Gerindra mengatakan Ketum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) akan bertemu dengan Ketum Gerindra Prabowo Subianto malam ini. Gerindra menyebut Prabowo ingin melakukan tabayun di tengah langkah PKB melakukan finalisasi duet Anies Baswedan dengan Cak Imin.

"Pak Prabowo kemarin malam berkontak dengan pak Muhaimin. Insyaallah beliau malam ini akan bertemu dengan Pak Muhaimin untuk melakukan tabayun tentang hal tersebut," kata Sekjen Gerindra Ahmad Muzani di Jakarta Pusat, Jumat (1/8/2023).

Muzani menyebut pertemuan akan membahas kabar duet Anies Baswedan dengan Cak Imin. Dia mengatakan kebenaran soal duet itu masih didalami.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kebenarannya masih dalam konfirmasi, masih dibicarakan," ujarnya.

"Supaya berita yang simpang siur tersebut tidak menjadi salah sangka yang bisa merusak hubungan antara Gerindra dan PKB," ujarnya.

Sebagai informasi, Gerindra dan PKB telah mendeklarasikan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) untuk Pemilu 2024 sejak tahun lalu. Belakangan, PAN dan Golkar juga menyatakan dukungan terhadap Prabowo sebagai capres 2024.

Prabowo kemudian mengumumkan nama koalisinya ialah 'Koalisi Indonesia Maju'. Cak Imin pun mengaku baru tahu soal nama 'Koalisi Indonesia Maju' setelah Prabowo mengumumkannya.

Terbaru, muncul kabar duet Anies dengan Cak Imin. PKB pun menyatakan sedang melakukan finalisasi terhadap duet itu.

Rapat finalisasi duet Anies-Cak Imin digelar di Surabaya sore ini. Salah satu yang dibahas ialah rencana deklarasi.

Lihat juga Video 'PKB Pamit dari Koalisi Prabowo? Jazilul: Dengan Sendirinya':

[Gambas:Video 20detik]


Ahli Bivitri Susanti menyebutkan ada 7 putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan hakim konstitusi tidak berwenang mengubah syarat usia pejabat publik. Oleh sebab itu, MK diminta menolak gugatan syarat usia capres/cawapres.

"Dari tujuh putusan di atas saja, sudah tergambar konsistensi pandangan Mahkamah mengenai batas usia untuk jabatan tertentu, yang diletakkan dalam konteks kebijakan hukum terbuka. Perkara a quo terlihat sangat jelas berada dalam wilayah batas usia untuk jabatan tertentu ini," kata Bivitri.

Hal itu tertuang dalam salinan legal opinion yang dikutip detikcom, Jumat (1/9/2023). Legal opinion itu juga disampaikan dalam sidang di MK, Rabu (30/9) kemarin. Ketujuh putusan itu adalah:

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

1. Putusan MK No 15/PUU- V/2007 yang menguji syarat usia calon kepala daerah. MK menyatakan:

UUD 1945 tidak menentukan batasan usia minimum tertentu sebagai kriteria yang berlaku umum untuk semua jabatan atau aktivitas pemerintahan. Hal itu berarti, UUD 1945 menyerahkan penentuan batasan usia tersebut kepada pembentuk undang-undang untuk mengaturnya. Dengan kata lain, oleh UUD 1945 hal itu dianggap sebagai bagian dari kebijakan hukum (legal policy) pembentuk undang-undang (hlm. 56).

2. Putusan MK No 37-39/PUU-VII/2010 yang menguji tentang ketentuan syarat usia Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam UU No 30 Tahun 2002 tentang KPK. MK menyatakan:

Dalam kaitannya dengan kriteria usia, UUD 1945 tidak menentukan batasan usia minimal atau maksimal tertentu sebagai kriteria yang berlaku umum untuk semua jabatan atau aktivitas pemerintahan. Hal itu berarti, UUD 1945 menyerahkan penentuan batasan usia tersebut kepada pembentuk Undang-Undang untuk mengaturnya. Dengan kata lain, oleh UUD 1945 hal itu dianggap sebagai bagian dari kebijakan hukum (legal policy) pembentuk Undang-Undang. (hlm. 59).

3. Putusan MK No 49/PUU-IX/2011 yang menguji salah satunya persyaratan usia minimal Hakim Mahkamah Konstitusi. MK menyatakan:

UUD 1945 tidak menentukan batasan usia minimum tertentu untuk menduduki semua jabatan dan aktivitas, sehingga disimpulkan sebagai kebijakan hukum terbuka (hlm. 69).

4. Putusan Nomor 56/PUU-X/2012 tentang penentuan batas usia hakim ad hoc pada pengadilan yang berbeda-beda. MK menyatakan:

Mahkamah berpendirian bahwa terhadap kriteria usia yang UUD 1945 tidak menentukan batasan usia tertentu untuk menduduki semua jabatan dan aktivitas pemerintahan, hal ini merupakan kebijakan hukum (legal policy) dari pembentuk Undang-Undang, yang sewaktu-waktu dapat diubah oleh pembentuk Undang-Undang sesuai dengan tuntutan kebutuhan perkembangan yang ada. (hlm. 35)

5. Putusan Nomor 7/PUU-XI/2013 tentang usia hakim MK. MK menyatakan:

Batas usia merupakan kebijakan hukum terbuka (open legal policy), yang sewaktu-waktu dapat diubah oleh pembentuk Undang-Undang sesuai dengan tuntutan kebutuhan perkembangan yang ada dan sesuai dengan jenis dan spesifikasi serta kualifikasi jabatan tersebut (hlm. 31)

6. Putusan MK No 65/PUU-XV/2017 tentang pengujian ketentuan syarat usia perangkat desa dalam UU Desa. MK menyatakan:

Mahkamah mengutip Putusan MK No. 49/PUU-IX/2011, dengan menjelaskan kembali berkaitan dengan posisi Mahkamah dalam menilai syarat usia yang tidak ditentukan secara khusus oleh UUD 1945 (hlm. 17).

7.Putusan MK No 58/PUU-XVII/2019, dilakukan pengujian terhadap ketentuan syarat minimal usia calon gubernur dan wakil gubernur, serta bupati/wali kota dan wakil bupati/wali kota. MK menyatakan:

Mahkamah kembali mengutip Putusan MK No. 15/PUU-V/2007 yang juga menguji syarat usia untuk menjadi calon kepala daerah. Mahkamah menegaskan alasan yang sama bahwa UUD 1945 tidak memberikan ketentuan terkait usia minimum untuk jabatan-jabatan publik sehingga dapat dianggap bahwa konstitusi memberikan keleluasaan bagi para pembentuk undang-undang untuk menentukan syarat, termasuk usia minimal (hlm. 21-22)

"Dalam perkara 112/PUU-XX/2022, ada konteks pemilihan kembali Pemohon (yang mengalami kerugian konstitusional) yang dipertimbangkan Mahkamah karena isunya adalah Pimpinan lembaga tertentu (KPK) yang mekanisme pemilihannya lebih terbatas, bukan melalui pemilihan umum (popular vote) sebagaimana halnya perkara a quo," ujar Bivitri.

Perbedaannya, kasus gugatan usia capres/cawapres tidak mengalami proses yang sama dengan kasus pimpinan KPK.

"Pemohon (penggugat judicial review usia capres/cawapres) tidak mengalami perubahan kebijakan di tengah jalan seperti halnya pemohon dalam perkara 112/PUU-XX/2022. Kebijakan mengenai umur tersebut sudah ada sejak lama dan dengan logika kebijakan hukum terbuka, bila memang ada keinginan untuk menghapus diskriminasi, para Pemohon perkara a quo sudah sejak lama bisa melakukan advokasi kebijakan ke DPR dan pemerintah sebagai pembentuk undang-undang," ungkap Bivitri.

Oleh sebab itu, Bivitri menegaskan batasan umur sebagai syarat pencalonan presiden dan wakil presiden nyata-nyata bukan isu konstitusional. Bahkan setelah diuji dengan beberapa pengecualian yang dibuat oleh MK, perkara a quo tetap merupakan perkara yang seharusnya ada pada wilayah pembentukan undang-undang.

"Mahkamah Konstitusi harus konsisten dengan putusan-putusannya selama ini mengenai kebijakan hukum terbuka atau open legal policy. Mengingat isu politik yang sangat kuat dalam perkara a quo, bila memang ada perubahan yang dianggap penting oleh Mahkamah, maka perubahan itu harus dilakukan setelah Pemilu 2024 dan oleh pembentuk undang-undang," pungkas Bivitri.

Sebagaimana diketahui, Perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023 diajukan oleh PSI yang meminta usia capres/cawapres minimal 35 tahun. Digabung juga sidang 51/PUU-XXI/2023 yang diajukan Partai Garuda yang meminta usia capres/cawapres 40 tahun atau pernah menjabat di bidang pemerintahan. Adapun perkara 55/PUU-XXI/2023 juga digabung yang diajukan oleh sejumlah kepala daerah. Mereka meminta agar capres/cawaprers minimal 40 tahun atau memiliki pengalaman sebagai penyelenggara negara.

Pasca gugatan usia minimal, muncul gugatan usia maksimal capres/cawapres. Sebagaimana diajukan leh Aliansi 98 Pengacara Pengawal Demokrasi dan HAM. Selain meminta usia capres/cawapres dibatasi maksimal 70 tahun, aliansi ini meminta pengaturan syarat capres/cawapres lainnya, yaitu:

tidak pernah melakukan kekerasan dan/atau menjadi bagian orang atau kelompok orang yang melakukan pelanggaran HAM berat, penculikan aktivis, penghilangan orang secara paksa serta terlibat atau menjadi bagian orang atau kelompok orang yang melakukan pelanggaran HAM dari peristiwa pelanggaran HAM 1998.

"Kami meminta dan ingin memastikan negara hadir pada pemilu tahun 2024 untuk secara aktif dan responsif mencegah masuknya calon Presiden dan/atau Wakil Presiden yang memiliki rekam jejak pernah melakukan kekerasan dan/atau menjadi bagian orang atau kelompok orang yang melakukan pelanggaran HAM berat, penculikan aktivis, penghilangan orang secara paksa serta terlibat atau menjadi bagian orang atau kelompok orang yang melakukan pelanggaran HAM dari peristiwa pelanggaran HAM 1998," kata Ketua Aliansi 98, Halim Javerson Rambe, dalam keterangan pers.

Lihat juga Video 'Gugatan MAKI Ditolak, MK Tetap Perpanjang Jabatan Pimpinan KPK':

[Gambas:Video 20detik]


Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Pandeglang merespons keputusan sepihak oleh NasDem soal duet pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin untuk Pilpres 2024. Demokrat Pandeglang kecewa atas keputusan sepihak tersebut.

"Kader (Demokrat) di bawah kecewa," ungkap Ketua DPC Partai Demokrat Pandeglang, Fuhaira Amin, Jum'at (1/9/2023).

Fuhaira mengatakan keputusan sepihak yang diambil Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh soal duet Anies-Cak Imin membuat Kader Demokrat di Pandeglang kecewa. Fuhaira mengatakan keputusan tersebut tanpa sepengetahuan dari tim 8.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Tanpa sepengetahuan tim 8, mereka jalan sendiri dan buat komitmen dengan yang lain," katanya.

Fuhaira mengatakan atas keputusan tersebut, atribut bergambar Anies Baswedan di Pandeglang diturunkan di sejumlah titik. Hal itu dilakukan setelah ada instruksi dari DPP.

"Sebagian sudah dengan spontanitas menurunkan baliho spanduk bergambar Anies, setelah mendapatkan rilis resmi DPP, kami baru instruksikan pada seluruh (kader) untuk membersihkannya," katanya.

Fuhaira mengatakan total ada ratusan atribut bergambar Anies yang diturunkan. Menurutnya, langkah itu bukan bagian dari egosentris partai, melainkan soal trust dan kebersamaan koalisi yang sudah dibangun.

"Ini bukan perkara egosentris partai, akan tetapi lebih kepada menjunjung tinggi nilai-nilai dan prinsip komitmen, trust dan kebersamaan," tambahnya.

Simak Video 'Kader Demokrat Pasuruan Ramai-ramai Coret Wajah Anies di Baliho Pakai Pilok':

[Gambas:Video 20detik]


Kader Demokrat ramai-ramai mencopot baliho bergambar wajah Anies Baswedan dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) usai adanya perintah dari DPP. Namun, DPC-DPC Demokrat Kota Kediri menyebut tak akan mencopot baliho Anies. Apa alasannya?

Dilansir detikJatim, Ketua DPC Demokrat Kota Kediri Ashari membeberkan alasannya. Ternyata, selama ini, Demokrat Kota Kediri memang tak pernah memasang baliho Anies Baswedan-AHY. Sehingga, pihaknya tidak akan menurunkan baliho gambar Anies Baswedan.

"Kami tidak perlu menurunkan baliho Anies, karena sejak awal kami tidak memasangnya," tegas Ashari kepada detikJatim, Jumat (1/9/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ashari menambahkan, bila selama belum ada kepastian mengusung Ketum Demokrat AHY sebagai cawapres, pihaknya tidak akan memasang baliho siapapun itu. Hal ini merupakan bentuk komitmen DPC Partai Demokrat Kota Kediri terhadap partai.

"Sejak awal kami sudah berkomitmen sebelum ada kepastian berpasangan dengan Ketum AHY, kami tidak akan pernah memasang foto Anies dengan lambang Partai Demokrat di Kota Kediri," tegas Ashari.

Tak hanya itu, Ashari menilai, langkah Anies Baswedan merupakan sebuah penghinaan dan pengkhianatan terhadap partainya.

"Bagi kami pengurus Partai Demokrat Kota Kediri, ini adalah penghinaan dan pengkhianatan terbesar yang kami rasakan," kata Ashari.

DPC Partai Demokrat Kota Kediri menilai dengan berpalingnya Anies Baswedan dari Partai Demokrat, pergerakan di daerah semakin bebas. Ashari meyakini, Ketum AHY akan menemukan jalan politik terbaik dalam Pilpres 2024 nanti.

Baca selengkapnya di sini.

Lihat Video 'Kader Demokrat Pasuruan Ramai-ramai Coret Wajah Anies di Baliho Pakai Pilok':

[Gambas:Video 20detik]


Ketua Badan Pembina Organisasi Keanggotaan dan Kaderisasi (BPOPKK) Partai Demokrat, Herman Khaeron, mengatakan surat dari Anies Baswedan yang berisi tawaran cawapres ke Ketum PD Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sudah dibalas. Apa isi surat balasan dari AHY ke Anies itu?

