Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya membuka ruang dalam gelaran Pemilu 2024 dengan mengabulkan sebagian salah satu permohonan uji materi terkait batas usia calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres). Putusan MK itu diketok meski diwarnai perbedaan pendapat dari 4 hakim konstitusi.

Perkara nomor 90/PUU-XXI/2023 itu diajukan oleh seorang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Surakarta (FH Unsa) bernama Almas Tsaqibbirru. Dia meminta MK menguji Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang sebelumnya berbunyi sebagai berikut:

Berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Menjadi:

Berusia paling rendah 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Lalu apa kata MK?

"Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian," ucap Ketua MK Anwar Usman membacakan amar putusan pada Senin, 16 Otober 2023.

Dalam amar putusan itu juga MK menyatakan bahwa Pasal 169 huruf q UU Pemilu menjadi:

Berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah.

Berikut amar lengkapnya:

Mengadili

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian

2. Menyatakan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) yang menyatakan "berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai "berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah". Sehingga Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selengkapnya berbunyi "berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah"

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Sebelum membahas lebih lanjut soal Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023, sebelumnya di hari yang sama, MK juga memutus permohonan lain yang juga menggugat tentang Pasal 169 huruf q UU Pemilu. Berikut daftarnya:

1. Perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023 yang diajukan oleh PSI dan 4 pemohon perseorangan

2. Perkara Nomor 51/PUU-XXI/2023 yang diajukan oleh Partai Garuda

3. Perkara Nomor 55/PUU-XXI/2023 yang diajukan Erman Safar dkk

MK menolak 3 permohonan di atas. Selain itu ada juga 2 permohonan yang dinyatakan tidak dapat diterima, yaitu:

1. Perkara Nomor 91/PUU-XXI/2023 yang diajukan oleh Arkaan Wahyu Re A

2. Perkara Nomor 92/PUU-XXI/2023 yang diajukan oleh Melisa Mylitiachristi Tarandung

Pertimbangan Hukum

Untuk perkara yang dikabulkan sebagian, hakim konstitusi Guntur Hamzah yang membacakan pertimbangan hukum mengatakan pengisian jabatan Presiden dan Wakil Presiden perlu melibatkan calon-calon yang berkualitas dan berpengalaman. Dia mencontohkan jabatan-jabatan yang sama-sama dipilih melalui pemilu tetapi batasan usianya berbeda yaitu Gubernur 30 tahun, Bupati dan Wali Kota 25 tahun, anggota DPR/DPD/DPRD 21 tahun.

"Artinya, Presiden dan Wakil Presiden yang pernah terpilih melalui pemilu dengan sendirinya seyogianya telah memenuhi syarat usia untuk jabatan Presiden dan Wakil Presiden. Dalam rangka mewujudkan partisipasi dan calon-calon yang berkualitas dan berpengalaman, Mahkamah menilai bahwa pejabat negara yang berpengalaman sebagai anggota DPR anggota DPD, anggota DPRD, Gubernur, Bupati dan Wali Kota sesungguhnya layak untuk berpartisipasi dalam kontestasi pimpinan nasional in casu sebagai calon Presiden dan calon Wakil Presiden dalam pemilihan umum meskipun berusia di bawah 40 tahun," kata Guntur.

Menurutnya pembatasan usia 40 tahun untuk presiden dan wakil presiden adalah suatu hambatan dalam kontestasi pimpinan nasional. Peluang bagi generasi muda juga disebut Guntur terhambat dengan batasan usia.

"Artinya, usia di bawah 40 tahun sepanjang pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilu (elected officials) seyogianya dapat berpartisipasi dalam kontestasi calon Presiden dan Wakil Presiden. Jabatan-jabatan dimaksud merupakan jabatan yang bersifat elected officials, sehingga dalam batas penalaran yang wajar pejabat yang menduduki atau pernah menduduki jabatan elected officials sesungguhnya telah teruji dan telah diakui serta terbukti pernah mendapatkan kepercayaan dan legitimasi rakyat, sehingga figur/orang tersebut diharapkan mampu menjalankan tugasnya sebagai pejabat publik in casu presiden atau wakil presiden," ucapnya.

Namun menurut Guntur, urusan batas usia itu tidak semata-mata membuat orang yang di bawah 40 tahun bisa menjadi presiden atau wakil presiden. Sebab, menurutnya, masih ada 2 syarat konstitusional yang harus dilalui yakni syarat diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai dan syarat dipilih secara langsung oleh rakyat.

"Oleh karena itu, terdapat dua 'pintu masuk' dari segi syarat usia pada norma Pasal 169 huruf q UU7/2017, yaitu berusia 40 tahun atau pernah/sedang menjabat jabatan yang dipilih melalui pemilu. Pemenuhan terhadap salah satu dari dua syarat tersebut adalah valid dan konstitusional. Syahdan, 'idu geni' istilah yang acapkali disematkan pada putusan Mahkamah telah ditorehkan sebagaimana termaktub dalam amar dan pertimbangan hukum putusan ini. Artinya, melalui putusan a quo Mahkamah sejatinya hendak menyatakan bahwa dalam perkara a quo yakni dalam kaitannya dengan pemilu Presiden dan Wakil Presiden, prinsip memberi kesempatan dan menghilangkan pembatasan harus diterapkan dengan jalan membuka ruang kontestasi yang lebih luas, adil, rasional, dan akuntabel kepada putra-putri terbaik bangsa, termasuk generasi milenial sekaligus memberi bobot kepastian hukum yang adil dalam bingkai konstitusi yang hidup (living constitution). Dengan demikian apabila salah satu dari dua syarat tersebut terpenuhi, maka seorang Warga Negara Indonesia harus dipandang memenuhi syarat usia untuk diajukan sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden," ucap Guntur.

Dissenting Opinion 4 Hakim Konstitusi

Namun putusan itu tidak diambil secara bulat. Ada perbedaan pendapat atau dissenting opinion dari 4 hakim konstitusi serta 2 hakim konstitusi yang memberikan alasan berbeda atau concurring opinion. Empat hakim konstitusi yang memiliki pendapat berbeda yakni Saldi Isra, Arief Hidayat, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams. Keempatnya menilai seharusnya MK menolak permohonan itu.

Hakim konstitusi Saldi Isra yang menyatakan dissenting opinion menyebut putusan itu aneh luar biasa karena menurutnya MK berubah pendirian dalam sekelebat. Sebab, menurutnya, MK sebelumnya sudah menyatakan urusan usia dalam norma pasal yang dimohonkan adalah wewenang pembentuk undang-undang untuk mengubahnya.

"Padahal, sadar atau tidak, ketiga Putusan tersebut telah menutup ruang adanya tindakan lain selain dilakukan oleh pembentuk undang-undang. Apakah Mahkamah pernah berubah pendirian? Pernah, tetapi tidak pernah terjadi secepat ini, di mana perubahan terjadi dalam hitungan hari. Perubahan demikian tidak hanya sekadar mengenyampingkan Putusan sebelumnya, namun didasarkan pada argumentasi yang sangat kuat setelah mendapatkan fakta-fakta penting yang berubah di tengah-tengah masyarakat. Pertanyaannya, fakta penting apa yang telah berubah di tengah masyarakat sehingga Mahkamah mengubah pendiriannya dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29-51-55/PUU-XXI/2023 dengan amar menolak sehingga berubah menjadi amar mengabulkan dalam Putusan a quo?" kata Saldi.

Secara kronologi proses putusan pun disinggung Saldi. Dia membagi 2 gelombang gugatan terkait batas usia capres/cawapres yaitu sebagai berikut:

Gelombang Pertama

1. Perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023 yang diajukan oleh PSI dan 4 pemohon perseorangan

2. Perkara Nomor 51/PUU-XXI/2023 yang diajukan oleh Partai Garuda

3. Perkara Nomor 55/PUU-XXI/2023 yang diajukan Erman Safar dkk

Gelombang Kedua

1. Perkara Nomor 91/PUU-XXI/2023 yang diajukan oleh Arkaan Wahyu Re A

2. Perkara Nomor 92/PUU-XXI/2023 yang diajukan oleh Melisa Mylitiachristi Tarandung

Saldi menyebut Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) untuk memutus Perkara Nomor 29-51-55/PUU-XXI/2023 pada tanggal 19 September 2023 dihadiri 8 hakim konstitusi tanpa dihadiri Ketua MK Anwar Usman. Hasilnya, menurut Saldi, 6 hakim konstitusi sepakat menolak permohonan dan tetap memosisikan Pasal 169 huruf q UU Pemilu sebagai kebijakan hukum terbuka atau opened legal policy pembentuk undang-undang. Sedangkan 2 hakim lainnya menyatakan dissenting opinion.

Namun arah angin berubah. Dalam RPH berikutnya, menurut Saldi, beberapa hakim konstitusi lain mengarah ke model alternatif seperti yang dimohonkan. Saldi juga menyoroti soal pemohon Perkara Nomor 90-91/PUU-XXI/2023 sempat menarik permohonannya dan kemudian sehari setelahnya membatalkan kembali penarikan tersebut.

Selain itu Saldi menyoroti soal amar putusan. Dia menyebut 5 hakim konstitusi yang setuju dengan amar 'mengabulkan sebagian' terbagi menjadi 2 kelompok. Dia mengatakan 3 hakim konstitusi sepakat membuat alternatif usia 40 tahun dengan 'atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah'. Sementara 2 lainnya memaknai petitum pemohon hanya sebatas 'pernah menjabat atau sedang menjabat sebagai gubernur'.

"Jika pendekatan dalam memutus perkara sejenis seperti ini terus dilakukan, saya sangat, sangat, sangat cemas dan khawatir Mahkamah justru sedang menjebak dirinya sendiri dalam pusaran politik dalam memutus berbagai political questions yang pada akhirnya akan meruntuhkan kepercayaan dan legitimasi publik terhadap Mahkamah. Quo vadis Mahkamah Konstitusi?" kata Saldi.

Hakim Konstitusi Arief Hidayat Sebut 3 Keganjilan

Hakim konstitusi Arief Hidayat yang juga menyatakan dissenting opinion menyebut adanya 3 keganjilan. Apa itu?

1. Penjadwalan sidang yang terkesan lama dan tertunda

2. Pembahasan dalam RPH

3. Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan Perkara Nomor 91/PUU-XXI/2023 ditarik tetapi tetap dilanjutkan.

Soal jadwal sidang yang lama dan tertunda, Arief menyebut tidak melanggar hukum acara tapi menurutnya berpotensi menunda keadilan. Sedangkan soal pembahasan dalam RPH, Arief menyinggung soal ketidakhadiran Ketua MK Anwar Usman untuk 3 perkara yaitu Perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023, Perkara Nomor 51/PUUXXI/2023, dan Perkara Nomor 55/PUU-XXI/2023. Menurut Arief, awalnya disebutkan bila Ketua MK absen untuk menghindari konflik kepentingan karena kerabat Ketua MK berpotensi diusulkan dalam Pemilu 2024 tapi saat pembahasan Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan Perkara Nomor 91/PUU-XXI/2023 dengan isu yang sama, Ketua MK ikut membahas dan memutus kedua perkara.

"Sungguh tindakan yang menurut saya di luar nalar yang bisa diterima oleh penalaran yang wajar. Tindakan Ketua ini kemudian saya pertanyakan dan persoalkan di dalam RPH. Setelah dilakukan konfirmasi pada sidang RPH hari Kamis, tanggal 21 September 2023, Ketua menyampaikan bahwa ketidakhadirannya pada pembahasan dan forum pengambilan keputusan pada Perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023, Perkara Nomor 51/PUU-XXI/2023 dan Perkara Nomor 55/PUU-XXI/2023 lebih dikarenakan alasan kesehatan dan bukan untuk menghindari konflik kepentingan (conflict of interest) sebagaimana disampaikan Wakil Ketua pada RPH terdahulu," kata Arief.

Kemudian untuk hakim konstitusi Wahiduddin Adams yang juga dissenting opinion menilai putusan kabul dalam perkara itu menjadikan MK melakukan praktik yang lazim dikenal sebagai 'legislating or governing from the bench' atau tanpa didukung dengan alasan-alasan konstitusional yang cukup (sufficient reason) dalam batas penalaran yang wajar. Dia mengatakan seharusnya kekuasaan kehakiman dalam konteks ini sebaiknya diarahkan sebagai kemerdekaan untuk tidak melakukan sesuatu.

"Menimbang bahwa berdasarkan beberapa uraian argumentasi tersebut di atas, saya berpendapat Mahkamah seharusnya menolak Permohonan Pemohon," ucapnya.

Kemudian pendapat berbeda yang diungkapkan hakim konstitusi menyebutkan tentang kedudukan hukum. Almas menyebutkan bila permohonan itu tidak untuk kepentingan diri sendiri di mana disebut Suhartoyo dalam perkara-perkara sebelumnya seharusnya juga diterapkan.

2 Hakim Beri Alasan Berbeda

Ada 2 hakim yang memberi alasan berbeda yaitu Enny Nurbaningsih dan Daniel Yusmic P Foekh. Mereka mengatakan permohonan itu dikabulkan dengan syarat berpengalaman sebagai gubernur yang persyaratannya ditentukan oleh pembentuk undang-undang.

