Ketua Koordinator Strategis TKN Prabowo-Gibran, Dasco, buka suara soal pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang khawatir dengan potensi kecurangan di Pemilu 2024. Dasco bicara pihaknya yang selalu kalah dalam pilpres.

"Begini, yang pertama kami ini kan sebagian besar partai koalisi ini kan belum pernah berkoalisi dengan pemerintah. Jadi kami juga selalu kalah, gimana mau curang?" kata Dasco usai acara Silaturahmi parpol Koalisi Indonesia Maju Jatim di Hotel Double Tree, Jalan Tunjungan Surabaya, dilansir detikJatim, Senin (13/11/2023).

Dasco meminta awak media menanyakan ke Megawati soal potensi kecurangan tersebut mengarah pada paslon yang mana. Dasco menegaskan pihaknya tidak pernah melakukan kecurangan.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Jadi coba ditanya lagi saja, kalau kami nggak pernah curang deh dan nggak mau curang," tegasnya.

Diberitakan sebelumnya, Megawati Soekarnoputri menyebut kecurangan pemilu mulai terjadi lagi. Megawati mengajak masyarakat menggunakan hak pilihnya sesuai hati nurani.

"Rakyat jangan diintimidasi seperti dulu lagi. Jangan biarkan kecurangan pemilu yang akhir ini terlihat sudah mulai akan terjadi lagi," katanya.

Baca selengkapnya di sini.

Simak juga Video: TKN Sebut Partai KIM Tak Terbiasa Gunakan Abuse of Power

[Gambas:Video 20detik]


Bakal calon wakil presiden (bacawapres) Gibran Rakabuming yakin duet Prabowo Subianto dan dirinya mampu memenangkan Pilpres 2024 satu putaran. Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PDIP Utut Adianto menilai wajar pihak yang berkontestasi menginginkan menang.

"Kan semua orang ketika berkontestasi punya harapan. Itu harapannya Mas Gibran, kan begitu ya," kata Utut kepada wartawan di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Senin (13/11/2023).

"Ya kan namanya berkontestasi sama-sama berharap menang," katanya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Utut menekankan pihaknya terus fokus memenangkan Ganjar Pranowo dan Mahfud Md di Pilpres 2024. Dia mengatakan kubu Ganjar-Mahfud akan berjuang sekuat tenaga.

"Kalau kita yang penting berjuang, berjuang sekuat tenaga," ujar dia.

Ditanya apakah pihaknya juga menargetkan menang satu putaran, Utut enggan berkomentar banyak. "Ya pokoknya itu dulu, itu dulu," ujar dia.

Sebelumnya, Gibran memberikan arahan kepada partai pendukungnya agar mampu memenangkan Pilpres 2024 satu putaran.

Hal ini disampaikan Gibran dalam acara konsolidasi partai Koalisi Indonesia Maju (KIM) Lampung di Graha Wangsa, Lampung, Sabtu (11/10/2023).

"Maka kita pantau terus angka-angkanya, akan kita pantau terus pergerakan akar rumput di bawah, akan kita sosialisasikan terus visi misi dan program kita. Kita pastikan di Lampung ini angka kita paling tinggi, tapi saya yakin bapak ibu terus perlebar jalan kemenangan, terus kerja keras terus turun ke warga, kita door to door, saya yakin kita ingin menang satu putaran," ujar Gibran.

Simak Video: Survei Indikator Jabarkan Sebaran Pemilih Anies-Ganjar-Prabowo

[Gambas:Video 20detik]


Petugas gabungan melakukan penertiban alat peraga kampanye (APK) Pemilu 2024 di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Penertiban APK dilakukan mulai 13-27 November 2023 mendatang.

"Mulai hari ini bersama dengan stakeholder terkait Satpol PP, Dishub, kepolisian, dan teman-teman jajaran melakukan melakukan penertiban APK sebelum masanya, sebelum waktunya pasca-ditetapkan daftar tetap 3 November 2023 tanggal 4-27 November tidak diperbolehkan," kata Ketua Bawaslu Pati Supriyanto kepada wartawan di lokasi penertiban, Senin (13/11/2023).

Penertiban dilakukan serentak di Kabupaten Pati. Salah satunya di jalan Pati-Tayu tepatnya Desa Kutoharjo, Kecamatan Pati. Di lokasi terdapat spanduk hingga baliho APK.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Penertiban alat peraga kampanye (APK) di jalanan Pati, Senin (13/11/2023). Foto: Dian Utoro Aji/detikJateng

Ia mengatakan penertiban difokuskan pada APK calon legislatif sebab telah ditetapkan per 3 November 2023. Sedangkan, untuk alat peraga kampanye calon presiden dan wakil presiden belum dilakukan, karena belum ada penetapan calon presiden dan wakil presiden.

"Yang tidak diperkenankan adalah alat peraga kampanye, sehingga kami menemukan unsur kampanye di dalam alat peraga kita lakukan penertiban secara serentak mulai 13 November sampai selesai 27 November yang akan datang," kata Supriyanto.

Supriyanto telah memberikan kesempatan kepada partai politik untuk menertibkan APK sendiri. Akan tetapi jika tidak ditertibkan maka dicopot oleh petugas gabungan.

"Kita sampaikan kepada teman-teman politik kita minta untuk dilakukan penertiban mandiri, termasuk mengganti APK menjadi APS," ujarnya.

Penertiban dilakukan sampai dimulainya masa kampanye nanti. Sementara masa kampanye baru dimulai 28 November 2023 sampai 10 Februari 2024.

"Mulai hari ini tertibkan APK yang masih terpasang. Prinsipnya bentuk apa pun kampanye belum diperbolehkan," pungkas Supriyanto.

Janji Anies ke Warga Bogor: Bangun Transportasi Umum Terjangkau


Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep melakukan pertemuan dengan relawan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Medan. Dalam pertemuan itu, Kaesang meminta relawan ikut memenangkan pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming.

Kaesang dalam acara itu awalnya menyampaikan keyakinan soal partainya akan menjadi partai yang besar nantinya.

"Tapi Insyaallah, di pemilu 2024 nanti, berkat dukungan dan doa bapak-bapak dan ibu-ibu semua kami bisa menjadi partai yang besar," kata Kaesang, Senin, (13/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Kemudian Kaesang mengucapkan terimakasih kepada relawan yang sudah ikut memenangkan ayahnya menjadi presiden selama dua periode. Dia kemudian menyebut jika ke depan yang harus dimenangkan adalah pasangan Prabowo dan Gibran.

"Sekarang kita tugasnya adalah memenangkan Pak Prabowo dan Mas Gibran," ungkapnya.

Tak sampai di situ, Kaesang ingin relawan Jokowi memenangkan Prabowo-Gibran dalam satu putaran. Kaesang mengungkapkan hal itu karena melihat hasil survei pasangan Prabowo-Gibran yang terus meningkat.

"Kalo semangatnya seperti ini saya yakin kita menang satu putaran. Karena data yang kita lihat di survei-survei yang sudah keluar selalu meningkat," jelas Kaesang.

"Jadi saya rasa ini adalah tren yang sangat positif untuk pasangan Pak Prabowo dan Mas Gibran," sambungnya.

Target Kaesang di Pemilu 2024: Fraksi PSI di Senayan


Ketua DPP Arus Bawah Jokowi (ABJ), Supriyanto, meminta semua pihak yang terlibat dalam partai politik tak membuat gaduh. Hal ini menindaklanjuti keputusan Mahkamah Konstitusi terkait batas usia capres dan cawapres yang menuai polemik di publik.

"Kami sangat menyayangkan adanya pihak salah satu capres yang masih mempersoalkan putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang yang sudah jelas sah dan konstitusional. Sikap elit politik ini justru tidak mencerminkan sikap negarawan dalam menghadapi kompetisi Pilpres dengan adu gagasan dan adu program untuk mencapai Indonesia yang lebih maju, adil, sejahtera dan beradab," kata Supriyanto dalam keterangannya, Senin (13/11/2023).

Supriyanto mengatakan para elite sudah semestinya tak membuat gaduh yang seolah-olah menyebut keputusan MK cacat moral. Supriyanto menekankan pasangan calon masing-masing kubu sudah seharusnya untuk mempersiapkan diri jelang kontestasi Pemilu.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Setelah KPU menetapkan pasangan calon presiden dan wakil presiden maka semua pihak mempersiapkan diri untuk kompetisi yang baik dan mencerdaskan rakyat melalui pesta demokrasi, sehingga tidak perlu lagi para elit politik bermain kata-kata yang membuat gaduh dan mendistorsi supremasi hukum dengan membuat framing seolah-olah putusan MK cacat moral dan penyelundupan konstitusi," ujarnya.

Sebagai sesama anak bangsa, katanya, setiap pihak mesti mengutamakan kepentingan nasional. Supriyanto kemudian menyinggung pesan yang disampaikan Presiden RI ke-1 Soekarno.

"Kita ingat betul bagaimana pada masa dahulu pada masa Ketua MK Akil Mochtar ada Putusan MK yang memenangkan pasangan Wali Kota Palembang dari PDIP (Romi Herton) dan pasangan Bupati Gunung Mas dari PDIP (Hambit Bintih) padahal secara faktual terbukti melakukan suap untuk memenangkan perkara. Tetapi kita semua menerima putusan MK karena sesuai UUD 1945 putusan MK bersifat final dan mengikat," kata Supriyanto.

"Semua pihak menerima karena memiliki komitmen untuk menjunjung tinggi supremasi hukum, pada waktu itu tidak ada yang mengatakan Putusan MK cacat moral. Padahal, jelas Akil Muktar Ketua MK Romi Herton dan Hambit Bintih terlibat suap perkara putusan MK ditangkap KPK dan dipidana penjara karena terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar hukum," sambungnya.

Supriyanto mencontohkan beberapa kasus terkait keputusan MK yang pada akhirnya tak mampu mengubah aturan yang sudah berlaku. Ia mengatakan keputusan MK sejak awal final dan mengikat.

"Kita menghormati putusan Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) yang memberi sanksi etik pemberhentian Anwar Usman sebagai Ketua MK tetapi kami menyesalkan fitnah yang keji yang menuduh keterlibatan Presiden Joko Widodo dalam Putusan MK yang secara faktual tidak terbukti dalam persidangan MKMK," katanya.

Supriyanto berharap Pemilu 2024 berjalan dengan lancar. Supriyanto menekankan jika proses dari pemilihan presiden itu bisa diawasi oleh publik.

"Dalam demokrasi kedaulatan di tangan rakyat diwujudkan melalui Pemilihan Umum maka kita bersama-sama menjaga dan mengawasi agar Pemilu 2024 ini jujur dan adil untuk menentukan putra terbaik bangsa," tuturnya.


Bakal cawapres dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) Gibran Rakabuming Raka buka suara soal tuduhan keterlibatan anggota Polri dalam pemasangan baliho Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Gibran menyebut baliho itu dipasang relawan pendukungnya.

"Nggak, sing masang (yang memasang) Bolone Mase (relawan) ya," kata Gibran dilansir detikJateng, Senin (13/11/2023).

Gibran menyarankan agar hal itu dimintakan konfirmasi ke koordinator relawan Bolone Mase, Kuat Hermawan.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Ya takono (tanya) Mas Kuat. Mas Kuat ora tau turu masangi baliho (nggak pernah tidur karena memasang baliho)," ujar putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu.

Dihubungi terpisah, Koordinator Bolone Mase, Kuat Hermawan, menegaskan bahwa baliho pasangan Prabowo-Gibran yang memasang adalah relawan.

"Ya baliho-baliho di kampung, di beberapa area, dari kita Bolone Mase. (Ada tuduhan aparat yang memasang?) Tidak benar, tidak mungkin, kita nggak pernah ada hubungan sama mereka. Gerakan ya gerakan relawan," ucap Kuat.

Baca selengkapnya di sini.

Simak juga Video: Survei Indikator Jabarkan Sebaran Pemilih Anies-Ganjar-Prabowo

[Gambas:Video 20detik]


Bakal capres PDIP Ganjar Pranowo sowan ke kediaman ulama KH Ahmad Mustofa Bisri atau Gus Mus di Leteh, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah (Jateng). Bertemu selama sekitar satu jam, Ganjar mengungkap isi perbincangannya dengan Gus Mus.

"Kalau sama Abah itu ceritanya yang lucu-lucu. Cerita ya menceritakan situasi-situasi yang kekinian, enteng-entengan," kata Ganjar dilansir detikJateng, Senin (13/11/2023).

Namun, sebenarnya pertemuan itu, kata Ganjar, juga dalam rangka berpamitan atas purnatugasnya sebagai Gubernur Jateng. Pasalnya, saat ia berpamitan ke kediaman Nyai Muchsinah Cholil ibunda Ketum PBNU, Gus Mus sedang di Tanah Suci menunaikan ibadah umrah.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Sebenarnya saya sudah janji sama beliau, mau sowan ke beliau. Bahkan sejak sebelum selesai masa jabatan mau pamit. Dan ternyata waktunya nggak cukup karena beliau umrah. Dan alhamdulillah baru hari ini bisa bertemu," ujarnya.

Lebih lanjut, Ganjar mengungkapkan, situasi terkini yang ia bahas dengan Gus Mus adalah menyinggung pertemuan para tokoh nasional dengan Gus Mus yang digelar Minggu (12/11).

"(Situasi terkini yang dibahas apa?) Ya pertemuan kemarin di sini. Ada kegelisahan kaum intelektual, agamawan gitu ya. Yang kemarin acara di sini, ya semacam gitu lah. (Ada pesan dari Gus Mus apa?) Ya kita hanya diskusi saja sih, saya didoain. Ya doanya baik-baik yang pasti," tutur Ganjar.

Baca selengkapnya di sini.

Simak Video: Sowan Gus Mus, Ganjar: Cerita Situasi Kekinian

[Gambas:Video 20detik]


Ketua Koordinator Strategis TKN Prabowo-Gibran, Sufmi Dasco Ahmad buka suara soal pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang khawatir dengan potensi kecurangan di Pemilu 2024. Megawati juga mewanti-wanti kepada seluruh warga negara untuk mengawal pemilu agar tidak terjadi kecurangan.

