Calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo menyatakan siap untuk mengikuti debat capres-cawapres yang bakal diselenggarakan oleh KPU RI. Termasuk jika debat digelar menggunakan bahasa Inggris.

"Siap (debat pakai bahasa Inggris)," kata Ganjar menjawab pertanyaan wartawan di Stadion Aji Imbut Tenggarong, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (6/12/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Usulan Debat Pakai Bahasa Inggris

Sebelumnya, Andre Rosiade mengusulkan debat capres-cawapres ada yang menggunakan bahasa Inggris. Andre menyebut calon yang terpilih nantinya harus memiliki kecakapan dalam pergaulan internasional.

"Kami tegaskan kami tidak takut menghadapi debat capres cawapres, apapun keputusan KPU, bahkan kami mengusulkan dibuat debat dalam bahasa Inggris," kata Andre dalam keterangannya, Senin (4/12).

Andre Rosiade kemudian membeberkan alasannya terkait usulan itu. Dia mengatakan Presiden dan Wakil Presiden terpilih harus menguasai isu geopolitik dan cakap dalam pergaulan internasional.

Andre menekankan pasangan Prabowo-Gibran siap untuk menghadapi debat. Pihaknya juga siap menghadapi segala format debat, termasuk dalam bahasa Inggris.

"Jadi kami usulkan agar diadakan saja debat dalam bahasa Inggris, baik untuk capres maupun cawapres, gabungan ataupun sendiri-sendiri, kami siap. Ini sekaligus untuk menepis narasi-narasi yang mengatakan kami tidak siap berdebat. Kami siap dalam format apapun, bahkan dalam bahasa Inggris," tutur dia.

Jadwal Debat Capres-Cawapres

Sebagaimana diketahui, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan tanggal debat capres-cawapres. KPU akan menggelar debat selama lima kali.

Rencananya, debat akan digelar sebanyak dua kali pada Desember 2023, dua kali pada Januari 2024, dan satu kali pada Februari 2024. KPU rencananya akan menggelar lima kali debat itu di Jakarta.

Dari lima debat capres-cawapres, salah satunya nanti akan digelar di kantor KPU. Namun belum diketahui pasti debat keberapa yang akan digelar di kantor KPU.

Berikut jadwal debat capres-cawapres terbaru dari KPU:

1. Selasa, 12 Desember 2023

2. Jumat, 22 Desember 2023

3. Minggu, 7 Januari 2024

4. Minggu, 21 Januari 2024

5. Minggu, 4 Februari 2024

Simak juga Video 'Ganjar Janji Beri Kemudahan Pendidikan ke Kelompok Disabilitas Balikpapan':

[Gambas:Video 20detik]


Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengusulkan ada tiga isu HAM yang diangkat menjadi topik pada debat capres-cawapres. Usman mengatakan usulan itu telah disampaikan ke KPU.

"Jadi kami menyampaikan masukan kepada KPU terkait dengan agenda-agenda HAM yang kami usulkan agar dijadikan agenda di dalam debat capres dan cawapres yang akan datang pada tanggal 12 Desember dan dalam debat-debat di empat debat selanjutnya. Kami ingin melihat visi dan misi paslon tentang HAM paling tidak ada 3 agenda HAM yang kami pandang sangat penting," kata Usman Hamid dalam acara audiensi di KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (6/12/2023).

Usman mengatakan isu pertama yang diusulkan ialah kebebasan berekspresi. Dia menganggap kebebasan berekspresi di Indonesia sudah sangat genting.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Yang pertama adalah perlindungan kebebasan berekapresi. Kondisi kebebasan berekspresi di Indonesia sudah sangat genting," ujarnya.

Usulan kedua ialah terkait akuntabilitas aparat keamanan. Menurutnya, aparat keamanan tak boleh menggunakan kekuatan secara berlebihan dalam bertugas.

"Yang kedua adalah agenda akuntabilitas aparat keamanan. Aparat keamanan di dalam menggunakan kekuatan tidak boleh berlebihan, tidak boleh menggunakan kekerasan yang tidak perlu," tuturnya.

Dia mengatakan isu ketiga yang diusulkan ialah penyelesaian kasus dugaan pelanggaran HAM berat. Dia berharap KPU akan mempertimbangkan tiga usulan isu HAM itu menjadi topik debat capres-cawapres Pilpres 2024.

"Dan yang ketiga adalah penyelesaian pelanggaran HAM berat gitu. Jadi tiga agenda itu kita harapkan bisa menjadi agenda resmi dari KPU dan tadi Pak August Melasz sebagai komisioner KPU menyatakan akan memastikan bahwa seluruh peserta agenda yang disampaikan oleh Amnesty dalam dokumen ini dibicarakan dengan tim panelis yang akan diputuskan 1-2 hari ini," kata Usman.

"Tim panelisnya belum ditentukan secara definitif tapi dalam 1-2 hari ini akan diputuskan dan diumumkan tapi mereka akan memastikan bahwa agenda yang kami sampaikan dibicarakan secara resmi dengan tim panelis gitu. Dan diagendakan di dalam debat-debat pasangan calon," lanjutnya.

Simak juga Video 'KPU Matangkan Format Debat Capres: Libatkan Masyarakat Sipil':

[Gambas:Video 20detik]


Fraksi NasDem DPR RI menolak Pasal 10 RUU Daerah Khusus Jakarta (DKJ) yang mengatur presiden dapat menunjuk gubernur. Di sisi lain, NasDem mendorong adanya pemilihan wali kota dan anggota DPRD tingkat kota madya.

"Benar (menolak gubernur Jakarta ditunjuk presiden)," kata Kapoksi NasDem Baleg DPR RI, Taufik Basari atau Tobas, Rabu (6/12/2023).

NasDem, kata Tobas, memperjuangkan pilwalkot dan pileg DPRD kota madya jika Jakarta sudah tidak memiliki kekhususan ibu kota negara. Sebab, menurut NasDem, jika sudah tak ada kekhususan lagi, maka Jakarta seperti daerah lainnya yang dapat menggelar pilwalkot dan pileg.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kita menginginkan ada pilkada di tingkat provinsi dan kota madya. DPRD juga ada DPRD kota dan DPRD provinsi. Itu yang terus akan kita perjuangkan pada saat pembahasan tingkat I di Komisi II bersama dengan pemerintah," ujar Tobas.

"Karena jika tidak lagi jadi ibu kota maka sama seperti daerah lainnya. Masyarakat berhak untuk ada perwakilan di tingkat kota madya," tambahnya.

Menurut Tobas, akan terjadi dinamika pembahasan di alat kelengkapan dewan atau AKD DPR RI. Sebab, RUU DKJ baru ditetapkan sebagai RUU inisiatif DPR.

"Karena yang kemarin kan baru perumusan dan kemudian persetujuan sebagai usul inisiatif DPR lalu akan dikirim ke presiden. Presiden akan kirim Surpres beserta DIM. Kemudian pembahasan tingkat I di Komisi II bersama dengan pemerintah," ucapnya.

NasDem Tolak Pilkada Dimajukan

Tobas juga mengungkapkan fraksinya menolak Pilkada 2024 dimajukan dari jadwal semula. Menurut Tobas, ada yang perlu diwaspadai, yakni kekosongan pengawasan, sebab DPRD habis masa jabatan dan belum terpilih.

"Partai NasDem juga menolak pilkada dimajukan. Ada keinginan untuk memajukan pilkada menjadi September, dan memundurkan pelantikan DPRD terpilih pada bulan November," sebut Tobas.

"Yang mesti diwaspadai jika ini terjadi maka pilkada akan dilaksanakan tanpa adanya pengawasan dari DPRD karena yang lama telah selesai dan yang baru belum dilantik. Kemudian pilkada dilaksanakan masih pada pemerintahan Jokowi karena pelantikan presiden berikutnya baru terjadi pada akhir Oktober 2024," imbuhnya.

Simak Video 'Respons Mahfud soal RUU DKJ Atur Gubernur Dipilih Presiden':

[Gambas:Video 20detik]


Istri calon presiden (capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo, Siti Atikoh, melanjutkan safari politik ke wilayah Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Atikoh mengikuti kegiatan panen brambang (bawang merah) bersama para petani perempuan.

Pantauan detikcom di Joglo Wukirasri, Singosaren, Bantul, Rabu (6/12/2023), Atikoh tampak mengenakan caping bergambar foto Ganjar dan Mahfud Md. Ia lalu berjalan menuju sawah didampingi beberapa petani perempuan.

Atikoh tampak berjongkok dan mulai memetik brambang yang siap dipanen. Brambang tersebut kemudian dimasukkan ke dalam bakul.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Salah satu perwakilan petani bawang perempuan, Juminten menjelaskan lahan tersebut baru dikelola oleh para petani selama setahun belakangan. Sebelumnya, lahan ini berupa perkebunan tebu yang tak produktif.

"Lahan ini dulunya ditanami tebu dan perusahaan gula sehingga tak produktif. Baru sekitar setahun dikelola petani. Alhamdulillah dapat dilihat hasil pertanian subur hijau," ujar Juminten.

Atikoh berharap agar hasil panen brambang kali ini membuahkan hasil positif bagi para petani. Sebab, selama beberapa waktu terakhir, petani mengalami kerugian karena harga brambang jatuh.

"Moga-moga panen kalau ini harga bagus ya bu. Karena kemarin panennya bikin nangis ya bu? Di Jogja berapa sebelumnya? Rp 10 ribu? Harus nya sudah (bisa) agak untung itu Rp 18 ribu ya bu? kalau Rp 18 ribu, petani sedikit mendapatkan untung," kata Atikoh di lokasi, Rabu (6/12/2023).

"Tapi kalau harganya di bawah Rp 10 ribu ini kerugian luar biasa bagi petani," sambungnya.

Atikoh juga membuka adanya inovasi baru dalam menjaga stabilitas harga bahan pokok. Dia berbicara hilirisasi menjadi kunci.

"Mungkin akan lihat inovasi apa yang harusnya bisa dilakukan agar ketika panen itu harganya bisa stabil. Minimal petani bisa dapat Rp 18 ribu udah lumayan, tetapi memang Ketika paceklik harganya tinggi sekali, masyarakat yang teriak-teriak. Mungkin nanti hilirisasi," imbuhnya.

Simak Video 'Didatangi Siti Atikoh, Kiai Ponpes Cipasung Ngaku Pilih Ganjar':

[Gambas:Video 20detik]


Satpol PP Kota Palembang kembali melakukan penertiban alat peraga kampanye (APK) peserta Pemilu 2024 yang melanggar aturan KPU. Kali ini penertiban APK dilakukan di sepanjang Jalan Gubernur H Bastari Palembang.

"Pagi ini kita tertibkan ratusan APK yang melanggar aturan KPU Nomor 309 tahun 2023. Jika memasangan APK di bukan tempatnya maka semua APK ini kita turunkan dan kita angkut ke kantor Satpol PP Palembang," kata Kepala Operasional dan Pengendalian Satpol PP Kota Palembang, Heri Andriadi kepada detikSumbagsel, Rabu (6/12/2023).

Heri menjelaskan penertiban ini dilakukan pada semua APK yang terpasang, tidak pandang bulu. Semua yang menempel di pinggir jalan dan tidak patuhi aturan akan langsung diturunkan.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Semua APK yang melanggar aturan kita tertibkan tanpa pandang bulu, baik calon Presiden, Gubernur, ataupun DPRD kita turunkan semua," jelasnya.

Dia menyebut kawasan Jakabaring di Jalan Gubernur H Bastari ini sebenarnya tidak boleh dipasang APK karena merupakan jalan kota yang bebas dari APK. Karenanya, Heri mengimbau agar semua peserta Pemilu 2024 memilih lokasi yang tepat dan diperbolehkan untuk memasang APK.

"Jika masih memasang APK di tempat yang dilanggar maka pasti akan kami tertibkan," katanya.

Dia menjelaskan kegiatan bersih-bersih APK di sepanjang jalan Kota Palembang akan terus dilakukan sampai masa kampanye selesai. Pihaknya juga terus berkoordinasi dengan Bawaslu dan KPU Kota Palembang.

"Kami akan terus melakukan kegiatan bersih-bersih APK dengan koordinasi dan Bawaslu dan KPU Kota Palembang setiap hari," katanya.

Sejumlah Peraga Kampanye Caleg di Demak Diduga Dirusak-Dicopot Orang


Pengakuan eks Ketua KPK Agus Rahardjo terkait adanya intervensi dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menghentikan kasus e-KTP yang melibatkan Setya Novanto menjadi heboh. Apakah Istana ada niat mengambil langkah hukum terhadap Agus Rahardjo?

Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana, mengatakan Jokowi sudah bersuara soal tudingan tersebut. Ari menilai apa yang disampaikan itu sudah menjadi sikap Jokowi.

"Presiden kan sudah menjelaskan kemarin ya sangat gamblang apa yang beliau sampaikan. Saya kira itu sudah disampaikan kepada masyarakat apa yang jadi concern beliau, apa yang jadi pernyataan beliau itu sudah disampaikan secara terbuka," kata Ari kepada wartawan, di Kemensetneg, Jakarta Pusat, Rabu (6/12/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ari menekankan sejauh ini Istana belum ingin mengambil langkah hukum. Dia lantas meminta masyarakat tidak mengambil informasi sepihak.

"Sampai saat ini belum ada," ujarnya.