Enny menjelaskan bila putusan perkara sebelumnya didalilkan soal berpengalaman sebagai penyelenggara negara di mana dalam cakupan penyelenggara negara terdapat kepala daerah. Sedangkan untuk Almas, dia menilai ada dalil yang lebih spesifik yaitu kaitan dengan berpengalaman sebagai kepala daerah baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, namun sesuai dengan tingkatan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan maka dalam konteks ini gubernur sebagai kepala daerah otonom dan juga wakil pemerintah pusat yang relevan untuk mendekat pada level penyelenggara urusan pemerintahan yang lebih tinggi.

"Sehingga alasan saya tersebut tidak menegasikan pandangan saya sebagai bagian yang memutus perkara Nomor 51/PUU-XXI/2023 dan Nomor 55/PUU-XXI/2023. Dengan demikian, saya memiliki alasan berbeda dalam mengabulkan sebagian dari petitum Pemohon yakni 'berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau berpengalaman sebagai gubernur yang persyaratannya ditentukan oleh pembentuk undang-undang'," sebut Enny.

Simak Video: Respons Anies soal Putusan MK Terkait Usia Capres-Cawapres

[Gambas:Video 20detik]


Kapolda Irjen Tabana Bangun menyebut Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) masuk kategori rawan sedang pada pemilu 2024. Hal itu disampaikannya usai gelar pasukan operasi mantap Brata di Alun-alun Engku Putri, Kota Batam, Kepri.

"Untuk kerawanan di Kepri masuk kategori status yang tidak rawan," kata Irjen Tabana, Selasa (17/10/2023).

Tabana menyebut meski kerawanan pemilu di Kepri masuk kategori sedang pihaknya tetap melakukan antisipasi. Koordinasi kepolisian dan penyelenggara pemilu tetap diintensifkan untuk mengantisipasi hal yang tak diinginkan.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Namun demikian antisipasi kita tetap menyiapkan personel dan koordinasi dengan penyelenggara Pemilu baik dengan KPU dan Bawaslu. Sehingga pelaksanaan pemilu bisa berjalan dengan baik," ujarnya.

"Koordinasi insidental juga setiap saat secara periodik, karena ini sudah masuk tahapan pemilu," tambahnya.

Pada pengamanan pemilu 2024, Polda Kepri jajaran menurunkan 4.000 ribuan personel. Penurunan pasukan maksimal dilakukan saat pemungutan suara di TPS dan perhitungan suara di setiap tingkatan.

"Untuk jumlah personel yang kita turunkan sesuai dengan tahapan pemilu. Paling banyak itu sekitar 4.000 ribuan personel, itu dikerahkan saat tahapan pemungutan suara. Nantinya personel itu akan dikirimkan ke TPS di seluruh provinsi Kepri," ujarnya.

Ketua Bawaslu Kepri Zulhadril Putra menambahkan meski Kepri masuk kategori rawan sedang hal itu tak membuat pihaknya berpangku tangan. Ia menyebut segala upaya mencegah potensi kerawanan pemilu juga terus diupayakan.

"Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Kepri sendiri dilihat dari pemilu sebelumnya, Kepri itu masuk kategori sedang. Tapi kita tetap melakukan mitigasi dan antisipasi serta memetakan terjadinya kerawanan pemilu," ujarnya.

Monyet Liar Ganggu Permukiman Warga Batam, Ada yang Sempat Bawa Pisau


Kepolisian Republik Indonesia bersiap mengamankan kontestasi Pemilu tahun 2024. Kesiapan ini ditunjukan dengan menggelar apel gelar pasukan Operasi Mantap Brata secara serentak Selasa (17/10/23).

Salah satunya, Polres Tasikmalaya, Jawa Barat turut melaksanakan apel di Lapangan Hitam Mapolres Tasikmalaya, Selasa pagi (17/10/23). Selain menghadirkan personel kepolisian dan brimob, TNI serta BPBD, Satpol PP hingga Dinas perhubungan dilibatkan.

"Kami Polres Tasikmalaya siap amankan Pemilu tahun 2024, personel diturukan dengan kekuatan penuh," kata AKBP Suhardi Heri Haryanto, Kapolres Tasikmalaya pada detikJabar, Selasa (17/10/23).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Penyakit yang Harus Diwaspadai Polisi

Uniknya, usai melaksanakan apel, ratusan personel kepolisian mendapatkan penyuluhan kesehatan dari Dokter Dokkes Polres Tasikmalaya. Penyakit degeneratif seperti darah tinggi hingga jantung harus diwaspadai anggota kepolisian yang menjalankan tugas Pengaman Pemilu tahun 2024.

"Kita adakan juga penyuluhan bagi anggota Polres Tasikmalaya terkait masalah menjaga kesehatan. Karena PAM Pemilu membutuhkan energi, jadi polisi harus mengetahui cara-cara menjaga kesehatan yang baik. Maka kita hadirkan dokter," ucap Suhardi.

Dokter Dokkes Polres Tasikmalaya, Ikmal Trenggana menyebut penyakit kebanyakan anggota polisi yaitu hipertensi alias darah tinggi. Menjaga pola makan serta istirahat cukup bisa menghindari fatalitas penyakit hipertensi atau darah tinggi tersebut.

Selain karena intensitas pekerjaan yang meningkat, kurang baik pola makan turut meningkatkan risiko darah tinggi.

"Jadi kebanyakan yang diperiksa ke Dokkes, anggota polisi itu keluhan darah tinggi yah. Pusing kaya gitu. Maka tadi kita kasih bekal ilmu agar pak polisi menjaga pola makan dan istirahat yang cukup. Apalagi kan mau pengamanan Pemilu tahun 2024, biasanya kan lebih banyak aktivitas di luar kantornya," kata Ikmal di Mapolres Tasikmalaya Selasa (17/10/23).

Mencegah hipertensi salah satunya tidak banyak mengkonsumsi makanan asin dan gurih, rutin minum obat dan istirahat cukup.

"Nah kan pas Pengamanan kadang istirahat gak bagus, makanya maksimalkan waktu istirahat untuk tidur biar bugar lagi, terus jaga pola makan jangan yang asin dan gurih," ucap Ikmal.


Daftar Isi Tegaskan Tak Ada Intervensi

Nama Almas Tsaqibbirru Re A mendadak ramai disorot usai gugatannya soal capres-cawapres dikabulkan sebagian oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Mahasiswa Universitas Surakarta (Unsa) tersebut diketahui mengajukan uji materi terkait usia minimal capres/cawapres.

"Menggugat Undang-Undang yang syarat batas minimal usia capres/cawapres. Kami memberikan jalan alternatif terutama kepada orang yang pernah berpengalaman atau sedang menjabat sebagai kepala daerah di tingkat gubernur, wail kota, dan bupati," terang Almas saat dihubungi detikJateng via telepon, Selasa (17/10/2023).

Mulai berkuliah di Program Studi Ilmu Hukum Unsa tahun 2019, Almas mengaku mengajukan gugatan ketika melaksanakan magang di Kartika Law Firm. Ia bersama rekan-rekan magangnya pun berdiskusi untuk mengajukan gugatan ke MK.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kebetulan kuasa hukum saya itu kerja di tempat saya magang juga, jadi ya sering diskusi sama teman-teman juga. Kalau nggak salah saya menggugat sejak Agustus, lebih lengkapnya bisa tanya kuasa hukum saya saja," kata Almas.

Tegaskan Tak Ada Intervensi

Almas yang juga merupakan putra Boyamin Saiman, Koordinator Masyarakat Anti-korupsi Indonesia (MAKI), pun menegaskan tidak ada intervensi dari pihak lain.

"Ini niat kami, saya dan rekan-rekan, nggak ada intervensi," tegasnya.

Ia mengaku tidak begitu mengenal Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka dan hanya menjadi pintu dengan mengajukan gugatan tersebut. Bersama adiknya, Arkaan Wahyu yang merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret (UNS), mengajukan judicial review atas UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu ke MK. Sebagai warga Solo, Almas berpendapat bahwa Gibran memiliki potensi untuk bisa maju di pilpres.

"Secara pembangunan jelas banyak proyek yang digarap ya, terus mungkin birokrasinya yang sudah menjadi bagus," tutur Almas.

Mahasiswa Unsa yang hendak diwisuda pada akhir Oktober tersebut mengaku tidak ada langkah selanjutnya yang akan ia dan rekan-rekannya lakukan. Sebagai penggugat, Almas merasa tugasnya sudah selesai dengan dikabulkannya gugatan oleh MK.

"Saya senang atas dikabulkannya gugatan ini. Kan apa pun ini adalah hasil kerja saya dan rekan-rekan juga dalam rangka menguji ilmu yang saya dapat dalam perkuliahan juga," pungkasnya.

Untuk diketahui, MK mengabulkan uji materi terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terkait batas usia capres-cawapres yang diajukan mahasiswa Unsa bernama Almas Tsaqibbirru Re A. MK menyatakan batas usia capres-cawapres tetap 40 tahun kecuali sudah berpengalaman sebagai kepala daerah.

"Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian," kata Ketua MK Anwar Usman dalam sidang di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (16/10) dilansir detikNews.

Sosok Almas, Penggugat Usia Capres-Cawapres yang Dikabulkan MK


Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meminta pasukan pengamanan Pemilu 2024 mengantisipasi aksi terorisme di seluruh Indonesia. Dia meminta personel kepolisian memberi perhatian demi mencegah terjadinya aksi terorisme.

Sigit mengingatkan perihal kejadian yang sempat terjadi pada Pemilu 2019. Dia berharap hal serupa tidak terjadi pada pesta demokrasi mendatang.

"Terorisme juga harus menjadi perhatian serius. Pada penyelenggaraan Pemilu 2019 terdapat 6 aksi serangan teror dan ini tidak boleh terjadi di Pemilu 2024," ucap Sigit dalam amanatnya saat gelar pasukan Operasi Mantap Brata 2023-2024 di Lapangan Silang Monas, Jakarta Pusat, Selasa (17/10/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Sigit juga menyinggung soal perang antara Hamas dan militer Israel yang saat ini masih terjadi. Dia meminta pasukan melakukan langkah preventif dengan menangkap pelaku terorisme.

"Terlebih saat ini perang antara Hamas dengan militer Israel sedang bereskalasi, di mana hal ini dapat berdampak terhadap situasi di Indonesia," ungkap Sigit.

"Optimalkan preventive strike agar pelaku teror berhasil ditangkap sebelum melancarkan aksinya sehingga kita bisa memastikan tidak ada letupan sekecil apa pun pada Pemilu 2024," lanjutnya.

Selain itu, Sigit meminta pasukan melakukan pemetaan potensi konflik di tiap wilayah. Dia juga memerintahkan agar penyelesaian konflik itu dilakukan hingga ke akar masalah.

"Apabila terdapat konflik yang sudah mengganggu stabilitas kamtibmas, maka pastikan penggunaan kekuatan dilakukan secara tepat sesuai SOP dengan memegang teguh asas proporsionalitas, legalitas, akuntabilitas, serta netralitas," perintahnya.

Sebagaimana diketahui Polri melakukan apel gelar pasukan Operasi Mantap Brata 2023 dalam rangka pengamanan Pemilu 2024. Sebanyak 434 ribu personel dari Mabes Polri dan jajaran Polda dikerahkan dalam operasi tersebut.

Adapun operasi ini akan dipimpin langsung oleh Kabaharkam Polri Komjen Fadil Imran dengan didampingi Dankorbrimob sebagai wakil kepala operasi (wakaops).

Operasi Mantap Brata 2024 nantinya akan melibatkan 11 satuan kerja dari Mabes Polri. Sebelas satuan yang dimaksud adalah Bareskrim, Baintelkam, Baharkam, Korbrimob, Slog, Divisi Humas, TIK, Propam, Hubinter, Srena, dan Irwasum. Kemudian, 11 satuan kerja itu akan ditempatkan ke dalam sembilan satuan tugas (satgas) yang berbeda.

Sembilan satgas tersebut adalah Pengamanan Capres-Cawapres, Preemtif, Preventif, Penindakan, Gakkum, Antiteror, Pengaman TPS Luar Negeri, Humas, dan Banops.


Pj Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Bahtiar Baharuddin mengingatkan ASN Pemprov Sulsel menjaga netralitasnya menjelang tahun politik 2024. Bahtiar menyinggung nasib pegawai tergantung dari jempolnya usai adanya larangan like, comment, hingga share media sosial peserta pemilu, termasuk caleg.

Hal itu disampaikan Bahtiar usai deklarasi pakta integritas netralitas ASN di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulsel, Senin (16/10). Bahtiar mengingatkan ada patroli siber yang memantau perkara netralitas ASN.

"Sekarang sudah ada patroli cyber loh. Nasibnya anak-anak ta' tergantung dari jempol. Lebih baik pikirkan masa depan anak-anak ta' dari pada menyulitkan dari hal-hal sederhana," ucap Bahtiar kepada wartawan, Senin (16/10/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Bahtiar menjelaskan deklarasi pakta integritas dan netralitas ASN ini merupakan amanat Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 . Hal ini juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

"Itu harga mati sebenarnya itu. Itu juga diatur dalam Undang-Undang ASN sendiri, harus netral, meskipun memiliki hak untuk memilih," paparnya.

Dia mengaku ASN berada dalam kondisi dilematis atas kondisi tersebut. Namun bagaimana pun ASN sebagai pelayan publik terikat aturan.

"Dilemanya di sisi lain dia punya hak memilih, di sisi lain dia harus netral. Itulah kalau jadi ASN, tentu akan dalam pikiran kita pasti ada," ucap Bahtiar.

