Calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan, mengkritik pembangunan di Ibu Kota Nusantara atau IKN dengan menyebut langkah pemerintah bermasalah dan tidak nyambung. Lantas, apakah pembangunan IKN akan dilanjutkan jika Anies menjadi Presiden di Pemilu 2024?

Menanggapi hal itu, Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menyebut Anies akan membangun sesuatu dengan mengedepankan rasa keadilan. Ia mengatakan semua lapisan masyarakat mesti mendapat manfaat dari program yang dijalankan oleh Anies.

"Mas Anies ingin membangun Indonesia yang adil, tegas dan jelas. Kata adil bermakna, semua diberi sentuhan dan anggaran mulai kawasannya hingga manusianya. Dari Indonesia bagian timur, tengah hingga barat. Juga dari petani, nelayan hingga guru dan tenaga kesehatan dan juga ASN-nya," kata Mardani kepada wartawan, Rabu (22/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ia menegaskan sesuatu yang dikerjakan Anies bukan hanya untuk pencitraan apalagi branding diri semata. Ia menyebut program yang diperjuangkan harus bisa berdampak ke masyarakat luas.

"Yang ingin dibangun bukan semata pencitraan apalagi legasi personal, tapi hal fundamental bagi seluruh kawasan dan seluruh lapisan masyarakat," katanya.

Mardani mengatakan IKN memang sudah menjadi keputusan politik, meski demikian hal itu bisa diperbaiki jika di kemudian hari mendapatkan cara yang lebih baik. Ia menyebut detail terkait itu akan disampaikan Anies pada masa kampanye.

"IKN sudah jadi keputusan politik, tapi semua keputusan politik selalu bisa diperbaiki jika ditemukan cara yang lebih baik di kemudian hari. Kalimantan Timur harus maju, seperti juga semua wilayah di Indonesia. Saat kampanye nanti akan dijelaskan detail bagaimana membangun Indonesia oleh AMIN," imbuhnya.

Anies Kritik IKN

Sebelumnya, Anies, ditanya pendapatnya soal pembangunan atau IKN saat acara dialog terbuka Muhammadiyah di UMS Surakarta. Anies menyebut pembangunan IKN tidak akan menghasilkan pemerataan tapi justru ketimpangan.

Anies awalnya ditanya oleh salah satu panelis Siti Zuhro terkait apakah IKN prospektif untuk Indonesia. Anies lantas menjawab bahwa tujuan membangun kota baru tidak akan menghasilkan pemerataan baru, tapi justru ketimpangan dengan daerah sekitarnya.

"Yang IKN tadi, saya numpang jawab statement itu. Ketika tujuan membangun kota baru dan ibu kota baru adalah dengan alasan pemerataan, maka itu tidak menghasilkan pemerataan yang baru, mengapa? Karena itu akan menghasilkan sebuah kota baru yang timpang dengan daerah-daerah di sekitarnya," jawab Anies dalam acara tersebut, seperti dikutip dari YouTube tvMu Channel, Rabu (22/11).

Terkait IKN, Anies menyebut jika tujuannya memeratakan Indonesia, maka yang harus dilakukan yakni membangun kota kecil menjadi menengah dan menengah menjadi besar di Indonesia. Karena itulah, Anies menilai apa yang dilakukan pemerintah dengan membangun IKN justru bermasalah dan tidak nyambung dengan tujuannya.

"Jadi antara tujuan mau memeratakan Indonesia tidak, kalau mau memeratakan Indonesia maka bangun kota kecil jadi menengah, kota menengah menjadi besar di seluruh wilayah Indoneisa, bukan hanya membangun satu kota di tengah-tengah hutan," ucapnya.

"Karena membangun 1 kota di tengah hutan itu sesungghnya menimbulkan ketimpangan yang baru. Jadi antara tujuan dengan langkah yang dikerjakan itu nggak nyambung. Kami melihat di sini problem, karena itu ini harus dikaji secara serius karena tujuan kita Indonesia yang setara, Indonesia yang merata, argumennya sama, tapi menurut kami langkahnya bukan dengan membangun satu kota, tapi justru dengan membesarkan seluruh kota yang ada di seluruh Indonesia," lanjut dia.

Simak Video 'Anies soal IKN: Kalau Mau Pemerataan, Bukan Bangun Kota di Tengah Hutan':

[Gambas:Video 20detik]


Netralitas ASN di Boyolali jadi sorotan usai viral video wanita berseragam ASN yang mengaku diminta mendukung Ganjar Pranowo. Buntutnya, kini Bupati Boyolali Said Hidayat menghentikan tradisi salam metal di jajarannya.

Penggunaan salam metal di lingkungan Pemkab Boyolali bahkan diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 101 Tahun 2022 tentang Slogan dan Semangat Membangun Boyolali Metal. Dalam aturan itu disebutkan bahwa metal merupakan singkatan dari Melangkah Bersama Menata Bersama Penuh Totalitas.

Adapun simbol salam metal tersebut adalah mengacungkan ibu jari, telunjuk, dan kelingking.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Tetapi dalam kode tangannya untuk sementara waktu tidak untuk disampaikan dulu. Ini bagian upaya kita menghargai, menghormati, dalam rangka menyukseskan Pemilu 2024," kata Said Hidayat, Rabu (22/11/2023).

Namun belakangan terbit Surat Keputusan Bersama (SKB) dari sejumlah menteri dan Bawaslu yang melarang ASN untuk bergaya dengan beberapa pose, yang salah satunya menyerupai salam metal.

"Nah kebetulan kan ada kesamaan tentang Boyolali Metal. Karena ada kesamaan itu, ini menyangkut etika yang harus kita pahamkan kepada ASN. Walaupun sudah kita konsultasikan, sebenarnya itu nggak masalah, tetapi kita punya komitmen untuk sementara waktu tidak kita gunakan dulu," tegasnya.

Selain itu, Said Hidayat juga menegaskan bahwa pihaknya sudah meminta Sekda Boyolali untuk membentuk satuan tugas untuk mengawasi netralitas ASN.

"Saya sudah meminta kemarin melalui Bu Sekretaris Daerah untuk segera dibentuk Satgas khusus untuk pengawasan netralitas ASN di Kabupaten Boyolali," katanya.

Sekretaris Daerah (Sekda) Boyolali, Wiwis Trisiwi Handayani, mengatakan Satgas pengawasan netralitas ASN itu merupakan lingkup internal ASN Pe,kab Boyolali.

"Itu satgas internal saja. Maksudnya ruang lingkup internal bahwa kita punya ASN, itu kita awasi bersama-sama, tujuannya untuk menjamin agar netral," ujar Wiwis Trisiwi Handayani.

Anggota Satgas pengawasan netralitas ASN ini anggotanya dari internal Pemkab Boyolali. Yaitu Sekda sebagai Ketua. Kemudian dari BKP2D, Inspektorat, Diskominfo, serta Dinas yang memiliki ASN besar, antara lain Disdikbud dan Dinas Kesehatan.

Untuk ruang lingkup pengawasan semuanya, termasuk aktivitas ASN di media sosial.

"Biar pengawasannya komprehensif. Namanya Satgas Internal Netralitas ASN Kabupaten Boyolali," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, publik sempat dihebohkan dengan viralnya video wanita berseragam ASN yang mengaku diminta mendukung Ganjar Pranowo. Pemkab Boyolali dan PDIP ramai-ramai membantah pengakuan itu.

Sekdes di Boyolali Diduga Lakukan Intimidasi Politik, Bawaslu Turun Tangan


Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo dan Mahfud Md, Arsjad Rasjid, mengatakan susunan lengkap TPN Ganjar-Mahfud akan diumumkan pada 25 November 2023. Arsjad mengatakan daftar nama tersebut juga akan diserahkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) di hari yang sama.

"Jadi nantinya akan kita umumkan struktur komplit pada 25 November bersamaan dengan waktu kita serahkan itu ke KPU," kata Arsjad dalam konferensi pers di High End, Jakarta Pusat, Rabu (22/11/2023).

"Jadi waktu dokumen itu kami serahkan ke KPU, kami akan langsung umumkan dan berikan kepada teman-teman semua," sambungnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Arsjad mengatakan jika pihaknya terbuka bagi siapapun yang ingin bergabung dengan TPN Ganjar-Mahfud. Dia pun mengaku TPN Ganjar-Mahfud siap memasuki masa kampanye Pemilu 2024.

"Semua anggota struktur TPN Ganjar Mahfud siap berkolaborasi. Karena kami inklusif dan terbuka bagi siapapun yang ingin berjuang bersama. Kami siap gerak cepat memasuki yang namanya masa kampanye ini," paparnya.

Mantan Ketua KADIN ini mengatakan sampai saat ini masih banyak yang ingin bergabung dengan TPN Ganjar-Mahfud. Dia menuturkan saat ini kurang lebih sudah ada 690 orang yang telah bergabung.

"Namun sebenarnya atau sebetulnya kita sudah ada sekarang ini kurang lebih 690 orang yang telah bergabung di TPN," ujar dia.

Dia menjelaskan dalam struktur TPN Ganjar-Mahfud melibatkan banyak pihak. Terutama, kata dia, pihaknya sangat memperhatikan keterwakilan perempuan dan anak muda.

"Dalam struktur tersebut kami melibatkan kaum perempuan dengan jumlah sekarang ini 147 orang atau lebih dari 21% dari total anggota TPN Ganjar Mahfud," ungkapnya.

"Lalu keterlibatan anak muda dalam TPN Ganjar-Mahfud berjumlah 158 orang, atau 25% lebih dari jumlah keseluruhan tim pemenangan, dan dari sisi keterwakilan partai, dan non partai," sambung dia.

Kemudian, kata dia, untuk keterlibatan non partai saat ini berjumlah 380 orang. "Perwakilan non partai berjumlah 380 orang atau 55%, lebih besar dari jumlah anggota struktur dari yang namanya partai," tuturnya.

Simak Video 'Adian Napitupulu Masuk dalam Jajaran TPN Ganjar-Mahfud':

[Gambas:Video 20detik]


Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Sulawesi Selatan (Sulsel) mendukung capres nomor urut 1 Anies Baswedan yang hendak membangun stadion megah di Kota Makassar. PKB Sulsel menyebut janji politik itu dapat mempengaruhi elektabilitas Anies.

"Yang kita harapkan memang berpengaruh karena ini semua adalah rangkaian pilpres yah, semuanya orientasinya itu elektabilitas. Jadi kami harap memang itu berpengaruh," ujar Ketua Lembaga Pemenangan Pemilu (LPP) DPW PKB Sulsel Syamsu Rizal atau Daeng Ical kepada detikSulsel, Rabu (22/11/2023).

Daeng Ical mengatakan hadirnya perjanjian tersebut tak terlepas dari aspirasi masyarakat Sulsel selama ini. Dengan demikian, melalui proses panjang maka dirancanglah kebutuhan tersebut dapat terwujud.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Itu kan bagian dari aspirasi dan itu kontrak dibuat berdasarkan aspirasi suporternya PSM. Nah, itulah dibuatkan, dan prosesnya panjang, ditelaah, baru digambarkan dan lain-lain, jadi prosesnya panjang," jelasnya.

Namun Daeng Ical mengakui dalam konteks politik saat ini tak semua orang memiliki pandangan yang sama. Dia pun menyebut yang perlu dilakukan adalah menjawabnya dengan memberikan sebuah aksi.

"Kalau itu dijelaskan ki bahwa layak tidak, pantas tidak, mampu tidak dan semuanya sangat rasional itulah (janji bangun stadion) yang disampaikan," tuturnya.

Diberitakan sebelumnya, Anies telah melakukan penandatangan kontrak politik pembangunan Mattoanging International Stadium di Gori Artisan Building Makassar, pada Sabtu (18/11). Secara khusus Anies bahkan telah menyiapkan desain dan maket stadion yang akan dibangunnya jika terpilih jadi Presiden RI di Pilpres 2024 mendatang.

"Kami serius bangun stadion di sini bahkan kita sudah siapkan rancangannya. Boleh ditunjukin ke depan sekalian. Maketnya sudah siap nih sekarang," kata Anies di hadapan suporter PSM Makassar.

Anies mengatakan, Mattoanging International Stadium didesain dengan mengkombinasikan konsep arsitektur modern dan lokal Sulsel. Stadion tersebut juga dirancang dengan fasilitas-fasilitas berstandar FIFA, sehingga dapat menjadi tuan rumah kompetisi internasional

"Tadi teman-teman sudah lihat konsepnya dan menyatukan antara konsep arsitektur modern dengan unsur adat istiadat tradisi yang ada di Sulawesi Selatan. Sebuah kombinasi akar budayanya ada, tetapi juga tumbuh dengan konsep arsitektur modern dan konsepnya adalah green building, sehingga nanti ini menjadi bangunan ramah lingkungan yang sampai generasi anak cucu kita akan disyukuri. Insyaallah," paparnya.

Lebih lanjut, Anies menyebut, Mattoanging International Stadion akan dibangun dengan kapasitas 40 ribu penonton. Stadion tersebut akan rampung dalam waktu 3 tahun.

"Nanti kita berharap stadion ini bisa menampung sekitar 40 ribu penonton di sini. 40 ribu penonton bisa," kata Anies.

Viral Pendukung Ganjar Malah Ngefan ke Anies-Cak Imin, Ini Kata PKB


Kapten Tim Pemenangan Nasional Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN), M Syaugi Alaydrus, yakin Jenderal Agus Subiyanto yang baru saja dilantik jadi Panglima TNI akan menjaga netralitasnya dalam Pemilu 2024. Syaugi mengungkit soal pedoman Sapta Marga TNI.

"Selama prajurit TNI itu menerapkan Sapta Marga Sumpah Prajurit kita harus yakin bahwa dia pasti akan memegang netralitas," kata Syaugi saat ditemui di rumah koalisi perubahan, Jakarta Selatan, Selasa (22/11/2023).

