Partai Demokrat mendukung Prabowo Subianto di Pilpres 2024. DPD Demokrat Sumut pun bakal all out untuk memenangkan Prabowo Subianto di Sumut.

"Kami ini Partai Demokrat patuh fatsun, jadi kalau sudah perintah Ketua Umum dan Majelis Tinggi, kami pasti akan melaksanakan dengan sepenuh hati, sepenuh tenaga, sepenuh upaya untuk memenangkan pilihan partai kami," kata Ketua DPD Demokrat Sumut, Lokot Nasution kepada detikSumut, Senin (18/9/2023).

Lokot bercerita soal sejarah Pemilu di Indonesia. Di mana hanya ada 2 partai yang pernah memenangkan Pemilu, termasuk Demokrat.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Pemilu di Indonesia kan akan dilaksanakan kelima kali, di mana kami memenangkan 2 kali Pak SBY, lalu Pak Jokowi bersama PDIP 2 kali, artinya hanya ada dua partai yang memenangkan Pemilu, yakni Demokrat dan PDIP," ucapnya.

Partai Demokrat sendiri pernah meraih kemenangan besar di Pemilu 2009 dengan meraih 27 kursi di DPRD Sumut dan 10 kursi di DPR RI asal Sumut. Perolehan tersebut sampai saat ini disebut belum pernah berhasil dipecahkan oleh partai manapun.

Dengan demikian, Lokot menjelaskan pihaknya memiliki cara untuk menang di Sumut. Mereka akan all out untuk memenangkan Prabowo di Pilpres 2024 seperti yang disampaikan oleh Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Artinya apa? Kami punya peta biru namanya, kami punya pemilih kami yang mungkin 10 tahun belakangan ini meletakkan suaranya ke partai, kami akan kembali all out menangkan Prabowo seperti yang dibilang Bapak (SBY), Bapak akan turun gunung," jelasnya.

SBY menuturkan akan turun gunung di Pilpres 2024 untuk memenangkan Prabowo. Sosok SBY disebut akan mengeluarkan seluruh kemampuan untuk memenangkan pilihannya tersebut.

"Bapak ini bukan hanya orang yang punya kemampuan untuk memenangkan, karena itu secara empirik pernah dibuktikan pada 2 periode dia memimpin negara ini dan Partai Demokrat, kami cukup mengenal beliau, beliau adalah orang yang akan dengan sepenuh hatinya mengeluarkan kemampuannya untuk memenangkan pilihannya," tutupnya.

Sebelumnya, SBY mengaku akan turun gunung di Pilpres 2024. Hal itu disampaikan SBY sembari menyatakan dukungan ke Prabowo Subianto.

Hal itu diketahui berdasarkan unggahan akun Instagram PAN seperti dilansir detikNews Senin (18/9). Di unggahan itu terlihat SBY datang ke rumah Prabowo Subianto di Hambalang. Terlihat juga SBY bersalaman dengan Ketum PAN Zulkifli Hasan.

Awalnya SBY yang didampingi Prabowo terlihat pidato di atas mimbar. Pidato SBY itu turut didengar oleh anggota Koalisi Indonesia Maju (KIM) itu, SBY yakin Prabowo akan menang pada Pilpres 2024.

"Saya yakini, dengan izin Allah, masa Pak Prabowo untuk memimpin kita semua adalah melalui Pilpres yang akan datang," tutur SBY.

"For you, saya siap turun gunung," ungkapnya.

Sekjen DPP Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya menyampaikan bahwa dalam pertemuan itu, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memberikan dukungan resmi kepada Prabowo.

Dalam pertemuan itu, SBY ditemani Ketum Demokrat AHY bertemu dengan Prabowo yang juga Ketum Partai Gerindra. Selain itu, hadir pula Ketum atau pimpinan partai dari Partai Golkar, PAN, PBB, Partai Gelora, PSI, Partai Garuda, dan Partai Prima.

SBY 'Turun Gunung' Dukung Prabowo, PPI: Amankan Jatah Menteri Untuk AHY


Ragam pertanyaan dari mahasiswa Universitas Indonesia (UI) terlontar ke Ganjar Pranowo. Salah satunya soal komitmen bakal calon presiden (bacapres) jagoan PDIP itu bila kelak terpilih dan mengemban sebagai Presiden RI 2024-2029.

Adalah Naufal, mahasiswa jurusan Ilmu Politik FISIP UI, yang awalnya bertanya soal Ganjar sebagai petugas partai atau petugas rakyat. Ganjar pun memberikan penjelasan bila dirinya adalah kader partai yang bila kemudian mendapatkan jabatan publik maka tujuannya adalah untuk melayani.

"Saya kader partai tapi presiden bukan, gubernur bukan. Itulah melayani," kata Ganjar saat Kuliah Kebangsaan FISIP UI, dengan tema "Hendak ke mana Indonesia Kita? Gagasan, Pengalaman dan Rancangan Para Pemimpin Masa Depan", di FISIP UI, Depok, Senin (18/9/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Naufal mengaku selama 10 tahun terakhir mengikuti jejak Ganjar. Untuk itu Naufal meminta penegasan pada Ganjar. Setelahnya Ganjar pun mengaku akan memberikan dua bukunya untuk menjawab keraguan Naufal.

"Agar kamu Naufal, bisa mengetahui, kamu akan saya kirimi dua buku saya. Mungkin buku itu cukup bisa menjelaskan keraguanmu, agar kelak nanti kamu bisa menentukan pilihan dengan objektif," kata Ganjar.

Ganjar mengatakan buku itu menjelaskan tentang apa yang dia kerjakan selama menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah. Ganjar mengatakan hal itu bukan bermaksud agar Naufal memilihnya.

"Siapa yang mau kamu pilih, tidak harus Ganjar. Jangan tergesa-gesa milih Ganjar, Anda cek dulu, Anda pastikan dulu, Anda yakin nggak dengan saya," kata Ganjar.

"Dua buku itu akan menjelaskan, apa yang kami kerjakan. Satu buku dan satu buku itu judulnya hitam putih Ganjar, hitam putih, nggak pernah abu-abu, itu yang mungkin kamu akan lihat nanti apa keputusan-keputusan penting ketika kita harus berada pada jabatan publik. Mudah-mudahan menjelaskan. Saya minta ada staf saya di sini, akan saya kirimi," imbuhnya.

Merasa tak puas dengan jawaban Ganjar, Naufal pun bertanya lagi. Naufal bertanya apakah Ganjar berkomitmen untuk tidak dikendalikan oleh partai melainkan dikendalikan rakyat.