"Tanggal 25 kemudian Mas Anies menuliskan surat, tertulis, suratnya mungkin sudah dipegang semua ya, sudah viral. Menuliskan surat untuk mengajak (AHY) menjadi calon wakil presiden," kata Herman kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (1/8/2023).

Herman mengatakan AHY membalas surat ke Anies dan menyatakan kesiapannya untuk sama-sama memenangkan Pilpres 2024. Dia mengatakan Anies kemudian menyambangi Ketua Majelis Tinggi PD, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), di Cikeas setelah surat itu dibalas AHY.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Dan ini dibalas oleh surat Ketum AHY, bahwa 'Bismillahirrahmanirrahim tentu kami siap untuk bersama-sama memenangkan Pilpres tahun 2024'. Kemudian ketemulah dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Pak SBY, Mas Anies bersama Tim 8 melaporkan progres dan perkembangan seraya juga untuk bisa memastikan deklarasi tanggal berapa," katanya.

Dia mengaku masih berpikiran positif menanggapi pertemuan NasDem dan PKB. Namun pada 30 Agustus, katanya, Juru Bicara Anies, Sudirman Said, diutus melaporkan bahwa Anies akan maju Pilpres dengan Ketum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.

"Tanggal 30 Agustus Pak Sudirman diutus oleh Anies untuk menyampaikan informasi Tim 8 utusan Demokrat dan PKS untuk menyampaikan bahwa sudah diputuskan oleh NasDem capres-cawapresnya adalah Anies-Pak Muhaimin Iskandar dan telah dilakukan kerja sama politik," kata Herman.

"Artinya, bahwa NasDem membuat koalisi baru antara NasDem dengan PKB dan artinya pula meninggalkan Koalisi Perubahan mereka mengambil keputusan kerja sama sepihak tanpa kami ketahui juga memutuskan capres dan cawapresnya sepihak," imbuhnya.

Berikut surat Anies ke AHY yang ditunjukkan Ketua Bappilu Partai Demokrat, Andi Arief:

Mas AHY Yth

Semoga dalam keadaan sehat, tetap produktif dan selalu dalam kesehatannya.

Melalui pesan singkat ini, kami bermaksud menyampaikan harapan, agar Mas AHY berkenan untuk menjadi pasangan dalam mengikuti Pilpres 2024.

Teriring salam hormat.

Simak Video 'AHY Balas Surat Ajakan Jadi Cawapres Anies, Begini Isinya':

[Gambas:Video 20detik]


Sejumlah pengurus DPW PKB dari berbagai provinsi mulai berdatangan di Kantor DPW PKB Jawa Timur. Mereka merapatkan barisan jelang finalisasi duet Anies-Cak Imin di Surabaya.

Pantauan detikJatim di Kantor DPW PKB, Jalan Gayungsari Barat, Surabaya pukul 15.00 WIB, tampak sejumlah pengurus DPW PKB dari beberapa provinsi berdatangan. Mulai dari Maluku, Sulawesi Selatan, Sumatra Barat, Jawa Tengah, hingga Papua.

Ketua DPW Jatim yang juga kakak kandung Muhaimin Iskandar, Abdul Halim Iskandar sudah di Kantor DPW PKB Jatim sejak siang tadi bersama Sekretaris PKB Jatim Anik Maslachah.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Saat ini, tengah berlangsung rapat di lantai 2 Kantor DPW PKB Jatim. Rapat diikuti sejumlah pengurus DPW PKB dari berbagai provinsi dan juga perwakilan DPP.

Sementara Muhaimin Iskandar (Cak Imin) belum tampak hadir di Kantor DPW PKB Jatim.

Diketahui, Sekretaris DPW PKB Jawa Timur Anik Maslachah memberi bocoran terkait bahasan rapat di Kantor DPW PKB Jatim sore ini.

Rapat yang akan dihadiri oleh DPW PKB se Indonesia, serta DPP PKB itu akan membahas finalisasi capres-cawapres Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.

"Bocoran rapat sore ini adalah finalisasi capres cawapres (Anies-Cak Imin)," kata Anik saat dikonfirmasi detikJatim, Jumat (1/9/2023).

Anik mengatakan PKB memandang Koalisi Perubahan lebih kongkret, utamanya dalam menjamin Cak Imin akan maju sebagai cawapres.

"Kita ini kan sudah cukup bersabar hampir setahun deklarasi Indonesia Raya (KKIR) tidak berujung pada deklarasi capres-cawapresnya. Eh tiba-tiba malah mengubah nama koalisi menjadi Indonesia Maju," jelasnya.

"Tentu bagi PKB harus berpikir lebih gesit, kalau ada yang lebih baik, lebih kongkret dan se-visi memajukan Indonesia lebih cepat, mengapa tidak?" tambahnya.

Caleg PKB DPRD Jatim Dapil II (Sidoarjo) ini menyebut Anies-Cak Imin ada pasangan serasi dan memiliki gagasan membawa Indonesia maju ke depan.

"Saya pikir ini pasangan yang fenomenal, sama-sama muda, gesit pastinya, cerdas. Lalu pasangan ini aktifis artinya sudah terbiasa berjuang untuk masyarakat, sama-sama pernah teknokrat. Dua figur ini terbukti mampu membawa pemerintahan lebih progresif, religius,nasionalis," tegasnya.

"Paket lengkaplah (Anies-Cak Imin). Mohon doanya semoga Allah memberi ridho dan kesuksesan," tandasnya

Anies-Cak Imin Bersyukur Sudah Bisa Santai Jelang Daftar Pilpres


Ketua Badan Pembina Organisasi Keanggotaan dan Kaderisasi (BPOPKK) Partai Demokrat, Herman Khaeron, mengatakan sejak awal partainya sudah diwanti oleh banyak pihak untuk hati-hati dalam berkoalisi. Demokrat mengklaim sudah memberikan banyak perjuangan kepada Anies Baswedan.

"Sebetulnya banyak sahabat, banyak kawan sudah memberikan nasihat, bahwa hati-hati dalam sebuah kontestasi yang kita tidak memiliki trust ini akan berujung dengan masalah. Sudah ada, kami menyaksikan terhadap komitmen di ujung ini bisa menjaga trust kami," kata Herman kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (1/8/2023).

Herman mengatakan justru Anies mengkhianati koalisi yang sudah diusahakan oleh Demokrat selama ini. Ia mengulas bagaimana NasDem dan Anies awalnya tak memiliki dukungan untuk lolos ambang batas pencalonan presiden.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Oktober kan kami sudah bangun koalisi. Januari belum terwujud koalisi karena masih di bawah 20 PT (Presidential Threshold), baru NasDem mengusulkan Anies kemudian berkomunikasi politik dengan Demokrat, pertengahan Januari ini belum terwujud, tanggal 12," kata Herman.

"Kemudian, tanggal 13-nya mas Anies meminta sebagai representasi NasDem untuk Demokrat memperjuangkan, mendorong, agar PKS masuk koalisi kita. Ini saya kira yang kalau diperhitungkan ini perjuangan bukan yang enteng dan sederhana," sambungnya.

Menurutnya Demokrat sudah menepis segala godaan selama menjalin kerja sama di koalisi pro Anies. Tapi, kata dia, hal itu justru tak diindahkan.

"Kemudian terus berjalan pada akhirnya Anies memberi kepastian bahwa mengajak AHY untuk sama-sama berjuang berpasangan ke depan, normatif gitu yah," kata dia.

"Kami diberitahu oleh Ketum AHY bahwa ada komunikasi ini. Kami bahagia, bahwa memastikan koalisi sudah ada cikal bakal capresnya adalah Anies Baswedan, Cawapresnya adalah Mas AHY. Tapi kami menghormati kedaulatan partai-partai, kami tidak mengumumkan serta merta, tetapi diserahkan kembali sesuai Piagam Koalisi bahwa yang mengumumkan itu adalah Capres, yaitu Anies Baswedan," katanya.

Harapan itu sirna lantaran Demokrat mengetahui Anies memilih Ketum Muhaimin Iskandar (Cak Imin) sebagai pendampingnya. Menurut Herman, hal tersebut sudah ditetapkan, sebelum partai di KPP diajak bicara.

"Bagaimana mungkin kita berkoalisi dan trust jika kemudian menganggap ketidaksetaraan partai-partai lain. NasDem seolah-olah memiliki kekuasaannya sendiri. Padahal kita sudah terikat dalam suatu koalisi,' ujar Herman.

Ia heran Anies sudah diberi mandat oleh partai koalisi untuk memilih cawapres tetapi tak dilakukan. Eks Gubernur DKI Jakarta ini justru tunduk ke arahan Ketum NasDem Surya Paloh.

"Bagaimana mungkin Anies Baswedan yang sudah diberikan mandat untuk menentukan calon wakil presidennya, sudah menulis surat kepada AHY, kemudian dia tunduk dan patuh pada Surya Paloh. Dia kemudian juga berkhianat terhadap komitmen pada partai ini. Terhadap koalisi ini," imbuhnya.


Partai Demokrat menggelar rapat terkait munculnya duet Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, di Cikeas, siang ini. Rapat itu akan dipimpin langsung oleh Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Pantauan detikcom di Cikeas, Jumat (1/9/2023), pukul 14.40 sejumlah elite Partai Demokrat tampak sudah berdatangan. Mereka di antaranya Kepala BPOPKK Partai Demokrat Herman Khaeron, Ketua Mahkamah Dewan Kehormatan Partai Demokrat Hinca Panjaitan, Anggota Majelis Tinggi DPP Partai Demokrat Andi Mallarangeng.

Para elite Partai Demokrat itu langsung masuk ke kediaman SBY. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dikabarkan akan hadir langsung dalam rapat tersebut.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Herman mengatakan rapat ini digelar untuk menindak lanjuti penghianatan yang dilakukan oleh Partai NasDem dan Anies. Dia mengatakan dalam rapat akan dibahas terkait langkah Partai Demokrat selanjutnya.

"Kami di DPP sudah membahas dua hari berturut dan hari ini akan dibahas di Majelis Tinggi partai, sebagai pengambilan keputusan tertinggi terhadap koalisi maupun penetapan capres cawapres, ini menjadi agenda penting, karena kita tidak bisa membiarkan situasi ini," kata Herman di lokasi.

"Arahan dari ketum tentu harus ada keputusan-keputusan yang kemudian di respons oleh Ketua Majelis Tinggi yang akan dirapatkan sore hari ini," sambungnya.

Demokrat Bongkar Duet Anies-Cak Imin

Sebelumnya, secara mengejutkan muncul duet Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Cak Imin). Duet Anies-Cak Imin itu dibongkar oleh Partai Demokrat. Sekjen Demokrat Teuku Riefky Harsya mengatakan keputusan itu diambil sepihak oleh Ketum NasDem Surya Paloh.

"Namun demikian, sesuatu yang tidak terduga dan sulit dipercaya terjadi. Di tengah proses finalisasi kerja parpol koalisi bersama capres Anies dan persiapan deklarasi, tiba-tiba terjadi perubahan fundamental dan mengejutkan," kata Riefky dalam keterangannya, Kamis (31/8).

"Pada Selasa malam, 29 Agustus 2023, di NasDem Tower, secara sepihak Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh tiba-tiba menetapkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai cawapres Anies, tanpa sepengetahuan Partai Demokrat dan PKS," imbuh dia.

Dengan duet tersebut, Demokrat pun merasa dikhianati lantaran mulanya Anies 'melamar' ketua umumnya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), untuk menjadi cawapres. Kini mereka pun tengah menentukan langkah selanjutnya pada Pilpres 2024.

Sementara itu, PKB, yang masih tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju, yang mengusung Prabowo Subianto, menegaskan menyambut baik tawaran NasDem untuk ketumnya, Cak Imin, menjadi cawapres Anies. PKB pun akan memfinalisasi keputusannya terkait arah dukungan partainya hari ini.

"Tibalah saatnya untuk lebih maju mengambil keputusan terkait langkah PKB di pilpres ini, utamanya kabar beredar terakhir terkait tawaran kerja sama dengan NasDem," ujar Jazilul di DPP PKB, Jakarta Pusat, Jumat (1/9).

Simak Video 'SBY Cerita Terima Pesan 'Demokrat Kena Prank Musang Berbulu Domba'':

[Gambas:Video 20detik]


Banyak orang menganggap zilenial atau acap disapa Gen Z merupakan generasi yang beruntung. Anggapan itu menjadi benar apabila melihatnya dari sisi konsumsi, terutama pada Gen Z di kota-kota besar. Masa pertumbuhannya diiringi pesatnya perkembangan teknologi yang membuat konsumsi mudah dilakukan kapan dan di mana pun. Meski konsumsi yang terjadi secara keuangan barangkali masih berkat bantuan orangtua.

Soal masa depan Gen Z yang akan memenuhi kebutuhannya sendiri, sepertinya anggapan generasi beruntung harus dipikir ulang. Sebab pada faktanya terdapat banyak batu sandungan yang dapat mengantarkan Gen Z pada hitamnya masa depan. Mirisnya, batu sandungan itu menghampiri sejak masa pendidikan yang sangat fundamental.

Biaya pendidikan Indonesia terasa bertambah mahal dari waktu ke waktu. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Februari lalu menyebut inflasi biaya pendidikan berkisar 10-15 persen setiap tahun. Sedangkan sepanjang 2019 - 2023, rata-rata persentase kenaikan upah minimum provinsi di Indonesia hanya 5,25 persen.

Tidak seimbangnya antara inflasi biaya pendidikan dan kenaikan upah berdampak buruk bagi pengembangan kualitas Gen Z. Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut persentase penyelesaian tingkat pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat pada 2022 sebesar 66,13 persen. Hanya terpaut 0,19 persen dari 2021 yang persentasenya sebesar 65,94 persen.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Melihat data yang tadi sudah disebutkan, tidak keliru jika masyarakat mengatakan kemampuan ekonomi berkorelasi dengan keikutsertaan dan penyelesaian pendidikan. Perkataan itu juga didukung BPS lewat Survei Ekonomi Nasional (Susesnas) 2021 yang menyebut 76 persen keluarga mengaku ekonomi sebagai alasan anaknya putus sekolah.

Persoalan semakin larut dengan banyaknya perusahaan menambahkan pengalaman kursus di berbagai keahlian sebagai poin pemenang pelamar kerja. Fenomena ini menandai gagalnya pendidikan formal Indonesia dalam menyesuaikan kebutuhan masyarakat. Sedangkan untuk dapat mengikuti kursus tersebut, masyarakat harus mengeluarkan ratusan ribu, jutaan, hingga belasan juta rupiah.

