PKB Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) ikut mengomentari soal cawapres nomor urut dua Gibran Rakabuming Raka yang menjadi panglima pemenangan Prabowo-Gibran di Jawa Tengah dan DIY. Hal tersebut, menurut PKB DIY, malah bisa menambah suara untuk pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (AMIN).

Ketua DPW PKB DIY, Agus Sulistiyono mengatakan penunjukan Gibran menjadi panglima pemenangan merupakan hak dari koalisi. Ia pun mengaku menghargai keputusan itu.

"Barangkali mereka memilih Gibran untuk pemenangan di DIY, mungkin saja diharap dia bisa melakukan konsolidasi pemenangan di DIY," jelas Agus saat dihubungi wartawan, Jumat (24/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Agus mengaku tak mempermasalahkan penunjukan Gibran tersebut. Menurutnya, justru penunjukan Gibran jadi panglima pemenangan malah mampu menambah suara pasangan AMIN khususnya di DIY.

Komentar Agus itu bukan tanpa alasan, ia menyinggung soal polemik putusan Mahkamah Konstitusi (MK) saat ditunjuknya Gibran menjadi pendamping Prabowo Subianto untuk bertarung di Pilpres 2024.

"Saya yakin malah akan menambah suaranya AMIN gitu, karena dalam proses dia (Gibran) bisa duduk menjadi cawapres saja itu kan, apa ya, banyak menuai kritik gitu. (Masyarakat) Memandang bahwa sesuatu hal yang kasarannya tidak masuk akal gitu," bebernya.

"Saya melihat justru semakin kuat gitu temen-temen bisa bersatu melawan kesewenang-wenangan oligarki gitu," lanjut Agus.

Lebih lanjut, seperti diketahui, PKB sendiri masuk dalam koalisi Perubahan untuk Persatuan yang mengusung pasangan AMIN. Agus pun membeberkan target suara untuk pasangan AMIN di DIY.

"Target optimis itu, target maksimal itu di 52 persen ya. Tapi kita juga harus ada spare seandainya toh tidak tercapai minimal 47 persenlah," ungkapnya.

Guna memenuhi target tersebut, Agus mengatakan pihaknya tak hanya mengandalkan kekuatan dari partai politik pengusung pasangan AMIN.

"Maka seluruh kekuatan yang ada di samping kekuatan partai pengusung, saya sangat banyak berharap juga dengan temen-temen relawan," ujarnya.

"Kami jujur banyak dibantu oleh relawan-relawan AMIN, ada banyak banget yang telah berkomunikasi dan sudah berjalan," tutup Agus.

Gibran Rakabuming Dorong Santri Melek Teknologi di Era Industri


Anggota KPU Idham Holik bicara soal pelindungan hak asasi manusia (HAM) dalam Undang-Undang Pemilu. Dia mencontohkan soal hak yang sama bagi penyandang disabilitas untuk dipilih dan memilih.

"Dari sisi komparasi aturan kepemiluan, UU 7/2017 ini lebih maju. Kenapa? Di UU (Pemilu) sebelumnya, belum ada diatur secara eksplisit tentang hak memilih dan dipilih dari rekan-rekan kita disabilitas," kata Idham, dalam diskusi 'Menakar Implementasi dan Proyeksi HAM di Pemilu 2024' di Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (24/11/2023).

"Pasal 5 di sana (UU Pemilu) secara eksplisit dijelaskan, bahwa dalam proses Pemilu harus memperhatikan hak dipilih dan memilih disabilitas yang di mana disabilitas punya hak yang sama," sambungnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Idham menjelaskan UU Pemilu telah mengatur HAM dalam perspektif moral terkait penyelenggaraan pemilu. Dia menyebut Pasal 280 ayat 1 UU Pemilu menjelaskan larangan menyerang atau merendahkan suku, etnis, ataupun gender dalam praktik kampanye.

"Artinya, ya tantangan hari ini adalah bagaimana kami sebagai penyelenggara Pemilu itu dapat menginternalisasikan kepada para pemilih ataupun para peserta agar melihat bahwa yang namanya penyelenggara Pemilu ini aktualisasi nilai-nilai HAM itu sendiri," jelasnya.

Idham mengatakan pemilu harus dilaksanakan dengan pelindungan HAM. Dia mengatakan Pemilu tanpa perlindungan HAM berpotensi menimbulkan masalah.

"Karena pemilu tanpa HAM, maka punya potensi Pemilunya bermasalah. Jadi HAM adalah hal yang fundamental dalam penyelenggaraan pemilu, khususnya berkaitan dengan hak memilih dan hak dipilih warga negara yang tentunya di dalam UUD hal tersebut dijamin," ujarnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal HAM Kemenkumham, Dhahana Putra, mengatakan salah satu yang perlu menjadi fokus bersama dalam mendorong Pemilu yang ramah HAM. Dia menyebut aksesibilitas dan informasi terkait Pemilu bagi kelompok rentan menjadi hal penting yang harus ada.

"Komitmen terhadap kelompok rentan dalam pemilu, tidak hanya terkait hak untuk dipilih, tetapi juga termasuk hak pilih. Kami memandang penting adanya penyampaian informasi kepada publik terkait dengan janji kampanye atau komitmen para timses masing-masing capres dan cawapres dalam Pemilu 2024 khususnya berkenaan dengan HAM," kata Dhahana.


Civitas akademika sejumlah perguruan tinggi di Jogja, termasuk Universitas Gadjah Mada (UGM), menyerukan agar Pemilu 2024 dilaksanakan secara jujur, adil dan damai. Seruan ini dalam rangka menyikapi dinamika politik terkini.

Selain UGM, perguruan tinggi yang terlibat dalam deklarasi ini adalah Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia (UII), Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, Universitas Sanata Dharma (USD), Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY), dan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD".

"Sebagai agenda nasional kita harus mengawal secara bersama-sama untuk memastikan berlangsung secara konstitusional dan memiliki legitimasi sesuai prinsip demokrasi. Pemilu memiliki makna penting untuk menjaga penyelenggaraan bernegara dan merawat tata pemerintahan demokratis demi mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, sebagaimana dimandatkan dalam konstitusi," kata Rektor UGM, Prof Ova Emilia, Jumat (24/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Pemilu 2024 yang demokratis, lanjut Ova, memiliki makna yang semakin penting mengingat Indonesia masih menjadi salah satu referensi penting berjalannya sistem demokrasi, di tengah kemunduran ekstrem demokrasi di berbagai negara.

Periode kampanye sendiri menjadi salah satu tahapan krusial yang menjadi wahana untuk sosialisasi dan pengenalan program politik, pengenalan kandidat dan partai politik dengan rencana kerjanya, sekaligus mengenali rekam jejak mereka.

Salah satu poin penting yang diserukan adalah terkait kampanye yang substantif dan berkualitas.

"Mari kita mewujudkan kampanye yang substantif dan berkualitas, ditandai dengan dialog yang dinamis dan konstruktif, proses interaksi untuk membangun konsensus tentang hal-hal strategis menyangkut masa depan demi kebaikan dan kemajuan Indonesia," ucap Rektor UII, Prof Fathul Wahid.

Selain itu, kampanye Pemilu juga diharapkan mengedepankan kedewasaan sikap, pemikiran, dan kematangan politik para pemimpin dan kandidat dalam menyikapi dan mengelola segala perbedaan dan keragaman cara pandang sebagai realitas yang lumrah dalam peristiwa demokrasi.

"Menghindari sikap destruktif, tindakan sewenang-wenang, perilaku kekerasan yang merusak dan memecah belah komponen bangsa, menghindari dan mencegah hate speech, hoax, fitnah dan adu domba yang cenderung merugikan rakyat Indonesia dan mengorbankan kepentingan nasional karena itu adalah bentuk kemunduran demokrasi," lanjut Rektor USD, Albertus Budi Susanto.

Para pimpinan perguruan tinggi juga mendorong segenap kontestan Pemilu, penyelenggara Pemilu, dan aparatur negara untuk mengedepankan ketaatan terhadap peraturan dan hukum yang berlaku, menjaga integritas dan kejujuran, bersikap adil, serta berkomitmen bersama demi mewujudkan Pemilu bermartabat dan kredibel, sebagai kunci menjaga demokrasi yang berkualitas.

"Mengajak segenap komponen masyarakat sipil, insan akademik, jurnalis, tokoh agama, lembaga swadaya masyarakat, dan berbagai pihak yang peduli dan berkomitmen untuk berpartisipasi aktif bersama menjadi bagian dari upaya menyukseskan pemilu sebagai agenda nasional, dengan cara-cara edukatif, mencerahkan dan kritis, sebagai bagian dari tanggung jawab merawat demokrasi Indonesia," pungkas Rektor UPN Veteran Yogyakarta, Prof Mohammad Irhas Effendi.

Janji Anies ke Warga Bogor: Bangun Transportasi Umum Terjangkau


Bawaslu menjadwalkan ulang sidang laporan terhadap cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar alias Cak Imin dan cawapres nomor urut 3 Mahfud Md buntut melontarkan pantun dugaan ajakan memilih sebelum masa kampanye. Sidang akan kembali digelar pada Rabu, 29 November 2023.

"Dengan demikian sidang pemeriksaan laporan pelanggaran administrasi dengan 010/LP/ADM.PL/BWSL/00.00/XI/2023 dan 003/LP/ADM.PL/BWSL/00.00/XI/2023 dengan agenda selanjutnya akan mendengarkan pembacaan laporan pelapor dan jawaban terlapor akan dilakukan pada sidang agenda hari Rabu 29 November 2023 jam 14.00 WIB," kata Ketua Majelis Persidangan, Rahmat Bagja, di ruang sidang Bawaslu, Jakarta Pusat, Jumat (24/11/2023).

Bagja mengatakan sidang tersebut ditunda lantaran pihak pelapor tidak hadir dalam persidangan hari ini. Maka, kata Bagja, Bawaslu pun akan kembali menjadwalkan persidangan selanjutnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Karena pelapor tidak hadir, seharusnya ini kita mendengarkan pokok-pokok aduan dari laporan yang diadukan oleh para pelapor. Kemudian mendengarkan jawaban terlapor dari teman-teman baik kuasa hukum Pak Ganjar dan Pak Anies," paparnya.

"Saya kira jawaban terlapor apakah agak lucu kalau pokok laporan tidak kita dengarkan tiba-tiba harus kita dengarkan jawaban terlapor," sambung dia.

Untuk diketahui, Mahfud dan Cak Imin diadukan ke Bawaslu lantaran dianggap 'curi start' kampanye sebelum memasuki masa kampanye per 28 November mendatang. Aduan itu bermula dari pantun yang dilontarkan mereka pada saat hari pengundian dan penetapan nomor urut di KPU RI beberapa waktu lalu.

Sebelum menutup sambutannya usai mendapat nomor urut bersama Anies, Cak Imin sempat melontarkan pantun. Begini pantun Cak Imin:

Ke Mamuju, jangan lupa pakai sepatu

Kalau ingin maju, pilih nomor satu

Sementara itu, Mahfud juga sempat berpantun usai Ganjar berpidato. Begini pantun yang disampaikannya:

Hukum yang tegak harapan kita

Sejahtera merata idaman bersama

Ganjar-Mahfud pilihan kita

Gotong-royong pilih nomor 3

Simak juga 'Tanggapan Cak Imin Setelah Dilaporkan ke Bawaslu Gegara Pantun':

[Gambas:Video 20detik]


Ketua DPD Golkar Jawa Timur (Jatim) M. Sarmuji menyebut tiga Gubernur Jatim akan mendukung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada putaran Pilpres 2024 mendatang. Satu di antaranya masih menjabat, serta dua gubernur lainnya sudah purna tugas.

"Akan ada tiga orang yang pernah menjabat sebagai Gubernur Jawa Timur yang mendukung pasangan Prabowo-Gibran. Ini akan memberikan tambahan semangat untuk bisa memenangkan Pilpres di Jawa Timur," kata Sarmuji dalam keterangan tertulis, Jumat (24/11/2023).

Menurutnya, tiga Gubernur Jatim yang mendukung Prabowo-Gibran, yakni Gubernur Jatim periode 1998-2008 Imam Utomo, Gubernur Jatim periode 2009-2019 Soekarwo (Pakde Karwo), dan Gubernur Jatim periode 2019-sekarang Khofifah Indar Parawansa.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Jadi yang satu gubernur masih menjabat (Khofifah), duanya sudah purna tugas. Ketiganya akan bergabung ke dalam TKD Prabowo-Gibran Jawa Timur. Khusus Bu Khofifah, Insya Allah pada saatnya Bu Khofifah akan masuk di TKD Prabowo-Gibran Jatim," jelasnya.

Sarmuji menyatakan sudah berkomunikasi langsung dengan Imam Utomo, Pakde Karwo, dan Khofifah terkait dukungan ketiganya kepada pasangan Prabowo-Gibran.

"Saya berkomunikasi langsung kepada ketiga tokoh tersebut dan alhamdulillah ketiganya menyambut baik," tambahnya.

Menurut Wakil Ketua Komisi VI DPR RI ini, peran tokoh-tokoh sentral di daerah memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap elektoral capres dan cawapres.

Lebih lanjut, dirinya meyakini dukungan dari tiga Gubernur Jatim untuk Prabowo-Gibran bukan didasarkan suka atau tidak suka, tetapi karena komitmen mensejahterakan rakyat Indonesia.

"Saya meyakini pilihan para tokoh ini, karena mereka meyakini Prabowo-Gibran adalah sosok yang bisa mensejahterakan rakyat khususnya rakyat Jawa Timur," jelasnya.

Selanjutnya, Ketua Umum KAUJE ini mempercayai dukungan dari tiga Gubernur Jatim tersebut akan membuat publik Jawa Timur semakin mantap menjatuhkan pilihan ke Prabowo-Gibran.

"Saya meyakini dukungan Pak Imam Utomo, Pakde Karwo, dan Insyaallah pada saatnya Bu Khofifah akan meningkatkan semangat tim untuk lebih bekerja keras memenangkan Prabowo-Gibran," jelasnya.

"Saya juga optimis ini akan membuat publik Jawa Timur makin yakin untuk menjatuh pilihan ke Prabowo-Gibran. Insya Allah jika menang telak di Jawa Timur, Pilpres bisa satu putaran," pungkas Caleg DPR RI Golkar Dapil Jatim VI (Blitar, Kediri, Tulungagung) itu.

