Mantan Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah Din Syamsuddin bertemu dengan Ketua Umum PKB sekaligus bakal cawapres Koalisi Perubahan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin. Din Syamsuddin mengatakan bahwa pasangan Anies Baswedan-Cak Imin adalah koalisi Muhammadiyah dan NU.

Hal itu dikatakan Din Syamsuddin saat bertemu Cak Imin di kantor DPP PKB di Jakarta Pusat, Jumat (3/11/2023). Awalnya dirinya mengatakan dirinya sering ditanya kapan Indonesia dipimpin oleh kalangan NU dan Muhammadiyah.

"Terakhir dari sudut kriteria ini bukan suatu kebetulan. Saya ditanya 'Kapan terjadi Indonesia di pimpin tokoh NU dan Muhammadiyah?'," ujar Din Syamsuddin.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dirinya pun mengatakan bahwa Cak Imin merupakan tokoh NU, dan Anies Baswedan tokoh Muhammadiyah. Sehingga keduanya merupakan koalisi Muhammadiyah dan NU.

"Saya jawab begini, Cak Imin itu tokoh NU, Mas Anies bisa lah dianggap dari Muhammadiyah. Ini sudah terjadi koalisi Muhammadiyah dan NU," ujarnya.

Lebih lanjut, Din Syamsuddin berkelakar untuk selanjutnya bisa dibalik. Di mana presidennya dari kalangan NU dan wakilnya dari kalangan Muhammadiyah.

"Kapan-kapan boleh dibalik. Yang presidennya NU. Dan wakilnya Muhammadiyah," sebutnya.

Din Syamsuddin juga menegaskan kepada tokoh yang lain untuk tetap tenang. Sebab, kata dia, NU dan Muhammadiyah merupakan pilar bangsa yang akan membangun negara.

"Tapi kepada para tokoh agama lain, ini bukan wawasan sekteranianisme. NU dan Muhammadiyah pilar dari angsa dan negara Indonesia. Jadi nggak perlu khawatir. Karena turut membangun bangsa dan negara," ucapnya.


Komisi Pemilihan Umum (KPU) tengah mematangkan jadwal dan lokasi debat Pilpres 2024. Rencananya, KPU akan menjadwalkan debat capres-cawapres sebanyak 5 kali.

"Dasarnya masih sama yaitu UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Debatnya dilakukan sebanyak 5 kali," ujar Ketua KPU Hasyim Asy'ari di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (3/11/2023).

"Jadi 5 tahun yang lalu Pemilu 2019 dengan yang sama 2024 juga sama debatnya 5 kali, 3 untuk debat calon Presiden dan 2 untuk debat calon Wakil Presiden," sambung dia.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Hasyim menjelaskan jadwal debat itu saat ini masih dalam pematangan. Dia menuturkan jika jadwal sudah matang, maka KPU akan membahasnya dengan parpol.

"Ini sedang kita matangkan jadwalnya dan juga rencana lokasinya dan kemudian nanti setelah di internal KPU sudah matang, kami bahas dengan tim partai politik maupun tim pemenangan atau tim kampanye masing-masing pasangan calon," jelasnya.

Hasyim mengatakan pembahasan mengenai debat pilpres dengan parpol politik akan dilakukan usai penetapan daftar calon tetap (DCT). Diketahui, penetapan DCT dilakukan pada 13 November 2023.

"Tentu saja pembicaraannya sekitar 13 November, setelah ada kepastian siapa saja pasangan calon yang ditetapkan sebagai peserta pemilu presiden 2024," tuturnya.


Sejumlah mahasiswa yang mengatasnamakan diri sebagai Aliansi Solo Raya Menggugat menggelar aksi di Bundaran Gladak, Kota Solo. Dalam aksi itu mereka memberikan penilaian 9 tahun kepimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Aksi tersebut dihadiri sejumlah BEM dari kampus UNS, UNISRI, UNIBA, IIM Solo, dan KMII. Mereka melakukan orasi di belakang patung Slamet Riyadi. Sejumlah poster juga dibentangkan dengan tulisan 'KABINET INDONESIA MUNDUR', 'EVALUASI REZIM 9 TAHUN JOKOWI', dan 'REFORMASI DIKEBIRI'.

Presiden BEM UNS Hilmi Ash Shidiqi mengatakan, salah satu permasalahan yang disoroti mahasiswa mengenai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) perihal batas usia Capres Cawapres. Putusan, itu memuluskan langkah putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka menjadi Bacawapres 2024.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kita menyuarakan penolakan politik dinasti, putusan MK, dan juga kinerja dari Presiden Jokowi, yang kita nilai gagal dalam menjalankan perannya sebagai kepala negara," kata Hilmi kepada awak media, Jumat (3/11/2023).

Terkait politik dinasti, Hilmi menilai, Jokowi berhasil mengantarkan anaknya menjadi Wali Kota Solo, dan Ketua Umum Partai, serta mantunya sebagai Wali Kota Medan. Sementara di Pilpres ini, Gibran juga dicalonkan menjadi Cawapres dari Koalisi Indonesia Maju.

"Pak Jokowi harus mengetahui kalau Indonesia adalah negara hukum, buka kekuasaan. Jangan gunakan hukum untuk memperawet kekuasaan, dan jangan gunakan kekuasaan untuk mengotak-atik hukum," ucapnya.

Selain itu, ada 13 poin yang menjadi catatan dalam 9 tahun kepimpinan Presiden Jokowi. Catatan itu akan mereka kirimkan ke Kantor Staf Presiden (KSP).

"Rencana aspirasi ini akan kami kirimkan ke Istana, harapannya bisa diterima KSP," pungkasnya.

Berikut 13 poin catatan mahasiwa:

Mewujudkan Pendidikan yang Demokratis dan Ilmiah Reformasi Hukum Berantas KKN Tolak Dwifungsi TNI dan Polri Akuntabilitas dan Ekualitas Layanan Kesehatan Represivitas Aparat PSN (Proyek Strategis Nasional) Wujudkan Pemilu yang Adil dan Bersih Lingkungan HAM Berat Pemerataan Pembangunan Berdasarkan HAM Sistem Pertanian Indonesia Perekonomian

Respons Prabowo soal Putusan MKMK: Jangan Tanya Aku


Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI memberikan kesempatan bagi bakal calon anggota DPR RI yang gagal masuk ke daftar calon tetap (DCT), untuk mengajukan sengketa pencalonan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Pengajuan sengketa dapat dilakukan pada 6 sampai 8 November 2023.

"Masa pengajuan sengketanya adalah tiga hari setelah penetapan DCT, pada hari ini dan itu dihitung di hari kerja," kata Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU RI Mochammad Afifuddin di kantor KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (3/11/2023).

"Para pihak yang kemudian menyoal sengketa pencalonannya bisa mendaftarkan atau bisa melakukan gugatan pencalonan mulai tanggal 6,7,8," sambungnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Afif mengatakan nantinya KPU memerlukan waktu 12 hari kerja untuk menghadapi gugatan-gugatan itu. Namun, sebelumnya, akan dilakukan proses mediasi terlebih dahulu.

"Setelah itu proses-proses lanjutan dari apa yang kita maksud penyelesaian sengketanya adalah 12 hari kerja, di sebelum proses itu akan ada mediasi," paparnya.

Meski begitu, Afif memaparkan selama penetapan daftar calon sementara (DCS) bacaleg DPR terdapat 0 kasus untuk sengketa pencalonan. Sedangkan, untuk bakal calon DPD, terdapat satu kasus sengketa.

"Pengalaman kami di DCS untuk calon DPR RI itu 0 kasus untuk sengketa pencalonan. Untuk calon DPD RI ada satu kasus," jelas dia.

Sebelumnya, KPU menetapkan daftar calon tetap atau DCT anggota DPR RI. Sebanyak 9.917 orang masuk DCT di Pemilu 2024.

"Kita tetapkan DCT hari ini 9.917 ini meliputi 18 parpol," kata Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari dalam konferensi pers di kantor KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat hari ini.

Simak juga 'KPU Tetapkan 9.917 Daftar Calon Tetap Anggota DPR RI':

[Gambas:Video 20detik]


Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat menetapkan Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPRD Jabar. Sebanyak 1.849 orang ditetapkan sebagai peserta untuk Pemilu 2024 mendatang.

"Total caleg yang telah ditetapkan itu terdiri dari 1.191 caleg laki-laki dan 658 caleg perempuan," kata Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat KPU Jabar Hedi Ardia usai pleno penetapan DCT di Bandung, Jumat (3/11/2023).

Selain menetapkan caleg DPRD Jabar, KPU juga menetapkan calon DPD untuk Dapil Jabar yang berjumlah 54 orang dengan rincian calon laki-laki berjumlah 43 orang dan 11 calon perempuan.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Hadi mengungkapkan, jumlah calon yang ditetapkan dalam DCT berkurang 5 orang dari Daftar Calon Sementara (DCS). Pengurangan itu dilakukan karena ada calon yang dihapus oleh partainya dan tidak memenuhi persyaratan pada tahap verifikasi administrasi.

Dari hasil approval untuk DCT DPRD di Jawa Barat secara keseluruhan tidak ada masalah. Sehingga, pada saat rapat penetapan DCT berjalan lancar dan diterima oleh semua parpol peserta Pemilu 2024 yang ada di Jawa Barat.

"Berbekal penanganan pada penyusunan rancangan Daftar Calon Sementara (DCS), kami melakukannya sesuai aturan perundangan sehingga diharapkan bisa meminimalisir munculnya potensi sengketa," ujarnya.

Setelah penetapan dan penyerahan DCT, KPU Jabar akan melaksanakan sosialisasi kepada seluruh parpol berkaitan dengan persiapan kampanye. Dalam masa pra kampanye tersebut KPU akan mensosialisasikan aturan main dan tata tertib yang harus dipatuhi.

Selain itu, parpol juga dihimbau agar seluruh parpol mempersiapkan tim kampanye. Penyerahan nama-nama tim kampanye sudah harus diserahkan kepada KPU, paling lambat tiga hari sebelum dimulainya tahapan kampanye.

"Selama masa kampanye kami titip, untuk melakukan pendidikan politik yang mencerahkan dengan tidak menyebarkan informasi hoax, isu SARA dan politik uang, adu domba, fitnah dan materi yang dilarang oleh aturan yang ada," ucap Hedi.

"Karena apabila ditemukan ada caleg maupun parpol yang melakukan pelanggaran, akan menjalani proses di Bawaslu sesuai dengan ketentuan yang berlaku," pungkasnya.


Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mencoret satu nama mantan terpidana calon anggota DPD dari Daftar Calon Tetap (DCT). Nama tersebut dicoret lantaran belum melewati masa jeda 5 tahun usai bebas murni.

"Berdasarkan informasi atau data dari lembaga penegak hukum, masa jedanya belum genap 5 tahun. Itu ada satu orang di Sumatera Barat," ungkap Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari di kantor KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (3/11/2023).

Hasyim tak menjelaskan secara jelas sosok mantan terpidana itu. Meski begitu, berdasarkan, data dari ICW, nama Irman Gusman tercatat sebagai bakal calon anggota DPD dari Sumatera Barat.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Sementara itu, total keseluruhan calon anggota DPD yang masuk ke dalam DCT sebanyak 668 orang. Mereka terdiri dari 535 laki-laki dan 133 perempuan.

Hasyim menuturkan KPU tidak akan memberi tanda khusus kepada calon anggota DPD yang berlatar belakang mantan terpidana di surat suara. Sebab, menurutnya itu tidak diatur dalam UU.

"Di undang-undang juga nggak ada ketentuan diberikan tanda, tidak ada. Tapi informasi tentang siapa-siapa namanya kan pada waktu habis penetapan dan pengumuman DCS (daftar calon sementara) sudah kami sampaikan ke teman-teman media supaya kemudian masyarakat bisa mencermati," paparnya.

Sebagai informasi, Irman Gusman tercatat pernah 3 periode di DPD-RI. Pada Pemilu 2004, Irman memperoleh suara 348.200 atau 17,59 persen yang mengantarkannya pertama kali ke Senayan sebagai anggota DPD-RI. Di Pemilu 2009, ia maju lagi dan mendapat 293.070 atau 14,37 persen suara. Di periode tersebut, Irman mencapai posisi sebagai Wakil ketua DPD-RI. Pada Pemilu 2014, Irman mendapat 407.443 suara atau 17,88 persen dan mengantarkannya sebagai Ketua DPD-RI. Namun jabatan itu tak bisa diembannya sampai akhir masa periode, yakni 2019, karena pada 2016, ia tersandung kasus korupsi dan ditangkap KPK.

Namun, di 2019, Irman memenangkan upaya Peninjauan Kembali (PK) di tingkat Mahkamah Agung dan akhirnya menghirup udara bebas pada 27 September 2019 lalu.

Pada Pemilu 2024 ini, Irman berencana kembali ke panggung politik dengan mendaftarkan diri kembali sebagai Bakal calon anggota DPD-RI melalui KPU Sumatera Barat, namun upayanya ini akhirnya kandas.

Simak Video 'KPU Tetapkan 9.917 Daftar Calon Tetap Anggota DPR RI':

[Gambas:Video 20detik]


Waketum PKB Jazilul Fawaid mengusulkan agar penentuan nomor urut capres dan cawapres nantinya tidak diundi. Melainkan dengan proses kesepakatan bersama.

"Maksud saya kemarin waktu pengundian nomor urut itu kan disepakati saja ada yang diundi ada yang pakai nomor lama, waktu nomor urut partai ya. Nanti pengundian nomor urut pasangan calon lebih baik partai-partai koalisi berembuk saja, nggak usah diundi," ujar Jazilul di DPP PKB, Jakarta, Jumat (3/11/2023).