"Ini kan edukasi juga pada masyarakat ya supaya jangan ambil informasi sepihak dan itu sudah kemarin disampaikan secara jelas oleh bapak presiden. Apa yang beliau sampaikan itu menurut saya sesuatu yang sudah clear," lanjutnya.

Ari juga menjawab soal jika DPR menggunakan hak interpelasi terkait persoalan itu. Ari mengatakan itu adalah ranah DPR.

"Saya kira itu ranahnya DPR ya. Saya tidak berkomentar soal itu," ujarnya.

Lebih lanjut, usai pengakuan Agus Rahardjo, muncul juga pengakuan lain, yakni dari mantan Menteri ESDM era Jokowi, Sudirman Said, yang bilang pernah dimarahi Jokowi gegara melaporkan kasus 'papa minta saham'. Ari enggan berkomentar terkait munculnya pengakuan-pengakuan itu. Dia lantas mempertanyakan munculnya pengakuan itu menjelang Pemilu 2024.

"Saya kira kita bisa memahami karena konteks saat ini kan konteks kontestasi politik dalam pemilu. Sehingga bisa dipertanyakan apa kepentingan di balik ini. Tentu kita dalam konteks ini merasa ada sesuatu yang muncul begitu dalam kurun waktu dalam saat menjelang pemilu diselenggarakan. Tentu itu jadi pertanyaan," ucapnya.

Simak Video 'Bambang Pacul Mempertanyakan Motif Pengakuan Agus Raharjo soal e-KTP':

[Gambas:Video 20detik]


Sekretaris Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik Zoelkifli menolak rencana Gubernur Daerah Khusus Jakarta ditunjuk presiden sebagaimana tertera dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ). Dia mengatakan hal itu akan membuat Jakarta seperti kembali ke era Orde Baru (Orba).

"Itu kan kalau Jakarta kembali penunjukan (Gubernur), itu kembali ke Orde Baru. Jadi sudah tak ada semangat desentralisasi," kata Taufik kepada wartawan, Rabu (6/12/2023).

"Jadi tentu saja, saya berpendapat seharusnya teman-teman kita di DPR menolaklah, atau mengubah itu. Kan ini masih rancangan. Mengembalikan ke fungsi yang semula. Karena ini masalah mematikan demokrasi di Jakarta nih kalau seperti itu," sambungnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Menurutnya, rancangan RUU Daerah Khusus Jakarta seolah kelanjutan dari penunjukan penjabat (Pj) gubernur. Dia mengatakan seharusnya penunjukan Pj gubernur hanya untuk menggantikan sementara Gubernur yang selesai masa jabatannya sambil menunggu gubernur terpilih lewat Pilkada.

"Saya lihat karena keterusan dari ditunjuknya Pj yang kemarin sudah selesai jabatannya sebelum Pemilu serentak 2024. Ini kayanya keterusan, Jakarta kok rancangan UU-nya mau dibikin gubernur ditunjuk presiden. Ya nggak ya, harusnya kembali ke semula. Harus sama seperti yang lain (Pilkada)," ujarnya.

Taufik mengatakan Gubernur ditunjuk oleh Presiden maka terjadi keterbatasan demokrasi bagi warga Jakarta. Dia mengatakan Jakarta tak bisa disamakan dengan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang merupakan kesultanan.

"Kalau ditunjuk presiden, berarti ya benar kalau hak warga untuk berdemokrasi memilih pemimpinnya lagi jadi nggak ada. Dipasung ya," tuturnya.

"Ada yang bilang bahwa Yogyakarta juga gitu. Tapi Jakarta kan lain, Yogyakarta kan daerah khusus kesultanan. Sedangkan daerah lain seperti Papua dan Aceh misalkan kan tetap ada pilkada. Harus tetap ada hak demokrasi rakyat," imbuhnya.

Dalam RUU Daerah Khusus Jakarta sebelumnya, gubernur dan wakil gubernur akan ditunjuk dan diberhentikan oleh presiden dengan memperhatikan usul DPRD. Draf ini merupakan hasil pembahasan dalam rapat pleno Baleg DPR penyusunan RUU Daerah Khusus Jakarta pada Senin (4/12) kemarin.

Dalam draf RUU Daerah Khusus Jakarta yang dilihat detikcom, Selasa (5/12), Jakarta nantinya ditetapkan menjadi pusat perekonomian nasional dan kawasan aglomerasi. Hal ini tertuang dalam Pasal 4.

Meski berubah dari Daerah Khusus Ibu Kota menjadi Daerah Khusus, Jakarta bakal tetap dipimpin oleh gubernur dan wakil gubernur. Gubernur dan wakil gubernur Daerah Khusus Jakarta akan ditunjuk, diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan memperhatikan usul dari DPRD. Berikut ini bunyi pasalnya:

Pasal 10

(1) Provinsi Daerah Khusus Jakarta dipimpin oleh Gubernur dan dibantu oleh Wakil Gubernur.

(2) Gubernur dan Wakil Gubernur ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan oleh Presiden dengan memperhatikan usul atau pendapat DPRD.

(3) Masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan sesudahnya dapat ditunjuk dan diangkat kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan.

(4) Ketentuan mengenai penunjukan, pengangkatan, dan pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Lihat juga Video 'Respons Mahfud soal RUU DKJ Atur Gubernur Dipilih Presiden':

[Gambas:Video 20detik]


Istri calon presiden (capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo, Siti Atikoh, berdiskusi bersama kelompok wanita tani (KWT) di Kulon Progo, Yogyakarta. Kepada Atikoh, petani wanita curhat mengenai keberadaan tambang di pesisir Kulon Progo hingga ketidakjelasan harga bahan pokok.

Pantauan detikcom di Balai Roro Jonggrang Nepi, Kulon Progo, Rabu (6/12/2023), Atikoh awalnya mengajak petani berdiskusi. Seorang petani holtikultura dan padi wanita bernama Istiyanti lantas maju ke depan panggung.

Atikoh kemudian menanyakan mengenai kondisi harga bahan pokok di pasaran saat ini. Kepada Atikoh, Istiyanti mengakui saat ini harga beli tergolong bagus. Namun, beberapa dekade yang lalu, petani di Kulon Progo merasa hanya sebagai alat untuk konglomerat.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Jadi ketika harga (bahan pokok) naik, Ibu menikmati?" tanya Atikoh.

"Kali ini menikmati Bu. Habis beberapa dekade kami merasakan sebagai alat bagi konglomerat, bagi para pemodal. Kita sebagai alat ancek-ancek mereka, alat produksi gitu," jawab Istiyanti.

Selain masalah harga pangan, Istiyanti yang merupakan petani holtikultura dan padi mengeluhkan adanya tambang di pesisir Kulon Progo. Padahal, dirinya hidup di daerah itu dari kecil sampai tua hingga memiliki keturunan.

"Kami mohon ruang hidup kami dirampas dengan penambangan biji besi di Kulon Progo yang tak menghasilkan buat negara. Kami merasa hanya diapusi (dibohongi). Mohon dicabut kontrak karyanya," kata Istiyanti.

Menurut dia, praktik penambangan itu memakan lahan pertanian. Istiyanti menganggap produksi pertanian lebih produktif dibanding pertambangan tersebut.

Dia juga mengharapkan jaringan listrik bisa masuk ke lahan pertanian. Menurut Istiyanti, pemerintah harus berpihak kepada rakyat, kalaupun tidak, maka jangan mengganggu kehidupan mereka.

"Kalau tak bisa dibantu, minimal jangan ganggu kami," tegas dia.

Merespons keluhan petani, Atikoh menyadari rendahnya harga beli komoditas pangan di tingkat petani karena panjangnya rantai ekonomi. Dia mengatakan perlunya formulasi baru untuk memangkas rantai tersebut. Atikoh menyampaikan visi-misi suaminya yang ingin menguatkan Bulog (BUMN).

"Ini kalau program Pak Ganjar ya, saya sedikit ngulik itu ingin memperkuat posisi Bulog. Agar stabilitas harga ketersediaan pangan itu benar-benar bisa pro kepada petani," jelasnya

Terkait kontrak karya tambang di lahan pertanian produktif, Atikoh mengaku akan mencatatnya lebih dahulu untuk dilaporkan kepada suaminya, Ganjar. Apabila Ganjar terpilih di Pilpres 2024, Atikoh berjanji isu ini akan dikoordinasikan dengan pihak terkait.

Menurut Atikoh, penting membahas isu ini dengan duduk bersama dan mendengarkan masing-masing pihak. Apabila memang pertambangan tersebut tidak produktif, maka lebih baik digunakan untuk pertanian.

"Ini kan pendekatannya berbeda. Kalau itu lahan milik pemerintah itu dapat rapat koordinasi. Terus peruntungannya buat apa? Kalau milik perusahaan mungkin kita bisa melakukan pendekatan itu dikontrak saja untuk lahan pertanin. Tetapi kalau milik perseorangan tentu kita juga harus menghormati yang memiliki lahan. Apalagi kalau di Jogja mesti nuwun sewu. Kebutuhannya apa sih dan apa saja nilai tambahnya kalau listrik itu bisa dibuka," terangnya.

"Saya tentu tidak bisa menjanjikan dalam waktu terdekat, karena saya bukan pejabat publik. Tapi saya punya pena untuk dicatat sebagai bahan aspirasi dari seluruh kelompok," imbuhnya.

Lihat juga Video 'Ganjar Janji Beri Kemudahan Pendidikan ke Kelompok Disabilitas Balikpapan':

[Gambas:Video 20detik]


APBN Tahun Anggaran 2024 telah disahkan melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 pada tanggal 16 Oktober yang lalu. Dalam UU tersebut pemerintah menargetkan pendapatan negara yang diperkirakan mencapai Rp 2.802.29 triliun.

Dalam UU tersebut pemerintah juga menargetkan belanja negara yang dianggarkan sebesar Rp 3.325,12 triliun dengan angka defisit sebesar Rp 522,83 triliun atau sekitar 2,29% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Di sisi belanja negara, alokasi anggaran terbagi menjadi anggaran Belanja Pemerintah Pusat dengan alokasi sebesar Rp 2.467,53 triliun serta anggaran Transfer ke Daerah yang dialokasikan sebesar Rp 857,59 triliun.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Anggaran tersebut akan dioptimalkan untuk mendukung tema kebijakan fiskal APBN Tahun Anggaran 2024 yaitu Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan. Untuk itu, kebijakan belanja pemerintah diarahkan untuk mendukung percepatan transformasi ekonomi, penguatan kualitas belanja (spending better), mendorong subsidi tepat sasaran, serta untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan penciptaan lapangan pekerjaan.

Dalam rangka memastikan APBN 2024 dapat menjalankan perannya, anggaran difokuskan untuk beberapa tema, seperti:

Anggaran pendidikan untuk meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing; Anggaran kesehatan untuk akselerasi penurunan stunting dan melanjutkan transformasi sistem kesehatan; Anggaran perlindungan sosial untuk mempercepat penurunan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan, dan pembangunan SDM jangka panjang; Anggaran subsidi yang diarahkan untuk stabilisasi harga, menjaga daya beli, dan mendukung Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM); Anggaran infrastruktur untuk mendukung transformasi ekonomi dan pemerataan pembangunan; Anggaran ketahanan pangan untuk peningkatan ketersediaan, akses, dan stabilisasi harga pangan; serta anggaran hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) untuk dukungan pengamanan Pemilu dan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN).

Di tengah kondisi ketidakpastian global mulai dari krisis geopolitik yang masih berlanjut dan juga tren perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia yang berdampak pada turunnya permintaan global, termasuk atas produk-produk Indonesia, pelaksanaan APBN Tahun 2024 akan penuh dengan tantangan.

APBN 2024 tetap harus mampu menjalankan peran shock absorber untuk menahan efek guncangan ekonomi global serta menjadi penopang pertumbuhan ekonomi domestik. Oleh sebab itu peran aktif seluruh stakeholders diperlukan untuk meningkatkan akselerasi dan kualitas pelaksanaan anggaran.

"Di tengah dinamika perekonomian dan geopolitik global yang tidak stabil maka diperlukan kerja keras dan sinergi seluruh stakeholders untuk mewujudkan anggaran belanja yang berkualitas (spending better) sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Indonesia," ujar Direktur Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu RI Astera Primanto Bhakti.

Dalam teori ekonomi permintaan agregat, belanja pemerintah merupakan salah satu komponen dari PDB. Dengan demikian, penambahan belanja pemerintah secara langsung akan berdampak menambah output ekonomi Indonesia.

Namun, lebih penting dari peran langsung tersebut adalah efek multiplier dari belanja pemerintah untuk menggerakkan roda perekonomian.

Dalam konteks tersebut, akselerasi belanja pemerintah menjadi penting agar manfaat APBN dapat dirasakan lebih cepat oleh masyarakat. Untuk itu, akselerasi belanja negara harus dilakukan sejak awal tahun anggaran dan pencapaian output sesuai dengan target yang ditetapkan harus dikawal melalui beberapa strategi berikut:

Pertama, meningkatkan kualitas perencanaan kegiatan yang diikuti dengan disiplin dalam melaksanakan rencana tersebut. Untuk melaksanakan APBN, setiap Kementerian Negara/Lembaga perlu untuk merencanakan kegiatan yang diikuti dengan rencana penarikan dana dan pencapaian output secara periodik.


Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menyebut rencana perubahan format debat capres dan cawapres untuk Pemilihan Presiden (Pilres) 2024 hanya akal-akalan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Ia juga menyinggung rakyat masih trauma dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait syarat usia capres dan cawapres.

"KPU itu biasa begitu, nanti tunggu waktu reses baru dia buat yang aneh-aneh," ujar Komarudin di sela-sela kunjungan kerja di kantor Gubernur Bali, Denpasar, Rabu (6/12/2023).

Legislator asal daerah pemilihan (dapil) Papua itu menyayangkan rencana perubahan format debat capres-cawapres dilakukan saat dewan sedang reses. Sesuai aturan, kata dia, dewan tidak bisa menggelar rapat untuk meminta penjelasan kepada KPU selama masa reses.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Komarudin menegaskan perubahan Peraturan KPU harus dikonsultasikan ke DPR. Menurutnya, KPU harus bersikap dewasa agar tidak seperti putusan MK.

"Itu nggak boleh, mungkin orang trauma dengan soal Mahkamah Konstitusi kemarin makanya banyak yang tidak respons," imbuh politikus PDI Perjuangan itu.

Meski begitu, ia mengembalikan rencana KPU mengubah format debat capres-cawapres itu kepada publik. "Masing-masing punya penilaian. Kan aturan sudah jelas dari dulu. Apa esensinya sekarang mau diubah? Kan 2019 pakai yang sama, sekarang kok mau diubah kenapa?" ucapnya heran.

Sebelumnya, format debat khusus cawapres untuk Pilpres 2024 rencananya 'dihilangkan'. Adapun, capres dan cawapres akan selalu bersama dalam setiap sesi debat. Hal itu berbeda dengan Pilpres sebelumnya karena debat khusus cawapres dibuat terpisah.

Namun, KPU dijadwalkan menggelar rapat koordinasi untuk memutuskan format dan konsep debat capres dan cawapres hari ini pukul 14.00 WIB. Sejumlah aspek penting terkait debat capres dan cawapres akan diputuskan melalui rapat tersebut.

Melansir detikNews, Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari mengatakan rapat tersebut akan membahas sejumlah dengan timses paslon. Di antaranya, terkait format debat, tema, panelis, hingga moderator debat. "Rencana rapat lanjutan Rabu 6 Desember 2024 siang. Nanti kita komunikasikan dengan tim paslon," katanya, Selasa (5/12/2023).

Intip Persiapan Panggung Debat Capres Pemilu 2024


Calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo melanjutkan kegiatan kampanye hari kesembilan di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Ganjar berkunjung ke Kerajaan Hindu Pertama yakni Kesultanan Kutai Kartanegara ing Martadipura.

Sesampainya di Kesultanan Kutai, Ganjar disambut dan diterima oleh Sultan Kutai Kartanegara Aji Muhammad Arifin.

Mantan Gubernur Jawa Tengah itu bersama Sultan Aji duduk di bangku kehormatan, lalu para seniman dari Kutai Kartanegara memasuki ruangan untuk menampilkan tarian Topeng Panji. Setelah itu, dilanjutkan dengan tarian khas Kesultanan Kartanegara yakni tari Kanjar Ganjur.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Di tengah tarian dipertontonkan, Ganjar dipersilakan untuk ikut menarikan tarian Kanjar Ganjur bersama para seniman. Dengan sigap, Ganjar langsung beranjak dan tersenyum sembari menari.

Usai mengunjungi Kesultanan Kutai Kartanegara, Ganjar diagendakan bakal bertemu dengan tim pemenangan daerah (TPD), caleg dari partai politik koalisi pengusung, serta unsur relawan. Pertemuan itu digelar di Gedung Pencak Silat Stadion Aji Imbut.

Kemudian, sekira pukul 13.50 WITA, dia bakal bergeser ke ibu kota provinsi Kaltim, Samarinda. Di situ, Ganjar akan berkunjung ke Pasar Segiri.

Selepas itu, Mantan Gubernur Jawa Tengah itu bakal menghadiri silaturahmi kebangsaan di Aula Katedral Samarinda. Malam hari, Ganjar bakal makan malam dengan relawan dan 'nongkrong' bersama milenial, generasi Z, dan influencer Samarinda.

Lihat juga Video 'Ganjar Janji Beri Kemudahan Pendidikan ke Kelompok Disabilitas Balikpapan':

[Gambas:Video 20detik]


Lebih dari belasan pohon yang ada di Jalan Buahbatu, Kota Bandung, Jawa Barat dijadikan sebagai tempat untuk memasang alat peraga kampanye calon legislatif (caleg). Hal tersebut mendapatkan perhatian serius dari Walhi Jabar.

Direktur Eksekutif Walhi Jabar Iwang mengatakan, jika calon tersebut tidak memiliki etika karena telah mengeksploitasi pohon.

"Kalau calon-calon yang punya pengetahuan, meskipun bukan calonnya yang melakukan publikasi, tentunya mereka itu memiliki intruksi kepada tim kampanyenya untuk hindari aktivitas seperti itu. Mestinya ya, mestinya seperti itu," kata Iwang dihubungi via sambungan telepon, Rabu (6/12/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Bagi kami, apapun dalil atau dasar untuk mengkampanyekan bentuk baliho, bentuk poster atau apapun yang bersifat mengeksploitasi pohon dengan cara di paku atau diikat itu tidak dianjurkan atau kita anggap itu etika tidak baik," tegasnya.

Iwang yang menyayangkan aksi itu menilai seharusnya hal tersebut tidak terjadi.

"Isu ini sudah terjadi sejak lama dan ini harus jadi perhatian serius di mana para kandidat tidak melakukan metode atau konsep kampanye seperti itu. Terlepas bukan si orang yang sedang mengikuti kontestasi, tapi (oleh) relawan-relawan, tentunya memiliki satu mekanisme atau manajemen setiap kandidat tidak melakukan eksploitasi lingkungan salah satunya pohon," ungkapnya.

Dengan masih adanya kejadian ini, Iwang meminta kepada para calon untuk mencabut poster atau balihonya yang dipasang di pohon.

"Siapapun yang melakukan itu, baik tim kampanye atau relawan maka kami sangat mengecam kegiatan-kegiatan publikasi dan kampanye di pohon," terangnya.

Pihaknya juga meminta pemerintah untuk memberi tindakan tegas, terhadap baliho atau poster yang dipasang calon di pohon.

"Pemerintah juga (harus turun tangan), menurut saya jika memiliki etika santun terhadap lingkungan bahwa pendekatan itu harus diterbitkan. Tidak hanya di tingkat pilpres, legislatif juga dan pemilihan daerah itu juga harus ditertibkan," pungkasnya.

Gunakan Media Ramah Lingkungan

Masa kampanye Pemilu 2023 atau pemilihan calon presiden (capres) dan pemilihan calon legislatif (caleg) saat ini sudah berlangsung. Walhi Jabar pun meminta kepada para kandidat agar menggunakan media kampanye yang ramah lingkungan dan bukan menimbulkan timbulan sampah.

Direktur Eksekutif Walhi Jabar Iwang mengatakan, spanduk atau baliho yang dipasang oleh para caleg berpotensi menimbulkan timbulan sampah baru. Pihaknya ingin, para kandidat lebih memanfaatkan teknologi informasi dalam berkampanye.

"Sekarang zaman gadget, bagaimana para kandidat yang sedang berkontestasi ini lebih maksimalakan melakukan kampanye tidak memunculkan timbulan sampah," katanya.

Iwang menyebut, Pemkot Bandung khususnya Pemprov Jabar harus memperhatikan hal ini secara serius. Dikhawatirkan jika masa kampanye berakhir, pemilik spanduk atau baliho itu tak bertangungjawab dikemudian hari sehingga menimbulkan timbulan sampah baru.

"Itu harus diikat oleh aturan pemerintah, Pemerintah Kota Bandung dan Provinsi Jawa Barat bagaimana lihat situasi praktek kampanye yang dilakukan para kandidat yang tidak ramah lingkungan," tuturnya.

Iwang menyebut, jika alat peraga kampanye tersebut tidak dapat dimanfaatkan dengan baik dikemudian hari dan berakhir menjadi sampah, dia tegaskan jika hal tersebut tidak ramah lingkungan.

"Menurut kami itu tidak ramah lingkungan, karena setiap kandidat seperti setelah masa tenang, apakah ada upaya penarikan media kampanye dari para kandidat dan wajib bertangungjawab dengan diolah kembali atau menghindari media kampanye yang bisa menimbulkan timbulan sampah," jelasnya.

"Pada masa tenang itu bagaimana tim publikasi ini untuk menarik poster dan media kampanye bisa diolah lagi oleh mereka," pungkasnya.

Kampanye Perdana, Prabowo Beri 7.000 Makan Siang-Susu ke Santri di Tasik


Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo melanjutkan lawatannya di Kalimantan Timur. Kali ini, Ganjar mengunjungi Pasar Loa Kulu, Kutai Kartanegara (Kukar).

Pantauan detikcom di lokasi, Ganjar tiba mengenakan kemeja hitam dan langsung disambut oleh kader dan simpatisan berbaju serba merah. Setibanya di lokasi, Ganjar diaambut meriah teriakan simpatisan.

"Selamat datang Ganjar Pranowo, selamat datang Ganjar Pranowo, dari kami, masyarakat Kutai," semarak simpatisan Ganjar yang telah menunggu, Rabu (6/12/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Memulai lawatannya, Ganjar menghampiri sejumlah lapak dengan ibu dan anak-anak berebut salaman dan permintaan foto bersama dengan Ganjar. Dia tampak singgah dan berbincang dengan beberapa pedagang.

Dari situ, Ganjar mendapati harga cabai dan kedelai masih tinggi. Usai mengunjungi pasar, persus di depan pasar menuju akses keluar, Ganjar disambut oleh tarian Reog Ponorogo.

Saat itu juga sejumlah simpatisan berebut kaos merah bergambar Ganjar-Mahfud yang memang sengaja dibagikan. Tampak sejumlah petugas pengawas pemilu maupun beberapa anggota Bawaslu Kabupaten Kukar hadir juga mengawasi jalannya hari kesembilan kampanye Ganjar Pranowo.

Dalam lawatanya di Kutai hari ini, Ganjar masih didampingi oleh Ketua DPD PDIP Kaltim Irjen Purn Safaruddin. Untuk diketahui, Bupati Kukar Edi Damansyah juga merupakan Ketua DPC PDI-P Kabupaten Kukar.

Usai kunjungannya, Ganjar mengaku silaturahmi lebih dulu dengan para pedagang. Kemudian dia baru mengecek perihal harga kebutuhan pokok.

"Ternyata banyak pendatang, 'pak dari Demak, dari Ngawi' jadi rasanya senang bisa bertemu saudara saudara kita yang sudah lama merantau saya senang melihat wajahnya ceria itu penting buat saya," kata Ganjar.

"Tapi selalu kita ngecek kebutuhan pokok harganya seperti apa, masih isunya sama di banyak titik cabai, cabainya cukup tinggi sama kedelai," lanjutnya.

Dari kunjungan itu, Ganjar mengaku mendapati harga cabai yang cenderung mengalami kenaikan. Dia mengatakan pemerintah agar dapat mengendalikan fluktuasi harga bahan pokok.

"Kalau yang lain rata-rata normal naik naik dikit mungkin menjelang Desember itu ada fluktuasi bahkan mungkin yang mendapat perhatian segera tim untuk mengendalikan inflasi yang ada di daerah untuk siaga," ujarnya.

"Biasanya menjelang Nataru nanti terjadi lonjakan bisa harga maka pasokan akan menjadi penting untuk melakukan itu," pungkasnya.

Lihat juga Video 'Ganjar Janji Beri Kemudahan Pendidikan ke Kelompok Disabilitas Balikpapan':

[Gambas:Video 20detik]


Calon wakil presiden (Cawapres) Koalisi Perubahan Muhaimin Iskandar (Cak Imin) mengenang masa orde pemerintahan Soeharto. Cak Imin menyebut kala itu diskusi di ruang publik terbatas tak sebebas sekarang.

"Kenapa dulu Pak Harto harus jatuh? Kita dulu zaman mahasiswa kumpul begini nggak boleh. Baca buku, baca buku Pramoedya Ananta Toer dulu nggak boleh, ditangkap, disita bukunya," kata Cak Imin dalam acara diskusi santai bersama mahasiswa di Central Premium Coffee, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen, Aceh, Rabu (6/12/2023).

Cak Imin mengatakan membaca buku Pramoedya Ananta Toer dinilai sebuah kesalahan karena penulis dianggap punya rekam jejak tak bagus untuk politik. Mahasiswa, kata dia, dibungkam untuk bersikap kritis.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Siapa yang tahu Pramoedya Ananta Toer? Jadi Pramoedya Ananta Toer itu penulis yang dituduh PKI, padahal isinya tentang seni biasa, tentang cinta, tentang harapan, ya cinta biasalah," ujar Ketum PKB ini.

Novel Pramoedya menurutnya mampu mengkritiskan pemikiran seseorang. Saat menjadi mahasiswa, Cak Imin mempunyai tekad bagaimana caranya agar pemerintahan era Soeharto berakhir.

"Bahkan novel-novelnya saking indahnya menggairahkan orang untuk bersikap kritis. Dulu yang nggak boleh bersikap kritis, passion saya waktu mahasiswa gimana caranya Pak Harto ganti, gimana caranya orde baru ganti," ujar Cak Imin.

