Daftar Isi Pernyataan Agus Rahardjo

Ketua Komisi III Fraksi PDIP Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul turut menanggapi pernyataan eks Ketua KPK Agus Rahardjo yang mengaku pernah diminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menghentikan kasus e-KTP. Pacul malah merasa heran lantaran pernyataan itu tak disampaikannya saat masih menjabat sebagai Ketua KPK.

Menurut Pacul, pernyataan itu sudah kadaluwarsa bila disampaikan saat ini. Bahkan, pernyatan itu dinilai Pacum menjadi sesuatu yang ambigu.

"Ini kan barang kedaluwarsa, kan gitu lho. Ini omongan orang yang kedaluwarsa, mestinya dulu ketika dia menjadi Ketua KPK ngomong, kan begitu lho. Ini kan jadi ambigu kalau seperti ini," ucap Pacul di gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Selasa (5/12/2023), seperti dikutip dari detikNews.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kenapa enggak dulu gitu lho. Sekaligus pada saat itu kan perform itu. Pada saat kejadian dia pulang langsung press conference atau ngomong sama pimpinan 'ini gimana kawan-kawan' gitu lho," lanjutnya.

Selain itu, Pacul juga mempertanyakan motif dari pernyataan Agus. Apalagi, saat ini memang telah memasuki tahun politik untuk Pemilu 2024.

"Lah gimana nyatanya kalau faktanya kan udah inkrah, udah selesai itu urusan. Motifnya apa coba ini ngomong kalau kita bicara motif apa motifnya, Pak Agus? Saya kan juga belum tahu nih motifnya terlepas apa pun lho," kata Pacul.

"Apalagi kudengar Pak Agus juga caleg, kan susah kita. Tapi bahwa usulan untuk pemanggilan (Agus) ya nanti kita lihat lah," tambahnya.

Soal usulan pemanggilan Agus ke DPR, Pacul mengaku komisinya belum membahas rencana tersebut. Namun ia tetap tak menutup kemungkinan Komisi III DPR akan mempertimbangkannya dalam rapat internal.

"Ya itu bisa-bisa saja (dipertimbangkan memanggil Agus) kan kita punya rapat internal," jelas Pacul.

Selain Pacul, ada pula Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko yang juga mempertanyakan motif dari pernyataan Agus Rahardjo. Moeldoko malah secara blak-blakan mengaku curiga hal tersebut ada kaitannya dengan politik.

"Saya melihat ini ada motif tertentu, setidaknya ada motif politik," kata Moeldoko dalam keterangan kepada wartawan, Selasa (5/12/2023).

"Kita tahu persoalan ini dimulai tahun 2017, kenapa baru sekarang dan saat situasi negara sedang menghadapi situasi perpolitikan yang cukup meningkat," tambahnya.

Lebih lanjut, Moeldoko mengimbau masyarakat untuk bersikap bijak dan cerdas dalam menganggapi isu tersebut.

Pernyataan Agus Rahardjo

Agus mengaku bahwa dirinya sempat dipanggil ke Istana Negara oleh Jokowi. Dirinya lalu diminta untuk menghentikan kasus yang melibatkan Setya Novanto tersebut.

"Saya terus terang pada waktu kasus e-KTP saya dipanggil sendirian, oleh Presiden. Presiden waktu itu ditemani oleh Pak Pratikno. Saya heran biasanya memanggil itu berlima, ini kok sendirian. Dan dipanggilnya juga bukan lewat ruang wartawan, tapi lewat masjid kecil gitu," kata Agus dalam program Rosi di Kompas Tv, Jumat (1/12/2023).

Menurutnya, Jokowi saat itu sudah dalam keadaan marah saat Agus memasuki ruangan. Agus kemudian diminta untuk menghentikan kasus e-KTP.

"Di sana begitu saya masuk, Presiden sudah marah. Menginginkan... karena baru saya masuk, beliau sudah teriak 'Hentikan'. Kan saya heran, hentikan, yang dihentikan apanya," cerita Agus.

"Setelah saya duduk, ternyata saya baru tahu kalau yang suruh hentikan itu adalah kasusnya Pak Setnov, Ketua DPR pada waktu itu, mempunyai kasus e-KTP supaya tidak diteruskan," lanjutnya.

Jokowi Jawab Isu Minta Setop Kasus e-KTP: Kepentingan Apa Diramaikan?


Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono merespons soal adanya dugaan pelanggaran kampanye yang dilakukan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka di kawasan car free day (CFD). Ia mengatakan, permasalah itu dapat ditanyakan kepada Bawaslu.

"Ya ada Bawaslu. Tanya sama Bawaslu," kata Heru Budi pada wartawan di Waduk Pluit, Jakarta Utara, Selasa (5/12/2023).

Gibran sebelumnya memberikan tanggapannya setelah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta menyoroti aksinya bagi-bagi susu di area Car Free Day (CFD) Sudirman-Thamrin. Menanggapi dengan santai, cawapres pendamping Prabowo Subianto itu malah mempersilakan Bawaslu untuk mendalami aksinya tersebut.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Menurut Gibran, aksinya itu dilakukan tanpa adanya atribut dan Alat Peraga Kampanye (APK).

"Silakan ditelusuri, jika ada sesuatu yang tidak pas silakan nanti bisa dikomunikasikan dengan tim kami," kata Gibran kepada wartawan di GBK Arena, Jakarta, Senin (4/12), dikutip dari detikNews.

Lebih lanjut, Gibran menjelaskan bahwa pembagian susu dilakukan saat olahraga di CFD dan tanpa menggunakan atribut apapun.

"Yang jelas kemarin kami semua tanpa atribut, tanpa APK ya, itu ya," jelasnya.

Selain itu, Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming meminta Bawaslu cermat dalam proses pendalaman hal ini.

"Saya kira Bawaslu harus cermat dan pintar memilah-milahnya," kata Sekretaris TKN Prabowo-Gibran, Nusron Wahid, kepada wartawan, Selasa (5/12).

Nusron menilai kegiatan Gibran tidak ada ajakan memilih ataupun simbol-simbol kampanye paslon. Dia pun mewanti-wanti paslon tidak boleh berkunjung ke tempat publik lainnya.

"Selama tidak ada kampanye, tidak ada ajakan, tidak ada simbol-simbol paslon, masak sebagai warga negara tidak boleh datang ke suatu acara. Lama-lama paslon nggak boleh juga datang untuk belanja ke mal, salat jemaah ke masjid atau ke rumah sakit sekadar menengok saudara yang sakit atau antar anak yang berubah," ujar Nusron.


Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno merespons pernyataan cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar (Cak Imin) terkait program OK OCE yang disebut gagal oleh Mahasiswa Universitas Negeri Padang (UNP). Sandiaga meminta program itu tidak dikaitkan dengan gerakan politik.

"Jadi gerakan-gerakan ini (OK OCE dan program lainnya) berjalan semuanya, memiliki konsep berkelanjutan dan kami senang sekali mendapat perhatian. Tapi memang dipisahkan, jangan dipolitikkan sebuah gerakan, itu adalah gerakan pemberdayaan masyarakat," kata Sandi dilansir detikbali, Selasa (5/12/2023).

Cak Imin diketahui menyinggung OK OCE sebagai program pribadi Sandiaga saat maju sebagai calon wakil gubernur di Pilgub DKI Jakarta tahun 2017. Ketum PKB itu juga sempat meragukan keberhasilan dari program OK OCE.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Sandiaga mengatakan OK OCE saat ini telah berhasil. Dia juga menegaskan program tersebut tidak hanya terbatas pada lingkup DKI Jakarta. Dia mengaku OK OCE sudah menjadi gerakan di masyarakat.

"Tidak ada program pribadi. Begitu kami menjadi petugas pelayan publik, semua yang kami lakukan untuk kemaslahatan masyarakat dan kebermanfaatan terutama bagi UMKM," imbuh Sandi.

Sandiaga kemudian menjelaskan capaian dari program OK OCE. Menurutnya, program itu berhasil menyerap 600 ribu usaha UMKM.

"Program OK OCE ini Alhamdulillah menjadi gerakan sosial penciptaan kewirausahaan dan lapangan kerja dan per hari ini masih berjalan dengan total lebih dari 600 ribu UMKM di seluruh Indonesia dan 1,6 juta lapangan kerja," tutur Sandi.

Simak selengkapnya di sini

Simak juga Video: Anies: Saya Ini Diamanati Buat Jadi Capres, Uang Tidak Punya

[Gambas:Video 20detik]


Calon wakil presiden (Cawapres) nomor urut 1 Muhaimin Iskandar (Cak Imin) bertemu dengan ulama kharismatik dan ribuan santri di Aceh. Cak Imin berjanji akan memperhatikan fasilitas santri bila terpilih dalam Pemilu 2024.

Pantauan detikSumut, Cak Imin tiba di Dayah Darul Munawwarah di Kecamatan Bandar Dua, Pidie Jaya, Selasa (5/12/2023) sekitar pukul 17.20 WIB. Begitu turun dari mobil, Cak Imin disambut ribuan santri yang melantunkan salawat badar.

Cak Imin menuju ke lokasi acara yang ikuti para santri. Ketua umum PKB itu juga disambut sejumlah ulama karismatik Aceh di antaranya Abu Hasanoel Bashry (Abu Mudi), Teungku Usman Ali (Abu Kuta Krueng), Waled Nuruzzahri Yahya (Waled Nu), Abu Paya Pasi dan lainnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Wakil Ketua DPR RI itu hadir di Pesantren Darul Munawwarah untuk mengikuti silaturahmi dengan alim ulama dan pimpinan pondok pesantren Aceh. Cak Imin berjanji di depan ribuan santri akan menambah dana abadi pesantren yang saat ini disebut masih tergolong kecil.

"Saya Insyaallah berikhtiar untuk membantu pesantren-pesantren supaya lebih maju lagi," kata Cak Imin kepada wartawan.

Menurutnya, kehadiran dirinya di pesantren diterima para ulama seluruh Aceh, ulama NU serta pimpinan pondok pesantren. Cak Imin mengaku sangat berterima kasih atas dukungan yang diberikan ulama Tanah Rencong kepada pasangan AMIN.

"Kami berterima kasih salam hormat kami kepada seluruh ulama Aceh yang telah memberikan kepercayaan kepada AMIN, Anies Muhaimin untuk bsa memenangkan pemilu 2024," jelas Cak Imin.

"Ini penghormatan, penghargaan sekaligus kepercayaan yang harus saya emban dengan mas Anies sehingga ulama-ulama menitipkan banyak pesan salah satunya adalah bagaimana pesantren semakin dapat tempat yang memadai terutama infrastruktur dan fasilitas santri yang biasanya sangat terbatas ini diperhatikan," jelas Cak Imin.

Cak Imin menyebutkan, ulama dan pesantren di Aceh menjadi basis suara pasangan AMIN. Dia yakin pasangan nomor urut 1 dapat meraup suara hingga 95 persen di Aceh.

"InsyaAllah 95 persen ini janji seluruh tim dan para kiai," jelasnya.

Anies-Cak Imin Bersyukur Sudah Bisa Santai Jelang Daftar Pilpres


Fraksi PKB DPR menyepakati pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ). Dalam RUU tersebut, Fraksi PKB mengusulkan agar unsur pimpinan daerah DKJ dipilih secara demokratis melalui mekanisme pemilu, baik untuk gubernur, wali kota, bupati, maupun wakil rakyat.

"Kami menyetujui pembahasan RUU DKJ dengan beberapa catatan. Salah satu catatan kami adalah jangan sampai status baru Jakarta akan mengebiri hak-hak rakyat untuk memilih pimpinan daerah mereka secara demokratis melalui mekanisme pemilu," ujar Juru Bicara Fraksi PKB Ibnu Multazam dalam keterangan tertulis, Selasa (5/12/2023).

Hal ini ia sampaikan usai Rapat Badan Legislasi (Baleg) DPR pada Senin (4/12). Ia menjelaskan Fraksi PKB memandang RUU DKJ memang harus segera dibahas agar tidak terjadi kekosongan status administrasi Kota Jakarta. Menurutnya, per tanggal 15 Februari 2024 mendatang Undang-Undang (UU) Nomor 3/2022 tentang Ibu Kota Nusantara (IKN) secara resmi berlaku.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Jadi memang harus segera dibahas RUU DKJ agar tidak terjadi kekosongan hukum terkait status dari Jakarta setelah Ibu Kota resmi pindah ke Nusantara di Kalimantan Timur," tuturnya.

Ibnu mengatakan Fraksi PKB sepakat jika Jakarta menjadi pusat perekonomian nasional setelah tak lagi menjadi ibu kota negara. Namun, Fraksi PKB tidak sepakat jika Jakarta hanya berstatus sebagai wilayah administratif yang sepenuhnya dikendalikan dan dikontrol oleh pemerintah pusat.

"Meskipun beralih fungsi menjadi pusat perekonomian nasional dengan menyediakan layanan jasa keuangan dan pusat bisnis global, namun dalam pandangan Fraksi PKB DKJ harus menjadi wilayah otonom yang menjamin hak-hak warganya secara demokratis," terang Ibnu.

Ia menilai jika suatu daerah hanya berstatus sebagai wilayah administratif, maka kewenangan memilih kepala daerah seperti Gubernur bisa dilakukan oleh Presiden. Menurutnya, situasi ini rentan memicu konflik kepentingan mengingat presiden merupakan figur politik yang punya agenda politik dan ekonomi tersendiri.

"Kalau bersifat otonom maka pimpinan DKJ mulai dari gubernur, wali kota, bupati hingga DPRD akan dipilih langsung oleh rakyat sesuai mekanisme pemilu," katanya.

Legislator asal Jatim VII ini mengatakan Fraksi PKB akan memperjuangkan DKJ sebagai wilayah otonom dengan segala konsekuensi pada rapat-rapat pembahasan dengan pemerintah. Fraksi PKB akan mengundang pakar, kelompok masyarakat, hingga kalangan perguruan tinggi untuk memastikan substansi RUU DKJ tidak mencederai hak-hak politik warga Jakarta.

"Kami akan concern memperjuangkan DKJ sebagai wilayah otonom sehingga di sana ada penghormatan terhadap hak-hak dasar warga Jakarta untuk dipilih dan memilih para pimpinan daerahnya," pungkas Ibnu.


Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) segera mengatasi kurangnya lokasi Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu), sebelum pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) pada tahun 2024 mendatang.

Berdasarkan laporan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) DKI, diketahui masih terdapat lima wilayah yang belum memiliki Sentra Gakkumdu. Wilayah tersebut meliputi Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, dan Kabupaten Kepulauan Seribu.

Sekretaris Komisi A DPRD DKI Jakarta, Achmad Yani mengatakan setiap wilayah idealnya diperlukan memiliki pusat aktivitas penegakan hukum tindak pidana Pemilu, untuk menjaga proses Pemilu agar berjalan kondusif sesuai aturan yang berlaku.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kami memang mendengar ada beberapa ruangan kantor ya untuk Bawaslu yang sekarang ini belum representatif. Mereka mengusulkan agar ada ruangan sidang, dan ruang Gakkumdu. Sehingga kita dorong Pemprov DKI untuk bisa direalisasikan," ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (5/12/2023).

Achmad pun mengingatkan Pemprov DKI memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan tersebut, dengan harapan agar pelaksanaan Pemilu 2024 tidak terganggu hanya karena kekurangan fasilitas.

"Masih ada kesempatan untuk menyiapkan itu sehingga kita berharap berbagai kekurangan itu, Pemprov bisa segera memenuhi," ungkapnya.

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama anggota Bawaslu DKI Jakarta Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat, Burhanuddin mengungkapkan saat ini hanya wilayah Jakarta Timur yang telah memiliki Sentra Gakkumdu.

"Memang ada beberapa wilayah yang kurang, kecuali Jakarta Timur. Itu tempat Gakkumdu, sentra penegakan hukum yang nantinya akan ditempati Jaksa, Polisi, dan Bawaslu untuk penanganan pelanggaran Pemilu," kata Burhanuddin.

Sementara untuk Kepulauan Seribu, Bawaslu berencana untuk menyewa tempat yang akan dijadikan Sentra Gakkumdu. Hal ini disebabkan oleh rencana penggunaan kantor mitra praja yang saat ini berfungsi sebagai Sentra Gakkumdu akan dialihkan untuk Kejaksaan.

"Kantor ini dengar-dengar akan ditempati atau akan digunakan oleh Kejaksaan. Maka kami akan pindah. Kalau tidak difasilitasi Pemprov, maka kami akan sewa," tandasnya.


Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka, menghadiri acara rapat konsolidasi pemenangan pemilu DPD Golkar Jawa Tengah. Ada momen Gibran tak ikuti yel-yel Golkar dan direspons Ketum Golkar Airlangga Hartarto.

Dilansir detikJateng Selasa (5/12/2023), konsolidasi itu digelar di Hotel Grand Mercure Solo Baru, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo. Gibran datang sekira pukul 16.15 WIB.

Kedatangannya langsung disambut Kader Golkar, dengan yel-yel. Sebagian Kader memanfaatkan momen itu untuk foto bersama Gibran yang saat itu mengenakan baju batik.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Gibran! Wakil Presiden," teriak relawan yang menyambut Gibran.

"Mas Gibran siapa yang punya, Mas Gibran siapa yang punya, Mas Gibran siapa yang punya, yang punya kita semua," yel-yel yang dinyanyikan.

Gibran lantas menarik sorotan ketika tidak mengikuti yel-yel Golkar yang dipandu Airlangga. Airlangga mengawali dengan yel-yel, yang dijawab oleh para Kader Golkar yang hadir.

"Kalau 'Indonesia' jawabannya, 'Golkar' kalau 'Golkar menang' 'Prabowo-Gibran 1 putaran' diakhiri dengan 'Gibran' jawabannya 'Golkar siap'," kata Airlangga.

Setelah itu, teriakan yel-yel dilakukan. Para Kader menjawab yel-yel tersebut sesuai arahan Airlangga.

Kendati demikian, Gibran yang hadir di acara tersebut terlihat tak memberikan respons apa-apa. Airlangga pun kembali berseloroh kalau hal tersebut aman buat Gibran lantaran arahan yel-yel itu ditujukan untuk kader Golkar.

"Ini yang teriak-teriak kader, bukan mas (Gibran) jadi mas Gibran aman," lanjut Airlangga.

Usai acara, Airlangga menjelaskan teriakan yel-yel Gibran yang dijawab Golkar tersebut. Diketahui, status Gibran sebagai Kader PDIP masih belum ada kepastian meski sudah maju Pilpres bersama Koalisi Indonesia Maji (KIM).

"(Yel-yel) Itu harapan dari kader," ucap Airlangga kepada awak media.

Baca selengkapnya di sini.

Simak juga Video: Gibran Disorot soal Asam Sulfat, TKN: Yang Penting Beri Protein-Gizi

[Gambas:Video 20detik]


Calon wakil presiden (Cawapres) nomor urut 1 Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menghadiri acara silaturahmi ulama dan pimpinan pondok pesantren di Darul Munawwarah. Cak Imin berencana merealisasikan Menteri bidang Pesantren.

"Undang-Undang (UU) Pesantren tadi Abuya Usman menyampaikan, Undang-Undang Pesantren harus ditindaklanjuti dengan berbagai anggaran yang besar, siap. Saya juga setuju," kata Cak Imin di hadapan para Kiai dan Ulama, Kita Krueng, Pidie Jaya, Aceh, Selasa (5/12/2023).

Cak Imin menyinggung Undang-Undang Pesantren yang mana di dalamnya ada kebijakan untuk mengangkat Direktorat Jenderal (Dirjen) Pesantren. Ia menyebut hal ini belum terlaksana.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Di UU Pesantren ada yang namanya kewajiban mengangkat satu Dirjen Pesantren, ini juga belum dilaksanakan. Satu Dirjen khusus menangani pesantren ini belum dilaksanakan padahal itu perintah undang-undang," kata dia.

Cak Imin mengatakan jika pasangan AMIN menang di Pemilu 2024 maka pengangkatan Dirjen itu akan dilaksanakan. Ia bahkan siap jika ada pembentukan Menteri di bidang pesantren.

"Tapi tadi tuntutan Abuya, tadi jelas kalau perlu jangan hanya Dirjen tapi Menteri Bidang Pesantren. Ya, saya pasti setuju, dan saya yakin Mas Anies juga pasti setuju akan ada menteri atau minimal selevel Dirjen," kata Cak Imin.

"Untuk bisa khusus menangani kemajuan dan kemakmuran pesantren kita, syukur-syukur menterinya dari Nanggroe Aceh Darussalam, amin," imbuhnya.


Meski ada salah penyebutan, Dewan Pakar TKN Prabowo Gibran, dr. Rina Adeline Sumantri menilai apa yang disampaikan calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka adalah hal baik sebagai edukasi untuk publik. Diketahui, sebelumnya Gibran sempat keseleo lidah menyebut asam folat menjadi asam sulfat.

Lebih lanjut, dr. Rina pun membeberkan latar belakang program Gizi Gratis untuk Ibu Hamil dan Balita dari pasangan nomor urut 2 tersebut.

"Meski ada kekeliruan pengucapan, hal yang disampaikan adalah edukasi yang penting. Pemenuhan kebutuhan gizi saat kehamilan adalah hal yang penting untuk menurunkan stunting. Itulah kenapa Prabowo Gibran memiliki Program Bantuan Gizi untuk Ibu Hamil dan Balita." jelasnya dalam keterangan tertulis, Selasa (5/12/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dokter spesialis mikrobiologi klinik itu menjelaskan salah satu bentuk dari program bantuan gratis yaitu dengan memberikan asam folat dan vitamin D bagi para ibu hamil (bumil).

"Salah satu ide yang paling menarik adalah dengan memberikan bantuan asam folat dan vitamin D. Tapi itu juga harus disertai dengan pemeriksaan rutin, dalam rencananya juga akan dilakukan pemeriksaan selama enam kali selama masa kehamilan." jelasnya.

Menurut dia, pemberian asam folat dan vitamin D untuk menurunkan kemungkinan stunting pada anak-anak.

"Asam Folat adalah suatu jenis vitamin B Kompleks yang diperlukan Ibu hamil. Beberapa manfaatnya diantaranya pembentukan sistem saraf janin, pembentukan plasenta, mencegah anemia, mencegah keguguran, hingga menurunkan risiko preeklamsia," tutur dr. Rina.

Selain pemenuhan asam folat, dia juga menekankan pentingnya pemberian vitamin D pada ibu hamil. Vitamin D, kata dia, sangat dibutuhkan untuk menunjang penyerapan kalsium, menjaga fungsi otot, membantu pertumbuhan gigi hingga mencegah berat badan lahir rendah pada janin.

Menurutnya lewat program tersebut, Prabowo-Gibran ingin mencapai penurunan stunting dengan lebih cepat.

"Targetnya menurunkan angka stunting sampai di bawah 10% dalam waktu 3-5 tahun, dan menurunkan tingkat kematian Balita yang saat ini masih sekitar 21 orang per seribu kelahiran," terang dr. Rina.

"Dengan kebutuhan gizi terpenuhi melalui pemberian asam folat dan vitamin D pada ibu hamil, stunting akan menurun, harapannya akan terlahir generasi-generasi yang berkualitas untuk masa depan Indonesia," pungkasnya.


Cawapres nomor urut 3 Mahfud Md bersilaturahmi dengan pimpinan pondok pesantren, Madrasah dan Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) se-Jabodetabek. Mahfud hadir langsung dalam acara silahturahmi tersebut.

Pantauan detikcom di lokasi, Selasa (5/12/2023), acara silahturahmi Mahfud Md bersama pimpinan pondok pesantren se-Jabodetabek itu digelar di Jakarta Concert Hall, iNews Tower, Jakarta. Ketum Perindo Hary Tanoesoedibjo (HT) juga ikut hadir di lokasi.

HT memuji komitmen Mahfud dalam kontestasi Pilpres 2024. Menurutnya, Mahfud tak patah semangat melakukan kampanye untuk mengenal langsung masyarakat di daerah.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Beliau ini komit luar biasa, keliling terus," kata HT dalam sambutannya.

HT mengungkap alasannya mendukung paslon Ganjar-Mahfud. Dia menyebut Ganjar-Mahfud merupakan pasangan yang tepat untuk mewujudkan Indonesia yang lebih maju.

"Dan saya pada kesempatan ini ingin menyampaikan kenapa saya, kawan-kawan Perindo sebagai institusi mendukung paslon nomor 3, atau saya singkat pasangan Ganjar-Mahfud," kata HT.

"Kita setuju kan bahwa kita ingin memilki pemimpin yang kita yakini bisa membawa Indonesia menuju Indonesia yang besar, Indonesia yang maju, Indonesia emas. Jadi sama, pilihannya jatuh pada Ganjar-Mahfud," lanjutnya.

Dia memuji rekam jejak Ganjar dan Mahfud dalam pemerintahan. HT mengatakan pengalaman itu cukup menjadikan Ganjar-Mahfud menjadi pemimpin Indonesia.

"Jadi beliau berdua ini punya pengalaman yang cukup yang seharusnya itu bisa menyakinkan kita adalah paslon yang cocok untuk memimpin kita," ujarnya.

Lihat juga Video: Aiman Dicecar 60 Pertanyaan Terkait Omongan 'Polisi Tak Netral'

[Gambas:Video 20detik]


Tim Kampanye Daerah (TKD) Koalisi Indonesia Maju (KIM) Provinsi Banten mulai melakukan kampanye pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Kampanye dilakukan door to door dengan mensosialisasikan program unggulan pasangan nomor urut dua ini.

Diketahui, salah satu program yang disosialisasikan yakni pemberian makan siang untuk anak sekolah, serta bantuan gizi serentak untuk ibu hamil dan anak-anak. Program ini dinilai bisa menciptakan masyarakat yang sehat dan Indonesia Maju 2024.

Ketua TKD Prabowo-Gibran Provinsi Banten Airin Rachmi Diany mengatakan kampanye hari pertama pemilu dilakukan serentak oleh TKD tingkat provinsi, dan delapan kabupaten/kota se-Banten.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Alhamdulillah, hari ini kami serentak Koalisi Indonesia Maju, Tim Kampanye Daerah melakukan pemberian makanan dan juga susu untuk anak-anak Indonesia, khususnya Provinsi Banten," ujar Airin dalam keterangan tertulis, Selasa (28/11/2023).

Airin sendiri tengah melakukan kampanye di Kota Tangerang. Ia menyebut kampanye serentak juga dilakukan oleh seluruh TKD di Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Serang, Kota Cilegon, Kota Serang, dan Kota Tangerang Selatan.

"Terima kasih untuk seluruh tim kampanye Prabowo-Gibran di seluruh kabupaten/kota se-Banten," ujar Airin.

Pada kesempatan itu, ia meminta masyarakat mendoakan kemenangan pasangan Prabowo-Gibran, agar program pemberian makan siang untuk anak sekolah dan bantuan gizi untuk ibu hamil bisa terus dilaksanakan.

"Agar kemudian tercipta generasi masa depan Bangsa yang cerdas dan memberikan kemajuan untuk Indonesia," ujar Ketua Umum Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG) ini.

Sementara itu, kampanye serupa juga dilakukan oleh Ketua DPD Partai Gerindra Provinsi Banten Andra Soni. Ia pun mensosialisasikan program yang sama.

"Bagi-bagi susu dan makan siang gratis ini program unggulan pasangan calon Prabowo-Gibran. Program ini sangat bagus, sehingga kita inisiatif realisasikan dulu, meski Prabowo-Gibran tengah meraih kemenangan Pemilihan Presiden," katanya.

Menurut Andra, generasi muda ke depan harus cerdas dan siap menghadapi tantangan zaman, serta menciptakan Indonesia Emas 2045. Dengan tujuan besar itu, maka asupan gizi generasi masa depan Indonesia harus dicukupi dengan baik.

"Indonesia akan menghadapi bonus demografi. Usia anak-anak dan remaja sekarang akan menjadi tenaga kerja produktif. Kita siapkan mulai dari sekarang. Kampanye door to door ini kami lakukan bersama seluruh unsur tim pemenangan dari tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan desa," ujar Andra.