Simak Video 'Luhut Ungkap Isi Pertemuan 'Deeptalk' Satu Jam dengan Prabowo':

[Gambas:Video 20detik]


Irjen Abdul Karim resmi bertugas sebagai Kapolda Banten. Abdul Karim menggantikan Irjen Rudy Heriyanto, yang mendapat tugas baru.

Upacara serah terima jabatan Kapolda Banten digelar di Gedung Rupatama Mabes Polri pada Jumat (24/11/2023). Abdul Karim ditunjuk sebagai Kapolda Banten berdasarkan surat telegram ST/2360/KEP./2023 yang terbit pada Oktober lalu.

Kabid Humas Kombes Didik Hariyanto mengatakan serah terima jabatan Kapolda Banten dilakukan pada pukul 13.00 WIB tadi. Irjen Rudy, yang menjabat Kapolda Banten sejak 2021, bakal menjadi pati Bareskrim Polri.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Irjen Rudy menjabat Kapolda Banten sejak 5 Januari 2021 dan mendapat jabatan baru sebagai pati Bareskrim Polri dalam rangka persiapan penugasan luar struktural," kata Didik.

Abdul Karim sebelumnya menjabat Karokorwas PPNS Bareskrim Polri. Dalam catatan detikcom, Abdul Karim pernah menjadi Dirkrimsus Polda Banten saat Jenderal Listyo Sigit Prabowo masih menjabat Kapolda Banten pada 2016-2018.

"Mutasi jabatan adalah proses alamiah dalam organisasi, dalam rangka meningkatkan kinerja, promosi dalam sistem pembinaan karier, tour of duty and tour of area dan dalam rangka mempersiapkan pengamanan pemilu secara awal," ucap Didik.

Simak juga 'Polisi Periksa 4 Pimpinan KPK Terkait Kasus Firli Bahuri Pekan Depan':

[Gambas:Video 20detik]


Polda Jawa Barat merespons surat keberatan yang dilayangkan Ketua PDIP Jabar Ono Surono terkait kedatangan anggota polisi pada Selasa (21/11) kemarin. Polda memastikan, kegiatan yang dilakukan personel Ditintelkam itu merupakan kegiatan rutin demi menjaga kamtibmas.

"Ini memang kepekaan politik saja yang terjadi pas mendekati pemilu. Memang anggota itu sudah biasa ke sana, cuma karena ini kepekaan pemilu sehingga timbul seperti itu (keberatan dari PDIP Jabar)," kata Kabid Humas Polda Jabar Kombes Ibrahim Tompo dalam keterangannya, Jumat (24/11/2023).

Ibrahim mengungkap, sebelum memasuki tahapan Pemilu, kedatang anggota intel ke kantor partai selama ini tidak pernah dipermasalahkan. Biasanya, ucap Ibrahim, kunjungan ke kantor partai politik itu dilakukan sebagai koordinasi jika ada kegiatan yang membutuhkan pengamanan.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Tujuannya untuk melakukan pemantauan Kamtibmas saja. Dalam kondisi rutin tanpa pemilu, anggota Intel itu sudah biasa mendatangi partai-partai juga," katanya.

Selain PDIP, Ibrahim menyebut sejumlah kantor partai lain juga dikunjungi anggota Intel sejak 16 Juni 2023. Mulai dari kantor PKB, Gerindra, Golkar, Nasdem, Partai Buruh, Partai Gelora, PKS, PKN, Partai Hanura, Partai Garuda, PAN, PBB, Partai Demokrat, PSI, Perindo, PPP hingga Partai Umat.

"Tujuan kunjungan tersebut sudah biasa dilakukan sebelum Pemilu, guna melakukan pemantauan sebagai bagian dari tugas untuk menjaga Kamtibmas," terangnya.

Di masa pemilu ini, kata dia, beberapa anggota juga ada yang ditugaskan menjaga kantor KPU dan Bawaslu. Sedangkan kantor parpol sifatnya hanya pemantauan.

"Kalau KPU dan Bawaslu dijaga, kalau kantor pantai-pantai itu hanya dipantau saja, karena bagaimana pun segala yang terkait pemilu dan masalah kegiatan dan orang, itu bagian dari operasi Mantap Brata, konsenya hanya untuk kepentingan pengamanan, dalam kondisi itu kita juga berlaku adil, tidak hanya satu partai saja dan anggota berlaku netral," ucapnya.

"Kita mohon maaf jika ada yang tidak berkenan dengan hal tersebut karena pada prinsipnya anggota Polri dalam melakukan tugas untuk kepentingan harkamtibmas." ujar Ibrahim.

"Pada prinsipnya Polisi harus netral, aturannya sudah jelas dan sanksi hukumannya juga sudah jelas terhadap Polisi yang tidak netral," pungkasnya.

Sekedar diketahui, Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat Ono Surono mengimbau kepada seluruh Ketua DPC di 27 Kabupaten dan Kota untuk memperketat pengamanan dan pengawasan di kantor atau sekretariat partai. Hal tersebut ia katakan usai adanya lima anggota Ditintelkam Polda Jabar yang mendatangi kantor DPD PDI Perjuangan Jabar di Kota Bandung.

"Kami sampaikan ke seluruh DPC termasuk satgas yang ada di DPD, intinya siapapun orangnya harus mempunyai tujuan yang jelas (jika mendatangi kantor PDIP). Mau ketemu siapa, keperluannya apa, termasuk anggota polri. Saya sudah intruksikan ke seluruh ketua DPC di Jabar," ujar Ono dalam keterangan tertulis, Kamis (23/11/2023).

Kemudian, Ono begitu menyayangkan kejadian yang terjadi di kantor DPD PDIP Jabar itu. Baginya, isu netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan TNI-Polri saat ini tengah menjadi pembahasan di level nasional. Terlebih di Jawa Barat sendiri, pemerintah bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan partai politik telah mendeklarasikan Jabar Anteng (aman, netral dan tenang) demi terciptanya Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang sehat serta adil.

"Harusnya hal ini (polisi masuk ke kantor partai) tidak terjadi. Terlebih netralitas tni-polri yang saat ini (sedang) menjadi pembahasan secara nasional. Harusnya bisa menjaga itu, apalagi Jabar telah deklarasi pemilu anteng," lanjutnya.

Kedatangan personel Polri itu terungkap lantaran adanya surat keberatan PDI Perjuangan Jabar ke Polda Jawa Barat yang beredar di kalangan awak media. Di dalam surat, Ono menyampaikan jika sekretariat partai berlambang moncong putih itu didatangi anggota Direktorat Intelkam Polda Jabar dengan tujuan patroli. Dalam surat bernomor 2939/EX/DPD-26/XI/2023 itu tercantum kronologis kedatangan para personel kepolisian ke DPD PDI Perjuangan Jabar.

Lalu, sekitar pukul 09.00 WIB, lima anggota polisi datang ke DPD PDI Perjuangan Jabar. Saat ditanya maksud kehadiran, mereka tidak menjelaskan secara detail. Dan pihaknya pun tidak menerima pemberitahuan mengenai kunjungan personel kepolisian. Kemudian, sekitar pukul 10.00 WIB, Ono Surono tiba di tempat tersebut dan sempat bertanya maksud kedatangan para anggota polisi tersebut. Agar lebih jelas, Ono mengajak beberapa personel polisi tersebut masuk ke ruangannya.

"Ketua DPD Partai masuk ke kantor dan mendapati lima personel yang sedang duduk di ruang tunggu dan menanyakan keperluan serta dijawab oleh lima personil anggota Ditintelkam Polda Jabar bahwa mereka sedang melaksanakan patroli," kutip isi surat yang diterima media.

Di dalam ruangan, Ono sempat menjelaskan mengenai Surat Telegram Kapolri bernomor STR/1124/XI/OPS 1.1.1/2023 tertanggal 3 November 2023. Dan dalam telegram tersebut, tertera soal larangan bagi anggota polri untuk tidak memasuki ke rumah pemenangan atau kantor partai politik. Namun, ketiga personel polisi yang berada di dalam mengaku tak mengetahui perihal surat telegram itu. Tak lama mereka pamit dan diantar langsung olehnya. Dari kejadian ini, PDI Perjuangan Jabar melayangkan keberatan ke Polda Jabar.

Polisi Olah TKP Pembunuhan Tuti-Amel, Tersangka Danu Dibawa ke Lokasi


Mahfud Md telah resmi menjadi cawapres berpasangan dengan Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024. Universitas Islam Indonesia (UII) Jogja sebagai kampus tempat Mahfud mengajar menegaskan tetap netral dalam pemilu.

"UII sebagai institusi tidak mungkin kita menyatakan mendukung satu kandidat. Karena UII sangat beragam warna-warni dan semuanya kita berikan ruang untuk bertumbuh," kata Rektor UII Fathul Wahid saat ditemui wartawan di UGM, Jumat (24/11/2023).

Dia tidak menampik ada dosen yang mendukung calon tertentu. Meski demikian, Fathul tak mempermasalahkan hal tersebut.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Sangat mungkin itu kan hak warga negara, tidak boleh ada yang bisa membatasi, kalau saya membatasi, saya melanggar konstitusi," bebernya.

Meski demikian, Fathul meminta agar dukungan terhadap calon tertentu itu tidak diekspresikan secara berlebihan.

"Dosen pasti kan punya preferensi ya, mereka punya alasan selama itu tidak diekspresikan secara berlebihan dengan alat peraga dan lain-lain, kita tidak ada masalah, ada ruang-ruang diskusi," ucapnya.

Adapun status Mahfud di UII sampai saat ini masih sebagai pengajar. Akan tetapi, sejak menjadi Menkopolhukam, tugas perkuliahan Mahfud dialihkan ke dosen lain.

"Prof Mahfud sejak beliau menjadi Menkopolhukam sudah pamit ke kami. Secara resmi masih dosen kami, tetapi tugas-tugasnya kita alihkan ke dosen lain, bisa dipahami kan untuk kepentingan yang lebih besar," pungkasnya.

Mahfud Terima Aspirasi Anak Muda: Perlu Lapangan Kerja-Kesehatan Mental


Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Golkar memberi target tinggi untuk Golkar Sulawesi Selatan (Sulsel). Kader Golkar di Sulsel diperintahkan memenangkan pemilihan legislatif (Pileg) dengan meraih minimal 18 kursi atau 20 persen kursi DPRD Sulsel agar dapat mengusung calon gubernur tanpa berkoalisi.

Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua Umum DPP Golkar Bidang Penggalangan Strategis Erwin Aksa saat berbincang dengan media di kediaman pribadinya, Kompleks Azalea, Makassar, Jumat (24/11/2024). Erwin mengatakan Golkar Sulsel diperintahkan mengumpulkan 20 persen kursi agar dapat mengusung calon gubernur sendiri.

"Golkar targetkan menang pemilu, pileg, dan kita melihat ada peluang untuk itu meskipun kita tidak punya calon presiden," ujar Erwin Aksa.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Erwin mengaku telah menganalisis kekuatan Golkar di Sulsel. Dia optimis bisa meraih 20 persen kursi tersebut demi mendapatkan tiket ke Pilkada Sulsel 2024.

"Kalau (Pileg) provinsi saya melihat kita bisa 20 persen sehingga Golkar nanti di Pilkada bisa mencalonkan sendiri kadernya untuk maju di Pilgub. Itu dari hasil analisis saya dan data saya," tambah Erwin.

Dia mengungkapkan angka itu bukan sekadar prediksi biasa, tetapi berdasarkan data yang dihimpun DPP Golkar. Data terkini potensi caleg di Sulsel disandingkan dengan hasil analisa pada Pileg 2019.

"Kan 20 persen yang dibutuhkan untuk mencalonkan sendiri tanpa perlu koalisi. Data itu dari data yang kita dapatkan kualitatif dan kuantitatif, kemudian menganalisa hasil 2019 kemudian skor daripada caleg 2024. Kita masukkan semua faktor lalu dibaca dengan algoritma. Pokoknya kita memiliki prediksi, dan kita mengeluarkan target," rinci Erwin Aksa.

Soal kader Golkar yang disiapkan maju di Pilgub, Erwin menyebut DPP telah memberikan surat tugas kepada 4 orang kader Golkar Sulsel. Mereka adalah Ketua Golkar Sulsel Taufan Pawe, Bupati Luwu Utara Indah Putri Indriani, mantan Wali Kota Makassar Ilham Arief Sirajuddin, dan Bupati Gowa Adnan Purichta Ichsan.

"Kita lihat lagi data, siapa calon gubernur yang dirasa bisa membersihkan persoalan di Sulsel. Kita berharap bahwa caleg-caleg atau cagub yang nanti maju bisa menjawab tantangan di Sulsel dan bisa menjawab perasaannya warga Sulsel. Karena pileg, pilpres dan pilkada adalah bisnis perasaan," tegasnya.

Diberitakan sebelumnya, Golkar menyiapkan kadernya untuk menjadi kepala dan wakil kepala daerah di Sulsel. Empat orang di antaranya diusung maju sebagai bakal calon gubernur pada Pilgub 2024 mendatang.

Nama bakal cagub Sulsel itu tertuang dalam lampiran surat DPP Golkar bernomor: Sund-308/GOLKAR/XI/2023 yang diterbitkan 16 November 2023. Surat tersebut diteken Wakil Ketua Umum Ahmad Doli Kurnia Tandjung dan Sekretaris Jenderal Lodewijk F Paulus.

"Iya betul sebagai perekrutan awal, masih akan dievaluasi," kata Ketua Bappilu Golkar Sulsel La Kama Wiyaka kepada detikSulsel, Sabtu (18/11).

Khofifah-Ridwan Kamil Hadiri Acara HUT ke-59 Golkar


Prabowo Subianto menyoroti konflik di Papua. Janji politik saat menghadiri Dialog Terbuka Muhammadiyah, Capres nomor urut 2 itu berjanji akan menyelesaikan permasalahan dengan pendekatan yang damai.

"Pendekatan hukum, kita tentunya ingin pendekatan yang soft (halus), sekarang pendekatan dengan penyelesaian politik yang damai," kata Prabowo At-Tauhid Tower Universitas Muhammadiyah (UMSurabaya), Jumat (24/11/2023).

Prabowo juga akan mengusulkan berdiskusi ke sejumlah kelompok di Papua. Ia pun berjanji akan memberi amnesti atau penghapusan hukum pidana.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Silahkan tutup buku, tanggalkan senjata mu, kembali ke masyarakat. Amnesti kalau perlu, tapi ini haknya presiden, saya belum presiden jadi belum amnesti, siapa tahu nanti saya bisa," jelasnya.