"Ada satu ada PKB, dua kan ada Gerindra, tiga ada PDIP. Atau mau dibalik, kita yang nomor tiga? Terserah," tambahnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Jazilul mengatakan terkait nomor urut bisa didiskusikan antar pasangan calon (paslon). Sebab, nomor urut sendiri nantinya hanya akan ada 3.

"Kalau itu kan dirembukkan aja antar capres kan, kan urutannya 1, 2, dan 3 kan. Nggak mungkin 101, 102, 103. Nah dari komposisi koalisi-koalisi partai yang ada menunjukkan cocok gitu," tuturnya.

Jazilul menuturkan hal itu bisa dilakukan agar nomor urut bisa sesuai dengan harapan. Namun, dirinya tetap berharap agar pasangan Anies dan Cak Imin mendapat nomor urut 1.

"Nanti nggak sesuai dengan harapan. Tapi yang jelas kalau kita yang PKB berharap Pak Anies nomor satu. Dan nanti jadi juara satu," ucapnya.

Simak juga 'KPU Tetapkan 9.917 Daftar Calon Tetap Anggota DPR RI':

[Gambas:Video 20detik]


PPP menanggapi pernyataan Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Gerindra Habiburokhman yang menduga adanya operasi rahasia untuk menjegal Gibran Rakabuming Raka maju sebagai bakal cawapres Prabowo Subianto. Ketua DPP PPP Achmad Baidowi atau Awiek heran dengan pandangan Habiburokhman itu.

"Lah kok malah kebalik logikanya. Penjegalan itu hanya mungkin bisa dilakukan oleh penguasa. Nah sekarang yang representasi penguasa itu siapa?" kata Awiek kepada wartawan, Jumat (3/11/2023).

Awiek tak sepakat dengan Habiburokhman yang menilai sikap elemen masyarakat mempersoalkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) lantaran ada operasi tertentu. Menurutnya, berbagai aspirasi masyarakat terhadap putusan MK tentang batas usia capres-cawapres merupakan hal yang wajar saja.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Yang kedua, kalau ada opini publik itu kan aspirasi masyarakat, bukan gerilya. Misalkan pengamat berpendapat, masyarakat sipil berpendapat. Kalau masyarakat sipil berpendapat dianggap operasi wah ini pikiran-pikiran yang berbahaya. Namanya aspirasi masyarakat itu ya biasa saja," ujarnya.

Anggota DPR Fraksi PPP ini kemudian menyinggung baru-baru ini muncul pelaporan terhadap anggota DPR Fraksi PDIP Masinton Pasaribo buntut usulan hak angket MK. Padahal, kata dia, anggota DPR dijamin hak konstitusionalnya termasuk hak angket.

"Sama halnya misalkan ada yang melaporkan Masinton ke MKD, justru itu yang berbahaya. Masak orang mengajukan angket dalam rapat paripurna, diadukan ke MKD. Padahal dia itu dilindungi undang-undang, punya hak imunitas," ujar dia.

Dengan begitu, Awiek meminta Habiburokhman tak menuding atas hal-hal yang belum dipastikan validitasnya. Menurutnya, aspirasi penolakan yang muncul di publik terhadap putusan MK merupakan suara masyarakat, bukan operasi politik tertentu.

"Jadi sebaiknya tidak menuding hal-hal yang masih sumir ya. Yang bisa melakukan operasi itu kekuasaan. Nah itu aja. Kalau aspirasi masyarakat, kekecewaan masyarakat, ya namanya aspirasi publik, karena proses putusan MK itu penuh kejanggalan, masyarakat bersuara, kok dibilang operasi, logikanya di mana itu. Janganlah kita memutarbalikkan fakta dalam logika hukum cara berpikir kita dong," lanjut dia.

Simak juga 'PDIP Makin Frontal Sindir Jokowi, Pengamat: Cara Gaet Simpati Rakyat':

[Gambas:Video 20detik]

Halaman 1 2 Selanjutnya


Dukungan bagi pasangan bakal capres-cawapres Prabowo Soebianto dan Gibran Rakabuming Raka terus mengalir. Kali ini ratusan kiai dan bu nyai dari beberapa ponpes di Jawa Timur (Jatim) menyatakan dukungannya untuk Prabowo-Gibran.

Dukungan yang disampaikan saat silaturahmi kiai dan Bu nyai di Ponpes An Nur 2 Al Murtadlo, Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang, Jumat (3/11/2023). Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo turut hadir dalam acara itu.

Adik kandung Capres Prabowo Soebianto itu datang memenuhi undangan bersama putri kandungnya yang juga mantan anggota DPR RI, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Inisiator Prabu Nusantara, Ma'ruf Mubarok mengatakan, kegiatan silaturahmi ini dihadiri oleh para penggerak utama dari jaringan Prabu Nusantara yang tersebar di 38 kota/kabupaten se-Jawa Timur.

"Acara ini silaturahmi dengan para kiai yang tergabung di jaringan Prabu Nusantara di Jawa Timur, yang hadir di sini sekitar 236 kiai dari Jawa Timur. Jadi hampir rata dari 38 kota/kabupatan ada semua," kata Ma'ruf kepada wartawan.

Gus Mamak-sapaan akrabnya- menjelaskan, sejumlah program unggulan yang diusung pasangan Prabowo-Gibran dijabarkan oleh Hashim. Salah satunya yakni program dana abadi pesantren yang pernah disampaikan oleh Gibran sebelum mendaftar ke KPU beberapa waktu lalu.

"Yang disampaikan Pak Hashim untuk Prabu Nusantara tadi lebih menyampaikan program-programnya Pak Prabowo untuk pesantren seperti dana abadi pesantren. Jadi menyampaikan programnya Pak Prabowo dan Gibran untuk lebih ke pondok pesantrennya," jelasnya.

Pengasuh Ponpes An Nur 2 Bululawang Malang itu berharap pasangan Prabowo-Gibran dapat merealisasikan setiap program unggulannya jika memenangkan Pilpres 2024.

"Kalau kita karena dari pesantren ya fokusnya lebih ke dana abadi pesantren, untuk guru, program makan untuk murid-murid seluruh Indonesia yang makan satu kali, susu dan lain-lain. Intinya program-program itu ya harus benar-benar terlaksana dengan baik," bebernya.

Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo mengaku, pihaknya mengapresiasi kegiatan silaturahmi yang diselenggarakan oleh jaringan Prabu Nusantara di Ponpes An Nur 2.

"Pengasuh pesantren ini dari dulu ya mendukung Prabowo dan sekarang mendukung Prabowo-Gibran. Dan saya merasa terpanggil ya untuk diundang. Saya menyaksikan deklarasi yang luar biasa," katanya.

Hashim menyebutkan bahwa silaturahmi yang digelar Prabu Nusantara ini menunjukkan bahwa pasangan Prabowo-Gibran mendapatkan dukungan dari para kiai di Jawa Timur.

"Saya kira luar biasa ini. Saya merasakan ya dukungannya, karena Pak Prabowo sudah anggota kehormatan GP Anshor, bagian dari NU. Prabowo sudah anggota kehormatan GP Anshor sejak 1995 dan beliau anggota kehormatan NU sudah 28 tahun. Maka banyak anggota NU, keluarga besar NU dukung beliau sebagai calon presiden," tukasnya.

Ada RK-Fadli Zon di Susunan Dewan Pembina TKN Prabowo-Gibran


Chusnunia Chalim tak kuasa menahan tangis saat acara pelepasan jabatannya sebagai Wakil Gubernur Lampung periode 2019-2023. Ia memutuskan mengakhiri jabatannya lebih cepat untuk bertarung pada pemilu 2024 sebagai anggota DPR RI.

Acara pelepasan berlangsung di Kantor Pemprov Lampung, Jumat (3/11/2023). Acara ini dihadiri oleh seluruh pejabat hingga Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi.

Dalam kesempatan ini, Nunik sapaanya menyampaikan ucapan terima kasih atas semua dukungan berbagai pihak selama dia menjabat sebagai Wakil Gubernur Lampung.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu selama menjabat sebagai Wakil Gubernur Lampung," katanya, Jumat (3/11/2023).

Dia juga menyampaikan selama menjabat sebagai Wakil Gubernur Lampung dirinya sangat ingin memajukan Provinsi Lampung. Ia mengaku selama ini bekerja dengan hati.

"Tak terasa 4,5 tahun berlalu begitu cepat, rasanya baru kemarin saya dilantik. Kata orang kalau kita bekerja dengan passion dengan hati rasanya waktu cepat berlalu, itu yang saya rasakan bekerja di Pemerintah Provinsi Lampung mendampingi Pak Gubernur Lampung Arinal Djunaidi," tuturnya.

Nunik juga memuji Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi selama dirinya bekerja sama memimpin Provinsi Lampung. Ia menyebut Arinal memberikan energi positif kepadanya.

'Saya menyaksikan Pak Gubernur bekerja keras membangun Lampung, tentu mendampingi beliau bekerja membangun Lampung dengan dedikasi yang tinggi, saya sebagai wakil beliau juga pasti ketularan energinya, ketularan semangat, dedikasinya, dan ketularan cintanya terhadap Lampung," imbuhnya.

Sebelumnya, Ketua DPW PKB Lampung itu maju sebagai Caleg dari Dapil Lampung II (Kota Bandar Lampung) lewat PKB.

Nunik mengaku sudah mengirim surat pengunduran diri sebagai Wagub Lampung ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Sudah, aku lupa, tanggal 11 Agustus 2023 kemarin kayaknya," kata dia ditemui usai kegiatan di Kantor Pemprov Lampung, Senin (21/8/2023).

Dia juga mengklaim sudah menyerahkan segala syarat-syarat sesuai prosedur dalam pengunduran dirinya.

"Sudah, syarat-syaratnya sudah, sesuai dengan prosedurnya. Sudah saya serahkan," tutur dia.

KPK Panggil Wagub Lampung Hari Ini, Klarifikasi LHKPN


Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud Md, Gatot Eddy Pramono mendeklarasikan pembentukan Relawan Ganjar Muda Indonesia di Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel). Gatot pun meminta relawan mengkampanyekan Ganjar-Mahfud sampai ke akar rumput.

"Tentunya harapannya dengan adanya relawan-relawan ini bisa menyampaikan apa yang menjadi visi misi dan program Pak Ganjar tidak di tingkat elite saja tapi sampai di akar rumput," ujar Gatot saat meresmikan posko pemenangan Ganjar Muda Indonesia di Makassar, Kamis (2/11/2023).

Gatot menjelaskan relawan punya kontribusi besar untuk memenangkan pasangan Ganjar-Mahfud. Dia meminta para relawan untuk tetap solid mengawal Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Strategi tentu banyak yang jelas kita harus solid kita harus bersama turun ke bawah ke akar rumput untuk menyampaikan program program itu dimengerti dan dipahami masyarakat sehingga masyarakat betul-betul memilih pemimpin sesuai dengan program program yang ada," tuturnya.

Menurutnya, Relawan Ganjar Muda punya peran penting untuk meraup suara dari milenial dan generasi Z. Apalagi lanjut Gatot, pemilih dari generasi tersebut mencapai 60 persen.

"Itu tim pemenangan muda kita tahu anak muda ini banyak generasi milenial, Gen Z, itu hampir mencapai 60 persen sehingga mereka nanti yang menyampaikan (program Ganjar-Mahfud) ke anak muda dengan cara mereka karena kan bahasa dan gaya berbeda," terang Gatot.

Gatot menambahkan pihaknya juga menggandeng tokoh masyarakat dan tokoh agama untuk mendukung Ganjar-Mahfud. Dia optimis pelibatan semua unsur bisa memenangkan pasangan tersebut.

"Bekerja keras bersama dengan relawan relawan lain, bersama sama dengan simpatisan, bersama sama dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, yang memang mendukung pak Ganjar dan pak Mahfud serta partai pengusung itu turun ke bawah untuk memenangkan pak Ganjar dan pak Mahfud," jelasnya.

TPN Ganjar-Mahfud Nilai Aparat Penegak Hukum Masih On The Track di Pemilu


Mantan Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah Din Syamsuddin bertemu dengan Ketua Umum PKB sekaligus bakal cawapres Koalisi Perubahan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin. Waketum PKB Jazilul Fawaid mengatakan Din Syamsuddin menyampaikan dirinya lebih dari tim pemenangan AMIN.

"Beliau sampaikan saya lebih dari tim pemenangan, itu artinya lahir batin, Prof Din bersama seluruh keluarga besar ormas-ormas Islam yang ada tentu akan memenangkan Pak Anies dan Gus Imin, atau pasangan Amin," ujar Jazilul di DPP PKB, Jakarta, Jumat (3/11/2023).

Dirinya mengatakan, bentuk dukungan itu sudah berjalan. Dia menyebut Din Syamsuddin sudah berkeliling untuk mendukung pasangan AMIN.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Dan itu sudah jalan itu, sudah jalan ke mana-kemana pula untuk mengkampanyekan betapa idealnya pasangan AMIN untuk Indonesia di masa depan," kata Jazilul.

Selain itu, Jazilul mengatakan dukungan yang penting bukan hanya dari tokoh nasional, tapi dari tingkat desa. Dirinya mencontohkan Cak Imin yang rutin mengunjungi desa-desa.

"Ini terus menerus jutsru yang paling penting adalah, akar di daerah selain tokoh-tokoh nasional ini adalah tokoh-tokoh di tingkat desa, di tingkat kampung-kampung," sebutnya.


KPU RI akan mengumumkan nama-nama calon anggota DPR RI pada 4 November 2023. KPU akan berkirim surat kepada partai politik terkait publikasi daftar riwayat hidup caleg.

"Besok tanggal 4 November pengumumannya baru daftarnya dulu ya partai kalau yang basisnya partai, atau anggota DPR DPRD adalah yang diumumkan adalah daftar calonnya dulu," ujar Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari dalam konferensi pers di kantor KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (3/11/2023).

