yumara dipolisikan angel lelga penistaan agama polres metro jakarta selatan ujaran kebencian angel lelga vs deolipa yumara


Jakarta -  Deolipa Yumara dipolisikan gegara chat ke artis Angel Lelga yang meminta 'kembali ke Tuhanmu'. Deolipa Yumara dilaporkan atas tuduhan penistaan terhadap agama hingga ujaran kebencian bermuatan SARA.Deolipa adalah seorang pengacara. Nama Deolipa mencuat karena pernah menjadi pengacara Bharada Richard Eliezer atau Bharada E, tersangka kasus pembunuhan Brigadir Nopriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir Yosua.Pernyataan-pernyataan Deolipa terkait kasus Ferdy Sambo menjadi sorotan. Deolipa Yumara juga sebelumnya dilaporkan atas tuduhan penyebaran hoax terkait kasus Ferdy Sambo tersebut.                        Kali ini, Deolipa dilaporkan atas tuduhan penodaan agama hingga ujaran kebencian bernuansa SARA. Deolipa dilaporkan atas pernyataan maupun chat kepada artis Angel Lelga yang meminta Angel Lelga 'kembali ke Tuhan Yesus'. Sebagai informasi saja, Angel Lelga adalah seorang mualaf.Pelaporan tersebut berawal dari beredarnya chat Deolipa kepada Angel Lelga, salah satunya 'Angel harus kembali kepada Tuhan Yesus'. Tak hanya di chat, pernyataan Deolipa 'Angel Lelga harus kembali ke Tuhan Yesus' ini juga ia sampaikan dalam beberapa kesempatan saat wawancara dengan sejumlah media.           Baca juga: Deolipa Dipolisikan gegara Minta Angel Lelga 'Kembali ke Tuhanmu'Deolipa Dianggap Menodai AgamaLaporan itu teregister dengan nomor LP/2089/IX/2022/RJS tertanggal Jumat, 2 September 2022, oleh seorang YouTuber, Yonatan Nandar. Dalam laporannya itu, Yonatan Nandar melaporkan Deolipa Yumara atas tuduhan penodaan agama hingga ujaran kebencian bernuansa SARA."Pada kesempatan pada sore hari yang berbahagia ini, saya melaporkan Deolipa Yumara atas dugaan penyalahgunaan penodaan agama, ujaran kebencian yang bermuatan SARA sebagaimana diatur di dalam Pasal 156 a KUHP juncto Pasal 28 ayat 2 juncto Pasal 45 ayat 2 UU No 19 Tahun 2016 tentang Undang-Undang ITE," kata Yonatan Nandar kepada wartawan di Polres Metro Jakarta Selatan, Jumat (2/9).Dia menilai ucapan Deolipa yang meminta Angel Lelga bertobat dan kembali kepada 'Tuhan yang mula-mula' adalah sebuah penodaan. Dia menyebut ucapan itulah yang mendasari kelompok Aliansi Aktivis Indonesia melayangkan laporan tersebut. Angel Lelga diketahui merupakan seorang mualaf."Kalau dia (Deolipa) mengatakan 'bertobat dan kembali kepada Tuhanmu yang mula-mula', berarti agama saya salah? Di situlah yang tadi kemudian diduga melakukan pasal-pasal yang sudah tadi saya sampaikan. Jadi itu permasalahannya ya, bukan yang lain," ujarnya.Baca juga: Dituding Sebar Hoax, Deolipa dan Kamaruddin Dilaporkan ke BareskrimBaca di halaman selanjutnya: alasan pelapor polisikan Deolipa hingga tanggapan Deolipa...Simak juga Video: Angel Lelga Dipolisikan Imbas Bongkar Isi Chat Deolipa soal Tudingan Hina Agama[Gambas:Video 20detik]    Halaman                  1                              2                              3                           Selanjutnya       deolipa yumara deolipa yumara siapa deolipa yumara dipolisikan deolipa pengacara bharada e deolipa deolipa vs angel lelga angel lelga penistaan agama ujaran kebencian polres metro jakarta selatan jabodetabek round-up


Jakarta - Polda Metro Jaya menahan Roy Suryo usai ditetapkan sebagai tersangka kasus ujaran kebencian dan penistaan agama berkaitan unggahan stupa Borobudur. Dalam kasus ini Roy Suryo dijerat dengan sejumlah pasal.Dikutip dari detikNews, Jumat (5/8/2022), polisi melakukan penahanan karena khawatir Roy Suryo menghilangkan barang bukti. "Hal ini (penahanan) dilakukan karena ada kekhawatiran dari penyidik yang bersangkutan akan menghilangkan barang bukti dan sebagainya sebagaimana tertuang dalam pasal 21 ayat 1 KUHAP," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Zulpan."Penyidik memutuskan mulai malam ini terhadap Roy Suryo Motodiprojo sebagai tersangka ujaran kebencian ini mulai dilakukan penahanan," kata Zulpan menambahkan.                        Baca juga: Polisi Bilang Sehat, Roy Suryo Masih Pakai Penyangga Leher saat DitahanRoy Suryo dijerat Pasal 28 ayat 2 juncto Pasal 45 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. "Ancamannya adalah paling lama 6 tahun penjara atau denda Rp 1 miliar," kata Zulpan.Selain itu, Roy juga dijerat Pasal 156 A KUHP dengan ancaman pidana 5 tahun penjara. "Ketiga, Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 2 tahun penjara," tutur Zulpan. (bbn/bbn)   roy suryo roy suryo ditahan ujaran kebencian kabar nasional


Jakarta - Polda Metro Jaya resmi menahan Roy Suryo setelah ditetapkan tersangka ujaran kebencian. Roy Suryo ditahan karena dikhawatirkan dapat menghilangkan barang bukti."Hal ini (penahanan) dilakukan karena ada kekhawatiran dari penyidik yang bersangkutan akan menghilangkan barang bukti dan sebagainya sebagaimana tertuang dalam pasal 21 ayat 1 KUHAP," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Zulpan dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya, Jakarta dikutip dari detikNews, Jumat (5/8/2022).Roy Suryo mulai ditahan malam ini. Roy Suryo ditahan setelah dipastikan dalam keadaan sehat.                        "Penyidik memutuskan mulai malam ini terhadap Roy Suryo Motodiprojo sebagai tersangka ujaran kebencian ini mulai dilakukan penahanan," lanjutnya.Dalam kasus ini Roy Suryo dijerat dengan sejumlah pasal. Dia dijerat mulai dari Pasal 28 ayat 2 juncto Pasal 45A ayat 2 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan/atau Pasal 156A KUHP dan/atau Pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.           Baca juga: Roy Suryo Tersangka Dugaan Penistaan Agama Ditahan, Dipastikan SehatSebelumnya, Zulpan sempat bicara soal indikasi penahanan kepada Roy Suryo. Dia menyebut penahanan kepada Roy tergantung hasil pemeriksaan yang masih berjalan."Nanti setelah pemeriksaan langkah berikut apakah dilakukan upaya hukum kepada yang bersangkutan seperti yang ditanyakan, saya belum bisa sampaikan. Nanti penyidik yang memutuskan karena pemeriksaan belum selesai," ucapnya. Simak Video "Roy Suryo Sebut Sirekap Tidak Layak, Ini Analisisnya" [Gambas:Video 20detik] (ftk/nvl)   roy suryo roy suryo ditahan ujaran kebencian dugaan penistaan agama


Yogyakarta -  UGM memberikan sanksi etik kepada Prof Karna Wijaya terkait kasus dugaan ujaran kebencian terhadap Ade Armando beberapa waktu lalu. Ada empat poin sanksi yang dijatuhkan terhadap Prof Karna.Sanksi itu tertuang dalam Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 1843/UN 1.P/KPT/DSDM/2022 yang ditandatangani oleh Rektor UGM Prof Ova Emilia tertanggal 19 Juli 2022.4 Sanksi Etik yang Dijatuhkan kepada Prof Karna WijayaKewajiban menyampaikan permintaan maaf secara tertulis melalui media massa arus utama nasional paling lambat 14 hari sejak Keputusan Rektor di atas berlaku serta tidak mengulangi lagi perbuatan yang sama.Selama dua semester Prof Karna Wijaya tidak berhak mendapatkan hibah penelitian yang diberikan Universitas Gadjah Mada dan/atau Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (F-MIPA) UGM.Yang bersangkutan juga akan mengikuti program pembinaan pegawai yang dilaksanakan oleh Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam UGM. Jika nanti terbukti tidak melaksanakan sanksi etik sebagaimana tersebut maka akan dijatuhi sanksi yang lebih berat.Dewan Kehormatan UGM merekomendasikan Prof Karna Wijaya untuk dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang sehingga Rektor UGM memutuskan agar pemeriksaan disiplin yang bersangkutan ditangani oleh Tim Pemeriksa sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Proses pengusulan dan pendampingan pemeriksaan disiplin tersebut akan difasilitasi oleh UGM dalam hal ini Direktorat SDM.Baca juga: UGM Jatuhkan Sanksi untuk Prof Karna Terkait Ujaran Kebencian ke Ade Armando"Sanksi etik dalam Keputusan Rektor ini telah mempertimbangkan rekomendasi dari Dewan Kehormatan Universitas melalui Keputusan Dewan Kehormatan Universitas Gadjah Mada Nomor 1 Tahun 2022 pada tanggal 17 Juni 2022," kata Rektor UGM Prof Ova Emilia dalam keterangannya, Rabu (3/8/2022).                        Halaman selanjutnya, klarifikasi dan permintaan maaf Prof Karna Wijaya...    Halaman                      1                                      2                                   Selanjutnya       guru besar ugm prof karna wijaya karna wijaya dosen ugm karna wijaya ujaran kebencian ade armando ugm detikjogja detikjateng