Menurutnya, semestinya pendekatan secara damai bisa dilakukan untuk mengatasi konflik di Papua. Hal ini berkaca dari Aceh yang dulunya rawan konflik, kini sudah damai dengan pemerintah.

"Tapi kita sudah buktikan di Aceh, sekarang kita damai. Saya yakin kelompok teroris itu, separatis, mereka itu sedikit, kita sudah hitung kok," ujarnya.

Ia menyebut, kelompok pemberontak, separatis di Papua itu kejam. Karena banyaknya nyawa yang hilang.

"Kejam ya itu para pemberontak, sparatis. Dia membunuh rakyat yang tidak bedosa, rakyat yang tidak bersenjata, membunuh rakyatnya sendiri, suka-sukanya dia saja," ujarnya.

Bahkan, polisi di Papua sudah menghadapi separatis dengan berbagai cara. Nyatanya, masih banyak petugas yang berguguran saat menjaga keamanan.

"Jadi sudah banyak aparat kita yang mengalah, banyak anggota polisi yang mati di sana. Pemimpin polisi suruh menghadapi massa enggak pakai senjata, banyak aparat kita di sana jadi korban," pungkasnya.

Prabowo Mau Pajak Pendidikan Rendah, Kalau Bisa Dihapus


Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta (Kejati DKI) menggelar kegiatan penerangan hukum pemilu dengan KPU se-DKI Jakarta. Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta Wahyu Dinata mengatakan pentingnya kerja sama dan kolaborasi dengan kejaksaan.

"Sharing dari sisi yuridisnya dapat mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, sehingga KPU Provinsi DKI Jakarta dapat bekerja lebih efektif," kata Wahyu, dalam keterangan yang disampaikan Kasi Penkum Kejati DKI Ade S, Jumat (24/11/2023).

Kegiatan tersebut digelar dengan tema 'Peran Bidang Intelijen Kejaksaan dalam Pemilu Presiden, DPRD, DPD, dan Kepala Daerah'. Acara tersebut digelar di ruang rapat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta, Kamis, 23 November 2023.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Lebih lanjut, Wahyu meminta jajaran KPU di DKI Jakarta bekerja sama dengan kejaksaan di wilayahnya, sebagai bagian dari upaya bersama untuk menjamin kelancaran pelaksanaan Pemilu.

Sementara itu, Ario Wahyu Hapsoro, selaku Kasi Ideologi, Politik, Pertahanan, dan Keamanan, mewakili Asisten Intelijen Kejati DKI, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari kolaborasi Forkopimda dengan KPUD Provinsi DKI Jakarta. Ia berharap pelaksanaan pemilu dan pasca-pelaksanaan Pemilu dapat berjalan dengan lancar.

Selain itu, Rolando Ritonga, Kasi Tindak Pidana Umum Lainnya pada Bidang Pidum Kejati DKI Jakarta, mengatakan saat ini telah dibentuk Gakkumdu untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana pemilu, yang terdiri atas Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

"Gakkumdu terdiri atas penyidik yang berasal dari Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penuntut yang berasal dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia," paparnya.

"Kegiatan ini menjadi wujud nyata dari upaya bersama untuk memastikan proses demokrasi berjalan dengan baik dan tanpa hambatan di Provinsi DKI Jakarta," ujarnya.

Dalam acara itu, turut hadir anggota KPU Provinsi DKI Jakarta Astri Megatari, Melvi Agustina, Fahmi Zikrillah, Mohamad Tarmidzi, Irwan Supriadi Rambe, dan Dodi Wijaya serta Sekretaris KPU Provinsi DKI Jakarta Dirja Abdul Kadir.


Ribuan santri dan Pengasuh Ponpes Amanatul Ummah KH Asep Saifuddin Chalim berdoa untuk Cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka. Menurut Kiai Asep, doa tersebut sesuai permintaan Gibran.

Doa dilantunkan Kiai Asep setelah salat Jumat di masjid PP Amanatul Ummah, Desa Kembangbelor, Pacet, Mojokerto. Ribuan santri laki-laki dan perempuan yang memenuhi masjid, ikut mengamini semua doa tersebut.

"Marilah kita beroda sesuai doa yang diminta Mas Gibran," kata Kiai Asep di dalam masjid PP Amanatul Ummah, Jumat (24/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dalam doanya, Kiai Asep meminta kepada Allah SWT agar mengabulkan cita-cita Gibran. Ia juga meminta kepada Allah SWT agar Gibran dimudahkan segala urusannya.

"Allahumma Ya Allah, penuhi Mas Gibran hajat-hajatnya dan kabulkan doa-doanya. Jauhkanlah Mas Gibran dari rasa susah, kekhawatiran-kekhawatiran, dari kata tidak bisa memenuhi tanggungjawabnya, dari kata tidak bisa mewujudkan cita-citanya," cetusnya.

Sedangkan dalam khotbah Jumatnya, Kiai Asep lebih banyak memotivasi para santri Ponpes Amanatul Ummah. Menurutnya, usia anak-anak merupakan potensi luar biasa karena fase perkembangan kecerdasan. Ia lantas membekali para santri agar menjadi pemimpin Indonesia di masa depan.

Bekal tersebut meliputi ilmu dan ketakwaan kepada Allah SWT. Ia meminta para santri juga mewarnai masyarakatnya dengan ilmu dan ketakwaan. Agar Indonesia menjadi negara yang maju, adil, dan makmur.

"Karena ilmu bisa menyampaikan kalian kepada harapan, baik urusan dunia maupun akhirat. Karena dengan ketakwaan kalian akan terus berkembang, kesulitan-kesulitan senantiasa mendapatkan jalan keluar, dimudahkan segala urusan, dan mendapatkan limpahan rezeki," jelasnya.

Usai menunaikan salat Jumat, Gibran dan Kiai Asep menuju ke tenda di lapangan Ponpes Amanatul Ummah untuk mengukuti silaturahmi dan dialog kebangsaan sekitar pukul 12.15 WIB. Dialog kebangsaan ini juga dihadiri Wagub Jatim Emil Elestianto Dardak dan Wabup Mojokerto sekaligus putra Kiai Asep, Muhammad Al Barraa atau Gus Bara.

Dalam dialog kebangsaan ini, Gibran memilih menjadi pendengar. Ia berjanji segala saran yang disampaikan para ulama di forum ini akan dijadikan bahan yang akan diolah dalam visi dan misi pasangan Prabowo-Gibran.

"Silakan bertukar pikiran, memberi masukan. Saya ingin dapat masukan yang bisa menambah pengayaan di visi-misi kami. Karena visi-misi kami fokus penyiapan generasi menuju Indonesia emas," tandasnya.

Selanjutnya sekitar pukul 13.00 WIB, Gibran menuju kediaman Kiai Asep untuk makan siang. Sekitar pukul 13.18 WIB, putra sulung Presiden Joko Widodo ini bertolak dari Ponpes Amanatul Ummah.

Gibran Rakabuming Dorong Santri Melek Teknologi di Era Industri


Lembaga Survei Nasional (LSN) merilis hasil survei nasional terkait elektabilitas partai politik (parpol) peserta Pemilu 2024. PDIP unggul di peringkat pertama, diikuti oleh Partai Gerindra, Golkar, dan partai lainnya.

Hasil survei ini rilis pada Jumat (24/11/2023), oleh Direktur Eksekutif LSN Gema Nusantara Bakry. Survei dilakukan pada 5 sampai 12 November 2023 di 38 provinsi seluruh Indonesia.

Populasi dari survei ini adalah seluruh warga negara Indonesia yang minimal telah berusia 17 tahun atau telah memiliki KTP. Jumlah sampel sebanyak 1.420 responden, diperoleh melalui teknik pengambilan sampel secara acak bertingkat (multistage random sampling).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Margin of error +/- 2,6% dan pada tingkat kepercayaan (level of confidence) sebesar 95%. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara melalui telepon dengan responden oleh tenaga terlatih dengan pedoman kuesioner.

Elektabilitas partai politik:

PDIP 19,8%

Gerindra 16,8%

Golkar 10,1%

NasDem 8,5%

Demokrat 8,4%

PKB 7,9%

PKS 7,4%

PAN 4,3%

Perindo 4,2%

PPP 3,3%

PSI 2,5%

Gelora 1,1%

PBB 0,9%

Hanura 0,7%

Ummat 0,7%

Buruh 0,4%

PKN 0,3%

Garuda 0,2%

TT/TJ 13,8%

Menurut LSN, dominasi PDIP terus dibayangi oleh Partai Gerindra 16,8%, responden mengaku akan memilih Partai Gerindra jika pemilu dilaksanakan saat ini. PDIP masih berpeluang menang pada Pemilu 2024 sekaligus membuat hattrick atau menang tiga kali beruntun.

Sementara itu Partai Golkar berhasil bertahan di posisi ketiga sebagaimana hasil Pemilu 2019. Sedangkan Partai Nasdem dan Partai Demokrat dengan selisih elektabilitas yang sangat tipis berebut posisi sebagai ranking keempat dan kelima.

"Untuk partai non parlemen nampaknya hanya Partai Perindo dan PSI yang berpeluang lolos ke Senayan. Namun Partai Perindo menunjukkan trend yang terus menurun, sedangkan PSI terus mengalami kenaikan elektabilitas pasca dipimpin Kaesang Pangarep," imbuh Gema.

Simak juga 'Polling Institute: Prabowo-Gibran Unggul, AMIN Vs Ganjar-Mahfud Bersaing Ketat':

[Gambas:Video 20detik]


Data ASN salah satu SD di Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo yang terafiliasi partai politik (parpol) dan mendukung capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo beredar di media sosial. Ganjar mengatakan dukungan boleh diberikan asal bukan paksaan.

"Mendukung saya boleh, tapi dipaksa tidak boleh, tidak boleh dipaksa. Kalau itu ada yang memaksa keliru itu, kalau mendukung kan semua boleh," kata Ganjar Pranowo Kepada wartawan di Senayan Park, Jakarta Pusat, Jumat (24/11/2023).

Ganjar mengaku tak tahu maksud data afiliasi tersebut. Dia mengatakan dukungan tak boleh dilakukan dengan paksaan.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Saya malah tidak tahu itu maksudnya apa gitu, kalu dia mau mendukung masak mau dukung 'eh saya dukung ya pak ya saya catat ya pak' kalau itu sebuah pemaksaan itu tidak boleh," ujarnya.

Bawaslu Sukoharjo telah mengambil kesimpulan terkait postingan data ASN salah satu SD di Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo yang terafiliasi Partai Politik (Parpol). Data itu viral usai diunggah di media sosial X (dulu Twitter) @PartaiSocmed.

Ketua Bawaslu Sukoharjo Rochmad Basuki mengatakan, pihaknya telah melakukan investigasi terkait kebenaran postingan tersebut. Investigasi dilakukan Panwascam Gatak, dan Bawaslu Kabupaten Sukoharjo.

"Dari hasil penelusuran itu, memang kami kesulitan mendapati siapakah terlapornya, karena itu hanya di medsos. Kemudian pihak-pihak yang tertulis dalam postingan itu, mereka merasa tidak pernah membuat, maupun merasa terafiliasi dengan kontestan dalam Pemilu 2024," kata Rochmad saat dihubungi detikJateng, Selasa (21/11).

Rochmad menilai, syarat formil dan materiil tidak terpenuhi, karena hanya di Medsos. Serta dari pengamatan Bawaslu Sukoharjo, tidak ada yang bertanggung jawab, karena surat tersebut tidak ada tanda tangannya.

"Kami mengambil kesimpulan, ini hanya sekadar bentuk fitnah atau hoaks," ujarnya.

Dia juga mempertanyakan apakah akun medsos itu dapat dipertanggungjawabkan, atau hanya akun provokasi.

Saat detikJateng mencari kembali postingan tersebut, gambar sudah tidak tersedia pada akun tersebut.

Sebelumnya, Bawaslu Sukoharjo menyatakan bakal menelusuri soal beredarnya data pegawai salah satu SD Negeri di Kabupaten Sukoharjo berikut dengan afiliasi politiknya. Data itu viral usai diunggah di akun X (dulu Twitter) @PartaiSocmed.

Simak juga 'Ganjar Respons Pemasangan Baliho Pakai Mobil Plat Merah: Nggak Boleh, Salah Itu':

[Gambas:Video 20detik]


Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menanggapi status tersangka ketua KPK Firli Bahuri. Ia mengaku menghormati proses hukum terhadap Firli dalam kasus dugaan pemerasan Syahrul Yasin Limpo (SYL).

Namun, Cak Imin mengaku bersyukur karena atas penetapan status tersangka Firli, menurutnya hukum di Indonesia tidak pandang bulu.

"Ya kita menghormati semua proses hukum dan kita bersyukur hukum tegak di tanah air tidak pandang bulu," ujar Cak Imin di rumah dinasnya, Jalan Widya Chandra IV, Senayan, Jakarta, dilansir detikNews, Jumat (24/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Cak Imin juga mengaku prihatin atas kasus yang menjerat ketua lembaga antirasuah tersebut.

"Ini kita hormati proses hukum yang berlaku dan kita apa namanya, prihatin dengan peristiwa seperti itu," ujar dia.

Terkait status Firli Bahuri yang masih menjadi Ketua KPK, menurut Cak Imin pasti akan diberhentikan sesuai UU KPK.

"Ya pasti mundurlah, wong undang-undangnya begitu, nanti ada Keppres menonaktifkannya," sebutnya.

Sebelumnya Firli Bahuri dijerat dengan pasal dugaan pemerasan terhadap SYL. Firli diduga melakukan pemerasan, penerimaan gratifikasi, dan penerimaan suap. Dugaan tindak pidana itu terkait dengan penanganan permasalahan hukum di Kementerian Pertanian saat dipimpin SYL.

"Berupa pemerasan atau penerimaan gratifikasi atau penerimaan hadiah atau janji oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berhubungan dengan jabatannya terkait penanganan permasalahan hukum di Kementerian Pertanian Republik Indonesia pada kurun waktu tahun 2020 sampai 2023," kata Dirkrimsus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak, Rabu (22/11).

Data Pemilih Diduga Bocor, Cak Imin: Ada Upaya Sistematis Ganggu Pemilu


Viral di media sosial dugaan pungutan liar (pungli) kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) Boyolali, Jawa Tengah yang dinarasikan untuk memenangkan pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. Terkait ini Ganjar buka suara.

