Di tengah mulai maraknya baliho dan berbagai semiotika bernuansa kampanye politik menyambut Pilpres maupun Pileg 2024 meski belum memasuki masa kampanye, Mahkamah Konstitusi (MK) telah merevisi materi Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Pemilu di mana tempat pendidikan dan fasilitas pemerintah dapat menjadi sarana kampanye politik sepanjang memperoleh izin dan tidak beratribut kampanye.

Terobosan ini memantik pro dan kontra. Untuk konteks fasilitas pemerintah saya kira akan lebih berkonotasi negatif karena belum tuntasnya sindrom patronase birokrasi pasca Orde Baru sehingga sangat rawan politisasi birokrasi. Sedangkan kampanye di lembaga pendidikan, ini menarik untuk dielaborasi. Setidaknya ada beberapa poin dalam mengkaitkan atmosfer dan konstalasi politik praktis ke dalam ruang-ruang akademik pendidikan, minimal kampus.

Dalam perspektif komunikasi politik dan ruang publik, putusan MK tersebut bisa menjadi angin segar bagi filterisasi udara polutan politik. Tidak bisa dinafikan, meski lebih dari dua dasawarsa menghirup iklim dan udara demokratisasi, komunikasi politik di area strategis seperti pemilu seringkali bersifat top-down dan monolog, kalau tidak disebut otoriter. Publik seperti tidak memiliki ruang demokrasi bottom-up untuk memunculkan, menentukan kandidat, visi-misi, substansi persoalan, dan kebutuhan kecuali sedari awal sudah disuguhi hegemoni wacana dari elitis-oligarki.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Sedangkan, polutan berupa memori polarisasi politik, politik ujaran kebencian, SARA di periode pemilu sebelumnya, serta praktik dan laku klise politisi yang gemar mencuri start kampanye, politisasi ruang publik serta agenda-agenda kebijakan pemerintahan. Di tengah stagnasi atau bahkan kemunduran demokrasi itu, kampus sebagai benteng dan kawah candradimuka intelektualitas, pertemuan diskursus nalar dan rasionalitas diharapkan tampil dan hadir untuk yang terdepan menjadi ruang publik yang mampu menyuguhkan suasana kampanye politik yang berkualitas.

Kampus menjadi ruang akademik yang sangat strategis untuk menguji melalui rasionalitas gagasan para kandidat yang kemudian dipertentangkan dalam dialektika yang demokratis. Dialektika yang mempertemukan kandidat dengan akademisi maupun warga dan masyarakat umum sekalipun. Dialektika yang berangkat dari akar rumput persoalan sejati di tengah-tengah masyarakat, kebutuhan dan harapan nyata publik, filosofi dan moral etis politik, khazanah dan teori-teori politik dan keadilan yang selama ini hanya diperdengarkan dan dikritisi para civitas akademika di ruang-ruang kampus untuk kemudian bertemu dan bersenyawa dengan gagasan-gagasan bernas dari para kandidat.

Dialektika Pengetahuan dan Kekuasaan

Merujuk pada teoritis post-modernisme Michel Foucault, politik (kekuasaan) tidak pernah bisa dilepaskan dari pengetahuan dan/atau sebaliknya pengetahuan menghasilkan kekuasaan. Melalui Power/Knowledge (1980), Foucault berusaha menunjukkan relasi kekuasaan dan pengetahuan. Melalui rezim wacana, kekuasaan bersifat menyebar dan berada di mana-mana (omnipresent), imanen terdapat dalam setiap relasi sosial.

Hal ini bukan karena kekuasaan itu memiliki kemampuan mengkonsolidasikan segala sesuatu di bawah kondisi ketidaktampakannya, melainkan karena kekuasaan selalu diproduksi dalam setiap momen dan setiap relasi. Konseptualisasi terhadap segala bentuk kebutuhan maupun persoalan publik menjadi instrumen kekuasaan untuk kemudian menghasilkan diskursus dan kebijakan politik.

Lebih dari itu, pembentukan pola dan perilaku masyarakat ditentukan melalui narasi-narasi besar atau paradigma yang berkembang. Dalam konteks politik, kebijakan pemerintah akan selalu dianggap benar dan relevan sepanjang tidak ada diferensiasi dan counter wacana. Maka, di momentum kampanye politik, kampus sebagai ruang pendidikan tinggi memiliki sejumlah instrumen yang rasional dan ilmiah, derajat kedewasaan berpolitik melalui kapabilitas yang demokratis dan kritis, saya kira layak untuk menguji dan berdialektika terhadap seluruh pengetahuan, wacana dan paradigma calon wakil rakyat, sebelum menjadi kebijakan politik ke depan.

Sejalan dengan itu, untuk mempertemukan dialektika pengetahuan, wacana dan serangkaian paradigma politik para kandidat diperlukan suasana kampanye politik yang dialogis dan deliberatif. Bukan orasi tunggal dan monolog, namun kampanye yang di setting seperti apa yang disampaikan Jurgen Habermas sebagai ruang publik.

Ruang publik adalah suatu diskursus yang memungkinkan perseteruan argumentasi terjadi dalam kondisi kesetaraan. Habermas menggambarkan bahwa ruang ini meliputi infrastruktur nyata dan norma-norma yang mendukung dan memungkinkan kritik-kritik politik diperbincangkan. Di mana panduannya adalah argumentasi rasional dan diskusi kritis yang menjadikan kekuatan argumen menjadi lebih penting dibandingkan identitas si pembicara (Habermas, 2007).

Model kampanye melalui deliberasi kampus dirasa akan lebih berbobot dibandingkan dengan metode konvensional seperti panggung terbuka, baliho, dan sosial media sekalipun tatkala perdebatan politik yang muncul berlatar gagasan-gagasan yang rasional dan inklusif. Rasionalitas ide-ide politik berangkat dari kapasitas komunikasi yang berbasis upaya pencarian pemahaman timbal balik lewat diskursus dalam ruang publik.

Dalam rasionalitas komunikatif, Habermas menekankan pentingnya mengungkapkan tiga klaim validitas dalam komunikasi yaitu klaim kejujuran, ketepatan, dan kebenaran. Habermas menekankan pentingnya komunikasi dalam membangun pemahaman intersubjektif di dalam faktum pluralitas. Peran komunikasi sangat membantu bagi perkembangan demokrasi yang berkualitas dan bermartabat. Oleh karena itu, kebijakan publik harus dibuat atas dasar diskursus dan konsensus bersama di dalam ruang publik.

Kemudian yang tidak kalah penting inklusifitas dalam ruang publik. Kampus selayaknya tidak lagi sebagai menara gading, bangunan mercusuar yang tidak terjangkau oleh diskursus politik, maka perlu keterbukaan kampus dalam merancang ruang publik dalam membincangdebatkan isu-isu politik. Ruang publik dalam atmosfer kehidupan kampus sudah menjadi keniscayaan sejalan dengan suasana merdeka belajar.

Selain itu, di dalam momentum politik maka melibatkan warga dan masyarakat umum untuk turut hadir dalam suasana dan atmosfer ruang publik tersebut. Dengan demikian, independensi, integritas dan demokratisasi kampus dapat berjalan secara seiring dan optimal.

Kontrak Politik

Momentum deliberasi kampanye politik menjadi relevan dengan tugas-tugas akademisi kampus dalam menerapkan Tri Dharma PT melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Pendidikan politik tidak sekedar mendialektikakan teori dan konsep, melalui momen politik praktis, tentu deliberasi kampanye politik di kampus menjadi ruang pendidikan politik baik untuk akademisi, politisi, dan warga sekalipun.

Melalui suasana itu pula, menghadirkan ruang publik yang inklusif dan demokratis kepada warga sebagai pengejawantahan pengabdian kepada masyarakat. Di samping tentu kemudian melahirkan kajian-kajian perkembangan politik kontemporer melalui penelitian.

Untuk optimalisasi momentum deliberasi kampanye di kampus, kontrak politik menjadi penting dalam melakukan mekanisme pengawasan publik. Kontrak politik untuk membingkai gagasan dan konsep kandidat dengan publik melalui kampus, relasi sosial antara calon wakil rakyat dengan rakyat sehingga ini menjadi wujud nyata sinergi perguruan tinggi dengan masyarakat.

Galang Geraldy, S.IP, M.IP dosen Ilmu Politik UWKS


Nama Menko Polhukam Mahfud Md dan Waketum Partai Golkar Ridwan Kamil (RK) disebut sebagai kandidat kuat bakal cawapres pendamping Ganjar Pranowo. Bagaimana kekuatan Mahfud Md vs Ridwan Kamil dari hasil survei elektabilitas cawapres?

Ketua DPP PDIP Said Abdullah bicara Mahfud Md hingga Ridwan Kamil digadang-gadang menjadi menjadi bakal cawapres Ganjar Pranowo. Said menyebut baik Mahfud, RK, ataupun Sandiaga Uno beredar dalam perbincangan.

"Pak Mahfud Md iya, Pak Sandiaga Uno sudah dicalonkan PPP, kemudian Bung RK, iya. Kan tidak ada yang salah, itu benar semua yang disebutkan," kata Said menjawab 3 besar nama yang beredar antara RK, Mahfud dan Sandiaga, Kompleks Parlemen, Semayan, Jakarta, Selasa (12/9) kemarin.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Berikut kekuatan Mahfud Md dan Ridwan Kamil berdasarkan hasil lembaga survei:

Litbang Kompas

Survei Litbang Kompas merilis tren elektablitas bakal cawapres menjelang Pilpres 2024. Tiga teratas ada Ridwan Kamil, Sandiaga Uno, dan Erick Thohir.

Survei periodik yang dirilis Litbang Kompas pada Selasa (22/8) lalu, dilakukan melalui wawancara tatap muka dan diselenggarakan pada 27 Juli hingga 7 Agustus 2023. Sebanyak 1.364 responden dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi Indonesia.

Tingkat kepercayaan survei senilai 95%, margin of error penelitian plus minus 2,65% dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana.

Adapun 13 nama bakal cawapres yang muncul di survei ini, mereka adalah Ridwan Kamil, Sandiaga Uno, Erick Thohir, Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Mahfud Md, Basuki Tjahaja Purnama, Prabowo Subianto, Tri Rismaharini, Puan Maharani, Gatot Nurmantyo, dan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.

Berikut hasil survei elektabilitas bakal cawapres:

1. Ridwan Kamil:

Januari 2023 10,1%

Mei 2023 9,3%

Agustus 2023 8,4%

2. Sandiaga Uno:

Januari 2023 12,4%

Mei 2023 11,9%

Agustus 2023 8,2%

3. Erick Thohir:

Januari 2023 3,1%

Mei 2023 4,5%

Agustus 2023 8,0%

4. Anies Baswedan:

Januari 2023 6,0%

Mei 2023 4,8%

Agustus 2023 5,7%

5. Ganjar Pranowo:

Januari 2023 5,9%

Mei 2023 5,2%

Agustus 2023 5,4%

6. AHY:

Januari 2023 3,7%

Mei 2023 4,1%

Agustus 2023 5,1%

7. Mahfud Md:

Januari 2023 0,9%

Mei 2023 3,8%

Agustus 2023 3,7%

8. Basuki T Purnama (Ahok):

Januari 2023 1,5%

Mei 2023 0,9%

Agustus 2023 2,6%

9. Prabowo Subianto:

Januari 2023 3,8%

Mei 2023 3,4%

Agustus 2023 2,2%

10. Tri Rismaharini:

Januari 2023 2,6%

Mei 2023 2,2%

Agustus 2023 1,7%

11. Puan Maharani:

Januari 2023 1,7%

Mei 2023 0,9%

Agustus 2023 0,8%

12. Gatot Nurmantyo:

Januari 2023 0,5%

Mei 2023 0,3%

Agustus 2023 0,6%

13. Muhaimin Iskandar:

Januari 2023 0,2%

Mei 2023 0,3%

Agustus 2023 0,4%.

Lainnya:

Januari 2023 3,5%

Mei 2023 4,8%

Agustus 2023 2,8%

Tidak jawab/rahasia:

Januari 2023 44,1%

Mei 2023 43,6%

Agustus 2023 44,4%

Lembaga Survei Indonesia (LSI)

Pada akhir Agustus, LSI juga merilis hasil survei bakal cawapres yang paling pentas mendampingi bakal capres Prabowo Subianto, Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo.

Survei LSI ini dilakukan pada 3-9 Agustus 2023 dengan populasi seluruh warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih dalam pemilihan umum, yakni mereka yang sudah berumur 17 tahun atau lebih, atau sudah menikah ketika survei dilakukan. Dari populasi itu dipilih secara random (multistage random sampling) 1.220 responden. Margin of error dari survei ini +/- 2,9% dengan tingkat kepercayaan 95% (dengan multistage random sampling).

Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan mengatakan cawapres yang paling cocok untuk Anies adalah AHY. Nama selanjutnya ada Sandiaga Uno dan Khofifah Indar Parawangsa.

"Kalau menurut masyarakat pertama AHY, yang kedua Sandi baru Khofifah. Jadi AHY menurut masyarakat yang kami survei paling cocok sama Anies," kata Djayadi dalam tayangan YouTube LSI, Rabu (30/8).

Simak juga Video 'PDIP Sebut Mahfud Md-Ridwan Kamil Dibahas Jadi Cawapres Ganjar':

[Gambas:Video 20detik]

Halaman 1 2 Selanjutnya


Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) menunda debat bakal calon presiden (bacapres) yang direncanakan pada 14 September. Debat tersebut ditunda karena dua dari tiga bacapres berhalangan hadir.

'Tantangan' debat mulai dilayangkan BEM UI sejak Agustus lalu. Dalam keterangan resminya, BEM UI mengatakan sudah mengirimkan undangan fisik pada rumah pemenangan ketiga bacapres yakni Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto.

"Akan tetapi, dalam perjalanannya, kami menemukan bahwa hanya terdapat satu dari tiga bakal calon presiden yang dapat hadir," tulis BEM UI dalam rilis yang diterima detikEdu, Rabu (13/9/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Diketahui, Ganjar Pranowo berhalangan hadir karena akan menjalankan ibadah umroh dari tanggal 10 sampai 16 September 2023. Prabowo Subianto juga dikabarkan berhalangan karena harus menghadiri tugas kenegaraan di luar negeri.