"Apalagi kalau saudara kandungnya, caleg atau cakada, apa yang ada dalam benaknya itu tidak boleh diartikulasikan ke publik. Baik untuk gestur tubuh maupun lisannya. Memang begitulah kalau jadi ASN, kayak robot," tambahnya.

Bahtiar menambahkan semua instansi punya fungsi dalam melakukan pengawasan. Dia berharap ASN bekerja sesuai dengan tugasnya lantaran ada sanksi yang akan diberikan jikan netralitas ASN dilanggar.

"Itu tentu masing-masing satuan Gakumdu gencar melakukan pengawasan masyarakat juga berlangsung. Dan pengawasan masyarakat juga kita akan berikan tindakan di sana akan diteliti, ada rekomendasi, masing masing satuan yang bertanggung jawab memberikan sanksi," ucapnya.

Sementara Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulsel Sukarniaty Kondolele menambahkan agar tidak sembarangan memberikan like atau berkomentar di akun medsos caleg. Hal itu dianggap sebagai pelanggaran netralitas.

"Inikan sudah masuk tahun politik jadi kalau kita pengikut salah satu calon misalnya itu kita dilarang untuk meng-like, komen, dan lain sebagainya," jelas Sukarniaty.

Dia mengimbau ASN bekerja sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. Dia mengingatkan tanggung jawab personal masing-masing ASN.

"Sudah jelas Pak Gub penekanannya kita betul-betul harus netral karena itu diatur undang-undang jadi tidak bisa setengah-setengah netral. Mungkin ada yang sembunyi-sembunyi lagi, persoalannya kalau didapat tanggung jawab secara personal," tandasnya.

Arahan Wapres Ma'ruf ke KBRI: Jaga Netralitas Pemilu 2024


Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bertindak tegas jika menemukan adanya pelanggaran jelang Pemilu 2024, baik oleh partai politik maupun Aparatur Sipil Negara (ASN).

Pemilu 2024 dimulai dengan pemilihan presiden dan wakil presiden serta anggota legislatif pada 14 Februari. Kemudian dilanjut pada pemilihan kepala daerah pada 27 November.

Bey meminta Badan Pengawas Pemilu menegakkan aturan dengan lebih tegas. Menurutnya berbagai pelanggaran pemilu merupakan tanggung jawab Bawaslu untuk bisa menertibkan.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Memang ranahnya Bawaslu. Aturan-aturan sudah jelas, sudah ada SKB 5 menteri dan surat edaran," kata Bey, Selasa (17/10/2023).

Bey juga mengingatkan kepada ASN di Jabar untuk bisa menjaga pribadi maupun institusi agar tetap netral pada Pemilu 2024. Dengan prinsip netralitas, Bey berharap ASN dapat menyikapi situasi politik dengan tidak terpengaruh atau mempengaruhi pihak lain.

"Saya berharap para ASN memahami betul arti netralitas, mana yang boleh dan mana yang tidak. Netralitas bukan berarti kita tidak boleh menegakkan aturan. Jadi selain tidak memihak, kita harus berani tidak memberikan dukungan serta berani menegakkan aturan," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Jabar Zacky M Zam Zam menambahkan, peserta pemilu diberi keleluasaan dalam pra tahapan kampanye atau sosialisasi Pemilu. Menurutnya ada dua sosialisasi yang dibolehkan yakni terkait alat peraga sosialisasi (APS) dan pendidikan politik internal partai.

"Alat peraga sosialisasi yang teridentifikasi di Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 adalah bendera partai politik yang mencerminkan satu nomor urut partai politik, dan simbol partai politik," ujarnya.

"Agar proses sosialisasi dan pendidikan politik internal parpol tidak menimbulkan kegaduhan, Bawaslu kolaborasi dengan Satpol PP," imbuh dia.


Potensi konflik menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 di Bali berada dalam kategori sedang. Hal itu diungkapkan oleh Kapolda Bali Irjen Ida Bagus Kade Putra Narendra.

"Titik kerawanan ada beberapa zona, khususnya di Bali memang tidak terlalu mendapat titik yang merah atau sangat rawan. Hanya dalam evaluasi tingkat nasional, Bali ada di tingkat kerawanan sedang," kata Putra Narendra kepada wartawan di Lapangan Mako Brimob, Selasa (17/10/2023).

Putra Narendra mengaku tidak meremehkan situasi yang ada meski Bali tidak berada dalam kategori rawan atau sangat rawan jelang Pemilu 2024. Pria asal Kabupaten Tabanan itu mengaku tetap waspada dengan potensi gejolak yang ada.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kami tidak underestimate, kami tetap harus waspada mengantisipasi gejolak maupun konflik-konflik yang terjadi saat pelaksanaan pemilu," jelas jenderal polisi bintang dua itu.

Putra Narendra pun mengimbau kepada masyarakat dan partai politik untuk bersama-sama melaksanakan pemilu sebagai pesta demokrasi. Ia minta agar tidak ada insiden gontok-gontokan akibat pemilu.

"Mari bersama-sama pesta yang benar, damai dan berbahagia. Jangan malah saling gontok-gontokan atau berkelahi. Tentunya harus siap kalah. Jangan hanya siap menang saja, tapi kalah tidak mau, itulah yang nantinya akan berpengaruh pada situasi kamtibmas," ungkapnya.

"Untuk itu mari bersama menyikapi situasi yang ada, menjelang atau saat pelaksanaan pemilu. Harus siap menjaga Kamtibmas bersama. Netralitas Polri tentu harga mati. Polri sebagai aparat di tengah-tengah, tidak memihak ke kiri atau ke kanan, tetap pada posisinya," tambah dia.

Kota Denpasar yang Berawal dari Keberadaan Puri-puri Kerajaan Badung


Sekitar 200 tokoh masyarakat sipil dari kalangan akademisi, aktivis hingga ekonom menyatakan sikap keprihatinan terkait putusan yang dibuat oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Mereka menilai keputusan MK tersebut bisa merusak tatanan demokrasi dan memuluskan dinasti politik di Indonesia.

MK diketahui mengabulkan sebagian gugatan uji materi UU Nomor 7 Tahun 2017 terkait batas usia calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres). MK mengubah syarat capres dan cawapres dengan menambahkan frasa pada pasal 169 huruf q UU menjadi berusia paling rendah 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk kepala daerah.

Keprihatinan atas keputusan tersebut disampaikan dalam kegiatan pembacaan Maklumat Juanda yang bertajuk 'Reformasi Kembali ke Titik Nol' di Jalan Ir. H. Juanda, Kelurahan Kebon Kelapa, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, Senin (16/10) kemarin.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia yang juga juru bicara pada maklumat tersebut Usman Hamid menyatakan pihaknya menentang putusan yang telah dikeluarkan MK yang dinilai mendukung dinasti politik.

"Hari ini kita menantang sebenarnya dan kami sudah prediksi bahwa meskipun soal usia itu ditolak, sejak tadi malam sudah beredar itu informasi akan ada kekecualian untuk mereka yang pernah menjabat sebagai Kepala Daerah, sama saja itu sebenarnya," tutur Usman, Selasa (17/10/2023).

Usman juga melayangkan gurauan terkait kepanjangan dari MK menjadi Mahkamah Keluarga imbas keputusan tersebut.

Melalui keputusan tersebut Usman menyebut bukan tidak mungkin praktik totalitarianisme (menghalangi adanya pihak oposisi) bisa terjadi. Hal ini karena pihak yang berkuasa merupakan kelompok keluarga yang masih terikat.

"Ini peringatan keras Prof. Jimly Asshiddiqie sebagai mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, dalam sebuah wawancara mingguan bahwa hari ini, totalitarianisme ada di depan mata kita," imbuhnya.

Serupa dengan suara Usman, Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia (TII) Danang Widoyoko juga dalam momen ini sebagai inisiator Maklumat Juanda 2023. Danang menyebut putusan MK berpotensi merusak makna demokrasi.

Karena putusan MK dapat memuluskan dinasti politik yang dampaknya bisa menyempitkan pilihan Capre dan Cawapres.

"Tetapi dengan politik dinasti kita hanya mendapat pilihan yang terbatas, artinya pilihan yang mereka dikarbit ini yang saya kira ini menjadi risiko bagi kita semua. Dan ini mengurangi makna demokrasi," ungkapnya.

Kemudian, Danang menjelaskan dinasti politik akan memutus harapan anak muda pekerja keras dan berprestasi untuk menjadi pemimpin kelak. Karena dengan adanya dinasti politik, kekuasaan diberikan secara turun-temurun dalam kelompok keluarga yang masih terikat.

"ini menjadi alarm bagi kita semua. Bukan membatasi anak muda, demokrasi memaksa anak muda dan kita semua untuk berprestasi, bekerja keras agar mereka menjadi pilihan (pemimpin) dan memberi harapan. Kalau seperti ini (adanya dinasti politik) kan pilihanna terbatas," ucap Danang.


Pemkab Mojokerto menggelar ikrar bersama dan menandatangani pakta integritas netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024. Pada momen ini, Bupati Ikfina Fahmawati mengingatkan 8 bentuk pelanggaran netralitas yang wajib dihindari para ASN.

Ikrar bersama netralitas ASN dan karyawan Pemkab Mojokerto digelar di halaman Kantor Bupati Mojokerto pagi tadi. Pembacaan ikrar dipimpin Asisten 3 Bidang Administrasi Umum Siswandi. Kegiatan ini diikuti seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), para staf ahli Bupati, para asisten Sekda, para kepala bagian, serta seluruh camat.

Poin ikrar ASN tersebut meliputi menjaga netralitas dalam melaksanakan layanan publik sebelum, selama maupun setelah Pemilu dan Pilkada serentak 2024, menghindari konflik kepentingan dan memihak calon dan parpol tertentu, bijak dalam bermedsos serta tidak menyebarkan ujaran kebencian dan informasi bohong, juga menolak politik uang dan segala jenis pemberian dalam bentuk apapun.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Selanjutnya, Sekda Kabupaten Mojokerto Teguh Gunarko bersama para Kepala OPD, staf ahli Bupati, asisten Sekda, kepala bagian, serta seluruh camat menandatangani pakta integritas netralitas ASN. Tanda tangan pakta integritas disaksikan langsung Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati dan Ketua Bawaslu Dody Faizal.

Dalam sambutannya, Bupati Ikfina mewanti-wanti semua ASN dan karyawan Pemkab Mojokerto selalu menjaga netralitas sebelum, selama dan sesudah masa kampanye Pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024. Ia meminta para ASN fokus memberikan layanan yang profesional dan berkualitas kepada masyarakat.

"Jadi, saya minta tolong semua ASN fokus melayani publik, menjaga dan mempererat persatuan, serta menjaga kondusivitas Kabupaten Mojokerto," terangnya di lokasi, Selasa (17/10/2023).

Orang nomor satu di Pemkab Mojokerto ini menjelaskan, netralitas ASN diatur dalam UU RI nomor 5 tahun 2014 tentang ASN dan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 42 tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS. Menurutnya, setiap ASN tidak boleh memihak salah satu calon atau melakukan perbuatan politik praktis atau berafiliasi dengan parpol.

"Maka jelas pelanggaran netralitas merupakan pelanggaran kode etik dan disiplin ASN yang bisa diberikan sanksi tegas, baik moral maupun administrasi. Sanksi berupa hukuman disiplin sedang hingga berat sesuai peraturan perundang-undangan," tegasnya.

Berdasarkan data Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) pada Pemilu 2019 lalu, kata Ikfina, terdapat 1.596 pegawai pemerintah yang disanksi karena melanggar netralitas ASN. Ia meminta data tersebut menjadi perhatian serius semua ASN dan karyawan Pemkab Mojokerto. Sehingga tidak satu pun ASN dari Bumi Majapahit yang masuk daftar serupa pada Pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024.

Untuk itu, Ikfina menjabarkan 8 bentuk pelanggaran netralitas yang wajib dihindari semua ASN dan karyawan Pemkab Mojokerto. Satu, memasang spanduk, baliho atau alat peraga kampanye lainnya terkait peserta Pemilu dan Pilkada serentak. Dua, menyosialisasikan atau mengampanyekan di medsos peserta Pemilu dan Pilkada serentak.

Tiga, menghadiri deklarasi atau kampanye peserta Pemilu dan Pilkada serentak maupun memberikan dukungan aktif. Empat, membuat postingan, komentar, menyukai, mengikuti atau bergabung dalam grup atau akun pemenangan peserta Pemilu dan Pilkada serentak.

Lima, memposting di medsos atau media lain yang bisa diakses publik foto dengan calon, tim sukses dengan memeragakan simbol keberpihakan atau memakai atribut parpol atau menggunakan latar belakang gambar parpol atau bakal calon. Enam, ikut dalam kegiatan kampanye atau sosialisasi atau pengenalan bakal calon.

Tujuh, mengikuti deklarasi atau kampanye bagi suami atau istri calon dalam status tidak cuti di luar tanggungan negara. Delapan, melalkukan bentuk pelanggaran lain yang diatur dalam peraturan perundang-undanga.

"Saya minta semua kepala perangkat daerah melakukan sosialisasi, pengawasan dan pembinaan terhadap ASN di lingkungan kerja masing-masing," jelasnya.