Ganjar menegaskan jika aksi tersebut adalah pungli maka harus dilaporkan ke penegak hukum. Jika ada dugaan pelanggaran undang-undang pemilu maka dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

"Pungli? Laporkan kepada penegak hukum. Segera laporkan. Jadi hal-hal negatif seperti itu laporkan kalau itu melanggar undang-undang pemilu kepada Bawaslu. Tapi kalau sifatnya pungli ke penegak hukum," ujarnya saat ditemui di Jakarta, Jumat (24/11/2023.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ganjar menegaskan pihaknya tidak terlibat dan tidak memberikan arahan terkait kasus itu. Menurutnya perlu ada edukasi agar proses pemilu berjalan sehat.

"Kok (ada arahan) dari partai sih, memangnya ASN partai. Nggak lah, kita nggak mengarahkan gitu. Kita mesti edukasi agar semua proses pemilu sehat," tuturnya.

Sebelumnya, viral seorang perempuan berseragam PNS Pemkab Boyolali mengaku ada arahan dari bupati setempat untuk memenangkan Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024. Perempuan itu juga menyebut ASN Boyolali ditarik iuran untuk pemenangan. Jika tidak mau, akan dipindah yang jauh dari tempat tinggalnya.

Terbaru ada video unggahan akun X @PartaiSocmed menunjukkan belasan orang yang diduga ASN Boyolali berkumpul dalam satu ruangan dan mengembalikan uang iuran tersebut.

"Karena kita sudah bulat untuk dibubarkan, kita bubarkan. Kemudian uang yang sudah terkumpul kita bagikan," ucap pria berkemeja hitam yang membacakan kesimpulan rapat, dikutip Rabu (22/11/2023).

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas mengaku belum mendengar kabar hebohnya pengakuan PNS yang katanya ditarik iuran untuk pemenangan Ganjar-Mahfud. Ia menyebut bakal memeriksa.

"Wah saya belum mendengar, nanti kita cek," kata Anas saat ditemui di Aula Dhanapala Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat.

Anas juga enggan menanggapi soal pertemuan 8 organisasi kepala desa yang hanya mengundang paslon presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Ia langsung berjalan menaiki mobil dinasnya sambil melontarkan senyum kepada para awak media.


Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Boyolali menelusuri video seorang pria yang mengaku eks Aparatur Sipil Negara (ASN) Boyolali dan sempat dimutasi karena enggan mendukung partai tertentu. Video itu beredar di media sosial.

"Sudah kami telusuri, kami datangi (pria di video tersebut)," ujar Ketua Bawaslu Boyolali, Widodo, kepada detikJateng, Jumat (24/11/2023).

Diungkapkan Widodo, dari hasil penelusurannya dan klarifikasi dari yang bersangkutan, pria di video itu mengakui bahwa dia memang orang yang ada di video. Dia mengaku membuat dan memposting video tersebut dengan motif kepedulian.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Yang disampaikan di video tersebut adalah kejadian dulu saat dirinya masih menjadi ASN Boyolali. Namun untuk kondisi sekarang dirinya tidak tahu lagi perkembangannya.

"Yang bersangkutan (pria di video itu) mengakui bahwa yang membuat dan memposting video tersebut benar adalah dirinya, dengan motif kepedulian, yang mengaku bahwa apa yang dia sampaikan adalah kejadian dulu ketika masih menjadi ASN. Kalau sekarang sudah tidak tahu lagi," kata Widodo.

Menurut Widodo, dari keterangan pria tersebut ke Bawaslu bahwa yang bersangkutan mundur dari ASN dengan alasan kesehatan. Mengundurkan diri (pensiun dini dari ASN) tahun 2019 dan disetujui tahun 2020.

"Dari hasil penelusuran dan pengakuan yang bersangkutan (mundur dari ASN) karena alasan kesehatan," jelasnya.

Bawaslu, lanjut dia, masih akan melakukan penelusuran lanjutan untuk menambah informasi sebelum dituangkan dalam bentuk form A Pengawasan. Apakah ada unsur-unsur pelanggaran Pemilu atau tidak, pihaknya masih akan melakukan penelusuran ke beberapa pihak.

Karena postingan tersebut masih berupa informasi satu arah atau sepihak yang masih perlu ditambah dengan hasil klarifikasi pihak lain dan juga bukti-bukti terkait konten tersebut.

Diberitakan sebelumnya, sorotan terhadap netralitas ASN di Boyolali masih berlanjut. Terbaru, kini beredar di media sosial video pengakuan seorang pria mengaku eks Aparatur Sipil Negara (ASN) Boyolali dan menjadi korban mutasi karena enggan mendukung salah satu partai politik tertentu.

Video itu diunggah di akun X @PartaiSocmed. Dalam unggahan di Medsos tersebut, tampak seorang pria berkacamata dan memakai baju putih. Tanpa menyebutkan namanya, dia memperkenalkan diri sebagai eks ASN Boyolali.

"Bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya eks ASN Boyolali, sekarang sudah pensiun. Pensiun dini sejak tahun 2020 saat usiaku baru 52 tahun," kata pria dalam video yang beredar di Medsos tersebut dilihat detikJateng Kamis (23/11/2023).

Kemudian dia berbicara tentang kabar bahwa ASN Boyolali diminta memilih partai tertentu. Jika tidak taat akan dimutasi. Dia mengungkapkan bahwa hal itu adalah fakta.

Dalam video berdurasi 1 menit 51 detik itu, dia mengaku sebagai korbannya. Dia mengaku, dimutasi ke sekolah yang jauh dari rumahnya.

"Akhirnya saya dimutasi ke sekolah yang jauh, kira-kira lebih dari 50 km dari rumahku," kata dia.

Namun pria itu tak menjelaskan detail, dia dipindah dari mana ke sekolah mana.

Sekretaris Daerah (Sekda) Boyolali, Wiwis Trisiwi Handayani, dimintai tanggapannya terkait adanya unggahan video itu di Medsos, mempersilahkan dilaporkan ke Bawaslu jika memang ada pelanggaran.

"Bahwa ada berita-berita di Medsos yang ditujukan dan menyangkut ASN di Boyolali, ya dilaporkan saja ke pihak yang berwenang, ke Bawaslu. Karena mengenai tata cara penanganannya sudah ada aturan yang jelas," kata Wiwis Trisiwi Handayani, Kamis (23/11/2023).

Bupati Boyolali sudah mengeluarkan Surat Edaran (SE) nomor 800/2673/5.3/2023 tentang pengawasan netralitas pegawai ASN dan pegawai non PNS dalam tahapan penyelenggaraan Pemilu 2024 di lingkungan Pemkab Boyolali. Sesuai ketentuan dalam SE Bupati, telah ditegaskan mengenai sanksi-sanksi bila ASN terbukti melanggar disiplin atas ketidaknetralannya dalam kegiatan selama Pemilu serentak 2024.

"Tidak ada arahan apapun dari Bupati terkait ini. Semua diminta berjalan normatif sesuai ketentuan peraturan perundangan. Semua ASN tetap diminta profesional dalam menjaga kondusifitas kenyamanan pelaksanaan Pemilu yang bismillah lancar aman dan damai," tandas Wiwis.

Bawaslu Bakal Beberkan Hasil Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Acara Desa Bersatu


Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Mutiara Sukma Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), menyiapkan ruangan khusus bagi calon anggota legislatif (caleg) yang gagal di Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024.

Diperkirakan, tak sedikit caleg-caleg yang bakal mengalami stres dan depresi. Ada ratusan ranjang yang akan disiapkan RSJ Mutiara Sukma khusus untuk mereka.

"Pasti, kan sebagai bagian tugas pokok, kami harus siap. Karena itu salah satu kondisi masalah kesehatan jiwa nantinya. Kalau ada yang harus dirawat, itu sudah siap. Dari sisi fasilitas, tenaga kesehatan, sudah siap. Tapi kami berharap semua caleg sehat," jelas Direktur RSJ Mutiara Sukma NTB Wiwin Nurhasida pada Jumat (24/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Wiwin menjelaskan RSJ Mutiara Sukma memiliki ruangan yang representatif bagi para pasien yang mengalami gangguan jiwa. Ruangan khusus yang dimiliki RSJ Mutiara Sukma mulai dari kelas satu, dua, tiga hingga VIP.

"Kalau memang ada yang mau menggunakan fasilitas VIP, kami juga ada. Kalau tempat tidur, kita punya 111 tempat tidur terbagi dalam beberapa kelas pelayanan," terangnya.

Lebih jauh, pada Pileg 2019, Wiwin mengungkapkan tidak ada laproan caleg stres yang gagal dalam kontestasi pemilihan wakil rakyat baik di tingkat DPRD kabupaten/kota, DPRD provinsi, termasuk caleg DPR dan DPD yang dirawat di RSJ Mutiara Sukma NTB.

Namun, sebagai langkah antisipatif dan sebagai bagian dari tugas pokok dan fungsi, pihaknya tetap menyiapkan ruangan khusus bagi caleg yang stres gegara gagal di Pileg 2024.

"Saya tahun 2019 juga mengawal pemeriksaan kesehatan calon legislatif termasuk setelah pileg, nggak ada yang stres atau depresi. Di NTB, caleg kita semua sehat jiwa," jelasnya.

Sebanyak 932 caleg dipastikan masuk Daftar Calon Tetap (DCT) Pemilu 2024 di NTB. Mereka berasal dari 18 partai politik dan akan memperebutkan 65 kursi DPRD NTB dari 8 daerah pemilihan (dapil).

RS di Kudus Sediakan Ruang Khusus Caleg Stres yang Gagal Terpilih


Ketua DPD I Golkar Makassar Munafri Arifuddin alias Appi menargetkan perolehan kursi di DPRD Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel) sebanyak 10 kursi di Pileg 2024. Target ini diberikan agar Golkar dapat mengusung calon di Pilwalkot nanti.

"Target kita butuh capaian menuju 10 kursi artinya dua kali lipat dari target suara. Kita butuh 10 kursi untuk di tahun 2024 ini, inilah yang sudah kita tetapkan," ungkap Appi usai pemaparan dan workshop pemenangan pemilu di Hotel Nite & Day, Jalan Lanto Daeng Pasewang, Makassar, Jumat (24/11/2023).

Untuk mencapai target itu, kata Appi, pihaknya harus membenahi organisasi kepartaian, memperbaiki komposisi caleg, dan melatihnya agar bisa bertempur dengan baik. Caleg diminta berinovasi agar mendapat simpati dan dipilih masyarakat.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Bagaimana cara mendapatkan simpati, memetakan wilayah dan sebagian. Inilah terus kita asah kepada caleg kita," ujar Appi.

Appi pun tak menyangkal misi 10 kursi ini bisa mengantarkannya maju kembali di Pemilihan Wali Kota (Pilwalkot) Makassar 2024. Olehnya dia akan berupaya maksimal mencapai target tersebut.

"Kita harus merespons ini dengan memberikan tanggung jawab kita dan memberikan tanggung jawab kita secara kepartaian. Sudah dikasih kepercayaan ini (didorong DPP Golkar ke Pilwalkot), banyak orang mau ini, tetapi sedikit yang dapat. Apalagi, di Makassar saya tunggal. Sehingga kepercayaan ini harus saya jaga, saya bangun untuk memenangkan seluruh perintah yang dilakukan DPP Partai Golkar," ungkap Appi.

Lebih lanjut, jika melihat komposisi Caleg Golkar Makassar di 5 Dapil, Appi optimistis bisa mengembalikan kejayaan Golkar di Makassar. Sebanyak 50 caleg yang disiapkannya disebut mewakili semua kalangan.

"Kalau dilihat komposisi Golkar mulai dari baby boomers sampai Gen Z ada. Coba lihat yang paling tua, seperti ibu Apiaty sama ada yang umurnya baru 20 tahun (Suharmika). Semua kalangan karena kita mau merespons masyarakat. Tidak dipungkiri juga bahwa mulai dari Baby boomers, mulai dari Gen Z, gen Y sampai milenial ini punya pasar sendiri-sendiri,"jelasnya.

Khofifah-Ridwan Kamil Hadiri Acara HUT ke-59 Golkar


Kasus dugaan pungutan liar (Pungli) ASN di Boyolali yang dinarasikan untuk pemenangan capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo beredar di media sosial. Ganjar mempersilakan persoalan itu dilaporkan ke penegak hukum.

"Laporkan penegak hukum, segera laporkan. Jadi hal-hal negatif seperti itu laporkan, kalau itu melanggar UU Pemilu kepada Bawaslu tapi kalau sudah sampai ke sifatnya pungli ke penegak hukum, jadi fair semua," kata Ganjar Pranowo di Senayan Park, Jakarta Pusat, Jumat (24/11/2023).

Ganjar mengatakan PDIP tak pernah mengerahkan ASN untuk memberikan dukungan. Menurutnya, dukungan harus diberikan secara sukarela.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Tidak, kok dari partai sih, emangnya ASN partai? Kan bukan, bukan. Kita nggak ngarah-ngarahin gitu, kita mesti mengedukasi agar semuanya proses Pemilunya sehat ya," ujarnya.

Sebelumnya, beredar di media sosial, kasus dugaan pungutan liar (Pungli) ASN di Boyolali yang dinarasikan untuk pemenangan Ganjar Pranowo dan PDI Perjuangan, sudah diadukan ke KPK.

Dalam unggahan di medsos, tampak ada foto dokumen yang menyebutkan bahwa laporan sudah diterima Direktorat Pengaduan Masyarakat (Dumas) KPK tanggal 20 November 2023. Tampak pula cap basah berwarna biru bertuliskan 'Diterima di KPK 20 Nov 2023'.

Namun di foto itu tak tampak pengaduan kasus apa dan di mana. Hanya, dalam keterangan postingan itu disebutkan bahwa dugaan Pungli di ASN Boyolali sudah dilaporkan ke KPK.

Dimintai tanggapannya terkait hal tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) Boyolali, Wiwis Trisiwi Handayani, mengatakan tidak apa-apa. Pihaknya mengaku belum tahu tentang adanya laporan ke KPK itu.

"Terkait dengan apa yang dilaporkan oleh siapapun, kita kan belum tahu terkait dengan kebenaran itu. Ya dipersilakan saja, monggo," kata Sekda Boyolali, Wiwis Trisiwi Handayani, ditemui di ruang kerjanya, Kamis (23/11).