Dari ketiga bacapres, hanya Anies Baswedan yang tidak berhalangan hadir. Menyikapi hal ini, BEM UI memutuskan untuk menunda kegiatan debat bacapres sampai waktu yang ditentukan.

"Untuk menjaga netralitas kompetisi politik dan menjaga esensi dari penyelenggaraan kegiatan ini, kami memutuskan untuk menunda kegiatan Adu Gagasan Bakal Calon Presiden 2024," jelas BEM UI.

Siapkan Kajian Berdasarkan Rumpun Keilmuan

BEM UI menargetkan debat bertajuk Adu Gagasan itu digelar selambat-lambatnya pada akhir bulan September 2023. Sembari menanti, BEM UI dan Aliansi BEM se-UI tengah menyusun kajian berdasarkan rumpun ilmu masing-masing.

"Pada kajian ini, kami sisipkan rekomendasi kebijakan yang kami pandang strategis untuk digunakan bagi presiden terpilih nanti," ujarnya.

"Oleh karena itu, kami menunggu ketiga bakal calon presiden untuk mendengar dan menjawab aspirasi kami demi masa depan bangsa," tegasnya.

Tanggapan Pihak Rektorat

Debat capres ini beriringan dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 65/PUU-XXI/2023 terkait Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu. Dalam putusan tersebut, dikatakan pembolehan kampanye di fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan, selama mendapat izin dari penanggung jawab serta tanpa atribut kampanye pemilu

Kepala Hubungan Masyarakat Universitas Indonesia, Amelita Lusia, mengatakan UI menghormati kebebasan akademik civitas akademiknya untuk berdiskusi.

"Jika pada waktunya nanti di dalam kampus akan dibahas berbagai gagasan para tokoh bangsa tentang masa depan Indonesia, maka seyogyanya penelaahannya dilakukan secara ilmiah dalam koridor kegiatan akademik," jelasnya kepada detikEdu beberapa waktu lalu.

Menanggapi debat capres akan terlaksana di UI, Amelita mengingatkan bahwa periode pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden belum dimulai.

"Dengan demikian kegiatan-kegiatan yang mungkin berlangsung dalam beberapa bulan sebelum adanya penetapan capres-cawapres belum merupakan kampanye capres-cawapres," ujarnya.

Hingga saat ini, UI masih menunggu arahan dari Kemendikbudristek terkait kebijakan kampanye di lingkungan perguruan tinggi.

"Sebagai perguruan tinggi negeri, UI selalu merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia, termasuk berkaitan dengan Pemilu. Juga pada kebijakan Kemendikbudristek RI yang pada waktunya nanti tentu akan memberi arahan berkaitan dengan kampanye Pilpres 2024," tegas Dosen Vokasi UI itu.

Persiapan Prabowo Jelang Debat Pilpres: Olahraga-Minum Jamu


Sekjen PKS, Habib Aboe Bakar Al Habsyi mengatakan koalisi di tingkat nasional di Indonesia sejumlah partai politik masih sangat fleksibel. Aboe Bakar lalu bercerita bagaimana perbedaan koalisi di Pemilu masih dapat berubah setiap hari.

"Kalau dilihat dari koalisi tingkat nasional, partai di Indonesia itu sangat fleksibel. Semua bisa bekerja sama dengan baik meskipun memiliki basis yang berbeda, tinggal lobi-lobi, dan pendekatan, pagi ini berubah, besok berubah, besok berubah lagi, muncul tokoh Lal Wathan Lal Wathon, ya kan. Jadi ada yang emosional sedikit terbelah ke samping," kata Aboe Bakar seperti ditayangkan di YouTube Kemenko Polhukam, Rabu (13/9/2023).

Hal itu disampaikan Aboe Bakar dalam Forum Diskusi Pemilu bertajuk Keberagaman Menjadi Kekuatan Wujudkan Pemilu Bermartabat, yang digelar Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam). Menko Polhukam Mahfud Md hadir di acara tersebut.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Aboe Bakar menceritakan perubahan dukungan partai politik dapat berubah dengan cepat. Namun Aboe Bakar berharap agar koalisi yang didukung partainya menjadi pemenang Pemilu.

Aboe Bakar lalu berbicara tentang koalisi parpol yang masih sangat fleksibel. Ia lalu memuji Mahfud Md yang diisukan menjadi bakal cawapres dari sejumlah pihak karena dinilai memiliki sejumlah karakter. Menurutnya, Mahfud Md tinggal menunggu nasib saja.

"Sebenarnya kalau dilihat dari koalisi di tingkat nasional, partai di Indonesia sangat fleksibel, supel, humble, tergantung pendekatan," kata Aboe Bakar.

"Pak Mahfud ini termasuk yang berkarakter ini, dia bisa diterima semua pihak, tinggal tergantung nasib aja, tergantung nasib Pak mahfud mau diambil A ke sini bisa, B ke sini bisa, dia nih udah lah fleksibel," ujarnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan partai politik dapat bekerjasama dengan baik. Namun, ia menyayangkan ada sejumlah pihak yang dengan sengaja membelah ideologi.

"Semua bisa bekerjasama dengan baik meskipun memiliki basis ideologi yang berbeda, namun adanya pihak pihak tertentu yang dengan sengaja membelah ideologi dan membenturkan pandangan politik antar satu pihak dengan pihak lain. Misalkan pandangan politik soal investasi, tenaga kerja asing dan penistaan agama," ujarnya.


Tidak punya banyak waktu untuk membaca berita hari ini? Tenang kami sudah merangkum informasi utama dari sejumlah negara dalam 24 jam terakhir.

Dunia Hari Ini, edisi Rabu 13 September kita awali dari Australia.

Sanksi baru Australia kepada pejabat Iran

Pemerintah Australia menerapkan sanksi baru terhadap sejumlah individu dan lembaga Iran, hampir setahun setelah kematian Mahsa "Jina" Amini yang memicu protes di seluruh dunia.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Australia sebenarnya sudah menjatuhkan tiga sanksi kepada pemerintah Iran sejak Desember 2022, namun Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong mengatakan sanksi terbaru ini lebih menargetkan "mereka yang menindas perempuan dan anak perempuan di Iran."

"Australia berdiri dalam solidaritas dengan rakyat Iran, khususnya perempuan dan anak perempuan, yang terus menunjukkan keberanian luar biasa dalam menghadapi penindasan yang sedang berlangsung," katanya.

Daftar sanksi pemerintah kini akan mencakup juru bicara Pasukan Penegakan Hukum Iran, Saeed Montazeri Al-Mahdi, yang mengancam akan mengambil tindakan hukum terhadap perempuan dan anak perempuan yang melanggar undang-undang terkait penggunaan jilbab di Iran.

Australia juga telah memberikan sanksi kepada kepala polisi siber Iran, yang memadamkan koneksi internet untuk meredam protes yang meluas setelah kematian Mahsa, dan dua jurnalis media pemerintah di Islamic Republic of Iran Broadcasting, yang diyakini Australia sudah menyiarkan pengakuan yang dipaksa dari tahanan politik, para aktivis,dan kelompok agama minoritas.

Kondisi terkini di Maroko dan Libya

Badak menyerang petugas kebun binatang Austria

Selasa kemarin, seekor badak menyerang pasangan suami-istri yang bekerja sebagai penjaga kebun binatang Hellbrunn, kota Salzbury, Austria.

Sang istri tewas sementara sang suami terluka saat hendak melakukan upaya penyelamatan.

Direktur kebun binatang Sabine Grebner mengatakan perempuan berusia 33 tahun berkewarganegaraan Jerman, sedang ditugaskan untuk mengoleskan obat nyamuk ke tubuh badak, karena sensitif terhadap gigitan serangga.

Kantor berita Austria APA mengutip pernyataan resmi kebun binatang melaporkan badak betina berusia 30 tahun dengan berat 1,8 ton bernama Jeti, menyerang penjaganya tanpa alasan yang jelas.

Kapal pesiar kandas di daerah terpencil Greenland

Sebuah kapal pesiar mewah yang membawa 206 penumpang kandas di Greenland, sementara pertolongan terdekat melalui jalur laut membutuhkan beberapa hari.

Komando Gabungan Arktik, yang bagian dari militer Denmark mengatakan Ocean Explorer kandas pada Senin lalu di taman nasional Alpefjord, yang berjarak 1.400 kilometer timur laut dari ibu kota Greenland.

"Kapal pesiar yang bermasalah di taman nasional jelas memprihatinkan. Bantuan terdekat jauh, unit kami jauh, dan cuaca bisa jadi sangat tidak mendukung," kata kepala operasi JAC, Komandan Brian Jensen.

"Namun, dalam situasi khusus ini, kami tidak melihat adanya bahaya langsung terhadap nyawa manusia atau lingkungan, ini cukup meyakinkan."

Presiden Putin: Sistem politik Amerika Serikat 'busuk'

Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan kasus kriminal yang menyeret mantan presiden Donald Trump bermotif politik dan menunjukkan "kebusukan"sistem politik di Amerika Serikat.

"Ini menunjukkan kebusukan sistem politik Amerika, yang tak bisa lagi berpura-pura mengajarkan demokrasi kepada orang lain," katanya pada pertemuan Forum Ekonomi Timur di kota Vladivostok.

"Semua yang terjadi pada Trump adalah bentuk penganiayaan terhadap seorang lawan politik,karena alasan politik. Begitulah adanya. Dan ini dilakukan di depan publik Amerika Serikat dan seluruh dunia," ujarnya.

Donald, calon presiden terkuat dari Partai Republik untuk pemilu tahun depan, menghadapi serangkaian kasus hukum, antara lain didakwa berupaya untuk membalikkan kekalahannya dalam pemilu presiden tahun 2020 dari Joe Biden.

Dia telah mengaku tidak bersalah, Sementara Presiden Biden, yang mencalonkan diri kembali pada pemilu tahun depan, tetap bungkam mengenai proses hukum yang dihadapi Donald Trump.


KPU telah menetapkan 204 juta daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2024. Generasi Z atau Gen Z masuk daftar kelompok pemilih yang mendominasi dalam kontestasi lima tahunan ini.

Gen-Z masuk dalam kelompok pemilih muda. Kelompok Gen-Z ini merupakan orang-orang yang lahir pada 1997-2012. Mereka sekarang berusia 8-23 tahun.

Mengacu pada data BPS tahun 2020, jumlah Gen-Z di Indonesia yakni 27,94 persen atau sekitar 75,4 juta dari total 270 juta jiwa penduduk Indonesia. Tak heran, jika di Pemilu 2024, suara Gen-Z jadi rebutan.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dalam rapat pleno yang digelar KPU pada awal Juli 2023, KPU membeberkan data pemilih muda. Jumlah suara Gen-Z sebanyak 46,8 juta suara atau 22,85 persen.

Berikut rincian lengkapnya jumlah pemilih 2024 berdasarkan generasi:

Generasi Milenial: 33,60 persen atau 68.822.389

Generasi X: 28,07 persen atau 57.486.482

Generasi Z: 22,85 persen atau 46.800.161

Baby Boomer: 13,73 persen atau 28.127.340

Pre-boomer: 1,74 persen atau 3.570.850

Adapun KPU merinci 204 juta DPT Pemilu 2024 yakni laki-laki 102.218.50 dan perempuan 102.588.719. Dari jumlah total yang ditampilkan, sebanyak 203.056.748 pemilih berada di dalam negeri. Sementara itu, sebanyak 1.750.474 pemilih berada di luar negeri yang tersebar di 128 negara.

KPU juga menjabarkan data pemilih berdasarkan usia. Berikut datanya:

Usia < 17 tahun: 0,003 persen atau 6.697

Usia 17-30 tahun: 31,23 persen atau 63.953.031

Usia 31-40 tahun: 20,70 persen atau 42.398.719

Usia 40 >: 48,07 persen atau 98.448.775

Dengan jumlah suara gen z di Pemilu 2024, bagaimana cara capres-cawapres merebut hati pemilih muda dan bakal seberapa besar efeknya?

Halaman 1 2 Selanjutnya


Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto menutup pidatonya di acara 'Forum Diskusi Pemilu Keberagaman Menjadi Kekuatan Pemilu Bermartabat' dengan pantun. Dalam pantun itu, Hasto menyebut Mahfud Md salah satu bakal cawapres yang tegas dan memiliki pemikiran luas.


Nama bakal capres Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan muncul dalam konvensi bakal capres dan cawapres 2024 Partai Buruh. Namun kini, Partai Buruh mencoret nama Anies Baswedan dari kandidat bakal capres yang akan mereka dukung.

"Keputusannya 11 September 2023 kemarin mengeliminasi Bapak Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024. Ada dua alasan yang diambil para penilai dalam pencermatan itu," kata Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, kepada wartawan di DPP Partai Buruh, Jakarta Timur, Rabu (13/9/2023).

Alasan yang pertama yaitu karena juru bicara Anies yaitu Sudirman Said dianggap 'mengobok-obok' Serikat Buruh KSPI dan SPM. Menurutnya, keputusan tersebut hanya diputuskan oleh para elite.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Tidak berpolitik kecuali FSPMI dan KSPI, hanya dua serikat itu yang secara tegas dalam AD/ART-nya mendirikan Partai Buruh. Jadi di luar itu percaya sama saya, elite nggak bounding ke bawah. Jadi ya pepesan kosong dalam tanda petik tapi tetap menghormati," jelasnya.

Said Iqbal menyebut Partai Buruh tetap yakin dengan keputusan tingkat cabang dan provinsi. Dia menganggap sikap Sudirman Said tersebut memberi pengaruh negatif kepada serikat buruh.

"Oleh karena itu sikap Sudriman Said yang mengobok-obok KSPI rupanya mempengaruhi negatif di internal KSPI dan FSPMI sebagai salah satu unsur Partai Buruh, sehingga dieliminasi ditarik dukungannya. Jadi Anies Baswedan tidak mungkin dipilih oleh Partai Buruh," ungkapnya.

