Desas desus mengenai reshuffle kabinet kembali berembus. Gerindra menegaskan reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif presiden.

"Saya belum dengar (akan ada reshuffle). Saya belum dengar, saya belum mendapatkan informasi tentang hal itu. Tapi reshuffle itu itu kan menjadi hak prerogatif presiden," kata Sekjen Gerindra Ahmad Muzani kepada wartawan di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Selasa (3/10/2023).

Muzani tak masalah jika Jokowi melakukan reshuffle kembali dan menunjuk orang yang dipercaya presiden.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Sekali lagi itu kewenangan sepenuhnya Presiden untuk mengangkat siapa pembantunya dari partai apa dan seterusnya," kata dia.

Adapun Jokowi kerap melakukan perombakan atau reshuffle kabinet pada Rabu Pon. Diketahui Rabu Pon terdekat jatuh pada 4 Oktober 2023.

Pada Senin (2/10/2023), Ketua DPR RI Puan Maharani memberikan jawaban soal desas-desus reshuffle kabinet. Puan mengaku mendengar kabar tersebut sembari mengungkit kementerian yang tengah bermasalah.

"Namun kalau melihat apa yang terjadi akhir-akhir ini bahwa ada kementerian yang menjadi permasalahan hukum tentu saja cepat atau lambat akan terjadi reshuffle menteri pada kementerian tersebut," kata Puan di Selangor, Malaysia, Senin (2/10). Puan menegaskan reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif presiden.

Di tengah isu reshuffle, Presiden ke-6 RI sekaligus Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat (PD) Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bertemu Presiden Jokowi di Istana Bogor kemarin.


Desas-desus reshuffle kabinet berembus. Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah menanggapi kabar reshuffle meski belum memberikan jawaban gamblang.

Dalam catatan pemberitaan, reshuffle kabinet era Presiden Jokowi mayoritas dilaksanakan pada Rabu Pon. Dan bertepatan dengan kebiasaan Jokowi tersebut, besok ada Rabu Pon, yakni 4 Oktober 2023.

Jawaban terbaru Jokowi soal reshuffle terlontar usai dirinya mengikuti acara Istana Berbatik di Jakarta, Minggu (1/10/2023). Jokowi tidak memberikan jawaban pasti soal isu reshuffle.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Dengar dari mana?" kata Jokowi saat dikonfirmasi wartawan.

Pada Senin (2/10/2023), Ketua DPR RI Puan Maharani memberikan jawaban soal desas-desus reshuffle kabinet. Puan mengaku mendengar kabar tersebut sembari mengungkit kementerian yang tengah bermasalah.

"Namun kalau melihat apa yang terjadi akhir-akhir ini bahwa ada kementerian yang menjadi permasalahan hukum tentu saja cepat atau lambat akan terjadi reshuffle menteri pada kementerian tersebut," kata Puan di Selangor, Malaysia, Senin (2/10). Puan menegaskan reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif presiden.

Analisis Pakar

Direktur Eksekutif IndoStrategic Ahmad Khoirul Umam mengatakan Jokowi memang sering melakukan reshuffle kabinet pada Rabu Pon. Di mana, dalam tradisi Jawa diyakini sebagai simbol keberuntungan seseorang dalam mengambil keputusan.

"Reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif presiden. Selama ini Presiden Jokowi memang sering melalkkan reshuffle pada hari Rabu Pon, tepat weton kelahirannya, yang dalam tradisi Jawa, diyakini sebagai simbol keberuntungan seseorang dalam mengambil langkah dan keputusan," kata Khoirul kepada wartawan, Selasa (3/10/2023).

Menurut Umam, sejatinya saat ini sudah nampak jelas 'sense of urgency' yang dimiliki Jokowi untuk segera melakukan reshuffle kabinet. Indikasinya, kata Umam, salah satunya ada menteri yang tengah menghadapi masalah hukum.

"Saat ini, Presiden Jokowi tampaknya sudah memiliki sense of urgency untuk segera melakukan reshuffle kabinet. Ada tiga indikasi dasar. Pertama, ada menteri yang tampaknya sedang menghadapi masalah hukum. Sehingga penghentian menteri dari pos jabatannya hanya tinggal menunggu waktu," kata Umam.

Kemudian, kata Umam, ada sejumlah pos menteri yang perlu dievaluasi pasca manuver partai koalisi seperti NasDem dan PKB. Umam mengaku menerima informasi spekulatif dua pos jatah menteri dari dua partai itu yakni Kementerian Pertanian (Kementan) dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) akan terkena evaluasi.

"Ada sejumlah pos menteri yang perlu dievaluasi terutama pasca manuver politik koalisi, di mana partai-partai di Koalisi Perubahan seperti NasDem dan PKB kini sudah semakin lantang dan berani menunjukkan garis perbedaannya dengan kebijakan pemerintah. Untuk itu, menurut informasi spekulatif, dua pos jatah menteri dari NasDem, yakni Kementerian Pertanian dan Kementerian LHK, akan terkena evaluasi Jokowi," ujarnya.

Tak hanya itu, Umam menilai Jokowi juga penting mereshuffle menteri-menteri yang akan maju di ontestasi capres dan cawapres dalam Pilpres 2024 mendatang. Hal itu dilakukan untuk menjaga ritme kerja pemerintahan.

"Ketiga, ada sejumlah menteri yang diperkirakan akan maju sebagai kontestan capres-cawapres dalam Pilpres 2024 mendatang. Untuk menjaga ritme kerja pemerintahan, maka reshuffle tahap akhir di era pemerintahan Jokowi menjadi penting dan mendesak untuk dilakukan segera," ujar Umam.

Pertemuan SBY dan Jokowi

Di tengah isu reshuffle, Presiden ke-6 RI sekaligus Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat (PD) Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) diketahui menemui Presiden Jokowi di Istana Bogor kemarin. Umam melihat pertemuan itu juga membahas isu politik praktis termasuk soal Koalisi Indonesia Maju.

"Selain mendiskusikan isu politik kebangsaan, tidak menutup kemungkinan Jokowi-SBY mendiskusikan sejumlah isu politik praktis, termasuk terkait Koalisi Indonesia Maju, yang konon Jokowi berada di balik orkestrasi kekuatan politik yang kini juga menjadi tempat bernaung bagi Partai Demokrat," kata Umam.

"Jika benar, maka hal ini akan menambah moril perjuangan kubu pencapresan Prabowo Subiyanto, yang seolah kini telah didukung oleh dua tokoh presiden, yakni Presiden ke-6 RI SBY dan Presiden ke-7 RI Jokowi," imbuhnya.

Dosen Universitas Paramadina ini menyebut adalah hal wajar bila banyak spekulasi bermunculan setelah pertemuan SBY dan Jokowi termasuk soal kursi menteri di reshuffle tahap akhir pemerintahan Jokowi. Sebab kini, kata Umam, posisi Demokrat kini terlihat mencoba berada di tengah.

"Merapatnya Demokrat ke kubu koalisi pemerintahan ini wajar jika memunculkan spekulasi tentang kemungkinan Demokrat mendapatkan jatah kursi menteri dalam reshuffle tahap akhir pemerintahan Jokowi. Sebab, positioning Demokrat dalam sejumlah wacana perdebatan kebijakan publik, kini tampak bergeser ke tengah, meskipun tetap mencoba menjaga nalar kritis konstruktifnya," ujarnya.

Sementara NasDem dan PKB, kata Umam, kian lantang menunjukkan garis perbedaan kebijakan dengan pemerintahan Presiden Jokowi. Tentu hal ini, lanjut Umam, akan menjadi ujian bagi Jokowi apakah akan membuktikan hak prerogratifnya di tengah bayang-bayang instruksi partai.

"Hal ini akan menjadi ujian bagi Jokowi, apakah ia benar-benar akan membuktikan bahwa dirinya betul-betul memegang kekuatan presidential dengan hak veto politik yang besar, atau tetap akan tunduk di bawah bayang-bayang instruksi pimpinan partai asalnya yang konon pernah menyatakan keberatan atas masuknya Demokrat ke koalisi pemerintahan pada 2019 lalu," kata Umam.

Umam melihat akan ada momentum besar bila Jokowi akhirnya memberikan jatah kursi menteri ke Demokrat. Dia juga menyebut akan ada rekonsiliasi kekuatan politik Jokowi dan SBY.

"Jika Jokowi akhirnya memberikan jatah kursi menteri kepada Demokrat, maka hal ini akan menjadi momentum besar bagi terjadinya rekonsoliasi kekuatan politik Jokowi dan SBY, yang terbebas dari bayang-bayang tekanan Megawati," ungkapnya.


Ketum PAN Zulkifli Hasan menunjuk Desy Ratnasari sebagai bakal calon gubernur (bacagub) Jabar 2024 mendatang. Tak hanya PAN, Demokrat juga sudah menetapkan bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur (bacawagub) Jabar.

Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Jabar M Hailuki bacagub dan bacawagub yang disiapkan Demokrat yakni Anggota DPR RJ Dede Yusuf dan mantan Bupati Karawang Celica Nurrachadiana.

"Sudah keputusan Rakerda untuk calon gubernur Dede Yusuf dan calon wakil gubernur Celica," kata Luki sapaan karib Hailuki dihubungi via sambungan telepon, Selasa (3/10/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Ada pun di luar dua nama itu, kita akan melihat konstelasi setelah hasil pemilu selesai," tambahnya.

Menurut Luki, Dede Yusuf dipilih sebagai bacagub Jabar karena surveinya paling tinggi. Kemudian pengalaman, popularitas, elektabilitas, integritasnya memenuhi kriteria.

"Begitu pun Celica, pengalamannya sudah dua periode, pernah di DPRD Provinsi, jadi tidak diragukan lagi," tuturnya.

Menurur Luki, Celica elektabilitasnya ada di bawah Dede Yusuf, jadi dipasang sebagai bacawagub.

"Mengapa kita siapkan dua alternatif karena kita nanti lihat hasil Pileg. Kalau kita mengusung sendiri sudah calon gubernur, kalau tidak dan harus berkoalisi dan hanya dapatkan slot wagub maka kita pasang Celica," jelasnya.

Sementara itu, untuk Pileg DPRD Jabar dan DPR RI Demokrat targetnya semua dapil terisi.

"Pileg DPRD Provinsi semua dapil terisi, ada 13. DPR Rai sama semua harus terisi, plus di Kabupaten Bandung dan Bandung Barat target ada dua kursi DPR RI," pungkasnya.


DPD I Golkar Sulawesi Selatan (Sulsel) menunjuk Rahman Pina sebagai Plt Ketua DPD II Golkar Enrekang. Rahman menggantikan Bupati Enrekang Muslimin Bando yang hengkang belum lama ini.

"Iya, DPD I Golkar Sulsel menunjuk Pak Rahman Pina sebagai Plt DPD II Golkar Enrekang menggantikan Muslimin Bando," kata Sekretaris DPD I Golkar Sulsel Andi Marzuki Wadeng kepada detikSulsel, Selasa (3/10/2023).

Marzuki mengungkapkan Rahman Pina ditunjuk sebagai Plt karena dinilai bisa memegang kendali DPD II Golkar Enrekang menjelang Pileg 2024. Apalagi, kata dia, Rahman Pina tidak memiliki kepentingan politik di dapil III.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Beliau dinilai bisa menghendel sementara DPD II Golkar Enrekang jelang pileg. Pertimbangannya juga Rahman Pina tidak maju di dapil sana, jadi tidak ada kepentingan politik," ungkapnya.

Terpisah, Plt Ketua DPD II Golkar Enrekang Rahman Pina mengutarakan dirinya akan tetap menjalin komunikasi yang baik dengan Muslimin Bando. Setelah ditunjuk Plt, dirinya juga akan segera memastikan bacaleg Enrekang masuk sistem Silon KPU sebelum penetapan daftar calon tetap (DCT).

"Saya komunikasi dulu dengan teman-teman Golkar di Enrekang dan menemui Muslimin Bando, meskipun beliau sudah mundur di Golkar tapi etika penghormatan beliau tetap kami jaga. Setelah itu saya fokus dulu untuk memastikan semua bacaleg Enrekang masuk Silon sebelum DCT," ucapnya.

Dia menambahkan, elektabilitas Golkar Enrekang tidak akan menurun setelah hengkangnya Bupati Enrekang itu dari Golkar. Menurutnya, Golkar bukan partai figur tapi merupakan partai struktural.

"Golkar itu partai struktural, bukan figuritas. Karena itulah, kemenangan pemilu dan pilkada tidak pernah bertumpu pada satu orang atau figur," ujarnya.

Khofifah-Ridwan Kamil Hadiri Acara HUT ke-59 Golkar


Sekjen PSI Raja Juli Antoni mengatakan surat yang dikirim kepada Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri soal pertemuan kedua partai telah direspons oleh Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Raja Juli menyebut pertemuan itu akan digelar usai Megawati pulang dari luar negeri.

"Kemarin siang kami secara resmi sudah mengirim surat kepada yang terhormat Ibu Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri, surat ditandatangani oleh ketum dan sekjen," ujar Raja Juli di gedung Grha Oikoumene, Senen, Jakarta Pusat, Selasa (3/10/2023).

"Nah barusan saya terima WA dari Mas Hasto bahwa surat sudah diterima dan Insyaallah akan diatur ketika Ibu (Megawati) pulang dari luar negeri," sambungnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Raja Juli menuturkan partainya akan bersilaturahmi dengan Megawati atau pun dengan pihak PDIP yang diutus oleh Megawati. Dia pun mengatakan jika saat ini PSI masih menunggu kepulangan Megawati dari luar negeri.

"Jadi mungkin Insyaallah ya, kita akan silaturahmi dengan Ibu Megawati atau siapa pun yang didisposisikan oleh PDIP untuk menjalin komunikasi, semoga dengan komunikasi semuanya akan bermanfaat bagi kita," ungkapnya.

Sementara itu untuk pertemuan dengan Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto, kata Raja Juli, saat ini partainya masih mengatur waktu. Raja Juli mengatakan jika semua pertemuan masih dalam proses pengaturan waktu.

"Semua kita atur kok, waktu di ultah Pak Luhut ngajak, nanya kapan ke Hambalang, iya nanti kami atur," tuturnya.

Ketua DPP PDIP Puan Maharani sebelumnya mengajak Ketum PSI Kaesang Pangarep bertemu dirinya lebih dulu sebelum menemui Ketum Megawati Soekarnoputri. PSI mengatakan pihaknya tetap akan bersurat untuk bertemu Megawati.