Kesedihan berlanjut pada sektor ketenagakerjaan. BPS mencatat tingkat pengangguran terbuka kelompok umur 15 - 19 pada 2022 sebesar 29,08 persen atau naik 5,17 persen dari 2021. Masih pada tahun yang sama, kelompok umur 20 - 24 berada pada 17,02 persen. Hanya turun 0,71 persen dari tahun sebelumnya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani terkesan bangga dengan keadaan ekonomi Indonesia. Merujuk kembali data BPS, perekonomian Indonesia 2022 memang tumbuh 5,31 persen. Tetapi saat mencermati lebih detail, hal menakutkan tiba. Apabila saat ekonomi Indonesia tumbuh saja pengangguran Gen Z naik, bagaimana jika ekonomi memburuk?

Kita tentu tahu keadaan dunia sangat jauh dari kepastian. Dalam beberapa waktu ke belakang, sudah banyak kejadian yang menyadarkan kita bahwa dunia sedang tidak baik-baik saja. Memanasnya politik global serta krisis iklim dan pangan adalah ancaman di depan mata. Pertumbuhan ekonomi Indonesia 2022 jelas tidak berpihak untuk Gen Z.

Menilai ketenagakerjaan bisa dilakukan melalui cara yang sederhana. Lapangan kerja yang lebih sedikit dari angkatan kerja akan menimbulkan pengangguran terbuka. Posisi Gen Z sekarang cukup terpojok. Bagi yang sudah memasuki angkatan kerja, mereka harus bertarung dengan sesamanya dan generasi-generasi sebelumnya yang sudah memiliki jam terbang.

Perlu diingat, hari ini Gen Z belum sepenuhnya memasuki angkatan kerja. Kiranya beberapa tahun ke depan kita baru akan melihat angkatan kerja dipenuhi Generasi Z. Sementara itu masyarakat pada usia 60 tahun ke atas yang bekerja semakin bertambah. Merujuk data BPS, jumlah pada 2022 mencapai 16 juta. Naik dari 2021 yang sebesar 14,9 juta.

Pilihan yang dilakukan masyarakat usia 60 tahun ke atas tersebut tidak bisa disalahkan. Keputusan itu juga sangat mungkin diambil oleh Gen Z. Mengingat semakin banyak orang yang memutuskan untuk tidak mempunyai keturunan atau biasa disebut childfree. Lagi-lagi ekonomi menjadi momok yang menjadi perhatian utama.

Kini, pemerintah selalu mendorong masyarakat untuk berusaha sendiri. Pasalnya dunia usaha juga tidak sebagus apa yang dikatakan pemerintah. Incremental Capital Output Ratio (ICOR) sebagai acuan efisiensi investasi di Indonesia masih menyentuh 6 persen. Kalah dengan negara-negara tetangga yang mempunyai ICOR di sekitar 4 persen. Padahal infrastruktur sudah dibangun sebegitu mahalnya sampai beberapa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bidang karya terancam bangkrut.

Infrastruktur yang dibutuhkan pada zaman modern seperti sekarang, salah satunya internet justru tidak cepat dibenahi. Padahal infrastruktur itu sebagai penunjang banyak bisnis dan pendidikan hari ini hingga masa depan. Laporan Speedtest Global Index pada Maret 2023, kecepatan internet Indonesia menghuni peringkat terakhir di ASEAN.

Di sisi pendapat ketika berusaha sendiri juga miris. Rata-rata pendapatan bersih masyarakat yang berusaha sendiri menurut BPS sampai Februari 2023 sebesar Rp 1,93 juta. Dibandingkan pada bulan yang sama tahun sebelumnya hanya naik sekitar Rp 200 ribu. Sedangkan pada periode yang sama, pendapatan menjadi pekerja lebih besar. Jumlah pada 2023 sebesar Rp 2,9 juta dan 2022 sebesar Rp 2,8 juta.

Sebenarnya masyarakat tidak perlu ambil pusing dengan data yang sudah disajikan di atas, jika negara memenuhi semua haknya. Masalahnya negara hari ini belum berbaik hati untuk memberikan hal tersebut. Biaya pendidikan, tempat tinggal, dan pangan terbang tinggi. Sejalan dengan itu, upah naik hanya dengan merangkak.

Gen Z tampak babak belur dan sepertinya beberapa tahun ke depan masih dengan nasib yang sama atau bahkan lebih parah. Terlalu naif apabila kita mengatakan masalah ini hanya disebabkan oleh tata kelola pendidikan yang sering disebut akar permasalahan. Kita perlu menarik politik ke dalam pembahasan. Ruang politik kita masih selalu dengan aroma tak sedap.

Banyak berita bertebaran bahwa dibutuhkan belasan miliar uang untuk dapat menjadi anggota legislatif di lingkup nasional. Pertanyaannya berapa banyak orang yang memiliki dan mengikhlaskan jumlah uang tersebut serta berkompeten untuk duduk di parlemen? Rasanya sangat minim. Buktinya situasi hari ini begitu suram.

Partai politik yang ada saat ini belum menjawab kebutuhan masyarakat. Justru yang ada para kadernya merampok banyak hak dari masyarakat itu sendiri. Sebut saja kasus bantuan sosial, Base Transceiver Station (BTS), dan izin ekspor benih lobster. Ketiganya dilakukan oleh kader sekaligus elit dari tiga partai politik ternama.

Indonesia sudah memasuki tahun politik dan tidak lama akan menyelenggarakan pemilihan umum (pemilu). Generasi Z mengisi 22,85 persen pemilih pada 2024. Tetapi, pernyataan 2024 sebagai tahun penentu masa depan hanya omong kosong belaka. Batas ambang pencalonan presiden dan parlemen masih berdiri tegak, serta ongkos politik selangit. Walhasil masyarakat hanya diberikan pilihan-pilihan yang buruk. Gen Z berhak marah!

Daffa Batubara Juru Bicara Blok Politik Pelajar


Duet Anies Baswedan dan Ketum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) dibongkar Partai Demokrat. Anies-Cak Imin dikabarkan akan deklarasi besok di Surabaya.

Hal itu terungkap melalui status Politikus NasDem Irma Suryani Chaniago di Whatsapp-nya yang diunggah Jumat (1/9/2023). Irma awalnya bersyukur Anies berpasangan dengan Cak Imin.

"Alhamdulillah akhirnya Anies berpasangan dengan Gus Muhaimin," demikian kata Irma.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Irma lantas mengungkap deklarasi Anies-Cak Imin yang akan digelar besok di Surabaya. Irma sekaligus meminta izin dirinya tidak bisa hadir karena umroh.

"Harusnya saya berangkat besok ke Surabaya untuk hadiri deklarasi, by the way (btw) izin karena sedang umroh," ujarnya.

Sebelumnya, kabar duet Anies-Cak Imin pun dibongkar Demokrat pada Kamis (31/8/2023). Sekjen Demokrat Teuku Riefky Harsya mengatakan keputusan itu diambil sepihak oleh Ketum NasDem Surya Paloh.

"Namun demikian, sesuatu yang tidak terduga dan sulit dipercaya terjadi. Di tengah proses finalisasi kerja parpol koalisi bersama capres Anies dan persiapan deklarasi, tiba-tiba terjadi perubahan fundamental dan mengejutkan," kata Riefky dalam keterangannya, Kamis (31/8/2023).

"Pada Selasa malam, 29 Agustus 2023, di NasDem Tower, secara sepihak Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh tiba-tiba menetapkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai cawapres Anies, tanpa sepengetahuan Partai Demokrat dan PKS," imbuh dia.

Riefky menyebut Anies dipanggil malam itu juga oleh Surya Paloh untuk menerima keputusan tersebut. Meski demikian, Riefky menyebut Anies hanya mengutus Sudirman, juru bicaranya, untuk menyampaikan keputusan penting tersebut kepada Demokrat dan PKS.

"Malam itu juga, capres Anies dipanggil oleh Surya Paloh untuk menerima keputusan itu. Sehari kemudian, 30 Agustus 2023, capres Anies dalam urusan yang sangat penting ini, tidak menyampaikan secara langsung kepada pimpinan tertinggi PKS dan Partai Demokrat, melainkan terlebih dahulu mengutus Sudirman Said untuk menyampaikannya," kata Riefky.

"Rentetan peristiwa yang terjadi merupakan bentuk pengkhianatan terhadap semangat perubahan; pengkhianatan terhadap Piagam Koalisi yang telah disepakati oleh ketiga Parpol; juga pengkhianatan terhadap apa yang telah disampaikan sendiri oleh Capres Anies Baswedan, yang telah diberikan mandat untuk memimpin Koalisi Perubahan," lanjutnya.

Lihat Video 'PKB Akan Putuskan Duet Anies-Cak Imin Sore Ini di Surabaya':

[Gambas:Video 20detik]


Penyanyi Agnez Mo mendatangi kantor Kelurahan Kedoya Utara, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, untuk mengurus e-KTP. Kepala Suku Dinas Dukcapil Jakarta Barat Gentina Arifin mengatakan Agnez Mo mendapat pelayanan e-KTP seperti warga pada umumnya.

Dalam rilis resmi Pemerintah Kota Jakarta Barat, Jumat (1/9/2023), Agnez Mo melakukan perekaman e-KTP pada Selasa (29/8). Agnez Mo diketahui melakukan rekam KTP elektronik dari pukul 12.00 WIB hingga pukul 12.30 WIB.

"Hai, ini saya Agnez Mo. Saya mengucapkan terima kasih banget kepada Kelurahan Kedoya Utara, terutama kepada Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Sudin Dukcapil) Jakarta Barat yang telah membantu mengurus KTP elektronik saya," kata Agnez Mo dalam keterangan tertulis Pemkot Jakbar.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Agnez Mo menilai mengurus e-KTP berlangsung cepat dan gratis. Dia mengajak warga untuk mengurus sendiri e-KTP.

"Dan jangan lupa, mengurus layanan sendiri (PTSP) itu mudah dan layanan ini semuanya gratis tanpa dipungut biaya apa pun," ujarnya.

Kepala Suku Dinas Dukcapil Jakbar Gentina Arifin mengatakan tak ada layanan khusus untuk Agnez Mo. Dia mengatakan layanan perekaman e-KTP memang bisa dilakukan di kantor kelurahan.

"Sebenarnya pelayanan KTP elektronik dari Sudin Dukcapil Jakarta Barat sudah sampai ke kelurahan. Harapannya kalau Agnes Monica melakukan perekaman KTP elektronik, maka warga lain khususnya yang belum melakukan perekaman bisa segera mendatangi kelurahan masing-masing," ujarnya.

Gentina pun mengajak warga yang sudah berusia 17 tahun untuk segera merekam e-KTP. Dia mengatakan Pemkot Jakbar sedang melakukan program jemput bola dengan mendatangi SMA yang ada di Jakbar.

Salah satunya, perekaman KTP elektronik bagi 160 murid SMAN 112 Kembangan di Jalan Pesanggrahan, Meruya Utara, pada Rabu (23/8). Perekaman KTP elektronik tersebut, menurut Gentina, dilakukan agar siswa yang berusia 17 tahun bisa segera terdaftar sebagai pemilih dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Lihat Video 'Momen Agnez Mo Urus e-KTP Sendiri Pakai Baju Balenciaga':

[Gambas:Video 20detik]


Salah satu perusahaan milik pengusaha kondang, Bambang Hary Iswanto Tanoesoedibjo akrab disapa Hary Tanoe digugat oleh PT Bumi Bangun Bersatu (BBB). Perusahaan yang digugat adalah PT Bank MNC Internasional Tbk.

Berdasarkan catatan detikcom, Hary Tanoe adalah salah satu orang terkaya di Indonesia. Di lini bisnis, Ia adalah pendiri MNC Group, sebuah perusahaan media massa yang juga bergerak di jasa keuangan. Sebagai founder, pria kelahiran 26 September 1965 ini menjabat sebagai Chairman dari PT MNC Investasi Tbk.

Terdapat total 60 stasiun TV, radio, dan surat kabar yang tergabung dalam MNC Group.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dilansir dari laman resmi MNC sekuritas, ia menjabat sebagai Direktur Utama pada; PT Global Mediacom Tbk (2002), PT Media Nusantara Citra Tbk (2004), PT Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI) (2010), PT MNC Land Tbk (2011), PT GLD Property (2012).

Sementara sebagai Komisaris Utama, ia menjabat di PT MNC Sky Vision Tbk (Indovision) sejak 2006, PT MNC Sekuritas sejak 2004, PT Global Informasi Bermutu (Global TV) sejak 2009, PT Media Nusantara Informasi sejak 2009, serta PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia (MNCTV) sejak 2011.

Berbagai bisnis tersebut membuat dirinya menjadi salah satu orang terkaya di Indonesia. Berdasarkan catatan Forbes, total kekayaan Hary Tanoe ini mencapai US$ 1,09 miliar atau sekitar Rp 16,6 triliun (kurs Rp 15.246). Dengan harta tersebut, Hary Tanoe menduduki peringkat ke-39 pada daftar Indonesia's 50 Richest milik Forbes.

Sementara secara politik, Hary Tanoe adalah pendiri sekaligus Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia (Perindo). Pada 2024, ia mendaftarkan diri sebagai calon anggota legislatif (Caleg) Pemilu 2024. Namun, ia tidak sendiri.

Hary Tanoe maju bersama istrinya, Liliana Tanoesoedibjo, dan kelima anaknya. Kelimanya adalah, Angela Herliani Tanoesoedibjo, Valencia Herliani Tanoesoedibjo, Jessica Herliani Tanoesoedibjo, serta Clarissa Herliani Tanoesoedibjo. Warren Haryputra Tanoesoedibjo.

Catatan redaksi: Judul berita telah diubah dan dikoreksi dengan informasi yang lebih tepat. Redaksi memohon maaf atas kesalahan informasi sebelumnya.


Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Bantul merasa keberatan sekolah digunakan sebagai tempat berkampanye. Meski Mahkamah Konstitusi sudah mengizinkan, PGRI merasa hal itu tidak perlu dilaksanakan di Bantul.

"Belum perlu, kalau bisa tidak perlu kampanye masuk sekolah karena bisa mengganggu pembelajaran," kata Ketua PGRI Bantul Totok Sudarto saat dihubungi wartawan, Jumat (1/9/2023).