Belakangan beberapa pihak ada yang meragukan netralitas Agus lantaran Agus dianggap memiliki kedekatan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang merupakan ayah dari cawapres Gibran Rakabuming Raka.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Diketahui, Agus sebelumnya pernah menjadi Komandan Pasukan Pengamanan Presiden (Danpaspampres) periode 2020-2021. Kariernya menuju jabatan Panglima TNI terbilang cepat. Agus ditunjuk presiden sebagai calon tunggal Panglima TNI sepekan setelah menjabat sebagai Kepala Staff Angkatan Darat (KASD).

Meski begitu, eks Kabasarnas itu memilih untuk tidak melihat kedekatan antara Agus dan Jokowi. Sebab, kata dia, Agus telah memberikan pernyataan ke publik akan menjaga netralitas TNI.

"Apalagi Panglima TNI yang baru sudah menyatakan membuat netralitas TNI itu di dalam buku sakunya, apabila ada prajurit yang melanggar akan kena pidana," kata Syaugi.

"Di situlah, mari kita bersama-sama mengamalkan, memberitahukan apabila ada pelanggaran-pelanggaran tersebut, mudah-mudahan hal ini tidak terjadi," imbuhnya.

Jenderal Agus Akan Jaga Netralitas

Agus resmi dilantik sebagai Panglima TNI oleh Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu (22/11) pagi. Seusai dilantik, Agus mengklaim akan menjamin netralitas TNI dalam Pilpres 2024.

Pada kesempatan itu Agus menuturkan, TNI sudah memiliki posko pengaduan demi menjaga netralitas prajurit jelang Pemilu 2024. Dia meminta publik untuk lapor ke posko tersebut jika ada oknum TNI yang tidak netral.

"Tentang netralitas TNI dua hari yang lalu sudah kick off tentang netralitas dan pembuatan posko pengaduan. Jadi nanti di wilayah-wilayah ada posko pengaduan. Apabila ada oknum TNI yang tidak netral itu bisa dilaporkan ke pos-pos tersebut," kata Agus kepada wartawan, di Kompleks Istana Negara, Jakarta, Rabu (22/11).

Agus juga telah menginstruksikan kepada seluruh jajarannya untuk memberikan penyuluhan netralitas TNI. Kepada para prajurit, dia juga berpesan untuk menegur jika pimpinannya melakukan politik praktis.

"Saya sudah menginstruksikan pada jajaran di satuan bawah, untuk memberikan penyuluhan tentang netralitas TNI yang sudah tertuang dalam UU 34/2004 (tentang TNI) di situ prajurit tidak boleh berpolitik praktis. Kemudian UU 7/2017 tentang pemilu," ucapnya.

"Apabila ada oknum TNI masih organik melakukan politik praktis, akan ada tindakan pidana ataupun teguran pimpinannya. Itu tertuang dalam buku saku yang kita berikan kepada seluruh prajurit sehingga tau apa yang harus dilakukan dan tidak dilakukan," imbuh Agus.

Lebih lanjut, Agus mengatakan pihaknya bersama lembaga Kapolri dan jajaran untuk terus menggaungkan pemilu damai 2024. Dia berharap pemilu 2024 berjalan lancar.

Simak Video 'Panglima TNI Ingatkan Prajurit Tak Berpolitik Praktis, Ada Sanksi Pidana!':

[Gambas:Video 20detik]


Judi online atau judi slot kini telah meracuni masyarakat Indonesia. Tak sedikit masyarakat yang mengalami kecanduan judi online hingga mengalami gangguan kejiwaan, dari ringan hingga sedang.

Di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, Pondok Pesantren Nurul Firdaus, Desa Kertaharja, Kecamatan Panumbangan, merehabilitasi pecandu judi online dan game online hingga 50 orang setiap bulannya. Pasien pecandu judi online yang datang itu berasal dari berbagai daerah di Indonesia, dan berbagai kalangan.

Pimpinan Ponpes Nurul Firdaus Gumilar mengaku banyak merehabilitasi mental sebagian besar yang mengalami kecanduan judi online. "Tahun-tahun sebelumnya kami banyak menangani program rehabilitasi kecanduan narkotika. Tapi tahun ini sedang trending kecanduan judi online, kedua game online," ujar Gumilar, Rabu (22/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Gumilar menyebut pecandu judi online itu mengalami gangguan kejiwaan ringan, sedang dan berat. Pecandu yang paling berat itu bisa sampai gangguan kejiwaan bipolar. Hal itu terjadi karena yang bersangkutan pola hidup sehatnya tidak teratur.

"Biasanya pemain judi online itu jumlah pinjaman uangnya meningkat hingga harta habis, juga ada tekanan dari pihak luar. Sehingga mereka mengalami depresi berat," jelas Gumilar.

Untuk menyembuhkan para pecandu judi online, Ponpes Nurul Firdaus menggunakan metode penyembuhan terapi holistik. Menyatukan teknik terapi dengan satuan waktu yang sama, seperti ruqyah syariah, hipnoterapi hingga pendekatan medis secara terintegrasi.

"Setiap bulannya tidak kurang dari 50 orang yang kami tetapi pecandu judi online dan game online. Ada dari berbagai daerah, dari Kalimantan, Sumatra dan Jawa. Waktu rehabilitasi 1 hingga 4 bulan," ucapnya.

Ponpes Nurul Firdaus telah berdiri sejak tahun 2008 dan telah merehabilitasi terhadap masyarakat yang mengalami gangguan kejiwaan. Termasuk juga caleg kalah yang mengalami stres ringan atau depresi.

Ponpes Nurul Firdaus Panumbangan Ciamis yang merehabilitasi puluhan pecandu judi online dalam setiap sebulan. Foto: Dadang Hermansyah/detikJabar

"Waktu Pemilu dulu jumlahnya banyak yang datang untuk rehabilitasi. Kemungkinan untuk tahun ini diprediksi menurun karena mereka sudah lebih siap dengan pengalaman politik dan risikonya. Tapi kami juga siapkan untuk terapi dan kamar bagi para caleg yang mengalami stress ringan, sedang dan berat," ungkapnya.

Dalam merehabilitasi, Gumilar turun langsung memberikan terapi dan dibantu terapis yang memiliki sertifikat nasional dan internasional.

Gumilar pun menyebut benteng paling hebat untuk menanggulangi gangguan jiwa akibat kecanduan judi dan game online adalah keluarga. Untuk itu, setiap anggota harus mengawasi dan saling mengingatkan dalam penggunaan gadget atau perangkat lainnya.

"Pergunakan sesuai dengan kebutuhan dan hal positif. Seperti untuk belajar, bekerja, usaha. Jangan dipakai main judi dan game online," katanya.

Salah seorang pasien berinisial AD, mengaku tengah berobat selama hampir 4 bulan karena mengalami stres akibat kecanduan judi online. Ia mengalami kerugian hingga Rp 200 juta akibat bermain judi online. Kini dirinya telah sadar dan tidak ingin kembali mengulanginya.

"Alhamdulillah sudah lebih tenang dan bisa menahan diri. Sudah tidak mau lagi untuk bermain judi online. Dulu saya main judi online deposit bisa sampai Rp 50 juta. Uang itu dari hasil kerja," jelasnya.


Ketua DPRD Sulawesi Selatan (Sulsel) Andi Ina Kartika Sari resmi menerima surat perintah dari DPP Golkar sebagai calon kepada daerah. Andi Ina mengumumkan dirinya akan maju sebagai bakal calon bupati Barru di Pilkada 2024 mendatang.

"Hari ini di Kantor DPP Partai Golkar saya menerima surat perintah DPP Partai Golongan Karya Nomor: Sprin-995/DPP/GOLKAR/XI/2023 yang diserahkan langsung oleh Ketua Partai Golkar Bapak Airlangga Hartarto, tentang pemberian penugasan, mengamanahkan untuk berkontestasi sebagai bakal calon bupati Kabupaten Barru pada Pilkada 2024 mendatang," tulis Andi Ina dalam keterangan tertulisnya, Rabu (22/11/2023).

Andi Ina mengatakan dirinya lahir di Kabupaten Barru. Dia pun yakin mendapat dukungan untuk menjalankan niatannya menjadi pemimpin di kabupaten berjuluk Kota Santri itu.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Saya lahir dari rasa cinta mendalam terhadap daerah ini, di mana terpatri keyakinan bahwa bersama kita bisa mencapai hal-hal besar. Perubahan memerlukan persatuan dan kerja sama," ujarnya.

"Saya yakin tidak akan berjalan sendirian, ada kita semua khususnya masyarakat Kabupaten Barru yang Insyaallah akan berjuang bersama dalam perjalanan ini," terangnya.

Bendahara Golkar Sulsel ini juga menyampaikan terima kasih kepada Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto atas amanah yang diberikan kepadanya. Dia memastikan akan berupaya hingga ditetapkan sebagai calon bupati usungan Golkar seutuhnya di Pilkada 2024.

"Insyaallah dengan tekad yang kuat saya menyatakan siap dan akan berupaya untuk ditetapkan seutuhnya sebagai Calon Kepala Daerah usungan oleh Partai Golkar," ujar Ina.

Diketahui, DPP Golkar mengusung 31 nama calon kepala daerah di Sulsel untuk maju di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Figur yang diusung masih akan diseleksi di tengah berjalannya tahapan pemilu.

Ketua Bappilu Golkar Sulsel La Kama Wiyaka mengatakan nama-nama yang diusung merupakan perekrutan awal. Kandidat yang diajukan masih akan dievaluasi.

"Sebagai perekrutan awal, masih akan dievaluasi," ujar La Kama kepada detikSulsel, Jumat (17/11).

Khofifah-Ridwan Kamil Hadiri Acara HUT ke-59 Golkar


Pemilu 2024 disebut akan berdampak terhadap arus investasi. Menteri Keuangan periode 2013-2014 M Chatib Basri memperkirakan investor menahan diri atau wait and see sampai kabinet pemerintahan terbentuk usai Pemilu 2024. Jumlah putaran pada Pemilu disebutnya juga akan menjadi pertimbangan investor.

"Dugaan saya, saya tidak tahu satu atau dua putaran, tapi sejak Februari sampai Oktober 2024 saya kira itu proses investasi akan wait and see," ucap Chatib dalam agenda Bank BTPN Economic Outlook 2024 di Grand Ballroom Hotel Kempinski, Jakarta Pusat, Rabu (22/11/2023).

Chatib kemudian menjelaskan, bahwa investor menggunakan dua tolok ukur sebelum menanamkan modal. Keduanya adalah predictability atau prediksi, serta certainty atau kepastian. Sebanyak dua hal ini menjadi faktor penting sebab investor tentu tidak akan masuk jika tidak ada kepastian berusaha.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Oleh sebab itu, ia menilai investor manapun pasti akan menunggu gelaran Pemilu 2024 rampung seutuhnya. Ini berarti sampai kabinet di pemerintahan baru terbentuk. Investor menunggu siapa saja sosok menteri dan jajaran pejabat eselon I yang akan mengisi masing-masing kementerian. Termasuk di antaranya adalah peluang terbentuknya kementerian dan lembaga baru.

"Saya kira itu proses investasi akan wait and see karena melihat siapa yang bekerja di dalam birokrasi dan pemerintahan. Mungkin ada juga kementerian baru, (dan) budgetnya belum ada jadi masuk DPR dulu. Jadi kita punya waktu 9 bulan untuk wait and see. Ini selalu terjadi di setiap Pemilu," imbuhnya.

Selain itu, Chatib menilai ruang untuk perubahan kebijakan (policy change) sebenarnya tidak banyak. Pasalnya jika ingin pertumbuhan ekonomi mencapai 6-7%, ia mengatakan rasio pajak harus naik. Faktor berikutnya adalah Indonesia juga harus terlihat menarik di mata investor. Adapun hal lainnya, adalah perbaikan tata kelola pemerintahan.

Karenanya, Chatib mengatakan bahwa investor tidak akan terlalu khawatir mengenai Pemilu 2024. Namun yang pasti, investor tentu ingin adanya kepastian berusaha di Indonesia.

"Yang penting predictability dan certainty. Kalau dua ini oke investor biasanya masuk tapi menunggu sebab transisi itu tidak terhindarkan," pungkasnya.


Direktur Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Ronny Talapessy, menduga ada deklarasi terhadap salah satu capres dalam acara Desa Bersatu yang dihadiri Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka. Wakil Ketua Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Yusril Ihza Mahendra, pun menjamin pihaknya siap jika laporan itu benar dilakukan.

Yusril awalnya menjelaskan dirinya hadir dalam acara di di GBK, Senayan, Jakarta, tersebut. Yusril mengatakan tak ada deklarasi dukungan untuk Prabowo-Gibran selama dirinya hadir di lokasi acara.

"Saya sendiri hadir di GBK dari pukul 10.30 WIB sampai acara selesai, tidak satu katapun mendengar ucapan deklarasi yang dimaksud," kata Yusril kepada wartawan, Rabu (22/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Yusril juga mengungkit pernyataan Bawaslu RI yang menyebut tak ada deklarasi dukungan dalam acara tersebut. Dia mengatakan para kepala desa dan perangkat desa yang hadir dalam acara itu tak bisa dijatuhi sanksi.

"Hukum harus ditegakkan di atas bukti, bukan di atas ilusi," kata Yusril.

Yusril mengatakan bahwa delik pemilu merupakan delik materil, bukan delik formil. Merujuk itu, kata Yusril, pelanggaran hanya bisa dikenai sanksi jika perbuatan materil, yakni deklarasi dukungan Prabowo-Gibran, benar-benar terjadi.

Yusril juga menyebut sempat terjadi kesalahpahaman penyelenggaraan kegiatan kepala desa di GBK itu. Dia menuturkan panitia membatalkan acara deklarasi yang direncanakan bakal dilakukan.

"Semula panitia yang terdiri atas delapan organisasi kepala desa dan mantan kepala desa itu akan menyelenggarakan deklarasi. Undangan telah disebar, spanduk telah dicetak, baju kaos juga sudah dicetak. Tidak mudah untuk menarik kembali apa yang sudah beredar," kata dia.

"Namun setelah mendapat masukan dari berbagai pihak, acara deklarasi tersebut dibatalkan. Deklarasi jelas melanggar aturan Pemilu, karena calon telah ditetapkan, namun masa kampanye belum dimulai. Sementara, mengacu kepada berbagai peraturan perundangan yang berlaku, kepala desa harus bersikap netral dalam Pemilu," sambungnya.