Terkait pernyataan Megawati itu, Dasco menegaskan bahwa Prabowo-Gibran tidak akan curang. Politikus yang juga menjabat sebagai Ketua Harian DPP Gerindra itu menegaskan bahwa selama ini partainya tidak pernah berkoalisi dengan pemerintah. Gerindra, kata Dasco, selama tiga kali Pilpres atau sejak 2009 selalu kalah.

"Begini, yang pertama kami ini kan sebagian besar partai koalisi ini kan belum pernah berkoalisi dengan pemerintah. Jadi kami juga selalu kalah, gimana mau curang?" kata Dasco usai acara Silaturahmi parpol Koalisi Indonesia Maju Jatim di Hotel Double Three, Jalan Tunjungan Surabaya, Senin (13/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dasco meminta awak media menanyakan ke Megawati soal potensi kecurangan tersebut mengarah pada paslon yang mana.

"Jadi coba ditanya lagi saja, kalau kami nggak pernah curang deh dan nggak mau curang," tegasnya.

Dilansir dari detikNews, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menyebut kecurangan pemilu mulai terjadi lagi. Megawati mengajak masyarakat menggunakan hak pilihnya sesuai hati nurani.

Awalnya, Megawati mengajak semua pihak untuk terus mengawal demokrasi. Sebab, menurutnya, hal ini menjadi kewajiban semua anak bangsa.

"Terus kawal dan tegakkan demokrasi. Itulah kewajiban kita sebagai warga bangsa dan bahkan menjadi menjadi keharusan setiap anak negeri dan bangsa agar tidak terjadi kesewenang-wenangan," kata Megawati melalui video di akun YouTube PDI Perjuangan, Minggu (12/11).

"Sebab kedaulatan rakyat harus terus kita junjung tinggi," lanjutnya.

Megawati tak ingin rakyat diintimidasi seperti dahulu. Apalagi, menurutnya, saat ini kecurangan pemilu mulai terlihat lagi.

"Rakyat jangan diintimidasi seperti dulu lagi. Jangan biarkan kecurangan pemilu yang akhir ini terlihat sudah mulai akan terjadi lagi," katanya.

TKN Sebut Hanya Panelis yang Berhak Kritisi Gagasan Paslon di Debat Pilpres


Sebanyak 13 warga Banyumas, Jawa Tengah, menggugat Anwar Usman ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) sebesar Rp 1,3 triliun sebagai hakim konstitusi. Selain itu, Anwar Usman juga dituntut untuk mundur.

"Jika Anwar Usman tidak segera mundur, yang akan menjadi korban adalah Mahkamah Konstitusi dan seluruh masyarakat Warga Negara Republik Indonesia karena berpotensi menimbulkan 'kerugian' konstitusional, akibat rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Mahkamah Konstitusi serta tidak ada jaminan hukum bahwa Pemilu Tahun 2024 dapat dilaksanakan secara Langsung, Umum, Bebas, Rahasia dan Adil," kata salah satu penggugat, Aan Rohaeni dalam keterangannya kepada wartawan, Senin (12/11/2023).

Selain Aan, ikut menggugat yaitu Endang EKo Wati, Darbe Tyas Waskhita, Narsidah, Tri Wulandari, Timotius Eric Haryanto, Aldino Mauldy Pramudya, Afaf Mutia Zahwa, Dyah Safitri, Malvin Al-Rasyid, Siwi Dwi Utami dan Ambar Wihana. Para penggugat memberikan kuasa kepada Eddy Gurning dkk. Mereka juga menyesalkan sikap Anwar Usman yang membela diri dengan menggelar konferensi pers atas pemberhentian dirinya sebagai Ketua MK. Anwar Usman malah menilai dirinya 'terdzalimi'.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Perbuatan Anwar Usman yang demikian adalah perbuatan yang benar-benar tidak pantas, tidak patut dan tercela, sama sekali tidak mencerminkan sikap kenegarawan seorang Hakim Konstitusi," ucap Enny.

Menurut 13 warga Banyumas itu, sikap Anwar Usman yang memilih untuk tetap bertahan menjadi Hakim Konstitusi adalah perbuatan yang tidak patut, tercela dan bertentangan nilai-nilai moral yang hidup dalam masyarakat.

Padahal terbitnya putusan MKMK dinilai penggugat sebagai bentuk nyata Anwar Usman bertentangan dengan Pasal 24C ayat (5) UUD 1945:

(5) Hakim Konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara.

"Artinya sebagai Hakim Konstitusi, yang telah diputus melakukan pelanggaran berat, kedudukan Tergugat sebagai Hakim Konstitusi, bukan saja bisa dianggap 'cacat'," beber Aan.

Perwakilan 13 Warga Banyumas gugat Anwar Usman bersama kuasa hukumnya.

Atas hal itu, mereka mengajukan gugatan total Rp 1.300.254.474.940. Gugatan sudah didaftarkan ke PN Jakpus siang ini.

"Ganti rugi kerugian materil sebesar Rp 250 juta. Ganti Rugi kerugian immateril seluruhnya berjumlah Rp 1.300.004.474.940," pungkas Aan.

Lihat juga Video: Suhartoyo Resmi Jabat Ketua MK Gantikan Anwar Usman

[Gambas:Video 20detik]


Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel) menggelar deklarasi netralitas aparatur sipil negara (ASN). Wali Kota Makassar Moh Ramdhan 'Danny' Pomanto menegaskan akan memberi sanksi kepada ASN yang berpihak.

"Sanksi tegas nanti dilihat, BPKSDM jelas sekali, ada aturan, sampai sanksi penurunan pangkat, pemecatan ada, ingat dulu camat-camat yang terlibat, itukan dipecat," kata Danny kepada wartawan usai deklarasi di Kantor Balai Kota Makassar, Senin (13/11/2023).

Danny mengatakan sampai saat ini belum ada laporan terkait pelanggaran netralitas ASN di lingkup Pemkot Makassar. Namun dia menegaskan sanksi akan diberikan kepada setiap ASN yang melanggar sesuai dengan aturan yang ada.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Jelas sekali, sanksi sudah diatur oleh UU, jadi tentunya ada sanksi yang diberikan," ujarnya.

Dalam deklarasi netralitas itu, Danny menekankan ASN merupakan pegawai yang melekat. Sehingga ASN tidak dibolehkan untuk berpihak sekalipun pada hari libur.

"Ternyata ASN itu melekat pada badan, tidak kenal waktu, tidak kenal Sabtu-Minggu walaupun kenal hak pilih, itu pertama dulu, kita harus punya garis yang jelas soal itu," ungkapnya.

"Jangan sampai ada konflik interes, termasuk keluarganya yang maju di Pilkada atau di Pileg," imbuhnya.

Danny juga mengungkapkan masyarakat akan ikut berpartisipasi mengawasi ASN dalam pesta demokrasi nanti. Sehingga masyarakat juga bisa melaporkan ASN jika terindikasi melanggar netralitas.

"Laporan masyarakat, saya lancar laporan masyarakat, punya struktur masyarakat kita bukan hanya RT/RW, kita punya Bassi Barania, punya dewan lorong, punya lokal influencer, itu banyak yang melapor ke saya," pungkasnya.

Bawaslu Bakal Beberkan Hasil Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Acara Desa Bersatu


Wakil Ketua Dewan Pengarah TKN Prabowo-Gibran, Sufmi Dasco Ahmad menyebut para partai politik yang tergabung di Koalisi Indonesia Maju (KIM) sangat solid. Pernyataan Dasco ini sekaligus merespons isu yang saat ini berseliweran yakni terkait tuduhan Prabowo-Gibran dibantu polisi memasang baliho.

"Saya lihat ketua parpol di Jatim, Pak Riski Sadig, Pak Sarmuji, Pak Emil Dardak. Kita lihat sudah bagus, sudah berkonsolidasi, sudah kompak. Kira-kira kalau begini, apakah perlu kita minta bantu polisi buat pasang-pasang baliho?" kata Dasco saat sambutan di acara Silaturahmi Koalisi Indonesia Maju Jatim di Hotel Double Three, Jalan Tunjungan Surabaya, Senin (13/11/2023).

Menurutnya, isu aparat polisi membantu memasang baliho itu begitu melecehkan Prabowo-Gibran. Dasco tak habis pikir dengan adanya fitnah-fitnah seperti itu.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Apa kita perlu pakai cara-cara curang buat menang? Kalau kemudian kelihatan sudah kompak begini, juga bisa konsolidasi, itu (isu polisi pasang baliho Prabowo-Gibran) menurut saya sangat melecehkan kita. Kemudian menggunakan cara-cara atau memfitnah dengan hal-hal cuma soal pasang-pasang baliho," tambahnya.

Dasco menyebut urusan baliho adalah urusan parpol dan tim pemenangan Prabowo-Gibran. Ia menegaskan tidak melibatkan aparat dalam urusan sepele seperti memasang baliho.

"Tenang aja, semuanya sudah ada di sini kan? Masak pasang baliho saja kita mesti pakai bantuan orang bukan parpol? Selain parpol, relawan kita juga banyak, bukan begitu? Ya kalau dilihat dari hari ke hari, survei dan elektabilitas capres-cawapres kita memang menggetarkan. Tapi itu jangan membuat kita terlena, jangan membuat kita sombong, jangan membuat kita kemudian tidak bekerja," bebernya.

"Jangan kemudian kita mengandalkan satu dengan yang lain, tapi kita tetap harus bersama-sama di dalam tim kampanye daerah Jawa Timur untuk memenangkan Prabowo-Gibrab di Jawa Timur," tambahnya.

Ketua Harian DPP Gerindra ini menyebut Jatim adalah provinsi yang paling diperebutkan oleh para paslon di Pilpres 2024. Ia meminta Tim Kampanye Daerah (TKD) Prabowo-Gibran Jatim kerja keras memenangkan Jatim.

"Kita sama-sama tahu bahwa Jatim adalah daerah yang paling penting yang diperebutkan di seluruh Indonesia dalam pilpres ini. Oleh karena itu, kepada kawan koalisi sekalian, boleh kita bersaing dalam pileg, tapi harus kompak dan bersatu untuk memenangkan Prabowo-Gibran di tanah Jatim," ujarnya.

"Pertaruhan pilpres ada di Jatim, semua mata melotot dan memandang untuk kemenangan di Jatim. Untuk itu tidak ada tawar-menawar lagi bahwa Jatim kita harus mayoritas, sanggup," tandasnya.

Ada RK-Fadli Zon di Susunan Dewan Pembina TKN Prabowo-Gibran


Sejumlah perlengkapan logistik Pemilu 2024 mulai didistribusikan ke sejumlah KPU Kota/Kabupaten. KPU Kabupaten Blitar telah menerima logistik, berupa bilik pemungutan suara dan kotak suara. Namun, jumlah logistik tersebut masih kurang dari jumlah total kebutuhan untuk digunakan Pemilu 2024.

Saat ini, KPU Kabupaten Blitar masih kekurangan lebih 3 ribu bilik pemungutan suara dan 16 ribu kotak suara.

"Iya kemarin Minggu (12/11) kami sudah menerima bilik pemungutan suara dan kotak suara. Tapi jumlahnya masih kurang dari kebutuhan," kata Hadi Santosa, Ketua KPU Kabupaten Blitar saat dikonfirmasi detikJatim, Senin (13/11/23).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Hadi menyebutkan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) sebanyak 3.536 titik. Namun hingga saat ini, pihaknya menerima logistik Pemilu berupa bilik pemungutan suara dan kotak suara dengan jumlah yang relatif kurang. Rinciannya, ada sekitar 10.670 bilik pemungutan suara. Sementara untuk kotak suara yang diterima sekitar 1.430.

Jumlah kebutuhan logistik yang diterima KPU Kabupaten Blitar masih kurang dari kebutuhan. Adapun jumlah total kebutuhan bilik pemungutan suara yakni sekitar 14.114 bilik. Artinya, KPU Kabupaten Blitar masih kurang 3.474 bilik suara.

"Kemudian untuk kotak suara juga masih kurang. Total kebutuhannya sekitar 17.724, nah sekarang baru menerima sekitar 1.430 kotak suara. Jadi masih kurang banyak, sekitar 16.294 kotak suara yang belum dikirimkan," jelasnya.

Hadi berharap logistik Pemilu dapat didistribusikan secara tepat waktu. Yakni pada pengiriman logistik tahap pertama yang dilakukan pada November-Desember 2023. Itu diharapkan agar tidak mengganggu tahapan Pemilu berikutnya.

"Saat ini kan masih tahap pertama untuk pengiriman logistik, masih ada tahap kedua sampai Februari 2024. Semoga semua logistik bisa didistribusikan tepat waktu, agar tidak menganggu yang lainnya," tandasnya.

Sebelumnya, KPU Kabupaten Blitar baru menerima logistik Pemilu 2024 berupa segel plastik sebanyak 91.936 buah. Selanjutnya, KPU Kabupaten Blitar menerima bilik pemungutan suara dan kotak suara.

Tips Hindari Hoax yang Berseliweran Jelang Pemilu 2024


Komisi I DPR membentuk Panitia Kerja (Panja) Netralitas TNI menjelang kontestasi Pemilu 2024. Panja dipimpin Wakil Ketua Komisi I DPR Fraksi PDIP Utut Adianto.

"Sudah dibentuk kemarin rapat internal tanggal 8 November, sudah dibentuk Panjanya. Dan kita sudah juga menetapkan ketuanya, nanti yang memimpin Pak Utut," kata Ketua Komisi I DPR Fraksi Golkar Meutya Hafid kepada wartawan di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Senin (13/11/2023).

Meutya mengatakan Utut bersedia memimpin Panja Netralitas TNI tersebut. Menurut dia, nantinya kerja-kerja panja pengawasan itu akan dilaksanakan bersama para pimpinan dan anggota tiap fraksi di komisi.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Beliau berkenan untuk memimpin dan tentu dibarengi oleh seluruh pimpinan dan juga anggota Komisi I DPR," ujarnya.

Diketahui, pembentukan Panja pengawasan netralitas TNI itu awalnya diusulkan Utut. Utut mengatakan hal itu guna menjaga marwah DPR RI.