"Nanti kalau untuk publikasi CV atau riwayat hidup atau profilenya yang ada di CV, tentu kami akan bersurat kepada masing-masing pimpinan partai politik," sambungnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Meski begitu, Hasyim optimis parpol akan memberikan izin untuk mempublikasi daftar riwayat hidup caleg. Selain itu, menurutnya, para caleg pun tentunya ingin daftar riwayat hidupnya dipublikasikan.

"Kalau dalam pandangan kami, kami optimis partai-partai politik akan memublikasikan daftar riwayat hidup itu karena menyangkut profiling atau citra diri masing-masing calon, dan kami juga meyakini calon-calon juga ingin mempublikasikan dirinya," paparnya.

Maka, kata Hasyim, KPU pun akan mengirimkan surat permintaan izin untuk publikasi kepada parpol. Hasyim menyebut izin tersebut diperlukan lantaran daftar riwayat hidup merupakan data pribadi yang perlu dihormati.

"Kami akan bersurat kepada pimpinan partai politik untuk minta persetujuan publikasi atau upload daftar riwayat hidup atau CV masing-masing calon, mengapa harus ada persetujuan? Sekali lagi karena di dalam daftar riwayat hidup tersebut ada data pribadi yang dalam satu sisi menurut Undang-Undang perlindungan data pribadi juga harus kita hormati bersama-sama," tuturnya.

Sebelumnya, KPU RI menetapkan daftar calon tetap atau DCT anggota DPR RI. Sebanyak 9.917 orang dari 18 parpol masuk DCT di Pemilu 2024.


Wakil Ketua Umum (Waketum) PKB Jazilul Fawaid mengatakan Ketua Tim Pemenangan Nasional Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar atau Cak Imin (Timnas AMIN) sudah diputuskan. Namun, siapa sosoknya belum diumumkan.

"Sudah siap. Sudah siap. Sudah (diputuskan), belum diumumkan," ujar Jazilul di DPP PKB, Jakarta, Jumat (3/11/2023).

Jazilul mengatakan urusan siapa sosok Kapten Timnas AMIN tersebut bukan urusan mendesak. Dirinya juga meminta agar menunggu kapan sosok tersebut diumumkan.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Tunggu, karena bagi pasangan AMIN itu bukan perkara yang mendesak, semuanya sudah jalan ini," ujar dia.

Jazilul menuturkan pihaknya mengambil sosok yang bukan dari kalangan penguasa atau pengusaha. Tetapi mencari sosok dari kalangan biasa.

"Kita bukan dari unsur penguasa dan pengusaha. Kita cari rakyat biasa yang punya kemampuan yang besar untuk mengkolaborasi kekuatan rakyat. Kita cari figur rakyat biasa saja," ucapnya.

Ketika ditanya apakah sosok tersebut dari luar partai, dirinya tak menjawab tegas. Jazilul hanya menegaskan sosok tersebut bukan dari kalangan pengusaha.

"Orang partai kan juga rakyat biasa. Maksudnya kami tidak mengambil tokoh-tokoh ternama dari dunia usaha. Kalau bahasa sekarang bukan bagian dari oligarki," tuturnya.


Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan 9.917 orang masuk ke daftar calon tetap (DCT) caleg DPR RI. Sebanyak 11 partai politik memenuhi kuota 580 caleg di 84 daerah pemilihan (dapil).

"Kita tetapkan DCT hari ini, jumlahnya 9.917 ini meliputi 18 parpol peserta pemilu dan tersebar di 84 dapil," kata Ketua KPU Hasyim Asy'ari dalam konferensi pers di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (3/11/2023).

Dari data KPU tercatat ada 11 partai yang memenuhi kuota 580 kursi di 84 dapil. Di antaranya, PKB, Partai Gerindra, PDIP, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Buruh, PKS, PAN, Partai Demokrat, PSI, PPP.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Berikut ini daftarnya:

1. PKB (580 caleg)

2. Partai Gerindra (580 caleg)

3. PDIP (580 caleg)

4. Partai Golkar (580 caleg)

5. Partai NasDem (580 caleg)

6. Partai Buruh (580 caleg)

7. Partai Gelora (396 caleg)

8. PKS (580 caleg)

9. PKN (525 caleg)

10. Partai Hanura (485 caleg)

11. Partai Garda Republik Indonesia (570 caleg)

12. Partai Amanat Nasional (580 caleg)

13. PBB (470 caleg)

14. Partai Demokrat (580 caleg)

15. PSI (580 caleg)

16. Perindo (579 caleg)

17. PPP (580 caleg)

18. Partai Ummat (512 caleg)

Hasyim menjelaskan mulanya bacaleg yang masuk ke dalam DCS ialah 9.919 orang. Namun, setelah adanya tanggapan dan masukan masyarakat berubah menjadi 9.918.

"Lalu setelah diumumkan ada tanggapan masyarakat dan kemudian yang diajukan untuk masuk DCT dari 18 paprol, 9.918," jelasnya.

Dari 9.918 orang, dilakukan verifikasi kembali. Maka, total keseluruhan DCT ialah 9.917.


Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat akan menggelar rapat pleno penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) untuk DPRD Jabar pada Pemilu 2024. Rapat pleno dilakukan hari ini, Jumat (3/11/2023).

"Pleno penetapan DCT akan dilakukan hari ini dan harus dilakukan hari ini sesuai dengan tahapan dan besok akan kita umumkan ke publik," kata Komisioner KPU Jabar Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat, Hedi Ardia.

Setelah DCT ditetapkan nanti, Hedi mengingatkan kepada para calon anggota legislatif (caleg) untuk tidak berkampanye hingga massa kampanye dimulai pada 28 November mendatang.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Setelah penetapan DCT nanti diumumkan dan nanti ada sekitar 25 hari menuju tahapan kampanye ya karena kampanye tanggal 28 November, itu kita ingatkan peserta Pemilu dalam hal ini para caleg untuk tidak melakukan kampanye," tegasnya.

Meski begitu, para caleg tetap dibolehkan melakukan sosialisasi dengan catatan tidak menyebarkan bahan kampanye yang berisi ajakan memilih hingga memuat citra diri.

"Tapi sosialisasi boleh dan itu sosialisasi sifatnya internal ya tidak mendatangkan massa, tidak melakukan penyebaran bahan kampanye yang memuat citra diri dan ajakan memilih. Itu yang harus dipahami dan ditaati semua caleg," pungkasnya.


Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI memastikan keterwakilan perempuan dalam daftar calon tetap (DCT) telah di atas 30%. Kuota keterwakilan perempuan dalam DCT mencapai 37,13%.

"Untuk caleg perempuan, caleg perempuan dari semua partai politik, 18 partai politik itu keterwakilannya untuk di semua dapil di seluruh Indonesia itu sudah di atas 30%," kata Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari dalam konferensi pers di kantor KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (3/11/2023).

Berdasarkan data KPU, sebanyak 9.917 caleg masuk ke dalam DCT. Nama-nama itu akan diumumkan, Sabtu (4/11) besok.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Berikut data lengkap keterwakilan perempuan pada 18 parpol:

1. PKB (580 caleg: 376 laki-laki dan 204 perempuan, 35,17%)

2. Partai Gerindra (580 caleg: 370 laki-laki dan 210 perempuan, 36,21%)

3. PDIP (580 caleg: 388 laki-laki dan 192 perempuan, 33,10%)

4. Partai Golkar (580 caleg: 383 laki-laki dan 197 perempuan, 33,97%)

5. Partai NasDem (580 caleg: 380 laki-laki dan 200 perempuan, 34,48%).

6. Partai Buruh (580 caleg:370 laki-laki dan 210 perempuan, 36,21%)

7. Partai Gelora (396 caleg: 253 laki-laki dan 143 perempuan, 36,11%)

8. PKS (580 caleg: 367 laki-laki dan 213 perempuan, 36,72%)

9. PKN (525 caleg: 327 laki-laki dan 198 perempuan, 37,71%)

10. Partai Hanura (485 caleg: 298 laki-laki dan 187 perempuan, 38,56%)

11. Partai Garda Republik Indonesia (570 caleg: 334 laki-laki dan 236 perempuan, 41,40%)

12. Partai Amanat Nasional (580 caleg: 364 laki-laki dan 216 perempuan, 37,24%)

13. PBB (470 caleg: 277 laki-laki dan 193 perempuan, 41,06%)

14. Partai Demokrat (580 caleg: 378 laki-laki dan 202 perempuan, 34,83%)

15. PSI (580 caleg: 355 laki-laki dan 225 perempuan, 38,79%)

16. Perindo (579 caleg: 348 laki-laki dan 231 perempuan, 39,90%)

17. PPP (580 caleg: 366 laki-laki dan 214 perempuan, 36,90%)

18. Partai Ummat (512 caleg: 307 laki-laki dan 205 perempuan, 40,04%)


Anggota DPR RI Fraksi PDIP Masinton Pasaribu heran dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR terkait usulan hak angket Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai putusan soal batas usia capres dan cawapres. Masinton menganggap pelaporan itu salah alamat lantaran anggota DPR dijamin hak konstitusionalnya, termasuk hak angket.

"Salah alamat. Hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat adalah hak konstitusional DPR RI yang prosedurnya diusulkan oleh anggota DPR RI," kata Masinton kepada wartawan, Jumat (3/11/2023).

Masinton lalu merujuk Pasal 20A UUD 1945. Dalam pasal itu diatur fungsi dan hak DPR.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Berikut bunyi Pasal 20A UUD 1945:

(1) Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.

(2) Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.

(3) Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat serta hak imunitas.

(4) Ketentuan lebih lanjut tentang hak Dewan Perwakilan Rakyat dan hak anggota Dewan Perwakilan Rakyat diatur dalam undang-undang.

Dilaporkan ke MKD DPR

Masinton dilaporkan ke MKD DPR buntut mengusulkan hak angket terhadap MK. Pelapornya ialah Advokat Lingkar Nusantara (LISAN) hari ini.

Pelapor menunjukkan tanda terima pengaduan perorangan terhadap Masinton atas nama Anggota Advokat LISAN Syahrizal Fahlevy. Pokok pengaduan tersebut ialah dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan teradu soal usulan hak angket terhadap MK terkait dengan putusan tentang batas usia capres dan cawapres.

"Bahwa kami telah melakukan pengaduan di MKD DPR RI terkait dugaan pelanggaran laporan etik yang dilakukan oleh Masinton Pasaribu selaku anggota DPR RI Komisi XI dapil Jakarta II yang mana telah membuat heboh dengan pernyataannya pada sela-sela interupsi di rapat paripurna DPR pada 31 Oktober 2023," kata anggota Advokat LISAN Syahrizal Fahlevy di gedung MPR/DPR, Jumat (3/11).

Simak Video 'Masinton Ajukan Hak Angket MK di Paripurna DPR':

[Gambas:Video 20detik]


DPP PDI Perjuangan bakal mengumpulkan tak kurang 2.700 kader PDIP di Provinsi Nusa Tengggara Barat (NTB) akhir pekan ini. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dan Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul akan hadir dalam pertemuan itu.

Informasi itu dibenarkan oleh Ketua DPD PDIP NTB Rachmat Hidayat. Anggota DPR itu menyebutkan Hasto dan Bambang Pacul akan memberikan penguatan dan membeberkan strategi pemenangan PDIP menyongsong Pemilu 2024 kepada ribuan kader di NTB.

"Hari Minggu ini akan ada Rakorda PDIP. Nanti dari DPP akan hadir Sekjen dan Bappilu. Poin utamanya adalah konsolidasi internal," ujar Rachmat Hidayat saat ditemui di Kantor DPD PDIP NTB, Jumat siang (3/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Kegiatan itu, menurut Rachmat, juga tak bisa dilepaskan dari situasi politik nasional. Terutama merespons pihak-pihak yang berupaya mengganggu keutuhan dan persatuan di tubuh partai berlambang kepala banteng itu. Rachmat melihat agenda Rakorda ini menjadi penting dan strategis.

Nantinya, Rakorda yang dipimpin oleh seluruh infrastruktur partai. Mulai dari DPD, DPC, PAC, anak ranting, caleg. Setiap caleg juga akan diminta membawa tim siber masing-masing.

"Yang jelas akan ada penguatan, ada pengarahan dari DPP untuk menyatukan gerak langkah menyebut kesuksesan di pemilu 2024," bebernya.

Pembahasan penting yang akan disampaikan nantinya adalah pemaparan sekaligus menanamkan strategi kepada seluruh kader PDIP di NTB guna memenangkan Ganjar Pranowo-Mahfud Md di Pilpres 2024.

"Tentu ini tugas utama kami memenangkan capres-cawapres yang sudah diberikan mandat oleh partai. Kami semua tegak lurus terhadap keputusan tersebut. Siapapun yang berupaya menghalang-halangi, kita seruduk," jelasnya.

Rachmat Hidayat angkat bicara ihwal konstelasi politik nasional. Menurutnya, saat ini ada pihak-pihak eksternal yang berupaya memecah belah internal PDIP.

"Saya itu ikut Ibu Mega sudah sangat lama. Satu hal yang membuat kami teguh membela dan berada di sisi beliau adalah loyalitas. Tidak ada istilah 'mencla-mencle' di PDIP. Kalau ada yang mengambil sikap demikian, kami pertanyakan jiwa PDIP-nya," jelasnya.

PDIP Tegaskan Tak Jadi Oposisi, Kawal Jokowi hingga Akhir Jabatan


Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa belum memberi pernyataan terkait arah dukungannya di Pilpres 2024. Ditanya isu mendukung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Khofifah bernyanyi lagu 'Ikan Dalam Kolam'.

Saat Khofifah bertemu dengan wartawan di kantor Gubernur Jatim, ia ditanya soal namanya yang santer masuk TKN Prabowo-Gibran. Sambil duduk dan bersantai, Khofifah mendengarkan lagu 'Ikan Dalam Kolam', lalu ia turut bernyanyi.