Yusril mengatakan format pertemuan tahunan para kepala desa itu tetap dilanjutkan dengan bentuk lain, yaitu Silaturahmi Nasional Para Kepala Desa seluruh Indonesia.

"Saya sendiri berkeyakinan bahwa tidak ada pelanggaran hukum apapun yang dilakukan Prabowo dan Gibran dalam acara di GBK tersebut," kata Yusril.

Yusril pun mengaku pihaknya siap menghadapi pelaporan terkait acara tersebut. Dia menyerahkan prosesnya ke Bawaslu.

"Kami dari TKN Koalisi Indonesia Maju, siap saja menghadapi pelapor atau pengadu di sidang Bawaslu maupun di pengadilan nanti. Kami siap saja untuk itu," tutur Yusril.

Sebelumnya, beberapa asosiasi perangkat desa dari seluruh Indonesia yang tergabung dalam nama Desa Bersatu melakukan silaturahmi nasional di Indonesia Arena, GBK, Jakarta Pusat. Mereka memberi sinyal dukungan kepada pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Simak Video 'TPN soal Acara Desa Bersatu yang Dihadiri Gibran: Jelas Langgar UU Pemilu':

[Gambas:Video 20detik]

Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.

Halaman 1 2 Selanjutnya


Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo dan Mahfud Md, Arsjad Rasjid mengumumkan sejumlah nama yang masuk ke dalam susunan TPN Ganjar-Mahfud. Nama-nama itu di antaranya Adian Napitupulu, Niniek Aviariananto, hingga Khaleed Hadi Pranowo.

"Hari ini kami akan mengumumkan beberapa tokoh dulu yang akan terlibat dalam TPN Ganjar-Mahfud terutama dalam sisi pemenangan darat dan teriotorial," kata Arsjad di High End, Jakarta Pusat, Rabu (22/11/2023).

Berikut nama-nama yang masuk ke TPN Ganjar-Mahfud:

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

1. Adian Napitupulu sebagai Wakil Deputi Kinetik Teritorial I

2. Niniek Aviariananto sebagai Wakil Deputi Kinetik Teritorial II

3. Khaleed Hadi Pranowo sebagai Wakil Deputi YZ

Arsjad pun mengaku optimis TPN Ganjar-Mahfud siap memasuki masa kampanye. Dia menyebut dalam penyusunan struktur TPN, pihaknya sangat memperhatikan keterwakilan semua golongan.

"Kami dari TPN Ganjar-Mahfud ingin mengawali proses demokrasi dengan baik dan benar. Oleh karenanya kami percaya semua golongan dan unsur harus ada dalam struktur Tim Pemenangan Nasional, dengan latar belakang yang beda-beda dan hal ini untuk menunjukkan TPN Ganjar-Mahfud memberikan ruang bagi semua golongan," paparnya.

Selain itu, kata dia, rapat hari ini pun membahas terkait pemasangan strategi menjelang kampanye. Dia mengatakan Ganjar-Mahfud siap untuk beradu gagasan dan visi misi.

"Hari ini kami mematangkan kembali yang namanya strategi pemenangan. Jadi yang kami lakukan tadi dalam rapat adalah bagaiamana mematangkan kembali strategi pemenangan di semua sisi, tentu dengan cara-cara yang baik, yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi," ungkapnya.

"Kami sangat optimis bahwa Mas Ganjar dan Prof Mahfud siap memasuki masa kampanye, dan beradu gagasan dan juga menyampaikan visi misi Ganjar-Mahfud dan juga program-progamnya," imbuh dia.


Wakil Ketua Dewan Pakar TPN Ganjar Mahfud, Miftah Sabri, menyambut baik komitmen Polri terkait netralitas pada Pemilu 2024. Miftah menyebut komitmen tegas Polri menjadi pegangan seluruh jajaran sampai ke bawah di seluruh Indonesia.

"Jaminan netralitas institusi Polri ini membuat lega dan bikin adem. Itu yang seharusnya dilakukan dan selama-lamanya harus dilakukan jika Polri mau dicintai semua orang," kata Miftah dalam keterangannya, Rabu (22/11/2023).

Dia menyebut komitmen netralitas itu sebagai gambaran Bhayangkara sejati. Dia juga menyebut itu sikap satyahaprabu kepada negara dan rakyat.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Saya pikir itu gambaran seorang Bhayangkara negara sejati. Satyahaprabu seorang bhayangkara itu kepada negara dan rakyat bukan kepada orang atau komandan tertentu. Jika komandan masih setia pada rakyat dan negara maka ikutilah, jika sudah tidak, kembalilah kepada rakyat dan masyarakat. Simpel dan sederhana saja rumusnya," ucapnya.

Lebih lanjut Miftah juga memperingatkan kepada para komandan yang berniat membangun 'cantelan' politik. Dia berpendapat komandan seperti itu tidak layak untuk diikuti dan diteladani.

"Ikutilah komandan-komandan yang memegang nilai yang menjaga kesetiaan dan satya haprabunya pada negara dan masyarakat. Akan selesai masa jenderal-jenderal politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita, akan muncul generasi jenderal-jenderal profesional yang menjunjung tinggi meritokrasi," ujar dia.

"Itulah karakter pemimpin pemimpin Polri masa depan. Generasi muda Polri milenial dan zelenial ikutilah komandan yang menjunjung meritokraksi bukan yang politisasi," lanjutnya.

Kemudian, Miftah juga berpendapat siapa pun presiden pilihan rakyat nantinya di 2024, maka pasti akan memilih jenderal profesional bukan jenderal politik untuk memegang amanah kepemimpinan Polri ke depan. Terlebih, kata dia, Ganjar Pranowo.

"Terutama Mas Ganjar, sebagai putra seorang polisi sederhana yang hidup bersahaja, dan Prof Mahfud begawan hukum sejati sangat mengerti pentingnya kepemipinan Polri di tangan pimpinan Polri yang menjunjung tinggi meritokrasi. Jadilah bagian dari tipologi baru kepemimpinan Polri yang profesional itu," tutur dia.

Dia berharap Polri bisa tetap menjaga marwahnya jelang Pemilu 2024. "Jadi jagalah semua elemen negara, semua peserta kontestasi pilpres ini adalah warga negara, pemilih juga semua warga negara, jadi sudah seharusnya institusi kepolisian dijaga marwahnya untuk tetap setia kepada haluan negara bukan kepada haluan lain, apalagi hanya kepada haluan karier dan komandan. Polri itu lahir dari rakyat, dari masyarakat, maka satyahaprabulah kepada rakyat dan masyarakat," sambungnya.


Anies Baswedan membatah ada komunikasi dengan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Sebelumnya, Hasto mengklaim telah berkomunikasi dengan AMIN soal tekanan yang diterima PDIP dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md.

"Gak ada hal yang kita komunikasikan (Dengan Hasto)," kata Anies kepada wartawan di Gedung ACC Unair, Rabu (22/11/2023).

Anies menambahkan dalam kompetisi politik ini, ia ingin agar kerukunan bisa terjalin. Terlebih antarpaslon. "Kita jalan, saling menghormati, saling menghargai," ujarnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Sebelumnya, Hasto menyebut ada indikasi tekanan yang diterima PDIP dan Ganjar-Mahfud tak hanya dalam bentuk pencopotan baliho. Oleh karena itu, PDIP membangun komunikasi dengan pasangan Anies-Cak Imin terkait indikasi tekanan jelang Pilpres 2024.

"Ya cukup banyak. Kan juga ada kan itu sama, kita menyepakati dengan AMIN juga, penggunaan suatu instrumen hukum, penggunaan instrumen kekuasaan. Dalam konteks ini kami juga membangun komunikasi dengan AMIN karena merasakan hal yang sama sehingga inilah yang kemudian kami luruskan supaya demokrasi berada pada koridornya, demokrasi berada pada rakyat yang mengambil keputusan bukan pada elite dan itu harus dibangun suatu narasi bagi masa depan," kata Hasto kepada wartawan di Hotel Sari Pasific, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (18/11/2023).

Selain itu, Hasto juga menyinggung intervensi yang terjadi di Mahkamah Konstitusi (MK). Sehingga timbul spekulasi bila bisa terjadi untuk hal lainnya juga.

"Ya tekanan ada, apalagi ini juga berkaitan ya. Kalau kita lihat MK saja bisa diintervensi, padahal lembaga yudikatif. Apalagi yang lain," ujarnya.

Anies Nilai Pencegahan Stunting Tidak Pada Usia Sekolah, Tapi...


Tim Pemenangan Nasional Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN) telah mengumumkan struktur lengkapnya kemarin. Ada tiga nama mantan Pimpinan KPK yang masuk ke Dewan Pakar Timnas AMIN.

Ketiganya ialah mantan Ketua KPK Abraham Samad, mantan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW), dan mantan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang. Kapten Timnas AMIN M Syaugi Alaydrus mengatakan ketiganya bergabung karena keinginan sendiri.

"Kita ini semua sudah disampaikan bahwa ini adalah bekerja dengan hati. Jadi beliau-beliau itu memang melihat situasi yang ada, sehingga beliau-beliau memang ingin bergabung pada tim ini," ujar Syaugi di Sekretariat Koalisi Perubahan di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (22/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Syaugi berharap ketiga tokoh itu bisa membawa kebaikan. Sementara itu, Executive Captain Timnas AMIN Sudirman Said mengatakan memang tak semua nama anggota Timnas AMIN disebutkan dalam konferensi pers.

"Ya, kan tidak semua dibacakan. Ada beberapa puluh. Kalau nggak salah 74 (anggota Dewan Pakar) nggak semua dibacakan," ujar Sudirman.

Tonton juga Video: Anies soal IKN: Kalau Mau Pemerataan, Bukan Bangun Kota di Tengah Hutan

[Gambas:Video 20detik]


Nama politikus Partai Amanat Nasional (PAN), Soetrisno Bachir, muncul di daftar tim pemenangan nasional Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN). Waketum PAN Yandri Susanto mengatakan semestinya Soetrisno mendukung pasangan calon yang diusung oleh Koalisi Indonesia Maju (KIM).

"Ya harusnya memang ikut keputusan PAN harusnya. Belum, belum, belum kita bicarakan, belum," kata Yandri kepada wartawan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (22/11/2023).

Yandri menyebut keputusan Soetrisno untuk masuk ke dalam Timnas AMIN tanpa komunikasi dengan PAN. Ia menyebut Soetrisno merupakan pengurus DPP PAN.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Harusnya kalau masuk di struktur partai ya harusnya dukung Prabowo-Gibran, harusnya. Iya ketua DPP kan (pengurus). Harusnya ikut keputusan organisasi kan?," ungkapnya.

Ia menyebut partainya belum menindaklanjuti keputusan untuk Soetrisno. Ia menilai masih menunggu perkembangan ke depan.

"Nah itu yang belum kita bicarakan, pokoknya nanti kita lihat perkembangan lah ya. Pokoknya sampai sekarang kita belum bahas dan belum mengambil langkah-langkah terhadap keputusan Mas Tris," katanya.

Sebelumnya, Anies mengumumkan sejumlah nama yang masuk dalam struktur Timnas AMIN sebagai dewan penasihat. Anies menjelaskan dewan penasihat ini bertugas untuk memberikan nasihat-nasihat.

"Lalu kita juga ada dewan penasihat, dewan penasihat ini orang-orang yang didengar pendapat nasihatnya, mereka adalah tokoh-tokoh di masyarakat," ucap Anies, Selasa (21/11/2023).

"Pimpinan akan dipimpin oleh senior usianya 80-an lebih bapak kiai Syukron Ma'mun, beliau paling senior di antara semua," sambungnya.

Selain itu, ada pula pimpinan Pemuda Pancasila (PP) Japto Soerjosoemarno masuk menjadi dewan penasihat. Kemudian, ada mantan Wakapolri Komjen (purn) Oegroseno, mantan Kepala BIN Letjen Sutiyoso, Soetrisno Bachir dan Hidayat Nur Wahid.

Simak juga Video: Anies soal IKN: Kalau Mau Pemerataan, Bukan Bangun Kota di Tengah Hutan

[Gambas:Video 20detik]


Daftar Isi Pemkab Berkomitmen ASN Netral Saat Pemilu 2024

Kembali beredar di media sosial (Medsos) yang menyoroti tentang netralitas ASN di Boyolali dalam Pemilu 2024. Rekaman video yang memperlihatkan sebuah pertemuan dan dinarasikan pertemuan Paguyuban ASN.

Video tersebut diposting oleh akun X (dulu Twitter) @PartaiSocmed. Dalam narasi yang beredar, pertemuan itu disehutkan Paguyuban ASN Desa Nglembu, Boyolali.

"BREAKING!! Masih ingat pengarahan ASN dan penarikan iuran ASN di Desa Nglembu Boyolali utk kepentingan pilpres yg kami posting tempo hari? Gara2 terbongkar itu akhirnya sore tadi paguyubannya dibubarkan dan uang para ASN dikembalikan. Ayo ASN daerah lain jangan takut bersuara!," tulis keterangan dalam unggahan video tersebut.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Juga beredar narasi yang menyebutkan, setelah viral perempuan berseragam ASN Boyolali, Bupati mengumpulkan kepala Badan/Dinas, Camat dan menginstruksikan semua ASN harus netral dan dilarang mengacungkan salam metal.

Sekretaris Daerah (Sekda) Boyolali, Wiwis Trisiwi Handayani, saat dimintai konfirmasi mengatakan terkait viral video tersebut bukan ranahnya. Pihaknya menyerahkan ke Bawaslu untuk menindaklanjuti, jika ada laporan.

"Itu bukan ranahnya kita. Kalau ada laporan teruskan saja ke pihak dalam hal ini mungkin Bawaslu. Seperti itu. Jadi kan ada tata caranya untuk penanganan itu," kata Wiwis ditemui usai Rapat Koordinasi Forkopimda Kabupaten Boyolali dalam rangka kesiapan Pemilihan Umum 2024, menyambut Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 di Pendopo Ageng Pemkab Boyolali, Rabu (22/11/2023).