"Berarti Bapak berkomitmen semisal terpilih, Bapak bukan disetir oleh partai tapi disetir oleh rakyat?" tanya Naufal.

Lalu apa jawaban Ganjar?

Ganjar tidak menjawab gamblang tentang persoalan yang akan datang tersebut. Ganjar memilih meminta Naufal untuk melihat rekam jejaknya selama 10 tahun terakhir sebagai Gubernur Jawa Tengah (Jateng). Dia ingin Naufal melihat tentang kiprah Ganjar dalam 10 tahun terakhir itu, adakah keputusannya yang kemudian hanya berpihak pada PDIP, partai politik yang menaunginya itu.

"Simpel aja, kalau aku bicara itu kan itu next, kalau itu next, kamu paling eee abis ini ya nggak tahu, tapi saya minta kamu melihat 10 tahun saya, 10 tahun bukan waktu pendek, dan 10 tahun artinya saya terpilih 2 kali," ujar Ganjar menjawab pertanyaan Naufal itu.


Dosen Pascasarjana Universitas Nurul Jadid, Paiton, Probolinggo, Jawa Timur Ahmad Sahidah menanggapi hasil survei terbaru Politika Research and Consulting (PRC). Diketahui, elektabilitas Anies Baswedan mengalami kenaikan menjadi 18,3 persen pasca mendeklarasikan Muhaimin Iskandar sebagai cawapres.

Survei PRC yang dilakukan pada 7-12 September 2023 ini menemukan elektabilitas Anies naik dari hasil survei di bulan April yang hanya sebesar 14 persen. Laporan bertajuk 'Peta Politik Jawa Timur Pasca-Deklarasi Pasangan AMIN' ini juga menunjukkan elektabilitas pasangan Anies-Muhaimin berkisar 18-19 persen dari 3 simulasi. Sementara dukungan dari warga NU kepada Muhaimin Iskandar berpasangan dengan Anies Baswedan mencapai 54,7 persen.

"(Kenaikan 4 persen) itu wajar. Karena baru deklarasikan. Teman-teman NU juga baru memulai untuk mendukung Cak Imin," jelas Ahmad dalam keterangan tertulis, Senin (18/9/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Akademisi yang produktif menulis ini mengaku yakin dukungan dari warga NU akan semakin kuat kepada pasangan AMIN seiring dengan gencarnya sosialisasi. Ia menilai hubungan emosional NU dengan PKB sangat kuat dan sudah terbina sejak lama.

Meski demikian, ia tidak menampik NU struktural terutama di tingkat pusat ada yang tidak mendukung pencalonan cicit dari salah satu pendiri NU, KH Bisri Syansuri, yang akrab disapa Cak Imin tersebut.

"Itu wajar saja. Kita pun tahu peta politiknya. Tapi saya pikir relatif kehadiran pasangan ini (AMIN) bisa diterima di pesantren. Karena ikatan emosionalnya sudah terbina sejak dulu. Menurut saya pelan tapi pasti (massa NU) akan solid (dukung AMIN)," ungkapnya.

Ahmad menjelaskan anak dari salah satu pendiri NU lainnya KH Hasib Wahab Hasbullah juga sudah menyatakan dukungan, bahkan menyebut 70 persen warga NU akan mendukung Cak Imin. Menurutnya, pernyataan anak dari pendiri NU itu merupakan dukungan konkret kepada Anies-Muhaimin.

"Saya pikir itu merupakan dukungan moral yang kuat untuk pasangan ini berkontestasi di 2024," tandasnya.

Lebih lanjut, Ahmad mengimbau sosialisasi tentang pasangan Anies-Cak Imin (AMIN) perlu dilakukan lebih masif ke seluruh daerah, terutama Jawa Timur yang menjadi basis NU dan PKB.

"Sebab baliho-baliho Anies-Cak Imin itu baru masuk ke Tapal Kuda empat hari yang lalu," jelasnya.

Sebagai informasi, tapal Kuda merupakan nama sebuah kawasan di bagian timur Provinsi Jawa Timur yang meliputi Banyuwangi, Bondowoso, Jember, Lumajang, Pasuruan, Situbondo, dan Probolinggo.

Lihat juga Video: Anies Pamer Tutup Alexis dengan Selembar Kertas Tanpa Marah-marah

[Gambas:Video 20detik]


Partai Demokrat yang keluar dari Koalisi Perubahan telah menentukan dukungannya kepada Prabowo Subianto untuk Pilpres 2024. Dengan dinamika terbaru dari Demokrat, seluruh partai politik di parlemen saat ini telah mempunyai jagoannya untuk 2024.

Berdasarkan catatan detikcom, Senin (18/9/2023), saat ini ada 3 poros jelang pendaftaran Pilpres 2024. Ketiga poros tersebut masing-masing mendukung bakal capres Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan.

Demokrat telah menyatakan diri bergabung ke Koalisi Indonesia Maju dan mendukung Prabowo di Pilpres 2024 setelah sebelumnya keluar dari Koalisi Perubahan yang diinisiasinya bersama PKS dan NasDem. Dukungan Demokrat ke Koalisi Indonesia Maju ditandai pertemuan antara Ketua Majelis Tinggi Partai Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan para ketum Koalisi Indonesia Maju di kediaman Prabowo, Hambalang, Bogor, Minggu (17/9).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Di depan Prabowo dan para pemimpin Koalisi Indonesia Maju, SBY menyatakan keyakinannya terhadap sang Menhan RI untuk memenangkan Pilpres 2024. Presiden ke-6 Republik Indonesia (RI) itu sekaligus menyatakan akan turun gunung langsung membantu Prabowo.

"Saya yakini, dengan izin Allah, masa Pak Prabowo untuk memimpin kita semua adalah melalui pilpres yang akan datang. For you, saya siap turun gunung," kata SBY dalam sambutan yang dilihat detikcom dari akun Instagram PAN.

Meski demikian, penegasan sikap resmi Demokrat mendukung Prabowo akan diformalkan dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) pada 21 September 2023.

"Adapun deklarasi resmi untuk keputusan ini, akan disampaikan oleh Ketua Umum Partai Demokrat AHY dalam Rapimnas Partai Demokrat, hari Kamis, 21 September 2023, yang diikuti ribuan pengurus Partai Demokrat dari seluruh Indonesia," kata Sekjen Demokrat Teuku Riefky Harsya.

