Ketua DPP PPP Achmad Baidowi menilai wajar pemanggilan Ketum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) oleh KPK sebagai saksi kasus dugaan korupsi sistem proteksi TKI di Kemnaker tahun 2012 disebut bernuansa politik. Bahkan menurutnya, bisa muncul tudingan ada tangan penguasa di balik pemanggilan tersebut.

"Ketika ada kandidat capres, cawapres, peserta pileg atau pilkada dipanggil oleh penegak hukum, ketika dalam proses pencalonan dia maka tuduhan yang selalu dilontarkan itu kepada penguasa termasuk koalisi pemerintahan, padahal proses hukum berjalan sesuai rel," kata Awiek kepada wartawan, Selasa (4/9/2023).

Awiek lantas mengusulkan di masa pencalonan pilpres atau pileg, sebaiknya proses hukum yang melibatkan kandidat ditunda. Hal itu guna menghindari kesan mencampuradukkan hukum dan politik.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Sebaiknya memang ketika masa masa sekarang, masih di tahapan pemilu, pemanggilan atau proses hukum terhadap kandidat capres-cawapres atau pileg itu ditunda supaya tidak terkesan mencampuradukkan antara politik dan hukum," ujarnya.

Awiek yakin pemanggilan itu murni unsur hukum. Namun, karena momentumnya lah yang memicu asumsi kalau proses hukum tersebut dipaksakan.

"Meskipun kami paham itu murni hukum, tapi karena momennya tidak pas seolah-olah itu dipaksa, ketika dipaksa yang jadi tuduhan adalah koalisi pemerintah," ujarnya.

"Karena momentumnya tidak pas jadi ya ada asumsi nuansa politik, tapi ya silakan saja KPK memberikan penjelasan," lanjut Awiek.

Sebelumnya, Politikus PDIP Masinton Pasaribu menyoroti pemanggilan Ketum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin oleh KPK sebagai saksi kasus dugaan korupsi sistem proteksi TKI di Kemnaker. Masinton menyebut masyarakat akan menilai pemanggilan itu bernuansa politik.

"Pertama begini, ini saya bukan di barisan pendukung pencalonan Anies dan Cak Imin, tapi ya saya tidak setuju kalau penegakan hukum kita itu dijadikan seperti mainan politik. Apa pun, hari ini kasus yang sudah lama tentu semua orang ya mengasumsikan, beranggapan, bahwa ini nuansa politiknya sangat tinggi," kata Masinton dalam keterangan video, Selasa (5/9/2023).

Masinton heran mengapa kasus 2012 baru diusut kembali pada tahun ini. Apalagi, katanya, Cak Imin baru saja mendeklarasikan diri sebagai cawapres Anies Baswedan.

"Saya berpandangan demikian, terlepas mau apa pun itu alasan yang mau dibangun KPK, tapi nuansa politiknya ini menjadi sangat tinggi, kenapa? Ini kasus 2012, kenapa kok baru sekarang ketika Gus Muhaimin mendeklarasikan diri sebagai calon wakil presiden?" ujar Masinton.

Diketahui, KPK menjadwalkan pemanggilan Cak Imin sebagai saksi kasus dugaan korupsi sistem proteksi TKI di Kemnaker hari ini. Namun, Cak Imin tidak bisa hadir dan ditunda pekan depan.

Dalam surat permohonan penundaan itu, Cak Imin meminta untuk diperiksa pada Kamis (7/9). Namun, permintaan itu ditolak KPK usai penyidik telah memiliki agenda penyidikan di hari tersebut.

Tim penyidik KPK memutuskan untuk memanggil ulang Cak Imin pada pekan depan. KPK belum memerinci hari pemeriksaan Ketum PKB itu dilakukan.

Simak Video 'Cak Imin Absen Diperiksa KPK, Batal Pula Buka MTQ Internasional di Kalsel':

[Gambas:Video 20detik]


Bendahara Umum Partai NasDem Ahmad Sahroni mengajak Demokrat bertukar pikiran atau berdebat soal klaim deklarasi Anies Baswedan-Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) awal September. Demokrat menegaskan keterangan yang disampaikan Sekjen Demokrat Teuku Rifky sudah sangat jelas.

"Apa yang mau diperdebatkan, sudah jelas waktu dan kronologinya yang disampaikan dalam pers conference sekjen, untuk apalagi diperdebatkan. Dan setelah pertemuan tersebut, saya juga diupdate secara langsung oleh Tim 8 dari PD," kata Kepala BPOPKK Partai Demokrat Herman Khaeron kepada wartawan, Selasa (5/9/2023).

Herman mengatakan tidak perlu lagi mencari pembenaran. Dia menegaskan sesuai perintah Ketum AHY, Demokrat sudah move on dan menatap ke depan untuk mencari koalisi.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Tidak perlu mencari pembenaran, Ketum sudah move on, kami sudah berbicara ke depan, agar bisa bersama-sama dengan mitra koalisi dan capres yang mengedepankan dan memegang teguh etika, moral, dan komitmenya," ujarnya.

Sebelumnya, Sahroni menyoroti pernyataan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terkait klaim deklarasi Anies Baswedan dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) awal September. Sahroni menyebut pernyataan SBY perlu diklarifikasi.

"Poin saya tetap sama, ada suatu hal yang disampaikan tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Dan tentu ini sangat perlu diklarifikasi, mungkin tidak harus melalui jalur hukum, tapi kita bisa gunakan ruang-ruang publik, di televisi misalnya. Ini kan juga sesuai permintaan (tokoh) yang bersangkutan," kata Sahroni dalam keterangannya, Selasa (5/9/2023).

Sahroni mengatakan tak benar adanya deklarasi capres dan cawapres di awal September. Ia mengatakan pertemuan bersama SBY dengan Demokrat hingga PKS tak menghasilkan komitmen, melainkan hanya sebuah usulan.

Selain itu, Sahroni berharap kejadian ini tidak menimbulkan kegaduhan berlarut di publik, maka perlu ada pembicaraan dengan Partai Demokrat. Menurutnya ada kekeliruan dalam informasi yang disampaikan oleh SBY ia khawatir dapat memantik kebencian di publik.

"Makanya jangan sampai informasi tidak benar ini, dibiarkan menyebar dan kemudian dipercayai secara mentah-mentah oleh masyarakat. Khawatir juga bisa menimbulkan kebencian tak berdasar," kata Sahroni.

"Nah kalau begitu, mari kita selesaikan ini melalui cara-cara kekeluargaan, berdiskusi, bertukar pikiran, berdebat. Saya kira ini juga akan bagus, ya, untuk pendidikan politik. Kita bisa mengajarkan dan memperlihatkan kedewasaan dalam berpolitik," imbuhnya.

Simak Video 'Surya Paloh-Anies Gagalkan Sahroni Laporkan SBY ke Polisi':

[Gambas:Video 20detik]


Elite PKB Syaiful Huda menjanjikan BBM gratis jika partainya dan ketua umum Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menjadi pemenang di 2024. PAN lantas bertanya bagaimana caranya, sebab belum ada penjelasan secara akademis.

"PAN bertanya bagaimana caranya ? Soalnya belum dijelaskan secara lebih akademis," kata Waketum PAN Viva Yoga kepada wartawan, Selasa (4/9/2023).

Viva menyebut janji politik itu harus direalisasikan jika benar terpilih menjadi pemenang di 2024. "Janji politik harus menjadi pertanggungjawaban politik yang harus direalisasikan jika paslon kita menang di pilpres 2024," ucapnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Secara umum, Viva menyebut partainya setuju subsidi BBM kepada rakyat diperbesar asalkan tepat guna dan tidak menyimpang. Dia mengatakan tidak hanya terhadap BBM saja, tapi juga di sektor lain seperti kesehatan dan pendidikan.

"Intinya PAN setuju jika subsidi kepada rakyat diperbesar secara efektif dan tepat guna. Bukan hanya BBM, tetapi juga bibit, pupuk, kesehatan, dan pendidikan. Tetapi harus tepat guna, tepat waktu, dan tepat sasaran. Tidak melenceng atau menyimpang," ujarnya.

Meski begitu, dia berpendapat penerimaan negara juga harus lebih besar. Jika subsidi hanya mengandalkan utang, justru hal itu akan menjadi beban negara.

"Makanya penerimaan negara harus lebih besar lagi, baik dari sumber pajak, non pajak, PNBP, dan sebagainya. Tidak dengan membiayai subsidi dari utang luar negeri. Karena akan membebani negara," ucapnya.

Video soal janji yang dilontarkan Syaiful Huda beredar di media sosial Twitter yang kini berubah jadi 'X'. Dengan kemeja putih dan berpeci, Huda berteriak menyampaikan kebijakan apabila Cak Imin menang di 2024.

"Kalau Gus Muhaimin dan PKB menang, semua yang punya sepeda motor, BBM yang kita subsidi, gratis, tanpa biaya. Gus Muhaimin memberikan program, siapa pun yang hamil yang ada di bumi Indonesia ini, akan diberikan tunjangan selama hamil," ujar Huda dalam video itu.

Syaiful Huda kemudian memberikan penjelasan terkait janji BBM itu. Huda menyebut subsidi BBM masih mengalami kebocoran ke korporasi. Dia berharap dapat menutup kebocoran itu agar secara khusus dapat diperuntukkan pada masyarakat pemilik sepeda motor.

"Kita sudah melakukan kajian kalau semua di-segmented-kan misal semua pemilik motor akan mendapat subsidi lebih besar dan akhirnya harganya lebih murah, ketimbang, selama ini kan subsidi BBM kita yang mestinya untuk yang tidak mampu, pemilik sepeda motor, itu kan dinikmati oleh korporasi," kata Huda.

"Kita bayangkan kebocoran ini bisa kita tutup dengan cara ditambahkan segmented untuk, misalnya, para pemilik sepeda motor dan angkutan umum," lanjutnya.

Simak Video 'Cak Imin Absen Diperiksa KPK, Batal Pula Buka MTQ Internasional di Kalsel':

[Gambas:Video 20detik]


Mendagri Tito Karnavian tak masalah jadwal pilkada serentak dimajukan jadi September 2024. Wakil Komisi II DPR Yanuar Prihatin pun mengatakan usulan itu pernah disampaikan Tito meski tak secara resmi.

"Secara resmi, usulan ini belum pernah dibahas di Komisi II. Namun secara informal, Mendagri sudah pernah sampaikan usulan perubahan jadwal pilkada serentak ini. Karena sifatnya informal tentu saja tidak ada keputusan apapun yang bisa diambil," kata Yanuar kepada wartawan, Selasa (5/9/2024).

Yanuar mengatakan usulan itu harus datang dari pemerintah bukan DPR. Sejauh ini, Komisi II DPR pun tidak pernah membahas perubahan jadwal pilkada.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Jadi usulan perubahan jadwal ini datangnya dari pemerintah, bukan dari DPR. Secara internal, Komisi II DPR tidak pernah membahas apalagi mengusulkan ide ini," ucapnya.

Lebih lanjut, Politisi PKB ini menilai jika agendanya pelantikan serentak maka sebaiknya ditentukan dulu jadwal pelantikan tersebut. Dengan begitu, jadwal tahapan sebelumnya bisa disesuaikan dengan tidak mengubah jadwal pilkada.

"PKB sendiri berpendapat, jika isunya adalah pelantikan serentak, maka tetapkan saja jadwal pelantikannya. Misalnya, 3 bulan setelah pencoblosan 27 November 2024. Jatuhnya sekitar Pebruari 2025. Tahapan setelah pencoblosan, yaitu perselisihan hasil penghitungan suara, bisa disesuaikan durasi waktunya mengikuti jadwal pelantikan serentak tersebut. Jadi, tidak perlu mengubah jadwal pilkada," ucapnya.

Namun bila alasan keamanan, menurut Yanuar, pilkada bisa dilakukan dengan dua gelombang. Jadi, ada waktu untuk mobilisasi pasukan TNI-Polri di daerah-daerah.

"Bahkan bila soal keamanan dan ketertiban yang dikhawatirkan, maka pencoblosan di bulan November 2024 bisa dibuat dua gelombang. 27 November 2024 gelombang kedua, dan seminggu atau dua minggu sebelumnya dilakukan pilkada serentak gelombang pertama. Jadi ada waktu yang cukup bagi aparat TNI/Polri memobilisasi pasukan di daerah yang sedang pilkada," ujarnya.

Yanuar memahami kewenangan Perppu ada di tangan presiden. Meski begitu, dia meminta presiden untuk juga paham dengan dinamika fraksi di DPR terkait jadwal pilkada.

"Kewenangan Perppu memang ada pada pada presiden. Tapi alangkah lebih baiknya bila presiden pun memahami dinamika yang terjadi di kalangan fraksi-fraksi di DPR. Supaya keputusannya tepat dan tidak menimbulkan kegaduhan baru," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian buka suara soal jadwal Pilkada 2024 dimajukan. Tito mengatakan selama usulan itu rasional dan penyelenggara Pemilu dapat melaksanakan, maka tidak ada masalah.

Dia mengatakan selama KPU siap melaksanakannya dan usulan itu rasional, maka tidak ada salahnya untuk dilakukan.

"Di mana posisi Kemendagri? Kami lihat itu cukup rasional sepanjang KPU siap untuk mengerjakan mereka merasa mampu, why not di bulan September? Dan kemudian akhir Desember selesai," ucap dia.

"Ketika 31 Desember seluruh kepala daerah hasil Pilkada 2020 mereka selesai, maka 1 Januari sudah diisi pejabat definitif hasil Pilkada 2024," imbuhnya.

Simak juga 'Saat Mahfud Sebut Usul Ketua Bawaslu Tunda Pilkada Serentak Tak Relevan':

[Gambas:Video 20detik]


Pemilihan umum atau Pemilu merupakan sarana memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), presiden dan wakil presiden dengan memberikan kedaulatan sepenuhnya ke tangan rakyat, yang dilaksanakan menggunakan asas-asas tertentu dan aturan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Pemilu di Indonesia pertama kali diselenggarakan pada 1955 dan akan kembali dilaksanakan pada 2024. Dalam proses pelaksanaannya, Pemilu di Indonesia saat ini mengusung sistem Pemilu proporsional terbuka berdasarkan aturan dalam Pasal 168 UU Nomor 7 Tahun 2017.

