Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) menerima kunjungan delegasi Pimpinan Aliansi Aksi Buruh Jakarta (AABJ), di Ruang Kerja Wakil Ketua MPR, Jakarta. Tujuan dari kunjungan AABJ diketahui untuk bersilaturahmi dan meminta pandangan tentang sikap para buruh terutama di Jakarta, terhadap tahun politik 2024.

Menanggapi hal tersebut, Hidayat mengapresiasi sikap konstruktif AABJ dan menegaskan Pemilu 2024 adalah representasi dan implementasi kedaulatan rakyat.

"Partisipasi rakyat termasuk buruh dalam ajang pesta demokrasi rakyat lima tahunan itu akan menentukan masa depan bangsa. Jadi, apapun pilihan rakyat termasuk para buruh di Jakarta ini adalah hak mereka yang harus dihormati dan diselamatkan," ujar Hidayat dalam keterangannya, Selasa (22/8/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Menurut Hidayat, hal yang juga harus diperhatikan oleh rakyat termasuk kaum buruh adalah menghindari saling fitnah dan menyebar hoaks untuk menjatuhkan lawan dengan cara yang tidak ksatria. Hal ini juga berlaku untuk para capres, cawapres, partai politik dan calon anggota DPR, DPD maupun kepala daerah yang akan maju dalam ajang kontestasi politik di 2024.

Dia menambahkan, buruh bisa mengingatkan hal itu agar para pihak mestinya lebih mengedepankan kontestasi kinerja, gagasan dan solusi atasi masalah-masalah, serta kepedulian akan masa depan bangsa dan negara.

"Juga jadikan ajang kontestasi Pemilu 2024 sebagai lahannya memupuk persatuan dan kesatuan bangsa. Jangan sampai hasil dari pemilu nanti malah membuat pilu. Satu lagi saya ingatkan, jangan sepelekan satu atau dua suara rakyat sebab sangat menentukan," imbuhnya.

Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) menerima kunjungan delegasi Pimpinan Aliansi Aksi Buruh Jakarta (AABJ) (Foto: MPR RI)

Wakil Majelis Syura PKS ini turut menceritakan dua suara yang sangat menentukan dirinya terpilih sebagai Ketua MPR RI di periode 2004-2009. Saat itu, pemilihan Pimpinan MPR yang digelar dalam Sidang Paripurna, di Gedung Parlemen, Jakarta, 2004 lalu terdiri dari dua paket calon Pimpinan MPR.

Paket A terdiri dari Sutjipto (FPDIP) sebagai ketua MPR dan Theo L Sambuaga (FPG), Sarwono Kusumaatmadja (DPD), dan Aida Ismeth (DPD) sebagai calon wakil ketua MPR. Sedangkan Paket B terdiri dari Hidayat Nur Wahid (FPKS) sebagai ketua MPR dan AM Fatwa (FPAN), Aksa Mahmud (DPD), dan Mooryati Soedibyo (DPD) sebagai wakil ketua MPR.

Berdasarkan hasil penghitungan suara, paket A memperoleh 324 suara dan paket B mendapat suara 326. Paket B menang tipis hanya selisih dua suara.

"Dari pengalaman saya itu, saya tegaskan sekali lagi satu suara rakyat saja sangatlah berharga dan bisa sangat menentukan. Apalagi suara kaum buruh yang jutaan itu. Jadi, janganlah salah pilih, jangan golput apalagi memilih karena uang. Sebab, suara rakyat termasuk buruh, akan sangat menentukan arah bangsa ini ke depan apakah menjadi lebih baik atau malah semakin terpuruk, hal yang harus kita hindari," jelasnya.

Sementara itu, Pimpinan delegasi yang juga Koordinator AABJ Suji Kartono mengatakan kepada HNW pihaknya akan bersikap positif menghadapi tahun politik yang kian dekat.

"Dari perbincangan dengan para elemen buruh yang menaungi buruh di Jakarta, kami menentukan sikap positif untuk menghadapi Pemilu 2024 nanti. Maka, untuk lebih menguatkan lagi sikap kami itu, terbentuklah AABJ ini untuk berkontribusi melakukan koreksi masalah dan hadirkan perubahan menuju Indonesia yang lebih baik, lebih maju dan makmur," pungkasnya.

Simak juga 'Alasan Jokowi Berkali-kali Ingatkan Jangan Salah Pilih Pemimpin':

[Gambas:Video 20detik]


Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo mengungkapkan Maluku merupakan bagian penting dalam proses panjang Bangsa Indonesia mengisi dan menata kemerdekaan. Dalam sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada 19 Agustus 1945, dicapai kesepakatan pembagian wilayah Indonesia dalam delapan bagian (provinsi). Salah satunya Maluku yang dipimpin Gubernur Johannes Latuharhary. Provinsi lainnya yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera, Borneo, Sulawesi, dan Sunda Kecil.

Sebelum kemerdekaan, Maluku juga memainkan peranan penting melalui Jong Ambon dengan tokoh utamanya Johanes Leimena yang ikut di dalam panitia Kongres Pemuda II. Menghasilkan Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928.

Kini di masa mengisi kemerdekaan, Maluku diberkahi berbagai kekayaan sumber daya alam. Potensi pertambangan antara lain Emas di Pulau Buru, Wetar, Ambon, Haruku, dan Pulau Romang. Mercuri di Pulau Damar, Perak di Pulau Romang, Logam Dasar di Pulau Haruku dan Nusalaut, Kuarsa di Pulau Buru, Minyak Bumi di Bula (Pulau Seram), Laut Banda, dan Kepulauan Aru. Serta cadangan minyak di Maluku Barat Daya, dan Mangan di Laut Banda.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Karena itu, tokoh Maluku sangat layak diberikan kesempatan menjadi bagian dalam kepemimpinan nasional, sebagai menteri maupun pejabat publik lainnya. Sehingga berbagai potensi kekayaan sumber daya alam di Maluku bisa dimanfaatkan sebesarnya untuk kemakmuran masyarakat Maluku," ujar Bamsoet dalam keterangannya, Selasa (22/8/2023).

Hal itu ia ungkapkan saat hadir dalam Kongres I Front Pemuda Muslim Maluku (FPMM), di Jakarta. Turut hadir antara lain, Ketua Umum FPMM Umar Kei, Gubernur Maluku Irjen Pol (Purn) Murad Ismail, Menteri Pemuda dan Olahraga RI Dito Ariotedjo, Wakil Ketua MPR RI Fadel Muhammad, Anggota Komisi III DPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali, Anggota Komisi III DPR RI sekaligus Sekretaris Jenderal PKS Aboe Bakar Al-Habsyi, Anggota DPD RI Fahira Idris, Sultan Tidore ke-37 Husain Alting Syah, serta Bupati Maluku Tenggara Muhammad Thaher Hanubun.

Bamsoet menjelaskan penyelenggaraan Kongres I FPMM menjadi inisiasi kolektif menggerakkan segenap pemikiran untuk melakukan konsolidasi pemuda-pemuda muslim Maluku sebagai bagian dari langkah-langkah kebangsaan menuju Indonesia Emas 2045. Mengingat perjalanan bangsa menuju Indonesia Emas tahun 2045 tidak hanya diwarnai semangat dan optimisme semata, melainkan juga realitas tantangan kebangsaan yang muncul dengan berbagai dimensinya.

"Karenanya, kejayaan menuju Indonesia Emas tahun 2045 harus dipersiapkan dari sekarang. Salah satu kunci utamanya adalah melalui pemahaman nilai kebangsaan. Karena itu, FPMM harus dapat menjadi bagian dalam mempelopori aktualisasi nilai-nilai kebangsaan dalam kehidupan sehari-sehari," jelas Bamsoet.

Ia menerangkan sebentar lagi bangsa Indonesia akan menghadapi Pemilu dan Pilkada Serentak 2024. Sebagai pesta demokrasi yang rutin diselenggarakan setiap lima tahunan, akan berlangsung anak-anak terbaik bangsa beradu ide dan gagasan terbaik untuk masyarakat, bangsa dan negara. Di pesta demokrasi itu pula akan didapatkan pemimpin dan wakil-wakil rakyat yang berpihak pada rakyat.

"Karenanya, Pemilu dan Pilkada Serentak tahun 2024 harus disambut dan dihadapi dengan penuh optimisme dan hati yang berbahagia. Semua komponen bangsa memiliki tanggungjawab besar dalam menjaga keutuhan dan persatuan bangsa," pungkas Bamsoet.

Simak juga 'Saat Bamsoet Puji Jokowi: Sangat Dicintai Rakyat, Nggak Ada Lawan':

[Gambas:Video 20detik]


Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menyebut dirinya bukan hanya ketua partai politik. Dia cerita punya peran lain yakni sebagai konsultan pernikahan.

"Saya ini ketua umum partai sekarang yang terbesar tapi saya ini seperti konsultan pernikahan lho, betul lho," ucap Megawati ketika pidato saat bertemu relawan di Pendopo Royal Ambarrukmo, Sleman, DIY, Selasa (22/8/2023).

Mega bilang sering didatangi kaum perempuan yang mengadu soal masalah rumah tangga. Padahal menurutnya, dirinya bukan siapa-siapa.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Sampai saya mikir sebetulnya saya ki sopo, ibu-ibu kalau udah dateng, dateng melihat saya glubak glubak glubak, iki ngopo to nerangin ae urung," ujarnya.

"Wes tak nengke, udah? Kalau udah diem puas sini duduk minum, kenapa? 'Ibu suami saya itu selingkuh'. Cobain kan kayak konsultan pernikahan to," sambung Megawati disambut sorak-sorai relawan pendukung Ganjar Pranowo yang hadir.

Menurut Megawati urusan rumah tangga seseorang pada dasarnya bukan ranahnya. Beda jika itu menyangkut urusan politik.

"Tak pikir mau urusanmu jadi DPR atau opo. Lha terus ngopo kalau suamimu selingkuh? 'Iya ibu bilang ama dia suruh balik sama saya gitu'. Lho-lho-lho, emangnya itu urusan saya, ku bilang gitu," bebernya.

Megawati lantas mendengarkan curhatan ibu tersebut yang meminta tolong karena takut dipukul suaminya yang selingkuh.

Ketua Dewan Pengarah BPIP itu lalu menyarankan agar keduanya bercerai.

"Ya gimana dong bu tolong dong, udah gitu kalau nggak nanti saya digaplok. Lho kamu kok digaplok mau, aku bilang, 'terus apa kalau ibu ini nyuruhnya'. Cerai, bener lho. Kamu punya harga diri aku bilang, kamu itu kok mau digituin, makanya udah, bener bu, cerai," katanya.

Presiden ke-5 Indonesia itu mewanti-wanti kaum laki-laki terutama para suami agar bisa mengurus istri dengan baik.

"Tolong ya bapak-bapak kalau bener-bener cinta ama ibu-ibu diurus baik-baik," tegasnya.

Saat Megawati Singgung Adanya Intimidasi Jelang Pemilu 2024


Wakil Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Aceh, Musannif, mundur dari partai berlambang kakbah tersebut setelah namanya dicoret dari bakal calon legislatif (bacaleg) DPR RI. Dia mengaku dicoret karena tidak mendukung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden.

"Saya mendapati kabar bahwa nama saya dicoret dikarenakan saya tidak mau menandatangani surat yang diajukan kepada saya tentang dukungan pencalonan capres yang diusung oleh PPP," kata Musannif kepada wartawan, Selasa (22/8/2023).

Musannif mengaku sudah mendaftarkan diri sebagai bacaleg DPR RI daerah pemilihan (dapil) I sesuai mekanisme yang berlaku. Dia juga telah menerima surat penugasan sebagai caleg dari PPP.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Tapi namanya disebut tidak muncul dalam Daftar Calon Sementara (DCS) yang dirilis KPU Pusat beberapa waktu lalu. Pria yang sudah 20 tahun bergabung dengan PPP itu mengaku pencoretan itu tidak pernah dikonfirmasikan ke dirinya.

"Padahal sebelumnya saya telah mendaftarkan diri saya langsung ke Kantor DPP PPP dan setelah itu juga langsung menjumpai Plt Ketum dan Sekjen dan semuanya menyatakan persetujuan secara lisan terhadap pendaftaran saya tersebut," ujar mantan anggota DPR Aceh itu.

Musannif mengaku telah menanyakan alasan namanya dicoret dari caleg namun hingga kini tidak ada jawaban dari DPP. Dia merasa mendapatkan perlakuan tidak adil sehingga memilih mundur dari partai tersebut.

"Saya butuh PPP tapi PPP tidak butuh saya lagi," sebut Musannif.

Diketahui, PPP resmi mengusung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden (capres) di Pilpres 2024. Hal itu diumumkan langsung oleh Plt Ketua Umum (Ketum) PPP Muhammad Mardiono.

Pengumuman berlangsung di kompleks kediaman Mardiono di Pakem, Sleman, hari ini. Tampak hadir Ketua Majelis Pertimbangan PPP Muhammad Romahurmuziy (Romy), fungsionaris PPP dari seluruh daerah, dan tamu undangan.

"Setelah melalui musyawarah dan diskusi mendalam, PPP memutuskan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden RI pada Pilpres 2024," kata Mardiono, Rabu (26/4) seperti dikutip dari detikJateng.

Optimis Pemilu 2024, PPP Gelar Pelatihan Saksi se-Indonesia


Peta dukungan capres dan cawapres dari partai-partai politik terus menjadi perbincangan publik. Usai PAN-Golkar-PKB menyatakan dukungan terhadap capres Partai Gerindra Prabowo Subianto pada Minggu (13/8), diskusi soal nama cawapres yang akan mendampingi Prabowo terus bergulir.

Partai Amanat Nasional (PAN) telah mengusulkan Erick Thohir sebagai bakal cawapres pendamping Prabowo. Alasan partai berlogo matahari putih itu memilih Erick karena merupakan teknokrat yang mengerti manajerial.

"Artinya bisa bekerja. Selama ini dipercaya Presiden. Get the things done. Ke depan kita butuh pemimpin nasional seperti itu. Cocok dampingi Pak Prabowo," ungkap Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dalam keterangan tertulis, Selasa (22/8/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Sebelumnya, dalam wawancara bersama salah satu stasiun TV, Menteri Perdagangan ini mengungkapkan dirinya memiliki kedekatan khusus sejak lama dengan Erick.

"Sudah seperti keluarga. Kami kenal lama sekali. Sebetulnya saya sangat dekat dengan kakaknya Pak Erick, sejak kami muda," ungkapnya.