"Ibu Bapak mohon izin kalau kita berkenan saya dari meja pimpinan, saya belum ngomong nih, kebenaran, Ibu Ketua, Pak Riefky (Wakil Ketua Komisi I DPR Fraksi Demokrat Teuku Riefky Harsya), Pak Sugiono, kebeneran satu blok. Beliau (Wakil Ketua Komisi I DPR Fraksi PKS Abdul Kharis Almasyhari) blok satu lagi, saya blok satu lagi," kata Utut, Selasa (7/11) lalu.

"Tetapi kalau memang berkenan untuk menjaga marwah DPR, buatlah Panja Netralitas TNI. Jadi kita sembari di tengah kesibukan kita sebagai caleg kita membuat pengawasan," lanjut dia.


KPU akan menetapkan capres-cawapres secara resmi hari ini. Mahfud Md sebagai bacawapres yang mendampingi Ganjar Pranowo mengaku siap.

"Ya kenapa? Siap saya, siap penetapannya. Penetapannya hari ini kan," ucap Mahfud di Le Meridien Jakarta, Senin (13/11/2023).

Penetapan capres-cawapres oleh KPU akan digelar hari ini usai rapat pleno tertutup. Konferensi pers dijadwalkan dilakukan pukul 15.00 WIB di kantor KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat dan dipimpin langsung oleh Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Penetapan capres cawapres dilakukan dalam rapat pleno tertutup KPU (hari ini)," ujar Ketua Divisi Teknis KPU RI Idham Holik kepada wartawan.

Hal itu, kata Idham, sesuai dengan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Idham mengatakan rapat pleno dilakukan satu hari setelah jadwal verifikasi selesai.

"KPU menetapkan dalam sidang pleno KPU tertutup dan mengumumkan nama Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, 1 (satu) hari setelah selesai verifikasi," bunyi pasal 235 ayat 1 UU 7/2017.

Dalam rapat tersebut, KPU akan menetapkan hasil verifikasi dokumen persyaratan masing-masing bakal capres dan cawapres, serta hasil pemeriksaan kesehatan pasangan calon. Rapat hanya akan dihadiri oleh Komisioner KPU RI.

Diketahui, sesuai PKPU Nomor 23 Tahun 2023 atas perubahan PKPU Nomor 19 Tahun 2023 tentang pencalonan peserta pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023, KPU menyatakan dokumen persyaratan tiga pasangan bakal calon Presiden dan Wakil Presiden telah memenuhi syarat (MS) dokumentasi administrasi pencalonan.


Koalisi Masyarakat Peduli Keterwakilan Perempuan mendatangi Bawaslu RI hari ini. Kedatangan mereka untuk melaporkan KPU RI terkait dugaan pelanggaran administrasi dalam daftar calon tetap (DCT) anggota DPR RI.

"Kami melihat mengetahui bahwa KPU RI telah menetapkan daftar calon tetap yang dilakukan pada 3 November yang lalu, dan kemudian diumumkan pada 4 November yang lalu, itu banyak daftar pemilih yang ditetapkan tersebut tidak memenuhi kriteria atau keterwakilan perempuan paling sedikit 30%," ujar Direktur Eksekutif NETGRIT sekaligus perwakilan dari Koalisi Masyarakat Peduli Keterwakilan Perempuan, Hadar Nafis Gumay, di kantor Bawaslu RI, Jakarta Pusat, Senin (13/11/2203).

Menurutnya, hal itu bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan. Hadar menegaskan jika perempuan memiliki hak untuk menjadi calon anggota legislatif.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Yang jelas di dalam UU Pemilu pun itu sudah diatur di mana keterwakilan perempuan di dalam DCT yang diajukan oleh setiap parpol di setiap dapilnya itu harus memenuhi paling sedikit 30%," paparnya.

Hadar lantas berharap Bawaslu dapat memproses laporan tersebut secapat mungkin. Sebab, kata dia, ada kekeliruan yang dilakukan oleh KPU dalam menetapkan DCT anggota DPR.

"Kami berharap Bawaslu akan memproeses dengan segera dan memutuskan bahwa pengaduan kami ini bisa diterima, sehingga kekeliruan atau kesalahan atau lebih tepatnya pelanggaran yang dilakukan oleh KPU ini bisa diperbaiki," jelas dia.

Lebih lanjut, Hadar menjelaskan ada tiga hal yang diajukan pihaknya kepada Bawaslu dalam gugatan itu. Salah satunya ialah, KPU harus memperbaiki DCT anggota DPR.

"Yang pertama, menyatakan apa yang dilakukan oleh KPU ini terbukti melakukan pelanggaran administratif. Karena memang DCT yang ditetapkan dan diumumkan oleh KPU ini memuat jumlah calon perempuan atau keterwakilan perempuannya tidak memenuhi 30%," ungkapnya.

"Kedua, memerintahkan KPU untuk memperbaiki daftar tersebut. Ketiga, memerintahkan KPU untuk membatalkan atau mencoret jika ada parpol yang memang tidak memenuhi keterwakilan 30% di dalam daftar calonnya," sambung dia.

Menurutnya, kurangnya keterwakilan perempuan dalam penetapan DCT yang dilakukan KPU sangat mengkhawatirkan. Dia mengatakan jika hal tersebut baru pertama kali terjadi di Pemilu 2024.

"Untuk pertama kalinya saya kira di dalam Pemilu kita selama ini, sejak kita mengenal atau menerapkan regulasi ini pencalonan bagi perempuan, baru kali inilah KPU itu yang kami liat sebetulnya dengan sengaja menetapkan DCT yang bisa kurang dari 30% keterwakilan perempuannya," tuturnya.

"Ini hal yang sangat mengkhawatirkan, kita dihadapkan pada situasi di mana Pemilu kita itu menjadi rusak, menjadi berantakan tidak lagi sesuai peraturan perundang-undangan yang ada," imbuh dia.


KSAD Jenderal Agus Subiyanto menjalani fit and proper test sebagai calon Panglima TNI di Komisi I DPR RI. Dalam pemaparannya, Jenderal Agus menjamin prajurit TNI akan netral di Pemilu 2024.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT


Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini mengusulkan Kapten Tim Pemenangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN) tak mesti dari partai politik. Jazuli mengatakan struktur Timnas AMIN belum diumumkan lantaran masih menunggu suara dari 3 partai.

"Kalau PKS itu yang paling penting timnya ini solid, gitu loh. PKS mengusulkan nggak mesti harus dari partai politik," kata Jazuli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/11/2023).

Jazuli menyebut yang terpenting dari Kapten Timnas AMIN adalah sosok yang bisa menyusun strategi. Ia menyebut pihaknya tak ingin egois dalam menentukan Kapten Timnas.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kita ini pengin menang pengusung 3 partai, tapi kita ingin calon yang dipilih oleh pemilih RI. Makanya kita tadi ngapain sih harus terburu-buru, latah-latah, ini umum (kan), Ini umum, nggak perlu," imbuhnya.

Juru Bicara Anies Baswedan, Angga Putra Fidrian, mengatakan struktur hingga kapten tim pemenangan bakal capres-cawapres Koalisi Perubahan, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN), harusnya diumumkan hari Minggu kemarin. Namun, pengumuman ditunda karena sejumlah personel Timnas AMIN belum tiba di Jakarta.

"Ternyata beberapa anggota personel yang akan diumumkan masih di daerah pemilihan (dapil). Harusnya dijadwalkan sampai sore ini, tapi ternyata nggak ngejar penerbangan dan segala macamnya sehingga untuk menjaga kesolidan akhirnya kita menunggu semuanya hadir," kata Angga kepada wartawan di Jalan Diponegoro 10, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (12/11/2023).

Angga menyebut pengumuman Timnas AMIN ditunda sampai semua anggota berkumpul di Jakarta. Dia mengatakan pengumuman struktur Timnas AMIN dilakukan usai pengundian nomor urut capres-cawapres dilakukan pada 14 November 2023.

"Ya pasti minggu ini (pengumuman), cuma kan tanggal 14 (November) ada pengundian nomor urut gitu ya, berarti akan setelahnya," ujar Angga.

"Setelah pengundian nomor urut. Karena kan konsentrasi ke situ dulu. Besok penetapan, tanggal 14 pengundian, baru setelah itu mungkin kita akan umumin siapa anggota-anggota tim pemenangan Amin," sambungnya.


Sumiatun resmi dilantik menjadi Bupati Lombok Barat. Pelantikan itu menjadikan Sumiatun sebagai perempuan pertama yang menjabat sebagai Bupati Lombok Barat.

Sumiatun dilantik oleh Penjabat (Pj) Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Gita Ariadi, di Gedung Graha Bhakti Praja Kantor Gubernur NTB, pada Senin (13/11/2023).

Sumiatun yang sebelumnya merupakan Wakil Bupati Lombok Barat dilantik menjadi Bupati menggantikan Fauzan Khalid yang sebelumnya mengundurkan diri lantaran maju sebagai calon anggota legislatif (Caleg) DPR dari Partai NasDem.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Setelah resmi dilantik, Sumiatun menjadi perempuan pertama yang menjadi bupati di Gumi Patuh, Patut, Patju.

"Pengangkatan Ibu Sumiatun ini sebagai tindak lanjut dari pengunduran diri saudara Fauzan Khalid yang berikhtiar maju sebagai wakil rakyat NTB di Senayan," ungkap Lalu Gita.

Lalu Gita meminta kepada Sumiatun untuk memastikan stabilitas harga bahan pokok yang terjangkau bagi masyarakat. Di sisi lain, ia juga meminta agar Sumiatun menjamin stabilitas sosial menyambut Pemilu 2024.

"Dengan keberadaan Ibu Bupati di Lobar (Lombok Barat) selama ini akan mampu menciptakan suasana kondusif menjelang Pemilu dan Pilkada 2024 mendatang," katanya.

Selain itu, ia juga meminta kepada seluruh pihak untuk menyambut tahun politik dengan riang gembira. Eks Sekda NTB ini juga berharap Pemilu 2024 nanti berlangsung aman tanpa adanya konflik yang berkepanjangan.

"Mari kita menyambut pesta demokrasi dengan riang gembira jauh dari konflik berkepanjangan. Karena itu hanya akan merugikan kita sendiri," ujarnya.

Lalu Gita yakin Ketua DPD II Partai Golkar Lombok Barat itu akan mampu mengatasi persoalan yang ada saat ini karena Sumiatun sudah sangat hafal betul situasi yang ada di sana.

"Terlebih dengan pengalamannya sebagai Ketua DPRD Lombok Barat akan menjadi bekal yang kuat untuk mengemban amanah sebagai bupati," pungkasnya.

Sumiatun sendiri akan menduduki kursi Bupati Lombok Barat hingga 31 Desember 2023 atau hanya 1,5 bulan.

Hal ini mengacu UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota, bagi kepala daerah yang hasil Pilkada tahun 2018, berakhir masa jabatannya sampai Desember 2023.

Sopir Istri Gubernur NTB Jadi Tersangka Kasus Kecelakaan Maut


Hari Brigade Mobil (Brimob) diperingati setiap tahun pada tanggal 14 November. Peringatan ini merupakan momentum nasional untuk memperingati hari jadi Korps Brimob RI.

Tahun ini merupakan Hari Brimob yang ke-78. Berikut sejarah Brimob, serta logo dan tema Hari Brimob ke-78.

Sejarah Hari Brimob

Hari Brimob Nasional dirayakan setiap tanggal 14 November, bersamaan dengan hari lahir Korps Brimob dari tubuh Polri. Brimob terbentuk pada masa kependudukan Jepang di Indonesia antara tahun 1943 sampai 1944.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Setelah Jepang mengambil alih Indonesia dari Belanda, Jepang membentuk pasukan keamanan di Indonesia yang berisi pada pribumi. Tujuannya adalah karena Jepang membutuhkan bantuan militer yang banyak dari Indonesia.

Pembentukan pasukan cadangan selain militer yang dibentuk oleh Jepang bernama Tokubetsu Keisatsu Tai atau Pasukan Polisi Istimewa. Penempatan Polisi Istimewa berada di keresidenan Sumatra, Jawa, dan Madura. Tokubetsu Keisatsu Tai berisi para polisi muda yang digerakkan cepat dan memiliki mobilitas tinggi, yang berbeda dengan polisi biasa.

Tokubetsu Keisatsu Tai dilengkapi dengan senjata yang lebih lengkap dan para anggotanya mendapat pendidikan dan latihan khusus dari militer Jepang. Selain itu, Tokubetsu Keisatsu Tai juga dibentuk agar dapat memiliki peran sebagai tenaga tempur tambahan apabila Jepang membutuhkan sewaktu-waktu.

Tokubetsu Keisatsu Tai merupakan cikal bakal dari Brimob. Pada tahun 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu. Kondisi itu dimanfaatkan rakyat Indonesia untuk segara memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945.

Menyusul kekalahan Jepang, seluruh satuan militer serta semimiliter yang ada di Indonesia dibubarkan. Tetapi Tokubetsu Keisatsu Tai masih memegang persenjataan.

Awalnya Tokubetsu Keisatsu Tai bergerak berdasarkan komando Jepang. Namun setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan maka Tokubetsu Keisatsu Tai bergabung dengan rakyat Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan.

Pada 21 Agustus 1945, Inspektur Polisi Tk.1 Mohammad Jasin membacakan teks proklamasi di Markas Kesatuan Polisi Istimewa. Melalui teks tersebut maka resmilah bahwa Tokubetsu Keisatsu Tai atau Pasukan Polisi Istimewa berubah nama menjadi Polisi Republik Indonesia. Hal inilah yang menjadi cikal bakal terbentuknya Polri.

Satu tahun setelahnya, Polri banyak terlibat berbagai upaya demi mempertahankan kemerdekaan. Pada 14 November 1946, seluruh kesatuan Polisi Istimewa, Barisan Polisi Istimewa, dan Pasukan Polisi Istimewa diubah namanya menjadi Mobile Brigade atau Brimob. Pada 1961 yang bertepatan dengan ulang tahun Brimob yang ke-16 resmi ditetapkan bahwa setiap tanggal 14 November sebagai Hari Brimob.