Dikutip dari detiknews, sistem Pemilu proporsional terbuka merupakan sistem Pemilu di mana pemilih mencoblos partai politik dan calon bersangkutan. Pemilih memilih calon legislatif yang dikehendakinya secara langsung untuk dapat menduduki posisi anggota dewan.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Asas-asas Pemilu

Sebagaimana diatur dalam Regulasi Perundang-Undangan Pasal 22 UUD 1945 Ayat 1, penyelenggaraan Pemilu harus dilaksanakan berdasarkan keenam asas Pemilu. Di mana keenam asas Pemilu itu di antaranya langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Berikut penjelasannya.

Langsung

Asas langsung mengandung arti rakyat yang memegang kedaulatan tertinggi dapat menggunakan haknya untuk memberikan suara secara langsung, tanpa adanya perantara dan sesuai hati nurani.

Umum

Asas umum dalam Pemilu memberikan jaminan kesempatan kepada semua warga negara Indonesia yang telah memenuhi persyaratan. Hal ini untuk memberikan hak suara mereka berdasarkan peraturan perundang-undangan tanpa adanya diskriminasi.

Bebas

Asas bebas yang dimaksud adalah setiap warga negara Indonesia bebas menentukan pilihannya sesuai hati nurani masing-masing, tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, dan keamanannya juga dijamin Undang-Undang.

Rahasia

Asas rahasia mengandung arti setiap warga negara Indonesia yang akan memberikan hak suara mereka mendapatkan jaminan bahwa suaranya tidak akan diketahui pihak manapun.

Jujur

Asas jujur yakni seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Pemilu harus bersikap jujur sebagaimana telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adil

Asas adil memiliki arti warga negara yang menggunakan suara mereka berhak mendapatkan perlakuan adil dan bebas dari kecurangan pihak manapun.

Tahapan Pemilu

Tahapan penyelenggaraan Pemilu 2024 diatur dalam Pasal 167 ayat 4 Undang-Undang (UU) 7 Tahun 2017 dan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022. Berikut tahapan Pemilu yang perlu diketahui.

Perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu

Pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih

Pendaftaran dan verifikasi peserta Pemilu

Penetapan peserta Pemilu

Penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan

Pencalonan presiden dan wakil presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota

Masa kampanye Pemilu

Masa tenang

Pemungutan dan penghitungan suara

Penetapan hasil Pemilu

Pengucapan sumpah/janji presiden dan wakil presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota

Cara Menjadi Pemilih

KPU menetapkan syarat-syarat bagi warga negara Indonesia untuk bisa menjadi Pemilih dalam Pemilu. Pemilih adalah WNI yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin.

Syarat menjadi Pemilih telah diatur dalam PKPU Nomor 7 Tahun 2022. Berikut cara-cara menjadi Pemilih.

Genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari pemungutan suara, sudah kawin, atau sudah pernah kawin.

Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Berdomisili di wilayah Indonesia dibuktikan dengan KTP-el.

Berdomisili di luar negeri yang dibuktikan dengan KTP-el, paspor dan/atau Surat Perjalanan Laksana Paspor.

Dalam hal Pemilih belum mempunyai KTP-el sebagaimana dimaksud dalam huruf c dan huruf d, dapat menggunakan Kartu Keluarga.

Tidak sedang menjadi prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Itulah keenam asas Pemilu yang dijadikan landasan dalam pelaksanaan Pemilu di Indonesia beserta penjelasannya. Semoga bermanfaat!

Artikel ini ditulis oleh Savira Oktavia, peserta Magang Bersertifikat Kampus Merdeka di detikcom

Mahfud Md: Ceramah Politik di Tempat Ibadah Boleh Asal...


Ribuan penyelenggara pemilu dari tingkat desa hingga kabupaten secara serentak melakukan kirab. Kirab dimulai dari Nusa Tenggara Timur (NTT) bergerak ke arah barat yakni Nusa Tenggara Barat (NTB), kemudian Bali dan tiba di Banyuwangi.

Di Jawa Timur kirab pemilu 2024 akan singgah di 10 Kabupaten. Dimulai dari Banyuwangi dengan seremoni serah terima bendera dan diakhiri di Magetan, selanjutnya kirab akan menuju Jawa Tengah.

Saat tiba di Banyuwangi, para penyelenggara pemilu tampak mendapat sambutan meriah di Pendopo Sabha Swagata Blambangan. Kirab diarak hingga Gesibu Blambangan, ribuan orang membawa berbagai alat peraga yang berisi tentang aneka seruan dan sosialisasi terkait pelaksanaan pemilu 2024.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Acara ini disaksikan langsung oleh jajaran komisioner KPU Jawa Timur. Tak hanya itu penyambutan kirab juga diiringi dengan penampilan berbagai seni pertunjukan khas Banyuwangi.

Komisioner Divisi sosialisasi pendidikan pemilih dan pertisipasi masyarakat (sosdiklih parmas) KPU Provinsi Jatim Gogot Cahyo Baskoro mengatakan kirab pemilu bertujuan untuk meningkatkan partisipasi pemilih. KPU Jatim sendiri menargetkan partisipasi jumlah pemilih hingga 85 persen.

"Melalui kirab berharap adanya peningkatan partisipasi masyarakat hingga 85% karena hal itu menjadi salah satu parameter kesuksesan pemilu," kata Gogot, Selasa (5/9/2023).

Selain itu, kirab pemilu 2024 diharapkan dapat menjadi media untuk membangun kolaborasi multipihak, bukan hanya antar penyelenggara pemilu, melainkan seluruh stakeholder yang terlibat.

"Partai politik, pemerintah daerah, OKP dan Ormas juga terlibat. Yang paling penting dari kirab adalah sarana integrasi bangsa dengan menonjolkan kearifan dari masing-masing daerah," ujarnya.

Ketua KPU Banyuwangi Dwi Anggraini Rahman mengatakan Kirab Pemilu 2024 di Banyuwangi digelar selama sepekan mulai tanggal 5-11 September 2023.

Serangkaian kegiatan telah disiapkan, di antaranya mengirabkan bendera parpol ke seluruh kecamatan di Banyuwangi, bertemu media (pers) sebagai penyambung informasi ke masyarakat berkenaan sosialisasi pemilu dan berbagai aktivitas yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

"Kirab Pemilu ini sekaligus memotret kesiapan semua pihak dalam penyelenggaraan pesta demokrasi. Pada kesempatan yang sama juga dilaksanakan deklarasi Pemilu sebagai sarana integrasi bangsa," tegas Dwi Anggraini.

KPU Raih Rekor MURI Kirab Bendera Pemilu Melalui Daerah Terbanyak


Hiruk pikuk penunjukan bakal calon wakil presiden pendamping Anies Baswedan telah tuntas. Anies telah meminang Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin sebagai pasangan. Keputusan itu memicu gejolak terpecahnya Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Partai Demokrat hengkang dari koalisi sembari menuding Anies sebagai pengkhianat.
Partai Demokrat menganggap pemilihan Cak Imin merupakan keputusan sepihak Anies dengan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh. Partai Demokrat dan PKS merasa sama sekali tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan itu. Bahkan sebenarnya, hanya dengan PKB saja, Partai NasDem sudah bisa mengusung Anies sebagai bakal calon presiden Pemilu 2024.
Orang dekat Anies, Sudirman Said, membenarkan bahwa pengambilan keputusan meminang Cak Imin memang tidak melibatkan partai-partai dalam koalisi, kecuali Partai NasDem. Anies bahkan tidak dilibatkan. “Proses menuju keputusan kemarin sepenuhnya merupakan hasil diskusi antara pimpinan Partai NasDem dengan pimpinan PKB,” tulis Sudirman melalui pesan singkat kepada reporter
 pada Sabtu (1/9/2023).
Atas keputusan itu, Partai Demokrat pun menganggap Anies dan Surya Paloh sebagai pengkhianat. Sebab, sebelumnya, Partai Demokrat mengklaim Anies telah memilih Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai bacawapres. Klaim itu dibuktikan dengan surat permintaan menjadi pendamping dalam Pilpres 2024 yang ditandatangani Anies sendiri kepada AHY pada, Jumat (25/8/2023).
Sudirman Said menyangsikan keabsahan surat tersebut. Namun ia membenarkan bahwa Anies memang pernah berkirim surat kepada AHY. Anies bahkan sudah menyampaikan keinginannya memingit AHY itu kepada semua pimpinan partai politik di Koalisi Perubahan. Namun tak semua mau manyepakatinya.
“Tetapi responsnya (partai koalisi) belum seluruhnya bulat menerima,” ungkap Sudirman.
Kepada reporter
, Fajar Yusuf Rasdianto, Sudirman membeberkan bagaimana proses penunjukan Cak Imin sebagai pendamping Anies. Sudirman juga menyampaikan seperti apa dinamika dalam Koalisi Perubahan menjelang pengambilan keputusan hingga beberapa setelah pengambilan keputusan. Sampai saat-saat terakhir, kata Sudirman, Anies masih berupaya mempertahankan koalisi agar tetap utuh.
Saya tidak tahu siapa yang menyampaikan rapat
 dan tidak tahu apa yang dimaksud. Saya kebetulan ada tugas mewakili Pak Anies bertemu dengan tokoh masyarakat yang datang dari luar kota.
Seharian pada hari itu banyak sekali rapat, termasuk pertemuan dengan sejumlah tokoh masyarakat dari beberapa daerah. Saya tidak ingat siapa-siapa yang hadir.
Pak Anies pernah jadi menteri, pernah jadi Gubernur Ibu Kota, dan sejak muda aktif dalam berorganisasi. Tentu saja temannya banyak, termasuk banyak sahabat di PKB. Berkomunikasi dengan PKB bukan baru kemarin, tetapi sejak lama. Ketua Umum PKB Pak Muhaimin Iskandar kawan beliau satu kampus, hanya beda fakultas.
Dalam proses bergabungnya PKB ke Koalisi Perubahan yang baru saja diputuskan beberapa hari lalu, Pak Anies sama sekali tidak terlibat. Proses menuju keputusan kemarin sepenuhnya merupakan hasil diskusi antara pimpinan Partai NasDem dengan pimpinan PKB. Setahun lalu, kami juga pernah melakukan penjajakan dengan berkomunikasi dengan sejumlah pimpinan PKB.
Saya tidak tahu karena itu merupakan domain Partai NasDem dan Partai Kebangkitan Bangsa.
Diskusi antara Pak Anies dan Pak AHY sudah cukup lama. Dan benar sudah sampai pada ajakan atau tawaran untuk berjuang bersama. Pun niat Pak Anies mengajak Pak AHY untuk menjadi calon pasangannya sudah disampaikan kepada pimpinan parpol anggota koalisi, tetapi responsnya belum seluruhnya bulat menerima. Pak Anies masih terus memperjuangkan, termasuk memperjuangkan agar ada deklarasi segera. Tapi, karena tidak semua parpol sepakat, Pak Anies tidak bisa memaksa.
Sesuai piagam koalisi, capres memang diberi tugas memilih calon pasangan, tapi menetapkan pilihan calon pasangan tidak bisa dilakukan oleh calon presiden. Pimpinan parpol-lah yang menetapkannya. Yang telah dilakukan Pak Anies adalah mengusulkan Pak AHY sebagai pilihan calon pasangannya.
Saya tidak mengetahui apa isi pertemuan Pak Surya Paloh dengan Presiden Joko Widodo. Apakah pertemuan itu berhubungan dengan proses bergabungnya PKB ke Koalisi Perubahan, saya juga tidak tahu.
Saya tidak mengetahui hal ini. Tugas saya menjadi penghubung Pak Anies dengan partai-partai anggota Koalisi Perubahan. Komunikasi bilateral antarparpol, saya tidak boleh ikut campur.
PKS sudah menyampaikan apresiasi atas bergabungnya PKB dengan Koalisi Perubahan, dan menyambut baik pasangan Pak Anies. Para pemimpin PKS akan menyelenggarakan musyawarah majelis syura untuk membahas usulan PKB dan NasDem mencalonkan Pak Muhaimin Iskandar sebagai calon wakil presiden. Insyaallah prosesnya akan berjalan dengan lancar. Presiden PKS (Ahmad Syaikhu) tadi dalam
 menyatakan masih berharap Partai Demokrat dapat terus berjuang bersama dalam Koalisi Perubahan. Begitupun Pak Anies, masih menaruh harapan agar Partai Demokrat masih bisa berjuang bersama-sama.
Sampai saat-saat terakhir sebelum keputusan Partai Demokrat keluar dari koalisi diumumkan, kami masih terus komunikasi. Tetapi keputusan sudah diambil, yang harus kami hormati. Waktu ke depan menuju pendaftaran pilpres masih cukup panjang. Semua kemungkinan masih terbuka. Dan rasanya semua anggota koalisi akan bersukacita bila Partai Demokrat bersedia bersama-sama ke depan.
 Fajar Yusuf Rasdianto
 Fajar Yusuf Rasdianto
 Dieqy Hasbi Widhana
 Luthfy Syahban


Masa jabatan Musa Rajekshah alias Ijeck sebagai Wakil Gubernur Sumut sudah berakhir. Setelah tidak menjabat di pemerintahan lagi, Ijeck mengaku fokus menghadapi pemilihan legislatif dan pemilihan presiden di 2024.

"Gubernur, pemilihan Pilkada akan di akhir, di 2024, September. Di depan kita ini yang paling dekat adalah pemilihan legislatif dan pemilihan presiden. Saya sampaikan juga kawan-kawan di daerah seluruhnya, kita fokus dengan pileg dan pilpres, biar pilkada setelah itu, baru kita atur lagi strateginya," kata Ijeck di Kantor Golkar Sumut, Selasa (5/9/2023).

Dalam kesempatan itu, Ijeck memastikan akan maju menjadi bacaleg untuk DPR RI daerah pemilihan 1 dari Partai Golkar. Nama Ijeck baru akan masuk dalam daftar caleg setelah menyelesaikan jabatannya sebagai Wagub Sumut ini.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Insyaallah, setelah ini saya akan mendaftarkan untuk menjadi calon legislatif untuk DPR RI wilayah Sumut 1 yaitu Medan, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Tebing Tinggi," sebut Ijeck.