Zulhas mengungkapkan PAN serius memperjuangkan nama Erick untuk menjadi cawapres. Di berbagai daerah, DPD dan DPW PAN juga menyuarakan hal yang sama.

"PAN partai rasional. Kader di bawah tahu sosok seperti apa yang terbaik nanti untuk memimpin republik ini," pungkas Zulhas.

Simak juga 'Kans Erick Cawapres Dinilai Potensial Jika Dipasangkan dengan Prabowo':

[Gambas:Video 20detik]


Presiden PKS Ahmad Syaikhu menanggapi soal pengandaian duet Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo di Pilpres seperti yang diungkap Ketua DPP PDIP Said Abdullah. Syaikhu mengatakan dinamika politik saat ini masih dinamis jadi kemungkinan apapun bisa terjadi.

"Masih mencari dinamika-dinamika satu sama lain. Jadi masih sangat mungkin terjadi pergeseran sampai pada saat nanti menjelang pendaftaran baru lah itu ketahuan akan saling mengunci dan final," kata Syaikhu di Badung, Bali, dilansir detikBali, Selasa (22/8/2023).

Menurutnya, partai-partai saat ini masih belum menetapkan secara final. Meski begitu, Syaikhu menegaskan Koalisi Perubahan yang mengusung Anies Baswedan sampai masih tetap solid.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ditanya soal opsi Sandiaga Uno dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk mendampingi Anies, Syaikhu juga mengatakan hal senada. Selama belum ada penetapan, nama-nama tersebut masih punya kemungkinan. Namun, keputusan final tetap ada di tangan Anies.

Sebelumnya, Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Said Abdullah berangan-angan Ganjar Pranowo berduet dengan Anies Baswedan di Pilpres 2024. Menurutnya, penggabungan kekuatan ini bisa saja terwujud dengan sejumlah faktor pendukungnya.

Baca selengkapnya di sini.

Simak juga 'NasDem soal Isu Duet Ganjar-Anies: Semua Kemungkinan Selalu Ada':

[Gambas:Video 20detik]


Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan bakal calon presiden (bacapres) PDIP Ganjar Pranowo menghadiri acara deklarasi dukungan relawan sore ini. Relawan yang menamai diri mereka Komunitas Intelektual Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) memberikan dukungan secara resmi kepada capres PDIP ini.

Pantauan detikcom di Royal Ambarukmo Yogyakarta, Jalan Laksda Adisutjipto No. 62, Selasa (22/8/2023), Megawati dan Ganjar tampak hadir ke lokasi menggunakan mobil listrik. Relawan yang menunggu menyambut dengan meriah.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ganjar tampak mengenakan batik bermotif cokelat. Sementara Megawati hadir dengan batik merahnya.

Pembacaan deklarasi diwakili oleh Professor Doktor Moch. Isnaeni dari Universitas Airlangga. Ia menyebut komunitas ini berasal dari berbagai latar belakang, termasuk alumni perguruan tinggi.

"Menyatakan mendukung kepada Saudara Haji Ganjar Pranowo sebagai capres RI pada Pemilu 2024 dan siap berjuang bersama-sama untuk memenangkannya dengan tulus dan sukarela dukungan ini kami berikan kepada saudara Ganjar Pranowo," ucap Isnaeni.

Ia menyebut, salah satu alasan mendukung Ganjar karena dinilai sebagai pemimpin yang berani tanpa membenci orang lain. Ia yakin Ganjar bisa mempertahankan keutuhan NKRI.

Berikut deklarasi lengkap relawan komunitas intelektual DIY:

Deklarasi dukungan untuk Ganjar Pranowo calon presiden RI pada Pemilu 2024

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, dengan ini kami Komunitas intelektual Daerah Istimewa Yogyakarta dan sekitarnya alumni perguruan tinggi dan seluruh sekolah di Yogyakarta dan sekitarnya, hingga warga masyarakat dan sekitarnya, yang berasal dari berbagai elemen bangsa menyatakan mendukung kepada saudara Haji Ganjar Pranowo sebagai calon presiden RI pada Pemilu 2024.

Dan siap berjuang bersama-sama untuk memenangkannya dengan tulus dan sukarela. Dukungan ini kami berikan kepada saudara Ganjar Pranowo karena Bapak adalah sosok pemimpin yang bernyali tanpa membenci, yang teguh mempertahankan NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 serta sosok pemimpin yang tak kenal lelah merawat keberagaman Indonesia semoga saudara Ganjar Pranowo dan kita semua senantiasa dilindungi Tuhan Yang Maha Esa.

Yogyakarta, 22 Agustus 2023

Kami pendukung Ganjar Pranowo

Simak juga 'Jawaban Prabowo, Ganjar dan Anies soal Tantangan Debat BEM UI':

[Gambas:Video 20detik]


Bakal calon presiden Anies Baswedan sudah bicara soal polusi udara dan solusinya. Kini ada Ganjar Pranowo yang menyinggung soal problem udara kotor. Apa solusi bakal capres PDIP itu untuk menyediakan udara bersih yang menjadi hak warga?

Ganjar yang merupakan Gubernur Jawa Tengah ini menyatakan polusi udara merupakan salah satu efek dari perubahan iklim atau climate change. Hal ini disampaikannya lewat akun Twitter-nya yang bercentang biru, Selasa (22/8/20230).

"Perubahan iklim benar-benar menjadi ancaman masa depan. Sekarang efeknya sudah mulai terasa, dari polusi udara hingga suhu global yang meningkat. Tentu ini akan menimbulkan dampak buruk bagi kehidupan," cuit Ganjar.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Solusi atas permasalahan itu (utamanya perubahan iklim) adalah menyelenggarakan Energi Baru Terbarukan (EBT). Dia mencontohkan perubahan solusi yang sudah dihadirkan di wilayahnya sendiri, Jawa Tengah.

"Jawa Tengah sudah menggunakan Energi Terbarukan dan berinovasi. Kami memulai dari bawah dengan mendorong Desa Mandiri Energi sejak 2013. Kami mengembangkan potensi energi desa untuk memenuhi kebutuhan energi desa itu sendiri," kata Ganjar.

Hadirnya Desa Mandiri Energi, kata Ganjar, disambut baik masyarakat. Saat ini sudah terdapat 2.369 Desa Mandiri Energi. Dia berterima kasih kepada masyarakat provinsinya yang konsisten mendukung pengembangan EBT. Kata dia, Jawa Tengah menjadi teladan nasional soal ini.

"Terima kasih pada masyarakat Jawa Tengah yg konsisten dan mendukung pengembangan EBT, sehingga kita menjadi percontohan pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) di tingkat nasional," kata dia.

Isu polusi udara mengemuka karena Jakarta, Ibu Kota Negara, dirundung masalah itu pada musim kemarau ini. Jakarta berkali-kali menjadi juara dunia atau peringkat teratas dalam hal polusi udara, berdasarkan IQAir, perusahaan teknologi kualitas udara yang berbasis di Swiss.

Bacapres lain, yakni Anies Baswedan juga sudah berkomentar mengenai masalah ini. Bedanya dari Ganjar, Anies menyebut masalah polusi udara bersal dari PLTU. Sebagaimana diketahui, PLTU ditenagai oleh batu bara.

Simak juga 'Cara Progresif Lawan Polusi Jakarta dengan Transportasi Umum':

[Gambas:Video 20detik]


Bacapres PDI Perjuangan Ganjar Pranowo dan Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani diagendakan orasi dalam satu panggung di Semarang. Orasi tersebut merupakan rangkaian acara apel pemenangan Pemilu 2024 DPD PDIP Jawa Tengah.

Acara tersebut bertajuk 'Konsolidasi Semangat untuk pemenangan Pileg dan Pilpres Ganjar Pranowo, Nyalakan Api Semangat 1 Komando 1 Barisan' dan digelar pada Jumat 25 Agustus, di Stadion Jatidiri, Semarang.

Sekretaris DPD PDIP Jateng, Sumanto menyebut Ganjar dan Puan dipastikan akan hadir. Sedangkan Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri akan menyapa secara virtual.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Mbak Puan dan Ganjar (akan orasi), Ibu Megawati nanti akan ada sapaan dari Ibu Megawati tapi lewat streaming," jelas Sumanto saat ditemui di kantornya, Jalan Brigjen Katamso, Semarang, Selasa (22/8/2023).

Selain itu, peserta juga akan dihibur oleh band NDX AKA, Once, dan Krisdayanti. Diperkirakan 33 ribu kader dan relawan akan hadir dalam acara tersebut.

"Hiburan ada NDX, Once yang terkonfirmasi dan Krisdayanti," tambahnya.

Acara itu akan dihadiri kader dan relawan PDIP, termasuk para bacaleg dari semua tingkatan. Pihaknya juga akan mengundang partai pendukung Ganjar.

"Yang hadir adalah seluruh DPC, PAC, kemudian juga ranting dan juga DPP, dan DPD, kemudian Pak Ganjar, dan juga dari DPR RI, dan juga ada relawan di situ, partai-partai pengusung ada PPP, kemudian Hanura, Perindo kami akan undang semuanya," jelasnya.

Sumanto menyebut acara itu digelar untuk menunjukkan kesiapan kader PDIP Jateng dalam Pemilu 2024. Dia menegaskan acara itu tak ada kaitannya dengan deklarasi relawan bacapres lain di Semarang.

"Udah rencananya sudah lama, waktunya saja yang baru kita lakukan, karena dulu konsolidasi di tingkat internal, ini internal sudah kita selesai baik itu pencalegan, dan hari ini besok tanggal 25 itu yang akan kita laksanakan," pungkasnya.


Ketua Umum (Ketum) PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri bicara soal heboh Budiman Sudjatmiko mendukung Prabowo Subianto sebagai bacapres. Megawati mengibaratkan fenomena itu sebagai politik berdansa.

"Nih kalau mau ditulis sama wartawan seperti kasus nih, Pak Budiman Sudjatmiko," kata Megawati dalam sambutannya di acara temu kader di Kantor DPD Yogyakarta, Selasa (22/8/2023).

Megawati mengaku sempat berdiskusi dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait situasi pemilu ke depan. Fenomena Budiman baru-baru ini disebutnya sebagai politik berdansa.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Jadi Pak Jokowi, setelah periode 1 begitu selesai periode 2. Jadi saya ini dipanggil ditanya 'Bu suasana nanti ketika akan pemilu kalau menurut Ibu suasananya seperti apa?'," kata Mega.

"Saya gampang aja, 'Pak, Bapak tahu nggak kalau orang berdansa?', 'Loh saya nanya urusan politik kok Ibu urusan berdansa'," sambungnya.

Menurutnya berdansa yang dimaksud yakni simbol dukungan secara sendiri, berdua ataupun secara beramai-ramai. Ia mencontohkan dari dansa itu, pasangan pun bisa berganti-ganti.

"Gampang Pak itu simbol, berdansa itu bisa sendiri, bisa duaan, bisa ramai-ramai, terus bisa slow motion, gerakannya pelan seperti Waltz, terus ada rumba yang ngoprek-ngoprek ngobrong, ada rock and roll, nanti kalau udah ganti-ganti pasangan, yang itu ganti sono, yang ini ganti sini. terus Beliau (Jokowi) sambil ketawa, 'Oh saya paham'," ujar Mega.

Mega mengingatkan kader tak perlu khawatir dengan situasi Pemilu mendatang. Ia meminta kader harus solid dan kerja keras ke akar rumput.

"Sekarang itu kan istilah saya, istilah perang udara liat survei, terus liat medsos, media, ya pencitraan, terus pembulian," kata Mega.

"Itu buat saya istilahnya di udara maka saya bilang perang udara. Nah, kalau kita tinggal urusannya satu solid, dua kerja keras, tidak ada jalan lain," pungkasnya.

Saat Megawati Singgung Adanya Intimidasi Jelang Pemilu 2024


Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Jawa Tengah (PDIP Jateng) bakal menggelar apel siaga pemenangan Ganjar Pranowo untuk Pilpres 2024 di Stadion Jatidiri, Semarang, pada Jumat (25/8) malam. Diperkirakan 33 ribu orang akan hadir.

"Tanggal 25 itu adalah apel siaga dalam rangka pemenangan pileg dan pilpres dengan judul 'Konsolidasi Semangat untuk Pemenangan Pileg dan Pilpres Ganjar Pranowo, Nyalakan Api Semangat 1 Komando 1 Barisan'," kata Sekretaris DPD PDIP Jateng, Sumanto saat ditemui di kantornya, Jalan Brigjen Katamso, Semarang, Selasa (22/8/2023).

Sekretaris DPD PDIP Jateng Sumanto di kantornya, Selasa (22/8/2023). Foto: Afzal Nur Iman/detikJateng

Dia menyebut 33 ribu orang diperkirakan hadir dalam acara tersebut. Selain kader PDIP, pihaknya juga mengundang relawan dan partai pendukung Ganjar yang lain.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"33 ribu orang. Juga ada relawan di situ, partai-partai pengusung, ada PPP, kemudian Hanura, Perindo kami akan undang semuanya, Mbak Puan akan hadir," lanjutnya.

Acara tersebut akan bertempat di Stadion Utama Jatidiri, Semarang. Sejumlah artis juga akan menghibur peserta yang datang.

Sumanto menyebut acara tersebut merupakan upaya mengonsolidasikan kader untuk menyambut tahun politik pada 2024. Ganjar juga sudah dikonfirmasi akan hadir dalam acara itu.

"Di situ nanti akan kita sampaikan bahwa kita sudah siap pemenangan Pak Ganjar," tambahnya.

Berapi-api! Ganjar Beberkan Program Kerja di Hadapan Ribuan Kader PDIP


Putri Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur) Yenny Wahid mengaku tengah mengatur waktu pertemuan dengan Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Yenny mengatakan kemungkinan pertemuan itu akan digelar awal September atau saat hari kelahiran Gus Dur.

"Iya insyaallah (akan bertemu dengan Prabowo), lagi diatur waktunya," kata Yenny di Kemenpora, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (22/8/2023).

Yenny mengaku sering berkomunikasi dengan Partai Gerindra. Dia pun menuturkan pertemuan akan dilakukan jika Prabowo dan dirinya sama-sama sudah berada di Tanah Air.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Diketahui, saat ini Prabowo tengah berada di Amerika Serikat. Sedangkan, Yenny mengaku akan berangkat ke Jepang, besok.

"Nggak dalam waktu dekat, Pak Prabowo lagi pergi. Saya besok berangkat ke Jepang, sampai akhir bulan. Jadi paling bulan September, tanggal-tanggal bagus," ujarnya.

