Di pesawat, dalam perjalanan pulang menuju Jakarta, Anies Baswedan hanya tersenyum saat ditanya soal isi surat perjanjiannya bersama Sandiaga Uno dan Prabowo Subianto. Hari itu Anies baru saja menuntaskan safari politik di Nusa Tenggara Barat. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menemui para pendukungnya di Bima, Sumbawa, dan Lombok.
Saat itu, Anies didampingi beberapa petinggi Partai NasDem, salah satunya Ketua DPP Partai NasDem Charles Meikyansyah.
“Pak Anies jawabnya sembari senyum-senyum,” kata Charles saat berbincang dengan reporter
 pekan lalu. “Artinya senyum-senyum ya monggo (silakan) tanya saja langsung ke Pak Sandiaga Uno isi suratnya seperti apa.”
Charles menuturkan partainya tak ingin mengira-ngira apa isi perjanjian politik antara Anies, Sandiaga, dan Prabowo. Dia justru meminta Sandiaga membuka sendiri apa isi perjanjian tersebut. Sebab, memang awalnya, Sandiaga yang menyebut adanya surat perjanjian politik itu. Surat perjanjian ini ditandatangani oleh Anies, Sandiaga, dan Prabowo menjelang kontestasi Pilgub DKI Jakarta pada 2017.
Adanya surat perjanjian politik itu pertama kali diungkap suami Nur Asia tersebut dalam
 Akbar Faizal. Sandiaga kemudian mempertegas pernyataannya saat ditanya sejumlah wartawan di Istana Negara pada Senin, 30 Januari lalu. Sandiaga bilang, surat itu ditandatangani di atas meterai pada September 2016, menjelang pencalonan Anies-Sandiaga sebagai cagub dan cawagub DKI Jakarta. Waktu itu Anies-Sandiaga diusung oleh Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
“Ditulis tangan sendiri oleh Pak Fadli Zon (Wakil Ketua Umum Partai Gerindra) dan setahu saya sekarang juga dipegang oleh Pak Dasco (Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad),” jelas Sandi kepada awak media.
Tim
 telah menghubungi Dasco untuk mengetahui isi lengkap perjanjian tersebut. Namun Dasco mengatakan belum bisa menanggapi pertanyaan wartawan lantaran tengah mempersiapkan hari ulang tahun Partai Gerindra ke-15, yang diselenggarakan pada Senin, 6 Februari ini. Begitu pula dengan Fadli Zon, yang belum menjawab panggilan telepon maupun pesan singkat yang kami kirimkan.
Kendati demikian, Fadli Zon sempat membenarkan adanya surat perjanjian antara Anies, Sandiaga, dan Prabowo itu. Fadli bilang bahwa memang dialah yang menulis draf perjanjian tersebut. Di dalamnya, kata Fadli, ada tujuh poin yang disepakati bersama. Sayangnya, Fadli tidak memerinci apa isi poinnya.
“Kan ada seperti kata Pak Sandiaga tadi, tanya saja Pak Sandiaga. Ada beberapa hal lain, ya termasuk yang terkait dengan keuangan yang saya tidak tahu,” tutur Fadli Zon di kantor DPP Partai Gerindra, Ragunan, Jakarta Selatan, Senin, 6 Februari 2023.
Sumber
 di lingkup internal Partai Gerindra menyebut isi poin penting dalam surat perjanjian itu berkaitan dengan Pilpres 2024. Satu poin penting yang digarisbawahi sumber ini adalah terkait pemenangan Prabowo Subianto sebagai presiden pada pemilu mendatang. Sebuah kesepakatan moral yang diteken ketiga pihak, sebagai balas jasa atas dukungan Partai Gerindra terhadap Anies-Sandiaga pada Pilkada 2017.
“Kurang-lebih perjanjiannya dia (Anies) nggak maju (capres) selama Pak Prabowo mau maju,” tegas sumber ini kepada reporter
 pada Kamis, 2 Februari lalu.
Ketua tim bakal capres Anies Baswedan, Sudirman Said, mengaku tidak tahu terkait adanya kesepakatan yang melarang Anies maju sebagai capres jika Prabowo masih ingin mencalonkan diri sebagai presiden pada Pilpres 2024. Dia hanya tahu bahwa surat perjanjian di antara ketiga pihak itu terkait dengan beban biaya Pilkada 2017.
Saat itu, kata Sudirman, Anies berutang kepada Sandiaga untuk kampanye pemenangan keduanya saat Pilkada DKI Jakarta. Namun sekarang, perjanjian itu sudah dianggap tuntas. “Perjanjian dikata, kalau pilkadanya menang, utang-piutang selesai dan dianggap sebagai perjuangan bersama,” kata Sudirman Said pekan lalu.
Isu adanya perjanjian politik antara Anies, Sandiaga, dan Prabowo muncul di tengah kian merekahnya hubungan antara Partai NasDem, Partai Demokrat, dan PKS. Ketiganya sama-sama mengusung mantan Menteri Pendidikan dan Budaya ini sebagai bakal calon presiden dengan membentuk Koalisi Perubahan. Koalisi ini terbentuk setelah Partai NasDem secara resmi mengusung Anies sebagai bakal capres pada Oktober 2022.
Hubungan ketiga partai ini sempat diisukan merenggang lantaran Partai Demokrat dan PKS menunda deklarasi dukungannya terhadap Anies. Kesolidan tiga partai pengusung Anies pun mulai dipertanyakan. Namun hubungan ketiga partai ini kembali erat setelah Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh melakukan manuver politik dengan menemui sejumlah partai politik lain di luar koalisi.
Manuver Surya Paloh direspons Partai Demokrat dan PKS dengan langsung menyampaikan deklarasi resmi mendukung Anies Baswedan. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, secara resmi menyampaikan keputusan partainya mendukung Anies pada Pilpres 2024 melalui rilis media pada Rabu, 25 Januari 2023. Menyusul lima hari kemudian, PKS mendeklarasikan Anies sebagai bakal capres.
“Kami ingin pesan penting ini segera diketahui masyarakat secara luas, sehingga memberikan kejelasan tentang sikap politik PKS,” tutur Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Sohibul Iman di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, pada Senin, 30 Januari lalu.
Hari itu Anies pun resmi mendapat tiket maju sebagai bakal capres 2024 dari tiga partai. Namun Koordinator Juru Bicara Herzaky Mahendra Putra memandang kini kesolidan partai pengusung Anies tengah digembosi dengan berbagai macam isu yang seolah-olah ingin memecah belah Koalisi Perubahan.
Upaya penggembosan ini, kata Herzaky, seolah-olah dilakukan secara terstruktur dan sistematis. “Wacana itu terus dikumandangkan oleh petinggi negeri ini, pemerintah, bahkan termasuk menteri-menteri,” kata Herzaky kepada reporter
.
Memang, selain isu perjanjian antara Anies, Sandiaga, dan Prabowo, koalisi pengusung Anies juga diterpa desakan
 terhadap menteri-menteri Partai NasDem. Desakan ini muncul dari Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan. Dua orang yang meminta Presiden Joko Widodo mempertimbangkan untuk mengocok ulang menteri-menteri dari Partai NasDem adalah Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto dan Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat.
Desakan ini sempat membuat isu
 kabinet berembus kencang pada Rabu, 1 Februari lalu. Berdasarkan penanggalan Jawa, 1 Februari merupakan hari Rabu Pon. Hari yang dianggap sakral lantaran Jokowi kerap melakukan perombakan kabinet pada Rabu keramat ini. Namun reshuffle tidak terjadi.
Djarot bilang perombakan kabinet memang hanya Presiden dan Tuhan-lah yang tahu. Tetapi dia memandang bahwa Presiden tetap perlu mengevaluasi kinerja para pembantunya yang ada sekarang, khususnya menteri-menteri dari Partai NasDem.
Sebab, secara politis, kata Djarot, manuver Partai NasDem mengusung Anies sebagai bakal capres sudah tidak sejalan dengan visi dan misi Jokowi. Manuver ini dikhawatirkan juga berdampak terhadap kinerja menteri-menteri yang berasal dari Partai NasDem.
“Karena Pak Jokowi kan sudah menyampaikan, itu tahun 2022 loh ya, bukan sekarang loh ya, ‘Jangan
. Karena supaya apa? Supaya kita fokus untuk mengawal program dan kebijakan Presiden.
 loh,” jelas Djarot kepada reporter
 pekan lalu.
Di tengah terpaan isu miring ini, Koalisi Perubahan malah semakin memamerkan kesolidannya. Kamis, 2 Februari lalu, para petinggi partai Koalisi Perubahan berkumpul di markas Partai Demokrat di Menteng, Jakarta Pusat. Anies Baswedan dan Sudirman Said turut hadir dalam persamuhan itu.
AHY bilang pertemuan kala itu berlangsung santai dan menyenangkan. Perembukan itu, kata AHY, sekaligus juga untuk menunjukkan kesolidan Koalisi Perubahan. Dalam pertemuan ini juga sempat dibahas terkait piagam deklarasi Koalisi Perubahan.
“Kami membangun harapan bersama untuk bisa kita perjuangkan, kita kawal, dari mulai sekarang sampai nanti Pemilu 2024,” tutur anak sulung Presiden Republik Indonesia ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono itu.
Ketua DPP Partai NasDem Sugeng Suparwoto mengatakan kini piagam deklarasi Koalisi Perubahan sudah selesai dirancang. Dalam deklarasinya nanti, kata Sugeng, Koalisi Perubahan juga mungkin turut mempertimbangkan untuk mengumumkan bakal cawapres yang bakal menjadi pasangan Anies Baswedan.
“Itu bagian dari pertimbangan, kita lihat sebagai sebuah strategi,” kata Sugeng.
Pendiri Lembaga Survei KedaiKopi, Hendri Satrio, memandang sikap ketiga partai pengusung Anies ini menunjukkan bahwa Koalisi Perubahan masih solid. Koalisi itu, kata Hendri, siap menjadi bumper bagi Anies di tengah terpaan sejumlah isu miring terhadap partai ataupun bakal capres yang diusung mereka.
Sekarang, sambung Hendri, koalisi pengusung Anies hanya perlu memahami siapa sebetulnya lawan mereka. Sebab, bagi pengajar ilmu komunikasi politik Universitas Paramadina tersebut, lawan Koalisi Perubahan dan Anies saat ini bukanlah capres yang diusung partai lain.
“Tetapi petahana, penguasa saat ini, yang ingin berlanjut kekuasaan atau program-programnya,” ujar Hendri.
Sedangkan pengajar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno, menganggap sejauh ini memang hanya PDI Perjuangan yang mempersoalkan dukungan Partai NasDem ke Anies. "Bagi PDIP, siapa yang dukung Anies, ya, pasti dijadikan rival," kata Adi.
 Fajar Yusuf Rasdianto, Ahmad Thovan Sugandi
 Fajar Yusuf Rasdianto
 Dieqy Hasbi Widhana
 Luthfy Syahban


Putra Almarhum Abraham Lunggana atau Haji Lulung, Guruh Tirta Lunggana mantap mengundurkan diri dari PPP demi mendukung bakal calon presiden 'Koalisi Perubahan', Anies Baswedan. Guruh pun mengungkap keinginan bergabung ke dalam satu dari tiga partai Koalisi Perubahan.

"Yang jelas yang ngusung Pak Anies lah," kata Guruh saat dihubungi detikcom, Senin (6/2/2023).

Sekadar informasi, ada tiga partai yang tergabung dalam 'koalisi perubahan' yaitu Partai Demokrat, Partai NasDem dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Guruh mengaku komunikasinya bersama ketiga partai ini berjalan lancar.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Hanya saja, ia belum memberi keputusan karena baru saja hengkang dari partai berlambah ka'bah itu. "Sejauh ini komunikasi baik ke mereka. tinggal, memang saya belum putuskan mau kemananya. Kan tanggal 3 (Februari) kemarin sikap saya kan baru keluar dari PPP," ujarnya.

Guruh Ingin Lanjutkan Perjuangan Haji Lulung

Guruh pun mengungkap alasan dibalik pengunduran dirinya sebagai PPP. Dia mengaku ingin melanjutkan perjuangan almarhum ayahnya, Haji Lulung, yakni mengusung Anies Baswedan menjadi Presiden 2024 mendatang.

"Alasannya yang jelas saya pasti dukung Pak Anies. Karena sampai saat ini PPP belum tentukan sikap dukung siapa. Karena dari kegiatan paragon, konsisten saya dengan pak Anies, sampai-sampai saya diganti dari ketua jadi sekretaris," ujar Guruh.

Guruh kemudian mengungkit dukungan Haji Lulung saat Anies melenggang dalam Pilgub 2017 silam. Saat itu, kata dia, Haji Lulung memberi dukungan kepada Anies dengan totalitas. Untuk itulah, Guruh merasa dirinya perlu melanjutkan perjuangan ayahnya.

"Yang jelas kalau dukung Pak Anies bukan sekarang aja, kalau kita tarik ke belakang, almarhum orang tua saya dari 2017 dukung Pak Anies. Artinya perjuangan ini dilanjutkan. Mudah-mudaham di 2017 almarhum berjuang untuk Pak Anies jadi gubernur, Inshaallah 2024 saya, anaknya berjuang lagi, lanjutkan perjuangan sama Pak Anies jadi presiden," imbuhnya.

Cabut dari PPP

Diketahui, Guruh Tirta Lunggana resmi melayangkan surat pengunduran dirinya sebagai kader kepada DPP PPP. Guruh menyampaikan terima kasih kepada partai tempatnya bernaung selama beberapa bulan terakhir.

"Ucapan terima kasih aja kepada PPP," kata Guruh saat dikonfirmasi, Minggu (5/2/2023).

Dalam dokumen yang diterima detikcom, surat pengunduran diri itu ditujukan kepada Plt Ketum PPP Muhammad Mardiono per 3 Februari 2023 lalu. Selain Guruh, Anggota PPP Riano P Ahmad turut hengkang sebagai kader. Masih dalam dokumen surat yang sama, Baik Riano maupun Guruh memastikan pengunduran diri keduanya tak ada intervensi pihak manapun.

"Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sadar dan tidak ada paksaan dari pihak mana pun untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya," tergasnya.

Simak Video 'NasDem Terbuka Jika Anak Haji Lulung Mau Gabung':

[Gambas:Video 20detik]


Cuitan Anggota Majelis Syuro Tifatul Sembiring yang menyindir perjanjian soal pilpres, tanpa menyebut nama pihak terkait perjanjian, direspons keras Ketua DPD Gerindra Sumbar Andre Rosiade. Tifatul menjelaskan lebih lanjut mengenai cuitannya tersebut.