"Kalau passion sekarang bagaimana caranya saya dan Mas Anies menang di 2024," imbuhnya.

Simak juga Video 'Anies Janji Turunkan Harga Pangan-Kembalikan Marwah KPK Jika Terpilih':

[Gambas:Video 20detik]


Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyerahkan persoalan debat capres-cawapres 2024 kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU). Ma'ruf pun mengungkit pengalamannya ikut debat pada Pilpres 2019 lalu.

"Kalau debat tahun yang lalu, kalau pemilu yang lalu, ada tiga macam, ada debat pasangan, ada debat capres saja sendiri, ada debat cawapres sendiri, saya kira itu," kata Ma'ruf di Bali Nusa Dua Convention Center, Badung, Bali, Rabu (6/12/2023).

Ma'ruf kemudian menyerahkan soal materi debat kepada KPU. Namun Ma'ruf menekankan tentang pembangunan ke depannya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Itu (materi debat) saya kira nanti KPU yang menilai nanti hal-hal memang menjadi concern kita di dalam pembangunan ke depan itu seperti apa," kata dia.

Berdasarkan pengalaman, Ma'ruf menyebut perihal menyampaikan ide dan gagasan dalam debat sangat bermanfaat. Sehingga, menurutnya, masyarakat bisa menilai apakah paslon menguasai permasalahan atau tidak.

"Oh ya tentu (bermanfaat menyampaikan ide-ide), bermanfaat sehingga masyarakat tahu kan, tahu bahwa menguasai masalah apa enggak, jadi tahu masalah," katanya.

Diketahui, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI akan kembali menggelar rapat bersama masing-masing timses pasangan calon membahas format debat capres-cawapres. Rapat dijadwalkan berlangsung siang ini di Kantor KPU RI.

"Pukul 14.00 WIB di kantor KPU," ujar Komisioner KPU August Melasz, kepada wartawan, Selasa (5/12).

Simak Video 'KPU Matangkan Format Debat Capres: Libatkan Masyarakat Sipil':

[Gambas:Video 20detik]


Bendahara Umum (Bendum) Partai NasDem Ahmad Sahroni merespons keras soal aturan gubernur Jakarta ditunjuk oleh presiden sebagaimana diatur Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kekhususan Jakarta (DKJ). Sahroni yang hendak maju jadi cagub Jakarta merasa sedih.

"Ha-ha-ha... rusak negara lama-lama. Hancur sudah Indonesia. Lama-lama semua ditunjuk tidak ada lagi pilkada dan lain-lain. Parah banget," tulis Sahroni dalam unggahan akun Instagram resminya seperti dilihat, Rabu (6/12/2023). Cuitan Sahroni telah disesuaikan EYD dan diizinkan dikutip.

Dihubungi terpisah, Sahroni memandang wacana mekanisme penunjukan gubernur Jakarta oleh presiden dengan memperhatikan usul DPRD menunjukkan kemunduran demokrasi. Sahroni menilai, kekhususan Jakarta sebagai otonomi khusus usai tak lagi menjadi ibu kota bukan berarti harus mengubah mekanisme pemilihan pemimpinnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Pilkada DKI kalau dihapus itu merusak demokrasi kebiasaan dan memundurkan demokrasi keterbukaan," kata Sahroni.

"Karena khusus itu hanya memiliki yang berbeda bukan pada penunjukan langsung oleh presiden itu sangat merusak demokrasi," kata dia.

Sahroni lantas melempar satire mekanisme pemilu bisa-bisa dihilangkan dalam pemilihan gubernur dan presiden.

"Sekalian aja semua dipilih presiden jangan hanya Jakarta. Sekalian juga presiden dipilih sama MPR dan DPR," katanya.

"Sedih kalau lihat Indonesia ke depan jadi mundur demokrasinya," lanjutnya.

Wakil Ketua Komisi III DPR ini pun mengaku berniat maju kontestasi Pilgub Jakarta. Namun, dia sedih niat itu urung jika aturan soal pemilihan gubernur Jakarta sebagaimana dalam RUU DKJ nantinya betul-betul disahkan.

"Saya mau maju cagub DKI jadi nggak bisa nih gara-gara aturan khusus. Sedih jadinya saya," kata Sahroni.

Sebagai informasi, dalam RUU DKJ, gubernur dan wakil gubernur akan ditunjuk dan diberhentikan oleh presiden dengan memperhatikan usul DPRD. Draf ini merupakan hasil pembahasan dalam rapat pleno Baleg DPR penyusunan RUU DKJ, Senin (4/12) kemarin.

Dalam draf RUU DKJ yang dilihat detikcom, Selasa (5/12), Jakarta nantinya ditetapkan menjadi pusat perekonomian nasional dan kawasan aglomerasi. Hal ini tertuang dalam Pasal 4.

Simak Video 'Respons Mahfud soal RUU DKJ Atur Gubernur Dipilih Presiden':

[Gambas:Video 20detik]


TransJakarta (TransJ) menyatakan memiliki protokol saat menghadapi Pemilu 2024. Salah satu isi regulasi tersebut ialah larangan-larangan yang dilakukan di fasilitas umum (fasum) di lingkungan TransJakarta.

"Dari TransJakarta sudah mengeluarkan kebijakan atau regulasi yang mengatur tentang protokol larangan bagi pelanggan TransJ di lingkungan halte, armada, JPO, dan lain-lain selama Pemilu 2024," kata Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan dan Humas Transjakarta, Apriastini Bakti Bugiansri, kepada detikcom, Rabu (6/12/2023).

Dia mengatakan hal itu untuk menanggapi video viral ditemukannya stiker calon legislatif (caleg) yang dipasang di kursi penumpang TransJakarta.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Apriastini mengatakan petugas TransJakarta akan menegur penumpang yang melanggar protokol tersebut. Namun, bila teguran diabaikan, TransJakarta akan berkoordinasi dengan Bawaslu untuk menindak pelanggaran tersebut.

"Ya betul sampai saat ini TransJakarta hanya bisa mengimbau mengingatkan untuk patuhi aturan Bawaslu. Jika tidak bisa diingatkan, kita laporkan kepada yang berwenang dalam hal ini Bawaslu," tegasnya.

Pihak TransJakarta prihatin dan menyayangkan aksi vandalisme yang mengotori fasilitas umum (fasum). Pihak TransJ mengingatkan bahwa penempelan atribut kampanye pada fasum dilarang.

Lihat juga Video 'Sejumlah Peraga Kampanye Caleg di Demak Diduga Dirusak-Dicopot Orang':

[Gambas:Video 20detik]

Simak berita selengkapnya di halaman selanjutnya.

Halaman 1 2 Selanjutnya


Demokrasi dalam konteks elektoral adalah persoalan kuantitas. Sebab, setiap suara pemilih bernilai satu. Maka tak heran, jika setiap tim pemenangan pasangan calon presiden dan wakil presiden memetakan ceruk suara berdasar pada basis pendukung. Kategorisasi pemetaan bisa berdasarkan wilayah, profesi hingga usia pemilih.

Ada yang menarik dalam kategori usia. Per Juli 2023, jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) berjumlah sekitar 205 juta. Pemilih muda atau Generazi Z (kelahiran 1995-2010) dan Milenial (kelahiran 1980-1994) mendominasi DPT; dengan prosentase berkisar 56,4 persen atau sekitar 113 juta pemilih. Rinciannya, generasi milenial berjumlah, 66,8 dan generasi Z berjumlah 46,8 juta pemilih.

Dari angka-angka itu, kita bisa dengan gamblang katakan bahwa pemilih muda akan menjadi faktor determinan dalam kontestasi pilpres mendatang. Kandidat yang menarik arus besar pemilih muda akan meretas jalan menuju Istana. Milenial dan Gen Z penentu kandidat ke Istana. Maka menarik untuk memahami preferensi dan karakteristik pemilih muda di pilpres mendatang.

Pilihan Milenial

Pemilih muda (terutama gen Z) memiliki karakteristik yang berbeda dalam cara pandangnya terhadap demokrasi dan politik. Dalam lingkungan demokrasi, pemilih muda memiliki karakteristik independen atau tidak (belum) dipengaruhi ideologi partai politik tertentu, dinamis, kritis, dan sportif (Edison, 2019).

Pemilih muda punya kecenderungan kritis pada persoalan yang relate dengannya. Dari beberapa kategori isu, yang paling menonjol bagi generasi muda adalah ketersediaan lapangan kerja dan pemerintahan yang tegas serta bebas korupsi. Memang, dari sekitar 8,5 juta pengangguran di Indonesia generasi Z dan milenial menduduki prosentase terbanyak, sekitar 60 persen.

Beberapa survei mendukung asumsi itu. Center For Strategic and International Studies (CSIS) dalam survei September 2022 merilis beberapa poin yang menjadi perhatian utama pemilih nuda dalam Pemilu 2024 mendatang. Dalam konteks isu strategis ketenagakerjaan, ada dua poin yang menonjol bagi pemilih muda, yakni kesejahteraan masyarakat 44,4 persen dan dan lapangan kerja 21,3 persen. Kedua poin itu berhubungan erat dengan tingkat pengangguran yang ada.

Dalam persepsi pemilih muda terkait kepemimpinan nasional ada 10 variabel yang diajukan kepada responden. Hasilnya, ada dua variabel yang menonjol yaitu pemimpin yang jujur dan anti korupsi dan pengalaman memimpin, 34,8 persen. Lalu soal karakter pemimpin; merakyat dan sederhana, 15,9 persen.

Hal ini berbeda dengan Pemilu 2019 di mana preferensi pemilih muda mengacu pada dua variabel utama; merakyat serta tegas dan berwibawa. Perubahan-perubahan ini menunjukan karakteristik pemilih muda yang dinamis dan cenderung menjadi swing voters (belum menentukan pilihan). Sementara dalam konteks popularitas ketiga capres di kalangan pemilih muda, Prabowo menempati urutan pertama diikuti Anies dan Ganjar di urutan ketiga.

Secara spesifik, Litbang Kompas pada Agustus 2023 mengeluarkan hasil survei terbatas pada generasi Z (usia 17-25 tahun). Ganjar Pranowo menempati posisi pertama 31 persen, lalu Prabowo 28,2 persen, dan Anies 8,2 persen.

Pendekatan dan Isu Kampanye

Sekali lagi, pemilih milenial adalah ceruk suara yang sangat besar. Jika dalam konteks wilayah, Jawa sebagai episentrum ceruk suara, maka dalam konteks generasi, milenial dan generasi Z adalah ceruk suara yang menjanjikan. Menjadi catatan bahwa ceruk suara berbasis wilayah cenderung memiliki preferensi yang stabil, sementara pemilih muda cenderung berubah.

Mengingat karakteristik yang dinamis itu, pendekatan kampanye juga berubah. Pendekatan konvensional seperti pajangan spanduk dan baliho raksasa harus diimbangi dengan masifnya pergerakan di lini media sosial. Argumentasinya, pemilih muda menggunakan media sosial sebagai sumber informasi dan mengekspresikan diri.

Survey CSIS juga menyoroti perilaku pemilih muda dalam konteks sumber informasi. Sekitar 59 persen anak muda menggunakan media sosial sebagai sumber informasi utama. Dalam konteks kepemilikan akun media sosial, pemilih muda menggunakan Whatsapp 98,3, Facebook 84,8, Youtube 74,9, Instagram 74,5, Tiktok, 56,0, dan Twitter 24,8 persen.

Maka pendekatan agenda setting ala media massa konvensional juga harus merambah platform media sosial. Rangkaian narasi berupa pesan politik tim pemenangan tidak sebatas pada media massa, tetapi menjangkau media sosial. Menjangkau media sosial berarti menjangkau ceruk suara pemilih muda dalam konteks informasi.

Perlu digarisbawahi, pemilih muda punya kecenderungan untuk menjadi swing voters. Maka pergeseran isu politik dan substansi program para paslon presiden dan wakil presiden bisa menjadi basic reasoning bagi pemilih muda untuk mengubah pilihannya. Karena itu, ketelitian dan pengemasan program kandidat menjadi vital.

Dari beragam isu strategis, tampaknya isu ketenagakerjaan berupa ketersediaan lapangan kerja tampaknya dominan di kalangan pemilih muda. Ini perlu menjadi catatan penting bagi setiap kandidat jika ingin memenangkan suara di sektor pemilih milenial. Ini adalah pemilu generasi Tiktok, Instagram, dan Facebook; di mana isu lapangan kerja, pengangguran menjadi penting.

Kaderisasi Politik

Dalam kontestasi elektoral, demokrasi kita kerap harus berhadapan dengan pelbagai kerentanan. Ada polarisasi sosial karena beda pilihan. Itu kita saksikan dalam Pemilu 2019 atau Pilkada DKI 2016 silam. Politik kekuasaan memang seringkali hadir dalam bentuk ketegangan dan tensi persaingan. Michael Foucault (1926-1984) menyebut kekuasaan tidak stabil. Karenanya, kekuasaan itu diraih dan dipertahankan juga dengan menghalalkan segala cara.

Tetapi Foucault menolak konsep negatif kekuasaan. Ia justru melihat kekuasaan positif dan produktif. Dalam konteks politik, kita diingatkan soal dignitas (martabat) politik terletak dalam proses dan tujuannya; yakni untuk kebaikan masyarakat umum. Thomas Aquinas (1225-1274) dalam Summa Theologica menyebutnya sebagai bonum comunae. Tujuan mulia politik juga termaktub dalam UUD 1945 "kesejahteraan umum".