Selain itu, Kampanye dari rumah ke rumah juga dilakukan oleh calon anggota legislatif DPRD Kota Serang, Tb Udra Sengsana. Ketua Umum Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) Provinsi Banten ini membagikan susu dan makan siang gratis kepada masyarakat di Lingkungan Sayabulu, Kecamatan Serang, Kota Serang.

Menurut Udra, struktur dan fungsionaris Partai Golkar siap memenangkan pasangan Prabowo-Gibran dan diwajibkan turun langsung mensosialisasikan program unggulan kepada masyarakat.

"Sambutan masyarakat sangat positif. Kebiasaan minum susu ini ternyata belum banyak dilakukan masyarakat, padahal sangat penting untuk kesehatan," ujarnya.


Istri calon presiden (capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo, Siti Atikoh melakukan safari politik dengan bersilaturahmi bersama perempuan Nahdliyin di sejumlah pondok pesantren di Jawa Barat. Atikoh mengajak para muslimat NU untuk kuat menghadapi kemungkinan intimidasi menjelang Pilpres 2024 mendatang.

Pernyataan itu berkali-kali disampaikan oleh Siti Atikoh di hadapan peserta silaturahmi di Kota Ciamis dan Kota Banjar, Jawa Barat, Selasa (5/12/2023). Atikoh berada di dua kota itu dalam rangka Safari Politik.

Di Ciamis, Atikoh hadir dalam acara Silaturami Perempuan Nahdliyin se-Kabupaten Ciamis di Pondok Pesantren Miftahul Ulum, Ciamis, Jawa Barat. Atikoh awalnya mengajak seluruh pihak kompak dalam menghadapi Pilpres 2024 mendatang. Dia mengibaratkannya dengan olahraga lari.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kebetulan saya suka lari. Di lari itu ada pepatah yang mengatakan kalau kita mau berlari cepat itu sendirian lari, tapi kalau kita ingin berlari jauh dengan lama kita berlari bersama-sama, nah kita harus bergandengan tangan kompak," kata Atikoh di Pesantren Miftahul Ulum, Ciamis, Selasa (5/12/2023).

Atikoh lalu meminta agar muslimat NU tak gentar ketika menghadapi intimidasi. Atikoh meyakini muslimat NU merupakan sosok perempuan kuat yang pendiriannya tak mudah goyah menghadapi rintangan apapun.

"Kita jangan takut misalnya ada intimidasi, mohon maaf ibu ada kemungkinan kita diintimidasi, kita tidak akan goyah, kita perempuan adalah perempuan yang tangguh, perempuan yang kuat, tidak mudah tergoyahkan, yang penting kita berjalan di jalan kebenaran, kita memperjuangkan kebenaran dan untuk kemaslahatan umat," tegasnya.

"Kita akan terus bersama agar Indonesia ini semakin berdaya. Di tangan kita perempuan inilah Indonesia nasibnya ditentukan. Siap ya ibu-ibu?" sambungnya.

"Siap," jawab para muslimat NU.

Atikoh kembali mengulangi pesannya saat menghadiri kegiatan pengajian Ibu-ibu Muslimat Kota Banjar, Pondok Pesantren Mujtahidin As Sanusiyah Banjar. Sekadar informasi, peserta kedua silaturahmi itu adalah ibu-ibu dari Muslimat NU, maupun santri perempuan.

Atikoh meminta agar muslimat NU maupun santri perempuam konstisten sehingga tak mudah terpecah belah pihak lain.

"Jangan mau diintimidasi dan dipecah belah kalau tujuan kita benar. Mungkin akan ada yang menggoyahkan ketangguhan kita. Tapi kita konsisten. Meski nanti ada yang mengintimidasi, mari kita tanggung. Kita tunjukkan Muslimat bukan perempuan yang gampang rapuh dan goyah karena kita lah tiang negara Indonesia," kata Atikoh saat menghadiri pertemuan di Banjar, Jawa Barat, Selasa (5/12) sore.

Atikoh memandang perempuan merupakan tiang negara. Sehingga, dia meuakini jika perempuannya kuat, maka negara juga akan kuat.

"Karena pendidikan di rumah menjadi pondasi. Ibu- ibu di belakang tadi ada yang membawa balita. Sejak triwulan pertama itu yang paling bepengaruh adalah pendidikan seorang ibu. Makanya ibu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya," tegasnya.

Simak juga Video: Aiman Dicecar 60 Pertanyaan Terkait Omongan 'Polisi Tak Netral'

[Gambas:Video 20detik]


Calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, melakukan rangkaian kampanye di Kalimantan Timur (Kaltim). Ganjar mengaku akan menyambangi Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dalam kampanyenya di Kaltim.

"(Bakal ke IKN) Insya Allah," kata Ganjar menjawab pertanyaan wartawan di Balikpapan, Kalimantan Timur, Selasa (5/12/2023).

Namun Ganjar masih enggan membeberkan perihal waktunya detailnya akan bertolak ke IKN. Dia mengatakan akan melihat rangkaian jadwal kampanyenya besok sebelum memutuskan ke IKN.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Nanti saya lihat jadwalnya besok atau lusa," kata Ganjar.

"Lihat besok (agendanya apa)," sambung Ganjar.

Di sisi lain, Ganjar menyebut Kalimantan Timur (Kaltim) merupakan daerah yang penting. Dia mengatakan Kaltim memiliki sumber daya alam yang bagus.

"Kalimantan Timur itu menjadi daerah yang sekarang sangat penting sekali. Sumber daya alamnya bagus, di sini ada IKN dan semua berharap bisa berkontribusi dan mendapatkan manfaat lebih untuk kemakmuran masyarakat yang ada di Kalimantan Timur. Saya kita itu tidak terlalu mewah sebagai harapan dari rakyat ya," ucapnya.

Sebagai informasi, Ganjar telah memulai lawatannya di Tanah Borneo sejak pagi tadi. Ganjar dijadwalkan akan berkampanye di Kalimantan Timur setidaknya hingga esok, Rabu (6/12), atau hingga Kamis (7/12).

Ganjar diketahui memang memulai kampanyenya dari wilayah timur Indonesia. Seminggu berlalu, dia telah berkampanye di Merauke (Papua), Kupang (Nusa Tenggara Timur) dan Palu (Sulawesi Tengah).

Ganjar Janji Tuntaskan IKN

Ganjar Pranowo juga telah menyatakan siap menuntaskan pembangunan IKN Nusantara. Dia menilai pembangunan IKN punya dampak besar di berbagai sektor.

Hal tersebut disampaikannya di forum Rakernas XVI Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) di Makassar, Kamis (13/7).. Dalam acara itu, Ganjar diberi kesempatan untuk menyampaikan gagasannya terkait Indonesia.

"Karena ini tidak hanya membangun gedung. Tapi kita berbicara energi hijau, kita bicara ekonomi biru, dan kemudian infrastrukturnya disiapkan. Sehingga kalau orang kita berbicara IKN itu adalah cerita masa depan Indonesia," kata Ganjar.

Dia mengatakan ada banyak hal yang bisa dibicarakan mengenai IKN. Dia menilai pembangunan IKN turut berdampak pada teknologi transportasi, polusi hingga pengelolaan sampah.

"Kita akan berbicara sistem transportasinya dengan teknologi baterai, yang kemudian nol karbon. Dalam arti tidak ada polusi. Kita berbicara pengelolaan sampah yang jauh lebih baik, kita berbicara semua energi yang tidak berbasis pada sumber daya mencemari dan itu adalah masa depan," papar Ganjar.

Ganjar mengatakan infrastruktur teknologi yang baik dapat mendorong munculnya ide-ide baru. Dia menilai akan ada banyak potensi dalam pembangunan IKN.

"Dengan infrastruktur teknologi informasi yang baik, maka seluruh imajinasi dan kreasi akan berkembang di sana. Sehingga dugaan saya, dua-duanya Creative Hub nanti yang akan muncul di sana, karena anak-anak yang punya potensi itu akan mengembangkan dan mengendalikan dari tempat-tempat itu. Sudah banyak contoh seperti silicon value," sebutnya.


Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengkritik pernyataan juru bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) ) Prabowo-Gibran soal perlindungan hak kelompok yang tidak mau diidentifikasi sesuai gendernya atau disebut kaum non biner. Menurutnya hal tersebut tidak sesuai dengan konstitusi yang berlaku di Indonesia, yaitu UUD NRI 1945.

"Gagasan untuk menarik pemilih memang perlu disampaikan oleh masing-masing tim kampanye pasangan capres-cawapres, namun gagasan tersebut mestinya yang sejalan dengan aturan yang berlaku di Indonesia, tidak boleh bertentangan Konstitusi yang berlaku di Indonesia yaitu UUD NRI 1945. Gagasan yang ingin melindungi dan mengakui non-biner tersebut tidak sesuai dengan UUD NRI 1945, juga sila pertama dari Pancasila," ujarnya dalam keterangannya, Selasa (5/12/2023).

Pria yang akrab disapa HNW ini menjelaskan hasil temuan sejumlah penelitian, non-biner seringkali masuk ke dalam kelompok LGBTQ (Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender, Queer).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Non-Biner itu masuk ke dalam payung Transgender. Jadi, apakah mau melindungi atau mengakui kaum Non-Biner sebagai LGBT? Ini harus dijelaskan kepada publik. Karena kalau itu yang dimaksud, maka jelas gagasan itu bertentangan dengan konstitusi yang berlaku di Indonesia juga tidak sesuai dengan sila pertama dari Pancasila," ujarnya.

Dia menjelaskan ketentuan-ketentuan hak asasi manusia (HAM) yang dimuat di dalam UUD NRI 1945 memang diberikan kepada setiap orang, baik laki-laki atau perempuan. Namun jika menyebut kelompok non biner dalam perlindungan HAM, maka dapat memicu pertanyaan di tengah masyarakat. Hal ini karena menurutnya LGBTQ telah melakukan penyimpangan.

Apalagi jika merujuk kepada Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945. Aturan tersebut dengan jelas mengungkapkan pelaksanaan HAM di Indonesia dibatasi selain oleh hukum, pertimbangan moral juga nilai-nilai agama yang ada di Indonesia.

"Dan semua agama tentu tidak mengakui perilaku menyimpang, seperti LGBTQ tersebut. Apabila ada penyimpangan dari ketentuan Konstitusi, maka yang perlu dilakukan adalah kampanye atau sampaikan gagasan untuk diperbaiki, bukan malah mengesankan akan melindungi dengan dalih sesuai Konstitusi padahal justru tidak sesuai dengan Konstitusi," ujarnya.

HNW juga mengingatkan semua pasangan capres-cawapres dalam menyiapkan gagasan kampanye, seharusnya merujuk kepada UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Peraturan KPU terkait. Adapun salah satunya termasuk materi kampanye harus menjunjung tinggi pelaksanaan Pancasila dan UUD NRI 1945, serta menjaga dan meningkatkan moralitas dan nilai agama serta jati diri bangsa.

"Penyelenggara dan pengawas pemilu harus benar-benar memastikan bahwa hal itu berjalan dalam pelaksanaan kampanye. Dan bila perlu, apabila ada pasangan calon yang melanggar ketentuan materi kampanye itu, segera memberikan teguran dan koreksi dan bila masih berulang juga, wajarnya diberikan sanksi, tanpa ada pandang bulu. Agar kampanye dan Pemilu berjalan sesuai ketentuan aturan hukum dan Konstitusi dan ideologi negara Pancasila. Agar hasil Pemilu mendapatkan legitimasi yang tinggi karena kesesuaiannya dengan Konstitusi," pungkasnya.

Diketahui sebelumnya gagasan yang akan melindungi kaum non-biner tersebut disampaikan oleh salah satu Jubir TKN Prabowo-Gibran, Munafrizal Manan. Dalam sebuah diskusi yang digelar Amnesty Internasional dan berlangsung beberapa waktu lalu, Manan menyebut secara spesifik kaum non-biner dalam perlindungan warga negara yang dijamin oleh konstitusi.


Pimpinan Pondok Pesantren Miftahul Ulum Ciamis KH Arief Ismail Chowas dukung Ganjar Foto: Pimpinan Pondok Pesantren Miftahul Ulum Ciamis KH Arief Ismail Chowas dukung Ganjar (Tiara/detik)

Pimpinan Pondok Pesantren Miftahul Ulum Ciamis KH Arief Ismail Chowas mendukung calon presiden (capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Arief menilai Ganjar merupakan politikus yang merintis karirnya dari bawah.

Hal tersebut disampaikan Arief dalam acara Silaturahmi Perempuan Nahdliyin se-Kabupaten Ciamis di Pondok Pesantren Miftahul Ulum, Ciamis pada Selasa (5/12/2023). Acara tersebut turut dihadiri oleh istri Ganjar Pranowo, Siti Atikoh.

"Ini yang kita miliki di luar calon-calon yang lainnya, ini yang tidak kalah pentingnya yang perlu kita ketahui bersama, selain beliau sebagai politisi yang luar biasa, dari DPR RI menjadi Gubenur 2 periode sampai saat ini belum punya rumah yang khusus milik pribadi. Ini yang tidak dimiliki oleh pemimpin-pemimpin lainnya apalagi calon-calon lainnya. Itu adalah bagian kecintaan beliau untuk berjuang, untuk meneruskan perjuangannya di negeri kita yang tercinta ini," kata Arief.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Arief membeberkan setidaknya ada sembilan alasan pihaknya menjatuhkan pilihan kepada Ganjar Pranowo. Alasan tersebut dituangkan ke dalam sebuah buku saku.

Buku saku bersampul merah itu dibagikan kepada para ibu nahdliyin yang hadir dalam acara tersebut. Selain itu, mereka juga mendapatkan kaus merah beserta stiker bergambar wajah Ganjar dan Mahfud.

"Insyaallah saya secara pribadi sudah bergerak 5 bulan bu kenapa kami pilih Pak Ganjar sampai kami menetapkan ada buku saku yang sudah dibagikan ada sembilan alasan memilih Pak Ganjar. Bukunya di keataskan, pegang. Ini buku saku sebagai bagian dari alasan kenapa kami memilih Pak Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud Md," kata Arief.