Wiwis menegaskan, bahwa Pemkab Boyolali sudah secara tegas untuk menjaga netralitas ASN dalam Pemilu. Bupati Boyolali Mohammad Said Hidayat, telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) nomor 800/2673/5.3/2023 tentang tentang pengawasan netralitas pegawai ASN dan pegawai non PNS dalam tahapan penyelenggaraan Pemilu 2024 di lingkungan Pemkab Boyolali.

Selain itu Pemkab Boyolali juga membentuk Satgas Internal Netralitas ASN Kabupaten Boyolali. Tujuannya untuk mengawasi dan menjamin netralitas ASN dalam Pemilu 2024.

Sementara itu terkait dengan pengaduan dugaan Pungli ASN di Boyolali yang disebutkan di Medsos tersebut, Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri menjawab singkat.

"Nanti kami cek dulu," ucap Ali.

Simak juga 'Ganjar Respons Pemasangan Baliho Pakai Mobil Plat Merah: Nggak Boleh, Salah Itu':

[Gambas:Video 20detik]


Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyampaikan soal rencana kampanye Pilpres 2024. Ganjar mengatakan akan memulai kampanye dari wilayah Timur Indonesia.

"Kampanye seperti jadwal yang sudah ada, mungkin saya akan mulai dari Timur," kata Ganjar kepada wartawan di Senayan Park, Jakarta Pusat, Jumat (24/11/2023).

Ganjar bersama cawapresnya Mahfud Md akan melaksanakan kampanye sesuai jadwal. Dia mengajak setiap pihak menjaga situasi tetap damai jelang masa kampanye Pilpres 2024.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Menghadapi kampanye mari kita jaga situasi yang damai. Mari kita ikuti aturan sehingga betul-betul jurdil dilaksanakan. Maka masing masing saya kira perlu berkomunikasi karena ini cerita 5 tahunan ya, yang kadang-kadang menegangkan kadang-kadang seru, eh nggak tahunya besok bersahabat lagi," kata Ganjar.

"Maka sebenarnya ini proses yang biasa saja kita butuh dewasa untuk pada tingkat itu. Kita saling jaga perasaan," lanjutnya.

Masa kampanye Pilpres 2024 akan dimulai 28 November. Durasi kampanye kali ini hanya 75 hari. Kemudian pada 11 Februari 2024-13 Februari 2024 masuk masa tenang, sehingga capres dan cawapres tidak boleh lagi berkampanye. Pemungutan suara akan dilakukan 14 Februari 2024.

Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo dan Mahfud Md, Arsjad Rasjid, mengatakan susunan lengkap TPN Ganjar-Mahfud akan diumumkan pada 25 November 2023. Arsjad mengatakan daftar nama tersebut juga akan diserahkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) di hari yang sama.

"Jadi nantinya akan kita umumkan struktur komplit pada 25 November bersamaan dengan waktu kita serahkan itu ke KPU," kata Arsjad dalam konferensi pers di High End, Jakarta Pusat, Rabu (22/11/2023).

"Jadi waktu dokumen itu kami serahkan ke KPU, kami akan langsung umumkan dan berikan kepada teman-teman semua," sambungnya.

Arsjad mengatakan jika pihaknya terbuka bagi siapapun yang ingin bergabung dengan TPN Ganjar-Mahfud. Dia pun mengaku TPN Ganjar-Mahfud siap memasuki masa kampanye Pemilu 2024.

"Semua anggota struktur TPN Ganjar Mahfud siap berkolaborasi. Karena kami inklusif dan terbuka bagi siapapun yang ingin berjuang bersama. Kami siap gerak cepat memasuki yang namanya masa kampanye ini," paparnya.

Simak Video 'Bertemu Boediono, Ganjar Dapat Wejangan Urus Negara':

[Gambas:Video 20detik]


Lembaga Survei Nasional (LSN) merilis hasil survei nasional terkait elektabilitas pasangan capares-cawapres peserta Pilpres 2024. Dalam simulasi dua pasangan atau head to head, pasangan calon Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming mengungguli Ganjar Pranowo-Mahfud Md dan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.

Hasil survei ini rilis pada Jumat (24/11/2023), oleh Direktur Eksekutif LSN Gema Nusantara Bakry. Survei dilakukan pada 5 sampai 12 November 2023 di 38 provinsi seluruh Indonesia.

Responden diberikan pertanyaan: Jika pilpres putaran kedua diikuti oleh Prabowo-Gibran dan Ganjar-Mahfud, paslon manakah yang Anda pilih?

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Hasilnya:

Prabowo-Gibran 53,6%

Ganjar-Mahfud Md 37,3%

Undecided 9,1%

Selisih elektabilitas antara Prabowo-Gibran dan Ganjar-Mahfud cukup signifikan menurut LSN dikarenakan suara pendukung Anies-Cak Imin yang tereliminasi cenderung bermigrasi ke Prabowo-Gibran dibanding ke Ganjar-Mahfud.

"Berdasarkan hasil analisis tabulasi silang yang dilakukan LSN, mayoritas pendukung pasangan Anies-Cak Imin adalah pemilih pasangan Prabowo-Sandi di Pilpres 2019. Sebab itu jika gagal maju ke putaran kedua, pendukung Anies-Cak Imin cenderung balik kandang ke kubu Prabowo," kata Gema.

LSN juga membuat simulasi seandainya pilpres berlangsung dua putaran tetapi pesertanya adalah pasangan Prabowo-Gibran dan Anies-Cak Imin, pasangan manakah yang dipilih responden.

Hasilnya:

Prabowo-Gibran 58,8%

Anies-Cak Imin 32,4%

Undecided 8,8%

Selisih elektabilitas antara Prabowo-Gibran dan Anies-Cak Imin dinilai cukup jauh karena suara pendukung Ganjar-Mahfud yang berideologi nasionalis cenderung mengarah ke Prabowo-Gibran daripada Anies-Cak Imin.

"Dengan kata lain, jika Ganjar-Mahfud tereliminasi di putaran pertama, hampir pasti mayoritas pendukungnya akan memberikan suara untuk Prabowo-Gibran di putaran kedua," ucap Gema.

Populasi dari survei ini adalah seluruh warga negara Indonesia yang minimal telah berusia 17 tahun atau telah memiliki KTP. Jumlah sampel sebanyak 1.420 responden, diperoleh melalui teknik pengambilan sampel secara acak bertingkat (multistage random sampling).

Margin of error +/- 2,6% dan pada tingkat kepercayaan (level of confidence) sebesar 95%. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara melalui telepon dengan responden oleh tenaga terlatih dengan pedoman kuesioner.

Simak juga 'Polling Institute: Prabowo-Gibran Unggul, AMIN Vs Ganjar-Mahfud Bersaing Ketat':

[Gambas:Video 20detik]


Prabowo Subianto akan menurunkan angka stunting di bawah 10% hingga memberi makan anak 3 kali sehari jika jadi presiden. Hal ini diungkap dalam Dialog Terbuka di Universitas Muhammadiyah (UM) Surabaya hari ini, Jumat (24/11/2023).

Prabowo berjanji, jika nantinya terpilih menjadi presiden 2024-2029, optimis bisa menurunkan angka stunting di bawah 10% bahkan zero stunting. Sementara Presiden Joko Widodo pada tahun 2024 menargetkan stunting turun di angka 14%.

"Tapi saya yakin, kalau saya diberi mandat, 3 tahun saya setelah saya menjabat (Presiden), saya percaya stunting akan di bawah 10%. Saya sangat optimis bisa mendekati nol. Karena kita langsung intervensi, ibu-ibunya kita intervensi," kata Prabowo di At-Tauhid Tower UMSurabaya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Pada umumnya, jelas dia, Indonesia idealnya makan 3 kali sehari. Tapi bila ekonomi masyarakat rendah, biasanya makan 1 kali sehari dengan gizi tak seimbang.

Jika jadi presiden nanti, Prabowo akan memberikan makan minimal 1 kali sehari. Makanan itu akan diberikan di siang hari.

"Itu zaman saya, idealnya 3 kali makan, kalau nggak ya minimal 1 kali. Yang nol tidak dibantu sama sekali," ujarnya.

Menurutnya, masalah stunting akibat dari kemiskinan. Tugas pemerintah memberi intervensi gizi langsung ke anaknya.

Terkait makanan yang diberikan, Prabowo mengambil pelajaran dari negara lain. Yakni, meski dalam sehari diberikan 1 kali makan, namun kebutuhan gizi, kalori, karbohidrat, protein dan lainnya terpenuhi, maka bisa mengurangi risiko stunting.

"Tetapi kalau nanti dihitung dengan benar, kalau 1 kali makan komponen protein cukup akan sangat membantu. Bapak, ibu yang kesulitan akan merasa beban dikurangi. Apalagi kalau anak lebih dari 1," ujarnya.

"Sehingga kalau dilihat banyak pengalaman negara lain, makan siang di sekolah salah satu cara untuk pemerataan, keadilan sosial, kekurangan gizi, menyiapken SDM ke depan," tambahnya.

Selain itu, Prabowo menyebut banyak masyarakat Indonesia yang tidak sekolah. Tahun 2023 untuk SD saja sebanyak 39%.

"Begitu banyak rakyat kita yang sekolah kurang. Apalagi kalau kurang gizi, daya tangkapnya luar biasa," ujarnya.

Dan untuk mendapatkan daya tangkap dan nilai tambah di sekolah, Prabowo menyebut bisa dengan cara mengonsumsi telur. Karena minimal memberikan 2 butir telur dalam 5 hari disebut efektif meningkatkan daya pikir anak.

"Saya dikasih tahu, ada suatu eksperimen dari suatu kelompok memberi telur kepada anak sekolah 2 kali seminggu, dalam 5 hari sekolah dikasih 2 kali telur. Dalam 4-5 bulan nilai sekolah tambah hanya dengan 2 kali telur. Apa lagi tiap hari kita kasih telur dan susu," pungkasnya.

Prabowo Mau Pajak Pendidikan Rendah, Kalau Bisa Dihapus


Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI akan menggelar sidang dugaan pelanggaran Pemilu sore ini. Sidang itu terkait laporan dugaan pelanggaran terhadap cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar alias Cak Imin dan cawapres nomor urut 3 Mahfud Md buntut melontarkan pantun diduga ajakan memilih pada sebelum masa kampanye Pilpres.

Sidang akan digelar di kantor Bawaslu RI, Jakarta Pusat, Jumat (24/11/2023). Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja mengatakan sidang dilakukan setelah semua persyaratan terpenuhi.

"Ya ada dugaan yang dilaporkan, kalau sudah dilaporkan, kalau sudah memenuhi syarat materil ya tentu kita periksa, nanti kita liat persidangannya," kata Bagja di kantor Bawaslu RI.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Agenda persidangan hari ini ialah mendengarkan laporan pelapor dan jawaban dari terlapor. Laporan itu teregistrasi dengan nomor 010/LP/ADM.PL/BWSL/00.00/XI/2023 untuk terlapor Ganjar-Mahfud dan 003/LP/ADM.PL/BWSL/00.00/XI/2023 untuk terlapor Anies-Cak Imin.

"Ajudikasi (agendanya), kemungkinan, sudah dikirim. Nanti kita lihat lah (persidangannya) dan bukan hanya peserta Pemilu yang bertanggung jawab kami pekerja juga bertanggung jawab," ujarnya.

Untuk diketahui, Mahfud dan Cak Imin diadukan ke Bawaslu RI lantaran dianggap 'curi start' kampanye sebelum memasuki masa kampanye per 28 November mendatang. Aduan itu bermula dari pantun yang dilontarkan mereka pada saat hari pengundian dan penetapan nomor urut di KPU RI beberapa waktu lalu.

Sebelum menutup sambutannya usai mendapat nomor urut bersama Anies, Cak Imin sempat melontarkan pantun. Begini pantun Cak Imin.

Ke Mamuju, jangan lupa pakai sepatu

Kalau ingin maju, pilih nomor satu

Sementara itu, Mahfud juga sempat berpantun usai Ganjar berpidato. Begini pantun yang disampaikannya.

Hukum yang tegak harapan kita

Sejahtera merata idaman bersama

Ganjar-Mahfud pilihan kita

Gotong-royong pilih nomor 3

Simak juga 'Saat Tanggapan Cak Imin Setelah Dilaporkan ke Bawaslu Gegara Pantun':

[Gambas:Video 20detik]


Universitas Gadjah Mada (UGM) memfasilitasi mahasiswa dari luar daerah agar dapat menggunakan hak pilihnya pada Pilpres 2024. Kampus menyiapkan 9 Tempat Pemungutan Suara (TPS) khusus di lima lokasi.

Sekretaris Direktorat Kemahasiswaan Universitas Gadjah Mada (UGM) Hempri Suyatna mengatakan nantinya TPS khusus ini bukan hanya digunakan oleh mahasiswa UGM saja. Tapi mahasiswa dari luar UGM bisa mencoblos.

"Ada 9 TPS, jadi kita labelnya TPS Khusus di UGM, tapi kita inklusif artinya ada 12 perguruan tinggi yang terlibat dalam TPS khusus ini," ujar Hempri di acara Pojok Bulaksumur yang digelar di selasar barat Gedung Pusat UGM, Jumat (24/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Salah satu Poltekes ini, ada STPMD, UII, YKPN, artinya bahwa kita ingin menggambarkan bahwa mereka yang akan mencoblos di TPS UGM bukan hanya UGM tapi adalah terbuka dari luar," sambungnya.

Hempri menyampaikan ada dua ribuan pemilih yang sudah terdaftar di TPS khusus itu dan telah ditetapkan oleh KPU.

"Ini juga TPS khusus terbesar yang ada di DIY. Ada 2.611 pemilih yang sudah terdaftar dan sudah masuk dalam daftar pemilih tetap, jadi bulan Juli kemarin sudah ditetapkan oleh KPU," ucapnya.

Nantinya lanjut Hempri TPS khusus tersebut akan ditempatkan di asrama-asrama mahasiswa.

"Ada lima asrama mahasiswa yang akan kita siapkan yang untuk memfasilitasi TPS khusus. Jadi tidak di dalam lingkungan tapi di sekitaran asrama UGM ini dari asrama kinanti, karanggayam, lainnya, sudah kita survei tinggal fikskan," bebernya.

Hempri mengungkapkan memfasilitasi daftar pemilih tambahan. Sebab banyak mahasiswa baru yang belum masuk ke dalam daftar TPS khusus.