Wiwis menyatakan, terkait video viral pertemuan paguyuban ASN Desa Nglembu itu bukan ranahnya untuk berkomentar. Namun kewenangannya Bawaslu.

"Bukan ranahnya saya sebagai Sekda untuk berkomentar. Yang namanya media sosial itu kan memang sesuatu yang semua orang mempunyai hak untuk memanfaatkan itu. Itu ranahnya sudah di Bawaslu untuk menindaklanjuti," imbuh dia.

Ditanya terkait narasi di media sosial paguyuban ASN di tingkat desa-desa yang dibubarkan, Wiwis mengemukakan, hal itu juga bukan dalam koridor pemerintah. Karena tidak pernah ada perintah dari Pemkab Boyolali dalam hal pembentukan paguyuban atau forum komunikasi ASN.

"Itu sebenarnya tidak ada dalam koridor pemerintah kita juga. Pak Bupati juga tidak pernah mendawuhke (memerintahkan) apa untuk menindaklanjuti. Nggak ada (perintah membentuk Paguyuban ASN). Itu kan masing-masing dari mereka, dia memiliki kreativitas. Nggak ada instruksi (membikin dan membubarkan). Pak Bupati nggak ada instruksi itu," tegasnya.

Pemkab Berkomitmen ASN Netral Saat Pemilu 2024

Wiwis menyatakan, dalam Pemilu ASN Pemkab Boyolali berkomitmen untuk bersikap netral. Menunjukkan komitmen tersebut, Bupati Boyolali mengeluarkan Surat Edaran (SE) tentang pengawasan netralitas pegawai ASN dan pegawai non PNS dalam tahapan penyelenggaraan Pemilu 2024 di lingkungan Pemkab Boyolali. SE tersebut bernomor 800/2673/5.3/2023.

"Sudah ada SE Bupati, itu sudah ditandatangani bupati untuk berfikir netral. Kita bekerja berdasarkan aturan. Pertama berdasarkan UU ASN, juga menghormati surat keputusan bersama (SKB) Menpan RB, Mendagri, BKN, KASN, Bawaslu terkait pedoman, pembinaan dan pengawasan netralitas PNS.

Sudah tersosialisasikan kepala OPD jajaran ASN. Jiwa kita sudah sesuai ini, netralitas ini," tambah Wiwis.

Namun, lanjut Wiwis, SE tersebut tak ada kaitannya dengan pasca viral perempuan berseragam ASN Boyolali, yang mengaku diarahkan untuk memenangkan Ganjar Pranowo dan PDI Perjuangan.

"Bukan karena viral lho ya, itu nggak ada urusannya dengan pemerintah. Maksudnya itu kan ranahnya bawaslu," kata Wiwis.

Ganjar Ingatkan Bahaya Hoaks Saat Hadiri Haul KH Dalhar Watucongol


Seiring dekatnya waktu pemilu 2024, lembaga survei mulai berlomba-lomba merilis elektabilitas capres-cawapres. Hasil survei menunjukkan naik turunnya dinamika elektoral kandidat pilpres.

Elektabilitas ketiga pasangan capres-cawapres yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Cak Imin), Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD memperlihatkan adu Balap dari hasil survei dan realitas. Hasil survei elektabiltas pasangan Anies-Cak Imin mulai mendekati pasangan Ganjar-Mahfud, sementara pasangan Prabowo-Gibran mengungguli capres-cawapres lainnya di survei terbaru LSI Denny JA,

"Jadi jika pilpres dilaksanakan di saat survei kita kerjakan maka pasangan Prabowo-Gibran adalah pasangan capres-cawapres dengan elektabilitas tertinggi mencapai 40,3%, disusul Ganjar Mahfud 28,6%, dan pasangan AMIN di angka 20,3%, ada yang belum tentukan pilihan kruang lebih 10,8%," kata pembicara LSI Denny JA, Adjie Al Faraby, saat memaparkan survei, Senin (20/11).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Berbeda dengan LSI Denny JA, Survei SMRC merilis survei sentimen publik atas dinasti politik. Hasilnya, ada 75 persen responden yang tidak suka ketika Presiden Jokowi membangun dinasti politik.

"Cuma masalahnya adalah basis 75 persen ini dari 37 persen. Itu hanya sekitar 20 persen. Jadi efek elektoral belum kelihatan besar karena masyarakat pada umumnya tidak mengetahui dan belum cukup pengetahuan tentang politik dinasti, atau Pak Jokowi sedang membangun politik dinasti," kata Saiful dilansir dari situs SMRC.

Adapun kedua lembaga survei menggunakan metode multistage random sampling yang dilakukan dari bulan Oktober sampai dengan November. Adapun margin of error survei LSI Denny JA sebesar 2,9% dengan tingkat kepercayaan 95%, sementara Margin of error SMRC adalah +/- 2,3 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.

Wakil Ketua TPN Ganjar-Mahfud, TGB Zainul Majdi menanggapi hasil survei elektabilitas Ganjar-Mahfud yang stagnan dan masih kalah dari Prabowo-Gibran, serta mulai didekati Anies-Cak Imin. Ia mengklaim survei internal dan hasil lembaga survei kredibel justru menunjukkan elektabilitas Ganjar-Mahfud terus naik.

"Semua hasil survei itu kita jadikan evaluasi. Dalam survei internal kami, dan juga ada lembaga survei kredibel dari luar, termasuk internasional itu justru keterpilihan Ganjar-Mahfud cenderung meningkat. Ada yang stagnan, tapi cenderung meningkat," jelas Zainul Selasa (21/11/2023).

Sementara Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meyakini dari hasil lembaga survei, pasangan Prabowo-Gibran berpeluang menang satu putaran. Lantaran elektabiltas capres-cawapres nomor urut 2 berada pada rentang 42-45%.

"Artinya bukan hanya unggul tapi juga kuat, cukup signifikan dibandingkan dengan elektabilitas paslon lainnya," ucap AHY.

Tim Pemenangan ketiga pasangan capres-cawapres tentu melihat hasil survei menjadi indikator utama di tengah konstelasi pilpres. Lalu apakah hasil survei dari lembaga-lembaga tersebut bisa menjadi cerminan kondisi di lapangan? lalu bagaimana caranya agar kredibilitas hasil survei lembaga survei tidak tercampur perannya sebagai konsultan politik?

Malam ini adu perspektif mengangkat tema Adu Balap Hasil Survei vs Realita bersama Saidiman Ahmad (Peneliti SMRC), Ikrama Masloman (Peneliti LSI Denny JA), Rio Prayogo (Direktur eks PRC), Rajiv (Wabendum Timnas Anies - Muhaimin), Ade Armando (Jubir TKN Prabowo - Gibran) dan Guntur Romli (Jubir TPN Ganjar - Mahfud). Acara disiarkan secara langsung dari detikcom Rabu, 22 November 2023, pukul 20.00 WIB.


Menteri Keuangan periode 2013-2014 M Chatib Basri mengatakan bahwa rangkaian Pemilu 2024 akan berdampak baik positif bagi geliat ekonomi Indonesia. Pasalnya, ada belanja yang dikeluarkan oleh partai, mulai dari periode kampanye sampai hari pencoblosan.

Chatib awalnya menjelaskan akan ada spending effect yang besar pada Pemilu 2024. Hal ini disampaikannya dalam agenda Bank BTPN Economic Outlook 2024 di Grand Ballroom Hotel Kempinski, Jakarta Pusat. Untuk hari pencoblosan saja, ia mengkalkulasi satu partai politik bisa menghabiskan setidaknya Rp 240 miliar.

Sejumlah ini adalah uang konsumsi Rp 100.000 untuk satu orang saksi untuk tiga kali makan saat menjaga tempat pemungutan suara (TPS). Jika dikalikan dengan total 800.000 TPS di semua daerah di Indonesia, artinya satu partai bisa habis Rp 240 miliar.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Katakanlah satu orang satu hari Rp 100.000 tiga kali makan, ada tiga orang baru dikali 800.000 TPS, artinya satu partai perlu habis 240 miliar," ucapnya Rabu (22/11/2023).

"Itu satu partai ya. Saya nggak tahu persis berapa partai yang ikut, tapi kalau Rp 240 miliar itu dikali 10 partai bisa dapat Rp 2,4 triliun," sambungnya.

Menurut Chatib, ilustrasi tersebut adalah contoh kecil dari spending effect yang muncul pada Pemilu 2024, belum menghitung lagi upaya lainnya. Oleh sebab itu, ia meyakini Pemilu 2024 akan berdampak positif terhadap ekonomi Indonesia.

Kendati demikian dari aspek investasi, Chatib menjelaskan bahwa investor pasti akan menunggu. Pasalnya, investor lebih suka aspek prediktabilitas dan kepastian dalam momentum tahun politik. Chatib pun meyakini bahwa investasi bakal masuk setidaknya setelah Oktober 2024.

"Siapa kabinetnya, setelah kabinet siapa eselon I nya. itu yang membuat proses investment menunggu. Atau kalau ada kementerian baru, kan, kalau belum masuk DIPA harus nunggu dulu budgetnya ada. Jadi pro dan cons-nya di situ. Tapi sejak Februari sampai Oktober 2024 saya kira itu proses investasi akan wait and see karena melihat siapa yang bekerja di dalam birokrasi dan pemerintahan. Mungkin ada juga kementerian baru, budgetnya belum ada jadi masuk DPR dulu jadi kita punya waktu 9 bulan untuk wait and see, dan itu selalu terjadi di setiap Pemilu," pungkasnya.

Simak juga Video: Menkeu Pegang Rp 616 T, Jokowi: Napas Panjang Sampai 2024 Masih Aman

[Gambas:Video 20detik]


Tahapan Pemilu 2024 sudah mulai bergulir. Kapolres Malang AKBP Putu Kholis Aryana mengimbau masyarakat waspada terhadap berita palsu atau hoaks.

Karena, jika sampai termakan berita palsu, akan berdampak dan bisa memicu ketegangan hingga konflik di tengah masyarakat. Putu Kholis menekankan pentingnya ketelitian dalam menerima dan menyebarkan informasi, khususnya di media sosial.

Dalam konteks Pemilu 2024, masyarakat diingatkan untuk lebih selektif terhadap berita yang tidak jelas sumbernya atau terkesan provokatif.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Jangan mudah percaya dengan berita-berita hoaks, berita yang belum bisa dipastikan kebenarannya," tegas AKBP Putu Kholis Aryana kepada wartawan di Mapolres Malang, Rabu (22/11/2023).

Putu Kholis menambahkan, masyarakat sering kali menjadi target penyebaran berita palsu yang dapat memicu ketegangan dan konflik di tengah masyarakat menjelang pelaksanaan Pemilu 2024.

Oleh karena itu, perlu kehati-hatian dalam menerima informasi. Ini menjadi kunci untuk mencegah penyebaran hoaks.

Dalam upaya mengatasi hal ini, Putu Kholis menyatakan bahwa Polres Malang akan meningkatkan patroli dan pengawasan terhadap potensi penyebaran berita hoaks.

Masyarakat diharapkan dapat berperan aktif dengan melaporkan informasi yang dianggap mencurigakan kepada pihak berwajib.

"Kita sudah membentuk sistem dalam Operasi Mantab Brata Semeru 2023-2024, kami juga makin intens berkomunikasi dengan rekan-rekan penyelenggara dan pengawas Pemilu, ada KPU dan Bawaslu, kita solid," ungkapnya.

Putu Kholis menyatakan keyakinannya terhadap kedewasaan berpolitik warga Kabupaten Malang yang sangat menghargai keberagaman hingga menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan.

Pihaknya juga aktif berkomunikasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), TNI, dan Pemerintah Daerah serta para tokoh. Langkah ini sebagai upaya bersama-sama untuk menjaga keamanan dan ketertiban di Kabupaten Malang menjelang Pemilu 2024.

"Saya yakin lebih aman, lebih kondusif dari Pemilu sebelumnya. Karena semangat dari warga Malang ini sangat menghargai keberagaman, sangat menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan," pungkasnya.

Tips Hindari Hoax yang Berseliweran Jelang Pemilu 2024


Capres nomor urut 1, Anies Baswedan, mengkritik langkah pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dengan tujuan pemerataan yang menurutnya justru menimbulkan ketimpangan yang baru. NasDem menjelaskan maksud kritik ketimpangan yang dibicarakan Anies itu apabila nantinya IKN menjadi kota bisnis yang baru, bukan pusat pemerintahan.

Waketum NasDem Ahmad Ali mulanya menyebut Anies sepakat bahwa IKN perlu dijalankan berdasarkan amanat Undang-Undang Ibu Kota Negara (UU IKN). Menurutnya, semua pihak di pemerintahan Presiden Jokowi perlu menjalankan UU tersebut.

"Saya rasa Mas Anies juga dalam beberapa hal sepakat, selalu mengatakan itu, bahwa IKN itu dasarnya UU ya kalau dasarnya UU harus dilaksanakan, begitu kan. Bahwa persepsi Anies tentang ketimpangan baru, ya memang kalau kemudian pembangunan IKN itu didasari oleh kemauan Jokowi seorang pribadi ya itu perlu kita kritisi ya. Tapi kalau kemudian dasarnya adalah UU, saya pikir siapapun harus melaksanakan itu. Kalau itu itu tidak dilaksanakan ya Jokowi berpotensi melanggar hukum," kata Ali kepada wartawan, Rabu (22/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ali berpandangan potensi IKN bakal menciptakan ketimpangan baru perlu dilihat dahulu dari tujuan pembangunannya. Menurut dia, ketimpangan bisa terjadi apabila IKN justru menjadi kota metropolitan baru di Kalimantan Timur.

"Terus apakah menciptakan ketimpangan baru, iya itu kita lihat dulu tujuan dari IKN itu apakah akan jadi ibu kota pemerintahan atau menjadi kota metropolis, kota bisnis, dan segala macam. Setahu saya, IKN itu dia hanya akan berfungsi sebagai ibu kota pemerintahan," kata Ali.