Untuk diketahui, Pasal 221 UU Pemilu menyatakan bakal capres dan bakal cawapres diusulkan oleh partai politik (parpol) atau gabungan parpol peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya.

Ketiga bakal capres pun kini sudah memenuhi ambang batas pencalonan pilpres. Prabowo menjadi bakal capres dengan dukungan partai politik parlemen terbanyak setelah didukung Demokrat. Berikut ini sebaran kekuatan parpol parlemen pendukung 3 bakal capres.

Anies Baswedan

Fraksi Partai Nasdem 59 kursi/10,26%

Fraksi PKS 50 kursi/8,70%

Fraksi PKB 58 kursi/10,09%

Total: 167 kursi/29,05%

Ganjar Pranowo

Fraksi PDIP 128 kursi/22,26%

Fraksi PPP 19 kursi/3,30%

Total: 147 kursi/25,56%

Prabowo Subianto

Fraksi Partai Gerindra 78 kursi/13,57%

Fraksi Partai Golkar 85 kursi/14,78%

Fraksi PAN 44 kursi/7,65%

Fraksi Partai Demokrat 54 kursi/9,39%

Total: 261 kursi/45,39%

Lihat juga Video: Kemesraan SBY-Prabowo, dan Arah Dukungan Partai Demokrat

[Gambas:Video 20detik]


Mahasiswa jurusan Ilmu Politik FISIP UI, Naufal, melontarkan pertanyaan kepada bakal calon presiden (bacapres) Ganjar Pranowo jika nanti terpilih sebagai presiden, akan jadi petugas partai atau petugas rakyat. Apa jawab Ganjar?

"Pada tanggal 21 April Bapak dicapreskan oleh PDIP oleh Megawati Soekarnoputri, saya menggarisbawahi kata-kata Ibu Megawati yang mengatakan bahwa sebagai kader dan petugas partai," kata Naufal dalam Kuliah Kebangsaan FISIP UI, bertema 'Hendak ke mana Indonesia Kita? Gagasan, Pengalaman dan Rancangan Para Pemimpin Masa Depan' di FISIP UI, Depok, Senin (18/9/2023).

"Jujur saja, saya mengagumi bapak, merasa kecewa ternyata bapak yang diharapkan sebagai petugas rakyat ternyata petugas partai," imbuhnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Naufal bertanya jika terpilih sebagai presiden ke-8 apakah Ganjar akan tetap memegang prinsip tuanku adalah rakyat. Naufal ingin Ganjar menjawab tegas apakah petugas rakyat atau petugas partai.

"Pertanyaan saya, jika bapak terpilih sebagai presiden ke-8 apakah bapak tetap dengan prinsip tuanku ya rakyat gubernur hanya mandat, dan tidak jadi boneka Megawati? Jadi intinya saya ingin pak jawab menjawab hari ini di balairung yang terhormat ini supaya jelas jawabnya apakah bapak petugas rakyat atau petugas partai?" tanya Naufal.

Menjawab itu, Ganjar mengatakan dirinya kader partai. Ganjar pun meminta Naufal untuk melihat kinerjanya selama menjabat 10 tahun sebagai Gubernur Jawa Tengah.

"Saya kader partai, tapi presiden bukan, gubernur bukan. Itulah melayani. Oke ya, Jadi kita bisa membedakan ketika sudah berada jabatan, apa yang kita lakukan. Maka kalau anda riset tentang saya apa yang saya lakukan, adakah kemudian saya hanya berpihak pada partai saya? Mungkin nyaris anda tidak akan menemukan," ujar Ganjar.


Demokrat telah memberikan dukungan kepada bacapres Koalisi Indonesia Maju (KIM), Prabowo Subianto. NasDem mengucapkan selamat kepada Demokrat yang sudah bergabung ke koalisi barunya usai memutuskan hengkang dari Koalisi Perubahan pengusung Anies Baswedan.

"Pertama, ucapkan selamat kepada Partai Demokrat yang sudah punya rumah baru. Selamat untuk Koalisi Indonesia Maju atas bertambahnya keluarga besar. Pasti dengan bergabungnya Demokrat akan menambah vitamin untuk Koalisi Indonesia Maju," kata Waketum NasDem Ahmad Ali kepada wartawan, Senin (18/9/2023).

Ali lalu menyinggung soal jumlah persentase kursi partai di koalisi pengusung bacapres. Dia mengungkit koalisi minimalis tetap dapat menang seperti saat Presiden Joko Widodo memenangkan pilpres sebelumnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"PKB dengan NasDem ini menjadi satu bagian partai koalisi minimalis yang memenangkan Pak Jokowi tahun 2014. Jadi tentunya kita tahu bagaimana cara memimpin tim yang minimalis untuk menghadapi pertarungan kontestasi 2024 ini," katanya.

Mantan Ketua Fraksi NasDem DPR ini yakin pihaknya tahu betul agar tetap memenangkan capres terlepas dari jumlah kursi partai di koalisinya. Adapun saat ini NasDem berada di Koalisi Perubahan bersama PKB dan PKS mengusung Anies.

"Berdasarkan pengalaman kami memenangkan Pak Jokowi di 2014 karena di 2014 itu koalisi pendukung Pak Jokowi koalisi minimalis ada PDIP, NasDem, dan PKB. Jadi kami tahu betul cara memenangkan pertarungan," ujar dia.

Simak Video 'Pernyataan SBY Dukung Prabowo di Pilpres 2024: Saya Siap Turun Gunung':

[Gambas:Video 20detik]


Ketua DPP PDIP, Puan Maharani, enggan menanggapi polemik pengakuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memiliki data intelijen arah partai politik (parpol). Puan mengarahkan wartawan untuk bertanya langsung pada Jokowi.

"Ya tanya Pak Jokowi kenapa bicara seperti itu, jangan tanya PDIP," kata Puan usai hadir dalam Pembukaan Munas-Konbes NU 2023 di Jakarta, Senin (18/9/2023).

Menurut Puan, Jokowi memiliki motif yang kuat saat menyampaikan soal data intelijen arah parpol. "Pasti Pak Jokowi punya pertimbangan menyatakan hal tersebut, jadi tanyakan kembali kepada Presiden," jelas Puan.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Seperti diketahui, Jokowi mengatakan dirinya mengetahui pergerakan semua parpol menjelang Pemilu 2024. Jokowi menyebut dirinya mendapat informasi intelijen yang komplet.

Hal itu disampaikan Jokowi saat membuka rapat kerja nasional (rakernas) relawan Seknas (Sekretariat Nasional) Jokowi di Hotel Salak, Kota Bogor, Jawa Barat, Sabtu (16/9).