"Jangan, jangan dulu, jangan lah diganggu, biarkan saja biar duduk dengan tenang," kata Khofifah dilansir detikJatim, Jumat (3/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Khofifah kemudian kembali bernyanyi pada lirik "Senyum, senyum dulu, senyum dari jauh. Kalau dia senyum tandanya hatinya mau," tegas Khofifah sambil tersenyum.

Khofifah sebelumnya telah bertemu dengan Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Rosan Roeslani bersama Bahlil Lahadalia di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Rabu (1/10) malam.

Setelah pertemuan tertutup lebih dari 75 menit, Rosan dan Bahlil bersama dengan Khofifah keluar bersama dari Gedung Grahadi. Dalam foto yang diterima, Bahlil, Khofifah, dan Rosan keluar bersama dari Grahadi sekitar pukul 18.04 WIB.

Baca selengkapnya di sini.

Simak juga 'Gerindra Pede Khofifah-Ridwan Kamil Gabung TKN Prabowo-Gibran':

[Gambas:Video 20detik]


Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa kembali memberi kode soal arah dukungannya di Pilpres 2024. Bak teka-teki, Khofifah memberi kode soal postingan Instagram terbarunya di mana ia tengah duduk di atas batu singa di Bromo.

Kode-kode ini diungkapkan Khofifah saat bertemu puluhan wartawan di Kantor Gubernur Jatim. Saat itu, dirinya ditanya soal namanya yang santer masuk TKN Prabowo-Gibran.

Sambil duduk dan bersantai, Khofifah mendengarkan lagu 'Ikan Dalam Kolam'. Lalu, ia turut bernyanyi di depan puluhan awak media.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Khofifah kemudian menyampaikan kode terbaru kepada awak media yang hadir. Ini soal postingan terbarunya di Instagram.

"Coba lihat saya mau upload foto saya di batu singa yang ada di pintu masuk pasir berbisik di Bromo," jawab Khofifah saat ditanya awak media soal arah dukungannya ke Prabowo di Kantor Gubernur Jatim, Jumat (3/11/2023).

Dilihat detikJatim di akun @khofifah.ip, gubernur perempuan pertama di Jatim ini baru saja mengunggah foto dengan batu mirip singa.

"Salah satu spot foto yang tidak boleh dilewatkan saat berkunjung ke Bromo. Namanya, Watu Singa, batu besar yang bentuknya menyerupai singa jantan yang sedang bersantai. Lokasinya di sekitar pasir berbisik, atau hanya 1 kilometer dari kaki tangga menuju puncak bibir kawah Bromo," tulis Khofifah.

"Keberadaan Watu Singa ini menjadi bagian dari sejarah masa lalu Gunung Bromo dan Suku Tengger. Siapa yang sudah pernah berfoto disini ? Yang belum, ayo abadikan kisahmu di spot legend satu ini sambil menikmati syahdunya pasir berbisik. (***)," tambahnya.

[Gambas:Instagram]

Sontak, postingan Khofifah langsung dibanjiri sejumlah komentar warganet. Ada yang menyebut, postingan ini sebagai kode dukungannya pada 08.

"Apa ini kode," tulis akun rahardisoekarnojunianto.

"Kode 08," tambah akun faizal.redblack.

"Keren ibu, patung macannya bikin Bromo makin indah, mengaung bak macan Asia, sinyal 08," lanjut akun dewi.jtv.

Diketahui, 08 merupakan julukan Prabowo Subianto. Kode 08 merupakan warisan dari riwayat Prabowo sejak berdinas di TNI yang melekat hingga sekarang. Kode ini disematkan pada Prabowo sejak masih berpangkat kapten di satuan Kopassus.

Sebelumnya, Khofifah telah bertemu dengan Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Rosan Roeslani bersama Bahlil Lahadalia di Gedung Negara Grahadi, Surabaya Rabu (1/10) malam.

Informasi yang didapat detikJatim, Bahlil dan Rosan tiba di Grahadi sekitar pukul 16.45 WIB. Bahlil dan Rosan bertemu dengan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa.

Setelah pertemuan tertutup lebih dari 75 menit, Rosan dan Bahlil bersama dengan Khofifah keluar bersama dari Gedung Grahadi. Dalam foto yang diterima detikJatim, Bahlil, Khofifah, dan Rosan keluar bersama dari Grahadi sekitar pukul 18.04 WIB.

Khofifah pun akhirnya buka suara terkait pertemuan dengan Bahlil Lahadalia dan Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Rosan Roeslani. Khofifah membantah pertemuan dengan Bahlil ada kaitannya dengan tawaran masuk TKN Prabowo-Gibran.

Lantas apa urusan Rosan Roeslani bertemu Khofifah? Mendapat cecaran pertanyaan terkait pertemuan itu, Khofifah lalu meminta awak media menunggu apakah nama dirinya masuk di TKN Prabowo-Gibran atau tidak.

"Ya mene sampean enteni jenengku ono ora, hayo. Monggo. (Ya besok anda tunggu saja, namaku ada tidak, hayo. Silakan)," kata Khofifah.

Ditegaskan kembali ada tawaran masuk ke TKN dalam pertemuannya dengan Bahlil dan Rosan, Khofifah menjawab santai. "Sampean iku mesti takon ngono. (Anda itu selalu tanya begitu)," kata Khofifah sambil tertawa.

Khofifah lantas meminta awak media menyudahi wawancara. "Wes po'o rek (Khofifah sambil tertawa). Ayo ayo wis mari rek," tandasnya.

Khofifah Masuk Bursa Cawapres Prabowo, Zulhas: PAN Ya Erick Thohir


Mantan Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah Din Syamsuddin membeberkan kriterianya untuk pemimpin Indonesia. Dirinya menyebut pemimpin Indonesia jangan terlalu tua ataupun terlalu muda.

Hal itu disampaikan Din Syamsuddin saat bertemu Ketum PKB sekaligus bakal cawapres Koalisi Perubahan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin di kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Jumat (3/11/2023). Awalnya Din menyebut Anies Baswedan dan Cak Imin sebagai tokoh muda.

"Keduanya bisa dianggap sebagai tokoh muda atau aktivis organisasi kepemudaan dan kemahasiswaan, jadi belum tua. Rambutnya saja masih hitam," ujar Din Syamsuddin.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Lebih lanjut, dirinya mengatakan Indonesia memerlukan pemimpin yang segar. Dirinya juga mencontohkan pemimpin di luar negeri yang secara usia tua, namun tetap muda secara pemikiran.

"Kalaupun di negara lain, termasuk Amerika, tokoh-tokoh tua. Tapi secara biologis usia muda, tapi tidak terlalu muda," ungkapnya.

Untuk itu, dirinya menyebut agar pemimpin Indonesia jangan yang terlalu muda. Sebab, sosok yang terlalu muda akan kurang dalam pengalaman.

"Yang terlalu muda, apalagi minim pengalaman, justru berbahaya," kata dia.

"Tapi juga jangan terlalu muda, karena jam terbang kepemimpinan itu penting," tambahnya.

Selain itu, katanya, pemimpin jangan yang terlalu tua. Dirinya pun berkelakar bahwa yang terlalu tua akan mudah pikun.

"Tapi tidak terlalu tua. Sangat manusiawi dan alami kalau terlalu tua ini suka pikun, suka lupa. Jangan-jangan lupa nanti Pancasila," ungkapnya.

Simak juga 'PDIP Makin Frontal Sindir Jokowi, Pengamat: Cara Gaet Simpati Rakyat':

[Gambas:Video 20detik]


Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa belum memberi pernyataan tegas terkait arah dukungannya di Pilpres 2024. Namun, Khofifah juga seolah memberi kode dukungannya kepada pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Terbaru, saat Khofifah bertemu dengan puluhan wartawan di Kantor Gubernur Jatim, ia ditanya soal namanya yang santer masuk TKN Prabowo-Gibran. Sambil duduk dan bersantai, Khofifah mendengarkan lagu 'Ikan Dalam Kolam'. Lalu ia turut bernyanyi di depan puluhan awak media.

"Jangan, jangan dulu, jangan lah diganggu, biarkan saja biar duduk dengan tenang," kata Khofifah menanggapi banyak pertanyaan dari awak media soal mendukung Prabowo-Gibran, Jumat (3/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Khofifah kemudian kembali bernyanyi pada lirik "Senyum, senyum dulu, senyum dari jauh. Kalau dia senyum tandanya hatinya mau," tegas Khofifah sambil tersenyum.

Sebelumnya, Khofifah telah bertemu dengan Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Rosan Roeslani bersama Bahlil Lahadalia di Gedung Negara Grahadi, Surabaya Rabu (1/10) malam.

Informasi yang didapat detikJatim, Bahlil dan Rosan tiba di Grahadi sekitar pukul 16.45 WIB. Bahlil dan Rosan bertemu dengan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa.

Setelah pertemuan tertutup lebih dari 75 menit, Rosan dan Bahlil bersama dengan Khofifah keluar bersama dari Gedung Grahadi. Dalam foto yang diterima detikJatim, Bahlil, Khofifah, dan Rosan keluar bersama dari Grahadi sekitar pukul 18.04 WIB.

Khofifah pun akhirnya buka suara terkait pertemuan dengan Bahlil Lahadalia dan Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Rosan Roeslani. Khofifah membantah pertemuan dengan Bahlil ada kaitannya dengan tawaran masuk TKN Prabowo-Gibran.

Lantas apa urusan Rosan Roeslani bertemu Khofifah? Mendapat cecaran pertanyaan terkait pertemuan itu, Khofifah lalu meminta awak media menunggu apakah nama dirinya masuk di TKN Prabowo-Gibran atau tidak.

"Ya mene sampean enteni jenengku ono ora, hayo. Monggo. (Ya besok anda tunggu saja, namaku ada tidak, hayo. Silakan)," kata Khofifah.

Ditegaskan kembali ada tawaran masuk ke TKN dalam pertemuannya dengan Bahlil dan Rosan, Khofifah menjawab santai. "Sampean iku mesti takon ngono. (Anda itu selalu tanya begitu)," kata Khofifah sambil tertawa.

Khofifah lantas meminta awak media menyudahi wawancara. "Wes po'o rek (Khofifah sambil tertawa). Ayo ayo wis mari rek," tandasnya.

Khofifah Masuk Bursa Cawapres Prabowo, Zulhas: PAN Ya Erick Thohir


Ketua Umum (Ketum) PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin yang juga bakal cawapres Koalisi Perubahan melihat tanda-tanda menang satu putaran di Pilpres 2024. Cak Imin mengatakan itu berdasarkan hasil survei yang dimiliki.

Hal itu disampaikan Cak Imin kala menyambut kedatangan mantan Ketum Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah Din Syamsuddin di DPP PKB, Jakarta, Jumat (3/11/2023).

"Melihat tanda-tandanya 1 putaran menang itu juga ada. Peluang yang ada karena survei kami terbaru," ujar Cak Imin.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Cak Imin menjelaskan bahwa hasil surveinya tersebut menempatkan tiga pasangan calon (paslon) dalam posisi yang sama. Untuk itu, dia mengatakan kerja para relawan di berbagai daerah tidak sia-sia.

"Bahkan survei saat ini sampai pada level sekarang 3 calon sama persis, jadi 100 terbagi tiga ada floating sedikit, ada floating beberapa persen," sebutnya.

Lebih lanjut, Cak Imin mengatakan pihaknya terus melihat hasil survei paling negatif yang ada. Hal itu untuk menjadikan masukan bagi dirinya.

"Yang kita lihat sebagai masukan, yang kita cari survei paling negatif yang kita cari, kita sangat optimis, kelonjakan perolehannya itu sangat signifikan," sebutnya.

Terlebih lagi, Cak Imin makin yakin akan menang dalam pilpres mendatang usai adanya bimbingan dari Din Syamsuddin. Dirinya juga berharap dapat menang dan bisa mewujudkan cita-cita.

"Tentu bimbingan Profesor Din dan tokoh-tokoh ormas kami menunggu terus bimbingannya agar kemenangan yang akan raih dalam kemenangan yang sesuai dengan harapan sesuai dengan cita-cita, sesuai dengan apa yang menjadi mandat perubahan itu sendiri," tuturnya.

Simak juga 'Cak Imin: Saingan Kita Kuat tapi Energi Rakyat Tak Terkalahkan':

[Gambas:Video 20detik]


Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) kembali menggelar sidang dengan terlapor Ketua MK Anwar Usman terkait dugaan pelanggaran etik hari ini. Persidangan digelar secara tertutup.

Pantauan detikcom di Gedung MK, Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (3/11/2023), pukul 13.50 WIB, tampak Anwar Usman berjalan menuju ruang sidang.

Dia mengenakan kemeja cokelat. Anwar tak banyak memberi keterangan soal pemeriksaannya sebagai terlapor kali ini.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Nggak ada (yang dipersiapkan). Biasa saja," kata Anwar.

Anwar Usman sebelumnya sudah diperiksa dalam sidang MKMK pada Selasa (31/10). Usai sidang, Anwar membantah dirinya melobi hakim MK lain terkait batas usia capres-cawapres.

"Nggak ada, lobi-lobi gimana. Sudah baca putusannya belum? Ya sudah," ujar Anwar.

Selain Anwar, MKMK juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap hakim konstitusi lain, yakni Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, Manahan Sitompul hingga Suhartoyo terkait dugaan pelanggaran etik ini. Mereka diperiksa soal putusan yang dibacakan pada 16 Oktober lalu, yakni putusan atas gugatan uji materi terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mengenai batas usia capres-cawapres.

Putusan itu memutuskan capres-cawapres usia di bawah 40 tahun bisa maju pilpres asalkan sudah punya pengalaman menjadi kepala daerah. Namun, putusan itu tak diputus dengan suara bulat oleh hakim MK.


Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menetapkan daftar calon tetap atau DCT anggota DPR RI. Sebanyak 9.917 orang masuk DCT di Pemilu 2024.