Kesembilan alasan memilih Ganjar-Mahfud yang dituangkan dalam buku saku itu antara lain sebagi berikut:

1. Sahabat rakyat, merakyat dan beradab

2. Penjaga spirit nasionalisme san kebhinekaan

3. Sosok muslim moderat dan bergeneologi asli NU

4. Bervisi keadilan dan pembangunan untuk semua serta berwawasan luas

5. Jaminan keberlanjutan program strategis Jokowi

6. Amanah dan berpengalaman dalam tata kelola pemerintahan

7. Pro ekonomi kerakyatan dan pro kemaslahatan publik

8. Peduli generasi muda dan adaptif dengan tren zaman

9. Matang dan santun berpolitik.

Arief menjelaskan kitab suci Al-Quran menjadi pondasi utama dalam memenangkan paslon nomor urut 3. Ia meyakini Ganjar dan Mahfud dapat mewujudkan keadilan bagi rakyat Indonesia.

"Itulah yang menjadi dasar kenapa harus kita punya pemimpin yang tentu saja sesuai dengan kaidah-kaidah agama," jelasnya.

Selain itu, ia juga menitipkan sejumlah agenda utama bidang keagamaan, agar keberpihakan untuk guru ngaji dan guru agama di Indonesia diperkuat. Sementara bagi warga pesantren, ia meminta agar Undang-undang Pesantren segera diimplementasikan.

"Kita telah menitipkan di bidang keagamaan khususnya melalui para kiai para nyai, yang pertama berkenaan bagaimana bisa punya keberpihakan untuk guru ngaji di nusantara ini. Untuk pesantren, walaupun ada UU pesantrennya, tapi impelementasinya sampai saat ini belum terlaksana. Ini PR besar. Insyaallah pemimpin kita sudah punya UU pesantren, dan tentu saja kami tunggu untuk diimplementasikan oleh Bapak Presiden kita bersama (Ganjar)," tegasnya.

Dia juga mengingatkan soal dana beasiswa bagi pesantren, sarana dan prasarana pesantren, sarana dan prasarana keagamaan, BOP Pesantren dan subsidi guru ngaji dan imam.

"Ini Bu, presiden sudah sampaikan, agar dititip lagi anggaran desa, anggaran desa yang besar itu sekarang sudah dinaikkan anggarannya, apalagi nanti kalau sudah sampai Presiden Pak Ganjar, itu bisa dilipatgandakan anggaran untuk desa," jelasnya.

"Tapi bukan hanya sekedar untuk infrastruktur semata, yang bersifatnya untuk dalam artian fisik, tapi mesti untuk sarana prasarana keagamaan melalui dana desa termasuk guru ngaji dan Imam," sambungnya.


Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono siap memfasilitasi perizinan penggunaan Wisma Atlet Kemayoran untuk tempat rekapitulasi dan gudang logistik Pemilu 2024. Hal itu buntut dari KPU DKI yang belum memiliki tempat rekapitulasi dan gudang logistik untuk wilayah Kemayoran, Jakarta Pusat.

"Wisma Atlet punya Setneg. Ya kalau itu dibutuhkan kita siap bantu," ujar Heru Budi kepada wartawan di Waduk Pluit, Jakarta Utara, Selasa (5/12/2023).

Menurutnya, pengajuan izin tersebut dapat dilakukan oleh Wali Kota Jakarta Pusat, sambil berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta. "Nanti lewat Wali Kota,"ujarnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Komisi A DPRD DKI Jakarta sebelumnya meminta Pemprov DKI mengajukan izin penggunaan Wisma Atlet Kemayoran sebagai tempat rekapitulasi dan gudang logistik Pemilu 2024. Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua mengatakan hal itu bisa menjadi solusi bagi KPU DKI yang belum memiliki tempat rekapitulasi dan gudang logistik untuk wilayah Kemayoran.

"Ini seharusnya kan bisa diupayakan Wisma Atlet agar diizinkan. Karena ini menyangkut pemilihan presiden juga. Dengan begitu pemerintah pusat ikut bertanggung jawab," kata Inggard di Gedung DPRD DKI Jakarta.

Menurut Inggard, Pemprov DKI Jakarta seharusnya melobi pusat agar mengizinkan penggunaan fasilitas tersebut. Pemerintah daerah bertanggung jawab memfasilitasi tempat bagi KPU DKI Jakarta dan juga untuk kepentingan nasional, yakni pemilihan presiden dan anggota legislatif.

"Ada gedung-gedung yang bisa dipakai kenapa tidak. Buat kepentingan, bukan tingkat provinsi saja, tapi tingkat kepentingannya sudah nasional," ujarnya.


Bupati Gianyar periode 2023-2028, I Made Mahayastra, dilaporkan ke Polda Bali oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Garda Tipikor Indonesia (GTI) Kabupaten Gianyar, pada Senin lalu (4/12/2023). Laporan tersebut atas dugaan tindak pidana korupsi.

"Melalui surat laporan yang kami layangkan ke Polda Bali, informasi yang mengarah pada adanya indikasi pelanggaran hukum berupa tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh mantan Bupati Gianyar I Made Mahayastra," kata pelapor dari LSM GTI Gianyar, Pande Mangku Rata kepada detikBali, via pesan singkat WhatsApp, Selasa (5/12/2023.

Mangku Rata merinci ada delapan dugaan penyimpangan dan pelanggaran hukum selama Mahayastra menjabat. Antara lain, proses seleksi Sekretaris Daerah Kabupaten Gianyar yang diduga menyalahi aturan dan dugaan pungutan liar (pungli) terhadap tunjangan perbaikan penghasilan (TPP) pejabat eselon 2 dan eselon 3a dengan modus iuran suka duka.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Selanjutnya, ada dugaan komisi proyek 10-20 persen di seluruh proyek yang ada di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dugaan pemotongan upah pungut (UP) di BPKAD Kabupaten Gianyar, dan dugaan pemotongan jasa pelayanan (jaspel) di RSUD Sanjiwani Gianyar.

Berikutnya, lanjut Rata, ada dugaan sumbangan dari calon pejabat eselon 2 terhadap kegiatan dari salah satu partai politik. Kemudian, dugaan kerja sama Bupati Gianyar saat itu dengan pihak tower bersama dan dugaan rekrutmen pegawai yang direkayasa untuk perawat serta dokter.

"Laporan ke-8 ada dugaan setelah berakhir masa jabatan Bupati Gianyar periode 2018-2023 pada 20 September 2023, tetapi masih tetap bisa mengendalikan birokrasi pemerintahan di Pemerintah Kabupaten Gianyar," cecar Rata.

Dia menyebut laporannya tersebut tidak ada kaitannya dengan politik, baik Pemilu 2024 maupun Pilkada Gianyar.

"Laporan kami teregister di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) No. Reg: STPL/1375/XII/2023/SPKT/Polda Bali, pada Senin kemarin, dan mudah-mudahan segera ditangani," ujar warga Lingkungan Pande, Desa Beng, Kecamatan/Kabupaten Gianyar, itu.

Sementara itu, dikonfirmasi terpisah, Made Mahayastra menanggapi laporan tersebut dengan santai. Menurutnya, hal itu biasa dialami sebagai mantan pejabat.

Mahayastra mengaku sudah sering dilaporkan sejak masih menjabat Ketua DPRD Gianyar, sebelum menjadi bupati.

"Melaporkan hak semua orang dan saya menghargai dugaan laporan tersebut, namun tetap faktanya nanti yang menjadi kunci. Seperti apa bukti atau saksi dan lain-lain nya sebagai pendukung (laporan)," tandas politikus PDIP tersebut.

ICW Nilai Pemberantasan Korupsi di Era Presiden Jokowi Masih Loyo


Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kekhususan Jakarta (DKJ) yang kini menjadi RUU usul inisiatif DPR mengatur soal penunjukan, pengangkatan, dan pemberhentian gubernur dan wakil gubernur dilakukan oleh presiden. Begini proses diskusi yang berkembang di Baleg DPR saat penyusunan RUU DKJ yang mengatur mekanisme pemilihan gubernur.

Wakil Ketua Baleg DPR Fraksi PPP Achmad Baidowi atau Awiek menjelaskan sempat ada diskursus di fraksinya bahwa DKJ sebagai daerah otonom menerapkan pemilihan gubernur melalui pemilihan langsung. Namun negara mengakui daerah-daerah yang memiliki otonomi khusus beserta dengan sistem pemerintahannya.

"PPP waktu itu ketika ada kompromi, mengingatkan bahwa sebagai daerah otonom, itu kan pengisian kepala daerah harus dilakukan secara demokratis. Tapi di sisi lain pasal 18B itu negara juga mengakui daerah-daerah khusus dan istimewa. Kekhususan Jakarta itu kan pada sistem pemerintahannya. Tapi statusnya sebagai daerah otonom, itu kan pengisian pilkadanya harus secara demokratis," kata Awiek kepada wartawan, Selasa (5/12/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Awiek mengatakan dua pertimbangan itu dicarikan solusinya sehingga Baleg DPR bersepakat bahwa pemilihan gubernur Jakarta sebagai provinsi dengan otonomi khusus dilakukan dengan penunjukan oleh presiden atas usulan DPRD DKJ nantinya.

"Dicarikan jalan tengah. Kalaupun kekhususannya ditunjuk oleh presiden tetapi tidak melupakan proses demokratisnya. Maka demokratisnya itu melalui usulan DPRD, ada frasa usulan DPRD," ujar Awiek.

Ketua DPP PPP ini menyebutkan Jakarta akan memiliki kekhususan lainnya, yakni pemberdayaan masyarakat hingga tingkat RW dan RT. Selain itu, DKJ harus melestarikan kebudayaan Betawi melalui sebuah kelembagaan daan suntikan anggaran dari DPRD.

"Yang lain-lain terkait kekhususan, di antaranya pemerhatian terhadap pemberdayaan masyarakat di kelurahan dan juga RW dan RT. Termasuk juga pelestarian kebudayaan Betawi melalui sebuah kelembagaan dan afirmasi anggaran untuk kebudayaan Betawi ini dari APBD. Selain itu perhatian dalam pendidikan keagamaan yang bersifat inklusif itu tetap dimasukkan di dalamnya," kata Awiek.

Lebih lanjut, Awiek menyampaikan nantinya DKJ dan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara akan terus berkaitan dalam proses transisi pemindahan ibu kota negara. Sebab, sebutnya, akan ada proses peralihan aset-aset pemerintah pusat dari Jakarta ke Nusantara.

"Termasuk juga IKN dan DKJ itu satu kesatuan karena ketika nanti ibu kota pindah, DKJ itu tidak lepas begitu saja karena masih banyak aset-aset nasional, aset-aset pemerintah pusat yang ada di DKJ yang harus dikoordinasikan oleh pemerintah pusat juga sehingga kayak semacam menjadi ranah ada kekuasaan pusat juga di DKJ," ujar Awiek.

"Itu waktu itu debat yang muncul. Tersusunlah konsep kompromi seperti itu. Namanya pilihan politik," sambungnya.

Simak juga Video: Jika Ibu Kota Pindah, DKI Jakarta Bakal Ganti Nama Jadi DKJ

[Gambas:Video 20detik]


Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto memaparkan hasil survei internal partainya dalam rapat konsolidasi pemenangan Pemilu 2024 DPD Golkar Jateng, di Hotel Grand Mercure Solo Baru, Grogol, Kabupaten Sukoharjo. Sayangnya, dia meminta wartawan keluar ruangan sebelum menyebut soal angka.

Dalam kesempatan itu, Airlangga akan memaparkan kompilasi survei terbaru ketiga pasangan capres-cawapres. Namun, beberapa saat kemudian dia menyadari banyak wartawan yang meliput acara itu dan meminta untuk keluar.

"Alhamdulillah, survei sementaranya cukup bagus. Dan ini yang bagus.... Ini wartawan tidak boleh ada yang liput ya," kata Airlangga, saat mengisi sambutan, Selasa (5/12/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Wartawan kemudian keluar dan menunggu kesempatan untuk wawancara seusai rapat.

Saat ditemui usai rapat, Airlangga enggan membeberkan hasil survei internalnya. Sebab, hal itu masih merupakan rahasia internal Partai Golkar.

"Hasil survei tadi masih rahasia," kata Airlangga kepada awak media.

Airlangga optimis Pilpres 2024 akan dimenangkan oleh pasangan capres-cawapres yang diusungnya, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, dalam satu putaran. Sebab trennya Prabowo-Gibran terus naik.

"Insyaallah trennya positif. Namanya upaya satu putaran, target di Jateng pokoknya menang," lanjut Airlangga.

Sementara itu, Ketua DPD II Partai Golkar Solo, Sekar Tandjung mengatakan, secara keseluruhan dalam rapat itu menargetkan Partai Golkar menang di Pileg dan memenangkan Prabowo-Gibran dalam satu putaran. Ada tugas khusus yang diberikan Airlangga kepada Kota Solo.

Terkait survei yang disebut dalam acara itu, Sekar mengatakan, Partai Golkar akan terus mengampanyekan Prabowo-Gibran selama masa kampanye ini.

"Kita ada waktu dua bulan hingga masa tenang di Februari 2024. Kita akan menggunakan setiap hari, untuk meraih perolehan semaksimal mungkin. Pada akhirnya untuk mencapai target itu, setiap kita keluar, menggalang suara, menyapa masyarakat, dan juga secara strategis dan teknis melihat perolehan suara yang ada sudah optimal atau belum," kata Sekar.

Airlangga Kumpulkan 1.117 Calon Kepala Daerah: Menangkan Prabowo dan Golkar


Calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, mengusulkan agar isu perubahan iklim dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan. Dia menilai isu tersebut belum banyak dipahami oleh masyarakat lokal.

Hal itu disampaikan Ganjar saat menjawab pertanyaan tentang upaya yang akan dilakukannya agar seluruh masyarakat bisa paham dan peduli tentang persoalan lingkungan yang terjadi. Dia mengatakan isu perubahan iklim harus mulai diperkenalkan melalui bangku sekolah.