Jokowi awalnya mengatakan ingin Indonesia menjadi negara makmur. Dia mengatakan kepemimpinan nasional sangat menentukan bisa tidaknya hal itu dicapai.

"Tapi memang kepemimpinan itu sangat menentukan. Saya tahu dalamnya partai seperti apa saya tahu. Partai-partai seperti apa saya tahu, ingin mereka menuju ke mana saya juga ngerti," kata Jokowi.

Jokowi mengatakan informasi soal partai politik yang diterimanya sangat lengkap. Jokowi mendapatkan informasi soal partai-partai itu dari intelijen.

"Informasi yang saya terima komplet dari intelijen saya ada BIN, dari intelijen di Polri ada, dari intelijen TNI saya punya BAIS dan informasi-informasi di luar itu, angka data, survei semuanya ada. Saya pegang semua dan itu hanya miliknya presiden karena langsung, langsung ke saya," ujarnya.


Waketum PKB Jazilul Fawaid tiba-tiba menyebut kemungkinan Pilpres 2024 yang hanya diikuti 2 poros. Apa maksudnya?

Awalnya Jazilul merespons bergabungnya Partai Demokrat ke Koalisi Indonesia Maju (KIM) dan mendukung Prabowo Subianto. Jazilul menyambut baik dan berharap persaingan pilpres berjalan sehat.

"Ya tentu saya harus menghormati kedaulatan Partai Demokrat, saya berharap semuanya nanti di Pilpres bersaing dengan sehat, saya harap Pilpres juga itu ajang untuk adu track record, gagasan, bukan hanya tukar tambah suara begitu," kata Jazilul kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/9/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Jazilul lalu memberikan pandangannya soal jumlah poros di Pilpres 2024. Menurutnya kemungkinan hanya akan ada 2 poros di pilpres mendatang.

"Nggak-nggak ada, belum tentu saya melihatnya secara pribadi belum tentu ada 3 poros, bisa jadi 2 poros, kita tunggu nanti," ucap Jazilul.

Dia lantas membeberkan analisisnya itu. Jazilul menyebut waktu pendaftaran pilpres yang semakin pendek dan deadlock tokoh capres yang itu-itu saja.

"Ini pertimbangan saya, tinggal 1 bulan, dan calon-calonnya, partai-partainya itu-itu saja, hanya di situ saja, apa kesulitannya? Bagi saya tidak akan ada kesulitan untuk memutuskan, tetapi yang sulit itu justru membuat hanya dua poros itu yang sulit," kata dia.

"Persepsi saya begitu, karena tidak ada yang menyulitkan semuanya kan sudah cukup dari angka Presidential Threshold yang sudah ada, kenapa belum putus-putus saja," sambungnya.

Jazilul menekankan pandangan soal kemungkinan 2 poros itu adalah pendapatnya pribadi. Meski begitu, Jazilul mengatakan Anies-Cak Imin tetap siap menghadapi skema apapun di 2024.

"Yang jelas pasangan AMIN mengantisipasi semua kemungkinan, kemungkinannya kan tinggal 2; 3 poros atau 2 poros. Saya pribadi melihatnya kayaknya tinggal 2 poros pribadi ya ini, bukan keputusan PKB atau apa bukan," kata dia.

"Poros AMIN sudah jadi porosnya, mau digabung, gimana sih. Jadi poros perubahan itu sudah ada tinggal mendaftar. Kalau besok pagi buka pendaftaran, kita buka, kita justru menunggu pasangan-pasangan yang lain," lanjut Jazilul.


Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Miftachul Akhyar mengungkapkan NU sudah pernah memutuskan untuk menjaga jarak dengan partai politik (parpol). Namun, menurut Kiai Miftach, ada yang lupa dan pura-pura tidak tahu mengenai hal tersebut.

Kiai Miftach mulanya menyampaikan bahwa PBNU tengah gencar melakukan penertiban-penertiban. Sebab, NU disebutnya selalu mendengarkan instruksi pimpinannya.

"Siapa pun yang menjadi pimpinan di Nahdlatul Ulama, apalagi kita ketahui Nahdlatul Ulama adalah organisasi yang selalu manakala ini sudah menjadi sebuah kesepakatan anak bangsa, kesepakatan daripada warga, kesepakatan daripada anggota, maka taslim menerima dengan segenap kesadaran dan mendukung," kata Kiai Miftach dalam Munas dan Konbes NU Tahun 2023, di Ponpes Al Hamid, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (18/9/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Tidak pernah kita dengar Nahdlatul Ulama ingin ngotak-ngatik memberhentikan seorang pimpinan, baik itu pimpinan negara resmi atau pimpinan organisasi di tengah jalan, kecuali kalau sudah ada kesalahan-kesalahan yang fatal," imbuh dia.

Kiai Miftach kemudian menyinggung ihwal keputusan Mukatamar NU. Dalam muktamar itu, disebutnya bahwa NU sepakat untuk menjaga jarak dengan semua partai politik (parpol). Namun, menurutnya saat ini ada yang lupa dengan keputusan itu.

"Kita sudah tahu bahkan pernah diputuskan dalam muktamar di Solo, Muktamar ke-31 kalau ndak salah bahwa bagaimana Nahdlatul Ulama menjaga jarak dengan partai politik semua partai politik, sepertinya ini ada yang lupa kalau NU menjaga jarak, ya ibaratnya kura-kura di dalam perahu, pura-pura tidak tahu," ungkap Kiai Miftach.

Karena itu, Kiai Miftach mengatakan Munas dan Konbes hari ini akan merevisi atau membuat Peraturan Perkumpulan (Perkum) NU. Hal itu, lanjut dia, juga untuk menghadapi tantangan masa depan.

"Oleh karena itu Munas ini akan banyak masalah-masalah yang dibahas revisi-revisi perkum mungkin atau menambahkan perkumnya yang semua itu adalah untuk bagaimana kita menghadapi masa depan di depan ini ada bonus demografi setelah itu ada generasi emas yang sedang ada di depan kita. NU harus siap menyongsong sebuah peristiwa yang besar," pungkas dia.

Simak Video 'Gus Yahya Jamin NU Tak Akan Jauh-jauh dari Jokowi':

[Gambas:Video 20detik]


Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menjelaskan kabar terbaru soal Timnas AMIN atau tim pemenangan bagi koalisi partai pendukung Anies Baswedan. Cak Imin menyebut nama kapten Timnas AMIN masih dibahas.