Maka sembari menikmati tensi dan ketegangan-ketegangan itu, kita tidak boleh melupakan tujuan kita berpolitik. Lebih dari itu, narasi politik juga perlu memperhatikan norma dan etika politik. Proses pemilu mesti menjadi sekolah kaderisasi kedewasaan politik bagi generasi muda. Dengan begitu, proses politik hari ini akan memelihara nasib politik demokrasi kita di masa depan yang bermartabat.

Akhirnya, bisa kita katakan, Pilpres 2024 adalah pilpresnya anak muda. Suara rakyat suara Tuhan menjadi suara anak muda suara Tuhan. Mungkin ini sebuah awal yang baik untuk cita-cita Indonesia Emas pada satu abad usianya nanti.

Edward Wirawan Direktur Kasimo Institute


Tak lama lagi Indonesia akan menyelenggarakan pesta demokrasi atau pemilu yang berlangsung pada 14 Februari 2024. Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah merilis lima jenis surat suara Pemilu 2024. Ada apa saja? Simak informasi berikut ini.

Setiap warga dengan hak pilih akan menerima total lima surat suara pemilu pada saat pemungutan suara nanti. Adapun surat suara merujuk pada perlengkapan yang dipakai saat pemilu untuk memilih wakil-wakil rakyat, mulai dari presiden dan wakilnya, hingga anggota DPRD.

Surat suara itu berbentuk lembaran kertas yang dirancang secara khusus agar pemilih dapat memberikan suara mereka dengan mudah. Oleh karena itu, bijak bagi masyarakat untuk mengetahui apa saja jenis dan fungsi dari surat suara Pemilu 2024.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

5 Jenis Surat Suara di Pemilu 2024

Mengutip dari Indonesia Baik oleh Kominfo, ketentuan mengenai surat suara pemilu telah dijelaskan dalam Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) terkait perlengkapan pemungutan suara, dukungan peralatan, dan perangkat pemungutan suara lainnya pada pemilu.

Untuk tahun 2024, surat suara yang digunakan nanti sama dengan yang digunakan pada Pemilu 2019, sesuai kesepakatan pada pertemuan di Komisi II DPR. Berikut jenis dan fungsinya.

1. Surat Suara Abu-Abu

Surat suara berwarna abu-abu digunakan untuk memilih pasangan calon Presiden beserta Wakil Presiden.

2. Surat Suara Kuning

Surat suara berwarna kuning digunakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

3. Surat Suara Merah

Surat suara berwarna merah digunakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

4. Surat Suara Biru

Surat suara berwarna biru digunakan untuk memilih anggota DPRD Provinsi.

5. Surat Suara Hijau

Surat suara berwarna hijau digunakan untuk memilih anggota DPRD Kabupaten/Kota.

Syarat Menjadi Pemilih dalam Pemilu 2024

Terdapat beberapa persyaratan untuk ikut serta dalam Pesta Demokrasi 2024 nanti. Hal ini tertuang dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, di mana ada beberapa pasal yang mengatur tentang hak memilih.

Dalam Pasal 198 tertulis sejumlah syarat untuk mendapatkan hak memilih dalam Pemilu, yaitu sebagai berikut.

Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin mempunyai hak memilih;

Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar 1 kali oleh Penyelenggara Pemilu dalam daftar Pemilih;

Warga Negara Indonesia yang telah dicabut hak politiknya oleh pengadilan tidak mempunyai hak memilih.

Disebutkan juga bahwa anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dilarang menggunakan haknya untuk memilih pada saat Pemilu.

Demikian informasi mengenai surat suara Pemilu 2024, lengkap dengan jenis dan fungsinya. Jangan sampai salah, ya!

Artikel ini ditulis oleh Jihan Nisrina Khairani peserta Program Magang Bersertifikat Kampus Merdeka di detikcom.

Tips Hindari Hoax yang Berseliweran Jelang Pemilu 2024


Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden mengakui dirinya tidak yakin akan kembali maju sebagai calon presiden (capres) Partai Demokrat dalam pemilu tahun 2024 mendatang jika lawannya dari Partai Republik, mantan Presiden Donald Trump, tidak mencalonkan diri.

"Jika Trump tidak mencalonkan diri, saya tidak yakin saya akan mencalonkan diri. Tapi kita tidak bisa membiarkan dia menang," ucap Biden saat berbicara dalam acara penggalangan dana kampanye pemilu 2024 di Weston, Massachusetts, seperti dilansir AFP, Rabu (6/12/2023).

Biden yang kini berusia 81 tahun ini memuji 'suara kuat' yang disampaikan mantan anggota parlemen AS, Liz Cheney, dari Partai Republik yang pada Minggu (3/12), memperingatkan bahwa AS sama saja 'tidur sambil berjalan menuju kediktatoran' jika Trump yang pernah dua kali dimakzulkan kembali menjabat.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Diketahui bahwa tiga media besar AS, yakni Washington Post, New York Times, dan majalah Atlantic, merilis peringatan soal ancaman yang mungkin ditimbulkan oleh masa jabatan kedua Trump jika dia memenangkan pemilu tahun depan.

Dalam acara penggalangan dana di Boston, Biden mengutip bahasa-bahasa ekstrem yang digunakan Trump dalam kampanyenya, termasuk menyebut lawan politiknya sebagai 'hama'.

Menurut Biden, bahasa semacam itu mirip seperti bahasa yang digunakan di Jerman tahun 1930-an, ketika Adolf Hitler sedang bangkit.

"Trump bahkan tidak lagi menyembunyikan apapun lagi. Dia memberi tahu kita soal apa yang akan dia lakukan. Dia bahkan tidak ragu soal itu," ucap Biden.

Simak berita selengkapnya di halaman selanjutnya.

Saksikan juga 'Trump Sebut Pilpres AS 2024 Penting: Negara Kita Akan 'Masuk Neraka'':

[Gambas:Video 20detik]


Paripurna DPR RI menyetujui RUU Daerah Khusus Jakarta menjadi usul inisiatif DPR RI. DPR masih menunggu surat presiden atau Surpres untuk menentukan alat kelengkapan dewan (AKD) mana yang akan membahas kelanjutan RUU Daerah Khusus Jakarta.

"Belum. Masih nunggu surpres," kata Wakil Ketua Baleg DPR RI Achmad Baidowi atau Awiek saat dikonfirmasi, Rabu (6/12/2023).

Sebelum disetujui menjadi usul inisiatif DPR RI, RUU Daerah Khusus Jakarta digodok di Baleg atau Badan Legislasi. Delapan fraksi, minus PKS, menyetujui RUU DKJ diparipurnakan menjadi usul inisiatif DPR RI meski dengan segala catatannya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Jika Surpres sudah masuk, DPR akan menggelar rapat Badan Musyawarah atau Bamus untuk menentukan AKD yang membahas RUU DKJ, apakah tetap di Baleg atau dibawa ke komisi.

"Setelah ada surpres lalu rapat bamus untuk menentukan AKD mana yang akan membahasnya," ujar Awiek.

Sementara itu, Ketua Fraksi PKB Cucun Ahmad Syamsurijal meyakini pasal penunjukan gubernur oleh presiden bakal ditolak fraksi-fraksi setelah RUU DKJ lanjut dibahas.

"Saya yakin nanti di pembahasan setelah keluar surpres hasilnya tidak setuju gubernur ditunjuk (presiden)," kata Cucun dihubungi terpisah.

Simak Video 'Respons Mahfud soal RUU DKJ Atur Gubernur Dipilih Presiden':

[Gambas:Video 20detik]


Wakil Presiden Ma'ruf Amin turut mengomentari format debat calon presiden-calon wakil presiden (capres-cawapres) pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Menurutnya, mekanisme debat adalah urusan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Ma'ruf Amin menyerahkan materi debat capres dan cawapres kepada KPU. Menurutnya, KPU memahami esensi materi debat capres dan cawapres sebelum tahap pemungutan suara dimulai.

"Saya kira itu (urusan) KPU. Mereka yang menilai hal-hal yang memang menjadi concern kita di dalam pembangunan ke depan itu seperti apa," kata Ma'ruf Amin seusai menghadiri acara RBXperience di BNDCC, Nusa Dua, Bali, Rabu (6/12/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Meski begitu, ia berharap format debat capres-cawapres bisa lebih bermanfaat bagi publik. Menurutnya, warga perlu mendapat informasi yang jelas terkait visi misi para kandidat capres-cawapres melalui debat tersebut.

"(Format debat capres cawapres yang baru) lebih bermanfaat sehingga masyarakat bisa tahu. Bisa tahu bahwa (para kandidat Pemilu 2024) menguasai masalah apa nggak," imbuhnya.

Sebelumnya, format debat khusus cawapres untuk Pilpres 2024 rencananya akan 'dihilangkan'. Adapun, capres dan cawapres akan selalu bersama dalam setiap sesi debat. Hal itu berbeda dengan Pilpres sebelumnya karena debat khusus cawapres dibuat terpisah.

Namun, KPU dijadwalkan menggelar rapat koordinasi untuk memutuskan format dan konsep debat capres dan cawapres hari ini pukul 14.00 WIB. Sejumlah aspek penting terkait debat capres dan cawapres akan diputuskan melalui rapat tersebut.

Melansir detikNews, Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari mengatakan rapat tersebut akan membahas sejumlah dengan timses paslon. Di antaranya, terkait format debat, tema, panelis, hingga moderator debat. "Rencana rapat lanjutan Rabu 6 Desember 2024 siang. Nanti kita komunikasikan dengan tim paslon," katanya, Selasa (5/12/2023).

Wapres Minta Pengawas Pemilu Tegas dan Tindak Pelanggaran


Ketua Fraksi PKB DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mengungkapkan fraksinya menolak Pasal 10 RUU Daerah Khusus Jakarta (DKJ) yang mengatur gubernur dan wakil gubernur Jakarta ditunjuk oleh presiden. Cucun mengatakan akan ada dinamika pembahasan RUU DKJ, terutama pasal mengatur gubernur dan wakil gubernur.

"Tidak berubah sikap, tetap saja. Jadi, pembahasannya harus jalan, karena ini berarti implikasi dari pada UU IKN. Tapi nanti di pembahasan kita, menolak kalau gubernur ditunjuk langsung yang sesuai dengan draf yang diinisiasi oleh DPR," kata Cucun kepada wartawan, Rabu (6/12/2023)

Cucun mengungkapkan tak hanya fraksinya yang menolak pasal penunjukan gubernur oleh presiden. Cucun mengatakan PDIP, NasDem, hingga PPP juga turut menolak pasal tersebut.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Ada beberapa fraksi, banyak, PDIP juga nggak mau, PKB, NasDem, PKS, PPP, sama, tidak mau kalau gubernur ditunjuk langsung oleh pemerintah pusat. Itu akan nanti perkembangannya di pembahasan RUU. Dan ini nanti kan dibahasnya ketika setelah keluar surpres apakah di Komisi II atau pansus ini pasti akan berkembang pembahasan ini," ujarnya.

Lebih jauh, Cucun yakin pembahasan di DPR antara pemerintah dan parlemen akan menolak pasal penunjukan gubernur oleh presiden. "Saya yakin nanti di pembahasan setelah keluar surpres hasilnya tidak setuju gubernur ditunjuk," imbuhnya.

Fraksi PKS DPR RI sebelumnya menolak RUU Daerah Khusus Jakarta menjadi usul inisiatif DPR RI. Salah satu alasan penolakan PKS yakni pasal yang mengatur gubernur dan wakil gubernur Daerah Khusus Jakarta diangkat dan diberhentikan presiden.

"Jelas dan tegas PKS menolak RUU ini. Jangan kebiri hak demokrasi warga Jakarta," kata anggota Baleg DPR RI Fraksi PKS Mardani Ali Sera kepada wartawan, Selasa (5/12).

Pasal 10 draf RUU DKJ menyebutkan, 'Gubernur dan Wakil Gubernur ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan oleh Presiden dengan memperhatikan usul atau pendapat DPRD'. Bagi PKS, frasa yang melibatkan usul atau pendapat DPRD dalam penunjukan gubernur-wakil gubernur DKJ oleh presiden masih kurang demokratis.

Mardani menyebut PKS tetap ingin ada Pilgub Daerah Khusus Jakarta. Mardani mengungkit DKJ yang akan menjadi otonomi satu tingkat dengan hanya memiliki DPRD provinsi dan tidak ada pemilihan bupati/wali kota.

"Kita sudah otonomi daerah satu tingkat. Cuma ada DPRD provinsi, tidak ada DPRD kabupaten/kota. Plus, tidak ada pemilihan bupati/wali kota. Mbok, ya ada pemilihan langsung di gubernur," ujar Mardani Ali Sera.

Simak Video 'Respons Mahfud soal RUU DKJ Atur Gubernur Dipilih Presiden':

[Gambas:Video 20detik]


Ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) Prabowo-Gibran Sumatera Barat (Sumbar), Andre Rosiade, mengusulkan debat capres-cawapres ada yang menggunakan bahasa Inggris. Jubir Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud Md, Sunanto atau Cak Nanto, menegaskan pihaknya tak setuju dengan usulan tersebut.