"Kita tetapkan DCT hari ini 9.917 ini meliputi 18 parpol," kata Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari dalam konferensi pers di kantor KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (3/11/2023).

Hasyim menjelaskan mulanya bacaleg yang masuk ke dalam DCS ialah 9.919 orang. Namun, setelah adanya tanggapan dan masukan masyarakat berubah menjadi 9.918.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Lalu setelah diumumkan ada tanggapan masyarakat dan kemudian yang diajukan untuk masuk DCT dari 18 paprol, 9.918," jelasnya.

Dari 9.918 orang, dilakukan verifikasi kembali. Maka, total keseluruhan DCT ialah 9.917.

"Artinya kan berkurang satu orang atau satu nama, 9.918 itu setelah kita verifikasi jumlahnya yang MS untuk masuk DCT yang kita tetapkan DCT hari ini 9.917," paparnya.

Sedangkan untuk DPD total 668 orang masuk DCT yang terdiri dari 535 laki-laki. dan 133 perempuan.

Nama-nama itu akan diunggah oleh KPU di website KPU. Pengumuman nama-nama akan dilakukan pada Sabtu (4/11).


Judul pemberitaan di banyak media pada awal pekan ini bernada seragam. Seolah mempertanyakan kenapa Jenderal TNI Agus Subiyanto yang baru enam hari mengemban tugas sebagai KSAD sudah diusulkan menjadi calon panglima TNI. Padahal keputusan Presiden tersebut bukan tanpa preseden sebelumnya, dan sama sekali tak melanggar UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Preseden dimaksud adalah keputusan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengajukan Komjen Timur Pradopo sebagai calon Kapolri kepada DPR, 4 Oktober 2010. Padahal Timur baru selang beberapa jam saja dilantik sebagai Kepala Baharkam dengan pangkat Komisaris Jenderal (bintang tiga). Sebelumnya dia menjabat sebagai Kepala Polda Metro Jaya. Setelah disetujui DPR, Presiden SBY melantik Timur sebagai Kapolri pada 22 Oktober.

Pada era Orde Baru lain lagi. Presiden Soeharto pernah mengangkat tiga Panglima ABRI tanpa pernah menjadi KSAD sebelumnya. Pertama adalah Jenderal M Jusuf yang menjabat Menhankam merangkap Panglima ABRI pada 1978-1983, menggantikan Maraden Panggabean.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Sebelumnya M Jusuf menjadi Menteri Perindustrian sejak 1964 - 1978. Di ketentaraan jabatan terakhir M Jusuf adalah Pangdam Hasanudin pada 1960 - 1964. Artinya, dia sudah 14 tahun berada di luar organisasi ketentaraan. Tak heran bila Jusuf merasa perlu untuk berlatih selama tiga hari soal baris-berbaris. "Pengawas latihan adalah Elly Jusuf, istri M Jusuf," tulis Salim Said dalam buku Dari Gestapu ke Reformasi, Serangkaian Kesaksian (Penerbit Mizan, 2013).

Kedua adalah Jenderal Leonardus Benyamin (LB) Moerdani yang menjadi Panglima ABRI pada 1983 - 1988. Jangankan menjabat KSAD, Jenderal Benny, begitu dia disapa, bahkan tidak pernah menjabat Pangdam. Karirnya lebih banyak di dunia intelijen dengan pangkat terakhir Letnan Jenderal saat menjabat Asisten Intelijen Hamkam merangkap Asisten Intelijen Kopkamtib sekaligus Wakil kepala Bakin.

Ketiga Jenderal Feisal Edo Tanjung. Dia menjadi Pangab pada 1993 - 1998, menggantikan Jenderal Edi Sudradjat yang cuma tiga bulan menjadi Pangab lalu menjadi Menhankam. Feisal pernah menjadi anak buah Soeharto dalam Operasi Mandala di Papua. Saat berpangkat Mayor, Feisal mengikuti pendidikan di Jerman Barat dan untuk pertama kali berkenalan dengan BJ Habibie.

Feisal pernah menjadi Pangdam Mulawarman di Kalimantan, lalu menjadi Danseskoad di Bandung. Bintangnya bertambah menjadi tiga dengan jabatan Kepala Staf Umum ABRI setelah memimpin Dewan Kehormatan Perwira dalam kasus Santa Qruz, Dili pada 1991. Kala itu Dewan antara lain memutuskan untuk mencopot Pangdam Udayana Mayjen Sintong Panjaitan.

Memasuki era Reformasi, apa yang pernah dilakukan Soeharto tentu tak mungkin diulangi. Pasal 13 ayat (4) UU Nomor 34 Tahun 2004 menyebutkan, "Jabatan Panglima dapat dijabat secara bergantian oleh Perwira Tinggi aktif dari tiap-tiap Angkatan yang sedang atau pernah menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan."

Selanjutnya, persetujuan DPR terhadap calon usulan Panglima TNI oleh presiden, paling lambat disampaikan selama 20 hari, terhitung sejak permohonan persetujuan diterima.

Pasal 13 sama sekali tak menyebut berapa lama seorang kepala staf harus sudah menjabat untuk patut diusulkan sebagai calon Panglima TNI. Dalam kasus ini, Agus pernah menjadi wakil KSAD sejak 4 Februari 2002 hingga dilantik menjadi KSAD, 25 Oktober 2023.

Pasal ini sekaligus mengisyaratkan bahwa jabatan Panglima TNI bukan monopoli TNI Angkatan Darat seperti berlaku selama Orde Baru. Tiap angkatan punya hak yang sama. Sebelum ada UU tersebut, Presiden Abdurrahman Wahid telah mewujudkannya dengan mengangkat Laksamana Widodo AS sebagai Panglima TNI. Lalu dari Angkatan Udara, Marsekal Djoko Suyanto menjadi orang pertama yang menjabat Panglima TNI di era pemerintahan SBY.

Kembali ke sosok Agus Subiyanto, seperti apa sebetulnya rekam jejak dia?

Lelaki kelahiran Cimahi, 5 Agustus 1967 itu merupakan putra dari pasangan Cicih dan Serka (Purn) Deddy Unadi. Ibundanya pergi meninggalkan rumah saat Agus baru berusia 5 tahun. Sang ayah tewas dalam kecelakaan lalu lintas pada 1985, ketika Agus masih di bangku SMA.

Selepas SMA pada 1986, Agus mengaku pernah melamar masuk Secaba (sekolah calon bintara). Namun dari hasil berbagai ujian yang dilaluinya, dia justru direkomendasikan untuk masuk Secapa (sekolah calon perwira) tanpa harus tes lagi. Agus juga mengaku pernah ditolak saat melamar menjadi satpam di sebuah mal di Bogor. Dia juga gagal menjadi pegawai BUMN di Perusahaan Gas Negara. Akhirnya pada 1988 dia mengikuti tes Akabri. Kali ini dia berhasil dengan nilai sangat memuaskan, menjadi lulusan terbaik kedua se Jawa Barat. Agus lulus dari Akabri pada 1991 dengan pangkat Letnan Dua.

Pengalaman Agus Subiyanto di dunia militer tergolong lengkap. Dia termasuk perwira muda yang direkrut langsung oleh Danyon Infantri Lintas Udara 328 Letkol Prabowo Subianto. "Itu perjumpaan saya pertama kali dengan Pak Prabowo," tulis Agus dalam biografinya, Believe yang terbit pada 2021.

Selama 9 bulan Agus kemudian digembleng soal taktik survival di hutan, perang gerilya, hingga antiteror. Dengan bekal tersebut tak heran bila Agus ikut terlibat dalam Operasi Seroja di Timor-Timur pada 1995. Dia kembali bertugas di sana saat jajak pendapat 1999. Agus juga terlibat dalam Operasi Tinombala untuk memburu jaringan teroris Mujahidin Indonesia Timur di Poso, Sulawesi Tengah.

Namun yang paling asyik digunjingkan dengan nada julid oleh sebagian kalangan kemudian adalah kedekatan Agus Subiyanto dengan Presiden Jokowi yang memungkinkan kariernya melesat. Keduanya telah saling mengenal saat Jokowi menjadi Wali Kota Solo (2005 - 20012), dan Agus Komandan Bataliyon 22/Manggala Yudha Grup 2 Kopassus/Sandi Yudha di Kartasura, Jawa Tengah.

Hubungan keduanya makin erat ketika Agus kemudian menjadi Dandim 0735/Surakarta. Dia aktif membantu pengamanan saat terjadi pemindahan PKL dari Banjarsari ke Pasar Notoharjo. Turut blusukan ke pasar-pasar tradisional pada akhir pekan. Atau, sekadar bersepeda santai bersama.

Persinggungannya dengan Jokowi terus terjaga ketika Agus dipercaya menjadi Danrem Surya Kencana dengan pangkat Brigjen. Wilayah yang harus diamankan selain Bogor (tempat Jokowi sebagai presiden) adalah Cianjur hingga Pelabuhan Ratu, Sukabumi. Chemistry makin terbangun ketika Jokowi meminta Agus Subiyanto menjadi 'perisai hidup' sebagai Komandan Paspampres.

Dengan kedekatan dan chemistry yang terjalin seperti itu tentu sangat wajar bila Jokowi mempertimbangkannya menjadi Panglima TNI. Apalagi Agus yang pendiam itu dikenal sangat relijius. Rajin ke masjid hingga puasa Senin - Kamis.

Kejulidan berlanjut bahwa naiknya Agus Subiyanto antara lain untuk mengamankan duet Prabowo - Gibran di Pemilu Presiden 2024. Kalau dalam kerangka berpikir Orde Baru barangkali iya karena peran TNI begitu sentral dalam kehidupan masyarakat kita. Tapi, pada era Reformasi yang sudah berjalan hampir seperempat abad ini rasanya sudah tidak lagi begitu.

Pada era supremasi sipil, polisilah yang paling banyak berinteraksi langsung dengan masyarakat. Apalagi jumlah polisi juga lebih banyak ketimbang anggota TNI. Namun, ya tentu tak ada salahnya juga sekadar mendengungkan agar kelak Agus Subiyanto sebagai Panglima TNI turut menjaga independensi dan netralitas institusi yang dipimpinnya dalam Pemilu 2024. Hanya pengingat, bukan prasangka....

Sudrajat wartawan detikcom

Simak Video 'DPR Bakal Gelar Fit and Proper Test Panglima TNI 15 atau 16 November':

[Gambas:Video 20detik]


Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bali menetapkan 554 daftar calon tetap (DCT) anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bali. Para calon legislatif (caleg) itu siap berebut kursi DPRD Bali pada Pemilu 2024.

"Total ada 554 calon anggota DPRD Provinsi Bali dari 18 parpol (partai politik)," ujar Komisioner KPU Bali I Gede John Darmawan di kantornya, Jumat (3/11/2023).

John menjelaskan dari 554 caleg DPRD Bali itu terdiri dari 348 laki-laki dan 206 perempuan. Total, keterwakilan perempuan mencapai 37,18 persen.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

John mengungkapkan semula terdapat 560 bakal calon legislatif (bacaleg) untuk DPRD Bali. Jumlah itu berkurang saat pencermatan DCS menjadi 556 kandidat.

KPU Bali, John melanjutkan, segera melakukan pengadaan logistik dan merancang persiapan kampanye.

"Nanti KPU akan berkoordinasi dengan kepala daerah terkait proses penetapan zona-zona pemasangan alat peraga kampanye sambil menunggu juknis (petunjuk teknis) dari KPU RI dan juga kegiatan logistik yang sudah mulai datang," jelas John.

Komeng Ganti Nama Demi Pileg 2024


Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK), Jimly Asshiddiqie, menyinggung polemik pencopotan Aswanto dari hakim Mahkamah Konstitusi (MK). Dia mengatakan hal itu baru pertama kali terjadi di dunia.

Jimly awalnya bicara soal sembilan hakim pada MK yang dipilih oleh DPR, presiden, dan Mahkamah Agung (MA). Dia mengatakan lembaga-lembaga itu hanya mengusulkan dan punya kewenangan menarik lagi orang yang diusulkan.

"Ini penting. Tiga orang dari DPR itu bisa ditafsirkan anggota DPR yang dikirim ke sini, padahal bukan begitu. Ini bukan dari, tapi oleh, DPR itu hanya memilih. Ada tiga hal, menyeleksi, memilih, mengajukan. Tiga-tiganya harus diatur oleh masing-masing lembaga," kata Jimly dalam sidang dugaan pelanggaran etik para hakim MK yang digelar di gedung MK, Jakarta Pusat, Jumat, (3/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dia mengatakan lembaga yang mengirimkan tiga hakim MK itu tak berhak me-recall. Dia mengatakan hal tersebut tak pernah terjadi dalam sejarah dunia.

"Sebab, kalau itu dipahami sebagai dari, maka di situ kesalahpahaman terakhir DPR merasa berhak me-recall (mencopot). Ini kan orang kita, kenapa dia membatalkan undang-undang? Kurang ajar ini," ujarnya.

"Di-recall. Tidak ada dalam sejarah dunia hakim di-recall. Tidak ada. Kalau itu dibenarkan, presiden juga berhak me-recall, Mahkamah Agung juga berhak me-recall, itu kasus Prof Aswanto (dicopot oleh DPR) itu," sambungnya.

Sebagai informasi, MKMK saat ini sedang menggelar sidang terkait dugaan pelanggaran kode etik hakim konstitusi. MKMK juga telah memeriksa para hakim MK, yakni Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, Manahan Sitompul, Suhartoyo, Daniel Yusmic, Guntur Hamzah, dan Wahiduddin.

Mereka diperiksa soal putusan yang dibacakan pada 16 Oktober lalu, yakni putusan atas gugatan uji materi terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mengenai batas usia capres-cawapres. Putusan itu memutuskan capres-cawapres usia di bawah 40 tahun bisa maju pilpres asalkan sudah punya pengalaman menjadi kepala daerah.