"Timnas (AMIN) masih dalam proses pematangan, inventarisasi nama-nama tokoh, mencari Ketua ya sesuai dengan harapan kita," kata Cak Imin dalam keterangan yang dibagikan Tim Humas PKB, Senin (18/9/2023).

Cak Imin mengatakan salah satu nama yang masuk bursa kapten Timnas AMIN ialah Najwa Shihab. Namun, katanya, nama Kapten Timnas AMIN belum final.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Masih, semua alternatif, belum ada yang pasti. Salah satu ada Najwa Shihab macam-macam lah, banyak nama, masih belum, masih belum, digodok, masih digodok," kata dia.

Sebelumnya, Sekjen PKB Hasanudin Wahid juga menyebut partainya mengusulkan Najwa Shihab hingga Khofifah Indar Parawansa untuk menjadi kapten timnas Anies Baswedan dan Cak Imin (AMIN). Waketum PKB Jazilul Fawaid membeberkan kelebihan sosok wanita jika memimpin AMIN.

"Sosok perempuan memiliki keunggulan untuk bekerja telaten, detail dan cekatan, apalagi bila dia memiliki pengalaman dalam menggerakkan tim," kata Jazilul kepada wartawan, Minggu (17/9).

"Silakan saja, baru usulan, laki laki atau perempuan sama saja tergantung pada proses keputusan bersama para ketum partai dan paslon," tambahnya.

Jazilul tak berbicara banyak soal hal ini. Dia mengatakan penentuan sosok itu akan ditentukan para ketum parpol.

"Tunggu saja arahan dan keputusan para ketum parpol, pasangan calon dan pimpinan partai koalisi," katanya.

Simak juga Video 'Cerita Sekjen PKS Hendak Hadiri Deklarasi AMIN, Tapi Diminta Putar Balik':

[Gambas:Video 20detik]


Bakal calon presiden dari PDIP, Ganjar Pranowo, mengaku sempat terlibat perdebatan keras dengan Menteri Kesehatan (Menkes) saat pandemi COVID-19 merebak. Ganjar mengaku protes karena saat itu data masyarakat yang terpapar COVID-19 di Jawa Tengah tidak semuanya diinput.

Hal itu disampaikan Ganjar saat menjawab pertanyaan panelis Dosen Ilmu Komunikasi FISIP UI Ummi Salamah. Tanya jawab itu terjadi di Kuliah Kebangsaan FISIP UI, dengan tema 'Hendak ke mana Indonesia Kita? Gagasan, Pengalaman dan Rancangan Para Pemimpin Masa Depan' di FISIP UI, Depok, Senin (18/9/2023).

"Ini terkait dengan komunikasi publik, posisi komunikasi publik sangat strategis di dalam kebijakan publik kita sudah belajar sangat keras pada saat pandemi COVID-19 bagaimana cara Bapak mengintegrasikan komunikasi publik dengan sistem kebijakan?" tanya Ummi.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ganjar lalu menjawab pertanyaan itu. Ganjar mencontohkan pengalamannya saat pandemi COVID-19 merebak.

"Terima kasih, Ibu Umi. Kasusnya bagus lagi. Saya berdebat habis dengan para pengambil keputusan di Jakarta pada saat itu. Karena kita berada dalam ketidaktahuan dan kebingungan kolektif. Disinsentifnya adalah kalian bego semua pemerintah dan saya jawab iya karena tidak ada yang tahu, " kata mantan Gubernur Jawa Tengah ini.

Ganjar mengatakan dirinya memilih jujur pada saat merebaknya COVID-19. Dia mengatakan saat itu ada 2 juta orang yang terkena COVID-19, namun tidak diinput oleh Kemenkes.

"Ketika publik tidak tahu apa yang harus kita lakukan? Anda mau pakai isme yang mana? Kita tipu publik agar dia tenang atau kita berikan kejujuran dan dia akan cemas? Saya pilih yang kedua. Maka saya berdebat habis-habisan soal data tadi yang saya sampaikan. Kenapa Bu Ummi? Karena kita tidak pernah jujur dengan data," kata Ganjar.

"Apa yang terjadi pada saat pandemi, saya lupa angka persisnya. Tapi kira-kira waktu itu ada 2 juta yang tidak diinput, coba di Google, " ujar Ganjar.

Ganjar tak menjelaskan detail kapan perdebatan itu terjadi. Namun, pandemi Corona mulai terjadi di Indonesia pada tahun 2020.

Ganjar mengatakan saat itu dia protes terhadap pengelola data di Kemenkes yang datang ke Jawa Tengah. Dia meminta pengelola data untuk memasukkan data COVID-19 yang belum diinput dari Jawa Tengah.

"Saya protes keras empat kali pengelola data yang ada di Kemenkes datang ke Jateng. Saya sampaikan sampai begini bahasa saya, komunikasi saya mungkin buruk ya. Sampai saya bilang gini 'Pak kalau memang ada data kami yang belum masuk, masukkan besok pagi'. (Dijawab) 'Maaf Pak Ganjar kalau ini dimasukkan besok pagi, Jateng akan tertinggi di seluruh dunia'. (Saya jawab) 'Saya tidak peduli dan saya akan jawab'," ujarnya.

Ganjar menyebut setelah itu dia berdebat keras dengan Menteri Kesehatan. Namun, Ganjar tak menyebut siapa Menkes yang menjabat saat perdebatan itu terjadi.

Sebagai informasi, Menkes dijabat oleh Terawan saat awal pandemi COVID terjadi. Presiden Joko Widodo (Jokowi) kemudian mengganti Terawan dengan Budi Gunadi yang menjabat sebagai Menkes hingga saat ini.

Kembali ke Ganjar, dia mengaku ditelepon oleh Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan gara-gara berdebat keras dengan Menkes. Ganjar mengatakan Luhut bertanya apa pendapatnya soal keterbukaan data COVID.

"Saat itulah terjadi perdebatan keras dengan Menkes dan akhirnya Pak Luhut telepon saya. 'Mas Ganjar menurut anda data harus dibuka nggak?'. (Saya jawab) 'Pak, jangan kita membohongi siapapun'. (Luhut bilang) 'Aku setuju sama anda', gitu Pak Luhut. (Luhut bilang) 'Kalau gitu kita buka', " ujar Ganjar.

Lihat juga Video 'Kelakar Ganjar di FISIP UI: Saya Diundang Pasti Karena Survei':

[Gambas:Video 20detik]


Partai Demokrat memberi dukungan kepada bakal capres Koalisi Indonesia Maju (KIM), Prabowo Subianto. PDIP mengungkit pesan ketua umum Megawati Soekarnoputri untuk memenangkan Pilpres 2024.