Sebab menurutnya, keputusan yang diambil Partai Buruh harus ditanya kepada akar rumput, bukan elite. Ada 11 organisasi yang mendasari terbentuknya Partai Buruh, yang perlu dilibatkan.

"Sehingga keputusan pertama nama Anies Baswedan tereliminasi, dengan demikian Anies Baswedan tidak akan dipilih oleh Partai Buruh," ucapnya.

Alasan kedua, Said Iqbal mengatakan Anies tidak amanah. Dia menganggap Anies menusuk kawannya dari belakang, bahkan sebelum menjadi presiden.

"Alasan kedua, kawan-kawan berpendapat belum jadi calon presiden aja udah tidak amanah. Seiring sejalan dari berita-berita yang kami dapat, ditusuk dari belakang itu belum jadi presiden apalagi jadi presiden," jelasnya.

Umumkan Capres Tanggal 9 Oktober

Said Iqbal juga mengatakan akan melakukan rapat untuk menentukan nama capres yang didukung Partai Buruh. Nama capres yang didukung akan diumumkan pada tanggal 9 Oktober nanti.

"Nanti tim akan rapat selama 7 hari, rekomendasi akan keluar, rapat 1-7 Oktober. lalu akhirnya rapat presidium pada tanggal 8-9 Oktober akan memutuskan 1 capres pilihan Partai Buruh," sebutnya.

Pengumuman itu akan dilakukan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan. Dia mengatakan capres yang didukungnya akan mendapatkan suara 6,5-10 juta dari dukungan Partai Buruh.

"Nanti kita umumkan capresnya di Gelora Bung Karno, 150 ribu buruh dari seluruh Indonesia akan datang di Gelora Bung Karno. Partai buruh berjanji setelah dilakukan mapping dengan seizin Tuhan, akan menyumbangkan suara 6,5-10 juta secara nasional. Mudah-mudahan itu bisa menambah suara capres yang dipilih oleh Partai Buruh," tuturnya.

Partai Buruh diketahui menggelar konvensi bakal capres dan cawapres 2024. Dalam konvensi capres dan cawapres 2024 itu Partai Buruh membawa nama seperti Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, hingga Najwa Shihab.

Selain Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, Najwa Shibab, ada juga nama Presiden Partai Buruh Said Iqbal. Nama-nama itu merupakan rekomendasi Rakernas Partai Buruh yang dihadiri oleh perwakilan 38 provinsi Indonesia.

Lihat juga Video 'Said Iqbal Bantah Tudingan Makan Enak saat Buruh Berdemo: Itu Hoax!':

[Gambas:Video 20detik]


Akhir-akhir ini media massa ramai memberitakan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengizinkan kampanye dilakukan di kampus dan sekolah. Melalui Putusan Nomor 65/PUU-XXI/2023, MK mengubah rumusan Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) dengan mengecualikan fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan sebagai tempat yang dilarang untuk berkampanye.

Putusan tersebut bahkan ditanggapi oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI) dengan berencana menggelar debat antara bakal calon presiden Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan di kampus UI. Namun, ada juga pihak yang khawatir akan netralitas dan independensi lembaga pendidikan yang dapat terancam.

Publik dan media massa tenggelam dalam perdebatan pro-kontra larangan kampanye di tempat pendidikan. Namun sesungguhnya, terdapat persoalan hukum yang luput dari perhatian publik dan media massa di balik aturan larangan kampanye di kampus.

Persoalan Sesungguhnya

Pada dasarnya, terdapat tiga) tempat yang dilarang oleh Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu untuk digunakan berkampanye, yakni fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan. Larangan tersebut bahkan disertai dengan sanksi pidana penjara paling lama dua tahun dan denda paling banyak Rp 24.000.000 bagi yang melanggar ketentuan tersebut.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Namun, Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu menyatakan bahwa ketiga tempat tersebut dapat digunakan jika peserta pemilu hadir tanpa atribut kampanye pemilu atas undangan dari pihak penanggung jawab ketiga tempat tersebut. Rumusan pada bagian Penjelasan tersebut dapat dipahami sebagai "pengecualian" dari larangan penggunaan ketiga tempat tersebut.

Rumusan Pasal 280 ayat (1) huruf h dengan penjelasannya bertentangan satu dengan yang lain. Bagian Penjelasan dari suatu pasal hanya boleh memuat uraian terhadap kata, frasa, kalimat atau padanan kata/istilah asing dalam norma pasal tersebut. Sifat dari penjelasan adalah untuk memperjelas apa yang diatur dalam suatu pasal. Hal tersebut telah diatur dalam Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Namun, rumusan Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu malah mengatur pengecualian dari larangan berkampanye di tiga tempat tersebut. Pengecualian bukan lagi merupakan penjelasan dari norma tersebut, melainkan sudah menjadi norma. Larangan berkampanye di tiga tempat tersebut bahkan sudah disertai sanksi pidana. Sehingga, perumusan penjelasan dari pasal tersebut tidak sesuai dengan UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan logika hukum.

Persoalan pertentangan antara materi pokok Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu dengan penjelasannya yang sebenarnya menjadi perhatian utama MK dalam pertimbangannya. MK kemudian membatalkan Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h dan memindahkan pengecualian berkampanye di fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan ke materi pokok Pasal 280 ayat (1) huruf h. Adapun tempat ibadah tidak diberi pengecualian, sehingga mutlak dilarang untuk digunakan berkampanye.

Pertentangan perumusan materi pokok suatu pasal dengan penjelasannya merupakan persoalan yang sesungguhnya di balik aturan larangan kampanye di tiga tempat tersebut. Pertentangan tersebut menunjukkan pembentuk UU yang tidak jeli dalam merumuskan isi pasal dan penjelasan suatu UU.

Dalam membentuk suatu peraturan perundangan-undangan, UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan telah menetapkan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Salah satu asas tersebut adalah asas kejelasan rumusan. Pertentangan rumusan isi Pasal 280 ayat (1) huruf h dengan penjelasannya telah mengakibatkan ambiguitas dalam penafsirannya.

Membuat Keraguan

Selama ini, kampanye di fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan dianggap dilarang untuk dilakukan. Namun, penjelasan pasal tersebut justru mengizinkan dengan syarat. Pengaturan tersebut membuat keraguan apakah sebenarnya boleh atau tidak untuk berkampanye di tempat tersebut, mengingat pengecualiannya diatur di bagian Penjelasan. Keraguan tersebut sangatlah wajar karena pelanggaran terhadap aturan tersebut dapat berakibat sanksi pidana.

Sekiranya dengan adanya Putusan MK tersebut, pembentuk UU dapat melakukan evaluasi terhadap proses pembentukan peraturan perundang-undangan selama ini agar dapat semakin taat asas. Publik juga harus sadar akan persoalan sesungguhnya di balik aturan tersebut. Mengingat UU berlaku dan berdampak langsung terhadap seluruh warga negara Indonesia, oleh karenanya publik harus memahami bagaimana pembentuk UU merumuskan suatu UU.

Wilson Fu, S.H alumnus Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara


Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) menunda adu gagasan para bakal capres yakni Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto. Ketua BEM UI Melki Sedek Huang mengatakan adu gagasan itu diundur karena ada bakal capres yang tak bisa hadir.

Melki mengatakan Anies sudah mengonfirmasi kedatangan. Namun, Ganjar sedang melaksanakan umroh pada 10 hingga 16 September 2023 sehingga tidak bisa hadir adu gagasan.

"Sampai hari ini kita sudah mendapatkan konfirmasi dari Bapak Anies Baswedan. Namun kita juga ada konfirmasi dari Pak Ganjar Pranowo bahwa sudah ada agenda umroh yang sudah dirancang sejak beberapa waktu lalu tanggal 10 sampai tanggal 16 September. Sehingga tidak bisa menghadiri agenda program adu gagasan bakal calon presiden oleh BEM se-UI," ujar Melki kepada wartawan di Lapangan Rotunda UI, Depok, Rabu (13/9/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Melki menyebut Menteri Pertahanan Prabowo Subianto juga berhalangan hadir karena harus berangkat ke Laos pada 14 September. Melki mengatakan pihaknya memutuskan menunda adu gagasan agar ketiga tokoh itu bisa hadir.

"Kita juga mendapatkan konfirmasi bahwa Pak Prabowo sedang ada tugas kenegaraan sebagai Menteri Pertahanan ke Laos di tanggal 14 September 2023. Oleh karena itu, dengan berat hati kami sampaikan bahwa program adu gagasan bakal calon presiden yang diselenggarakan oleh BEM se-UI akan kami tunda pelaksanaannya karena seharusnya esensinya adalah beradu gagasan," tuturnya.

"Jadi harus ada lebih dari satu bakal calon presiden yang hadir untuk bisa kita bandingkan gagasan gagasannya," sambungnya.

Melki menargetkan acara adu gagasan itu bisa digelar akhir September 2023. Pihaknya akan berkomunikasi dengan tiga bakal capres.

"Acara ini kami targetkan untuk digelar selambat lambatnya pada akhir bulan September 2023. Kami juga akan segera memberikan informasi lebih lanjut setelah mendapatkan tanggal yang telah disepakati," ujarnya.


Sekjen Partai PDIP Hasto Kristiyanto mengungkapkan Ketua Umum (Ketum) PDIP Megawati Soekarnoputri menolak masukan terkait Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas maju Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024. Apa alasannya?

"Ketika kami menyusun calon legislatif, muncul aspirasi agar Pak Abdullah Azwar Anas Menpan RB untuk juga menjadi calon legislatif," kata Hasto dalam Forum Diskusi Pemilu yang digelar Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) pagi ini, Rabu (13/9/2023).

Diskusi tersebut bertajuk Keberagaman Menjadi Kekuatan Wujudkan Pemilu Bermartabat. Dalam diskusi ini hadir Menko Polhukam Mahfud Md, dan perwakilan partai-partai peserta pemilu seperti Sekjen PKS Habib Aboe Bakar Alhabsyi dan Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Hasto menjelaskan penolakan Mega didasari pertimbangan jabatan publik yang diemban Azwar Anas saat ini mewajibkan Azwar Anas menjaga netralitas di lingkungan birokrasi. Oleh sebab itu, imbuh Hasto, Megawati meminta Azwar Anas tak diikutkan dalam daftar kader yang maju di Pileg 2024.

"Tetapi Bu Mega mengatakan bahwa tugas pokok Pak Abdullah Azwar Anas sebagai Menpan RB adalah menjaga netralitas birokrasi. Maka Bu Mega mengatakan jangan calonkan Pak Abdullah Azwar Anas karena oleh fungsinya," ucap Hasto.

"Meskipun beliau dari PDI Perjuangan, harus menjaga netralitas dari aparatur negara," imbuh dia.


Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, bicara soal pentingnya mitigasi konflik jelang Pemilu. Hasto sepakat dengan Menko Polhukam Mahfud Md yang awalnya bicara soal politik identitas.

Hal itu disampaikan Hasto dalam Forum Diskusi Pemilu bertajuk Keberagaman Menjadi Kekuatan Wujudkan Pemilu Bermartabat, yang digelar Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam), Rabu (13/9/2023). Acara tersebut juga dihadiri oleh Mahfud Md yang lebih dahulu berpidato.

Di awal pemaparannya, Hasto mengungkit kepemimpinan Presiden ke-1 RI Sukarno atau Bung Karno, yang diistilahkan kepemimpinan Indonesia bagi dunia. Hasto mengatakan Bung Karno bahkan mendapat gelar pahlawan pembebas bangsa-bangsa Islam. Hasto mengatakan pemilu momen penting untuk meningkat perabadan bangsa dan menentukan kepemimpinan Indonesia di mata dunia.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Dari Bandung ini pada tahun '55, bergelora Konferensi Asia Afrika dan mendorong kepemimpinan Indonesia bagi dunia. Bangsa Maroko, Tunisia, Aljazair merdeka karena spirit dari Dasasila Bandung oleh campur tangan kita," ucap Hasto.

"Demikian pula Aljazair, Pakistan, semua membangun kedaulatannya karena kepemimpinan Indonesia bagi dunia. Karena jasa-jasanya, Bung Karno mendapat gelar pendekar dan pembebas, pahlawan bangsa-bangsa Islam," lanjut dia.

Hasto menyebut oleh karena rekam jejak Indonesia di mata dunia yang gemilang, maka Pemilu dalam rangka menentukan pemimpin Indonesia ke depan adalah momen penting. Oleh sebab itu, dia menilai pentingnya dilakukan mitigasi konflik agar proses Pemilu menghasilkan sosok pemimpin yang baik.

"Untuk itu, dengan rekam jejak sejarah yang gemilang tersebut, Pemilu seharusnya menjadi momentum bagi kita untuk menampilkan peningkatan peradaban. Agar rakyat betul-betul berdaulat dalam menentukan pemimpinnya. Karena itu lah mitigasi konflik sangatlah penting agar Pemilu betul-betul menampilkan karakter pemimpin yang baik," ucap Hasto.

Dia pun sepakat bila identitas politik penting. Namun, wanti-wantinya, jangan sampai politik identitas merusak persatuan bangsa. Seperti diberitakan sebelumnya, Mahfud Md sempat bicara soal beda politik identitas dan identitas politik.

"Identitas politik penting, seperti Prof Mahfud (Menko Polhukam Mahfud Md-red) sampaikan, PDIP (identitas politiknyanya-red) Nasionalis Sukarnois, Golkar kelompok-kelompok fungsional, Hanura hati nurani rakyat, PKS sangat jelas identitasnya dengan perjuangan keadilan didasarkan nilai-nilai islam. Demikian pula PKB dan Partai Amanat Nasional, itu adalah identitas politik," papar Hasto.

"Tapi jangan sampai politik identitas ini membelah perstauan bangsa kita. Karena itulah, mitigasi (konflik saat pemilu-red) sangat penting," pungkas dia.

Simak juga 'PKS-PKB Satu Koalisi, Syaikhu Tak Khawatir Jadi Politik Identitas':

[Gambas:Video 20detik]


Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid (HNW), mengapresiasi kiprah dan peran Yayasan Al Utsmani. Yayasan yang menaungi Pesantren Tahfidz Al-Qur'an itu disebut mampu berkembang di tengah masyarakat yang semakin materialistik, hedonistik, serta kehilangan arah dan pegangan.