Tema Hari Brimob 2023

Dikutip akun Instagram @humaskorpsbrimob, Hari Brimob ke-78 mengambil tema Negara Aman Menuju Indonesia Maju, Jiwa Ragaku Demi Kemanusiaan. Tema ini juga digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan untuk menyambut Hari Brimob ke-78 tahun 2023.

Makna Logo Hari Brimob 2023

Dalam akun Instagram tersebut juga dijelaskan mengenai logo Hari Brimob 2023. Logo tersebut memiliki empat elemen penting.

Setiap elemen pada logo tersebut memiliki makna. Berikut ini uraian mengenai makna dari logo Hari Brimob 2023.

1. Roda Kompas

Roda kompas memiliki makna sebagai kesiapan Brimob untuk bertugas ke seluruh penjuru negeri, demi mengamankan dan menjaga keutuhan NKRI.

2. Lambang Tri Batra dan Bintang Tiga

Lambang Tribatra memiliki makna bahwa Korps Brimob merupakan begian dari Polri, yang memegang teguh Tri Batra an Catur Prasetya.

3. Angka 78 Berwarna Merah Putih

Angka 78 berwarna merah putih memiliki makna kesetiaan, dan bukti Korps Brimob sejak awal lahirnya hingga saat ini HUT ke-78.

4. Bendera dan Tema Hari Brimob

Bendera dan tema HUT Brimob memiliki makna bahwa Brimob siap untuk mengamankan Pemilu, memelihara persatuan dan kesatuan demi terwujudnya Kamdagri Indonesia maju.

Artikel ini ditulis oleh Nadza Qur'rotun A, peserta Magang Bersertifikat Kampus Merdeka di detikcom.

Anak Guru SD yang Ditinggal Bunuh Diri Sekeluarga Diberi Trauma Healing


Kabar politik terbaru usai pendaftaran pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 25 Oktober adalah pertemuan jamuan makan siang oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan tigacalon presiden (capres), yakni Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan di Istana Merdeka, Jakarta (30/10). Sontak, publik menyimpulkan bahwa jamuan santap siang itu sebagai bentuk sikap netral Jokowi menjelang Pemilu 2024.

Tak sedikit elite politik juga menanggapi langkah Jokowi sebagai sikap kenegarawanan. Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat, misalnya, turut memuji Jokowi atas inisiatifnya mengundang makan siang tiga capres. Djarot melihat pertemuan itu merupakan upaya Jokowi untuk mengutamakan persatuan dan stabilitas di tengah kompetisi Pilpres 2024.

Tak ketinggalan, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh juga mengapresiasi jamuan santap siang oleh Jokowi bersama tiga kandidat capres. Menurutnya, hal itu merupakan modal berharga bagi perjalanan bangsa Indonesia. Sedangkan pengamat politik Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menerangkan, ada arti tersendiri dari kegiatan Jokowi menjamu makan siang tiga bakal capres. Menurutnya, Jokowi ingin menunjukkan sikap netral sebagai negarawan kepada para peserta Pemilu 2024.

Lalu, jamuan makan siang berakhir. Semua tamu undangan kembali ke tempatnya masing-masing. Hari pun berganti, dan Presiden Jokowi melakukan lawatan ke Bali pada 31 Oktober. Ihwal kedatangannya di Pulau Dewata itu tak lain untuk meninjau proses pembelajaran yang ada di SMK Negeri 3 Sukawati. Presiden juga meninjau harga sejumlah komoditas pangan di Pasar Bulan, serta menyerahkan bantuan pangan berupa beras kepada para penerima manfaat yang digelar di Balai Budaya Batubulan, Kabupaten Gianyar.

Mengutip laman setkab.go.id, Presiden Jokowi juga membuka secara resmi World Hydropower Congress 2023 yang digelar di Bali Nusa Dua Convention Center, Kabupaten Badung. Tak sekadar kunjungan, banyak media memberitakan bahwa Jokowi menyempatkan diri bertemu dengan koleganya di Bali. Presiden Jokowi di sela kegiatannya di Bali bertemu dengan relawan Arus Bawah Jokowi. Ketua Umum Arus Bawah Jokowi, Michael F Umbas, mengatakan pihaknya diundang untuk ngobrol sambil makan siang.

Pada kesempatan itu, Arus Bawah Jokowi menyampaikan sikap mereka yang mendukung Prabowo-Gibran. Mereka beralasan mempercayai Gibran sebagai jaminan masa depan anak muda. Bahkan Michael juga memberikan pujian pada putra mahkota, Gibran Rakabuming Raka. Menurut Michael, Gibran akan membuka pintu bagi anak-anak muda untuk berkiprah di dunia politik.

Tak Sejalan

Usai kunjungan di Bali, banyak pengamat menilai bahwa pertemuan Jokowi dengan relawan Arus Bawah Jokowi sebagai tindakan yang tak sejalan dengan komitmen netralitas yang diharapkan dari kepala pemerintahan sekaligus kepala negara.

Pengamat politik Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti mengungkapkan bahwa di dalam pertemuan Jokowi dan Arus Bawah ada pembicaraan soal politik nasional. Di mana saat-saat ini, Presiden Jokowi berhubungan langsung secara emosional dengan perhelatan ini terutama terkait majunya Gibran sebagai cawapres dalam Pilpres 2024.

Oleh karenanya, publik berharap komitmen dan sikap netral Jokowi tidak hanya sebatas gimmick, yang kemudian terkesan formalitas dengan mengundang para capres ke istana. Hal yang lebih penting bahwa menjaga kepercayaan masyarakat dengan menjunjung tinggi prinsip kejujuran dan keadilan sejatinya sangat mutlak dalam pelaksanaan pemilu. Dan, Presiden Jokowi pasti memahami hal itu. Maka, yang dinantikan adalah sikap negarawan dari seorang Presiden Jokowi.

Mempertahankan Citra

Sebagai gambaran, istilah "negarawan" acap dikaitkan dengan keberadaan politisi atau tokoh suatu negara yang sangat dihormati dan disegani publik. Pengertian negarawan terletak pada poin pemimpin yang bersedia menyudahi kepentingan dan ambisi pribadi, lalu menggantinya dengan supremasi kepentingan negara dan bangsa.

Seorang pemimpin negarawan pasti menyadari akan kewajiban dan tanggung jawabnya untuk berkontribusi secara optimal bagi bangsa dan negara. Ia rela berkorban jiwa dan raganya demi kepentingan seluruh rakyat Indonesia secara umum. Ia mempunyai pandangan jauh ke depan serta mampu merumuskan visi dan misi bernegara tanpa memikirkan kepentingan diri sendiri, sekelompok golongan atau bahkan pendukungnya.

Pada akhir masa jabatannya, tak elok jika seorang pemimpin seakan masih ingin menancapkan kepentingan pribadi, keluarga, dan kelompoknya demi kepentingan pragmatis jangka panjang. Ruang-ruang etis politik kemudian diterobos demi upaya melanggengkan pengaruh serta kepentingan pribadi. Terlebih, fenomena itu tampak jelas dan terekspos oleh jutaan masyarakat Indonesia.

Presiden Jokowi seyogianya tetap konsisten mempertahankan citra sebagai "Jokowi masa lalu", yakni sosok yang progresif, visioner ,dan dicintai rakyat. Bukan sebaliknya, citra "Jokowi saat ini" justru sarat nuansa kritik akibat langkah-langkah yang ditempuhnya cenderung kontroversif. Sikap-sikap yang diambilnya dinilai banyak kalangan lebih pro pada kelompok tertentu dan juga pendukungnya. Bukan langkah populis yang pro rakyat secara luas.

Presiden Jokowi jangan sampai membuat kecewa hati publik yang telanjur puas pada kinerjanya. Berkaca pada hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) misalnya, tingkat kepuasan terhadap kinerja Presiden Jokowi menunjukkan tren yang secara konsisten menguat. Pada April lalu contohnya, tingkat kepuasan terhadap Presiden Jokowi 76,8%. Angka itu kemudian meningkat menjadi 81,9%. Artinya, tingkat kepuasan masyarakat atas kinerja Jokowi sangatlah tinggi.

Oleh sebab itu sikap politisi sekaligus negarawan harus dibuktikan dengan sungguh-sungguh, dan bukan gimik semata. Meski, di luar sana banyak kepentingan dan drama politik yang dimainkan. Ditambah, sang putra sulung, Gibran Rakabuming Raka, saat ini secara sah menjadi cawapres duet Prabowo yang tentunya tetap memerlukan cawe-cawe'tangan besi Jokowi.

Didik T. Atmaja alumnus FISIP Universitas Wahid Hasyim Semarang, bergiat di Sino-Nusantara Institute


Suhartoyo resmi menjadi ketua Mahkamah Konstitusi (MK) dengan membacakan sumpah untuk menggantikan Anwar Usman yang dicopot dari jabatannya setelah dinyatakan melakukan pelanggaran kode etik berat oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK).

Dilansir detikNews, pengucapan sumpah itu digelar di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (13/11). Suhartoyo membacakan sumpahnya di hadapan sidang pleno khusus pengucapan sumpah Ketua MK.

"Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban Ketua Mahkamah Konstitusi dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berbakti kepada nusa dan bangsa,"ujar Suhartoyo membacakan sumpah.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dikutip dari laman resmi MK, lembaga negara ini didirikan pada 2003. Hingga saat ini, ketua MK sudah berganti sebanyak tujuh kali. Berikut ini profil singkatnya.

Daftar Ketua MK dari Awal sampai Sekarang

Nama dan Profil Singkat Ketua MK dari Masa ke Masa

1. Jimly Asshiddiqie

Jimly Asshiddiqie merupakan Ketua MK pertama kali. Ia menjadi menduduki jabatan tersebut mulai 19 Agustus 2003 hingga mengundurkan diri pada 19 Agustus 2008.

Dikutip dari mkri.id, Jimly adalah alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Ia belajar di UI pada 1977 dan menyelesaikannya pada 1982.

Lulusan University of Washington dan Harvard Law School, Cambridge, AS, itu juga pernah menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) 2009-2010.

Pria kelahiran Palembang, 17 April 1956, ini merupakan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) 2012-2017 serta Ketua Dewan Penasihat Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) 2019-2024.

2. Mahfud Md

Mahfud Md adalah Ketua MK kedua setelah era Jimly Asshiddiqie. Mahfud menjadi ketua mulai 19 Agustus 2008 hingga bertahan pada 1 April 2013.

Lulusan UII Jogja ini merupakan tokoh yang malang melintang di berbagai jabatan. Mulai dari eksekutif, yudikatif, dan legislatif.

Sebelumnya, Mahfud adalah Menteri Pertahanan RI (2000-2001) dan Menteri Kehakiman dan HAM (2001). Tidak hanya aktif di lembaga yudikatif maupun eksekutif, Mahfud Md juga pernah berada di legislatif lewat keanggotaan DPR RI periode 2004-2008.

Pria kelahiran Sampang, Madura, pada 13 Mei 1957 itu kini menjadi Menkopolhukam (Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan) Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024. Selain itu, ia juga menjadi Cawapres dari Ganjar Pranowo untuk Pilpres 2024 mendatang.

3. Akil Mochtar

Akil Mochtar menjadi Ketua MK setelah Mahfud MD. Pria yang lahir di Putussibau, Kalimantan Barat, pada 18 Oktober 1960, ini menjabat mulai 5 April 2013. Namun, kepemimpinannya tidak bertahan lama dan berakhir pada 5 Oktober 2013.

Pasalnya, Akil Mochtar ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 2013 atas kasus suap penanganan sengketa sejumlah Pilkada. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta lalu memvonisnya dengan hukuman pidana seumur hidup karena terbukti bersalah menerima hadiah dan tindak pidana pencucian uang terkait kasus sengketa Pilkada di MK.

4. Hamdan Zoelva

Setelah masa Akil Mochtar berakhir, kepemimpinan MK berpindah ke Hamdan Zoelva. Hamdan menjadi Ketua MK ke-4 dan mulai bertugas pada 6 November 2013. Jabatannya berakhir 7 Januari 2015.

Dikutip dari mkri.id, pria kelahiran Bima, Nusa Tenggara Barat, 21 Juni 1962, itu sebelumnya merupakan anggota DPR RI (1999-2004). Hamdan Zoelva juga tercatat pernah menjadi staf khusus Menteri Sekretaris Negara RI (2004-2007) dan tim ahli pimpinan MPR RI (2008). Tidak hanya itu, ia turut aktif di Partai Bulan Bintang (1998-2010).

5. Arief Hidayat

Arief Hidayat menjadi Ketua MK ke-5 setelah Hamdan Zoelva. Ia memimpin lembaga ini pada 12 Januari 2015 hingga 2 April 2018.

Lulusan S3 UNDIP tersebut menjabat sebagai Ketua MK dalam dua periode, yakni 2015-2017 dan 2017-2018. Pada awalnya, pria kelahiran Semarang, 3 Februari 1956 itu dipilih menjadi anggota hakim konstitusi oleh DPR untuk menggantikan posisi Mahfud MD.

Sebelum berkecimpung di MK, Arief aktif sebagai dosen dan menjadi dekan di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Hingga saat ini, Arief masih terdaftar sebagai hakim konstitusi.

6. Anwar Usman

Setelah berakhirnya masa kepemimpinan Arief Hidayat, Anwar Usman kemudian terpilih menjadi Ketua MK pada 2018-2023 dan 2023-2028. Namun, belum lama ini ia harus diberhentikan oleh MKMK lantaran melanggar kode etik.

Anwar Usman memiliki latar belakang sebagai guru honorer dan pernah menjadi anggota DPD DKI Jakarta. Ia lahir dan dibesarkan di Desa Rasabou, Kecamatan Bolo, Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB)

7. Suhartoyo

Suhartoyo lahir di Sleman pada 15 November 1959. Ia besar di Sleman dan menempuh pendidikan tinggi di Universitas Islam Indonesia. Lulusan UII Jogja ini kemudian resmi menjadi Ketua MK menggantikan Anwar Usman pada hari ini 13 November 2023.