"Bergabungnya Partai Demokrat ke Koalisi Prabowo adalah hal yang tidak mengejutkan sama sekali. Sebab dalam dua Pilpres sebelumnya, 2014 dan 2019, Demokrat juga selalu mendukung Prabowo," kata elite PDIP Charles Honoris mengawali tanggapannya, Senin (18/9/2023).

Charles menyinggung kembali koalisi gemuk pengusung Prabowo Subianto di pilpres sebelumnya. Menurutnya, koalisi gemuk itu tak menjadi jaminan memenangkan kontestasi pilpres.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Konstelasi dukungan partai-partai kepada Prabowo hari ini justru mengembalikan ingatan publik pada Pilpres 2014, di mana saat itu Prabowo didukung koalisi besar/gemuk dan Jokowi didukung koalisi kecil/kurus, dan pada akhirnya sejarah mencatat, yang kurus yang didukung rakyatlah yang menang," kata Charles.

Wakil Ketua Komisi IX DPR ini menyebut kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat dalam penentuan presiden dan wakil presiden. Dia meyakini Ganjar menjadi figur yang akan dipilih rakyat. Dia mengenang pesan Megawati untuk terus menyatu dengan rakyat.

"Dalam era pemilu langsung memang rakyatlah pemegang kekuasaan tertinggi dalam menentukan presiden dan wakil presiden. Oleh karena itu, seperti kata Ibu Megawati, selama PDI Perjuangan selalu dekat dan menyatu dengan rakyat, tidak ada yang perlu dikhawatirkan," ujarnya.

"Kami yakin rakyat dengan hati nuraninya akan memilih Ganjar karena kualitas kepemimpinannya sudah teruji dari bawah sebagai kepala daerah," imbuhnya.

Charles menyebut PDIP sudah terbiasa melawan kelompok yang punya kekuatan politik besar. Dia menyebut PDIP kembali akan 'dikeroyok' di 2024.

Dengan demikian, Charles optimistis partainya terus mendapat dukungan rakyat.

"Sebagaimana rakyat juga dulu pada 2014 memilih Jokowi dengan alasan serupa. Selama mengusung calon pemimpin yang berasal dari rakyat, PDI Perjuangan tidak gentar sedikitpun, sekalipun dalam pengusungan Ganjar kali ini, PDI Perjuangan kembali akan 'dikeroyok' oleh gabungan kekuatan politik besar," kata Charles.

"PDI Perjuangan adalah partai yang sudah terbiasa 'dikeroyok'. Bukan saja pada Pilpres 2014, tetapi juga dalam pemilu-pemilu sebelumnya, baik di era transisi demokrasi maupun di era Orde Baru. Bahkan banyak yang menilai, sejarah PDI Perjuangan adalah sejarah dikeroyok oleh kekuatan politik besar," lanjut dia.

Diketahui, Partai Demokrat telah memberikan dukungan ke Prabowo Subianto buntut pertemuan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dan Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono di kediaman Prabowo, Hambalang, Jawa Barat, kemarin. Bacapres yang didukung poros KIM itu kini berisi Partai Gerindra, Partai Golkar, PAN, Partai Demokrat, PBB, dan Gelora.

Simak Video 'Pernyataan SBY Dukung Prabowo di Pilpres 2024: Saya Siap Turun Gunung':

[Gambas:Video 20detik]


Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar bicara ihwal tahun politik di Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) Nahdlatul Ulama 1445 H/2023 M. Kiai Miftach bertanya soal urgensi NU menyikapi para bakal calon presiden (capres) ketika KPU saja belum menetapkan pasangan capres dan calon wakil presiden (cawapres) pada Pilpres 2024.

Kiai Miftach mulanya menduga saat ini para NU tengah menunggu instruksi soal tahun politik. Dia pun lantas menggoda, apakah instruksi itu perlu disampaikan atau tidak.

"Sepertinya ada yang dinanti, instruksi menghadapi tahun politik. Kira-kira disampaikan ndak ya?" kata Kiai Miftach di Ponpes Al Hamid, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (18/9/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Kiai Miftach kemudian menuturkan KPU saat ini belum menentukan siapa saja capres-cawapres yang akan maju di Pilpres 2024. Karena itu, dia meminta warga NU untuk bersabar.

"KPU belum menetapkan calon-calonnya. Kenapa kita tergesa-gesa? Saya kira bisa disimpan dulu masalah ini, sabar," ujarnya.

Lebih lanjut, Kiai Miftach mengatakan Munas dan Konbes ini merupakan bukti PBNU hidup. Acara ini juga disebutnya sebagai bukti bahwa PBNU terus bergerak memperbaiki kekurangan hal-hal yang sangat dibutuhkan dalam rangka untuk mendampingi umat memenangi masa depan.

"Yang mana tujuannya tidak lain untuk menyadarkan kita satu abad lewat, kita memasuki abad ke-2. Tentu dalam masa 1 abad kemarin banyak yang mulai menipis pemahaman," tutur Kiai Miftach.

"Menipisnya memahami apa Nahdlatul Ulama itu, terutama kewaspadaan yang betul-betul sangat menipis, sangat tipis, sudah tidak 24 karat lagi. Bahkan mungkin mendekati sekarat. Dan memang itu adalah merupakan sunnatullah agama saja setiap satu abad tunjukkan para pembaharu para pembaharu penyegar-penyegar," pungkas Kiai Miftach.

Simak Video 'Gus Yahya Jamin NU Tak Akan Jauh-jauh dari Jokowi':

[Gambas:Video 20detik]


Ketua DPP PDIP Puan Maharani mengatakan Waketum Golkar Ridwan Kamil (RK) dan Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sudah tak mungkin lagi menjadi bakal cawapres mendampingi Ganjar Pranowo. Kini, Puan melirik nama Menko Polhukam Mahfud Md.

Hal itu disampaikan Puan usai menghadiri acara Munas-Konbes NU 2023 di Ponpes Al Hamid, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (18/9/2023).

Puan awalnya ditanya soal kemungkinan bakal cawapres Ganjar berasal dari tokoh Nahdlatul Ulama (NU). Puan lalu menyebut nama Mahfud.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Mungkin, Pak Mahfud," ucap Puan.

Sebelumnya, Puan Maharani mengatakan AHY sudah tidak mungkin mendampingi Ganjar. Puan menilai Demokrat sudah mendukung Prabowo Subianto sehingga tak mungkin AHY diduetkan dengan Ganjar.