Ikrar dan penandatanganan pakta integritas netralitas ASN ini bakal dilanjutkan di setiap perangkat daerah Pemkab Mojokerto saat apel pagi pada Rabu (18/10).

"Mari kita ciptakan Pemilu dan Pemilihan tahun 2024 aman, sukses damai dan kondusif," tandas Ikfina.

Gaya Foto ASN yang Dilarang Selama Pemilu


Hakim konstitusi Saldi Isra menyebut ada hakim yang bernafsu memutus uji materi terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu terkait batas usia capres-cawapres yang diajukan mahasiswa Unsa, Almas Tsaqibbirru. Gerindra meragukan pernyataan Saldi Isra.

"Sebagai orang yang pernah belasan tahun bersidang di Mahkamah Konstitusi, saya meragukan apa yang disampaikan Profesor Saldi Isra bahwa ada salah satu hakim bernafsu untuk mempercepat proses persidangan MK perkara usia capres dan cawapres," kata Waketum Gerindra Habiburokhman kepada wartawan, Selasa (17/10/2023).

Habiburokhman justru mencurigai ada hakim MK yang hendak menghalangi putusan perkara tersebut. Dia mengungkit kesimpulan perkara ini telah digelar MK sejak September lalu.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Saya rasakan justru sebaliknya, saya curiga ada hakim konstitusi yang sangat bernafsu untuk menghalangi diberikannya hak konstitusi generasi muda dengan memperlambat persidangan," ujarnya.

"Kita tahu, bahwa jadwal acara terakhir dalam rangkaian sidang MK, yaitu penyerahan kesimpulan adalah awal September lalu," imbuhnya.

Namun, lanjut Habiburokhman, putusan perkara itu baru dilakukan MK baru-baru ini. Dia pun mengaku mendengar rumor putusan itu rencananya kembali ditunda.

"Biasanya putusan MK keluar seminggu atau dua minggu setelah penyerahan kesimpulan tersebut yang artinya adalah sekitar pertengahan September. Namun kami sangat bingung mengapa putusan tersebut bisa tertunda begitu lama sampai lebih dari satu bulan lamanya. Bahkan kami mendengar rumor bahwa tadinya putusan tersebut akan kembali ditunda," kata Habiburokhman.

Wakil Ketua Komisi III DPR ini mengimbau Saldi Isra tidak menyebarkan penilaian subjektifnya soal adanya pihak yang bernafsu memutuskan perkara ini. Menurutnya, Saldi Isra seharusnya menyampaikan argumen.

"Kami mengimbau kepada Profesor Saldi Isra untuk menghormati lembaga tempat dirinya sendiri mengabdi ya ini Mahkamah Konstitusi. Jangan menyebarkan informasi atau dugaan subjektif yang dia sendiri tidak bisa membuktikannya," kata Habiburokhman.

"Kami hormati kapasitas beliau sebagai negarawan yang seharusnya menyampaikan narasi-narasi yang argumentatif ketimbang tuduhan subjektif," tandas dia.

MK telah mengabulkan uji materi terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu terkait batas usia capres-cawapres yang diajukan mahasiswa Unsa, Almas Tsaqibbirru. Hakim konstitusi Saldi Isra mengatakan ada hakim yang bernafsu memutus perkara tersebut.

Hal itu disampaikan Saldi dalam sidang putusan gugatan batas usia capres cawapres di MK, Jakarta Pusat, Senin (16/10/2023). Saldi merupakan salah satu dari empat hakim yang memiliki pendapat berbeda terkait putusan gugatan perkara nomor 90/PUU-XXI/2023 itu.

"Ketika pembahasan di RPH, titik temu (arsiran) termasuk masalah yang menyita waktu dan perdebatan. Karena perdebatan yang belum begitu terang terkait masalah amar tersebut, ada di antara hakim konstitusi mengusulkan agar pembahasan ditunda dan tidak perlu terburu-buru serta perlu dimatangkan kembali hingga Mahkamah, in casu lima hakim yang berada dalam gerbong 'mengabulkan sebagian', benar-benar yakin dengan pilihan amar putusannya," ujar Saldi.

"Di antara sebagian hakim yang tergabung dalam gerbong 'mengabulkan sebagian' tersebut seperti tengah berpacu dengan tahapan pemilihan umum presiden dan wakil presiden, sehingga yang bersangkutan terus mendorong dan terkesan terlalu bernafsu untuk cepat-cepat memutus perkara a quo," lanjut Saldi.

Lihat juga Video: Putusan MK soal Usia Capres-Cawapres Trending di Twitter/X

[Gambas:Video 20detik]


Bisnis properti merupakan salah satu industri yang tahan banting. Berbagai kendala, mulai dari soal ekonomi hingga iklim politik yang menghadang, namun terbukti bisnis properti mampu bangkit.

Terbaru adalah pandemi yang terjadi pada tahun 2020 lalu yang berjalan lebih kurang 2 tahun. Akan tetapi, industri properti mampu bergerak bangkit.

Pascapandemi, tak semua segmen dalam industri properti mampu bergerak seperti ruang perkantoran, area komersial seperti pusat belanja terganggu ritme bisnisnya. Namun, salah satu segmen yang bergerak lebih cepat adalah hunian. Memasuki penghujung tahun 2023, industri properti kembali dihadapkan dengan hajatan politik pada Februari 2024 (Pemilu).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dana Moneter Internasional atau IMF/International Monetary Fund memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia 2024 sebesar 5,0% yoy atau sama dengan perkiraan tahun 2023. Artinya, peluang bertumbuh tetap ada di tahun-tahun politik karena merupakan kondisi berpola musiman, namun bukan berarti kinerja investasi akan berhenti.

Ferry Salanto Senior Associate Director Research Colliers Indonesia menyatakan 2024 sejauh ini proyeksi sekitar 5% dan tak ada indikasi menurun, seperti stabil. Akan tetapi, menurutnya properti itu ada siklus, seperti sebuah jam bergerak ke atas. Selama 3 tahun pergerakan terhambat karena ada pandemi, dan saat ini untuk hunian berada pada jarum jam di angka 7, siap bergerak ke atas.

"Dan sektor hunian itu berada di jam 7, siap bergerak ke atas. Dan proyek yang sudah berprogres pembangunannya akan lebih bagus, siap menyambut pasar. Artinya saat pasar bergerak maka timing-nya pas," imbuh Ferry Salanto dalam acara Elevee Media Talk dengan tema Bagaimana Pasar properti di Tahun Politik yang diadakan di Alam Sutera, Tangerang, dikutip Selasa (17/10/2023).

Lebih lanjut Ferry menegaskan kondisi properti sebelumnya tertahan karena efek pandemi, tahun ini (2023) mulai bergerak, perlahan naik. Meski demikian, menurutnya saat ini banyak developer menahan pengembangan proyek baru. Tidak seperti 5-7 tahun lalu yang pembangunan apartemen cukup masif, kini pembangunan hunian harus berhati-hati.

Terkait potensi pasar apartemen, Ferry menegaskan bahwa saat ini investor yang karakternya mencari yield saat ini jumlahnya berkurang sejak 2022, di mana pasar apartemen didominasi investor, khususnya kelas menengah atas.

"Di tahun 2023, pasarnya beda, pasar apartemen dari data yang kita lakukan pada kuartal II 2023 lalu didominasi oleh end user, mencapai 54%. Mereka membeli melihat dari progres proyeknya, atau produk sudah jadi, karena ini lebih confident," tegasnya.

Selain itu, segmen end user menurut Ferry membeli karena ada keperluan untuk dihuni, dan sudah saatnya untuk membeli.

"Fakta end user ini diperkuat juga oleh karena data OJK (Otoritas Jasa Keuangan), pada akhir tahun lalu saving dana masyarakat di bank meningkat, dan cukup besar. Nah, ini peluang, bagaimana bisa mengedukasi mereka untuk berinvestasi di properti, meyakinkan mereka memindahkan dananya ke apartemen sebagai investasi yang menguntungkan," jelasnya.

Secara umum, investor properti mempunyai kecenderungan untuk mengambil sikap wait and see atau menunda keputusan investasi. Namun ada juga yang justru mengambil peluang ketika harga properti belum naik, mengambil opportunity. Hal ni berbeda dengan segmen landed house yang tetap kuat, dan ini perlahan bisa terjadi di hunian vertikal karena kebutuhan hunian tinggi.

Sementara itu, Chief Marketing Officer (CMO) Elevee Condominum Alvin Andronicus mengakui, penjualan hunian vertikal saat ini perlu melakukan hal berbeda. Selain memanfaatkan sosial media sebagai alat pemasaran, Elevee Condominium juga secara berkala memberikan informasi terkini terkait progres pembangunan proyeknya. Kebetulan, saat ini ada 2 tower-nya yang sedang dibangun.

Alvin juga menjelaskan, tak hanya ajakan untuk membeli, tetapi juga mengedukasi pasar terkait produk. Menurutnya, pihaknya harus memberikan informasi terkini terkait progres pembangunan Elevee. Contohnya di beberapa titik media luar ruang, dibuatkan videotron LED untuk memberikan informasi progres pembangunan proyek secara berkala.

"Ini jadi kekuatan Elevee dalam pemasaran, di mana beberapa proyek hunian vertikal ada yang berhenti pembangunannya, tapi Elevee berbeda dengan menunjukkan progres pembangunan dan kita jadwalkan pada awal tahun 2025 sudah bisa serah terima kunci. Dan satu lagi Elevee yang berada dan dikembangkan oleh Alam Sutera memiliki karakter berbeda, berada dalam kawasan skala kota yang sudah berkembang. Ini juga kekuatan kita dalam pemasaran," tegas Alvin.

Selain itu, Alvin juga meyakini pasar mulai bergerak, karena saat ini tak hanya developer-nya yang bekerja keras memasarkan produknya, tetapi pihak perbankan, terkait pembiayaan melalui KPA, juga aktif bekerjasama dengan Elevee, menawarkan berbagai kemudahan.

"Saat ini hampir semua perbankan sudah bekerja sama dengan Elevee, tak hanya swasta, perbankan BUMN juga. Dan semuanya menawarkan kemudahan bagi konsumen," jelasnya.

Jokowi Bakal Bebaskan Biaya PPN Properti hingga Administrasi Rumah Murah


Menanggapi kabar yang menyebut Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka akan bergabung ke partai Golkar, Kepala Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) Golkar Nusron Wahid menegaskan partainya tidak dalam posisi memaksa Gibran untuk bergabung.

Anggota Komisi VI DPR RI itu mengatakan keputusan Gibran bergabung dengan Golkar sepenuhnya diserahkan kepada putra sulung Presiden Joko Widodo tersebut. Ia meyakini Gibran akan memutuskan hal terbaik untuk langkah politiknya.

"Semua diserahkan sepenuhnya sama Mas Gibran. Saya yakin beliau tahu mana langkah yang terbaik buat bangsa dan negara," kata Nusron dalam keterangan tertulis, Selasa (17/10/2024).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Menurutnya, Gibran mampu dan memiliki kehendak penuh untuk memilih langkah terbaik ke depannya. Partai tidak sedang berupaya meminta maupun memaksanya, terlebih saat ini Golkar berfokus pada perjalanan Koalisi Indonesia Maju menuju Pilpres 2024.

Nusron menegaskan yang menjadi fokus utama dan yang terpenting bagi partainya adalah bagaimana bakal calon presiden (bacapres) Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto dapat memenangi Pilpres 2024.

"Bagi kami, yang penting Pak Prabowo menang dengan cara yang santun dan elegan," tukas Nusron.

Simak juga Video: Sosok Almas, Penggugat Usia Capres-Cawapres yang Dikabulkan MK

[Gambas:Video 20detik]


Peluang Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka berlaga di Pilpres 2024 menjadi perbincangan setelah MK mengabulkan sebagian gugatan usia capres-cawapres yang diajukan mahasiswa Unsa. Bakal capres PDIP Ganjar Pranowo bicara peluang berduet dengan Gibran setelah putusan MK.

"Politik itu ketika janurnya belum melengkung semua akan bisa terjadi apa-apa," kata Ganjar dilansir detikJateng, Selasa (17/10/2023).

Untuk diketahui, MK memutuskan syarat capres adalah berusia 40 tahun atau kepala daerah yang sedang atau pernah dipilih lewat pemilihan umum.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Kembali ke Ganjar, dia menilai politik sangat dinamis. Ganjar menyebut semua tokoh memiliki peluang untuk mendampinginya dalam Pilpres 2024.

"(Soal peluang berpasangan dengan Gibran?) Semua, kalau kamu kan pasti menyebut saya satu nama. Tapi semua pasti punya peluang," imbuh Ganjar.

Ganjar sebelumnya memberi pesan kepada pendukungnya terkait putusan Mahkamah Konstitusi soal gugatan batas usia capres-cawapres. Ganjar meminta pendukungnya menghormati putusan tersebut.

"Yang penting semua menghormati putusan, dan kita akan menghormati sikap maupun hak politik siapa pun," kata Ganjar saat ditanya pesan kepada pendukungnya, Senin (16/10).

Baca selengkapnya di sini.

Lihat juga Video: Ponpes Ini Cukur Gundul Santrinya Sambut Putusan MK-Dukung Gibran

[Gambas:Video 20detik]


Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan uji materi terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terkait batas usia capres-cawapres yang diajukan mahasiswa Universitas Negeri Surakarta (Unsa) bernama Almas Tsaqibbirru. PAN menghormati putusan MK dan mengungkit tren pemimpin politik muda di dunia.