Sebelumnya, dilansir dari detikNews, Suhartoyo terpilih menjadi Hakim Konstitusi menggantikan Ahmad Fadlil Sumadi yang habis masa jabatannya sejak 7 Januari 2015 lalu. Pada 17 Januari 2015, pria kelahiran Sleman ini mengucap sumpah di hadapan Presiden Joko Widodo.

Pada 1986, Suhartoyo pertama kali bertugas sebagai calon hakim di Pengadilan Negeri Bandar Lampung. Ia pun dipercaya menjadi hakim Pengadilan Negeri di beberapa kota hingga 2011. Di antaranya Hakim PN Curup (1989), Hakim PN Metro (1995), Hakim PN Tangerang (2001), Hakim PN Bekasi (2006) sebelum akhirnya menjabat sebagai Hakim pada Pengadilan Tinggi Denpasar.

Nah, itulah profil singkat 7 ketua MK dari masa ke masa. Adapun Mahfud Md dan Suhartoyo merupakan lulusan UII Jogja.

MK Gelar Pemilihan Ketua Baru Pengganti Anwar Usman


Wali Kota Medan Bobby Nasution mengaku belum mengembalikan kartu tanda anggota (KTA) PDIP usai mendukung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Menantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu akan memberikan jawaban soal desakan pengembalian KTA PDIP.

"KTA belum dikembalikan," kata Bobby dilansir detikSumut, Senin (13/11/2023).

Saat ditanya kapan Bobby akan mengembalikan KTA, suami Kahiyang Ayu itu akan memberikan jawaban sore ini.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Rencananya nanti sore ini kita jawab," tutupnya.

Bobby Nasution diketahui mengaku diberi waktu 7 hari untuk mengembalikan KTA setelah dipanggil DPP PDIP karena mendukung Prabowo dan Gibran.

Meskipun Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP Komarudin Watubun menyebut, Bobby hanya diberi 3 hari untuk memutuskan. Bobby sendiri dipanggil ke DPP pada Senin (7/11).

Baca selengkapnya di sini.

Simak Video: Airlangga Bicara Peluang Bobby Nasution Gabung Golkar

[Gambas:Video 20detik]


Cawapres Koalisi Indonesia Maju (KIM) Gibran Rakabuming Raka dijadwalkan berkunjung ke Sulawesi Selatan (Sulsel) pekan depan. Ketua Golkar Sulsel Taufan Pawe menegaskan kunjungan Gibran bukan sebagai bentuk kampanye.

Hal itu disampaikan Taufan Pawe saat rapat partai Koalisi Indonesia Maju (KIM) di Hotel Claro, Minggu (12/11/2023) malam. Dia awalnya mengingatkan agar kunjungan Gibran tidak dikemas sebagai acara kampanye.

"Sekadar kita saling mengingatkan karena tanggal 24-26 itu masa-masa pelarangan (kampanye). Jadi acara itu sedapat mungkin tertutup dan harus diverifikasi betul bahwa yang hadir itu adalah kader partai pengusung," ujar Taufan Pawe.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Wali Kota Parepare dua periode itu mengingatkan partai koalisi agar menghindari kesalahan kecil seperti curi start kampanye. Dia berharap setiap parpol koalisi dapat bertanggungjawab dalam kegiatan nanti.

"Saya takut kita membuat kekeliruan dan kesalahan kecil. Jadi saran saya kita saling mengingatkan bahwa semua partai Koalisi Indonesia Maju harus mempertanggungjawabkan kehadiran dalam ruangan yang sifatnya pertemuan teknis, jadi bukan kampanye, karena bukan masa kampanye," papar Taufan Pawe.

Dia juga berharap agar materi yang disampaikan Gibran selama berada di Makassar tidak mengandung unsur kampanye. Dia berharap materi yang disampaikan sekadar memberi arahan kepada parpol dalam konsolidasi KIM Sulsel.

"Tentu kita juga ingatkan Mas Gibran nantinya, kita bertanggung jawab di Sulsel ini bahwa pointer-pointer materi yang dikemukakan sekadar mensupport Koalisi Indonesia Maju di Sulsel," ujar TP.

Diberitakan sebelumnya, Gibran dijadwalkan berkunjung ke Sulsel pekan depan. Gibran diagendakan menghadiri konsolidasi parpol KIM, bertemu kelompok milenial, hingga mengunjungi pondok pesantren (ponspes).

Rencana kedatangan Gibran ke Sulsel ini terungkap dalam pertemuan parpol KIM di Hotel Claro, Makassar, Minggu (12/11) malam. Gibran dijadwalkan berkunjung ke Sulsel selama 3 hari, yakni 24-26 November.

"Sudah ada beberapa contoh rundown acara yang diberikan kepada kita, salah satunya ada ngumpul-ngumpul bareng untuk milenial, kemudian ada kunjungan ke Ponpes," kata Ketua Gerindra Sulsel Andi Iwan Darmawan Aras (AIA).

"Kalau untuk Sulsel memang agak spesial karena jangka waktu pelaksanaan kunjungan Mas Gibran ini agak panjang, 3 hari, 24-26," imbuh AIA.

Gibran Rakabuming Dorong Santri Melek Teknologi di Era Industri


Bakal pasangan calon Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar atau duet AMIN masih belum mengumumkan susunan tim pemenangan atau timnas mereka. Bendahara Umum Partai NasDem Ahmad Sahroni memastikan dirinya tidak akan masuk timnas AMIN.

"Benar sekali," kata Sahroni saat dikonfirmasi, Senin (13/11/2023).

Sahroni membeberkan alasannya tidak masuk timnas AMIN. Sahroni mengaku fokus di Pileg karena dia mendapat tugas dari Ketua Umum NasDem Surya Paloh untuk mencapai target kursi DPRD DKI dan DPR RI NasDem.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Alasannya saya mau fokus pileg DKI Jakarta karena ada tugas dari Ketua Umum mendapatkan target kursi DPRD dan DPR RI Jakarta," ujar Sahroni.

Diberitakan sebelumnya, juru bicara Anies Baswedan, Angga Putra Fidrian, mengatakan struktur hingga kapten tim Timnas AMIN harusnya diumumkan Minggu (12/11) kemarin. Namun, pengumuman ditunda karena sejumlah personel Timnas AMIN belum tiba di Jakarta.

"Ternyata beberapa anggota personel yang akan diumumkan masih di daerah pemilihan (dapil). Harusnya dijadwalkan sampai sore ini, tapi ternyata nggak ngejar penerbangan dan segala macamnya sehingga untuk menjaga kesolidan akhirnya kita menunggu semuanya hadir," kata Angga kepada wartawan di Jalan Diponegoro 10, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (12/11).

Angga menyebut pengumuman Timnas AMIN ditunda sampai semua anggota berkumpul di Jakarta. Dia mengatakan pengumuman struktur Timnas AMIN dilakukan usai pengundian nomor urut capres-cawapres dilakukan pada 14 November 2023.

Lihat juga Video: Pascaputusan MK, Relawan AMIN Gaungkan Pemilu Tanpa Kecurangan

[Gambas:Video 20detik]


Beberapa bulan mendatang Indonesia akan menggelar Pemilihan Umum (Pemilu), tepatnya di tahun 2024. Selain memilih Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu digelar untuk menentukan anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, dan anggota DPD.

Indonesia menggelar Pemilu setiap lima tahun sekali. Pemilu terakhir kali dilaksanakan pada 2019 lalu dan akan kembali dilangsungkan pada tahun 2024 mendatang.

Lantas, Pemilu 2024 dilaksanakan tanggal berapa? Simak penjelasannya secara lengkap di bawah ini.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Pemilu 2024 Kapan?

Bagi detikers yang belum tahu, Pemilu 2024 diselenggarakan pada Rabu, 14 Februari 2024. Di hari tersebut, masyarakat yang merupakan Pemilih akan memilih Presiden, Wakil Presiden, anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, dan anggota DPD.

Syarat Menjadi Pemilih dalam Pemilu

Perlu diketahui bahwa ada sejumlah syarat untuk menjadi seorang Pemilih dalam Pemilu. Aturan mengenai Pemilih telah tertuang dalam Pasal 5 PKPU No. 7 Tahun 2022.

Berikut syarat-syarat yang harus dipenuhi agar bisa menjadi Pemilih di dalam Pemilu:

Genap berumur 17 tahun atau lebih pada hari pemungutan suara, sudah kawin, atau sudah pernah kawin. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dibuktikan dengan KTP-el (e-KTP). Berdomisili di luar negeri yang dibuktikan dengan KTP-el (e-KTP), Paspor dan/atau Surat Perjalanan Laksana Paspor. Bagi Pemilih belum mempunyai KTP-el (e-KTP) dapat menggunakan Kartu Keluarga (KK). Tidak sedang menjadi prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

Capres dan Cawapres di Pemilu 2024

Sudah ada 3 pasangan calon presiden (Capres) dan calon wakil presiden (Cawapres) dalam Pemilu 2024. Siapakah ketiga pasangan tersebut? Simak nama-namanya di bawah ini (berdasarkan urutan abjad capres, artikel ini dibuat sebelum nomor urut diundi)

Pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Cak Imin)

Pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD

Pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka

Daftar Tahapan Pemilu 2024

Walau Pemilu baru dilaksanakan tahun depan, namun sejumlah persiapan telah dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sejak sekarang. Simak daftar tahapan Pemilu 2024 di bawah ini:

Selasa, 14 Juni 2022 - Rabu, 14 Juni 2024: Perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu

Jumat, 14 Oktober 2022 - Rabu, 21 Juni 2023: Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih

Jumat, 29 Juli 2022 - Selasa, 13 Desember 2022: Pendaftaran dan verifikasi peserta Pemilu

Rabu, 14 Desember 2022: Penetapan peserta Pemilu

Jumat, 14 Oktober 2022 - Kamis, 9 Februari 2023: Penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan

Selasa, 6 Desember 2022 - Sabtu, 25 November 2023: Pencalonan anggota DPD

Senin, 24 April 2023 - Sabtu, 25 November 2023: Pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota

Kamis, 19 Oktober 2023 - Sabtu, 25 November 2023: Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden

Selasa, 28 November 2023 - Sabtu, 10 Februari 2024: Masa kampanye Pemilu

Minggu, 11 Februari 2024 - Selasa, 13 Februari 2024: Masa tenang

Rabu, 14 Februari 2024: Pemungutan suara

Rabu, 14 Februari 2024 - Kamis, 15 Februari 2024: Penghitungan suara

Kamis, 15 Februari 2024 - Rabu, 20 Maret 2024: Rekapitulasi hasil penghitungan suara

Diberikan waktu selama 3 hari setelah pemberitahuan MK atau 3 Hari Setelah Putusan MK: Penetapan hasil Pemilu

Selasa, 1 Oktober 2024: Pengucapan sumpah/janji DPR dan DPD

Minggu, 20 Oktober 2024: Pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden.

Partai Politik Peserta Pemilu 2024

Dilansir situs kpu.go.id, sebelumnya KPU telah mengumumkan 17 partai yang dinyatakan lolos verifikasi administrasi dan faktual. Dengan begitu, partai tersebut resmi menjadi peserta Pemilu 2024.

Namun, KPU melakukan sejumlah pembaruan, kini ada 24 partai politik yang tercatat sebagai peserta Pemilu 2024. Enam parpol di antaranya merupakan partai lokal Aceh.

Simak daftar partai politik peserta Pemilu 2024 beserta nomor urutnya di bawah ini:

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Gerindra PDIP Golkar NasDem Partai Buruh Partai Gelora Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) Hanura Partai Garuda Partai Amanat Nasional (PAN) Partai Bulan Bintang Partai Demokrat Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Perindo Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Partai Nangroe Aceh (Partai lokal Aceh) Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at Dan Taqwa (Partai lokal Aceh) Partai Darul Aceh (Partai lokal Aceh) Partai Aceh (Partai lokal Aceh) Partai Adil Sejahtera Aceh (Partai lokal Aceh) Partai Soliditas Independen Rakyat Indonesia (Partai lokal Aceh) Partai Ummat

Demikian penjelasan mengenai kapan Pemilu 2024 diselenggarakan. Semoga artikel ini dapat menambah informasi detikers.


Calon presiden (Capres) Ganjar Pranowo sowan ke kediaman Kiai Haji Ahmad Mustofa Bisri atau Gus Mus di Kelurahan Leteh, Rembang, Jawa Tengah.

Pantauan detikJateng, Ganjar dan rombongan tiba di kediaman Gus Mus pada pukul 11.46 WIB, Senin (13/11/2023). Belum diketahui secara pasti agenda kunjungan Ganjar ke kediaman Gus Mus.

Ganjar dan rombongan terpantau menempuh jalur darat menggunakan kendaraan minibus Toyota Innova, berpelat nomor B 1980 HFY.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ganjar tampak mengenakan kemeja lengan panjang warna putih, celana panjang hitam, dan peci berwarna hitam. Kedatangan Ganjar diterima tuan rumah dan dijamu dengan hidangan buah-buahan jeruk serta pisang rebus.

"Kemarin katanya lagi di luar Jawa," tanya Gus Mus saat menyapa Ganjar.

Ganjar pun mengatakan dirinya sempat berkunjung ke wilayah Sumatera Utara.

Baca selengkapnya di sini

Lihat juga Video: Survei Indikator: Anies Dapat Keuntungan dari Kisruh Politik Dinasti

[Gambas:Video 20detik]


Bakal calon wakil presiden (Bacawapres) dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) Gibran Rakabuming Raka menanggapi kekhawatiran Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri soap potensi kecurangan di Pemilu 2024. Gibran menyebut jika terjadi kecurangan maka harusnya dilaporkan ke Bawaslu.

"Ya dilaporkan aja ke Bawaslu atau apa misalnya ada kecurangan atau apa pun itulah ya," katanya dilansir detikJateng Senin (13/11/2023). Gibran mengatakan itu saat ditanya soal pernyataan Megawati yang khawatir terjadi kecurangan di Pemilu 2024.

Gibran tidak berbicara banyak mengenai pernyataan tersebut. Disinggung mengenai kemenangan satu putaran di Pilpres 2024, Gibran hanya meminta doa.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"(Menang satu putaran?) Mohon doanya aja ya," pungkasnya.