"Muncul nama mas AHY. Namun karena Demokrat sudah memutuskan untuk pindah atau menentukan gabung dengan mas Prabowo, tentu saja seperti tidak mungkin," kata Puan.

Puan juga menyebut Golkar yang merupakan partai tempat RK bernaung sudah memutuskan bergabung dalam Koalisi Indonesia Maju untuk mendukung Prabowo.

"Pak RK juga, Golkar kan sudah dengan Pak Prabowo, dan juga Pak RK merupakan kader Golkar," ujar Puan.

Mahfud sendiri pernah bicara bahwa dirinya sudah bertemu dengan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto juga sempat menyebut Mahfud sebagai bacawapres tegak lurus.

Simak juga Video 'Survei PRC di Jatim: Ganjar 40,4%, Prabowo 32,3% & Anies 18,3%':

[Gambas:Video 20detik]


Partai Demokrat telah resmi menyatakan dukungan kepada Prabowo Subianto dalam kontestasi Pilpres 2024. Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) pun menyampaikan menitipkan agenda perubahan dan perbaikan ke Prabowo.

Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya mengatakan dukungan ke Prabowo sudah berdasarkan keputusan Majelis Tinggi Partai (MTP). Hasil MTP itu kemudian disampaikan ke Prabowo saat pertemuan di Hambalang, Bogor.

"Dalam pertemuan di Hambalang, Ketua Umum Partai Demokrat (Agus Harimurti Yudhoyono) menyampaikan hasil keputusan MTP Demokrat yang menyatakan Partai Demokrat mendukung Pak Prabowo Subianto sebagai Calon Presiden pada Pilpres 2024," ujarnya dilansir detikNews, Senin (19/9/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dalam pertemuan itu, menurut Riefky, AHY menitipkan pesan ke Prabowo tentang agenda perubahan.

"Pada kesempatan itu, Ketum AHY juga menitipkan agenda perubahan dan perbaikan yang diusung Partai Demokrat," ungkapnya.

"Yang sudah baik dilanjutkan, yang belum baik diperbaiki," lanjutnya.

Secara resmi AHY akan mengumumkan dukungan Partai Demokrat untuk Prabowo sebagai capres pada 21 September 2023.

"Adapun deklarasi resmi untuk keputusan ini, akan disampaikan oleh Ketua Umum Partai Demokrat AHY dalam Rapimnas Partai Demokrat, hari Kamis, 21 September 2023, yang diikuti ribuan pengurus Partai Demokrat dari seluruh Indonesia," katanya.

Ketua Harian DPP Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, menyatakan Partai Demokrat telah resmi mendukung Prabowo Subianto sebagai Capres. Dukungan itu disampaikan dalam kunjungan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ke kediaman Prabowo di Hambalang.

"Kepada Kader Partai Gerindra di Seluruh Indonesia. Pada hari ini kita, Partai Gerindra telah menerima satu kehormatan dengan bertambahnya kekuatan dalam menghadapi pemilu presiden 2024," kata Dasco.

"Di mana pada hari ini, Partai kita telah resmi menerima bergabungnya Partai Demokrat ke dalam Koalisi Indonesia Maju," tutur Wakil ketua DPR RI itu.

SBY 'Turun Gunung' Dukung Prabowo, PPI: Amankan Jatah Menteri Untuk AHY


Bakal capres Anies Baswedan memamerkan prestasinya menutup diskotek Alexis. Anies menyebut aksinya menutup Alexis dilakukan tanpa marah-marah.

Dikutip dari video 20Detik, pernyataan Anies itu disampaikan saat menghadiri acara PKS di Pakansari, Bogor, Minggu (18/9/2023). Anies mulanya bicara soal keadilan lalu mencontohkan prestasinya sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Anies mengaku saat itu Alexis bertahun-tahun tak bisa ditutup. Namun, saat dia memimpin Jakarta, kelab itu akhirnya bisa ditutup hanya dengan selembar kertas dan satu tanda tangan.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Di Jakarta dulu ada satu tempat, tempat itu diprotes, didemo supaya ditutup. Namanya apa tuh? (Alexis) Orang Bogor pada tahu, namanya Alexis," kata Anies.

"Didemo bertahun-tahun, semuanya protes, tidak pernah bisa ditutup. Kemudian berganti kepemimpinan, apa yang terjadi? Tempat itu cukup ditutup dengan selembar kertas dan satu tanda tangan," lanjut Anies yang disambut riuh peserta acara.

Anies pun menegaskan tak ada pengerahan massa maupun marah-marah saat penutupan Alexis itu.

Simak selengkapnya dalam video di atas.


Ketua DPP PDIP Puan Maharani bicara soal peluang Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Waketum Golkar Ridwan Kamil di bursa bakal cawapres Ganjar Pranowo. Puan menyebut keduanya sudah tidak mungkin jadi bacawapres Ganjar.

Puan menyebut AHY memang muncul dalam bursa bacawapres Ganjar. Namun, kini sudah tidak mungkin karena Demokrat sudah menyatakan dukungan ke bakal capres Prabowo Subianto.

"Muncul nama mas AHY. Namun karena demokrat sudah memutuskan untuk pindah atau menentukan gabung dengan mas Prabowo, tentu saja seperti tidak mungkin," kata Puan usai acara Munas-Konbes NU 2023 di Jakarta, Senin (18/8/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Begitu juga dengan sosok Ridwan Kamil. Puan menyebut Golkar yang merupakan partai Ridwan Kamil sudah memutuskan bergabung dalam Koalisi Indonesia Maju untuk mendukung Prabowo.

"Pak RK juga, Golkar kan sudah dengan Pak Prabowo, dan juga Pak RK merupakan kader Golkar," ujar Puan. usai acara Munas-Konbes NU 2023 di Jakarta, Senin (18/8/2023).

Simak juga Video 'Survei SRS ke Warga NU di Jatim: Prabowo 41,4%, Ganjar 34,4%, Anies 13,6%':

[Gambas:Video 20detik]


Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka duduk satu meja dengan putra Prabowo Subianto, Didit Hediprasetyo saat menghadiri Pagelaran Seni Budaya Persembahan dari Solo di Puro Mangkunegaran. Gibran menganggap Didit teman baiknya.

Dilansir detikJateng, Minggu (17/9) malam, Didit tampak ikut dalam rombongan Gibran saat tiba di Puro Mangkunegaran. Gibran dan Didit lalu menempati satu meja bersama Selvi Ananda dan Co-founder Sea Group.