Yogyakarta -  UGM memberikan sanksi etik kepada Prof Karna Wijaya terkait kasus dugaan ujaran kebencian terhadap Ade Armando beberapa waktu lalu. Sanksi itu tertuang dalam Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 1843/UN 1.P/KPT/DSDM/2022 yang ditandatangani oleh Rektor UGM Prof Ova Emilia tertanggal 19 Juli 2022."Sanksi etik dalam Keputusan Rektor ini telah mempertimbangkan rekomendasi dari Dewan Kehormatan Universitas melalui Keputusan Dewan Kehormatan Universitas Gadjah Mada Nomor 1 Tahun 2022 pada tanggal 17 Juni 2022," kata Ova dalam keterangannya, Rabu (3/8/2022).Sanksi etik yang dijatuhkan kepada Prof Karna Wijaya, yaitu kewajiban menyampaikan permintaan maaf secara tertulis melalui media massa arus utama nasional paling lambat 14 hari sejak Keputusan Rektor berlaku serta tidak mengulangi lagi perbuatan yang sama.                        Selain itu, selama dua semester Prof Karna Wijaya tidak berhak mendapatkan hibah penelitian yang diberikan Universitas Gadjah Mada dan/atau Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (F-MIPA) UGM."Yang bersangkutan juga akan mengikuti program pembinaan pegawai yang dilaksanakan oleh Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam UGM. Jika nanti terbukti tidak melaksanakan sanksi etik sebagaimana tersebut maka akan dijatuhi sanksi yang lebih berat," tegas Ova.           Baca juga: A-Z Ujaran Kebencian Kasus Ade Armando oleh Guru Besar UGM Prof KarnaDewan Kehormatan UGM juga merekomendasikan Prof Karna Wijaya untuk dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang sehingga Rektor UGM memutuskan agar pemeriksaan disiplin yang bersangkutan ditangani oleh Tim Pemeriksa sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Proses pengusulan dan pendampingan pemeriksaan disiplin tersebut akan difasilitasi oleh UGM dalam hal ini Direktorat SDM.Sebelumnya, Prof Karna Wijaya mendadak jadi sorotan pada April 2022 lalu. Dia diduga menulis ujaran kebencian terhadap Ade Armando di media sosial.Klarifikasi Prof Karna WijayaProf Karna kemudian angkat bicara. Dia mengakui mengunggah postingan itu. Namun dia berdalih komentarnya itu hanya sebatas guyonan biasa."Saya memposting sesuatu yang sebenarnya hanya gojegan (bercanda), gojegan sangat biasa sekali. Bahkan mungkin statement-statement yang dibuat katakanlah Ade Armando dan sebagainya itu lebih sadis ya. Tapi ini kan hanya sebuah gojegan saja terhadap kejadian seperti itu," kata Karna ditemui di Balairung UGM, Senin (18/4).Selengkapnya di halaman selanjutnya...    Halaman                      1                                      2                                   Selanjutnya       guru besar ugm prof karna wijaya dosen ugm karna wijaya karna wijaya ugm ade armando ujaran kebencian detikjogja detikjateng


Jakarta - Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat mengajak seluruh pihak untuk melawan ujaran kebencian di Tanah Air. Menurutnya, hal ini perlu diupayakan bersama guna memperkuat persatuan dalam membangun bangsa."Di tengah keberagaman dan kompleksnya tantangan pembangunan saat ini, bangsa ini membutuhkan kebersamaan yang kuat untuk menjawab setiap tantangan. Pola komunikasi yang baik dan bebas dari ujaran kebencian di ruang publik menjadi sebuah keharusan," kata Lestari dalam keterangannya, Selasa (21/6/2022).Lestari menjelaskan untuk pertama kalinya memperingati hari Melawan Ujaran Kebencian Sedunia, Sabtu (18/6). Tahun lalu, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pun pernah menyoroti keprihatinan global terhadap ujaran kebencian, terutama cyber bullying di seluruh dunia.                        Baca juga: Pimpinan MPR RI Ubah Penamaan Forum Majelis Syuro Dunia, Ini GantinyaMengenai hal ini, pada Februari 2022, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memberikan peringatan ke 1.042 akun media sosial. Adapun akun-akun ini diduga menyebarkan konten bermuatan ujaran kebencian berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).Menurut Lestari, efek ujaran kebencian di ruang publik mampu memecah belah suatu bangsa. Oleh karena itu, persoalan ini perlu menjadi perhatian serius oleh seluruh pihak.           "Apalagi dalam waktu dekat tahapan pemilu serentak yang sarat dengan aksi kompetisi perorangan hingga kelompok berpotensi menimbulkan friksi," paparnya.Baca juga: Masih Pandemi, Sidang Tahunan MPR 2022 Direncanakan Ikuti Konsep di 2020Wanita yang akrab disapa Rerie ini pun menambahkan para pihak terkait juga perlu melakukan upaya dini untuk menginformasikan pola-pola komunikasi yang santun dan bertanggung jawab di ruang publik. Salah satunya dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat luas.Sebab, kata Lestari, sebagian besar pelaku ujaran kebencian mengaku tidak tahu batasannya. Untuk itu, upaya sosialisasi perlu diikuti dengan langkah edukasi yang mudah dipahami masyarakat guna menekan potensi ujaran kebencian di ruang publik.Lihat juga video 'Ma'ruf: Jika Memahami Al-Qur'an, Tak Ada Lagi Ujaran Kebencian': [Gambas:Video 20detik] (fhs/ega)   mpr lestari moerdijat ujaran kebencian


Jakarta - Mabes Polri bakal membentuk satgas khusus bernama Satgas Nusantara guna pengamanan pelaksanaan Pemilu 2024 mendatang. Satgas ini bertujuan mencegah terjadinya polarisasi hingga pemberantasan hoaks terkait Pemilu 2024."Berangkat dari pengalaman Pemilu 2019, tentunya kita tidak bisa menghindari polarisasi, politik identitas, hoaks, ujaran kebencian, itu tidak bisa kita hindari. Polri sudah menyiapkan Satgas Nusantara, sebagai bentuk cooling system," kata Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo saat ditemui di kawasan Mabes Polri, Minggu (19/6/2022).Selain itu, lanjut Dedi, Satgas tersebut nantinya akan memberikan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat. Satgas itu akan menegur konten-konten media sosial yang bersifat polarisasi dan hoaks.                        "Kemudian berkolaborasi juga melakukan kegiatan literasi, sosialisasi, dan pengingat apabila ada masyarakat atau kelompok tertentu yang menyebarkan, memviralkan konten-konten yang bersifat polarisasi, politik identitas, hoaks, akan kita ingatkan," jelasnya.Baca juga: Desain Istana Garuda di IKN Final, Lelang Proyek Dimulai Bulan IniDedi melanjutkan, nantinya Satgas itu akan memperingatkan masyarakat sebanyak dua kali. Jika masih kedapatan, dia menegaskan akan melakukan upaya hukum.           "Apabila diingatkan, sekali, dua kali masih melakukan tindakan yang sama, maka upaya penegakan hukum harus dilakukan, agar tidak terjadi lagi kegiatan seperti itu. Pak Kapolri selalu mengingatkan mari kita menjaga persatuan dan kesatuan, merawat kebinekaan dalam bingkai NKRI," kata Dedi.Satgas Nusantara, kata, akan diluncurkan bersamaan dengan Operasi Mantap Brata dalam rangka pengamanan Pemilu 2024. Targetnya, Operasi Mantap Brata akan dilaksanakan dalam waktu dekat."Ini masih kita godok terus, berapa kekuatan, kemudian ancaman apa saja yang dimungkinkan akan terjadi, berapa sarana prasarana yang digunakan," jelasnya."Insyaallah dalam waktu dekat akan disampaikan bahwa operasi Mantap Brata di seluruh Indonesia," sambungnya.Baca juga: Sederet Fakta Baru di Balik Rencana Naik Candi Borobudur Bayar Rp 750.000Operasi Mantap BrataSebelumnya, Polri siap mengamankan penyelenggaraan dan tahapan Pemilu Serentak 2024. Polri akan menggelar operasi yang dinamakan Operasi Mantap Brata."Nantinya Polri akan menggelar Operasi Mantap Brata dari tingkat Mabes sampai tingkat polres jajaran," kata Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo kepada wartawan, Selasa (24/5/2022).Dia mengaku pihaknya bakal bekerja sama dengan TNI hingga pemerintah daerah (pemda) dalam pengamanan ini. Diketahui tahapan awal Pemilu dimulai pada 14 Juni 2022."Tentunya Polri juga bekerja sama, bersinergi dengan stakeholder terkait, TNI, penyelenggara pemilu (KPU), Bawaslu, pemda, dan lain-lain," katanya.Dedi menambahkan, pemilu nanti tentu akan terdapat gangguan kamtibmas yang berbeda-beda. Pihaknya juga tengah menyiapkan anggaran untuk mengantisipasi potensi gangguan itu. (isa/isa)   hoax ujaran kebencian satgas nusantara polri pemilu 2024