"Tapi kalau pindah memilih TPS nya tersebar karena kewenangan dari KPU. Sementara 81, tapi ini masih kita buka sampai H-30 ya. Ya ini yang sudah kita fasilitasi karena harus ada surat keterangan sedang belajar dan itu yang mengeluarkan dari di rektorat kemahasiswaan," urainya.

Sementara itu, Wakil Direktur III Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama Politeknik Kesehatan Yogyakarta, Umi Istianah mengungkapkan mahasiswa Politeknik Kesehatan Yogyakarta yang berasal dari luar daerah juga didorong untuk memilih di TPS Lokasi Khusus.

"Jumlah mahasiswa kita 4.000-an, 60 persen atau hampir 70 persen dari luar DIY. Tentunya kami senang sekali terfasilitasi adanya TPS Khusus UGM ini. Harapannya mereka berpartisipasi, tidak golput," ungkap Umi yang juga hadir dalam acara itu.

Ramai soal Batalnya Anies Isi Kuliah di UGM, Kini Menyeret Kapolda DIY


Sekretaris Umum (Sekum) Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Abdul Mu'ti merespons pernyataan cawapres Koalisi Perubahan Muhaimin Iskandar (Cak Imin) yang menyebut 90 persen Muhammadiyah mendukung pasangan AMIN. Abdul Mu'ti mengatakan ada warga Muhammadiyah yang menjadi tim sukses di tiga calon presiden.

"Saya tidak tahu soal pilihan warga Muhammadiyah. Yang saya tahu, ada pimpinan Persyarikatan dan Amal Usaha Muhammadiyah yang menjadi tim sukses ketiga pasangan capres-cawapres," kata Mu'ti kepada wartawan, Jumat (24/11/2023).

Mu'ti mengatakan warga Muhammadiyah memiliki kebebasan untuk menentukan pemimpin pada Pemilu 2024. Ia menyebut masing-masing capres dan cawapres dapat dilihat rekam jejaknya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Warga Muhammadiyah memiliki kebebasan menentukan pilihan sesuai dengan hati nurani serta penilaian yang rasional dan objektif atas program dan rekam jejak pasangan capres-cawapres," katanya.

Ia menyebut yang terpenting dalam kontestasi politik mendatang adalah menjaga persatuan. Ia tak ingin Pemilu 2024 justru memecah belah masyarakat.

"Terkait perbedaan pilihan, warga Muhammadiyah hendaknya senantiasa memelihara persatuan dengan bersikap terbuka dan tenggang rasa terhadap mereka yang berbeda pilihan," imbuhnya.

Sebelumnya, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin (AMIN), mendapatkan tanda anggota kehormatan Muhammadiyah. Cak Imin berharap pemberian tanda anggota kehormatan adalah bentuk dukungan karena menurutnya 90 persen Muhammadiyah mendukung AMIN.

"Yes sangat berharap begitu tapi kan kita tahu Muhammadiyah mengundang semua calon juga, sehingga ya. Tapi sepengetahuan saya sih 90 persen Muhammadiyah, AMIN," ujar Cak Imin di rumah dinasnya, Jalan Widya Chandra IV, Senayan, Jakarta, Jumat (24/11).

Cak Imin juga berterima kasih karena telah diberikan penghormatan sebagai anggota Muhammadiyah. Dirinya mengatakan harus belajar banyak kepada Muhammadiyah.

"Sangat-sangat bangga bersyukur berterima kasih kepada Muhammadiyah diberi kesempatan untuk bercurah gagasan sekaligus diberi penghormatan sebagai anggota Muhammadiyah. Saya dan kita semua harus belajar kepada Muhammadiyah," sebutnya.

Simak juga 'Saat Sekum Muhammadiyah Lempar Pantun 'Gemoy' ke Prabowo':

[Gambas:Video 20detik]


Lembaga Survei Nasional (LSN) merilis hasil survei nasional terkait elektabilitas pasangan capares-cawapres peserta Pilpres 2024. Pasangan calon Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming mengungguli Ganjar Pranowo-Mahfud Md dan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar atau duet AMIN.

Hasil survei ini dirilis pada Jumat (24/11/2023) oleh Direktur Eksekutif LSN Gema Nusantara Bakry. Survei dilakukan pada 5 sampai 12 November 2023 di 38 provinsi seluruh Indonesia.

Populasi dari survei ini adalah seluruh warga negara Indonesia yang minimal telah berusia 17 tahun atau telah memiliki KTP. Jumlah sampel sebanyak 1.420 responden, diperoleh melalui teknik pengambilan sampel secara acak bertingkat (multistage random sampling).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Margin of error +/- 2,6% dan pada tingkat kepercayaan (level of confidence) sebesar 95%. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara melalui telepon dengan responden oleh tenaga terlatih dengan pedoman kuesioner.

Responden diberikan pertanyaan: Seandainya saat ini dilaksanakan pemilihan presiden dan hanya diikuti tiga pasangan, manakah yang Anda pilih dari ketiga paslon presiden dan wakil presiden berikut ini?

Hasilnya:

Prabowo-Gibran 42,1%

Ganjar-Mahfud Md 28,8%

Anies-Cak Imin 25,2%

Undecided 3,9%

"Data ini menjelaskan bahwa jika Pilpres dilaksanakan saat ini, Prabowo-Gibran akan keluar sebagai pemenang alias lolos ke putaran kedua. Sedangkan paslon Ganjar-Mahfud dan Anies-Cak Imin sama-sama masih berpeluang untuk lolos ke putaran kedua maupun tereliminasi," kata Gema.

Dalam hasil survei juga dijelaskan bahwa sebanyak 76,8% pemilih Prabowo-Gibran mengaku sudah mantap terhadap pilihannya tersebut dan 20,3% yang masih mungkin berubah memilih pasangan lain di Pilpres 2024 nanti.

Sementara itu pemilih Ganjar-Mahfud 69,3% sudah mantap memilih pasangan yang diusung PDIP hingga PPP tersebut. Sebanyak 28,5% pemilih Ganjar-Mahfud masih berpotensi pindah pilihan. Sedangkan pemilih Anies-Cak Imin 65,4% yang sudah mantap dan 32,4% berpotensi menjadi swing voters.

Simak juga 'Polling Institute: Prabowo-Gibran Unggul, AMIN Vs Ganjar-Mahfud Bersaing Ketat':

[Gambas:Video 20detik]


Calon Presiden dari Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto menghadiri Dialog Terbuka Muhammadiyah Bersama Calon Pemimpin Bangsa. Ia turut didampingi Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dalam forum yang digelar di Universitas Muhammadiyah Surabaya.

Dalam paparannya, Prabowo mengaku sangat nyaman dekat dengan keluarga besar Muhammadiyah. Ia menyebutkan sejumlah nama sahabatnya yang merupakan tokoh keluarga besar Muhammadiyah, mulai dari Buya Syafii Maarif, Din Syamsuddin, hingga Zulkifli Hasan.

"Hari ini saya sangat nyaman di kalangan keluarga besar Muhammadiyah. Mungkin karena lingkungan saya sehari-hari pun banyak orang-orang Muhammadiyah," kata Prabowo dalam keterangannya, Jumat (24/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Juga ada Pak Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Amanat Nasional yang terkenal logonya partai matahari. Jadi mungkin ada hubungan darah dengan Muhammadiyah. Mungkin bisa dikatakan anak kandung dari Muhammadiyah," tambah Prabowo.

Dalam kesempatan ini, Prabowo disambut oleh Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mu'ti. Prabowo hadir mengenakan batik cokelat serta peci hitam. Sementara Zulhas mengenakan kemeja biru dengan jas cream.

Keduanya masuk ke ruang acara berdampingan, dengan Zulhas berdiri sebaris capres nomor urut dua tersebut. Hadirin diketahui antusias menyambut kedatangan kedua tokoh ini.

Sebagai informasi, Prabowo tidak hadir dalam dialog ini bersama cawapresnya, Gibran Rakabuming sebab mereka berbagi tugas. Di hari yang bersamaan pada Jumat (24/11/2023), Gibran dijadwalkan menghadiri acara PP Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (Pergunu) di Pondok Pesantren Amanatul Ummah, Mojokerto, Jawa Timur.

Simak Video 'Prabowo: Kita Tak Ingin Rakyat Kita Terima UMR, UMR, UMR....':

[Gambas:Video 20detik]


Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin bertemu Perdana Menteri Kyriakos Mitsotakis di Athena, Yunani. Pertemuan ini merupakan agenda pertama Ma'ruf di hari terakhir kunjungan kerjanya di Yunani.

Ma'ruf tiba di Maximos Mansion dan disambut langsung Mitsotakis, Jumat (24/11/2023). Ma'ruf dan Mitsotakis kemudian berjalan menuju lokasi pertemuan di Ministerial Room.

Turut mendampingi Ma'ruf, Duta Besar RI Athena Bebeb AK Nugraha Djundjunan, Kepala Sekretariat Wakil Presiden Ahmad Erani Yustika, dan Staf Khusus Wakil Presiden Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Foto: Dok Setwapres Foto: Dok Setwapres

Sementara itu, PM Yunani didampingi oleh Alexandra Papadopoulou selaku Deputy Minister for Foreign Affairs, Anna-Maria Boura selaku Director of the Diplomatic Cabinet of the Diplomatic Cabinet of the Prime Minister dan Aristotelia Peloni selaku International Policy and Public Diplomacy Advisor to the Minister.

Pertemuan berlangsung secara tertutup. Rencananya Ma'ruf akan memberikan keterangan setelah pertemuan selesai.

Pada Kamis (23/11) kemarin, Ma'ruf bertemu dengan Uskup Agung Athena dan seluruh Yunani, Ieronymos II. Ma'ruf berbagi pengalaman tentang Indonesia menjaga kerukunan umat beragama.

"Saya juga menjelaskan bahwa kita di Indonesia itu membangun upaya untuk menjaga kerukunan, kita ada Kementerian Agama yang di dalamnya ada Dirjen Islam, ada Dirjen Katolik, Protestan, Hindu, Budha dan ada juga Forum Komunikasi Antarumat Beragama yang merupakan himpunan dari majelis-majelis agama, MUI, KWI, PGI untuk kalau ada konflik untuk mencegah terjadinya konflik atau menyelesaikan kalau terjadi konflik," kata Ma'ruf di Athena, Yunani, Kamis (23/11).

Setelah itu, Ma'ruf Amin juga dijamu makan siang oleh Menteri Luar Negeri Yunani George Gerapetritis. Ma'ruf juga sempat berbincang mengenai kerja sama ekonomi antara Indonesia dan Yunani.

"Saya diterima sambil makan siang di Menteri Luar Negeri Yunani dan sambil makan siang kita berbincang terutama dalam kerja sama. Ada kesepakatan di bidang ekonomi yang perlu terus dikembangkan," tutur Ma'ruf.

Simak juga 'Saat Wapres Minta Pengawas Pemilu Tegas dan Tindak Pelanggaran':

[Gambas:Video 20detik]


Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Parepare, Sulawesi Selatan (Sulsel) mulai menyiapkan 5 nama untuk diseleksi sebelum mendapatkan rekomendasi pada Pemilihan Wali Kota (Pilwalkot). Nama-nama yang disiapkan ini berlatarbelakang pengusaha hingga birokrat.

"Sudah ada 5 nama yang masuk baik dari internal maupun eksternal PKB," kata Ketua Lembaga Pemenangan Pemilu (LPP) DPC PKB Parepare, Taufiqurrahman kepada detikSulsel, Jumat (24//11/2023).

Taufiqurrahman menyampaikan dari 5 nama tersebut yakni Taqyuddin djabbar, Muhammad Zaini, Safwan Haruna, A Muh Fudail, dan Hasib Hasyim. Dari lima nama ini, ada yang berprofesi sebagai ASN, politisi hingga pengusaha.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Ada yang berlatarbelakang birokrat dan ada yang pengusaha juga dari eksternal partai. Kemudian ada 2 dari internal PKB," tegasnya.

Pihaknya menjelaskan lima nama tersebut sebelum diserahkan ke DPP akan diseleksi atau dinilai dari LPP tingkat wilayah terlebih dahulu. Jika semua nama disetujui, maka 5 nama tersebut yang akan disetorkan ke DPP.

"Kalau lima nama ini disetujui dari LPP wilayah Sulsel maka itu yang diusulkan ke DPP. Jadi ada seleksi di wilayah juga," paparnya.

Selanjutnya, setelah keluar persetujuan, maka akan dilakukan survei terhadap para kandidat. Nantinya akan mengerucut ke satu nama yang dianggap paling kompeten untuk bisa menjadi calon wali kota.

"Nanti akan ada survei ke masing-masing calon sebelum ditetapkan siapa yang mendapatkan rekomendasi dari PKB," tegasnya.

Taufiqurrahman menegaskan PKB optimis untuk mengusung calon. Makanya para caleg dan kader akan dioptimalkan bekerja untuk pemenangan partai.

"Insyaallah kami optimis PKB bisa mengusung Calon Walikota Parepare di Pilkada tahun depan, melihat komposisi caleg di setiap dapilnya, hampir merata bergerak semua," katanya.

Viral Pendukung Ganjar Malah Ngefan ke Anies-Cak Imin, Ini Kata PKB


Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI melakukan penelusuran terkait dugaan pelanggaran Pemilu yang berkenaan dengan netralitas kepala desa. Hal itu sebagai bentuk tindak lanjut dari sejumlah laporan yang diterima Bawaslu dari masyarakat terkait dugaan pelanggaran pada acara silahturahmi organisasi Nasional Desa Bersatu.

"Lagi ditelusuri, kami lagi nge-push teman-teman untuk melakukan penelusuran dengan cepat, penelusuran sebelum masa kampanye berlangsung," kata Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja di kantor Bawaslu RI, Jakarta Pusat, Jumat (24/11/2023).

Bagja lantas mewanti-wanti kepala desa dan aparatur desa untuk bersikap netral dalam Pemilu 2024. Bagja juga mengingatkan mereka untuk tidak ikut dalam tim kampanye.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Jika ketahuan, maka akan ada sanksinya. Larangan itu masuk dalam larangan kampanye, kemudian itu bisa masuk tindak pidana pemilu," ujarnya.

Bagja mengatakan netralitas kepala desa dalam kegiatan kampanye diatur di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Bagja menekankan dalam Undang-Undang itu, kepala desa dan perangkat desa dilarang melakukan tindakan yang merugikan atau menguntungkan peserta Pemilu.