"Kami akan segera bersurat untuk ketemu ketua Umum PDIP, Ibu Mega," ujar Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie, saat dihubungi, Sabtu (30/9).

Grace enggan menanggapi lebih jauh terkait pernyataan Puan tersebut. Namun, Grace menyebut sebagai partai baru pihaknya ingin bersilaturahmi dan belajar.

"Sebagai partai baru dan partai anak muda, kami ingin belajar dan bersilaturahim," ujar Grace.


Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (AP HTN-HAN) memberikan sejumlah rekomendasi terkait dengan dinamika sengketa pemilu dan penyelenggaraan negara sebagai implementasi UUD 1945. Hal itu merupakan salah satu hasil Konferensi Nasional (KN) HTN-HAN.

"Para akademisi itu mendiskusikan sejumlah pokok pemikiran yang tercermin dari masing-masing diskusi panel yang berkaitan dengan tema Dinamika Pemilihan Umum dan Penyelenggaraan Negara sebagai Implementasi UUD 1945," kata Sekretaris Jenderal Asosiasi Pengajar HTN-HAN Prof Bayu Dwi Anggono sebagaimana dikutip dari Antara, Selasa (3/10/2023).

Ia mengatakan ada beberapa rekomendasi dihasilkan dalam lima panel diskusi itu, yakni penegakan hukum dan penyelesaian sengketa pemilu, reformasi regulasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, sistem presidensil dan pembentukan kabinet ke depan, hukum administrasi negara sektoral (perizinan); dan kompetensi PTUN dalam mewujudkan keadilan hukum.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Dengan makin dekatnya Pemilu 2024, untuk memastikan jalannya alur suksesi politik nasional agar dapat berjalan dengan baik maka kanal electoral justice harus dapat memberikan rasa keadilan kepada para pihak, sistem pemilu dan pilkada secara keseluruhan," ucap Bayu yang juga Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember (FN Unej) itu.

Pada diskusi panel tentang penegakan hukum dan penyelesaian sengketa pemilu menghasilkan beberapa rekomendasi. Di antaranya ke depan setelah Pemilu 2024 diperlukan penyederhanaan kelembagaan penegakan hukum pemilu, seperti dengan pembentukan peradilan khusus pemilihan (Pemilu).

"Kemudian perlunya memegang prinsip saling memahami dan menghormati kewenangan antarlembaga dalam penyelesaian sengketa proses pemilu. Yakni antara Bawaslu dan PTUN untuk menjamin efektivitas penegakan hukum administrasi (proses) pemilu," katanya.

Para akademisi juga memberikan rekomendasi bahwa Bawaslu melalui Gakkumdu perlu memberikan perhatian khusus pada penegakan hukum terhadap politik uang yang terjadi pada Pemilu 2024.

"Perlu juga mendesain ulang tugas dan wewenang DKPP terkait penegakan etik terhadap penyelenggara pemilu supaya kompetensi DKPP menjadi lebih jelas dan fokus pada persoalan etik, bukan pada kebijakan, regulasi atau diskresi dalam pelaksanaan pemilu," ujarnya.

Selanjutnya rekomendasi pada panel "sistem presidensil dan pembentukan kabinet ke depan" menghasilkan beberapa poin. Di antaranya komposisi pembentukan kabinet Indonesia perlu mempertimbangkan keseimbangan atau proporsi politik dan teknis.

"Proporsi politik diberikan kepada partai politik untuk urusan yang bersifat kebijakan makro, sedangkan proporsi teknis diberikan untuk kalangan profesional," katanya.

Bayu menjelaskan hasil rekomendasi juga menyebutkan bahwa keberadaan kementerian koordinator (Kemenko) perlu dipertimbangkan untuk dihapus, sebab secara regulasi pembentukan Kemenko tidak diwajibkan dan untuk mengefektifkan kebijakan dan koordinasi langsung antara menteri dan presiden.

Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar HTN-HAN digelar di Batam pada 29 September hingga 2 Oktober 2023 dengan menghadirkan perwakilan para pakar hukum tata negara dan administrasi negara dari berbagai kampus se-Indonesia.


Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep mengaku saat ini partainya belum dapat memutuskan arah dukungan di Pilpres 2024. Kaesang menyebut jika saat ini dirinya masih menyerap aspirasi dari jajaran kader PSI.

"Belum ada (pilihan capres), jujur belum ada, karena kami akan mendengar ke seluruh DPD, DPW aspirasi-aspirasi dari teman-teman DKD, DPP, DPW seperti apa," kata Kaesang saat silaturahmi dengan PGI, di gedung GRHA Oikoumene, Senen, Jakarta Pusat, Selasa (3/10/2023).

"Di masyarakat seperti apa, kami akan kumpulkan semua baru nanti kami bisa putuskan," sambungnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Kaesang mengatakan dulu PSI saat masih dipimpin oleh Giring Ganesha, memang sempat mendukung bacapres Ganjar Pranowo. Kemudian, PSI juga sempat dekat dengan salah satu bacapres lain, yakni Prabowo Subianto.

Namun, Kaesang menyebut jika saat ini PSI belum menentukan arah dukungan. Dia menuturkan arah dukungan itu masih dibahas di internal PSI.

"Untuk sekarang (belum), mungkin kemarin Sis Grace, Bro Raja, semua, sudah sempat dulu mendukung satu. Terus pernah dekat dengan yang sekarang, tapi saya rasa itu bukan," ungkap dia.

"Bukan keputusan akhir karena balik lagi, saya akan mendengar dari seluruh aspirasi, dari DPD maupun DPW, supaya kita nanti bisa solid untuk mendukung capres pilihan kita," imbuh Kaesang.


Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi pada Senin (02/10) mengumumkan niatnya untuk mencalonkan diri dalam pemilihan presiden pada Desember mendatang.

"Seperti yang telah saya respons atas seruan masyarakat sebelumnya, saya mengindahkan seruan tersebut sekarang dan mengumumkan niat saya untuk mencalonkan diri dan mewujudkan impian saya dalam masa jabatan presiden yang baru," kata el-Sisi di hadapan pendukungnya yang bersorak-sorai di ibu kota Kairo.

El-Sisi, mantan panglima militer yang berkuasa setelah menggulingkan Mohamed Morsi (presiden terpilih Mesir) melalui kudeta militer tahun 2013, memenangkan pemilu pada tahun 2014 dan 2018, masing-masing dengan perolehan suara sebesar 96% dan 97%.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Beberapa kandidat terkemuka pada pemilu 2018 tidak diikutsertakan dalam pemungutan suara atau dipenjara.

Empat tahun lalu, el-Sisi mengawasi penerapan amandemen konstitusi Mesir yang memungkinkan dia mencalonkan diri untuk masa jabatan ketiga, sekaligus memperpanjang masa jabatan presiden dari empat tahun menjadi enam tahun.

Jika terpilih kembali, pemimpin otoriter itu bisa tetap berkuasa hingga tahun 2030.

"Ya untuk stabilitas"

Dukungan massa yang membawa spanduk bergambar el-Sisi menyelimuti ibu kota Kairo menjadi pemberitaan utama di media yang didukung pemerintah.

Pada Senin (02/10), kapal-kapal di Sungai Nil menampilkan gambar el-Sisi dan slogan, "Ya untuk stabilitas" di layarnya.

Meskipun el-Sisi diperkirakan akan kembali memenangkan pemilu melawan oposisi yang sebagian besar telah ia hancurkan selama dekade terakhir, terutama dengan memenjarakan puluhan ribu orang dengan kedok menindak "perbedaan pendapat", kesulitan ekonomi Mesir yang buruk bisa menghambat kemenangannya.

Inflasi di Mesir meroket hingga hampir 40% dan mata uang negara tersebut kehilangan separuh nilainya sejak Maret 2022.

El-Sisi mendesak masyarakat Mesir untuk memberikan suara mereka pada pemilu mendatang meskipun mereka tidak mendukungnya, sambil memuji kandidat lawan, "sebuah permulaan nyata bagi kehidupan politik yang dinamis dan pluralisme."

Di antara mereka yang berani menantang el-Sisi adalah Ahmed al-Tantawi, seorang kritikus presiden dan mantan anggota parlemen. Tantawi menuduh el-Sisi melecehkan pendukungnya dan memata-matainya.

Kelompok hak asasi manusia mengatakan pendukung Tantawi memang telah ditahan oleh polisi. Citizen Lab Universitas Toronto sempat melakukan analisis forensik dan mengatakan "dengan keyakinan tinggi" bahwa pemerintah el-Sisi telah meretas telepon Tantawi.

Tuduhan bahwa pendukung Tantawi dilarang memberikan dukungan bagi pencalonannya ditepis dan dianggap "tidak berdasar" oleh Otoritas Pemilu Nasional Mesir. Para kandidat dalam pemilihan presiden setidaknya harus mengumpulkan 25.000 tanda tangan publik atau dukungan dari 20 anggota parlemen agar memenuhi syarat untuk dipilih.

Pemilu Mesir dijadwalkan berlangsung pada 10 hingga 12 Desember 2023.

ha/rs (AFP, Reuters)


Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat (PD) Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Bogor kemarin. Demokrat membenarkan pertemuan itu.

"Ya benar. Pak SBY bertemu dengan Pak Jokowi di Istana Bogor," kata Ketua Bappilu Demokrat Andi Arief kepada wartawan, dilansir detikNews, Selasa (3/10/2023).

Namun, Andi enggan menjawab gamblang ketika ditanya soal pertemuan SBY dan Jokowi itu membahas penawaran kursi menteri kabinet. Dia meminta publik bersabar.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Sabar ya," jawabnya.

Andi menegaskan SBY tidak mewakili partai dalam pertemuannya dengan Jokowi. Pembicaraan itu, kata dia, lebih luas ketimbang urusan partai dan pemilu.

"Itu pertemuan presiden yang pernah memerintah dan sedang memerintah. Bukan SBY sebagai majelis tinggi partai. Level pembicaraan beyond soal partai dan pemilu," kata dia.

Hal senada disampaikan Deputi Bappilu Partai Demokrat, Kamhar Lakumani. Dia menyebut pertemuan SBY dan Jokowi merupakan bagian dari silaturahmi.

"Benar sore (kemarin) ini ada silaturahmi kebangsaan antara Pak SBY dan Pak Jokowi. Pertemuan dua presiden, Presiden RI ke-6 Pak SBY dan Presiden Jokowi tentu yang dibicarakan terkait politik kebangsaan dan politik kenegaraan. Silaturahmi ini kami yakini akan memberi dampak positif membuat dinamika politik menjadi lebih teduh dan sejuk," ujarnya.

Sebagai informasi, Jokowi kerap melakukan perombakan atau reshuffle kabinet pada Rabu Pon. Diketahui Rabu Pon jatuh pada 4 Oktober 2023.

SBY bertemu Jokowi Istana Bogor, Senin (2/10), kemarin. Usai pertemuan, Jokowi sempat mengantar SBY ke mobil. Keduanya sempat bertemu selama sekitar satu jam.

Kala AHY Bantah Isu 'Tukar Guling' Menteri dan Cawapres di Pertemuan SBY-Jokowi


Dua warga negara Indonesia (WNI), Soefianto Soetomo dan Imam Hermanda, mengajukan gugatan UU Pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK) agar usia maksimal capres/cawapres dibatasi maksimal 70 tahun. Di sisi lain, banyak gugatan yang meminta agar usia minimal dibatasi.

"Pemohon ingin menambahkan frasa ambang batas umur maksimal 70 tahun yang disyaratkan oleh Undang-Undang Pemilu di dalam Pasal 169 huruf q sebagai calon presiden dan wakil presiden," kata pemohon sebagaimana dilansir website MK, Selasa (3/10/2023).

Soefianto mengatakan beberapa negara memiliki calon presiden dan calon wakil presiden yang berusia lebih dari 70 tahun yang dinilai tidak maksimal menjalankan tugasnya. Para pemohon menyebutkan perundang-undangan di Indonesia secara khusus mengatur batas umur pegawai PNS, TNI, Polri, dan pegawai swasta dengan mengisyaratkan masa pensiun. Dengan tidak diaturnya atau tidak ada kejelasan batas usia maksimal untuk mencalonkan diri menjadi capres/cawapres dalam pasal a quo secara nyata telah melanggar hak konstitusional dari para pemohon.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Secara nyata hal ini juga sangat diskriminatif dan tidak konsisten sehingga sangat beralasan dan wajar bila para pemohon mengajukan uji materiil terhadap objek permohonan ini," ucapnya.

Pemohon menyatakan, dalam ketentuan perundangan yang berlaku di Indonesia, yakni secara khusus mengatur batas umur pegawai negeri, PNS, TNI, Polri, maupun swasta, mengisyaratkan batas masa pensiun dan adanya keinginan regenerasi dalam jabatan kepala-kepala daerah sama beratnya dengan beban kerja presiden dan wakil presiden yang mana dapat dipikul oleh pemimpin-pemimpin yang berusia di bawah 70 tahun.

"Tidak adanya kejelasan umur maksimal 70 tahun untuk mencalonkan diri menjadi presiden dan wakil presiden di dalam Pasal 169 huruf q Undang-Undang Pemilu, objek permohonan secara nyata-nyata telah melanggar hak konstitusional diri pemohon dan secara nyata-nyata dalam penerapan objek permohonan," ungkapnya.

Atas permohonan itu, hakim konstitusi Arief Hidayat memberikan catatan mengenai perlu para pemohon untuk mempelajari PMK 2/2021 guna dijadikan dasar dalam penyusunan permohonan. Setelah mencermati permohonan, para pemohon ingin menambahkan frasa baru berupa batas maksimal.

"Sehingga pada petitumnya harus disesuaikan dengan hal yang diinginkan para pemohon. Jika melihat permohonan yang ada saat ini, bisa saja dinyatakan kabur karena tidak menyatakan dengan jelas," jelas Arief.

Lihat juga Video: PAN Bicara soal Peluang Gugatan Batas Usia Cawapres Dikabulkan MK

[Gambas:Video 20detik]


Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) lewat Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) terus menggenjot tumbuhnya desa/kelurahan sadar hukum (DKSH). Sebab, dengan banyaknya desa sadar hukum maka bisa meyakinkan investor bila tempat yang dijadikan lokasi investasi mempunyai kepastian hukum.