"Ada yang kelojotan, saya bikin pantun dan status di Twitter tanpa menyebut nama orang atau partai apapun. Saya dikatakan menyindir, Alhamdulillah masih merasa kalau disindir," tulis Tifatul dalam akun Twitternya @tifsembiring, Senin (6/2/2023).

Tifatul menjelaskan cuitannya tanpa menyebut nama pihak lain. Dia menyematkan istilah 'oknum' untuk pihak yang merespons cuitannya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Tifatul menyayangkan selera sastra dan bahasa politik si 'oknum'. Seharusnya, kata Tifatul, cuitannya dibalas juga dengan pantun.

"Lucunya yang bersangkutan nanya-nanya apa prestasi saya, dibanding-bandingkan dengan 'oknum' dirinya sendiri. Urusanmu apa? Mengevaluasi kinerja orang dari lain partai, dan lain komisi. Selama DPR berdiri, belum ada kedengaran kelakuan aleg aneh seperti ini," tulis Tifatul.

Andre Rosiade (Foto: dok istimewa)

Tifatul menegaskan tak mau berdebat dengan oknum tersebut, sembari mengungkit kasus penggerebekan PSK online di Padang beberapa waktu lalu. Menurut dia, manuver penggerebekan itu bertujuan untuk menjatuhkan citra Mahyeldi, Wali Kota Padang saat itu.

Kembali soal cuitannya, Tifatul menyebut cuitannya itu dimaksud untuk mempertanyakan isu perjanjian capres yang kembali diangkat ke publik.

"Maksud twit saya, dalam hal capres, soal ungkit-ungkit perjanjian politik, entah itu ada atau tidak, buat apa diungkit-ungkit ke publik. Targetnya apa? Apa sih manfaatnya. Ada nggak dasar hukumnya yang bisa dibawa ke ranah hukum. Atau hanya sekedar menjatuhkan kompetitor?" tutur Tifatul.

Kemudian, Tifatul menyingung isu perjanjian Batu Tulis yang kembali diangkat pada beberapa tahun yang lalu. "Nah sekarang diungkap lagi ada perjanjian dengan Anies Baswedan. Ini targetnya apa? AB (Anies Baswedan) nggak boleh maju, begitu? Sudah lah, nyalon aja masing-masing. Situ punya jagoan, yang lain juga punya calon. Monggo, sama-sama berkompetisi secara sehat," tegasnya.

Tifatul lalu menyinggung sentilan 'oknum' yang menyebut cuitannya menyindir Prabowo Subianto. Padahal, jelas Tifatul, dirinya sama sekali tidak menyebut nama Prabowo dalam cuitannya. "Dalam twit tersebut, saya tak sebut-sebut nama beliau. Tapi dikonotasikan 'oknum' tersebut. Silakan saja," tulis Tifatul.

Tifatul lalu mengungkit masa di mana ia mengampanyekan Prabowo dalam pilpres 2014 dan 2019. Tifatul mengaku turun ke 7 provinsi hingga menggalang dana besar.

"Menggalang kader dan umat. Bukan kaleng-kaleng. Saat itu sang 'oknum' yang ajak debat ini belum lahir sebagai politisi," tambah Tifatul.

"Tapi bagi saya sekarang, suruh dukung pak Prabowo lagi, ya ogah. Bagi saya beliau sudah 'enough is enough'. Cukup. Itu hak pendapat pribadi saya. Kebebasan memilih dan berpendapat. Yang lain mau dukung, silakan," lanjutnya.

Menurut Tifatul, bergabung dengan pemerintahan Jokowi merupakan hak Prabowo. Namun, tambahnya, ada yang menilai tindakan Prabowo itu sebagai sesuatu yang negatif.

"Ada petinggi sebuah partai mengatakan, bahwa Prabowo bersedia bergabung menjadi menteri pak Jokowi, untuk menjaga persatuan bangsa. Silakan saja berkilah," tulis Tifatul.

Tifatul lalu menyinggung saat Megawati kalah di pemilihan presiden (pilpres) melawan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Megawati, jelas Tifatul, tidak begitu saja menjadi menteri SBY.

"Pak Wiranto kalah dengan pak SBY, beliau tidak gabung jadi menteri pak SBY, aman-aman aja kok. Alasan," lanjutnya.

Tifatul menambahkan setiap partai bebas mengajukan calonnya. Ia berharap pemilu 2024 berdasarkan kejujuran dan keadilan.

"Nggak apa-apa banyak calon, asalkan rakyat puas dengan pilihannya. Jangan dilarang-larang," pungkasnya.

Selengkapnya di halaman berikutnya

Simak Video 'Fadli Zon Ungkap Perjanjian Anies, Prabowo dan Sandi':

[Gambas:Video 20detik]

Halaman 1 2 Selanjutnya


Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengaku sempat berbicara empat mata dengan Wali Kota Solo yang juga Putra Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka. Gibran mengakui bicara soal politik dan Pilgub 2024 dengan Airlangga Hartarto.

"Membahas pilgub dikit, sama (juga meminta pertimbangan soal pilgub). Tadi kok nggak tanya Pak Airlangga? Ada pembicaraan di situ (seputar pilgub di DKI atau Jateng)," kata Gibran seperti dilansir detikJateng, Senin (6/2/2023).

Selain meminta pertimbangan seputar pilgub, Gibran juga meminta pertimbangan dan saran mengenai Kota Solo kepada Airlangga.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Beliau Pak Menko (Airlangga), Pak Menhan (Prabowo), sama-sama mentor saya. Pasti saya tanyain pendapatnya. Evaluasi kerja-kerja saya di sini. Salah satunya itu tadi," ujar Gibran.

Saat wartawan kembali menanyakan apa saran dari Airlangga mengenai Pilgub DKI Jakarta atau Jawa Tengah, Gibran hanya menjawab singkat seraya menganggukkan kepala. "Rahasia ya," katanya. Putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu juga mengaku berdiskusi banyak dengan Airlangga.

"Yo nggak usah disampaikan. Banyak hal yang harus didiskusikan. Wis (sudah) tadi kan arah ke depan, belakang, samping, kiri kanan, dibahas semua, sip. Nanti aja lah ya, rahasia, yang ini tadi rahasia," jelas Gibran.

Baca berita lengkapnya di sini.

Simak Video 'Gerindra Siap Dukung Gibran Rakabuming di Pilgub 2024':

[Gambas:Video 20detik]


Waketum Partai Golkar Erwin Aksa mengungkapkan perjanjian utang piutang antara Anies Baswedan dan Sandiaga Uno sebesar Rp 50 miliar di Pilkada DKI. PKS tak mau ambil pusing dan memilih menatap ke depan.

"Saya kira pihak Pak Anies, Pak Sandi dan Pak Erwin yang berhak menjawabnya ya. Kami menghargai privasi dan hak jawab masing-masing yang berperkara. Dalam hemat kami, kami ingin menatap ke depan. Kami ingin lebih membahas isu-isu strategis yang akan dihadapi bangsa Indonesia di masa mendatang," kata Juru Bicara PKS Muhammad Kholid saat dihubungi, Senin (6/2/2023).

Kholid menyebut PKS tidak mau merespons lebih jauh terkait perjanjian utang-piutang tersebut. Dia mengatakan saat ini PKS, Demokrat, dan NasDem akan lebih fokus mengurus Koalisi Perubahan.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Saat ini PKS sedang fokus kepada terbentuknya Koalisi Perubahan bersama NasDem dan Demokrat dengan mengusung Pak Anies sebagai bacapres," ucapnya.

Lebih lanjut, Kholid meyakini persoalan perjanjian Anies ini juga tidak akan berpengaruh apapun pada pencalonan Anies. Dia juga menilai hal itu bukan persoalan besar lantaran Anies, Sandiaga, dan Erwin Aksa merupakan sahabat dekat.

"Mas Anies, Bang Sandi dan Bang Erwin itu sahabat dekat. Sebagai sahabat dekat, saya kira ketiganya mudah untuk berkomunikasi. Bukan hal besar. PKS, NasDem dan Demokrat insyaallah kompak. Proses tahapan pencalonan Pak Anies berjalan dengan baik," ujarnya.

Simak selengkapnya soal janji utang Anies di halaman berikutnya.

Saksikan Video 'Fadli Zon Ungkap Perjanjian Anies, Prabowo dan Sandi':

[Gambas:Video 20detik]

Halaman 1 2 Selanjutnya


DPD PDIP DKI Jakarta berbicara mengenai bursa calon gubernur DKI Jakarta 2024 mendatang. Salah satu nama yang masuk dalam radar PDIP DKI untuk melenggang dalam Pilgub 2024 yakni Wali Kota Solo Gibran Rakabuming.

"Kita sudah mendiskusikan beberapa kepala daerah yang kita anggap berhasil memimpin daerahnya. Salah satunya adalah Mas Gibran," kata Sekretaris DPD PDIP DKI Jakarta Gembong Warsono kepada wartawan, Senin (6/2/2023).

Selain Putra Sulung Presiden Joko Widodo, PDIP DKI juga membidik tokoh-tokoh lainnya sebagai kandidat Cagub DKI Jakarta. Antara lain Menteri Sosial Tri Rismaharini, Kepala LKPP Hendrar Prihadi hingga MenPAN-RB Abdullah Azwar Anas.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Diskusi itu menginventarisasi para kepala daerah dari PDIP yang kita anggap berhasil memimpin daerahnya, seperti Mas Gibran, Bu Risma, Pak Hendrar yang sekarang LKPP, Mas Anas yang sekarang di MenpanRB," jelasnya.

Gembong mengaku belum memikirkan mengusung Cagub DKI dari luar kader. Menurutnya, PDIP memiliki stok kepala daerah yang sukses memimpin wilayahnya. Seperti misalnya Hendrar Prihadi yang pernah menjadi Wali Kota Solo, ataupun Azwar Anas yang pernah menjadi Bupati Banyuwangi.

"Tugas partai mencetak calon pemimpin, kewajiban kita menghadirkan hasil dari rekrutmen yang dilakukan oleh partai kemudian kita munculkan sebagai pemimpin, supaya fungsi partai betul-betul efektif," ujarnya.

Simak Video 'Survei PWS Jelang Pemilu: PDIP Teratas, Disusul Gerindra dan Demokrat':

[Gambas:Video 20detik]


Ketum Gerindra Prabowo Subianto mendukung Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka maju Pilgub 2024. Gerindra Jateng pun bersiap menindaklanjuti arahan Prabowo.

Saat ini Gerindra Jateng tengah memetakan kader potensial untuk Pemilu 2024, termasuk menjaring tokoh dari luar partai.

"Untuk 35 kabupaten/kota tidak hanya oleh pihak dari luar yang masuk tapi kami sudah petakan mana-mana kader kita yang potensial. Di antaranya sudah ada yang menjadi wakil ketua DPRD tiga periode, ini juga kader potensial," kata Ketua DPD Gerindra Jateng Abdul Wachid di kantor Gerindra Jateng, Semarang, Senin (6/2/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Wachid lalu bicara soal kedekatan putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming, dengan Prabowo. Dia memastikan bakal menindaklanjuti soal pertemuan Prabowo dan Gibran.

"Intinya kita siapkan, dengan Gibran memang benar Pak Prabowo ada pendekatan ke sana, kami pun sebelumnya dengan Pak Muzani, Pak Sekjen kami, juga melakukan pendekatan dengan Gibran. Artinya kita menindaklanjuti kebaikan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi, kita sambut baik untuk menuju pembangunan Jateng dan nasional," jelasnya.

Wachid menegaskan pihaknya mulai melakukan penjaringan tokoh. Beberapa partai di masing-masing daerah sudah ditemui untuk peluang koalisi.

"Untuk penjaringan dari mulai caleg sampai persoalan penjaringan calon bupati calon wakil bupati, calon wali kota wakil wali kota dan juga gubernur dan wakil gubernur. Kita sudah lakukan, sudah sounding di antara beberapa partai karena terus terang di 35 kabupaten/kota kami tidak bisa sama di masing-masing daerah, beda-beda koalisinya," katanya.

Untuk diketahui, Prabowo dan Gibran bertemu di Loji Gandrung, Solo, Selasa (24/1) malam. Gibran menyebut ada pembicaraan soal Pemilihan Gubernur.

"Ya ada dong (pembicaraan pilgub), mosok ora ono wis ngobrol empat mata ra mbahas kui ya rugi dong (masa tidak ngobrol sudah ngobrol empat mata tidak membahas itu ya rugi). Saranke maju, genah wis dijelaske ndek wingi (sudah disampaikan kemarin), maju," kata Gibran usai groundbreaking di Pedaringan, Rabu (25/1).

Sedangkan Prabowo mengungkapkan dukungannya kepada Gibran untuk menjadi Calon Gubernur baik di DKI Jakarta maupun Jawa Tengah.

"Beliau (Gibran) pas kok, kalau saya, saya lihat. Saya dukung, saya kira dari dulu saya dukung ya," kata Prabowo usai pertemuan di Loji Gandrung.


Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto memastikan segera ada pertemuan antara partainya dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang dipimpin Muhaimin Iskandar atau Cak Imin. Airlangga enggan mengungkapkan kepastian kapan waktu pertemuan tersebut.

"Akan ada, dalam waktu dekat (bertemu PKB)," kata Airlangga di Loji Gandrung, Kota Solo, Senin (6/2/2023) seperti dilansir detikJateng.

Ditanya terkait rencana pertemuan, Airlangga masih enggan untuk membeberkan hal-hal yang akan dibicarakan dengan PKB.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Saksikan saja nanti ada pertemuan, ya makasih," jawabnya singkat.

Sebelumnya, Cak Imin mengungkapkan rencana bertemu dengan Partai Golkar dalam waktu dekat. Cak Imin menyebut akan membahas berbagai hal, salah satunya mengajak Golkar bergabung koalisi PKB dan Gerindra.

Baca di sini.

Simak Video 'PKB Bakal Bertemu Golkar, Prabowo: Kita Terbuka untuk Semua':

[Gambas:Video 20detik]


Terkait isu cawapres Koalisi Perubahan yang masih misteri, ada solusi sederhana yang bisa memenangkan semua pihak. Ini adalah jalan ilmiah untuk menemukan solusi penentuan cawapres Anies Baswedan.