Yenny lantas berseloroh jika bisa saja pertemuan berlangsung saat hari kelahiran Gus Dur, 7 September. Dia pun menawarkan para capres yang ingin mengambil momentum tersebut.

"Tanggal 7 September itu hari ulang tahunnya Gus Dur," ucap dia.

"Bagi capres kalau yang mau ngambil itu momen gitu ya, 7 September, hari ultah Gus Dur silahkan, tapi syaratnya ibu saya semoga bisa sih," sambungnya.

Lebih lanjut, Yenny berbicara soal Gus Dur yang pernah berkata Prabowo satu-satunya orang yang ikhlas untuk Indonesia. Menurutnya, masyarakat Indonesia dapat menilai sendiri.

"Gus Dur memang pernah mengatakan itu. Dan bisa dilihat bahwa masyarakat juga bisa melihat videonya bahwa Mas Prabowo ini orangnya ikhlas," tuturnya.

Prabowo Antar Sinta Nuriyah Usai Sidang Tahunan 2023

Prabowo Subianto sebelumnya mengungkapkan isi pembicaraannya dengan Yenny Wahid saat mengantarkan Sinta Nuriyah Wahid ke mobil usai Sidang Tahunan MPR/DPR/DPD RI. Prabowo mengaku ingin bertemu lagi dengan Yenny.

"Mau ketemu lagi," kata Prabowo kepada wartawan di Kompleks DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8/2023). Prabowo menjawab pertanyaan terkait isi pembicaraannya dengan Yenny.

Saat ditanyakan kapan pertemuan itu bakal dilakukan, Prabowo mengatakan hal itu tengah dibahas.

"Sedang dibicarakan," sambung dia.

Momen Prabowo mengantar Sinta Nuriyah Wahid sampai ke mobil terjadi setelah acara Sidang Tahunan MPR RI usai. Dalam kesempatan itu, Prabowo juga sempat mencium tangan Sinta Nuriyah Wahid.

Simak juga 'Yenny Wahid dan Prabowo Bertemu di Istana, Janji Akan Ketemu Lagi':

[Gambas:Video 20detik]


Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri memberikan arahan kepada kader-kader PDIP DIY untuk menyukseskan Pemilu 2024. Megawati bahkan meminta kadernya mundur jika tak mau bekerja dan turun ke masyarakat.

Megawati mengibaratkan pertarungan politik saat ini ibarat 'perang udara', yang artinya banyak politikus yang menggunakan pencitraan di sosial media. Ia meminta kepada kadernya untuk tetap solid dan bekerja keras guna menghadapi itu.

"Istilah saya perang udara, lihat survei, lihat medsos, media, pencitraan, terus pembulian, terus saya sering mikir gini, ini media piye to ya kok keblabasan. Kayaknya sudah tidak Pancasilais lagi di media kita," ujar Mega di Kantor DPD PDIP DIY, Selasa (22/8/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kalau kita tinggal satu, solid; dua, kerja keras, tidak ada hal lain," tegasnya.

Megawati juga menegaskan kepada para kader-kadernya yang akan bertarung pada Pemilu 2024 untuk turun bekerja atau mundur sebagai kader.

"Siapa yang malas turun? Ngaku wae (saja). Saya suruh mundur, betul. Masih ada yang mau masuk, jangan sombong lho," tegas Presiden ke-5 Indonesia tersebut.

Ia juga menegaskan kepada kadernya untuk tidak melakukan black campaign atau menggunakan uang dalam kampanye.

"Sekarang ada pengalaman, 1 tahun sebelumnya, sebelum pilkada itu masyarakat diduitin bisa 800 (ribu) bisa 1 juta, gila dong, darimana duitnya pasti dari korupsi," beber Mega.

"Kalau yang nerima KTP diminta difoto kayak sudah 'dipegang' awas lho kalian. Ibu kan pernah ngomong jangan joki-jokian, ini tarungnya nggak bisa joki-jokian nggak bisa pakai duit," tutupnya.

Diisukan Jadi Ketum PDIP, Jokowi: Saya Mau Pensiun, Pulang ke Solo


Putri Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur) Yenny Wahid mengungkap isi pembicaraan saat bertemu bacapres PDIP Ganjar Pranowo di kediaman Gus Dur, Ciganjur, Jakarta Selatan. Yenny mengaku ada pembahasan terkait Pilpres dalam pertemuan itu.

"Terkait apa? Menurut saya pasti terkait dengan Pilpres," kata Yenny, di Kemenpora, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (22/8/2023). Yenny menjawab pertanyaan saat bertemu Ganjar apa saja yang dibahas.

Ketika ditanya lagi apakah ada tawaran dari Ganjar untuk menjadi cawapres, Yenny sempat mengakui ada tawaran itu. Namun, Yenny menuturkan saat pertemuan itu tidak membahas politik praktis.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Ada permintaan (jadi cawapres), pastinya," ujar dia.

"Kita nggak bicara politik praktis waktu itu karena di depan ibu saya, kalau di depan ibu saya kita tidak bicara politik praktis, pasti suasana kemasyarakatan, politik kebangsaan, jadi nggak ada bicara soal politik praktis," sambungnya.

Diketahui, Ganjar menyambangi kediaman Sinta Nuriyah Wahid di kawasan Ciganjur, Jakarta Selatan, Minggu (13/8) malam. Ganjar memakai peci hitam dan batik lengan panjang.

Sinta mengenakan pakaian berwarna kuning. Sedangkan Yenny memakai jaket putih dan baju berwarna pink.

Sementara itu, Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah menyebut kalau Yenny Wahid masuk bursa bacawapres Ganjar. Hal yang samma juga pernah dikatakan Ketua DPP PDIP Puan Maharani.

"Lagi-lagi kan bagi PDI Perjuangan kerja sama politik itu dasarnya harus kesukarelaan. Harus kesukarelaan tidak boleh ada paksaan, apalagi ada ancaman, dan lain sebagainya," kata Basarah di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (14/8/2023).

Basarah mulanya menjawab wanti-wanti PPP jika Sandiaga tak jadi cawapres Ganjar. Ia menyebut setiap tindakan perlu dikomunikasikan.

"Karena kalau sebuah kerja sama politik itu landasannya bukan kesukarelaan, ya tentu perjalanannya akan semakin sulit," ujar Basarah.

Ia menyebut beberapa nama kandidat cawapres Ganjar. Mulai dari nama Sandiaga Uno, Mahfud Md, Yenny Wahid, Andika Perkasa hingga Erick Thohir.

"Tapi sekali lagi, semua cawapres yang muncul di permukaan publik mau Pak Sandiaga Uno, mau Pak Mahfud MD, kemudian sekarang Mbak Puan ada menyebut Mbak Yenny Wahid, ada mantan Panglima TNI (Purn) Jenderal Andika Perkasa, kemudian ada Pak Erick Thohir dan banyak lagi," ungkapnya.

Simak juga 'Ganjar Ungkap Kedekatan dengan Yenny Wahid dan Keluarga Gus Dur':

[Gambas:Video 20detik]


Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menanggapi hasil survei Litbang Kompas tentang elektabilitas tertinggi sebagai Bacawapres.

Dalam survei pada Agustus 2023, Ridwan Kamil ada di urutan pertama dengan angka 8,4 persen, diikuti Menparekraf RI Sandiaga Uno dengan 8,2 persen dan Menteri BUMN Erick Thohir dengan 8,0 persen.

Hasil survei itu ditanggapi positif oleh Ridwan Kamil, bahkan orang nomor satu di Jabar ini tersenyum saat disinggung wartawan terkait elektabilitasnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Kang Emil sapaan karibnya mengatakan, jika dia mengapresiasi Kompas sebagai lembaga survei.

"Ya, itu sama aja, konsisten di Kompas mah, saya apresiasi," kata Kang Emil kepada wartawan di Graha Siliwangi, Bandung, Selasa (22/8/2023).

Ia berujar, jika hasil survei itu menunjukkan opini dari masyarakat. "Menunjukkan pada konsistensi masyarakat," ucapnya dengan percaya diri.

Golkar Tetap Dukung Airlangga Hartato

Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat Ace Hasan Syadzily mengatakan, hingga sekarang partai berlambang pohon beringin ini masih konsisten untuk mengusulkan nama Ketua Umum Airlangga Hartarto untuk mendampingi Prabowo Subianto.

Seperti diketahui, saat ini Golkar telah bergabung dengan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) untuk mengusung Prabowo Subianto sebagai bakal capres Pemilu 2024 bersama Gerindra, PAN dan PKB.

"Partai Golkar masih konsisten dengan mengajukan nama Pak Airlangga Hartarto sebagai calon wakil Presiden kepada Pak Prabowo Subianto," kata Ace saat dikonfirmasi detikJabar.

Ace menuturkan, terkait nama-nama Bacawapres yang memiliki tingkat elektabilitas tinggi, akan berpeluang memenangkan Pilpres 2024 jika disandingkan dengan Capres yang juga punya tingkat elektabilitas tinggi.

"Soal bacawapres yang elektabilitasnya tinggi, berdasarkan pengamalan dari Pilpres beberapa kali, siapapun yang dipasangkan dengan Capres yang memiliki elektabilitas yang tinggi, sangat berpeluang untuk memenangkan Pilpres 2024," jelasnya.


Enam kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengundurkan diri buntut kedatangan bacapres Gerindra Prabowo Subianto ke Kantor DPP PSI beberapa waktu lalu. Keenam kader ini merasa patah hati karena PSI membuka ruang mendukung Prabowo di Pilpres 2024.

Pengunduran diri itu diumumkan secara terbuka lewat konferensi pers di Bakoel Koffie, Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (22/8/2023). Adapun sejumlah kader yang mundur ialah bacaleg DPR RI dapil Jawa Tengah VIII M. Afthon Lubbi, bacaleg DPR RI dapil NTB II, bacaleg DPRD Kota Bekasi III Lis Sektiyawanti, bacaleg DPRD DKI Jakarta I Darma Munir, Tulus Borisman, Alfonsus Simbolon.

"Kami pada sore hari ini ingin menyatakan sikap dan pernyataan untuk mengundurkan diri dari pencalegan Partai Solidaritas Indonesia dan keluar dari keanggotaan partai," ujar Afthon.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Afthon mengaku pihaknya merasa patah hati karena PSI 'bermain mata' dengan Prabowo. Padahal, kata Afthon, PSI sudah mendeklarasikan dukungannya untuk mengusung Ganjar Pranowo di 2024.

"Hal ini kami dasarkan oleh beberapa alasan. Pertama karena ketidakadaan atau ketidaktegasan sikap dari DPP PSI untuk tidak mendukung Prabowo Subianto. Kami tidak sepakat dan kami tidak sudi PSI menerima kedatangan Prabowo Subianto. Kami tidak pernah diajak berdiskusi dan tidak ada informasi kepada kami. Alasan ini adalah alasan ideologis kami, kami masuk PSI karena kami jatuh cinta kepada partai ini. Partai ini adalah partai yang ideologis, anti intoleransi, anti ekstrimisme, dan anti radikalisme," terang Afthons.

"Ternyata kami patah hati kepada sikap DPP PSI yang mulai bermain mata dengan Prabowo Subianto. Tentunya kami dari awal memilih PSI karena PSI melalui rembuk nasional, rembuk rakyat sudah mendukung Ganjar Pranowo," imbuhnya.

Terlebih, bagi Afthon, Prabowo memiliki rekam jejak pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang belum terselesaikan hingga kini. Oleh sebab itu, Afthon tak terima dengan kemesraan antara PSI dengan Prabowo.

"Bagi saya, Prabowo itu sudah mempunyai rekam jejak pelanggaran Hak Asasi Manusia yang belum jelas sampai sekarang karena para korban tragedi '98, tragedi penculikan itu masih mencari, masih memohon agar pemerintah memberikan keadilan dan menghukum pelaku penculikan aktivis '98. Sampai saat ini para keluarga korban masih mencari keadilan," ungkapnya.

Selain itu, Afthon juga menilai pernyataan bacaleg PSI Ade Armando yang sering dilontarkan di media sosial sangat merugikan pihaknya. Namun, Afthon tak merinci pernyataan Ade yang dimaksud.

"Kedua adalah karena pernyataan-pernyataan dan sikap senior kami di PSI, Bang Ade Armando, yang pernyataan tersebut sering dilancarkan di sosial media yang bagi kami, di daerah, itu sangat merugikan kami untuk mensosialisasikan Ganjar Pranowo," tuturnya.

"Ini adalah suara hati kami yang kami dengarkan sendiri dari masyarakat calon pemilih daerah yang mempertanyakan sikap PSI di Pusat. Jadi kami merasa rugi, di daerah, di akar rumput, kami bahu-membahu untuk mengenalkan Ganjar Pranowo kepada masyarakat," lanjut Afthon.

Lebih lanjut, Afthon menyebut pihaknya juga bakal mengembalikan dana yang diberikan PSI untuk proses pencalegan.

"Selanjutnya, kami akan menyampaikan kepada DPP PSI, kami akan mengembalikan dana yang diberikan oleh DPP kepada kami untuk mengurusi berkas-bekas proses pencalegan yang sudah ditransfer kepada kami, kami akan kembalikan semua itu," tuturnya.


Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menyebut video ajakan mendukung Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 dibuat saat di sekolah partai. Gibran menegaskan ikut arahan partai.

Gibran mengatakan video tersebut sejak sejak lama saat mengikuti sekolah partai. "Sudah lama itu (video) pada sekolah partai," kata Gibran di Balai Kota Solo, dilansir detikJateng, Selasa (22/8/2023).

Gibran mengatakan pembuatan video tersebut merupakan instruksi dari partai dan yang membuat bukan hanya dirinya. Menurutnya, semua yang hadir di sekolah partai membuat video tersebut.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Semua yang mengikuti sekolah partai kemarin membuat video, baru dikeluarin kemarin," ujarnya.

Saat ditanya apakah dirinya menjadi jurkam Ganjar, Gibran mengaku belum ada arahan apapun. Dia mengatakan video itu hanya sebatas ajakan.

"Nggak, jurkam apa? Belum ada arahan, belum ada arahan untuk membentuk tim seperti apa, belum diajak bicara, itu (video) ajakan aja," ungkapnya.

Ditanya mengenai durasi video dirinya yang lebih pendek dibanding video Bobby Nasution, Gibran menegaskan yang terpenting pesannya tersampaikan kepada masyarakat.

Lebih lanjut, terkait apakah video tersebut melanggar aturan di Bawaslu, Gibran meminta untuk menanyakan langsung ke DPP.