Sementara untuk capres, Ijeck mengatakan saat ini dirinya mengikuti arahan dari DPP Partai Golkar yang saat ini sudah memberikan dukungan kepada Prabowo Subianto. Untuk diketahui, Ijeck sendiri merupakan Ketua DPD I Golkar Sumut.

"Presidennya saat ini kita mendukungnya Pak Prabowo," jelasnya.

Ijeck Janji Tetap Berbuat untuk Sumut

Sebelum ke DPD Golkar Sumut, Ijeck mengikuti acara Penyerahan Memori Jabatan di Kantor Gubernur Sumut. Dalam acara itu, Ijeck berjanji akan tetap berbuat untuk Sumut meski tidak lagi menjabat sebagai Wagub Sumut.

"Walaupun kami tidak menjabat lagi di Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara, sudah menjadi tanggung jawab kita semua sebagai masyarakat Sumatera Utara, tanah kelahiran kita. Jabatan ini sementara pengabdian selamanya sampai akhir hayat," ujar Ijeck.

Ijeck mengatakan, lima tahun menjabat sebagai Wagub bersama Gubernur Edy Rahmayadi penuh suka dan duka. Ia pun mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu.

"Hari ini, persis 5 tahun lalu dengan segala macam perjuangan bersama Bapak Edy akhirnya rakyat mempercayakan kepada kami untuk memimpin Pemerintahan Provinsi Sumut dengan cita-cita yang besar, menjadikan Sumut menjadi Provinsi Sumut yang bermartabat. Terima kasih kepada seluruh ASN, staf pendukung, dan semua Forkompimda telah membantu dalam tugas kerja selama lima tahun mohon maaf atas segala kekurangan kami," katanya.

Janji Anies ke Warga Bogor: Bangun Transportasi Umum Terjangkau


Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Bahtiar baharuddin resmi dilantik Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. Bupati Bone Andi Fahsar Mahdin Padjalangi berharap Bahtiar memberikan perhatian terkait pembangunan infrastruktur di Bone.

"Kita akan melihat Sulsel lebih eksis lagi dibawah kepemimpinan beliau (Bahtiar) menjabat sebagai Pj Gubernur Sulsel," ujar Fahsar saat ditemui detikSulsel, Selasa (5/9/2023).

Fahsar menilai Bahtiar memahami seluk beluk pemerintahan karena sudah pernah menjabat sebagai Pj Gubernur Kepulauan Riau. Di Sulsel dia akan mendapat dukungan Forkopimda dan Bupati.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Dia putra daerah. Dia memahami kondisi di Sulsel, dan Insyaallah akan mendapat support di Sulsel karena punya pengalaman yang sangat lengkap di bidang pemerintahan yang tidak diragukan lagi," sebutnya.

Fahsar menyebut tugas utama seorang Pj Gubernur adalah mengawal agenda pelaksanaan Pileg dan Pemilu 2024. Selain itu juga dapat memperhatikan daerah di Sulsel khususnya Bone.

"Kita berharap memperhatikan daerah-daerah di Sulsel. Kemudian banyak memberikan motivasi, arahan, dan petunjuk serta dorongan kepada Bone dan mensupport Bone dalam semua sektor, termasuk infrastruktur," jelasnya.

"Selamat atas dilantiknya Pak Bahtiar sebagai Pj Gubernur Sulsel. Semoga amanah dalam mengemban jabatan ini di daerahnya sendiri," sambung Fahsar.

Untuk diketahui, Bahtiar resmi dilantik Mendagri Tito Karnavian di Kemendagri, Jakarta Pusat, Selasa (5/9) pagi tadi. Bahtiar dilantik bersama 8 penjabat gubernur lainnya.

Momen Kericuhan Tolak Tambang di Bone Bolango, 2 Warga dan 1 Polisi Luka


KPK memanggil Muhaimin Iskandar atau Cak Imin usai deklarasi Bacapres dan Bacawapres di Surabaya pada Sabtu (2/9). Panggilan itu terkait kasus dugaan korupsi Kemenaker pada 2012.

Dugaan korupsi yang diselidiki KPK itu terkait pengadaan software pengawasan kondisi TKI di luar negeri pada 2012 yang menyeret nama Muhaimin Iskandar. Saat itu Cak Imin menjabat Menteri Tenaga Kerja RI.

Dosen ilmu politik Universitas Airlangga Kacung Marijan menyebutkan apa yang sedang terjadi ini adalah politik saling kunci memanfaatkan institusi anti rasuah.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Politik serupa menjelang tahapan Pilpres ini sempat terjadi pada partai NasDem dengan menjerat kadernya Johny G Plate. Juga terhadap kader PDIP Ismail Thomas.

Kacung menyebutkan bahwa politik saling kunci ini lazimnya dimulai dari laporan perseorangan maupun organisasi. Karena menurutnya KPK tidak bisa secara spontan bertindak memanggil seseorang tanpa sebab.

"KPK juga kan tergantung laporan masyarakat. Jadi kemungkinannya ada orang atau kelompok yang memang mengetahui itu kemudian memakai KPK sebagai instrumen untuk mengunci," kata Kacung kepada detikJatim, Selasa (5/9/2023).

Dalam pengamatannya, cara ini dilakukan untuk men-down grade atau menurunkan elektabilitas figur orang maupun partai politiknya. Menurutnya, aksi ini justru bisa menjadi pelajaran berharga bagi Cak Imin.

"Kuncinya sebenarnya, ini pelajaran bagi para politikus. Aktor-aktor politik bahwa harus melakukan sesuatu yang baik. Kalau misalnya tidak melakukan apa-apa, melakukan politik bersih, tidak perlu takut," katanya.

Dalam kasus Cak Imin, deklarasi Sabtu lalu tentunya menjadi manuver politik yang diharapkan bisa menyokong suara Anies Baswedan dengan harapan bisa menyedot ceruk suara Nahdliyin dari PKB.

Kacung menambahkan bahwa duet Anies dan Cak Imin ini tentunya potensial untuk mengerek elektabilitas figur tokoh dan partai keduanya sebelum kemunculan lagi kasus tahun 2012 oleh KPK.

"Kalau misalnya pemeriksaan Cak Imin itu bersih dan nggak ada kaitannya, ya, saya kira nggak terlalu mengurangi elektabilitas Cak Imin dan upaya downgrade tadi gagal. Kecuali, ternyata ada bukti kuat Cak Imin terlibat. Apalagi sampai tersangka, itu soal lain lagi," ujar Kacung.

Kacung menilai bahwa pemanggilan oleh KPK yang cukup mendadak usai deklarasi capres-cawapres itu tentu saja sudah diperhitungkan oleh Cak Imin. Karena panggilan KPK serupa bukan yang pertama kalinya.

"Saya kira Cak Imin sudah memperhitungkan. Ini bukan yang kasus baru. Saya kira Cak Imin akan menyatakan 'wong aku tidak terlibat, ya udah jalan aja' kan gitu. Kecuali kalau dia terlibat, mungkin tidak akan terus," pungkasnya.

Anies-Cak Imin Bersyukur Sudah Bisa Santai Jelang Daftar Pilpres


Ketua MPR RI sekaligus Dewan Penasihat KAHMI Bambang Soesatyo mendukung rencana kegiatan memeriahkan HUT ke-57 Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI). Salah satunya, KAHMI Summit pada 18 September di Gedung Nusantara IV MPR RI.

Kegiatan tersebut rencananya bakal mengundang para bakal calon presiden RI seperti Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, serta Anies Baswedan.

"Para bakal calon presiden tersebut bisa menyampaikan pandangan dan gagasannya tentang masa depan Indonesia. Misalnya tentang paradigma pembangunan hukum dan pemberdayaan korupsi, paradigma pembangunan politik dan demokrasi, maupun paradigma pembangunan ekonomi dan sumber daya alam. Sehingga Pemilu 2024 bisa dihadapi sebagai pertarungan ide dan gagasan, bukan pertarungan politik identitas maupun black campaign yang memecah belah bangsa," ujar Bamsoet usai menerima jajaran pengurus KAHMI, di Jakarta, Selasa (5/9/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Bamsoet menjelaskan rangkaian kegiatan HUT ke-57 KAHMI dimulai pada 9-10 September dengan diselenggarakannya berbagai turnamen olahraga. Kemudian acara dilanjutkan pada 17, 24, dan 28 September dengan kegiatan gerak jalan sehat nasional.

"Kemudian resepsi HUT ke-57 pada 19 September, penanaman sejuta pohon pada 23 September, simposium nasional pada 27 September serta turnamen olahraga pada 1 Oktober," terang Bamsoet.

Ia juga menerangkan memasuki usia ke-57 tahun, KAHMI setia menjaga nilai-nilai luhur keislaman dalam bingkai ke-Indonesiaan. Selain itu, juga siap menjadi benteng yang menjaga kedaulatan Indonesia terhadap serangan apapun yang datang dari dalam maupun dari luar. Mengingat kesatuan dan persatuan bangsa adalah segalanya.

Menurut Bamsoet hal tersebut tidak boleh mengorbankan apapun, apalagi hanya karena alasan politik praktis semata.

"Secara organisasi, KAHMI memang tidak terafiliasi ke politik tertentu. Namun peran dari kader KAHMI dalam pembangunan politik kebangsaan sangat besar. Bahkan sampai ikut menentukan kondusifitas politik dan arah masa depan bangsa. Di pemerintahan saja tercatat setidaknya ada delapan kader KAHMI yang menjadi menteri. Lebih banyak lagi di DPR, DPD, DPRD, gubernur, bupati hingga walikota," jelas Bamsoet.

Sebagai informasi, kegiatan tersebut turut dihadiri pengurus KAHMI yang hadir antara lain Sekjen Syamsul Qomar, Kabid Organisasi Burhanuddin M Zain, Kabid Agraria dan Pertanahan And I Faisal Jollong. Hadir pula Ketua Panitia HUT ke-57 KAHMI Ana Sofa Yuking, serta Sekretaris Panitia Laca Muhammad.


Partai Demokrat akan menggelar Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) sekaligus HUT ke-22 partai pada 13-14 September 2023. Waketum Demokrat Benny K Harman mengatakan belum mengetahui apakah pada acara itu akan diumumkan koalisi yang dituju partainya.

"Belum tahu nanti kita lihat, kan belum. Nanti kita tunggu. Kita tunggu saja ke mana apakah ke Ibu Megawati dengan PDIP dengan rumahnya PDIP atau ke Pak Prabowo dengan rumahnya Gerindra. Kita akan lihat, semua tokoh-tokoh yang kita hargai yang kita hormati," kata Benny kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (5/9/2023).

Menurut Benny, Partai Demokrat saat ini belum menentukan arah dukungan. Hal itu akan didiskusikan terlebih dahulu dalam rapat Majelis Tinggi Partai Demokrat.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Partai Demokrat akan ke mana, akan berlabuh di mana, apakah masuk gerbongnya PDIP atau gerbongnya Gerindra, Gerindra kan dengan Pak Prabowo, sedangkan PDIP-nya Mas Ganjar," tutur Benny.

"Kita belum memutuskan ke mana, DPP dan Majelis Tinggi partai itu yang punya kewenangan untuk menentukan akan berkoalisi kerja sama politik dengan parpol mana akan ditentukan oleh Majelis Tinggi," sambungnya.

Ketika ditanyai terkait peluang pembentukan koalisi baru, Benny menepis. Menurutnya kemungkinan terbesar ke Prabowo atau Ganjar.

"Poros baru, poros baru mana, saya rasa nggak. Saya rasa paling mungkin itu adalah ke PDIP dengan Ibu Megawati sebagai episentrumnya atau Prabowo," pungkasnya.

Simak juga Video: NasDem: Demokrat Sudah Mundur, Kalau Balik Lagi Ya 'Marhaban'

[Gambas:Video 20detik]


Ketua Golkar Jatim Sarmuji meyentil elite PKB, Syaiful Huda. Sebelumnya, Syaiful Huda menjanjikan BBM gratis jika partainya dan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menang di 2024.

Menurut Sarmuji, janji itu tidak realistis. Dia menilai Syaiful Huda salah bicara.

"Masak PKB janji BBM Gratis? Sepertinya itu keseleo lidah, karena yang bisa ngitung anggaran (Kemenkeu) pasti nggak janji begitu. Apalagi bagi orang yang tepat janji," kata Sarmuji saat ditanya awak media di Kantor DPD Golkar Jatim, Selasa (5/9/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI ini menyebut, bukan BBM yang harusnya dijanjikan gratis untuk rakyat. Tetapi janji udara sehat yang gratis.

"Mungkin yang dimaksud kalau Cak Imin menang bukan mengisi BBM gratis, tapi menghirup udara gratis. Kalau bisa udaranya digaransi juga yang sehat," sindir Sarmuji.

Ketum KAUJE ini mengatakan rakyat Indonesia sudah cerdas dalam memilih pemimpin termasuk menangkap visi-misi calon pemimpinnya.

"Kalau visi-misi bagus, realistis masyarakat pasti suka. Kalau muluk-muluk saya kira masyarakat bisa memilih lah mana yang memang bisa direalisasikan, mana yang tidak," tandasnya.

Video janji Syaiful Huda beredar di media sosial X atau Twitter. Dengan kemeja putih dan berpeci, Huda berteriak menyampaikan kebijakan apabila Cak Imin menang di 2024.

"Kalau Gus Muhaimin dan PKB menang, semua yang punya sepeda motor, BBM yang kita subsidi, gratis, tanpa biaya. Gus Muhaimin memberikan program, siapa pun yang hamil yang ada di bumi Indonesia ini, akan diberikan tunjangan selama hamil," ujar Huda dalam video itu.

Syaiful Huda kemudian memberikan penjelasan terkait janji BBM itu. Huda menyebut subsidi BBM masih mengalami kebocoran ke korporasi. Dia berharap dapat menutup kebocoran itu agar secara khusus dapat diperuntukkan pada masyarakat pemilik sepeda motor.

"Kita sudah melakukan kajian kalau semua di-segmented-kan misal semua pemilik motor akan mendapat subsidi lebih besar dan akhirnya harganya lebih murah, ketimbang, selama ini kan subsidi BBM kita yang mestinya untuk yang tidak mampu, pemilik sepeda motor, itu kan dinikmati oleh korporasi," kata Huda.