Simak Video 'Ketua MKMK Ungkap Masih Ada Mafia Peradilan di Indonesia':

[Gambas:Video 20detik]


Bakal calon presiden PDIP, Ganjar Pranowo melontarkan ucapan menarik, bahwa 'banteng tidak cengeng tapi akan menyeruduk semua jika dilukai'. Apa maksudnya?

Dikutip dari detikNews, menanggapi ucapan Ganjar itu, Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI), Adi Prayitno menyebut pesan itu memberi kesan tegas bahwa PDIP tak bisa diganggu siapa pun.

"Ganjar sepertinya ingin memberikan pesan tegas jika PDIP diganggu maka PDIP akan melawan. Tak peduli siapapun yang mengganggu. Apalagi darah politik PDIP sangat terbiasa melawan kekuasaan orba yang represif," kata Adi kepada wartawan, Kamis (2/10/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Adi memaparkan, ucapan Ganjar ini diduga buntut penurunan baliho bergambar dirinya dan Mahfud MD di Balai Desa Batu Bulan, Kabupaten Gianyar, Bali, dicopot.

Diketahui, baliho tersebut diturunkan di lokasi dekat Presiden Joko Widodo (Jokowi) berkunjung. Adi berujar bahwa Bali merupakan kandang PDIP.

"Pernyataan Ganjar itu sepertinya terkait dengan pencopotan baliho dirinya dan Mahfud Md di Bali beberapa hari lalu. Apalagi Bali selama ini dikenal kandang Banteng," katanya.

Dia memandang ucapan mantan gubernur Jawa Tengah (Jateng) dua periode itu sebagai semangat untuk menghadapi Pemilu 2024.

"Pernyataan Banteng tak cengeng menegaskan bahwa sekalipun PDIP diganggu mereka tak surut apalagi takut. Justru mereka siapa melawan siapapun yang mengganggu itu," ujarnya.

"Pernyataan Ganjar itu bisa melipatgandakan semangat barisan banteng menghadapi pemilu 2024 yang tensinya mulai naik," tambahnya.

Sebelumnya, Ganjar Pranowo berbicara mengenai pihak-pihak yang mengganggu PDIP. Dia mengibaratkan partainya sebagai banteng yang tidak cengeng. Namun akan menyeruduk jika dilukai.

Hal itu disampaikan Ganjar saat berorasi di hadapan para kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di Bali. Hal itu merespons penurunan baliho Ganjar Pranowo-Mahfud Md di Gianyar, saat kunjungan Presiden Jokowi, Selasa (31/10).

"Kalau saya bilang banteng tidak pernah cengeng. Tapi kalau banteng dilukai maka banteng akan nyeruduk semuanya," tegas Ganjar diiringi tepuk tangan seluruh kader PDIP Bali saat diskusi santai di kantor DPD PDIP Bali di Denpasar, Kamis (2/11).

Ganjar mengatakan, pencopotan baliho dirinya dan Mahfud di Gianyar merupakan kejadian luar biasa. Namun, dia menyerahkan persoalan tersebut ke PDIP Bali.

"Tapi suara yang mengharuskannya saya satu saja. Beberapa rumah maksudnya warganya mengunci diri tidak mau keluar rumah, ada apa bahkan saya dengar diminta untuk keluar rumah nggak mau," ungkap Ganjar.

Ganjar Sebut Kades Mulai Diperiksa: Saya Tidak Bisa Lagi Diam!


Bakal cawapres Koalisi Indonesia Maju (KIM) Gibran Rakabuming Raka mengaku sudah menerima surat dari Ketua DPC PDIP Kota Solo FX Hadi Rudyatmo terkait pengembalian kartu tanda anggota (KTA) dan mundur dari partai. Wali Kota Solo itu mengaku telah membawa surat dari FX Rudy tersebut.

"Sudah, sudah saya bawa nggih," kata Gibran dilansir detikJateng, Jumat (3/11/2023).

Putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu akan menindaklanjuti surat tersebut. Hanya saja, Gibran tidak membeberkan mengenai tindak lanjutnya seperti apa.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Nanti akan kami tindak lanjuti nggih," ungkapnya.

Fx Hadi Rudyatmo sebelumnya mengirimkan surat untuk Gibran Rakabuming Raka terkait pengembalian KTA PDIP dan membuat surat pengunduran diri dari PDIP. Surat tersebut dikirimkan Rudy kepada Gibran melalui Wakil Wali Kota Solo Teguh Prakosa.

"Surat tanya Pak Teguh (Wawali Solo). Sudah disampaikan," kata FX Rudy dihubungi wartawan, Kamis (2/11).

Baca selengkapnya di sini.


Deputi Bidang Hukum Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis, mengingatkan aparat pemerintah harus netral memasuki tahun politik. Dia menyoroti peristiwa penurunan baliho dan spanduk Ganjar-Mahfud serta PDI Perjuangan (PDIP) di Bali beberapa waktu lalu.

"Kami memperingatkan aparat pemerintah untuk taat terhadap perintah UU Pemilu. Karena pejabat negara hingga aparatur sipil negara (ASN) dilarang berkampanye untuk salah satu kontestan pemilu. Artinya pejabat negara hingga ASN harus netral," kata Todung dalam keterangan tertulis, Jumat (3/11/2023).

Lebih jauh, Todung mengungkit ada 2 UU yakni UU ASN dan UU Pilkada yang mengatur netralitas ASN dalam Pemilu, di samping UU Pemilu. Dia mengingatkan UU itu mengatur tegas sanksi terhadap ASN yang terbukti tidak netral, dari ringan, sedang, berat hingga pidana.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Berdasarkan itu, kami tidak akan segan-segan melaporkan pejabat negara dan ASN yang tidak netral dalam Pemilu kali ini," kata Todung.

Terhadap pejabat negara, kata Todung, jika ingin terlibat dalam pilpres, sesuai aturan pejabat negara tersebut harus mengajukan cuti terlebih dulu. Jika tidak, dia menyebut pejabat negara itu sudah melanggar UU Pemilu.

"Beberapa waktu lalu viral video seorang wakil menteri yang kampanye untuk memilih kontestan tertentu di pilpres. Saya kira sangat tidak etis seorang pejabat negara yang sedang tidak cuti menggunakan fasilitas negara kampanyekan kandidat tertentu. Harusnya ada sanksi tegas dari Bawaslu soal ini," ujar Todung.

Todung juga mengungkit kejadian pencopotan baliho gambar Ganjar-Mahfud di sekitar Balai Budaya Batubulan, Kabupaten Gianyar, Bali ketika Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja (kunker) beberapa waktu lalu.

Todung lantas meminta Presiden Joko Widodo memerintahkan tegas seluruh aparatur pemerintah dari pusat hingga daerah untuk bersikap netral di Pilpres 2024. "Dan itu tidak bisa sekadar pernyataan di mulut tapi harus diikuti dengan tindakan," katanya.

Saat ini, menurut Todung, muncul fenomena double talk. "Kejadian-kejadian ini sungguh mengkhawatirkan. Saya merasa kayak kembali ke masa Orde Baru. Hal-hal begini sudah tidak boleh lagi terjadi di era demokrasi. Kita berharap Presiden Jokowi harus serius merespons hal ini karena bisa berbahaya dan menimbukan ketidakstabilan politik," ujar Todung.


Mantan Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah Din Syamsuddin bertemu dengan Ketua Umum PKB sekaligus bakal cawapres Koalisi Perubahan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin. Pertemuan itu berlangsung di kantor DPP PKB, Jakarta Pusat.

Pantauan detikcom di kantor DPP PKB, Jumat (3/11/2023), Din Syamsuddin tiba sekitar pukul 13.15 WIB. Kedatangan Din disambut langsung oleh Cak Imin.

Din dan Cak Imin mengenakan pakaian kemeja berwarna putih. Turut mendampingi Wakil Ketua Majelis Syuro PKB Maman Imanulhaq, Waketum PKB Jazilul Fawaid, dan Sekjen PKB Muhammad Hasanuddin Wahid dan Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Muhyiddin Junaidi.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Cak Imin menyebut pertemuan ini hanya sebagai silaturahmi bersama. Cak Imun menerima Din Syamsudin bersama tokoh-tokoh ormas Islam lainnya.

"Bertamu saja, saya belum tau materi pembahasan tapi saya mau menerima Pak Din sebagai tamu beserta tokoh-tokoh ormas," ujar Cak Imin.

Cak Imin juga belum mengetahui apakah tokoh tersebut akan diajak masuk ke Tim Pemenangan Nasional (Timnas) Anies Baswedan-Cak Imin (AMIN). Namun, Cak Imin tetap berharap tokoh tersebut dapat membantu memenangkan AMIN.

"Pasti kita berharap tokoh-tokoh Islam ini pimpinan ormas Islam ini nanti kita harapkan membantu kemenangan AMIN, karena gairah untuk membantu sangat kuat, saya berharap pimpinanya juga bergairah," sebutnya.


Densus 88 Antiteror Polri telah menangkap 104 tersangka teroris sejak Januari hingga Oktober 2023. Penangkapan itu dilakukan di beberapa wilayah di Indonesia.

"Sampai Oktober ini, 104 tersangka (yang telah ditangkap Densus 88)," ujar juru bicara Densus 88 Antiteror Polri Kombes Aswin Siregar, Jumat (3/11/2023).

Aswin mengatakan terjadi penurunan jumlah kasus tindak pidana terorisme dalam tiga tahun terakhir. Dalam grafik yang dibagikan Aswin, pada 2021 Densus 88 menangkap 270 tersangka teroris dan pada 2022 sebanyak 248 tersangka yang ditangkap.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Terdapat tren penurunan kejadian teror dan pelaku tindak pidana terorisme dalam tiga tahun terakhir," jelas Aswin.

Aswin berharap tahun ini Indonesia bisa terbebas dari peristiwa teror. Densus 88 diketahui belum lama ini melakukan sejumlah penangkapan teroris di DKI Jakarta dan Jawa Barat.

"Dan kita berharap, tahun ini kita bisa menjaga agar negara kita bebas dari peristiwa teror," ujarnya.

Sebelumnya, Densus 88 mencatat telah menangkap 59 tersangka teroris sepanjang Oktober 2023. Aswin mengatakan para tersangka teroris itu berasal dari kelompok teroris jaringan Jamaah Islamiyah (JI) dan Jamaah Anshor Daulah (JAD).

Dia merinci 19 tersangka teroris JI ditangkap sejak selama 2-13 Oktober 2023. Satu orang ditangkap di Sumatera Barat, 1 orang di Jawa Barat, 5 orang di Sumatera Selatan, 4 orang di Lampung, 1 di Kalimantan Barat, dan 7 di NTB.

"Mereka merupakan jaringan struktural dari Jamaah Islamiyah, yang sampai saat ini belum dilakukan penegakan hukum. Ini mengingatkan lagi kepada kita bahwa jaringan struktural dari Jamaah Islamiyah masih ada dan terus eksis," rinci Aswin.

"Bukan sekadar simpatisan, mereka adalah orang-orang atau personel yang menduduki jabatan struktural di organisasi Jamaah Islamiyah," lanjutnya.

Kemudian, kata Aswin, pada 27-28 Oktober 2023, Densus kembali menangkap 40 tersangka terorisme dari kelompok JAD yang merupakan pendukung ISIS. Kelompok itu, jelas Aswin, dipimpin oleh seorang berinisial AU.

Jika dirinci, Densus 88 menangkap, 23 orang di Jawa Barat, 11 orang di DKI Jakarta dan 6 orang di Sulawesi Tengah. Aswin mengatakan kelompok JAD merencanakan untuk mengganggu kelancaran Pemilu 2024

"Ini adalah kelompok pimpinannya AU. Ada yang disebut dengan kegiatan yang terencana oleh kelompok ini untuk menggagalkan atau mengganggu jalannya pesta demokrasi pemilu," jelas Aswin.

Pada kesempatan itu, Aswin menegaskan, Densus 88 tidak menoleransi ancaman sekecil apa pun terhadap keamanan Indonesia. Terlebih, kata dia, dalam situasi menjelang atau dalam rangkaian Pemilu 2024.


Bakal calon wakil presiden (Bacawapres) Gibran Rakabuming Raka mengaku sudah menerima surat dari Ketua DPC PDIP Kota Solo FX Hadi Rudyatmo terkait pengembalian Kartu Tanda Anggota (KTA) dan mundur dari partai. Wali Kota Solo itu mengaku telah membawa surat dari FX Rudy tersebut.

"Sudah, sudah saya bawa nggih," kata Gibran kepada wartawan di Balai Kota Solo, Jumat (3/11/2023).

Putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu akan menindaklanjuti surat tersebut. Hanya saja, Gibran tidak membeberkan mengenai tindak lanjutnya seperti apa.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Nanti akan kami tindak lanjuti nggih," ungkapnya.

Rudy Kirim Surat ke Gibran

Sebelumnya, Ketua DPC PDIP Solo Fx Hadi Rudyatmo mengirimkan surat untuk Gibran Rakabuming Raka terkait pengembalian Kartu Tanda Anggota (KTA) PDIP dan membuat surat pengunduran diri dari PDIP. Surat tersebut dikirimkan Rudy kepada Gibran melalui Wakil Wali Kota Solo Teguh Prakosa.

Rudy memilih untuk mengirimkan surat tersebut usai permintaannya untuk bertemu Gibran tidak segera terealisasi.

"Surat tanya Pak Teguh (Wawali Solo). Sudah disampaikan," kata FX Rudy dihubungi wartawan, Kamis (2/11).

Rudy menyebut surat tersebut berisi imbauan untuk Gibran. Dalam surat itu dia menyebutkan harapannya agar Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak dituding bermain dua kepentingan.