"Ini kan bukan debat di luar negeri. Ini debat di Indonesia, konsumsinya orang Indonesia dan rakyat Indonesia, tidak semua bisa memahami," kata Cak Nanto saat dihubungi, Rabu (6/12/2023).

Cak Nanto menekankan forum debat pilpres bertujuan menyampaikan visi misi dan pemikiran kepada seluruh masyarakat Indonesia. Menurutnya, debat capres dan cawapres bukan ajang adu jago berbahasa.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kan intinya debat itu bagaimana mencerdaskan masyarakat Indonesia. Maka bukan soal jago-jagoan berbahasa tapi substansi debatnya, pemaparannya dipahami oleh rakyat Indonesia," katanya.

Kader PDIP ini menegaskan pihaknya tidak takut berdebat menggunakan bahasa asing. Namun, dia kembali menegaskan, substansi debat capres dan cawapres untuk menyampaikan visi dan misi tiap paslon kepada masyarakat.

"Bukan kami takut berdebat bahasa Inggris, apalagi profesor, kan, capres cawapres. Artinya, sebenarnya, apa yang diinginkan dari apa substansi debat yang dimunculkan, dan debat adalah menyampaikan visi misi dan bisa dipahami dan bisa dikuliti oleh masyarakat sehingga mencerdaskan dan masyarakat bisa mengontrol jangka panjang," katanya.

"Kalau saya sih dorong tetap pakai Bahasa Indonesia karena target substansi utamanya adalah melakukan pemahaman menyampaikan masyarakat, ke khalayak umum untuk mengetahui visi misi kami," lanjutnya.

Usulan Debat Pakai Bahasa Inggris

Sebelumnya, Andre Rosiade mengusulkan debat capres-cawapres ada yang menggunakan bahasa Inggris. Andre menyebut calon yang terpilih nantinya harus memiliki kecakapan dalam pergaulan internasional.

"Kami tegaskan kami tidak takut menghadapi debat capres cawapres, apapun keputusan KPU, bahkan kami mengusulkan dibuat debat dalam bahasa Inggris," kata Andre dalam keterangannya, Senin (4/12).

Andre Rosiade kemudian membeberkan alasannya terkait usulan itu. Dia mengatakan Presiden dan Wakil Presiden terpilih harus menguasai isu geopolitik dan cakap dalam pergaulan internasional.

Andre menekankan pasangan Prabowo-Gibran siap untuk menghadapi debat. Pihaknya juga siap menghadapi segala format debat, termasuk dalam bahasa Inggris.

"Jadi kami usulkan agar diadakan saja debat dalam bahasa Inggris, baik untuk capres maupun cawapres, gabungan ataupun sendiri-sendiri, kami siap. Ini sekaligus untuk menepis narasi-narasi yang mengatakan kami tidak siap berdebat. Kami siap dalam format apapun, bahkan dalam bahasa Inggris," tutur dia.

Simak juga 'Gibran Bantah Format Beda Debat Cawapres untuk Untungkan Dirinya':

[Gambas:Video 20detik]


Istri calon presiden (capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo, Siti Atikoh, menilai peran petani sangatlah vital dalam menjamin keberlanjutan bangsa Indonesia. Dia menyebut bangsa Indonesia tak bisa terus menerus bergantung kepada produk impor.

Hal tersebut disampaikan Atikoh saat menghadiri pertemuan bersama kelompok wanita tani (KWT) di Balai Roro Jonggrang, Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Rabu (6/12/2023). Atikoh menilai bangsa Indonesia tak bisa menjadi bangsa kuat jika terlalu bergantung impor.

"Tapi saya pribadi maturnuwun sanget kali petani. Karena kalau tanpa Bapak Ibu saya pasti kelaparan. Kalau kita sangat tergantung sama impor, negara kita itu akan menjadi bangsa yang sangat rapuh. Karena apa? Ketika impor ditutup kita tak bisa apa-apa, Bu," kata Atikoh, Rabu (6/12/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Atikoh menyebut paslon Ganjar dan Mahfud Md mengupayakan kedaulatan pangan dengan cara memperbanyak keberadaan lumbung pangan. Namun, Atikoh menyadari semua itu tak bisa terwujud dengan cara instan.

"Di dunia ini yang bisa menguasai dunia adalah yang pertama, yang bisa mempunyai sumber pangan kuat maka kita harus berdaulat di bidang pangan. Ya itu, kita pelan-pelan, ya, Bu, ya," jelasnya.

Atikoh juga mengajak seluruh petani Kulon Progo bekerja bersama mewujudkan kedaulatan pangan demi bangsa yang kuat. Ia juga berharap semangat para petani Kulon Progo menular ke petani di seluruh RI.

"Kita bekerja bersama karena saya tadi dapet tagline dari petani-petani di Kulon Progo ini ngulir budi bakti nagari. Berarti Bapak ini semua yang ada di sini memiliki komitmen sama-sama untuk mewujudkan kedaulatan pangan di Indonesia," ucapnya.

Seperti diketahui, Atikoh melakukan kunjungan safari politik di hari ketiga di Yogyakarta pada Rabu (6/12). Rangkaian safari Atikoh dimulai dari Jakarta, Jawa Barat, Yogyakarta, dan berakhir di Solo.

Simak juga 'Didatangi Siti Atikoh, Kiai Ponpes Cipasung Ngaku Pilih Ganjar':

[Gambas:Video 20detik]


Hari ulang tahun (HUT) Polda Metro Jaya ke-74 jatuh pada hari ini. Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto meminta jajaran untuk menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat khususnya menjelang pemilu.

"Saya atas nama pribadi, pimpinan Polri dan dinas, mengucapkan selamat ulang tahun ke-74 Polda Metro Jaya, semoga semakin kuat dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat menuju Polri yang presisi serta dicintai masyarakat," kata Karyoto di Polda Metro Jaya, Rabu (6/12/2023).

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko menambahkan perayaan hari ini merupakan puncak pelaksanaan HUT ke-74 Polda Metro Jaya. Di mana sebelumnya sudah dilaksanakan beberapa rangkaian acara lainnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Polda Metro Jaya telah memberikan penghargaan kepada 18 personel yang berprestasi di bidang preventif, preemtif, penegakan hukum, dan pembinaan," ujarnya.

"Penghargaan diberikan juga kepada warakauri, keluarga anggota yang telah gugur dalam pelaksanaan tugas, Bhabinkamtibmas, dan 10 pos satkamling terbaik di wilayah hukum Polda Metro Jaya," imbuhnya.

Trunoyudo menyebut, meskipun situasi saat ini kondusif, Irjen Karyoto berpesan agar sinergisitas TNI Polri dan stakeholder lainnya diperkuat saat momen kontestasi politik saat ini. Terlebih saat ini sudah memasuki masa kampanye para paslon peserta Pilpres 2024.

"Bapak Kapolda Metro Jaya juga menyampaikan mengimbau situasi saat ini walaupun kondusif namun memasuki pada tahan kampanye pemilu tentu membutuhkan sinergi dan juga bapak Kapolda Metro Jaya menyampaikan apresiasi atas bimbingan dukungan dan bantuan dari Forkopimda untuk sinergisitas menjaga situasi kamtibmas yang ada. Beserta kepada seluruh masyarakat dengan adanya siskamling," pungkasnya

Dalam acara tersebut turut hadir Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, Pangdam Jaya Mayjen TNI Mohamad Hasan hingga Ketua Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Reda Manthovani. Selain itu, turut hadir pacar pejabat utama Polda Metro Jaya di lokasi.

Simak juga 'Polri Minta Laporkan Jika Ada Anggota Tak Netral Terkait Pemilu':

[Gambas:Video 20detik]


Ratusan pejuang Wadas, Jawa Tengah menyatakan dukungannya kepada pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024, Selasa (5/12). Mereka mengenakan kaos biru muda ciri khas paslon nomor urut dua dan bertuliskan 'Wayahe Prabowo Gibran'.

Koordinator Pejuang Wadas, Sumarno menilai Prabowo-Gibran menjadi pasangan pemimpin yang paling tepat karena mengedepankan kerja nyata. Bahkan, Prabowo-Gibran dianggap bukan calon presiden dan calon wakil presiden yang penuh drama

"Warga Wadas bersama masyarakat Jawa Tengah bergerak bersinergi selaras memenangkan bapak Prabowo Subianto dan mas Gibran Rakabuming Raka untuk menang satu putaran Pilpres 2024 dengan cara santun dengan mengutamakan persatuan," ucap Sumarno dalam keterangannya, Rabu (6/12/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Hal ini disampaikannya pada acara Deklarasi Pejuang Wadas Jawa Tengah Dukung Prabowo-Gibran di Wadas, Jawa Tengah, Selasa (5/12/2023).

Sumarno mengungkapkan salah satu program yang mereka apresiasi dari paslon Prabowo-Gibran adalah bantuan gizi untuk ibu hamil, serta makan siang hingga susu gratis bagi siswa di sekolah.

"Pak Prabowo dan Mas Gibran adalah sosok pemimpin yang mementingkan aksi dan kerja nyata untuk masyarakat kecil dibandingkan basa-basi," ungkapnya.

Mereka pun berharap Prabowo-Gibran dapat melanjutkan program-program pro rakyat yang sudah dilakukan Presiden Joko Widodo, termasuk upaya industrialisasi dan hilirisasi.

Di samping itu, dalam 17 isu prioritas Prabowo-Gibran, paslon ini juga berfokus untuk melestarikan lingkungan hidup. Adapun upaya ini akan dilakukan melalui implementasi ekonomi biru yang mendorong pemanfaatan sumber daya laut yang berwawasan lingkungan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan, dan mata pencaharian sekaligus pelestarian ekosistem laut, dan ekonomi hijau yang fokus pada pembangunan berkelanjutan dan penurunan risiko lingkungan.

Sumarno mengatakan komitmen inilah yang membuat para pejuang Wadas memutuskan mendukung Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024.

"Saya yakin Pak Prabowo dan Mas Gibran adalah sosok pemimpin yang komitmen memperjuangkan aspirasi rakyat kecil," pungkasnya.

Simak juga 'Prabowo Bertemu Hendropriyono di Kemhan: Sekali Komandan Tetap Komandan':

[Gambas:Video 20detik]


Calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo merespons pernyataan Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka soal SMK dengan kondisi kurang baik saat awal dirinya memimpin Kota Solo. Ganjar menjawab santai kritikan cawapres nomor urut 2 itu, yang mengatakan fasilitas SMK di Jateng itu jadul.

"Jadul aja bisa menghasilkan tenaga kerja siap pakai ya, apa lagi modern," kata Ganjar di Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur, Rabu (6/12/2023).

Dari kritikan itu, Ganjar menilai Gibran sudah memiliki catatan hasil evaluasinya. Artinya, menurut Ganjar, Gibran siap untuk debat capres-cawapres yang telah disiapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) nantinya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Saya senang karena beliau (Gibran) memberikan catatan, jadi ini sangat bagus untuk saya bahwa beliau pun siap debat (capres-cawapres) gitu ya," ucap Ganjar

"Jadi agak fitnah itu yang mengatakan kalau beliau tidak siap debat itu ya. Beliau siap, punya catatan," imbuh Ganjar.

Lebih lanjut, Ganjar mengatakan bahwa dirinya bersama Gibran sama-sama ikut serta dalam kerja sama Konsorsium Pengusaha Peduli Sekolah Vokasi RI dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah. Di mana, kerja sama itu terkait revitalisasi 7 sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Jawa Tengah.

"Dan kebetulan ketika konsorsium dibuat itu beliau juga ikut bersama beliau, saya bersama Mas Gibran bareng untuk menyusun itu, dan beliau itu orang yang sangat kreatif. Beliau itu punya banyak kreatifitas dan tentu bisa membantu siapapun tanpa harus melihat kewenangan," pungkasnya.

Cerita Gibran Beranikan soal Urusan SMK

Sebelumnya diberitakan, Gibran Rakabuming Raka bercerita menemukan SMK dengan kondisi kurang baik saat awal memimpin Kota Solo. Gibran mengaku harus memberanikan diri untuk melakukan tindakan.

Hal itu disampaikan Gibran dalam acara tanya jawab bertajuk 'Gibran Mendengar, Santri Bicara' di Pondok Pesantren (Ponpes) AsShiddiqiyah 2 di Tangerang, Banten, Senin (4/12/2023). Mulanya, salah seorang santriwati bertanya ke Gibran terkait cara pemerintah agar santri tak kalah saing dengan siswa di sekolah umum lantaran keterbatasan teknologi dan informasi.

Dia mengatakan, urusan SMK sebenarnya merupakan ranah gubernur bukan wali kota. Namun, dia mengaku memberanikan diri.

"Sebenarnya SMK tuh bukan ranahnya wali kota sih tapi ranahnya gubernur. Tapi karena ya keadaannya kurang baik, kami memberanikan diri untuk membuat konsorsium itu isinya perusahaan-perusahaan besar seperti misalnya Astra, Sinar Mas," ujarnya.

Gibran mengatakan kondisi SMK yang ditinjaunya saat itu kurang baik. Dia mengatakan komputer di SMK itu juga masih jadul.

"Itu mereka (konsorsium) kami bentuk untuk mengawal SMK negeri yang sebelumnya mohon maaf komputernya masih jadul, atau alat-alatnya itu masih sangat tidak terupdate. Ini kita update semuanya. Jadi apa yang dipakai di pabrik, apa yang dipakai di industri, itu sama dengan apa yang ada di sekolahnya," ujarnya.