"Ya itu kan video lama, saya tidak tahu kapan dikeluarkan kalau masalah itu tanya DPP. Ya silakan (sosialisasi)," tuturnya.

Mengenai apakah video ajakan mendukung Ganjar bisa menjadi bahan kampanye, Gibran mengikuti aturan DPP pusat. Gibran berbicara soal tugasnya disuruh-suruh saja.

"Saya mengikuti arahan pusat, arahan dari DPP itu aja. Saya kan tugasnya disuruh-suruh saja," kata Gibran.

Baca selengkapnya di sini.

Simak Video 'PDIP Posting Video Ajakan Gibran-Bobby untuk Pilih Ganjar Pranowo':

[Gambas:Video 20detik]


Putri Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur) Yenny Wahid merespons Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka yang menilai dirinya merupakan sosok bacawapres terkuat. Yenny balik menilai Gibran sebagai bacawapres terkuat.

"Kalau menurut saya Mas Gibran. Mas Gibran yang terkuat. Jadi Mas Gibran sosok anak muda yang punya potensi," kata Yenny di Kemenpora, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (22/8/2023).

Hal itu, kata Yenny Wahid, terbukti dari para capres yang menginginkan Gibran menjadi pendampingnya. Dia pun mengaku akan mendukung Gibran.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Sekarang aja semua partai ketika ditanya dan semua capres ditanya menyatakan siap kalau Mas Gibran mau mendampingi. Jadi justru saya mendukung Mas Gibran," ujarnya.

Ketika ditanya perihal namanya yang masuk ke daftar kandidat cawapres Ganjar Pranowo, Yenny pun menjawabnya dengan candaan. Yenny berkelakar akan mendaftar bersama Gibran jika namanya masuk cawapres PDI Perjuangan.

"Nanti kalau saya masuk bacawapres PDIP, saya berdua sama Mas Gibran daftarnya. Karena Mas Gibran juga masuk ha-ha-ha. Ngambil formulirnya bareng nanti," tutur dia.

Meski begitu, Yenny mengaku siap menjadi cawapres. Menurutnya, sebagai bangsa Indonesia harus siap untuk bekerja demi Indonesia.

"Siap jadi cawapres, siap nggak jadi cawapres? Nah, siap dua-duanya, harus siap dua-duanya. Siap untuk bekerja di dalam sistem maupun tetap bekerja untuk Indonesia di luar sistem," paparnya.

Sebelumnya, Gibran menilai Yenny merupakan sosok bacawapres terkuat. Hal tersebut dikatakan Gibran melalui akun X (Twitter) usai Yenny mengunggah foto dirinya mengenakan baju 'petugas Parkir'.

Dilansir detikJateng, awalnya Yenny mengunggah foto Gibran yang memakai baju 'petugas Parkir' saat menghadiri acara pawai pembangunan, Jumat (18/8) lalu. Foto yang memperlihatkan punggung Gibran itu diberi keterangan oleh Yenny.

"Ternyata petugas parkir...Kirain petugas par.... Colek @gibran_tweet," cuit Yenny Wahid melalui akun pribadinya @yennywahid seperti dilihat, Minggu (20/8/2023).

"Siap. Mohon arahan bu wakil presiden 🙏," balas Gibran pada cuitan Yenny itu.

Terpisah, Gibran menyebut Yenny Wahid memang merupakan calon terkuat cawapres.

"Mbak Yenny, heeh, iya Mbak Yenny, calon terkuat cawapres, Mbak Yenny," kata Gibran.

Simak juga 'Saat Yenny Wahid dan Prabowo Bertemu di Istana, Janji Akan Ketemu Lagi':

[Gambas:Video 20detik]


Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyinggung elektabiltas bacapres Ganjar Pranowo yang naik pada hasil survei. Ia menyebut di tengah gempuran koalisi partai lain, elektabilitas Ganjar justru naik.

Hal itu disampaikan Hasto dalam sambutannya di kantor DPD PDIP Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Selasa (22/8/2023). Hasto menyinggung hasil survei Ganjar Pranowo yang baru-baru ini positif.

"Jadi di tengah-tengah dikeroyok, survei terakhir, rebound," kata Hasto dikutip dari detikNews, Selasa (22/8/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Diketahui, berdasarkan Survei Litbang Kompas yang dilakukan secara periodik melalui wawancara tatap muka mulai 27 Juli hingga 7 Agustus 2023, dilihat Senin (21/8/2023), responden dalam survei ini sebanyak 1.364 yang dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan bertingkat di 38 provinsi se-Indonesia. Adapun tingkat kepercayaannya 95 persen dengan margin of error ± 2,65 persen.

Dalam survei Litbang Kompas, simulasi bacapres menunjukkan Ganjar Pranowo mendapatkan elektabilitas 31,8%, selanjutnya Prabowo 27,8 %, dan Anies 15,6%. Ketiga nama ini merupakan kandidat terkuat untuk maju Pilpres 2024.

Sebelum menyinggung hasil survei, Hasto awalnya berbicara soal pembangunan Kantor DPD PDIP DIY yang disebutnya dipersembahkan untuk Ketum Megawati Soekarnoputri.

Hasto mulanya menyampaikan sejarah berdirinya kantor baru DPD PDIP DIY. Ia menyebut pembangunan kantor ini berawal dari pertanyaan Megawati ketika gempa Palu.

"Jadi ceritanya saat itu, ketika gempa di Palu, Ibu Mega mengatakan coba dicek di Jakarta, bangunan-bangunan di Jakarta apakah sudah didesain tahan gempa. Maka lalu kami berpikir DPP kalau Jakarta ada gempa, kita harus punya sama seperti Bung Karno ketika dulu Ibu Kota dalam keadaan darurat, pindah ke kota revolusi Yogyakarta ini," ujar Hasto.

Dari sana timnya membuat Kantor DPD yang bisa mendukung faktor tersebut. Ia menyebut Kantor DPD PDIP DIY sudah disiapkan untuk Presiden ke-5 RI ini.

"Maka akhirnya kita juga punya Kantor DPD partai yang dalam kondisi khusus bisa juga dipakai oleh Ibu Ketua Umum maka ada tadi Mas Nur (Nuryadi) Ketua DPD sudah menunjukkan ruangan Ibu Ketua Umum. Nah untuk itu Ibu Ketua Umum, ini semua dari kader partai," ucap Hasto.

"Semua bersemangat, kantor ini sesuai arahan Ibu menjadi rumah kebudayaan menjadi rumah rakyat, di sini sering dipakai untuk kerja sama dengan para budayawan Indonesia pameran lukisan, hadir juga Bapak Ganjar Pranowo capres kita, tepuk tangan yang meriah," sambungnya.

Besok, PDIP Umumkan Cawapres Ganjar Pranowo!


Kejaksaan Agung (Kejagung) merespons kritik ICW terkait kebijakan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin yang meminta jajarannya menunda pengusutan laporan kasus korupsi yang melibatkan capres, cawapres, caleg, hingga calon kepala daerah sampai tahapan Pemilu 2024 selesai. Kejagung menilai pihaknya menunda pengusutan kasus, bukan berarti menghentikan kasus.

"Ini hanya menunda proses, bukan menghentikan, sehingga pelaksanaan pemilu tidak terganggu karena proses hukum dan terjaga pemilu yang jurdil dan tepercaya oleh masyarakat. Jika penetapan pemenang sudah selesai, proses pemeriksaan akan dilanjutkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku," kata Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana dalam keterangannya, Selasa (22/8/2023).

Kejagung menyebut penundaan pemanggilan calon peserta pemilu dilakukan agar tidak dianggap mengkriminalisasi. Sebab, dalam setiap perhelatan pemilu, sering kali ada serangan black campaign.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Karena setiap ada perhelatan pemilu, sering sekali dijadikan bahan untuk black campaign. Kita tidak mau itu terjadi, harus cermat dan teliti dalam hal ini," kata Ketut.

"Pemanggilan-pemanggilan yang kita lakukan terhadap para calon peserta dijadikan ajang untuk memberikan stigma negatif. Kita tidak mau memberikan opini negatif, sementara laporan dimaksud belum tentu mengandung kebenaran," ujarnya.

Ketut mengatakan kebijakan menunda pemeriksaan atau pengusutan kasus korupsi terhadap calon kepala daerah peserta pemilu bukan baru-baru ini dilakukan. Sebelumnya juga pernah diterapkan pada penyelenggaraan Pilkada 2019. Hal itu dilakukan dengan tujuan jangan sampai dijadikan sebagai alat kepentingan bagi kelompok mana pun yang dapat mempengaruhi dan mencederai proses pemilihan kepala daerah.

Kemudian menjelang Pemilu 2024, Kejaksaan kembali mengeluarkan kebijakan yang sama. Kejagung menyebut hal itu dilakukan agar penegakan hukum yang profesional, objektif, dan dipercaya publik.

"Semata-mata menjaga independensi atau netralitas aparatur kejaksaan sampai di tingkat bawah yang ditujukan kepada calon peserta pemilu baik legislatif maupun eksekutif," ujarnya.

Selain itu, tujuan kebijakan penundaan pemanggilan calon peserta pemilu itu untuk menjaga marwah kejaksaan. Serta agar penegakan hukum tidak digunakan kepentingan politik tertentu, seperti black campaign.

"Di tengah pesta demokratisasi, kita tidak ingin membuat kegaduhan proses pemilu atau mengganggu proses pemilu yang sedang berjalan, semata-mata turut serta menyukseskan Pemilu 2024," katanya.

Sebelumnya, ICW mengkritik kebijakan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin yang meminta jajarannya menunda pengusutan laporan kasus korupsi yang melibatkan capres, cawapres, caleg, hingga calon kepala daerah sampai tahapan Pemilu 2024 selesai. ICW juga mengkritik Menko Polhukam Mahfud Md yang mendukung pernyataan Jaksa Agung.

"Pernyataan Jaksa Agung mengenai penundaan pemeriksaan indikasi tindak pidana korupsi calon presiden, wakil presiden, anggota legislatif, maupun kepala daerah jelang Pemilu 2024 jelas tidak berdasar hukum dan sangat menyesatkan," kata peneliti ICW Kurnia Ramadhana kepada wartawan, Selasa (22/8/2023).

ICW menyebut, di dalam peraturan perundang-undangan, di Indonesia tidak mengenal adanya penundaan karena alasan apa pun, terlebih pemilu. Selain itu, ICW menilai kebijakan Jaksa Agung tersebut melanggar hak masyarakat yang menginginkan calon pemimpin yang bersih.

"Mestinya sebagai seorang Jaksa Agung, pimpinan tertinggi lembaga penegak hukum, ia memahami bahwa setiap tingkatan proses hukum memiliki tolak ukur yang jelas. Misalnya, jika naik ke tingkat penyidikan, maka penyidik harus memiliki bukti permulaan yang cukup atau minimal dua alat bukti," kata Kurnia.

Simak juga 'Saat Maqdir Klaim Uang Rp 27 Miliar untuk Kepentingan Irwan di Kasus BTS':

[Gambas:Video 20detik]


Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI) menantang para bakal calon presiden (bacapres) untuk debat terbuka di kampus. Tantangan itu pun direspons oleh bacapres dari Partai Nasdem Anies Baswedan.

Anies pun menyanggupi tantangan debat tersebut. Ia juga langsung menanyakan kapan waktunya debat terbuka tersebut. Hal itu diungkapkan Anies usai menghadiri acara Jambore DPW Partai Nasdem se-Jateng di Baturraden, Kabupaten Banyumas.

"Ayok, malah saya mau tanya, kapan? Wis wayahe, wis wayahe (sudah waktunya, sudah waktunya)," kata Anies, dilansir detikJateng, Selasa (22/8/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Sebelumnya, BEM UI menantang para bacapres berdebat di lingkungan kampus. Menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menetapkan peserta pemilu bisa hadir di kampus dengan sejumlah aturan.

Putusan yang diketok 15 Agustus 2023 itu, menetapkan kampanye di tempat ibadah dilarang total. Sementara di tempat pendidikan dan fasilitas pemerintah dapat dilakukan tanpa atribut kampanye dan atas undangan pihak yang bertanggungjawab.

Sebelumnya, Capres dari PDIP Ganjar Pranowo juga merespons tantangan tersebut. Ia menjawab singkat siap menerima tantangan tersebut.

"Ya nanti kita debat. Terima kasih ya," kata Ganjar di Taman Lumbini Candi Borobudur, dilansir detikJateng, Selasa (22/8/2023).

Namun dalam kesempatan lain, saat hadir sebagai Ketum Kagama di UGM dalam acara pembekalan calon wisudawan program sarjana dan diploma periode Agustus 2023, Ganjar menjawab berbeda. Ia mempertanyakan debat apa yang hendak dilakukan dan meminta BEM UI agar bersabar.

"Debat opo? Sabar wong belum apa-apa kok debat. Sabar," ucap Ganjar, dilansir detikJogja, Selasa (22/8/2023).


Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan sejumlah nama untuk menjadi pihak terkait di sidang gugatan usia capres/cawapres. Pemerintah urung menghadirkan ahli di sidang itu.

"Selanjutnya, ada permohonan pengajuan sebagai Pihak Terkait pada perkara ini, ada tiga, di antaranya Evi Anggita Rahma dkk; Raihan Fiki, dan Oktavianus. Atas ketiga permohonan dari tiga pihak ini sebagai Pihak Terkait, majelis sudah bermusyawarah bahwa keterangannya akan didengar pada sidang yang akan datang. Dan apabila ingin mengajukan ahli/saksi bisa tertulis," kata Ketua MK Anwar Usman dalam sidang yang disiarkan YouTube MK, Selasa (22/8/2023).

Hal itu disampaikan dalam sidang lanjutan atas permohonan Partai Solidaritas Indonesia (PSI), sejumlah kepala daerah, dan Partai Garuda. Sejatinya agenda sidang akan mendengarkan keterangan ahli Fakultas Hukum Universitas Islam As-Syafiiyah, Abdul Chair Ramadan. Tapi Abdul Chair Ramadan menyurati bila keterangan cukup dengan keterangan tertulis. Adapun pihak pemerintah mengurungkan menghadirkan ahli di perkara itu,

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Sedangkan untuk jadwal kegiatan mendatang akan disampaikan Kepaniteraan MK melalui surat panggilan dan sekaligus dengan agenda sidang mendengarkan keterangan Pihak Terkait ini," ucap Anwar Usman.

Gugatan itu terkait Pasal 169 huruf q UU Pemilu yang menyatakan:

Persyaratan menjadi calon presiden dan calon wakil presiden adalah berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun.