Apresiasi tersebut disampaikan oleh HNW saat dirinya menerima Pengurus Yayasan Al Utsmani di ruang kerjanya, di Gedung Nusantara III, Komplek Gedung MPR/DPR/DPD, Senayan, Jakarta, pada Selasa (12/9).

"Sehingga hadirnya lembaga-lembaga seperti Al Utsmani yang mengajarkan Al-Qur'an secara baik dan benar sangat diperlukan oleh masyarakat," ujar HNW dalam keterangannya, Rabu (13/9/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Yayasan Al Utsmani saat ini memiliki pesantren yang tersebar di 13 kota. Jumlah santrinya mencapai lebih dari 3000 orang. Di Jakarta sendiri, kiprah lembaga ini berkembang pesat.

Lebih lanjut HNW mengatakan, di era post truth, era di mana kebohongan bisa menyamar menjadi kebenaran, ditambah dengan era disrupsi, membuat masyarakat tidak mempunyai pegangan hidup. Sehingga mudah termakan hoaks, ikut-ikutan judi online, terjebak pada penggunaan narkoba, terbawa pada hal-hal yang bisa mengantarkan pada sikap radikalis, ekstrimis, ateis, komunis, dan liberalis.

"Hadirnya lembaga-lembaga yang mengajarkan Al-Qur'an sangat diapresiasi supaya bangsa yang berdasarkan Pancasila ini semakin menegaskan diri sebagai masyarakat yang Berketuhanan Maha Esa dan terjamin kebebasan beragama," tutur Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.

Agar tatanan masyarakat yang berlandaskan Pancasila terwujud, umat Islam sebagai mayoritas warga bangsa, diharap dan sudah sewajarnya untuk mencintai dan memahami Al-Qur'an dengan baik dan benar.

HNW mengingatkan, bangsa ini mengalami fase anomali. Di satu sisi, Indonesia dianggap sebagai bangsa yang paling religius namun di sisi yang lain, bangsa ini juga tercatat sebagai bangsa yang di mana aktivitas judi online-nya paling besar, demikian juga dengan korupsinya.

"Jakarta juga masuk kategori sebagai kota polusi terburuk di dunia," ungkap alumni Pondok Pesantren Gontor itu.

Menurut HNW, dua sisi perbedaan tersebut tentu tidak nyambung. Untuk itu diharapkan dengan semakin mencintai dan memahami Al-Qur'an, umat Islam akan semakin mampu berkontribusi menjadi solusi dari berbagai masalah yang ada.

HNW juga mendorong agar insan Yayasan Al Utsmani aktif turun ke tengah masyarakat untuk melakukan gerakan mencintai dan memahami Al Quran. Bila gerakan tersebut diterima masyarakat maka akan mengubah tatanan yang ada menjadi masyarakat yang menghadirkan sumber daya manusia yang berakhlak, peduli lingkungan, cinta sesama, bersilaturahmi, berorientasi yang menghadirkan solusi.

"Bukan masyarakat yang eksklusif," tuturnya.

Lebih lanjut. HNW menuturkan dengan mencintai dan memahami Al-Qur'an, serta mengembangkan agama sesuai tuntunan maka umat Islam menjadi tidak anti sosial dan acuh pada masyarakat.

"Dengan demikian umat Islam tidak akan golput pada Pemilu. Juga tidak menjual kedaulatan dengan sembako," ungkapnya.

Ditegaskan HNW, Al-Qur'an mengajarkan umat tentang pentingnya persaudaraan, kerja sama, berkolaborasi pada kebajikan, sehingga kontestasi pemilu menjadi ajang pesta yang benar, tidak saling fitnah.

"Dan menjunjung kejujuran, profesionalitas, amanah, dan tidak terpecah belah," ujar pria asal Klaten, Jawa Tengah itu.

Sebagai informasi, delegasi Al-Utsmani yang hadir dalam silaturahmi itu adalah Pembina Yayasan Mukhlishon Tanti Dasiva, Ketua Yayasan Efendi Anwar, Sekretaris Sugiono, Bendahara Hanom Supriyadi, Bidang Penghimpunan David Aprianto, dan Mudir Pesantren Zarkony Alwy.

Simak juga 'Mendagri Tito Buka Suara soal Wacana Pilkada 2024 Dimajukan':

[Gambas:Video 20detik]


Gerak cepat Partai Nasdem mendeklarasikan Muhaimin Iskandar (Cak Imin) mendampingi bacapres Anies Baswedan, Sabtu (2/9) pekan lalu masih menjadi barometer kondisi politik jelang pilpres saat ini. Manuver ini tentu saja bukanlah tanpa perhitungan. Dalam orasinya jelang pendeklarasian, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengatakan bahwa kedua tokoh ini memiliki kaliber yang seimbang di bidang mereka masing-masing.

"Saya mengenal dua sosok ini secara lebih dekat dalam kurun waktu perjalanan cukup panjang dua orang yang mempunyai kelebihan masing-masing," kata Surya Paloh di acara deklarasi Anies-Cak Imin sebagai bacapres dan bacawapres 2024 di Hotel Majapahit, Surabaya, Jatim, Sabtu (2/9/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Maka kedua pasangan ini bagaikan botol dan tutup botol itu," lanjut Paloh.

Menganalisis peristiwa yang terjadi, Deputi Balitbang Partai Demokrat Syahrial Nasution mengatakan bahwa langkah berani yang terjadi di Surabaya itu perlu dilakukan. Menurutnya, angka elektabilitas Anies Baswedan harus diobati dengan mengumumkan tokoh pendamping Anies dalam laga Pemilu 2024 nanti.

"Ini persoalannya lagi-lagi soal teknis. Bahwa elektabilitas Pak Anies itu sudah sangat turun, sehingga satu-satunya langkah teknis yang bisa dilakukan untuk mengupgrade elektabilitas itu adalah dengan memastikan koalisi ini berlayar. Untuk memastikan koalisi ini berlayar kan harus jelas siapa cawapresnya," ungkap Syahrial dalam program Adu Perspektif kolaborasi antara detikcom dengan Total Politik, Rabu (6/9).

Terkait kondisi ini, Wakil Ketua Umum PAN Yandri Susanto mengungkapkan bahwa peristiwa-peristiwa semacam ini akan terus terjadi. Menurutnya, situasi saling mengunci ini menjadi strategi pertahanan masing-masing koalisi. Hal ini berdampak pada pengumuman masing-masing pendamping bakal capres dengan berbagai tolok ukur yang paling memungkinkan untuk membawa kemenangan.

Mencuatnya wacana kawin silang antara Sandiaga Uno dengan Agus Harimurti Yudhoyono menjadi salah satu bukti bahwa kondisi saat ini masih sangat cair. Miftah Sabri pendukung Sandiaga Uno yang juga menjadi tamu pembicara dalam acara itu mengungkapkan, poros baru ini mungkin saja bisa terjadi. Ia menegaskan, setidaknya ada empat syarat yang harus terpenuhi agar duet Sandi-AHY bisa terwujud.

"Sandinya mau, AHY-nya mau, PKS-nya mau," katanya.

Sementara itu, syarat terakhir yang ia sebut belakangan adalah persetujuan PPP. Mengingat, Sandi saat ini merupakan kader PPP yang tengah diusulkan ke PDIP untuk mendampingi Ganjar Pranowo.

Terlepas dari hal tersebut, berbagai peristiwa politik terjadi dalam waktu hampir bersamaan. Pertemuan Yenny Wahid dan Prabowo di Kartanegara serta umpan lambung nama Ridwan Kamil yang disebut masuk dalam radar bakal cawapres untuk Ganjar Pranowo menjadi topik penting yang tengah dibahas. Tindakan-tindakan yang disebut oleh Miftah sebagai gerakan inidividual ini tidak bisa dikesampingkan mengingat elektabilitas masih menjadi pertimbangannya.

Dalam situasi yang tidak pasti ditambah dengan usulan percepatan masa pendaftaran Capres dan Cawapres dalam draf Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) terkait Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, kondisi politik saat ini tidak selandai yang terlihat. Waktu yang semakin sempit menjadi tantangan bagi seluruh partai politik untuk segera menentukan keputusan. Terkait hal ini, Yandri memprediksi bahwa rentetan peristiwa penting akan semakin sering terjadi.

"Sebelum datang ke KPU nanti, sebelum janur kuning belum melengkung, semua bisa terjadi. Jadi dinamika dalam proses pencapresan ini mungkin akan ada kejutan-kejutan di kemudian hari," ungkap Yandri.

Dengan latar belakang situasi politik saat ini, Adu Perspektif akan membahas seruncing apa manuver-manuver akan terjadi dalam waktu dekat. Menghadirkan Fahri Hamzah (Waketum Partai Gelora), Masinton Pasaribu (Politikus PDI Perjuangan), serta Effendi Gazali (Pakar Komunikasi Politik), saksikan secara Live Adu Perspektif dengan tema 'Mencari Kepastian, Di Tengah Ketidakpastian Pencapresan' Rabu, 13 September 2023 pukul 20.00 WIB di web dan kanal Youtube detikcom.

Simak juga 'Menuju Pemilu Empat Capres':

[Gambas:Video 20detik]


Menko Polhukam Mahfud Md mengajak masyarakat mewaspadai jika ada pihak yang memanfaatkan terjadinya polarisasi, politik identitas untuk mencapai kekuasaan. Mahfud bicara soal beda 'politik identitas' dan 'identitas politik'.

Awalnya Mahfud mengatakan diperlukan peran partai politik untuk memberi keteladanan dan membangun pemilu yang damai. Mahfud lalu meminta masyarakat mewaspadai jika ada pihak tertentu yang menggunakan politik identitas.

"Publik pun harus menyadari ketika ada elite politik yang memanfaatkan terjadinya polarisasi dengan politik identitas untuk mencapai kekuasaan, maka mereka cenderung hanya akan memperjuangkan kepentingan pribadi dan kelompoknya," kata Mahfud, dalam Forum Diskusi Pemilu Keberagaman Menjadi Kekuatan Mewujudkan Pemilu Bermartabat, Rabu (13/9/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ia menyebut terdapat perbedaan antara politik identitas dengan identitas politik. Misalnya identitas politik Hasto Kristiyanto adalah PDIP, selain itu identitas politik Muzani adalah Gerindra. Sebagai informasi, forum diskusi tersebut juga dihadiri sekjen-sekjen parpol.

"Kalau identitas politik masing kita punya, jadi Pak Hasto PDIP, Habib Aboe Bakar PKS, Muzani Gerinda, yang lain-lain Pak Eddy Soeparno PAN, itu identitas politik," katanya.

"Tapi kalau politik identitas itu satu identitas yang digunakan berdasarkan ikatan primordial untuk memojokkan dan mendiskriminasi orang lain. Orang Jawa misalnya mengatakan 'Oh sikat orang Madura di sini', nah itu politik identitas. 'Sikat orang yang beragama Kristen' itu politik identitas. Menggunakan untuk mengisolasi dan bermusuhan," kata Mahfud.

Perbedaan lainnya, misalnya menggunakan identitas politik untuk berkontestasi dan bersatu kembali setelah Pemilu selesai. Oleh karenanya, Mahfud mengingatkan tidak boleh ada pihak yang menggunakan politik identitas untuk memecah belah.

"Politik identitas itu yang tidak boleh kalau sebuah identitas politik, digunakan untuk memecah belah, tapi kalau untuk kontestasi, maju bersama, memang itu lah identitas politik. 'Saya ingin maju bersama, ayo bersama', tapi tidak pakai politik identitas. Itu di beda aja, dibalik aja pengertiannya," katanya.

Simak juga 'Saat Cak Imin Pastikan PKB dan PKS Tak Kedepankan Politik Identitas':

[Gambas:Video 20detik]


Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) akan membahas sejumlah isu menarik di Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) NU 2023. Mulai dari sikap NU pada pilpres 2024 hingga perampasan tanah rakyat oleh negara.

Dalam agenda finalisasi draf materi-materi yang akan dibahas, terdapat enam komisi dengan sejumlah isu. Hal itu diungkapkan oleh Ketua Panitia Pengarah (Steering Committe/SC) KH Abdul Ghofur Maimoen (Gus Ghofur).

Dikutip dari laman NU, berikut rincian pembahasan yang akan dibicarakan di Munas Konbes NU 2023.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

1. Komisi Bahtsul Masail Maudlu'iyah

Komisi ini akan membahas soal relasi ulama dengan umara. Isu ini berkaitan dengan gelaran pemilihan umum (pemilu), pemilihan presiden (pilpres), dan pemilihan legislatif (pileg) tahun 2024.

"Apa yang harus dilakukan umara dan apa yang harus dilakukan ulama, hubungannya seperti apa? Bagaimana sikap NU terhadap Pilpres, Pilkada, Pileg di 2024? Apakah NU benar-benar netral atau misalnya mengarah kepada salah satu? Ini juga salah satu isu yang krusial, pedomannya akan seperti apa?" ungkap Gus Ghofur.

Usulan lain juga diungkapkan oleh jajaran syuriyah PBNU. Mereka berharap forum Munas Alim Ulama dapat menghasilkan sebuah putusan semacam pedoman bagi warga NU dalam menghadapi pemilu 2024.

"Kita benar-benar menyampaikan kepada Nahdliyin bahwa NU jangan sampai ikut-ikutan terbawa arus dunia politik yang sedang ramai sekarang ini," kata Gus Ghofur.

Selain itu, komisi ini juga akan membahas masalah al-i'anah al-ma'shiyyah (menolong kemaksiatan). Seperti apa yang masuk kategori memfasilitasi kemaksiatan? Hal-hal yang dianggap oleh umat Islam tidak boleh tetapi itu justru dilakukan oleh umat lain misalnya, bagaimana sikap NU terhadap pemerintah ketika memfasilitasi itu?.

"Apakah ini masuk kategori membantu atau itu merupakan kerja sama antarumat?" lanjut Gus Ghofur.