"Kesadaran hukum dapat menjadi modal besar dalam menghadapi tantangan global. Suatu daerah yang tingkat kesadaran hukumnya tinggi, sangat mendukung iklim investasi. Investor cenderung merasa lebih nyaman beroperasi di daerah yang memiliki peraturan yang jelas, masyarakat yang mematuhi hukum, dan pemerintah setempat yang mendukung investasi yang sah," kata Kepala BPHN, Widodo Ekatjahjana, dalam keterangan persnya, Selasa (3/10/2023).

Menurut Widodo, kesadaran hukum harus ditumbuhkembangkan mulai dari elemen dasar, yaitu tingkat keluarga.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Inilah yang menjadi fokus perhatian pemerintah, salah satunya melalui program Desa/Kelurahan Sadar Hukum (DKSH). Program ini tak hanya melibatkan pemerintah dan lembaga hukum, namun juga masyarakat yang ingin memahami serta mematuhi hukum sebagai bagian tak terpisahkan dari kehidupan mereka," ungkapnya.

Salah satu yang mendapatkan status DKSH adalah Jember yang memiliki status 57 Desa/Kelurahan Sadar Hukum. Hal itu diresmikan BPHN pada Senin (2/10) kemarin. BPHN mengapresiasi komitmen tinggi dari Pemkab Jember dalam membina kesadaran hukum masyarakatnya.

"Peresmian ini adalah sebuah pencapaian besar dan wujud sinergi yang baik antara Kementerian Hukum dan HAM dengan Pemkab Jember. Saya harap kinerja baik ini dapat terus dilanjutkan dan ditingkatkan melalui pola pembangunan yang selaras dengan upaya peningkatan perekonomian nasional. Wes Wayahe Jember Keren Sadar Hukum," kata Widodo.

Peresmian kali ini, menurut Widodo, merupakan hasil kerja nyata dari Pemkab Jember melalui tahapan Pembinaan Kelompok Keluarga Sadar Hukum, Desa/Kelurahan Binaan, hingga akhirnya terbentuk DKSH. Meski demikian, Kepala BPHN juga mengingatkan bahwa desa/kelurahan yang telah mencapai predikat DKSH harus terus dipantau.

"Status atau predikat DKSH dapat dicabut atau ditinjau kembali apabila ditemukan adanya tindak pelanggaran atau kejahatan yang sifatnya luar biasa (extraodinary crime)," ungkap Widodo.

Bupati Jember, Hendy Siswanto, berharap setelah peresmian ini, jajarannya dapat menjalin kolaborasi dan bekerja secara sinergis dalam pembentukan DKSH. Kolaborasi ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat yang tinggal di desa/kelurahan tersebut, terutama dalam menyelesaikan berbagai permasalahan hukum yang mungkin muncul.

"Saya mengimbau kepada camat, kepala desa, dan lurah di Kabupaten Jember untuk aktif terlibat dalam pembentukan dan pembinaan DKSH. Tingginya kesadaran hukum di masyarakat akan jadi faktor kunci dalam menunjang pembangunan hukum yang berdampak pada pembangunan nasional," ungkap Hendy.

=========

- Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara (HTN) dan Hukum Administrasi Negara (HAN) memberikan sejumlah rekomendasi terkait dengan dinamika sengketa pemilu dan penyelenggaraan negara sebagai implementasi UUD 1945 yang merupakan hasil konferensi nasional.

"Para akademisi itu mendiskusikan sejumlah pokok pemikiran yang tercermin dari masing-masing diskusi panel yang berkaitan dengan tema Dinamika Pemilihan Umum dan Penyelenggaraan Negara sebagai Implementasi UUD 1945," kata Sekretaris Jenderal Asosiasi Pengajar HTN-HAN Prof Bayu Dwi Anggono dalam keterangan tertulis yang diterima di Jember, Jawa Timur, Senin.

Ia mengatakan ada beberapa rekomendasi dihasilkan dalam lima panel diskusi itu, yakni penegakan hukum dan penyelesaian sengketa pemilu, reformasi regulasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, sistem presidensil dan pembentukan kabinet ke depan, hukum administrasi negara sektoral (perizinan); dan kompetensi PTUN dalam mewujudkan keadilan hukum.

"Dengan makin dekatnya Pemilu 2024, untuk memastikan jalannya alur suksesi politik nasional agar dapat berjalan dengan baik maka kanal electoral justice harus dapat memberikan rasa keadilan kepada para pihak, sistem pemilu dan pilkada secara keseluruhan," ucap Bayu yang juga Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember.

Pada diskusi panel tentang penegakan hukum dan penyelesaian sengketa pemilu menghasilkan beberapa rekomendasi, di antaranya ke depan setelah Pemilu 2024 diperlukan penyederhanaan kelembagaan penegakan hukum pemilu, seperti dengan pembentukan peradilan khusus pemilihan (Pemilu).

"Kemudian perlunya memegang prinsip saling memahami dan menghormati kewenangan antarlembaga dalam penyelesaian sengketa proses pemilu, yakni antara Bawaslu dan PTUN untuk menjamin efektivitas penegakan hukum administrasi (proses) pemilu," katanya.

Para akademisi juga memberikan rekomendasi bahwa Bawaslu melalui Gakkumdu perlu memberikan perhatian khusus pada penegakan hukum terhadap politik uang yang terjadi pada Pemilu 2024.

"Perlu juga mendesain ulang tugas dan wewenang DKPP terkait penegakan etik terhadap penyelenggara pemilu supaya kompetensi DKPP menjadi lebih jelas dan fokus pada persoalan etik, bukan pada kebijakan, regulasi atau diskresi dalam pelaksanaan pemilu," ujarnya.

Selanjutnya rekomendasi pada panel "sistem presidensil dan pembentukan kabinet ke depan" menghasilkan beberapa poin, di antaranya komposisi pembentukan kabinet Indonesia perlu mempertimbangkan keseimbangan atau proporsi politik dan teknis.

"Proporsi politik diberikan kepada partai politik untuk urusan yang bersifat kebijakan makro, sedangkan proporsi teknis diberikan untuk kalangan profesional," katanya.

Bayu menjelaskan hasil rekomendasi juga menyebutkan bahwa keberadaan kementerian koordinator (Kemenko) perlu dipertimbangkan untuk dihapus, sebab secara regulasi pembentukan Kemenko tidak diwajibkan dan untuk mengefektifkan kebijakan dan koordinasi langsung antara menteri dan presiden.

Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar HTN-HAN digelar di Batam pada 29 September hingga 2 Oktober 2023 dengan menghadirkan perwakilan para pakar hukum tata negara dan administrasi negara dari berbagai kampus se-Indonesia.


Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat (PD) Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Bogor kemarin. Demokrat membenarkan peristiwa pertemuan itu.

"Ya benar. Pak SBY bertemu dengan Pak Jokowi di Istana Bogor," kata Ketua Bappilu Demokrat Andi Arief kepada wartawan, Selasa (3/10/2023).

Ditanya apakah pertemuan SBY dengan Jokowi itu membahas penawaran kursi menteri kabinet, Andi enggan menjawab gamblang. Dia hanya meminta publik bersabar.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Sabar ya," katanya.

Meski begitu, Andi menyebut SBY tidak mewakili partai dalam pertemuannya dengan Jokowi. Menurut dia, pembicaraan dua tokoh itu lebih luas ketimbang perihal partai dan urusan pemilu.

"Itu pertemuan presiden yang pernah memerintah dan sedang memerintah. Bukan SBY sebagai majelis tinggi partai. Level pembicaraan beyond soal partai dan pemilu," kata dia.

Hal senada disampaikan Deputi Bappilu Partai Demokrat Kamhar Lakumani soal pertemuan SBY dan Jokowi. Kamhar menyebut pertemuan kedua tokoh sebagai bagian silaturahmi.

"Benar sore (kemerin) ini ada silaturahmi kebangsaan antara Pak SBY dan Pak Jokowi. Pertemuan dua presiden, Presiden RI ke-6 Pak SBY dan Presiden Jokowi tentu yang dibicarakan terkait politik kebangsaan dan politik kenegaraan. Silaturahmi ini kami yakini akan memberi dampak positif membuat dinamika politik menjadi lebih teduh dan sejuk," ujarnya.

Adapun Jokowi kerap melakukan perombakan atau reshuffle kabinet pada Rabu Pon. Diketahui Rabu Pon jatuh pada 4 Oktober 2023.

SBY bertemu Jokowi Istana Bogor, Senin (2/10), kemarin. Usai pertemuan, Jokowi sempat mengantar SBY ke mobil.

Dari salah satu pintu masuk Istana Bogor, tepatnya di Jalan Juanda (depan kantor Wali Kota Bogor), SBY terlihat keluar Istana pukul 17.44 WIB. Pertemuan antara SBY dan Jokowi berlangsung hampir satu jam.

Di waktu tersebut ada tiga orang terlihat keluar Istana. Ketiganya memakai baju batik lengan panjang. Dua dari tiga orang itu adalah SBY dan Jokowi.

Ketiganya keluar Istana secara berbarengan. SBY tampak berada di posisi tengah. Ketiganya tampak ngobrol saat keluar Istana sampai SBY memasuki mobil.

Ada satu mobil yang bersiaga di lokasi untuk menjemput SBY. Tak lama, mobil itu pun pergi meninggalkan Istana.

Lihat juga Video: Prabowo Sebut Fondasi Ekonomi Solid Jokowi Tak Lepas dari SBY

[Gambas:Video 20detik]


Lembaga survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA merilis survei elektabilitas 3 pasang capres, di mana Ketum Gerindra Prabowo Subianto menempati posisi pertama. Waketum Partai Gerindra, Habiburokhman melihat hasil survei ini sebagai tren positif usai bergabungnya PAN, Golkar, PBB, Gelora hingga Partai Demokrat.

"Kami bersyukur hasil survei LSI menunjukkan Pak Prabowo teratas, ini sepertinya sudah menjadi trend terutama setelah bergabungnya PAN, Golkar, PBB, Gelora dan Partai Demokrat," kata Habiburokhman dalam keterangannya, Selasa (3/10/2023).

Ia mengatakan mesin-mesin partai pendukung Prabowo sudah mulai terlihat. Habiburokhman menangkap hal itu sebagai efek persatuan ditambah dengan pernyataan all out Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Yang juga cukup signifikan adalah pernyataan Presiden ke-6 Pak Susilo Bambang Yudhoyono untuk all out mendukung Pak Prabowo. Sebagai presiden yang pernah memimpin 10 tahun, pengikut beliau pribadi masih sangat besar. Belum lagi fans-nya Mas AHY yang kebanyakan generasi muda dan emak-emak," ucap Wakil Ketua Komisi III DPR RI ini.

Habiburokhman mengatakan partainya tak akan berpuas diri. Mereka akan semakin kerja keras untuk memenangkan Prabowo di Pemilu mendatang.

"Kami merasakan dan melihat mesin mesin partai pendukung Pak Prabowo mulai bergerak. Kami menyebut nya ini adalah efek persatuan. Gaya politik Pak Prabowo yang merangkul dan menyatukan elemen elemen bangsa membuat kerja kerja politik menjadi lebih ringan," ujar Habiburokhman.

"Kami tentu tidak akan berpuas diri dengan hasil survei ini, sebaliknya kami justru harus semakin bekerja keras untuk merebut hati rakyat," imbuhnya.

Sebelumnya, Lembaga Survei Indonesia (LSI) Denny JA merilis survei elektabilitas 3 pasang capres dan cawapres yang masuk bursa Pilpres 2024. Hasilnya, Prabowo Subianto unggul dipasangkan dengan cawapres mana pun.

Survei digelar 4-12 September 2023 terhadap 1.200 responden. Survei dilakukan dengan wawancara tatap muka menggunakan kuesioner. Pemilihan sampel dilakukan dengan multistage random sampling dan dilengkapi dengan riset kualitatif dengan margin of error sekitar ±2,9%.

Peneliti LSI Denny JA Adjie Alfaraby memaparkan simulasi 3 pasangan capres dan cawapres. Hasilnya, Prabowo tetap menempati elektabilitas capres tertinggi siapa pun cawapresnya.

"Hingga September 2023, Prabowo Subianto masih tetap capres dengan elektabilitas tinggi siapa pun cawapresnya," tulis kesimpulan yang ditampilkan Adjie dalam rilis survei LSI Denny JA, Senin (2/10).

Simak selengkapnya simulasi elektabilitas 3 pasangan capres dan cawapres versi LSI Denny JA, di halaman berikutnya.

Simak juga Video: LSI Denny JA: Prabowo Ungguli Ganjar dan Anies Siapapun Cawapresnya

[Gambas:Video 20detik]

Halaman 1 2 Selanjutnya


Bakal capres PDIP Ganjar Pranowo berangkat ke Bandung menggunakan kereta cepat Whoosh. Ganjar mengatakan dirinya baru tahu kalau ternyata kereta cepat masih gratis.

Ganjar tiba di Stasiun Kereta Cepat Halim, Jakarta Timur, sekitar pukul 09.20 WIB, Selasa (3/10/2023). Ganjar tampak mengenakan kemeja hitam.

Warga yang berada di stasiun terlihat meminta foto bersama Ganjar. Mantan Gubernur Jawa Tengah ini pun meladeni satu per satu permintaan warga. Direktur Utama PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), Dwiyana Slamet, juga terlihat di lokasi.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Saya ada acara di Universitas Pasundan jadi tadi pilihannya naik apa. Mau naik mobil, cuma naik kereta aja gitu. Saya baru ngeh kalau kereta cepatnya udah mulai ya. Makanya terus saya tanya 'Itukan ada kereta cepat, coba cari tiket'. Alhamdullilah dapat. Ya sekalian kita coba. Sebenarnya bukan sedang nyoba kereta cepat saya. Saya mau ke Bandung. Mau pakai alternatif modanya apa. Tadi malam ngobrol sama kawan-kawan gitu rekomendasinya mobil, saya bilang kereta aja. Cari kereta cepat. Wah dapat ternyata," ujar Ganjar.

Setelah mendapat tiket, Ganjar mengaku baru tahu kalau ternyata kereta cepat masih digratiskan hingga pertengahan Oktober 2023. Sambil berkelakar, Ganjar mengaku akan membawa lebih banyak rombongan kalau tahu kereta cepat masih gratis.