Jakarta -  Petinggi sekaligus deklarator Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), Anton Permana, divonis 10 bulan penjara atas kasus ujaran kebencian. Anton dinilai terbukti bersalah karena menyebarkan berita bohong.Adapun keputusan itu dibacakan oleh majelis hakim di sidang perkara atas terdakwa Anton Permana yang digelar di Ruang Sidang Utama, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (23/5/2022). Sidang dipimpin ketua majelis hakim Nazar serta hakim anggota Dewa dan Hapsoro Restu Widodo."Menyatakan Terdakwa Anton Permana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, menyebarkan informasi atau kabar yang tidak benar. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 bulan dikurangi masa tahanan," kata ketua majelis hakim Nazar saat membacakan putusan sidang.                        Baca juga: Polri Ungkap Peran Deklarator KAMI Anton Permana Sebar Kebencian SARAMeski begitu, majelis hakim tidak memerintahkan penahanan terhadap Anton Permana. Sebab, masa vonis hukuman dikurangi masa tahanan selama Anton menjalani sidang.Selain itu, hakim memerintahkan agar sebagian barang bukti dimusnahkan dan sebagian lagi dikembalikan. Anton juga dikenakan denda Rp 5.000.           "Menetapkan Terdakwa tidak ditahan. Menyatakan barang bukti dimusnahkan dan sebagian dikembalikan kepada Terdakwa. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 5.000," ujar Nazar.Terdakwa Anton Permana didakwa melanggar Pasal 45A ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan/atau Pasal 14 ayat (1) dan (2) dan/atau Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.Baca juga: MA Tolak Kasasi Syahganda Nainggolan di Kasus Berita Bohong Omnibus LawSimak duduk perkara kasus ujaran kebencian yang menjerat Anton Permana di halaman berikutnya.    Halaman                  1                              2                           Selanjutnya       anton permana petinggi kami ditangkap ujaran kebencian


Jakarta - We've built a world that's extremely good at generating causes for anger, but extremely bad at giving us anything constructive to do with it (Oliver Burkeman, 2019).Penembakan brutal yang dilakukan oleh pemuda penenteng senjata bernama Payton Gendron di Buffalo Amerika Serikat menyita perhatian dunia. Dalam aksinya yang menewaskan 11 korban dengan sebagian besar di antaranya adalah warga kulit hitam, Gendron merekam tindakannya secara live streaming melalui platform media sosial Twitch. Belakangan terungkap, pemuda 18 tahun tersebut ternyata penyokong teori konspirasi penghapusan ras kulit putih (replacement theory). Menurut The Daily Beast (15/5) lini masa media sosialnya memperlihatkan bagaimana aktivitasnya menyebarkan pesan-pesan kebencian terhadap masyarakat kulit hitam dan Yahudi beberapa bulan sebelum penembakan. Dalam lini masanya juga terungkap, apresiasinya terhadap pembunuhan model serupa yang dilakukan warga Selandia Baru terhadap jamaah salah satu masjid pada 2019. Sebanyak 51 orang meninggal dalam penembakan tersebut. Kedua aksi tersebut menampilkan gejala yang sama. Gejala yang dimaksud berkenaan dengan pemanfaatan ruang digital sebagai sarana keduanya menjalankan aksi kejahatan serta menyebarkan aroma kebencian yang menjalar demikian cepatnya. Di Indonesia, penganiayaan yang dialami oleh Ade Armando, meski dengan kadar kekerasan yang berbeda, juga menampilkan gejala yang sama. Penganiayaan tersebut lahir dari sublimasi pesan kebencian yang terus dipelihara di media sosial. Bahkan, sebelum penganiayaan terjadi, para pelaku sudah saling terkoneksi di media sosial dengan saling berbagi informasi disertai narasi-narasi kebencian musuh Islam, buzzer, cebong, dan sebagainya, yang pada akhirnya meletupkan kemarahan dan kekerasan. Berbagai peristiwa kejahatan sadis yang dilakukan secara terbuka semakin menegaskan kebenaran artikel Oliver Burkeman berjudul The Age of Rage: Are We Really Living in Angrier Times? (The Guardians,11/5/2019) di atas. Saat ini masyarakat sedang berada pada era kemarahan (Age of Rage). Pada era penuh amarah ini, emosi orang mudah diekspresikan. Dalam banyak kasus, ekspresi kemarahan bahkan mengambil bentuk yang paling ekstrem; kebencian, kekerasan, hingga pembunuhan.Kasus penembakan brutal yang dilakukan Gendron dan sejenisnya tidak terjadi secara insidentil seperti kemarahan yang muncul dari ketersinggungan penonton konser akibat bersenggolan satu dengan yang lain. Pelbagai anomali ini adalah akumulasi serial kemarahan yang salah satunya lahir dari ketidaksiapan menerima perbedaan.Setiap orang di setiap saat tentu mengalami kemarahan. Namun di era penuh amarah saat ini, segalanya tampak lebih rumit. Menyitat kutipan artikel Burkeman di atas, dunia yang kita huni saat ini menyediakan fitur-fitur yang sangat mudah memantik kemarahan, namun tersedia sedikit fitur untuk mengelolanya secara konstruktif.Media sosial telah menjelma menjadi simbol paling representatif dari fitur pemantik kemarahan masyarakat saat ini. Di ruang media sosial, kita mudah menjumpai bagaimana serapah dan umpatan bertebaran mengekspresikan amarah masing-masing. Ekspresi kemarahan yang dialami masyarakat saat ini ternyata tidak berhenti di media sosial melalui serangkaian aksi verbatim. Penambakan bermotif ras seperti yang dilancarkan Gendron adalah ekspresi lebih lanjut dalam bentuk kekerasan fisik dan langsung. Hal yang mirip juga terlihat dari kasus penganiayaan yang dialami oleh Ade Armado saat aksi 11 Apri 2022 lalu. Pelbagai komentar serta perdebatan yang melibatkan pegiat media sosial tersebut di media sosial menjadi pengantar yang mengawali lahirnya ragam ekspresi kemarahan dari para penentangnya.Melahirkan KerusakanMedia sosial menyediakan ruang ekspresi kebebasan di alam demokrasi. Namun, seperti dua mata pedang, media sosial juga melahirkan kerusakan (damage) yang yang tidak ringan. Dua peran ganda demikian sebetulnya menandai sisi paradoks dari semua produk teknologi. Sisi buruk dari teknologi tersebut merupakan bahaya teknologi (hazard technology) yang perlu dimitigasi.Bahaya Teknologi telah mengarahkan masyarakat dunia ke dalam risiko katastrofi yang semakin besar. Masyarakat penuh risiko (risk society) adalah istilah yang digunakan Urlich Beck (1986) untuk menyebut fenomena tersebut. Di dunia penuh risiko, masyarakat tidak hanya menikmati distribusi kekayaan teknologi (wealth distribution), tetapi juga risiko yang ditimbulkannya (risk distribution). Dalam bentuknya yang lebih awal, bahaya teknologi menampakkan diri dalam wujud polusi sebagai akibat dari semakin masifnya pemakaian teknologi industri. Kini, bahaya tersebut mengambil bentuk yang paling kentara dalam polusi kebencian di ruang digital. ]Kebencian yang bertebaran memenuhi atmosfer media sosial merupakan salah satu katastrofi yang paling nyata. Ironisnya, kebencian ini terus direproduksi dan disebarkan hingga begitu dekat dengan kehidupan pengguna media sosial. Akibatnya, kebencian daring (online hatred) yang dijejalkan setiap saat melahirkan watak masyarakat era digital yang penuh kemarahan. Masyarakat pemarah yang dibentuk oleh berjejalnya pesan kebencian menjadi salah satu bentuk bahaya teknologi yang paling membutuhkan perhatian di era masyarakat penuh risiko. Efek samping teknologi ini bukannya tidak bisa dicegah. Setiap orang bisa mencegahnya. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan meningkatkan literasi media sosial. Literasi berkaitan dengan kemampuan warganet untuk bisa menyaring ragam informasi palsu dan pesan kebencian yang memasuki kotak pesan gawai masing-masing. Melalui kecakapan literasi yang dimiliki, setiap pengguna sosial tidak lagi menjadi produsen dan distributor pesan-pesan kebencian. Literasi yang kuat diharapkan melahirkan apa yang kini dikenal sebagai keadaban digital, digital civility (Beauchere, 2019). Warga digital yang beradab senantiasa menjunjung tinggi sikap hormat (respect), empati (empathy), dan kebaikan (kindness) dalam bermedia sosial. Dengan demikian, atmosfer media sosial bisa bersih dari pesan kebencian, sementara kemarahan tidak lagi memenuhi ruang perbincangan media sosial.                         (mmu/mmu)   media sosial ujaran kebencian