"Caranya melalui pendidikan, tidak ada yang lain. Bisa kita titipkan kepada kurikulum guru-guru mengenai isu perubahan iklim. Supaya anak-anak muda peduli pada isu itu," ujar Ganjar kepada wartawan di Balikpapan, Kaltim, Selasa (5/12/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Menurutnya selain melalui kurikulum, sosialisasi isu perubahan iklim bisa melibatkan tokoh-tokoh adat, tokoh agama hingga penggiat lingkungan. Pesan dari para tokoh masyarakat itu diharapkan mampu menumbuhkan kepedulian terhadap masalah perubahan iklim.

Ganjar mengatakan generasi muda saat ini sudah banyak yang peduli dengan isu lingkungan. Namun ia menilai masih ada kekurangan dalam urusan sosialisasi.

"Umpama kita bicara soal energi panel, oh ini energi lebih hemat atau kita bicara soal transisi energi soal sistem transportasi yang menggunakan baterai, sehingga emisi bisa dikurangi," ucapnya.

Dia menambahkan kepedulian terhadap isu lingkungan harus tetap digencarkan melalui sosialisasi yang masif di masyarakat serta edukasi di dunia pendidikan.

"Jadi penting edukasi, edukasi tidak ada yang lain," pungkas Ganjar.


Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep roadshow ke Banyuwangi, Selasa (5/12/2023). Kedatangannya disambut 'perang' baliho PSI dan PDIP.

Di Bumi Blambangan, putra bungsu Presiden Jokowi itu menyambangi destinasi wisata Bangsring Underwater di Desa Bangsring, Kecamatan Wongsorejo.

Kedatangan suami Erina Gudono itu disambut perang baliho antara PSI dan PDIP yang dipasang sepanjang pintu masuk Bangsring Underwater. Ada puluhan baliho terpasang di area pintu masuk sepanjang 200 meter tersebut.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Sebelumnya terlihat baliho milik PDIP berdiri lebih dulu. Baliho tersebut berisi gambar salah satu Caleg DPR RI dari PDIP yang bersanding dengan Ganjar dan Mahfud Md.

Dalam semalam baliho itu diserbu puluhan baliho dan bendera PSI. Bahkan, beberapa menit sebelum Kaesang tiba ke Bangsring sejumlah orang masih sibuk memasang atribut PSI.

Sayangnya, pemasangan baliho dan bendera itu diduga melanggar aturan karena ada proses pemakuan di sejumlah pohon.

Menanggapi perang baliho itu, Ketua DPD PSI Banyuwangi Hermin Dwi Susanti mengaku bahagia. Menurutnya ramainya baliho itu membuat meriah kedatangan Kaesang ke Banyuwangi.

"Saya pribadi bahagia dan tersupport meski pun baliho yang terpasang juga ada dari partai lain. Artinya itu sebagai gambaran bahwa kedatangan Bro Ketum ini disambut," kata dia.

"Nggak usah diambil hati, nggak usah diambil pusing. Karena itu sesuai visi kami yakni politik riang gembira," imbuhnya.

'Perang' Baliho PSI dengan PDIP di sepanjang jalan menuju Bangsring Underwater, Banyuwangi jelang keadatangan Kaesang Pangarep. (Foto: Eka Rimawati/detikJatim)

Menanggapi dugaan pelanggaran pemasangan baliho PSI, Hermin mengaku akan mengevaluasi. Pihaknya telah menginstruksikan jajarannya untuk memantau pemasangan baliho.

"Bila ada pemasangan yang menyalahi aturan tim kami imbau langsung menginstruksikan kepada pemasang atau caleg agar dibenahi. Biasanya ada vendor dari luar kota. Kadang mereka tidak tahu," jelasnya.

Hermin menjelaskan bahwa kedatangan adik Gibran Rakabuming Raka itu untuk mengeksplorasi wisata di Banyuwangi serta menjalin komunikasi dengan sejumlah nelayan.

"Agendanya diving dan dialog dengan nelayan," tegasnya.

Terlihat pula di lokasi kunjungan Kaesang di Bangsring Underwater sejumlah anggota Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kecamatan Wongsorejo.

Menanggapi dugaan pemasangan baliho milik PSI, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Panwaslu Kecamatan Wongsorejo Ahmad Wasilah mengaku sebelumnya telah melakukan kontrol.

Kemarin, kata dia, baliho yang terpajang belum seramai sekarang. Namun menjelang kedatangan Kaesang, baliho di jalanan menuju Bangsring Underwater sudah berjibun.

"Dan memang ada baliho yang dipaku, selanjutnya kami akan berikan saran perbaikan kepada pemilik banner," jelasnya.

Sementara itu pantauan di lapangan, kedatangan Kaesang ke Bangsring Underwater terlihat cukup lengang. Tidak begitu banyak simpatisan yang ikut menyambutnya.

Target Kaesang di Pemilu 2024: Fraksi PSI di Senayan


Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI akan kembali menggelar rapat bersama masing-masing timses pasangan calon besok. Rencananya rapat itu akan membahas kelanjutan terkait format debat capres-cawapres.

"Rencana rapat lanjutan Rabu 6 Desember 2024 siang. Nanti kita komunikasikan dengan tim paslon," kata Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari kepada wartawan, Selasa (5/12/2023).

Hasyim mengatakan rencananya besok KPU akan membahas sejumlah dengan timses paslon. Di antaranya, terkait format debat hingga panelis debat.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Rencana pembahasan, satu format debat. Dua, tema debat. Tiga, panelis. Empat, moderator," tuturnya.

KPU sebelumnya masih mematangkan format debat capres-cawapres 2024. KPU telah menggelar rapat perdana dengan timses paslon pada Rabu (29/11).

"KPU sudah merencanakan bahwa KPU akan melakukan rapat koordinasi kembali dengan seluruh tim kampanye," kata Ketua Divisi Teknis KPU RI Idham Holik kepada wartawan, Senin (4/12).

Idham mengatakan nantinya dalam rapat tersebut KPU akan menjelaskan mekanisme pelaksanaan debat. KPU, kata Idham, juga akan mempersilakan kepada tim paslon untuk memberi masukan.

"Dalam waktu yang dekat KPU akan mengadakan kembali rapat koordinasi tersebut untuk menjelaskan seluruh mekanisme pelaksanaan debat, dan tim kampanye memang KPU persilakan untuk memberikan masukan dan tanggapannya," ujarnya.


Calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, mengunjungi kelompok disabilitas di Loka Bina Karya Balikpapan, Kalimantan Timur. Dalam kunjungannya itu, Ganjar mengakui akses pendidikan dan pekerjaan bagi kelompok disabilitas masih menjadi persoalan.

"Aturan sudah ada, tinggal kita menepati mereka, mereka butuh suara soal itu," ujar Ganjar di Balikpapan, Kalimantan Timur, Selasa (5/12/2023).

Ganjar mengatakan kelompok disabilitas harus dilibatkan dalam tiap pengambilan keputusan yang menyangkut kebijakan publik. Dia mengaku hal itu telah dilakukannya selama memimpin sebagai Gubernur Jawa Tengah.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Maka, saya akan replikasi pengalaman mengajak mereka dalam Musrenbang (Musyawarah Rencana Pembangunan). Dan mereka lah orang yang pertama, kelompok yang pertama, untuk mereka bisa menyampaikan pendapatnya agar pengambil keputusan selalu berorientasi pada kebutuhan khusus mereka," kata Ganjar.

Ganjar menyebutkan bahwa permintaan dari para penyandang disabilitas pun terbilang cukup sederhana. Mereka, kata Ganjar, hanya ingin dimudahkan akses pendidikan hingga pekerjaan.

"Sederhana sekali ternyata apa yang menjadi permintaan mereka, 'pak kesempatan akses pendidikan saya tolong coba dipenuhi dong pak'. 'Kesempatan saya untuk bisa bekerja dengan presentasi tertentu yang ada di PNS, di pemerintahan maupun di perusahaan, ditepati dong pak," ungkap Ganjar.

Ganjar mengaku akan fokus dengan para penyandang disabilitas. Dia berjanji agar kelompok disabilitas mendapatkan hak yang sama.

"Mereka harus bisa mendapat akses karena prinsipnya mereka tidak mau membebani kok mereka pingin mandiri, ingin mereka bisa bekerja sendiri dan tolong saya difasilitasi," pungkasnya.


Bawaslu DKI Jakarta yang mengimbau Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono tegas soal car free day (CFD) usai cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming bagi-bagi susu gratis. Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming meminta Bawaslu cermat dalam proses pendalaman hal ini.

"Saya kira Bawaslu harus cermat dan pintar memilah-milahnya," kata Sekretaris TKN Prabowo-Gibran, Nusron Wahid, kepada wartawan, Selasa (5/12/2023).

Nusron menilai kegiatan Gibran tidak ada ajakan memilih ataupun simbol-simbol kampanye paslon. Dia pun mewanti-wanti paslon tidak boleh berkunjung ke tempat publik lainnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Selama tidak ada kampanye, tidak ada ajakan, tidak ada simbol-simbol paslon, masak sebagai warga negara tidak boleh datang ke suatu acara. Lama-lama paslon nggak boleh juga datang untuk belanja ke mal, salat jemaah ke masjid atau ke rumah sakit sekadar menengok saudara yang sakit atau antar anak yang berubah," ujar Nusron.

Politikus Golkar ini menilai hal yang perlu dipastikan Bawaslu adalah ada tidaknya unsur kampanye dalam kegiatan yang dilakukan paslon. Dia heran kegiatan Gibran bagi-bagi susu dianggap melanggar ketentuan yang ada.

"Kata kuncinya ada unsur atau tidak ada unsur kampanye dalam suatu acara yang diikuti. Di situlah tugas Bawaslu membuat penilaian secara cermat," katanya.

"Kalau bagi susu nggak boleh, masak orang bagi minuman di acara CFD yang lagi kehausan nggak boleh. Masak gara-gara menjadi calon wakil presiden kita menjadi kehilangan nilai kemanusiaannya? Lama-lama kalau ada capres atau cawapres salat Jumat di masjid nggak boleh juga ngisi kotak amal masjid atau berbagi makanan dalam Jumat berkah," ujar Nusron.

Bawaslu DKI Jakarta sebelumnya mengimbau Heru Budi Hartono tegas soal CFD yang dilarang untuk kegiatan politik. Imbauan itu buntut adanya kegiatan cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka yang membagikan susu kotak gratis di area CFD beberapa waktu lalu.

"Bawaslu Jakpus mengimbau kepada Pj Gubernur DKI. Jakarta CFD tak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan partai politik, apalagi aktivitas kampanye," kata Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu DKI Jakarta Benny Sabdo kepada wartawan, Selasa (5/12).

Benny mengatakan larangan kegiatan politik di area car free day itu tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2016 tentang Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB). Benny mengungkapkan bahwa kegiatan Gibran membagikan susu itu pun tidak ada pemberitahuan kepada pihak Bawaslu.

"Kegiatan (Gibran bagi-bagi susu di CFD) tidak ada pemberitahuan kepada Bawaslu Jakpus. Bawaslu Jakpus kini masih melakukan kajian perihal perkara itu," ujarnya.

Selain pembagian susu, Bawaslu DKI menelusuri kegiatan Gibran di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara, beberapa waktu lalu. Bawaslu DKI mengatakan kegiatan Gibran diduga melibatkan anak-anak.

Simak juga Video: Gibran Persilakan Bawaslu Telusuri soal Bagi-bagi Susu di CFD

[Gambas:Video 20detik]


Fraksi PKS DPR RI menolak RUU Daerah Khusus Jakarta menjadi usul inisiatif DPR RI. Salah satu alasan penolakan PKS yakni pasal yang mengatur gubernur dan wakil gubernur Daerah Khusus Jakarta (JK) diangkat dan diberhentikan presiden.

"Jelas dan tegas PKS menolak RUU ini. Jangan kebiri hak demokrasi warga Jakarta," kata Anggota Baleg DPR RI Fraksi PKS Mardani Ali Sera kepada wartawan, Selasa (5/12/2023).

Pasal 10 draf RUU DKJ menyebutkan, 'Gubernur dan Wakil Gubernur ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan oleh Presiden dengan memperhatikan usul atau pendapat DPRD'. Bagi PKS, frasa yang melibatkan usul atau pendapat DPRD dalam penunjukan gubernur-wakil gubernur DKJ oleh presiden masih kurang demokratis.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Mardani menyebut PKS tetap ingin ada Pilgub Daerah Khusus Jakarta. Mardani mengungkit DKJ yang akan menjadi otonomi satu tingkat dengan hanya memiliki DPRD provinsi dan tidak ada pemilihan bupati/wali kota.

"Kita sudah otonomi daerah satu tingkat. Cuma ada DPRD provinsi, tidak ada DPRD kabupaten/kota. Plus, tidak ada pemilihan bupati/wali kota. Mbok, ya ada pemilihan langsung di gubernur," ujar Mardani Ali Sera.

Penolakan di Paripurna DPR

Dalam rapat paripurna pagi tadi, Anggota Baleg DPR RI Fraksi PKS Hermanto menjelaskan salah satu alasan fraksinya menolak RUU Khusus Jakarta, yakni pembahasan RUU Daerah Khusus Jakarta dibahas terlalu tergesa-gesa dan terkesan ugal-ugalan. Dia khawatir hal itu akan berpotensi menimbulkan permasalahan.

"Fraksi PKS berpendapat RUU Daerah Khusus Jakarta yang tergesa-gesa dan terkesan ugal-ugalan yang seharusnya lebih dahulu ada sebelum UU Ibu Kota Negara (UU IKN) berpotensi menimbulkan banyak permasalahan karena penerapan UU Pemerintah Daerah Khusus Jakarta membutuhkan penyesuaian dan masa transisi yang panjang," kata Hermanto saat memaparkan pandangan mini fraksi, di ruang rapat Baleg DPR, Senin (4/12).


Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka, menghadiri acara rapat konsolidasi pemenangan pemilu DPD Golkar Jateng, di Hotel Grand Mercure Solo Baru, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo.

Gibran datang sekira pukul 16.15 WIB. Kedatangannya langsung disambut Kader Golkar, dengan yel-yel. Sebagian Kader memanfaatkan momen itu untuk foto bersama Gibran yang saat itu mengenakan baju batik.