"Aku itu setelah selesai kan nanya, yang mau ikut banyak kan. Ternyata gratis, kalau gitukan lebih banyak lagi harusnya. Ya, alhamdulillah. Sekalianlah mau ada acara di Bandung sekalian mau naik kereta ini," ucapnya.

Ganjar berharap masyarakat bisa menggunakan kereta cepat untuk beraktivitas. Dia mengatakan transportasi publik harus terintegrasi untuk memudahkan warga.

"Kalau kita melihat beberapa negara yang lebih dulu melakukan ini ya, itu rasanya orang udah senang ngelihat, saya dari sini jalan ke sini. Dari rumah ke stasiun naik apa, dari stasiun nanti berhenti di mana, connecting-nya di mana. Maka sampai ujungnya dia semuanya transportasi publik. Maka kalau itu terjadi di tempat kita wow, kemacetan bisa dikurangi," ucap Ganjar. Ganjar kemudian naik kereta cepat Whoosh pukul 09.45 WIB.

Lihat Video: Kereta Cepat Diberi Nama 'Whoosh', Jokowi Jelaskan Maknanya

[Gambas:Video 20detik]


Sejumlah kalangan menyoroti staf khusus (stafsus) Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) 2018-2023 Zulkieflimansyah-Sitti Rohmi Djalillah. Stafsus yang berjumlah 50 orang dan diisi tim sukses (Timses) itu dianggap memboroskan anggaran daerah dan menunjukkan buruknya birokrasi.

Anggota Komisi Bidang Pemerintahan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) NTB Najamudin Moestafa berpendapat keberadaan stafsus menambah catatan buruk tata kelola birokrasi di era Zul -sapaan Zulkieflimansyah- dan Rohmi yang ditempatkan di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

"Jangan terjadi lagi di birokrasi, pola-pola penempatan orang-orang seperti ini (Timses sebagai stafsus). Kerjaan mereka juga kan tak jelas," ungkap politikus PAN itu di Kantor DPRD NTB, Senin (2/9/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Menurut Najam, jumlah stafsus yang mencapai 50 orang itu tidak pernah terjadi di era pemerintahan sebelumnya. Apalagi, mayoritas diisi oleh Timses Zul-Rohmi saat Pemilihan Gubernur (Pilgub) 2018.

Stafsus Zul-Rohmi Jadi Sorotan BPK

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan NTB menyoroti kinerja dan besaran gaji stafsus Zul-Rohmi. Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah NTB Muhammad Nasir telah melaporkan sorotan BPK tersebut pada Penjabat (Pj) Gubernur NTB Lalu Gita Ariadi.

"Belum jadi temuan," tuturnya di gedung DPRD NTB, Senin (2/10/2023).

Menurut Nasir, auditor menyampaikan permasalahan gaji dan kinerja stafsus Zul-Rohmi tersebut saat exit meeting beberapa waktu lalu. Namun, BPK belum menuangkannya dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).

Honor Stafsus Capai Rp 5 Juta

Berdasarkan informasi yang dihimpun detikBali, gaji stafsus Zul-Rohmi mulai dari Rp 3 juta hingga Rp 5 juta per bulan. Honor itu disebut-sebut lebih tinggi dibandingkan gaji pokok aparatur sipil negara (ASN) golongan tertentu.

Sebagai perbandingan, gaji pokok pegawai negeri golongan III A mulai dari Rp 2,57 juta sampai Rp 4,23 juta per bulan. Sedangkan, golongan III B mulai dari Rp 2,68 juta hingga Rp 4,41 juta per bulan.

Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah NTB Muhammad Nasir tak menampik honor untuk stafsus Zul-Rohmi mencapai Rp 2 miliar per tahun. Pembayaran gaji itu bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) NTB.

Seorang mantan stafsus Zul-Rohmi mendapat gaji Rp 4 juta per bulan. Namun, itu belum dipotong pajak.

Pria yang juga tim sukes Zul-Rohmi pada Pilgub 2018 itu hanya setahun menjadi stafsus di bidang kajian dan strategis. "Saya ditempatkan di salah satu OPD sebagai dengan jumlah anggota (stafsus) sekitar 20 orang," tuturnya yang kini menjadi salah satu politikus tersebut.

Menurut dia, Zul-Rohmi merekrut sebanyak 50 stafsus. Namun, beberapa stafsus dibubarkan pada 2023.

Zul Sebut Sorotan Kinerja dan Gaji Stafsus Gorengan Politik Belaka

Mantan Gubernur NTB Zulkieflimansyah angkat bicara perihal sorotan gaji dan kinerja puluhan stafsus oleh anggota DPRD dan BPK. Menurut dia, sorotan tersebut tak lebih dari gorengan politik belaka.

"Karena memang ini tahun politik dan sudah dekat pemilu dan pilkada, biasalah kalau di goreng-goreng sedikit," tutur politikus PKS tersebut. Menurut Zul, sejak Juni 2023 stafsus dan semua staf terkait dengan Zul-Rohmi sudah dibubarkan.

Viral Gelar Pernikahan Anjing, Tim Stafsus Jokowi Ini Juga Pembaca Tarot


Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan menghadiri pesantren kilat sekaligus Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di Pondok Pesantren Al Hikmah, Kota Bogor. Kegiatan ini dihadiri ratusan santri, kiai, nyai, dan pengelola pesantren dari berbagai wilayah di Kota Bogor, Jawa Barat.

Syarief berterima kasih kepada peserta yang datang dari 6 kecamatan di kota hujan itu untuk mengikuti Sosialisasi Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika tersebut. Ia menegaskan pertemuan pada Senin (2/10) tersebut merupakan pertemuan pertama yang akan terus berlanjut.

"Silaturahmi ini bukan pertemuan pertama dan terakhir," ujar Politisi Partai Demokrat itu dalam keterangannya, Selasa (3/10/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Menurut Syarief, dengan silaturahmi mereka semua dapat menjalin hubungan. Semakin banyak silaturahmi membuat umur akan dipanjangkan oleh Allah, diberi kesehatan, dan dilimpahkan rezeki.

"Sehingga saya senang bersilaturahmi," ujarnya.

Menteri Koperasi dan UMKM di masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu pun menilai hal tersebut berlaku untuuk Sosialisasi Empat Pilar.

"Tidak cukup satu kali," tegasnya.

Menurutnya, tugas MPR harus dilakukan terus menerus.

"Setiap warga negara mesti melaksanakan Empat Pilar MPR," imbuhnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan dalam salah satu pilar yakni di UUD, disebutkan pemilu dilaksanakan setiap lima tahun sekali.

"Jadi bila ada yang menginginkan pemilu ditunda, dipercepat, atau yang lainnya, maka hal demikian adalah bentuk pelanggaran UUD," jelas Syarief.

Ia menambahkan warga negara harus taat konstitusi. Baik itu Presiden, pemerintah, maupun rakyat harus patuh pada konstitusi.

"Sebagai ketaatan pada UUD maka semua harus mengikuti dan berkontribusi pada pelaksanaan pemilu," tandas pria yang juga menjadi Guru Besar Universitas Negeri Makassar itu.

Sebagai informasi, pada 14 Februari 2024, pemerintah menetapkan akan diadakannya pemilu yang meliputi pemilihan presiden, legislatif, dan anggota DPD. Di pemilu, rakyat mempunyai hak untuk menentukan pemimpin yang dianggap bisa memimpin Indonesia ke depan.

Lihat juga Video: Menteri ATR/BPN, Mehhub Hingga Wakil Ketua MPR Hadiri detikcom Awards

[Gambas:Video 20detik]


Bakal calon presiden (bacapres) Ganjar Pranowo menghadiri peringatan HUT ke-25 Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI). Mengenakan batik berwarna cokelat, kedatangan Ganjar disambut Ketua Umum PSMTI Pusat Wilianto Tanta dan para tamu yang hadir.

"Hidup Mas Ganjar," kata peserta, dikutip dalam keterangannya, Selasa (3/10/2023).

Gubernur Jawa Tengah dua periode ini turut mendapatkan simbolis kue tradisional perayaan ulang tahun Tionghoa.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dalam sambutannya, Ganjar mengucapkan selamat ulang tahun kepada PSMTI. Menurutnya untuk menuju usia 25 tahun bukanlah hal yang mudah bagi sebuah organisasi.

"Saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun ke-25 tahun. Waktu yang tidak pendek untuk sebuah organisasi," kata Ganjar.

Ganjar juga mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh PSMTI kepada masyarakat Indonesia selama 25 tahun berdiri.

"Terbayangkan tidak ketika kita merawat organisasi dan bekerja untuk masyarakat, maka saat itu yang bisa kita rasakan adalah manusia yang berkumpul untuk kemaslahatan bersama," tutur Ganjar.

Berkaca dari apa yang sudah dilakukan oleh PSMTI, Ganjar pun mengajak organisasi kemasyarakatan lain untuk berkolaborasi demi memajukan bangsa.

"Yuk organisasi-organisasi kemasyarakatan ini kita kuatkan, kita kolaborasikan oleh kita anak-anak bangsa berkontribusi atas pembangunan dan kemajuan Indonesia," tuturnya.

Ganjar menilai dalam membangun Indonesia diperlukan juga upaya untuk menjaga kerukunan antar masyarakat. Tentunya tanpa membedakan suku, agama dan ras.

"Mari kita jaga kerukunan dengan memoderasi, agar kita kemudian tidak saling membedakan, apakah itu karena sukunya, agamanya, rasnya, golongannya. Agar kita sama-sama merasa sebagai bangsa Indonesia. Itu yang paling penting untuk sekarang kita dorong," imbau Ganjar.

Lebih lanjut Ganjar memaparkan langkah-langkah yang harus dilakukan jika ingin RI menjadi negara besar. Yakni saling bergandengan tangan untuk memberikan sebuah kontribusi kebaikan. Selain itu masyarakat harus tetap berpegang teguh kepada Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika.

"Tentu mimpi besar negara ini tinggal akan kita wujudkan dengan dasar yang sangat kuat. Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika," tandasnya.

Untuk diketahui, selain Ganjar sejumlah tokoh nasional turut hadir dalam HUT ke-25 PSMTI, di antaranya Ketua Umum (Ketum) PSI Kaesang Pangarep dan istri, Erina Gudono, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Grace Natalie, hingga Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia, Moeldoko.

Tonton juga Video: Relawan Sambangi Markas Berkarya, Coba Rayu Dukung Ganjar

[Gambas:Video 20detik]


Polri menggelar Operasi Nusantara Cooling System (NCS) untuk mengamankan pemilu 2024. Kompolnas mengingatkan anggota Polri yang nekat tidak netral di Pemilu bisa disanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH).

"Bisa kena sanksi PTDH jika ada yang nekat melanggar netralitas Polri," kata Komisioner Kompolnas Poengky Indarti kepada wartawan, Senin (2/10/2023).

"Jika sampai ada anggota Polri yang tidak netral, maka sanksinya pasti tegas, karena berdasarkan UU dan kode etik, pimpinan dan seluruh anggota Polri harus netral," tambahnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Selanjutnya, Poengky mengatakan operasi tersebut dinilai bisa menjaga situasi pemilu berjalan dengan damai. Dia yakin operasi ini juga bisa menghindari hoax dan konflik terkait pemilu.

"Kompolnas optimistis Operasi Nusantara Cooling System akan mampu menjaga situasi jelang, saat dan pascapemilu akan berlangsung aman, lancar, damai," katanya

"Kompolnas mencatat prestasi Satgas Nusantara dalam pilkada serentak dan pemilu sebelumnya yang mampu menjaga situasi tetap kondusif. Bahkan sudah teruji mampu melakukan deteksi dini dan upaya-upaya preemtif serta preventif untuk menekan isu SARA serta hoax dan mencegah konflik," sambungnya.

Sebelumnya, Polri menggelar Operasi khusus bernama Nusantara Cooling System untuk pengamanan Pemilu dan Pilkada 2024. Operasi itu digelar untuk mencegah terjadinya polarisasi hingga pemberantasan hoaks selama masa Pemilu.

Kepala Operasi Nusantara Cooling System Irjen Asep Edi Suheri mengatakan operasi ini kembali diaktifkan sejak 11 September 2023. Hal itu sesuai dengan surat perintah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo pada 25 Agustus 2023.

"Operasi tersebut bertujuan untuk meminimalisir isu-isu provokatif berlatar belakang SARA, baik yang terjadi di tengah masyarakat maupun di ruang siber, dengan mengutamakan preemtif dan preventif," ujar Asep Edi kepada wartawan di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Senin (2/10).

Wakabareskrim Polri itu mengatakan dalam pelaksanaannya nanti, operasi ini tidak melakukan tindakan penegakan hukum. Tetapi, mengedepankan upaya dialog dan komunikasi.

"Sehingga dalam operasi ini kami sampaikan bahwa tidak ada melakukan upaya penegakan hukum, jadi preemtif dan preventif," katanya.

Lihat juga Video: Sandiaga Akan All Out Menangkan Ganjar: Harus Gaspol!

[Gambas:Video 20detik]


Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) akan mendisiplinkan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang juga kadernya usai ramai pernyataan soal politisasi agama. PKS membela bacapres Anies Baswedan di tengah ketegangan antara PKB dengan Menag Yaqut.

"Semua punya hak berpendapat. Mas Anies selalu terbuka bagi siapapun untuk menilai kiprahnya selama lima tahun," kata Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera saat dihubungi, Senin (2/10/2023).

Meski demikian, Mardani mendoakan PKB dengan Yaqut rukut. Dia mengatakan PKB dan Yaqut punya hubungan akrab.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Insyaallah rukun. Keduanya punya hubungan erat dan akrab. Dan keduanya bersaudara. Mendoakan keduanya maju dan terus kontributif," paparnya.

Sebelumnya, PKB menegaskan telah menyiapkan langkah-langkah untuk mendisiplinkan Yaqut. Waketum PKB Jazilul Fawaid mengatakan langkah itu diambil usai Yaqut menyebut ada figur capres yang punya rekam jejak melakukan politisasi agama saat pemilu.

"Hati-hati menjaga mulutnya. Karena apa, karena ini pejabat publik, dia digaji oleh pajak negara untuk membuat suasana harmoni, bukan untuk mengeluarkan statement-statement yang nggak perlu. Rakyat itu lebih paham," kata Jazilul kepada wartawan, Minggu (1/10).

Jazilul mengatakan PKB telah menyiapkan langkah-langkah mendisiplinkan Yaqut. Dia menilai seharusnya Yaqut tidak mengeluarkan pernyataan yang memunculkan spekulasi publik.