Sleman - Kasus dugaan ujaran kebencian guru besar FMIPA UGM Prof Karna Wijaya masih terus bergulir. Saat ini Dewan Kehormatan UGM masih melakukan pemeriksaan."Gini, kasusnya Prof Karna Wijaya pada prinsipnya kami rektorat, rektor telah mengirimkan kasus tersebut ke Dewan Kehormatan Universitas (DKU). Nah sekarang sedang dalam proses di DKU," kata Rektor UGM Panut Mulyono saat ditemui wartawan, Selasa (17/5/2022).Panut menjelaskan, DKU tengah bekerja untuk menggali informasi terkait kasus dugaan ujaran kebencian yang menjerat dosen UGM itu. DKU, kata Panut, harus memanggil berbagai pihak-pihak terkait.                        "Nah nanti dari semua data yang komprehensif lalu DKU menyampaikan rekomendasi kepada rektor, tentang apa yang harus dilakukan oleh rektor terkait kasus tersebut," katanya.Soal Prof Karna masih menjalankan kegiatan akademik di UGM, Panut belum mengecek ulang. Sebab, terkait SK mengajar dan lain sebagainya ada di tangan dekan.           "Saya belum ngecek. Karena tugas akademik itu di fakultas yang memberikan tugas itu adalah dekan, jadi SK mengajar, SK membimbing, SK terkait dengan tugas-tugas akademik itu di tangan dekan. Nanti saya cek ke dekan," imuhnya.Baca juga: A-Z Ujaran Kebencian Kasus Ade Armando oleh Guru Besar UGM Prof KarnaSebelumnya, Prof Karna Wijaya mendadak jadi sorotan. Dia diduga menulis ujaran kebencian terhadap Ade Armando di media sosial.Prof Karna kemudian angkat bicara. Dia mengakui jika ia mengunggah postingan itu. Namun, dia berdalih komentarnya itu hanya sebatas guyonan biasa."Saya memposting sesuatu yang sebenarnya hanya gojekan, gojekan sangat biasa sekali. Bahkan mungkin statement-statement yang dibuat katakanlah Ade Armando dan sebagainya itu lebih sadis ya. Tapi ini kan hanya sebuah gojekan saja terhadap kejadian seperti itu," kata Karna ditemui di Balairung, Senin (18/4).Karna berkilah, jika ia tidak hanya mengomentari kasus Ade Armando. Banyak kasus seperti klithih, sosial ekonomi, dan kriminal lainnya. Akan tetapi hanya postingan Ade Armando yang menurutnya digoreng. Meski begitu, Prof Karna minta maaf."Jadi sekali lagi kalau statement ini menimbulkan kegaduhan, saya sekali lagi mohon maaf kepada publik," kata Karna.Karna mengatakan masalah ini sedang diproses di UGM."Ini sedang diproses di UGM dan nanti yang berhak menjawab soal ini semuanya adalah humas ya. Tentu saja setelah keputusan dari rektor muncul saya tidak bisa bertindak lebih jauh," ujarnya.Baca juga: Jadi Lokasi Syuting KKN di Desa Penari, Begini Pesona Batu Kapal Bantul Simak Video "Protes UKT dan Uang Pangkal, Mahasiswa UGM Kemah di Depan Balairung" [Gambas:Video 20detik] (rih/ams)   guru besar ugm prof karna wijaya karna wijaya dosen ugm karna wijaya ugm ujaran kebencian sleman detikjateng detikjogja


Jakarta - Terdakwa Edy Mulyadi hari ini menjalani sidang dakwaan kasus 'jin buang anak'. Sidang dakwaan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.Pantauan detikcom, Edy tiba di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jalan Bungur Besar Raya, Jakpus, Senin (10/5/2022), pukul 11.15 WIB. Edy menghadiri sidang memakai baju batik dan ikat kepala. Dia juga ditemani sejumlah pengacaranya.Baca juga: Edy Mulyadi Terancam 10 Tahun BuiSebelum sidang dimulai, Edy kembali meminta maaf kepada masyarakat Kalimantan atas pernyataannya. Dia juga berharap hakim mengadili perkaranya dengan adil.                        "Pertama, saya sekali lagi saya minta maaf, itu penting, saya minta maaf ke teman-teman dan saudara-saudara saya di Kalimantan. Kedua, ini kita diadili di pengadilan. Saya sudah baca-baca, pengadilan adalah tempat masyarakat mencari keadilan, dan saya berharap betul-betul ini akan berproses secara adil, transparan, murni secara hukum, sehingga nanti akan divonis secara adil juga," ujar Edy sebelum sidang.Dia pun bicara mengenai ganjaran orang yang berlaku adil. Dia mengatakan, jika orang adil, akan berada di surga, sedangkan yang tidak adil berada di neraka.           "Sebagai orang beragama kita semua, saya terdakwa, lawyer, JPU, hakim semua orang beragama itu ada doktrin agama masing-masing, ada kehidupan akhirat, apalagi setiap itu disebut demi keadilan Ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi sekali lagi saya berharap akan ada putusan adil karena apa pun akan diminta pertanggungjawaban di akhirat. Kalau (kita) adil, Allah akan berikan ganjaran surga, insyaallah. Kalau (kita) tidak adil, mohon maaf, neraka jahanam," tuturnya.Baca juga: Jaksa Jelaskan Pasal yang Bakal Didakwakan ke Edy MulyadiAwal Mula KasusKasus ini berawal saat Forum Pemuda Lintas Agama Kalimantan Timur mengadukan Edy Mulyadi karena pernyataan yang diduga menghina Kalimantan ke polisi. Edy sebelumnya juga dilaporkan gara-gara ucapan terhadap Menhan Prabowo Subianto soal 'macan mengeong'. Kelompok tersebut mendatangi Polresta Samarinda, Minggu (23/1).Edy Mulyadi kemudian meminta maaf atas ucapannya berkaitan dengan pernyataan Kalimantan sebagai tempat jin membuang anak. Dia mengaku pernyataan itu sebetulnya untuk menggambarkan lokasi yang jauh.Permintaan maaf itu disampaikan oleh Edy melalui akun YouTubenya BANG EDY CHANNEL. Dalam video klarifikasi itu, dia awalnya menyinggung kembali pernyataannya."Kalimatnya gini lengkapnya 'kita ini punya tempat bagus, mahal, di Jakarta, tiba-tiba kita jual, kita pindah tempat ke tempat jin buang anak', kalimatnya kurang-lebih gitu, 'lalu kita pindah ke tempat jin buang anak'," kata Edy seperti dilihat detikcom melalui channel YouTubenya, Senin (24/1). (zap/dwia)   edy mulyadi edy mulyadi hina kalimantan ujaran kebencian tempat jin buang anak kalimantan sara


Jakarta - Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Andin Hadiyanto memastikan Rektor Institut Teknologi Kalimantan (ITK) Budi Santosa Purwokartiko sampai saat ini belum memberikan klarifikasi kepada LPDP terkait ujaran SARA dan kebencian yang diposting di media sosialnya. Andin mengimbau Budi memberi klarifikasi dan meminta maaf terkait ujarannya."Belum ada klarifikasi," kata Andin saat dihubungi, Minggu (1/5/2022).Baca juga: Dikti-LPDP Bergerak Buntut Status Rektor ITK soal 'Manusia Gurun'Meski begitu, Andin tetap meminta Budi Santosa Purwokartiko meminta maaf atas pernyataannya. Dia juga menyampaikan pihaknya akan mengevaluasi kelayakan yang bersangkutan sebagai pewawancara program beasiswa LPDP.                        "Iya (diimbau minta maaf), dievaluasi lagi kelayakannya sebagai interviewer," ucapnya.Andin juga sempat menyampaikan apa yang disampaikan oleh Budi Santoso Purwokartiko merupakan opini pribadi. Menurutnya, tindakan tersebut akan mempengaruhi reputasinya sebagai interviewer di program beasiswa LPDP.           "Meskipun tulisan Saudara Budi Santosa Purwokartiko adalah opini pribadi, namun berpotensi menimbulkan risiko reputasi terhadap kegiatan ybs sebagai interviewer program beasiswa Indonesian International Student Mobility Awards (IISMA), yaitu program untuk mendanai mahasiswa Indonesia yang melakukan mobilitas di universitas terkemuka di luar negeri selama kurang lebih satu semester," ucapnya.Isi Status SARA Budi Santosa PurwokartikoSebelumnya, Rektor ITK Budi Santosa Purwokartiko dianggap rasis karena status di media sosialnya saat menceritakan pengalamannya sebagai pewawancara calon penerima beasiswa LPDP. Seperti apa tulisan Budi itu?Baca juga: Komisi VIII DPR Desak Rektor ITK Dipecat Gegara Ujaran 'Manusia Gurun'!Berikut isi status Budi yang dinilai rasis itu:Saya berkesempatan mewawancara beberapa mahasiswa yang ikut mobilitas mahasiswa ke luar negeri, program Dikti yang dibiayai LPDP ini banyak mendapat perhatian dari para mahasiswa. Mereka adalah anak-anak pinter yang punya kemampuan luar biasa, jika diplot dalam distribusi normal, mereka mungkin termasuk 2,5% sisi kanan populasi mahasiswa.Tidak satu pun saya mendapatkan mereka ini hobi demo yang ada adalah mahasiswa dengan IP yang luar biasa tinggi di atas 3.5 bahkan beberapa 3.8 dan 3.9. Bahasa Inggris mereka cas cis cus dengan nilai IELTS 8, 8.5 bahkan 9. Duolingo bisa mencapai 140, 145 bahkan ada yang 150 (padahal syarat minimum 100), luar biasa. Mereka juga aktif di organisasi kemahasiswaan (profesional), sosial kemasyarakatan dan asisten lab atau asisten dosen.Mereka bicara tentang hal-hal yang membumi: apa cita-citanya, minatnya, usaha-usaha untuk mendukung cita-citanya, apa kontribusi untuk masyarakat dan bangsanya, nasionalisme dan sebagainya. Tidak bicara soal langit atau kehidupan sesudah mati. Pilihan kata-katanya juga jauh dari kata-kata langit: insaallah, barakallah, syiar, qadarullah, dan sebagainya. Generasi ini merupakan bonus demografi yang akan mengisi posisi-posisi di BUMN, lembaga pemerintah, dunia pendidikan, sektor swasta beberapa tahun mendatang.Dan kebetulan dari 16 yang saya harus wawancara, hanya ada 2 cowok dan sisanya cewek. Dari 14, ada 2 tidak hadir, jadi 12 mahasiswi yang saya wawancarai, tidak satu pun menutup kepala ala manusia gurun. Otaknya benar-benar openmind, mereka mencari Tuhan ke negara-negara maju seperti Korea, Eropa barat dan US, bukan ke negara yang orang-orangnya pandai bercerita tanpa karya teknologi.Saya hanya berharap mereka nanti tidak masuk dalam lingkungan yang- Membuat hal yang mudah jadi sulit- Bekerja dari satu rapat ke rapat berikutnya tanpa keputusan- Mementingkan kulit daripada isi- Menyembah Tuhan tapi lupa pada manusia- Menerima gaji dari negara tapi merusak negaranya- Ingin cepat masuk surga tapi sakit tetap cari dokter dan minum obat- Menggunakan KPI langit sementara urusannya masih hidup di duniaSemoga tidak tercemarLihat Video: Kontroversi Rektor ITK Sindir Manusia Gurun Pengucap 'Barakallah'[Gambas:Video 20detik] (maa/imk)   rektor itk budi santosa purwokartiko lpdp ujaran kebencian sara rasisme