"Kita bayangkan kebocoran ini bisa kita tutup dengan cara ditambahkan segmented untuk, misalnya, para pemilik sepeda motor dan angkutan umum," imbuhnya.

Janji Anies ke Warga Bogor: Bangun Transportasi Umum Terjangkau


Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengapresiasi kesiapan TNI-AD dalam menghadapi Pemilu 2024. Ia menekankan peran penting TNI dan Polri dalam menjaga kedamaian dan kebahagiaan dalam Pemilu 2024.

Bamsoet bepesan kepada TNI dan Polri, selain bertugas sebagai garda terdepan dalam menjaga keamanan dan ketertiban selama Pemilu, penting untuk memastikan bahwa anggota TNI dan Polri tetap netral dan menjaga netralitas mereka dengan ketat.

"Netralitas anggota TNI dan Polri mutlak diperlukan guna menciptakan Pemilu yang damai dan bahagia. Sebagai institusi negara yang bertugas menjaga pertahanan dan kedaulatan negara, TNI harus berdiri di atas kepentingan nasional. Bukan diatas kepentingan partai politik atau kelompok tertentu," ujar Bamsoet dalam keterangannya, Selasa (5/9/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Hal itu Bamsoet ungkapkan usai bertemu Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman di Jakarta, pada Selasa (5/9).

Bamsoet menjelaskan netralitas TNI dan Polri dalam Pemilu merupakan amanah reformasi yang diatur dalam TAP MPR RI Nomor VII Tahun 2000 tentang Peran TNI dan Polri dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI). UU Nomor 34 Tahun 2004 dengan tegas menyatakan anggota TNI dilarang menjadi anggota partai politik, mengikuti kegiatan politik praktis dan kegiatan untuk dipilih menjadi anggota legislatif dalam Pemilu maupun jabatan politis lainnya.

"Pasca reformasi UU Nomor 34 Tahun 2004 merupakan undang-undang pertama yang mengatur netralitas TNI. Salah satu tuntutan pokok reformasi adalah netralitas TNI dan Polri dalam Pemilu. TNI harus mengedepankan profesionalisme dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya," kata Bamsoet.

Ia juga memaparkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 dengan jelas mengatur bahwa jika ada anggota TNI yang ingin menjadi anggota partai politik, terlibat dalam aktivitas politik praktis, atau mencalonkan diri dalam Pemilu, maka mereka harus mengundurkan diri terlebih dahulu dari keanggotaan TNI. Pentingnya menjaga netralitas TNI dan Polri ini juga akan memiliki dampak signifikan terhadap kualitas demokrasi di Indonesia.

"Menanamkan serta memantapkan karakter netralitas kepada setiap anggota TNI harus dimulai semenjak awal masuk di militer hingga nanti lepas dari kedinasan. Profesionalisme dan netralitas TNI harus diwujudkan dalam bentuk kelembagaan, reformasi birokrasi serta perubahan sikap mental dan perilaku," pungkasnya.


Barisan Kader (Barikade) Gus Dur Jawa Timur menghormati duet Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Cak Imin). Namun, mereka meminta Anies-Cak Imin untuk tidak membawa-bawa nama NU dan Gus Dur dalam kampanye.

"Deklarasi Anies-Cak Imin sah-sah saja demokrasi. Yang jelas, Pemilu harus berjalan lancar, damai siapapun calonnya. Barikade Gus Dur Jatim akan mengawal bagaimana pemilu sukses damai," tegas Ketua Barikade Gus Dur, Ahmad Arizal saat dikonfirmasi detikJatim, Selasa (5/9/2023).

"Tetapi untuk Muhaimin, jangan bawa-bawa nama NU, kiai, ulama NU, atau klaim merasa memperjuangkan perjuangan Gus Dur. Nggak bisa Muhaimin meneruskan," tambahnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Arizal menyiapkan somasi jika pasangan Anies-Cak Imin nekat membawa-bawa Gus Dur. Apalagi jika sampai memasang foto Gus Dur di spanduk dan baliho.

"Akan kami somasi pihak Anies-Cak Imin jika memasang foto Gus Dur di baliho, membawa-bawa nama Gus Dur di PKB Cak Imin. Akan kami somasi, karena tidak boleh," tegasnya.

"Tolong Muhaimin jangan pakai foto Gus Dur, kami akan somasi kalau masih nekat. Kami juga ada surat lama Gus Dur, jangan memakai atribut Gus Dur di PKB, bahkan menyetel suaranya Gus Dur nggak boleh. Ini berlaku di PKB, juga di Anies-Cak Imin," lanjutnya.

Arizal menyatakan Barikade Gus Dur Jatim tidak akan mendukung Anies-Cak Imin. Pihaknya menunggu instruksi dari Yenny Wahid soal arah dukungan.

"Kami atas nama Barikade Gus Dur Jatim tidak akan mendukung orang yang berkhianat pada Gus Dur. Kami masih menunggu arahan Yenny Wahid. Tapi kami berharap Yenny jadi wakilnya Ganjar atau Prabowo. Kalau mau menang, ya Yenny cawapresnya," katanya.

"Terserah Prabowo atau Ganjar, tapi kalau mau ambil orang NU ya Yenny. Dan jelas ketimbang Muhaimin. Orang NU lebih populer ke Yenny sebagai putri Gus Dur, lebih diterima ke mana-mana," tandasnya.

Anies: Saya Ini Diamanati Buat Jadi Capres, Uang Tidak Punya


Waketum Partai Demokrat Benny K Harman mengatakan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri tak pernah jahat dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). PDIP lantas merespons pernyataan jika peluang pertemuan kedua tokoh ini pasti ada.

"Ibu Mega memang tidak pernah jahat dengan siapapun, jadi komentar itu benar adanya. Dan dalam konteks dengan Pak SBY itu sudah dibuktikan oleh Ibu Mega dengan mengirimkan Bu Puan melayat dan menyampaikan ucapan duka sewaktu Bu Ani berpulang. Bahkan saat pemakaman, Bu Mega ikut hadir," kata Politikus PDIP Deddy Sitorus kepada wartawan, Selasa (5/9/2023).

Deddy menyebut peluang pertemuan kedua tokoh ini terbuka. Ia menyebut Megawati tak pernah menutup silaturahmi untuk bertemu seseorang.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Peluang untuk bertemu ya pasti ada dong, Ibu Mega tidak pernah menolak bertemu siapapun. Setiap hari puluhan orang bertemu dengan Ibu Mega dari berbagai latar belakang," tutur Deddy.

Meski demikian, pertemuan itu juga mesti didasarkan pada momentum dan jadwal yang telah disepakati. Ia menyinggung jadwal Mega yang padat lantaran mengemban sejumlah tugas untuk rakyat.

"Masalahnya adalah mengatur waktunya karena jadwal Ibu itu dibuat berbulan-bulan sebelumnya. Terlebih Ibu juga harus berbagi jadwal untuk mengutus BRIN, BPIP dan Kebun Raya," ungkap Deddy.

"Jadi masalahnya bukan soal siap tidak siap. Saya percaya jika memang ada niat, tentu akan ada komunikasi intens antara pemimpin kedua partai untuk menentukan waktu, merancang agenda dan hal-hal teknis maupun substansial lainnya," imbuhnya.

Waketum Demokrat Benny K Harman sebelumnya mengatakan Megawati tak pernah jahat dengan SBY. Mulanya Benny mengatakan Demokrat mempertimbangkan dukungan ke dua poros yang sudah ada, yakni Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto. Ia menyebut peluang poros itu masih seimbang.

"Kita tunggu saja ke mana, apakah ke Ibu Megawati dengan PDIP atau ke Pak Prabowo dengan rumahnya Gerindra. Kita akan lihat, semua tokoh-tokoh yang kita hargai, yang kita hormati," kata Benny kepada wartawan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (5/9).

Selengkapnya pada halaman berikut.

Halaman 1 2 Selanjutnya


Ketua DPP Partai NasDem Effendy Choirie atau Gus Choi mengatakan partai di koalisi pendukung bakal pasangan calon Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Cak Imin) segera menggelar rapat. Gus Choi mengatakan di dalam rapat akan membahas langkah-langkah koalisi ke depan.

"Jadi kami akan melakukan rapat koalisi untuk membahas langkah-langkah apa saja yang kami akan lakukan," kata Gus Choi di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Selasa (5/9/2023).

Gus Choi mengatakan nantinya dalam rapat juga akan membahas terkait pembentukan tim pemenangan Anies Baswedan dan Cak Imin. Nantinya, kata dia, tim itu akan merumuskan sosialisasi konsolidasi.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Tentu langkah berikutnya yang paling penting kita membentuk tim, terus tim akan merumuskan sosialisasi konsolidasi menyampaikan ini lah pasangan kami, visi misi, ini akan kami lakukan," jelasnya.

Namun, Gus Choi belum dapat memastikan siapa saja yang akan tergabung dalam tim pemenangan. Dia menyebut pertemuan itu akan dilakukan dalam waktu dekat.

"Belum (nama-namanya) dalam waktu yang sesingkat-singkatnya insyaallah ada ketemu, sesingkat-singkatnya. Tapi saya nggak bisa sampaikan teknisnya," ungkap dia.

Sementara itu, Gus Choi mengatakan dalam tim pemenangan itu belum dapat dipastikan apakah PKS akan turut serta di dalamnya. Sebab, kata dia, PKS masih akan menggelar rapat dewan syuro untuk memutuskan dukungan di Pilpres.

"Kenapa tak ada PKS? Ya, karena PKS belum ada rapat dewan syuro. Setelah mereka memutuskan, baru sementara kami berdua (NasDem dan PKB)," tuturnya.


Bey Triadi Machmudin resmi menjabat sebagai Pj Gubernur Jawa Barat. Bey dilantik oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di Jakarta, Selasa (5/9/2023) pagi. Usai dilantik, Bey melakukan serah terima jabatan dengan Gubernur lama, Ridwan Kamil di Gedung Sate, Bandung.

Setelah resmi menjadi pemimpin Jawa Barat, Bey mengaku siap bekerja untuk membawa Jabar terus menjadi provinsi terbaik. Hal itu juga yang kata dia dititipkan oleh Ridwan Kamil.

"Ya tadi pagi pelantikan dan barusan serah terima jabatan, alhamdulillah lancar semuanya dan ada titipan dari Kang Emil untuk menjaga Jabar Juara, ya insyaallah kita jaga bersama teman-teman," kata Bey saat memberikan keterangan kepada wartawan.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Bey yang juga menjabat sebagai Deputi Bidang Pers dan Media Sekretariat Presiden ini akan menjadi Pj Gubernur Jabar selama 17 bulan ke depan.

Namun Bey mengaku belum bisa mengungkapkan apa yang bakal dilakukannya selama menjabat. Dia baru akan melakukan rapat dengan para kepala OPD di Pemprov Jabar.

"Belum baru besok ya, besok kan akan Rapim, saya akan melihat, tentunya kan gak bisa banyak, tentunya saya akan usahakan (yang terbaik)," ujarnya.

Lebih lanjut, Bey menegaskan ada hal yang juga dititipkan kepada dirinya setelah menjadi Pj Gubernur. Menurutnya hal itu ialah harus menjaga netralitas ASN, TNI dan Polri di tahun politik 2024 mendatang.

"Ya tentunya para ASN, TNI, Polri harus netral dan kami harus menjamin Pemilu 2024 berjalan aman, lancar, dan damai," jelas Bey.

Bey juga mengungkapkan, menjadi Pj Gubernur Jabar dirinya hanya tinggal melanjutkan apa yang sudah dilakukan Ridwan Kamil selama lima tahun ke belakang. Namun salah satu yang akan jadi fokus perhatiannya adalah masalah sampah di Jabar, khususnya Bandung Raya.

"Ya kalau pak Ridwan Kamil kan sudah baik tinggal jaga kestabilan. Ya tentunya sampah pasti akan saya perhatikan," tutup Bey.


Ketua DPP Partai NasDem Effendy Choirie atau Gus Choi mengatakan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) tidak dapat melarang warganya untuk berpartai. Gus Choi menilai warga NU dapat mendukung parpol mana saja.

"Jadi NU itu ada dua, istilah yang berkembang di dalam NU itu. Ada NU struktural, NU kultural. NU kultural itu disebut warga Nahdliyin, warga Nahdliyin itu diperbolehkan, bahkan dengan NU-nya juga dengan strukturalnya juga, itu khitoh," kata Gus Choi di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Selasa (5/9/2023).

"Jadi NU itu punya khitoh, artinya apa? Artinya seluruh warganya boleh mendukung partai politik apapun, ikut koalisi capres-cawapres siapa pun itu boleh, dengan pedoman ada sembilan pokok pedoman perpolitikan Nahdlatul Ulama," sambungnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Sebab itu, dia menekankan jika warga NU bebas memilih untuk berkoalisi dengan siapa pun. Gus Choi mengatakan tak ada larangan warga NU untuk berpartai dan berkoalisi.

"Sehingga, warga NU bebas, mau ke mana bebas. Jadi PBNU nggak bisa melarang warganya, kadernya untuk berpartai dengan partai apa, koalisi dengan siapa, itu nggak ada larang, itu bebas," ungkap dia.

Begitu pun, kata Gus Choi, dengan Cak Imin. Dia meminta untuk tidak ada cemoohan lagi terkait politik kepada Cak Imin.

"Termasuk Cak Imin, harus dibebaskan, tidak boleh lagi didistorsi-distorsi, tidak boleh lagi dicemooh-cemooh, itu hak dia. Apalagi dia pemimpin partai yang dilahirkan dari rahim Nahdlatul Ulama, dia punya hak yang sah," jelasnya.

Lebih lanjut, Gus Choi mengatakan Cak Imin merupakan sosok pemimpin yang diinginkan oleh Nahdliyin. Dia berharap dengan hadirnya Cak Imin, dapat menutupi kekurangan Anies Baswedan.

"Menurut survei secara khusus, warga Nahdliyin ditanya, siapa yang diinginkan warga Nahdliyin sebagai cawapres? Muhaimin paling unggul, jadi Cak Imin itu unggulan cawapresnya warga Nahdlatul Ulama," tuturnya.