"Gibran! Wakil Presiden," teriak relawan yang menyambut Gibran, Selasa (5/12/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Mas Gibran siapa yang punya, Mas Gibran siapa yang punya, Mas Gibran siapa yang punya, yang punya kita semua," yel-yel yang dinyanyikan.

Cawapres nomor urut 02 Gibran Rakabuming Raka, saat di Hotel Grand Mercure Solo Baru, Kecamatan Grogol, Kubupaten Sukoharjo, Selasa (5/12/2023). Foto: Agil Trisetiawan Putra/detikJateng

Acara rapat konsolidasi pemenangan pemlilu DPD Golkar Jateng diadakan di convenstion hall hotel Grand Mercure. Di dalam, Gibran sudah ditunggu oleh Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua DPD Partai Golkar Jateng Panggah Susanto, dan sejumlah Kader Golkar lainnya seperti Dico Ganinduto, Juliyatmono, Henry Indraguna, dan lainnya.

Sambutan pertama diberikan oleh Ketua DPD Partai Golkar Jateng Panggah Susanto. Dia mengatakan, dalam acara ini dihadiri 1.850 Caleg Golkar di Jateng.

"Semua Dapil terisi. Sehingga insya allah kita merebut kemenangan di Jateng ini. Kita bekerja sudah cukup lama. Sudah 4 tahun lalu kita persiapkan semua, saya kira sudah dalam barisan yang siap memenangkan Partai Golkar," kata Panggah.

Panggah mengajak seluruh jajaran partai Golkar untuk merapatkan barisan, dan satu semangat untuk menyongsong Pilpres dan Pileg 2024. Sebab, Partai Golkar telah mendukung Paslon 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

"Kita bersama melalui suatu proses yang panjang, dan pada hari ini kita pertama kali bersama mas Gibran, bersama-bersama mengkonsolidasilan diri dalam partai Golkar," pungkasnya.

Airlangga Sampaikan Dukungan Golkar ke Gibran Terkait Cawapres


Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang sudah menerima berkas pelanggaran kepala desa yang ancam hapus bantuan warga karena beda pilihan caleg. Pemkab akan mempelajari terlebih dahulu berkas rekomendasi tersebut.

"Harus pelajari dulu undang-undang apa nomor 6 tahun 2014 tentang pemilu masuk kemana pelanggarannya, kita pelajari dulu, isi surat dari Bawaslu," kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (DPMPD) Bunbun Buntara, Selasa (5/12/2023).

Bunbun belum bisa menyampaikan secara detail terkait sanksi apa yang akan diberikan kepada Kades Karangsari, Kecamatan Angsana itu. Ia mengaku secepatnya akan menyampaikan hasil dari rekomendasi Bawaslu tersebut.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Nanti akan disampaikan setelah kita pelajari, kita diskusikan apa yang menjadi rekomendasi dari kami," katanya.

Diketahui sebelumnya, Bawaslu Pandeglang mengatakan kepala desa yang mengirim voice note (VN) berisi ancaman menghapus bantuan warga berbeda pilihan caleg pada Pemilu 2024 melanggar aturan. Kades tersebut melakukan pelanggaran terkait netralitas.

"Ada pelanggaran kaitan dengan netralitas kepala desa," kata Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi Bawaslu Pandeglang, Didin Tahajudin, kepada wartawan, Senin (4/12/2023).

Didin mengatakan Kepala Desa Karangsari, Kecamatan Angsana, yang diketahui bernama Suhandi melanggar Undang-Undang Desa. Didin mengatakan Bawaslu menyimpulkan adanya pelanggaran setelah melakukan pemeriksaan terhadap Suhandi.

Menurut Didin, kades itu mengakui bahwa suara dalam VN itu ialah suaranya. Didin mengatakan Kades itu mengaku tidak diintervensi dari pihak lain terkait VN tersebut.

"Teman-teman (Panwas) Angsana sudah melaksanakan pembahasan pleno, kesimpulan yang bersangkutan kepala desa itu melanggar Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, itu melanggar pasal 29," ujarnya.

Simak Video 'Bertemu Perwakilan Apdesi, Puan Bentuk Pokja Bahas Revisi UU Desa':

[Gambas:Video 20detik]


Soal dugaan kebocoran data sekitar 204 juta pemilih Pemilu 2024 di KPU, sampai hari ini KPU belum memberikan klarifikasi. Menurut Kominfo, seharusnya KPU memberi klarifikasi soal kebocoran data ini dalam 3 x 24 jam.

Akibatnya, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) melayangkan surat permintaan klarifikasi kedua pada hari ini, Selasa (05/12/2023). Hal ini diungkapkan oleh Direktur Jenderal Aplikasi Informatika, Semuel Abrijani Pangerapan yang akrab disapa Semmy dalam sebuah sesi diskusi bersama media di Gedung Kominfo, Jakarta.

"Ini yang kami tunggu, kami lagi mengirim surat kedua, KPU wajib membalas, kita sudah mengirim surat kedua hari ini," jelas Semmy.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ia menerangkan bahwa sesuai aturan pada Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (PDP), KPU seharusnya memberi klarifikasi dalam batas waktu maksimal tiga hari.

"Sesuai aturan kami lagi menunggu jawaban dari sana, sesuai aturan dari Undang-Undang PDP harusnya KPU memberi kabar tiga hari," tambahnya.

Semmy juga menerangkan bahwa Kominfo juga ditanya oleh DPR mengenai progress dan kabar terbaru soal kebocoran data pemilih di KPU.

"Kita juga tadi ditanyai DPR lagi, karena kan DPR juga bersama kami dalam membuat ini, bagaimana progress-nya," terang Semmy.

Sebelumnya diberitakan, kebocoran data ini awalnya diposting oleh salah satu akun di media sosial X yang membeberkan threat actor bernama Jimbo menjual data-data dari KPU. Data-data tersebut dijual dengan 2 BTC (bitcoin). Untuk harga 1 BTC setara dengan Rp 571.559.477, sekarang mungkin lebih tinggi.

Data itu memuat terkait informasi dari 2o4 juta orang yang meliputi NIK, NKK, nomor KTP, TPS, e-KTP, jenis kelamin, dan tanggal lahir. Data-data itu juga termasuk dari konsulat jenderal Republik Indonesia, kedutaan besar Republik Indonesia, dan konsulat Republik Indonesia.

Keajaiban Internet Untuk Digitalisasi Natuna


Beredar kabar tentang dugaan intimidasi terkait gelaran pentas teater bertajuk Musuh Bebuyutan di Taman Ismail Marzuki (TIM) pada Jumat, 1 Desember 2023. Polri mempersilakan para pihak untuk melaporkan hal itu apabila benar terjadi.

Dalam pementasan itu seniman Butet Kartaredjasa dan sastrawan sekaligus sastrawan Agus Noor turut terlibat. Ketika diwawancara, Butet menjawab singkat.

"Bukan pelarangan tapi intimidasi," kata Butet, Selasa (5/12/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Sedangkan Agus Noor melalui laman akun media sosial Instagram-nya menyebutkan ada permintaan untuk menandatangani surat pernyataan. Isinya, disebut Agus Noor, agar pementasan itu tidak menyinggung isu politik.

"Pentas Musuh Bebuyutan produksi ke-41 Indonesia Kita. Selepas era Orde Baru, baru kali ini, sebagai penulis dan sutradara, saya merasakan ketegangan menjelang pementasan. Diminta untuk menandatangani surat pernyataan kalau lakon ini tak menyinggung isu politik. Hehe. Lelucon memang kerap mencemaskan kekuasaan. Padahal ini lakon biasa-biasa saja. Kisah sederhana. Kampung yang sedang mempersiapkan pemilihan Lurah Baru," tulis Agus Noor.

Mabes Polri Tegaskan Netral

Secara terpisah Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mempersilakan agar hal-hal semacam ini dilaporkan. Sandi menegaskan bahwa Polri netral dalam mengawal pelaksanaan proses pemilu.

"Jadi gini, polisi netral dalam kegiatan-kegiatan yang sudah diselenggarakan, apalagi dalam pemilu. Apabila ada oknum yang tidak sesuai ketentuan silakan dilaporkan. Jadi kita tidak usah berpersepsi, tidak usah berandai-andai," kata Sandi.

Lihat juga Video: Bolak-balik Kubu Ganjar Mainkan Isu Intimidasi

[Gambas:Video 20detik]


Calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka sempat menjadi sorotan lantaran salah sebut asam folat menjadi asam sulfat, terkait kebutuhan nutrisi ibu hamil. Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Zita Anjani ikut angkat bicara terkait ini.

Menurut Zita, keseleo lidah adalah hal yang wajar dan bisa dimaklumi.

"Itu silap lidah, ya wajar saja. Mau sebut asam folat, maksudnya. Memang itu bukan istilah sehari-hari, bisa dimaklumi jika ada slip of tongue," katanya, Selasa (5/12/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Zita mengatakan dirinya sudah memiliki 3 orang anak. Dia pun berbicara berdasarkan pengalamannya ketika mengandung.

"Saya juga sering kebalik-balik waktu hamil dulu, pesan asam folat jadi asam sulfat. Bagus setidaknya tahu asam folat itu apa. Nggak banyak bapak-bapak tahu kebutuhan gizi istri mengandung," tuturnya.

Diberitakan sebelumnya, Gibran salah ucap saat dalam acara Diskusi Ekonomi Kreatif yang digelar di Jakarta Selatan, Minggu (3/12). Potongan video ucapan Gibran itu pun viral di media sosial.

"Lalu ketika hamil harus dicek, misalnya asam sulfat, yodiumnya terpenuhi nggak," kata Gibran.

Ditemui terpisah, Gibran menyadari kesalahan pengucapan tersebut. Dia pun meminta maaf atas hal tersebut.

"Oke oke, ya mohon maaf, mohon dikoreksi ya," kata Gibran kepada wartawan di GBK Arena, Jakarta, Senin (4/12).

Gibran mengatakan seharusnya dirinya mengucapkan asam folat bukan asam sulfat. Dia kembali meminta maaf dan memohon koreksi terkait pengucapan tersebut.

"Asam folat, sorry sorry ya, maaf, mohon dikoreksi," ujarnya.

Lebih lanjut, Gibran menanggapi santai terkait isu masyarakat menjadi pesimis terhadap dirinya usai kesalahan pengucapan tersebut. Dia mengatakan masyarakat yang akan menilai hal tersebut.

"O ya monggo, biar warga yang menilai ya," ujarnya.

Simak juga Video: Salah Sebut Asam Sulfat untuk Ibu Hamil, Gibran Minta Maaf

[Gambas:Video 20detik]


Pemimpin Korea Utara (Korut) Kim Jong Un mendesak para perempuan di negaranya untuk memiliki lebih banyak anak, lapor kantor berita pemerintah KCNA pada hari Senin (04/12).

"Menghentikan penurunan angka kelahiran dan menyediakan perawatan serta pendidikan yang baik bagi anak-anak adalah urusan keluarga yang harus kita selesaikan bersama dengan para ibu," ujar Kim dalam pidatonya dalam agenda Pertemuan Ibu Nasional.

Dalam pidatonya, Kim Jong Un juga mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada para ibu di Korea Utara yang telah meningkatkan perjuangan nasional.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Saya juga selalu memikirkan para ibu ketika saya mengalami kesulitan saat berurusan dengan partai dan pekerjaan negara," ujarnya.

Angka kelahiran yang rendah berdampak buruk terhadap ekonomi

Korea Selatan memperkirakan bahwa angka kelahiran di Korea Utara telah menurun dalam sepuluh tahun terakhir. Dana Kependudukan PBB (UNFPA) juga mengatakan bahwa tingkat kesuburan Korea Utara hanya mencapai 1,8 kelahiran per perempuan pada tahun 2023. Angka tersebut berada di bawah ambang batas 2,1 kelahiran per perempuan di negara maju.

Di tengah terisolasinya hubungan perdagangan negara dengan Barat, akibat sanksi yang diterimanya, Korea Utara menjadi sangat bergantung pada tenaga kerja fisik untuk menjaga ketahanan ekonominya.

Namun, negara ini diyakini telah mengalami penurunan kesuburan pada tahun 1990-an karena kasus kelaparan. Institut penelitian Korea Selatan Hyundai pada bulan Agustus lalu mengatakan bahwa tingkat kelahiran yang rendah pada akhirnya akan dapat menghambat sektor manufaktur Korea Utara.

Komisaris PBB untuk Hak Asasi Manusia, Volker Trk, pada bulan Agustus lalu juga mengatakan bahwa banyak warga Korea Utara "yang tampaknya akan menghadapi kelaparan ekstrem."

Masalah kesuburan juga dihadapi Korea Selatan

Meskipun dengan alasan yang berbeda dengan negara tetangganya di utara, Korea Selatan juga tengah menghadapi krisis kesuburan.

Pada tahun 2022, Korea Selatan mencatat 0,78 kelahiran per perempuan, menjadikannya sebagai negara dengan angka kelahiran terendah di dunia.

Kondisi pasar tenaga kerja yang buruk bagi kaum muda, kurangnya perumahan yang terjangkau di kota-kota besar seperti Seoul, hingga jam kerja yang relatif panjang, merupakan beberapa alasan mengapa tingkat kesuburan di Korea Selatan rendah.

Selain itu, perempuan yang mengambil cuti untuk membesarkan anak-anak mereka, juga terkadang harus menghadapi stigma di tempat kerja akibat budaya Korea Selatan yang begitu kompetitif dan konservatif.

Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol pada awal tahun ini menyebut masalah rendahnya angka kelahiran di negaranya sebagai "agenda nasional yang krusial."

Dalam beberapa tahun terakhir, Korea Selatan telah memberikan tunjangan bulanan kepada keluarga dengan kelahiran bayi baru. Namun, masih belum dapat dipastikan apakah kebijakan tersebut akan mampu memberikan dampak jangka panjang terhadap tingkat kesuburan secara nasional di negara itu.

kp/gtp (Reuters, AP)

Lihat Video 'Momen Langka Kim Jong Un Ikut Pemilu Lokal di Korea Utara':

[Gambas:Video 20detik]


Sesepuh Pondok Pesantren (Ponpes) Cipasung Tasikmalaya Kiai Koko Komarudin Ruhiat menegaskan dukungannya untuk Calon Presiden (Capres) nomor urut 2 Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Dirinya menjelaskan pilihannya mendukung Prabowo karena mengingat pesan mantan Presiden Indonesia Abdurrahman Wahid (Gus Dur) soal pemimpin yang tulus ikhlas membela rakyat.