Pemohon meminta syaratnya diubah menjadi minimal usia 35 tahun atau pernah jadi kepala daerah.

Belakangan, muncul gugatan 'tandingan', yaitu gugatan yang meminta syarat usia maksimal capres/cawapres maksimal 70 tahun, sebagaimana diajukan oleh Aliansi 98 Pengacara Pengawal Demokrasi dan HAM. Selain meminta usia capres/cawapres dibatasi maksimal 70 tahun, aliansi ini meminta pengaturan syarat capres/cawapres lainnya, yaitu:

Tidak pernah melakukan kekerasan dan/atau menjadi bagian orang atau kelompok orang yang melakukan pelanggaran HAM berat, penculikan aktivis, penghilangan orang secara paksa serta terlibat atau menjadi bagian orang atau kelompok orang yang melakukan pelanggaran HAM dari peristiwa pelanggaran HAM 1998.

"Kami meminta dan ingin memastikan negara hadir pada pemilu tahun 2024 untuk secara aktif dan responsif mencegah masuknya calon Presiden dan/atau Wakil Presiden yang memiliki rekam jejak pernah melakukan kekerasan dan/atau menjadi bagian orang atau kelompok orang yang melakukan pelanggaran HAM berat, penculikan aktivis, penghilangan orang secara paksa serta terlibat atau menjadi bagian orang atau kelompok orang yang melakukan pelanggaran HAM dari peristiwa pelanggaran HAM 1998," kata Ketua Aliandi 98, Halim Javerson Rambe, dalam keterangan pers.

Gugatan itu sudah terdaftar dan masih diproses di kepaniteraan MK.

Simak Video 'Kapan Putusan Gugatan Batas Usia Cawapres? Ini Kata Ketua MK':

[Gambas:Video 20detik]


Ketua Umum (Ketum) PDIP Megawati Soekarnoputri heran partainya saat ini disebut dalam kondisi panik. Hal itu disampaikan Megawati menyentil pemberitaan salah satu surat kabar.

Dilansir detikNews, Megawati heran dengan pemberitaan itu. Ia menilai ada pihak yang sentimen dengan PDIP.

"Bayangkan, tadi pagi saya sebelum berangkat, baca koran. Wah, ada satu koran yang kayaknya, saya sendiri mikir, lah ngopo yo, kok sentimen sama PDI Perjuangan? Saya nggak pernah ganggu dia, itu bilang. Wah, sekarang PDI itu panik, begitu," tutur Megawati dalam sambutannya di acara temu kader di kantor DPD PDIP DIY, Jalan Tentara Rakyat Mataram, Kota Jogja, Selasa (22/8/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Megawati mengatakan sempat berdiskusi dengan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto terkait hal itu. Ia menyebut partainya ingin kembali mengadakan acara besar dan mengundang semua ketua umum (ketum) parpol.

"Lho panik opone lho? Kadang-kadang saya tuh suka mikir gini, saya udah ngomong sama Pak Hasto, kapan-kapan yuk kita bikin ya rapat, yang gede lagi, kita undang semua ketua umum-ketua umum, biarin liat, PDI Perjuangan siap atau tidak. Panik apa tidak, gitu," kata Megawati yang disambut riuh oleh para kader.

Megawati kembali menyatakan heran dengan ungkapan PDIP panik. Ia kemudian mengungkit adanya asumsi hubungan dirinya dan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang tidak lagi berteman.

"Orak, lho kok enak e gitu lho, dia ini sopo, iso bikin panik opo opo opo, wong saya tuh mikir. Belum lagi, wah, saya tuh sama Pak Jokowi itu kayaknya udah nggak fren begitu," kata Mega.

"Saya tuh mikir, ya ngopo toh, ya terserah aja, hehe, menurut saya, mari kita berjuang, tunjukkan, nah," imbuhnya.

Saat Megawati Singgung Adanya Intimidasi Jelang Pemilu 2024


Wakil Ketua Umum Partai NasDem Ahmad Ali menyentil Kepala Bappilu Demokrat Andi Arief yang bercuit soal khianat di koalisi. Politikus Demokrat Kamhar Lakumani membela Andi Arief.

"Bang Andi Arief tidak menuding partai manapun, mestinya tak direspon secara berlebihan. Lagi pula interaksi dan tindakan dalam politik moderen dibangun dalam bingkai rasional, tak boleh baper. Jadi ini tak perlu dijadikan polemik," kata Kamhar dalam keterangannya, Selasa (22/8/2023).

Kamhar menyebut penentuan cawapres sepenuhnya ada di tangan Anies Baswedan sebagai capres. Kamhar tak mempermasalahkan jika ada kriteria tambahan soal cawapres Anies.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Namun kami perlu mengingatkan dalam hal waktu pelaksanaan deklarasi paket komplit, mengingat dalam piagam kerja sama tiga partai poin ke empat bahwa dalam waktu yang tidak terlalu lama KPP akan menyelenggarakan deklarasi dan mengumumkan calon presiden dan calon wakil presiden 2024-2029. Saat ini kita telah melewati separuh jalan penandatanganan deklarasi menuju pilpres, artinya sudah kelamaan. Jadi desakan ini bukan tak berdasar, kami taat azas," katanya.

Deputi Bappilu Demokrat itu menyebut koalisi yang bisa menentukan cawapres di menit-menit terakhir menjelang pendaftaran yakni yang mempunyai keunggulan elektabilitas maupun berstatus sebagai 'penguasa'. Kamhar menyebut Koalisi Perubahan untuk Persatuan tidak memiliki faktor tersebut.

"Lagi pula argumentasi politik logisnya, yang bisa menunda di last minute hanya dimungkinkan bagi mereka yang memiliki kemewahan modal elektabilitas jauh mengungguli kompetitor atau memiliki kemewahan sebagai penguasa atau diendorse penguasa. Kita tak memiliki dua kemewahan ini, karenanya tak ada alasan logis untuk menunda-nunda, apalagi waktu yang tersedia saat ini hanya enam bulan kurang. Ini batas waktu minimal yang bisa digunakan untuk melakukan kerja-kerja politik pemenangan. Tak ada rumus ajaib. Jika terus-menerus menunda, justru kami yang akan bertanya, ada apa denganmu?" ujarnya.

Ahmad Ali sebelumnya menegaskan NasDem tidak ada rekam jejak sebagai pengkhianat. Mad Ali menekankan NasDem tidak mungkin mengkhianati koalisi. Terlebih NasDem merupakan partai pertama yang mengusung Anies capres.

"NasDem mengkhianati koalisi? Saya pikir orang yang waras pasti akan tertawa mendengar itu. Semua orang tahu bagaimana NasDem mengambil langkah yang sangat tidak populis untuk mendeklarasikan Anies. Kemudian mereka bergabung," ujarnya.

Simak juga 'PDIP Bayangkan Ganjar-Anies Bergabung, PD: Kami Punya Jalan Sendiri':

[Gambas:Video 20detik]


Ketua Umum (Ketum) PDIP Megawati Soekarnoputri angkat bicara soal Budiman Sudjatmiko yang baru saja mendukung Ketum Gerindra Prabowo Subianto. Megawati mengibaratkan politik dengan berdansa.

Hal itu disampaikan Megawati dalam sambutannya di acara temu kader di Kantor DPD PDIP DIY, Jalan Tentara Rakyat Mataram, Kota Jogja. Hadir di acara itu yakni Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto hingga bacapres Ganjar Pranowo.

"Nih kalau mau ditulis sama wartawan seperti kasus nih, Pak Budiman Sudjatmiko," kata Megawati mengawali pernyataannya yang disambut riuh para kader, dilansir dari detikNews, Selasa (22/8/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Megawati mengaku sempat berdiskusi dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait situasi Pemilu ke depan. Megawati mengibaratkan situasi politik ke depan seperti berdansa, layaknya fenomena Budiman baru-baru ini.

"Jadi Pak Jokowi, setelah periode 1 begitu selesai periode 2. Jadi saya ini dipanggil ditanya, 'Bu suasana nanti ketika akan pemilu kalau menurut Ibu suasananya seperti apa?'," kata Mega.

"Saya gampang aja, 'Pak, Bapak tahu nggak kalau orang berdansa?', 'Loh saya nanya urusan politik kok Ibu urusan berdansa'," sambungnya.

Ia mengatakan arti dari berdansa yakni simbol dukungan secara sendiri, berdua ataupun secara beramai-ramai. Ia mencontohkan dari dansa itu, pasangan pun bisa berganti-ganti.

"Gampang Pak itu simbol, berdansa itu bisa sendiri, bisa duaan, bisa ramai-ramai, terus bisa slow motion, gerakannya pelan seperti Waltz, terus ada rumba yang ngoprek-ngoprek ngobrong, ada rock and roll, nanti kalau udah ganti-ganti pasangan, yang itu ganti sono, yang ini ganti sini. Terus Beliau (Jokowi) sambil ketawa, 'Oh saya paham'," ujar Mega.

Mega memprediksi suasana Pemilu ke depan akan seperti itu. Mega pun meyakinkan kadernya agar tak perlu khawatir yang penting tetap solid dan kerja keras ke akar rumput.

"Sekarang itu kan istilah saya, istilah perang udara liat survei, terus liat medsos, media, ya pencitraan, terus pembulian," kata Mega.

"Itu buat saya istilahnya di udara maka saya bilang perang udara. Nah, kalau kita tinggal urusannya satu solid, dua kerja keras, tidak ada jalan lain," pungkasnya.

Dukung Prabowo, Budiman Tegaskan Ogah Mundur dari PDIP


Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan pembangunan Kantor DPD Yogyakarta dipersembahkan untuk Ketum Megawati Soekarnoputri. Dalam kesempatan itu, Hasto juga menyinggung elektabiltas Ganjar yang naik pada hasil survei.

Hasto mulanya menyampaikan sejarah berdirinya kantor baru PDIP di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Ia menyebut pembangunan kantor ini berawal dari pertanyaan Megawati ketika gempa Palu.

"Jadi ceritanya saat itu, ketika gempa di Palu, Ibu Mega mengatakan coba dicek di Jakarta, bangunan-bangunan di Jakarta apakah sudah didesain tahan gempa. Maka lalu kami berpikir DPP kalau Jakarta ada gempa, kita harus punya sama seperti Bung Karno ketika dulu Ibu Kota dalam keadaan darurat, pindah ke kota revolusi Yogyakarta ini," ujar Hasto dalam sambutannya di DPD Yogyakarta, Selasa (22/8/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dari sana timnya membuat Kantor DPD yang bisa mendukung faktor tersebut. Ia menyebut Kantor DPD Yogyakarta sudah disiapkan untuk Presiden ke-5 RI ini.

"Maka akhirnya kita juga punya Kantor DPD partai yang dalam kondisi khusus bisa juga dipakai oleh Ibu Ketua Umum maka ada tadi Mas Nur (Nuryadi) Ketua DPD sudah menunjukkan ruangan Ibu Ketua Umum. Nah untuk itu Ibu Ketua Umum, ini semua dari kader partai," ucap Hasto.

"Semua bersemangat, kantor ini sesuai arahan Ibu menjadi rumah kebudayaan menjadi rumah rakyat, di sini sering dipakai untuk kerja sama dengan para budayawan Indonesia pameran lukisan, hadir juga Bapak Ganjar Pranowo capres kita, tepuk tangan yang meriah," sambungnya.

Hasto kemudian menyinggung hasil survei Ganjar Pranowo yang baru-baru ini positif. Ia menyebut di tengah gempuran koalisi lain, elektabilitas Ganjar justru naik.

"Jadi di tengah-tengah dikeroyok, survei terakhir, rebound," imbuhnya.

Survei Litbang Kompas dilakukan secara periodik melalui wawancara tatap muka yang dimulai 27 Juli hingga 7 Agustus 2023. Dilihat Senin (21/8/2023), responden dalam survei ini sebanyak 1.364 yang dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan bertingkat di 38 provinsi se-Indonesia. Adapun tingkat kepercayaannya 95 persen dengan margin of error ± 2,65 persen.

Dalam survei Litbang Kompas, simulasi 5 bacapres menunjukkan Ganjar Pranowo mendapatkan elektabilitas 31,8%, Prabowo 27,8 % dan Anies 15,6%. Ketiga nama ini merupakan kandidat terkuat untuk maju Pilpres 2024.

Simak juga 'NasDem soal Isu Duet Ganjar-Anies: Semua Kemungkinan Selalu Ada':

[Gambas:Video 20detik]


Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mendapat aspirasi dari sejumlah tokoh masyarakat di Kabupaten Buleleng, Selasa (22/8/2023). Salah satunya soal pembangunan Bandara Bali Utara yang sampai sekarang dinilai tidak jelas.

Mereka berharap agar Cak Imin menyampaikan keinginan mereka kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sebab, Bandara Bali Utara sudah dicoret dari Proyek Strategis Nasional (PSN).

Menanggapi aspirasi masyarakat tersebut, Cak Imin yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI berjanji segera menemui Presiden Jokowi.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Saya akan menemui Pak Presiden membawa aspirasi penting ini, segera bisa diwujudkan, saya selama ini tidak banyak minta dengan Presiden," ujar Cak Imin ditemui seusai kegiatan Temu Tokoh Serap Aspirasi dan Doa Bersama Warga Buleleng di Gedung Imaco, eks Pelabuhan Buleleng, Selasa.

Cak Imin menegaskan akan meminta Presiden Jokowi untuk memperhatikan percepatan pembangunan di Kabupaten Buleleng. Menurutnya, keberadaan bandara berperan penting menggerakkan ekonomi masyarakat Buleleng.

"Selama 10 tahun saya mengawal, memenangkan Pak Jokowi dua kali, saya belum pernah sekalipun minta bandara, belum pernah. Insya Allah kalau Pak Jokowi ingat sama saya atas kebersamaan 10 tahun saya hadiahkan kepada Buleleng bandara ini," jelasnya.

"Jawa Timur saja itu bandaranya ada tujuh. Bali yang ramai, masa cuma satu. Nanti saya bilang kalau sulit-sulit, Jawa Timur pindah ke sini satu, saya bilang gitu nanti," imbuhnya.

Cak Imin optimistis permintaannya bakal mendapat respons positif. Mengingat sampai pemerintahan ini selesai PKB masih berada dalam koalisi pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin.

Selain itu, lanjut Cak Imin mengatakan PKB selama ini tidak banyak menuntut kepada pemerintahan Jokowi. Sehingga ia yakin pembangunan bandara akan mendapat lampu hijau meski ditolak oleh Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarno Putri.