Dilansir dari detikNews, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menyebut kecurangan pemilu mulai terjadi lagi. Megawati mengajak masyarakat menggunakan hak pilihnya sesuai hati nurani.

Awalnya, Megawati mengajak semua pihak untuk terus mengawal demokrasi. Sebab, menurutnya, hal ini menjadi kewajiban semua anak bangsa.

"Terus kawal dan tegakkan demokrasi. Itulah kewajiban kita sebagai warga bangsa dan bahkan menjadi menjadi keharusan setiap anak negeri dan bangsa agar tidak terjadi kesewenang-wenangan," kata Megawati melalui video di akun YouTube PDI Perjuangan, Minggu (12/11).

"Sebab kedaulatan rakyat harus terus kita junjung tinggi," lanjutnya.

Megawati tak ingin rakyat diintimidasi seperti dahulu. Apalagi, menurutnya, saat ini kecurangan pemilu mulai terlihat lagi.

"Rakyat jangan diintimidasi seperti dulu lagi. Jangan biarkan kecurangan pemilu yang akhir ini terlihat sudah mulai akan terjadi lagi," ucap Megawati.

Momen Gibran-Kaesang Cium Tangan Megawati, Prabowo Salaman


Komisi Pemilihan Umum (KPU) menegaskan jika para menteri yang masuk dalam tim sukses pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden wajib cuti saat menjalankan tugas kampanye. Hal itu sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang kampanye.

"Bagi menteri kabinet yang menjadi pelaksana kampanye dan tim kampanye, sesuai Pasal 62 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023, harus menyampaikan surat izin cuti kepada KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan kampanye Pemilu," kata Ketua Divisi Teknis KPU RI Idham Holik kepada wartawan, Senin (13/11/2023).

Diketahui, kampanye akan dimulai pada 28 November 2023 sampai 10 Februari 2024. Kampanye akan berlangsung selama 75 hari.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Idham menuturkan berdasarkan pasal 62 PKPU Nomor 15 Tahun 2023, pejabat negara atau menteri wajib cuti saat kampanye. Selain itu, pejabat negara juga dilarang menggunakan fasilitas negara saat kampanye.

"Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk ketentuan mengenai hak pejabat negara melaksanakan Kampanye Pemilu, pejabat negara yang berstatus sebagai anggota partai politik atau bukan anggota partai politik, kewajiban memperhatikan tugas penyelenggaraan negara dan/atau pemerintahan, dan larangan penggunaan fasilitas negara dan fasilitas yang melekat pada jabatan," bunyi pasal 62 ayat 2 PKPU 15/2023.

Nantinya, kata Idham, surat cuti wajib disampaikan kepada KPU dan Bawaslu. Idham mengatakan cuti tersebut dapat dilakukan seperlunya.

"Ketentuan mengenai cuti pejabat negara yang menjadi Pelaksana Kampanye Pemilu atau tim Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 berlaku secara mutatis mutandis terhadap ketentuan mengenai cuti wakil menteri," bunyi pasal 63 PKPU 15/2023.


Jenderal Agus Subiyanto berkomitmen memberikan jaminan netralitas TNI pada Pemilu 2024 saat menjalani uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test calon Panglima TNI di Komisi I DPR RI. Jenderal Agus menjamin di bawah kepemimpinannya TNI akan netral dalam Pemilu 2024.

"Saya berkomitmen untuk memberikan jaminan netralitas TNI pada setiap tahapan pemilu sekaligus akan memperkuat sinergitas dan soliditas TNI-Polri dalam mengamankan jalannya proses demokrasi melalui latihan dan posko bersama," kata Agus dalam pemaparannya di gedung MPR/DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (13/11/2023).

Agus menyampaikan keberlangsungan netralitas TNI akan terus terjaga. Pihaknya tak akan memihak ke tokoh manapun dalam Pemilu 2024.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Sehingga keberlangsungan roda pemerintahan dan stabilitas politik tetap terjaga," ucapnya.

Adapun dalam fit and proper test, Agus menyampaikan visi 'PRIMA', yakni Profesional, Responsif, Integratif, Modern, dan Adaptif. Hal ini untuk membangun institusi yang memiliki daya tahan.

"Dalam pandangan saya guna terlaksananya semua tugas TNI yang telah ditetapkan saya memiliki visi TNI yang PRIMA, yaitu TNI yang profesional, responsif, integratif, modern, dan adaptif. Dalam rangka membangun institusi TNI yang memiliki daya tahan dan daya tempur guna menghadapi serta mengatasi segala bentuk ancaman, gangguan, dan tantangan yang akan membahayakan integritas bangsa dan negara," kata Agus.

Agus lantas memiliki sejumlah misi untuk mewujudkan visinya. Pertama, memelihara dan memantapkan profesionalisme TNI sebagai alat pertahanan negara.

"Kedua, meningkatkan kemampuan yang responsif dalam menghadapi perkembangan lingkungan yang strategis," ujarnya.

Selanjutnya, Agus ingin memantapkan kemampuan TNI yang integratif serta bersinergi dengan kepolisian, kementerian, dan lembaga dan komponen bangsa lainnya. Keempat, lanjut Agus, perlunya mewujudkan percepatan modernisasi alutsista sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

"Kelima mewujudkan TNI yang adaptif terhadap tuntunan tugas dan spektrum ancaman," lanjut Agus.


Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Grace Natalie, menyebut elektabilitas Prabowo-Gibran yang saat ini sudah di angka 40%. Grace berharap Prabowo-Gibran bisa menang 1 putaran.

"Ini menurut survei Prabowo-Gibran sudah di atas 40 persen suaranya. Ini baru suaranya 40 persen, (semoga) menang 1 putaran," kata Grace Natalie di DoubleTree Hotel Jalan Tunjungan Surabaya, dilansir detikJatim, Senin (13/11/2023). Grace hadir dalam silaturahmi partai politik Koalisi Indonesia Maju (KIM) di Jawa Timur.

Grace kemudian mengatakan tren elektabilitas Prabowo-Gibran terus meningkat setelah mendaftar ke KPU. Dia optimistis tren Prabowo-Gibran akan terus naik dan menang satu putaran.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Saya kemarin jadi narasumber di rilis survei Indikator yang melengkapi survei-survei sebelumnya bahwa ada peningkatan yang luar biasa pascapendaftaran Prabowo-Gibran," jelasnya.

"Hari ini kalau tren kita terus naik, sesuatu hal yang sangat mungkin pilpres nanti cukup satu putaran saja," tambahnya.

Grace meminta semua parpol dan tim pemenangan Prabowo-Gibran tidak terprovokasi dan terus fokus sosialisasi ke masyarakat.

"Hari ini survei menurut lembaga-lembaga yang kredibel, pasangan Prabowo-Gibran sudah di atas 40%. Salah satu penyumbangnya adalah dari basis Pak Jokowi di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Jadi apa yang harus dilakukan kita sekarang? Teman-teman harus lebih rajin sosialisasi, jangan mudah terpancing emosi," jelasnya.

Baca selengkapnya di sini.


Polres Bogor besama dengan Kodim 0621 Kabupaten Bogor menggelar apel gabungan di Lapangan Utama Mako Polres Bogor, Jawa Barat. Apel digelar untuk memastikan kesiapan anggota dalam mengamankan Pemilu 2024.

"Ini apel kesiapan personel, kami mengecek kesiapan personel baik itu TNI dan Polri yang ada di Kabupaten bogor. Ini adalah kekuatan per sepuluh, artinya ini merupakan kekuatan 10 persen yang ada di Kabupaten Bogor," kata Kapolres Bogor AKBP Rio Wahyu Anggoro, Senin (13/11/2023).

Rio bersama Dandim 0621 Kabupaten Bogor Letkol Gan Gan Rusgandara mengecek kesiapan anggotanya. Dia juga memberi sejumlah instruksi kepada mereka.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Yang pertama tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Dandim dan saya adalah kita harus bisa menjaga situasi Kamtibmas di wilayah Kabupaten Bogor terkait dengan pesta demokrasi karena sebentar lagi kita akan merayakan Pemilu 2024," tuturnya.

Rio meminta anggotanya agar bisa berkolaborasi dengan TNI dalam pengamanan tersebut. Dia meminta anggotanya apabila ada kelompok yang mengganggu jalannya Pemilu, agar diproses.

"Apabila ada kelompok yang mencoba untuk mengganggu ketertiban dalam pelaksanaan pesta demokrasi, maka perintah saya tangkap dan proses. Jadi nggak usah pakai lama, apabila melawan, kita akan melakukan tindakan tegas," jelasnya.

Dia mengatakan total personel gabungan TNI-Polri di wilayah Bogor Raya sekitar 12 ribu. Nantinya juga akan ada bantuan dari pemerintah daerah.

"Total se-Bogor Raya karena kita berkolaborasi dengan kota itu kurang lebih hampir 12 ribu. Itu dibantu oleh Sat Brimob Polda, Kor Brimob Polri, lalu Satpol PP pemerintah daerah," ucapnya.

Terpisah, Letkol Gan Gan mengatakan selain sinergitas, dia mengingatkan jajarannya untuk netral dalam Pemilu. Akan ada sanksi bagi anggotanya yang tidak netral.

"Yang perlu saya sampaikan selain kita menekankan sinergitas TNI, kita menekankan untuk selalu netralitas menjaga nama TNI-Polri dalam rangka Pemilu 2024. Itu yang selalu menjadi penekanan buat pimpinan. TNI-Polri selain sinergitas, kita juga harus menjaga netralitas," jelas Gan Gan.


Suhartoyo resmi menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi (MK). Hal itu setelah dilakukan pembacaan sumpah pada sidang pleno khusus pengucapan sumpah Ketua MK.

Pembacaan Sumpah

Suhartoyo membacakan sumpah untuk menggantikan Anwar Usman yang dicopot dari jabatannya setelah dinyatakan melakukan pelanggaran kode etik berat oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK)

Dilansir detikNews, pengucapan sumpah itu digelar di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Sidang pengucapan sumpah dipimpin oleh Wakil Ketua MK Saldi Isra. Sidang diawali pembacaan petikan pengangkatan Ketua MK masa jabatan 2023-2028.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban Ketua Mahkamah Konstitusi dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berbakti kepada nusa dan bangsa," ujar Suhartoyo membacakan sumpah, Senin (13/11/2023).

Suhartoyo Terpilih sebagai Ketua MK

Sebelumnya, Suhartoyo terpilih sebagai Ketua MK menggantikan Anwar Usman. Pemilihan dilakukan secara musyawarah mufakat dalam Rapat Pleno Hakim (RPH).

"Menyepakati bahwa ketua Mahkamah Konstitusi terpilih adalah Yang Mulia Bapak Dr Suhartoyo dan insyaallah hari Senin akan diambil sumpahnya di ruangan ini," ucap Wakil Ketua MK Saldi Isra dalam jumpa pers, Kamis (9/11) siang.

Anwar Usman Tidak Hadir

Sementara itu, hakim konstitusi Anwar Usman tidak terlihat dalam sidang pleno khusus pengucapan sumpah Ketua MK Suhartoyo.

Sidang pengucapan sumpah dipimpin oleh Wakil Ketua MK Saldi Isra. Pelantikan itu digelar pukul 10.00 WIB di gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Senin (13/11/2023). Suhartoyo membacakan sumpah di bawah kitab suci Al-Qur'an.

Setelah membacakan sumpah, Suhartoyo memberikan sambutan sebagai Ketua MK. Dia tampak meneteskan air mata dan menangis.

Acara ditutup dengan memberikan ucapan selamat dari sesama hakim MK kepada Suhartoyo dan tamu undangan. Hingga akhir acara sumpah itu, Anwar Usman tidak tampak mengikuti proses. Belum ada keterangan resmi dari MK.

Sebagaimana diketahui, Suhartoyo dipilih menjadi Ketua MK lewat musyawarah oleh para hakim MK. Mantan Ketua PN Jaksel itu menggantikan Anwar Usman yang dicopot dari kursi Ketua MK setelah putusan Majelis Kehormatan MK menyatakan Anwar Usman melanggar etik berat. Selain dicopot dari jabatannya, Anwar Usman dilarang mengadili sidang terkait sengketa pemilu/pilpres dan UU yang berpotensi konflik kepentingan dengannya.

"Fitnah yang dialamatkan kepada saya, terkait penanganan perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023, adalah fitnah yang amat keji, dan sama sekali tidak berdasarkan atas hukum," kata Anwar Usman dalam konferensi pers di kantor MK, Jakarta, Rabu (8/11).

Suhartoyo Terpilih Jadi Ketua MK Pengganti Anwar Usman


Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Nusron Wahid, mengklarifikasi soal nama Arief Muhammad (Armuh) dan Reza Oktovian (Reza Arap) yang sempat diumumkan masuk formasi timses. Nusron menegaskan Armuh dan Reza Arap tidak masuk susunan TKN.

"Tidak masuk," kata Nusron kepada wartawan, Senin (13/11/2023).

Nusron mengatakan ada kesamaan dua nama orang itu dengan nama tenar Armuh dan Reza Arap.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Ya mungkin nama yang sama dengan yang dimaksud," kata Nusron.

"Ada yang memang dicoret. Ada juga yang memang ada kesamaan nama," imbuhnya.

Armuh sendiri telah memberikan klarifikasi soal namanya masuk di jajaran TKN. Dia menegaskan tidak masuk timses Prabowo-Gibran.

"Untuk menjawab pertanyaan teman-teman, list anggota TKN yang sesuai adalah dibacakan Pak Nusron Wahid di acara deklarasi di Kemang. Di mana di list tersebut tidak ada nama Arief Muhammad, boleh ditonton ulang video deklarasinya," kata Armuh dikutip dari unggahan Instagram-nya.

"Jadi untuk klarifikasi, saya bukan anggota TKN manapun. Saya mendukung pesta demokrasi berjalan dengan baik tanpa berpihak ke pihak manapun. Semoga klarifikasi ini menjawab pertanyaan teman-teman semua," kata Armuh.

Untuk diketahui, TKN Prabowo-Gibran telah mengumumkan struktur tim kampanye nasional. Terdapat nama Arief Muhammad hingga Reza Oktavian atau Reza Arap di Tim Pemilih Muda (Fanta).