Dalam suatu kesempatan, Gus Dur pernah menyatakanPrabowo Subianto sosok yang paling ikhlas untuk Indonesia. Pernyataan tersebut disampaikan Kiai Koko Komarudin untuk menjawab pertanyaan siapa sosok paling ikhlas di Indonesia menurut Gus Dur.

"Saya sangat memperhatikan apa yang disampaikan Gus Dur, dalam hal pemimpin yang tulus ikhlas untuk Indonesia, ya Pak Prabowo," tutur Kiai Koko Komarudin dalam keterangan tertulis, Selasa (5/12/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Kiai Komarudin mengaku keluarga besar Cipasung sangat terbuka untuk semua capres-cawapres yang ingin bersilaturahmi. Keterbukaan Ponpes Cipasung menerima seluruh kehadiran mereka untuk kepentingan bangsa dan negara, serta demi aspirasi umat Islam dan ponpes.

Seluruh keluarga besar Cipasung sangat mungkin memiliki perbedaan pilihan di Pilpres 2024. Kiai Koko Komarudin menegaskan jika hal itu sebagai sesuatu yang wajar.

"Khusus saya sebagai sesepuh, yang paling sepuh, tentu juga punya pilihan berdasarkan pertimbangan lahir dan batin saya. Semua ini untuk kemajuan bangsa dan negara Indonesia," tambahnya.

Dukungannya untuk Prabowo sudah dikomunikasikan kepada para ulama sepuh dan Habib Luthfi bin Yahya sendiri yang juga menyatakan dukungan pada pasangan calon Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

"Saya pribadi dan keluarga lebih cenderung menyambungkan aspirasi harapan Indonesia agar bertambah maju bersama Pak Prabowo. Semoga Pak Prabowo senantiasa sukses terpilih menjadi Presiden Indonesia dan mampu menjadi pemimpin yang tegas, arif bijaksana, menjadi panutan bagi rakyat Indonesia," pungkasnya.

Simak Video 'Didatangi Siti Atikoh, Kiai Ponpes Cipasung Ngaku Pilih Ganjar':

[Gambas:Video 20detik]


Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mempersilakan publik lapor jika menemukan personel polri tidak netral di Pemilu 2024. Sandi menegaskan bahwa aturan dan arahan pimpinan terkait netralitas polri sudah disampaikan ke seluruh jajaran.

"Aturan sudah jelas, petunjuk pimpinan sudah jelas, kemudian arahan juga sudah disampaikan. Kalau ada personil polri yang tidak sesuai ketentuan, laporkan," ujar Sandi di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (5/12/2023).

Sandi menyebutkan semua jajaran polri siap menindaklanjuti laporan yang masuk. Sehingga dia meminta publik agar tidak membuat isu spekulatif.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Propam menunggu, Propam Mabes, Propam Polda, Propam Polres, jadi jangan dibuat isu-isu yang lain," ungkapnya.

Dirinya kembali menegaskan bahwa jika ada anggota polri yang bertindak tidak sesuai aturan agar dilaporkan. Sandi mengatakan pihaknya sudah bertemu dengan sejumlah pimpinan media untuk menyatakan hal yang serupa.

"Jadi kalau memang ada anggota polri yang tidak sesuai ketentuan silakan dilaporkan. Dan dua minggu yang lalu kita sudah ketemu dengan para pemred, kita sampaikan hal yang sama," ucap Sandi.

Simak Video 'Panglima TNI Temui Kapolri Bahas Pengamanan Pemilu hingga Situasi Papua':

[Gambas:Video 20detik]


Sekjen Gerindra Ahmad Muzani menghadiri konsolidasi akbar kader Gerindra Kalimantan Barat, hari ini. Muzani merasa bangga melihat wajah-wajah optimisme kader Gerindra Kalbar dalam menyambut kemenangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming di Pilpres 2024.

"Saya datang ke sini sangat senang melihat wajah-wajah kader Gerindra, caleg Gerindra yang optimis, penuh harapan, penuh kesenangan dan kegemberiaan. Karena 15 tahun kita menanti kemenangan untuk menjadikan Prabowo presiden dan insyaallah 14 Februari 2024 nanti kemenangan itu akan kita capai," kata Muzani disambut tepuk tangan kader, dalam keterangan tertulisnya, Selasa (5/12/2023).

Sekjen Gerindra Ahmad Muzani (Foto: Dok. istimewa)

Muzani menjelaskan Prabowo akan menggunakan hak kekuasaan sepenuhnya untuk membela kepentingan rakyat jika terpilih jadi presiden nantinya. Prioritas utama, kata Muzani, menghilangkan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan kaum kecil seperti petani, nelayan, buruh, pedagang dan tenaga honor.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Itulah Gerindra kita harus memperjuangkan aspirasi dari rakyat-rakyat kecil seperti mereka yang selama ini tidak mendapat kesejahteraan yang layak. Maka jika ada orang di Gerindra tidak punya niat baik untuk itu, bukan di Gerindra tempatnya. Kalau Anda punya tujuan memperkaya diri, silakan tinggalkan Gerindra," ujar Muzani.

"Dan Pak Prabowo tidak bergeser sedikitpun komitmennya untuk membela orang-orang miskin, orang-orang yang membutuhkan. Itu tidak bergser sedikitpun meski beliau dan Gerindra saat ini berada dalam kekuasaan eksekutif," imbuh Wakil Ketua TKN itu.

Itu sebabnya Muzani meminta kader dan caleg di setiap tingkatan untuk masif mengkampanyekan Prabowo-Gibran. Sekaligus, katanya, mensosialisasikan apa yang menjadi program Prabowo-Gibran jika terpilih presiden.

Program tersebut di antaranya soal pemberian makan siang dan susu gratis, mengatasi kelangkaan pupuk, dana abadi pesantren, serta mewujudkan swasembada pangan, air, dan energi termasuk melanjutkan program-program pemerintah yang sudah baik saat ini seperti BLT, PKH, dan dasa-desa akan ditingkatkan jangkauan dan nilainya.

"Pak Prabowo juga akan melanjutkan dan memperluas program PKH untuk membantu rakyat miskin. Pak Prabowo akan melanjutkan dan meningkatkan cakupan serta nilainya BLT. Dana desa ditingkatkan, dan realisasi dana abadi pesantren dan pembagian susu dan makan siang gratis. Ini bagian dari ikhtiar Pak Prabowo untuk memperkuat anak-anak kita dan menjadikan generasi bangsa kita yang unggul menuju Indonesia emas 2045," jelas Muzani.

Terakhir, Muzani berpesan agar Prabowo-Gibran harus menang di Kalbar. Dia meminta agar kader mengkampanyekan Prabowo-Gibran sampai ke desa-desa pelosok yang terdalam.

"Saya titip tolong Pak Prabowo dibantu di dapil-dapilmu. Saya tidak bisa menjangkau ke kabupaten yang paling jauh, Ketapang, Kapuas Hulu dan lainnya yang jauh sampai 12 jam perjalanan. Saya tidak mungkin ke sana tapi saya tolong titip Pak Prabowo dimenangkan di dapil-dapil Anda semua. Dengan begitu anda telah bantu Prabowo-Gibran untuk menang satu putaran," tutup Muzani.

Lihat juga Video 'Muzani Minta KIM Tak Terlena dengan Hasil Survei Prabowo-Gibran':

[Gambas:Video 20detik]


Sebentar lagi Indonesia akan menggelar Pemilihan Umum (Pemilu) yang berlangsung di tahun 2024. Selain memilih Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu digelar untuk menentukan anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, dan anggota DPD.

Sebagai informasi, Indonesia melaksanakan Pemilu setiap lima tahun sekali. Pemilu sebelumnya digelar pada tahun 2019 yang berhasil dimenangkan oleh pasangan Joko Widodo (Jokowi) dan K.H. Ma'ruf Amin.

Lima tahun berselang, tepatnya pada Februari 2024, seluruh masyarakat Indonesia akan kembali menentukan siapa Presiden dan Wakil Presiden selanjutnya yang menjabat untuk periode 2024-2029.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Tapi, sebelum sampai di hari-H pemungutan suara, ada banyak tahapan yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Lantas, seperti apa tahapan Pemilu 2024? Simak selengkapnya berikut ini.

Tahapan Pemilu 2024

Meski Pemilu baru dilaksanakan tahun depan, namun sejumlah persiapan telah dilakukan oleh KPU sejak dini. Simak jadwal tahapan Pemilu 2024 secara lengkap di bawah ini:

4 Juni 2022 - 14 Juni 2024: Perencanaan program dan anggaran

14 Juni 2022 - 14 Desember 2023: Penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu oleh KPU

14 Oktober 2022 - 21 Juni 2023: Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih

29 Juli 2022 - 13 Desember 2022: Pendaftaran dan verifikasi peserta Pemilu

14 Desember 2022 - 14 Februari 2022: Penetapan peserta Pemilu

14 Oktober 2022 - 9 Februari 2023: Penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan

6 Desember 2022 - 5 November 2023: Pencalonan anggota DPD

24 April 2023 - 25 November 2023: Pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota

19 Oktober 2023 - 25 November 2023: Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden

28 November 2023 - 10 Februari 2024: Masa kampanye Pemilu

11 Februari 2024 - 13 Februari 2024: Masa tenang

14 Februari 2024: Pemungutan suara

14 Februari 2024 - 15 Februari 2024: Penghitungan suara

15 Februari 2024 - 20 Maret 2024: Rekapitulasi hasil penghitungan suara

Disesuaikan dengan akhir masa jabatan masing-masing anggota DPRD kabupaten/kota: Pengucapan sumpah/janji DPRD kabupaten/kota

Disesuaikan dengan akhir masa jabatan masing-masing anggota DPRD Provinsi: Pengucapan sumpah/janji DPRD Provinsi

1 Oktober 2024: Pengucapan sumpah/janji DPR dan DPD

20 Oktober 2024: Pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden.

Sebagai informasi, penetapan jadwal Pemilu 2024 telah diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

Nomor Urut Capres dan Cawapres Pemilu 2024

Seperti kita ketahui, ada tiga calon presiden dan calon wakil presiden yang mendaftar untuk Pemilu 2024.

Kemudian, KPU melakukan pengundian dan penetapan nomor urut capres dan cawapres untuk Pemilu 2024 di Kantor KPU, Selasa (14/11/2023) malam. Simak hasil pengundiannya di bawah ini:

Nomor Urut 1: Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar (Cak Imin)

Nomor Urut 2: Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka

Nomor Urut 3: Ganjar Pranowo - Mahfud Md

Perihal nomor urut capres dan cawapres pada Pemilu 2024, hal tersebut sudah termaktub dalam Keputusan KPU Nomor 1644 tahun 2023 tentang Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pilpres 2024.

Itu dia jadwal lengkap tahapan Pemilu 2024 dari awal sampai akhir. Semoga artikel ini dapat menambah informasi detikers.

Simak Video 'Panglima TNI Temui Kapolri Bahas Pengamanan Pemilu hingga Situasi Papua':

[Gambas:Video 20detik]


Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bantul membuka rekrutmen kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) Pemilu tahun 2024. Namun, ada dua syarat khusus untuk rekrutmen itu guna mengantisipasi kejadian Pemilu 2019.

Ketua KPU Bantul, Joko Santosa mengatakan, bahwa rekrutmen KPPS di Bantul mulai tanggal 11-20 Desember. Di mana rekrutmen tersebut berlangsung secara terbuka sesuai Peraturan KPU No.8 tahun 2022 dalam Pasal 40.

"Karena selama ini asumsi atau ada semacam kegaduhan jika yang menjadi KPPS itu-itu saja orangnya, ditunjuk. Jadi Pemilu 2024 masyarakat silakan mendaftar untuk menjadi KPPS," katanya kepada wartawan di Banguntapan, Bantul, Selasa (5/12/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Untuk pendaftaran sendiri, kata Joko, bisa langsung mendatangi panitia pemungutan suara (PPS) di setiap Kalurahan. Menurutnya, di PPS bakal ada petugas yang akan mengarahkan calon pendaftar.

"Pendaftaran langsung datang ke Kantor PPS, nanti kita punya sekretariat di sana, di Kalurahan untuk masyarakat yang mau mendaftar. Syarat-syarat sudah disiapkan di sana, form juga sudah disiapkan di sana," ucapnya.

Joko juga mengungkapkan ada dua syarat khusus untuk pendaftaran KPPS. Kedua syarat itu berhubungan dengan isu kesehatan guna meminimalisir kejadian di tahun 2019 di mana banyak petugas KPPS meninggal dunia akibat kecapekan.

"Pertama dari segi usia, kita ketahui bahwa untuk tahun 2019 itu yang meninggal dunia setelah dilakukan assessment dan penelitian ternyata usianya lebih dari 55 tahun dan memiliki comorbid," ujarnya.

"Karena itu untuk rekrutmen ini KPU membatasi usia, jadi usia minimal 17 tahun dan maksimal 55 tahun. Harapannya untuk meminimalisir jatuhnya korban," lanjut Joko.

Sedangkan syarat khusus kedua adalah melampirkan surat kesehatan secara lengkap. Salah satunya terkait kondisi tensi darah calon pendaftar.

"Nanti dalam salah satu syarat mendaftar KPPS harus melampirkan surat keterangan sehat dan ditambah tiga parameter kesehatan, yaitu tensi darah, gula darah dan kolesterol," ucapnya.

"Harapannya dengan mitigasi itu kita sudah tahu, nanti kita juga akan kerjasama dengan Dinkes, kita akan bekerjasama dengan instansi terkait seperti BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan," imbuh Joko.

Di sisi lain, dengan adanya syarat khusus itu Joko berharap tidak mengurangi antusiasme masyarakat khususnya generasi muda untuk mendaftar sebagai KPPS. Karena kebutuhan KPPS di Bantul ada 22.162 orang, sementara untuk Linmas membutuhkan 6.300 orang karena jumlah TPS di Bantul mencapai 3.166.