2. Komisi Bahtsul Masail Qanuniyah

Komisi qanuniyah akan membahas soal kebijakan lima hari sekolah dan aturan turunan dari UU pesantren.

"Di qanuniyah ada lima hari sekolah yang itu menggerus sekolah-sekolah diniyah juga mengenai nasib UU Pesantren," imbuh Rais Syuriyah PBNU.

3. Komisi Bahtsul Masail Waqi'iyah

Komisi waqi'iyah akan membahas mengenai optimalisasi Dam haji. NU akan mengeluarkan sikap resmi untuk mendorong kemajuan sistem kelola haji di Indonesia.

"(Dam haji) ini pengelolaannya seperti apa? Peran pemerintah seperti apa dan bagaimana sikap NU? Apa yang bisa dilakukan untuk kemajuan sistem kelola haji di Indonesia? Apakah (Dam berupa kambing) itu disembelih di Indonesia, dagingnya dikelola oleh kita sendiri, siapa yang mengelola? Itu yang akan dibahas di antaranya di waqi'iyah," tutur Gus Ghofur.

4. Komisi Organisasi

Komisi ini akan membahas konflik yang ada di internal NU. Sejumlah pertanyaan akan dimunculkan di forum Konbes NU.

"Kalau ada konflik, cara penyelesaiannya seperti apa? Ini juga dibahas secara mendalam, dan akan menjadi Perkum (Peraturan Perkumpulan). Ada lima Perkum baru dan 12 Perkum direvisi termasuk rangkap jabatan. Apa yang boleh dan tidak boleh, apa yang masuk dalam kategori rangkap jabatan?" ujar Gus Ghofur.

5. Komisi Rekomendasi

Sementara ini komisi rekomendasi akan membahas soal masalah perampasan tanah rakyat oleh negara. Terutama tanah-tanah yang sudah didiami oleh mereka sejak lama tetapi tidak bersertifikat.

Pembahasan ini akan merujuk pada putusan Muktamar Ke-34 NU di Lampung. Saat itu diputuskan bahwa tanah yang dikelola oleh rakyat bertahun-tahun bahkan sudah dikelola sebelum Indonesia merdeka, tapi kekurangan data-data seperti sertifikat maka tidak boleh diambil alih oleh pemerintah.

"Tanah yang selama ini dikelola oleh masyarakat bertahun-tahun, mulai dari mbah-mbahnya, tapi tidak memiliki sertifikat, apakah negara ini berhak untuk merampas dan mengambilnya begitu saja atas dasar tidak punya sertifikat?" papar Gus Ghofur.

"Itu salah satu materi yang akan disampaikan di komisi rekomendasi," sambungnya.

6. Komisi Program Kerja

Komisi yang terakhir adalah komisi program kerja. Komisi ini akan membahas soal pengelolaan aset rumah sakit NU dan tata kelola wakaf di lingkungan NU. Karena NU memiliki wakaf yang banyak, tetapi belum ada tata kelola yang baik.

"Sekarang sedang didraf dan akan diputuskan di Munas. Tata kelolanya akan seperti apa?" tukas Gus Ghofur.

Semua isu yang dibahas merupakan upaya NU untuk bekerja mengupayakan kemaslahatan umat. Hal ini dilakukan agar warga Nahdliyin tetap on the track dan PBNU akan tetap menyertai mereka untuk mencapai masa depan.

Jokowi: Kekuatan NU Sangat Luar Biasa, Perlu Dikonsolidasi dengan Baik


Nama Menko Polhukam Mahfud Md menjadi kandidat kuat bakal cawapres pendamping bakal capres PDIP, Ganjar Pranowo. Kode Mahfud Md menjadi bakal cawapres di Pilpres 2024 diucapkan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

Kode Mahfud menjadi kandidat bakal cawapres diungkap oleh Hasto Kristiyanto saat acara 'Forum Diskusi Pemilu Keberagaman Menjadi Kekuatan Mewujudkan Pemilu Bermartabat' yang disiarkan YouTube Kemenko Polhukam, Rabu (13/9/2023).

Mahfud Md turut hadir dalam forum diskusi ini dan memberikan materi terkait pemilu. Setelah Mahfud memberikan materi, giliran elite partai politik memberikan materi, salah satunya Hasto Kristiyanto.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Hasto menjadi salah satu pembicara yang menyampaikan materi terkait mitigasi kerentanan pemilu. Hasto mengawali materinya dengan membacakan pantun.

"Saya ingin mengawali dengan pantun," kata Hasto.

Dalam pantun awalnya, Hasto menyinggung soal Bandung lautan api sebagai cermin patriotisme yang sangat tinggi. Hasto mengatakan dari Bandung perbedaan jadi persahabatan sejati, sehingga pemilu harus mengedepankan hati nurani.

"Terima kasih sekali lagi atas undangan dari Prof Mahfud, dan kami persembahkan pantun buat beliau," ujarnya.

Hasto kemudian melanjutkan pantun keduanya, pantun kedua Hasto memuji Mahfud. Hasto menyebut Mahfud sosok yang berintegritas.

Berikut pantunnya:

Ada singkong, sukun, dan talas

Semua penting sama seperti beras

Prof Mahfud Md sangat tegas

Tegakkan hukum penuh dengan integritas

Hasto kemudian menyampaikan materinya soal mitigasi pemilu. Setelah selesai menyampaikan materi, sebelum menutup salam, Hasto kemudian membacakan pantun terakhir yang memberi kode Mahfud sebagai bakal cawapres.

Berikut pantunnya:

Siapa yang tidak tahu Profesor Mahfud Md

Salah satu bacawapres yang lurus tegak dan suka wedang ronde

Pemikirannya luas hingga beberapa dekade

Di tangannya rakyat semakin pede

Mahfud Md sebelumnya mengaku sudah bertemu dengan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri. Namun, Mahfud mengatakan dirinya tidak melakukan perjanjian apapun.

Mahfud menjelaskan bahwa telah mendengar kabar dirinya dan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menjadi kandidat kuat bakal cawapres untuk mendampingi bakal capres Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Mahfud juga telah bertemu dengan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri seperti halnya Ridwan Kamil.

"Ya, saya juga mendengar itu (jadi kandidat bacawapres Ganjar). Ya saya dengar juga begitu. Biar nanti yang dipilih yang terbaik saja untuk bangsa dan negara ini, untuk kondisi ekonomi dan negara yang lebih baik. Kalau soal mengerucut ke nama-nama, itu kan urusan internal partai," kata Mahfud dilansir detikX, Senin (11/9).

Simak Video 'PDIP Sebut Mahfud Md-Ridwan Kamil Dibahas Jadi Cawapres Ganjar':

[Gambas:Video 20detik]


Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto jadi pembicara dalam Forum Diskusi Keberagaman Menjadi Kekuatan Wujudkan Pemilu Bersih yang digelar Kemenkopolhukam di Kota Bandung, Selasa (13/9/2023).

Dalam sambutannya, Hasto sempat membacakan pantun yang menyinggung soal bakal calon wakil presiden (bacawapres). Pantun itu ditujukan untuk Menko Polhukam Mahfud Md yang juga hadir dalam diskusi.

Mulanya, Hasto yang mengenakkan kemeja putih dibalut jas hitam, diminta untuk memberi sambutan. Pada kesempatan itulah, Hasto kemudian melempar pantun untuk Mahfud Md.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Siapa yang tidak tahu Profesor Mahfud Md. Salah satu bacawapres yang lurus tegak dan suka wedang ronde. Pemikirannya luwes hingga beberapa dekade. Di tangannya rakyat semakin pede," ucap Hasto disambut tepuk tangan tamu undangan.

"Terimakasih," kata Hasto menambahkan.

Sekadar diketahui, Mahfud Md digadang-gadang menjadi salah satu nama kuat untuk menjadi pendamping capres yang diusung PDIP Ganjar Pranowo. Bahkan Mahfud juga sempat bertemu langsung dengan Ganjar dan dikabarkan telah menemui Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Ya, saya juga mendengar itu (jadi kandidat bacawapres Ganjar). Ya saya dengar juga begitu. Biar nanti yang dipilih yang terbaik saja untuk bangsa dan negara ini, untuk kondisi ekonomi dan negara yang lebih baik. Kalau soal mengerucut ke nama-nama, itu kan urusan internal partai," kata Mahfud dilansir detikX.


Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md menjelaskan alternatif jadwal pendaftaran calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) terbaru. Yakni, pendaftaran dibuka pada 19 Oktober dan ditutup pada 24 Oktober.

"Yang sekarang jadi diskusi dua alternatif. Satu, pendaftaran dibuka tanggal 10 dan ditutup tanggal 16 untuk capres. Kalau untuk calegnya sebelum itu sudah selesai. Diskusi terakhir di KPU, yang diinformasikan kepada kami di pemerintah, adalah tanggal 19 sampai tanggal 24 Oktober, bukan 25 Nov, tapi maju satu bulan penutupannya," kata Mahfud di acara Forum Diskusi Pemilu, seperti dilihat detikcom di saluran YouTube Kemenko Polhukam, Rabu (13/9/2023).

Mahfud menuturkan percepatan pendaftaran capres tak akan berpengaruh pada jadwal pencoblosan. Dia menegaskan pencoblosan tetap digelar pada 14 Februari.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Pencepatan jadwal pemilu, tahapannya tetap, coblosannya tetap tanggal 14. Tapi sesudah dihitung bahwa ada ketentuan Perppu, pemilu itu, berkampanye itu dilaksanakan setiap hari, dan harus selesai tiga hari sebelum pemungutan suara," terang dia.

"Gambar kontestan sudah dicetak sekian hari sebelum pemungutan suara, logistik sudah sampai sekian hari (sebelum, red) pemungutan suara, maka pendaftaran pemilu dipercepat. Pemungutan suara tetap tanggal 14 Februari," Mahfud kembali menekankan.

Dengan dua alternatif jadwal pendaftaran capres yang dia jelaskan, Mahfud menerangkan, tak perlu ada perubahan undang-undang terkait Pemilu. Yang ada, hanya perlu penyesuaian di Peraturan KPU (PKPU).

"Itu semua masih bisa menampung ketentuan-ketentuan yang ditentukan oleh undang-undang, bahwa semua barang, pelaksanaan kampanye itu sudah sesuai dengan tahapan-tahapan waktunya. Sehingga dengan tanggal 10 pendaftaran dibuka, tangga 16 ditutup itu oke. Tapi kalau misalnya mau dibuka tanggal 19, tapi ditutupnya tetap dipercepat 1 bulan jadi 24 Oktober, bukan 25 November, itu sekarang alternatifnya. Dan sama-sama bisa diterima secara aturan," ujar Mahfud.

Dia menyebut, dalam sepekan ke depan, keputusan soal jadwal pendaftaran capres dan capres akan diambil.

"Tinggal keputusannya mungkin dalam seminggu ke depan itu akan selesai, karena itu tidak perlu perubahan undang-undang, hanya diatur dalam PKPU. Dan PKPU itu dikonsultasikan oleh KPU, DPR, pemerintah dan Bawaslu, itu yang pokok. di luar itu ada DKPP dan sebagainya," pungkas Mahfud Md.


Menko Polhukam Mahfud Md mengajak masyarakat membangun kesadaran dalam memilih pemimpin pada Pemilu 2024. Ia meminta masyarakat memilih pemimpin yang kejelekannya lebih sedikit.

"Saudara sebagai masyarakat yang cerdas kita harus mampu menilai calon yang terbaik, yang sekiranya mampu mendengarkan aspirasi rakyat," kata Mahfud dalam Forum Diskusi Pemilu Keberagaman Menjadi Kekuatan Mewujudkan Pemilu Bermartabat, yang disiarkan di YouTube Kemenko Polhukam, Rabu (13/9/2023).

Menurut Mahfud, calon pemimpin yang terbaik itu tidak ada yang benar-benar sempurna karena sesama manusia. Namun, ia mengajak untuk memilih pemimpin yang kejelekannya paling sedikit.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Saudara, calon yang terbaik betul itu di mana pun di dunia ini tidak ada, karena yang kita pilih manusia, ndak ada, tetapi Pemilu ini adalah untuk memilih yang terbaik di antara orang-orang yang sama-sama punya kejelekan, yang lebih sedikit kejelekannya yang dipilih, berdasarkan ukuran-ukuran aspirasi kita," katanya.

Menurut Mahfud, ada orang yang memiliki kelebihan di bidang tertentu, tetapi ada pula yang punya kelebihan di bidang lain. Mahfud lalu mengutip Magnis Suseno terkait memilih pemimpin untuk mencegah orang jahat menjadi pemimpin.

"Yang terpokok, satu semboyan yang pernah dikatakan oleh Pak Magnis Suseno itu ya.... Apa? Pemilu itu harus dilaksanakan, bukan karena kita ingin mendapat pemimpin yang ideal lain, tapi pemilu dilaksanakan untuk mencegah orang jahat menjadi pemimpin. Untuk mencegah orang jahat menjadi wakil rakyat, itulah perlunya Pemilu," katanya.

"Maka pasti dengan proses proses demokrasi itu yang akan ditampilkan pasti atau harus adalah orang-orang yang punya nilai-nilai kebaikan yang siap untuk membangun bangsa ini, tokoh agama, tokoh masyarakat, akademisi mahasiswa, yang hadir di sini juga diharapkan mengambil peran penting dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 baik dengan gunakan hak pilihnya, menggunakan keilmuannya, menggunakan ketokohannya, sehingga pemilu yang bermartabat itu dapat berjalan dengan baik," katanya.

Simak juga 'Andika Perkasa soal Isu Cawapres Ganjar: Saya Siap Jadi Apa Saja':

[Gambas:Video 20detik]


Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tak masalah dengan usulan jadwal pendaftaran capres-cawapres yang dimajukan. Bawaslu menilai selama pendaftaran capres-cawapres dimajukan sesuai aturan, maka tidak menjadi masalah.