"Kalau posisinya sebagai menteri ya presiden lah yang mengevaluasi. Kalau sebagai kader PKB, kami tentu sudah menyiapkan langkah-langkah pendisplinan. Jadi dan publik tentu akan memberikan penilaian juga, menurut saya itu yang lebih penting. Jangan membuat publik ini berspekulasi dan bingung dan menggiring opini yang nggak perlu. Saya pikir itu," kata dia.

Sebenarnya, apa yang membuat panas situasi antara PKB dengan Yaqut?

Semua berawal ketika Yaqut menyampaikan sambutan di acara doa bersama Wahana Nagara Rahaja di Hotel Alila, Solo, pada Jumat (29/9). Acara itu diikuti umat Buddha.

Yaqut mulanya mengingatkan memilih pemimpin negara tidak boleh asal-asalan. Dia mengajak masyarakat memilih pemimpin yang tidak hanya pandai dalam berbicara dan bermulut manis.

"Oleh karena itu bapak ibu sekalian, saya berharap nanti bapak ibu sekalian dalam memilih pemimpin negeri ini untuk 2024-2029 benar-benar dilihat rekam jejaknya. Jangan karena bicaranya enak, mulutnya manis, mukanya ganteng itu dipilih, jangan asal begitu, harus dilihat dulu track record-nya," jelasnya.

Yaqut mengingatkan agar tidak memilih pemimpin yang menggunakan agama sebagai kepentingan politik. Yaqut mengungkit Pemilihan Gubernur DKI Jakarta serta Pemilu 2014 dan 2019 yang menggunakan agama untuk kepentingan politik.

"Kita masih ingat, kita punya sejarah yang tidak baik atas politik penggunaan agama dalam politik, kita punya sejarah tidak baik beberapa waktu yang lalu ketika pemilihan gubernur DKI Jakarta kemudian dua pilpres terakhir, agama masih terlihat digunakan sebagai alat untuk mencapai kepentingan kekuasaan," kata Yaqut.

Lihat juga Video: Yaqut: Publik Harus Pilih Pemimpin Rasional, Bukan Hanya Tampilan Fisik

[Gambas:Video 20detik]


Ada kode datang dari Ketua DPP PDIP Puan Maharani. Puan mengisyaratkan calon wakil presiden (Cawapres) untuk Ganjar Pranowo sebentar lagi muncul dari daftar PDIP.

Seperti diketahui, nama bakal calon wakil presiden (bacawapres) Ganjar Pranowo sampai saat ini masih belum juga terungkap. Namun ternyata, PDIP sudah mempunyai daftar nama cawapres untuk Ganjar. Siapa?

Hal itu diungkap Puan Maharani. Puan mulanya menyampaikan nama-nama yang masuk dalam list PDIP punya kesempatan yang sama. Dia menyebut PDIP masih menggodok siapa yang paling tepat mendampingi Ganjar.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kan nama-nama yang kemudian masuk dalam list PDIP mempunyai kesempatan yang sama, tentu saja kami masih menggodok hal tersebut lebih dalam," kata Puan di UTAR, Selangor, Malaysia, Senin (2/10/2023).

Puan menyebut PDIP masih merinci rekam jejak nama-nama yang ada dalam list PDIP. Selain itu, kemistri dengan Ganjar juga jadi pertimbangan.

"Lebih yakin kira-kira yang mana setelah lihat track record dan gimana jika digabungkan dengan Mas Ganjar," ucapnya.

Puan mengungkap masih ada waktu bagi PDIP untuk mendiskusikan itu. Dia kemudian meminta nama-nama yang masuk di list PDIP sebagai cawapres Ganjar untuk bersiap.

"Waktunya masih 19 Oktober jadi yang ada namanya siap-siap saja, karena punya kesempatan yang sama," ujarnya.

Lihat juga Video: Relawan Sambangi Markas Berkarya, Coba Rayu Dukung Ganjar

[Gambas:Video 20detik]


Ketegangan antara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas semakin panas. Teranyar, Yaqut bertanya-tanya pengurus mana yang berhak melakukan pendisiplinan atau pemanggilan terhadap dirinya.

Semua berawal ketika Yaqut Cholil menyampaikan sambutan di acara acara doa bersama Wahana Nagara Rahaja di Hotel Alila, Solo, pada Jumat (29/9/2023) lalu. Acara itu diikuti umat Buddha.

Yaqut mulanya mengingatkan memilih pemimpin negara tidak boleh asal-asalan. Dia mengajak masyarakat memilih pemimpin yang tidak hanya pandai dalam berbicara dan bermulut manis.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Oleh karena itu bapak ibu sekalian, saya berharap nanti bapak ibu sekalian dalam memilih pemimpin negeri ini untuk 2024-2029 benar-benar dilihat rekam jejaknya. Jangan karena bicaranya enak, mulutnya manis, mukanya ganteng itu dipilih, jangan asal begitu, harus dilihat dulu track record-nya," jelasnya.

Yaqut mengingatkan agar tidak memilih pemimpin yang menggunakan agama sebagai kepentingan politik. Yaqut lalu mengungkit Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 serta Pemilu 2014 dan 2019 yang menggunakan agama untuk kepentingan politik.

"Kita masih ingat, kita punya sejarah yang tidak baik atas politik penggunaan agama dalam politik, kita punya sejarah tidak baik beberapa waktu yang lalu ketika pemilihan gubernur DKI Jakarta kemudian dua pilpres terakhir, agama masih terlihat digunakan sebagai alat untuk mencapai kepentingan kekuasaan," kata Yaqut.

Rupanya, pernyataan Yaqut agar tidak memilih calon presiden (capres) yang mempunyai rekam jejak politisasi agama menuai reaksi keras PKB.

Bacawapres Koalisi Perubahan sekaligus Ketum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menyebut pernyataan Yaqut seperti buzzer. Meski demikian, Cak Imin tidak menjelaskan lebih lanjut terkait ucapannya itu.

"Ah itu omongan buzzer, ha-ha-ha," kata Cak Imin di Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat, Minggu (1/10).

Selain itu, sebagai partai yang menaungi Yaqut, PKB menegaskan telah menyiapkan langkah-langkah untuk mendisiplinkan Yaqut. PKB meminta Yaqut menjaga ucapannya.

"Hati-hati menjaga mulutnya. Karena apa, karena ini pejabat publik, dia digaji oleh pajak negara untuk membuat suasana harmoni, bukan untuk mengeluarkan statement-statement yang nggak perlu. Rakyat itu lebih paham," kata Jazilul kepada wartawan, Minggu (1/10).

Jazilul mengatakan PKB telah menyiapkan langkah-langkah mendisiplinkan Yaqut. Dia menilai seharusnya Yaqut tidak mengeluarkan pernyataan yang memunculkan spekulasi publik.

"Kalau posisinya sebagai menteri ya presiden lah yang mengevaluasi. Kalau sebagai kader PKB, kami tentu sudah menyiapkan langkah-langkah pendisplinan. Jadi dan publik tentu akan memberikan penilaian juga, menurut saya itu yang lebih penting. Jangan membuat publik ini berspekulasi dan bingung dan menggiring opini yang nggak perlu. Saya pikir itu," kata dia.

Wakil Ketua MPR ini lalu menyinggung posisi Yaqut sebagai pembantu presiden yang dianggapnya telah mengumbar hoaks. Menurut dia, Yaqut seharusnya bertanggung jawab menjaga kerukunan beragama.

"Apalagi menjadi pembantu presiden. Presiden sudah bolak balik bilang kita jaga persatuan, jangan ada politik pecah belah, jangan bikin hoaks. Ini hoaks kok dari negara, ini hoaks kok mulai dari Menteri Agama yang sesungguhnya bertanggung jawab terhadap kerukunan umat beragama. Saya pikir itu tidak pantas. Biarlah publik yang mengevaluasi, kalau tidak presiden yang mengevaluasi," ujar Jazilul.

Jazilul menegaskan PKB telah mengusung pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Cak Imin) sebagai capres dan cawapres di Pemilu 2024 nanti. Menurutnya, apabila ada kader yang satu suara dengan pengusungan itu, akan menerima disiplin organisasi.

"Ya kami sudah mendeklarasi pasangan AMIN dan semua pengurus, konstituen, partisipan PKB semua sudah mendukung AMIN. Saya pikir itulah bukti ketaatan kepada organisasi. Yang tidak setuju dengan itu berarti menyimpang dari keputusan organisasi, gampang itu. Dan publik akan tahu siapa kader-kader PKB yang menyimpang dari keputusan organisasi dan pasti akan menerima disiplin organisasi," katanya.

Lihat Video: Yaqut: Publik Harus Pilih Pemimpin Rasional, Bukan Hanya Tampilan Fisik

[Gambas:Video 20detik]

Halaman 1 2 Selanjutnya


Polri menggelar Operasi Nusantara Cooling System (NCS) untuk melakukan pengamanan di Pemilu 2024. Wakil Ketua Komisi III DPR F-NasDem Ahmad Sahroni berharap Polri menindak hoax terkait pemilu tanpa tebang pilih.

"Ada beberapa catatan penting. Yang pertama, benar, kadangkala kasus hoax ini tidak ditindak secara tuntas sehingga tak ada efek jera. Yang kedua, saya sangat berharap Polri tidak tebang pilih dalam proses penindakan terkait hoax ini, tidak boleh membela pihak-pihak tertentu," kata Sahroni saat dihubungi, Senin (2/10/2023).

Dia turut mengapresiasi operasi tersebut. Sahroni yakin operasi tersebut bisa membuat pemilu berjalan dengan aman dan damai.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Saya apresiasi langkah Polri dengan program ini. Ini sangat penting menjelang tahun politik sekarang," ujarnya.

Sebelumnya, Polri menggelar Operasi khusus bernama Nusantara Cooling System untuk pengamanan Pemilu dan Pilkada 2024. Operasi itu digelar untuk mencegah terjadinya polarisasi hingga pemberantasan hoaks selama masa Pemilu.

Kepala Operasi Nusantara Cooling System Irjen Asep Edi Suheri mengatakan operasi ini kembali diaktifkan sejak 11 September 2023. Hal itu sesuai dengan surat perintah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo pada 25 Agustus 2023.

"Operasi tersebut bertujuan untuk meminimalisir isu-isu provokatif berlatar belakang SARA, baik yang terjadi di tengah masyarakat maupun di ruang siber, dengan mengutamakan preemtif dan preventif," ujar Asep Edi kepada wartawan di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Senin (2/10).

Wakabareskrim Polri itu mengatakan dalam pelaksanaannya nanti, operasi ini tidak melakukan tindakan penegakan hukum. Tetapi, mengedepankan upaya dialog dan komunikasi.

"Sehingga dalam operasi ini kami sampaikan bahwa tidak ada melakukan upaya penegakan hukum, jadi preemtif dan preventif," katanya.

Lihat juga Video: Sandiaga Akan All Out Menangkan Ganjar: Harus Gaspol!

[Gambas:Video 20detik]


Ketum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin sempat bercerita soal pengkhianatan pacar lama hingga mendapatkan pacar baru. Dia mengaku ada peran kiai di balik keputusannya menghadapi Pilpres 2024.

"Pacar lama sudah tertutup, ada pacar baru untuk menghadapi masa depan Indonesia," kata Cak Imin saat memberikan sambutannya di Ponpes Darul Falah Desa Jekulo, Kudus, Senin (2/10/2023).

Dalam momen itu, dia juga bercerita sempat bertemu dengan pimpinan Pendidikan Kader Penggrak Nahdlatul Ulama (PKPNU), Kiai Mun'in DZ dan menceritakan pengkhianatan itu. Imin pun mengaku mentok dengan koalisi Gerindra pada Agustus 2023 lalu hingga akhirnya bertemu dengan kiai yang ada di Jawa Tengah. Salah satunya Kiai Ahmad Badawi Basyir di Kudus.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Gus Badawi kebetulan umroh, 'bentar kasih 4 jam, tak (saya) istiharah Al-Qur'an," kata dia menirukan.

Gus Badawi kala itu memberi Cak Imin saran untuk mencari pacar baru alias koalisi baru. Singkatnya, Cak Imin bersama PKB melabuhkan ke Nasdem yang berpasangan dengan Anies Baswedan.

"Alhamdulillah lima jam baru nelepon, ayatnya yang keluar intinya tinggal pacar lama, cari pacar yang baru," kata Cak Imin.

"Berkah istikharah para Kiai Gus Badawi saya mantap minta restu pilihan dari teman-teman PKB Insyaallah secara nasional, politik, secara kalkulasi politik Insyaallah terbaik bagi Indonesia tahun 2024 mendatang," dia melanjutkan.

Semangat Safari ke Kiai

Di sisi lain, Cak Imin mengaku semakin semangat safari ke para kiai. Hal ini dia sampaikan saat ditanya hasil survei bakal capres dan cawapres Koalisi Perubahan, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Cak Imin) berada di posisi paling buncit di survei pilpres LSI Denny JA.

"Ya (hasil survei) ini jadi bahan untuk semakin bekerja, semakin semangat," jelas Cak Imin.

Cak Imin lalu memerinci salah satu bentuk kerjanya adalah safari bertemu para kiai. Dia mencontohkan kunjungannya ke acara Haul Muallif Dalail Al-Khairat di Ponpes Darul falah Kudus.

"Saya sangat bersyukur di suatu acara banyak ketemu banyak kiai terutama para Habaib, khususnya Habib Umar, Kiai Badawi, intinya saya mohon doa restu, mohon terus menerus diberikan arahan, diberikan bimbingan agar perjalanan saya bersama Mas Anies lancar," jelas Cak Imin.

Halaman 1 2 Selanjutnya

Anies-Cak Imin Bersyukur Sudah Bisa Santai Jelang Daftar Pilpres


Mantan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump hadir dalam sidang perdana kasus penipuan yang menjerat dirinya dan anaknya. Trump mengecem kasus penipuan tersebut sebagai sebuah kepalsuan.

Dilansir AFP, Selasa (3/10/2023) Trump mengungkapkan kepalsuan yang dimaksud adalah untuk menggagalkan upayanya untuk merebut kembali Gedung Putih tahun depan. Dia menduga kasus tersebut ada hubungannya dengan pemilu.