"Jadi itu seperti yang Mas Anies katakan, kita akan melahirkan kota-kota besar, sehingga muncul pemerataan, iya oke, itu sepakat, itu gagasan yang cemerlang. Tapi soal IKN ini, dia akan menimbulkan ketimpangan kalau itu dijadikan seperti Jakarta ya, ibu kota negara sebagai kota bisnis," lanjutnya.

Pernyataan Anies

Diberitakan sebelumnya, Anies ditanya pendapatnya soal pembangunan IKN saat acara dialog terbuka Muhammadiyah di UMS Surakarta. Salah satu panelis Siti Zuhro menanyakan apakah IKN prospektif untuk Indonesia.

Anies lantas menjawab bahwa tujuan membangun kota baru tidak akan menghasilkan pemerataan baru. Menurutnya, pembangunan kota baru hanya membuat ketimpangan dengan daerah sekitarnya.

"Yang IKN tadi, saya numpang jawab statement itu. Ketika tujuan membangun kota baru dan ibu kota baru adalah dengan alasan pemerataan, maka itu tidak menghasilkan pemerataan yang baru, mengapa? Karena itu akan menghasilkan sebuah kota baru yang timpang dengan daerah-daerah di sekitarnya," kata Anies dalam acara tersebut, seperti dikutip dari YouTube tvMu Channel, Rabu (22/11).

"Karena membangun 1 kota di tengah hutan itu sesungguhnya menimbulkan ketimpangan yang baru. Jadi antara tujuan dengan langkah yang dikerjakan itu nggak nyambung. Kami melihat di sini problem, karena itu ini harus dikaji secara serius karena tujuan kita Indonesia yang setara, Indonesia yang merata, argumennya sama, tapi menurut kami langkahnya bukan dengan membangun satu kota, tapi justru dengan membesarkan seluruh kota yang ada di seluruh Indonesia," tuturnya.

Simak juga Video: Anies soal IKN: Kalau Mau Pemerataan, Bukan Bangun Kota di Tengah Hutan

[Gambas:Video 20detik]


Wakapolres Metro Jakarta Selatan AKBP Harun menyambangi Pasar Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. Dalam kesempatan itu, AKBP Harun berdialog dengan para pedagang.

Kegiatan tersebut dilaksanakan AKBP Harun didampingi Kapolsek Mampang Prapatan Kompol David Y Kanitero, pada Rabu (22/11/2023) siang. Harun meminta pedagang tak ragu melapor jika diganggu preman.

"Kami mengimbau kepada pedagang agar tak ragu lapor polisi jika diganggu preman," kata Harun.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Polres Jaksel dan Polsek Mampang Prapatan mengecek keamanan di Pasar Mampang Prapatan.(Foto: dok. Istimewa)

Ia juga mengimbau pedagang untuk menghubungi hotline polisi di 110 apabila ada kejadian yang menonjol. Harun juga meminta pedagang tetap waspada dan berhati-hati terhadap aksi kejahatan.

Salah satu pedagang, Bapak Zakawih, menyampaikan, secara umum situasi di Pasar Mampang tergolong kondusif. Ia juga menyampaikan sejauh ini belum ada tindak pidana, termasuk premanisme di pasar.

Hanya, Zakawih mengeluhkan tentang minimnya pembeli di akhir-akhir ini walaupun penjualan melalui media sosial telah dibatasi oleh pemerintah.

Polres Jaksel dan Polsek Mampang Prapatan mengecek keamanan di Pasar Mampang Prapatan. (Foto: dok. Istimewa)

Sementara itu, Kompol David Kanitero mengimbau para pedagang untuk ikut menyukseskan tahapan Pemilu 2024. David meminta para pedagang rukun dan damai meski berbeda pilihan.

"Partisipasi masyarakat sangat diperlukan dalam menjaga situasi, sehingga Para Pedagang pun dapat menjalankan pekerjaannya dengan nyaman," kata David.


Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto telah menyiapkan posko pengaduan dalam menegaskan sikap netralitas TNI jelang Pemilu 2024 mendatang. Dia mengingatkan prajurit yang tak netral dalam pemilu bisa dipidana.

"Koridor kita adalah undang-undang nomor 34 tahun 2004 tentang TNI, di mana di situ pasal 39 kita tidak boleh berpolitik praktis. Kemudian undang-undang pemilu nomor 7 tahun 2017 apabila TNI aktif melakukan politik praktis, itu akan ada tindakannya itu pidana dan teguran dari komandannya," kata Agus usai upacara serah terima jabatan Panglima TNI di Mabes TNI, Jakarta, Rabu (22/11/2203).

Agus menjelaskan ada hukuman yang telah ditentukan dalam undang-undang tersebut bagi anggota TNI yang melanggar. Dia menerangkan hukuman tersebut berupa pidana juga denda.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Jadi kalau penjara itu 1 tahun kalau dengan dana itu Rp 12 juta sesuai dengan undang-undang tersebut," jelas Agus.

Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto mengatakan TNI sudah memiliki posko pengaduan demi menjaga netralitas prajurit jelang Pemilu 2024. Agus meminta publik untuk lapor ke posko tersebut jika ada oknum TNI yang tidak netral.

"Tentang netralitas TNI dua hari yang lalu sudah kick off tentang netralitas dan pembuatan posko pengaduan. Jadi nanti di wilayah-wilayah ada posko pengaduan. Apabila ada oknum TNI yang tidak netral itu bisa dilaporkan ke pos-pos tersebut," kata Agus kepada wartawan, di Kompleks Istana Negara, Jakarta, Rabu (22/11/2023).

Agus juga telah menginstruksikan kepada seluruh jajarannya untuk memberikan penyuluhan netralitas TNI. Kepada para prajurit, dia juga berpesan untuk menegur jika pimpinannya melakukan politik praktis.

"Saya sudah menginstruksikan pada jajaran di satuan bawah, untuk memberikan penyuluhan tentang netralitas TNI yang sudah tertuang dalam UU 34/2004 (tentang TNI) di situ prajurit tidak boleh berpolitik praktis. Kemudian UU 7/2017 tentang pemilu," ucapnya.

"Apabila ada oknum TNI masih organik melakukan politik praktis, akan ada tindakan pidana ataupun teguran pimpinannya. Itu tertuang dalam buku saku yang kita berikan kepada seluruh prajurit sehingga tau apa yang harus dilakukan dan tidak dilakukan," imbuh Agus.


Co-Kapten Tim Pemenangan Nasional Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN) Sudirman Said merespons sejumlah pihak yang menolak namanya masuk di struktur Timnas AMIN. Sudirman Said menegaskan apa yang terjadi bukanlah pencatutan.

"Enggak dicatut," ucap Sudirman di Sekretariat Koalisi Perubahan di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (22/11/2023).

Dia menuturkan nama-nama yang sempat diumumkan kemarin merupakan rekomendasi dari berbagai pihak, mulai dari capres-cawapres hingga partai koalisi. Menurut Sudirman Said, penolakan itu muncul karena tokoh-tokoh tersebut punya tugas yang membuatnya tidak mungkin masuk ke Timnas AMIN.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Gini, nama-nama kemarin yang diumumkan itu kan sebagian dateng lewat Pak Capres, sebagian Pak Cawapres sebagian partai-partai, sebagian lagi rekomendasi para tokoh-tokoh," ungkapnya.

"Yang kemudian ternyata yang bersangkutan masih punya tugas-tugas yang tidak memungkinkan walaupun orang-orang yang kita sebut selama ini langsung walaupun tidak langsung membantu," lanjutnya.

Kendati begitu, mantan Menteri ESDM itu menghormati pilihan para tokoh tersebut. Namun dia menegaskan pihaknya tidak mencatut nama secara sepihak.

"Jadi karena itu kita hormati Pak Ary Ginanjar, Pak Ridwan Dalimunthe, kemudian Pak Hensat itu memang mereka memilih secara formal independen. Kita hargai itu," tuturnya.

"Nggak ada, nggak ada yang dicatut. Komunikasi ada cuman kita tidak mengira bahwa ada resiko-resiko etik dan profesi itu harus kita hormati," imbuhnya.

Lihat Video: Anies soal IKN: Kalau Mau Pemerataan, Bukan Bangun Kota di Tengah Hutan

[Gambas:Video 20detik]


Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menginstruksikan prajurit TNI agar tidak berpolitik praktis di Pemilu 2024. Jenderal Agus mengatakan prajurit yang berpolitik praktis dapat dikenai sanksi pidana berupa penjara hingga denda.


Sejumlah mahasiswa mendeklarasikan Sumpah Pemuda 2.0. Deklarasi dari gabungan mahasiswa beberapa kampus ini berisi terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) hingga refleksi sembilan tahun masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Adapun deklarasi ini dipimpin oleh Ketua BEM UI Melki Sedek Huang, Ketua BEM Unpad Haikal Febrian Syah, Sekjen SEMA Paramadina Afiq Naufal, Ketua BEM KM UGM Gielbran Muhammad Noor, dan mahasiswa UNNES Fajar Rahmat Sidik. Melki Sadek membuka deklarasi dengan menyinggung putusan MK.

"Bagi kami, putusan MK kemarin tak sedikit pun memberi arti positif bagi generasi kami. la malahan membunuh kepercayaan kami akan terangnya masa depan republik ini," kata Melki Sedek Huang di Gedung Joang '45, Rabu (22/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Melki menyinggung politik dinasti yang kini sedang ramai diperbincangkan sejak putusan MK mengenai batas usia capres-cawapres. Menurutnya, politik dinasti merupakan ancaman nyata bagi anak miskin yang ingin menjadi pemimpin.

"Bangkitnya politik dinasti yang hadir karena pembajakan konstitusi kemarin akan membunuh harapan jutaan pemuda dan anak-anak Indonesia yang bermimpi akan cerahnya masa depan. Politik dinasti adalah ancaman bagi setiap anak-anak miskin yang bermimpi menjadi pemimpin," ucap Melki.

Melki menyebut putusan MK terkait batas usia capres-cawapres hingga hal-hal yang terjadi menjelang Pemilu 2024 menjadi bukti bagaimana akhir dari sembilan tahun kepemimpinan Jokowi.

"Bagi kami, keluarnya putusan MK kemarin dan juga berbagai hal yang terjadi menjelang Pemilu 2024 ini adalah bukti bahwa akhir pemerintahan Pak Jokowi adalah akhir pemerintahan yang betul-betul tidak taat konstitusi dan tidak menegakkan demokrasi dengan baik," ujar Melki.

"Oleh karena itu, catatan bagi kami adalah per hari ini kami tidak tinggal diam untuk hal-hal tersebut, jangan sampai jadi semakin parah," tambahnya.

Selain Melki, Ketua BEM KM UGM Gielbran dengan lantangnya menyamakan demokrasi Indonesia dengan jagung. Hal itu juga diikuti oleh seluruh mahasiswa yang hadir mengikuti deklarasi dengan membawa satu buah jagung.

"Arti dari jagung sendiri artinya, kita tahu bahwa demokrasi kita masih sangat muda usianya. Ini menjadi sebuah pertanda. Kerap ada simbolis bahwa seumur jagung itu usia dari demokrasi kita yang justru semakin ke sini. Meskipun usia kita masih muda, usia demokrasi kita seumur jagung, justru dikebiri dan ditindas dan semakin dimonopoli oleh oknum. Dan justru lupa untuk semakin menyuburkan demokrasi itu," imbuhnya.

Sejumlah mahasiswa deklarasi Sumpah Pemuda 2.0 (Tina/detikcom)

Lihat juga Video: Eks Ketua MK Hamdan Zoelva Jadi Ketua Dewan Pakar Timnas AMIN

[Gambas:Video 20detik]


Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto kembali bicara terkait status Wali Kota Medan Bobby Nasution. Dia menyebut status keanggotaan Bobby Nasution di PDIP otomatis gugur setelah beri dukungan ke paslon lain.

"Mas Bobby memberikan dukungan (Prabowo-Gibran), konstitusi yang melarang itu. Sehingga otomatis keanggotaannya di PDI Perjuangan dengan statusnya itu gugur secara otomatis. Jadi itu yang terjadi," kata Hasto di Nusa Dua, Bali, dilansir detikBali, Rabu (22/11/2023).

Hasto menjelaskan dalam undang-undang partai politik setiap anggota hanya boleh masuk satu partai politik. Namun demikian, Gibran, lanjut Hasto, berbeda dengan Bobby. Menurutnya, Gibran yang sudah menjadi calon wakil presiden (cawapres) Prabowo Subianto telah melalui suatu proses yang saat ini masih menimbulkan banyak kontroversi.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Dan menimbulkan persoalan etika serta manipulasi hukum," imbuhnya.

Saat ditanya kenapa sikap PDIP ke Gibran tidak tegas seperti sikap ke Bobby, Hasto mengatakan sikap tersebut sudah tegas. Sebab, konstitusi sudah di atas aturan partai.

"Ya konstitusi itu lebih tegas di atas peraturan, di atas segalanya," ujarnya.

Baca berita lengkapnya di sini.


Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) berbicara terkait netralitas aparat dalam Pemilu 2024. OSO meyakini jika TNI/Polri dapat menjaga netralitas mereka.

"Jangan pakai netral nggak netral deh. Itu TNI/Polri saya percaya mereka netral dan mereka harus netral," kata OSO di High End, Jakarta Pusat, Rabu (22/11/2023).

OSO menilai TNI/Polri memang harus bersikap netral. Sebab, kata dia, TNI/Polri berasal dari rakyat.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Karena apa? Karena mereka adalah berasal dari rakyat dan menjadi badan atau orang keamanan negara yang melindungi rakyat," paparnya.

Maka, menurutnya, sudah sewajarnya jika TNI/Polri bersikap adil kepada rakyat. Dia pun optimis jika TNI/Polri dapat menjaga netralitasnya dalam Pemilu 2024.

"Jadi memang mereka harus adil kepada rakyat yang sedang bekerja untuk memilih pemimpin yang akan melindungi rakyat itu sendiri," ungkap dia.

"Jadi TNI Polri wajib netral di dalam pemilihan, di mana pemilihan yang dipilih adalah anak bangsa yang akan memimpin negara ini dan akan memimpin mereka juga nanti," sambungnya.


Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pandeglang memerintahkan partai politik dan calon anggota legislatif (caleg) peserta Pemilu 2024 untuk melaporkan dana kampanye. Jika tak melaporkan, KPU Pandeglang bakal mencopot partai dan caleg yang bersangkutan dari peserta pemilu.

"Tentunya memang partai politik juga diwajibkan untuk memberikan laporan, jika tidak memang nanti ada sanksi. Sanksinya dibatalkan menjadi peserta pemilu di wilayah kabupaten dan kota, terus kemudian jika caleg tidak melaporkan juga nanti kemudian tidak akan ditetapkan sebagai calon terpilih," kata Komisioner KPU Pandeglang, Restu Sugrining Umam, Rabu (22/11/2023).

Restu menjelaskan sanksi tersebut berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Dana Kampanye. Dalam aturan itu, setiap peserta pemilu diwajibkan untuk melaporkan dana kampanye.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Semuanya diwajibkan melaporkan dana kampanye. Karena memang pada prinsipnya di PKPU Nomor 18 itu, laporan awal dana kampanye juga wajib. Kemudian RKDK (rekening khusus dana kampanye) laporan awal dana kampanye (LADK) terus kemudian nanti dilaporkan ke kantor akuntan publik," ucapnya.

Restu menyebut KPU Pandeglang saat ini masih melakukan tahapan penerimaan laporan dana kampanye. Menurutnya, batas akhir penyerahan laporan dana kampanye berlangsung sampai tanggal 27 November 2023 atau H-1 masa kampanye.

"Terakhir pembuatan rekening khusus itu sesuai PKPU Nomor 18 Tahun 2023, itu satu hari sebelum masuk ke tahapan kampanye. Artinya memang tahapan kampanye tanggal 28 November kemudian 2023, itu tanggal 27 November," pungkasnya.


Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas irit bicara saat ditanya terkait hebohnya pengakuan Aparatur Sipil Negara (ASN/PNS) Boyolali yang katanya ditarik iuran untuk pemenangan pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD di Pilpres 2024.

"Wah saya belum mendengar, nanti kita cek," kata Anas saat ditemui di Aula Dhanapala Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Rabu (22/11/2023).

Anas juga enggan menanggapi soal pertemuan 8 organisasi kepala desa yang hanya mengundang paslon presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Ia langsung berjalan menaiki mobil dinasnya sambil melontarkan senyum kepada para awak media.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Sebelumnya viral seorang perempuan berseragam PNS Pemkab Boyolali mengaku ada arahan dari bupati setempat untuk memenangkan Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024.

Perempuan itu juga menyebut ASN Boyolali ditarik iuran untuk pemenangan. Jika tidak mau, akan dipindah yang jauh dari tempat tinggalnya.

Terbaru ada video unggahan akun X @PartaiSocmed menunjukkan belasan orang yang diduga ASN Boyolali berkumpul dalam satu ruangan dan mengembalikan uang iuran tersebut.

"Karena kita sudah bulat untuk dibubarkan, kita bubarkan. Kemudian uang yang sudah terkumpul kita bagikan," ucap pria berkemeja hitam yang membacakan kesimpulan rapat.

"Setelah kita tidak ada organisasi ASN Paguyuban ini, nek panjenengan ada sikap, tindakan, perilaku, gerakan, mengarah ketidaknetralan menjadi tanggung jawab masing-masing," sambungnya.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Boyolali, Jawa Tengah pun bergerak menelusuri dugaan tersebut. Perkembangan hasil penelusuran akan dilaporkan ke tingkat provinsi dan diteruskan ke Bawaslu pusat.

Bupati Boyolali Membantah

Terkait beredarnya video pengakuan ASN Boyolali itu, Bupati Boyolali Mohammad Said Hidayat langsung membantahnya. Ia menegaskan dirinya tidak pernah memerintahkan atau mengarahkan agar ASN memilih salah satu capres.

"Pertanyaannya, pernah mendengar saya memerintahkan seperti itu? Pernah mendengar? Semua pernah mendengarkan? Ya sudah jawabannya itu. Artinya bupati tidak pernah memerintahkan untuk itu (mengarahkan ASN untuk memilih calon dan partai tertentu)," kata Said Hidayat kepada wartawan dikutip dari detikJateng, Rabu (15/11).

Sementara itu, ditanya perihal iuran ASN untuk pemenangan parpol seperti yang disebutkan perempuan dalam video itu, Said juga membantahnya.

"Kan sudah saya jawab, apa pernah mendengarkan saya perintahkan itu? Kalau bisa ya sampaikan saja, ya yang menyampaikan siapa, artinya apakah itu pernah mendengarkan langsung perintah bupati seperti itu apakah ada atau tidak," tegas dia.


Ketua Umum Projo yang juga Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi tak masuk dalam Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto=Gibran Rakabuming Raka meski Projo mendukung Prabowo-Gibran. Budi mengatakan dirinya fokus di Kemenkominfo.

"Ya nggak apa-apa, kita kan Menteri Kominfo mosok masuk TKN," kata Budi Arie di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (22/11/2023).

Budi Arie menyebut dirinya menunggu hanya perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dia mengatakan akan masuk di dalam tim pemenangan jika ditugaskan oleh Presiden Jokowi.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Nggak ah (banyaknya Menteri jadi anggota TKN), kita mah nunggu perintah presiden aja, kalau masuk, masuk, kalau nggak, nggak kan, gitu aja," katanya.

Sebagai informasi, TKN Prabowo-Gibran sudah mengumumkan struktur resminya. Nama Budi Arie tak ada, namun ada nama Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) Projo Panel Barus.

Panel juga telah mengundurkan diri sebagai komisaris di salah satu anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Panel mundur usai resmi menjadi Wakil Ketua dalam TKN Prabowo-Gibran di Pilpres 2024.

Lihat juga Video: TKN soal Susi Gabung Kubu Prabowo: Tinggal Menunggu Waktu

[Gambas:Video 20detik]


Ketua DPD II Golkar Parepare, Sulawesi Selatan (Sulsel) Erna Rasyid Taufan merespons rekomendasi DPP Golkar yang menyiapkannya maju bertarung di Pilwalkot Parepare. Istri mantan Wali Kota Parepare Taufan Pawe ini mengaku siap menjalankan perintah partai.

"Saya sebagai ketua Golkar tentunya harus siap apapun keputusan partai dan semoga Allah izinkan sehingga saya mudah menjalaninya," kata Erna kepada detikSulsel, Rabu (22/11/2023).

Kendati demikian, Erna mengaku saat ini dirinya masih fokus menghadapi Pileg 2024. Dia mengatakan ada 25 caleg Golkar Parepare yang hendak dikawal.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Saya ini fokus pada caleg-caleg di Parepare sebanyak 25 orang," ujar Erna.

Dia mengatakan saat ini dirinya tengah menjalani ibadah umroh. Menurutnya, hal ini merupakan salah satu usaha untuk menyiapkan diri dalam menghadapi momentum politik yang mereka sekeluarga sama-sama maju sebagai caleg.

"Saya saat ini menjalani ibadah umroh. Ini memang menjadi kebiasaan kami ketika menghadapi suatu hal yang besar, suami saya (Taufan Pawe) nyaleg di DPR RI dan anak saya (Ilhamsyah) nyaleg di DPRD Kota Parepare," paparnya.

Diketahui, DPP Golkar mengusung 31 nama calon kepala daerah di Sulsel untuk maju di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Figur yang diusung masih akan diseleksi di tengah berjalannya tahapan pemilu.

Ketua Bappilu Golkar Sulsel La Kama Wiyaka mengatakan nama-nama yang diusung merupakan perekrutan awal. Kandidat yang diajukan masih akan dievaluasi.

"Sebagai perekrutan awal, masih akan dievaluasi," ujar La Kama kepada detikSulsel, Jumat (17/11).

13 Rumah Hanyut-3 Warga Tewas Akibat Banjir Parepare, Apa Penyebabnya?


Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Cak Imin), mendapatkan pertanyaan soal jatah menteri bila memenangi Pilpres 2024. Pertanyaan itu disampaikan di acara Dialog Terbuka Muhammadiyah Bersama Calon Pemimpin Bangsa di Edutorium UMS Solo.

Usai dialog berakhir, modulator dalam acara itu Prof. Dr. H. Abdul Mu'ti sempat berseloroh dengan bertanya apakah akan ada menteri yang dipilih dari Muhammadiyah oleh paslon dengan singkatan AMIN itu.

"Kalau saya boleh tanya, kalau yang tadi kan pertanyaan ilmiah semua. Saya tanya yang tidak ilmiah tapi penting. Kalau Mas Anies dan Gus Cak Imin jadi Presiden dan Wakil Presiden, apakah akan mengangkat menteri dari Muhammadiyah," kata Abdul Mu'ti, Rabu (22/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Pertanyaan itu pun membuat AMIN dan para peserta dalam dialog tersebut tertawa. Anies pun menanggapinya.

Anies mengatakan, era Presiden Joko Widodo (Jokowi), Muhammadiyah mendapatkan jatah kursi menteri sehingga hal serupa akan ia lakukan.

"Pak Jokowi saja memberikan tempat, apalagi kita," kata Anies.

Pernyataan Anies itu pun ditambahi Cak Imin. Dia menilai menteri yang berasal dari Muhammadiyah selalu ada.

"Setiap periode kepemimpinan nasional, kayaknya tidak pernah berani meninggalkan menteri dari Muhammadiyah, apalagi kita berdua," tutup Cak Imin.

Anies: Saya Ini Diamanati Buat Jadi Capres, Uang Tidak Punya


Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono memberikan arahan ke jajarannya dalam Townhall Meeting Penyelenggaraan Kinerja Kewilayahan. Dalam acara tersebut, Heru mewanti-wanti jajarannya untuk bersikap netral menjelang Pemilu 2024.

"Jelang Pemilu hati-hati, kita semua, ASN, termasuk saya. Saya tidak pernah perintahkan macam-macam kepada bapak loh ya, saya tidak pernah memerintah macam-macam. Aturannya satu, netral. Kalau kita netral kan enak," kata Heru di hadapan para pejabat Pemprov DKI di Balai Agung, Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (22/11/2023).

Heru mengingatkan media sosial ASN juga akan dipantau. Dia mengingatkan jajarannya tak berfoto dengan gaya mirip kampanye.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Foto sudah diatur, tidak boleh tanda-tanda mirip-mirip atau sama. Itu juga ada survei lho. Pak lurah paling jauh itu dipantau juga. Sudah bekerja saja, kalau kita netral kan enak. Datang duduk ya kerja bantu warga bereskan program-program kerja," ujarnya.

Heru juga menyinggung soal atribut kampanye yang akan dipasang di DKI Jakarta. Dia mengingatkan jajarannya memberikan kebebasan pemasangan atribut kampanye selama sesuai aturan.

"Mengenai atribut kampanye sudah diatur. Ya, namanya pesta demokrasi biarkan saja, mau pasang spanduk, mau pasang baliho, umbul-umbul, selama 3 bulan, yang tidak boleh di mana, itu ada aturannya," ujarnya.

Heru kemudian menjelaskan risiko yang akan diterima ASN jika terbukti tidak bersikap netral dalam Pemilu 2024. Salah satunya pemberhentian dari jabatan.

"(Ada sanksi) berupa teguran, lalu penundaan gaji, terus penurunan. Diberhentikan dari jabatan. Kalau di lurah ya diberhentikan sebagai lurah," pungkasnya.

Lihat juga Video: Panglima TNI Ingatkan Prajurit Tak Berpolitik Praktis, Ada Sanksi Pidana!

[Gambas:Video 20detik]


Ahmad Ridwan Dalimunthe meminta namanya dikeluarkan dari timses Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar atau Timnas AMIN. Ridwan Dalimunthe menegaskan posisinya netral di Pemilu mendatang.

Alasan saat ini dirinya masih menjadi bagian dari grup media besar yang mengharuskan medianya bersikap netral dalam kontestasi pemilu, baik pileg maupun pilpres.

"Saya merasa terhormat dan mengucapkan terima kasih atas pencantuman nama saya. Namun karena saya dalam posisi yang harus netral dalam kontestasi Pemilu 2024, saya menyatakan tidak bersedia," katanya di Jakarta, Rabu (22/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dalam kesempatan itu Ridwan juga meminta agar namanya dikeluarkan dari daftar Dewan Pakar di Timnas AMIN. Untuk diketahui, dewan pakar ini dipimpin eks ketua MK Hamdan Zoelva.

Lebih lanjut, Ridwan menyatakan dirinya dan grup media tempatnya bernaung akan terus mendukung pemilu yang bersih, jujur, aman, dan damai.

Simak juga Video: Anies soal IKN: Kalau Mau Pemerataan, Bukan Bangun Kota di Tengah Hutan

[Gambas:Video 20detik]


Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo kembali menggelar rapat di gedung High End, Menteng, Jakarta Pusat. Plt Ketum PPP Muhammad Mardiono mengatakan rapat kali ini untuk mematangkan strategi menjelang kampanye Pemilu 2024.

"Yang pasti kita akan semakin mematangkan dalam rangka kita memasuki waktu kampanye, kampanye sudah tinggal beberapa hari lagi ya, tanggal 28 (November), kita ingin memastikan bahwa mesin politik kita dalam rangka untuk menghadapi kampanye ini kita sudah berjalan dengan baik, sistematis," kata Mardiono di High End, Jakarta Pusat, Rabu (22/11/2023).

Mardiono berkomitmen pihaknya akan bekerja bersama rakyat. Maka, kata dia, pihaknya pun tidak akan menggunakan propaganda yang bersifat palsu.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Jadi kita nggak mau dengan propaganda-propaganda palsu, apalagi juga kita menyampaikan janji-janji yang palsu, itu kita akan terhindar dari hal-hal itu, kita akan mencoba berkontestasi secara fair, terbuka jujur, tentu untuk meraih kemenangan itu ya kita harus mempersiapkan diri secara sistematis," ungkap dia.

Mardiono menjelaskan jika rapat hari ini hanya akan dihadiri oleh pengurus TPN dan beberapa ketua umum partai. Dia menyebut Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri tidak dapat hadir lantaran tengah dinas ke luar kota.