"Isinya mengimbau, menyarankan saja, untuk mengajak agar Mbak Mega tidak dituduh berdiri di dua kepentingan dan Pak Jokowi tidak diisukan berdiri di dua kepentingan itu aja isinya," ucapnya.

"Iya kita sarankan KTA dikembalikan dan mengajukan pengunduran diri itu aja. Karena dulu datang ke DPC sekarang ya pulang ke DPC lah kembali ke DPC. Dulu minta sekarang balekke (dikembalikan)," ungkapnya.

Gibran Rakabuming Dorong Santri Melek Teknologi di Era Industri


Putusan MK bersifat final dan mengikat. Hal itu berarti putusan MK telah memiliki kekuatan hukum tetap sejak dibacakan dalam persidangan MK. Putusan MK tersebut harus dilaksanakan terlepas dari adanya pro dan kontra. Putusan MK berlaku bagi semua orang (erga omnes). Perlu dipahami bahwa putusan MK yang menambahkan frasa pada Pasal 169 huruf q UU Pemilu, bukan hanya ditujukan kepada seorang Kepala Daerah saja, namun juga berlaku bagi semua jabatan yang dipilih melalui Pemilu. Termasuk disini bagi anggota DPR, DPD dan DPRD.

Terkait dengan berlangsungnya sidang dugaan pelanggaran kode etik hakim Konstitusi, Majelis Kehormatan MK tidak dapat membatalkan putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023. Tidak ada dasar hukum yang menyebutkan Majelis Kehormatan MK dapat membatalkan putusan Mahkamah Konstitusi. Dukungan terhadap Majelis Kehormatan MK agar membatalkan putusan tersebut menunjukkan sikap yang berlawanan dengan konstitusi. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 sudah demikian jelas dan tegas menyebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir dan putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Dengan demikian tidak ada upaya hukum guna membatalkan putusan MK. Oleh karena itu dipertanyakan keinginan untuk membatalkan putusan MK tersebut.

Sebagai negara hukum, maka kewajiban mentaati hukum berlaku bagi semua warga negara dan sekaligus negara harus menjamin terselenggaranya pelaksanaan hukum secara pasti dan adil. Putusan MK harus dimaknai sebagai jaminan perlindungan bukan hanya ditujukan kepada kepentingan individu, kepentingan masyarakat akan tetapi juga menyangkut kepentingan negara.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Suka atau tidak suka terhadap Putusan MK yang pada akhirnya menjadikan Gibran sebagai Cawapres dan disandingkan dengan Prabowo, demikian itu sudah sah secara hukum. Segala macam perdebatan maupun berbagai manuver seperti gagasan Hak Angket DPR tidak dapat memberikan pengaruh apa pun terhadap putusan MK.

Khusus menyangkut gagasan Hak Angket, perlu dipertanyakan. Sejatinya pelaksanaan Hak Angket menunjuk pada adanya dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan undang-undang atau kebijakan pemerintah. Pelaksanaan suatu undang-undang atau kebijakan pemerintah yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan harus diawali dengan adanya perbuatan konkrit. Disini dipertanyakan perbuatan konkrit apa yang terjadi. Seiring dengan itu, adakah hubungan sebab akibat (kausalitas) dengan adanya dampak yang demikian luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pertanyaan tersebut pernah penulis sampaikan langsung pada Masinton Pasaribu selaku pihak yang mengusulkan Hak Angket terhadap MK saat dialog di salah satu stasiun televisi, namun ternyata tidak ada kejelasan. Penjelasan yang disampaikan justru menunjukkan ketidakjelasannya. Disini terlihat semakin jelas ketidakjelasannya.

Desakan pembatalan terhadap putusan MK tentang uji materi batas usia Capres & Cawapres oleh Majelis Kehormatan MK bertentangan dengan UUD 1945. Ketika dikatakan bertentangan, maka Majelis Kehormatan terlarang membatalkan putusan MK tersebut. Putusan Majelis Kehormatan tidak sederajat dengan putusan MK, maka apakah mungkin putusan Mahkamah Kehormatan yang tidak sederajat itu dapat membatalkan putusan MK yang kewenangannya disebut dalam UUD 1945? Jawabannya tentu tidak mungkin, demikian itu menjadikan Mahkamah Kehormatan terlarang melakukannya.

Dr. H. Abdul Chair Ramadhan, S.H., M.H.

Penulis adalah Ketua Umum Persatuan Doktor Pascasarjana Hukum Indonesia (PEDPHI)


Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Gerindra Habiburokhman menyampaikan pemikirannya soal dugaan adanya operasi rahasia untuk menjegal Gibran Rakabuming Raka maju sebagai bakal cawapres dari Prabowo Subianto. Habiburokhman menilai hal itu dilakukan dengan berupaya membatalkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait uji materi UU Pemilu soal batas usia capres dan cawapres.

Habiburokhman memetakan dugaan operasi ini dilakukan dengan berbagai cara dan melibatkan berbagai elemen masyarakat. Dia tak menyebutkan secara khusus soal siapa pihak-pihak tertentu yang melakukan berbagai cara dan melibatkan elemen masyarakat tersebut.

Lalu seperti apa pihak-pihak yang diduga melakukan penjegalan itu menurut Habiburokhman?

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Ya masyarakat kan bisa mengetahui secara terbuka siapa pihak-pihak yang mau main jegal menjegal ini," kata Habiburokhman kepada wartawan, Jumat (3/11/2023).

Habiburokhman menyinggung pihak itu dapat diidentifikasikan dari latar belatang, status, dan kepentingan politiknya yang berseberangan dengan Gibran.

"Kan bisa dilihat latar belakang politiknya, status politiknya dan kepentingan politiknya. Kalau politisi kan memang baru berteriak kalau merasa kakinya terinjak, padahal selama ini kalau toh dia lihat ada masalah ia juga diam saja karena tidak merasa kakinya terinjak," ujarnya.

Meski begitu, Habiburokhman menilai masyarakat telah cerdas dan tak akan mudah diperalat kepentingan politik tertentu. Menurutnya, dugaan upaya penjegalan itu tak akan mempengaruhi proses tahapan pemilu saat ini.

"Masyarakat saat ini sudah cerdas, mereka tidak mudah diperalat demi kepentingan politik orang perorangan atau kelompok berkelompok. Mereka akan melihat substansi persoalan secara cermat dan teliti," kata Wakil Ketua Komisi III DPR ini.

"Karena itu politik jegal menjegal pasti akan sia-sia, sangat tidak produktif dan membuang buang waktu saja. Sudah saatnya kita sampingkan itu semua dan kita mulai bertarung beradu gagasan, visi, dan program serta strategi kepemiluan," lanjutnya.

Simak Video 'Gus Miftah Bantah soal Isu Bagi-bagi Uang ke Ponpes untuk Dukung Prabowo':

[Gambas:Video 20detik]


Wali Kota Makassar Moh Ramdhan 'Danny' Pomanto menceritakan sejarah singkat Kota Makassar dalam peringatan HUT ke-416 Makassar. Danny menyebut Makassar merupakan kota para saudagar.

"416 tahun lalu lahir lah Kota Mangkasara, di tahun 1607 lahir lah Kota Mangkasar, kota tepian air yang indah di ujung muara. Lahir dari kesepakatan 2 raja yang bersaudara, di hari Jumat setelah berzikir dan berdoa," kata Danny dalam sambutannya, di Center Poin of Indonesia (CPI) Makassar, Kamis (2/11/2023) malam.

Saat itu kata Danny, dua kerajaan yakni Kerajaan Tallo dan Kerajaan Gowa bersatu. Makassar kemudian menjadi kota yang berjaya dan masuk dalam 4 kota terbesar di Asia.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Bersatunya Kerajaan Tallo dan Kerajaan Gowa saat itu Makassar menjadi kota yang berjaya, menjadi 4 kota terbesar di Asia. Dunia yang ramai seantero jagat raya," ujarnya.

Dari situlah Makassar kemudian menjadi tempat para saudagar dunia berkumpul. Sampai akhirnya datang VOC dan memonopoli Makassar sehingga memicu terjadinya perang Makassar.

"Tempat semua saudagar dunia bermitra karena di Makassar semua saudagar punya hak yang setara. Sampai datang VOC dengan angkara murka, berpura-pura berdagang padahal ingin memonopoli dan berkuasa. Akhirnya pememicu perang makassar dengan pertempuran yang tidak ada tara, krannya membuat Makassar membara. 1667 lahir perjanjian Bongaya, perjanjian yang penuh huru-hara, menyebabkan orang Makassar berdiaspora," papar Danny.

Danny menyampaikan dahulu 23 dari 32 panglima Kerajaan Gowa dan Tallo menyebar ke antero dunia. Hal itu sebagai bentuk protes akan hadirnya Perjanjian Bongaya.

"23 dari 32 panglima Kerajaan Gowa dan Tallo menyebar seantero dunia, sebagai protes akan Perjanjian Bongaya. Orang Makassar tersebar seantero pesisir nusantara, 300 tahun menjadi perdagangan teripang di Australia," ucapnya.

"Menjadi pendekar di Burma, Siam dan Malaysia. Menjadi jendral di Prancis, Eropa. Menjadi penjelajah di Madagaskar, Afrika. Menjadi pahlawan di negeri Nelson Mandela. Bahkan di temukan jejak orang Makassar di selatan Amerika," sambungnya.

Sebelum diberitakan, Fatmawati Rusdi Masse berpamitan mengakhiri masa jabatannya sebagai Wakil Wali Kota Makassar periode 2021-2024 pada momentum peringatan HUT ke-416 Kota Makassar. Hal tersebut disampaikan Fatmawati saat memberikan sambutan di peringatan HUT ke-416 Makassar di Center Point of Indonesia (CPI), Kamis (2/11) malam.

Fatmawati mulanya menyampaikan ucapan terima kasih telah diberi kesempatan memberikan sambutan di akhir masa jabatannya.

"Pertama-tama tentunya saya sangat mengucapkan terima kasih dan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Wali Kota Makassar, Bapak Ir Ramdhan Pomanto beserta Ibu Indira Yusuf Ismail atas penghormatan, yang mulia, yang telah diberikan kepada saya, di mana perayaan Hari Jadi Kota Makassar digelar lebih awal dan dirangkai dengan saat-saat akhir pengabdian saya mendampingi Bapak Wali Kota sebagai Wakil Wali Kota Makassar," ujar Fatmawati dalam sambutannya.

Fatmawati di sela sambutannya menyampaikan ucapan perpisahan dirinya sebagai Wakil Wali Kota Makassar. Dia mengaku telah mengundurkan diri untuk mengikuti kontestasi politik di 2024 nanti.

"Izinkan saya pamit untuk mengikuti kontestasi Pemilu 2024 sebagai calon anggota DPR RI. Pengunduran ini lebih ke momentum pesta demokrasi yang telah terjadwal dan salah satu sayaratnya mengundurkan diri," ucapnya.

Danny Pomanto, Sulap Makassar Jadi Kota Festival


Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI menerbitkan surat imbauan kepada partai politik. Surat itu berupa imbauan agar para peserta pemilu tidak kampanye sebelum waktunya atau di luar jadwal yang ditentukan.

Dilihat detikcom, Jumat (3/11/2023), surat itu terbit 27 Oktober 2023 dan diteken oleh Ketua Bawaslu Rahmat Bagja. Surat itu bernomor 774/PM/K1/10/2023 dan ditujukan ke parpol peserta pemilu 2024.

Dalam surat itu, Bawaslu menegaskan jika masa kampanye baru akan dimulai pada 28 November 2023. Kampanye dimulai 25 hari setelah penetapan daftar calon tetap (DCT) caleg pada 3 November 2023, serta 15 hari setelah penetapan DCT capres-cawapres pada 13 November 2023.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut dalam poin huruf b, berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023, jadwal dan tahapan Kampanye Pemilu akan dimulai pada tanggal 28 November 2023," bunyi surat imbauan Bawaslu untuk parpol.

Berikut imbauan-imbauan Bawaslu ke parpol:

1. Melakukan pemasangan Alat Peraga Sosialisasi (APS) dengan memperhatikan tempat yang dilarang dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Memperhatikan materi muatan, kalimat dan/atau tanda gambar Alat Peraga Sosialisasi (APS) dengan tidak memuat unsur ajakan untuk memilih seperti:

a. Coblos nomor urut

b. Simbol/gambar paku dan/atau

c. Materi muatan lain yang memuat unsur ajakan untuk memilih

3. Memperhatikan jadwal tahapan penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) yaitu pada tanggal 3 November 2023, sehingga perlu untuk menjadi perhatian agar seluruh calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk tidak melakukan kegiatan berpotensi "kampanye sebelum dimulainya masa kampanye".

4. Memperhatikan bahwa terhitung mulai tanggal 4 November s.d 27 November 2023 merupakan waktu "DILARANG KAMPANYE" sehingga Peserta Pemilu diimbau untuk tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang mengandung unsur Kampanye Pemilu dan ajakan untuk memilih sebelum jadwal dan tahapan Kampanye Pemilu dimulai, dalam bentuk:

a. Pertemuan warga;

b. Penyebaran Bahan Kampanye (BK) seperti selebaran, brosur, pamflet, poster, stiker, pakaian, penutup kepala, alat minum/makam, kalender, kartu nama, pin, alat tulis, dan/atau atribut kampanye lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. Penyebaran Alat Peraga Kampanye (APK) seperti reklame, spanduk, dan/atau umbul-umbul;

d. Media sosial; dan/atau

e. Aktivitas lain yang berkaitan dengan kegiatan kampanye.