"Kan ada tahapnnya. Nanti kita lihat di teman-teman KPU. Sepanjang tahapannya tidak masalah. Sepanjang prosedurnya ditaati nggak masalah," kata Ketua Bawaslu Rahmat Bagja kepada wartawan, Rabu (13/9/2023).

Bagja meminta untuk menunggu PKPU resmi diterbitkan. Dia pun menuturkan pihaknya akan mengikuti aturan yang ada.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Sepanjang sesuai dengan PKPU-nya nggak masalah. Kita akan ikuti PKPU yang ada," jelasnya.

Berdasarkan draf PKPU yang dilihat detikcom, jadwal pengumuman pendaftaran capres-cawapres bakal pada 7 Oktober hingga 9 Oktober 2023. Sedangkan masa pendaftaran direncanakan akan dipercepat mulai 10 hingga 16 Oktober 2023.

Masa pendaftaran pencalonan sebelumnya, dimulai pada 19 Oktober hingga 25 November 2023. Jadwal ini berdasarkan PKPU 3 tahun 2022 tentang jadwal dan tahapan Pemilu 2024.

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengatakan pihaknya menunggu surat permohonan resmi dari KPU untuk membahas pendaftaran capres dan cawapres yang dimajukan. Doli menyebut sudah menghubungi pihak terkait untuk segera mengirimkan surat agar ditindaklanjuti oleh Komisi II DPR.

"Kita lagi nunggu surat resmi, kan mereka permohonannya belum sampe ke kita saya sih udah ada pembicaraan informal saya bilang segera saja dimasukkan dan seperti biasanya kan Komisi II kalau ada permohonan itu pasti segera," kata Doli kepada wartawan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/9).

Doli mengatakan pembicaraan terkait kepastian penyelenggaraan Pemilu pasti akan langsung ditindaklanjuti oleh Komisi II DPR. Ia menyebut, jika surat dari KPU sudah masuk, dalam satu atau dua hari pihaknya akan menentukan jadwal.

"Ya pokoknya begitu masuk selalu seperti selama ini, begitu masuk, itu 1,2 hari langsung kita jadwalkan karena itu prioritas, karena itu agenda nasional yang penting. Jadi kalau ada peraturan-peraturan yang teknis selalu komisi II sikapnya memprioritaskan itu dan pembahasannya sehingga supaya tidak terganggu tahapan yang sedang berjalan," ungkapnya.

Simak juga 'Pendaftaran Capres Diusulkan Maju, Anies: Kita Siap Kapan Saja':

[Gambas:Video 20detik]


Golkar menegaskan sudah memiliki rencana untuk mengusung Ridwan Kamil (RK) di Pilgub Jabar atau Pilgub DKI Jakarta, bukan Pilpres 2024. Meski demikian, PDIP menyatakan tetap mempertimbangkan RK sebagai bakal cawapres untuk mendampingi Ganjar Pranowo.

"Merespons pertanyaan kawan-kawan wartawan atas statement Waketum Golkar Doli Kurnia yang menyebutkan bahwa nama Ridwan Kamil tidak masuk sebagai bakal calon wakil presiden yang diputuskan oleh Partai Golkar, itu sepenuhnya kewenangan Partai Golkar," kata Ketua DPP PDIP Said Abdullah kepada wartawan, Rabu (13/9/2023).

"Saya tegaskan bahwa masuknya nama Ridwan Kamil dalam pertimbangan kami karena faktor rekam jejak, prestasi, kepemimpinan dan elektabilitasnya," lanjutnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Said tak mempersoalkan apakah Golkar akan mendukung duet Ganjar-RK jika benar-benar terwujud. Sejauh ini, Golkar telah menyatakan dukungan terhadap Ketum Gerindra Prabowo Subianto sebagai capres 2024.

"Apakah jika Ridwan Kamil terpilih mendampingi Ganjar Pranowo akan didukung Partai Golkar atau tidak, tentu itu kewenangan penuh Partai Golkar. Namun menjadi hak Pak Ridwan Kamil untuk menentukan langkah politiknya," ujarnya.

Said mengatakan penentuan cawapres Ganjar masih terus dibicarakan oleh para ketum partai politik dan Ganjar. Dia mengatakan masih ada waktu sekitar 1 bulan menuju pendaftaran capres-cawapres.

"Prinsipnya, para ketua umum masih merumuskan skema terbaik buat Mas Ganjar atas sosok yang nanti mendampinginya. Masih ada rentang waktu satu bulan sampai penutupan pendaftaran pasangan calon presiden dan wakil presiden," kata Said.

Said juga menyebut Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri melalui Ketua DPP PDIP Puan Maharani terus melakukan komunikasi ke parpol koalisi. Dia mengatakan Ganjar juga dilibatkan dalam penentuan cawapres agar tak ada istilah kawin paksa.

"Pembobotan dalam menentukan bacawapres Mas Ganjar ada banyak timbangan, antara lain watak ideologis yang menunjukkan keberpihakannya terhadap kepentingan nasional, merepresentasikan aspek kewilayahan, latar belakang, rekam jejak, jiwa kerakyatan dan kenegaraannya, elektabilitas untuk mendongkrak kemenangan; unsur bondingnya dengan Mas Ganjar, sebab tidak bisa 'kawin paksa', dan daya dukung politik kepartaian," kata Said.

Said mengatakan komunikasi politik itu yang kemudian membuat sejumlah nama muncul sebagai bakal cawapres Ganjar. Meski demikian, belum ada keputusan final.

"Muncullah nama-nama kandidat sebagaimana yang disebutkan oleh Mbak Puan, seperti Sandiaga Uno, Erick Thohir, Agus Harimurti Yudhoyono, Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabumi, dan belakang ada Ridwan Kamil dan Mahfud Md," ujarnya.

Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.

Saksikan Video 'PPP Tak Menampik Muncul Nama RK di Pembicaraan Cawapres Ganjar':

[Gambas:Video 20detik]

Halaman 1 2 Selanjutnya


Juru Bicara Anies Baswedan, Angga Putra Fidrian mengaku sepakat dengan ucapan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto yang menyatakan tuduhan penggunaan politik identitas hanya diungkapkan oleh orang yang tak memiliki prestasi.

"Sepakat dengan Pak Hasto, biasanya kalau gak ada rekam jejak bela wong cilik, senangnya menggusur paksa, akan pakai politik identitas untuk menutup kekurangannya," ujar Angga, di Jakarta, Rabu (13/9/2023).

Angga menambahkan, selama memimpin Jakarta, Anies mengeluarkan kebijakan pro wong cilik dan menekankan pada keadilan sosial.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Bahkan, kata Angga, Anies tak perlu memakai politik identitas untuk mendapatkan suara atau dukungan publik.

"Alhamdulillah Anies Baswedan yang kebijakannya pro wong cilik dan keadilan sosial, tidak perlu pakai politik identitas untuk mendapatkan suara," ujarnya.

Sebelumnya santer pemberitaan yang menuduh bacapres PDI Perjuangan Ganjar Pranowo melakukan politik identitas usai muncul dalam video azan yang ditayangkan sejumlah tv.

Menjawab tuduhan itu, Hasto mengatakan tuduhan politik identitas yang ditujukan kepada Ganjar tersebut hanya diungkapkan oleh orang-orang yang tidak memiliki prestasi (10/9).

Simak juga 'PKS-PKB Satu Koalisi, Syaikhu Tak Khawatir Jadi Politik Identitas':

[Gambas:Video 20detik]


Presiden Zimbabwe Emmerson Mnangagwa menunjuk dan melantik putra dan keponakannya sendiri untuk menduduki jabatan Wakil Menteri dalam kabinetnya. Oposisi menyebut pemerintahan baru yang dilantik itu sebagai pemerintahan 'terburuk' sejak kemerdekaan negara tersebut.

Seperti dilansir AFP, Rabu (13/9/2023), dalam seremoni pelantikan yang digelar di ibu kota Harare pada Selasa (12/9) waktu setempat, lebih dari 20 menteri dan 10 wakil menteri bersumpah di bawah presiden yang memenangkan masa jabatan kedua bulan lalu dalam pemilu yang menjadi sengketa.

Para pengamat internasional menyebut pemilu Zimbabwe itu tidak memenuhi standar demokrasi.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Saya Emmerson Dambudzo Mnangagwa, Presiden Republik Zimbabwe, menyerukan kepada Anda semua untuk mengambil sumpah jabatan Menteri," ucap Mnangagwa yang kini berusia 80 tahun.

Dalam penunjukan yang digambarkan oleh partai oposisi terkemuka Zimbabwe sebagai hal yang 'sangat mengkhawatirkan', putra Mnangagwa yang bernama Kudakwashe David Mnangagwa yang berusia 34 tahun dilantik sebagai Wakil Menteri Keuangan.

Keponakan Mnangagwa yang bernama Tongai Mnangagwa yang berusia 45 tahun dilantik sebagai Wakil Menteri Pariwisata.

"Penunjukan ini mengejutkan. Sepanjang kemarin, saya tidak bisa mempercayainya," ucap David kepada wartawan setelah dirinya dilantik.

Simak berita selengkapnya di halaman selanjutnya.

Saksikan juga 'Rekaman Citra Satelit Pergerakan Badai Daniel Menyapu Libya':

[Gambas:Video 20detik]


Video Ketum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas) membagi-bagikan uang Rp 50.000 atau gocapan kepada warga disorot di media sosial karena dinilai sebagai politik uang atau money politics. PAN membela Zulhas karena dianggap sebagai aksi membantu warga.

Dalam video yang beredar dan ramai disorot, Zulhas tampak berkeliling di salah satu kampung nelayan, mengenakan pakaian bernuansa biru. Tangan kiri Zulhas tampak memegang segepok uang bernominal Rp 50.000.

Dengan wajah tersenyum, Zulhas berjalan kaki dihampiri warga dan nelayan untuk bersalaman. Zulhas kemudian mengeluarkan uang dari kantung pakaiannya, lalu membagikan uang Rp 50.000 kepada warga dan nelayan.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Sekjen PAN Eddy Soeparno menjelaskan video Zulhas membagikan uang yang viral dan ramai disorot. Menurut Eddy, apa yang dilakukan Zulhas dalam video yang beredar itu murni kepedulian dan jauh dari indikasi money politics.

"Apa yang dilakukan Pak Zulkifli Hasan dari pengamatan saya, dari lihat videonya itu adalah sebuah perbuatan kepedulian terhadap masyarakat, terutama masyarakat ekonomi lemah bukan dalam konteks money politics. Tuduhan itu jelas salah sasaran," kata Eddy dalam keterangannya, Rabu (13/9/2023).

Pimpinan Komisi VII DPR RI itu menegaskan tidak ada motif bagi Zulhas untuk membagikan uang gocapan karena beliau bukan calon kepala daerah, bukan calon anggota legislatif yang ingin dipilih dengan bagi-bagikan uang.

"Jadi menurut saya tuduhan bahwa ini adalah sebuah langkah atau aksi sebar-sebar amplop dalam rangka serangan fajar itu atau money politics itu tidak relevan dalam konteks ini dan bahkan terkesan ingin dikait-kaitkan. Padahal jauh dan tidak tepat," lanjutnya.

Eddy melanjutkan bahwa apa yang dilakukan Zulhas tersebut adalah kepedulian Zulhas sebagai seorang tokoh yang ingin ikut membantu masyarakat.

"Lihat videonya secara jernih dan tanpa prasangka. Sama sekali tidak adapun disana saya lihat umbul-umbul, kemudian atribut partai atau apa yang ingin menunjukkan bahwa ini adalah acara partai yang mana partai kemudian membagi-bagikan uang, jadi tidak ada di situ. Bahkan tidak ada ajakan apapun," tegasnya.

Dalam pandangan Eddy, apa yang dilakukan Zulhas sebenarnya hampir sama seperti kita membagikan sedekah kepada masyarakat yang membutuhkan.

"Oleh karena itu, saya justru menganggap bahwa apa yang dilakukan Pak Zul itu merupakan bagian dari kepedulian beliau kepada masyarakat yang membutuhkan," ucap Eddy.

"Coba lihat kegiatan-kegiatan lapangan Pak Zul di seluruh Indonesia dimana beliau kalau bertemu masyarakat yang butuh spontan memberikan uang. Ini sama sekali bukan money politics," tutup anggota DPR RI Dapil Kota Bogor dan Cianjur ini.

Simak juga 'PAN Berharap Demokrat Gabung Koalisi Indonesia Maju Dukung Prabowo:

[Gambas:Video 20detik]


Menko PMK Muhadjir Effendy kembali bicara soal namanya yang masuk radar bakal calon wakil presiden pada Pemilu 2024. Muhadjir mengatakan dirinya merupakan PNS sehingga tak berafiliasi dengan partai manapun.

"Kan sudah berkali-kali saya memberi komentar itu. Pertama, saya itu tidak boleh berafiliasi dengan partai manapun. Kenapa? Saya PNS, saya ini Guru Besar di Universitas Negeri Malang," kata Muhadjir di kantornya, Rabu (13/9/2023).

Muhadjir mengatakan dirinya fokus menyelesaikan tugas dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Muhadjir menegaskan dirinya tak ikut cawe-cawe soal namanya masuk bursa cawapres.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kedua, saya pengurus PP Muhammadiyah. Jadi saya memang tidak terikat dengan partai. Jadi kalau ada yang mencalonkan dan kalau itu memang melalui partai dan memang prosedurnya kan harus lewat partai. Ya terserah dari partai," jelas Muhadjir.

"Saya tidak ikut cawe-cawe karena masih Menko dan Menko kan harus non partisan, harus melayani semua masyarakat kan membantu presiden. Tugas dari presiden menurut saya sangat penting harus saya selesaikan," tambahnya.

Dia mengaku akan senang jika ada partai yang mencalonkannya. Sebab, menurutnya, segala proses masih panjang.

"Nanti kita lihat saja lah. Kan prosesnya masih tidak sederhana kan. Terserah partai, kalau memang ada partai, ya senang juga saya dicalonkan, wong nanti dicalonkan. Tapi itu kan terserah saja," ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas) pernah bicara soal nama di luar partai politik yang masuk menjadi kandidat cawapres Prabowo Subianto. Salah satunya ialah Muhadjir Effendy.