"Kalau nggak salah Ibu Mega tidak hadir, mendelegasikan kepada ketum-ketum yang memang hari ini bisa hadir, karena memang ibu kalau tidak salah ada dinas ke luar kota," jelasnya.

"Tetapi secara virtual komunikasi semuanya tetap berjalan dari waktu ke waktu, nanti hasilnya disampaikan," imbuh dia.


Dalam sistem presidensial, menteri adalah pembantu presiden untuk melayani rakyat. Tidak dikenal adanya visi dan misi menteri, yang ada menteri hanya menerjemahkan serta menjalankan visi dan misi dari presiden. Untuk itu, akan terasa anomali ketika menteri yang diangkat oleh presiden untuk membantunya kemudian maju dalam kontestasi pemilihan presiden dan wakil presiden tanpa mengundurkan diri.

Mundurnya seorang menteri merupakan upaya untuk menjaga etika politik pejabat publik. Sebab, pemilu menjadi upaya untuk menghasilkan pemimpin yang memiliki integritas dan menjunjung tinggi etika. Pengunduran diri menteri tentu dapat menciptakan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan terwujudnya etika politik pejabat publik.

Saat ini di antara tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden yang telah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 13 November 2023 lalu terdapat dua orang menteri aktif. Menteri tersebut yakni Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan dan Mahfud MD sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam). Setidaknya hingga tulisan ini dibuat belum terlihat gelagat di antara menteri-menteri ini akan mengundurkan diri.

Secara yuridis, Pasal 170 ayat (1) UU 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menentukan bahwa pejabat negara yang dicalonkan sebagai calon presiden atau calon wakil presiden harus mengundurkan diri dari jabatannya, kecuali presiden, wakil presiden, pimpinan dan anggota MPR, DPR, DPD, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota.

Lebih lanjut, penjelasan pasal di atas menegaskan kategori pejabat negara meliputi Ketua/Wakil Ketua/Ketua Muda Hakim, Hakim Agung, Hakim Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Komisi Pemberantasan Korupsi, menteri, duta besar, dan pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh UU. Artinya, menteri diharuskan mundur dari jabatannya.

Namun ketentuan itu dibatalkan oleh MK melalui Putusan Nomor 68/PUU-XX/2022. MK berpendapat, pengunduran diri menteri tidak berbanding lurus dengan perlindungan hak konstitusional yang dimiliki oleh pejabat yang bersangkutan. Terlebih di dalam mendapatkan jabatannya, menteri dianggap memerlukan perjalanan karier yang panjang, bisa jadi di saat itulah sesungguhnya puncak karier dari seorang Menteri.

MK hanya mensyaratkan menteri harus mendapat persetujuan dan izin cuti dari presiden. Argumentasi MK terlihat terlalu politis tanpa mempertimbangkan aspek etika dari pejabat publik dan kemungkinan terjadinya conflict of interest serta penyelewengan dari seorang menteri.

Mencegah Divided Executive

Jika menteri tidak mengundurkan diri di saat presiden masih satu periode, maka akan muncul head to head antara presiden incumbent dengan menteri yang menjadi pembantunya. Kondisi ini akan semakin diperparah apabila menteri mengalahkan presiden incumbent. Rusaknya kinerja pemerintahan akan menjadi taruhan ketika calon presiden yang merupakan menteri berhasil memenangkan kontestasi pemilihan presiden, sementara presiden incumbent masih melanjutkan sisa masa jabatan hingga akhir masa jabatan.

Namun jika presiden telah memasuki periode kedua masa jabatannya, menteri yang tidak mengundurkan diri saat maju dalam pemilihan presiden dan wakil presiden akan menimbulkan kondisi dilematis dan sekaligus potensial merusak bangunan sistem pemerintahan. Dapat dibayangkan, bila ketentuan mundurnya seorang menteri tidak dibatasi, sangat mungkin terjadi beberapa orang menteri seperti saat ini maju sebagai calon presiden atau calon wakil presiden.

Terciptanya rivalitas antar kementerian negara sulit dihindari karena terjebak dalam memberikan dukungan terhadap menteri di masing-masing kementerian. Ditambah bila presiden incumbent menunjukkan dukungannya pada salah satu menteri, maka potensi terseretnya pemerintahan dalam politik praktis yang tidak netral semakin terbuka lebar. Keadaan seperti ini dikenal dengan istilah terbelahnya pemerintahan (divided executive).

Besarnya kerusakan dari divided executive perlu dihindari, hal ini akan berdampak serius kepada kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Kekuasaan negara yang besar dianggap hanya akan digunakan oleh segelintir orang untuk kepentingan politik.

Menteri yang memiliki akses kekuasaan dan informasi dapat digunakan untuk kepentingan pribadi atau partai tertentu. Sementara menteri lain yang mempunyai pengaruh atas aparatur negara, dapat menggunakan posisinya untuk mengintimidasi atau memberikan tekanan terhadap pejabat yang dianggap tidak mendukungnya dalam kontestasi pemilu.

Korupsi dan Penyalahgunaan Kewenangan

Sesungguhnya pejabat negara yang diangkat maupun yang dipilih memiliki jabatan yang erat hubungannya dengan persoalan netralitas. Seorang menteri yang tidak mundur dari jabatannya saat maju sebagai calon presiden atau calon wakil presiden akan berpotensi melakukan korupsi anggaran dan penyalahgunaan kewenangan. Modelnya antara lain dapat berupa penyalahgunaan dana kementerian untuk kampanye terselubung, menteri dapat dengan leluasa memanfaatkan anggaran publik untuk kepentingan kampanye politik dengan mengalokasikan dana berupa program-program proyek infrastruktur atau sosial. Perilaku ini dapat saja berujung korupsi yang tidak jarang melibatkan langsung menteri terkait.

Untuk pemerintahan Presiden Jokowi, ini merupakan alarm bahaya mengingat jumlah menteri yang terjerat kasus korupsi saat ini adalah yang paling banyak yaitu enam orang menteri. Ini belum termasuk dugaan penerimaan gratifikasi Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej yang sedang ditangani KPK. Jika dibandingkan masa dua presiden sebelumnya, pada masa pemerintahan Megawati, hanya ada tiga orang menteri yang terjerat korupsi, sedangkan, selama pemerintahan SBY ada lima orang menteri tersandung kasus korupsi (dataindonesia.id).

Selain potensi korupsi, penyalahgunaan fasilitas pemerintah juga berpeluang besar terjadi. Menteri dapat memanfaatkan fasilitas pemerintah secara sewenang-wenang, seperti kendaraan dinas, kantor pemerintah, atau sumber daya lainnya untuk keperluan kampanye politik pribadi. Perbuatan lancung ini dapat mencakup penggunaan mobil dinas untuk keperluan kampanye atau penyelenggaraan acara kampanye di kantor pemerintah.

Akhirnya, menyitir pendapat filsuf Aristoteles bahwa membangun politik negara yang bermartabat merupakan upaya mengubah kehidupan rakyat dari sekadar hidup belaka (bare life) menjadi hidup yang lebih baik (good life). Semua itu akan terwujud dari calon pemimpin yang tidak hanya mengerti hukum, namun juga menjunjung tinggi etika.

Helmi Chandra SY dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, peneliti Pusat Kajian Bung Hatta Anti Korupsi (BHAKTI)


Polda Sumut disebut memeriksa semua komisioner Bawaslu Kota Medan. Pemeriksaan itu terkait kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) anggota Bawaslu Azlansyah Hasibuan dalam kasus pemerasan calon legislatif (caleg).

Kabid Humas Polda Sumut Kombes Hadi Wahyudi membenarkan informasi itu. Dia mengatakan komisioner itu diperiksa sebagai saksi.

"Betul, dipanggil dalam kapasitas saksi," kata Hadi, Rabu (22/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Hadi belum memerinci lebih jauh soal siapa saja yang diperiksa terkait kasus itu. Namun, mantan Kapolres Biak, Papua itu, mengatakan pemeriksaan tersebut dilakukan beberapa hari yang lalu.

"Belum tahu siapa-siapanya. (Diperiksa) sudah beberapa hari lalu," jelasnya.

Sebelumnya, Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia juga mengkritik soal kasus OTT itu. Dia menilai penangkapan itu memprihatinkan.

"Saya juga cukup menyayangkan kasus Bawaslu di Medan saya kan baru pulang dari sana, saya memang sudah banyak tinggal di sana, di Sumatera Utara ini menjadi keprihatinan kita semua," kata Doli kepada wartawan di gedung DPR RI, Jakarta, Senin (20/11) seperti dikutip dari detikNews.

Doli mengatakan perbuatan Azlan itu memalukan. Doli bicara kemungkinan ada anggota KPU di Medan yang terlibat dalam praktik itu.

"Coba bayangkan, ada penyelenggara Pemilu yang kita harapkan konsentrasi di dalam penyelenggaraan Pemilu ini masih sempat-sempatnya main-main transaksional kaya begitu ini memalukan menurut saya," ujar Doli.

"Makanya tadi saya sampaikan, saya tadi malam sudah datang ke Medan koordinasi dengan pihak kepolisian segala macam, hari ini itu lima-limanya dipanggil, lima komisioner dipanggil, kemungkinan ada melibatkan anggota KPU juga di Kota Medan," sambungnya.

Untuk diketahui, Azlan dan seorang rekannya Fahmy Wahyudi Harahap telah ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus tersebut. Sementara, satu pria yang sempat diamankan saat kejadian itu dibebaskan karena tidak terbukti terlibat dalam pemerasan caleg itu.

Hadi mengatakan Azlansyah merupakan pihak yang meminta uang tersebut kepada korban. Sementara pelaku Fahmy berperan sebagai perantara.

"AH memang dia meminta (uang), FWH sebagai penghubung, perantara," kata Hadi, Jumat (17/11).

Sementara untuk IG yang sempat diamankan dalam kasus itu, Hadi mengatakan IG hanya mengantar Fahmy ke hotel tersebut. Dari hasil penyelidikan, IG dinyatakan tidak terlibat.

"Dia (IG) mengantar temannya FWH," jelasnya.

Detik-detik Anggota Bawaslu Medan Kena OTT di Hotel JW Marriott


Capres nomor urut 1, Anies Baswedan, mengkritik langkah pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dengan tujuan pemerataan yang menurutnya justru menimbulkan ketimpangan yang baru. Ketua DPP Golkar Ace Hasan Syadzily heran dengan kritik Anies lantaran seharusnya Anies memahami selama ini kegiatan ekonomi terpusat di Pulau Jawa.

"IKN ini sudah menjadi keputusan negara. Saat ini sedang dituntaskan Presiden Jokowi agar penggunaannya dapat dimulai tahun 2024 nanti. Harusnya Pak Anies tahu bahwa selama ini ekonomi kita lebih banyak terkonsentrasi di Pulau Jawa, khususnya di Jakarta," kata Ace kepada wartawan, Rabu (22/11/2023).

Ace menyebut kondisi di Jakarta telah melebihi daya tampungnya saat ini. Menurut dia, pemindahan ibu kota baru ke Kalimantan Timur sebagai bentuk langkah pemerataan pembangunan.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Daya tampung Jakarta sebagai ibu kota pemerintahan dan pusat aktivitas ekonomi sudah sangat over capacity. Pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur ini salah satu tujuannya mendorong pemerataan pembangunan dan konektivitas antarwilayah dapat lebih terjangkau," kata Ace.

"Kebijakan pemindahan IKN ini sebagai ikhtiar agar kita mewujudkan Indonesia sentris," lanjutnya.

Diberitakan sebelumnya, Anies ditanya pendapatnya soal pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN saat acara dialog terbuka Muhammadiyah di UMS Surakarta. Salah satu panelis Siti Zuhro menanyakan apakah IKN prospektif untuk Indonesia.

Anies lantas menjawab bahwa tujuan membangun kota baru tidak akan menghasilkan pemerataan baru. Menurutnya, pembangunan kota baru hanya membuat ketimpangan dengan daerah sekitarnya.

"Yang IKN tadi, saya numpang jawab statement itu. Ketika tujuan membangun kota baru dan ibu kota baru adalah dengan alasan pemerataan, maka itu tidak menghasilkan pemerataan yang baru, mengapa? Karena itu akan menghasilkan sebuah kota baru yang timpang dengan daerah-daerah di sekitarnya," kata Anies dalam acara tersebut, seperti dikutip dari YouTube tvMu Channel, Rabu (22/11).

"Karena membangun 1 kota di tengah hutan itu sesungguhnya menimbulkan ketimpangan yang baru. Jadi antara tujuan dengan langkah yang dikerjakan itu nggak nyambung. Kami melihat di sini problem, karena itu ini harus dikaji secara serius karena tujuan kita Indonesia yang setara, Indonesia yang merata, argumennya sama, tapi menurut kami langkahnya bukan dengan membangun satu kota, tapi justru dengan membesarkan seluruh kota yang ada di seluruh Indonesia," tuturnya.

Lihat juga Video: Anies soal IKN: Kalau Mau Pemerataan, Bukan Bangun Kota di Tengah Hutan

[Gambas:Video 20detik]


Calon Presiden Anies Baswedan memberikan kritik keras pada kebijakan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan. Menurutnya, tujuan pemerataan ekonomi daerah yang menjadi cita-cita utama pembangunan IKN nampaknya akan gagal terwujud.

Menurutnya, pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur nampaknya hanya akan sia-sia dan justru membuat ketimpangan baru di kawasan Indonesia tengah dan timur.

"Ketika tujuan membangun kota baru dan ibu kota baru adalah dengan alasan pemerataan maka itu tidak menghasilkan pemerataan yang baru. Mengapa? Karena itu akan menghasilkan sebuah kota baru yang timpang dengan daerah-daerah yang ada di sekitarnya," ungkap Anies dalam acara dialog terbuka Muhammadiyah yang disiarkan virtual di YouTube Muhammadiyah Channel, Rabu (22/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Menurutnya bila ingin meratakan pembangunan di Indonesia yang seharusnya dilakukan adalah membangun kota-kota kecil menjadi kota menengah, dan membangun kota-kota menengah menjadi kota besar.