Sejak awal, ketiga elite partai Koalisi sepakat bahwa sosok cawapres menjadi domain Anies Baswedan. Oleh karenanya, masing-masing pihak harus berpegang pada komitmen tersebut, dan tidak saling memaksakan.

Bahwa ada usulan nama dari masing-masing partai, hal itu sah-sah saja. Namun seharusnya lobi-lobi tersebut cukup dilakukan di "panggung belakang", dan bukan di depan publik. Di sini pentingnya peran Anies Baswedan untuk "menertibkan" para politikus dari Nasdem, PD dan PKS agar tidak saling berseberangan terkait cawapres.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Semakin lama Anies menggantung pasangannya, maka kegaduhan internal koalisi akan semakin membesar. Oleh karenanya, penting bagi ABW untuk segera menentukan siapa yang layak mendampinginya.

Sejauh ini ada tiga nama terkuat, yaitu AHY, Khofifah dan Aher. Ketiganya nama-nama dengan elektabilitas mumpuni, atau juga sarat pengalaman. ABW tinggal memilih salah satu dari ketiganya, dan menyelesaikan berbagai polemik.

Meski di atas kertas pemilihan Cawapres merupakan domain ABW, namun parpol-parpol yang merasa memiliki "saham politik" sepertinya tidak rela begitu saja. Mereka tentu saja mendorong tokoh-tokoh yang memiliki kedekatan dengan partainya.

Untuk mengatasanya, sebagai pengamat, saya menyarankan agar ketiga parpol Koalisi bertemu dan menuntaskan isu ini dengan "jalan ilmiah". Maksudnya, ketiga nama Bakal Cawapres disurvei ke masyarakat oleh lembaga independen yang disepakati, dan selanjutnya harus ada gentleman agreement oleh ketiga pihak, untuk menerima siapapun nama terkuat di survei.

Hanya dengan jalan itu koalisi akan melangkah mulus ke depan dan semakin solid. Sebaliknya, bila Cawapres tertentu dipaksakan oleh elit yang merasa dominan, dua kerugian datang sekaligus. Pertama ABW dianggap tidak independen. Kedua, soliditas koalisi akan terganggu, bahkan sebelum deklarasi resmi.

Zaenal A Budiyono

Dosen FISIP Universitas Al-Azhar Indonesia, Direktur Eksekutif Developing Countries Studies Center (DCSC-ASIA)

Simak juga 'Fadli Zon Ungkap Perjanjian Anies, Prabowo dan Sandi':

[Gambas:Video 20detik]


Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto mengaku akan segera ada pertemuan antara partainya dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Namun, Airlangga enggan mengungkapkan kepastian kapan waktu pertemuan tersebut.

"Akan ada, dalam waktu dekat (bertemu PKB)," kata Airlangga di Loji Gandrung, Kota Solo, Senin (6/2/2023).

Ditanya terkait rencana pertemuan, Airlangga masih enggan untuk membeberkan hal-hal yang akan dibicarakan dengan PKB.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Saksikan saja nanti ada pertemuan, ya makasih," jawabnya singkat.

Sebelumnya, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengungkap rencana bertemu dengan Partai Golkar dalam waktu dekat. Cak Imin menyebut akan membahas berbagai hal, salah satunya mengajak Golkar bergabung koalisi PKB dan Gerindra.

"Dalam waktu dekat saya akan melakukan pertemuan dengan partai Golkar untuk membicarakan berbagai hal," kata Cak Imin dikutip dari detikNews, Minggu (5/2).

"Justru kita mengajak Golkar untuk bergabung," tambah dia.

Cak Imin menegaskan posisi PKB saat ini membuka diri terhadap peluang koalisi dengan partai lain. Cak Imin mengaku telah mendiskusikan sikap PKB kepada Ketua Umum (Ketum) Gerindra Prabowo Subianto.

"Menjajaki peluang-peluang. Saya juga sudah menyampaikan ke Pak Prabowo akan berkomunikasi dengan semua partai," ujarnya

Cak Imin menyebut lokasi pertemuan Golkar dan PKB masih belum diputuskan. Di sisi lain, PKB bakal berupaya memperbanyak kajian para ahli hingga berupaya melobi partai politik lainnya dalam waktu dekat.

"Sekarang yang menjadi pokok konsep-konsep perencanaan pemerintahan 2024 yang akan diperbanyak itu kajian-kajian dari para ahli yang kedua melobi partai-partai," jelasnya.

Airlangga Kumpulkan 1.117 Calon Kepala Daerah: Menangkan Prabowo dan Golkar


Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengaku sempat membahas politik dengan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming. Selain itu Airlangga mengaku juga sempat membahas mengenai isu Gibran yang diwacanakan maju Pilgub.

Hal itu disampaikan saat ditanya wartawan usai bertemu empat mata dengan Gibran di Loji Gandrung, Kota Solo, Senin (6/2/2023).

"Semua dibahas tapi perlu pembahasan lebih dalam dan lebih lanjut," kata Airlangga Hartarto.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Airlangga dan Gibran juga telah membicarakan mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan.

"Langkah ke depan, langkah ke belakang, langkah ke kiri, langkah ke kanan, semua kita bahas. Semua dibahas," katanya.

Meski demikian, dia masih enggan untuk menjelaskan secara detail mengenai hal yang telah dibahas. Dia berjanji akan mempublikasi hasilnya saat sudah ada pembahasan lebih lanjut.

"Sesudah dalam dan lanjut baru nanti di-publish," kata pria yang saat ini menjabat sebagai Menteri Koordinator Perekonomian ini.

Airlangga menilai Gibran memiliki potensi untuk maju sebagai calon gubernur. Namun, ditanya apakah mendukung Gibran maju sebagai cagub, Airlangga enggan menjawab.

"Potensi (Gibran Cagub) selalu ada apalagi sebagai pimpinan daerah," tuturnya.

Diberitakan sebelumnya, Airlangga Hartarto bertemu dengan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka di rumah dinas Loji Gandrung. Airlangga yang juga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia itu usai meresmikan kawasan Sains dan Teknologi, Solo Technopark.

"Saya dengan Pak Wali (Gibran) tentu bersilaturahmi sesudah peresmian Solo Technopark, dan tentu tujuan saya datang ke Solo ini karena diberi tugas oleh Bapak Presiden untuk menghadiri Solo Technopark," kata Airlangga saat ditemui wartawan di Loji Gandrung, Senin (6/2/2023).

Dalam kesempatan itu Airlangga mengaku sempat berbicara empat mata dengan Gibran. Keduanya bicara empat mata sejak dalam satu mobil bersama hingga saat makan bersama.

"Tadi sempat berbicara empat mata, di mobil pun tadi juga empat mata," ujar Airlangga.


Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengaku sempat bicara empat mata dengan Wali Kota Solo yang juga Putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, saat mengunjungi Kota Solo. Airlangga menyebut pembicaraan empat mata itu berkaitan dengan politik.

"Tadi sempat berbicara empat mata, di mobil pun tadi juga empat mata," kata Airlangga seperti dilansir detikJateng, Senin (6/2/2023).

Disinggung mengenai pembicaraan seputar politik, Airlangga tidak menampik hal tersebut. Namun ia enggan mengungkapkan isi pembicaraannya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Namanya tokoh politik ya pasti kita bicara politik. Semua yang terkait politik," tuturnya.

Airlangga mengaku membahas semua langkah politik bersama putra sulung Presiden Joko Widodo itu. Pembicaraan itu dilakukan di tengah acara kawasan Sains dan Teknologi, Solo Technopark.

"Langkah ke depan, langkah ke belakang, langkah ke kiri, langkah ke kanan, semua kita bahas. Semua dibahas, tapi perlu pembahasan lebih dalam dan lebih lanjut. Sesudah dalam dan lanjut baru nanti dipublish," pungkasnya.

Simak berita lengkapnya di sini.


Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir menanggapi soal polemik usulan jabatan gubernur dihapus. Menurutnya, hal tersebut harus dilakukan kajian mendalam terlebih dahulu karena menyangkut masa depan bangsa.

"Jangan setiap ada gagasan lalu muncul menjadi keputusan tanpa ada kajian akademik yang luas kepada masyarakat. Karena apa? Ini menyangkut masa depan bangsa," ujar Haedar saat diwawancarai wartawan di kantor PP Muhammadiyah, Jogja, Senin (6/2/2023).

Menurut Haedar, akan lebih bijak jika hal-hal menyangkut perubahan tata negara semacam itu dibahas setelah tahun 2024.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Fokus saya, kami PP Muhammadiyah, sekarang semua fokus ke 2024 sebagaimana yang sudah menjadi komitmen. Nah hal-hal yang ingin menjadi perubahan reformasi dan macam-macam adalah diagendakan setelah itu. Tapi agendanya harus betul-betul kolektif kebangsaan," jelas Haedar.

Haedar menambahkan, hal-hal yang menyangkut reformasi seperti gagasan penghapusan jabatan gubernur tersebut harus dibahas secara lebih jernih dan akademis.

"Maka kalau ada gagasan-gagasan perubahan dalam sistem dan proses ketatanegaraan itu lebih baik diagendakan pasca-Pemilu 2024. Fokus, amankan, pastikan Pemilu 2024," ujarnya.

Menurut Haedar, hal yang lebih penting saat ini ialah untuk meredam konflik masyarakat dari isu-isu kontroversial. Kunci dari meredam konflik tersebut, Haedar menjelaskan, ada pada elite negara dan tokoh-tokoh politik.

"Para elite negara dan pimpinan partai politik ya turunkanlah satu tensi hal-hal kontroversial yang membuat kita ini jadi kontraproduktif, ide-ide yang membuat kita juga jadi pecah belah lagi," jelas Haedar.

"Dan lebih penting lagi ciptakan kondisi agar bangsa ini, dalam perbedaan pilihan politik tetap bisa menjadi kekuatan bersama, kekuatan gotong royong, dan Bhinneka Tunggal Ika. Bisa sepertinya, saya yakin, redam berbagai pertentangan, dan kuncinya apa? Para tokohnya, baik di pemerintahan maupun di kekuatan partai politik dan ormas," tutupnya.

Sebelumnya diberitakan, dikutip dari detikNews, Ketum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin yang mengusulkan jabatan gubernur dihapus. Menurutnya keberadaan gubernur tidak efektif.

"Tahap awal ditiadakan, target PKB ya tahap awal ditiadakan karena fungsi gubernur hanya sebagai sarana penyambung pusat dan daerah, itu tahap pertama. Jadi Pilkada nggak ada di gubernur hanya ada di kabupaten/kota," ujar Cak Imin, Senin (30/1).

"Tahap kedua, ya ditiadakan institusi jabatan gubernur. Iya, tidak ada lagi gubernur," imbuhnya.

Dijelaskan Cak Imin anggaran untuk gubernur besar. Namun, menurutnya, fungsi gubernur tidak efektif dan tidak mempercepat pembangunan.

Ikuti berita lainnya dari detikJateng di Google News.

Ketum PP Muhammadiyah Percaya Ganjar-Mahfud Berdiri Tegak soal Konstitusi


Waketum Golkar Erwin Aksa mengungkapkan perjanjian utang piutang antara Anies Baswedan dan Sandiaga Uno sebesar Rp 50 miliar di Pilkada DKI. Partai NasDem, pengusung Anies Baswedan sebagai capres, menegaskan tidak ada urusan dengan janji politik tersebut.

"Itu nggak ada urusan dengan NasDem," kata Waketum Partai NasDem, Ahmad Ali, saat dihubungi, Senin (6/2/2023).

Ahmad Ali tidak mau mengomentari lebih jauh terkait isu janji politik tersebut, termasuk soal Pilpres. Dia menegaskan itu urusan Anies, Sandiaga, dan Partai Gerindra.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Itu cerita antara mereka, Gerindra, Anies, dan Sandi," ucapnya.

Lebih lanjut, anggota Komisi III DPR RI ini juga meminta agar Anies menyelesaikan janji utangnya jika memang benar ada. Dia juga mengusulkan agar pihak yang dirugikan atas perjanjian itu menempuh mekanisme yang ada.

"Kalau benar ada utang piutang, selesaikan, yang dirugikan gunakan mekanisme," ujarnya.

Janji Utang Anies Rp 50 Miliar

Sebelumnya diberitakan, mencuat isu yang lagi-lagi menyeret nama bakal capres NasDem, Anies Baswedan, berkaitan dengan momentum Pilkada DKI 2017 lalu. Kali ini, Anies diisukan terlibat perjanjian utang-piutang mencapai Rp 50 miliar dengan mantan paslonnya, Sandiaga Uno.

Hal ini mulanya dibuka ke publik oleh eks Timses Anies-Sandi di Pilkada DKI 2017 yang kini juga Waketum Golkar, Erwin Aksa. Erwin Aksa mengatakan Anies meneken surat meminjam uang mencapai Rp 50 miliar dalam perjanjian dengan Sandiaga.

Simak selengkapnya di halaman berikutnya.

Saksikan Video 'Jejak Anies di Pilgub DKI: Utang Rp 50 M-Janji Politik ke Prabowo':

[Gambas:Video 20detik]

Halaman 1 2 Selanjutnya


Dua janji politik terkait Anies Baswedan diungkap dalam waktu berdekatan. Perjanjian pertama adalah antara Prabowo Subianto dengan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno sementara perjanjian kedua disebut antara Anies dan Sandiaga.

Perjanjian Prabowo dengan Anies-Sandi Terkait Pilpres

Keberadaan perjanjian terkait Pilpres ini awalnya diungkap oleh Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Sandiaga Uno. Dia menyebut ada perjanjian terkait Pilpres yang diteken dirinya bersama Anies Baswedan dengan Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

"Saya sih commit. Saya sampai saat ini karena saya tanda tangan itu, commit dan mungkin yang lain bisa ditanyakan," kata Sandiaga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (30/1).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Penjelasan Versi Sandiaga

Sandiaga menjelaskan perjanjian dengan Prabowo dan Anies itu diteken pada September 2016 lalu, malam sebelum pendaftaran Pilgub DKI tahun 2017. Perjanjian itu, kata dia, diteken di atas materai.

"Itu terkait Pilgub 2017. Malam itu kita tanda tangan sebelum kita mendaftar ke KPUD. 2016 bulan September," ungkapnya.

"Perjanjian itu sih legal, ditandatangani bertiga dan seingat saya ada materainya," imbuh Sandiaga.

Kendati demikian, Sandiaga enggan mengungkapkan isi perjanjian tersebut. Menurutnya, akan lebih etis jika isi perjanjian tersebut disampaikan oleh orang-orang yang memiliki salinannya.