5. Memperhatikan bahwa dalam hal terdapat dugaan pelanggaran Pemilu yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang mengandung unsur Kampanye Pemilu dan/atau ajakan untuk memilih terhadap kegiatan "kampanye sebelum dimulainya masa kampanye" sebagaimana dimaksud pada angka 4 (empat) di atas, Bawaslu akan menindaklanjuti dugaan pelanggaran Pemilu tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Memperhatikan bahwa dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada angka 4 (empat) di atas, Peserta Pemilu dapat melakukan pertemuan internal dengan memastikan hanya melibatkan struktur, Calon Anggota Legislatif dan anggota partai dengan catatan harus menyampaikan pemberitahuan minimal 1 hari sebelum kegiatan tersebut kepada Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) sesuai tingkatannya dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sesuai tingkatannya.

7. Memperhatikan bahwa pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) dapat dilakukan pada masa kampanye yaitu rentang waktu tanggal 28 November s.d tanggal 10 Februari 2024 (75 hari masa kampanye).


Kabinet Jerman pada hari Rabu (01/11) menyepakati undang-undang yang memungkinkan pencari suaka untuk bisa mulai mencari nafkah di Jerman lebih cepat. Namun di sisi lain, undang-undang ini bakal memperketat hukuman bagi para penyelundup manusia.

Menteri Dalam Negeri Jerman Nancy Faeser mengatakan, nantinya para pencari suaka diizinkan bekerja sesudah tiga atau enam bulan setelah kedatangan mereka. Sebelumnya, butuh waktu minimum sembilan bulan untuk bisa masuk ke bursa kerja. Namun undang-undang baru ini masih memerlukan persetujuan parlemen.

Wakil Kanselir Jerman Robert Habeck mengatakan, gagasan di balik undang-undang tersebut adalah untuk memastikan bahwa pencari suaka bisa "keluar dari sistem tunjangan sosial dan mendapatkan pekerjaan."

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Tiada ampun bagi yang terlibat penyelundupan manusia

Pemerintah Jerman juga mengisyaratkan akan menindak lebih tegas penyelundup manusia. Faeser berucap, rencananya sebagian besar pelanggaran yang melibatkan penyelundupan manusia bakal dijerat dengan hukuman minimal satu tahun penjara. Sebelumnya hanya enam bulan penjara.

Undang-undang yang baru diperkirakan akan menjatuhkan hukuman antara 10 tahun hingga penjara seumur hidup untuk penyelundupan manusia yang mengakibatkan kematian.

"Dalam semua kasus pelanggaran penyelundupan, polisi berhak menyadap ponsel tersangka penyelundup", tambah mendagri Faeser.

Pemerintah berada di bawah tekanan terhadap migrasi

Proposal undang.undang baru ini muncul, di saat pemerintahan koalisi yang berkuasa berada di bawah tekanan besar untuk mengatur dan mengurangi arus migrasi, karena jumlah kedatangan pencari suaka terus meningkat.

Kabinet Jerman pekan lalu menyetujui undang-undang yang dirancang untuk memudahkan pihak berwenang melakukan deportasi terhadap individu yang permintaan suakanya ditolak.

Undang-undang tersebut dikritik tajam oleh kelompok hak asasi manusia dan sayap pemuda Partai Hijau karena dianggap "tidak manusiawi".

Kanselir Jerman Olaf Scholz dijadwalkan mengadakan pertemuan dengan perdana menteri dari 16 negara bagian Jerman pada hari Senin (06/11) depan, di mana isu migrasi diperkirakan menjadi agenda utama.

Partai oposisi konservatif Kristen Demokrat, CDU, menang dalam beberapa pemilu negara bagian bulan lalu karena topik migrasi masih menjadi perhatian utama para pemilih.

Bagaimana peraturannya akan berubah?

Orang yang permohonan suakanya gagal tetapi karena berbagai alasan, misalnya sakit, tidak dapat dideportasi. Mereka dapat diberikan izin bekerja di masa depan, kata Faeser.

Mereka yang berasal dari negara yang dianggap sebagai "negara asal yang aman" dan tidak memiliki alasan untuk tinggal, atau menolak untuk mengungkapkan identitas mereka, tidak akan diizinkan untuk bekerja.

Ironisnya, ketika pemerintah Jerman berjuang mengatasi masalah tingginya arus kedatangan pencari suaka baru, pemerintah juga bergulat dengan masalah kekurangan tenaga kerja terampil.

Faeser mengatakan undang-undang yang disetujui oleh Kabinet Jerman pada hari Rabu kemarin itu penting agar masyarakat bisa mendapatkan pekerjaan lebih cepat.

"Hal ini terutama berkaitan dengan orang-orang yang sudah ada di sini, di mana kami pikir memasukkan mereka ke dunia kerja lebih awal karena alasan integrasi akan sangat membantu… dan tentu saja, hal ini akan membuat masyarakat setempat lebih menerima mereka, jika orang-orang yang datang ke sini juga bekerja," pungkasmya.

ap/as (ap,afp)


Ketua DPD Gerindra Sumatera Barat (Sumbar) Andre Rosiade mengungkapkan ada yang takut kalah menjelang Pilpres 2024. Pihak tersebut, kata Andre, terus menerus menyerang bakal pasangan calon Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming.

"Saya melihat setelah putusan MK, survei Pak Prabowo dan Gibran di nomor 1 terus. Diduga ada kubu yang takut kalah dan panik, sehingga ada kelompok, tokoh yang coba terus menyerang duet Prabowo-Gibran ini, mendowngrade secara sistematis," kata Andre Rosiade dalam keterangannya, Jumat (3/11/2023).

Andre menyebut Prabowo dan Gibran diserang isu-isu menyesatkan. Andre menyebut yang menyerang Prabowo-Gibran takut semisal kalah di 2024.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Ini menunjukkan bahwa mereka takut kalah, sehingga mengeluarkan isu-isu, menyebarkan hoax, menebarkan informasi yang sesat dan membuat keresahan di tengah masyarakat," kata Andre.

"Menurut saya ini orang yang takut kekalahan, kenapa mereka takut, karena diduga mereka punya masalah hukum di masa lalu, jadi diduga mereka ingin melindungi kasus hukum mereka di masa lalu, jadi diduga ada beban hukum di masa lalu," ujar Andre.

Anggota Komisi VI DPR RI itu menyebut pasca-putusan MK, survei Prabowo-Gibran masih baik. Dia menyebut survei tersebut membuat Prabowo-Gibran diserang terus menerus.

"Sehingga apapun yang terjadi Prabowo-Gibran harus diserang terus, apalagi survei setelah putusan MK Prabowo-Gibran unggul terus, ini politik yang kurang elok dan tidak etis, beda sekali dengan politik Pak Prabowo yang bicara hal-hal positif," imbuh Andre.

Lihat juga Video 'Gus Miftah Bantah soal Isu Bagi-bagi Uang ke Ponpes untuk Dukung Prabowo':

[Gambas:Video 20detik]


Anggota DPR RI Fraksi PDIP Masinton Pasaribu mengusulkan hak angket terhadap Mahkamah Konstitusi (MK) usai polemik putusan soal batas usia capres dan cawapres. Advokat LISAN bakal melaporkan Masinton terkait ucapan usulan angket tersebut ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR.

"Pada hari ini Jumat, tanggal 3 November 2023, pukul 14.00, Advokat LISAN akan melaporkan saudara Masinton Pasaribu ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) di Gedung Nusantara I Komplek DPR RI," kata tim Advokat LISAN Syahrizal Fahlevy dalam keterangannya, Jumat (3/11/2023).

Syahrizal menyebut pelaporan itu mempersoalkan penyampaian Masinton terkait usulan angket pada rapat paripurna beberapa hari lalu.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"(Laporan) terkait ucapannya tentang usulan hak angket terhadap Mahkamah Konstitusi pada sidang Paripurna DPR," ujar dia.

Usulan Masinton

Masinton Pasaribu diketahui mengusulkan hak angket terhadap MK. Masinton mengungkit putusan MK soal syarat capres dan cawapres dalam pertimbangan usulan angket tersebut.

Hal ini disampaikan Masinton di tengah Rapat Paripurna DPR di Gedung Nusantara II MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Selasa (31/10).

"Hukum dasar konstitusi adalah roh dan jiwa semangat sebuah bangsa, tapi apa hari ini yang terjadi? Kita malah mengalami satu tragedi konstitusi pasca terjadinya keputusan MK 16 Oktober lalu," kata Masinton.

"Ya, (keputusan MK) itu adalah tirani konstitusi," imbuh dia.

Masinton mengatakan interupsinya kali ini tidak ada sangkut pautnya dengan pasangan capres cawapres. Dia mengklaim tidak berdiri di atas kepentingan partai politik terkait protesnya ini.

"Saya berdiri di sini bukan atas kepentingan partai politik. Saya tidak bicara tentang calon presiden Saudara Anies dan Saudara Muhaimin Iskandar. Saya tidak bicara tentang Pak Ganjar dan Prof Mahfud," katanya.

Simak juga Video 'Mahfud Md Mempersilakan DPR Ajukan Hak Angket Terhadap MK':

[Gambas:Video 20detik]

Halaman 1 2 Selanjutnya


Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) menggelar sidang dugaan pelanggaran kode etik Ketua MK Anwar Usman dan para hakim konstitusi. Sidang hari terakhir ini diikuti 1 pelapor.

"Hari ini sidang terakhir ya. Nanti jam 10 Zico dan kita dengarkan mantan hakim MK (Dewa Palguna) yang lalu. Tapi sebelum itu, PADI. Saudara baru mengajukan laporan kemarin," kata Jimly di gedung MK, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, pada Jumat (3/1/2023).

Sidang dimulai pada pukul 09.10 WIB diikuti oleh Persatuan Advokat Demokrasi Indonesia (PADI). Ketua MKMK Jimly Asshiddiqie memimpin rapat tersebut. Perkara yang dihidangkan bernomor 21 MKMK/L/ARLTP/X/2023.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Nah nanti selesai seluruhnya tanggal 7 kita putuskan, perkara semuanya 21 laporan. Tapi nanti dalam putusan kita gabung, ada nomornya, ada registrasinya. Ada 9 hakim," imbuhnya.

Sebagaimana diketahui, MKMK sudah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah orang yang melaporkan terkait dugaan pelanggaran kode etik hakim konstitusi. MKMK juga telah memeriksa Anwar Usman dan hakim konstitusi lainnya yakni Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, Manahan Sitompul, Suhartoyo, Daniel Yusmic, Guntur Hamzah, dna Wahiduddin.

Mereka diperiksa soal putusan yang dibacakan pada 16 Oktober lalu, yakni putusan atas gugatan uji materi terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mengenai batas usia capres-cawapres. Sebagaimana diketahui, putusan itu memutuskan capres-cawapres usia di bawah 40 tahun bisa maju pilpres asalkan sudah punya pengalaman menjadi kepala daerah.

Simak juga Video 'Hasil Putusan MKMK Akan Diumumkan Selasa Pekan Depan':

[Gambas:Video 20detik]

Saksikan Live DetikPagi:


Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan kondisi perekonomian global terkini. Ketidakpastian disebut semakin meningkat tinggi hingga membuat ekonomi global diprediksi semakin melambat.

"Pertumbuhan ekonomi global melambat dengan adanya ketidakpastian yang meningkat tinggi, juga disertai divergensi pertumbuhan antar negara yang semakin melebar," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Kantor Bank Indonesia (BI), Jakarta, Jumat (3/11/2023).

Sebagai informasi, Dana Moneter Internasional (IMF) memperkirakan perekonomian global di 2023 mencapai 3% dan akan melambat menjadi 2,9% pada 2024.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Ekonomi AS pada 2023 masih menunjukkan pertumbuhan kuat ditopang konsumsi rumah tangga dan sektor jasa. Sementara itu, perekonomian China menunjukkan perlambatan dipengaruhi pelemahan konsumsi dan krisis di sektor properti," jelas Sri Mulyani.

Tekanan inflasi diperkirakan masih tinggi karena kenaikan harga energi dan pangan akibat eskalasi konflik geopolitik hingga adanya fenomena El Nino. Oleh karena itu, suku bunga moneter di negara-negara maju termasuk Fed Fund Rate (FFR) diperkirakan masih tetap berada pada level tinggi dalam jangka waktu yang lebih lama.

"Kenaikan suku bunga global diperkirakan akan diikuti dengan kenaikan yield obligasi tenor jangka panjang di negara-negara maju, khususnya obligasi pemerintah AS akibat peningkatan kebutuhan pembiayaan pemerintah AS dan adanya premi risiko jangka panjang. Perkembangan ini memicu aliran keluar dari modal asing dari emerging market ke negara-negara maju dan ini mendorong penguatan signifikan mata uang dolar AS terhadap berbagai mata uang dunia," jelasnya.

Kondisi Perekonomian Indonesia

KSSK memastikan situasi Indonesia terkendali meskipun kondisi ekonomi dunia penuh ketidakpastian. Stabilitas sistem keuangan pada kuartal III-2023 diklaim tetap terjaga di tengah meningkatnya ketidakpastian perekonomian dan pasar keuangan global.

"Perekonomian Indonesia diperkirakan tetap terjaga tumbuh baik dan berdaya tahan," ucap Sri Mulyani.

Bendahara Negara itu memperkirakan konsumsi swasta masih akan tumbuh kuat sejalan dengan indikator keyakinan konsumen yang masih tinggi, terkendalinya inflasi dan adanya aktivitas terkait penyelenggaraan Pemilu.

"Percepatan belanja APBN diharapkan juga dapat mendorong konsumsi pemerintah dan menjaga daya beli masyarakat. Investasi bangunan dan non bangunan memasuki tren peningkatan seiring dengan kemajuan penyelesaian proyek strategis nasional," ujar Sri Mulyani.

Aktivitas ekspor Indonesia diakui mengalami pelemahan sebagaimana dialami banyak negara sejalan dengan melemahnya perekonomian global. Meski begitu, pertumbuhan ekonomi Indonesia di 2023 diperkirakan tetap terjaga pada tingkat 5,1%.

"Perekonomian nasional ke depan diperkirakan masih tetap terjaga kuat," tegas Sri Mulyani.