Sebelumnya, Ketum PBNU Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya menegaskan posisi PBNU dalam Pilpres 2024. Yahya tidak ingin dibawa-bawa dalam perhelatan politik tahun depan.

Gus Yahya pun tidak segan memberikan sanksi kepada pengurus PBNU yang mengatasnamakan NU untuk mendukung salah satu calon presiden dan calon wakil presiden. Menurutnya, PBNU juga telah memberikan sanksi kepada pengurus yang melanggar aturan itu.

"Tapi kalau ada pengurus NU kemudian menggunakan lembaga NU untuk kegiatan politik politik praktis langsung kita tegur. Kemarin ada beberapa pengurus di tingkat kabupaten yang kita tegur karena misalnya mengadakan deklarasi calon presiden di kantor NU. Ini ndak boleh. Kita tegur. Tapi misalnya dia pribadi ikut ke sana ke mari itu hak pribadinya," tutur Gus Yahya.

"Kalau ada capres mengatasnamakan NU tapi bukan pengurus NU ya kami juga bisa mengatakan itu tidak benar. Tapi kan kami tak bisa beri sanksi apa-apa kalau bukan pengurus," imbuh dia.

Simak juga Video: Bertemu NasDem, Partai Masyumi Nyatakan Dukung Anies-Cak Imin

[Gambas:Video 20detik]


Ketua DPP Partai NasDem Effendy Choirie atau Gus Choi menilai pemanggilan bakal cawapres Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin oleh KPK tidak murni terkait hukum. Sebab, Gus Choi mengatakan pemeriksaan itu dilakukan usai pasangan Anies Baswedan dan Cak Imin dideklarasikan.

"Jadi pertama kita tidak otomatis mengatakan ditunggangi, tapi punya persepsi bahwa kita curiga langkah KPK ini tidak murni hukum," kata Gus Choi di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Selasa (5/9/2023).

"Ketika kita punya persepsi atau asumsi seperti itu, Insyaallah kami tidak salah, karena dia mengumumkan, memeriksa Cak Imin itu persis setelah deklarasi," sambungnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Meski begitu, Gus Choi pun menyarankan Cak Imin untuk pro-aktif mengikuti proses di KPK. Dia menekankan partainya akan mendukung dan membela Cak Imin.

"Kita menyarankan Cak Imin sebagai salah satu warga negara Indonesia, elit politik, dipanggil ikuti aja. Pro-aktif. Tapi kami ya memang sepakat bulat, pasangan Anies-Muhaimin apapun yang terjadi, kami semua pendukung akan membela sampai kapan pun," ujarnya.

Gus Choi mengaku heran lantaran Cak Imin dipanggil sekarang. Sebab, kata dia, kasus dugaan korupsi di Kemnaker itu terjadi pada 2012.

"Tiba-tiba begitu Cak Imin dideklarasikan sebagai cawapres, tiba-tiba muncul dari KPK, terus kita yang waras, yang sehat walafiat masa mengikuti begitu saja pikirannya dari KPK," katanya.

Dia pun lantas bertanya-tanya maksud KPK memanggil Cak Imin. Menurutnya, jangan menyalahkan publik, jika kemudian publik berasumsi KPK menjadi alat politik.

"Tentu ada pikiran yang berbeda, ini ada apa ini? Ini betul proses hukum atau ini politik? KPK betul menjadi alat penegak hukum dalam konteks pemberantasan korupsi atau menjadi alat politik?" ungkap Gus Choi.

"Kalau ada masyarakat berasumsi seperti itu, jangan salahkan, karena dia melakukan ini saat proses politik berjalan dan dia diam selama 13 tahun, ini yang nggak masuk akal di sini," tambahnya.

Sementara itu, Ketum Partai Masyumi Ahmad Yani mengatakan pemanggilan Cak Imin oleh KPK tidak bisa lepas dari nuansa deklarasi. Dia berharap KPK tidak masuk ke wilayah politik.

"Saya kira jadikanlah KPK sebagaimana kita inginkan. KPK jangan masuk wilayah politik. Kalau KPK melakukan artinya KPK masuk wilayah politik, ini proses langit," paparnya.

"Kalau sudah proses langit nggak bisa dihadang. Saya kasihan nanti, saya kasihan dengan KPK, kalau dia terus memaksakan, kalau terjadi apa-apa supaya jangan salahkan saya dan masyarakat," imbuh dia.

Simak Video: Bertemu NasDem, Partai Masyumi Nyatakan Dukung Anies-Cak Imin

[Gambas:Video 20detik]

Halaman 1 2 Selanjutnya


Duet Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin di Pilpres 2024, dinilai bakal berat merebut suara warga NU di Jawa Timur. Kiai di Jombang menilai, Cak Imin pernah punya catatan buruk lantaran merebut PKB dari tangan KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur.

Pendapat tersebut disampaikan KH Musta'in Syafi'ie, Dosen Pascasarjana UNHASY Tebuireng, Jombang. Baginya, duet AMIN atau Anies-Muhaimin biasa-biasa saja. Ia menilai, Cak Imin bukan representasi Islam moderat.

"Rasanya kok biasa-biasa saja. Lagian kalau sosok beliau bukan representasi seorang religius. Kok tidak populer kalau disebut representasi Islam moderat. Beda dengan tokoh keilmuan Islam, misalnya Pak Said Aqil. Karena Mas Muhaimin bukan sosok keilmuan. Mas Muhaimin saya kira bukan representasi kalau dikesan-kesankan lewat ke-NU-annya itu. Kan orang NU tidak mutlak di PKB," kata Kiai Musta'in kepada wartawan, Selasa (5/9/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Kiai Musta'in saat ini juga menjadi Dewan Hakim pada Musabaqah Tilwatil Qur'an Nasional (MTQN) bidang Tahfiz Al-Qur'an (MHQ) dan Musabaqah Qira'atil Kutub (MQK).

Ia menilai, Cak Imin bukan anak saleh di bidang politik, karena merebut PKB dari Gus Dur secara tidak halal. Sehingga, akan berat bagi pasangan Anies-Cak Imin merebut suara warga nahdliyin di Jatim.

"Kalau tentang Mas Muhaimin ketika di politik itu kan merebut PKB secara tidak halal ya. Dari sisi politik, Mas Muhaimin bukan anak saleh. Karena menyakiti orang tua, Gus Dur kan orang tuanya, pamannya," bebernya.

"Itu dosa berani kepada orang tua, itu menurut agama rodok ngganjel (agak mengganjal) di tengah-tengah kita (para kiai yang saleh). Meskipun, kira-kira Pak Anies ingin menambal suaranya di Jawa Timur lewat NU. Kalau figurnya Mas Muhaimin saya kira kok berat juga," tambah Kiai Musta'in.

Sedangkan, Ketua PCNU Jombang, KH Fahmi Amrullah Hadzik menilai duet Anies-Cak Imin sudah tepat. Karena, Cak Imin sudah sejak lama ingin maju di panggung Pilpres. Sedangkan Anies sudah ada partai yang mendeklarasikannya sebagai capres, yakni Partai NasDem.

"Pandangan saya sudah klop. Karena Pak Muhaimin sudah sejak lama, tapi belum ada yang gandeng. Pak Anies sudah ada yang mendeklarasikan. Walaupun mungkin banyak sekali hal-hal yang bertentangan dan dalam politik tak ada yang abadi, yang abadi kepentingan. Siapa pun yang bisa memberi suara, baik orang saleh, orang jahat, asalkan bisa memberikan suara, nah itulah politik," terang cucu KH Hasyim Asy'ari ini kepada detikJatim.

Terkait bersatunya Anies sebagai sosok Islam konservatif dan Cak Imin dari Islam moderat, Kiai Fahmi menilai fenomena ini hanya terjadi di bidang politik.

"Hanya dalam politik yang dianggap konservatif dan moderat bisa bersatu. Kalau di bidang aqidah mungkin endak bisa. Pak Anies pribadi menurut saya orang baik ya. Perkara orang di sekelilingnya dulu berseberangan dengan NU, toh sekarang bisa bersatu. Terus kita mau apa kalau sidah begitu?," ujarnya.

Namun, sebagai kiai yang masuk struktural NU, Kiai Fahmi mematuhi instruksi Ketum PBNU KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya yang menyatakan tidak ada capres atau cawapres yang mengatasnamakan NU.

"Artinya, secara struktural kami terikat organisasi. Namun, kiai-kiai kultural bisa jadi ada yang mendukung (Cak Imin), ada yang tidak. Saya pikir untuk urusan satu ini, NU tidak bisa disatukan. Mungkin urusan caleg bisa, tapi urusan politik tentang presiden dan sebagainya dari dulu tidak bisa disatukan. Saya pikir itu biasa di lingkungan NU," ungkapnya.

Kiai Fahmi berharap, Pemilu 2024 berjalan aman dan damai. Tak ada lagi model kampanye saling menjelekkan satu sama lain. Sebab menurutnya, tidak ada sosok capres dan cawapres yang sempurna. Namun, setiap calon pasti mempunyai kebaikan.

"Saya ingin pemilu berjalan aman, damai, tak ada saling caci maki dan terpilih wakil rakyat yang jujur dan amanah. Juga terpilih presiden dan wapres sesuai harapan kita semua. Kalau pun tak ada yang sempurna, kami berharap yang terpilih bisa membawa Indonesia lebih baik," tandasnya.

Anies Akan Awali Kampanye di Jakarta, Cak Imin di Surabaya


Partai Demokrat menjawab keheranan bakal calon presiden Anies Baswedan soal dokumentasi surat tulisan tangan untuk Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Demokrat malah balik heran terhadap Anies Baswedan.

"Kami lebih heran lagi NasDem dan Anies bisa-bisanya mengingkari kesepakatan dengan Demokrat dan PKS sebagai mitra koalisi selama sekian lama bersama dengan membuat kesepakatan sendiri dan diam-diam dengan PKB. Punya hidden agenda, tidak jujur dengan mitra koalisi," kata Kepala Bakomstra Demokrat Herzaky Mahendra Putra saat dikonfirmasi, Selasa (5/9/2023).

Untuk diketahui, pernyataan Anies soal surat untuk AHY disampaikan saat wawancara bersama Najwa Shihab. Anies menegaskan surat tersebut bukan untuk dipotret.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Herzaky menegaskan kembali keheranannya dengan sikap NasDem dan Anies yang, menurutnya, tidak menghormati kesepakatan Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Menurut dia, ada kesan NasDem dan Anies menganggap remeh kesepakatan koalisi.

"Kami justru lebih heran Nasdem dan Anies bisa-bisanya tidak menghormati kesepakatan yang tertuang dalam piagam dengan memutuskan secara sepihak. Bukan mengajak diskusi terlebih dahulu. Menganggap remeh Piagam yang sudah ditandatangani ketiga pemimpin parpol Koalisi Perubahan," ujarnya.

Herzaky meminta Anies tidak mengalihkan isu dan bertindak seolah menjadi korban. Dia lantas mengutip pernyataan AHY, Ketumnya.

"Jangan mencoba mengalihkan isu dan membuat diri seakan-akan menjadi korban. Janganlah kami sudah dikhianati, kini malah mau difitnah. Ingat, seperti kata Ketum kami, Gusti Allah Mboten Sare," ujar Herzaky.

Simak juga Video: AHY Siap Move On dan Bocoran Koalisi Pilihan Demokrat

[Gambas:Video 20detik]


Wakil Ketua MPR yang juga Ketua Tim Koordinasi Relawan Pemenangan Ganjar for President 2024, Ahmad Basarah, mengaku terharu Rumah Aspirasi Relawan Pemenangan Ganjar Pranowo Presiden 2024 didatangi 200 lebih anggota Komunitas Disabilitas Tunarungu Indonesia (KDTI). Mereka mengaku mengagumi Ganjar Pranowo dan menyatakan dukungannya untuk calon presiden berambut putih itu.

''Pemilu adalah pesta demokrasi rakyat. Layaknya dalam sebuah pesta, semua orang harus bahagia dan senang, termasuk semua penyandang disabilitas. Kedatangan mereka ke rumah aspirasi menunjukkan mereka juga melek politik dan ingin bangsa ini dipimpin oleh sosok yang ramah pada siapapun dan tidak memiliki sejarah kelam terhadap kemanusiaan,'' tegas Ahmad Basarah, dalam keterangannya, Selasa (5/9/2023).

Hal itu Ahmad sampaikan dalam acara kunjungan pengurus dan anggota KDTI se-Jabodetabek yang memenuhi Rumah Aspirasi di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ketua DPP PDI Perjuangan tersebut menjelaskan, bahwa kunjungan kelompok disabilitas ini dianggap sebagai berkah bagi bakal calon Presiden 2024, Ganjar Pranowo. Para anggota kelompok tersebut dengan penuh semangat melambaikan poster 'Temu Kangen' berukuran sedang, sambil menyampaikan keinginan mereka untuk bertemu dengan tokoh favorit mereka. Karena jadwal Ganjar Pranowo yang sangat padat, Ahmad Basarah berencana untuk mengatur pertemuan antara penyandang disabilitas tersebut dengan tokoh kecintaan mereka pada tanggal 1 Oktober 2023 di Pos Bloc, Pasar Baru, Jakarta Pusat.

''Saya sangat mengapresiasi ternyata lewat pemberitaan media, mereka melihat dan mengamati Mas Ganjar selama menjabat Gubernur di Jawa Tengah. Mereka menilai Mas Ganjar punya perhatian khusus pada kaum disabilitas, bersikap adil pada semua kelompok masyarakat, dan sangat dekat dengan rakyat,'' jelas Ahmad Basarah.

Untuk itu, pengagum tokoh Bung Karno yang juga dikenal dekat dengan rakyat ini menyampaikan salam hangat Ganjar Pranowo untuk para penyandang disabilitas itu. Ahmad Basarah berkomitmen bahwa jika suatu saat Ganjar Pranowo terpilih sebagai Presiden RI yang ke-8 oleh rakyat, dia akan memberikan perhatian serius terhadap penyandang disabilitas dan memastikan hak-hak mereka terpenuhi sepenuhnya.