"Ada, Pak Muhadjir, ya," kata Zulhas di kawasan Senopati, Jakarta Selatan, Sabtu (26/8). Zulhas menjawab pertanyaan apakah ada nama lain di luar usulan parpol koalisi sebagai kandidat cawapres Prabowo.

Zulhas mengatakan pengumuman cawapres akan dilakukan pada momentum yang tepat. Dia menuturkan parpol yang tergabung di koalisi akan berembuk membahas cawapres Prabowo.

Simak Video 'Respons Muhadjir Effendy Disebut Masuk Radar Cawapres Prabowo':

[Gambas:Video 20detik]


Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja meminta para bakal calon presiden atau calon wakil presiden tak memakai identitas keagamaan saat sosialisasi ke publik. Dia meminta agar semua pihak menahan diri.

"Kami minta sama dengan semua tidak menggunakan identitas keagamaan tertentu menjadi satu hal yang perlu kemudian untuk kita menahan diri. Tempat ibadah tidak digunakan untuk tempat sosialisasi pasangan calon, belum ada ya, sosialisasi peserta Pemilu, peserta Pemilu sudah ada, partai politik. Kami harapkan tidak terjadi," kata Bagja kepada wartawan, Rabu (13/9/2023).

Bagja mengatakan pihaknya akan menyampaikan surat imbauan ke peserta Pemilu. Dia pun berharap peserta Pemilu dapat mematuhi aturan sebelum masa kampanye.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Nanti kami akan tembuskan, sampaikan surat imbauan kepada semua peserta Pemilu dan kita ingatkan kembali bahwa sekarang masih tahapan sosialisasi dan belum kampanye," tuturnya.

Bagja juga meminta seluruh peserta pemilu untuk menurunkan alat peraga seperti spanduk yang menampilkan ajakan mencoblos. Dia mengatakan Bawaslu akan menurunkan alat peraga itu jika tak diturunkan oleh para peserta pemilu.

"Kami meminta kepada teman-teman yang memasang alat peraga peserta Pemilu baik daftar calon sementara ini untuk tidak kemudian mengajak," kata Bagja.

"Mengajak adalah salah satunya yang eksplisit adalah ada tanda coblos. Itu kami minta untuk diturunkan," sambungnya.

Bagja mengatakan peserta Pemilu hanya boleh memperkenalkan diri kepada publik. Dia berharap peserta Pemilu tak melanggar aturan yang sudah ditetapkan.

"Pemasangan alat peraga itu kami harapkan juga tidak melanggar aturan daerah setempat, misalnya yang tidak diperbolehkan itu apa peraturan wali kota, peraturan bupati atau peraturan gubernur," jelasnya.

Bagja akan memberi arahan kepada Bawaslu di provinsi hingga kabupaten/kota untuk mengecek alat peraga kampanye. Dia menyebut spanduk yang melanggar aturan harus diturunkan.

"Jadi kami sekarang memerintahkan kepada Bawaslu provinsi dan Bawaslu kabupaten/kota untuk melakukan inventarisir terhadap alat-alat peraga yang diduga melanggar hal tersebut," ujar dia.

Bagja mengimbau peserta Pemilu tak memasang alat peraga di rumah ibadah hingga fasilitas pemerintah. Hal itu sesuai dengan surat imbauan dari KPU RI.

"Diperbolehkan alat peraga tapi tidak boleh dipasang di kantor pemerintah, kompleks militer, kompleks kepolisian dan juga khususnya kantor pemerintah, kantor-kantor negara, itu tidak diperbolehkan," paparnya.

Simak Video 'Gerindra soal Ganjar Muncul di Azan TV: Kita Serahkan ke Bawaslu':

[Gambas:Video 20detik]


Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mendukung usulan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/ Bappenas) Suharso Monoarfa yang mendorong penerapan skema single salary atau gaji tunggal bagi aparatur sipil negara (ASN). Usulan serupa juga pernah disampaikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2019 lalu.

Penerapan single salary dapat menghindarkan rangkap jabatan ASN, khususnya yang sudah di posisi eselon 1 menjadi komisaris di berbagai badan usaha milik negara (BUMN). Sebagaimana yang saat ini lazim terjadi di berbagai kementerian dan lembaga.

Bahkan di Kementerian Keuangan (Kemenkeu), banyak pejabat ASN yang merangkap jabatan sebagai komisaris di berbagai BUMN. Hal ini menimbulkan ketidakadilan sekaligus memicu konflik kepentingan antara pembuat kebijakan dengan pelaksana kebijakan. Tidak heran jika muncul pandangan publik bahwa rangkap jabatan tersebut dicurigai sebagai modus 'korupsi terselubung'.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Selain rangkap jabatan, kewenangan fiskal kementerian keuangan yang terlalu besar juga mendapatkan sorotan dari banyak pihak. Terlebih dengan terbitnya UU No 17/2003, membuat Bappenas tidak lagi punya kewenangan perencanaan alokasi anggaran. Hal ini diungkapkan Suharso di Ruang Rapat Pimpinan MPR RI, Gedung Nusantara III MPR RI, Jakarta, Selasa (12/9).

"Sehingga kewenangan alokasi anggaran terpusat di kementerian keuangan. Bappenas menjadi mitra Kementerian Keuangan terkait perencanaan fiskal, makro dan kemudian menyusun rencana kerja pemerintah, tetapi kewenangan anggarannya tetap di kementerian keuangan," kata Suharso, dalam keterangannya, Rabu (13/9/2023).

"Kewenangan anggaran kementerian keuangan yang full power, sebaiknya juga ditinjau kembali, dalam rangka penguatan check and balances antar kementerian dan lembaga negara," sambungnya.

Bamsoet juga mengapresiasi keberhasilan kementerian PPN/Bappenas menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, yang kemudian diajukan sebagai RUU RPJPN 2025-2045 dan telah masuk dalam Prolegnas Prioritas di DPR RI.

Ditargetkan RUU tersebut bisa disahkan menjadi UU sebelum pendaftaran pasangan calon presiden-calon wakil presiden. Sehingga RPJPN 2025-2045 bisa menjadi rujukan bagi Capres-Cawapres dalam penyusunan visi dan misi.

RPJPN 2025-2045 merupakan visi, misi, arah pembangunan sekaligus pedoman mencapai Visi Indonesia Emas 2045 menuju Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan. Sedangkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) yang sedang disiapkan MPR RI lebih bersifat filosofis dan arahan dalam pembangunan nasional untuk memastikan keberlangsungan visi dan misi negara sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

"Keberadaan PPHN yang bersifat filosofis dan arahan, dipastikan tidak akan mengurangi kewenangan pemerintah untuk menyusun cetak biru pembangunan nasional baik dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)," jelas Bamsoet.

Bamsoet menerangkan, keberadaan PPHN menjamin siapapun presiden yang menggantikan Presiden Joko Widodo pada tahun 2024 nanti, maupun presiden pengganti berikutnya di Pemilu selanjutnya, akan tetap menjalankan Visi Indonesia Emas 2045 sebagaimana yang termuat dalam RPJPN 2025-2045.

"Jangan sampai ganti pemerintahan, ganti haluan pembangunan. Karena kepemimpinan merupakan tongkat estafet yang harus berkesinambungan, bukan seperti meteran pom bensin yang selalu mulai dari nol," tegas Bamsoet.

Dalam kesempatan tersebut, turut hadir para Wakil Ketua MPR RI antara lain, Hidayat Nur Wahid, Yandri Susanto dan Fadel Muhammad. Hadir pula Anggota Komisi IX DPR RI Darul Siska. Sementara jajaran Kementerian PPN/Bappenas yang hadir antara lain, Sesmen PPN/Sestama Taufik Hanafi, Deputi Bidang Ekonomi Amalia Adininggar Widyasanti, Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan Teni Widuriyanti, serta Direktur Perencanaan Makro dan Analisis Statistik Eka Chandra Buana.

Simak juga 'Tujuan BMKG Berangkatkan 23 ASN Studi S2-S3 ke Inggris':

[Gambas:Video 20detik]


Pertemuan PKS dengan bakal capres Anies Baswedan dan bakal cawapres Muhaimin Iskandar (Cak Imin) termasuk jajaran PKB dan NasDem berlangsung hangat dan penuh canda tawa. PKS bahkan menyambut PKB dengan menyanyikan lagu Yaa Lal Wathan.

Diketahui, pertemuan itu berlangsung pada Selasa (12/9/2023) di Markas DPP PKS, Jakarta Selatan. Anies dan Cak Imin tiba di lokasi pukul 12.35 WIB. Keduanya yang kompak berbaju putih tiba secara bersamaan.

Anies dan Cak Imin disambut langsung oleh Presiden PKS Ahmad Syaikhu, Sekjen PKS Habib Aboe Bakar Al-Habsyi, dan jajarannya. Mereka tampak saling menyapa dan berjabat tangan.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Selain itu, dari PKB hadir Waketum PKB Jazilul Fawaid, Sekjen Hasannudin Wahid, Ketua DPP Lukmanul Khakim, Wakil Sekretaris Dewan Syura PKB Maman Imanulhaq, dan Wasekjen PKB Syaiful Huda.

Dari sisi NasDem turut hadir Waketum NasDem Ahmad Ali, Ketua Fraksi NasDem DPR Roberth Rouw, Bendum NasDem Ahmad Sahroni.

PKS Berseloroh Koalisi Semut Merah

Saat penyambutan itu, Sekjen PKS Aboe Bakar Alhabsyi sempat berseloroh koalisi semut merah. Hal itu dilontarkan dia usai bersalaman.

"Yassalam. Semut merah berlari pagi," ujar Aboe, Selasa (12/9/2023).

Diketahui, koalisi semut merah adalah wacana yang pernah muncul pada Juni-Juli tahun lalu. Inisiatornya adalah PKS dan PKB.

Namun, wacana koalisi semut merah tidak bertahan lama, karena PKB lebih memilih bergabung dengan Partai Gerindra pada saat itu. Kini, PKB merapat ke kubu Anies dengan PKS yang sudah ada di dalamnya.

Anies dan Cak Imin menyambangi kantor DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Selasa (12/9/2023). Mereka kompak mengenakan kemeja putih. (Foto: Andhika Prasetia)

Nyanyi Lagi Yaa Lal Wathan

Lagu Yaa Lal Wathan itu dinyanyikan saat sesi pertemuan dan sambutan. Di momen memberikan sambutan, dia lalu mengajak seluruh jajarannya untuk berdiri dan menyanyikan lagu tersebut.

"Kalau dalam konteks lalu, saya sudah mengucapkan ahlan wa sahlan kepada PKB, maka sebagai bagian yang lebih dekat lagi hari ini, bahkan hari ini sudah hadir di DPP PKS ini mari sama-sama menyambut kedatangan hari ini Yaa Lal Wathan," kata Syaikhu.

Kemudian, para kader PKS, PKB dan NasDem pun menyanyikan Yaa Lal Wathan. Mereka tampak kompak bernyanyi.

Di akhir acara, Syaikhu mengatakan dengan nyanyian itu, PKS menegaskan selamat datang kepada PKB.

"Tadi saya ingin perkuat, tegaskan bahwa bukan hanya ahlan wa sahlan wa marhaban, tapi insyaallah kita ingin lebih erat lagi," kata Syaikhu usai pertemuan.

"Makanya tadi kita sama-sama menyanyikan lagu Yaa Lal Wathan. Alhamdulillah semua siap dan kompak untuk bersatu, saya kira itu," sambungnya.

Canda Syaikhu tak ada sambal biru di sajian pertemuan, simak di halaman berikut

Saksikan Video 'Menanti Nasib Dukungan PKS ke Pasangan Anies-Cak Imin':

[Gambas:Video 20detik]

Halaman 1 2 3 Selanjutnya


Ketum Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tampak akrab di HUT ke-64 Persatuan Purnawirawan dan Warakawuri TNI dan Polri (Pepabri). PAN berharap kemesraan tersebut tidak cepat berlalu.

"Melihat keakraban Pak SBY dan Pak Prabowo seperti itu maka ada lagu yang bisa mengiringinya, yaitu kemesraan ini janganlah cepat berlalu," ujar Waketum PAN Viva Yoga, saat dihubungi, Selasa (12/9/2023).

Viva Yoga menyebut partainya berharap Demokrat dapat bergabung bersama Koalisinya. Menurutnya, jika Partai Demokrat bergabung akan memperbesar basis konstituen.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"PAN berharap betul agar Partai Demokrat dapat bekerjasama dan berkoalisi dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM)," ujar Viva Yoga.

"Alasannya, pertama, PD memiliki basis konstituen militan. Apabila digabung dengan partai politik lain di KIM maka akan memperbesar basis konstituen serta menambah suara," sambungnya.

Tidak hanya itu, Viva Yoga mengatakan PAN, Gerindra dan Demokrat memiliki pengalaman bekerja sama dalam pilpres. Sehingga menurutnya akan mudah dalam bekerjasama.

"Kedua, PD, PAN, dan Gerindra memiliki pengalaman empiris bekerja sama di pilpres sehingga sangat memudahkan dalam membangun kerjasama. Ketiga, PD, PAN, Gerindra memiliki platform perjuangan yang relatif tidak berbeda. Dari sini maka peluang untuk kerjasama di KIM menjadi sangat memungkinkan," ujarnya.

Momen Akrab SBY-Prabowo

Diketahui, sejumlah tokoh purnawirawan TNI berkumpul di acara syukuran HUT ke-64 Persatuan Purnawirawan dan Warakawuri TNI dan Polri (Pepabri). Mereka yang hadir di antaranya, Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Menhan Prabowo Subianto hingga mantan Kepala BIN Jenderal TNI (Purn) Hendropriyono.

Acara syukuran ini digelar di Wisma Elang Laut, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Selasa (12/9/2023). Para purnawirawan ini memakai seragam batik yang sama.

Dalam cara itu, SBY dan Prabowo duduk dalam satu lingkar meja yang telah disediakan. Keduanya pun tampak duduk sebelahan.