"Di UU Desa kan jelas, ada larangannya. Bukan hanya kampanyenya, tapi melakukan tindakan yang diindikasikan akan merugikan atau menguntungkan kepada peserta Pemilu, di UU Pemerintahan Desa. Jadi, mungkin tidak di UU Pemilu tapi kena di UU Pemerintahan Desa," paparnya.

Sebelumnya diberitakan, Aliansi Masyarakat Peduli Pemilu Jurdil (AMPPJ) melaporkan panitia acara Desa Bersatu ke Bawaslu RI. Gibran yang juga hadir dalam acara tersebut turut dilaporkan ke Bawaslu.

Adapun kegiatan Desa Bersatu yang dilaporkan itu digelar pada Minggu (19/11) di Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat. AMPPJ melaporkan ketua hingga sekretaris panitia acara serta Gibran yang hadir dalam acara tersebut.

"Orang pertama itu ketua panitia. Lalu yang kedua, sekretaris panitia. Kepala desa yang nyata memberikan arahan mendukung pasangan calon nomor 2. Calon wakil presiden yang hadir di situ," kata Koordinator AMPPJ Sierra Prayuna kepada wartawan, di Kantor Bawaslu RI, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (23/11).

"Kenapa calon wakil presiden? Karena Gibran adalah saat ini menjabat sebagai Walikota Solo. Karena itu walikota masuk dalam unsur penyelenggara negara," sambungnya.

Sierra menyampaikan pihaknya melaporkan acara itu karena adanya dorongan untuk mendukung pasangan capres cawapres nomor urut 2 Prabowo-Gibran. Dia pun memberikan bukti tersebut melalui sebuah video yang diserahkan ke Bawaslu.

"Apakah yang disampaikan itu berkaitan dengan menyampaikan dukungan atau tidak, nanti akan dijelaskan semua ini di video. Itu jelas dan terang sekali," ucapnya.

Simak juga 'TPN soal Acara Desa Bersatu yang Dihadiri Gibran: Jelas Langgar UU Pemilu':

[Gambas:Video 20detik]


Ketua DPP PPP Achmad Baidowi menginginkan insentif guru agama menjadi kebijakan nasional. Permintaan ini ia ajukan kepada Calon Presiden Ganjar Pranowo. Menurutnya, Ganjar telah sukses memberikan insentif tersebut kepada guru agama di Jawa Tengah, dan perlu diterapkan saat dirinya terpilih menjadi presiden.

Achmad mengatakan saat Ganjar masih menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah, Ganjar mengalokasikan anggaran Rp 247 miliar melalui APBD Provinsi Jawa Tengah, untuk diberikan kepada guru agama yang mengajar beragama muslim maupun non muslim. Akan tetapi, ia menyebut program ini akan dihilangkan oleh Pj Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana

"Sementara Pj Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana berencana menghapus program insentif guru keagamaan tersebut yang sudah rutin dilakukan saat Ganjar Pranowo menjabat," kata Baidowi dalam keterangan tertulis, Jumat (24/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Achmad menilai pemberian insentif guru keagamaan tersebut sangat penting dan ini merupakan bentuk penghargaan kepada guru-guru informal seperti guru ngaji, guru madin yang selama ini tidak mendapatkan perhatian negara padahal mereka telah mendidik generasi muda melalui penanaman akhlak, moral, budi pekerti, sehingga mampu membentuk pribadi yang berintegritas.

PPP meminta Ganjar Pranowo - Mahfud MD agar mengalokasikan APBN untuk insentif guru keagamaan setiap tahunnya.

"Keberhasilan Ganjar Pranowo di Jawa Tengah dalam mengangkat derajat guru keagamaan harus bisa diberlakukan secara nasional. Hal itu bisa dilakukan jika Ganjar Pranowo-Mahfud MD menjadi Presiden dan Wakil Presiden Indonesia," pungkas Baidowi.


Puluhan ribu warga menghadiri Semarang Berselawat bersama PAN'. Kegiatan tersebut digelar untuk mendoakan Palestina dan Pemilu 2024 biar berjalan damai.

Di gelar di Ungaran, Semarang, Jawa Tengah, Kamis (23/11) malam. Ketum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas) dan cawapres nomor urut satu, Gibran Rakabuming terlihat turut hadiri.

Mengenakan baju biru, Gibran duduk di samping kiri Habib Syech Abdul Qadir Assegaf. Sementara Zulhas yang mengenakan syal Palestina duduk di samping kanan.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Nantinya siapapun yang menjadi pemimpin negeri ini wajib diagendakan setiap bulan sekali selawat di setiap provinsi. Siapapun pun pemimpinnya, saya tidak tahu. Pokoknya nanti yang terpilih wajib mengagendakan selawat supaya Indonesia aman, selamat, nikmat. Berkat selawat Allah menurunkan rahmat bagi bumi pertiwi yang kita cintai," kata Habib Syech Abdul Qadir Assegaf dalam keterangan tertulis, Jumat (24/11/2023).

Ribuan masyarakat yang hadir ikut melantunkan doa yang dipimpin Habib Syech Abdul Qadir Assegaf. Ramai-ramai mereka bersalawat sambil mengangkat tangan.

Foto: Dok. PAN

Selain itu, sejumlah masyarakat juga terlihat mengenakan syal Palestina. Selawat tersebut diiringi dengan tabuh genderang. Banyak doa yang dipanjatkan dalam acara tersebut. Termasuk doa agar Indonesia aman dan selamat.


Capres Prabowo Subianto menghadiri acara Dialog Terbuka Muhammadiyah Bersama Calon Pemimpin Bangsa yang digelar di Universitas Muhammadiyah Surabaya. Dalam kesempatan tersebut, terlihat Ketum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas) turut hadiri mendampingi Prabowo.

Kegiatan yang digelar pada hari ini, Prabowo terlihat mengenakan batik coklat dengan peci hitam. Sementara Zulhas mengenakan kemeja biru dengan jas cream.

"Hari ini saya sangat nyaman di kalangan keluarga besar Muhammadiyah. Mungkin karena lingkungan saya sehari-hari pun banyak orang-orang Muhammadiyah," kata Prabowo dikutip dari tayangan akun YouTube TVMu, Jumat (24/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Prabowo juga mengaku nyaman bersama dengan keluarga besar Muhammadiyah. Ia pun menyebutkan sejumlah nama-nama sahabatnya tokoh dari keluarga besar Muhammadiyah seperti juru bicaranya, Dahnil Anzar Simanjuntak, Ketua DPP PAN Saleh Daulay, dan Sekjen PSI Raja Juli Antoni. Ketiganya merupakan jebolan organisasi pemuda Muhammadiyah.

"Juga Pak Zulkifli Hasan Ketua Umum Partai Amanat Nasional yang terkenal logonya partai matahari. Jadi mungkin ada hubungan darah dengan Muhammadiyah. Mungkin bisa dikatakan anak kandung dari Muhammadiyah," ujar Prabowo.

Dalam kesempatan itu, Prabowo dan Zulhas juga tampak bersama memasuki ruang . Zulhas pun berdiri sebarisan dengan capres nomor urut dua tersebut.

Diketahui, kehadiran Prabowo pun disambut oleh Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mu'ti. Para hadirin yang hadir dalam kegiatan tersebut juga terlihat antusias menyambut kedatangan Prabowo.

Sebagai informasi, Prabowo tidak hadir bersama Gibran Rakabuming sebab Gibran dijadwalkan hadir pada acara PP Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (Pergunu) di Pondok Pesantren Amanatul Ummah, Mojokerto, Jawa Timur.


Muhammadiyah kembali memberikan anggota kehormatan kepada capres yang mengikuti Dialog Terbuka. Kali ini anggota kehormatan diberikan kepada capres nomor urut 2 Prabowo Subianto.

Sekretaris Umum (Sekum) PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti menyebut pihaknya telah memberikan anggota kehormatan kepada capres-cawapres yang menghadiri acara dialog terbuka, kecuali Gibran Rakabuming.

Ini karena cawapres nomor urut 2 itu tak datang menemani Prabowo saat dialog terbuka yang digelar di Universitas Muhammadiyah Surabaya. Gibran sendiri tak bisa hadir di acara Dialog Terbuka di UMSurabaya karena menghadiri acara Ponpes Amanatul Ummah di Mojokerto.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kita memberikan anggota kehormatan kepada Pak Anies dan Gus Muhaimin dan juga kepada Pak Ganjar dan Pak Mahfud dan kepada Pak Prabowo. Seandainya datang, kita juga berikan kepada Mas Gibran," kata Mu'ti di Gedung At-Tauhid Tower UMSurabaya, Jumat (24/11/2023).

Mu'ti menambahkan anggota kehormatan itu diberikan oleh Muhammadiyah kepada tokoh-tokoh yang memiliki komitmen dan integritas, serta memiliki kedekatan dengan Muhammadiyah.

"Kami berharap dengan diberikannya anggota kehormatan untuk Pak Prabowo, mudah-mudahan komunikasi politik antara Muhammadiyah dengan beliau, lalau terpilih menjadi presiden, atau kalau pun tidak terpilih menjadi presiden tetap terjalin dengan baik," terangnya.

"Karena beliau dan para tokoh yang saat ini menjadi calon presiden dan calon wakil presiden pemimpin bangsa yang InsyaAllah memiliki rekam jejak dan komitmen yang sama memajukan umat dan bangsa sesuai dengan reputasi dan prestasi yang telah beliau tunjukkan saat ini," imbuh Mu'ti.

Mu'ti lalu menyayangkan Gibran tak bisa menghadiri Dialog Terbuka di UMSurabaya. Meski demikian, ia bisa memaklumi dengan padatnya agenda putra pertama Presiden Jokowi itu.

"Eman-eman sebenarnya, kami sebenarnya sangat menyayangkan tapi itu semua sudah kita berikan kesempatan sudah kita berikan ruang bahkan jadwal pun kita sepakati untuk kita sesuaikan, tapi kalau sudah tidak datang its beyond your authority, sudah di luar otoritas kita," ujarnya.

Ia juga menyadari, saat ini sudah mendekati masa kampanye. Jadi mengundang Gibran pada masa kampanye, harus berkoordinasi terlebih dahulu dengan KPU dan Bawaslu.

"Misalnya Mas Gibran akan berdialog dengan Muhammadiyah, kami akan harus komunikasi dengan KPU sebagai penyelenggara pemilu. Kalau sekarang memang belum masa kampanye. jadi kami menyelenggarakan dialog publik ini di kampus sebagai bagian dari dialog dan kajian ilmiah atas visi misi yang ditawarkan," tandas Mu'ti.

Kompak Berkemeja Biru, Prabowo-Gibran Sapa Awak Media Jelang Daftar Pilpres


Mahkamah Agung (MA) menurunkan 3 hakim agung untuk mengadili Peraturan KPU (PKPU) Nomor 23 Tahun 2023 tentang Syarat Capres/Cawapres yang dibentuk berdasarkan Putusan MK Nomor 90/2023. Penggugat meminta PKPU itu dibatalkan karena Ketua MK Anwar Usman terbukti melanggar etik saat mengadili Putusan Nomor 90/2023 itu.

Berdasarkan informasi perkara MA, Jumat (24/11/2023), ada tiga pihak yang mengajukan judicial review PKPU 23/2023. Untuk pemohon Amunisi Peduli Demokrasi mengantongi Nomor 48 P/HUM/2023.

"Ketua majelis Irfan Fachruddin," demikian bunyi informasi MA itu.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Adapun anggotanya yaitu Cerah Bangun dan Yodi Martono Wahyunadi. Sedangkan panitera pengganti Retno Nawangsih.

Sedangkan pemohon LBH Yusuf mengantongi nomor perkara 51 P/HUM/2023. Majelis hakim yang mengadili juga sama yaitu Irfan Fachruddin, Cerah Bangun dan Yodi Martono. Tapi untuk panitera pengganti Andi Altika Nuzli.

Dan gugatan ketiga yaitu diajukan oleh Risma Situmorang dkk yang bernaung dalam Tim Advokasi Penjaga Demokrasi Dan Konstitusi (TAPDK) dengan nomor perkara 52 P/HUM/2023. Perkara ini juga diadili oleh Irfan Fachruddin, Cerah Bangun dan Yodi Martono dengan panitera pengganti Dewi Asminah.

Sebelumnya, Ridwan Darmawan dari TAPDK menyatakan alasan menggugat PKPU Nomor 23 Tahun 2023 karena putusan MK Nomor 90 tahun 2023 yang menjadi acuan atau dasar hukum diputus oleh hakim MK dengan cara-cara yang melawan hukum. Yaitu dilakukan dengan melanggar kode etik berat sesuai putusan Majelis Kehormatan MK (MKMK).

"Sehingga seharusnya Putusan MK 90/PUU-XXI/2023 tidak dapat dijadikan dasar pembentukan Peraturan KPU tersebut. Dengan adanya Putusan MK 90/PUU-XXI/2023 dan Peraturan KPU 23/2023 Demokrasi dan Konstitusi Negara Republik Indonesia telah dicederai sehingga tidak boleh dibiarkan terus berlanjut dan harus dilawan," kata Ridwan Darmawan


Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono, melaksanakan konsolidasi politik bersama dengan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP se-Indonesia Timur. Kegiatan ini berlangsung di rumah salah satu kader, di Gowa, Sulawesi Selatan, pada Kamis (23/11).

Dalam kesempatan ini, Mardiono meminta masing-masing DPW untuk fokus dalam pemenangan Pemilu 2024. Salah satunya terkait target capaian kursi di masing-masing wilayah.

"Alhamdulillah dapil kita se-Indonesia terisi penuh, akibat kepercayaan yang meningkat dan harus kita pelihara. Dengan masuknya tokoh-tokoh yang mencalonkan, mudah-mudahan bisa membawa pengikut atau umat untuk memilih PPP di Pemilu 2024," kata Mardiono dalam keterangan tertulis, Jumat (24/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Pria yang menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden (UKP) ini menyebut PPP memiliki kekuatan silaturahmi yang dapat menghasilkan keputusan-keputusan terbaik.

"Di sisa waktu jelang Pemilu ini yang menjadi hajat besar, maka kami secara intens melakukan silaturahmi. Sebab, ini tradisi di dalam PPP yaitu ada kekuatan dari unsur silaturahmi yang bisa menghasilkan keputusan," ungkapnya.