"Perjanjiannya ditandatangani 3 pihak. saya, Pak Prabowo, dan Pak Anies. Dan saat itu yang ngedraft dan ditulis tangan sendiri oleh Pak Fadli Zon dan setahu saya sekarang juga dipegang oleh Pak Dasco," ujar Sandiaga.

Sandiaga menuturkan perjanjian itu saat itu memang dibutuhkan. Sebab, saat itu dinilai harus ada kesepakatan untuk mengatur langkah-langkah ke depan usai Pilgub DKI Jakarta 2017.

"Tapi memang perjanjian itu waktu itu dibutuhkan karena harus ada kesepakatan bagaimana kita melangkah ke depan. Koalisi waktu itu kan ada Gerindra ada PKS, tapi kan paslonnya itu saya sebagai wagub, Pak Anies dan Pak Prabowo. Itu jadi mengatur bagaimana tentang langkah-langkah ke depan. Nanti bisa ditanyakan kepada yang pegang, saya rasa lebih etis untuk disampaikan oleh mungkin bisa ditanyakan ke Pak Fadli atau Pak Dasco," ujarnya.

Janji Anies Disebut Masih Berlaku

Lebih lanjut Sandiaga mengatakan perjanjian dengan Prabowo dan Anies hingga saat ini juga masih berlaku. Menurutnya, perjanjian itu akan terus berlaku sampai diakhiri oleh ketiga pihak.

"Kalau perjanjian itu kan pasti berlaku dan jika tidak diakhiri ya perjanjian itu akan terus berlaku tapi mungkin isinya nanti bisa disampaikan... Apalagi sekarang sama-sama saya bertugas di pemerintahan sama Pak Prabowo. Jadi pihak yang netral yang bisa menyampaikan supaya tidak bias," kata Sandiaga.

Saat ditanya apakah salah satu isi perjanjian itu adalah bahwa Anies tidak boleh maju sebagai calon presiden, Sandiaga meminta untuk mengecek langsung isi perjanjian tersebut ke pihak yang memegang salinannya.

"Itu nanti bisa dicek. Mestinya sih bisa dicek di dalam itu. Ditulis tangan sih itu. Jadi perjanjian itu perjanjian yang menurut saya memikirkan kepentingan bangsa dan negara, kepentingan saat itu kita mencalonkan, kepentingan apa yang Pak Prabowo harapkan kepada kita berdua dan poinnya," kata dia.

Fadli Zon Akui Tulis Perjanjian

Waketum Partai Gerindra, Fadli Zon, yang disebut-sebut mengetahui bahkan membuat draft perjanjian soal Pilpres antara Anies dan Prabowo pun buka suara. Fadli Zon menyebut salah satu perjanjian memang benar berkaitan dengan Pilpres.

"Ya kan ada beberapa yang saya tahu pada waktu awal itu saya yang mendraft perjanjian untuk Pilkada DKI. Kan ada seperti kata Pak Sandiaga tadi, tanya aja Pak Sandiaga, ada beberapa hal lain, ya termasuk yang terkait dengan keuangan saya tidak tahu," kata Fadli Zon.

Fadli Zon menegaskan perjanjian antara Anies dan Prabowo itu memang terbentuk saat pilkada. Menurutnya, ada 7 poin dalam perjanjian tersebut.

"Ada. Kebetulan saya mendraft, saya menulis, dan ada 7 poin. Kalau itu urusannya, urusan pilkada," ujar Fadli Zon.

Simak janji Anies lainnya di halaman berikutnya.

Saksikan Video 'Jejak Anies di Pilgub DKI: Utang Rp 50 M-Janji Politik ke Prabowo':

[Gambas:Video 20detik]

Halaman 1 2 Selanjutnya


Wakil Ketua Umum Golkar Erwin Aksa mengungkap perjanjian utang piutang mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno dengan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebesar Rp 50 miliar. Sandiaga pun memberikan respons tentang pernyataan Erwin Aksa.

Dilansir detikNews, Erwin Aksa merupakan salah satu elite politik yang mendukung pasangan Anies-Sandi di Pilgub DKI 2017. Erwin Aksa menyebut Sandiaga meminjamkan Rp 50 miliar ke Anies untuk keperluan logistik di Pilgub DKI lalu.

"Saya baca dulu, belum bisa kasih statement," kata Sandiaga saat ditemui di lokasi HUT ke-15 Gerindra, Jl RM Harsono, Ragunan, Jakarta Selatan, Senin (6/2/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Sebelumnya, Erwin Aksa mengatakan surat perjanjian utang piutang ini disusun oleh Rikrik Rizkiyana, pengacara Sandiaga kala itu. Erwin mengungkap surat perjanjian itu berisi Anies meminjam uang kepada Sandiaga.

"Intinya kalau tidak salah itu perjanjian utang piutang barangkali ya. Ya pasti yang punya duit memberikan utang kepada yang tidak punya duit. Kira-kira begitu. Karena yang punya likuiditas itu Pak Sandi kemudian memberikan pinjaman kepada Pak Anies," kata Erwin Aksa.

Menurut Erwin Aksa, situasi logistik saat putaran pertama Pilkada DKI 2017 masih cenderung sulit. Dia menyebut nominal utangnya mencapai Rp 50 miliar.

"Karena waktu itu putaran pertama kan ya namanya juga lagi tertatih-tatih kan waktu itu. Jadi kira-kira begitu. Yang itu saya lihat. Dan itu ada di Pak Rikrik. Nilainya berapa, ya, Rp 50 miliar barangkali. (Apakah sudah lunas?) Saya kira belum barangkali, ya," ujar dia.

Ikuti berita lainnya dari detikJateng di Google News.

Kader PPP Bikin Spanduk Dukung Anies, Ini Kata Sandiaga Uno


Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menyebut ada tujuh poin perjanjian antara Prabowo Subianto dengan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno yang dibuat saat Pilkada DKI 2017. Namun Fadli tak membuka poin-poin perjanjian itu.

"Kebetulan saya mendraft, saya menulis, dan ada 7 poin. Kalau itu urusannya, urusan Pilkada," kata Fadli, kepada wartawan, di DPP Gerindra, Jl RM Harsono, Ragunan, Jakarta Selatan, Senin (6/2/2023).

Fadli mengaku hanya mengetahui perjanjian antara Anies dan Prabowo soal Pilkada DKI lalu. Sementara soal ada utang Anies ke Sandiaga, Fadli tidak tahu menahu.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kan ada seperti kata Pak Sandiaga tadi, tanya aja Pak Sandiaga, ada beberapa hal lain termasuk terkait dengan keuangan saya tidak tahu," kata Fadli.

Perjanjian antara Prabowo dan Anies ini terkait pemilihan presiden (pilpres). Fadli menekankan lagi dia yang mendraft perjanjian itu.

"Yang saya tahu pada waktu awal itu saya yang mendraft perjanjian untuk Pilkada DKI," paparnya.

Sandiaga Mengaku Masih Menjalankan Perjanjian

Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Uno sudah menjelaskan soal perjanjian yang ditekennya bersama Prabowo dan Anies. Sandiaga mengaku hingga saat ini masih komitmen menjalankan perjanjian itu.

Sandiaga menyampaikan perjanjian itu diteken pada September 2016 lalu, malam sebelum pendaftaran Pilgub DKI tahun 2017. Perjanjian itu, kata dia, diteken di atas materai.

Sandiaga menyebut perjanjian kala itu memang dibutuhkan. Sebab, saat itu dinilai harus ada kesepakatan untuk mengatur langkah-langkah ke depan usai Pilgub DKI Jakarta 2017.

"Tapi memang perjanjian itu waktu itu dibutuhkan karena harus ada kesepakatan bagaimana kita melangkah ke depan. Koalisi waktu itu kan ada Gerindra ada PKS, tapi kan paslonnya itu saya sebagai wagub, Pak Anies dan Pak Prabowo. Itu jadi mengatur bagaimana tentang langkah-langkah ke depan. Nanti bisa ditanyakan kepada yang pegang, saya rasa lebih etis untuk disampaikan oleh mungkin bisa ditanyakan ke Pak Fadli atau Pak Dasco," ujarnya.

Lebih lanjut Sandiaga mengatakan perjanjian dengan Prabowo dan Anies hingga saat ini juga masih berlaku. Menurutnya, perjanjian itu akan terus berlaku sampai diakhiri oleh ketiga pihak.

Saat ditanya apakah salah satu isi perjanjian itu adalah bahwa Anies tidak boleh maju sebagai calon presiden, Sandiaga meminta untuk mengecek langsung isi perjanjian tersebut ke pihak yang memegang salinannya.

"Itu nanti bisa dicek. Mestinya sih bisa dicek di dalam itu. Ditulis tangan sih itu. Jadi perjanjian itu perjanjian yang menurut saya memikirkan kepentingan bangsa dan negara, kepentingan saat itu kita mencalonkan, kepentingan apa yang Pak Prabowo harapkan kepada kita berdua dan poinnya," kata dia.


Wakil Ketua Umum Golkar Erwin Aksa menyebut Anies Baswedan berutang Rp 50 miliar kepada Sandiaga Uno saat mereka maju pada Pilgub DKI 2017 lalu. Partai Demokrat meminta Sandiaga Uno membuktikan hal itu, agar tak menjadi isu liar.

"Benar atau tidaknya apa yang disampaikan Bang Erwin Aksa, silakan ditanyakan langsung ke Mas Sandi saja untuk membuka faktanya. Minta beliau buka saja agar terang benderang. Membuktikan adalah tugas yang menuduh, bukan yang dituduh," kata Deputi Bappilu Demokrat Kamhar Lakumani dilansir detikNews, Senin (6/2/2023).

Kamhar menghormati siapapun yang berpendapat di muka umum. Akan tetapi, setiap pembicaraan yang disampaikan bisa dipertanggungjawabkan sehingga tidak menjadi liar.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kami dari Demokrat sangat menghormati pendapat dan hak bicara setiap orang, tapi harus bisa dipertanggungjawabkan. Jangan malah jadi issue liar yang tak kunjung dibuktikan," katanya.

Namun, Kamhar mengaku soal utang Rp 50 miliar itu telah dibantah oleh LO Anies di Tim Kecil, Sudirman Said. Menurut Sudirman, ketika pilgub itu dimenangkan maka tak lagi menjadi perjanjian utang-piutang.

"Namun, ini sudah dibantah Pak Sudirman Said, bahwa ketika Pilgub dimenangkan maka itu tak menjadi utang piutang," kata dia.

Selain itu, Kamhar mengungkit soal perjanjian antara Anies dengan Prabowo Subianto yang sebelumnya diungkap oleh Sandiaga. Dia mempertanyakan alasan Fadli Zon, yang disebut-sebut mengetahui detail soal perjanjian tersebut, tidak membukanya ke publik.

"Sama seperti soal surat perjanjian di Pilkada yang sebelumnya disampaikan Pak Sandi. Kenapa Bang Fadli Zon tidak buka saja ke publik jika memang ada suratnya dan ada pelanggaran? Ini penting agar tak menjadi liar dan berubah menjadi fitnah," ujarnya.

Kamhar meyakini isu ini merupakan serangan ke sosok Anies. Dia menilai tak ada hal lain yang bisa diserang dari sosok Anies.

"Kami yakin ini hanya serangan biasa yang dilancarkan, karena tak ada hal substansi lain yang lebih berkualitas yang bisa diserang dari sosok Mas Anies Baswedan," pungkasnya.

Halaman 1 2 Selanjutnya

Kader PPP Bikin Spanduk Dukung Anies, Ini Kata Sandiaga Uno


Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon buka suara soal perjanjian antara Prabowo Subianto dengan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno yang dibuat saat Pilkada DKI 2017. Salah satu isi perjanjian ini disebut-sebut terkait pilpres.

Fadli Zon yang ditemui di DPP Gerindra, Jl RM Harsono, Ragunan, Jakarta Selatan, Senin (6/2/2023), mengakui dirinya membuat draft perjanjian tersebut. Perjanjian yang dibuat di pilkada ini memuat beberapa hal.

"Ya kan ada beberapa yang saya tahu pada waktu awal itu saya yang mendraft perjanjian untuk Pilkada DKI. Kan ada seperti kata Pak Sandiaga tadi, tanya aja Pak Sandiaga, ada beberapa hal lain, ya termasuk yang terkait dengan keuangan saya tidak tahu," kata Fadli Zon.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Fadli Zon menegaskan perjanjian antara Anies dan Prabowo yang dibuat saat pilkada memang ada. Menurutnya, ada 7 poin dalam perjanjian tersebut.

"Ada. Kebetulan saya mendraft, saya menulis, dan ada 7 poin. Kalau itu urusannya, urusan pilkada," ujar Fadli Zon.

Penjelasan Sandiaga

Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Uno sebelumnya menjelaskan perjanjian yang ditekennya bersama Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Anies Baswedan saat Pilkada DKI 2017. Sandiaga mengaku hingga saat ini masih komitmen menjalankan perjanjian itu.

Sandiaga menjelaskan perjanjian dengan Prabowo dan Anies itu diteken pada September 2016 lalu, malam sebelum pendaftaran Pilgub DKI tahun 2017. Perjanjian itu, kata dia, diteken di atas materai.

Sandiaga menuturkan perjanjian itu saat itu memang dibutuhkan. Sebab, saat itu dinilai harus ada kesepakatan untuk mengatur langkah-langkah ke depan usai Pilgub DKI Jakarta 2017.

"Tapi memang perjanjian itu waktu itu dibutuhkan karena harus ada kesepakatan bagaimana kita melangkah ke depan. Koalisi waktu itu kan ada Gerindra ada PKS, tapi kan paslonnya itu saya sebagai wagub, Pak Anies dan Pak Prabowo. Itu jadi mengatur bagaimana tentang langkah-langkah ke depan. Nanti bisa ditanyakan kepada yang pegang, saya rasa lebih etis untuk disampaikan oleh mungkin bisa ditanyakan ke Pak Fadli atau Pak Dasco," ujarnya.

Lebih lanjut Sandiaga mengatakan perjanjian dengan Prabowo dan Anies hingga saat ini juga masih berlaku. Menurutnya, perjanjian itu akan terus berlaku sampai diakhiri oleh ketiga pihak. Saat ditanya apakah salah satu isi perjanjian itu adalah bahwa Anies tidak boleh maju sebagai calon presiden, Sandiaga meminta untuk mengecek langsung isi perjanjian tersebut ke pihak yang memegang salinannya.