"PAN menghormati dan menaati keputusan MK yang menolak atas judicial review soal batas usia minimal sebagai calon presiden/calon wakil presiden di pasal 169 ayat (q) Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu," kata Waketum PAN Viva Yoga Mauladi kepada wartawan, Selasa (17/10/2023).

Viva menekankan putusan MK bersifat final dan mengikat. "Final, yakni putusan MK langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh untuk membatalkan keputusan tersebut. Sedangkan sifat mengikat bermakna putusan MK tidak hanya berlaku bagi para pihak tetapi bagi seluruh masyarakat Indonesia," lanjutnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Viva menilai putusan MK menunjukkan lembaga tersebut progresif lantaran tak hanya mempertimbangkan angka yang bersifat kuantitatif. Selain itu, dia pun menyinggung munculnya pemimpin politik dari kelompok muda sudah menjadi tren global.

"Putusan MK tentang batas usia minimal ini menegaskan bahwa, pertama, MK berpikir progresif dan rasional karena menilai usia bukan sebatas angka kuantitatif, tetapi juga menjadi hal yang bersifat kualitatif," kata Viva.

"Pertimbangannya tren global banyak bermunculan kepemimpinan politik yang berasal dari kaum muda. Hal ini akan menciptakan iklim demokrasi yang sehat untuk tumbuhnya kepemimpinan nasional," imbuhnya.

Lebih lanjut, Viva mendorong MK agar menyampaikan kepada publik dasar pertimbangan dikabulkannya frasa baru syarat maju capres-cawapres ini.

"Kedua, MK sebaiknya menjelaskan bahwa keputusan tentang batas usia dan penambahan frasa baru karena didasarkan kepada pertimbangan konstitusional dan menjamin kebebasan hak warga negara untuk memilih dan dipilih," kata dia.

Sebelumnya, Almas meminta agar capres/cawapres berusia paling rendah 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah.

"Mengabulkan permohonan untuk sebagian," kata Ketua MK Anwar Usman dalam sidang di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (15/10).

MK memutuskan syarat capres adalah berusia 40 tahun atau kepala daerah yang sedang atau pernah dipilih lewat pemilihan umum. MK membandingkan syarat usia capres saat ini 40 tahun, syarat usia gubernur 35 tahun dan syarat usia calon bupati/wali kota 25 tahun. Adapun caleg minimal 21 tahun. Hal itu dinilai tidak selaras dengan semangat konstitusi.

MK juga menunjukkan beberapa contoh kepala negara/kepala pemerintahan di berbagai negara yang berusia 40 tahun.

"MK berpendapat kepala daerah layak berpartisipasi dalam kontestasi dalam pemilu meskipun belum berusia 40 tahun," kata hakim MK Guntur Hamzah.

Berikut amar putusan lengkap yang dibacakan:

Mengadili

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian

2. Menyatakan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) yang menyatakan "berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai "berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah".

Sehingga Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selengkapnya berbunyi "berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah"

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.


Bakal capres Koalisi Indonesia Maju (KIM) Prabowo Subianto berulang tahun (ultah) ke-72 pada hari ini. Bakal capres dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan memberikan ucapan selamat ulang tahun kepada Prabowo.

Ucapan tersebut disampaikan Anies setelah menjalani cek kesehatan di RS Fatmawati, Jakarta Selatan. Anies mendoakan agar Prabowo selalu dalam keadaan sehat.

"Ya saya ucapkan selamat ulang tahun, semoga (Prabowo) selalu sehat," kata Anies di RS Fatmawati, Jakarta Selatan, Selasa (17/10/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Selain itu, Anies juga mendoakan agar Prabowo selalu dimudahkan dalam menjalankan amanat yang sedang diembannya. Dan terakhir, Anies berdoa agar Prabowo selalu dalam keberkahan.

"(Semoga) dimudahkan dalam menjalankan amanat yang sedang diembankan dan semoga selalu dalam keberkahan Allah. Barakallah fii umrik," sebutnya.

Prabowo Subianto diketahui berulang tahun pada hari ini, Selasa (17/10). Menteri Pertahanan sekaligus Ketum Partai Gerindra ini lahir pada 17 Oktober 1951, dan telah berumur 72 tahun pada hari ini.


Unsur TNI-Polri dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Bogor menggelar apel pasukan dalam rangka pengamanan Pemilu 2024. Apel digelar di Mako Polres Bogor, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

"Hari ini kami bersama Forkopimda yang dipimpin oleh Pak Dandim kemudian, saya dan Bapak Kajari mendampingi beliau melaksanakan apel gelar pasukan Operasi Mantap Brata Lodaya 2023-2024," kata Kapolres Bogor AKBP Rio Wahyu Anggoro, Selasa (17/10/2023).

"Hal ini bertujuan dalam rangka pengamanan pilpres yang tahapannya sebentar lagi pendaftaran 19 Oktober 2023. Pelaksanaan ini kurang lebih hampir satu tahun dan pelaksanaan akan kita lakukan secara komprehensif," sambungnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Sebanyak 1.500 personel gabungan, baik dari Polres maupun Komando Distrik Militer (Kodim) 0621, dikerahkan untuk mengamankan Pemilu 2024 di Kabupaten Bogor. Tujuannya guna menciptakan kondusivitas hingga pelantikan Presiden yang baru.

"Totalnya 1.500 dengan melibatkan TNI dan stakeholder terkait, tujuannya untuk menciptakan suasana yang kondusif, aman, dan lancar, hingga sampai pelantikan presiden yang baru untuk wilayah Kabupaten Bogor khususnya," imbuhnya.

Rio mengatakan jajarannya telah memetakan titik atau tempat pemungutan suara (TPS) mana saja yang rawan. Dia telah mengantisipasi kerawanan tersebut.

"Kami juga meminta dari TNI, pemerintah daerah secara bersama-sama untuk menempatkan TPS yang rawan. Kita akan concern di situ agar dukungan logistik, pencoblosan segala macam, aman dan terkendali," ungkapnya.

Pengamanan juga dilakukan di dunia maya, terutama media sosial (medsos). Patroli siber juga akan digencarkan untuk mencegah hoaks yang beredar di internet.

"Kita sudah membentuk tim patroli siber dan itu berpusat di Mabes Polri. Jadi segala bentuk apa yang ada di medsos nanti dari Mabes Polri akan melakukan komunikasi kepada Kapolres untuk dilakukan penegakan hukum," terangnya.

"Saya meminta kepada masyarakat setiap menerima informasi apapun harus benar-benar dicerna dan dipikir baru didistribusikan. Jangan asal forward atau segala macam, tolong dijaga semua. Kalau teman-teman dan masyarakat semua ikut turut serta itu tidak baik," sambung Rio.


Polri turut menggelar Operasi Nusantara Cooling System 2023-2024. Operasi ini digelar untuk mengantisipasi polarisasi akibat isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) saat Pemilu 2024.

"Sebagai dukungan terhadap Operasi Mantap Brata 2023-2024, Polri juga menggelar Operasi Nusantara Cooling System 2023-2024 untuk membangun narasi besar 'Persatuan dan Kesatuan, serta Kemajuan Bangsa di Atas Kepentingan Kelompok'," kata Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Selasa (17/10/2023).

Hal itu disampaikan Jenderal Sigit saat memberi sambutan dalam Apel Gelar Pasukan Operasi Mantap Brata 2023-2024 yang digelar di Monas, Jakarta Pusat (Jakpus). Operasi Mantap Brata sendiri merupakan kegiatan Polri bersama TNI, kementerian/lembaga, hingga mitra kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat) agar Pemilu 2024 berjalan lancar dan aman.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Jenderal Sigit mengatakan Operasi Nusantara Cooling System 2023-2024 digelar sebagai antisipasi agar masyarakat tidak terhasut berita yang tidak benar terkait pemilu yang dapat mempengaruhi persatuan. Dalam operasi ini, juga disertakan satuan tugas (satgas) untuk mengantisipasi politik uang hingga satgas yang bertugas menjaga stabilitas selama Pemilu 2024 digelar.

"Guna mengantisipasi polarisasi akibat berita hoaks, isu SARA, propaganda firehose of falsehood dan black campaign yang dilengkapi dengan Satgas Anti Money Politics serta Satgas Pemilu Damai," jelasnya.

Dia mengatakan koordinasi, komunikasi dan informasi (K3I) akan didukung Command Center di tingkat Mabes Polri sampai dengan Polda jajaran sebagai pusat kendali. Pada Command Center ini akan diintegrasi data dan informasi, pengaturan personel pengamanan di pusat hingga daerah.

Operasi Mantap Brata Tahun 2023-2024 akan dilaksanakan selama 222 hari sejak 19 Oktober 2023 sampai 20 Oktober 2024 yang diikuti 261.695 personel di seluruh Indonesia guna mengamankan seluruh tahapan Pemilu 2024.

Dia menjelaskan Polri juga telah membentuk pola pengamanan sistem wilayah/zonasi bagi personel Korps Brimob Polri dan Dalmas Nusantara. Untuk Korps Brimob Polri terbagi dalam 4 wilayah, sedangkan untuk Dalmas Nusantara terbagi dalam 7 zonasi.

Bukan hanya itu, Polri juga menyiapkan 2.000 personel Brimob Power on Hand Kapolri serta 8.500 personel Dalmas Nusantara yang siap dimobilisasi kapanpun dan di manapun ke seluruh wilayah Indonesia.


Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri menyinggung soal cawapres bagi Ganjar Pranowo bukan untuk kepentingan keluarga. Mega menyebut telah mempertimbangkan dengan matang bakal cawapres Ganjar.

Hal itu disampaikan Megawati saat meresmikan 26 kantor PDIP, patung, hingga RSUD Soekarno yang digelar secara hybrid. Megawati hadir secara virtual dari kediamannya di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (16/10).

"Saya sudah mempertimbangkan dengan matang nanti siapa sosok paling tepat mendampingi Pak Ganjar Pranowo. Saya sudah menerima masukan dari seluruh pihak, tapi tetap bersabarlah karena Ibu kalian beri hak prerogatif. Artinya Ibu yang menentukan," kata Megawati, dilansir detikNews, Selasa (17/10/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Megawati pun meminta kader untuk bersabar terkait cawapres Ganjar. Megawati mengatakan tak akan salah pilih soal pendamping Ganjar.

"Oleh sebab itu, maka sabar aja. Tunggu dari mulut saya, nanti akan datang siapa pasangannya Pak Ganjar. Ya masa Ibu salah pilih? Nggak lah," ujar Megawati.

Bukan Kepentingan Keluarga

Megawati juga menekankan bahwa bakal cawapres Ganjar bukan atas dasar PDIP hingga keuntungan elektoral, apalagi atas dasar kepentingan pribadi dan keluarga.

"Itu bukan demi PDIP semata loh, bukan karena keinginan hitungan elektoral saja loh. Tapi itu juga bukan kepentingan saya pribadi atau keluarga loh. Jadi saya memang mencari seseorang pemimpin untuk bisa memimpin Republik Indonesia ini dengan baik," ujarnya.

"Jadi saya ini, wakil itu tunggu aja dah ya. Jadi kalau saya bilang buka Zoom, nah sudah buka saja, tinggal nunggu kapan, gitu loh," lanjut Megawati.

Megawati Tiap Malam Minta Petunjuk Tuhan soal Cawapres Ganjar


Polri menggelar apel kesiapan Pasukan Operasi Mantap Brata 2023-2024. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang bertindak sebagai pemimpin apel mengecek langsung kesiapan pasukan pengamanan pemilu itu.

Apel digelar di Lapangan Silang Monas, Jakarta Pusat, Selasa (17/10/2023) pagi. Sebanyak 2.926 personel peserta ikut dalam apel operasi terpusat ini.

Jenderal Sigit langsung mengecek kesiapan tiap-tiap satgas yang ada. Dalam pengecekan pasukan, dia turut didampingi sejumlah pejabat lembaga peserta pemilu yakni Ketua KPU, Ketua Bawaslu dan Ketua DKPP.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Sigit memastikan kesiapan personel dalam menjalankan tugas nantinya. Hal itu dilakukannya dengan bertanya langsung kepada perwakilan tiap Satgas.

Sebagaimana diketahui, Polri akan melakukan gelar Operasi Mantap Brata 2023-2024. Kegiatan ini bertujuan untuk mengawal pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Operasi ini digelar secara serentak dari tingkat Polres hingga Mabes Polri.

Operasi Mantap Brata dilaksanakan selama 222 hari, dari tahap pendaftaran hingga pengambilan sumpah oleh pasangan presiden-wakil presiden terpilih. Sebanyak 434 ribu personel dari Mabes Polri dan jajaran Polda dikerahkan dalam operasi tersebut.

Adapun operasi ini akan dipimpin langsung oleh Kabaharkam Polri Komjen Fadil Imran dengan didampingi Dankorbrimob sebagai wakil kepala operasi (Wakaops).

Operasi Mantap Brata 2024 nantinya akan melibatkan 11 satuan kerja dari Mabes Polri. Sebelas satuan yang dimaksud adalah Bareskrim, Baintelkam, Baharkam, Korbrimob, Slog, Divisi Humas, TIK, Propam, Hubinter, Srena, dan Irwasum. Kemudian, sebelas satuan kerja itu akan ditempatkan ke dalam sembilan satuan tugas (satgas) yang berbeda.