Susunan ini diumumkan di Ballroom Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan, Senin (6/11). Nama-nama ketujuh tim tersebut TKN dibacakan Sekretaris TKN Prabowo-Gibran, Nusron Wahid.

Dalam struktur tersebut terdapat tujuh tim yaitu Tim Alpha, Bravo, Charlie, Delta, Echo, Fanta dan Golf. Berikut susunan lengkapnya:

1. Komandan Alpha (Teritorial)

Ketua:

- Ahmad Doli Kurnia Tanjung

Wakil Komandan Alpha:

- Prasetyo Hadi

- Irvan Herman

- Herman Khaeron

- Satria Chandra Wiguna

- Fritz Edward Siregar

2. Komandan Bravo (Komunikasi)

Ketua:

- Budisatrio Djiwandono

Wakil Komandan Bravo:

- Nurul Arifin

- Eko Hendro Purnomo

- Herzaky Mahendra Putra

- Fahri Hamzah

- Cheryl Tanzil

3. Komandan Charlie (Penggalangan)

Ketua:

- Yandri Susanto

Wakil Komandan Charlie:

- Andi Achmad Dara

- Ferry Juliantono

- Umar Arsal

- Abdul Rohim

4. Komandan Delta (Supporting)

Ketua:

- Irjen Pol Purn Yovianes Mahar

Wakil Komandan Delta:

- Erwin Izharuddin

- Tatyana S. Sutara

5. Komandan Echo (Hukum dan Advokasi)

Ketua:

- Hinca Pandjaitan

Wakil Komandan Echo:

- Habiburokhman

- Supriansa

- Adies Kadir

- Syarifudin Sudding

- Fahri Bachmid

- Francine Widjojo

6. Komandan Fanta (Pemilih Muda):

Ketua:

- M. Arief Rosyid Hasan

Wakil Komandan Fanta:

- Rahayu Saraswati

- Dyah Roro Esti

- Jerry Sambuaga

- Sigit Purnomo Said

- Verrel Bramasta

- Surya Utama

- Zita Anjani

- Irene

- Ulta Levenia Nababan

- Rizky Natakusuma

- Osco Olfriady Letunggamu

- Doni Saputra

- Akmal Farhamsyah

- Wawan Sugiyanto

- Dedek Prayudi

- Ryano Pandjaitan

- Ahmad Romzi

- Anggawira

- Arief Muhammad

- Reza Oktavian (Reza Arap)

- Willie Salim

- Sona Maesana

7. Komandan Golf (Relawan)

Ketua:

- Haris Rusly Moti

Wakil Komandan Golf:

- Immanuel Ebenezer

- Wahab Talaoho

- Dinuk Ashaf

- Fauzi Baadilla

- Mangapul Silalahi

- Syarif

- Imelda Sari

- Gojali Harahap

- David Pajung

- Sutomo

- Maret Suaken

- Roy Maningkas

- Dewi Mutiara Lubis

- Kaylani

- Agus Teddy

- Thurman Simanjuntak

Lihat juga Video: TKN Sebut Partai KIM Tak Terbiasa Gunakan Abuse of Power

[Gambas:Video 20detik]


Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Grace Natalie menyentil penyebar isu dinasti yang menyerang Gibran. Menurutnya, isu tersebut tak mempan. Justru perolehan suara Prabowo-Gibran berdasar hasil survei terus meningkat.

Grace secara khusus menyorot 2 isu yang selama ini diarahkan ke pasangan Prabowo-Gibran. Selain dinasti, Grace juga menyinggung isu terkait hasil putusan Mahkamah Konstitusi dan pengkhianatan. Nyatanya, kata Grace, isu-isu yang menyerang Prabowo-Gibran itu tidak mempan.

"Jadi ternyata isu-isu yang sedang rajin digencarkan baik itu isu dinasti, isu mengoprek-oprek konstitusi untuk kepentingan sendiri, isu pengkhianatan itu sudah bisa dicerna publik. Publik sudah paham bahwa ini adalah sebuah kontestasi dan bahwa isu-isu ini tidak mempan," kata Grace saat menghadiri silaturahmi partai politik Koalisi Indonesia Maju (KIM) di DoubleTree Hotel, Jalan Tunjungan Surabaya, Senin (13/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Menurut politikus PSI itu, isu yang dilancarkan kepada Prabowo-Gibran itu justru jadi bumerang dan malah menyerang balik. Grace tidak menyebut siapa yang menyebarkan isu itu.

"Bahkan cenderung backfire atau justru menembak kaki sendiri bagi yang menyebarkan isu," tambahnya.

Grace meminta semua parpol dan tim pemenangan Prabowo-Gibran tidak terprovokasi dengan isu-isu yang menyerang. Dia meminta semua tim untuk terus fokus sosialisasi ke masyarakat.

"Hari ini survei menurut lembaga-lembaga yang kredibel, pasangan Prabowo-Gibran sudah di atas 40%. Salah satu penyumbangnya adalah dari basis Pak Jokowi di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Jadi apa yang harus dilakukan kita sekarang? Teman-teman harus lebih rajin sosialisasi, jangan mudah terpancing emosi," jelasnya.

"Karena yang sedang dilakukan oleh mereka yang panik adalah terus menyebarkan narasi kebencian. Sekarang yang lagi dilancarkan adalah mendelegitimasi kualitas dari pemilu. Jangan terpancing, terus saja sosialisasi ke masyarakat bahwa apa yang kita perjuangankan adalah keberlanjutan dan penyempurnaan," tandasnya.

Ada RK-Fadli Zon di Susunan Dewan Pembina TKN Prabowo-Gibran


Bakal Calon Wakil Presiden (Bacawapres) Gibran Rakabuming Raka dijadwalkan berkunjung ke Sulawesi Selatan (Sulsel) pekan depan. Gibran diagendakan menghadiri konsolidasi parpol di Koalisi Indonesia Maju (KIM), bertemu kelompok milenial hingga mengunjungi pondok pesantren (ponspes).

Rencana kedatangan Gibran ke Sulsel ini terungkap dalam pertemuan parpol KIM di Hotel Claro, Makassar, Minggu (12/11/2023) malam. Gibran dijadwalkan berkunjung ke Sulsel selama 3 hari, yakni 24-26 November.

"Sudah ada beberapa contoh rundown acara yang diberikan kepada kita, salah satunya ada ngumpul-ngumpul bareng untuk milenial, kemudian ada kunjungan ke Ponpes," kata Ketua Gerindra Sulsel Andi Iwan Darmawan Aras (AIA).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kalau untuk Sulsel memang agak spesial karena jangka waktu pelaksanaan kunjungan Mas Gibran ini agak panjang, 3 hari, 24-26," imbuh AIA.

AIA menyampaikan semua parpol di koalisi akan dilibatkan dalam konsolidasi KIM Sulsel ini. Masing-masing parpol akan mengkoordinir kadernya saat acara berlangsung.

"Memang bungkusan acara Mas Gibran datang ini berupa konsolidasi Koalisi Indonesia Maju jadi yang kita harapkan adalah seluruh pengurus struktur partai, seluruh caleg Sulsel dan kabupaten/kota. Otomatis caleg ini adalah kader partai," jelasnya.

AIA mengaku pihaknya masih menyusun jadwal kegiatan Gibran di Sulsel. Selain di Makassar, Gibran juga direncanakan mengunjungi sejumlah kawasan wisata di Toraja dan kawasan Geopark Maros dan Pangkep.

"Rencananya tanggal 24 di Makassar, 25 di Toraja dan 26 kembali ke Makassar. Kita masih susun rundown acaranya mulai kunjungan ke pesantren, konsolidasi KIM, ngopi bareng dengan teman-teman milenial di Makassar terus kemudian kunjungan ke tempat lainnya," jelas AIA.

Gibran Rakabuming Dorong Santri Melek Teknologi di Era Industri


Wali Kota Surakarta sekaligus bakal cawapres Gibran Rakabuming Raka buka suara soal fotonya dengan sejumlah anggota TNI yang beredar di media sosial belakangan ini. Gibran menekankan foto itu tidak berkaitan dengan Pilpres.

"Lah, itu sudah lama sekali," kata Gibran di Surakarta, Jawa Tengah, dilansir Antara, Senin (13/11/2023).

Menurut dia, dalam foto tersebut, para anggota TNI tersebut sedang mengikuti Sekolah Staf dan Komando Tentara Nasional Indonesia atau (Sesko TNI).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Beliau-beliau ini sekolah Sesko," tambahnya.

Selain itu, kata Gibran, rombongan prajurit TNI tersebut tidak hanya mendatangi dirinya, tetapi juga beberapa kepala daerah lain.

"Beliau-beliau mendatangi semua kepala daerah kok. Nggak ada yang nggak, gitu," katanya.

Menurut Gibran, kejadian tersebut sudah cukup lama. Dia menegaskan foto itu tidak berkaitan dengan pencalonannya di Pilpres 2024.

"Kayak KKN (kuliah kerja nyata) itu, lho, baru menjalani sesko. Nggak ada hubungan dengan pilpres," ujarnya.

Sebelumnya, melalui media sosial X, sastrawan Goenawan Mohamad mengunggah foto Gibran bersama sejumlah anggota TNI dengan menyinggung soal netralitas TNI terkait pencalonan putra sulung Presiden Joko Widodo itu sebagai bakal cawapres.


Ketua DPP PAN Saleh Daulay mengajak seluruh masyarakat 'move on' dari putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) yang salah satunya mencopot Anwar Usman dari Ketua MK.

"Kita sebaiknya sudah beralih dari mempersoalkan putusan MK dan juga MKMK ke arah yang lebih konkret yaitu ke arah pemaparan program kerja yang akan disampaikan masing-masing paslon. Move on, itu yang sebetulnya ditunggu oleh masyarakat," katanya, dikutip Senin (13/11/2023).

Saleh yang juga Wakil Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka itu berharap masyarakat bisa lebih fokus memperhatikan visi-misi yang dibawa masing-masing pasangan capres dan cawapres daripada hanya mempersoalkan hal tersebut.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Sehingga nanti bisa mengukur ini kira-kira yang terbaik di antara pasangan ini adalah A-B atau C, kalau kita mutar terus pada persoalan MK saya khawatir pemaparan program kerja dan janji kampanye tidak bisa diurai dengan baik dan masyarakat tidak punya waktu yang cukup menganalisa dan mengevakuasi," tuturnya.

Dia menekankan putusan MK soal syarat usia capres-cawapres harus dihormati. Hal ini mengingat putusan itu bersifat final dan mengikat.

"Perlu saya tekankan adalah kami tetap menghormati putusan yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi, dan itu sifatnya final dan mengikat dan sudah bisa dijadikan sebagai payung hukum untuk melanjutkan tahapan penyelenggaraan pemilu sesuai yang telah ditetapkan oleh KPU," katanya.

Di sisi lain, Saleh juga menghormati pandangan tentang putusan ini. Namun menurutnya beragam pendapat yang muncul harus diikuti dengan fakta dan bukti, termasuk jika ada yang menyebut terkait isu manipulasi hukum.

"Kita juga tentu menghormati pandangan berbagai pihak terkait dengan putusan MK itu. Namun demikian pandangan yang disampaikan itu mestinya memang dibarengi dengan fakta dan bukti yang akurat sehingga tidak menimbulkan multitafsir di masyarakat," jelasnya.

"Katakan misalnya putusan MK sebagai manipulasi, ini definisi manipulasi ini perlu diartikan dulu, apa yang dimaksud dengan manipulasi, kemudian siapa yang melakukan manipulasi, kemudian apa fakta-fakta dan bukti-bukti yang bisa ditunjukkan. Dengan begitu kita bisa meyakini bahwa apa yang disampaikan itu benar adanya," imbuhnya.

Ketua MKMK Ungkap Masih Ada Mafia Peradilan di Indonesia


Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Grace Natalie turut hadir dalam acara silaturahmi partai politik Koalisi Indonesia Maju (KIM) di Jawa Timur. Dalam sambutannya, Grace Natalie menyampaikan soal elektabilitas Prabowo-Gibran yang saat ini sudah di angka 40%. Dia optimistis Prabowo-Gibran bisa menang Pilpres 2024 1 putaran.

"Ini menurut survei Prabowo-Gibran sudah di atas 40 persen suaranya. Ini baru suaranya 40 persen, (semoga) menang 1 putaran," kata Grace Natalie di DoubleTree Hotel Jalan Tunjungan Surabaya, Senin (13/11/2023).

Grace kemudian mengatakan bahwa tren elektabilitas Prabowo-Gibran terus meningkat setelah mendaftar ke KPU.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Saya kemarin jadi narasumber di rilis survei Indikator yang melengkapi survei-survei sebelumnya bahwa ada peningkatan yang luar biasa pascapendaftaran Prabowo-Gibran," jelasnya.

"Hari ini kalau tren kita terus naik, sesuatu hal yang sangat mungkin pilpres nanti cukup satu putaran saja," tambahnya.

Grace meminta semua parpol dan tim pemenangan Prabowo-Gibran tidak terprovokasi dan terus fokus sosialisasi ke masyarakat.

"Hari ini survei menurut lembaga-lembaga yang kredibel, pasangan Prabowo-Gibran sudah di atas 40%. Salah satu penyumbangnya adalah dari basis Pak Jokowi di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Jadi apa yang harus dilakukan kita sekarang? Teman-teman harus lebih rajin sosialisasi, jangan mudah terpancing emosi," jelasnya.

Ada RK-Fadli Zon di Susunan Dewan Pembina TKN Prabowo-Gibran


Aliansi Penyelamat Konstitusi (APK) menggelar aksi di Jalan Imam Bonjol, tepatnya dekat depan gedung KPU. Massa relawan Ganjar Pranowo itu menuntut KPU untuk membatalkan pencalonan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai capres-cawapres.

Pantauan detikcom, Senin (13/11/2023), pukul 11.20 WIB, massa tampak berkumpul di dekat depan kantor KPU. Mereka tampak kompak mengenakan baju hitam.