Jakarta -  Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto mengkritik keras pernyataan berbau SARA dan ujaran kebencian yang disampaikan Rektor Institut Teknologi Kalimantan (ITK) Budi Santosa Purwokartiko lewat media sosialnya. Yandri meminta agar Budi dipecat dari jabatannya sebagai Rektor ITK."Kami minta rektor ini dipecat karena tidak menunjukkan seorang akademisi tapi cenderung seperti provokator dengan isu SARA," kata Yandri saat dihubungi, Minggu (1/5/2022).Baca juga: Prof Budi Santosa Purwokartiko Bantah Diskriminatif Soal 'Manusia Gurun'Yandri menilai Budi keterlaluan lantaran berkomentar berbau SARA. Menurutnya, Budi tidak cerdas dengan menyampaikan hal tersebut.                        "Ini keterlaluan seorang rektor berkomentar begini, otaknya benar-benar nggak cerdas dengan komen begitu," ucapnya.Budi Santosa Purwokartiko Bantah Diskriminatif soal 'Manusia Gurun'Sebelumnya, Prof Budi Santosa Purwokartiko buka suara soal status yang dia tulis di media sosial (medsos) terkait mahasiswi yang ikut mobilitas mahasiswa ke luar negeri, program Dikti yang dibiayai LPDP. Dia menyatakan tidak ada bermaksud menjatuhkan wanita yang menggunakan hijab atau kerudung.           Prof Budi Santosa menjelaskan tulisan itu adalah opini pribadinya, bukan sebagai rektor ITK. Dia menegaskan sama sekali tidak berniat merendahkan orang yang menggunakan jilbab. Menurutnya, kebetulan 12 orang mahasiswi yang dia wawancarai saat itu tidak ada yang berkerudung.Simak selengkapnya di halaman berikutnya.Tonton Video: Kontroversi Rektor ITK Sindir Manusia Gurun Pengucap 'Barakallah'[Gambas:Video 20detik]    Halaman                  1                              2                           Selanjutnya       rektor itk budi santosa purwokartiko sara rasisme ujaran kebencian komisi viii dpr


Jakarta -  Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda menyesalkan pernyataan yang dituding bernada SARA atau ujaran kebencian yang disampaikan oleh Rektor Institut Teknologi Kalimatan (ITK) Budi Santosa Purwokartiko lewat akun media sosialnya. Syaiful meminta Budi Santosa Purwokartiko segera meminta maaf."Saya menyesalkan, mestinya nggak perlu refleksi yang sifatnya personal dan sangat berdimensi diskriminatif rasis itu dalam blog personal, pada konteks itu saya menyesalkan dan tidak setuju, terlebih ini ditulis oleh seorang profesor, seorang akademisi, yang di mata publik saya kira termasuk semestinya yang tidak menjadikan ruang publik diisi dengan refleksi personal yang sangat diskriminatif rasis," kata Syaiful Huda saat dihubungi, Minggu (1/5/2022).Baca juga: Sosok Budi Santosa Purwokartiko, Rektor ITK Ramai Dikritik Gegara Status SARASyaiful menyesalkan tindakan Budi lantaran seharusnya akademisilah yang meredam ujaran kebencian di tengah masyarakat. Namun sebaliknya, kata dia, Rektor ITK tersebut justru melakukan ujaran kebencian di depan publik.                        "Ini malah berkontribusi, seolah-olah ini dunia kampus akademisi berkontribusi menambah tidak produktifnya di ruang publik karena ujaran-ujaran kebencian yang semacam itu," ucapnya.Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda (Foto: Dok. PKB)Lebih lanjut, anggota DPR dari dapil Jawa Barat VII ini mendesak Budi sesegera mungkin mengklarifikasi ujarannya dan meminta maaf. Menurutnya, tindakan Budi ini sangat mungkin untuk ditempuh dengan jalur hukum.           "Saya kira dua hal yang kita tunggu dari peristiwa ini, pertama saya berharap pak rektornya, untuk merespons terkait dengan ini, dan mintalah maaf kepada publik, saya kira tidak perlu direspons oleh publik secara berlebihan," ujarnya."Kalau banyak pihak yang tidak setuju dengan ini, misal tidak ada respons sepadan dari yang bersangkutan, saya kira ditempuh jalur hukum saja atau polisi langsung investigasi terkait dengan ini, memitigasi dan investigasi persoalannya seperti apa, karena ujaran kebencian ini sudah ada di teks terbuka, sudah ada di ruang publik, artinya semua ruang yang sifatnya berdimensi hukum saya kira tidak ada masalah untuk ditempuh, kita lihat perkembangannya gimana," lanjut Syaiful.Simak selengkapnya di halaman berikutnya.Tonton juga Video: Arteria ke Masyarakat Sunda: Maaf, Tidak Ada Maksud untuk Rasis[Gambas:Video 20detik]    Halaman                  1                              2                           Selanjutnya       rektor itk budi santosa purwokartiko itk rasis sara ujaran kebencian komisi x dpr pkb


Jakarta -  Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat (Kejari Jakpus) melimpahkan berkas tersangka Edy Mulyadi ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus). Edy Mulyadi akan segera disidang di kasus penyebaran berita bohong yang menyebabkan keonaran terkait pernyataannya soal 'jin buang anak'."Jaksa Penuntut Umum Seksi Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat telah melimpahkan berkas perkara atas nama Tersangka Edy Mulyadi kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait dugaan tindak pidana penyampaian berita bohong, ujaran kebencian yang menimbulkan keonaran di masyarakat, dan penyalahgunaan atau penodaan suatu kelompok masyarakat berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA)," kata Kasi Intel Kejari Jakpus, Bani Immanuel Ginting, dalam keterangannya, Selasa (26/4/2022).Pelimpahan tersebut berdasarkan Surat Pelimpahan Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat Nomor : B-296/M.1.10/Eku.2/04/2022 Tanggal 25 Maret 2022. Selanjutnya tim Kejari Jakpus akan menunggu jadwal sidang Edy Mulyadi yang ditetapkan PN Jakpus.                        Baca juga: Edy Mulyadi Berharap Vonis Bebas di Kasus 'Jin Buang Anak'Bani mengatakan dari hasil penyidikan kasus Edy Mulyadi dapat dilakukan penuntutan Pasal 14 ayat (1) UU RI No.1/1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana Subsidair Pasal 14 ayat (2) UU RI No.1/1946 atau kedua Pasal 45A ayat (2) Jo. Pasal 28 ayat (2) UU RI No. 19/2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Ketiga Pasal 156 KUHP.Berikut ini bunyi Pasal yang akan didakwakan:Pasal 14 ayat 1 UU RI No 1/1946Barang siapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggitingginya sepuluh tahun.           Pasal 14 ayat 2 UU RI No 1/1946Barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan, yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya tiga tahun.Baca juga: Momen Edy Mulyadi Kenakan Baju Tahanan-Tangan DiborgolPasal 45A ayat (2) UU ITESetiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (21 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda palingbanyak Rp 1. 000.O00. 000,00 (satu miliar rupiah).Pasal 28 ayat (2) UU ITESetiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).Pasal 156 KUHPBarang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak Rp 4.500Saksikan juga: GKR Hayu, Kehidupan di Balik Keraton [Gambas:Video 20detik]    Halaman                  1                              2                           Selanjutnya       edy mulyadi ujaran kebencian jin buang anak tempat jin buang anak kalimantan sara