"Kali ini saya optimistis. Insya Allah PKB akan memperjuangkan dalam pemerintahan periode ini bisa terwujud bandara di Buleleng. Semoga Pak Jokowi bisa mengerti memahami seluruh upaya kita. Masak minta satu saja nggak dikasih. Minta satu saja untuk dituruti. Ini soal kepentingan rakyat, Pak Jokowi harus mementingkan aspirasi," papar Cak Imin.

Data Pemilih Diduga Bocor, Cak Imin: Ada Upaya Sistematis Ganggu Pemilu


Kampus FISIP UI menggelar kuliah kebangsaan yang bertemakan 'Hendak ke Mana Indonesia Kita?'. Ketiga bacapres akan diundang secara bergantian, Anies Baswedan akan hadir di sesi pertama pada 29 Agustus

"FISIP UI sendiri menyandang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di namanya. Oleh karena itu, ada tanggung jawab dari FISIP UI sebagai satu kesatuan untuk mempertanyakan akan ke mana Indonesia kita menjelang pemilihan umum 2024. Pemilihan umum 2024 sendiri akan menjadi penentu arah bangsa dari segi gagasan, pengalaman, hingga rancangan yang dibawa oleh bakal calon presiden 2024," kata Ketua BEM FISIP UI Muhammad Rafkarilo Afi mengawali pernyataannya, Selasa (22/8/2023).

Rafka menyinggung putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang tidak melarang kampanye di kampus, meski dengan catatan. Menurutnya, hal ini membuka kesempatan pihaknya untuk menguji kesiapan para bacapres melalui bidang akademis.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Belum lagi, putusan MK mengenai pembolehan peserta pemilu di institusi pendidikan, asalkan tidak membawa atribut partai, semakin mempertegas kebutuhan akan forum diskusi yang objektif, mendidik, dan akuntabel. Kesempatan tersebut patut digunakan untuk menguji dan mempertanyakan kesiapan dari bacapres melalui bidang akademis yang relevan, dalam kasus ini Ilmu Sosial dan Ilmu Politik," katanya.

Rafka lalu menanggapi mencuatnya tantangan debat ketiga bacapres. Dia mengonfirmasi agenda itu benar.

"Berdasarkan urgensi tersebut, saya dapat memverifikasi bahwa undangan yang tersebar mengenai Kuliah Kebangsaan FISIP UI yang bertemakan 'Hendak ke Mana Indonesia Kita?: Gagasan, Pengalaman, dan Rancangan Para Pemimpin Masa Depan' adalah benar," katanya.

Rafka menyebut ketiga bacapres akan diundang secara bergantian dalam forum akademis tersebut. Dia mengatakan tiap capres akan memaparkan pemikiran dan rencana ke mana arah bangsa Indonesia akan dibawanya.

"FISIP UI sendiri akan menghadirkan tiga bakal calon presiden dalam suatu forum akademis untuk menjadi wadah yang sehat untuk mengetahui pemikiran dan rencana akan ke mana arah bangsa dari bacapres. Elemen mahasiswa FISIP UI juga akan ikut dilibatkan dalam acara ini melalui Badan Eksekutif Mahasiswa FISIP UI dan Dewan Perwakilan Mahasiswa FISIP UI," katanya.

"Oleh karena itu, besar harapan saya bahwa acara Kuliah Kebangsaan FISIP UI akan menjadi forum akademis yang sifatnya konstruktif dan mendidik serta mampu menjadi wadah untuk mempertanggungjawabkan gagasan dan rancangan bacapres 2024 secara sehat," lanjut Rafka.

Untuk diketahui, munculnya agenda ini seiring tantangan dari BEM UI terhadap para bacapres agar datang ke kampusnya. Mahasiswa jaket kuning ingin menguliti pikiran para capres.

"Jika memang punya nyali, BEM UI mengundang semua calon presiden/bakal calon presiden untuk hadir ke UI karena kami siap untuk menguliti semua isi pikiran kalian," kata Ketua BEM UI Melki Sedek Huang dalam keterangan tertulis berjudul 'Silakan Datang ke UI Jika Berani!', diterima detikcom pada Senin (21/8).

Tantangan ini diluncurkan BEM UI menyambut putusan MK yang diketok pada 15 Agustus 2023 lalu. MK mengabulkan gugatan terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017, khususnya Pasal 280 ayat (1) huruf h. Konsekuensinya, kampanye di tempat ibadah dilarang total. Namun peserta pemilu tetap dapat hadir di tempat pendidikan dan fasilitas pemerintah asalkan tanpa atribut kampanye dan atas undangan pihak yang bertanggung jawab. Menurut BEM UI, ini harus dimanfaatkan maksimal.

Judul dan sebagian isi berita disesuaikan setelah narasumber menjelaskan hanya Anies yang akan diundang pada 29 Agustus, sedangkan Ganjar dan Prabowo kemungkinan diundang September.

Simak juga 'Kapan Putusan Gugatan Batas Usia Cawapres? Ini Kata Ketua MK':

[Gambas:Video 20detik]


Nama Ridwan Kamil menjadi yang paling atas dalam survei yang dirilis Litbang Kompas tentang elektabilitas bakal calon presiden (Bacawapres). Ridwan Kamil unggul dari dua nama teratas lainnya, Sandiaga Uno dan Erick Thohir.

Dalam survei Litbang Kompas tersebut, tingkat elektabilitas Ridwan Kamil pada Agustus 2023 ada di angka 8,4%, diikuti Sandiaga Uno 8,2% dan Erick Thohir 8,0%.

Apa respon Golkar selaku partai yang menaungi Ridwan Kamil yang punya tingkat elektabilitas Bacawapres tertinggi menurut survei Litbang Kompas?

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat Ace Hasan Syadzily mengatakan, hingga sekarang partai berlambang pohon beringin ini masih konsisten untuk mengusulkan nama Ketua Umum Airlangga Hartarto untuk mendampingi Prabowo Subianto.

Seperti diketahui, saat ini Golkar telah bergabung dengan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) untuk mengusung Prabowo Subianto sebagai bakal capres Pemilu 2024 bersama Gerindra, PAN dan PKB.

"Partai Golkar masih konsisten dengan mengajukan nama Pak Airlangga Hartarto sebagai calon wakil Presiden kepada Pak Prabowo Subianto," kata Ace saat dikonfirmasi detikJabar, Selasa (22/8/2023).

Ace menuturkan, terkait nama-nama Bacawapres yang memiliki tingkat elektabilitas tinggi, akan berpeluang memenangkan Pilpres 2024 jika disandingkan dengan Capres yang juga punya tingkat elektabilitas tinggi.

"Soal bacawapres yang elektabilitasnya tinggi, berdasarkan pengamalan dari Pilpres beberapa kali, siapapun yang dipasangkan dengan Capres yang memiliki elektabilitas yang tinggi, sangat berpeluang untuk memenangkan Pilpres 2024," jelasnya.

Meski begitu, Ketua DPP Golkar ini mengungkapkan jika tingginya tingkat elektabilitas Bacawapres tetap memiliki kontribusi pada tingkat elektoral. Namun tingkat elektoral itu tetap akan ditentukan dari sosok calon presiden itu sendiri.

"Jadi soal elektabilitas Bacawapres ini, tentu ada kontribusi elektoralnya, tapi kontribusi elektoral Capresnya yang sangat menentukan," ujarnya.

Seperti diketahui, dalamnya survei Litbang Kompas yang dirilis hari ini, muncul 13 nama bacawapres. Berikut hasil survei elektabilitas bacawapres menurut survei Litbang Kompas:

1. Ridwan Kamil:

Januari 2023 10,1%

Mei 2023 9,3%

Agustus 2023 8,4%

2. Sandiaga Uno:

Januari 2023 12,4%

Mei 2023 11,9%

Agustus 2023 8,2%

3. Erick Thohir:

Januari 2023 3,1%

Mei 2023 4,5%

Agustus 2023 8,0%

4. Anies Baswedan:

Januari 2023 6,0%

Mei 2023 4,8%

Agustus 2023 5,7%

5. Ganjar Pranowo:

Januari 2023 5,9%

Mei 2023 5,2%

Agustus 2023 5,4%

6. AHY:

Januari 2023 3,7%

Mei 2023 4,1%

Agustus 2023 5,1%

7. Mahfud Md:

Januari 2023 0,9%

Mei 2023 3,8%

Agustus 2023 3,7%

8. Basuki T Purnama (Ahok):

Januari 2023 1,5%

Mei 2023 0,9%

Agustus 2023 2,6%

9. Prabowo Subianto:

Januari 2023 3,8%

Mei 2023 3,4%

Agustus 2023 2,2%

10. Tri Rismaharini:

Januari 2023 2,6%

Mei 2023 2,2%

Agustus 2023 1,7%

11. Puan Maharani:

Januari 2023 1,7%

Mei 2023 0,9%

Agustus 2023 0,8%

12. Gatot Nurmantyo:

Januari 2023 0,5%

Mei 2023 0,3%

Agustus 2023 0,6%

13. Muhaimin Iskandar:

Januari 2023 0,2%

Mei 2023 0,3%

Agustus 2023 0,4%.

Lainnya:

Januari 2023 3,5%

Mei 2023 4,8%

Agustus 2023 2,8%

Tidak jawab/rahasia

Januari 2023 44,1%

Mei 2023 43,6%

Agustus 2023 44,4%

Dalam survei ini nama tiga teratas bacawapres adalah Ridwan Kamil, Sandiaga Uno, dan Erick Thohir. Namun, elektabilitas yang mengalami kenaikan dari tiga nama itu adalah Erick Thohir.


Ketua Umum (Ketum) PDIP Megawati Soekarnoputri menyentil surat kabar yang menyebut partainya saat ini dalam keadaan panik. Megawati heran dengan pemberitaan itu, ia menilai ada pihak yang sentimen dengan partainya.

"Bayangkan, tadi pagi saya sebelum berangkat, baca koran. Wah, ada satu koran yang kayaknya, saya sendiri mikir, lah ngopo yo, kok sentimen sama PDI Perjuangan? Saya nggak pernah ganggu dia, itu bilang. Wah, sekarang PDI itu panik, begitu," tutur Megawati dalam sambutannya di acara temu kader DPD PDIP Yogyakarta, Jalan Tentara Rakyat Mataram No.47, Selasa (22/8/2023).

Megawati mengatakan sempat berdiskusi dengan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto terkait hal itu. Ia menyebut partainya ingin kembali mengadakan acara besar dan mengundang semua Ketum parpol.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Lho panik opone lho? Kadang-kadang saya tuh suka mikir gini, saya udah ngomong sama Pak Hasto, kapan-kapan yuk kita bikin ya rapat, yang gede lagi, kita undang semua Ketua Umum-Ketua Umum, biarin liat, PDI Perjuangan siap atau tidak. Panik apa tidak, gitu," ucap Megawati yang disambut riuh oleh para kader.

Ia heran dengan ungkapan PDIP panik. Mega kemudian mengungkit adanya asumsi hubungan dirinya dan Jokowi yang tidak lagi berteman.

"Orak, lho kok enak e gitu lho, dia ini sopo, iso bikin panik opo opo opo, wong saya tuh mikir. Belum lagi, wah, saya tuh sama pak jokowi itu kayaknya udah nggak fren begitu," ucap Mega.

"Saya tuh mikir, ya ngopo toh, ya terserah aja, hehe, menurut saya, mari kita berjuang, tunjukkan, nah," imbuhnya.

Simak juga 'Parameter Politik: Isu Keretakan Jokowi-PDIP Untungkan Prabowo':

[Gambas:Video 20detik]


Tahun depan Indonesia menggelar Pemilu 2024. Gubernur Jabar Ridwan Kamil pun meminta masyarakat tetap merawat keberagaman dan tak saling bermusuhan karena beda pilihan.

Ridwan Kamil menyampaikan pesan perdamaian itu di hadapan perwakilan dari 28 provinsi saat Festival Taman Budaya se-Indonesia di Kota Bandung, Senin (21/8) malam. Ridwan Kamil mengatakan pesta demokrasi tahun depan harus disambut dengan riang gembira.

"Tahun depan semangat kebersamaan ini harus terwujud dalam perdamaian riang gembira. Pada Pemilu 2024 , jadikan Pemilu sebagai festival budaya demokrasi kita dengan damai," kata Ridwan Kamil.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Sementara itu, dalam sambutan pembukaan Festival Taman Budaya se-Indonesia, Ridwan Kamil juga meminta agar masyarakat tak terpengaruh hoaks.

Orang nomor satu di Jabar itu mengimbau agar masyarakat lebih cerdas untuk memilah informasi saat Pemilu 2024. Ridwan Kamil menginginkan agar kampanye pada Pemilu 2024 lebih mengedepankan nilai-nilai kebaikan.

"Dijemputlah dengan kampanye kebaikan. Bukan kampanye menjelekkan lawan, bukan kampanye menyebut nama binatang untuk manusia. Tidak boleh lagi ada cebong, kampret, kadrun dan sebagainya. Kita harus bangga," kata Ridwan Kamil.

"Siapapun itu (calon kepala daerah atau presiden), merah putih, NKRI, Pancasila harus tegak berdiri," ucap Ridwan Kamil.

Pengamat Nilai Peluang RK Jadi Cawapres Prabowo Sangat Kecil


Ketua Umum (Ketum) PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri akhirnya buka suara terkait manuver kader PDIP Budiman Sudjatmiko yang mendukung Ketum Gerindra Prabowo Subianto sebagai capres. Ia menyamakan fenomena Budiman Sudjatmiko dengan orang yang berdansa.

"Nih kalau mau ditulis sama wartawan seperti kasus nih, Pak Budiman Sudjatmiko," kata Megawati mengawali sambutannya di acara temu kader di Kantor DPD Yogyakarta, Jalan Tentara Rakyat Mataram, dilansir detikNews, Selasa (22/8/2023).

Megawati pun lalu menceritakan diskusinya dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait situasi pemilu ke depan. Ia pun menyinggung manuver Budiman Sudjatmiko dan menyamakannya dengan dansa.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Jadi Pak Jokowi, setelah periode 1 begitu selesai periode 2. Jadi saya ini dipanggil ditanya 'Bu suasana nanti ketika akan pemilu kalau menurut Ibu suasananya seperti apa?'," kata Mega.

"Saya gampang aja, 'Pak, Bapak tahu nggak kalau orang berdansa?', 'Loh saya nanya urusan politik kok Ibu urusan berdansa'," sambung Megawati menjelaskan percakapannya dengan Jokowi.