Secara sporadis hal itu yang harusnya dilakukan agar pemerataan ekonomi bisa dilakukan. Bukan malah membangun sebuah kota baru di tengah kawasan hutan.

"Kalau mau meratakan (ekonomi) Indonesia, maka bangun kota kecil menjadi menengah, kota menengah menjadi besar di seluruh wilayah Indonesia. Bukan hanya membangun satu kota di tengah-tengah hutan, karena membangun satu kota di tengah hutan itu sesungguhnya menimbulkan ketimpangan yang yang baru," papar Anies.

Menurutnya, tujuan utama IKN dan langkah yang diambil tidak sinkron. "Jadi ini antara tujuan dengan langkah yang dikerjakan itu tidak nyambung," katanya.

Anies bilang bila dirinya menjadi presiden usai Pemilu 2024, proyek IKN akan dikaji ulang secara serius. Hal ini dilakukan agar tujuan-tujuan pemerataan ekonomi bisa dicapai.

"Kami melihat di sini problem ini problem karena itu ini harus dikaji secara serius karena tujuan kita yang saya sampaikan tadi Indonesia yang setara Indonesia yang merata," tutur Anies.

"Argumennya sama tapi menurut kami langkahnya bukan dengan membangun satu kota tapi justru dengan membesarkan semua kota yang ada di seluruh Indonesia," pungkasnya.

Ibu kota baru sebetulnya sudah ada idenya sejak zaman Presiden Soekarno. Namun, realisasi pembangunan ibu kota baru tepatnya IKN Nusantara di Kalimantan Timur sendiri baru dibesut pertama kali di zaman pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Berulang kali di berbagai kesempatan, Jokowi memaparkan salah satu alasan utama pemindahan ibu kota dari Jakarta adalah membuat pemerataan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Saat melakukan groundbreaking Kantor Bank Indonesia di IKN, Kamis 2 November 2023 yang lalu, Jokowi memaparkan selama ini dari total 278 juta penduduk di Indonesia, 56% penduduk tinggal di Jawa. Hal ini menimbulkan kepadatan hanya pada satu pulau, padahal sebagai negara Kepulauan, Indonesia punya total 17 ribu pulau yang terbentang dari Sabang sampai Merauke.

Kepadatan ini juga membuat pertumbuhan ekonomi tidak merata. Dari total perputaran uang yang ada di Indonesia, sebanyak 58%-nya hanya berputar di Jawa saja, utamanya lagi di Jakarta sebagai ibu kota.

Menurutnya, fakta-fakta ini memperlihatkan bahwa Pulau Jawa bebannya sudah kelewat batas dan perlu didistribusikan, termasuk juga perputaran ekonominya. Caranya adalah dengan memindahkan ibu kota ke Kalimantan Timur yang letaknya berada di tengah-tengah Indonesia.

"PDB ekonomi, perputaran ekonomi kita 57-58% juga hanya ada di Pulau Jawa, lebih utamanya lagi Jakarta. Maka beban pulau Jawa, beban Jakarta itu sudah di luar kapasitas yang dimiliki," papar Jokowi.

"Kita perlu pemerataan, pemerataan pembangunan, ekonomi, dan infrastruktur," tegasnya.


Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengomentari rencana pertemuan lanjutan Puan Maharani dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hasto menyebut Puan sudah bertemu Jokowi dalam kapasitas mewakili institusi yang dipimpin masing-masing.

Dilansir detikBali, Hasto enggan merinci ketika disinggung kemungkinan Puan membahas posisi Jokowi di PDIP dalam pertemuan lanjutan itu. "Pertemuan itu dilaksanakan antarinstitusi. Misalnya kemarin Mbak Puan selaku Ketua DPR bertemu dengan Pak Jokowi sebagai presiden," ujar Hasto di Nusa Dua, Bali, Rabu (22/11/2023).

Hasto menegaskan PDIP masih berkomitmen mengawal pemerintahan Presiden Jokowi hingga masa jabatannya berakhir. "Menteri-menteri dari PDIP punya komitmen yang tinggi, berdedikasi dalam bangsa dan negara di bawah kepemimpinan Pak Jokowi," imbuh Hasto.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Hasto juga tak menjawab secara lugas ketika ditanya status Jokowi di partai berlambang banteng moncong putih itu. Ia justru menyinggung komitmen seseorang ketika menjadi pemimpin. Ia juga mengungkit manipulasi hukum di Mahkamah Konstitusi (MK).

"Maka untuk menjadi pemimpin, proses itu sangat penting. Ketika proses itu di awal dengan manipulasi hukum, direkayasa di Mahkamah Konstitusi," ungkap Hasto.

Baca di sini.

Lihat juga Video: Puan Sampaikan Kesepakatan MIKTA: Perkuat Multilateralisme-Diplomasi Parlemen

[Gambas:Video 20detik]


Calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan, kembali mengritik Ibu Kota Nusantara atau IKN dengan menyebut langkah pemerintah bermasalah dan tidak nyambung. Juru Bicara Partai Demokrat Irwan menilai Anies mencla-mencle terkait IKN.

"Sikap Anies terkait IKN ini mencla mencle. Sekali waktu mengatakan bahwa IKN ini amanah UU siapapun presidennya harus melaksanakan, tapi di sisi lain IKN tidak masuk dalam visi-misinya sebagai capres yang didaftarkan ke KPU RI. Bahkan Anies mengatakan IKN justru langkah pemerintah yang bermasalah," kata Irwan kepada wartawan, Rabu (22/11/2023).

Irwan justru menilai logika Anies yang hendak memeratakan pembangunan dengan membangun seluruh kota di Indonesia justru menunjukkan pemikiran yang tidak strategis. Menurutnya, Anies tidak tahu beda membangun kota dengan membangun ibu kota baru.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Logika Anies yang membandingkan dengan membangun 1 Ibu Kota Baru dengan membesarkan seluruh kota di Indonesia itu justru mengkonfirmasi bahwa Anies bukan strategic leader. Anies bahkan tidak tahu membedakan pembangunan kota dengan pembangunan ibu kota baru," ucapnya.

Lebih lanjut, anggota DPR dari dapil Kalimantan Timur ini menyebut IKN justru sebuah transformasi ekonomi dan peradaban bangsa. Dia menegaskan IKN bisa menjadi jembatan untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045 dengan tetap bermuara pada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

"IKN adalah sebuah transformasi ekonomi dan peradaban bangsa bukan sekedar memindahkan pemerintahan dari Jakarta ke Kaltim. IKN justru bisa menjadi jembatan negeri yang memastikan visi Indonesi Emas 2045 bisa tercapai," tegasnya.

"Muara IKN adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apalagi jika melihat kontribusi ekonomi daerah timur baru 15% terhadap perekonomian Indonesia. Pemindahan ini merupakan salah satu strategi untuk menggeser porsi pertumbuhan pembangunan semua bidang dari barat, lebih ke timur," lanjut dia.

Simak pernyataan Anies di halaman berikutnya.

Simak Video: Anies soal IKN: Kalau Mau Pemerataan, Bukan Bangun Kota di Tengah Hutan

[Gambas:Video 20detik]

Halaman 1 2 Selanjutnya


Kapolda Sulawesi Tengah (Sulteng) Irjen Agus Nugroho, menegaskan Polri patuh pada Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002. Dalam undang-undang, ada aturan tentang Polri yang tak memiliki hak pilih dan tak boleh terlibat politik praktis.

"Saya hanya menyampaikan satu hal saja, sesuai dengan amanat UU Nomor 2 Tahun 2002, bahwa Polri bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri dalam politik praktis." tegas Agus dalam konferensi pers di Kantor Bawaslu Sulteng, Rabu (22/11/2023).

Agus menuturkan keterlibatan Polri dalam pesta demokrasi fokus pada sisi keamanan. Agus menuturkan hal ini sudah disampaikan dirinya dalam berbagai forum.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Polri berfokus kepada keamanan, agar Pemilu 2024 dapat berlangsung dengan aman, damai, dan sejuk," ucap Agus.

"Jadi bukan hanya Saya sampaikan pada forum ini saja, tetapi pada berbagai forum termasuk kepada seluruh jajaran Polda Sulteng, itu saja terima kasih," sambung dia.

Kapolri Tekankan Netralitas, Kawal Pemilu Damai 2024

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dalam tiap kesempatan, mengajak masyarakat menjaga kebersamaan dan tak terpecah meski berbeda pilihan dalam pemilu. Dia mengatakan Polri sangat mendukung bila masyarakat menggelar deklarasi pemilu damai.

"Dan itu tolong kita jaga bersama. Oleh karena itu, kami selalu berkeliling untuk menyampaikan dan menyaksikan deklarasi pemilu damai. Karena itu penting buat masyarakat kita yang tentunya akan terdampak karena perbedaan pendapat," kata Jenderal Listyo di Istana Wapres, Jakarta, Selasa (14/11).

Kapolri mengajak masyarakat tidak terpecah belah meski berbeda pilihan dalam pemilu. Dia tak ingin ada perpecahan hanya karena perbedaan pendapat.

"Dan kita tak ingin terjadi polarisasi terhadap anak-anak bangsa karena persatuan dan kesatuan itu lebih diutamakan," ucapnya.

Jenderal Sigit juga meminta masyarakat melapor jika menemukan oknum polisi yang berbuat lebih dari pengamanan, termasuk tidak netral. Namun dia meminta pelaporan disertai bukti dugaan pelanggaran.

"Dan kalau ada pertanyaan, kalau ada yang melanggar komitmen itu? Ya silakan dilapor, tentu saja kita akan proses. Namun sebaiknya harus ada bukti yang cukup, jangan hanya framing, jangan hanya isu, tapi juga ada bukti yang cukup," jelasnya.


Kepala Satpol PP DKI Jakarta Arifin menegaskan, pihaknya menunggu arahan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk dapat menurunkan Alat Peraga Kampanye (APK). Dia mengatakan KPU dan Bawaslu merupakan pihak yang berwenang dalam menentukan apakah baliho atau spanduk yang di pasang melanggar ketentuan.

"Kalau penurunan itu permintaan bukan inisiatif dari Pol PP. Ketika Bawaslu menemukan ada pelanggaran pemasangan APK di tempat yang dilarang, Bawaslu di kota maupun kecamatan itu meminta bantuan dari Pol PP untuk menurunkan," kata Arifin kepada wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Rabu (22/11/2023).

Arifin menuturkan pihaknya menunggu KPU terkait titik-titik mana saja di Jakarta yang dilarang untuk memasang APK. Dia menyebut pencopotan APK harus ada dasar berita acara permintaan yang ditandatangani Panitia Pengawas (Panwas).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Nanti KPU yang menetapkan dengan Keputusan KPU. Kita tunggu saja. Belum (tahu lokasinya), nanti KPU yang menentukan. Kita serahin ke penyelenggara Pemilu, KPU dan Bawaslu," ujar Arifin.

"Jadi ketika ada permintaan dari Bawaslu untuk penurunan atribut-atribut kampanye, tentunya harus ada tanda tangan berita acara dari Panwas yang meminta untuk diturunkan. Jadi semata-mata Pol PP itu membantu tugas-tugas penyelenggara Pemilu dalam hal ini KPU dan Bawaslu," pungkasnya.

Sebagai informasi, masa kampanye Pemilu 2024 dimulai pekan depan. Komisi Pemilihan Umum (KPU) memfasilitasi peserta Pemilu 2024 untuk pemasangan alat peraga kampanye (APK).

Berdasarkan Keputusan KPU Nomor 1621 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum, yang dilihat, Rabu (22/11), jenis pemasangan APK di antaranya papan reklame elektronik (videotron) dan baliho. Pemasangan APK itu difasilitasi untuk pasangan capres-cawapres dan parpol peserta Pemilu 2024.

KPU akan memfasilitasi pemasangan APK pada baliho dan papan reklame elektronik (videotron) masing-masing dua buah, meliputi pasangan capres-cawapres dan parpol peserta pemilu. Penyerahan materi dan desain APK dilakukan pada 13-23 November 2023. Berikut ini bunyinya:

A. Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Tempat Umum

1. Jenis, Jumlah, Lokasi, dan Spesifikasi APK

a. KPU memfasilitasi pemasangan APK dengan jenis dan spesifikasi APK yang terdiri atas:

1) papan reklame elektronik (videotron); dan

2) baliho


Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, mengikuti dialog terbuka yang digelar Muhammadiyah di UMS Surakarta. Usai acara tersebut, Muhammadiyah memberikan suvenir tanda anggota kehormatan Muhammadiyah untuk Anies dan Cak Imin.

Penyerahan suvenir tersebut dilakukan usai acara dialog terbuka bersama para panelis, Rabu (22/11/2023). Suvenir tanda anggota kehormatan Muhammadiyah diberikan langsung oleh Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nasir.

"Acara yang berikutnya kami ingin memanggil Ketum PP Muhammadiyah Pak Haedar Nasir untuk memberikan suvenir istimewa untuk Mas Anies dan Gus Imin, suvenirnya apa, saya tidak tahu, itu Pak Ketua Umum yang tahu, yang jelas tidak sepeda," kata Sekretaris PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti dalam acara tersebut, seperti disiarkan YouTube tvMu channel, Rabu (22/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Kemudian, Haedar menaiki panggung. Dia lalu memberikan tanda anggota kehormatan Muhammadiyah kepada Anies Baswedan.

"Suvenirnya tanda anggota kehormatan Muhammadiyah buat Mas Anies dan Cak Imin, sebagai bentuk dari kepercayaan kami," kata Haedar sembari menyerahkan bingkai suvenir kepada Anies Baswedan.

Setelah itu, Haedar juga memberikan suvenir itu kepada Cak Imin. Dalam kesempatan itu, Abdul Mu'ti sempat berkelakar Cak Imin warga NU tapi diberi penghargaan khusus oleh Muhammadiyah.

"Selanjutnya adalah untuk Cak Imin, walaupun jelas NU, tapi boleh mendapatkan penghargaan khusus dari Muhammadiyah, juga sebagai anggota kehormatan Muhammadiyah," ujar Abdul Mu'ti disambut gelak tawa hadirin yang hadir.