Pasalnya, tidak semua murid sudah memiliki umur cukup sebagai pemilih dalam Pemilu 2024. Belum lagi, murid-murid berpotensi terpecah belah akibat perbedaan pilihan politik jika kampanye menyasar ke sekolah-sekolah.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Karena itu sebaiknya sekolah tidak digunakan (tempat kampanye), agar jangan sampai terjadi gesekan-gesekan di sekolah," ujarnya.

Menurutnya, lembaga pendidikan harus dibersihkan dari politik praktis. Semua itu agar tidak terjadi perbedaan yang semakin tajam di dalam lingkungan sekolah.

"Jadi kalau hanya untuk mencapai tujuan dengan memperuncing perbedaan kiranya sekolah-sekolah jangan dipakai untuk tempat kampanye," katanya.

Di sisi lain, Totok mengaku semua itu bukan karena PGRI Bantul memihak salah satu peserta Pemilu. Namun PGRI Bantul berupaya netral menyikapi putusan MK.

"Yang jelas PGRI netral, karena kami bukan partisan," ucapnya.

Diberitakan sebelumnya, MK mengeluarkan Putusan Nomor 65/PUU-XXI/2023 terkait Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu. Putusan tersebut mengatakan kampanye pemilu diperbolehkan di satuan pendidikan.

Putusan MK awalnya memperbolehkan kampanye di fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan satuan pendidikan. Namun, setelah perubahan, kampanye hanya boleh dilaksanakan di fasilitas pemerintah dan satuan pendidikan dengan izin dan tanpa atribut kampanye.

Jokowi Hadiri Puncak Peringatan Hari Guru Nasional 2023


Bulan September merupakan titik balik kebangkitan Indonesia setelah dinyatakannya kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Namun, tahukah kamu terdapat sejumlah tokoh penting Indonesia yang lahir pada bulan kesembilan ini?

Beberapa tokoh penting Indonesia ini datang dari beragam latar pendidikan, mulai dari karier militer hingga tokoh yang ikut mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Siapa saja mereka? Berikut ini 7 tokoh penting Indonesia yang lahir bulan September, dikutip detikJateng dari laman resmi Perpusnas, NU, dan Kemdikbud RI.

1. Susilo Bambang Yudhoyono

Susilo Bambang Yudhoyono adalah Presiden RI ke-6. Ia juga merupakan presiden pertama yang dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilu. SBY lahir di Pacitan, Jawa Timur pada 9 September 1949.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Beliau merupakan lulusan terbaik AKABRI (1973). Semasa pendidikannya SBY dijuluki jerapan, karena dia sangat menonjol dalam hal pendidikan dibandingkan teman lainnya. Terbukti, beliau meraih predikat lulusan terbaik AKABRI 1973 dengan menerima penghargaan lencana Adhi Makasaya.

Karir militernya dimulai dengan memangku jabatan sebagai dan tonpan Yonif Linud 330 Kostrad (Komandan Peleton III di Kompi Senapan A, Batalyon Infanteri Lintas Udara 330/Tri Dharma, Kostrad) tahun 1974-1976. Kemudian, pada tahun 1976-1977 beliau menjabat sebagai Komandan Peleton II Kompi A Batalyon Linud 305/Tengkorak (Dan Tonpan Yonif 305 Kostrad). dalam masa kepemimpinannya di telah memimpin pleton ini ini bertempur di Timor Timur.

Karir militernya sangat panjang, hingga yang terakhir sebelum beliau mengepakkan sayapnya di dunia politik, beliau sempat menjabat sebagai Pangdam II/Sriwijaya (1996-1997) sekaligus Ketua Bakorstanasda dan Ketua Fraksi ABRI MPR (Sidang Istimewa MPR 1998) sebelum menjabat Kepala Staf Teritorial (Kaster) ABRI (1998-1999).

Karir politiknya dimulai pada tahun 2000, dengan menjadi Menteri Pertambangan dan Energi pada masa pemerintahan Presiden KH Abdurrahman Wahid. Beliau juga telah menjabat di berbagai kementerian, hingga pada pemilu presiden langsung putaran kedua 20 September 2004, SBY yang berpasangan dengan Jusuf Kalla dipilih dan dilantik menjadi presiden dan wakil presiden RI ke-6.

2. Ahmad Sanusi

Ahmad Sanusi merupakan tokoh yang mendapatkan gelar pahlawan nasional, beliau lahir di Sukabumi pada, 18 September 1889.

Ahmad Sanusi dikenal sebagai seorang musafir atau ahli tafsir Al-Quran, beliau mampu memahami kandungan makna dari ayat-ayat Al-Quran. Beliau merupakan pendiri dari Al Ittihadijatoel Islamijjah (AII) organisasi yang bergerak di bidang sosial-keagamaan. Pada zaman pendudukan jepang organisasi ini pernah dicekal dan diberhentikan, tetapi pada 1 Februari 1944 diizinkan untuk aktif dengan nama persatoean Oemat Islam Indonesia (POII).

Ahmad Sanusi pernah bergabung menjadi anggota badan penyelidik usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia (BPUPKI).

Mengutip dari diskominfo.sukabumikota.go.id, Ahmad Sanusi dianugerahi gelar pahlawan nasional oleh Presiden Jokowi di Istana Negara pada hari senin, 7 November 2022. Gelar pahlawan nasional tersebut berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 96/TK/2022.

3. Kusumah Atmadja

Kusumah Atmaja adalah seorang yang berpredikat ahli hukum. Kusumah Atmadja lahir di Purwokerto, 8 September 1903. Beliau telah mendapatkan gelar doktor ilmu hukum.

Berkat kesetiaan terhadap bangsa Indonesia, Kusuma effendi ditunjuk untuk mewakili bangsa Indonesia dalam Perjanjian Renville, bersama 32 orang lainnya. Dalam perundingan tersebut beliau ditunjuk sebagai penasihat hukum delegasi khususnya yang berkaitan dengan aspek kedaulatan hukum nasional Republik Indonesia.

Atas jasa-jasanya terhadap nusa dan bangsa, khususnya dalam bidang hukum pada tahun 1965, pemerintah Republik Indonesia menetapkan Prof. Dr. Sulaiman Effendi Kusumah Atmaja sebagai Pahlawan Nasional.

4. Chaerul Saleh

Chaerul Saleh yang mendapat gelar Datuk Paduko Rajo merupakan pejuang dan tokoh politik di Indonesia. Chaerul Saleh lahir di Sawahlunto, Sumatera barat pada 13 September 1916.

Seorang tokoh politik Indonesia yang pernah menjabat sebagai wakil perdana menteri, menteri dan ketua MPRS. Pada masa penjajahan Hindia-Belanda, tahun 1940-1942, Chaerul menjabat sebagai Ketua Persatuan Pemuda Pelajar Indonesia. Beliau juga pernah menjadi anggota tingkatan muda Indonesia.

Chaerul merupakan salah satu tokoh penting di balik proklamasi kemerdekaan bersama beberapa tokoh lainnya. Beliau menculik Soekarno dan Hatta pada peristiwa Rengasdengklok dan menuntut kedua tokoh ini segera membacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pada tahun 1946, Chaerul bergabung dengan Persatuan Perjuangan pimpinan Tan Malaka. Kelompok ini menuntut kemerdekaan 100% dan berdiri sebagai pihak oposisi pemerintah.

Atas jasa-jasanya Chaerul dianugerahi pangkat Jenderal TNI Kehormatan.

5. Adnan Kapau Gani

Adnan Kapau Gani merupakan seorang doktor, politisi dan tokoh militer yang lahir di Desa Palembayan, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, pada 16 September 1905. Beliau merupakan tokoh yang aktif dalam kegiatan politik dan organisasi sosial. Beliau pernah tergabung menjadi anggota Jong Sumatranen Bond dan Jong Java, ia menjabat sebagai sekretaris pada tahun 1927-1929 bersama oleh Muhammad Yamin.

Beliau pernah terlibat dalam Kongres Pemuda ll di Jakarta pada tahun 1928.

Adnan Kapau Gani pernah menjadi bintang film dalam sebuah film berjudul Asmara Moerni berpasangan dengan Djoewariah yang disutradarai oleh Rd. Ariffien dan diproduksi oleh The Union Film Company. Keterlibatan beliau dalam film tersebut mendapatkan respon negatif dari sebagian kalangan yang menganggap keterlibatan Gani telah menodai gerakan kemerdekaan.

6. Rasuna Said

Rasuna Said merupakan seorang pejuang wanita yang lahir di Sumatera barat, 14 September 1910.

Rasuna Said pernah menjadi guru di Sekolah Diniyah Putri, tetapi beliau berhenti mengajar karena memiliki pandangan bahwa kemajuan wanita tidak hanya didapat dengan bersekolah tetapi harus disertai dengan perjuangan politik. Beliau sempat pernah ingin menambahkan kurikulum politik di Daniyah Putri tetapi ditolak.

Setelah Kemerdekaan Indonesia, Rasuna Said aktif di Badan Penerangan Pemuda Indonesia dan Komite Nasional Indonesia. Ia menjabat sebagai Dewan Perwakilan Sumatra mewakili daerah Sumatera Barat setelah Proklamasi Kemerdekaan. Ia diangkat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Serikat (DPR RIS), kemudian menjadi anggota Dewan Pertimbangan Agung setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959 sampai akhir hayatnya.

7. Abdurrahman Baswedan

Abdurrahman Baswedan merupakan salah satu tokoh nasional keturunan Arab yang berjasa dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, beliau lahir di Surabaya, 9 September 1908. Dia dikenal sebagai seorang jurnalis, pejuang kemerdekaan, diplomat, dan penulis.

Beliau telah mendapatkan penghargaan atas jasa-jasanya bagi bangsa dan negara, dia mendapatkan penghargaan seperti bintang nil dan bintang republika dari Mesir dan dianugerahi gelar pahlawan nasional oleh Presiden Joko Widodo pada tahun 2018.

Artikel ini ditulis oleh Marcella Rika Nathasya Peserta program magang bersertifikat kampus merdeka di detikcom.

Demo Depan Gedung Sate Memanas, Mahasiswa Lempar Bom Molotov


Peluang Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mendampingi bakal calon presiden (bacapres) Anies Baswedan mengecil usai duet Anies-Cak Imin terbongkar. Padahal, AHY dan Anies sudah melewati sejumlah momen 'mesra' berdua. Akankah kemesraan keduanya berakhir di sini?

Sebagaimana diketahui, peta politik mendadak berubah Demokrat membongkar duet Anies dan Ketum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin). Cak Imin dipilihkan oleh Ketum NasDem Surya Paloh untuk mendampingi Anies.

Demokrat merasa 'dipaksa' untuk menerima pilihan tersebut. Padahal, Anies sempat menulis surat untuk mengajak AHY mendampinginya di Pilpres 2024.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Adapun Anies dan AHY telah melewati banyak momen mesra selama hampir setahun ini. Dirangkum detikcom, Jumat (1/9/2023), berikut ini momen mesra Anies-AHY.

1. AHY dan Anies Ngonser Bareng

AHY bersama Anies pernah terekam kamera menonton bareng konser Dewa 19 di Jakarta International Stadium (JIS). Keduanya tampak mesra menikmati keseruan konser.

Diketahui, AHY turut mengunggah keseruan nonton konser Dewa 19. AHY duduk bersebelahan dengan Anies.

"Berbagi keseruan nonton bareng live konser Dewa 19 dan nyanyi lagu "Risalah Hati" bareng Mas @aniesbaswedan dan lebih dari 65.000an Baladewa dan Baladewi di Jakarta International Stadium tadi malam (4/2)," tulis AHY melalui akun Twitternya seperti dilihat, Minggu (5/2/2023).

Simak juga Video 'Ramai-ramai Copot 'Wajah' Anies di Jalanan':

[Gambas:Video 20detik]

Halaman 1 2 3 Selanjutnya


Kader DPC Demokrat Lumajang mulai mencopot baliho dan spandung bergambar Anies Baswedan. Langkah ini sesuai dengan instruksi DPP Demokrat seiring dengan menguatnya duet Anies dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar Cak Imin di Pilpres 2024.

Tak hanya itu, beberapa gambar Anies yang bersanding dengan Agus Harimurti Yudoyono (AHY). Selain atribut fisik, seluruh unggahan seputar Anies yang ada di media sosial Demokrat Lumajang juga dihapus.

"Penurunan baliho dan spanduk bergambar Anies Baswedan ini karena ada perintah dari DPP Partai Demokrat. Tidak hanya itu, semua atribut Anis Baswedan di media sosial juga dihapus," tegas Ketua DPC Partai Demokrat Lumajang Idris Marzuqi kepada detikJatim, Jumat (1/9/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Idris mengungkapkan, kader Demokrat di Lumajang juga merasa kecewa denan pencalonan Cak Imin sebagai cawapres Anies di 2024. Sama dengan kader-kader Demokrat di Indonesia, kata Idris, pihaknya juga merasa terkhianati dengan Koalisi Perubahan.

"Alasan penurunan baliho maupun spanduk ini karena partai Demokrat merasa terkhianati dengan penentuan cawapres Anies tanpa ada diskusi dengan pimpinan DPP" kata Idris.

Demokrat Lumajang menargetkan sore ini seluruh atribut Anies di Lumajang bakal lenyap. Saat ini mereka masih terus bergerak mencopot atribut.

Dituding Khianati Demokrat, Anies: Dipuji Tak Terbang, Dicaci Tak Tumbang


Pengurus Partai Demokrat Kota Pasuruan menutup gambar Anies Baswedan di baliho yang terpasang di sejumlah titik dengan cat. Gambar Anies juga dibubuhi tulisan 'Fake'.

Aksi kader Demokrat ini terlihat di Kelurahan/Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan, Jumat (1/9/2023). Sejumlah kader mendatangi baliho besar bergambar AHY bersanding dengan Anies Baswedan di tepi jalan.

Mereka lalu menutup gambar wajah Anies dengan cat warna putih. Mereka juga menuliskan kata 'fake' di gambar tersebut. Sedangkan gambar AHY masih dibiarkan terlihat di baliho bertuliskan 'Perubahan & Perbaikan' itu.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Baliho Anies Baswedan dicoret kader Demokrat Kota Pasuruan Foto: Muhajir Arifin/detikJatim

Ketua Bidang Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan Partai DPC Partai Demokrat Kota Pasuruan, Hardi Setiawan mengatakan, aksi itu dilakukan terkait dengan keputusan sepihak NasDem tentang pasangan Anies dan Cak Imin.