"Ini ada hubungannya dengan campur tangan pemilu, jelas dan sederhana," kata Trump ketika dia tiba pada hari pembukaan sidang.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Apa yang kita hadapi di sini adalah upaya untuk menyakiti saya dalam pemilu," jelasnya.

Hakim New York Arthur Engoron telah memutuskan bahwa Trump dan putranya Eric dan Don Jr melakukan penipuan dengan menggelembungkan nilai real estate dan aset keuangan Trump Organization selama bertahun-tahun. Jaksa Agung New York Letitia James kini menuntut denda sebesar $250 juta dan pemecatan Trump dan putra-putranya dari pengelolaan kerajaan keluarga.

"Keadilan akan ditegakkan. Tidak peduli seberapa kuatnya Anda, tidak peduli berapa banyak uang yang Anda miliki, tidak ada seorang pun yang kebal hukum, kata James kepada wartawan.

Trump tidak diharuskan menghadiri hari pembukaan persidangan namun memilih untuk melakukannya. Dia duduk di meja pembela diapit oleh pengacaranya.

"Ini penipuan. Itu palsu," katanya kepada wartawan sebelum memasuki ruang sidang Manhattan.

"Laporan keuangan saya sangat fenomenal," sambungya.

Lihat juga Video: Trump Sebut Pilpres AS 2024 Penting: Negara Kita Akan 'Masuk Neraka'

[Gambas:Video 20detik]


Mang Koko (55) budayawan seni tradisi Pangandaran mengaku bahagia saat kesenian Badud kembali manggung di hadapan warga. Dia membawa 11 rombongan yang tampil di Kirab Pemilu 2024, Senin (2/10/2023) di Alun-alun Parigi, Kabupaten Pangandaran.

"Seni tradisi Badud ini asli khas Pangandaran yang perlu lestari. Tentu dengan kami diundang tampil di kirab pemilu ini sangat berterimakasih kepada pemda yang mendukung eksistensi kami," kara Koko kepada detikJabar, Senin (2/10/2023).

Menurutnya seni tradisi Badud yang ditampilkan untuk kirab pemilu diringkas tanpa melibatkan ikonik topeng buaya, bagong (babi), maung (harimau), lutung, dan aki nini karena masalah durasi waktu.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Badud ini seni tradisional yang sederhana dan usianya cukup lama. Pami zaman kapungkur mah ngangge awi (kalau zaman dulu mah pakai bambu) saja sebagai alat musiknya," kata Koko.

Koko mengatakan alat musik bambu itu serupa kohkol sederhana yang kemudian dikolaborasikan dengan suling, angklung dan dog-dog.

"Dulu hanya disimpan ditempat huma. Karena digunakan untuk mengusir hama padi. Dipukul ketika ada musim hama" ucapnya.

Selain itu, kata Koko, ikonik seni Badud seperti topeng lutung, harimau, babi dan aki nini memiliki filosofi tersendiri.

"Namun saat itu karena orang-orang zaman itu sakti mereka memanggil dengan kebatinan untuk mengusir hama jahat, wujudnya menyerupai lutung, bagong, maung jeung aki nini," ucapnya.

Koko bersyukur saat ini dapat tampil dan bisa mengundang kembali para seniman Badud yang sudah lama 'tidur'.

"Alhamdulillah hatur nuhun pisan, karena bukan hanya pelaku seni yang hidup. Tapi juga mereka yang menjadikan Badud sebagai sampingan mata pencaharian. Bulan-bulan ini kami pun dapat orderan untuk acara-acara seremonial dan hajatan," katanya.

Pemilik Sanggar Saung Mang Koko itu mengatakan sanggar miliknya membuka praktik beragam seni tradisional di Pangandaran dari mulai tari, upacara adat, badud, klintingan hingga ronggeng.

"Kami buka praktik seni tradisi secara gratis sejak tahun 2008," tutupnya.


Ketua DPC PDIP Kota Solo FX Hadi Rudyatmo sempat satu mobil dengan Megawati Soekarnoputri usai penutupan Rakernas. Rudi mengungkapkan isi pembicaraan dengan Megawati saat di dalam mobil.

Dilansir detikJateng, Selasa (3/10/2023) FX Rudy mengaku Prananda Prabowo memintanya untuk naik ke mobil yang sama dengan Megawati. Dalam mobil itu juga ada Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dan Prananda.

"Ya karena saya diminta naik satu mobil ya satu mobil, ngobrol biasa, sebagai anaknya Mbak Mega disuruh naik ya naik," kata Rudy di Balai Kota Solo, Senin (2/10/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Rudy mengatakan dirinya duduk bersebelahan dengan Hasto Kristiyanto. Sementara mobil listrik dikemudikan Prananda.

"Sebetulnya saya ya kemrungsung (tergesa-gesa) mengantar itu sampai mobilnya beliau berangkat kondur ke Teuku Umar. Ya kemarin sama Mas Prananda nyetir jane ya pakewuh (sungkan) saya, Ibu, saya, Pak Sekjen, Mas Irwan, dan Pak Anang," ungkapnya.

Rudy mengaku sempat ditanya oleh Megawati mengenai kondisi Solo saat ini. Rudy mengaku membanggakan kepemimpinan Gibran Rakabuming Raka di Solo.

"Ya saya ditanya, 'Piye Solo (gimana Solo)?'. Saya jawab, 'Baik Bu'. Lha kalau saya sudah sering ngomong, Solo sekarang luar biasa," ucapnya.

Rudy mengatakan tidak ada arahan khusus dari Megawati. Ia mengaku akan dipanggil Megawati, namun tidak tahu kapan waktunya.

"Nanti saya mau ditimbali (dipanggil), nggak tahu kapan. Tapi ditimbali diseneni (dipanggil dimarahi) atau disuruh apa saya juga nggak tahu. Kalau dipanggil ya berangkat. Kalau ndak ya saya kerja. Saya juga laporan ke beberapa titik 34 provinsi saya berangkat Bu," jelasnya.

Baca selengkapnya di sini.

Simak juga Video: Kaesang Ngaku Sudah Atur Rencana Pertemuan dengan Megawati

[Gambas:Video 20detik]


Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi meminta masyarakat untuk melaporkan bila ada ASN yang terang-terangan memberi dukungan pada Pemilu 2024 atau capres. Meskipun hanya sekadar memberikan like di media sosial.

"Itu kan kami juga membutuhkan masyarakat. membutuhkan media. Lek ada seng nge-like ngomong ke aku. Mosok aku yo lihat satu-satu. laporkan saja, ini negara terbuka (Kalau ada yang nge-like lapor ke saya. Masak saya harus lihat satu-satu)," kata Eri saat ditemui detikJatim di Jalan Kombes Pol Moh Duryat, Senin (2/10/2023).

Larangan untuk like atau menyukai terhadap sebuah konten di media sosial oleh seorang ASN dalam kampanye pemilihan kepala daerah tertuang dalam Pasal 11 huruf (c) Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil yang menyatakan bahwa "dalam hal etika, terhadap diri sendiri PNS wajib menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok ataupun golongan.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Eri lalu menjelaskan kepada ASN hingga saat turun ke RT, RW selalu menyampaikan untuk tidak mengorbankan keperluan dan kepentingan calon yang maju ke pemilu. Karena rasa persaudaraan hanya untuk kepentingan sesaat duniawi, seperti pemilu.

"Karena pilpres, pileg, pilkada itu kepentingan duniawi. Jadi dijaga persaudaraan. Dengan cara memilih dengan hati nurani. Tapi jangan dikeluarkan dari lisan kita dengan menjatuhkan orang lain dengan fitnah orang lain, jaga Surabaya, jangan seperti itu," jelasnya.

Ia memberi contoh, bila nantinya dia maju Pilwali Surabaya lagi pasti akan turun ke masyarakat. Namun, ia tak ingin warganya lebih mementingkan paslon, karena tidak selalu hadir di saat warga kondisi genting membutuhkan bantuan. Ketika tetangga sedang membutuhkan pertolongan, pastinya meminta bantuan tetangga terdekat.

"Contoh, warga pasti ada yang memilih saya menjadi wali kota, oleh karena itu saya turun. Tapi ketika ada yang membutuhkan keranda mayit, tidak mungkin dia telepon kepada wali kotanya, pasti telepon tetangganya. Artinya jaga silaturahmi dengan tetangga. Ojok kepentingan wali kota, membela saya sampai memberikan kepentingan duniawi. karena wayahe mati ga mungkin telepon aku," jelasnya.

Menurutnya, setiap manusia memiliki hak memilih, termasuk ASN Pemkot Surabaya. Tetapi tidak dikeluarkan melalui lisan dengan cara menjatuhkan.

"Termasuk ASN, milih-miliho sekarepmu (terserah), tapi dengan hati. Pilihlah orang yang amanah, pilihlah orang yang merakyat, pilihlah bisa untuk kemaslahatan umat. Pilih lah orang yang sabar. Contohnya Presiden, ulama bisa memberikan contoh seperti itu," pungkasnya.

Menakar Kekuatan 3 Paslon di Musim Debat


Febri Diansyah menyampaikan alasannya menjadi pengacara Menteri Pertanian (Mentan) dalam kasus dugaan korupsi di Kementan. Menurutnya, kasus tersebut perlu untuk dikawal.

"Ini kasus yang perlu dikawal bersama. Salah satu pertimbangan mengapa kami di tahap penyelidikan bersedia untuk memberikan pendampingan dan menjadi kuasa hukum adalah satu, di tahap penyelidikan tersebut kami melihat isunya masih simpang siur. Oleh karena itu perlu dilakukan kajian lebih jauh," kata Febri kepada wartawan di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Senin (2/10/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Alasan kedua menurutnya, dia mendengar sejumlah pihak mengaitkan kasus tersebut dengan proses politik. Terlepas dari isu tersebut, dia mengatakan fokus pada proses hukumnya.

"Kedua, kami juga membaca mendengar sejumlah pihak sejumlah isu mengaitkannya dengan isu politik atau Pilpres di 2024. Kami mendengar itu, terlepas dari kami setuju atau tidak dengan hal tersebut, sebagai advokat dan penegak hukum, kami fokus dengan isu hukumnya," terangnya.

"Isu hukumnya ditelusuri dengan cara penyusunan pendapat hukum (draf rekomendasi) tersebut. Itulah yang diatur dalam UU advokat UU 18 Tahun 2023," sambungnya.

KPK Bantah Ada Unsur Politis

Sebelumnya, kasus dugaan korupsi di Kementan kini sudah masuk tahap penyidikan. KPK menegaskan tidak ada unsur politis dalam pengusutan kasus di Kementan.

"Kami juga berulang kali sampaikan kepada masyarakat dan teman-teman semua bahwa kami sadar betul karena ini adalah menjelang tahun politik 2024, semua yang dikerjakan KPK pasti kemudian akan selalu dikaitkan dengan proses politik yang sedang berjalan. Tapi kami ingin tegaskan dan pada waktunya akan dibuka secara terang ya apa yang menjadi alat buktinya," kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri di gedung Merah Putih KPK, Jaksel, Jumat (29/9).

Ali mengungkap penyelidikan dugaan korupsi di Kementan ini sudah dimulai sejak lama. Kasus ini dilaporkan masyarakat pada 2022.

"Kami pastikan bahwa ini adalah murni proses penegakan hukum terlebih jauh-jauh hari kami sudah melakukan proses penyelidikan, bahkan menerima laporan masyarakat juga tahun yang lalu," kata Ali.

Simak Video: Febri Diansyah Tepis Isu Hilangkan Barang Bukti Kasus Korupsi Kementan

[Gambas:Video 20detik]


Kapolda Sumut Irjen Agung Setya Imam Effendi melakukan serah terima jabatan (sertijab) untuk posisi Irwasda dan tiga kapolres di Sumut. Agung mengingatkan bahwa ada berbagai tantangan yang akan dihadapi ke depannya.

"Ke depan kita akan menghadapi berbagai tantangan tugas, di antaranya pengamanan Pemilu 2024, agenda nasional dan internasional serta mendukung kebijakan pemerintah dalam rangka pemulihan ekonomi nasional, sehingga para kapolres diharapkan mempedomani tugas pokoknya," kata Agung saat sertijab di Aula Tribrata Polda Sumut, Senin (2/10/2023).

Agung turut mengucapkan terima kasih atas kinerja yang telah dilakukan pejabat lama selama di Polda Sumut. Dia berharap pengalaman selama bertugas di polda bisa diimplementasikan di tempat yang baru.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Pada kesempatan ini, saya mengucapkan terima kasih kepada pejabat lama atas pengabdian, dedikasi dan loyalitas atas pencapaian kinerja. Oleh karena itu, saya berpesan agar pengalaman itu menjadi bekal dalam melaksanakan tugas di tempat yang baru," ujarnya.

Terhadap pejabat yang baru, mantan Kapolda Riau itu mengucapakan selamat bertugas. Agung berharap pejabat baru bisa segera beradaptasi.

Dia juga meminta seluruh kapolres agar mempedomani dan melaksanakan program presisi Polri. Begitu juga dengan program lima prioritasnya selaku Kapolda Sumut.

"Kepada pejabat yang baru, saya sampaikan selamat bertugas dan segera beradaptasi dengan lingkungan petugas yang baru," ujar Agung.

Adapun pejabat yang dilakukan sertijab, yakni jabatan Irwasda Poldasu Kombes Armia Fahmi yang dimutasi menjadi Wakapolda Aceh. Armia Fahmi menggantikan Brigjen Syamsul Bahri yang dimutasi sebagai Pati Polda Aceh dalam rangka pensiun.

Lalu, ada tiga jabatan Kapolres yang turut dimutasi. Pertama, ada jabatan Kapolres Labuhanbatu Selatan dari AKBP Catur Sungkono ke AKBP Maringan Simanjuntak. Catur kini menduduki posisi baru sebagai Kabagdalops Roops Polda Sumut.

Kedua, jabatan Kapolresta Deli Serdang dari Kombes Irsan Sinuhaji ke AKBP Rafael Sandhy Cahya. Irsan diangkat dalam jabatan baru sebagai Kabidbinsis Diklat Reserse Lemdiklat Polri. Ketiga, jabatan Kapolres Dairi dari AKBP Reinhard Nainggolan ke AKBP Agus Bahari Parama Artha.

Reinhard dicopot dari jabatannya buntut kasus pemukulan terhadap anggotanya. Reinhard lalu dipindahkan ke Pamen Yanma Mabes Polri dalam rangka evaluasi jabatan.