Sembilan Satgas tersebut di antaranya Pengamanan Capres-Cawapres, Preemtif, Preventif, Penindakan, Gakkum, Antiteror, Pengaman TPS Luar Negeri, Humas, dan Banops.


Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan pengamanan masa pemilu akan dilakukan selama 222 hari. Selain itu, Polri telah menyiapkan Brimob Power Hand Kapolri.

Hal ini disampaikan Sigit saat menghadiri apel gelar pasukan Operasi Mantap Brata 2023-2024 di Monas, Jakarta Pusat, Selasa (17/10/2023). Operasi ini dilaksanakan mulai 19 Oktober 2023 selama 222 hari.

"Guna mengamankan Pemilu 2024 maka Polri didukung TNI, K/L, instansi terkait dan Mitra Kamtibmas lainnya menggelar 'Operasi Mantap Brata Tahun 2023-2024'. Operasi ini dilaksanakan selama 222 hari sejak 19 Oktober 2023 sampai dengan 20 Oktober 2024," kata Sigit.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Operasi ini akan diikuti oleh 261.695 personel dari seluruh Indonesia. Polri juga telah membuat pola pengamanan pemilu berdasarkan zonasi wilayah.

"Diikuti oleh 261.695 personel di seluruh Indonesia guna mengamankan seluruh tahapan pemilu. Polri juga telah membentuk pola pengamanan sistem wilayah/zonasi bagi personel Korps Brimob Polri dan Dalmas Nusantara, di mana untuk Korps Brimob Polri terbagi dalam 4 wilayah sedangkan untuk Dalmas Nusantara terbagi dalam 7 zonasi," katanya.

Selain itu, Polri menyiapkan 2.000 personel Brimob Power on Hand Kapolri. Pasukan ini juga didukung oleh 8.500 personel Dalmas Nusantara.

"Bukan hanya itu, Polri juga menyiapkan 2.000 personel Brimob Power on Hand Kapolri serta 8.500 personel Dalmas Nusantara yang siap dimobilisasi kapan pun dan di mana pun ke seluruh wilayah Indonesia," tuturnya.


Sejumlah tokoh dari kalangan guru besar hingga mantan pimpinan KPK menandatangani Maklumat Juanda yang berisikan keprihatinan kondisi politik di Tanah Air. Maklumat itu muncul seusai Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan uji materi terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu terkait batas usia capres-cawapres yang diajukan mahasiswa Universitas Negeri Surakarta (Unhas) Almas Tsaqibbirru.


Dalam sidang Dewan HAM PBB di New York, pekan lalu Indonesia kembali terpilih menjadi Anggota Dewan HAM PBB untuk keenam kalinya, dengan dukungan mayoritas negara-negara Anggota PBB. Tentu hal itu adalah capaian yang baik.

Bagi para calon Presiden yang ikut dalam Pilpres 2024, perlu menunjukkan respon atas keanggotaan Indonesia di Dewan HAM PBB ini. Respon itu perlu diuraikan dalam bentuk program-program prioritas dalam rangka memajukan, melindungi dan memenuhi HAM dan keadilan di Indonesia.

Keanggotaan kali ini harus menjadi momentum bagi Indonesia berkiprah lebih berarti dalam memajukan dan melindungi HAM.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Keanggotaan Indonesia di Dewan HAM PBB harus bisa mengubah situasi HAM di dalam negeri. Atau dengan kata lain harus bisa dirasakan manfaatnya secara nyata bagi Rakyat Indonesia.

Oleh karena itu, paling tidak pemerintah harus memperhatikan dan menunjukkan tanggungjawabnya secara nasional dan internasional untuk mencegah dan penyelesaian peristiwa pelanggaran HAM, dalam masa keanggotaan dalam tahun 2024-2026 ini. Diantaranya adalah:

Pertama, persoalan-persoalan HAM yang kini menonjol di Papua. Seperti permasalahan kekerasan bersenjata yang banyak menimbulkan korban jiwa dan luka-luka. Serta masih ada dan terus terjadinya pengungsian akibat konflik bersenjata terbuka di beberapa daerah, seperti di Maybrat, Lani Jaya dan Nduga. Serta tentu saja perlu langkah cepat untuk menghentikan penyanderaan pilot yang sudah berlangsung delapan bulan.

Kedua, kekerasan dalam konflik agraria. Konflik Agraria saat ini masih masif terjadi. Maka dari itu perlu adanya peta jalan untuk mencegah dan menyelesaikan konflik tersebut. Serta menghentikan cara-cara kekerasan dalam menanganinya. Proses penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan harus dijalankan secara transparan. Peristiwa seperti di Rempang, Batam jangan terulang kembali.

Ketiga, kebebasan berekspresi dan menyatakan pendapat. Saat ini kita sedang menghadapi proses Pemilu. Tentu situasi politik menjadi sangat dinamis. Dalam situasi yang dinamis ini, pemerintah perlu hadir untuk memastikan kebebasan berekspresi dan menyatakan pendapat tiap-tiap warga negara tidak terancam oleh pihak mana pun. Pemilu yang berkualitas akan ditentukan oleh terjaminnya kebebasan berekspresi dan menyatakan pendapat tiap-tiap warga negara. Apalagi kebebasan berekspresi di dunia digital. Dalam kerangka ini aparatur pemerintah dan aparatur penegak hukum, harus bisa mencegah dan menegakkan hukum pada ujaran kebencian dan hasutan melakukan kekerasan, demi melindungi kebebasan berekspresi dan menyatakan pendapat.

Paling tidak, ketiga hal tersebut perlu mendapat perhatian yang serius sekarang ini, agar tidak terus terjadi. Serta HAM terlindungi dan terjaga.

Amiruddin al-Rahab - Pimpinan Perkumpulan ELSAM


Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memimpin apel gelar pasukan terkait Operasi Mantap Brata 2023-2024. Sigit berpesan kepada jajaran bahwa Pemilu 2024 punya kompleksitas yang berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya.

Jenderal Sigit menyampaikan itu saat pidato di depan ribuan personel Polri di Monas, Jakarta Pusat, Selasa (17/10/2023). Dia mulanya menjelaskan terkait giat apel gelar pasukan Operasi Mantap Brata 2023-2024.

"Apel gelar pasukan merupakan bentuk pengecekan akhir kesiapan personel maupun sarpras Operasi Mantap Brata 2023-2024, sehingga Pemilu 2024 diharapkan dapat terselenggara dengan aman dan lancar," kata Sigit.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Jenderal Sigit lantas menyampaikan pesan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait Pemilu 2024 yang merupakan momen politik yang sangat penting. Karena itu lah, dia meminta agar semua pihak turut menjaga Pemilu 2024 agar berjalan lancar.

"Melihat pentingnya hal tersebut, maka seluruh komponen bangsa tentunya harus berpartisipasi penuh guna menyukseskan Pemilu 2024," ucapnya.

Lebih lanjut, Jenderal Sigit juga mengungkap Pemilu 2024 punya kompleksitas tersendiri di banding pemilu sebelumnya. Dia menyebut Pemilu 2024 digelar secara serentak dalam waktu yang juga berdekatan.

"Terlebih lagi, Pemilu 2024 memiliki kompleksitas tersendiri karena dilaksanakan secara serentak dengan rentang waktu yang berdekatan, wilayah yang luas, geografis yang beragam, serta melibatkan jumlah pemilih yang besar," jelasnya.

"Oleh sebab itu, guna mengamankan Pemilu 2024 maka Polri didukung TNI, K/L, instansi terkait dan Mitra Kamtibmas lainnya menggelar 'Operasi Mantap Brata Tahun 2023-2024'. Operasi ini dilaksanakan selama 222 hari sejak 19 Oktober 2023 s.d. 20 Oktober 2024 yang diikuti oleh 261.695 personel di seluruh Indonesia guna mengamankan seluruh tahapan pemilu," lanjut dia.

Tonton juga Video: Operasi Zebra Jaya 2023, Digelar Selama 14 Hari

[Gambas:Video 20detik]


Ketua BEM Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Hilal Syahbana mengapresiasi Mahkamah Konstitusi yang telah mengabulkan permohonan uji materi UU Pemilu yang dimohonkan oleh Almas Tsaqibbiru. Dalam gugatanya Almas meminta MK menambahkan frasa 'berpengalaman sebagai kepala daerah'.

"Keputusan ini kami apresiasi, ini tandanya ada ruang anak muda yang memiliki prestasi dalam memimpin daerah untuk bisa naik ke panggung nasional," ujar Hilal dalam keterangan tertulis, Selasa (17/10/2023).

Ia mengatakan Indonesia akan mendapatkan bonus demografi. Untuk itu suara anak muda harus menjadi pertimbangan.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Menurutnya, faktor-faktor pendukung tersebut perlu dimaknai dengan baik dan bijaksana serta digunakan dengan sebaik mungkin.

Ia juga mengatakan momentum tersebut seharusnya bisa dimanfaatkan dengan baik dan diawasi oleh seluruh elemen masyarakat sebagai bagian dari kemajuan demokrasi.

"Bonus demografi di mana usia produktif anak muda dominan, menjadi relevan dengan keputusan MK," tambahnya.

Hilal berharap keputusan ini menjadi momen konsolidasi anak-anak muda Indonesia untuk tidak malu dan gengsi terlibat dalam politik, serta berkeinginan menjadi pemimpin di daerahnya masing-masing.

Di samping itu, perlu juga kehati-hatian dalam mengambil langkah di tengah pusaran politik nasional dan heterogenitas masyarakat yang beragam. Ia mengatakan pemimpin muda harus terus mempersiapkan bekal yang cukup dan belajar banyak untuk membawa dampak yang besar masyarakat Indonesia.

"Keputusan ini menjadi momentum konsolidasi anak muda Indonesia untuk percaya diri menjadi pemimpin di daerahnya masing-masing. Karena dengan ini ada harapan kelak ke depannya menanti pemimpin nasional," tutup Hilal.

Simak juga Video: Maklumat Juanda, Bentuk Keprihatinan Para Tokoh atas Putusan MK

[Gambas:Video 20detik]


Bacapres dari Koalisi Perubahan, Anies Baswedan, selesai menjalani cek kesehatan di RS Fatmawati, Jakarta Selatan. Proses itu dijalani Anies sebagai syarat pendaftaran ke KPU.

"Jadi tadi saya datang ke RS Fatmawati untuk mengurus surat kesehatan. Jadi ini bagian dari dokumen yang harus dibawa untuk mendaftar ke KPU," ujar Anies di RS Fatmawati, Selasa (17/10/2023).

Anies mengatakan dirinya menjalani sejumlah proses dalam pemeriksaan kesehatan itu. Sedangkan hasilnya, kata dia, akan segera keluar.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Rekomendasi mereka akan segera keluar jadi mudah-mudahan besok pagi keluar. Karena sebetulnya ini bukan berkas kesehatan seperti calon, ini adalah surat keterangan sehat yang harus dibawa ke pendaftaran," sebutnya.

Anies mengatakan dirinya harus serius karena mengemban tanggung jawab mengurus Indonesia jika menang dalam pilpres mendatang. Dan dirinya memberikan kesempatan kepada masyarakat menilai atas apa yang telah dikerjakannya.

"Kami menjalani tugas yang menjadi tanggung jawab kami, karena ini mau mengurus negara, mengurus masa depan harus dengan keseriusan, harus dengan perencanaan dan kami coba kerjakan itu dengan baik," tuturnya.

Cek Kesehatan di RS Fatmawati

Sebelumnya, Anies tiba pukul 07.40 WIB, di Gedung Bougenville, RS Fatmawati. Dia datang dengan mengendarai sepeda.

Anies terlihat mengenakan kemeja putih dengan jaket berwarna biru dongker. Kedatangan Anies juga disambut antusias oleh masyarakat hingga mengajaknya berfoto.

Anies mengungkap alasannya menggunakan sepeda ke RS Fatmawati. Anies mengatakan saat masih menjabat sebagai Gubernur DKI, dirinya selalu menganjurkan untuk menggunakan sepeda pada jarak dekat.

"Kita selalu menganjurkan mengunakan sepeda sebagai alat transportasi. Dan saya selalu menganjurkan untuk jarak mudah-mudah terjangkau gunakan pakai sepeda," kata dia.

"Alhamdulillah RS Fatmawati hanya setengah kilo dari rumah. Pagi hari pula. Jadi naik sepeda seperti apa yang kita kerjakan saat ini," tambahnya.

Simak Video: Anies Cek Kesehatan di RS Fatmawati Jelang Pendaftaran Capres

[Gambas:Video 20detik]


Polri melakukan gelar pasukan operasi kepolisian terpusat Mantap Brata 2023-2024 pagi ini. Apel gelar kesiapan pengamanan Pemilu itu dipimpin langsung oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Apel gelar pasukan merupakan rangkaian dari kesiapan Polri mengawal pelaksanaan Pemilu 2024. Sebanyak 434 ribu personel dari Mabes Polri dan jajaran Polda dikerahkan dalam operasi tersebut.

Giat itu dilaksanakan di Lapangan Silang Monas, Jakarta Pusat, Selasa (17/10/2023). Apel dimulai sekitar pukul 09.10 WIB.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Sebanyak 2.926 personel mengikuti apel gelar pasukan. Mereka terdiri atas Satgas Opssus Mabes Polri 820 personel, Satags Opssus Polda Metro Jaya 1.420 personel, dan instansi terkait sebanyak 686 personel.