DPC Demokrat Kota Pasuruan merasa dikhianati karena sebelumnya NasDem, Demokrat, dan PKS sepakat untuk menjalin koalisi bersama.

"Ini bentuk kekecewaan kami kader Partai Demokrat yang di daerah bahwa ketua umum kami dizalimi atau dikhianati," tutur Hardi.

Selain di baliho, pihaknya juga men-take down foto dan semua hal terkait Anies di medsos partai.

"Kami men-take down semua foto-foto Pak Anies yang ada di medsos kita. Saya rasa Pak Anies mesti belajar lagi secara etika dan budi pekerti," katanya.

Selain baliho di Panggungrejo, aksi serupa juga dilakukan di baliho yang tersebar di sejumlah jalan Kota Pasuruan.

Anies: Saya Ini Diamanati Buat Jadi Capres, Uang Tidak Punya


DPD Demokrat DIY tegak lurus dengan perintah pengurus pusat Demokrat untuk mencopot baliho bergambar Anies Baswedan. Demokrat merasa tersakiti setelah Anies mengiyakan duet dengan Ketum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.

"Dengan kejadian seperti ini bayangkan Anda bawa banyak partai besar, Demokrat ini partai besar, lo, menyakiti kita. Harusnya kalau memang pengin Muhaimin, dari awal saja lah jangan banyak cing-cong," ujar Plt Ketua DPD Partai Demokrat DIY, Arif Budiyono saat dihubungi wartawan seperti dikutip dari detikJogja, Jumat (1/9/2023).

Soal pencopotan baliho bergambar Anies Baswedan, Arif mengatakan baliho tersebut sudah dicopot lebih dahulu. Dia bersyukur tak terlalu lama menyewa baliho.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kader itu kan dimana-mana marah, penurunan baliho luar biasa. Kemarin saya pasang (baliho) ukuran 12 x 6 (meter, bergambar) Pak Anies sama AHY di dekat Polda. Untung nyewanya saya nggak lama, jadi nggak usah nurunin sudah diturunin," kata Arif.

"Sudah diturunkan dulu, nggak usah susah-susah nurunin," sambungnya.

Saat ditanya mengenai ada atau tidak kader Partai Demokrat DIY yang mencopoti spanduk bergambar Anies, Arif mengaku belum mendapatkan laporan adanya tersebut.

Baca di sini.

Lihat Video 'Ramai-ramai Copot 'Wajah' Anies di Jalanan':

[Gambas:Video 20detik]


Perubahan mengejutkan terjadi di Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang mengusung Anies Baswedan. Duet Anies Baswedan dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin), yang terbongkar, berpotensi mengubah peta dukungan terhadap Anies Baswedan.

Koalisi Perubahan diinisiasi NasDem, PKS, dan Demokrat. Koalisi ini sepakat meresmikan nama dalam jumpa pers di Sekretariat Perubahan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (24/3/2023). Tokoh-tokoh yang mewakili ketiga partai tersebut hadir langsung dalam peresmian nama. Mereka juga menandatangani piagam Koalisi Perubahan beserta 6 poinnya.

1. Membentuk koalisi dengan nama Koalisi Perubahan untuk Persatuan

2. Mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024-2029

3. Memberi mandat kepada calon presiden untuk memilih calon pasangannya

4. Memberikan keleluasaan kepada calon presiden untuk berkomunikasi dengan partai politik lainnya dalam rangka memperluas basis dukungan

5. Membentuk sekretariat yang merupakan kelanjutan dari tim persiapan atau tim kecil

6. Pada waktunya mengumumkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Seiring berjalannya waktu, Anies tak kunjung mengumumkan cawapresnya. Demokrat pun mendesak Anies untuk mengumumkan cawapresnya. Ketua Bappilu Andi Arief bahkan sempat menyinggung soal 'pengkhianat' di koalisi Anies melalui cuitannya pada Selasa (22/8/2023).

Lalu, kabar mengejutkan muncul pada Kamis (31/8/2023). Sekjen Demokrat Teuku Riefky Harsya menyebut Ketum NasDem Surya Paloh telah menetapkan Anies Baswedan berpasangan dengan Cak Imin.

"Namun demikian, sesuatu yang tidak terduga dan sulit dipercaya terjadi. Di tengah proses finalisasi kerja parpol koalisi bersama capres Anies dan persiapan deklarasi, tiba-tiba terjadi perubahan fundamental dan mengejutkan," kata Riefky dalam keterangannya, Kamis (31/8/2023).

"Pada Selasa malam, 29 Agustus 2023, di NasDem Tower, secara sepihak Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh tiba-tiba menetapkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai cawapres Anies, tanpa sepengetahuan Partai Demokrat dan PKS," imbuh dia.

Riefky menyebut Anies dipanggil malam itu juga oleh Surya Paloh untuk menerima keputusan tersebut. Meski demikian, Riefky menyebut Anies hanya mengutus Sudirman, juru bicaranya, untuk menyampaikan keputusan penting tersebut kepada Demokrat dan PKS.

"Malam itu juga, capres Anies dipanggil oleh Surya Paloh untuk menerima keputusan itu. Sehari kemudian, 30 Agustus 2023, capres Anies dalam urusan yang sangat penting ini, tidak menyampaikan secara langsung kepada pimpinan tertinggi PKS dan Partai Demokrat, melainkan terlebih dahulu mengutus Sudirman Said untuk menyampaikannya," kata Riefky

"Rentetan peristiwa yang terjadi merupakan bentuk pengkhianatan terhadap semangat perubahan; pengkhianatan terhadap Piagam Koalisi yang telah disepakati oleh ketiga Parpol; juga pengkhianatan terhadap apa yang telah disampaikan sendiri oleh Capres Anies Baswedan, yang telah diberikan mandat untuk memimpin Koalisi Perubahan," lanjutnnya.

Demokrat juga telah mengonfirmasi Anies Baswedan soal duet dengan Cak Imin. Dia membenarkannya sehingga Demokrat mengaku seperti dipaksa menerima duet Anies-Cak Imin.

Hari ini, Jumat (1/9/2023), Demokrat akan menggelar rapat Majelis Tinggi yang dipimpin ketuanya, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Sebagai Ketua Majelis Tinggi, SBY mengumpulkan anggotanya dan rapat tersebut diperluas ke tingkatan Dewan Pengurus Pusat (DPP).

Simak Video 'PKB Akan Putuskan Duet Anies-Cak Imin Sore Ini di Surabaya':

[Gambas:Video 20detik]


Kader Demokrat ramai-ramai mencopot baliho bergambar wajah Anies Baswedan dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Ini usai Demokrat merasa terkhianati gegara duet sepihak Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Cak Imin). Namun, DPC DPC Demokrat Kota Kediri menyebut, tak akan mencopot baliho Anies.

Ketua DPC Demokrat Kota Kediri Ashari membeberkan alasannya. Ternyata, selama ini, Demokrat Kota Kediri memang tak pernah memasang baliho Anies Baswedan-AHY. Sehingga, pihaknya tidak akan menurunkan baliho gambar Anies Baswedan.

"Kami tidak perlu menurunkan baliho Anies, karena sejak awal kami tidak memasangnya," tegas Ashari kepada detikJatim, Jumat (1/9/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ashari menambahkan, bila selama belum ada kepastian mengusung Ketum Demokrat AHY sebagai cawapres, pihaknya tidak akan memasang baliho siapapun itu. Hal ini merupakan bentuk komitmen DPC Partai Demokrat Kota Kediri terhadap partai.

"Sejak awal kami sudah berkomitmen sebelum ada kepastian berpasangan dengan Ketum AHY, kami tidak akan pernah memasang foto Anies dengan lambang Partai Demokrat di Kota Kediri," tegas Ashari.

Tak hanya itu, Ashari menilai, langkah Anies Baswedan merupakan sebuah penghinaan dan pengkhianatan terhadap partainya.

"Bagi kami pengurus Partai Demokrat Kota Kediri, ini adalah penghinaan dan pengkhianatan terbesar yang kami rasakan," kata Ashari.

DPC Partai Demokrat Kota Kediri menilai dengan berpalingnya Anies Baswedan dari Partai Demokrat, pergerakan di daerah semakin bebas. Ashari meyakini, Ketum AHY akan menemukan jalan politik terbaik dalam Pilpres 2024 nanti.

"Tanpa Anies langkah gerak kami di daerah semakin bebas. Kami yakin ketum AHY adalah orang baik dan akan dipertemukan dengan golongan orang-orang yang baik pula. Begitu sebaliknya, pengkhianat sudah berkumpul dengan sesamanya," pungkas Ashari.

Sebelumnya, Partai NasDem disebut Partai Demokrat (PD) secara sepihak mengusung duet Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin untuk Pilpres 2024. Partai Demokrat bicara pengkhianatan terhadap spirit perubahan.

Partai Demokrat merasa dikhianati usai membongkar keputusan sepihak NasDem. Selain itu, Demokrat merasa partainya dipaksa menerima keputusan duet Anies-Cak Imin.

"Rentetan peristiwa yang terjadi merupakan bentuk pengkhianatan terhadap semangat perubahan; pengkhianatan terhadap piagam koalisi yang telah disepakati oleh ketiga parpol; juga pengkhianatan terhadap apa yang telah disampaikan sendiri oleh capres Anies Baswedan, yang telah diberikan mandat untuk memimpin Koalisi Perubahan," kata Sekjen Demokrat Teuku Riefky Harsya dalam keterangan tertulis, Kamis (31/8).

Anies: Saya Ini Diamanati Buat Jadi Capres, Uang Tidak Punya


Terbongkarnya duet Anies Baswedan dan Ketum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengejutkan jagat perpolitikan Tanah Air. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming yang kini masuk dalam peta persaingan Pilpres 2024 menanggapi duet Anies-Cak Imin.

"Saya nggak kaget. Emange tenanan? Aku ya ora mudeng (Memangnya betul? Saya juga tidak tahu)," kata Gibran di Solo, Jawa Tengah, seperti dilansir Antara, Jumat (1/9/2023).

Gibran enggan menanggapi terkait isu tersebut karena merasa tidak memiliki hak. "Ngapain saya berpendapat, saya bukan pengamat," katanya.

Meski demikian, Gibran mengetahui soal penurunan baliho bergambar Anies Baswedan dengan Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang sempat digadang-gadang akan berpasangan di 2024.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Yang saya follow kan Mas Ibas (Edhy Baskoro Yudhoyono, adik AHY, red.). Jadi di feed (media sosial, red.) saya yang keluar Demokrat," katanya.

Siapa pun yang berpasangan, menurut Gibran, paling penting adalah silaturahim antartokoh politik berjalan baik. "Yang saya tahu komunikasi semuanya masih cair, silaturahim satu sama lain (berjalan baik, red.)," katanya.

Gibran juga menyebut tidak ada komunikasi dengan Prabowo usai munculnya isu Anies-Cak Imin.

"Nggak. Saya bukan siapa-siapa. Intinya saya santai, yang lain yang nggak santai," katanya.

Simak Video 'Tamat Sudah Perjalanan Anies dengan Partai Demokrat':

[Gambas:Video 20detik]


Sekretaris DPW PKB Jawa Timur Anik Maslachah memberi bocoran terkait bahasan rapat di Kantor DPW PKB Jatim sore ini. Rapat yang akan dihadiri oleh DPW PKB se-Indonesia, serta DPP PKB itu akan membahas finalisasi capres-cawapres Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Cak Imin).

"Bocoran rapat sore ini adalah finalisasi capres cawapres (Anies-Cak Imin)," kata Anik saat dikonfirmasi detikJatim, Jumat (1/9/2023).

Anik mengatakan, PKB memandang Koalisi Perubahan lebih kongkret, utamanya dalam menjamin Cak Imin akan maju sebagai cawapres.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kita ini kan sudah cukup bersabar hampir setahun deklarasi Indonesia Raya (KKIR) tidak berujung pada deklarasi capres-cawapresnya. Eh tiba-tiba malah mengubah nama koalisi menjadi Indonesia Maju," jelasnya.

"Tentu bagi PKB harus berpikir lebih gesit, kalau ada yang lebih baik, lebih kongkret dan se-visi memajukan Indonesia lebih cepat, mengapa tidak?," tambahnya.

Caleg PKB DPRD Jatim Dapil II (Sidoarjo) ini menyebut, Anies-Cak Imin adalah pasangan serasi dan memiliki gagasan membawa Indonesia maju ke depan.

"Saya pikir ini pasangan yang fenomenal, sama-sama muda, gesit pastinya, cerdas. Lalu pasangan ini aktivis, artinya sudah terbiasa berjuang untuk masyarakat, sama-sama pernah teknokrat. Dua figur ini terbukti mampu membawa pemerintahan lebih progresif, religius, nasionalis," tegasnya.

"Paket lengkap lah (Anies-Cak Imin). Mohon doanya semoga Allah memberi ridho dan kesuksesan," lanjutnya.

Anies-Cak Imin Bersyukur Sudah Bisa Santai Jelang Daftar Pilpres


Wacana duet Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin di Pilpres 2024 sudah di depan mata. Ini usai Partai Demokrat membongkar kesepakatan sepihak antara NasDem dan PKB untuk menduetkan mereka.

Pengamat politik Universitas Trunojoyo Madura (UTM) Surokim Abdussalam menyebut, duet Anies-Cak Imin dibentuk untuk mengincar ceruk suara Nahdliyin. Selama ini Anies dinilai masih belum bisa menembus tembol tebal suara Nahdliyin. Namun, kata Surokim, jika Anies Baswedan mengincar suara Nahdliyin, Cak Imin belum tentu bisa optimal menggaet suara NU yang mayoritas ada di Jawa Timur dan Jawa Tengah.

"Cak imin memang masih punya power simbolik yang lumayan untuk mendukung elektoral. Hanya bukan pilihan utama di kalangan Nahdliyin," jelas Surokim kepada detikJatim, Jumat (1/9/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Lebih lanjut, Surokim menyebut, PKB akan terus memainkan jurus hit and run demi mengantar Cak Imin menjadi cawapres. Maka dari itu, peta koalisi bisa berubah sewaktu-waktu jika tidak ada garansi Cak Imin didaftarkan ke KPU sebagai cawapres.

"Peta koalisi akan berubah-ubah karena PKB bisa memainkan jurus kungfu yang fleksibel dan bisa masuk ke mana saja dan bisa diterima semua koalisi. Namun, PKB ya minta jaminan agar Cak Imin cawapres. Selama jaminan itu belum jelas, PKB bisa pindah-pindah," terangnya.