Massa aksi juga membawa sejumlah atribut, seperti poster-poster penolakan, bendera merah putih dan bendera kuning, serta membawa keranda berwarna hitam. Massa aksi itu gabungan dari relawan Ganjar Pranowo, di antaranya Ganjarist, Gerak 98, Seknas Puan, LBH Ganjar Keadilan, Maharani Pejuang Marhaen, GP Mania 2024, GP Center.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ada sejumlah tuntutan yang dibawa oleh massa aksi. Mereka menuntut KPU untuk tidak menerima pencalonan Prabowo-Gibran, hingga menuntut aparat negara untuk netral dalam penyelenggaraan Pemilu 2024.

"Tolak proses pencalonan Prabowo-Gibran secara etika dan moral. Mendesak KPU mendiskualifikasi bacawapres Gibran karena pencalonan Prabowo-Gibran mendasarkan putusan MK No 90/2023 yang cacat moral dan etika," ujar orator dalam orasinya.

"Menuntut kepada KPK, Bawaslu, TNI, Polri, ASN, dan semua aparatur negara agar bertindak netral dalam Pemilu 2024," sambungnya.

KPU diketahui akan melakukan penetapan capres-cawapres secara resmi hari ini. KPU akan menggelar rapat pleno tertutup untuk penetapan tersebut.

"Penetapan capres cawapres dilakukan dalam rapat pleno tertutup KPU (hari ini)," ujar Ketua Divisi Teknis KPU RI Idham Holik kepada wartawan, Senin (13/11).

Usai rapat, KPU akan mengumumkan penetapan capres-cawapres di hadapan pers. Konferensi pers dijadwalkan dilakukan pukul 15.00 WIB di kantor KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat dan dipimpin langsung oleh Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari.

Simak Video 'Hari Ini KPU Gelar Penetapan Capres-Cawapres Pemilu 2024':

[Gambas:Video 20detik]


Aktivis 1998, Rahmat Pulungan, meminta semua pihak menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait batas usia calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres). Menurutnya, dinamika masyarakat yang muncul seusai putusan MK tersebut merupakan hal wajar.

"Saya imbau semua pihak untuk menghormati keputusan yang sudah dikeluarkan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang usia calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres). Dinamika di masyarakat terkait putusan itu adalah hal wajar di sebuah negara demokrasi," kata Rahmat, dalam keterangannya, Senin (13/11/2023).

Rahmat mengatakan MK merupakan produk demokrasi. Menurutnya, MK sudah menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan konstitusi dan prinsip demokrasi.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"MK adalah salah satu ruang publik untuk menguji berbagai argumentasi rasional terkait aturan hukum. Lembaga ini menjadi medan diskursus berbagai pihak berkepentingan. Kemudian, ketika muncul sebuah keputusan dari diskursus rasional itu, baik ataupun buruk, setidaknya itu adalah hasil dari konsensus bersama, terutama para hakim yang menjadi representasi masyarakat karena dipilih oleh Presiden dan DPR sesuai Pasal 24C Ayat 3 UUD 1945. Sementara presiden dan DPR juga dipilih oleh masyarakat secara demokratis," sambungnya.

"Apapun hasil yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi adalah produk dan konsensus yang harus diikuti oleh siapapun tanpa terkecuali," katanya.

Selain itu, menurutnya, gugatan usia capres cawapres ini rapat mewakili mayoritas penduduk Indonesia.

"Kalau kita telaah lebih jauh bahwa konstitusi dan regulasi harus bisa menjadi aspirasi dan representasi dari sebuah realitas dan entitas bangsa kita yang plural. Jika melihat dari materi gugatan di MK terkait usia capres-cawapres, hal itu sebenarnya mewakili mayoritas penduduk di Indonesia dan bahkan dunia," ujarnya.

Diketahui, aturan yang direvisi MK soal batas usia capres yang memperbolehkan di bawah usia 40 tahun untuk mencalonkan diri pada Pemilu sebenarnya mencerminkan realitas di Indonesia.

Sementara itu berdasarkan data di KPU bahwa pada Pemilu 2024 postur pemilih Indonesia adalah sebanyak 106.358.447 atau 51,93 persen. Data ini adalah potret bahwa lebih dari 50 persen populasi penduduk Indonesia adalah usia muda atau yang sering kali disebut sebagai bonus demografi.

Dengan demikian, harus diakui semua pihak bahwa putusan MK itu sangat strategis bagi kelangsungan bangsa Indonesia.

"Secara sadar kita sebagai bangsa sudah terbuka untuk menyiapkan estafet kepemimpinan di semua tingkatan untuk semua warga. Persiapan estafet kepemimpinan juga dilakukan agar Indonesia mampu bersaing di tingkatan global dengan mengoptimalkan generasi muda. Apalagi, saat ini mayoritas penduduk bumi ini adalah usia muda," ujarnya.

Sementara berdasarkan data dari World Meter pada 2023, jumlah penduduk dunia secara real time adalah 8,04 miliar. Sementara sesuai dengan data dari PBB, usia rentang 15-49 tahun pada 2023 ini diperkirakan sebanyak 4,01 miliar.

Data menunjukkan perubahan yang cepat sekarang ini karena mesin penggerak adalah mereka usia produktif. Kompetisi yang ketat hampir terjadi di semua level dan ruang.

"Data di atas, kenapa kita harus menghabiskan energi meributkan soal usia capres dan cawapres. Keributan ini tidak lebih adalah propaganda politik dari sebuah kompetisi politik yang ketat," ujarnya.

Soal Gibran

Sementara itu, dia memuji Jokowi terkait terkait pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai bacawapres.

"Gibran sebagai bakal cawapres dan menjadi kontroversi di masyarakat saat ini karena ia adalah putra sulung Presiden Jokowi, saya melihat bahwa Jokowi adalah pribadi yang kompleks. Ia bisa menjadi kepala negara, presiden, politisi, dan juga sebagai kepala keluarga. Sebagai kepala keluarga, Jokowi tentu saja ingin anak-anaknya memberi manfaat bagi bangsa dan negara," ujarnya.

"Keberanian Jokowi mendorong Gibran untuk maju cawapres atau Kaesang sebagai ketum partai, bisa kita lihat sebagai edukasi publik. Bahwa pendidikan keluarga adalah fondasi sebuah bangsa. Semua teori pendidikan dari dulu sampai sekarang menyimpulkan bahwa kepribadian dan kecerdasan seorang anak ditentukan oleh ekosistem keluarga," imbuhnya.


Ketua Umum (Ketum) PSI Kaesang Pangarep dan istri Erina Gudono mengunjungi Pasar Sei Sikambing, Medan, Sumatera Utara (Sumut). Kaesang dan Erina memborong kopi hingga jepitan rambut di pasar.

Pantauan detikcom di lokasi, Senin (13/11/2023), pukul 09.00 WIB Kaesang mengenakan kaus hitam dan pakai sendal jepit. Sedangkan Erina mengenakan baju putih dengan rok putih.

Mulanya, Kaesang dan Erina menghampiri pedagang kopi dan membeli kopi arabika. Kemudian bergeser untuk membeli mangga. Sembari datangi pasar, Kaesang terus diteriaki emak-emak.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Weh Kaesang itu? Anak presiden itu, ganteng kali aslinya," ujar emak-emak.

Kemudian, Kaesang dan Erina membeli jepit rambut. Sembari itu Kaesang terus diminta foto bersama dengan pedagang.

Salah seorang pedagang kopi, Azhar mengaku senang kopinya dibeli Kaesang. Dia pun memuji Kaesang yang datang dari Jawa ke Sumatera Utara.

"Ya merasa senang karena beliau anak presiden kan apalagi dari Pulau Jawa luar dari Sumatera," kata Azhar

Dia pun berharap agar Kaesang terus sukses. "Mudah-mudahan sukses dan maju terus buat mereka," jelasnya.

Erina beli jepitan rambut di Pasar Sei Sikambing, Medan, Senin (13/11/2023). (Devi Puspitasari/detikcom)

Pedagang jepit rambut, Wiwid, mengaku senang dagangannya dibeli Kaesang dan Erina. Dia menilai Kaesang baik dan bijaksana.

"(Perasaan) seneng, seneng kali lah dia bisa kemari beli-belu barang tengok-tengok pasar. Saya lihat Mas Kaesang baik bijaksana," tuturnya.

Anggota Dewan Pembina PSI Isyana Bagoes Oka mengatakan kedatangan Kaesang bertujuan untuk mendengar langsung aspirasi masyarakat. Agar, partai bisa mendengar permasalahan dan aspirasi masyarakat.

"(Tujuannya) ketemu masyarakat, tujuan untuk mendengar langsung aspirasi masyarakat. Biasanya setiap datangi tempat kita mendatangi langsung mengetahui permasalahan-permasalahan di masing-masing tempat, sebagai parpol bisa mendengar langsung aspirasi masyarakat," ujarnya.

Simak juga Video 'Blusukan ke Pasar Kebayoran Lama, Kaesang Tawarkan Relokasi Pedagang':

[Gambas:Video 20detik]


Calon Panglima TNI, Jenderal Agus Subiyanto, menjamin netralitas TNI di Pemilu 2024. Hal itu disampaikan Agus saat fit and proper test di DPR.


Wali Kota Surakarta sekaligus bakal cawapres Gibran Rakabuming Raka mempersilakan masyarakat melapor ke Bawaslu jika ada kecurangan terkait pemilu.

"Ya dilaporkan aja ke Bawaslu atau apa misalnya ada kecurangan atau apa pun itulah ya," kata Gibran di Balai Kota Solo, Jawa Tengah seperti dikutip dari detikJateng, Senin (13/11/2023). Gibran menanggapi pernyataan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri yang berharap agar tidak ada lagi kecurangan pada pemilu mendatang.

Gibran tidak berbicara banyak mengenai pernyataan tersebut. Disinggung mengenai kemenangan satu putaran di Pilpres 2024, Gibran hanya meminta doa.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"(Menang satu putaran?) Mohon doanya aja ya," ujar Gibran.

Sebelumnya, Megawati mengajak masyarakat untuk mengawal jalannya proses pemilu agar tidak terjadi kecurangan dalam setiap tahapan. Megawati menegaskan Pemilu yang demokratis, yang jujur, adil, langsung, umum, bebas, dan rahasia, harus dijalankan tanpa kecuali.

"Jangan biarkan kecurangan pemilu yang akhir-akhir ini terlihat sudah mulai akan terjadi lagi. Gunakan hak pilihmu dengan tuntunan nurani," kata Megawati lewat akun YouTube PDI Perjuangan.

Baca di sini.

Simak Video 'Curhat Megawati Khawatir Kecurangan Pemilu hingga Rekayasa Hukum':

[Gambas:Video 20detik]


Wali Kota Medan Bobby Nasution belum mengembalikan kartu tanda anggota (KTA) PDIP usai mendukung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. PDIP Medan menilai sikap Bobby tersebut dinilai menantang dan menyepelekan PDIP.

"Iya (KTA belum dikembalikan hingga saat ini)," kata Bendahara DPC PDIP Medan Boydo HK Panjaitan dilansir detikSumut, Senin (13/11/2023).

Boydo mengatakan Bobby memang saat mendaftar sebagai kader langsung ke DPD PDIP Sumut. Namun, menurutnya, KTA PDIP bisa dikembalikan Bobby ke tingkap mana pun, baik DPD maupun DPC PDIP.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Dia mendaftar ke (DPD PDIP Sumut), tapi kembali kan dia sebagai kader Kota Medan kan. Mau dikembalikan kemanapun (bisa saja), tapi kan dia nggak ada mengembalikan," ucapnya.

Boydo pun menilai sikap Bobby yang enggan mengembalikan KTA itu sebagai sikap menantang. Bobby juga dinilai menyepelekan PDIP.

"Ini kan ciri-ciri orang menantang, ciri-ciri orang sepele sama kita," tutupnya.

Baca selengkapnya di sini.

Simak Video 'Saat Kaesang Soroti OTT di Pemkot Medan, Berharap Bobby Tak Ikut Kena':

[Gambas:Video 20detik]


Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri khawatir dengan potensi kecurangan di Pemilu 2024 yang disebutnya mulai akan terjadi lagi. Dia mewanti-wanti seluruh warga negara mengawal Pemilu 2024 agar tak terjadi kecurangan.

Bakal calon wakil presiden (bacawapres) Gibran Rakabuming Raka menanggapi pernyataan Megawati itu. Menurutnya, bila dirasa ada kecurangan dalam Pemilu 2024, ia mempersilakan melaporkan ke Bawaslu.

"Ya dilaporkan aja ke Bawaslu atau apa misalnya ada kecurangan atau apa pun itulah ya," kata Gibran singkat, ditemui di Balai Kota Solo, Senin (13/11/2023). Gibran menjawab pertanyaan soal pernyataan Megawati yang khawatir terjadi kecurangan di Pemilu 2024.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Gibran tidak berbicara banyak mengenai pernyataan tersebut. Disinggung mengenai kemenangan satu putaran di Pilpres 2024, Gibran hanya meminta doa.

"(Menang satu putaran?) Mohon doanya aja ya," pungkasnya.

Dilansir dari detikNews, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menyebut kecurangan pemilu mulai terjadi lagi. Megawati mengajak masyarakat menggunakan hak pilihnya sesuai hati nurani.

Awalnya, Megawati mengajak semua pihak untuk terus mengawal demokrasi. Sebab, menurutnya, hal ini menjadi kewajiban semua anak bangsa.

"Terus kawal dan tegakkan demokrasi. Itulah kewajiban kita sebagai warga bangsa dan bahkan menjadi menjadi keharusan setiap anak negeri dan bangsa agar tidak terjadi kesewenang-wenangan," kata Megawati melalui video di akun YouTube PDI Perjuangan, Minggu (12/11).

"Sebab kedaulatan rakyat harus terus kita junjung tinggi," lanjutnya.

Megawati tak ingin rakyat diintimidasi seperti dahulu. Apalagi, menurutnya, saat ini kecurangan pemilu mulai terlihat lagi.

"Rakyat jangan diintimidasi seperti dulu lagi. Jangan biarkan kecurangan pemilu yang akhir ini terlihat sudah mulai akan terjadi lagi," katanya.

Guyon Gibran ke Budiman Sudjatmiko: Loh, Nggak Jadi Dipecat ya Mas?