Sejumlah pejabat Polri lainnya juga terlihat di lokasi. Selain itu, ada Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, perwakilan lembaga penyelenggara pemilu, hingga sejumlah perwakilan partai politik peserta Pemilu 2024 juga tampak menghadiri apel.

Dalam apel gelar kesiapan pasukan Mantap Brata 2023-2024 hari ini, Kapolri akan mengecek kesiapan personelnya. Selain itu, Polri bersama sejumlah partai politik akan mendeklarasikan komitmen pemilu damai.

Sebagai informasi, Operasi Mantap Brata dilaksanakan selama 222 hari, dari tahap pendaftaran hingga pengambilan sumpah oleh pasangan presiden-wakil presiden terpilih. Sebanyak 434 ribu personel dari Mabes Polri dan jajaran Polda dikerahkan dalam operasi tersebut.

Adapun operasi ini akan dipimpin langsung oleh Kabaharkam Polri Komjen Fadil Imran dengan didampingi Dankorbrimob sebagai wakil kepala operasi (wakaops).

Operasi Mantap Brata 2024 nantinya akan melibatkan 11 satuan kerja dari Mabes Polri. Sebelas satuan yang dimaksud adalah Bareskrim, Baintelkam, Baharkam, Korbrimob, Slog, Divisi Humas, TIK, Propam, Hubinter, Srena, dan Irwasum. Kemudian, 11 satuan kerja itu akan ditempatkan ke dalam sembilan satuan tugas (satgas) yang berbeda.

Sembilan Satgas tersebut adalah Pengamanan Capres-Cawapres, Preemtif, Preventif, Penindakan, Gakkum, Antiteror, Pengaman TPS Luar Negeri, Humas, dan Banops.

Tonton juga Video: Operasi Zebra Jaya 2023 Mulai Hari Ini, Digelar Selama 14 Hari

[Gambas:Video 20detik]


Sebagian hakim Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan uji materi terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu terkait batas usia capres-cawapres yang diajukan mahasiswa Universitas Surakarta (Unsa) bernama Almas Tsaqibbirru Re A. Empat hakim konstitusi diketahui berbeda pendapat atau dissenting opinion dalam putusan ini.

Hakim konstitusi tersebut adalah Wahiduddin Adams, Saldi Isra, Arief Hidayat, dan Suhartoyo. Dalam pertimbangannya, Saldi Isra mengaku heran atas perubahan putusan MK yang dinilai sangat cepat.

"Bahwa berkaitan dengan pemaknaan baru terhadap norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 tersebut, saya bingung dan benar-benar bingung untuk menentukan harus dari mana memulai pendapat berbeda (dissenting opinion) ini. Sebab, sejak menapakkan kaki sebagai Hakim Konstitusi di gedung Mahkamah ini pada 11 April 2017, atau sekitar enam setengah tahun yang lalu, baru kali ini saya mengalami peristiwa 'aneh' yang 'luar biasa' dan dapat dikatakan jauh dari batas penalaran yang wajar: Mahkamah berubah pendirian dan sikapnya hanya dalam sekelebat," ujar Saldi Isra di sidang MK, Senin (16/10/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Lihat juga Video: Sosok Almas, Penggugat Usia Capres-Cawapres yang Dikabulkan MK

[Gambas:Video 20detik]


Nama Mahasiswa Universitas Surakarta (Unsa), Almas Tsaqibbirru Re A jadi perbincangan. Pasalnya, gugatan Almas soal UU Pemilu terkait batas usia capres-cawapres dikabulkan Mahkamah Konstitusi (MK).


Pengusaha Daniel Noboa (35) memenangkan Pemilu Ekuador putaran kedua pada hari Minggu. Daniel Noboa akan menjadi presiden termuda dalam sejarah Ekuador.

Dilansir BBC, Selasa (17/10/2023), lebih dari 97% suara telah dihitung. Noboa, unggul empat poin persentase atas saingannya dari sayap kiri, Luisa González.

Selanjutnya, González mengakui kekalahannya di Pemilu dan mengucapkan selamat kepada Noboa atas kemenangannya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kepada mereka yang tidak memilih kami, saya mengucapkan selamat kepada Anda karena kandidat Anda menang, dan sebagai warga Ekuador, saya menyambut mereka," ujar González.

"Inilah demokrasi," tambahnya.

Sementara itu, dalam pidato kemenangannya, Noboa mengatakan dia akan "memberikan kembali senyuman dan kedamaian bagi negara".

Diketahui, kampanye Pemilu dibayangi oleh tingkat kekerasan yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang menyebabkan salah satu kandidat, Fernando Villavicencio, dibunuh hanya beberapa hari sebelum putaran pertama pemungutan suara pada bulan Agustus.

Tingkat pembunuhan di Ekuador meningkat empat kali lipat antara tahun 2018 dan 2022. Jajak pendapat menunjukkan bahwa isu keamanan adalah perhatian utama para pemilih menjelang pemilu.

Saat memberikan pidato kemenangannya, Noboa naik ke atas panggung sambil diapit oleh tentara bersenjata. Noboa mengatakan siap bekerja untuk negara.

"Besok kami akan mulai bekerja untuk Ekuador yang baru, untuk membangun kembali negara yang dilanda kekerasan, korupsi dan kebencian," kata Noboa.

Para pengamat menilai Noboa --yang memiliki sedikit pengalaman politik-- akan menghadapi perjuangan berat untuk mengatasi masalah keamanan Ekuador dan berkinerja ekonomi yang buruk selama masa jabatannya yang terbatas.

Meskipun masa jabatan presiden di Ekuador biasanya berlangsung selama empat tahun, hal ini merupakan pemilihan umum awal yang dipicu oleh pembubaran parlemen oleh Presiden Guillermo Lasso yang akan keluar.

Noboa akan menjalani sisa masa jabatan Guillermo Lasso, yang akan berakhir pada Mei 2025. Namun Noboa dapat mencalonkan kembali untuk masa jabatan periode kedua.

Lebih lanjut, pendukung pengusaha muda itu turun ke jalan untuk merayakan kemenangannya.

"Kami membutuhkan darah baru dan bukan politik lama yang telah banyak merugikan kami," kata seorang mahasiswa berusia 23 tahun kepada kantor berita Reuters.

"Presiden kita tidak boleh membuang waktu dan bekerja keras untuk menghentikan ketidakamanan," sambungnya.

Selama masa kampanyenya, Noboa mengatakan dia akan memerangi gengter kuat di negara tersebut --yang banyak di antaranya beroperasi dari dalam penjara-- dengan menempatkan penjahat paling kejam di kapal penjara di lepas pantai Ekuador.

Ia juga mengatakan bahwa ia akan meningkatkan keamanan di perbatasan dan pelabuhan Ekuador untuk mengganggu jalur utama penyelundupan narkoba.

Sementar untuk mengangkat perekonomian dari keterpurukan pascapandemi, ia berjanji untuk meningkatkan lapangan kerja bagi generasi muda Ekuador, khususnya dengan menciptakan insentif bagi perusahaan nasional dan asing.

Daniel Noboa merupakan lulusan Harvard Kennedy School. Noboa tampaknya berhasil menarik perhatian para pemilih muda yang muak dengan kurangnya prospek.

Meskipun ia menampilkan dirinya sebagai alternatif terhadap politisi yang lebih mapan, para pengkritiknya menunjukkan bahwa ia berasal dari salah satu keluarga paling berkuasa di Ekuador.

Noboa muda adalah putra dan pewaris raja pisang Álvaro Noboa, yang telah mencoba -tetapi gagal- untuk terpilih sebagai presiden sebanyak lima kali.

Kemenangannya dipandang oleh banyak orang di Ekuador sebagai teguran dari para pemilih Gerakan Revolusi Warga dan pemimpinnya Rafael Correa.


Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan uji materi terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu terkait batas usia capres-cawapres yang diajukan mahasiswa Unsa, Almas Tsaqibbirru. Hakim konstitusi Saldi Isra mengatakan ada hakim yang bernafsu memutus perkara tersebut.

Hal itu disampaikan Saldi dalam sidang putusan gugatan batas usia capres cawapres di MK, Jakarta Pusat, Senin (16/10/2023). Saldi merupakan salah satu dari empat hakim yang memiliki pendapat berbeda terkait putusan gugatan perkara nomor 90/PUU-XXI/2023 itu.

"Ketika pembahasan di RPH, titik temu (arsiran) termasuk masalah yang menyita waktu dan perdebatan. Karena perdebatan yang belum begitu terang terkait masalah amar tersebut, ada di antara hakim konstitusi mengusulkan agar pembahasan ditunda dan tidak perlu terburu-buru serta perlu dimatangkan kembali hingga Mahkamah, in casu lima hakim yang berada dalam gerbong 'mengabulkan sebagian', benar-benar yakin dengan pilihan amar putusannya," ujar Saldi.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Di antara sebagian hakim yang tergabung dalam gerbong 'mengabulkan sebagian' tersebut seperti tengah berpacu dengan tahapan pemilihan umum presiden dan wakil presiden, sehingga yang bersangkutan terus mendorong dan terkesan terlalu bernafsu untuk cepat-cepat memutus perkara a quo," lanjut Saldi.


Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan beberapa gugatan soal batas usia capres-cawapres kemarin. Hasil putusan MK terhadap gugatan tersebut berbeda-beda.

Dirangkum detikcom, Selasa (17/10/2023), MK memutuskan 4 gugatan terhadap batas capres-cawapres, Senin (16/10). Tiga diantaranya ditolak, dan satu gugatan dikabulkan.

Awalnya MK menolak 3 gugatan yang diajukan, yaitu:

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

1. Nomor 29/PUU-XXI/2023 (PSI)

2. Nomor 51/PUU-XXI/2023 (Partai Garuda)

3. Nomor 55/PUU-XXI/2023 (Walkot Bukittinggi dkk)

Lalu untuk Gugatan Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang diajukan mahasiswa Unsa Almas Tsaqibbirru dikabulkan sebagian oleh MK. Lalu apa bedanya?

MK menyatakan permohonan sebelumnya seperti yang diajukan Partai Garuda berbeda dengan permohonan yang diajukan mahasiswa Unsa ini. Perbedaannya ada pada norma pasal yang dimohonkan.

"Terhadap petitum permohonan dalam perkara-perkara dimaksud dapat dikatakan mengandung makna yang bersifat 'ambiguitas' dikarenakan sifat jabatan sebagai penyelenggara negara tata cara perolehannya dapat dilakukan dengan cara diangkat/ditunjuk maupun dipilih dalam pemilihan umum. Hal ini berbeda dengan yang secara tegas dimohonkan dalam petitum permohonan a quo di mana pemohon memohon ketentuan norma Pasal 169 huruf q UU Nomor 17 Tahun 2017 dimaknai 'Berusia paling rendah 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota'," kata hakim MK.

"Dalam rangka mewujudkan partisipasi dari calon-calon yang berkualitas dan berpengalaman, Mahkamah menilai bahwa pejabat negara yang berpengalaman sebagai anggota DPR, anggota DPR, anggota DPRD, Gubernur, Bupati, dan Wali Kota sesungguhnya layak untuk berpartisipasi dalam kontestasi pimpinan nasional in casu sebagai calon Presiden dan calon Wakil Presiden dalam pemilu meskipun berusia di bawah 40 tahun," imbuhnya.

Berikut putusan MK terkait gugatan batas usia capres-cawapres yang diajukan sejumlah pihak:

Simak selengkapnya di halaman berikut

Lihat juga Video: Saat Gibran Jadi Acuan Pemohon di Putusan MK soal Usia Capres-Cawapres

[Gambas:Video 20detik]

Halaman 1 2 3 4 Selanjutnya


Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Bali Irjen Ida Bagus Kade Putra Narendra meminta isu terorisme menjadi perhatian serius menjelang Pemilu 2024. Ia pun meminta anak buahnya agar para teroris ditangkap sebelum menggencarkan aksinya.

"Optimalkan preventive strike agar pelaku teror berhasil ditangkap sebelum melancarkan aksinya," tegas Putra Narendra dalam apel gelar pasukan Operasi Mantap Brata Agung 2023-2024 di Lapangan Mako Brimob, Denpasar, Selasa (17/10/2023).

Irjen Narendra menegaskan terorisme memang harus menjadi perhatian serius. Sebab, terdapat enam serangan teror pada Pemilu 2019 dan hal itu tidak boleh dibiarkan terjadi dalam pesta demokrasi 2024.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Terlebih saat ini perang antara Hamas dengan militer Israel sedang bereskalasi, di mana hal ini dapat berdampak terhadap situasi di Indonesia," ungkap jenderal polisi bintang dua itu.

Karena itu, putra Bali asal Tabanan itu meminta agar para teroris ditangkap sebelum menggencarkan aksinya. Hal itu dilakukan guna memastikan agar tidak ada letupan sekecil apapun pada Pemilu 2024.

Diketahui, Polri menggelar Operasi Mantap Brata Tahun 2023-2024 guna mengamankan Pemilu 2024. Operasi ini dimulai pada 19 Oktober sampai tahapan Pemilu 2024 rampung.

Operasi yang didukung oleh TNI, kementerian/lembaga hingga instansi terkait itu diikuti oleh 261.695 personel di seluruh Indonesia guna mengamankan seluruh tahapan Pemilu.