Wujud Mini Cooper Ken Admiral, Korban Penganiayaan Anak AKBP Achiruddin


Partai Berkarya menerima kunjungan relawan bacapres Ganjar Pranowo. Kedatangan relawan Ganjar ini untuk mengajak Partai Berkarya mendukung Ganjar dalam Pilpes 2024.

Kedatangan relawan ke DPP Partai Berkarya diterima oleh Sekjen Partai Berkarya Fauzan Rachmansyah. Sementara dari pihak relawan yaitu,Ketua umum poros ganjaran (Porgan) Indonesia Muslim Sumardiono ditemani Sekjen Porgan Mohammad Arsyad dan jajaran.

Muslim Sumardiono mengatakan berdasarkan hasil survei, Ganjar memiliki elektabilitas tinggi. Oleh sebab itu, ia mengaku ingin mengajak Berkarya untuk menyatukan visi dan misi bersama Ganjar.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Karena kita sudah tau nilai jual, dan hasil survei-survei saat ini kan Ganjar lumayan tinggi, dan kita ingin menyatukan visi dengan Partai Berkarya, ini loh partai yang bagus menurut kami," ujar Muslim Sumardiono, kepada wartawan, Senin (2/10/2023).

Menanggapi kedatangan relawan Ganjar, Sekjen Berkarya, Fauzan mengatakan saat ini partainya belum menentukan arah dukungan dalam Pilpres 2024. Namun ia menyebut akan mempertimbangkan dukungan terhadap Ganjar.

"Semua kita timbangkan, jelas ini merupakan sebuah pertimbangan karena fungsi dari komunikasi politik adalah mencari putra terbaik dari bangsa ini untuk membawa Indonesia lebih baik," kata Fauzan.

Ia mengatakan keputusan dukungan pilpres akan disampaikan sebelum masa pendaftaran KPU di buka. Menurutnya, mencari sosok untuk mengganti Jokowi perlu dilakukan secara cermat.

"Kita tunggu nanti setelah rapat DPP mungkin sebelum pendaftaran," tuturnya.

"Suksesi kepemimpinan ini sangat penting banget buat kita, jadi kita sangat berhati-hati, terutama kita masih melihat cawapres dari masing-masing bacapres ini, karena berkelanjutan kepemimpinan yang sudah dibangun Pak Jokowi ini harus hati-hati sekali, kita ada di persimpangan dan tujuan 2045 menjadi Indonesia maju, Indonesia emas itu yang harus benar-benar kita kawal," sambungnya.


Gubernur Jambi Al Haris resmi memimpin Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) masa jabatan 2023-2024. Jabatan itu menggantikan Gubernur Kaltim Isran Noor sebagai Ketua APSSI periode 2022-2023.

"Tentu dalam perjalanan APPSI kami berkomitmen menjalankan kebijakan pemerintah pusat di daerah, kami hadir memperkuat proses pemerintahan di daerah, sehingga persepsi pemerintah bersatu dalam rangka Indonesia yang lebih maju," kata Al Haris, usai pimpin Ketua umum APPSI, Senin (2/10/2023).

Proses pergantian ketua umum ini ditandai dengan penyerahan bendera pataka APPSI dari Gubernur Kaltim Isran Noor kepada Gubernur Jambi Al Haris yang berlangsung di Ballroom Borobudur, Jakarta.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Serah terima jabatan ketua APPSI ini dihadiri langsung Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, dan para Gubernur seluruh Indonesia atau yang mewakili.

Al Haris juga mengucapkan terimakasih atas amanah dan kepercayaan yang diberikan kepada dirinya untuk menjabat sebagai Ketua Umum APPSI. Ia juga berharap arahan dan bimbingan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) selaku pembina APPSI.

"Dengan ada bimbingan dari pak Mendagri tentunya APPSI dapat memberikan pemikiran dan sumbangsih untuk memperkuat Provinsi di Indonesia," ujarnya.

Selain itu, Al Haris juga mengajak seluruh gubernur se-Indonesia menjaga suasana politik yang kondusif dan aman menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) serentak tahun 2024.

"Kita menghadapi Pemilu, kita harap dapat menyukseskan Pemilu serentak di Indonesia. Kami seluruh gubernur akan siap mengawal semua proses proses Pemilu 2024," sebutnya.

Gubernur Jambi Minta Maaf Atas Macet Horor 22 Jam di Jalinsum


DPD PDI Perjuangan Jawa Timur mendukung dan siap mewujudkan pernyataan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri yang sangat yakin Ganjar Pranowo akan menjadi Presiden ke-8 Republik Indonesia.

"Kader Banteng Jawa Timur sudah siap sengkuyung untuk merealisasikan keyakinan Ibu Ketua Umum untuk mengantarkan Mas Ganjar menuju Istana Presiden, melanjutkan kerja-kerja Bapak Jokowi," kata Ketua DPD PDIP Jatim MH Said Abdullah dalam keterangannya, Senin (2/10/2023).

Said menegaskan untuk mewujudkan kemenangan Bacapres Ganjar di Jawa Timur harus dilakukan seluruh mesin Partai dengan sungguh-sungguh.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ketua Banggar DPR RI ini minta kader PDIP Jatim tidak terpengaruh hasil lembaga survei nasional, di mana beberapa survei menempatkan Ganjar memuncaki elektabilitas di Jatim.

"Saat Rakernas kemarin, Ibu Mega sudah mewanti-wanti, kemenangan capres kita bisa terwujud apabila seluruh kader PDIP mau dan selalu turun ke bawah menyapa rakyat," tutur Said.

"Sebab, sesuai arahan Ibu Ketum, hanya dengan selalu rajin membersamai rakyat, kemenangan Mas Ganjar dalam Pilpres 2024 sudah ada di depan mata," sambung politisi asal Sumenep, Madura itu.

Said kembali menegaskan target kemenangan Ganjar Pranowo di Jatim minimal 60% pada Pilpres 2024.

Lebih lanjut Said menyatakan untuk memenangkan Ganjar Pranowo, pihaknya menginstruksikan kepada seluruh simpatisan, anggota, dan kader PDIP di setiap tingkatan untuk bekerja sama dengan seluruh elemen masyarakat.

Termasuk dengan simpatisan, anggota, dan kader partai politik pengusung, dan relawan, guna memenangkan Pemilu Presiden tahun 2024.

Soal siapa yang bakal mendampingi Ganjar dalam Pilpres 2024, Said Abdullah mengatakan, bahwa Rakernas IV PDIP menyerahkan sepenuhnya kepada Ketum PDIP.

"Jawa Timur tegak lurus, terhadap siapapun calon wakil presiden yang akan mendampingi Mas Ganjar Pranowo. Ibu Megawati akan mengumumkannya pada momentum yang tepat," pungkasnya.

Sebelumnya diketahui dalam penutupan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) IV PDI Perjuangan di JIExpo, Kemayoran, Jakarta Pusat, Minggu (1/10/2023), Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, Prof.Dr.(HC) Megawati Soekarnoputri mengungkapkan keyakinannya di depan peserta Rakernas, jika Ganjar Pranowo akan menjadi Presiden ke-8 RI.

"Saya yakin, haqqul yakin, ainul yakin, insyaallah kalau kita kerja keras, Ganjar Pranowo bisa menjadi Presiden ke-8," kata Megawati yang langsung disambut tepuk tangan membahana seluruh peserta Rakernas.

Apresiasi Said Abdullah untuk Relawan Madura


Polsek Pesanggrahan berkoordinasi dengan Forkopimcam untuk membahas keamanan menjelang pemilu 2024. Dalam pertemuan, dibahas terkait alat peraga kampanye yang harus dipasang sesuai aturan yang ada.

"Membahas tahapan-tahapan pemilu. Mengajak stakeholder 3 pilar, PPK, Panwas dan partai untuk bersama-sama menciptakan pemilu yang aman dan damai dan mencegah potensi kerawanan setiap kegiatan tahapan Pemilu," kata Kapolsek Pesanggrahan Kompol Tedjo Asmoro, Senin (2/10/2023).

Tedjo mengatakan, dari koordinasi yang dilakukan, semuanya sepakat untuk menciptakan pemilu yang damai dan kondusif di wilayah Pesanggrahan. Selain itu, APK yang ada juga harus dipasang sesuai ketentuan yang ada.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Foto: Forkopimcam Pesanggrahan Jaksel gelar rapat koordinasi jelang pemilu 2024 (dok. istimewa)

"Pemilu aman dan damai harga mati untuk wilayah Kecamatan Pesanggrahan Jaksel. Pemasangan APK sesuai dengan aturan yang berlaku dan memperhatikan keindahan. Titik atau lokasi pemasangan APK akan diberitahukan lebih lanjut," ujarnya.

Lebih lanjut, Tedjo kembali mengajak stakeholder terkait dan masyarakat untuk senantiasa menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan saat momentum tahun politik.

"Mari jaga kondusifitas baik Pilpres dan Pileg serta peserta pemilu untuk mempunyai peran membantu menjaga Kamtibmas baik mulai dari pemasangan atribut partai, baik Capres dan Caleg. Menjaga soliditas wilayah Kecamatan Pesanggrahan dan mensukseskan Pemilu 2024," pungkasnya.


Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Bogor sore ini. Usai pertemuan, Jokowi sempat mengantar SBY ke mobil.

Pantauan detikcom, Senin (2/10/2023) dari salah satu pintu masuk Istana Bogor tepatnya di Jalan Juanda (depan Kantor Wali Kota Bogor) SBY terlihat keluar istana pukul 17.44 WIB. Pertemuan antara SBY dan Jokowi berlangsung hampir satu jam.

Di waktu tersebut ada tiga orang terlihat keluar Istana. Ketiganya memakai baju batik lengan panjang. Dua dari tiga orang itu adalah SBY dan Jokowi.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ketiganya keluar Istana secara berbarengan. SBY tampak berada di posisi tengah. Ketiganya tampak ngobrol saat keluar Istana sampai SBY memasuki mobil.

Ada satu mobil yang bersiaga di lokasi untuk menjemput SBY. Tak lama, mobil itu pun pergi meninggalkan Istana.

Diketahui, berdasarkan informasi yang diterima memang ada pertemuan antara Jokowi dan SBY di Istana Bogor. Pertemuan itu direncanakan pukul 16.00 WIB. detikcom telah menghubungi 3 narasumber yang mengetahui rencana pertemuan tersebut dan membenarkannya.

Meski demikian, belum ada pernyataan resmi dari Partai Demokrat terkait pertemuan SBY dan Jokowi. Kepala Bakomstra Demokrat Herzaky Mahendra Putra hanya tersenyum saat ditanya benar tidaknya pertemuan SBY dan Jokowi sore ini.

Sebelumnya, detikcom memantau di lokasi pukul 16.00 WIB tidak ada mobil yang masuk di pintu istana (depan Kantor Wali Kota Bogor). Pintu pagar istana berwarna hitam itu tertutup rapat dan terpasang barier.

Namun, sekitar pukul 16.42 WIB, barier oranye itu dibuka sebagian. Para petugas yang sebelumnya berara di dalam sempat keluar dan terlihat berkoordinasi. Tidak berselang lama barier ditutup kembali, petugas pun masuk ke dalam.

Sekitar pukul 16.52 WIB, terlihat mobil berpelat F 414 RI melewati pintu tersebut. Ada pengawalan satu mobil polisi yang menyalakan sirine.

Tidak lama, dari kejauhan, terpantau ada mobil hitam yang juga masuk ke dalam area Istana. Meski demikian, pelat kendaraan tersebut tidak terlihat lagi ketika hendak parkir.

Untuk diketahui, mobil F 414 RI biasa ditumpangi SBY dalam beberapa kegiatan. Mobil ini juga ditumpangi SBY saat hadir ke kediaman Prabowo Subianto di Hambalang, Jawa Barat, Minggu (17/9).

Simak juga Video 'Demokrat Dukung Prabowo Capres 2024 hingga SBY Nyanyi 'Kamu Nggak Sendirian'':

[Gambas:Video 20detik]


Elektabilitas bacapres Koalisi Perubahan Anies Baswedan menurun dalam survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA pasca deklarasi Anies dan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin (AMIN). PKB telah menginstruksikan para kader dan relawan untuk turun langsung menyapa masyarakat.

"Semua kader dan struktur sudah diinstruksikan untuk bersama-sama partai koalisi dan relawan membentuk posko-posko kemenangan dan bergerak door to door ke graasroot menyapa masyarakat langsung, sambil memperluas relawan dan dukungan rakyat," kata Ketua DPP PKB Daniel Johan kepada wartawan, Senin (2/10/2023).

Daniel berterima kasih atas hasil survei-survei yang ada. Daniel menilai jika hasil survei itu berbanding terbalik dengan aksi para kader di lapangan.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kalau tinggi jangan besar kepala, kalau sebaliknya semakin dorong semangat. Namun kita bersyukur karena geliat di lapangan sangat berbeda dengan hasil survei LSI ini, sambutan dan gairah di basis semakin kuat," ujarnya.

Daniel lantas memohon doa dan dukungan masyarakat untuk kemenangan AMIN. Dia pun meminta para kader untuk menyatu dengan rakyat.

"Kita minta seluruh kader partai koalisi dan relawan AMIN benar-benar menyatu dengan rakyat, terus bergandengan tangan dengan masyarakat dan sampaikan salam hormat dan program-program AMIN kepada masyarakat agar perjuangan ini menjadi perjuangan bersama," tuturnya.

Diketahui, lembaga survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA mengungkap elektabilitas bacapres Koalisi Perubahan Anies Baswedan menurun pasca deklarasi Anies-Cak Imin (AMIN). Hasil survei LSI Denny JA menyebut elektabilitas Anies menurun setelah memilih Muhaimin Iskandar sebagai bacawapres.

Peneliti LSI Denny JA Adjie Alfaraby mengatakan elektabilitas Anies menurun dari angka 19,7% pada Agustus menjadi 14,5% di September. Dia menyebut elektabilitas Anies menurun 5,2% setelah memilih Cak Imin sebagai bacawapres.

"Anies elektabilitasnya justru turun pascadeklarasi, pascamemilih Cak Imin sebagai cawapres justru elektabilitas Anies menurun, dari Agustus 19,7% turun ke 14,5%, jadi turunnya kurang lebih 5,2% setelah Cak Imin dipilih cawapresnya Anies," kata Adjie dalam pemaparannya, Senin (2/10/2023).