Bersama dengan Kepala Divisi Program Rumah Aspirasi Erwin Usman, Kepala Divisi Pelayanan Relawan Mohammad Andri Didit, dan Ketua KDTI Mustar Bona Ventura, Ahmad Basarah, yang telah meraih gelar doktor di bidang hukum dari Universitas Diponegoro Semarang, menegaskan bahwa hak-hak penyandang disabilitas telah dijamin oleh negara melalui Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Terlebih lagi, Indonesia juga telah mengesahkan UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Civil And Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik), yang mengakui hak-hak politik penyandang disabilitas.

Sementara itu, menurut Ketua KDTI Mustar Bona Ventura, organisasi yang dipimpinnya tersebar di 27 provinsi. Ia menyatakan bahwa para penyandang disabilitas juga menginginkan kesempatan untuk merasakan kebahagiaan selama proses demokrasi berlangsung, termasuk hak yang sama untuk memberikan suara bersama dengan warga negara lainnya.

''Kami ingin memastikan tidak ada diskriminasi hak politik pada penyandang disabilitas dalam bentuk apapun karena sudah ada hukum yang mengatur kelompok penyandang disabilitas ini. Kami yakin, lewat Rumah Aspirasi Ganjar Pranowo inilah kepentingan politik penyandang disabilitas disalurkan,'' tegas Mustar Bona Ventura.


Pemerintah saat ini telah menyiapkan beberapa anggaran prioritas dalam Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2024.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengungkapkan, Presiden Joko Widodo telah membagi-bagi anggaran prioritas tersebut.

Sebanyak 20% dari total RAPBN 2024 diprioritaskan untuk pendidikan, yakni sebesar Rp 660,8 triliun. Nantinya, anggaran tersebut disebar ke beberapa kementerian, seperti Kementerian Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi dan Kementerian Agama, serta berbentuk transfer ke daerah, termasuk Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LDPD).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Ada yang berbentuk transfer ke daerah, termasuk ada untuk pembiayaan dan alokasi untuk LPDP. Dalam anggaran pendidikan 20% dari total belanja kita," katanya dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPD RI, Senin (5/9/2023).

Prioritas program lainnya adalah untuk perlindungan sosial sebesar Rp 493,5 triliun. Rencananya, dana tersebut digunakan untuk Program Keluarga Harapan, kartu sembako, dan program perlindungan sosial lainnya.

Kemudian, sebesar Rp 422,7 triliun dianggarkan terkait dengan infrastruktur, seperti meningkatkan kemampuan energi, pangan, dan konektivitas.

Sebesar Rp 186,4 triliun digunakan untuk program kesehatan, seperti jaminan kesehatan nasional, perbaikan puskesmas, dan perbaikan rumah sakit.

"Tetap di atas 5% dari total anggaran belanja merupakan komitmen kita untuk JKN, perbaikan puskesmas, perbaikan RS," jelasnya.

Kemudian, sebesar Rp 188,8 triliun untuk program ketahanan pangan. Dana tersebut nantinya juga disebar di beberapa kementerian, seperti Kementerian PUPR, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan, dan Kementerian Perikanan.

Terakhir, untuk program penegakan hukum dan pertahanan keamanan sebesar Rp 324,1 triliun. Dana tersebut dianggarkan untuk pengadaan alutsista, perawatan, pemeliharaan dan dukungan pengamanan pemilu.

"Pemeliharaan dan dukungan pengamanan pemilu tahun depan ini kami masukan di sini dan kegiatan operasional hukum dan hankam," imbuhnya.

Simak Video 'Jokowi Yakini Anggota ASEAN Miliki Rasa Bangga dan Cinta yang Sama':

[Gambas:Video 20detik]


Ganjar Pranowo mengakhiri masa jabatan Gubernur Jawa Tengah pada 5 September 2023 ini. Ketua DPP PDIP Said Abdullah berharap Ganjar dapat melaksanakan umrah dahulu sebelum mengurusi Pilpres 2024.

"Pak Ganjar saya doain supaya cepat umrah dululah," kata Said kepada wartawan di gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Selasa (5/9/2023).

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR ini mengatakan ibadah umrah itu dapat dijalankan Ganjar pada 10 September mendatang. Said menilai Ganjar dapat berdoa dan kontemplasi selama ibadah umroh sebelum maju capres 2024.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Siapa tahu tanggal 10 September umroh. Supaya apa ya, namanya juga dia akan menghadapi, pilpres itu kan gawe besar. Habis lengser keprabon kan enak sekali kalau Mas Ganjar sebagai capres umroh dulu, santai dulu. Nanti ya, namanya orang umroh, doa dulu, kontemplasi dulu. Selesai itu baru baliknya blusukan lagi," katanya.

Ditanya siapa saja yang akan mendampingi Ganjar, Said tak tahu persis. Yang pasti, kata dia, Ganjar akan didampingi oleh timnya.

"Ya pasti dengan timnya Pak Ganjar," katanya.

Ganjar Pranowo dan eks Wagub Jateng Taj Yasin Maimoen diketahui mengakhiri masa tugasnya pada 5 September. Keduanya mengundang para ASN, pegawai BUMD, hingga ormas yang disebut sebagai keluarga besar Jateng untuk berpamitan.

Acara tersebut berlangsung di GOR Jatidiri, Semarang, Selasa (5/9/2023). Ada momen haru saat perpisahan tersebut.

Momen tersebut terjadi usai Ganjar membacakan pidato perpisahannya. Diiringi lagu 'Sampai Jumpa' milik Endank Soekamti, Ganjar dan Taj Yasin yang sedianya berada di atas panggung lalu turun menyalami peserta yang memenuhi GOR Jatidiri.

Lihat juga Video: Arsjad Kaget Jadi Ketua Pemenangan Ganjar: Baru Tahu dari Media

[Gambas:Video 20detik]


Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) memaparkan pagu anggaran tahun 2024 dengan total sebesar Rp 771.777.896.000. Kepala BSSN Letjen TNI (Purn) Hinsa Siburian mengatakan dari pagu anggaran itu diperuntukkan buat operasi pengamanan siber dan sandi terkait pemilu sebesar Rp 110,84 miliar.

Hal ini disampaikan Hinsa dalam rapat bersama Komisi I DPR di gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Selasa (3/9/2023).

Hinsa menjabarkan pos anggaran dalam pagu anggaran tersebut. Salah satunya penganggaran operasi pengamanan siber dan sandi terkait pemilu.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Anggaran prioritas dalam rangka pengamanan siber dan sandi terkait pemilu sebesar Rp 110.840.000.000," kata Hinsa.

Hinsa mengatakan pihaknya juga akan melaksanakan program prioritas nasional tahun 2024. Anggaran untuk program ini sebesar Rp 25.364.916.000.

Sementara itu, lanjut Hinsa, BSSN akan melaksanakan kegiatan prioritas BSSN tahun 2024 sebesar Rp 210.633.574.000.


DPP Partai NasDem menerima kunjungan DPP Partai Masyumi. Dalam kunjungan itu, Partai Masyumi menyatakan dukungannya terhadap pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin di Pilpres 2024.

"Yang disampaikan, tentu saja pertama silaturahmi tentang kebersamaan, membangun kolaborasi dengan NasDem, yang tujuan intinya adalah mendukung pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, atau kawan-kawan menyingkatnya menjadi pasangan AMIN," kata Ketua DPP Partai NasDem Effendy Choirie atau Gus Choi di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Selasa (5/9/2023).

Gus Choi juga menyampaikan terima kasih atas kunjungan tersebut. Dia menuturkan jika Partai Masyumi merupakan kawan dari Partai NasDem.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Jajaran DPP NasDem memperoleh kehormatan ada tamu agung, tamu mulia, tamu dari sebuah komunitas yang punya sejarah panjang di Indonesia, dari suatu kelompok masyarakat atau kelompok politk, yang punya sejarah panjang di Indonesia," ujarnya.

"Yang pimpinan Masyumi baru ini atau Masyumi reborn ini, itu kawan-kawan saya dan senior-senior saya," sambungnya.

Sementara itu, Ketua Umum Partai Masyumi Ahmad Yani mengatakan kedatangannya ke NasDem Tower untuk memberikan dukungan kepada pasangan Anies-Cak Imin. Selain itu, kata dia, kedatangan itu juga dalam rangka silaturahmi.

"Kami Partai Masyumi jauh sebelumnya, telah memutuskan di dalam rapat mekanisme di Partai Masyumi yaitu memberikan dukungan, karena kami tidak bisa berdasarkan aturan Perundang-undangan untuk ikut mencalonkan, karena mencalonkan partai-partai yang punya kursi di parlemen," jelasnya.

"Oleh karena itu kami memberikan dukungan penuh atas telah dideklarasikan yaitu pasangan AMIN, Anies dan Muhaimin," tambah dia.

Dia berharap dapat ikut bekerja sama dalam rangka memenangkan pasangan Anies-Cak Imin di Pilpres 2024. Dia menekankan partainya akan ikut mengawal proses pendaftaran pencalonan Anies-Cak Imin ke KPU.

"Kami akan mendukung, mengusung, mengawal dengan segala upaya yang ada di Masyumi, agar proses pertama sukses dalam proses pencalonan," ungkapnya.

Selain itu, kata Yani, pihaknya juga akan menggerakkan kader-kader Partai Masyumi untuk ikut mengawal dan memberikan dukungan kepada Anies-Cak Imin. Dia meyakini pasangan Anies-Cak Imin dapat memenangkan Pilpres 2024.

"Kami akan memberikan dukungan sukses di dalam kerangka kampanye nanti beberapa hari atau minggu ke depan. Ketiga adalah sukses memenangkan Pemilu, artinya insyaallah pada tanggalnya, waktunya rakyat Indonesia secara keseluruhan memberikan dukungan kepada 'AMIN' yaitu pasangan Anies dan Muhaimin," tuturnya.

Simak Video: KPK Tegaskan Pemanggilan Cak Imin Tak Berkaitan dengan Politik

[Gambas:Video 20detik]


Partai Demokrat (PD) mengatakan pihaknya terbuka jika Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri bisa bertemu dengan Ketua Majelis Tinggi PD Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Waketum Demokrat Benny K Harman mengatakan hubungan baik Demokrat dan PDIP.

Mulanya Benny mengatakan Demokrat mempertimbangkan dukungan ke dua poros yang sudah ada, yakni Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto. Ia menyebut peluang poros itu masih seimbang.

"Kita tunggu saja ke mana, apakah ke Ibu Megawati dengan PDIP atau ke Pak Prabowo dengan rumahnya Gerindra. Kita akan lihat, semua tokoh-tokoh yang kita hargai, yang kita hormati," kata Benny kepada wartawan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (5/9/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Anggota Komisi III DPR RI itu lantas mengungkapkan peluang Ketua Majelis Tinggi SBY dan Ketum PDIP bertemu. Ia mengatakan Mega tak pernah jahat dengan SBY ataupun Partai Demokrat.

"Sangat mungkin (bertemu), saya rasa kita sangat senang apabila Ibu Megawati berkenan untuk menerima Pak SBY, Pak SBY siap. Dan Ibu Megawati tidak pernah jahat dengan kami, tidak pernah jahat dengan Demokrat, lihat, Ibu Megawati tidak pernah jahat dengan Demokrat, tidak pernah jahat dengan Pak SBY, ya kan?" ucap Benny.

Benny menilai SBY menghormati sosok Megawati. Benny menyinggung hubungan yang baik bahkan ketika SBY sempat meminta langsung mendiang Taufiq Kiemas untuk menjadi Ketua MPR RI.

"Saya rasa kami pun, Pak SBY pun menghormati Ibu Mega, ya kan? Dulu Pak SBY lah yang meminta almarhum mendiang Taufik Kiemas untuk menjadi ketua MPR," tutur Benny.

"Dan saya tahu persis partai-partai yang bergabung dalam koalisi mendukung Pak SBY pada saat itu diundang oleh Pak SBY dan Pak SBY meminta dengan tegas supaya mendukung sepenuhnya Pak Taufik Kiemas, dan saya menyaksikan itu kita nggak ada masalah," ucapnya.

Benny mengatakan untuk saat ini arah dukungan Demokrat ke Ganjar ataupun Prabowo masih seimbang. Pihaknya menunggu keputusan Majelis Tinggi Partai dalam penentuan dukungan capres untuk Pemilu 2024.

"Sangat mungkin, sangat mungkin. Jadi sekarang ini 50 persen, 50 persen. Pak Prabowo dan Pak Ganjar ya kan. Semua baik, hubungan kami dengan Ibu Megawati juga baik dengan Pak Prabowo juga baik," katanya.

Lihat juga Video: Surya Paloh-Anies Gagalkan Sahroni Laporkan SBY ke Polisi

[Gambas:Video 20detik]


Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Arsjad Rasjid mengaku kaget saat mengetahui dirinya ditunjuk menjadi ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo. Arsjad mengaku tidak diinformasikan sama sekali atas penunjukannya tersebut.

"Saya kaget, saya itu, pas saya lagi datang ke ASEAN Business Award. Pas saya sampai ke sana tiba-tiba ada salah satu teman datang ke saya kasih lihat ada salah satu berita, salah satu nih dari online, pas saya baca ya ampun, ya Allah, kaget saya," kata Arsjad kepada wartawan di Hotel Mulia Jakarta, Selasa (5/9/2023).

Arsjad mengaku terhormat ditunjuk menjadi ketua TPN Ganjar Pranowo. Namun, dia menilai seharusnya ada pembicaraan terlebih dahulu sebelum mengumumkan penugasannya tersebut.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Karena terus terang saya nggak diinformasikan. Suatu kehormatan, ya tapi kan walaupun harus bicara dulu dong ha-ha-ha," ucapnya.

Arsjad Rasjid menegaskan dirinya perlu berdiskusi terlebih dahulu dengan sejumlah pemangku kepentingan, termasuk keluarga, terkait penugasan tersebut karena dirinya mengemban banyak jabatan di dunia usaha.

Seperti diketahui, selain Ketua Umum KADIN, Arsjad merupakan Ketua ASEAN Business Advisory Council (ABAC) dan Direktur Utama Indika Energy. Terkait kesiapan, dirinya mengaku selalu siap.