Ia pun menjelaskan bahwa dansa di situ merupakan simbol yang diartikan bisa dilakukan sendiri, berdua, atau beramai-ramai. Berdansa juga bisa dilakukan dengan berganti-ganti pasangan.

"Gampang Pak, itu simbol. Berdansa itu bisa sendiri, bisa duaan, bisa ramai-ramai, terus bisa slow motion, gerakannya pelan seperti Waltz, terus ada rumba yang ngoprek-ngoprek ngobrong, ada rock and roll, nanti kalau udah ganti-ganti pasangan, yang itu ganti sono, yang ini ganti sini. terus Beliau (Jokowi) sambil ketawa, 'Oh saya paham'," ujar Mega.

Kemudian Mega menyebut hal yang sama akan terjadi pada Pemilu ke depan. Ia pun mengingatkan para kader PDIP agar tak perlu khawatir, yang terpenting harus solid dan kerja keras ke akar rumput.

"Sekarang itu kan istilah saya, istilah perang udara lihat survei, terus lihat medsos, media, ya pencitraan, terus pembulian," kata Mega.

"Itu buat saya istilahnya di udara maka saya bilang perang udara. Nah, kalau kita tinggal urusannya satu solid, dua kerja keras, tidak ada jalan lain," pungkasnya.

Dukung Prabowo, Budiman Tegaskan Ogah Mundur dari PDIP


Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menggelar acara Kopi Darat Nasional (Kopdarnas) malam ini. PSI akan menjadikan acara ini sebagai forum pembahasan sikap politik di Pilpres 2024.

"Iya betul, hari ini Kopdarnas," kata Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie saat dikonfirmasi, Selasa (22/8/2023).

Terpisah, jubir PSI Sigit Widodo juga membenarkan agenda Kopdarnas akan digelar malam ini.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Betul, nanti malam kami akan Kopdarnas," kata kepada wartawan.

Sigit merespons kabar politikus PDIP Budiman Sudjatmiko akan hadir dalam acara Kopdarnas. Dia menegaskan Budiman sudah terkonfirmasi hadir.

"Mas Budiman Sudjatmiko sudah konfirmasi akan hadir nanti malam," ujarnya.

Sigit tak menjelaskan lebih lanjut apakah agenda Kopdarnas akan memutuskan sikap dukungan PSI kepada capres tertentu. Dia menyerahkan hal ini pada keputusan forum nanti malam.

"Kalau soal dukungan capres, kita lihat saja nanti malam," imbuh dia.

Dalam undangan agenda Kopdarnas PSI yang diterima detikcom, Selasa (22/8/2023), agenda ini akan digelar di Tennis Indoor Senayan, Jakarta. Rencananya acara ini dihadiri Dewan Pembina, DPP, para juru bicara, dan para kader PSI dari seluruh Indonesia.

Simak juga 'Budiman Sudjatmiko: Saya PDIP Sejati!':

[Gambas:Video 20detik]


Mahkamah Agung (MA) hanya menjatuhkan sanksi mutasi kepada 3 hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) yang memutuskan menunda Pemilu 2024. Mereka adalah Tengku Oyong, Bakrie, dan Dimonggus Silaban. Hukuman ini jauh di bawah rekomendasi Komisi Yudisial (KY).

"TO (Tengku Oyong). Hukuman disiplin yang dijatuhkan sanksi sedang berupa mutasi ke pengadilan lain dengan kelas yang lebih rendah, yaitu Pengadilan Negeri (PN) Bgl sebagai hakim anggota," demikian bunyi sanksi Badan Pengawasan MA yang dilansir website MA, Selasa (22/8/2023).

Sanksi serupa dijatuhkan ke Bakrie dan Dominggus Silabang. Bedanya, Bakrie ke PN Padang dan Dominggu Silaban ke PN Jambi. MA menilai ketiganya melanggar SKB Ketua MA dan Ketua KY Nomor 047/KMS/SK/IV/2009-No 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang pengaturan huruf C. Pengaturan angka 10 jo PB MARI dan KY Pasal 14 dan Pasal 18 ayat 4.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Disposisi Yang Mulia Ketua MA tanggal 4 Juli 2023, jo disposisi Yang Mulia Plt Ketua Kamar Pengawasan MA tanggal 4 Juli 2023," ujarnya.

Sanksi itu jauh lebih ringan dibandingkan dengan usulan Komisi Yudisial (KY) yang memutuskan usulan skors 2 tahun ke Tengku Oyong, Bakrie, dan Dimonggus Silaban.

Usulan sanksi skors KY itu diketok pada 27 Juni 2023 oleh 6 pimpinan KY, yaitu Mukti Fajar Nur Dewata, M Taufiq, Siti Nurdjanah, Amzulian Rifai, Sukma Violetta, dan Binziad Kadafi. Usulan itu baru berkekuatan hukum bila ditindaklanjuti oleh MA.

Berikut ini putusan Tengku Oyong dkk yang dipermasalahkan:

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Tergugat tentang Gugatan Penggugat Kabur/Tidak Jelas (Obscuur Libel);

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Penggugat adalah partai politik yang dirugikan dalam verifikasi administrasi oleh Tergugat;

3. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

4. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi materiil sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada Penggugat;

5. Menghukum Tergugat untuk tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilihan Umum 2024 sejak putusan ini diucapkan dan melaksanakan tahapan Pemilihan Umum dari awal selama lebih kurang 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan 7 (tujuh) hari;

6. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta-merta (uitvoerbaar bij voorraad);

7. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Tergugat sebesar Rp 410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah).

Belakangan, putusan PN Jakpus itu telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta. Namun pihak Partai PRIMA mengajukan permohonan kasasi sehingga putusan itu belum berkekuatan hukum tetap.

Simak juga 'Saat Hakim PN Jakpus yang Vonis Tunda Pemilu Mangkir dari Panggilan KY':

[Gambas:Video 20detik]


Ketua Umum (Ketum) PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyinggung ramai-ramai soal Budiman Sudjatmiko yang baru saja mendukung Ketum Gerindra Prabowo Subianto. Apa kata Megawati?

Megawati menyampaikan hal tersebut dalam sambutannya di acara temu kader di Kantor DPD Yogyakarta, Jalan Tentara Rakyat Mataram No.47. Hadir dalam acara itu Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto hingga bacapres Ganjar Pranowo.

"Nih kalau mau ditulis sama wartawan seperti kasus nih, Pak Budiman Sudjatmiko," kata Megawati mengawali pernyataannya yang disambut riuh para kader, Selasa (22/8/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Megawati menyebut sempat berdiskusi dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait situasi pemilu ke depan. Mega menyebut situasi politik ke depan seperti berdansa, layaknya fenomena Budiman baru-baru ini.

"Jadi Pak Jokowi, setelah periode 1 begitu selesai periode 2. Jadi saya ini dipanggil ditanya 'Bu suasana nanti ketika akan pemilu kalau menurut Ibu suasananya seperti apa?'," kata Mega.

"Saya gampang aja, 'Pak, Bapak tahu nggak kalau orang berdansa?', 'Loh saya nanya urusan politik kok Ibu urusan berdansa'," sambungnya.

Ia mengatakan arti dari berdansa yakni simbol dukungan secara sendiri, berdua ataupun secara beramai-ramai. Ia mencontohkan dari dansa itu, pasangan pun bisa berganti-ganti.

"Gampang Pak itu simbol, berdansa itu bisa sendiri, bisa duaan, bisa ramai-ramai, terus bisa slow motion, gerakannya pelan seperti Waltz, terus ada rumba yang ngoprek-ngoprek ngobrong, ada rock and roll, nanti kalau udah ganti-ganti pasangan, yang itu ganti sono, yang ini ganti sini. terus Beliau (Jokowi) sambil ketawa, 'Oh saya paham'," ujar Mega.

Ia menyebut suasana Pemilu ke depan akan seperti itu. Menurut Mega kader tak perlu khawatir, yang terpenting harus solid dan kerja keras ke akar rumput.

"Sekarang itu kan istilah saya, istilah perang udara liat survei, terus liat medsos, media, ya pencitraan, terus pembulian," kata Mega.

"Itu buat saya istilahnya di udara maka saya bilang perang udara. Nah, kalau kita tinggal urusannya satu solid, dua kerja keras, tidak ada jalan lain," pungkasnya.

Simak juga 'Budiman Sudjatmiko: Saya PDIP Sejati!':

[Gambas:Video 20detik]


Waketum NasDem Ahmad Ali memberikan balasan menohok untuk Andi Arief yang bicara partai 'mengkhianati' koalisi. Waketum NasDem Ahmad Ali menegaskan partainya tidak ada rekam jejak sebagai pengkhianat.

"Kalau yang dimaksud Andi Arief adalah NasDem yang dituduh melakukan pengkhianatan karena menunda pelaksanaan deklarasi, biasanya kalau kita menunjuk orang, satu jari ke depan, tiga jari menunjuk ke diri kita sendiri," kata Mad Ali mengawali tanggapannya, Selasa (22/8/2023).

Mad Ali lalu mengungkit rekam jejak NasDem dan Demokrat. Menurutnya, NasDem tak pernah memiliki rekam jejak sebagai pengkhianat di kancah perpolitikan.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Saya kira masyarakat masih kuat ingatannya melihat perjalanan rekam jejak kedua partai ini. Insyaallah NasDem tidak memiliki rekam jejak untuk menjadi pengkhianat. Kami berusaha untuk sejujurnya mencari putra-putri terbaik sebagai rumah mereka untuk membangun Indonesia," kata Mad Ali.

Mad Ali lantas mempertanyakan maksud Demokrat yang kerap mendesak Anies segera mengumumkan bacawapres. Dia menuding Demokrat akan menarik dukungan kepada Anies apabila figur yang dipilih tidak sesuai keinginan mereka.

"Saya jadi heran apa keinginan di balik terburu-burunya untuk Demokrat mendesak Anies segera mengumumkan wakil presiden. Apakah kemudian mereka sedang mengirim pesan kepada Pak Anies bahwa kalau kemudian tidak segera mengumumkan nama tertentu mereka akan menarik dukungan. Jadi sekali lagi, mari sama-sama jaga etika kita di internal koalisi ya untuk tidak saling menuding," ujarnya.

Mad Ali menekankan NasDem tidak mungkin mengkhianati koalisi. Terlebih NasDem merupakan partai pertama yang mengusung Anies capres.

"NasDem mengkhianati koalisi? Saya pikir orang yang waras pasti akan tertawa mendengar itu. Semua orang tahu bagaimana NasDem mengambil langkah yang sangat tidak populis untuk mendeklarasikan Anies. Kemudian mereka bergabung," ujarnya.

"Dan Pak Surya dengan tegas menyampaikan bahwa Anies ini dideklarasikan untuk kepentingan Indonesia. Kami tidak memberikan syarat harus kader NasDem dan lain-lain," lanjut dia.

Mantan Ketua Fraksi NasDem DPR ini juga menyinggung upaya-upaya NasDem sosialisasi Anies ke masyarakat sejak awal. Dia lantas mempertanyakan apakah partai-partai di koalisi melakukan hal serupa.

"Kemudian ada orang yang mencoba memaksakan keinginannya. Dan hari ini NasDem dituduh pengkhianat, halo? Ya saya pikir masyarakat Indonesia tahulah selama ini bagaimana ketika Anies dideklarasikan tanggal 3 Oktober saat itu juga NasDem mulai melakukan roadshow untuk mengkonsolidasikan Anies. Yang lain, bikin apa?" katanya.

"Jadi itu tuduhan yang, saya bilang tadi, biasanya kalau kita menunjuk orang, ke depan, ada 3 jari menunjuk ke diri sendiri," sambungnya.

Sebelumnya Andi Arief membuat cuitan soal partai 'mengkhianati' koalisi. Hal itu diungkapkan Andi Arief melalui cuitan di akun Twitternya yang diunggah, Selasa (22/8/2023).

Andi Arief hanya mengatakan pihaknya akan terus bersama PKS meski ada satu partai lain mengkhianati koalisi. Ditanya lebih jauh soal maksud cuitannya, Andi Arief belum memberikan jawaban.

"Kami akan terus bersama PKS meski satu partai lain mengkhianati koalisi," tulis Andi Arief.

Simak juga 'PDIP Bayangkan Ganjar-Anies Bergabung, PD: Kami Punya Jalan Sendiri':

[Gambas:Video 20detik]


Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin buka suara soal peluangnya menjadi cawapres pendamping Prabowo Subianto seusai Golkar dan PAN bergabung dengan koalisi. Gus Muhaimin menyebutkan hal itu masih dibicarakan di koalisi.

Diketahui, sebelumnya PKB dan Gerindra sebagai penggagas Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) membuat kesepakatan bahwa Cak Imin menjadi cawapres Prabowo. Namun, dengan bergabungnya Golkar dan PAN ke koalisi, kans Cak Imin menjadi cawapres dinilai banyak pihak, semakin menipis.

"Tentu (soal cawapres) sudah menjadi perhatian semua. Butuh waktu untuk membicarakan dengan semua anggota koalisi," ujar Cak Imin di sela-sela kunjungannya ke Kabupaten Buleleng, Selasa (22/8/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Gus Muhaimin mengatakan, fokus koalisi saat ini adalah memenangkan Prabowo menjadi presiden di Pilpres 2024.

"Intinya kita memiliki kekuatan yang unggul bagi kemenangan Pak Prabowo. Oleh karena itu sangat optimis," imbuhnya.

Dia pun menegaskan, sampai saat ini PKB masih solid mendukung Prabowo.

"PKB solid bersama Pak Prabowo," tandasnya.

Data Pemilih Diduga Bocor, Cak Imin: Ada Upaya Sistematis Ganggu Pemilu


Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menanyakan antisipasi dampak El Nino dan penanganan stunting kepada sejumlah kepala daerah dan Ketua DPRD Yogyakarta. Hal itu ditanyakan Mega setibanya di Kantor DPD PDIP Yogyakarta.

Untuk diketahui, Megawati pertama kalinya menginjakkan kaki di Kantor DPD PDIP Yogyakarta usai diresmikan Oktober 2020. Peresmian kala itu digelar virtual karena pandemi.

Tiba di Kantor DPP PDIP, Mega disambut kesenian gamelan di lobby. Lalu Mega bersama Gubernur Jawa Tengah yang juga bakal capres Ganjar Pranowo dan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto naik lift menuju lantai 2 Gedung DPD.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Selanjutnya, Megawati membahas penanganan stunting kepada Ganjar, Ketua DPD PDIP Yogyakarta yang juga Ketua DPRD Provinsi DIY, Nuryadi.