Solo - Guru besar FMIPA UGM Prof Karna Wijaya tersandung kasus dugaan ujaran kebencian terkait kasus pengeroyokan Ade Armando. Pihak UGM sudah memanggil Prof Karna untuk dimintai keterangannya.Kasubag Humas dan Protokol UGM Dina W Kariodimedjo menuturkan kasus Karna segera diserahkan ke Dewan Kehormatan Universitas (DKU). Saat ini Prof Karna dipanggil oleh rektor dan jajaran untuk dimintai keterangan."Hari ini (kemarin,red) dilakukan pemanggilan oleh rektor dihadiri oleh wakil rektor, SDM, lalu selanjutnya nanti akan diserahkan kasus atau permasalahan ini diperiksa dan ditindaklanjuti oleh DKU. Untuk proses selanjutnya nanti kita menunggu hal-hal tersebut," kata Dina kepada wartawan di Balairung UGM, Sleman, DIY, Senin (18/4/2022).                        Baca juga: Dituduh Terlibat Gerakan Radikal, Prof Karna Wijaya Akan Lapor BalikJika terbukti melanggar kode etik Karna akan dijatuhi sanksi sesuai tingkat kesalahannya. Sanksi ini merupakan kewenangan dewan etik."Sanksi terberat dalam konteks kita misalnya bisa penurunan tingkat jabatan misalnya adalah penghentian kegiatan akademik, tentu kami konteks administrasi etiknya," ucap Kepala Kantor Hukum dan Organisasi (Hukor) UGM Dr Veri Antoni.           Prof Karna Wijaya mengaku hanya gojekanSaat ditemui di Balairung UGM, Karna mengakui mengunggah postingan yang jadi sorotan di medsos itu. Namun, menurutnya komentarnya hanya sebatas guyonan."Saya memposting sesuatu yang sebenarnya hanya gojekan, gojekan sangat biasa sekali. Bahkan mungkin statement-statement yang dibuat katakanlah Ade Armando dan sebagainya itu lebih sadis ya. Tapi ini kan hanya sebuah gojekan saja terhadap kejadian seperti itu," kata Karna ditemui wartawan di Balairung UGM, Sleman, DIY, kemarin.Karna menyebut tidak hanya mengomentari kasus pengeroyokan Ade Armando, tapi juga soal klithih, sosial ekonomi, dan kasus kriminal lainnya. Namun, menurutnya hanya postingan tentang pengeroyokan pegiat media sosial Ade Armando saja yang 'digoreng'."Dalam postingan saya itu saya kira juga tidak vulgar itu hanya gojekan biasa," cetus dia.Karna menyebut postingan yang digoreng adalah komentarnya yang berisi kata-kata sembelih. Dia mengklaim jika komentar itu ditujukan ke postingan lain dan tidak terkait dengan Ade Armando.Tak hanya itu, postingan lain yang memicu kegaduhan yakni tentang kolase foto beberapa tokoh dengan keterangan, 'SATU PERSATU DICICIL MASSA'. Dalam unggahan itu, foto Ade Armando dicoret. Karna pun berkilah jika unggahan itu hanya sebatas guyonan."Itu memang, itulah gojekan ini. Memang saya mengupload itu sebagai gojekan wah ini dicicil massa itu juga ambil dari postingan lain, terus ada dicicil massa itu sebenarnya guyonan," sebutnya.Baca juga: Solo Jadi Tuan Rumah Konser Dream TheaterMeski begitu, Karna meminta maaf ke publik karena pemilihan diksi guyonannya yang akhirnya membuat kegaduhan. Dia menyebut saat ini kasus ini tengah berproses pihak kampus."Jadi sekali lagi kalau statement ini menimbulkan kegaduhan, saya sekali lagi mohon maaf kepada publik," kata Karna."Ini sedang diproses di UGM dan nanti yang berhak menjawab soal ini semuanya adalah humas ya. Tentu saja setelah keputusan dari rektor muncul saya tidak bisa bertindak lebih jauh," lanjutnya.Karna Wijaya dipolisikanBuntut postingan dugaan ujaran kebencian ke Ade Armando ini, Karna Wijaya dipolisikan Guntur Romli ke Polda Metro Jaya. Guntur yang merupakan politikus PSI ini menduga Karna terlibat gerakan kelompok radikal."Hari ini melaporkan pemilik Facebook yang terduga atas nama Karna Wijaya dosen guru besar UGM. Saya merasa diancam dan dihasut karena ada postingan dia di Facebook yang memuat foto saya dan istri saya yang isinya itu satu per satu dicicil massa," jelas Guntur di Polda Metro Jaya Jakarta, kemarin.Guntur Romli menyebut foto orang-orang yang dimuat dalam unggahan terlapor, mulai dari wajahnya, Deni Siregar, hingga Ade Armando merupakan ancaman serius. Dia pun melaporkan Karna terkait tindakan pengancaman dan hasutan.Guntur Romli pun menduga Karna terlibat gerakan kelompok radikal. Dia menyebut dugaannya itu mengacu pada sebuah postingan di media sosial, tentang pengkaderan organisasi Negara Islam Indonesia (NII)."Ketika saya membaca di media sosial dan berita online, ada dugaan Karna Wijaya bukan dosen biasa, tapi juga ada dugaan dia terlibat dalam gerakan intoleran dan radikal," ucap Guntur Romli.Baca juga: Pernyataan Lengkap Guru Besar UGM soal Dugaan Ujaran Kebencian ke Ade Armando"Itu ada tulisan di Facebook yang saya baca tapi ini baru dugaan ya bahwa ada pengkaderan NII di fakultas kimia di situ. Tapi itu baru dugaan-dugaan saya karena saya anggap ini orang bukan dosen biasa," sambungnya.Guntur Romli melaporkan Karna atas dugaan melanggar Pasal 160 KUHP, Pasal 28 dan 29 UU ITE. Laporan dari Guntur Romli kini telah diterima pihak kepolisian. Laporan itu teregister dengan nomor STTLP/B/1983/V/2022/SPKT/POLDA METRO JAYA. Simak Video "Ajang Penghargaan detikjateng-jogja Awards 2024 " [Gambas:Video 20detik] (ams/ams)   ugm guru besar ugm guru besar ugm prof karna wijaya ade armando detikjateng jogja detikjogja round-up detikjateng karna wijaya cuitan karna wijaya ujaran kebencian


Solo - Terkait dugaan ujaran kebencian soal kasus pengeroyokan Ade Armando, Guru Besar FMIPA UGM Prof Karna Wijaya memberi pernyataan hari ini. Dalam pernyataannya, Karna menyampaikan permintaan maaf.Karna mengakui dirinyalah yang mengunggah postingan terkait Ade Armando di akun media sosialnya. Namun, dia berdalih komentarnya itu hanya sebatas guyonan biasa."Saya memposting sesuatu yang sebenarnya hanya gojekan, gojekan sangat biasa sekali. Bahkan mungkin statement-statement yang dibuat katakanlah Ade Armando dan sebagainya itu lebih sadis ya. Tapi ini kan hanya sebuah gojekan saja terhadap kejadian seperti itu," kata Karna ditemui wartawan di Balairung UGM, Sleman, DIY, Senin (18/4/2022).                        Karna menyebut ia tidak hanya mengomentari kasus Ade Armando. Banyak kasus seperti klithih, sosial ekonomi, dan kriminal lainnya. Akan tetapi hanya postingan Ade Armando yang menurutnya 'digoreng'.Baca juga: Seniman Jogja Yuliono Dianiaya Diduga Premanisme, Polisi Turun Tangan"Sebenarnya tidak hanya kasus Ade Armando, ada kasus klithih, kasus yang lain begal, ada kasus sosial politik, ekonomi juga yang ada di situ tapi tidak digoreng, yang digoreng hanya yang Ade Armando saja," ucapnya.           "Dalam postingan saya itu saya kira juga tidak vulgar itu hanya gojekan biasa," imbuhnya.Ia melanjutkan salah satu postingan yang digoreng adalah komentarnya yang berisi kata-kata 'sembelih'. Ia mengklaim jika komentar itu ditujukan ke postingan lain dan tidak terkait dengan Ade Armando.Karna menyebut ada pihak lain yang mengedit postingan itu seakan-akan untuk mengomentari Ade Armando. Postingan itu kemudian diunggah di grup Facebook Kagama oleh orang tanpa sepengetahuannya."Ada kata-kata 'disembelih', padahal kata-kata disembelih itu berasal dari statement di postingan lain, bukan dalam konteks Ade Armando," tegasnya."Saya, kata 'sembelih' itu juga tidak pada Ade Armando, pada konteks lain yang diambil orang itu diedit dan masukkan satu frame bahwa saya melakukan ujaran kebencian. Padahal hanya guyonan saja dan pemilihan diksinya," imbuhnya.Postingan lain yang membuat gaduh adalah tentang kolase foto beberapa tokoh dengan caption 'SATU PERSATU DICICIL MASSA'. Dalam unggahan itu, foto Ade Armando dicoret.Baca juga: Detik-detik Mengerikan Perawat Satwa Tewas Diterkam Harimau Serulingmas ZooSekali lagi, Karna mengaku jika unggahan itu hanya sebatas guyonan. Postingan itu pun dia ambil dari postingan lain."Itu memang, itulah gojekan ini. Memang saya mengupload itu sebagai gojekan wah ini dicicil massa itu juga ambil dari postingan lain, terus ada dicicil massa itu sebenarnya guyonan," sebutnya.Meski berdalih postingannya itu sebatas gojekan, namun Prof Karna tetap menyampaikan permohonan maafnya.Dia meminta maaf ke publik karena pilihan diksi yang akhirnya membuat kegaduhan."Jadi sekali lagi kalau statement ini menimbulkan kegaduhan, saya sekali lagi mohon maaf kepada publik," ujar Karna."Ini sedang diproses di UGM dan nanti yang berhak menjawab soal ini semuanya adalah humas ya. Tentu saja setelah keputusan dari rektor muncul saya tidak bisa bertindak lebih jauh," kata dia.Baca juga: Jalur Nasional Blora-Cepu Macet Parah, Ternyata Ini Dia Sebabnya Simak Video "Ajang Penghargaan detikjateng-jogja Awards 2024 " [Gambas:Video 20detik] (sip/rih)   ugm guru besar ugm prof karna wijaya ade armando detikjateng detikjogja ujaran kebencian dosen ugm guru besar ugm round up