"Jadi suatu kehormatan yang di mana nanti saya mesti melihat dulu ke mana, balik lagi tadi, saya mau klarifikasi dulu semuanya karena at the end of the day saya ini kan punya jabatan sebagai Ketua Umum KADIN, saya juga Ketua ABAC, saya juga masih menjadi direktur utama dari perusahaan Indika. Jadi ini hal-hal yang harus ada tatanannya," ucapnya.

Ditanya apakah dirinya siap atas tugas tersebut, Arsjad Rasjid mengaku siap tapi bukan itu yang utamanya. Arsjad mengaku baru tahu penugasan tersebut dari media.

"Saya selalu bilang, semua itu kan, kalau kita diminta ini kan pasti kita akan pikirkan dan juga pasti kalau dibilang siap pasti siap-siap aja. Tapi bukan itunya ya, tapi persoalannya begini, saya ini baru tahu dari media. Ya itu," kata dia.

"Intinya saya kaget karena saya baru baca dari media online," imbuh dia.

Meski demikian, Arsjad menegaskan dirinya akan berbicara dengan keluarganya dan juga keluarga besar di dunia usaha terkait penugasan di tim pemenangan Ganjar.

"Yang penting saya perlu ngomong sama pemangku kepentingan, yaitu istri, anak-anak, perusahaan, belum KADIN, itu semua keluarga besar, jadi nggak bisa seorang diri," tambahnya.

Simak juga Video: PPP Yakin Elektabilitas Ganjar Terus Naik Meski Tak Lagi Jadi Gubernur

[Gambas:Video 20detik]


Menteri Agama (Menag) sekaligus Ketum Pimpinan Pusat GP Ansor Yaqut Cholil Qoumas mengunggah foto bersama Menteri BUMN Erick Thohir. Dalam unggahannya, Gus Yaqut menyinggung soal tanpa pengkhianat.

Gus Yaqut mengunggah foto tersebut di akun media sosialnya, seperti dilihat pada Senin (4/9/2023). Dalam foto itu, Gus Yaqut dan Erick Thohir membelakangi lensa kamera, sehingga yang terfoto bagian punggung mereka.

Gus Yaqut dan Erick Thohir dalam berfoto di pintu menghadap bendera Merah Putih. Gus Yaqut mengenakan baju warna putih dan Erick Thohir mengenakan baju warna biru gelap, kedua tangan mereka masuk ke dalam kantung celana.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Dua Banser, dua sahabat. Memandang Merah Putih. Berjanji mempertahankannya bersama tanpa pengkhianatan," tulis Gus Yaqut.

"Siapa mereka? Ngerti ora son?" imbuhnya.

Erick Thohir diketahui memang menjadi kader GP Ansor atau Banser pimpinan Gus Yaqut. Narasi pengkhianatan mencuat usai Partai Demokrat merasa dikhianati karena keputusan sepihak Partai NasDem menduetkan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.

Tonton juga Video: Erick Thohir Ingin RI Jadi Pemain Data Center di ASEAN

[Gambas:Video 20detik]


Waketum Partai Demokrat Benny K Harman mengatakan partainya belum menentukan dukungan calon presiden untuk Pemilu 2024. Ia menyebut saat ini ada dua poros yang dilihat partainya, yakni kubu Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto.

"Kita tunggu saja ke mana apakah ke Ibu Megawati dengan PDIP atau ke Pak Prabowo dengan rumahnya Gerindra. Kita akan lihat, semua tokoh-tokoh yang kita hargai, yang kita hormati," kata Benny kepada wartawan di Kompleks DPR, Selasa (5/9/2023).

Ia mengatakan arah dukungan Demokrat ke Ganjar ataupun Prabowo masih seimbang. Pihaknya menunggu keputusan Majelis Tinggi Partai dalam penentuan dukungan capres untuk Pemilu 2024.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Sangat mungkin, sangat mungkin. Jadi sekarang ini 50 persen, 50 persen. Pak Prabowo dan Pak Ganjar ya kan. Semua baik, hubungan kami dengan Ibu Megawati juga baik dengan Pak Prabowo juga baik," katanya.

Benny juga menyebut pihaknya terbuka jika Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bertemu dengan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri. Hal tersebut bisa terlaksana untuk mempertimbangkan arah ke depannya.

"Sangat mungkin (bertemu), saya rasa kita sangat senang apabila Ibu Megawati berkenan untuk menerima Pak SBY, Pak SBY siap dan Ibu Megawati tidak pernah jahat dengan kami, tidak pernah jahat dengan Demokrat," imbuhnya.

Simak juga Video 'Momen Ganjar-Taj Yasin Pamit di Hadapan ASN, Titip Pesan Jaga Integritas':

[Gambas:Video 20detik]


Elite PKB Syaiful Huda menjanjikan BBM gratis jika partainya dan ketua umum Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menjadi pemenang di 2024. PPP menyinggung saat ini tanggungan APBN terhadap subsidi BBM sudah berat.

"Ya namanya janji boleh-boleh saja, ya, tetapi masalahnya untuk subsidi BBM khusus itu kan agak berat. Karena hari ini saja subsidi BBM sudah berat APBN kita," kata Ketua DPP PPP Achmad Baidowi atau Awiek kepada wartawan, Selasa (5/9/2023).

Awiek menilai kebijakan subsidi BBM khusus untuk sepeda motor dan angkutan umum cukup berat direalisasikan lantaran mempengaruhi APBN. Namun dia tak menyoal soal janji politik PKB itu.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Apalagi masih ada subsidi lagi, BBM khusus, gitu. Tapi namanya janji-janji politik, ya biasa aja," katanya.

Video soal janji yang dilontarkan Syaiful Huda beredar di media sosial Twitter yang kini berubah jadi 'X'. Dengan kemeja putih dan berpeci, Huda berteriak menyampaikan kebijakan apabila Cak Imin menang di 2024.

"Kalau Gus Muhaimin dan PKB menang, semua yang punya sepeda motor, BBM yang kita subsidi, gratis, tanpa biaya. Gus Muhaimin memberikan program, siapa pun yang hamil yang ada di bumi Indonesia ini, akan diberikan tunjangan selama hamil," ujar Huda dalam video itu.

Syaiful Huda kemudian memberikan penjelasan terkait janji BBM itu. Huda menyebut subsidi BBM masih mengalami kebocoran ke korporasi. Dia berharap dapat menutup kebocoran itu agar secara khusus dapat diperuntukkan pada masyarakat pemilik sepeda motor.

"Kita sudah melakukan kajian kalau semua di-segmented-kan misal semua pemilik motor akan mendapat subsidi lebih besar dan akhirnya harganya lebih murah, ketimbang, selama ini kan subsidi BBM kita yang mestinya untuk yang tidak mampu, pemilik sepeda motor, itu kan dinikmati oleh korporasi," kata Huda.

"Kita bayangkan kebocoran ini bisa kita tutup dengan cara ditambahkan segmented untuk, misalnya, para pemilik sepeda motor dan angkutan umum," lanjutnya.

Simak Video 'Baliho 'Anies-Cak Imin' Mulai Terpampang di Kabupaten Lumajang':

[Gambas:Video 20detik]


Co-chair Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Golkar Ridwan Kamil mengaku sempat bertemu dengan Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri. Lalu apa isi pertemuannya ?

"Ya diwaktu-waktu lalu, sudah lama," ujar Ridwan Kamil di gedung Kemendagri, Jakarta Pusat, seperti dikutip dari detikNews, Selasa (5/9/2023).

Mantan Gubernur Jawa Barat itu mengatakan dalam pertemuannya ia membahas terkait perkembangan pembangunan monumen Sukarno. RK mengaku tak ada pembahasan politik saat pertemuan dengan Megawati.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Melaporkan pembangunan monumen Sukarno," ujarnya.

Meski begitu, mantan Wali Kota Bandung itu menuturkan jika dirinya selalu berkomunikasi dengan Megawati. Tak hanya itu, RK juga mengaku berkomunikasi dengan Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto, bakal capres Anies Baswedan, hingga Ketum Partai NasDem Surya Paloh.

"Saya itu kan komunikasi dengan semuanya, ada dengan Pak Prabowo, ada dengan Bu Mega, ada dengan Pak Anies, Pak Surya Paloh, sebagai pribadi ya, bahwa dalam komunikasi ada hal-hal politik tidak semuanya begitu," jelasnya.

Dia pun menekankan jika komunikasinya dengan Megawati ialah terkait pembangunan monumen Sukarno. Sebab, menurutnya, komunikasi yang dilakukan olehnya tidak hanya berkaitan dengan politik saja.

"Dengan Bu Mega itu salah satunya kan kita lagi membangun monumen Bung Karno, di mana saya ikut mensupervisi, melaporkan bahwa sudah 70% monumennya tinggal nanti. Jadi komunikasi iya tapi tidak melulu tentang perpolitikan," tuturnya.

Artikel ini telah tayang di detikNews dengan judul Ridwan Kamil Ungkap Sempat Bertemu Megawati, Ini yang Dibahas


Sekretaris Partai Gerindra Sumut, Sugiat Santoso, mengatakan Gerindra tak akan memberi dukungan lagi kepada Edy Rahmayadi di Pilgub Sumut 2024, lantaran kehadiran Edy pada acara PKS bersama Anies Baswedan. PKS Sumut membela aksi Edy Rahmayadi.

"Gerindra tidak akan mengulangi kesalahan yang sama (mendukung Edy Rahmayadi di Pilgub Sumut)," kata Sugiat dilansir detikSumut, Senin (4/9/2023).

Sugiat kemudian menyinggung kehadiran Edy Rahmayadi di acara PKS bersama Anies Baswedan. Sugiat menyebut kehadiran Edy ini menyinggung kader Gerindra.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kehadiran Edy Rahmayadi pada deklarasi, pada acara PKS yang hadirnya Anies sebagai capres kemarin itu juga sangat menyakitkan hati kader-kader Partai Gerindra, karena Gerindra diajarkan oleh Pak Prabowo Subianto untuk tetap setia, tahu berterima kasih, tahu siapa yang telah membantu kita," pungkasnya.

PKS membela Edy Rahmayadi yang bikin kader Gerindra sakit karena hadir di acara Anies Baswedan. PKS menyebut hadir ke Lapangan Astaka setelah Anies pergi.

"Pak Edy tidak hadir di acara Anies," kata Ketua Fraksi PKS DPRD Sumut Hariyanto.

Menurutnya, Edy hadir di acara PKS bukan di acara Anies. Bahkan, Edy disebut datang setelah Anies meninggalkan lokasi kegiatan di Lapangan Astaka, Deli Serdang.

"Dia hadir acara PKS, setelah Anies pergi dari Lapangan Astaka," tutur mantan Ketua DPW PKS Sumut ini.

Baca selengkapnya di sini.

Simak juga Video 'Surya Paloh-Anies Gagalkan Sahroni Laporkan SBY ke Polisi':

[Gambas:Video 20detik]


Bakal Calon Wakil Presiden Muhaimin Iskandar, yang akrab disapa Cak Imin, sepakat dengan pendapat yang kerap diungkapkan oleh Anies Baswedan. Pendapat tersebut terkait pentingnya revisi UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Dalam sebuah talkshow, Najwa Shihab mengajukan pertanyaan kepada Cak Imin mengenai pendapatnya terkait UU ITE. Najwa juga mencermati kritik yang disampaikan oleh Anies Baswedan ketika menyampaikan kuliah umum di FISIP Universitas Indonesia, mengenai penurunan kualitas demokrasi dengan memberikan contoh banyaknya warga yang menggunakan istilah seperti Konoha dan Wakanda.

"Pasti (kesamaan sikap Cak Imin dengan Anies Baswedan tentang perlunya revisi UU ITE)," ucap Cak Imin, dalam keterangannya, Selasa (5/9/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Hal tersebut Cak Imin sampaikan saat mendampingi Anies Baswedan dalam sebuah talkshow, pada Senin malam (4/9/2023). Cak Imin membagikan cerita tentang seorang penjual kelontong di Bogor yang akhirnya dihukum penjara karena mengungkapkan keluhannya di platform media sosial.

"Ada seorang pedagang, dagangannya hancur, tidak laku, bangkrut, hanya gara-gara ada edaran dilarang belanja di luar keluarga ini [kelompok/komunitas yang memiliki pengikut]. Kemudian si pedagang ini main sosmed dan tidak menggunakan kata kode [sensor]. 'Saya bangkrut gara-gara ini', dipenjara langsung," tutur Cak Imin.

Menurutnya, contoh tersebut menjadi fakta bahwa tidak mudah menyatakan suatu protes. "Sampai sekarang saya berusaha menolongnya karena dia tidak salah apa-apa. Mata pencaharian sebagai pedagang kelontong tiba-tiba ditutup. Ini gak fair UU ITE." ujarnya.

Cak Imin melanjutkan dengan menyatakan perbincangan mengenai Wakanda dan Konoha di media sosial adalah bentuk ekspresi hati-hati guna menghindari kemungkinan menyinggung, melukai, atau bahkan merugikan pihak lain.

"Kalau prinsip saya dan PKB [Partai Kebangkitan Bangsa] begini, kritik boleh, tapi jangan melawan atau menghinakan, itu saja. Dengan kalimat itu 'Konoha dan Wakanda' mungkin nggak bisa dituntut di pengadilan, sah-sah saja," kata Ketua Umum PKB ini.

Dalam kesempatan yang sama, Bakal Calon Presiden Anies Baswedan turut menambahkan selama ini ada ruang dalam UU ITE yang memungkinkan pihak lain menuntut sehingga orang menjadi lebih berhati-hati.

"Dari ruang dalam UU ITE tersebut, bisa disebut pencemaran nama baik. Di situ, ruang itu yang seharusnya tidak ada. Seharusnya kita tidak beri ruang yang membuat orang ketika mengungkapkan fakta dan fakta itu tidak menyenangkan atau menunjukkan hal tidak baik, lalu dianggap sebagai pencemaran nama baik," tutur Anies.

Oleh sebab itu, dalam berbagai kesempatan, Anies terus menyuarakan perlunya revisi UU ITE untuk memberikan kebebasan berekpresi dan berpendapat masyarakat serta fokus dalam melindungi data masyarakat dalam hal transaksi elektronik.


Deklarasi bakal capres-cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Cak Imin) dinilai pengkhianatan oleh kader Partai Demokrat. Partai Demokrat pun mengaku sudah mencium adanya gelagat pengkhianatan.