Peneliti Senior SSC ini juga menyatakan, tidak mudah menyatukan kembali suara partai-partai di Koalisi Perubahan dengan paket Anies-Cak Imin.

"PKB kan jelas gamblang ingin paket Cak Imin jadi cawapres. PKB butuh daya juang ekstra lagi untuk mendapat daya tawar posisi baru di koalisi barunya dan diterima semua partai di koalisi itu jika Demokrat tetap stay," jelasnya.

"Yang jelas konstelasi di koalisi perubahan berubah dan memanas juga ini. Ngeri-ngeri sedap tarik ulurnya dan bisa membuat kejutan juga terkaget-kaget," lanjutnya.

Surokim menyatakan, setelah ini PKB akan sangat serius dalam hal membangun koalisi setelah hanya formalitas saja dengan Gerindra. Asal, Cak Imin mendapat garansi maju di Pilpres 2024.

"PKB akan memasuki babak baru koalisi yang serius dan krusial. Kalau kemarin itu kan masih taarufan saja. Pasca ini PKB akan serius dan nggak main-main mata untuk koalisi. PKB menurut saya sekarang dalam posisi diuntungkan karena kena efek dizalimi alias tidak dikasih tahu pergantian nama koalisi di Prabowo," jelasnya.

Selain itu, Surokim juga menyampaikan keheranannya soal PKB yang mengaku tak dilibatkan saat perubahan nama.

"Saya pikir perubahan nama itu semata-mata dilakukan koalisi Prabowo untuk mendapat tuah Jokowi, tapi membuat PKB tersinggung karena tidak dilibatkan. Bukankah PKB sudah merapat ke koalisi selama ini, kalau sampai ketinggalan apalagi merasa nggak dilibatkan ya aneh," beber Surokim.

"Karena bisa jadi menyepelekan PKB dalam koalisi. Bagaimanapun PKB berhak tersinggung. Tapi namanya politik semuanya belum final sebelum pendaftaran di KPU," tandasnya.

Anies-Cak Imin Bersyukur Sudah Bisa Santai Jelang Daftar Pilpres


Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menyatakan solid mendukung bakal calon presiden (bacapres) Anies Baswedan berduet dengan Ketum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin). PKS menilai duet keduanya paket lengkap dan akan bawa perubahan.

Dilansir detikBali, Jumat (1/9/2023), sikap tegas itu ditunjukkan guna merespons dinamika politik nasional yang memunculkan duet Anies dan Cak Imin.

"DPW PKS NTB tegak lurus dengan sikap DPP dan semakin optimistis menatap kemenangan capres Anies Baswedan di nasional dan di NTB," kata Ketua DPW PKS NTB Yek Agil kepada detikBali, Jumat (1/9/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Wakil Ketua DPRD NTB itu pun menyebut bakal bahu-membahu memenangkan paket 'Amin' yang merupakan singkatan dari Anies-Muhaimin atau Anies-Cak Imin.

Paket itu, kata Yek Agil, membawa semangat perubahan sebagaimana platform awal semangat Koalisi Perubahan.

"Paket Amin Insya Allah paket yang akan membawa perubahan, menenangkan, tawakal, dan sejahtera bagi Indonesia," paparnya.

Yek Agil menegaskan PKS tidak sedikitpun terganggu dengan dinamika politik nasional saat ini.

Simak selengkapnya di sini.

Saksikan Video 'PKB Akan Putuskan Duet Anies-Cak Imin Sore Ini di Surabaya':

[Gambas:Video 20detik]


Duet Anies Baswedan dan Ketum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) untuk Pilpres 2024 dibongkar Partai Demokrat yang merasa dikhianati. Beberapa waktu lalu, Cak Imin pernah akrab di medsos dengan Anies soal Vespa.

Berdasarkan catatan detikcom, video Cak Imin diunggah di akun Twitter resminya, @cakimiNOW, Kamis (8/6/2023). Video ala TikTok itu memperlihatkan perbandingan Vespa Sprint tahun 1968 milik Cak Imin dan Vespa GS 125 tahun 1956 kepunyaan Anies Baswedan.

Dalam video tersebut, Vespa milik Cak Imin dan Anies Baswedan sama-sama dinarasikan sudah dipakai sejak dirinya berkuliah di UGM. Vespa Cak Imin dibeli tahun 1984, sedangkan Vespa Anies disebut sebagai warisan ayahnya yang dibeli tahun 1974.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ada juga informasi mengenai kapasitas mesin Vespa milik Cak Imin maupun Anies Baswedan. Vespa Cak Imin saat ini dipajang di DPP PKB, sementara Vespa kepunyaan Anies disebutkan dibawa ke Jakarta. Vespa Cak Imin diberi nama 'Mariam Belina'.

"Vespa Vs Vespa," kata Cak Imin.

Anies Baswedan lalu cuitan Cak Imin. Dia menyebut satu Vespa berarti sejuta saudara.

"Mantap, Gus! Satu Vespa sejuta saudara...," kata Anies Baswedan.

Heboh Duet Cak Imin Dibongkar Demokrat

Duet Anies-Cak Imin kemudian dibongkar oleh Partai Demokrat. Sekjen Demokrat Teuku Riefky Harsya mengatakan keputusan itu diambil sepihak oleh Ketum NasDem Surya Paloh.

"Pada Selasa malam, 29 Agustus 2023, di NasDem Tower, secara sepihak Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh tiba-tiba menetapkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai cawapres Anies, tanpa sepengetahuan Partai Demokrat dan PKS," kata Riefky dalam keterangannya, Kamis (31/8/2023).

Riefky menyebut Anies dipanggil malam itu juga oleh Surya Paloh untuk menerima keputusan tersebut. Meski demikian, Riefky menyebut Anies hanya mengutus Sudirman, juru bicaranya, untuk menyampaikan keputusan penting tersebut kepada Demokrat dan PKS.

"Malam itu juga, capres Anies dipanggil oleh Surya Paloh untuk menerima keputusan itu. Sehari kemudian, 30 Agustus 2023, capres Anies dalam urusan yang sangat penting ini, tidak menyampaikan secara langsung kepada pimpinan tertinggi PKS dan Partai Demokrat, melainkan terlebih dahulu mengutus Sudirman Said untuk menyampaikannya," kata Riefky.

"Rentetan peristiwa yang terjadi merupakan bentuk pengkhianatan terhadap semangat perubahan; pengkhianatan terhadap Piagam Koalisi yang telah disepakati oleh ketiga Parpol; juga pengkhianatan terhadap apa yang telah disampaikan sendiri oleh Capres Anies Baswedan, yang telah diberikan mandat untuk memimpin Koalisi Perubahan," lanjutnya.

Demokrat juga telah mengonfirmasi Anies Baswedan soal duet dengan Cak Imin. Dia membenarkannya sehingga Demokrat mengaku seperti dipaksa menerima duet Anies-Cak Imin.

"Hari ini, kami melakukan konfirmasi berita tersebut kepada Anies Baswedan. Ia mengonfirmasi bahwa berita tersebut adalah benar. Demokrat 'dipaksa' menerima keputusan itu," kata Riefky.

Simak Video 'PKB Sambut Baik Tawaran NasDem soal Duet Anies-Cak Imin':

[Gambas:Video 20detik]


Sejumlah pihak menggugat batas usia minimal calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) dari usia 40 tahun menjadi 35 tahun ke Mahkamah Konstitusi (MK). Direktur Eksekutif Indonesia Law and Democracy Studies (ILDES) Juhaidy Rizaldy menilai gugatan itu kabar baik untuk generasi muda.

"Menurut saya ini hal yang baik, artinya generasi muda dari kalangan milenial terbuka kesempatannya untuk mengejar cita-cita sebagai calon presiden atau calon wakil presiden RI. Hal ini sebenarnya sejalan dengan visi anak-anak muda sekarang yang pada dasarnya mendorong anak muda untuk berkarya bisa menjadi pengusaha ataupun pemimpin di negeri ini," ujar Juhaidy kepada wartawan, Jumat (1/9/2023).

Alasannya, kata Juhaidy, pemilih muda saat ini cukup besar di Indonesia sebesar 52% menurut data KPU sebanyak 106 juta pemilih. Karena itu, perlu sosok pemuda mewakili di Pilpres.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"KPU sudah merilis suara pemilih muda yang besar sebanyak 52% tentu perlu pemimpin muda juga agar bisa mendengar dan menyerap aspirasi anak muda," katanya.

Juhaidy lantas mengutip pandangan Direktur Lembaga Bantuan Hukum PSI Francine Widjojo dalam sidang MK pada awal Mei, terkait data dari Indek Perilaku Anti Korupsi atau IPAK yang dirilis dari Badan Pusat Statistik (BPD) pada tahun 2021. Di mana ditemukan fakta bahwa masyarakat yang berusia 40 tahun ke bawa cenderung memiliki sifat yang anti-korupsi.

"Data ini semakin menunjukkan bahwa generasi muda memiliki panggilan untuk menghadirkan pemerintahan yang bersih, anti-korupsi, dan siap mencari solusi permasalahan yang membayangi generasi Z dan milenial di Tanah Air," pungkas Juhaidy.

Seperti diketahui, sejumlah warga negara Indonesia mengajukan permohonan uji materi terhadap Pasal 169 huruf q UU Pemilu terhadap UUD 1945. Dalam pasal ini menyebutkan persyaratan menjadi capres/cawapres berusia paling rendah 40 tahun. Permohonan itu teregistrasi (laman MK) tertanggal 16 Maret 2023 dengan nomor 29/PPU-XXI/2023. Kemudian pemohon lain tertanggal 17 Mei 2023 dengan nomor 55/PPU-XXI/2023.

Para penggugat meminta usia minimal capres dan cawapres menjadi 35 tahun. Kemudian ada juga yang meminta usia minimal capres dan cawapres menjadi 25 tahun dan 21 tahun.

Sidang uji materi ini pun saat ini masih bergulir di MK. Ketua MK Anwar Usman mengatakan saat ini persidangan perkara tersebut masih di tahap pembuktian.

Simak juga 'Kapan Putusan Gugatan Batas Usia Cawapres? Ini Kata Ketua MK':

[Gambas:Video 20detik]


Bawaslu RI mendalami video ajakan sejumlah kepala daerah untuk datang ke TPS dan memilih Ganjar Pranowo. Salah satu kepala daerah yang mengajak itu yakni Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka.

Gibran sendiri terbuka bila Bawaslu akan mendalami video tersebut. Dirinya juga mempersilakan bila nantinya akan dimintai keterangan oleh Bawaslu.

"Silakan didalami saja, silakan. Terbuka biar tetap fair aja, saya kan juga tidak menutup-nutupi, silakan dipanggil langsung berangkat juga," kata Gibran di Balai Kota Solo, Jumat (1/9/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu mengaku siap bila mendapatkan sanksi atas video tersebut. Menurutnya, hal tersebut juga bisa menjadi pembelajaran untuk dirinya.

"Belum saya nunggu panggilan aja (dihubungi Bawaslu Solo). Kalau salah, panggil. Dapat sanksi nggak papa. Untuk pelajaran ke depan," terangnya.

Gibran sendiri mengaku tidak mengetahui kapan video tersebut akan diunggah oleh DPP PDIP. Dirinya sendiri awalnya menduga bahwa video itu akan diunggah saat masa kampanye.

"Saya kira ketika ada take video itu kan dikeluarkan pas masa kampanye. Saya kan juga nggak tahu (diunggah sekarang)," jelasnya.

Gibran menegaskan bahwa terkait video itu merupakan instruksi dari DPP PDIP. Dirinya juga tidak mengunggah video ajakan itu ke akun media sosial pribadinya.

"Saya kan sudah bilang semua ada, menempel stiker, video, ojo aku thok sing disalahke (jangan aku saja yang disalahkan). Nggak upload karena kamera DPP, bukan pakai HP saya, bukan. Video itu pengambilan di sekolah partai," tuturnya.

Mengenai kegiatan lain, pihaknya mengatakan sampai saat ini belum ada instruksi dari DPP PDIP. Ia sendiri menegaskan bahwa kegiatannya itu hanya menunggu instruksi dari partai.

"Saya menunggu arahan, arahan kemarin tanggal 19 Agustus, ini belum ada instruksi lebih lanjut," pungkasnya.

Dilansir dari detikNews, Bawaslu RI mendalami video ajakan dari kepala daerah memilih Ganjar Pranowo. Video itu sendiri sempat diunggah di akun Twitter DPP PDIP dan sudah dihapus.

Iya ini lagi proses, dugaan ya dugaan pelanggaran sedang diproses di Bawaslu. Kami tidak bisa mengungkapkannya karena masih dalam proses, jadi kita lagi mengkaji apakah dugaan pelanggaran tersebut memenuhi dalam Pasal 283 ya, dan kemudian juga misalnya yang penempelan juga masih dalam, bukan hanya Mas Gibran ya, banyak kepala daerah yang dalam video," kata Ketua Bawaslu Rahmat Bagja kepada wartawan di The Tribrata Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Selasa (29/8).

Guyon Gibran ke Budiman Sudjatmiko: Loh, Nggak Jadi Dipecat ya Mas?


Keputusan Partai NasDem memilih Muhaimin Iskandar atau Cak Imin yang mendampingi Anies Baswedan dalam Pilpres 2024 memantik kekecewaan Partai Demokrat. Tak terkecuali, DPC Partai Demokrat Kota Kediri.

DPC Partai Demokrat Kota Kediri bereaksi cepat atas perubahan peta politik yang dinilai menyakitkan itu. Ketua DPC Demokrat Kediri Ashari menilai, langkah Anies Baswedan merupakan sebuah penghinaan dan pengkhianatan.

"Bagi kami pengurus Partai Demokrat Kota Kediri, ini adalah penghinaan dan pengkhianatan terbesar yang kami rasakan," kata Ashari kepada detikJatim, Jumat (1/9/20230).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

DPC Partai Demokrat Kota Kediri menilai dengan berpalingnya Anies Baswedan dari Partai Demokrat, pergerakan di daerah semakin bebas. Ashari meyakini, Ketum AHY akan menemukan jalan politik terbaik dalam Pilpres 2024 nanti.

"Tanpa Anies langkah gerak kami di daerah semakin bebas. Kami yakin ketum AHY adalah orang baik dan akan dipertemukan dengan golongan orang-orang yang baik pula. Begitu sebaliknya, pengkhianat sudah berkumpul dengan sesamanya," pungkas Ashari.