Solo - Tim internal UGM Yogyakarta melakukan investigasi atas dugaan pelanggaran etik salah seorang Guru Besarnya, Prof Karna Wijaya, terkait unggahan di media sosial soal kasus penganiayaan Ade Armando. Ada sanksi jabatan dan akademik apabila terbukti melanggar kode etik dan profesi.Unggahan itu diduga ada pelanggaran etik dan profesi. Tim internal UGM telah melakukan investigasi dan hasilnya akan diserahkan ke Dewan Kehormatan UGM."Kalau ada pelanggaran kode etik, tentu ada sanksinya," kata Kepala Hukum dan Organisasi UGM, Veri Antoni, Senin (18/4/2022).                        Selengkapnya, tonton video di atas.Baca juga: Diduga Ujaran Kebencian ke Ade Armando, Dosen UGM Prof Karna Minta Maaf (rih/aku)   dosen ugm ugm guru besar ugm prof karna wijaya ade armando ujaran kebencian detikjateng video story detikjateng detikjogja karna wijaya dosen ugm karna wijaya


Sleman - Guru besar FMIPA UGM Prof Karna Wijaya meminta maaf menyusul gaduh viral dugaan ujaran kebencian soal kasus pengeroyokan Ade Armando. Pihak UGM turun tangan dan hari ini rektor memanggil Prof Karna untuk dimintai keterangannya.Kasubag Humas dan Protokol UGM Dina W Kariodimedjo mengatakan kasus Prof Karna ini segera diserahkan ke Dewan Kehormatan Universitas (DKU). Untuk saat ini, Prof Karna baru dipanggil oleh rektor dan jajaran untuk dimintai keterangan."Hari ini dilakukan pemanggilan oleh rektor dihadiri oleh wakil rektor, SDM, lalu selanjutnya nanti akan diserahkan kasus atau permasalahan ini diperiksa dan ditindaklanjuti oleh DKU. Untuk proses selanjutnya nanti kita menunggu hal-hal tersebut," kata Dina kepada wartawan di Balairung UGM, Sleman, DIY, Senin (18/4/2022).                        Baca juga: Viral Diduga Ujaran Kebencian ke Ade Armando, Dosen UGM Prof Karna: GojekanSementara itu, Kepala Kantor Hukum dan Organisasi (Hukor) UGM Dr Veri Antoni mengatakan jika Prof Karna terbukti melanggar kode etik, maka akan dijatuhi sanksi sesuai tingkat kesalahannya."Tentu ada, kalau ada pelanggaran kode etik tentu ada sanksinya tapi kan itu sudah masuk kewenangan tim etik untuk menentukan jenis sanksi apa itu," kata Veri.           "Sanksi terberat dalam konteks kita misalnya bisa penurunan tingkat jabatan misalnya adalah penghentian kegiatan akademik, tentu kami konteks administrasi etiknya," lanjutnya.Sebelumnya, guru besar FMIPA UGM Prof Karna Wijaya akhirnya buka suara terkait komentarnya yang viral di media sosial diduga ujaran kebencian terkait kasus pengeroyokan Ade Armando. Meski berdalih postingannya itu sebatas gojekan, namun Prof Karna tetap menyampaikan permohonan maafnya.Baca juga: Diduga Ujaran Kebencian ke Ade Armando, Dosen UGM Prof Karna Minta MaafSaat ditemui wartawan di Balairung UGM, Karna mengakui ia mengunggah postingan itu. Namun, dia berdalih komentarnya itu hanya sebatas guyonan biasa.Di sisi lain, dia meminta maaf ke publik karena pilihan diksi yang akhirnya membuat kegaduhan."Jadi sekali lagi kalau statement ini menimbulkan kegaduhan saya sekali lagi mohon maaf kepada publik," kata Karna, Senin (18/4)."Ini sedang diproses di UGM dan nanti yang berhak menjawab soal ini semuanya adalah humas ya. Tentu saja setelah keputusan dari rektor muncul saya tidak bisa bertindak lebih jauh," lanjutnya. Simak Video "Protes UKT dan Uang Pangkal, Mahasiswa UGM Kemah di Depan Balairung" [Gambas:Video 20detik] (rih/aku)   dosen ugm guru besar ugm prof karna wijaya karna wijaya ugm rektor ugm ujaran kebencian ade armando detikjateng detikjogja


Sleman - Guru besar FMIPA UGM Prof Karna Wijaya akhirnya buka suara terkait komentarnya yang viral di media sosial diduga ujaran kebencian soal kasus pengeroyokan Ade Armando. Meski berdalih postingannya itu sebatas gojekan, namun Prof Karna tetap menyampaikan permohonan maafnya.Saat ditemui wartawan di Balairung UGM, Karna mengakui ia mengunggah postingan itu. Namun, dia berdalih komentarnya itu hanya sebatas guyonan biasa.Di sisi lain, dia meminta maaf ke publik karena pilihan diksi yang akhirnya membuat kegaduhan.                        "Jadi sekali lagi kalau statement ini menimbulkan kegaduhan, saya sekali lagi mohon maaf kepada publik," kata Karna, Senin (18/4/2022)."Ini sedang diproses di UGM dan nanti yang berhak menjawab soal ini semuanya adalah humas ya. Tentu saja setelah keputusan dari rektor muncul saya tidak bisa bertindak lebih jauh," lanjutnya.           Baca juga: Viral Diduga Ujaran Kebencian ke Ade Armando, Dosen UGM Prof Karna: GojekanDiberitakan sebelumnya, seorang pria diduga dosen Universitas Gadjah Mada (UGM) Karna Wijaya menjadi sorotan karena diduga menulis ujaran kebencian terhadap pegiat media sosial Ade Armando. Pihak UGM menindaklanjuti dengan memanggil yang bersangkutan.Akun Twitter @MurtadhaO*** yang mengunggah postingan dugaan ujaran kebencian dari Karna Wijaya. Ada kolase foto yang disebut ujaran kebencian kepada Ade Armando diduga oleh Karna Wijaya yang kini sudah hilang.Kabag Humas dan Protokol UGM Dina W Kariodimedjo mengatakan kampus telah memantau kasus yang menyeret nama Karna Wijaya."Kami ingin menginformasikan bahwa UGM memiliki Dewan Kehormatan Universitas yang akan menindaklanjuti dugaan pelanggaran etika," kata Dina kepada wartawan, Minggu (17/4).Dina mengatakan UGM selama ini telah mengingatkan seluruh civitas akademika untuk bijak dalam bermedsos."UGM juga senantiasa mengingatkan kepada seluruh warganya untuk berperilaku sesuai dengan jati diri UGM dan menjunjung tinggi etika, termasuk dalam penggunaan media sosial," terang dia.Baca juga: Karcis Hilang, Pengunjung Mal di Sleman Malah Ngamuk ke Petugas Parkir Simak Video "Protes UKT dan Uang Pangkal, Mahasiswa UGM Kemah di Depan Balairung" [Gambas:Video 20detik] (rih/ahr)   guru besar ugm prof karna wijaya karna wijaya dosen ugm ugm ujaran kebencian ade armando viral sleman detikjateng detikjogja