"Itu nanti bisa dicek. Mestinya sih bisa dicek di dalam itu. Ditulis tangan sih itu. Jadi perjanjian itu perjanjian yang menurut saya memikirkan kepentingan bangsa dan negara, kepentingan saat itu kita mencalonkan, kepentingan apa yang Pak Prabowo harapkan kepada kita berdua dan poinnya," kata dia.


Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Dompu telah memeriksa empat orang aparatur sipil negara (ASN) yang hadir dalam safari politik Anies Baswedan di Kota Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB) pada 31 Januari 2023. Keempat ASN itu terdiri dari camat, kepala sekolah, pegawai dinas ketahanan pangan, dan pegawai bagian umum Setda Dompu.

Ketua Bawaslu Dompu Irwan mengatakan sedang mengkaji hasil klarifikasi terhadap keempat ASN itu. "Sekarang kami masih melakukan analisis, kajian hasil klarifikasi Bawaslu tidak bisa memberikan sanksi," kata Irwan kepada detikBali, Senin (6/2/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Menurut Irwan Bawaslu hanya bisa merekomendasikan hasil kajian dugaan pelanggaran netralitas ASN tersebut. Rekomendasi itu kemudian akan ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Dompu.

"Kalau memang betul-betul itu sudah melanggar regulasi aturan, ya akan ditindak oleh pejabat yang berwenang bagi ASN. Bawaslu hanya merekomendasikan," imbuhnya.

Irwan mengaku sudah mengimbau para ASN untuk tidak terlibat dalam politik praktis. Terlebih mereka juga sudah melakukan tanda tangan bersama untuk menjaga netralitas.

Ia menegaskan tidak mempersoalkan orang-orang yang hadir di dalam kegiatan tersebut. Menurutnya, yang menjadi sorotan Bawaslu adalah kehadiran ASN yang menggunakan atribut atau simbol partai.

"Jadi yang kami awasi kemarin itu bukan NasDem-nya, tapi orang-orang yang hadir pada saat itu. Hadir tidak masalah, tapi hadir dengan membawa atribut memakai kaos, simbol partai. Kalau tidak membawa atribut atau simbol nggak masalah, hadir saja dengarkan saja visi misi Pak Anis," tegasnya.

Diberitakan sebelumnya, Camat Kempo Budi Rahman adalah salah satu dari empat ASN yang diperiksa Bawaslu terkait safari politik Anies Baswedan di NTB. Budi menyebut dirinya tidak sengaja hadir dalam acara bakal calon presiden dari Partai NasDem tersebut.

"Saya ke Bima bukan menghadiri itu (safari politik), tapi jemput keluarga yang datang di hari sama, secara kebetulan ketemu dengan rombongan bupati di Bandara Bima," kata Budi, Minggu (5/2/2023).

Soal atribut atau baju Partai NasDem yang digunakan, Budi menyebut hal tersebut adalah spontan. Menurutnya baju itu dia dapatkan dari warga yang hadir di acara Anies. Budi pun menggunakan baju partai itu demi bisa berjabat tangan dengan mantan gubernur DKI Jakarta tersebut.

Tak disangka, ternyata ada yang memotret momen Budi memakai baju partai bersama rombongan bupati saat safari politik Anies di Kota Bima. Foto tersebut heboh hingga membuat Budi dipanggil oleh Bawaslu Dompu.

Bukan Sebar Bansos, Ini Jurus Anies Atasi Kemiskinan di RI


Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengaku belum mengetahui siapa cawapresnya di 2024. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan ucapan Prabowo hanyalah candaan.

"Tadi omongannya itu kan bagian dari keakraban kepada pendukung kita. Jadi Pak Prabowo sedang melakukan jokes," ujar Muzani kepada wartawan di kantor DPP Gerindra, JL RM Harsono, Ragunan, Jakarta Selatan, Senin (6/2/2023).

Namun, Muzani menegaskan cawapres pendamping Prabowo di 2024 memang belum diputuskan hingga sekarang. Bahkan, siapa capres dari koalisinya juga belum diputuskan.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Tapi memang sampai sekarang belum diputuskan calon wakil presiden. Bukan hanya calon presiden, calon presiden koalisi pun belum ada," kata dia.

Terkait dengan pernyataan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin yang meminta deklarasi dilakukan sebelum puasa, Muzani mengatakan Cak Imin sudah membicarakan hal tersebut kepada Prabowo. Muzani pun menyebut Prabowo sudah paham akan hal itu.

"Pak Prabowo sangat tahu, Pak Prabowo sangat paham, karena Pak Muhaimin sudah ngomong langsung kepada Pak Prabowo agar calon presiden dan calon wakil presiden dari koalisi Gerindra-PKB kalau bisa sih putuskan sebelum bulan puasa. Pak prabowo sangat paham," kata dia.

Sebelumnya, Prabowo Subianto sempat bicara sedikit soal calon wakil presiden dari koalisi Gerindra dan PKB di acara HUT Partai Gerindra. Prabowo mengaku belum tahu sampai saat ini siapa yang akan jadi cawapres di 2024.

Hal itu disampaikan Prabowo kala hendak mengakhiri pidatonya, dan salah satu kader berceletuk soal cawapres. Prabowo pun menjawab dirinya sampai saat ini belum tahu.

"Cawapres pak cawapres," teriak salah satu kader Gerindra di acara.

"Cawapres masih lama, tenang aja, jangankan kalian, saya pun belum tahu siapa cawapresnya," jawab Prabowo.

Prabowo lalu berterima kasih terhadap seluruh kadernya yang hadir di acara HUT Gerindra. Dia berpesan, untuk saat ini, agar kadernya fokus berbuat baik untuk Indonesia.

"Ya jadi terima kasih saudara-saudara, terima kasih seluruh Indonesia, DPC-DPC, DPD-DPD, kita ingin berbuat baik untuk bangsa kita, kiat yakin masa depan kita baik, asal, para elite bisa bekerja sama dengan baik insyaallah Indonesia bisa menjadi negara yang kita cita-citakan," ujar Prabowo.

Lihat juga Video 'Prabowo Puji Jokowi di HUT Gerindra: Ini Bukan Saya Menjilat':

[Gambas:Video 20detik]


Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengungkap rencana untuk mengajak Partai Golkar bergabung dengan koalisi Gerindra dan PKB. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto merespons dengan mengatakan koalisinya terbuka untuk partai lain

"Ya kita terbuka untuk semua partai untuk bergabung dengan kita," ujar Prabowo di kantor DPP Gerindra, JL RM Harsono, Ragunan, Jakarta Selatan, Senin (6/2/2023).

Prabowo menyebut akan membahas seputar rencana koalisi ini bersama. Ia juga belum merinci pembahasan kedua partai itu sudah sampai mana.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kita akan bicara sebuah masalah bersama. Akan kita bahas bersama," kata dia

Sebelumnya, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengungkap rencana bertemu dengan Partai Golkar dalam waktu dekat. Cak Imin menyebut akan membahas berbagai hal, salah satunya mengajak Golkar bergabung koalisi PKB dan Gerindra.

"Dalam waktu dekat saya akan melakukan pertemuan dengan partai Golkar untuk membicarakan berbagai hal," kata Cak Imin di DPP PKB, Jalan Raden Saleh, Jakarta Pusat, Minggu (5/2)

"Justru kita mengajak Golkar untuk bergabung," tambah dia.

Cak Imin menegaskan posisi PKB saat ini membuka diri terhadap peluang koalisi dengan partai lain. Cak Imin mengaku telah mendiskusikan sikap PKB kepada Ketua Umum (Ketum) Gerindra Prabowo Subianto.

"Menjajaki peluang-peluang. Saya juga sudah menyampaikan ke Pak Prabowo akan berkomunikasi dengan semua partai," ujarnya.

Cak Imin menyebut lokasi pertemuan Golkar dan PKB masih belum diputuskan. Di sisi lain PKB bakal berupaya memperbanyak kajian para ahli hingga berupaya melobi partai politik lainnya dalam waktu dekat.

"Sekarang yang menjadi pokok konsep-konsep perencanaan pemerintahan 2024 yang akan diperbanyak itu kajian-kajian dari para ahli yang kedua melobi partai-partai," jelasnya.

Wakil Ketua DPR RI itu mengungkap Golkar bukanlah partai pertama yang ditemuinya menjelang 2024. Sebelumnya, Partai NasDem telah terlebih dahulu mendatangi Sekber Gerindra PKB beberapa waktu lalu.

"Pertama NasDem, kan NasDem yang ke Sekber dulu," tegasnya.


Wakil Ketua Umum Golkar Erwin Aksa mengungkapkan perjanjian utang-piutang mantan wakil gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno dengan mantan gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebesar Rp 50 miliar. Sandiaga merespons pernyataan Erwin Aksa.

Untuk diketahui, Erwin Aksa merupakan salah satu elite politik yang mendukung pasangan Anies-Sandi di Pilgub DKI 2017. Erwin Aksa menyebut Sandiaga meminjamkan uang Rp 50 miliar ke Anies untuk keperluan logistik pilgub DKI lalu.

Ditemui di lokasi HUT ke-15 Gerindra, Jl RM Harsono, Ragunan, Jakarta Selatan, Senin (6/2/2023), Sandiaga merespons pernyataan Erwin Aksa. Irit bicara, Sandiaga mengaku ingin membaca dahulu berita yang dimaksud.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Saya baca dulu, belum bisa kasih statement," kata Sandiaga.

Erwin Aksa mengatakan surat perjanjian utang-piutang ini disusun oleh Rikrik Rizkiyana, pengacara Sandiaga saat itu.

Erwin mengungkapkan isi perjanjian itu. Menurutnya, surat itu berisi perjanjian Anies yang meminjam uang kepada Sandiaga.

"Intinya kalau tidak salah itu perjanjian utang piutang barangkali ya. Ya pasti yang punya duit memberikan utang kepada yang tidak punya duit. Kira-kira begitu. Karena yang punya likuiditas itu Pak Sandi kemudian memberikan pinjaman kepada Pak Anies," katanya.

Menurut Erwin Aksa, situasi logistik saat putaran pertama Pilkada DKI 2017 masih cenderung sulit. Dia menyebut nominal utangnya mencapai Rp 50 miliar.

"Karena waktu itu putaran pertama kan ya namanya juga lagi tertatih-tatih kan waktu itu. Jadi kira-kira begitu. Yang itu saya lihat. Dan itu ada di Pak Rikrik. Nilainya berapa, ya, Rp 50 miliar barangkali. (Apakah sudah lunas?) Saya kira belum barangkali, ya," ujar dia

Simak Video 'Jejak Anies di Pilgub DKI: Utang Rp 50 M-Janji Politik ke Prabowo':

[Gambas:Video 20detik]


Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bersama bakal capres NasDem, Anies Baswedan, akrab menonton bareng konser Dewa 19 di Jakarta International Stadium (JIS). PKS, mitra Demokrat dan NasDem dalam meggodok 'Koalisi Perubahan', menganggap keakraban AHY dan Anies menjadi bagian dari membangun soliditas koalisi.

"Bagian dari membangun soliditas koalisi dan kekompakan koalisi," kata Jubir PKS M Iqbal kepada wartawan, Senin (6/2/2023).

Iqbal lalu menawarkan Anies duduk bareng bersama Presiden PKS Ahmad Syaikhu. Dia mengatakan Syaikhu jago berselawat dan bernyanyi lagu-lagu tradisional.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Mungkin lain waktu Pak Anies bisa duduk bareng Presiden Ustaz Ahmad Syaikhu. Pak Syaikhu juga jago selawat dan lagu tradisional, suaranya bagus dan ngajinya merdu," kata dia.

Soal apakah keakraban Anies dan AHY itu menjadi kode duet 2024, Iqbal menekankan keputusan soal sosok cawapres Anies belum dibahas di bakal koalisi tersebut. Namun dia menganggap kedekatan AHY dengan Anies itu merupakan bagian dari usaha AHY agar menjadi cawapres.

"Keputusan cawapres belum dibahas, mungkin bagian dari usaha. Karena keputusan di tangan capres dan partai pendukung," kata Iqbal.

Diberitakan sebelumnya, AHY terlihat lengket dengan Anies Baswedan, dari markas Demokrat hingga di Jakarta International Stadium (JIS). AHY pun turut mengunggah keseruan nonton konser Dewa 19 itu. AHY duduk bersebelahan dengan Anies.

"Berbagi keseruan nonton bareng live konser Dewa 19 dan nyanyi lagu "Risalah Hati" bareng Mas @aniesbaswedan dan lebih dari 65.000-an Baladewa dan Baladewi di Jakarta International Stadium tadi malam (4/2)," tulis AHY melalui akun Twitternya seperti dilihat, Minggu (5/2).

Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani angkat bicara. Kamhar menyebut Anies dan AHY telah akrab sejak lama.

"Kedekatan dan keakraban Mas Anies dan Mas Ketum AHY telah terbangun dan terjalin sejak lama. Saat Mas Anies masih berkiprah dan mengabdi sebagai Akademisi dan Mas AHY masih Perwira aktif di TNI. Mereka sudah sering bertemu dan berdiskusi," kata Kamhar.

Kamhar lalu menjawab diplomatis ketika ditanya soal perjodohan capres-cawapres antara keduanya. Ia menyerahkan sepenuhnya ke Tuhan.

Simak Video 'Momen Anies-AHY Akrab Duduk Sebelahan Nonton Konser Dewa 19':

[Gambas:Video 20detik]


Ketua MPR Bambang Soesatyo sepakat dengan usul Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin bahwa gubernur sebaiknya ditunjuk langsung oleh pemerintah pusat. Menanggapi hal itu, berikut respons Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka.

"Bedo maneh iki (beda lagi ini) dari Cak Imin? Saya manut (ikut) atasan wis (saja)," kata Gibran saat ditemui wartawan di Balai Kota Solo, Senin (6/2/2023).

Gibran mengatakan pemilihan gubernur secara langsung oleh masyarakat melalui pemilihan umum (pemilu) membuat sistem demokrasi tetap berjalan. Gibran berharap pemilihan gubernur tetap seperti saat ini, tidak ditunjuk langsung oleh pusat.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kalau bisa seperti sekarang aja lah ya. Biar demokrasi tetap berjalan. Luwih gayeng (lebih meriah) gini," ujarnya.

Terkait usulan gubernur tidak dipilih langsung oleh masyarakat, menurut Gibran, hal itu mestinya ditanyakan dulu kepada masyarakat.