Dia ingin pelajaran di sekolah terpakai di dunia kerja. Gibran ingin kurikulum di sekolah dan pelaku industri dapat saling bekerja sama.

"Jadi kita pengin apa yang dipelajari di sekolah itu nanti terpakai di dunia kerja. Yang kamu maksud itu kan? Jadi kita pengin yang namanya kurikulum itu kerja sama dengan pelaku industri. Kan yang mengerti kebutuhan industri pelaku industri itu sendiri," ujarnya.

Simak juga 'Gibran Salah Sebut Asam Folat Jadi Asam Sulfat, Ini Perbedaannya':

[Gambas:Video 20detik]


Calon wakil presiden (Cawapres) Koalisi Perubahan Muhaimin Iskandar (Cak Imin) mengingatkan akan pentingnya kerja keras kepada anak muda. Ia menyampaikan semestinya masyarakat menilai seorang pemimpin dari rekam jejaknya.

Hal ini disampaikan Cak Imin saat menghadiri kuliah umum di Kampus IAI Al Muslim Aceh. Cak Imin mengatakan baik dirinya dan Anies Baswedan bisa dibuktikan dengan rekam jejak masa lalu.

"Kalau kami nggak menang perubahan akan berat, kalau kami menang perubahan akan terwujud dengan cepat. Itu keyakinan kami karena apa? kami punya track record, orang jangan dilihat masa depannya, lihat juga masa lalunya," ujar Cak Imin dalam sambutannya, Rabu (6/12/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Cak Imin mengajak anak muda untuk menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Ia berharap anak muda bisa menggunakan energinya dengan positif.

"Mumpung muda pasti ada yang namanya energi lebih kuat, ini yang memiliki energi, percepatan dalam bergerak. Nah selagi tidak posisi passion, energi dan kecepatannya Anda miliki, jangan pernah sia-siakan kalau misal menjadi tua," katanya.

Cak Imin mengatakan menyesal tak mencalonkan diri sebagai capres dan cawapres saat usia muda. Ia lantas menyinggung soal dirinya yang bukan anak presiden.

"Saya saja sudah agak menyesal, kenapa nggak nyapres sejak umur 25 tahun yang lalu, ya maklum bukan anaknya Presiden," tutur Cak Imin yang disambut dengan riuh.

"Ya saya anaknya orang biasa, anaknya Kiai. Jadi ada cerita begini, negara lain di sana ada cerita, anak pejabat itu naik mobil ada lampu merah, lampunya lagi merah bukannya anak pejabat itu yang berhenti, lampu merahnya dibongkar supaya anak pejabat bisa jalan," sambungnya.

Ia menyindir bagaimana suatu aturan bisa berbeda dengan ketentuannya jika seseorang memiliki jabatan.

"Jadi kalau ada peringatan untuk anak pejabat hati-hati, jangan dekat-dekat sumur, nanti jatuh. Dan buat anak pejabat bukannya dia minggir dari sumur, sumurnya yang dipindah," pungkasnya.

Simak juga 'Cak Imin Jelaskan Pernyataan 'Jika AMIN Tak Menang, RI dalam Kehancuran'':

[Gambas:Video 20detik]


Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin mengatakan pembangunan mal pelayanan publik (MPP) merupakan salah satu upaya untuk melaksanakan reformasi birokrasi. Ma'ruf menargetkan sebanyak 156 MPP dibangun di daerah pada 2024.

"Saya ingin menyoroti perkembangan penyelenggaraan mal pelayanan publik (MPP) di seluruh kabupaten/kota dan provinsi. Aspek pelayanan publik merupakan inti dari pelaksanaan RB," kata Ma'ruf dalam apresiasi dan penyerahan hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Reformasi Birokrasi (RB), dan Zona Integritas (ZI) Tahun 2023 di Nusa Dua, Badung, Bali, Rabu (6/12/2023).

Ma'ruf ingin semua kabupaten/kota memiliki mal pelayanan publik. Untuk 2024, Ma'ruf menargetkan pembangunan 156 MPP.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Oleh karena itu, untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, harus dipastikan agar seluruh kabupaten/kota memiliki MPP. Hingga saat ini telah terbangun 175 MPP, sementara pada 2024 diharapkan akan terbangun lagi 156 MPP baru," kata dia.

Ma'ruf mendengar MPP ini mendapat respons positif dari masyarakat. Adanya MPP, kata dia, juga berdampak pada kepatuhan terhadap standar pelayanan.

"Saya mendapat laporan bahwa kehadiran MPP mendapatkan respons positif dari pemangku kepentingan dan masyarakat. Daerah yang memiliki MPP cenderung berada di zona hijau, atau memiliki nilai kepatuhan terhadap standar pelayanan lebih tinggi dibandingkan dengan daerah yang belum mempunyai MPP," sebut dia.

Ma'ruf meminta agar pelaksanaan MPP terus dikawal. Sehingga masyarakat merasakan langsung manfaat pelayanan publik.

"Saya juga harapkan akselerasi pengembangan MPP ke arah MPP digital, yang sekaligus mengintegrasikan seluruh proses bisnis layanan ke dalam satu sistem. Dengan demikian, masyarakat akan semakin dimudahkan karena dapat mengakses berbagai layanan cukup melalui gawai dan dengan satu akun saja," tutur dia.

Ma'ruf menyebut transformasi digital penting untuk menjembatani harapan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah. Sehingga masyarakat memperoleh akses yang mudah terkait pelayanan publik.

"Harapannya, pemerintah semakin dapat menyediakan layanan yang prima dengan sederhana, andal, mudah diakses, adil, dan efektif," ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, MenPAN-RB Abdullah Azwar Anas mengatakan pihaknya terus mempercepat pembangunan MPP. Salah satunya mengubah kriteria terkait bangunan MPP.

"Atas saran Pak Wapres, untuk percepatan Mal Pelayanan Publik sekarang telah kami rubah kriterianya, dulu bangunan tertentu harus besar dan seterusnya, tapi sekarang yang penting pengintegrasian layanan tidak harus besar, tapi yang mudah dijangkau," kata Azwar Anas.

Azwar menyebut KemenPAN-RB juga mendorong dibangunnya MPP digital, sehingga memudahkan dalam pengisian data.

"Yang kedua sekarang telah didorong atas saran Pak Presiden dan Pak Wapres, adalah menuju ke MPP digital, sehingga pelayanan publik sekarang sudah ada 21 kabupaten/kota percontohan mereka telah melakukan face recognition agar tidak lagi melakukan pengisian data. Untuk memotivasi ini memang kita berikan penghargaan mereka, tapi tadi kami diskusi dengan Bu Menteri Keuangan bukan tidak mungkin ke depan diberikan penghargaan insentif bagi daerah yang cukup maju pelayanannya," tutur dia.

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyoroti daerah yang belum memiliki mal pelayanan publik. Dia menyebut pelayanan publik akan menjadi salah satu indikator penilaian untuk daerah mendapatkan insentif fiskal.

"Tadi saya bersama Pak MenPAN-RB pada saat Bapak Wapres menyampaikan tentang MPP yang di mana banyak kabupaten/kota yang masih belum. Jadi saya sampaikan kepada Pak MenPAN bersama Pak Mendagri tadi bahwa dalam insentif fiskal salah satu dari indikator mengenai pembangunan MPP di daerah bisa dijadikan satu indikator yang akan diberikan insentif, sehingga mereka akan lebih cepat," kata Sri Mulyani dalam kesempatan yang sama.

Sri Mulyani menyebut pihaknya akan melakukan pemantauan terkait hal ini. Kemenkeu, kata dia, akan memberikan penghargaan kepada pemda yang mencapai indikator yang baik, salah satunya dalam pelayanan publik.

"Dan nanti dengan Pak Mendagri seperti yang kita lakukan untuk kemiskinan, inflasi dan untuk stunting kita bisa lakukan monitor bersama sehingga daerah itu betul-betul memiliki satu progres kemajuan yang bisa diukur, kedua kita juga memberikan penghargaan bagi mereka yang bekerja betul-betul mencapai indikator yang baik, terutama di bidang pelayanan yang disampaikan Pak Wapres," jelasnya.

"Jadi nanti kita formulasikan dengan Pak Mendagri dan Pak MenPAN mengenai bagaimana insentif fiskalnya sesuai dengan indikator pelayanan yang sudah mulai dibangun oleh banyak kabupaten tapi masih banyak yang belum. Ini terutama penekanannya kabupaten kota, tapi untuk provinsi akan terus kita lakukan," lanjutnya.

Mendagri Tito Karnavian juga memberikan perhatian terkait MPP ini. Tito menyebut Kemendagri akan memberikan teguran kepada daerah yang tidak optimal dalam memberikan pelayanan publik dan membuat MPP.

"Kalau Ibu Menteri Keuangan memberikan reward bentuk insentif fiskal, kalau kami dana insentif daerah, dari Kemendagri ada instrumen lain, yaitu punishment, di antaranya kita tahu kepala daerah ada dua, lebih hampir 210 itu adalah penjabat, kemudian 270-an, 270-an lebih hasil pilkada. Yang hasil pilkada ini kita dorong, kita berikan teguran tertulis dan diumumkan ke publik, ini berpengaruh nanti untuk elektabilitas menjelang pemilu kalau yang belum memiliki mal pelayanan publik," kata Tito.

Tito menyebut pembangunan mal pelayanan publik ini juga akan menjadi salah satu indikator evaluasi penjabat kepala daerah. Tito tak segan mengganti penjabat kepala daerah yang tak bisa membuat MPP.

"Untuk yang penjabat salah satu kriterianya evaluasi tiga bulanan, akan kita kejar target nanti untuk membentuk mal pelayanan publik bagi tempat yang belum, kalau nggak mampu tiga bulan nggak mampu, tiga bulan nggak mampu lagi, dengan segala hormat mungkin kita evaluasi untuk diganti," katanya.

Simak juga 'Saat Wapres Ma'ruf Amin Luncurkan Mal Pelayanan Publik Digital Nasional':

[Gambas:Video 20detik]


Istri calon presiden (capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo, Siti Atikoh, menyoroti kondisi harga sembako yang terus naik. Namun, Atikoh memandang kenaikan harga sembako sering tak dinikmati para petani.

Hal tersebut disampaikan Atikoh saat menghadiri pertemuan bersama kelompok wanita tani (KWT) di Balai Roro Jonggrang, Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Rabu (6/12/2023). Atikoh awalnya menyoroti rantai distribusi hasil pertanian yang tak berpihak terhadap nasib petani.

"Dari sisi lantai distribusi. Nah ini sembako katanya harga lagi naik ya bu ya? Nggih boten? Nah tapi yang menikmati itu siapa? Ibu petani menikmati mboten bu?" tanya Atikoh kepada para ibu petani.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Enggak," jawab para ibu petani.

Atikoh menuturkan, dirinya kerap mendapati harga jual hasil panen cenderung lebih rendah. Sebaliknya, jika harga meningkat, petani malah menjadi konsumen karena tak mengalokasikan hasil pangan untuk keluarganya sendiri.

"Beberapa kali saya ke lapangan ada terkonfirmasi ketika panen dijual, harganya lagi turun karena supply demand, ketika panen otomatis banyak barang sementara permintaan tetap otomatis ini akan turunkan harga," terangnya.

"Ada kejadian bu, ketika panen harga jualnya rendah, lha ketika harga naik, petani jadi konsumen. lha itu yang bikin nyesek. Harapannya petani tetap mengalokasikan untuk diri sendiri. Itu namanya lumbung pangan di tingkat keluarga. Karena kalau kita bicara kedaulatan pangan, kita harus bisa mencukupi diri sendiri dulu," sambungnya.

Atikoh menilai perlu adanya kebijakan yang berpihak kepada nasib para petani, salah satu contohnya melalui pemberian subsidi. Nantinya pemberian subsidi bisa disesuaikan dengan kebutuhan petan namun stabilitas harga sembako tetap terjaga.

"Memang harus ada subsidi kepada para petani. Subsidinya bener-bener disesuaikan kebutuhan dari petani. Harapannya nanti harga itu bisa benar-benar berpihak pada petani juga kepada masyarakat. Karena kalo harga sembako murah atau terlalu tinggi itu juga akan berpengaruh pada inflasi," terangnya.

Atikoh kemudian membeberkan salah satu program menjaga stabilitas harga pangan yang dibawa Ganjar Pranowo dan Mahfud Md dengan memperkuat keberadaan Bulog. Dengan begitu, dia optimistis stabilitas maupun ketersediaan pangan berpihak kepada para petani.

"Ini kalau program Pak Ganjar ya. Ini saya sedikit ngulik itu ingin memperkuat posisi Bulog. Agar stabilitas harga, ketersediaan pangan itu benar-benar bisa pro kepada petani," terangnya.

Simak juga 'Didatangi Siti Atikoh, Kiai Ponpes Cipasung Ngaku Pilih Ganjar':

[Gambas:Video 20detik]


Properti bus TransJakarta (TransJ) menjadi sasaran vandalisme penumpang tak bertanggung jawab. Kursi penumpang bus TransJ ditempeli stiker calon legislatif (caleg) dari salah satu partai politik (parpol).