Megawati pun memanggil Wakil Bupati Bantul Joko Purnomo dan Sleman Danang Maharsa. Dia meminta penjelasan soal penanganan stunting ke mereka. Megawati lalu memanggil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak I Gusti Ayu Bintang Darmawati.

Pertemuan itu berlangsung tertutup. Mega meminta kepala daerah PDIP untuk betul-betul memperhatikan permasalahan stunting.

"Di sepanjang perjalanan dari bandara Adi Sucitpto ke Kantor DPD PDIP, Bu Mega dan Mas Ganjar banyak membahas El Nino, soal kekeringan. Bu Mega mengingatkan Partai mengeluarkan instruksi dampak El Nino sejak tiga bulan lalu. Soal pengobaran air perlu diatur dengan baik pun dibahas," kata Hasto dalam keterangan tertulisnya.

Simak juga 'PDIP Posting Video Ajakan Gibran-Bobby untuk Pilih Ganjar Pranowo':

[Gambas:Video 20detik]


Politikus senior PDIP Panda Nababan menyebut PAN dan Golkar menuju ke tempat yang kalah dengan mendukung Prabowo Subianto di 2024. Waketum PAN Yandri Susanto tidak masalah dengan pernyataan Panda Nababan.

"Nggak apa apa, itu cuma bahasa politik aja, sebagai bahasa seorang politisi nggak apa itu. Sebagai pemacu aja supaya kita lebih serius, lebih percaya diri, lebih guyub, nggak apa itu," kata Yandri saat dihubungi, Selasa (22/8/2023).

"Pokoknya saya anggap pernyataan Panda Nababan itu biasa biasa saja, nggak ada maknanya, biasa saja," sambungnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Lebih lanjut, Yandri juga bersyukur PAN segera memutuskan mendukung Prabowo Subianto, bukan Ganjar Pranowo. Dengan demikian, kata dia, PAN masih punya cukup waktu untuk mempersiapkan langkah pemenangan.

"PAN sudah memutuskan berkoalisi dengan salah satu pasangan capres, dan itu antara Ganjar dan Prabowo kan kami putuskan ke Prabowo. Itu sebagai bagian dari progress kontestasi pilpres sudah bagus karena punya waktu lebih banyak untuk memadupadankan strategi atau komunikasi, konsolidasi, itu masih punya waktu lebih banyak gitu," jelasnya.

Dia pun kembali menegaskan tidak masalah Panda Nababan mengatakan PAN menuju ke tempat yang kalah. Dia menyebut Panda Nababan bukan yang menentukan kemenangan.

"Nggak ada masalah, kita santai aja dengar pernyataan Pak Panda Nababan itu. Yang menentukan menang kan bukan Panda Nababan kan," ujar dia.

Sebelumnya Panda Nababan mengomentari langkah Partai Golkar mendukung Prabowo maju capres di 2024. Panda Nababan menilai langkah Golkar itu justru menggembirakan PDIP.

Panda Nababan mengatakan bergabungnya Golkar dan PAN ke Prabowo hanya mengulang masa lalu. Dia menyebut Golkar dan PAN melangkah ke tempat yang kalah.

"Kenapa? Ini sepertinya mendekati takdir. Karena sudah kalah yang beginian 2014. Aduh, mereka rupanya melangkah ke tempat yang kalah," kata Panda Nababan dalam diskusi Adu Perspektif yang diadakan detikcom dan Total Politik, Senin (21/8).

Simak Video 'Golkar-PAN Dukung Prabowo, Panda Nababan: Melangkah ke Tempat yang Kalah':

[Gambas:Video 20detik]


Video Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mengajak untuk mendukung Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 beredar. Video tersebut juga dibagikan langsung oleh akun TikTok PDIP. Gibran buka suara soal video itu.

Gibran mengatakan video tersebut telah diambil sejak lama saat mengikuti sekolah partai. Dia menegaskan video tersebut bukan hanya dibuat oleh dirinya saja.

"Sudah lama itu (video) pada sekolah partai," kata Gibran di Balai Kota Solo, dilansir detikJateng, Selasa (22/8/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Gibran mengatakan pembuatan video tersebut merupakan instruksi dari partai dan yang membuat bukan hanya dirinya. Menurutnya, semua yang hadir di sekolah partai membuat video tersebut.

"Semua yang mengikuti sekolah partai kemarin membuat video, baru dikeluarin kemarin," ujarnya.

Gibran bertanya balik ketika ditanya terkait juru kampanye. Menurutnya, belum ada arahan soal pembentukan tim juru kampanye.

"Nggak, jurkam apa? Belum ada arahan, belum ada arahan untuk membentuk tim seperti apa, belum diajak bicara, itu (video) ajakan aja," ungkapnya.

Ditanya mengenai durasi video dirinya yang lebih pendek dibanding video Bobby Nasution, Gibran menegaskan yang terpenting pesannya tersampaikan kepada masyarakat. "Lha pie? Setengah jam? Ya kan maksude tersampaikan to yang penting itu, rasah dowo-dowo (tidak usah panjang-panjang)," ucapnya.

Lebih lanjut, terkait apakah video tersebut melanggar aturan di Bawaslu, Gibran meminta untuk menanyakan langsung ke DPP.

"Ya itu kan video lama, saya tidak tahu kapan dikeluarkan kalau masalah itu tanya DPP. Ya silakan (sosialisasi)," tuturnya.

Mengenai apakah video itu bisa menjadi bahan kampanye, Gibran mengikuti aturan DPP pusat.

"Saya mengikuti arahan pusat, arahan dari DPP itu aja. Saya kan tugasnya disuruh-suruh saja," jelas Gibran.

Baca selengkapnya di sini.

Simak juga Video: Bobby Bicara Terkait Video Ajak Pilih Ganjar di Pilpres 2024

[Gambas:Video 20detik]


Mahkamah Konstitusi (MK) mengetok putusan larangan total kampanye di tempat ibadah, namun membolehkan kampanye di sekolah dan kampus meski dengan catatan. Pemerhati pendidikan menilai putusan MK ini buruk dan berbahaya.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) itu bernomor Nomor 65/PUU-XXI/2023, diketok pada 15 Agustus 2023 lalu. MK mengabulkan gugatan terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017, khususnya Pasal 280 ayat (1) huruf h. Jadinya, pihak yang berkampanye dilarang memakai fasilitas pendidikan kecuali mendapat izin dari penanggung jawab tempat pendidikan dan hadir tanpa atribut kampanye. Aturan yang berubah hanya khusus untuk tempat ibadah saja yang kini dilarang total tanpa syarat lainnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Bayangan suram mulai terpkirkan. Lembaga pendidikan berkubang dalam politik praktis. Bakal ada sekolahan yang mengundang salah satu capres saja, sementara sekolahan lain mengundang capres lainnya. Sekolahan satu dan sekolahan lain saling beda pilihan. Siswa-siswanya juga terdampak polarisasi Pemilu 2024.

Koordinator Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji, punya kekhawatiran itu. Putusan MK itu diprediksinya bakal berdampak buruk bagi ekosistem pendidikan. Konflik kepentingan akan bersemi bak jamur pada musim penghujan di bangku sekolah dan gedung perguruan tinggi.

"Sangat memungkinkan ada konflik/tawuran di dalam atau luar sekolah, bisa antar-guru, antar-murid, antar-wali murid, hanya dipicu gara-gara beda pilihan," kata Ubaid membagikan perspektifnya kepada detikcom, Selasa (22/8/2023).

Mobilisasi sekolah dan kampus untuk kampanye diresahkannya bakal terjadi. Jangankan beda pilihan sekolah satu dengan sekolahan lain, pihak-pihak dalam satu sekolah dan satu kampus juga bakal beda-beda pilihan.

Apa lacur, MK sudah mengetok palu. Tempat pendidikan tidak ikut dilarang total menjadi tempat kampanye seperti tempat ibadah melainkan tetap seperti aturan semula, boleh menjadi tempat kampanye asalkan tanpa atribut dan diundang oleh empunya tempat.

Ubaid menyarankan agar kampus dan lembaga pendidikan dapat menggelar forum yag lebih baik ketimbang sekadar kampanye. Format yang paling tepat adalah diskusi intelektual mengandalkan argumentasi dan data, bersifat edukatif bukan provokatif.

"Apalagi, institusi pendidikan ini kan banyak pemilih pemula, maka kewajiban pemerintah adalah memberikan pendidikan politik kepada pemilih pemula. Tanpa itu semua, maka yang terjadi adalah tawuran dan marak adegan kekerasan. Lihat saja, pemilihan presiden BEM atau DEMA aja mereka berantem, apalagi pemilihan presiden Indonesia," tutur Ubaid.

Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji (Dok Istimewa) Foto: Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji (Dok Istimewa)

Dia menyarankan ada aturan detil yang dirumuskan untuk menjaga aktivitas politik praktis kampanye di institusi pendidikan, entah aturan oleh KPU, Bawaslu, atau Kemendikbudristekdikti. Regulasi turunan diperlukan agar marwah pendidikan tidak rusak oleh ulah politikus yang ingin menang pemilu.

"Harus diatur detailnya, apa yang boleh dan tidak boleh. Jangan disamakan dengan kampanye di lapangan. Perlu diatur pula bagaimana cara masuknya, melalui izin pimpinan atau bagaimana? Kalau hanya melalui izin pimpinan, ini bisa bermasalah karena izin pimpinan terlalu eksklusif," kata Ubaid.

Dilansir detikedu, Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) menyayangkan keputusan MK itu. Sekretaris Jenderal FSGI, Heru Purnomo menyebut bahwa keputusan tersebut bisa berpotensi membahayakan keselamatan para pelajar maupun mahasiswa.

"Secara teknis nantinya juga akan sulit bagi sekolah saat lembaganya digunakan untuk tempat kampanye disaat proses pembelajaran sedang berlangsung. Hal ini juga berpotensi membahayakan keselamatan peserta didik nantinya", ujar Heru.

Keterangan:

Isi berita ini telah mengalami perubahan pukul 21.15 WIB. Pandangan dari narasumber Ki Darmaningtyas, pemerhati pendidikan dari Persatuan Keluarga Besar Taman Siswa (PKBTS), berubah pikiran sehingga pendapatnya tidak lagi ada dalam tulisan ini.


ICW mengkritik kebijakan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin yang meminta jajarannya menunda pengusutan laporan kasus korupsi yang melibatkan capres, cawapres, caleg, hingga calon kepala daerah sampai tahapan Pemilu 2024 selesai. ICW juga mengkritik Menko Polhukam Mahfud Md yang mendukung pernyataan Jaksa Agung.

"Pernyataan Jaksa Agung mengenai penundaan pemeriksaan indikasi tindak pidana korupsi calon presiden, wakil presiden, anggota legislatif, maupun kepala daerah jelang Pemilu 2024 jelas tidak berdasar hukum dan sangat menyesatkan," kata peneliti ICW Kurnia Ramadhana kepada wartawan, Selasa (22/8/2023).

ICW menyebut, di dalam peraturan perundang-undangan, di Indonesia tidak mengenal adanya penundaan karena alasan apa pun, terlebih pemilu. Selain itu, ICW menilai kebijakan Jaksa Agung tersebut melanggar hak masyarakat yang menginginkan calon pemimpin yang bersih.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Mestinya sebagai seorang Jaksa Agung, pimpinan tertinggi lembaga penegak hukum, ia memahami bahwa setiap tingkatan proses hukum memiliki tolak ukur yang jelas. Misalnya, jika naik ke tingkat penyidikan, maka penyidik harus memiliki bukti permulaan yang cukup atau minimal dua alat bukti," kata Kurnia.

"Selain itu, instruksi Jaksa Agung tersebut melanggar hak asasi masyarakat yang menginginkan wakil rakyat atau kepala daerah terpilih bersih dari praktik korupsi," katanya.

Tak hanya itu, ICW juga menyesalkan pernyataan Menko Polhukam Mahfud Md. ICW menilai mestinya Mahfud meluruskan, tetapi justru Mahfud mendukung Jaksa Agung.

"Bukannya meluruskan, Mahfud malah ikut-ikutan sesat pikir mengenai hal tersebut. Ia menyampaikan tentang potensi kriminalisasi para kandidat dalam pemilu," kata Kurnia.

"Bagi ICW, argumentasi itu kering dan melompat dari permasalahan utama. Sebab, jika masalahnya kriminalisasi, solusinya adalah meningkatkan profesionalisme penegak hukum, bukan malah menunda prosesnya," ujarnya.

Karena itu, ICW menyarankan Jaksa Agung Burhanuddin maupun Menko Polhukam Mahfud Md untuk membaca mengenai data korupsi politik yang ada di KPK. ICW menyebut, sepanjang 2004-2022, dari total 1.519 tersangka, sepertiga di antaranya atau sekitar 521 orang berasal dari klaster politik, baik anggota legislatif maupun kepala daerah.

"Mestinya itu dijadikan pemantik oleh aparat penegak hukum untuk semakin giat dan gencar memburu koruptor. Namun yang terjadi malah sebaliknya," katanya.

Baca halaman selanjutnya.


Ketua Bappilu Partai Demokrat Andi Arief menyatakan akan terus bersama PKS meski 1 partai lain mengkhianati koalisi. PKS buka suara soal cuitan Andi Arief.

"Biasa dinamika. Satu pihak ingin segera deklarasi karena berpendapat penting untuk menaikkan elektabilitas. Pihak lain ingin kita tidak terburu-buru karena komposisi koalisi masih bisa berubah," kata Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera saat dikonfirmasi, Selasa (22/8/2023).

Mardani Ali Sera menyebut tidak ada yang salah atas perbedaan pendapat tersebut. Dia menyarankan kedua pihak untuk membahasnya dengan kepala dingin.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Keduanya benar. Dan saya berpendapat kita bahas dengan kepala dingin," kata Mardani.

Lalu, apakah ada pengkhianatan di koalisi yang mengusung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden itu?

"Setahu saya tidak ada," kata Mardani Ali Sera.

Andi Arief sebelumnya mengatakan pihaknya akan terus bersama PKS meski ada satu partai lain mengkhianati koalisi. Ditanya lebih jauh soal maksud cuitannya, Andi Arief belum memberikan jawaban.

"Kami akan terus bersama PKS meski satu partai lain mengkhianati koalisi," tulis Andi Arief dalam cuitan yang dibagikan kepada wartawan.

Lihat juga Video: PKS-Demokrat Sepakat Dorong Anies Segera Umumkan Cawapres

[Gambas:Video 20detik]