"Ya, itu yang perlu dipertanyakan (sesuai keinginan rakyat atau tidak)," tuturnya.

Soal besarnya anggaran pemilu untuk pemilihan gubernur, menurut Gibran hal itu tidak bisa dibandingkan dengan keterlibatan warga.

"Ya, tapi kan sing (yang) penting warga harus berpartisipasi," pungkas dia.

Dilansir dari CNN Indonesia, Ketua MPR Bambang Soesatyo sepakat dengan usul Ketua Umum PKB Mubaimin Iskandar alis Cak Imin bahwa gubernur tak perlu dipilih secara langsung oleh masyarakat.

"Sebaiknya memang gubernur ditunjuk, karena mewakili pemerintah pusat. Yang dipilih langsung oleh masyarakat adalah bupati dan wali kota," kata Bamsoet di Kompleks Parlemen, Jakarta, Minggu (5/2), dikutip dari CNN Indonesia.

Bamsoet mengatakan secara pribadi dirinya bersama dengan beberapa pihak tengah mengkaji ulang wacana tersebut. Sebab, jika merujuk sejarah, gubernur dulu juga sempat dipilih oleh DPRD.

Politikus Golkar itu menegaskan pernyataannya ini tak mewakili lembaga. Namun, lanjut Bamsoet, tak ada wacana menghapus jabatan gubernur seperti yang juga sempat disampaikan Cak Imin.

"Bukan penghapusan. Kita memiliki pemikiran lama, kajian bahwa gubernur perpanjangan tangan dari pemerintah pusat," tuturnya.

Gibran soal Tak Diundang Pertemuan PDIP di Semarang: Saya Kan Anak Kecil


Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Dompu Irwan menanggapi sentilan Partai NasDem Nusa Tenggara Barat (NTB) terkait safari politik Anies Baswedan di Kota Bima 31 Januari 2023. Bawaslu dianggap tidak adil karena menyoroti kunjungan bakal calon presiden dari NasDem itu hingga bikin heboh.

Irwan menegaskan safari politik Anies merupakan kegiatan nasional yang membawa bendera Partai NasDem dan sudah teroganisasi. Ditambah lagi, hampir semua wilayah di NTB didatangi oleh Anies.

"Kami diinstruksikan dan diimbau oleh pimpinan, bahwa kami harus melakukan pengawasan. Bukan pengawasan terhadap NasDem, tetapi pengawasan terhadap ASN (aparatur sipil negara) yang terlibat dalam politik praktis karena tahapan pemilu ini sudah masuk," kata Irwan kepada detikBali, Senin (6/2/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Irwan mengaku sudah mengimbau para ASN untuk tidak terlibat dalam politik praktis, bahkan sudah melakukan tanda tangan bersama. Ia pun tidak mempersoalkan orang-orang yang hadir di dalam kegiatan tersebut. Menurutnya, yang menjadi sorotan Bawaslu adalah kehadiran ASN yang menggunakan atribut atau simbol partai.

"Jadi yang kami awasi kemarin itu bukan NasDem-nya, tapi orang-orang yang hadir pada saat itu. Hadir tidak masalah, tapi hadir dengan membawa atribut memakai kaos, simbol partai. Kalau tidak membawa atribut atau simbol nggak masalah, hadir saja dengarkan saja visi misi Pak Anis," tegasnya.

"Tapi kan justru ASN Dompu ini yang menjadi sorotan kamera kan memakai atribut baju kaos yang berlambangkan partai politik. Sedangkan partai politik ini sudah ditetapkan nomor urutnya," tambahnya.

Menurut Irwan karena Partai NasDem sudah memiliki nomor urut dan mengikuti tahapan pemilu, maka Bawaslu sudah bisa melakukan pengawasan dalam setiap kegiatannya.

"Jika kami tidak mengawasi hal itu, kami akan dianggap melanggar kode etik karena yang kami awasi ini adalah undang-undang ASN, kedisiplinan ASN. Itulah yang diawasi oleh Bawaslu," tuturnya.

Sebelumnya, Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai NasDem Nusa Tenggara Barat (NTB) Wahidjan buka suara terkait kehadiran sejumlah ASN saat safari politik Anies. Wahijdan menyebut hal itu merupakan keinginan pribadi mereka.

Ia menegaskan tidak ada instruksi khusus untuk para ASN agar terlibat dalam kunjungan Anies di NTB. "Kalau pun hadir di situ, itu murni keinginan mereka yang ada di masing-masing lokasi," kata Wahidjan.

Wahijdan meminta Bawaslu Kota Bima dan Dompu tidak tebang pilih. Ia kemudian menyinggung kunjungan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin ke Lombok.

"Nah pas calon lain harus juga dilakukan seperti ini. Maksud saya tolong dong ditelusuri diselidiki indikasi-indikasi yang kayak gitu," katanya.

Sementara itu, Bawaslu Dompu telah memeriksa empat ASN yang merupakan camat, kepala sekolah, pegawai dinas ketahanan pangan, dan pegawai bagian umum Setda Dompu. Mereka diduga menghadiri acara safari politik Anies Baswedan di Kota Bima, 31 Januari 2023. Bahkan, satu orang di antaranya menggunakan atribut (baju) Partai NasDem.

Selain keempat ASN tersebut, Bawaslu Dompu juga akan memeriksa Bupati Dompu selaku Ketua Umum DPD NasDem Dompu. Pemeriksaan terhadap Bupati Dompu berkaitan dengan temuan ASN yang hadir, mengenakan atribut partai, hingga kendaraan dinas.

NasDem Polisikan Eks Kader yang Bakar Atribut-Kaos Anies di Jaktim


Bakal calon presiden (capres) Partai NasDem, Anies Baswedan disebut pernah berutang senilai Rp 50 miliar kepada Sandiaga Uno, saat keduanya maju dalam kontestasi Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu. Perjanjian utang-piutang antara Anies dengan Sandiaga Uno itu diceritakan oleh Wakil Ketua Umum Golkar Erwin Aksa.

Dilansir dari detikNews, Senin (6/2/2023), Erwin Aksa mengatakan Anies meneken surat meminjam uang mencapai Rp 50 miliar dalam perjanjian dengan Sandiaga. Uang tersebut dibutuhkan agar roda logistik lancar dalam memenangkan Pilgub DKI 2017.

"Itu memang waktu putaran pertama, ya. Logistik juga susah. Jadi, ya, yang punya logistik kan Sandi. Sandi kan banyak saham, likuiditas bagus, dan sebagainya. Ya ada perjanjian satu lagi, yang saya kira itu yang ada di Pak Rikrik itu," kata Erwin dilansir detikcom dari wawancara di akun YouTube Akbar Faizal.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Isi surat perjanjian utang-piutang itu, kata Erwin, disusun oleh Rikrik Rizkiyana. Riktik saat itu adalah pengacara Sandiaga Uno.

Erwin mengungkapkan isi perjanjian itu. Menurutnya, surat itu berisi perjanjian Anies yang meminjam uang kepada Sandiaga.

"Intinya kalau tidak salah itu perjanjian utang piutang barangkali ya. Ya pasti yang punya duit memberikan utang kepada yang tidak punya duit. Kira-kira begitu. Karena yang punya likuiditas itu Pak Sandi kemudian memberikan pinjaman kepada Pak Anies," katanya.

Menurut Erwin, situasi logistik saat putaran pertama Pilkada DKI 2017 masih cenderung sulit. Dia menyebut nominal utangnya mencapai Rp 50 miliar.

"Karena waktu itu putaran pertama kan ya namanya juga lagi tertatih-tatih kan waktu itu. Jadi kira-kira begitu. Yang itu saya lihat. Dan itu ada di Pak Rikrik. Nilainya berapa, ya, Rp 50 miliar barangkali. (Apakah sudah lunas?) Saya kira belum barangkali, ya," ujar dia.

Diwawancara terpisah, Erwin mengatakan dirinya hanya melihat perjanjian itu. Dia mengatakan surat terkait perjanjian utang-piutang itu ada di tangan Rikrik.

"Saya hanya melihat. Yang megang semuanya lawyer-nya Pak Sandi namanya Pak Rikrik," kata Erwin Aksa saat dihubungi.

"(Rikrik) Bukan hanya mengetahui. Yang menyimpan perjanjiannya ya Pak Rikrik. Saya cuma melihat aja. Saya juga nggak ngerti kok ada perjanjian itu," imbuhnya.

Erwin mengaku tak tahu-menahu kelanjutan dari perjanjian utang-piutang itu pada saat ini.

"Iya waktu saya lihat segitu (Rp 50 miliar). Saya nggak tahu sekarang. Nggak tahu kalau itu (perjanjian masih berlangsung atau tidak)," ujarnya.

detikcom sudah menghubungi tim kecil Anies Baswedan, Sudirman Said, terkait pernyataan Erwin Aksa namun belum direspons.

Respons Sandiaga Uno Soal Kenaikan Kasus Covid-19 Jelang Libur Nataru


Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bersama Anies Baswedan terekam kamera menonton bareng konser Dewa 19 di Jakarta International Stadium (JIS). Wakil Ketua Umum Partai NasDem, Ahmad Ali, menanggapi kedekatan Anies dan AHY.

"Kedekatan itu wajar-wajar sajalah sebagai partai pengusung koalisi Anies, ketua partai dengan calon presiden itu sesuatu hal yang wajar," ujar Ali saat dihubungi, Minggu (5/2/2023).

Menurut Ali, terlalu dini jika keakraban Anies dan AHY sebagai kode untuk berduet. Ali menilai partainya fokus pada kriteria yang dapat melengkapi Anies dalam Pilpres 2024.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Terlalu pagi untuk kita katakan itu, kalau NasDem itu saya katakan kan kita tidak pernah tertarik bicara tentang orang, karena kalau kita bicara orang terlalu subjektif. NasDem lebih tertarik bicara tentang kriteria siapa yang cocok buat Pak Anies, artinya calon wakil itu harus mampu mengisi ruang-ruang kosong yang tidak mampu diisi oleh Anies. Sehingga kemudian ketika kolaborasi itu ada ya faktor menuju kemenangan itu semakin besar," kata Ali.

Sementara itu, dihubungi terpisah Ketua DPP NasDem Willy Aditya mengatakan kedekatan Anies dan AHY sebagai hal positif. Willy menilai kedekatan AHY juga menunjukkan kesungguhan Demokrat untuk mendukung Anies.

"Sebuah ekspresi yang positif. Seperti telah kita ketahui bersama, Demokrat adalah partai yang telah menyatakan secara resmi dukungannya terhadap Mas Anies sebagai calon presiden 2024 nanti. Jadi, momen keakraban yang ditunjukkan oleh beliau berdua adalah sesuatu yang positif," tuturnya.

"Selain menjadi ruang untuk memperkenalkan diri, hal tersebut juga menunjukkan kesungguhan dari Partai Demokrat dalam konteks dukungannya terhadap Mas Anies. Apa yang ditunjukkan keduanya menjadi pembelajaran bagi publik bahwa politik harus senantiasa disikapi secara dewasa dan rasional," sambungnya.

Tidak hanya itu, kedekatan Anies dan AHY dinilai memberikan keuntungan bagi Anies. Keakraban keduanya juga disebut sebagai simbol harapan politik gerakan perubahan.

"Secara positioning, hal tersebut juga memberi keuntungan tersendiri bagi mas Anies di mata kawula muda. Keakraban antara Mas Anies dengan Mas AHY adalah simbol harapan dari politik yang selaras gerakan perubahan," ujarnya.

Simak video 'Momen Anies-AHY Akrab Duduk Sebelahan Nonton Konser Dewa 19':

[Gambas:Video 20detik]

Simak momen akrab Anies-AHY di halaman berikut

Halaman 1 2 Selanjutnya


Jelang pemilihan presiden (Pilpres) 2024, Anies Baswedan dan Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) kerap bertemu. Keduanya terlihat akrab.

Momen keakraban itu berawal saat Anies mengunjungi markas Partai Demokrat di Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (2/2). Saat itu, Anies mengatakan makin siap untuk melangkah ke depan bersama 'Koalisi Perubahan'.

"Jadi kita bersyukur bahwa pada tanggal 3 Oktober 2022 Partai NasDem telah mengutarakan sikap politiknya. Kemudian pada tanggal 26 Januari kemarin Partai Demokrat sudah mengutarakan sikap politiknya. Kemudian tanggal 30 PKS sudah mengutarakan sikap politiknya," kata Anies di DPP Partai Demokrat, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (2/2/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Bicara di samping AHY, Anies mengatakan tim kecil 'Koalisi Perubahan' semakin giat membahas langkah menuju Pilpres 2024. Anies mengatakan koalisi pendukungnya makin solid usai dukung diumumkan.

"Jadi tim kecil ini yang bekerja intensif dan terus membahas langkah-langkah ke depan. Jadi kita sore ini membahas soal itu. Dan alhamdulillah, makin solid, makin teknis persiapan untuk perjalanan ke depan," ujarnya.

Foto: Pertemuan Anies dan AHY di markas Demokrat. (dok. Istimewa).

Hal senada juga diutarakan AHY. Putra Susilo Bambang Yudhoyono itu menjelaskan suasana pertemuan tersebut yang cair dan penuh semangat kebersamaan.

"Saya sebagai tuan rumah diskusi tim kecil di DPP ini, saya merasa senang dan bahagia menyambut silaturahim, tadi acara berlangsung baik, cair, dan tentunya penuh dengan semangat kebersamaan," kata AHY.

Simak video 'Momen Anies-AHY Akrab Duduk Sebelahan Nonton Konser Dewa 19':

[Gambas:Video 20detik]

Simak selengkapnya di sini

Halaman 1 2 Selanjutnya


Mencuat isu yang lagi-lagi menyeret nama bakal capres NasDem, Anies Baswedan, berkaitan dengan momentum Pilkada DKI 2017 lalu. Kali ini, Anies diisukan terlibat perjanjian utang-piutang mencapai Rp 50 miliar dengan mantan paslonnya, Sandiaga Uno.

Hal ini mulanya dibuka ke publik oleh eks Timses Anies-Sandi di Pilkada DKI 2017 yang kini juga Waketum Golkar, Erwin Aksa. Erwin Aksa mengatakan Anies meneken surat meminjam uang mencapai Rp 50 miliar dalam perjanjian dengan Sandiaga.