Sebelumnya, Partai NasDem disebut Partai Demokrat (PD) secara sepihak mengusung duet Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin untuk Pilpres 2024. Partai Demokrat bicara pengkhianatan terhadap spirit perubahan.

Partai Demokrat merasa dikhianati usai membongkar keputusan sepihak NasDem. Selain itu, Demokrat merasa partainya dipaksa menerima keputusan duet Anies-Cak Imin.

"Rentetan peristiwa yang terjadi merupakan bentuk pengkhianatan terhadap semangat perubahan; pengkhianatan terhadap piagam koalisi yang telah disepakati oleh ketiga parpol; juga pengkhianatan terhadap apa yang telah disampaikan sendiri oleh capres Anies Baswedan, yang telah diberikan mandat untuk memimpin Koalisi Perubahan," kata Sekjen Demokrat Teuku Riefky Harsya dalam keterangan tertulis, Kamis (31/8).

Anies: Saya Ini Diamanati Buat Jadi Capres, Uang Tidak Punya


Partai Demokrat membongkar kesepakatan sepihak antara NasDem dan PKB untuk duetkan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.

Pengamat Politik Universitas Trunojoyo Madura (UTM) Surokim Abdussalam menyebut, PKB memainkan strategi hit and run demi mengantar Cak Imin menjadi cawapres. PKB juga kini punya harga tawar yang tinggi.

"Ibarat permainan bola, PKB sekarang punya tawar baik bisa masuk ke mana-mana dan bisa bergabung ke koalisi mana saja dengan memainkan strategi-strategi hit and run-nya," kata Surokim saat dikonfirmasi detikJatim, Jumat (1/9/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Ini semua PKB lakukan agar Cak Imin ada di kertas suara pada Pilpres 2024," tambahnya.

Surokim mengatakan, Cak Imin bisa membantu elektabilitas Anies Baswedan yang masih berada di peringkat buncit berdasarkan survei-survei yang ada saat ini.

Surokim menyatakan, setelah ini PKB akan sangat serius dalam hal membangun koalisi setelah hanya formalitas saja dengan Gerindra. Asal, Cak Imin mendapat garansi maju di Pilpres 2024.

"PKB akan memasuki babak baru koalisi yang serius dan krusial. Kalau kemarin itu kan masih taarufan saja. Pasca ini PKB akan serius dan nggak main-main mata untuk koalisi. PKB menurut saya sekarang dalam posisi diuntungkan karena kena efek dizalimi alias tidak dikasih tahu pergantian nama koalisi di Prabowo," jelasnya.

Selain itu, Surokim juga menyampaikan keheranannya soal PKB yang mengaku tak dilibatkan saat perubahan nama.

"Saya pikir perubahan nama itu semata-mata dilakukan koalisi Prabowo untuk mendapat tuah Jokowi, tapi membuat PKB tersinggung karena tidak dilibatkan. Bukankah PKB sudah merapat ke koalisi selama ini, kalau sampai ketinggalan apalagi merasa nggak dilibatkan ya aneh," beber Surokim.

"Karena bisa jadi menyepelekan PKB dalam koalisi. Bagaimanapun PKB berhak tersinggung. Tapi namanya politik semuanya belum final sebelum pendaftaran di KPU," tandasnya.

Anies-Cak Imin Bersyukur Sudah Bisa Santai Jelang Daftar Pilpres


Wacana duet Anies Baswedan dan Ketum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) heboh usai dibongkar Partai Demokrat. PDIP mengatakan dari adanya keretakan itu, koalisi pro Ganjar Pranowo yang paling solid.

"Kenyataan ini justru menandakan bahwa poros politik yang mengusung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden justru sejauh ini yang paling solid," kata Said Abdullah dalam keterangannya, Jumat (1/8/2023).

Said mengatakan kerja sama yang dikedepankan PDIP didasari pada visi dan politik gotong royong. Menurutnya hal ini akan menciptakan koalisi yang kokoh dalam jangka waktu yang lama.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kerja sama politik didasarkan pada semangat bersama yang lebih mendasar dalam melihat perihal penting tentangan bersama kita sebagai sebuah bangsa ke depan. Model kerjasama politik seperti ini akan jauh lebih kokoh ketimbang kerja sama yang didasarkan pada politik dagang sapi," kata dia.

"Kerjasama politik PDI Perjuangan disemangati oleh politik gotong royong, dan membangun ikatan batin. PDI Perjuangan menghindari model politik dagang sapi, sebab karena berburu kekuasaan semata, dan akan cenderung mengabaikan suasana kebatinan publik. Angka split ticket voting sebagaimana yang tergambar pada survei Indikator Politik, Litbang Kompas dan LSI yang terbaru sangat besar," lanjut Said.

Meski demikian, PDIP, katanya terbuka dengan PKB jika ingin bekerja sama mendukung Ganjar Pranowo. Kedua partai ini menurut Said memiliki kesamaan basis terjun ke rakyat.

"Sejujurnya saja, pada tingkat basis pendukung, Gus Muhaimin itu lebih mudah meyakinkan para para pendukungnya mendukung Ganjar Pranowo ketimbang yang lain, sebab ada kesamaan basis sosiologis dari pendukung PKB dan PDI Perjuangan, sama-sama wong cilik,"ujar Said.

Said menilai jika PKB akan mendapat efek ekor jas jika mendukung Ganjar di Pilpres 2024. Dia menegaskan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri akan selalu membuka pintu bagi 'keponakan'.

"Dan dengan mendukung Ganjar Pranowo sesungguhnya PKB akan mendapatkan efek ekor jas. Karenanya, kapanpun Gus Muhaimin berlabuh ke Mas Ganjar, dan bersama PDI Perjuangan pintu kami senantiasa terbuka," tutur Said.

"Saat janur kuning sudah melengkung pun, sebelum ada akad resmi di hadapan KPU, saya kira Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan senantiasa membuka pintu untuk 'sang keponakan'," imbuhnya.

Simak juga 'Ganjar Tak Khawatir Manuver PPP Ingin Rangkul Demokrat-PKS':

[Gambas:Video 20detik]


Partai Demokrat memastikan seluruh baliho Anies Baswedan-AHY yang dipasang kader Demokrat di seluruh Jawa Timur akan diturunkan secepat-cepatnya. Ini menyikapi kesepakatan sepihak antara NasDem dan PKB untuk duetkan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.

Ketua BPOKK DPD Demokrat Jawa Timur Mugianto mengaku menyayangkan keputusan sepihak Ketum NasDem Surya Paloh yang mendadak menjodohkan Anies-Cak Imin. Untuk itu, perintah penurunan baliho Anies-AHY akan secepatnya dilakukan.

"Saya sudah sampaikan ke DPC dan PAC se-Jatim mewakili DPD Demokrat Jatim agar melepas semua baliho yang ada gambarnya Anies Baswedan. Kita pastikan akan mencopot semua baliho yang ada wajahnya Anies," tegas Mugianto kepada detikJatim, Jumat (1/9/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Apa yang sudah kita bikin desain Anies Baswedan dan AHY berfoto bersama di situ ada slogan perubahan, kalau sudah gini kan kita harus melepas itu karena sudah dikhianati tadi," imbuhnya.

Mugianto menyebut, NasDem tidak kuat ujian untuk tetap mempertahankan Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP). Ia pun menyentil sikap Anies Baswedan yang ingkar janji.

"Selama hampir setahun Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) yang sudah dibangun itu kita diuji saat ini. Ternyata partai NasDem tidak kuat ujian, sekaligus calon kita (capres Anies) tidak kuat ujian," kata Mugianto.

"Kenapa tidak kuat ujian? Pasti lah yang namanya koalisi ada kesepakatan tertulis dan dibentuk tim 8, kemudian ada piagam yang disepakati bersama. Hari ini diputusi sepihak dan dikhianati oleh seorang ketum parpol (Surya Paloh). Ini akan dicatat rakyat dan negara ini ada parpol yang tidak memegang komitmen dan mengkhianati kesepakatan," lanjutnya.

Ketua Fraksi Demokrat DPRD Trenggalek ini menyentil Anies yang tidak bisa memegang komitmennya untuk memilih cawapres sesuai pilihannya.

"Masyarakat akan catat dan parpol lain mencatat bahwa ini preseden buruk bagi parpol tatkala tidak bisa dipegang komtmennya. Ini catatan sejarah nasional, kami menyayangkan politisi senior plin-plan dan capres yang kita sepakati kemudian juga tidak memegang komitmen ini, sangat disayangkan," jelasnya.

"Ini juga publik akan menilai. Sebelum jadi (presiden) seperti ini, nanti kalau jadi kayak apa janji-janji kampanye dan visi-misi dipercaya rakyat kalau dari awal mengingkari kesepakatan antar koalisi?," tambahnya.

Mugianto menyatakan masih menunggu instruksi dari DPP Demokrat terkait kepastian Demokrat hengkang dari Koalisi Perubahan.

"Apa yang diputuskan ketum, kader di bawah akan tunduk dan patuh. Sampai kini belum jelas kita tunggu kalau nanti kita harus keluar koalisi perubahan ya wajar. Tentunya karena ini suatu hal ada pengkhianatan di internal koalisi ya itu hak-hak kita," ungkapnya.

"Ini cobaan koalisi perubahan bahwa godaan-godaan untuk bisa pecah koalisi itu memang strategi politik pihak lawan. Saya sudah sampaikan ini cobaan koalisi dan calon presidennya nggak kuat menghadapi cobaan godaan, rongrongan fitnah apapun itu. Apakah ada komitmen di luar sepengetahuan kita di partai NasDem yang tiba-tiba memutuskan sepihak tanpa sepengetahuan Demokrat dan PKS," bebernya.

Demokrat, lanjut Mugianto, merasa terkhianati dengan sikap Anies Baswedan yang mengingkari kesepakatan koalisi.

"Ini preseden buruk politik negeri ini. Sebab sudah disepakati AHY cawapres dan tinggal nunggu deklarasi, eh tiba-tiba Surya Paloh sepihak pasangkan Anies-Cak Imin. Ini mengingkari kesepakatan koalisi. Publik akan melihat ini komitmen rendah oleh seorang ketua parpol dan juga parpol itu sendiri," pungkasnya.

Saat Anies Jajal Naik KRL Bogor-Jakarta di Jam Pulang Kantor


Duet calon presiden (capres) Anies Baswedan dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin--pendukung capres Prabowo Subianto--terbongkar. PBB yang merupakan pendukung Prabowo menyatakan sikap konsisten bersama capres Koalisi Indonesia Maju itu.

"PBB tetap konsisten bergabung dan mendukung Prabowo bersama-sama dengan Gerindra. Mudah-mudahan Golkar dan PAN juga tetap bertahan dalam Koalisi Indonesia Maju pendukung Prabowo," kata Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra saat dikonfirmasi, Jumat (1/9/2023).

Yusril mengungkapkan Partai Gelora akan melabuhkan dukungannya kepada Prabowo besok. Yusril menyambut baik merapatnya partai yang dipimpin Anis Matta kepada Prabowo.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Besok, Sabtu 2 September, Partai Gelora juga akan resmi bergabung ke Koalisi pendukung Prabowo," kata dia.

PBB menegaskan sikap sebagai partai Islam moderat. Hubungan dengan Gerindra juga ditegaskan berjalan dengan baik.

"PBB adalah partai Islam moderat yang bisa bekerja sama dengan kelompok nasionalis manapun di negara kita. Chemistry antara Gerindra dan PBB, antara saya dengan Pak Prabowo sudah dibangun dengan baik. Kami tetap konsisten dengan kerja sama ini," ujar Yusril.

Simak Video 'Muzani: Insyaallah RI Punya Presiden Orang Banyumas, Namanya Prabowo':

[Gambas:Video 20detik]


Wacana duet Anies Baswedan dan Ketum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) terbongkar. PKB pun menyambut baik tawaran duet tersebut. Lantas apakah PKB akan berpamitan dengan Gerindra yang sudah bersama menjalin koalisi?

"Dengan sendirinya," kata Jazilul di DPP PKB, Jakarta Pusat, Jalan Raden Saleh Raya, Jakarta Pusat, Jumat (1/9/2023). Jazilul menjawab apakah sudah ada rencana pamit ke Gerindra.

Saat ditanya apakah Cak Imin akan sowan khusus ke Ketum Gerindra Prabowo Subianto untuk pamit dari Koalisi Indonesia Maju, Jazilul tak menjawab gamblang. Dia menyebut itu perihal teknis.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Itu teknis, itu teknis," kata Jazilul.

Sebagai informasi, PKB awalnya berkoalisi dengan Gerindra dengan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR). Belakangan, PAN dan Golkar bergabung mendukung Prabowo Subianto sebagai capres. Nama koalisi pun berubah menjadi Indonesia Maju.

Kembali ke Jazilul, dia menyampaikan hasil rapat pleno DPP PKB hari ini di Surabaya memutuskan untuk melanjutkan pembahasan lebih luas. Rapat akan digelar sore ini.

"Tibalah saatnya untuk lebih maju mengambil keputusan terkait langkah PKB di pilpres ini, utamanya kabar beredar terakhir terkait tawaran kerja sama dengan NasDem," ujar Jazilul.

"Bahwa pleno menyatakan dan menyambut baik tawaran kerja sama dari NasDem, dan tentu tawaran kerja sama akan difinalisasi dengan rapat yang lebih luas," ucapnya.


Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) belum terlihat sejauh ini usai duetnya bersama Anies Baswedan dibongkar Demokrat. Apakah Cak Imin sudah bertolak ke Surabaya untuk rapat finalisasi duet tersebut?

Waketum PKB Jazilul Fawaid tak menjelaskan secara gamblang di mana posisi Cak Imin saat ini. Dia berkelakar Cak Imin saat ini tengah dipingit.

"(Cak Imin) ada, ada. Sedang kita pingit," kata Jazilul usai rapat pleno di Kantor DPP PKB, Jalan Raden Saleh, Jakarta Pusat, Jumat (1/9/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Jazilul mengatakan pihaknya akan menginformasikan lebih lanjut soal posisi Cak Imin jelang rapat finalisasi di Surabaya.

"Sudah banyak pertimbangan nanti soal posisi Ketum di mana nanti kita infokan," ujarnya.

Rapat Finalisasi Digelar Sore Ini

Diketahui, PKB akan menggelar rapat finalisasi sore ini di Surabaya menyikapi tawaran kerja sama dengan NasDem. Termasuk, duet Anies-Cak Imin.