Sleman - Guru besar FMIPA UGM Prof Karna Wijaya akhirnya buka suara terkait komentarnya yang viral di media sosial diduga ujaran kebencian terkait kasus pengeroyokan Ade Armando. Apa katanya?Karna mengakui ia mengunggah postingan itu. Namun, dia berdalih komentarnya itu hanya sebatas guyonan biasa."Saya memposting sesuatu yang sebenarnya hanya gojekan, gojekan sangat biasa sekali. Bahkan mungkin statement-statement yang dibuat katakanlah Ade Armando dan sebagainya itu lebih sadis ya. Tapi ini kan hanya sebuah gojekan saja terhadap kejadian seperti itu," kata Karna ditemui wartawan di Balairung UGM, Sleman, DIY, Senin (18/4/2022).                        Karna menyebut ia tidak hanya mengomentari kasus Ade Armando. Banyak kasus seperti klithih, sosial ekonomi, dan kriminal lainnya. Akan tetapi hanya postingan Ade Armando yang menurutnya 'digoreng'."Sebenarnya tidak hanya kasus Ade Armando, ada kasus klithih, kasus yang lain begal, ada kasus sosial politik, ekonomi juga yang ada di situ tapi tidak digoreng, yang digoreng hanya yang Ade Armando saja," ucapnya.           "Dalam postingan saya itu saya kira juga tidak vulgar itu hanya gojekan biasa," imbuhnya.Baca juga: Heboh Dosen UGM Tersandung Dugaan Ujaran KebencianIa melanjutkan, salah satu postingan yang digoreng adalah komentarnya yang berisi kata-kata 'sembelih'. Ia mengklaim jika komentar itu ditujukan ke postingan lain dan tidak terkait dengan Ade Armando.Karna menyebut ada pihak lain yang mengedit postingan itu seakan-akan untuk mengomentari Ade Armando. Postingan itu kemudian diunggah di grup Facebook Kagama oleh orang tanpa sepengetahuannya."Ada kata-kata disembelih, padahal kata-kata disembelih itu berasal dari statement di postingan lain, bukan dalam konteks Ade Armando," tegasnya."Saya, kata sembelih itu juga tidak pada Ade Armando, pada konteks lain yang diambil orang itu diedit dan masukkan satu frame bahwa saya melakukan ujaran kebencian. Padahal hanya guyonan saja dan pemilihan diksinya," imbuhnya.Postingan lain yang membuat gaduh adalah tentang kolase foto beberapa tokoh dengan caption 'SATU PERSATU DICICIL MASSA'. Dalam unggahan itu, foto Ade Armando dicoret.Sekali lagi, Karna berkilah jika unggahan itu hanya sebatas guyonan. Postingan itu pun dia ambil dari postingan lain."Itu memang, itulah gojekan ini. Memang saya mengupload itu sebagai gojekan wah ini dicicil massa itu juga ambil dari postingan lain, terus ada dicicil massa itu sebenarnya guyonan," sebutnya.Baca juga: Kasus 'Nuthuk' Terjadi Lagi di Malioboro, Kali Ini Ongkos Becak Rp 80 RibuDiberitakan sebelumnya, seorang pria diduga dosen Universitas Gadjah Mada (UGM) Karna Wijaya menjadi sorotan karena diduga menulis ujaran kebencian terhadap pegiat media sosial Ade Armando. Pihak UGM menindaklanjuti dengan memanggil yang bersangkutan.Akun Twitter @MurtadhaO*** yang mengunggah postingan dugaan ujaran kebencian dari Karna Wijaya. Ada kolase foto yang disebut ujaran kebencian kepada Ade Armando diduga oleh Karna Wijaya yang kini sudah hilang.Kabag Humas dan Protokol UGM Dina W Kariodimedjo mengatakan kampus telah memantau kasus yang menyeret nama Karna Wijaya."Kami ingin menginformasikan bahwa UGM memiliki Dewan Kehormatan Universitas yang akan menindaklanjuti dugaan pelanggaran etika," kata Dina kepada wartawan, Minggu (17/4).Dina mengatakan UGM selama ini telah mengingatkan seluruh civitas akademika untuk bijak dalam bermedsos."UGM juga senantiasa mengingatkan kepada seluruh warganya untuk berperilaku sesuai dengan jati diri UGM dan menjunjung tinggi etika, termasuk dalam penggunaan media sosial," terang dia.Baca juga: Karcis Hilang, Pengunjung Mal di Sleman Malah Ngamuk ke Petugas Parkir Simak Video "Protes UKT dan Uang Pangkal, Mahasiswa UGM Kemah di Depan Balairung" [Gambas:Video 20detik] (rih/ahr)   dosen ugm guru besar ugm prof karna wijaya ugm ade armando viral ujaran kebencian karna wijaya detikjateng detikjogja


Solo - Seorang pria diduga dosen Universitas Gadjah Mada (UGM) Karna Wijaya menjadi sorotan karena diduga menulis ujaran kebencian terhadap pegiat media sosial Ade Armando. Pihak UGM menindaklanjuti dengan memanggil yang bersangkutan.Akun Twitter @MurtadhaO*** yang mengunggah postingan dugaan ujaran kebencian dari Karna Wijaya. Ada kolase foto yang disebut ujaran kebencian kepada Ade Armando diduga oleh Karna Wijaya yang kini sudah hilang.Kabag Humas dan Protokol UGM Dina W Kariodimedjo mengatakan kampus telah memantau kasus yang menyeret nama Karna Wijaya.                        "Kami ingin menginformasikan bahwa UGM memiliki Dewan Kehormatan Universitas yang akan menindaklanjuti dugaan pelanggaran etika," kata Dina kepada wartawan, Minggu (17/4/2022).Baca juga: Viral Dugaan Ujaran Kebencian Dosen ke Ade Armando, Kampus UGM Ambil SikapDina mengatakan UGM selama ini telah mengingatkan seluruh civitas akademika untuk bijak dalam bermedsos.           "UGM juga senantiasa mengingatkan kepada seluruh warganya untuk berperilaku sesuai dengan jati diri UGM dan menjunjung tinggi etika, termasuk dalam penggunaan media sosial," terang dia. Tak hanya UGM, Plt Direktur Jenderal Diktiristek Kemdikbud-Ristek Prof Nizam juga angkat bicara soal kasus dugaan ujaran kebencian ini. Pihaknya menyayangkan dugaan ujaran kebencian ini jika benar dilakukan oleh pegiat akademik, baik dosen maupun mahasiswa."Tentang dosen Universitas Gadjah Mada (UGM) sudah ditindaklanjuti oleh rektor UGM untuk dilakukan klarifikasi oleh Dewan Kehormatan Universitas," kata Nizam kepada detikcom, Minggu (17/4) kemarin."Tentang ujaran kebencian, saya rasa tidak elok dilakukan oleh dosen maupun mahasiswa. Terlebih di bulan suci Ramadan yang seharusnya kita jaga emosi, tutur kata dan tulisan kita," ucap dia.Baca juga: Isak Tangis Iringi Pemakaman Perawat Harimau Bonbin Banjarnegara Simak Video "Protes UKT dan Uang Pangkal, Mahasiswa UGM Kemah di Depan Balairung" [Gambas:Video 20detik] (ams/ams)   dosen ugm ugm ujaran kebencian ade armando round-up detikjateng detikjateng jogja detikjogja karna wijaya


Yogyakarta - Seorang pria diduga dosen UGM Karna Wijaya mendadak jadi sorotan. Namanya viral di media sosial Twitter karena diduga menulis ujaran kebencian terhadap Ade Armando.Adalah akun Twitter @MurtadhaO*** yang mengunggah postingan-postingan yang berisi ujaran kebencian itu."Apa benar ini akun FB seorang dosen @UGMYogyakarta yang bernama Karna Wijaya?ðhttps://t.co/IgNwg1o7OUstatus2nya biadab dan kurang mencerminkan sebagai orang yg terdidik. Seperti itukah kualitas seorang profesor di UGM?                        Cc: @nadiemmakarim," tulis akun Twitter @MurtadhaO*** seperti dilihat detikJateng, Minggu (17/4/2022).Dalam postingan itu, terdapat kolase unggahan Karna Wijaya yang bernada kebencian Ade Armando.           Baca juga: Tanahnya Kena Proyek Tol, Keraton Jogja: Boleh Dipinjam, Tak Boleh DibeliSementara itu, Kabag Humas dan Protokol UGM Dina W Kariodimedjo mengatakan bahwa kampus telah memantau kasus yang menyeret nama Karna Wijaya. Menurutnya, UGM akan menindaklanjuti dengan memanggil yang bersangkutan."Kami ingin menginformasikan bahwa UGM memiliki Dewan Kehormatan Universitas yang akan menindaklanjuti dugaan pelanggaran etika," kata Dina kepada wartawan, Minggu (17/4/2022).Dina mengatakan UGM selama ini telah mengingatkan seluruh civitas akademika untuk bijak dalam bermedsos."UGM juga senantiasa mengingatkan kepada seluruh warganya untuk berperilaku sesuai dengan jati diri UGM dan menjunjung tinggi etika, termasuk dalam penggunaan media sosial," pungkasnya.Baca juga: Bangun Jalan Demi Mudik, Crazy Rich Grobogan Kenang Mobil Terjebak Lumpur Simak Video "Protes UKT dan Uang Pangkal, Mahasiswa UGM Kemah di Depan Balairung" [Gambas:Video 20detik] (rih/ahr)   ugm dosen ugm karna wijaya ade armando ujaran kebencian viral detikjateng detikjogja