Waketum Golkar Erwin Aksa di musyawarah Golkar tingkat kelurahan se-Kecamatan Koja, Jakarta Utara, Minggu (27/3/2022). (Dok: Istimewa)

Erwin menceritakan uang tersebut dibutuhkan agar roda logistik lancar dalam memenangkan Pilgub DKI 2017. Erwin mengatakan surat perjanjian utang-piutang ini disusun oleh Rikrik Rizkiyana, pengacara Sandiaga saat itu.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Itu memang waktu putaran pertama, ya. Logistik juga susah. Jadi, ya, yang punya logistik kan Sandi. Sandi kan banyak saham, likuiditas bagus, dan sebagainya. Ya ada perjanjian satu lagi, yang saya kira itu yang ada di Pak Rikrik itu," kata Erwin dalam wawancara di akun YouTube Akbar Faizal. Dikonfirmasi pada Minggu (5/2/2023), Erwin Aksa mengizinkan pernyataannya dikutip.

Erwin mengungkapkan isi perjanjian itu. Menurutnya, surat itu berisi perjanjian Anies yang meminjam uang kepada Sandiaga.

"Intinya kalau tidak salah itu perjanjian utang piutang barangkali ya. Ya pasti yang punya duit memberikan utang kepada yang tidak punya duit. Kira-kira begitu. Karena yang punya likuiditas itu Pak Sandi kemudian memberikan pinjaman kepada Pak Anies," katanya.

Menurut Erwin, situasi logistik saat putaran pertama Pilkada DKI 2017 masih cenderung sulit. Dia menyebut nominal utangnya mencapai Rp 50 miliar.

"Karena waktu itu putaran pertama kan ya namanya juga lagi tertatih-tatih kan waktu itu. Jadi kira-kira begitu. Yang itu saya lihat. Dan itu ada di Pak Rikrik. Nilainya berapa, ya, Rp 50 miliar barangkali. (Apakah sudah lunas?) Saya kira belum barangkali, ya," ujar dia.

Diwawancara terpisah, Erwin mengatakan dirinya hanya melihat perjanjian itu. Dia mengatakan surat terkait perjanjian utang-piutang itu ada di tangan Rikrik.

"Saya hanya melihat. Yang megang semuanya lawyer-nya Pak Sandi namanya Pak Rikrik," kata Erwin Aksa saat dihubungi.

"(Rikrik) Bukan hanya mengetahui. Yang menyimpan perjanjiannya ya Pak Rikrik. Saya cuma melihat aja. Saya juga nggak ngerti kok ada perjanjian itu," imbuhnya.

Erwin mengaku tak tahu-menahu kelanjutan dari perjanjian utang-piutang itu pada saat ini.

"Iya waktu saya lihat segitu (Rp 50 miliar). Saya nggak tahu sekarang. Nggak tahu kalau itu (perjanjian masih berlangsung atau tidak)," ujarnya.

Simak video 'Jejak Anies di Pilgub DKI: Utang Rp 50 M-Janji Politik ke Prabowo':

[Gambas:Video 20detik]

Simak selengkapnya di halaman berikutnya.

Halaman 1 2 Selanjutnya


Putra almarhum Haji Abraham Lunggana atau Haji Lulung, Guruh Tirta Lunggana, resmi melayangkan surat pengunduran dirinya sebagai kader kepada DPP PPP. Guruh menyampaikan terima kasih kepada PPP.

Dalam dokumen yang diterima detikcom, surat pengunduran diri itu ditujukan kepada Plt Ketum PPP Muhammad Mardiono per 3 Februari 2023 lalu. Namun Guruh enggan menyampaikan alasan pengunduran dirinya dari partai tempatnya bernaung selama beberapa bulan terakhir.

"Ucapan terima kasih aja kepada PPP," kata Guruh saat dikonfirmasi, Minggu (5/2/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Besok saja ya saya bicara nya," ujarnya.

Selain Guruh, Anggota PPP Riano P Ahmad juga turut hengkang sebagai kader. Masih dalam dokumen surat yang sama, Riano dan Guruh memastikan pengunduran diri keduanya tak ada intervensi pihak manapun.

"Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sadar dan tidak ada paksaan dari pihak mana pun untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya," tegasnya.

Sebagaimana diketahui, pada April 2022 lalu Guruh Tirta Lunggana dan Riano P Ahmad hijrah dari PAN ke PPP. Saat itu keduanya beralasan kepindahannya demi melanjutkan perjuangan sang ayah, Haji Lulung.

Setelahnya, Guruh ditunjuk oleh DPP PPP menjadi Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP DKI Jakarta. Surat Keputusan Pengangkatan Guruh sebagai Ketua PPP Jakarta itu diterbitkan pada 28 Juni 2022.

Simak halaman selanjutnya

Halaman 1 2 3 Selanjutnya


Akhir bulan lalu, Surya Paloh akhirnya bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara. Menurut sumber internal di Partai NasDem, berbagai dinamika politik membuat hubungan keduanya sempat renggang. Salah satunya karena Partai NasDem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden pada Pemilu 2024.
"Biasanya sebulan sekali bertemu. Minimal dua bulan sekali. Ini sekarang hampir tiga bulan," ucap sumber tersebut kepada reporter
.
Sumber tersebut membenarkan, Paloh ditegur Jokowi karena dukungannya ke Anies memicu meningkatnya suhu politik. Setelah pertemuan itu, Paloh disebut langsung memerintahkan kader partainya menahan diri dan tidak membuat gaduh perpolitikan nasional.
"Itu langsung dikasih perintah ke DPP (Partai NasDem)," ucapnya.
Pertemuan Paloh dengan Jokowi terjadi sejak pukul 16.30 WIB. Tak berselang lama, elite Partai NasDem berkunjung ke sekretariat bersama Partai Gerindra dan PKB. Itu terjadi sejak pukul 12.30 WIB, pada hari yang sama. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman tidak membantah bahwa pertemuan tersebut bagian dari penjajakan koalisi.
"Ini pertemuan tingkat tinggi, tentu mengarah ke koalisi, tidak mungkin cuma
 doang," kata Habiburokhman kepada reporter
.
PKB menafsirkan pertemuan tersebut sebagai upaya NasDem melakukan pendekatan. Hal itu karena baik PKB-Gerindra maupun NasDem belum menentukan pasangan yang akan maju pada pilpres.
"Kalau bergabung mungkin tidak langsung, tentu ada tahapan-tahapannya," ucap Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid kepada reporter
.
Jazilul mengatakan selama ini para ulama pendukung PKB menginginkan pengumuman pasangan calon capres-cawapres sebelum Ramadan. Menurutnya, Partai NasDem saat ini juga sedang mempertimbangkan hal tersebut. Namun, Jazilul menilai, untuk saat ini Anies tidak mungkin diusung oleh PKB-Gerindra.
"Kalau dari luar (koalisi Gerindra dan PKB), saya belum melihatnya sebagai sesuatu yang objektif," tukasnya.
Sepekan setelah berjumpa Jokowi, Surya Paloh bertandang ke markas Partai Golkar. Ia datang pada jam makan siang bersama sepuluh petinggi Partai NasDem. Di sana, rombongan tersebut disambut langsung oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.
Menurut salah satu sumber
 di lingkup internal Golkar, dalam jamuan sup dan aneka makanan lainnya itu, Surya Paloh sempat berkelakar terkait perombakan kabinet. Ia sempat menyinggung Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny Gerard Plate, yang menurutnya masih menunggu keputusan apakah akan diganti atau tidak oleh Presiden Jokowi. Hari itu adalah Rabu Pon, yang santer isu Jokowi akan melakukan
 kabinetnya
"Ya seperti itu, tapi ya suasananya cair saja sambil bercanda-canda," ujarnya kepada reporter
.
Di sisi lain, pertemuan itu ia sebut sebagai sinyal awal bahwa Partai Golkar dan NasDem sama-sama terbuka untuk menjajaki kemungkinan koalisi. Hal itu karena koalisi yang terjalin hari ini belum mencapai tahap final.
Dihubungi terpisah, Wakil Ketua Umum DPP PPP Amir Uskara mengatakan pihaknya terbuka terhadap partai lain yang ingin bergabung ke Koalisi Indonesia Bersatu. Karena itu, ia menilai langkah NasDem sebagai upaya yang wajar, terutama menjelang tahun politik.
"Kami sepakat koalisi ini itu Inklusif dan terbuka. Minggu-minggu ini KIB akan bertemu lagi dan akan kami rapatkan," ujarnya kepada
.
Ketua DPP NasDem Charles Meikyansyah membantah adanya instruksi khusus dari Jokowi. Adapun kunjungan ke sejumlah partai disebut sebagai upaya merawat komunikasi biasa.
"Nggak ada instruksi khusus. Kami terus membangun komunikasi yang baik dengan semua partai," ucapnya kepada reporter
.
NasDem disebut memiliki maksud khusus dalam lawatannya ke sejumlah partai, terutama partai di luar Koalisi Perubahan, yang berisi Partai NasDem, Demokrat, dan PKS. Komunikasi dengan partai-partai di kubu koalisi pemerintah itu dilakukan karena Partai NasDem merasa sendirian. Sebab, Partai Demokrat dan PKS tidak kunjung serius memberi dukungan kepada Anies Baswedan.
Manuver Partai NasDem berhasil. Setelah petinggi NasDem mengunjungi Sekretariat Bersama PKB-Gerindra, Demokrat dan PKS tergopoh-gopoh mengumumkan dukungan kepada Anies. Sumber
menyebut ketergesa-gesaan itu karena Partai Demokrat dan PKS begitu takut dicampakkan oleh Partai NasDem.
"Tahu nggak, PKS itu yang dorong buat deklarasi, kan Demokrat juga. Panik mereka," ucap salah satu narasumber
 dari kalangan internal Partai NasDem.
Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, mengklaim, sebelum bertandang ke partai lain, Partai NasDem telah berkomunikasi dengan partainya. Ia juga membantah telah terjadi keretakan di dalam koalisi Perubahan, yang mengusung Anies.
Menurutnya, sehari sebelum NasDem bertandang ke sekretariat bersama Gerindra-PKB, ada pertemuan tokoh kunci Partai Demokrat dengan tokoh utama Partai NasDem. Dalam pertemuan itu, perwakilan Partai NasDem memberitahukan agenda-agenda dengan sejumlah partai, sembari memberi garansi bahwa akan tetap solid bersama Partai Demokrat.
"Sudah dikomunikasikan dengan kami, termasuk sebelum Pak Surya Paloh bertandang ke Golkar," ujar Herzaky kepada reporter
.
Demokrat menduga ada upaya-upaya untuk merusak Koalisi Perubahan. Beberapa pihak ia duga sangat tidak menginginkan koalisi tersebut terbentuk.
"Ada wacana yang diembuskan agar kami tidak solid. Ya wacana itu terus dikumandangkan oleh petinggi di negeri ini, pemerintah, bahkan termasuk menteri-menteri,” ujarnya.
Di sisi lain, ia percaya diri bahwa pada 2024 Partai NasDem akan konsisten bersama partainya. Untuk itu, Koalisi Perubahan telah membuat sebuah tim kecil. Tim itu diisi oleh perwakilan tiap partai, termasuk perwakilan Anies Baswedan.
Perwakilan Demokrat diisi oleh Teuku Riefky Harsya. Partai NasDem diwakili oleh Sugeng Suparwoto, sedangkan PKS terdapat Sohibul Iman, Muzammil Yusuf, dan Pipin Sopian. Lalu perwakilan Anies adalah Sudirman Said.
Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno mengatakan tidak ada jaminan bahwa Koalisi Perubahan akan terwujud dan bertahan. Menurutnya, walaupun Partai Demokrat telah menyatakan mendukung Anies Baswedan melalui siaran pers, itu belum cukup. Partai Demokrat dan PKS setidaknya harus menggelar deklarasi yang serius seperti yang dilakukan NasDem.
"Koalisi Perubahan itu belum solid juga. Elite utama ketiga partai belum pernah bertemu, kan," kata Adi kepada reporter
.
Selain itu, tidak seperti Partai NasDem, Demokrat dan PKS belum memperkenalkan Anies kepada elite-elite partai di berbagai daerah. Dengan itu, Adi menilai lawatan Partai NasDem dan Surya Paloh adalah bentuk intimidasi politik. Hal itu agar Demokrat dan PKS segera serius mendukung Anies.
“Dalam konteks itu, sebenarnya kenapa Surya Paloh bertemu dengan Airlangga dan PKB-Gerindra, itu sebagai bentuk sinyal dan intimidasi politik yang ditujukan kepada Demokrat dan PKS,” ujarnya.
Menurut Adi, posisi Partai Demokrat dan PKS memang telanjur berjarak dengan partai koalisi pemerintahan Jokowi. Sedangkan Partai NasDem masih bebas berkomunikasi dengan partai apa pun. Dengan itu, PKS dan Partai Demokrat sangat membutuhkan kehadiran Partai NasDem dalam koalisi.
“Jika Partai Demokrat dan PKS masih setengah-setengah, bukan tidak mungkin Partai NasDem mencari pengungsian yang lain,” pungkasnya.
 Ahmad Thovan Sugandi, Fajar Yusuf Rasdianto
 Ahmad Thovan Sugandi
 Dieqy Hasbi Widhana
 Luthfy Syahban


Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengungkap rencana bertemu dengan Partai Golkar dalam waktu dekat. Cak Imin menyebut akan membahas berbagai hal, salah satunya mengajak Golkar bergabung koalisi PKB dan Gerindra.

"Dalam waktu dekat saya akan melakukan pertemuan dengan partai Golkar untuk membicarakan berbagai hal," kata Cak Imin di DPP PKB, Jalan Raden Saleh, Jakarta Pusat, Minggu (5/2/2023)

"Justru kita mengajak Golkar untuk bergabung," tambah dia.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Cak Imin menegaskan posisi PKB saat ini membuka diri terhadap peluang koalisi dengan partai lain. Cak Imin mengaku telah mendiskusikan sikap PKB kepada Ketua Umum (Ketum) Gerindra Prabowo Subianto.

"Menjajaki peluang-peluang. Saya juga sudah menyampaikan ke Pak Prabowo akan berkomunikasi dengan semua partai," ujarnya.

Cak Imin menyebut lokasi pertemuan Golkar dan PKB masih belum diputuskan. Di sisi lain PKB bakal berupaya memperbanyak kajian para ahli hingga berupaya melobi partai politik lainnya dalam waktu dekat.

"Sekarang yang menjadi pokok konsep-konsep perencanaan pemerintahan 2024 yang akan diperbanyak itu kajian-kajian dari para ahli yang kedua melobi partai-partai," jelasnya.