"Terkait dengan tawaran kerjasama dengan NasDem, maka tadi pleno juga memberikan insight bahwa pleno menyatakan dan menyambut baik tawaran kerjasama dari NasDem," kata Jazilul.

Jazilul mengungkap usulan kerja sama itu akan dibahas lagi di rapat internal PKB bersama kiai hingga beberapa pihak. Usulan kerja sama tersebut akan difinalkan dalam rapat di Surabaya sore ini.

"Dan tentu tawaran kerjasama nanti akan didetailkan, difinalisasi, dengan rapat yang lebih luas. Baik rapat di PKB maupun dengan pihak-pihak yang lain, stakeholder yang lain, termasuk juga konsultasi dengan para kiai, tentu akan difinalkan, finalisasinya di Surabaya," katanya.

Jazilul mengatakan rapat tersebut akan digelar di Surabaya pada pukul 15.00 WIB sore nanti. Ia meminta publik menunggu hasil keputusan sore nanti.

"Tunggu nanti keputusan rapat nanti sore," katanya.

Soal duet Anies-Cak Imin ini sebelumnya diungkap oleh Partai NasDem. PD menyebut langkah itu merupakan bentuk pengkhianatan terhadap spirit perubahan.

"Rentetan peristiwa yang terjadi merupakan bentuk pengkhianatan terhadap semangat perubahan; pengkhianatan terhadap Piagam Koalisi yang telah disepakati oleh ketiga Parpol; juga pengkhianatan terhadap apa yang telah disampaikan sendiri oleh Capres Anies Baswedan, yang telah diberikan mandat untuk memimpin Koalisi Perubahan," kata Sekjen PD, Teuku Riefky Harsya, dalam keterangan tertulis, Kamis (31/8).


Komisi Pemilihan Umum (KPU) buka suara terkait wacana jadwal Pilkada dimajukan jadi September 2024. KPU menegaskan akan mengikuti sesuai aturan yang ada.

"Yang pasti KPU akan taat terhadap regulasi, termasuk jika ada regulasi yang muncul belakangan," kata Komisioner KPU RI Muhammad Afifuddin kepada wartawan, Jumat (1/9/2023).

Afif mengatakan beban kerja yang dihadapi akan bertambah jika ada perubahan. Sebab, kata dia, bakal ada tahapan yang beririsan di waktu yang bersamaan.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Ya secara praktis bertambah, dalam arti irisan tahapan yang beririsan di waktu yang sama lebih banyak," ujarnya.

Afif menuturkan KPU tetap akan mempersiapkan semua jajaran untuk menyesuaikan jika terjadi perubahan. Namun, dia menyebut sampai saat ini KPU masih mempedomani aturan yang ada, hingga disahkannya Perppu terkait Pilkada.

"Tentu kita siapkan jajaran semua untuk menyesuaikan situasi atas kemungkinan-kemungkinan peraturan yang muncul," jelasnya.

"Tapi ya sampai detik ini kita masih mengikuti aturan yang sudah kita pedomani, tahapan-tahapan yang awal. Kalau ada Perppu, misalnya, ya itu kita pedomani," imbuh dia.

Sebelumnya, Anggota Komisi II DPR RI Arsul Sani mengaku mendengar usulan secara informal soal pemerintah berencana memajukan jadwal Pilkada 2024. Dia mengatakan perubahan jadwal Pilkada itu rencananya akan diatur melalui Perppu Pilkada.

"Secara informal kami sudah mendengar, tetapi pemerintah belum secara resmi mengajak bicara Komisi II DPR," kata Arsul Sani saat dihubungi, Kamis (31/8/2023).

Arsul mengatakan Komisi II DPR akan mendengar terlebih dulu penjelasan dari pemerintah terkait usulan memajukan jadwal pilkada. Selain itu, kata dia, Komisi II DPR juga akan mendengarkan pendapat dari para penyelenggara Pemilu.

"Kami akan mendengarkan dulu paparan Pemerintah dalam hal ini Kemendagri dan tentunya juga mendengarkan juga pendapat para pemangku kepentingan terkait seperti KPU, Bawaslu, Polri, dan lain-lain serta juga pendapat masyarakat sipil," paparnya.

Waketum PPP ini mengatakan jika jadwal Pilkada memang akan dimajukan, maka harus melalui instrumen hukum yang tepat. Oleh karena itu, menurutnya perlu dibuatnya Perppu Pilkada.

Sebagai informasi, jadwal Pilkada serentak semula disepakati pada November 2024. Namun, jadwal itu rencananya akan dimajukan ke September 2024.

"Soal percepatan atau pemajuan jadwal Pilkada ini kalaupun memang hendak dilakukan, maka instrumen hukumnya lebih baik dengan Perppu. Namun tentu perlu juga menjustifikasi soal hal ihwal kegentingan memaksa sebagai syarat untuk penerbitan Perppu," ungkap dia.

Simak juga 'Saat Mahfud Sebut Usul Ketua Bawaslu Tunda Pilkada Serentak Tak Relevan':

[Gambas:Video 20detik]


Terbongkarnya duet Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar memperlihatkan bahwa koalisi Pilpres 2024 masih dinamis. Mengingat kembali, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pernah meminta para relawannya tenang dan tidak terburu-buru bersikap dalam urusan Pemilu 2024 karena pergerakan parpol disebut masih 'ngalor ngidul'.

Jokowi diketahui mengatakan perihal situasi parpol itu saat menghadiri acara relawan Jaringan Kemandirian Nasional (JAMAN) pada Selasa (29/8/2023). Jokowi meminta relawan tidak terburu-buru dalam mengambil sikap.

"Sehingga saya selalu menyampaikan, jangan sampai urusan politik di 2024 itu mengganggu stabilitas ekonomi kita. Karena, kalau terganggu dalam posisi dunia sulit, itu kadang-kadang mengembalikannya akan sangat sulit, kadang-kadang. Bisa saja betul-betul sulit, tapi kadang-kadang bisa menyulitkan kita," kata Jokowi seperti yang ditayangkan di akun YouTube Podcast Jaman.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Jokowi kemudian mengatakan pergerakan parpol saat ini masih ngalor ngidul. Sikap parpol dinilai belum jelas dan masih belum terarah.

"Oleh sebab itu, saya pesan, urusan 2024 tidak usah tergesa-gesa. Ojo kesusu. Kita kerja dulu saja untuk ekonomi negara kita. Karena saya melihat atraksi politiknya belum selesai, wira-wiri sana-sini, saya melihat masih. Saya nggak tahu partai ini ke sana, partai ini ke sini, partai ini ke sana, partai ini ke sini. Jadi masih ngalor ngidul," ucapnya.

Hanya berselang hitungan hari, publik disuguhi dinamika yang seperti ucapan Presiden Jokowi tersebut. Tiba-tiba peta koalisi ini berubah. Demokrat mengungkap NasDem secara sepihak bekerja sama dengan PKB untuk mengusung duet Anies-Cak Imin.

"Rentetan peristiwa yang terjadi merupakan bentuk pengkhianatan terhadap semangat perubahan; pengkhianatan terhadap piagam koalisi yang telah disepakati oleh ketiga parpol; juga pengkhianatan terhadap apa yang telah disampaikan sendiri oleh capres Anies Baswedan, yang telah diberi mandat untuk memimpin Koalisi Perubahan," kata Sekjen Demokrat Teuku Riefky Harsya dalam keterangan tertulis, Kamis (31/8).

Menurut Demokrat, Ketum NasDem Surya Paloh memutuskan duet Anies-Cak Imin secara sepihak pada 29 Agustus 2023. Padahal, Anies pada 25 Agustus 2023 bersurat kepada Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), yang isinya meminta AHY sebagai pendampingnya di Pilpres 2024.

Atas peristiwa itu, Demokrat bakal menggelar rapat Majelis Tinggi Demokrat untuk menentukan arah koalisi Demokrat. Karena kekecewaan ini, Demokrat juga men-take down baliho-baliho dukungan Anies di sejumlah daerah.

Halaman 1 2 Selanjutnya


Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Gerindra Habiburokhman mengatakan partainya akan menyambangi Kantor DPP Partai Garuda siang ini. Ia menyebut Partai Garuda akan menyampaikan dukungan capres ke Ketum Gerindra Prabowo Subianto.

"Iya benar, siang ini setelah sholat Jumat kami akan meluncur ke kantor DPP Partai Garda Perubahan Indonesia," kata Habiburokhman dikonfirmasi, Jumat (1/8/2023).

"Intinya sahabat kami tersebut akan menyampaikan dukungan kepada Pak Prabowo untuk menjadi presiden tahun 2024," lanjutnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Habiburokhman mengucapkan terima kasih atas dukungan tersebut. Ia berharap dukungan itu dapat meningkatkan kekuataan di Koalisi Indonesia Maju.

"Kami sangat berterimakasih dan sangat tersanjung dengan dukungan dari partai garda perubahan Indonesia (Garuda) ini. Kami tahu kebanyakan mereka anak-anak muda, yang profesional tetapi memiliki Idealisme dalam konteks kebangsaan. Walaupun saat ini mereka belum ada di parlemen, tetapi jaringan mereka ada di seluruh Indonesia," ucapnya.

Habiburokhman percaya dengan kekuatan koalisi yang besar akan semakin meningkatkan elektabilitas Prabowo. "Kami yakin dan percaya dukungan dari sahabat-sahabat Partai Garuda Indonesia ini akan sangat membantu menaikkan elektabilitas Prabowo," ucapnya.

Berdasarkan agenda yang didapat kunjungan Gerindra dijadwalkan pukul 14.00 WIB. DPP Gerindra akan menyambangi Kantor Garuda di Jalan Penjernihan, Bendungan Hilir, Tanah Abang, Jakarta Pusat.

"Sepertinya (yang datang) Pak Sekjen, Profesor Dasco serta beberapa pengurus inti DPP lainnya," imbuhnya.

Simak juga 'Muzani: Insyaallah RI Punya Presiden Orang Banyumas, Namanya Prabowo':

[Gambas:Video 20detik]


Partai Demokrat telah memerintahkan pencopotan atau take down baliho bergambar Anies Baswedan setelah membongkar duet Anies dengan Ketum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin). Begini deretan aksi pencopotan baliho Anies di sejumlah daerah.

Dirangkum detikcom, Jumat (1/9/2023), Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Syarief Hasan mengungkapkan perintah take down baliho Anies selepas rapat di Cikeas, Bogor, Jawa Barat, kemarin. Rapat tersebut menyikapi perkembangan duet Anies-Cak Imin.

"Ya gambar Anies kami take down," kata Syarief Hasan.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Kalimantan Timur

Salah satu baliho Anies yang diturunkan kader Demokrat yakni yang berada di Kalimantan Timur. Baliho tersebut bergambar Anies dan Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dengan tulisan 'Perubahan & Perbaikan'.

Aceh

DPD Demokrat Aceh juga men-take down baliho Anies Baswedan. Dalam video berdurasi 13 detik, sejumlah kader Demokrat menarik baliho bergambar Anies-AHY.

"Kami tidak pernah keluar, mereka yang pergi!" kata kader Demokrat sembari mencopot baliho Anies.

Cianjur

Pengurus Demokrat Cianjur juga menurunkan baliho Anies Baswedan. Kader yang mencopot baliho Anies menegaskan ini merupakan instruksi DPP.

"Jam 18.50 WIB, sesuai dengan instruksi dari DPP, kami menurunkan baliho yang bergambar Anies Baswedan," kata kader tersebut.

Semarang

Kader Partai Demokrat di Kota Semarang mencopot baliho, spanduk, hingga poster Partai Demokrat bergambar bakal capres Anies Baswedan. Hal tersebut lantaran Demokrat merasa dikhianati karena Anies berduet dengan Ketum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.

DPC Demokrat Kota Semarang memulai dengan melepas baliho paling besar berukuran 5x12 meter di persimpangan Jalan Sompok Lama dan Jalan Mataram. Baliho tersebut bergambar Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AYH) dan Anies di sisi kiri, dan Ketua DPC Demokrat Kota Semarang, Wahyoe 'Liluk' Winarto.

Surabaya

Baliho Partai Demokrat bergambar Anies Baswedan dan AHY di Jalan Kertajaya, Surabaya, dicopot. Pencopotan dilakukan usai duet Anies dengan Ketum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin terbongkar.

Dilansir detikJatim, baliho tersebut terpajang di Jalan Kertajaya, Surabaya. Wajah Anies dan AHY yang terpasang di reklame itu dan kini diganti menjadi wajah AHY dan kader Demokrat Kota Surabaya.


Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan merevisi PKPU Nomor 10 Tahun 2023 terkait keterwakilan perempuan. Revisi itu dilakukan sebagai tindak lanjut dari putusan Mahkamah Agung (MA).

"Iya (akan direvisi), menyesuaikan putusan MA," kata Komisioner KPU RI Mochammad Afifuddin kepada wartawan, Jumat (1/9/2023).

Afif mengatakan adanya putusan itu kemungkinan akan mengubah Daftar Calon Sementara (DCS). Dia menegaskan KPU akan menaati putusan MA.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Ya kemungkinan (berubah DCS), situasinya kan kita patuhi, kita taati putusannya," ujarnya.

Lebih lanjut, Afif menuturkan pihaknya akan berpedoman pada putusan MA. Afif meyakini pihaknya dapat menyelesaikan jumlah keterwakilan perempuan yang diatur PKPU Nomor 10 Tahun 2023 dapat terpenuhi.

"Ya, tenggat waktu tentu ya sampai DCT, per putusan MA itu diputuskan, ya kita pedomani, sampai kemudian DCT ditetapkan," tuturnya.

Sebelumnya, Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan Perludem soal keterwakilan perempuan di Pemilu 2024. Namun MA belum melansir amar putusan secara lengkap.

"Kabul keberatan permohonan HUM (Hak Uji Materi)," demikian bunyi amar singkat MA yang dilansir website-nya, Selasa (29/8/2023).

Judicial review itu diajukan oleh Perludem dan diputus oleh ketua majelis Irfan Fachruddin. Adapun anggota majelis Cerah Bangun dan Yodi Martono Wahyunadi.

"Tanggal putus 29 Agustus 2023," ujarnya.

Apa maksud putusan MA?

"Ketentuan Pasal 8 ayat (2) PKPU 10/2023 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat," kata jubir MA Suharto saat dihubungi terpisah.

Simak juga 'Menko PMK Muhadjir Tekankan Budaya Toleransi dalam Kebebasan Berpendapat':

[Gambas:Video 20detik]