Bikin Simulasi Rusuh Pemilu, Kapolda Bali: Kita Antisipasi yang Terburuk


Waketum Partai Gelora Fahri Hamzah mengungkap janji bakal capres Koalisi Indonesia Maju (KIM) Prabowo Subianto ke depan jika terpilih jadi presiden di 2024. Fahri mengungkap Prabowo berjanji akan membangun kantor untuk mantan-mantan presiden.

"Salah satu yang dijanjikan oleh Pak Prabowo ke depan adalah kita harus punya kantor bagi mantan presiden," kata Fahri dalam diskusi Adu Perspektif x Total Politik 'Medan Tempur Pasca Putusan MK', Senin (16/10/2023).

Fahri menilai mantan presiden tidak boleh dibiarkan begitu saja usai tidak lagi menjabat. Dia bicaranya perlunya perkumpulan sebagai bentuk rekonsiliasi nasional.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Mantan presiden itu tidak boleh dijadikan terus menjadi pendulum (bandul) pertengkaran, tapi mereka adalah instrumen rekonsiliasi nasional," ujarnya.

"Karena harus ada tempat kita berpegang, Pak Jokowi kalau sudah pensiun, masih ada Pak SBY, Ibu Mega, itu semua adalah pegangan kita. Kalau bangsa ini ada apa-apa, maka mereka harus tetap diaktifkan, tidak boleh mantan presiden itu menjadi tidak diaktifkan," lanjutnya.

Fahri mengaku dirinya pernah bicara ke Presiden Jokowi terkait hal ini. Dia mengatakan perlunya transisi kepemimpinan di akhir masa jabatan presiden.

Menurutnya, kebiasaan di RI di tiap akhir jabatan presiden adalah saling meniadakan. Dia mengambil contoh Singapura yang memiliki masa transisi yang baik.

"Terus terang saya ngomong ke Pak Jokowi waktu kami ketemu khusus 'Pak jangan seperti transisi di Indonesia semuanya saling meniadakan, di Malaysia juga gitu'," ucapnya.

"Apa yang terjadi di Singapura itu adalah transisi yang bagus, sehingga proses continuitas dalam suatu negara, apapun perubahan yang terjadi secara politik, pemimpin-pemimpinnya itu tetap berperan, dalam suatu kerangka Indonesia akan jadi negara besar, Indonesia emas, superpower baru, itu yang kita rancang," ucapnya.

Saksikan Live DetikPagi:

Tonton juga Video: Fahri soal Wacana Gibran Jadi Cawapres: Tak Ada Dinasti dalam Demokrasi

[Gambas:Video 20detik]


Komisi Pemilihan Umum pastinya akan mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 dalam perkara Uji Materi Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Sebagaimana diketahui putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan, "berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun" bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai "berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui Pemilihan Umum termasuk pemilihan Kepala Daerah". Sehingga Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selengkapnya berbunyi "berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui Pemilihan Umum termasuk pemilihan Kepala Daerah." Dalam kaitan ini, KPU tentunya akan melakukan penyesuaian terkait dengan persyaratan pendaftaran Capres dan Cawapres sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 tentang Persyaratan Pendaftaran Capres dan Cawapres.

Dalam PKPU tersebut persyaratan untuk menjadi bakal calon Presiden dan bakal calon Wakil Presiden terkait dengan batas usia diatur dalam Pasal 13 ayat (1) huruf q, yang menentukan berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun. Persyaratan demikian itu mengikuti ketentuan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang menyebutkan ketentuan alternatif dengan frasa "pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui Pemilihan Umum termasuk pemilihan Kepala Daerah", maka tentu KPU harus melakukan penyesuaian terhadap PKPU tersebut. Penyesuaian lainnya adalah menyangkut tentang dokumen persyaratan dan ini masih terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Pasal 17 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 tentang Persyaratan Pendaftaran Capres dan Cawapres menentukan bahwa terhadap seseorang yang sedang menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, atau Wakil Walikota yang akan dicalonkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu sebagai Calon Presiden atau Calon Wakil Presiden harus meminta izin kepada Presiden. Pada Pasal 18 ayat (1) huruf g disebutkan harus adanya surat permintaan izin bagi bakal calon Presiden dan bakal calon Wakil Presiden yang sedang menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota.

Merujuk pada putusan Mahkamah, seseorang yang sedang menduduki jabatan Kepala Daerah, maka harus dilakukan penyelarasan dengan ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (1) huruf g PKPU. Disini perlu dikomunikasikan lebih lanjut dengan pihak pemerintah dan DPR, sebab ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (1) huruf g PKPU masih mengikuti ketentuan lama, yang belum mengenal adanya pengecualian terhadap batas usia sebagaimana dimaksudkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi.

Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka perihal izin kepada Presiden apakah tetap diperlukan? Hal ini penting untuk mendapatkan penegasan mengingat pasca putusan Mahkamah, seseorang yang belum mencapai usia minimal sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dapat menjadi bakal calon Presiden dan bakal calon Wakil Presiden sepanjang yang bersangkutan sedang menjabat Kepala Daerah. Menurut hemat penulis perihal izin kepada Presiden tetap diperlukan.

Kemudian menyangkut ketentuan yang menyebutkan "pernah menduduki jabatan sebagai Kepala Daerah". Hal ini tentunya berbeda dengan yang sedang menjabat sebagai Kepala Daerah. Namun apakah tetap diperlukan adanya bukti yang menunjukkan bahwa seseorang tersebut adalah benar pernah menduduki jabatan sebagai Kepala Daerah. Menurut penulis, seyogyanya bukti tersebut harus ada dan diterbitkan oleh otoritas yang berwenang.

Penyesuaian Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 tentang Persyaratan Pendaftaran Capres dan Cawapres pasca putusan Mahkamah Konstitusi setidaknya menunjuk dua hal tersebut di atas. KPU harus melakukan penyelarasan dan tentunya dikomunikasikan lebih lanjut dengan pihak Pemerintah dan DPR. Koordinasi harus dilakukan dengan segera mengingat faktor keterbatasan waktu yang ada.

Pada akhirnya, kita berharap semua tahapan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden berjalan dengan lancar dan kondusif.

Dr. H. Abdul Chair Ramadhan, S.H., M.H. - Ketua Umum Persatuan Doktor Pascasarjana Hukum Indonesia

Lihat juga Video: Saat Gibran Jadi Acuan Pemohon di Putusan MK soal Usia Capres-Cawapres

[Gambas:Video 20detik]


Waketum Partai Gelora Fahri Hamzah mendorong pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka maju Pilpres 2024. Fahri mengatakan partainya bakal memperjuangkan pasangan tersebut di Koalisi Indonesia Maju (KIM).

Hal itu disampaikan Fahri dalam diskusi Adu Perspektif x Total Politik 'Medan Tempur Pasca Putusan MK', Senin (16/10/2023). Fahri awalnya mendukung keputusan Relawan Samawi yang memutuskan mendukung Prabowo Gibran. Hal itu diungkapkan oleh Ketua Panitia Rapimnas Samawi, Romzi Ahmad.

"Ya keputusannya sudah keluar, kami bersyukur atas keputusan (MK) itu karena sesuai dengan harapan dan istikharah para kiai muda di Samawi. Kemudian selanjutnya kita terus berdoa, agar diberi kemudahan lain, seperti di partai koalisi, mudah-mudahan disepakati Mas Gibran jadi cawapres, kemudian selanjutnya pasangan Prabowo dan Gibran bisa jadi pemimpin Indonesia," kata Romzi yang hadir dalam diskusi secara virtual.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Fahri lantas bicara bahwa partainya akan mendukung keputusan Samawi itu. Dia akan memperjuangkan Prabowo-Gibran di koalisi.

"Sebelum pergi Gus Romzi, saya di koalisi, Partai Gelora akan mendukung keputusan dari Samawi di depan koalisi, saya perjuangkan," ujar Fahri.

Fahri berpendapat bahwa figur yang tepat untuk meneruskan rekonsiliasi dan legacy antara Prabowo dan Jokowi adalah Gibran Rakabuming. Dia menilai hal itu merupakan proses keberlanjutan.

"Di Gelora itu berkembang pemahaman bahwa figur yang paling tepat membawa gagasan rekonsiliasi dan legacy menyatunya Pak Prabowo dan Pak Jokowi ke depan itu adalah Pak Prabowo dengan Gibran, itu adalah proses continuitas yang sangat solid, argumennya nanti bisa kita perdebatkan," ujar Fahri.

Lihat juga Video: Rommy PPP: Dukungan Jokowi ke Ganjar 50% dan Prabowo 50%

[Gambas:Video 20detik]


Ketua Umum (Ketum) PDIP Megawati Soekarnoputri sudah mempertimbangkan dengan matang bakal calon wakil presiden Ganjar Pranowo. Megawati menyebut pemilihan cawapres Ganjar bukan atas nama keluarga.

"Saya sudah mempertimbangkan dengan matang nanti siapa sosok paling tepat mendampingi Pak Ganjar Pranowo. Saya sudah menerima masukan dari seluruh pihak, tapi tetap bersabarlah karena Ibu kalian beri hak prerogatif. Artinya ibu yang menentukan," kata Megawati, Senin (16/10/2023).

Hal itu disampaikan Megawati saat meresmikan 26 kantor PDIP, patung hingga RSUD Soekarno yang digelar secara hybrid. Megawati hadir secara virtual dari kediamannya di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Mengenai cawapres Ganjar ini, Megawati meminta kader untuk bersabar. Megawati mengatakan tak akan salah pilih soal pendamping Ganjar.

"Oleh sebab itu, maka sabar aja. Tunggu dari mulut saya, nanti akan datang siapa pasangannya Pak Ganjar. Ya masa Ibu salah pilih? Nggak lah," ujar Megawati.

Megawati menekankan bahwa bakal cawapres Ganjar bukan atas dasar PDIP hingga keuntungan elektoral. Apalagi, katanya, atas dasar kepentingan pribadi dan keluarga.

"Itu bukan demi PDIP semata loh, bukan karena keinginan hitungan elektoral saja loh. Tapi itu juga bukan kepentingan saya pribadi atau keluarga loh. Jadi saya memang mencari seseorang pemimpin untuk bisa memimpin Republik Indonesia ini dengan baik," ucap Megawati.

"Jadi saya ini, wakil itu tunggu aja dah ya. Jadi kalau saya bilang buka Zoom, nah sudah buka saja, tinggal nunggu kapan, gitu loh," imbuh Megawati disambut tepuk tangan kader PDIP.

Simak selengkapnya di halaman berikut

Simak juga Video: Saat Gibran Jadi Acuan Pemohon di Putusan MK soal Usia Capres-Cawapres

[Gambas:Video 20detik]

Halaman 1 2 Selanjutnya


Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno menanggapi soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memutuskan bahwa syarat capres-cawapres tetap usia minimal 40 tahun asalkan berpengalaman menjadi kepala daerah. Adi Prayitno mengatakan putusan itu semakin menunjukkan bahwa cawapres dari Prabowo Subianto adalah Gibran Rakabuming Raka.

"Tak perlu banyak wacana. Pastinya Gibran, bukan yang lain," kata Adi Prayitno kepada wartawan, Senin (16/10/2023).

Adi Prayitno mengatakan bahwa Peraturan KPU (PKPU) soal putusan MK itu bisa diterapkan dengan cepat. Dia yakin bahwa hal ini adalah momentum spesial bagi putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"PKPU bisa dikebut dalam sekejap. Itu soal teknis yang sangat mudah. Apalagi pendaftaran capres dan cawapres ke KPU itu ditutup 29 Oktober. Masih banyak waktu bagi KPU," katanya.

Sementara, ada tiga nama lain selain Gibran yang masuk bursa cawapres Prabowo, yakni Khofifah Indar Parawansa, Erick Thohir dan Airlangga Hartarto. Dia menyebut tiga nama itu akan tereliminasi.

"Soal 4 nama cawapres Prabowo itu Gibran pastinya. 3 lainnya tereleminasi," katanya.

Kata Gerindra

Waketum Partai Gerindra Habiburokman buka suara soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan uji materi terkait batas usia capres dan cawapres. Habiburokman berharap memiliki sosok wapres yang muda dan berani.

"Soalnya kalau Habiburokman, anak Jakarta Timur, berharap kita punya wapres anak muda yang gigih dan berani," kata Habiburokman di Kertanegara, Jakarta Selatan, Senin (16/10).

Untuk diketahui, sejumlah petinggi Gerindra sore ini merapat ke Kertanegara. Para elit Gerindra yang terpantau hadir mulai dari Sufmi Dasco, Andre Rosiade, hingga Ahmad Muzani.

Habiburokman juga menjawab soal peluang Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres Prabowo. Menurutnya, putusan MK hari ini akan menjadi pertimbangan Prabowo dan para ketum parpol Koalisi Indonesia Maju.

"Tentu itu akan menjadi pertimbangan beliau dan para ketum. Jadi kan ada tiga hal Gibran menjadi cawapres tuh ada tiga hal. Pertama, regulasi, kalau regulasi memungkinkan. Kedua, kalau Pak Prabowo dan ketum parpol pendukung menyetujui. Ketiga kalau yang bersangkutan (Gibran) berkenan," jelas Habiburokman.

Lihat juga Video: Saat Gibran Jadi Acuan Pemohon di Putusan MK soal Usia Capres-Cawapres

[Gambas:Video 20detik]