Lebih lanjut, Mardiono pun meniatkan segala bentuk perjuangan di Pemilu 2024 sebagai ibadah, di mana hal tersebut sesuai dengan enam prinsip perjuangan PPP.

"Segala prinsip kita niatkan sebagai bentuk ibadah. Karena PPP adalah partai warisan ulama yang berasaskan Islam, tujuan berdirinya untuk mensejahterakan umat dan membangun negara menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghofur," pungkasnya.

Sebagai informasi, pertemuan kali ini dilakukan sambil melaksanakan makan malam bersama dan diskusi secara santai. Selain dari wilayah Indonesia Timur, turut hadir juga DPW PPP wilayah lainnya seperti dari pulau Jawa dan Sumatera.


Setelah Gonfalonier Piero Soderini tumbang, Sang Diplomat terisolir dari gerbang kekuasaan Firenze yang gemerlap. Karir politiknya harus redup akibat terompet permainan kekuasaan yang sudah terlanjur tertiup.

Keluarga Medici yang baru berkuasa menganggapnya sebagai bagian dari persekongkolan politik yang berbahaya. Alhasil, dia harus bernasib sama dengan Soderini, terpental dari semesta kuasa. Dia adalah Niccollo Machiavelli.

Kemudian dalam sepi tanah kelahirannya di Desa Casciano, Machiavelli menuangkan berbagai cerita kasak-kusuk dalam istana yang dialaminya. Sebuah karya babon ilmu politik yang berjudul "The Prince" pun tercipta. Sekitar 500 tahun yang lalu, kitab suci politik ini menjadi acuan semua orang yang belajar soal cara kekuasaan bekerja.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Banyak yang menganggap pikiran Machiavelli merupakan sebuah racun bagi politik. Dalam "The Prince", seorang penguasa digambarkan menggunakan segala cara untuk bertahan. Kemudian, kitab ini menjadi dasar untuk memvonis politik sebagai permainan yang kotor, jahat, dan amoral.

Tentunya, anggapan tersebut tidak sepenuhnya keliru. Kutipan-kutipan Machiavelli yang sering digunakan memang mengusik batin kebaikan manusia yang terdalam, "Penguasa yang bijaksana dapat mengingkari janjinya" dan "tujuan dapat menghalalkan cara". Pada akhirnya, logika kekuasaan memang soal kepentingan untuk memenuhi hasrat semata.

Namun, Professor William Liddle dari The Ohio State University mengatakan pikiran Machiavelli tentu tidak akan dibahas lebih dari 500 tahun bila isinya hanya tentang keculasan penguasa. Tidak perlu lagi diskursus Machiavelli dikembangkan dalam perbincangan politik, sebab kekuasaan sudah dituduh menjadi pihak antagonis atau penjahat yang tidak bermoral.

Di sisi yang sering luput dari perhatian banyak orang, Machiavelli justru menawarkan moralitas politik dalam memandang kekuasaan. Penguasa tidak dapat selalu menggunakan moralitas personal dalam mengambil keputusan-keputusan penting. Moralitas politik merupakan alasan yang sahih untuk berdamai dengan moralitas personal.

Dalam ukuran moralitas personal, berbohong merupakan tindakan yang tidak dapat diterima. Namun sampai kiamat, moralitas personal membuat kita tidak dapat menemukan satu saja pemimpin yang bermoral. Siapa politisi yang bisa buktikan dirinya tidak pernah berbohong?

Sementara itu, moral politik dapat menjadi alasan untuk membilas cara yang dianggap menyimpang dalam kacamata moral personal. Misalnya di beberapa daerah Pulau Jawa pada masa Orde Baru, anak keturunan Partai Komunis Indonesia (PKI) tidak mengakui asal-usulnya agar diperbolehkan mengikuti pendidikan atau menjadi pegawai negeri.

Walaupun tahu siapa saja yang merupakan keturunan PKI di lingkungan sekitar, semua orang memilih diam saja untuk melindungi hak sesama anak bangsa. Dalam kacamata moralitas personal, orang-orang tersebut sudah melakukan kebohongan berjamaah. Namun, kebohongan tersebut dapat dibilas oleh moralitas politik, yakni melindungi kemanusiaaan.

Di era demokrasi Indonesia, seorang presiden tidak bisa lepas dari hantaman dari segala arah. Presiden adalah puncak dari segala kekecewaan terhadap aktor negara. Setiap keputusan tidak akan mungkin puaskan semua orang.

Salah satu peristiwa politik yang terbilang mengubah ekspresi dukungan terhadap Presiden Joko Widodo adalah pencalonan putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden Prabowo Subianto. Sebagian pendukungnya mengumpat terhadap sikap Presiden Jokowi yang membiarkan semua proses ini terjadi.

Para moralis berteriak soal keputusan Mahkamah Konstitusi. Eks Ketua MK Anwar Usman yang merupakan kerabat Presiden merupakan aktor yang dianggap bersekongkol untuk memuluskan rencana pencalonan Gibran yang belum cukup umur.

Dalam keputusannya, MK menambahkan tafsir soal prasyarat calon presiden dan wakil presiden, yang tadinya berusia minimal 40 tahun menjadi 40 tahun atau pernah menjabat sebagai pejabat publik yang dipilih langsung oleh rakyat. Proses dari pengambilan keputusan ini dipertanyakan oleh orang-orang yang menganggap dirinya pejuang demokrasi.

Para moralis kecewa kepada Presiden Jokowi yang dituding ingin membangun politik dinasti. Walaupun secara substansi, tidak ada orang yang dirugikan hak konstitusionalnya dari keputusan MK tersebut.

Kemarahan dan air mata para moralis tidak begitu menarik diulas untuk menemukan sebuah penjelasan politik. Patah hatinya para moralis harus dihormati sebagai sebuah iman politik. Dalam persoalan iman, setiap warga negara memiliki hak yang dilindungi.

Namun dilihat dari sisi moral politik, pencalonan putra sulung Presiden Jokowi tampak lebih kepada strategi untuk membangun blok kekuatan politik alternatif. Semakin imbang kekuatan yang bertarung di Pilpres, maka semakin bermutu kompetisi demokrasi yang dihadirkan.

Di tengah penolakan yang begitu tinggi pada sosok Menteri BUMN Erick Thohir di internal Koalisi Indonesia Maju, Gibran kemudian menjadi satu-satunya nama yang paling mungkin untuk mengikat barisan Tegak Lurus Jokowi. Atas izin Presiden Jokowi pada pencalonan Gibran, blok PDI-Perjuangan pun mendapat lawan tanding sepadan.

Bayangkan jika blok politik Tegak Lurus Jokowi tidak pernah ada, maka PDI-Perjuangan akan jadi kekuatan paling dominan. Sebagai sebuah fakta politik, kesatuan yang solid antara Presiden Jokowi dan PDI-Perjuangan akan sangat sulit tertandingi.

Apalagi menurut hampir semua jajak pendapat, kepuasan publik terhadap Presiden Jokowi selalu di atas 70%. Angka tersebut juga akan berpengaruh pada perolehan PDI-Perjuangan di parlemen.

Pemilu 2024 tidak akan menarik lagi, hasilnya sangat mudah ditebak. Tidak akan ada yang terkejut melihat Ganjar Pranowo melenggang dengan mudah ke Istana. Gedung parlemen akan berwarna merah menyala, Senayan is red!

Sementara, Prabowo Subianto sudah pasti mengalami kekalahan ketiganya. Peluangnya menjadi presiden bahkan untuk satu kali saja dalam hidupnya kemungkinan besar akan tertutup. Dia akan dicatat sebagai orang kalah dalam sejarah. Jangan heran, KBBI nanti bisa menuliskan nama Prabowo sebagai istilah untuk merujuk pada orang yang mengalami kekalahan beruntun.

Dalam perjalanan politik Bangsa Indonesia, pisah jalan antara Presiden Jokowi dan Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri merupakan sesuatu yang patut disyukuri. Kita tidak perlu takut lahirnya kekuatan politik tunggal yang mengorkestrasi semua keputusan politik, seperti zaman Orde Baru.

Politik Jokowiavelli selalu mengocok ulang kemungkinan politik. Relasi politik yang sangat rapuh, temporer, dan mudah berubah membutuhkan stabilitas. Di tangan siapa kepastian tersebut? Hanya di tangan Sang Raja.

Arie Putra. Co-founder Total Politik


Andi Gani Nena Wea mengundurkan diri dari jabatan presiden komisaris di salah satu perusahaan BUMN. Andi Gani mengatakan keputusan tersebut diambil usai dirinya ditunjuk sebagai Wakil Ketua Umum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo dan Mahfud Md.

"Hari Ini Jam 14.00 WIB, kami resmi umumkan mengundurkan diri dari jabatan Presiden Komisaris BUMN PT PP untuk totalitas berjuang bersama Mas Ganjar dan Pak Mahfud," kata Andi dalam keterangannya, Jumat (24/11/2023).

Andi mengucapkan terima kasih yang mendalam terhadap keluarga BUMN PT PP yang telah bekerja dengan baik selama ini. Pengunduran jabatan itu juga untuk menjamin netralitas di tubuh perusahaan milik negara ini.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"9 tahun perjalanan luar biasa bersama keluarga besar PT PP yang sangat saya cintai di rumah besar PT (Persero) Tbk banyak kenangan dan pengalaman luar biasa selama saya menjadi Presiden Komisaris PT PP (Persero) Tbk," ucap Andi.

"Saya mohon pamit karena saya telah mengambil keputusan untuk mengundurkan diri sebagai presiden komisaris PT PP (Persero) Tbk karena telah ditunjuk sebagai wakil ketua umum (Waketum) TPN calon presiden. Tentu saya harus menaati aturan yang berlaku dan menjaga netralitas BUMN," sambungnya.

Adapun BUMN PT PP (Persero) Tbk bergerak dalam infrastruktur negara, seperti pembangunan Tol Trans Sumatera, Bandara New Yogyakarta, Bandara Kertajati, Tol Manado Bitung, Tol Balikpapan Samarinda hingga pembangunan istana negara dan kantor presiden di IKN.

"Saya juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas kepercayaan luar biasa dari Presiden Jokowi atas kesempatan saya memimpin BUMN PT PP selama 9 Tahun," pungkasnya.


Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menunggu kabar soal dilaporkan ke Bawaslu buntut pantun diduga ajakan memilih. Cak Imin mengatakan siap diperiksa oleh Bawaslu.

"Nanti kita tunggu, sampai hari ini belum ada kabar," ujar Cak Imin di rumah dinasnya, Jalan Widya Chandra IV, Senayan, Jakarta, Jumat (24/11/2023).

Meski belum dapat kabar, Cak Imin siap jika ada panggilan untuk pemeriksaan. Cak Imin dilaporkan karena dianggap 'curi start' kampanye sebelum memasuki masa kampanye per 28 November.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Oh iya lah pasti (siap jika diperiksa)," ujarnya.

Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan pihaknya tengah menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran terhadap cawapres nomor urut 1 Cak Imin dan cawapres nomor urut 3 Mahfud Md buntut melontarkan pantun diduga ajakan memilih. Bagja menyebut dugaan pelanggaran tersebut masih dalam tahap penyelidikan.

"Masih dalam proses, masih penyelidikan bukan penyidikan," kata Bagja di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Senin (20/11).

Bagja belum dapat memastikan apakah pelaporan terhadap dua cawapres itu berujung pada pemanggilan. Menurutnya, laporan itu masih dalam proses pengusutan di internal Bawaslu.

"Ya kita tunggulah hasil dari kami. Yang jelas kami sebenarnya sudah menjadikan itu sebagai temuan, lagi proses menuju temuan ya. Apalagi sudah ada laporan ya kita tetap akan proses. Pasti akan kita proses, karena sudah jadi temuan dulu, hampir jadi temuan itu. Jadi informasi itu sudah kami bahas," katanya

Simak juga 'Tanggapan Cak Imin Setelah Dilaporkan ke Bawaslu Gegara Pantun':

[Gambas:Video 20detik]


Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyatakan dirinya akan meneruskan program hilirisasi yang dibesut Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hal ini merupakan visinya sebagai calon presiden yang akan berkontestasi dalam Pemilu 2024.

Prabowo mengatakan ada 21 komoditas yang bakal jadi fokus hilirisasi bila dirinya terpilih jadi presiden. Mulai dari batu bara, nikel, timah, tembaga, bauksit, besi baja, emas perak, aspal buton, minyak bumi, hingga gas bumi.

Sementara itu untuk komoditas perkebunan dan kelautan ada kelapa, kelapa sawit, karet, biofuel, kayu log, getah pinus, udang, perikanan tangkap, rajungan, rumput laut, hingga garam.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kita akan teruskan hilirisasi. Hilirisasi kita punya 21 komoditas, 21 itu dan kita sudah punya petanya, strateginya, kita ada rencananya, 21 komoditas yang nilainya bertambah berpuluh kali," ujar Jokowi dalam acara dialog terbuka Muhammadiyah yang disiarkan virtual di YouTube Muhammadiyah Channel, Jumat (24/11/2023).

Salah satu produk hilirisasi dari komoditas-komoditas tadi, khususnya komoditas mineral nikel adalah kendaraan listrik. Menurutnya, Indonesia nantinya akan bisa menjadi produsen kendaraan listrik besar dunia.

Dengan percaya diri, Prabowo mengatakan Indonesia nantinya tidak akan lagi jadi negara yang cuma jadi pasar otomotif negara maju, salah satunya Jepang.

"Nikel akan kita naikkan 67 kali, nanti kita akan bikin mobil-mobil buatan Indonesia dari listrik. Kita tidak mau hanya jadi pasar orang lain, maaf yang mulai duta besar jepang, saya hormat sama jepang tapi kita tidak mau jadi pasar Anda. Kita mau jadi mitra Anda, sahabat Anda," beber Prabowo.

Sebagai contoh saja, sejauh ini hilirisasi nikel sudah menghasilkan nilai tambah sangat besar. Urusan ekspor saja, sebelum ada pelarangan ekspor di 2017 nilai ekspor nikel cuma US$ 3,3 miliar. Setelah ada pelarangan ekspor nikel jumlahnya naik menjadi US$ 33 miliar di 2022.

"Saudara sekalian terjadi Perang Ukraine, terjadi COVID, langka pangan, langka pupuk. Indonesia masih stabil. Kenapa? Karena kita ada kebijakan ini, satu kebijakan mengubah nasib satu bangsa," tutur Prabowo.