Di media sosial (medsos), seorang penumpang TransJ menunjukkan stiker caleg itu ditempel di bagian belakang kursi penumpang. Dalam rekaman video yang beredar, terlihat stiker caleg itu langsung dicopot.

Disebutkan penempelan stiker caleg salah satu parpol itu terjadi di bus TransJ rute 6A. Selain itu, di dalam bus itu didapati setidaknya ada 2 kursi penumpang lain yang ditempeli stiker caleg.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Warganet ikut mengkritik aksi vandalisme berupa penempelan stiker caleg di kursi penumpang TransJ itu. Mereka menilai tak semestinya fasilitas umum ditempeli alat peraga kampanye (APK).

Pihak TransJakarta prihatin dan menyayangkan aksi vandalisme yang mengotori fasilitas umum (fasum). Pihak TransJ mengingatkan bahwa penempelan atribut kampanye pada fasum dilarang.

"Tanggapan dari kita, untuk pemasangan stiker atau atribut di fasum, tempat-tempat publik dilarang sesuai UU yang berlaku dari Bawaslu," kata Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan dan Humas Transjakarta, Apriastini Bakti Bugiansri, kepada detikcom, Rabu (6/12/2023).

Simak berita selengkapnya di halaman selanjutnya.

Saksikan juga 'Panglima TNI Temui Kapolri Bahas Pengamanan Pemilu hingga Situasi Papua':

[Gambas:Video 20detik]

Halaman 1 2 Selanjutnya


Istri capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo, Siti Atikoh, menemui Kelompok Wanita Tani (KWT) di Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Atikoh memandang sektor pertanian menjadi kunci mewujudkan bangsa berdaulat pangan.

Pantauan detikcom di Balai Roro Jonggrang, Kulon Progo, Rabu (6/12/2023), kedatangan Atikoh disambut oleh tabur lesung. Atikoh sempat berdendang dengan tembang lagu Jawa di halaman Balai Roro Jonggrang.

Atikoh kemudian mendatangi pameran produk UMKM dari KWT. Beberapa produk yang dijajakan antara lain aneka jamu hingga keripik. Dalam sambutannya, Atikoh mengapresiasi ibu-ibu yang konsisten dalam menjalankan pertanian.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Ibu-ibu petani di Kulon Progo, luar biasa sekali. Saya sebelumnya berterima kasih pada ibu semua yang konsisten dalam menjalankan pertanian. Karena Bung Karno pernah mengatakan, masalah pertanian adalah masalah hidup dan matinya sebuah bangsa. Pertanian menjadi kunci kalau kita mau menjadi sebuah bangsa yang tangguh hebat. Peran ibu-bapak petani di sini luar biasa sekali," kata Atikoh.

Atikoh lantas mengungkit masa jaya pertanian yang dicapai Indonesia di masa lalu. Menurutnya, sektor pertanian Indonesia perlu kembali ke masa lalu jika ingin mewujudkan kedaulatan pangan tangguh.

"Pertanian bahwa harusnya kita kembali ke masa lalu di mana Indonesia berjaya, pertanian termasuk kedaulatan pangannya agar bisa benar-benar tangguh," jelasnya.

Atikoh membeberkan di Kulon Progo mayoritas masyarakatnya berprofesi sebagai petani. Mereka menjalankan sektor pertanian mulai dari produksi, budidaya, hingga pascapanen. Namun, Atikoh menyayangkan pertanian justru hanya menyumbang 32% perekonomian di wilayahnya.

"Di Kulon Progo sendiri 60% masyarakatnya adalah petani, dari sisi produksi, budidaya, sampai ke pascapanen, tapi sumbangan dari sektor ekonominya hanya 32%," terangnya

"Nah ini ke mana yang 20 sekian persen itu? Ternyata sumbangan ekonominya di logistik, transportasi. Kalau pariwisata itu masyarakat lokal masih merasakan. Tapi logistik itu kan biasanya yang menikmati adalah perusahaan-perusahaan besar," sambungnya.

Atikoh memandang produktivitas tani harus ditingkatkan di tengah keterbatasan lahan. Karena itu ia meminta agar lahan yang diperuntukkan untuk pertanian tak dialihfungsikan.

"Bagaimana kita bisa meningkatkan pendapatan petani agar petani itu juga merasakan manfaatnya. Kalau kita lihat, di Indonesia, skala kepemilikan lahan petani itu memang rata-rata 300-400 meter. Di Jogja mungkin sekitar di bawah setengah hektare, nah bagaimana kita dengan lahan terbatas itu bisa produktif, energi yang luar biasa, meskipun kita bisa ya meningkatkan lahan secara pelan-pelan, lahan-lahan yang memang untuk pertanian ya sudah untuk pertanian saja, jangan dialihfungsikan untuk lahan lain," tegasnya.

Selain itu, Atikoh memandang perlu adanya pendamping para kelompok tani untuk memaksimalkan produknya. "Perlu ada pendampingan-pendampingan, ibu-bapak petani di Kulon Progo ini untuk memaksimalkan hasil produk," terangnya.

Terakhir, ia juga mengimbau bagi para petani untuk menyisihkan hasil panen untuk keluarga mereka sebelum dijual ke konsumen. Dengan begitu, lumbung pangan di tingkat keluarga dapat terwujud.

"Ketika panen harga jualnya rendah, lha ketika harga naik, petani jadi konsumen. Lha itu yang bikin nyesek. Harapannya petani tetap mengalokasikan untuk diri sendiri. Itu namanya lumbung pangan di tingkat keluarga. Karena kalau kita bicara kedaulatan pangan, kita harus bisa mencukupi diri sendiri dulu," imbuhnya.

Sebagai informasi, Atikoh melakukan kunjungan safari politik di hari ketiga di Yogyakarta pada Rabu (6/12). Rangkaian safari Atikoh dimulai dari Jakarta, Jawa Barat, Yogyakarta, dan berakhir di Solo.

Simak juga 'Didatangi Siti Atikoh, Kiai Ponpes Cipasung Ngaku Pilih Ganjar':

[Gambas:Video 20detik]


Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menghadiri rapat konsolidasi pemenangan Pemilu 2024 DPD Golkar Jateng, di Hotel Grand Mercure Solo Baru, Grogol, Kabupaten Sukoharjo. Ada momen Airlangga meminta wartawan keluar saat hendak memaparkan hasil survei internal Golkar.

Momen itu terjadi saat Airlangga hendak memaparkan kompilasi survei terbaru ketiga pasangan capres-cawapres, saat mengisi sambutan. Namun, dirinya kemudian tampak menyadari banyak wartawan yang meliput.

"Alhamdulillah, survei sementaranya cukup bagus. Dan ini yang bagus.... Ini wartawan tidak boleh ada yang liput ya," kata Airlangga, saat mengisi sambutan, Selasa (5/12/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Wartawan kemudian keluar dan menunggu kesempatan untuk wawancara seusai rapat. Ditemui usai rapat, Airlangga enggan membeberkan hasil survei internalnya. Dirinya hanya menyebut tren elektabilitas pasangan Prabowo-Gibran naik.

"Hasil survei tadi masih rahasia," kata Airlangga kepada awak media.

"Insyaallah trennya positif. Namanya upaya satu putaran, target di Jateng pokoknya menang," lanjut Airlangga.

Sementara itu, Ketua DPD II Partai Golkar Solo, Sekar Tandjung mengatakan, secara keseluruhan dalam rapat itu menargetkan Partai Golkar menang di Pileg dan memenangkan Prabowo-Gibran dalam satu putaran.

"Kita ada waktu dua bulan hingga masa tenang di Februari 2024. Kita akan menggunakan setiap hari, untuk meraih perolehan semaksimal mungkin. Pada akhirnya untuk mencapai target itu, setiap kita keluar, menggalang suara, menyapa masyarakat, dan juga secara strategis dan teknis melihat perolehan suara yang ada sudah optimal atau belum," kata Sekar.

Ganjar Ingatkan Bahaya Hoaks Saat Hadiri Haul KH Dalhar Watucongol


Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Ade Ary Syam Indradi mengajak masyarakat untuk senantiasa menjaga keamanan dan ketertiban bersama jelang Pemilu 2024. Dia meminta Bhabinkamtibmas melakukan menyambangi rumah warga door to door untuk memaksimalkan pengamanan.

Hal tersebut disampaikan dalam kunjungan dan asistensi Satkamling di wilayah Duren Tiga, Pancoran, Jakarta Selatan. Turut hadir di lokasi Kapolsek Pancoran Kompol Sujarwo, jajaran TNI hingga tiga pilar

"Mengingatkan Bhabinkamtibmas harus melaksanakan kunjungan dari pintu ke pintu atau door to door sistem mengingatkan warga masyarakat untuk senantiasa menjaga kamtibmas di lingkungannya," kata Ade Ary saat dihubungi, Rabu (6/12/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Selain itu, Ade Ary juga meminta Bhabinkamtibmas yang notabene menyentuh langsung masyarakat untuk senantiasa memberikan himbauan dan antisipasi tindak pidana kejahatan. Termasuk pencurian bermotor yang belakangan marak terjadi di wilayah Jakarta Selatan.

"Selain itu Bhabinkamtibmas harus sering memberikan himbauan kamtibmas dan antisipasi curanmor lewat grup WhatsApp," ujarnya.

"Poskamling sebagai sistem keamanan dari masyarakat untuk keamanan bersama harus aktif dan diperkuat. Setiap kendaraan R2 harus ditambah pengaman tambahan seperti gembok dan kunci pengaman lainnya," imbuhnya.

Dalam kegiatan tersebut, Ade Ary beserta stakeholder terkait juga mengecek gudang logistik pemilu. Dia meminta gudang tersebut dijaga ketat untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

"Untuk malam dibutuhkan penambahan anggota jaga. Perlunya penambahan personil Jaga dari KPU Kota Jaksel untuk pengamanan di lokasi penyimpanan logistik. Bila ada kerawanan atau kejadian langsung hubungin Polres atau Polsek," pungkasnya.

Simak juga 'Polri Minta Laporkan Jika Ada Anggota Tak Netral Terkait Pemilu':

[Gambas:Video 20detik]


Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin resmi melantik Eti Herawati sebagai Wali Kota Cirebon sisa masa jabatan 2018-2023. Pelantikan dilakukan di Aula Barat Gedung Sate Kota Bandung, Rabu (6/12/2023).

Pelantikan Eti Herawati sebagai Wali Kota Cirebon dilakukan atas dasar Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-6216 tahun 2023.

Dalam sambutannya, Bey Machmudin berharap Eti langsung bergerak cepat menjalin komunikasi dengan berbagai stakeholders untuk melanjutkan pembangunan yang menghadirkan kebermanfaatan bagi masyarakat Kota Cirebon.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Saya juga berharap ibu tentunya sudah menjalankan dengan baik komunikasi dengan kemitraan seluruh stakeholders, jajaran Forkopimda, tokoh masyarakat, juga dengan segenap unsur perangkat daerah, agar tugas pembangunan terus berjalan dengan optimal," ucap Bey.

Sebelumnya, Eti menjabat sebagai Wakil Wali Kota Cirebon. Dia menggantikan Nashrudin Azis yang mundur karena maju dalam Pemilihan Legislatif (Pileg).

Bey juga mengingatkan Eti untuk bisa menjalankan tugas dan wewenangnya secara profesional, berintegritas dan melayani sepenuh hati untuk masyarakat, termasuk menjaga netralitas ASN.

"Saya mengingatkan agar tetap memegang teguh integritas, melayani dengan sepenuh hati dan juga profesionalitas," ujarnya.

"Dalam kesempatan ini saya mengingatkan agar para ASN menjaga netralitas dalam pemilu karena netralitas adalah fondasi integritas dan profesionalisme dalam melaksanakan tugas negara," kata Bey.

Waspada Cuaca Ekstrem

Lebih lanjut, Bey meminta Eti untuk mengantisipasi gelombang tinggi akibat cuaca ekstrem di pesisir Cirebon. Ia menganjurkan Pemkot Cirebon mulai mengidentifikasi hal-hal yang mungkin terjadi apabila musim hujan terjadi di Kota Cirebon.

"Agar meningkatkan kewaspadaan, kita sudah memasuki musim hujan dan Jabar daerah rentan bencana longsor, banjir dan banjir bandang, gelombang ekstrem dan abrasi," tutup Bey.

Melihat Toilet 'Sultan' di SPBU Sukabumi


Siang ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dijadwalkan akan kembali menggelar rapat bersama masing-masing timses pasangan capres-cawapres. Rapat di Kantor KPU RI itu akan membahas soal format acara debat.

"Pukul 14.00 WIB di kantor KPU," kata Komisioner KPU August Melasz, kepada wartawan, Selasa (5/12/2023), dikutip dari detikNews.

Dilansir detikNews, KPU sebelumnya masih mematangkan format debat capres-cawapres 2024. KPU telah menggelar rapat perdana dengan timses paslon pada Rabu (29/11).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Kemarin, Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari mengatakan KPU akan melanjutkan pembahasan sejumlah hal dengan masing-masing timses paslon.

"Rencana rapat lanjutan Rabu 6 Desember 2024 siang. Nanti kita komunikasikan dengan tim paslon," kata Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari kepada wartawan (5/12).

"Rencana pembahasan, satu format debat. Dua, tema debat. Tiga, panelis. Empat, moderator," sambungnya.

Intip Layout Panggung Debat Capres-Cawapres di KPU Malam ini