Wakil Ketua DPR RI itu mengungkap Golkar bukanlah partai pertama yang ditemuinya menjelang 2024. Sebelumnya, Partai NasDem telah terlebih dahulu mendatangi Sekber Gerindra PKB beberapa waktu lalu.

"Pertama NasDem, kan NasDem yang ke Sekber dulu," tegasnya.

Simak juga Video 'PKB Sebut Kiai-Ulama Minta Cak Imin Segera Deklarasikan Capres-Cawapres':

[Gambas:Video 20detik]


Partai Demokrat merespons isu bakal capres NasDem, Anies Baswedan, yang disebut berutang ke mantan paslonnya di Pilkada DKI, Sandiaga Uno, mencapai Rp 50 miliar. Diketahui hal ini mencuat usai diceritakan oleh eks Timses Anies-Sandi di Pilkada DKI 2017 sekaligus Waketum Golkar, Erwin Aksa.

Deputi Bappilu Demokrat Kamhar Lakumani mempersilakan Sandiaga untuk membuka fakta atas apa yang disampaikan Erwin Aksa itu. Dia berbicara membuktikan merupakan tugas yang menuduh.

"Benar atau tidaknya apa yang disampaikan Bang Erwin Aksa, silakan ditanyakan langsung ke Mas Sandi saja untuk membuka faktanya. Minta beliau buka saja agar terang benderang. Membuktikan adalah tugas yang menuduh, bukan yang dituduh," kata Kamhar kepada wartawan, Minggu (5/2/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Kamhar membeberkan hal ini telah dibantah oleh LO Anies di Tim Kecil, Sudirman Said. Kamhar mengatakan Sudirman menerangkan ketika pilgub itu dimenangkan maka tak lagi menjadi perjanjian utang-piutang.

"Namun, ini sudah dibantah Pak Sudirman Said, bahwa ketika Pilgub dimenangkan maka itu tak menjadi utang piutang," kata dia.

Kamhar mewanti-wanti jangan sampai hal ini menjadi isu liar yang tak kunjung dibuktikan.

"Kami dari Demokrat sangat menghormati pendapat dan hak bicara setiap orang, tapi harus bisa dipertanggungjawabkan. Jangan malah jadi issue liar yang tak kunjung dibuktikan," katanya.

Kamhar lalu mengungkit soal perjanjian antara Anies dengan Prabowo Subianto yang sebelumnya diungkap oleh Sandiaga. Dia mempertanyakan alasan Fadli Zon, yang disebut-sebut mengetahui detail soal perjanjian tersebut, tidak membukanya ke publik.

"Sama seperti soal surat perjanjian di Pilkada yang sebelumnya disampaikan Pak Sandi. Kenapa Bang Fadli Zon tidak buka saja ke publik jika memang ada suratnya dan ada pelanggaran? Ini penting agar tak menjadi liar dan berubah menjadi fitnah," ujarnya.

Lebih lanjut Kamhar meyakini isu ini merupakan serangan ke sosok Anies. "Kami yakin ini hanya serangan biasa yang dilancarkan, karena tak ada hal substansi lain yang lebih berkualitas yang bisa diserang dari sosok Mas Anies Baswedan," pungkasnya.

Baca berita selengkapnya di halaman berikut.

Halaman 1 2 Selanjutnya


Lembaga survei Political Weather Station (PWS) merilis survei tingkat elektabilitas sosok potensial calon presiden (capres) di Pilpres 2024. Hasilnya, Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto menembus angka di atas 30 persen, sedangkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan eks Gubernur DKI Anies Baswedan menyusul.

Survei digelar selama periode 23-31 Januari 2023 di 34 provinsi di seluruh Indonesia. Survei diklaim menggunakan teknik pencuplikan secara acak sistematis (systematic-random sampling).

Survei ini melibatkan sebanyak 1.200 responden yang diwawancara dengan melalui telepon. Margin of error +/- 2,83 persen dan pada tingkat kepercayaan (level of confidence) sebesar 95 persen.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Peneliti PWS Sharazani menyampaikan ada sejumlah faktor yang dinilai menjadi pengerek elektabilitas Prabowo. Faktor pertama, kata dia, dipicu kinerja Prabowo di kabinet Presiden Jokowi.

"Ada beberapa faktor yang membuat Prabowo Subianto tetap leading atas kompetitor utamanya (Ganjar dan Anies). Pertama, kinerja Prabowo sebagai Menteri Pertahanan RI terus diapresiasi publik dan menempatkan Prabowo sebagai menteri terbaik selama pemerintahan Jokowi Jilid II," kata Sharazani dalam pemaparannya, Minggu (5/2/2023).

Sharazani mengatakan sikap kenegarawanan Prabowo juga menjadi faktor pendorong elektabilitasnya naik. Selain itu, sebutnya, endorsement atau dukungan maju capres yang disampaikan Jokowi juga berpengaruh.

"Kedua, sikap kenegarawanan Prabowo semakin teruji dan paling menonjol dibandingkan capres manapun. Ketiga, endorsement yang berulangkali disampaikan Presiden Jokowi terhadap pencapresan Prabowo, menggiring sebagian besar loyalis Jokowi untuk memilih Prabowo," kata dia.

Lebih lanjut, Sharazani menilai parpol pengusung Ganjar Pranowo dan Anies masih belum jelas sehingga arah dukungan pendukung mereka beralih ke Prabowo. "Keempat, ketidakjelasan partai pengusung Ganjar dan Anies membuat pendukung mereka semakin galau dan berpaling ke Prabowo," imbuhnya.

Berikut urutan elektabilitas capres berdasarkan hasil survei PWS terbaru:

Prabowo Subianto 31,2%

Ganjar Pranowo 20,5%

Anies Baswedan 19,8%

Ridwan Kamil 7,5%

Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) 4,3%

Erick Thohir 3,5%

Sandiaga Uno 3,1%

Moeldoko 2,9%

Andika Perkasa 1,9%

Puan Maharani 1,8%

Airlangga Hartarto 1,1%

Muhaimin Iskandar 0,9%

Undecided 1,5%


Putra almarhum Haji Abraham Lunggana atau Haji Lulung, Guruh Tirta Lunggana resmi melayangkan surat pengunduran dirinya sebagai kader kepada DPP PPP. Guruh menyampaikan terima kasih kepada partai tempatnya bernaung selama beberapa bulan terakhir.

"Ucapan terima kasih aja kepada PPP," kata Guruh saat dikonfirmasi, Minggu (5/2/2023).

Dalam dokumen yang diterima detikcom, surat pengunduran diri itu ditujukan kepada Plt Ketum PPP Muhammad Mardiono per 3 Februari 2023 lalu. Namun Guruh enggan menyampaikan alasan pengunduran dirinya dari partai berlambang ka'kah tersebut.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Besok saja ya saya bicara nya," ujarnya.

Selain Guruh, Anggota PPP Riano P Ahmad turut hengkang sebagai kader. Masih dalam dokumen surat yang sama, Baik Riano maupun Guruh memastikan pengunduran diri keduanya tak ada intervensi pihak manapun.

"Demikiam surat pernyataan ini saya buat dengan sadar dan tidak ada paksaan dari pihak mana pun untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya," tergasnya.

Sebagaimana diketahui, pada April 2022 lalu Guruh Tirta Lunggana dan Riano P Ahmad hijrah dari PAN ke PPP. Saat itu keduanya beralasan kepindahannya demi melanjutkan perjuangan sang ayah, Haji Lulung.

Setelahnya, Guruh ditunjuk oleh DPP PPP menjadi Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP DKI Jakarta. Surat Keputusan Pengangkatan Gruh sebagai Ketua PPP Jakarta itu diterbitkan pada 28 Juni 2022.

Didepak dari Posisi Ketua PPP DKI Jakarta

Guruh Tirta Lunggana dicopot dari posisi Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP DKI Jakarta. Ia digantikan oleh Syaiful Rahmat.

Ini berdasarkan Surat Keputusan (SK) Perubahan Pengurus DPW PPP Provinsi DKI Jakarta dengan No.0790/SK/DPP/W/I/2023.Sekjen DPP PPP Arwani memastikan pergeseran tampuk pimpinan PPP DKI Jakarta sesuai dengan Keputusan Mahkamah Partai DPP PPP.

Manuver Guruh Dukung Anies Nyapres 2024

Guruh Tirta Lunggana kemudian bermanuver usai keputusan DPP PPP, menyambangi kantor DPP Partai NasDem di Menteng, Jakarta Pusat. Guruh Tirta menyatakan dukungan kepada Anies Baswedan sebagai bakal capres 2024.

"Kepada seluruh ya, orang-orang kepercayaan saya di sini untuk nantinya akan membantu memenangkan Pak Anies Rasyid Baswedan menjadi presiden Indonesia yang akan datang amin," kata Tirta di NasDem Tower, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (29/1).

Ia menyinggung langkah politiknya ke depan. Usai dari PAN lalu melanjutkan ke PPP, maka bisa saja akan ada partai lainnya yang dituju.

Simak juga 'NasDem Terbuka Jika Anak Haji Lulung Mau Gabung':

[Gambas:Video 20detik]


Camat Kempo Budi Rahman membantah menghadiri safari politik Anies Baswedan di Kota Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB). Namun, ia membenarkan mengenakan atribut (baju) Partai NasDem agar bisa bersalaman dengan Anies.

"Saya ke Bima bukan menghadiri itu (safari politik), tapi jemput keluarga yang datang di hari sama, secara kebetulan ketemu dengan rombongan bupati di bandara Bima," ujar Budi dilansir detikBali, Minggu (5/2/2023).

Budi diketahui menjadi salah satu ASN yang diperiksa Bawaslu Dompu. Budi menjelaskan saat bertemu rombongan bupati ia mengganti pakaiannya dengan baju partai. Ia beralasan hal ini dilakukan agar masuk rombongan Partai NasDem dan berjabat tangan langsung dengan calon presiden yang diusung partai besutan Surya Paloh tersebut.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Spontan saja kejadian kemarin, itu kan biasa karena antusias. Kebetulan saat itu ada baju partai dan ada warga Kecamatan Kempo, sehingga saya meminta baju untuk saya pakai agar bisa berjabat tangan dengan Pak Anies," jelasnya.

"Cuma sebentar saya pakai baju itu. Ternyata ada orang yang foto, saya berdiri dengan bupati itu berjarak sekitar 1 meter. Kan di sana banyak orang dan ramai, saya berdiri dengan pak bupati dengan harapan bisa menjabat tangan Pak Anies, tapi ternyata tidak bisa karena memang banyak orang," tuturnya.

Diberitakan sebelumnya, Bawaslu Dompu telah memeriksa empat ASN yang merupakan camat, kepala sekolah, pegawai dinas ketahanan pangan, dan pegawai bagian umum Setda Dompu. Mereka diduga menghadiri acara safari politik Anies Baswedan di Kota Bima, 31 Januari 2023. Bahkan, satu orang di antaranya menggunakan atribut (baju) Partai NasDem.

Baca berita selengkapnya di sini.

Simak Video 'Momen Anies-AHY Akrab Duduk Sebelahan Nonton Konser Dewa 19':

[Gambas:Video 20detik]


Wakil Ketua Umum Golkar Erwin Aksa menceritakan ada perjanjian utang-piutang antara mantan pasangan calon (paslon) di Pilkada DKI 2017, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Erwin Aksa mengatakan Anies meneken surat meminjam uang mencapai Rp 50 miliar dalam perjanjian dengan Sandiaga.

Erwin Aksa, pendukung duet Anies-Sandi di Pilkada DKI lalu, menceritakan uang tersebut dibutuhkan agar roda logistik lancar dalam memenangkan Pilgub DKI 2017. Erwin mengatakan surat perjanjian utang-piutang ini disusun oleh Rikrik Rizkiyana, pengacara Sandiaga saat itu.

"Itu memang waktu putaran pertama, ya. Logistik juga susah. Jadi, ya, yang punya logistik kan Sandi. Sandi kan banyak saham, likuiditas bagus, dan sebagainya. Ya ada perjanjian satu lagi, yang saya kira itu yang ada di Pak Rikrik itu," kata Erwin dalam wawancara di akun YouTube Akbar Faizal. Dikonfirmasi pada Minggu (5/2/2023), Erwin Aksa mengizinkan pernyataannya dikutip.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Erwin Aksa. (Foto: detiksport/lucas)

Erwin mengungkapkan isi perjanjian itu. Menurutnya, surat itu berisi perjanjian Anies yang meminjam uang kepada Sandiaga.

"Intinya kalau tidak salah itu perjanjian utang piutang barangkali ya. Ya pasti yang punya duit memberikan utang kepada yang tidak punya duit. Kira-kira begitu. Karena yang punya likuiditas itu Pak Sandi kemudian memberikan pinjaman kepada Pak Anies," katanya.

Menurut Erwin, situasi logistik saat putaran pertama Pilkada DKI 2017 masih cenderung sulit. Dia menyebut nominal utangnya mencapai Rp 50 miliar.

"Karena waktu itu putaran pertama kan ya namanya juga lagi tertatih-tatih kan waktu itu. Jadi kira-kira begitu. Yang itu saya lihat. Dan itu ada di Pak Rikrik. Nilainya berapa, ya, Rp 50 miliar barangkali. (Apakah sudah lunas?) Saya kira belum barangkali, ya," ujar dia.

Diwawancara terpisah, Erwin mengatakan dirinya hanya melihat perjanjian itu. Dia mengatakan surat terkait perjanjian utang-piutang itu ada di tangan Rikrik.

"Saya hanya melihat. Yang megang semuanya lawyer-nya Pak Sandi namanya Pak Rikrik," kata Erwin Aksa saat dihubungi.

"(Rikrik) Bukan hanya mengetahui. Yang menyimpan perjanjiannya ya Pak Rikrik. Saya cuma melihat aja. Saya juga nggak ngerti kok ada perjanjian itu," imbuhnya.

Erwin mengaku tak tahu-menahu kelanjutan dari perjanjian utang-piutang itu pada saat ini.

"Iya waktu saya lihat segitu (Rp 50 miliar). Saya nggak tahu sekarang. Nggak tahu kalau itu (perjanjian masih berlangsung atau tidak)," ujarnya.

detikcom sudah menghubungi tim kecil Anies Baswedan, Sudirman Said, terkait pernyataan Erwin Aksa namun belum direspons.

Simak juga 'Sandiaga Ungkap Perjanjian Politik Anies-Prabowo soal Pilpres':

[Gambas:Video 20detik]