"Elektablitas Anies menurun 5,2% setelah pilih Muhaimin sebagai bacawapres," imbuhnya.

Adjie mengatakan hasil riset kualitatif menyebutkan ada beberapa faktor yang menyebabkan elektabilitas Anies menurun. Pertama, kata Adjie, soal kritik Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) soal pemimpin yang tidak memegang janji. Diketahui pernyataan SBY itu menanggapi kabar duet Anies dan Cak Imin pada saat itu.

"Temuan kita mengonfirmasi bahwa memang terjadi penurunan, penurunan ini setelah kita teliti, setelah kita buat riset kualitatif yang kita kerjakan minimal memang ada 2 hal yang menjadi jawaban mengapa Anies cenderung menurun pasca deklarasi AMIN, pertama, kritik keras SBY soal pemimpin yang tidak memegang janji yang beredar luas," kata Adjie.


Elektabilitas pasangan bakal capres-cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Cak Imin) berada di posisi ketiga versi Lembaga survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA. Apa respons Muhaimin Iskandar (Cak Imin)?

"Ya ini jadi bahan untuk semakin bekerja, semakin semangat," jelas Cak Imin usai menghadiri acara di Ponpes Darul Falah, Desa Jekulo, Kudus, Senin (2/10/2023).

Cak Imin mengatakan salah satu kerja kerasnya adalah sowan ke sejumlah kiai yang ada di Jateng. Kali ini Cak Imin bersama rombongan hadir pada acara Haul Muallif Dalail Al-Khairat di Ponpes Darul Falah Kudus.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dalam kesempatan ini, Cak Imin minta doa restu para kiai untuk maju Pilpres 2024. Menurutnya, para kiai memberikan respons bagus untuknya.

"Saya sangat bersyukur di suatu acara banyak ketemu banyak kiai terutama para Habaib, khususnya Habib Umar, Kiai Badawi, intinya saya mohon doa restu, mohon terus menerus diberikan arahan, diberikan bimbingan agar perjalanan saya bersama Mas Anies lancar," jelas Cak Imin.

"Alhamdulillah sambutan mereka positif dan mendoakan saya, yang paling penting menyerukan kepada masyarakat kepada umat untuk bareng-bareng untuk menuju perubahan Indonesia," lanjut dia.

Oleh karena itu, Cak Imin optimistis bisa meraih 10 juta suara di Jawa Tengah. "Targetnya 10 juta, moga-moga terbenahi," ujar Ketum PKB ini.

Survei LSI Denny JA

Dikutip dari detiknews, Lembaga survei LSI Denny JA merilis elektabilitas tiga pasangan capres yang masuk bursa Pilpres 2023. Hasilnya Prabowo Subianto unggul dari Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan.

Survei digelar 4-12 September 2023 terhadap 1.200 responden. Survei dilakukan dengan wawancara tatap muka menggunakan kuesioner. Pemilihan sampel dilakukan dengan multistage random sampling dan dilengkapi dengan riset kualitatif dengan margin of error sekitar ±2,9%.

selengkapnya baca halaman berikutnya


Bakal calon wakil presiden Koalisi Perubahan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menghadiri acara Haul Muallif Dalail Al-Khoirot sekaligus Maulid Nabi di Ponpes Darul Falah Kudus. Cak Imin yang kini berpasangan dengan Capres Anies Baswedan bercerita sempat dikhianati pacar lama.

"Pacar lama sudah tertutup, ada pacar baru untuk menghadapi masa depan Indonesia," kata Cak Imin saat memberikan sambutannya di Ponpes Darul Falah Desa Jekulo, Kudus, Senin (2/10/2023).

Cak Imin bercerita juga sempat ketemu dengan pimpinan Pendidikan Kader Penggerak Nahdlatul Ulama (PKPNU) Kiai Mun'in DZ. Dia saat itu bercerita bahwa dia dikhianati.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Saya juga sowan ke pimpinan utama PKPNU, Kiai Mun'in DZ, kiai ini, saya pacar lama sepertinya berkhianat butuh pacar baru, Insya Allah pacar baru ini," ungkapnya.

Lanjut Cak Imin pada bulan Agustus 2023 lalu dia merasa tertutup dengan koalisi yang telah dibentuk dengan Gerindra. Lalu dia pun ketemu dengan para kiai yang ada di Jateng. Salah satunya Kiai Ahmad Badawi Basyir Kudus.

"Pada suatu hari akhir bulan Agustus 2023, pacar lama tertutup, saya sowan ke Gus Badawi tidak ketemu, saya menelpon semua berhenti. Gus Badawi kebetulan umroh, 'bentar kasih 4 jam, tak (saya) istiharah Al-Quran," kata dia menirukan.

Cak Imin meminta doa dan petunjuk kepada Gus Badawi. Selang sekitar lima jam, dia pun mendapatkan petunjuk untuk mencari pacar atau koalisi baru. Singkatnya, Cak Imin bersama PKB melabuhkan ke Nasdem yang berpasangan dengan Anies Baswedan.

"Alhamdulillah lima jam baru nelpon, ayatnya yang keluar intinya tinggal pacar lama, cari pacar yang baru," kata Cak Imin.

"Berkah istikharah para kiai Gus Badawi saya mantap minta restu pilihan dari teman-teman PKB Insya Allah secara nasional, politik, secara kalkulasi politik Insya Allah terbaik bagi Indonesia tahun 2024 mendatang," dia melanjutkan.

Cak Imin mengaku sudah kenal lama dengan Anies saat masih duduk di bangku kuliah. Dia pun memiliki cita-cita sama, yakni perubahan. Hingga akhirnya Cak Imin dipertemukan untuk berpasangan pada Pilpres 2024 mendatang.

Ketua DPW PKB Jateng, KH Muhammad Yusuf Chudlori mengatakan Cak Imin bersama Prabowo menjalin koalisi setahun terakhir. Namun akhirnya dipertemukan dengan Anies untuk maju di Pilpres 2024 mendatang.

"Gus Muhaimin lontang luntung dengan Pak Prabowo setahun, akhirnya kok ketemunya sama Pak Anies, ini yang menemukannya adalah Gusti Allah," tambah Gus Yusuf.

Bertemu Habib Rizieq, Cak Imin Bantah Bahas Dukungan


Elektabilitas bacapres Koalisi Perubahan Anies Baswedan menurun pasca deklarasi Anies-Cak Imin (AMIN) dalam survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA. NasDem mengaku tak khawatir dengan hal tersebut.

"Santai saja. Nanti juga naik," kata Ketua DPP Partai NasDem Effendy Choirie atau Gus Choi kepada wartawan, Senin (2/10/2023).

Gus Choi pun meyakini jika elektabilitas Anies nantinya akan melonjak naik. Dia berkeyakinan nantinya Anies dapat melampaui hasil-hasil survei dari dua bacapres lain, yakni Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Insyaallah melampui mereka," ujarnya.

"Jalan terus nanti juga sampai," tambah dia.

Diketahui, lembaga survei LSI Denny JA mengungkap elektabilitas bacapres Koalisi Perubahan Anies Baswedan menurun pasca deklarasi Anies-Cak Imin. Hasil survei LSI Denny JA menyebut elektabilitas Anies menurun setelah memilih Muhaimin Iskandar sebagai bacawapres.

Peneliti LSI Denny JA Adjie Alfaraby mengatakan elektabilitas Anies menurun dari angka 19,7% pada Agustus menjadi 14,5% di September. Dia menyebut elektabilitas Anies menurun 5,2% setelah memilih Cak Imin sebagai bacawapres.

"Anies elektabilitasnya justru turun pascadeklarasi, pascamemilih Cak Imin sebagai cawapres justru elektabilitas Anies menurun, dari Agustus 19,7% turun ke 14,5%, jadi turunnya kurang lebih 5,2% setelah Cak Imin dipilih cawapresnya Anies," kata Adjie dalam pemaparannya, Senin (2/10/2023).

"Elektablitas Anies menurun 5,2% setelah pilih Muhaimin sebagai bacawapres," imbuhnya.

Adjie mengatakan hasil riset kualitatif menyebutkan ada beberapa faktor yang menyebabkan elektabilitas Anies menurun. Pertama, kata Adjie, soal kritik Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) soal pemimpin yang tidak memegang janji. Diketahui pernyataan SBY itu menanggapi kabar duet Anies dan Cak Imin pada saat itu.

"Temuan kita mengonfirmasi bahwa memang terjadi penurunan, penurunan ini setelah kita teliti, setelah kita buat riset kualitatif yang kita kerjakan minimal memang ada 2 hal yang menjadi jawaban mengapa Anies cenderung menurun pasca deklarasi AMIN, pertama, kritik keras SBY soal pemimpin yang tidak memegang janji yang beredar luas," kata Adjie.


Lembaga survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA merilis survei salah satunya soal kepuasan kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan arah dukungan pemilih yang merasa puas. Hasilnya, pemilih yang puas kinerja Jokowi terbagi ke Prabowo 42,2% dan Ganjar Pranowo 41,8%.

Survei digelar 4-12 September 2023 terhadap 1.200 responden. Survei dilakukan dengan wawancara tatap muka menggunakan kuesioner. Pemilihan sampel dilakukan dengan multistage random sampling dan dilengkapi dengan riset kualitatif dengan margin of error sekitar ±2,9%.

Peneliti LSI Denny JA Adjie Alfaraby mulanya merilis survei kepuasan terhadap kinerja Presiden Jokowi. Hasilnya, 76,3% masyarakat menyatakan puas.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Jadi yang puas ke Jokowi sebagai presiden itu angkanya 76,3%, mereka yang menyatakan puas terhadap kinerja Pak Jokowi artinya sangat besar ya, di akhir masa jabatan beliau yang kedua tapi tingkat kepuasan masih cukup tinggi untuk Pak Jokowi," kata Adjie dalam pemaparannya, Senin (2/10/2023).

Kemudian LSI Denny JA merilis arah dukungan pemilih yang puas dengan kinerja Jokowi. Hasilnya, pemilih yang mendukung Prabowo Subianto di angka 42,2% disusul Ganjar 41,8% dan Anies 9,8%.

"Jadi pemilih yang puas terhadap kinerja Jokowi ini kebagi antara Ganjar dan Prabowo," kata Adjie.

Berikut persentasenya:

Kepuasan Kinerja Presiden vs 3 Nama Capres

Kepuasan Kinerja Jokowi

-Sangat puas/cukup puas 76,3%

3 Nama Capres

-Prabowo Subianto 42,2%

-Ganjar Pranowo 41,8%

-Anies Baswedan 9,8%

TT/TJ: 6,2%

Simak Video 'Survei Capres LSI Denny JA: Prabowo 39,8%, Ganjar 37,9% dan Anies 14,5%':

[Gambas:Video 20detik]


Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Bogor sore ini. Pertemuan berlangsung hampir sekitar satu jam.

Pantauan detikcom di salah satu pintu masuk Istana Bogor tepatnya di Jalan Juanda (depan Kantor Wali Kota Bogor) pukul 17.44 WIB, Senin (2/10/2023), terlihat ada tiga orang yang keluar dari Istana.

Ketiga orang itu memakai batik lengan panjang. Dua di antaranya SBY dan Jokowi.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Di depan pilar Istana itu juga terlihat satu mobil yang sudah menunggu. Jokowi tampak mengantar SBY masuk ke dalam mobil. Tak lama mobil itu pun meninggalkan lokasi.

Diketahui, Berdasarkan informasi yang diterima, ada pertemuan antara Jokow dan SBY di Istana Bogor. Pertemuan itu direncanakan pukul 16.00 WIB. detikcom telah menghubungi 3 narasumber yang mengetahui rencana pertemuan tersebut dan membenarkannya.

Meski demikian, belum ada pernyataan resmi dari Partai Demokrat terkait pertemuan SBY dan Jokowi. Kepala Bakomstra Demokrat Herzaky Mahendra Putra hanya tersenyum saat ditanya benar tidaknya pertemuan SBY dan Jokowi sore ini.

Pantauan detikcom di lokasi yang sama, tidak ada mobil yang masuk di pintu istana (depan Kantor Wali Kota Bogor) pukul 16.00 WIB. Pintu pagar istana berwarna hitam itu tertutup rapat dan terpasang barier.

Namun, sekitar pukul 16.42 WIB, barier oranye itu dibuka sebagian. Para petugas yang sebelumnya berada di dalam sempat keluar dan terlihat berkoordinasi. Tidak berselang lama barier ditutup kembali, petugas pun masuk ke dalam.

Sekitar pukul 16.52 WIB, terlihat mobil hitam berpelat F 414 RI melewati pintu tersebut. Ada pengawalan satu mobil polisi yang menyalakan sirine.

Tidak lama, dari kejauhan, terpantau ada mobil hitam masuk ke dalam area Istana. Meski demikian, pelat kendaraan tersebut tidak terlihat lagi ketika hendak parkir.

Untuk diketahui, mobil F 414 RI biasa ditumpangi SBY dalam beberapa kegiatan. Mobil ini juga ditumpangi SBY saat hadir ke kediaman Prabowo Subianto di Hambalang, Jawa Barat, Minggu (17/9).

Lihat juga Video 'Momen SBY Nyanyi 'Kamu Nggak Sendirian, Prabowo Merasa Tersanjung':

[Gambas:Video 20detik]


Bakal calon presiden dari PDIP Ganjar Pranowo menghadiri peringatan hari ulang tahun (HUT) Paguyuban Sosial Marga Tionghoa (PSMTI). Ganjar langsung menjadi rebutan foto para tamu acara.

Pantauan detikcom di Gedung Sasono Utumo, TMII, Jakarta Timur, Senin (2/10/2023), tampak Ketua Umum Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo, sudah lebih dulu hadir di acara itu. Diketahui, Perindo yang dipimpin Hary Tanoe merupakan salah satu pengusung Ganjar.

Ganjar kemudian tiba sekitar pukul 17.39 WIB. Ganjar tampak mengenakan kemeja batik.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dia terlihat tersenyum sambil meladeni ajakan foto para tamu. Ganjar kemudian masuk ke lokasi acara tersebut.

Sebelumnya, Ketua Umum (Ketum) PSI Kaesang Pangarep dan istri, Erina Gudono, lebih dulu menghadiri HUT ke-25 Paguyuban Sosial Marga Tionghoa (PSMTI).

Acara ini juga dihadiri Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Grace Natalie, hingga Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia, Moeldoko.