Selain mereka, terlihat hadir juga mantan Menko Polhukam Jenderal TNI (Purn) Wiranto, dan Ketua Umum Pepabri Jenderal TNI (Purn) Agum Gumelar.

Para jenderal purnawirawan ini juga sempat foto bersama di depan panggung dan saling bergandengan tangan. Saat foto bersama itu, SBY dan Prabowo juga terlihat bersebelahan.

Tidak hanya itu, ada juga momen nyanyi bersama para purnawirawan yang hadir. Lagi-lagi SBY dan Prabowo tampak bersebelahan saat momen tersebut.

Simak Video 'Momen Akrab SBY-Prabowo Nyanyi Bareng Wiranto hingga Hendropriyono':

[Gambas:Video 20detik]


Syukuran HUT ke-64 Persatuan Purnawirawan dan Warakawuri TNI dan Polri (Pepabri) menjadi momen keakraban Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY dengan Prabowo Subianto. Keakraban dua jenderal mantan petinggi TNI tersebut menyimpan cerita tersendiri.

Pada pagi menjelang siang di Wisma Elang Laut, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Selasa (12/9). Sejumlah tokoh purnawirawan TNI berkumpul di acara syukuran HUT ke-64 Pepabri. Mereka yang hadir di antaranya, Presiden ke-6 RI SBY, Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto hingga mantan Kepala BIN Jenderal TNI (Purn) Hendropriyono.

Para purnawirawan ini kompak memakai seragam batik yang sama. Dalam cara itu, SBY dan Prabowo duduk dalam satu lingkar meja yang telah disediakan, keduanya pun tampak duduk bersebelahan.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Selain mereka, terlihat hadir juga mantan Panglima ABRI sekaligus eks Menko Polhukam Jenderal TNI (Purn) Wiranto, dan Ketua Umum Pepabri Jenderal TNI (Purn) Agum Gumelar.

Para jenderal purnawirawan ini juga sempat foto bersama di depan panggung dan saling bergandengan tangan. Saat foto bersama itu, SBY dan Prabowo juga terlihat bersebelahan.

Tidak hanya itu, ada juga momen nyanyi bersama para purnawirawan yang hadir. Lagi-lagi SBY dan Prabowo tampak bersebehalan saat momen tersebut.

Ketum Pepabri Agum Gumelar memastikan organisasinya netral di Pilpres 2024. Namun, secara individu dia membebaskan anggotanya memilih karena merupakan hak setiap warga negara.

Agum Gumelar mengatakan semua anggota Pepabri adalah purnawirawan yang memiliki hak memilih. Beda dengan anggota TNI-Polri yang masih aktif di mana dituntut harus netral.

"Ini ya, TNI aktif itu tidak boleh, dia harus baik personalnya, baik organisasinya, institusinya harus netral. Tapi beda dengan purnawirawan Pepabri, PPAD, sebagai suatu kelembagaan harus bersikap netral. Tapi sebagai individu kita punya hak pilih, jadi kita beri kebebasan, silakan memilih, tadi saya kasih guidiens kriteria itu lah yang kita cari," kata Agum usai acara.

Agum lantas memberikan masukan terkait kriteria tokoh capres untuk dipilih kepada para anggotanya di Pepabri. Ada menyebut ada 3 kriteria, pertama komitmen terhadap NKRI dan Pancasila.

Presiden RI Ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, Menteri Pertahanan Letjen (Purn) Prabowo Subianto, Jenderal (Purn) Agum Gumelar dan Marsekal (Purn) Djoko Suyanto, Jenderal (Purn) AM Hendropriyono dan Jenderal (Purn) Wiranto bernyanyi bersama saat ulang tahun ke 64 Persatuan Purnawirawan dan Warakawuri TNI dan Polri (Pepabri) di Wisma Elang Laut, Jakarta Pusat, Selasa (12/9/2023). Mereka menyanyikan lagi koes plus berjudul Manis dan Sayang. (Agung Pambudhy/detikcom)

"Kedua bijak dalam arti siap bertekad kuat untuk melanjutkan apa yang sudah baik apa yang dilakukan pendahulunya, dan meninggalkan apa yang tidak baik oleh pendahulunya tanpa caci maki itu bijak," ujarnya,

Kriteria ketiga yakni seseorang yang berani menghapus segala kegaduhan yang terjadi di dalam negeri. "Dan ketiga seseorang yang berani meminimalisir hal-hal yang tidak benar yang terjadi di negeri ini, kelakuan-kelakuan yang tidak bermoral, kegaduhan-kegaduhan harus diminimalisir," ujarnya.

Agum mengingatkan perbedaan dalam memilih adalah hal yang wajar. Dia menyebut perbedaan itu harus bersifat sementara dan berakhir ketika pilpres selesai.

"Saya ingatkan perbedaan memilih itu salah satu yang wajar, tapi hanya bersifat sementara, perbedaan memilih harus berakhir ketika pilpres selesai, begitu pilpres selesai tidak ada lagi perbedaan di antara kita, hormati apapun yang menjadi keputusan demokrasi," ucapnya.

Presiden RI Ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, Menteri Pertahanan Letjen (Purn) Prabowo Subianto, Jenderal (Purn) Agum Gumelar dan Marsekal (Purn) Djoko Suyanto, Jenderal (Purn) AM Hendropriyono dan Jenderal (Purn) Wiranto bernyanyi bersama saat ulang tahun ke 64 Persatuan Purnawirawan dan Warakawuri TNI dan Polri (Pepabri) di Wisma Elang Laut, Jakarta Pusat, Selasa (12/9/2023). Mereka menyanyikan lagi koes plus berjudul Manis dan Sayang. (Agung Pambudhy/detikcom)

Prabowo Bicara soal Semeja hingga Nyanyi Bareng SBY

Prabowo Subianto buka suara soal momen akrabnya dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat SBY di acara HUT ke-64 Pepabri. Apa kata Prabowo?

"Ya gimana? Ini kan adalah ulang tahun Pepabri," kata Prabowo menjawab singkat usai acara yang digelar di Wisma Elang Laut.

Prabowo lantas ditanya soal hal yang diobrolkan bersama SBY, termasuk apakah ada lobi-lobi politik. Prabowo hanya menjawab sesama tokoh bangsa harus akrab.

"Ya kita harus akrab lah, sesama bangsa harus akrab," ujar Ketum Partai Gerindra itu.

Soal apakah ada lobi-lobi agar Demokrat gabung ke koalisinya, Prabowo menjawab singkat. "Itu demokrasi itu," jawab Prabowo.

Halaman 1 2 Selanjutnya


Pimpinan Komisi VIII (bidang agama) DPR meminta penayangan film His Only Son dihentikan sebab dinilai tidak sesuai dengan cerita Nabi Ibrahim versi Islam. Anggota DPR RI Fraksi PPP Syaifullah Tamliha mengaku sependapat penayangan film dihentikan.

"Harus (dihentikan)," ujar Syaifullah Tamliha, kepada wartawan, Selasa (12/9/2023).

Menurutnya, hal ini perlu dilakukan agar tidak terjadi kegaduhan yang berunsur suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Terlebih menurutnya saat ini akan memasuki tahapan pemilu.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Agar kita bisa fokus menjelang Pilres dan Pileg tanpa kegaduhan baru yang berbau SARA," tuturnya.

Untuk diketahui film His Only Son berkisah soal Abraham. Syaifullah Tamliha menilai, cerita Nabi Ibrahim dalam film tersebut mengandung upaya mengaburkan sejarah islam.

"Cerita Nabi Ibrahim AS dalam film tersebut mengandung muatan upaya untuk mengaburkan sejarah Islam yang tertuang dalam Al Qur'an. Film tersebut mirip dengan praktik di negara-negara di Eropa Barat yang membakar Al Qur'an," ujarnya.

Sebelumnya, Pimpinan Komisi VIII DPR meminta penayangan film His Only Son dihentikan. Menurut pimpinan Komisi VIII DPR, cerita di film itu tidak sesuai dengan cerita Nabi Ibrahim versi Islam.

"Beredarnya film His Only Son di Indonesia sebaiknya dihentikan atau banned. Narasi film ini penuh dengan kontroversi. Muatan film ini tidak seperti pemahaman selama ini tentang sejarah Nabi Ibrahim As yang diyakini umat Islam di Indonesia pada umumnya," kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Tubagus Ace Hasan Syadzily, dalam siaran pers tertulisnya, Selasa (12/9/2023).

Film His Only Son produksi Amerika Serikat itu dirilis 30 Agustus di bioskop Indonesia. Film itu terinspirasi dari kisah Abraham dalam Alkitab Kristiani. Abraham diuji keimanannya oleh Tuhan lewat perintah yang disampaikan Tuhan via mimpi agar Abraham mempersembahkan putra tunggalnya, Isaac (putra Abraham dan Sara), di Gunung Moria.

Menurut Ace Hasan Syadzily, film itu bisa menyesatkan orang Islam. Soalnya, Islam meyakini Nabi Ibrahim punya dua anak yakni Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Ismail putra Ibrahim dan Siti Hajar tidak diakui dalam film ini.

"Jika peredaran film ini hanya ditujukan pada kalangan terbatas seperti keyakinan agama tertentu, masih kami pahami. Tapi jika film ini beredar luas, maka akan menimbulkan pemahaman sejarah yang menyesatkan menurut keyakinan agama Islam di Indonesia," kata Ace.

Politikus Golkar ini menjelaskan Ismail merupakan sosok yang penting dalam Islam. Soalnya, Ismail menurunkan Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa ajaran Islam.

"Jika pemahaman seperti yang tergambar dalam film ini beredar luas, maka sesungguhnya sama saja dengan meniadakan keterkaitan ajaran Islam dengan sejarah Nabi Ibrahim AS," kata Ace.

Maka, Ace meminta film His Only Son dilarang tayang di bioskop-bioskop negara ini, juga dilarang ditayangkan di platform apapun. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) RI juga harus turun tangan.

Simak juga 'Saat Polisi Blokir Rekening dan Website Rumah Produksi Film Porno di Jaksel':

[Gambas:Video 20detik]


Panglima TNI Laksamana Yudo Margono memperingatkan seluruh prajurit agar tak berfoto dengan simbol jari. Wanti-wanti ini disampaikan demi menjaga netralitas dalam Pemilu.

Ada sejumlah larangan yang disampaikan Laksamana Yudo menjelang digelarnya Pemilu 2024.

"Pada netralitas pemilu, khususnya bagi TNI, saya kira, yang kemarin saya dipasang gambar-gambar sudah jelas tentang netralitas TNI. Itu supaya menjadi pegangan, pedoman semuanya," kata Yudo dalam pengarahan kepada para perwira tinggi (pati) TNI di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta, Selasa (12/9/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Gambar-gambar yang dimaksudnya ialah tentang 6 poin implementasi netralitas TNI pada Pemilu 2024. Dua poin awal ialah tidak memihak /memberikan dukungan kepada parpol/paslon dan tidak memberikan fasilitas, tempat/sarpras TNI sebagai sarana kampanye.

Dia mewanti-wanti agar fasilitas TNI tidak sampai disalahgunakan pihak luar sehingga mencoreng netralitas institusi TNI. Yudo mengatakan saat dirinya berdinas di Sorong, pernah ada truk Marinir yang disalahgunakan untuk kepentingan kampanye.

"Dulu saya pernah di Papua seperti itu, di Sorong Selatan ke Sorong katanya untuk mengangkut masyarakat pakai truk yang gede 'Marinir' di sampingnya. Protes semua orang-orang, 'Pak itu truk Marinir dipakai kampanye'. Lho kampanye apa, ternyata dipinjam angkut orang, ternyata orangnya mau kampanye. Ini kan kita nggak tahu mau kampanye apa nggak, karena masyarakatnya butuh angkutan, karena angkutan nggak ada yang mau. Saya marahi Marinir di kompi," jelasnya.

Apa saja arahan Panglima? Baca halaman selanjutnya.

Simak juga 'Kapuspen Sebut TNI Harus Humanis, Contohkan Panglima':

[Gambas:Video 20detik]

Halaman 1 2 3 Selanjutnya


Gedung Putih mengecam keputusan DPR Amerika Serikat (AS) untuk membuka penyelidikan pemakzulan terhadap Presiden AS, Joe Biden. Gedung Putih menilai pemakzulan tersebut sebagai "politik ekstrem yang paling buruk."

"Anggota Partai Republik di DPR telah menyelidiki Presiden selama 9 bulan, dan mereka tidak menemukan bukti adanya kesalahan," ujar juru bicara Gedung Putih untuk pengawasan dan investigasi Ian Sams melalui di X, yang sebelumnya dikenal sebagai Twitter, dilansir detikcom dari AFP, Rabu (13/9/2023).

Seperti diketahui, Dewan Perwakilan Rakyat AS akan membuka penyelidikan pemakzulan terhadap Presiden AS Joe Biden. Hal ini diungkap oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat AS dari Partai Republik Kevin McCarthy

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Saya mengarahkan komite DPR kami untuk membuka penyelidikan resmi pemakzulan terhadap Presiden Joe Biden," kata McCarthy kepada wartawan dilansir Reuters, Selasa (12/9/2023).

Diberitakan banyak kader di partai McCarthy marah ketika DPR, yang saat itu dikuasai oleh Partai Demokrat, dua kali memakzulkan Presiden Partai Republik Donald Trump - pada tahun 2019 dan 2021 - meskipun ia dibebaskan 2 kali oleh Senat.

Biden, yang mengalahkan Trump pada pemilu tahun 2020, berupaya untuk dipilih kembali pada tahun depan. Partai Republik, yang kini hanya menguasai DPR, menuduh Biden mengambil keuntungan saat ia menjabat sebagai wakil presiden dari tahun 2009 hingga 2017 dari usaha bisnis luar negeri putranya, Hunter Biden. Meski begitu, Partai Republik belum memberikan bukti yang kuat.

Gedung Putih mengatakan tidak ada dasar membuka penyelidikan. Partai Demokrat menyebut pembicaraan soal pemakzulan di Partai Republik sebagai upaya mengalihkan perhatian publik terhadap hukuman Trump, yang menghadapi empat dakwaan pidana terpisah.