Hal ini diungkap Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra. Herzaky mengaku gelagat pengkhianatan itu sudah terlihat saat Ketum NasDem Surya Paloh menunda deklarasi Anies-AHY.

Padahal, menurut klaim Partai Demokrat, koalisi sudah sepakat bahwa bakal cawapres Anies adalah AHY dan akan dideklarasikan pada awal September tahun ini. Selain itu, Anies dan timnya dinilai tak pernah mendengarkan masukan atau saran dari para petinggi Partai Demokrat terkait strategi pemenangan.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Gila, lu. Kita satu tahun lebih bersama segala apa. Kita ketemu partai lain saja, kalau ada yang mau ketemuan, kita kasih tahu. Ini aja nggak. Sehari setelahnya baru ngomong," kata Herzaky seraya menceritakan perbincangan dengan Anies kepada reporter detikX, dikutip Selasa (5/9/2023).

"Ini NasDem sama PKB sudah sepakat, Anies dan Cak Imin, Demokrat mau ikut nggak? Gitu ngomong-nya. Gila lu ya. Kita sih bilang ini pengkhianat," sambung Herzaky.

Setelah deklarasi Anies dan Cak Imin itu, Partai Demokrat dan AHY mengakhiri koalisi. Pihak Demokrat yang disebut putus kontak dengan Anies pun tak terima. Mereka menegaskan tak ada upaya kontak seperti telepon maupun pesan dari Anies ke pihak Partai Demokrat secara langsung.

Padahal, menurutnya, saat AHY bertemu elite PDI Perjuangan, Anies disebut sempat panik dan berkali-kali menelepon pihak Partai Demokrat. Setelah pertemuan itu, Anies juga disebut tergopoh-gopoh menemui AHY.

"Kami nggak terima itu, gila lu ya, lu tuh pengecut berdarah dingin. Sampai hari ini, tidak sekali pun dia berusaha nelpon atau berusaha WA Mas AHY. Padahal, waktu kita ketemu Puan Maharani aja, dia sampai bela-belain sehari bisa tiga kali telepon. Ini pengecut bener-bener, ini pengecut berdarah dingin, pengkhianat," ujar Herzaky seraya menceritakan perbincangan dengan Anies kepada reporter detikX.

Saat ini, hanya tinggal Partai Demokrat yang belum berkoalisi. Sedangkan Koalisi Anies kini diisi Partai NasDem, PKB, dan PKS.

AHY Siap Move On dan Bocoran Koalisi Pilihan Demokrat


Sebelum peristiwa "perjodohan" Anies-Muhaimin, saya menilai Partai Demokrat lah partai yang cukup konsisten mendedahkan narasi-narasi segar menyambut Pilpres 2024. Sebagai partai oposan, Demokrat, dalam hemat saya, mampu menyajikan gagasan-gagasan perubahan dengan cukup menarik di tengah tingginya angka kepuasan publik terhadap pemerintah Jokowi yang relatif tinggi.

Namun, pasca peristiwa "perjodohan" Anies-Muhaimin, saya menilai Partai Demokrat belum cukup matang sebagai partai politik. Kekanak-kanakan, emosional, dan tidak cukup cerdas mengambil sikap politik di tengah proses politik yang begitu dinamis dan cair. Sikap politik Partai Demokrat dalam dinamika politik yang terjadi sama sekali tak mencerminkan jati diri sebagai partai besar yang dua kali memenangkan pemilu secara berturut-turut (Pemilu 2004 dan 2009).

Sesuatu yang Biasa

Peristiwa "perjodohan" Anies-Muhaimin adalah sesuatu yang biasa dalam politik Indonesia. Namun, bagi Partai Demokrat, peristiwa itu seolah-olah adalah kejadian luar biasa yang meluluhlantakkan segalanya.

Bahwa Partai Demokrat kecewa atas "perjodohan Anies-Muhaimin" yang tampak begitu cepat dan tak melibatkan Partai Demokrat sebagai bagian dari Koalisi Perubahan dan Perbaikan, kita rasa itu wajar dan bisa dimaklumi. Namun demikian, sebenarnya tak sewajarnya kekecewaan itu mesti dilampiaskan dengan sumpah serapah dan kemarahan luar biasa. Sebab, disadari atau tidak, sikap seperti itu hanya akan merugikan Partai Demokrat sendiri.

Lihat saja respons dan tanggapan publik terhadap sikap Partai Demokrat yang agresif dan penuh kemarahan tersebut. Publik justru tak banyak memperhatikan narasi pengkhianatan yang dialamatkan Partai Demokrat kepada Anies Baswedan dan Partai Nasdem. Sebaliknya, justru publik melihat kemarahan dan kekecewaan itu karena kepentingannya (mencawapreskan AHY) tak dilayani atau tak diakomodasi oleh Anies dan Partai Nasdem.

Begitu juga dengan keputusan yang memilih out dari Koalisi Perubahan dan Perbaikan. Saya menilai, seperti kemarahan yang dipertontonkannya, keputusan tersebut juga sangat akan merugikan Partai Demokrat sendiri. Sebab, satu-satunya tokoh atau sosok yang mewakili posisi Partai Demokrat sebagai partai oposan dengan ide-ide perubahannya saya kira hanyalah sosok Anies. Bukan Prabowo Subianto, juga bukan Ganjar Pranowo.

Prabowo dan Ganjar adalah dua tokoh yang bukan hanya identik, tetapi jelas merupakan tokoh "keberlanjutan" yang jelas-jelas sangat tidak cocok posisi moral politik Partai Demokrat dan misi perubahannya.

Sebenarnya bisa saja Partai Demokrat memilih bergabung dengan koalisi Ganjar atau Prabowo . Namun, pilihan itu saya rasa tidak tepat dan penuh dengan konsekuensi dan risiko politik yang tidak enteng. Salah satu konsekuensi yang sejak dini bisa kita prediksi, Partai Demokrat bakal dicap inkonsistensi dan akan ditinggal oleh basis pendukungnya yang mendukung Partai Demokrat karena ide-ide perubahannya.

Karena itu, keputusan Demokrat untuk out dari Koalisi Perubahan dan Perbaikan, apa pun alasannya dan bagaimana pun kondisinya, hal itu sangat tidak tepat, grasa-grusu, dan tidak disertai pertimbangan yang matang dan memadai.

Elegan dan Hati-Hati

PKS yang posisinya juga sama dengan Partai Demokrat tampak begitu elegan dan hati-hati dalam mengambil sikap dan keputusan. PKS tak sereaktif Partai Demokrat dalam menyikapi peristiwa "perjodohan" Anies-Muhaimin. Padahal, posisi PKS kurang lebih juga sama dengan Demokrat: juga tidak diajak bermusyawarah untuk menentukan cawapres yang akan mendampingi Anies.

Namun begitu, PKS tetap tenang dan tetap berusaha menjaga sikap. Tidak marah-marah tanpa arah dan tujuan. Oleh PKS, dinamika politik yang terjadi dipahami secara jernih untuk kemudian mengambil keputusan.

Walhasil, sampai saat ini, posisi PKS tidak terlalu dilematis dan membingungkan. PKS tampak begitu dewasa dan matang dalam menyikapi dinamika politik yang bergulir. Tidak grasa-grusu dan serampangan bersikap. Sementara Partai Demokrat sangat dilematis dan tidak jelas akan ke mana. Sudah begitu, juga mendapat label buruk sebagai "partai bocil" yang dipimpin oleh "kader karbitan".

Ahmad Farisi pengamat politik


Partai NasDem dan PKS mendeklarasikan bakal pasangan capes-cawapres Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar atau Cak Imin. Gusdurian Banyuwangi mewanti-wanti sejumlah hal usai deklarasi Anies-Cak Imin.

Koordinator Penggerak Gusdurian Banyawangi Lukman Hadi Abdillah mewanti-wanti agar para politikus tidak melupakan etika politik. Manuver politikus, khususnya dari kalangan nahdliyin diminta untuk tidak melupakan model demokrasi yang menempatkan kemanusiaan di atas kepentingan politik.

"Dan masyarakat saat ini tentunya sudah cerdas bisa men-tracing calon-calon pemimpin bangsa, politisi juga bisa meneladani gaya berdemokrasi Gus Dur, lihatlah Gus Dur yang selalu mengedepankan kemanusiaan," ucap Lukman dilansir detikJatim, Selasa (5/9/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Jadi masyarakat harus mengingat dong bagaimana Gus Dur berdemokrasi, bagaimana Gus Dur mengatakan tidak ada jabatan yang harus dipertahankan mati-matian. Tapi kalau bicara konstitusi, Gus Dur akan bilang itu harga mati," sambungnya.

Selain itu, Lukman berharap pada Pilpres 2024 tidak ada politikus yang memainkan politik identitas. Lukman mengingatkan kepada politikus agar tak menghalalkan segala cara demi meraih suara saat pemilu.

"Melihat dari pengalaman pilpres kemarin bagaimana ada sebagian kelompok membawa politik identitas agama cukup kencang sehingga berbahaya bagi negara yang bhineka, yang plural. Jadi jangan sampai terjadi lagi di tahun ini," tambah Lukman.

Baca selengkapnya di sini.

Simak Video 'Baliho 'Anies-Cak Imin' Mulai Terpampang di Kabupaten Lumajang':

[Gambas:Video 20detik]


Partai-partai pendukung bacapres Ganjar Pranowo telah membentuk Tim Pemenangan Nasional (TPN) di Pilpres 2024. PDIP memastikan masih membuka peluang partai lain yang hendak bergabung koalisi mendukung Ganjar.

"Kalau sisi TPN itu tentu lobi-lobi tingkat atas, penugasannya jelas. Nanti penugasan lintas partainya ada. Ada yang jadi sekretaris, ada yang jadi bendahara, seperti flowchart-nya organisasi nggak ada yang istimewa," kata Wasekjen PDIP Utut Adianto di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Selasa (5/9/2023).

Utut mengatakan poros koalisi pendukung Ganjar yakni PDIP, PPP, Perindo, dan Hanura, sudah kukuh. Meski begitu, dia menyebut masih terus membuka peluang apabila ada partai yang ingin bergabung koalisi.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Apakah ini sudah firm, sudah, yang berempat. Kalau mau ada tambahan, tentu potensi itu kita tidak tutup. Karena kita kalau makin banyak yang dukung kan senang," ujarnya.

Diketahui, pembentukan TPN ini baru diumumkan kemarin. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Arsjad Rasjid, ditunjuk menjadi ketua TPN bakal capres Ganjar Pranowo.

"Hari ini kami berempat mengadakan rapat pertama kali secara resmi yang dipimpin oleh Ibu Megawati dalam rangka, yang paling penting adalah rencana pembentukan TPN, TPN itu singkatan dari Tim Pemenangan Nasional. Sudah disampaikan tadi ya, sudah diketok ya," kata Ketum Perindo Hary Tanoesoedibjo kepada wartawan, di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (4/9).

"Di mana ketuanya, ketua TPN tim pemenangan nasional adalah Pak Arsjad Rasjid tadi diputuskan. Beliau muda gesit dan pengetahuannya luas, dan juga network-nya juga sangat luas dan juga Ketua Umum Kadin," lanjutnya.

Simak Video 'Tim Pemenangan Ganjar Akan Bermarkas di Eks Kantor TKN Jokowi-Ma'ruf':

[Gambas:Video 20detik]


Pj Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin mengatakan ada sejumlah hal yang akan dilakukan usai resmi dilantik hari ini. Salah satunya, Bey ingin memastikan tahapan Pemilu 2024 di Jabar berjalan lancar dan aman.

"Yang pertama mungkin, yang pasti adalah kami jajaran pemerintah dan juga KPU Bawaslu dan lainnya harus menjamin bahwa Pemilu pada 2024 ini baik Pilpres, Pilwapres, Pileg, dan juga Pilkada serentak tergelar dengan aman, lancar dan juga menjamin bahwa ASN, TNI, Polri netral," kata Bey di Kemendagri, Jakarta Pusat, Selasa (5/9/2023).

Bey mengatakan akan menggelar rapat pimpinan dengan forkopimda besok. Dia mengatakan akan membahas program prioritas yang harus dikerjakan.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Besok rapim, apa yang harus prioritas kami kerjakan. Pada intinya kan dengan 550 penghargaan kalau kata Kang Emil, artinya sudah sangat baik. Malah 556 tadi ada tambahan lagi penghargaan tadi," jelasnya.

Pj Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana mengatakan akan melanjutkan program-program yang sudah ada. Namun, kata dia, tetap ada inovasi-inovasi baru yang dilakukan pihaknya.

"Selanjutnya kami akan terus melaksanakan apa yang sudah merupakan suatu kebijakan gubernur yang lama, kami akan lanjutkan, dan tentunya dengan beberapa peningkatan-peningkatan dan inovasi-inovasi yang kami lakukan dalam rangka melaksanakan tugas sebagai Pj Gubernur yang baru," jelasnya.

Dia mengatakan dirinya akan memastikan persiapan Pemilu 2024 berjalan baik. Nana menyebut pihaknya akan berkoordinasi dengan KPU dan Bawaslu agar Pemilu dapat berjalan lancar.

"Yang jelas kan saat ini kita sedang tahun politik ya, ya kami persiapkan betul, pesta demokrasi baik itu Pemilu pemilihan presiden, Pilkada, kami tentunya akan kolaborasi dengan forkopimda juga KPU dan Bawaslu, supaya pelaksanaan di Jawa Tengah ini berjalan dengan tertib lancar dan tentunya baik," ujar Nana.

Selain itu, kata Nana, program lain yang akan dikerjakan ialah terkait penanganan inflasi. Lalu, ada pula masalah pendidikan yang akan ditingkatkan.

"Program lainnya saya rasa masalah penanganan inflasi. Kemudian masalah alam, kemudian masalah pendidikan yang akan terus kami tingkatkan menjadi lebih baik," tuturnya.

Diketahui, Bey Machmudin menggantikan Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Sedangkan Nana Sudjana menggantikan Mantan Gubenur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

Keduanya resmi dilantik hari ini oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian hari ini. Selain Bey dan Nana, ada pula tujuh penjabat gubernur lainnya yang turut dilantik.