"Apalagi, honor KPPS naik dua kali lipat, untuk Ketua itu Rp 1,2 juta dan untuk anggota Rp 1 juta. Terus untuk Linmas honornya Rp 700 ribu. Jadi kita butuh peran serta seluruh masyarakat untuk terlibat dalam proses pemungutan dan penghitungan suara," katanya.

Terkait dorongan generasi muda untuk mendaftar, Joko mengaku karena Pemilu 2024 menggunakan sarana teknologi untuk mempercepat proses penghitungan suara. Mengingat kendala utama petugas KPPS dalam pemilu adalah lamanya proses administrasi.

"Sehingga KPU akan memperkenalkan aplikasi namanya sistem informasi rekapitulasi atau sirekap untuk mempermudah dalam proses penghitungan suara. Karena itu harapannya generasi muda di DIY berpartisipasi dengan mendaftar KPPS, harapannya dari 7 anggota KPPS paling tidak 3 orang menguasai IT," ujarnya.

Tips Hindari Hoax yang Berseliweran Jelang Pemilu 2024


Warga RT 13 RW 01 Kelurahan Kuningan Barat, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, mengadukan masalah anak-anak muda yang sering nongkrong di tanah kosong. Polres Metro Jakarta Selatan dan jajaran Polsek Mampang langsung turun ke lokasi merespons aduan warga tersebut.

Kabag Ops Polres Metro Jakarta Selatan AKBP I Nyoman Sudama dan Kapolsek Mampang Prapatan Kompol David Yunior Kanitero langsung merespons cepat aduan warga tersebut.

"Tadi sudah kami datangi lahan kosong yang sering digunakan nongkrong oleh pelajar tersebut. Memang ada beberapa yang nongkrong dan sudah kami bubarkan," kata AKBP I Nyoman dalam keterangannya kepada wartawan, Selasa (5/12/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Nyoman kemudian memberikan saran-saran kepada masyarakat supaya lahan kosong tidak diduduki oleh pihak mana pun. Warga diimbau memasang spanduk untuk menghindari warga masuk pekarangan rumah tanpa izin.

"Didapati beberapa anak sekolah yang langsung dibubarkan. Kami juga memberikan saran kepada ketua RT untuk dapat memberikan atau memasang spanduk imbauan bahwa tempat tersebut adalah milik pribadi dan bukan tempat umum untuk berkumpul," katanya.

Tak hanya itu saja, polisi juga membantu-bantu warga membersihkan lingkungan sekitar.

"Juga, didapati pohon-pohon tumbang yang digunakan sebagai tempat duduk, untuk dibersihkan dan dihilangkan sehingga tidak ada tempat nyaman bagi anak-anak sekolah untuk nongkrong," tuturnya.

Dalam kegiatan Halo Polisi ini, Sudama dan David menyempatkan diri berkunjung dan berdialog dengan warga di pos satkamling di lokasi. Di sana, polisi mendengar beberapa curhatan warga mulai dari pencurian hingga tawuran.

Polres Jaksel dan Polsek Mampang mengecek lokasi tanah kosong yang dikeluhkan warga suka dipakai anak-anak remaja nongkrong. (dok. Istimewa)

"Situasi di lingkungan ini secara umum kondusif berkat aktifnya warga bersama-sama menjaga lingkungan. Masih ada indikasi peredaran narkoba di lingkungan RT 13, tetapi masih belum bisa dibuktikan," kata Ketua RW 01 Makmun.

Makmun juga mengatakan sejauh ini warga telah berhasil mencegah tindakan kejahatan salah satunya pencurian baik motor dan HP yang kerap terjadi di waktu Subuh. Dia juga bercerita masalah yang kerap terjadi di lingkungan, yakni soal banjir.

Polres Jaksel dan Polsek Mampang berdialog dengan warga di Kuningan Barat. (dok. Istimewa) Polres Jaksel dan Polsek Mampang berdialog dengan waPolres Jaksel dan Polsek Mampang berdialog dengan warga di Kuningan Barat. (dok. Istimewa)

"Beberapa kejadian bisa dicegah berkat aktifnya warga, termasuk pengungkapan perkara curanmor pada Oktober lalu. Selain itu, yang rawan terjadi di RT 13 ini adalah banjir, karena RT ini merupakan dataran terendah dibandingkan dengan wilayah-wilayah lainnya," ungkap Makmun.

David pun mengapresiasi langkah warga yang sigap dalam menjaga keamanan lingkungan melalui satkamling dari tindak kejahatan. Dia mengingatkan pentingnya kehadiran satkamling selain untuk keamanan juga dapat membuat warga semakin guyub.

"Terima kasih atas satkamling yang sudah aktif, bahkan mampu menangkap tangan pelaku curanmor dan mengamankan pelaku hingga pelaku dapat diserahkan kepada kepolisian dalam keadaan sehat," ujar Kapolsek Mampang Prapatan, Kompol David Y Kanitero.

"Satkamling selain mencegah adanya kejahatan, juga sebagai sarana warga untuk lebih guyub dan intens berkomunikasi utamanya di masa-masa pemilu ini sehingga dapat berjalan dengan aman, lancar dan damai," tambahnya.

Polres Jaksel dan Polsek Mampang berdialog dengan warga di Kuningan Barat. (dok. Istimewa)

David juga meminta warga tidak ragu melaporkan segala bentuk tindak kejahatan yang dialami. Dia mengimbau warga agar melapor melalui nomor aduan 110 maupun nomor pribadi miliknya.

"Apabila ada kejadian menonjol atau orang yang mencurigakan segera hubungi hotline 110 atau nomor HP pribadi Kapolsek dan Bhabinkamtibmas," ujar David.


Pengasuh Ponpes Amanatul Ummah Pacet, Mojokerto KH Asep Saifuddin Chalim menyebut Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak layak bergandengan kembali di Pilgub Jatim 2024. Menurutnya, Khofifah-Emil layak dua periode memimpin Jatim.

"Kinerja Khofifah-Emil jelas baik, bagaimana kepuasan warga Jawa Timur 85 persen. Kan luar biasa barangkali kepuasan gubernur tertinggi di Indonesia. Layak dilanjutkan (Khofifah-Emil), jelas," kata Kiai Asep di Surabaya, Selasa (5/12/2023).

Kiai Asep mengatakan, Emil mempunyai peluang besar menjadi wakil mendampingi Khofifah di Pilgub Jatim 2024. Asal, Emil tidak menjadi menteri.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kalau Pak Emil nanti jadi menteri, ya mungkin (Khofifah) harus dengan yang lain. Tapi kalau Pak Emil tidak jadi menteri, ya (Khofifah) dengan Pak Emil," jelasnya.

"Untuk kemungkinan gandeng lagi ada. Ya, itu tadi ketika Pak Emil nggak diambil menteri (ya gandeng lagi sama Khofifah di Pilgub Jatim)," lanjutnya.

Dewan Pembina TKN Prabowo-Gibran ini menyebut jika Khofifah-Emil bergabung jadi satu lagi, maka peluang menang di Pilgub Jatim 2024 akan sangat besar.

"Ya, kemungkinan menangnya (Khofifah-Emil) sama seperti kemenangan Prabowo-Gibran, pasti menanglah. Tapi kita tidak boleh katakan pasti. Jadi pasti kalau sudah menang dan terpilih," ungkapnya.

Kiai Asep juga berharap partai-partai pengusung Prabowo-Gibran di Koalisi Indonesia Maju (KIM) segera menyusul memberi rekomendasi cagub Jatim 2024 kepada Khofifah.

"Mudah-mudahan seluruh partai pengusung akan memberikan hal yang sama seperti PAN (rekom Khofifah Cagub Jatim). Sebab itu akan jadi motivasi kita untuk yang bersangkutan," tandasnya.

Sebelumnya Khofifah telah resmi menerima rekomendasi Cagub Jatim 2024 dari PAN. Rekomendasi itu diberikan langsung Ketum PAN Zulkifli Hasan kepada Khofifah.

Wagub Jatim sekaligus Ketua DPD Demokrat Jatim Emil Dardak pun juga bersyukur atas rekomendasi yang diterima Khofifah. Dalam waktu dekat ia menyebut Demokrat akan segera memberi rekomendasi Cagub Jatim 2024 ke Khofifah.

Khofifah Masuk Bursa Cawapres Prabowo, Zulhas: PAN Ya Erick Thohir


Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 1 dari Koalisi Perubahan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengatakan pihaknya ingin membawa perubahan dengan pemerataan di beberapa wilayah. Cak Imin menyinggung sumber daya alam di Papua yang malah memberikan keuntungan Amerika Serikat.

Cak Imin mulanya menyampaikan perubahan yang diusung pihaknya mengedepankan keadilan di semua tingkatan termasuk unsur regional. Hal ini disampaikan Cak Imin dalam acara 'Silaturahmi Kebangsaan' di Pesantren Darul Ihsan Abu Krueng Kalee, Aceh Besar, Selasa (5/12/2023).

"Harapan untuk memperpanjang itu akan kami lanjutkan semaksimal mungkin. Itu yang disebut keadilan sektoral dan keadilan teritorial regional," kata Cak Imin di depan santri hingga kiai.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Cak Imin menyinggung emas di wilayah Papua yang juga menguntungkan negara Amerika Serikat. Ia ingin adanya pemerataan keadilan di sana.

"Papua misalnya, Papua itu sumber daya alamnya dahsyat, emasnya saja bukan hanya menambah pendapatan negara, emasnya menguntungkan Amerika," tutur Cak Imin.

"Kita harus ubah untuk kekhususan Papua harus ada pemerataan semesta, pemerataan total rakyat harus mendapatkan kemakmuran dari bumi yang kaya raya itu. Allahuma amin," sambungnya.

Ia juga mengingatkan soal sumber daya alam gas yang ada di Aceh. Ia ingin pemimpin Indonesia kelak bisa memakmurkan masyarakat Indonesia.

"Inilah yang disebut teritorial inilah yang disebut keadilan sektoral dan teritorial, setiap provinsi punya kekhasan, kita juga mengerti cara membangun dan memakmurkan dengan cepat bangsa kita," imbuhnya.

Simak juga Video '10 Komunitas Berbagai Bidang Deklarasi Dukung Anies-Cak Imin':

[Gambas:Video 20detik]


Capres nomor urut 1 Anies Baswedan turut merespons soal heboh 'asam sulfat untuk cegah stunting'. Anies mengatakan untuk membantu pertumbuhan anak mencegah stunting adalah asam folat.

Anies menyampaikan hal itu dalam acara 'Desak Anies' di Wetlands Square, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Selasa (5/12/2023). Anies awalnya ditanya apakah akan membuat program makan gratis untuk mengatasi stunting.

Moderator kemudian menyinggung soal heboh pernyataan 'bayi dikasih asam sulfat'. Anies kemudian menerangkan soal penanganan stunting bukan dilakukan pada anak usia sekolah.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Menangani stunting itu tidak pada usia sekolah. Menangani stunting itu sebelum ibu hamil. Jadi kesehatan calon ibu itu sudah harus dipikirkan. Dan calon ibu itu membutuhkan itu tadi, satu zat besi, dibutuhkan sekali. Zat besi dapatnya dari mana? Daging, makanan," kata Anies, dalam tayangan 'Desak Anies' di YouTube Anies Baswedan.

"Kemudian yang kedua adalah yodium, ketiga asam folat. Asam folat didapatnya dari tanaman, bukan di bengkel," lanjut Anies.

Anies kemudian membeberkan soal program di Jakarta saat menjabat Gubernur DKI Jakarta. Dia mengatakan, melalui PKK di Jakarta, Pemprov DKI era Anies memiliki program 'Bagimu'.

"Program namanya 'Bagimu', di PKK di Jakarta. 'Bagimu', bahagiakan anak, beri gizi yang cukup, dan stimulasi anak. Jadi stunting itu tak cukup hanya dengan gizi, berikan kebahagiaan, berikan gizi, berikan stimulasi. Dari situ anak tumbuh dengan baik, itu yang ingin kita kerjakan," jelas Anies.

Adapun Anies bicara janji pembangunan di Banjarmasin dan wilayah lain di Kalimantan Selatan. Dia mengatakan ada dua prioritas yang akan dikerjakan jika menang Pilpres 2024, yakni pembangunan kereta api dan pembangunan Wasaka International Stadium.

"Kami yakin bisa membangun stadion di sini karena sudah berpengalaman membangun di Jakarta. Insyaallah ada 10 kota yang akan kita bangun kemudian," papar Anies.

Lebih lanjut Anies mengatakan rencana pembangunan rel kereta api akan menghubungkan Banjarmasin dengan Banjarbaru. Anies menilai dua daerah tersebut membutuhkan kehadiran transportasi umum massal yang representatif.

"Ini (Banjarmasin-Banjarbaru) intensitas lalu lintasnya cukup tinggi, tapi kita tidak memiliki fasilitas transportasi umum. Jadi inilah salah satu kawasan yang perlu kita bangun jaringan rel kereta api," jelas Anies.

"Inilah contoh bagaimana kita memanfaatkan anggaran kita untuk transportasi umum yang bisa mengatasi kemacetan, mengatasi polusi, dan mengurangi biaya transportasi bagi warga," papar Anies.

Anies mengatakan, setelah pembangunan rel kereta api Banjarmasin-Banjarbaru selesai, akan dilanjutkan rute-rute lain di wilayah Kalimantan Selatan. Anies kemudian menyebutkan sosok yang akan terlibat dalam pembangunan kereta api tersebut. Salah satunya Ignasius Jonan.

Menurutnya, Jonan sosok yang tepat ikut terlibat dalam pembangunan transportasi umum massal seperti kereta api di Banjarmasin.

"Kalau kita nanti membangun rel kereta api, maka orang pertama yang akan kita libatkan adalah Pak Jonan. Karena dia yang paling paham, dan memberi penilaian objektif. Beliau orang yang punya integritas, profesional, dan orang yang terbukti sukses melakukan transformasi perkeretaapian di Indonesia," kata Anies.

Simak Video 'Saat Anies Ditanya soal Pilih Pemimpin Menggemaskan: Emang Boleh? Bebas!':

[Gambas:Video 20detik]