"Mas Didit mana ya tadi," kata Gibran sembari mencari putra tunggal Prabowo Subianto itu, Minggu (17/9/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Gibran mengatakan dirinya berteman baik dengan Didit. Gibran menyebut dirinya selalu mendukung Didit.

"Mas Didit best friend, saya selalu dukung Mas Didit," kata Gibran saat ditanya soal kedatangannya bersama Didit.

Sementara itu Didit Prabowo mengaku senang bisa ke Solo dan menyaksikan penampilan Anggun C Sasmi di Puro Mangkunegaran.

"Seneng banget, selalu senang dengan Solo. Seneng bisa melihat Mbak Anggun," ucapnya.

Gibran juga sempat menunjukkan gantungan kunci bergambar Thomas si kereta kartun yang wajahnya diganti dengan wajah Gibran.

"Mas Didit tahu gantungan kunci ini nggak, special edition," kata Gibran menunjuk gantungan kunci.

Didit pun tertawa melihat gantungan kunci yang dipamerkan Gibran.

Baca selengkapnya di sini.


Partai Gerindra resmi memecat Aulia Agsa sebagai kader setelah terang-terangan mendukung Anies Baswedan di Pilpres 2024. Lantas siapa sosok penggantinya di DPRD Sumut?

Sekretaris Gerindra Sumut Sugiat Santoso mengatakan sosok pengganti Aulia Agsa adalah Bobby Octavianus Zulkarnain. Hal itu berdasarkan perolehan suara di dapil yang sama dengan Aulia.

"Kalau penggantinya berdasarkan Peraturan KPU kan suara terbanyak di bawahnya, jadi suaranya terbanyak di bawahnya itu Bobby Octavianus Zulkarnain," katanya kepada detikSumut, Senin (18/9/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

DPP Gerindra juga disebut telah mengeluarkan surat pergantian antara l waktu (PAW) terhadap Aulia Agsa. Hari ini, surat tersebut akan disampaikan ke DPRD Sumut.

"Prosesnya itu sedang berjalan, artinya hari ini surat dari DPP itu dilayangkan ke DPRD Sumut buat memberitahukan ada pergantian antar waktu anggota DPRD Sumut dari Gerindra," tutupnya.

Berdasarkan hasil rekapitulasi suara pada Pemilu 2019 yang dikutip detikSumut dari website resmi KPU Sumut, Aulia Agsa maju sebagai calon DPRD Sumut dari Partai Gerindra dari dapil Sumut 1. Surat keputusan KPU Sumut itu bernomor: 87/PL.01.1-Kpt/Prov/VIII/2019.

"Tentang penetapan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 pasca putusan Mahkamah Konstitusi," tertulis di surat keputusan KPU Sumut tersebut.

Di dapil Sumut 1 ini, terdapat 10 calon anggota DPRD Sumut dari Partai Gerindra di Pileg 2019 silam. Hasilnya, Partai Gerindra meraih 2 kursi di DPRD Sumut dari dapil Sumut 1.

Aulia Agsa meraih suara terbanyak kedua dengan total 14. 256 suara. Sedangkan di urutan pertama, diisi oleh Tia Ayu Anggraini dengan perolehan 18.431 suara.

Di urutan ketiga diduduki oleh Bobby Octavianus Z dengan 12.814 suara. Sedangkan sosok peraih suara terbanyak ketiga adalah Ahmad Parlindungan dengan 10.243 suara.

Sehingga berdasarkan hasil Pileg 2019 tersebut, sosok yang akan menggantikan Aulia Agsa sebagai anggota DPRD Sumut adalah Bobby Octavianus Z. Itu jika DPP Gerindra jadi melakukan PAW terhadap kadernya tersebut.

Sebelumnya, Partai Gerindra resmi memecat Aulia Agsa dari keanggotaan partai. Gerindra juga sudah mengeluarkan surat pergantian antar waktu (PAW) Aulia dari DPRD Sumut.

"Sudah (keluar), kita diberitahukan hari ini," kata Ketua DPD Gerindra Sumut Gus Irawan Pasaribu, Kamis (14/9).

Gus Irawan mengatakan surat PAW itu ditujukan ke DPD Gerindra Sumut, Gubernur Sumut, Ketua DPRD Sumut, dan KPU Sumut. Aulia di PAW setelah terlebih dahulu dipecat dari partai.

"PAW itu tentu dengan pemecatan," sebutnya.

Wardani Ibrahim Kurir Sabu 43 Kg Asal Aceh Dihukum Mati


Partai Gerindra memperkuat saksi untuk mengamankan suara partai dan suara Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Hal itu berangkat dari pengalaman mereka di Pilpres 2019, di mana potensi suara Prabowo besar namun tetap kalah.

"Karena potensi kemenangan Prabowo Subianto sangat tinggi, kami khususnya di Sumatera Utara ingin mengawal potensi itu dengan menekankan kepada seluruh saksi untuk bekerja keras dan serius menjalankan tugasnya nanti," kata Ketua DPD Partai Gerindra Sumut Gus Irawan Pasaribu dalam keterangannya, Senin (18/9/2023).

Berkaca pada pengalaman Pilpres 2019, euforia kemenangan Prabowo Subianto begitu kuat dan terasa di Sumut. Namun, saat perhitungan suara Prabowo hanya meraih suara 45 persen di Sumut.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Tapi justru yang terjadi, perolehan suara Prabowo hanya sekitar 45 persen," ucapnya.

Gus Irawan mengaku tidak mau hal serupa terjadi lagi. Sehingga keberadaan badan saksi harus dikuatkan.

"Kita tidak menampik bahwa faktor itu salah satu yang jadi penyebab. Dan kami tidak ingin itu terjadi lagi, sehingga kali ini harus ditegaskan bahwa saksi harus dikuatkan," ucapnya.

Gerindra sebagai partai yang sudah beberapa kali ikut Pemilu mengetahui titik-titik krusial suara. Saksi partai harus ditempatkan untuk mengantisipasi kecurangan di lokasi tersebut.

"Kita kurang lebih tahulah di mana titik-titik krusial, yang mungkin saja terjadi kebocoran, atau bahkan juga kecurangan. Karena itu, saksi-saksi itu harus mengerti di mana titik-titik krusial itu untuk melakukan pengawalan," bebernya.

Untuk hal itu, DPD Gerindra Sumut menggelar Training of Trainer (TOT) terhadap 204 saksi berasal dari 33 kabupaten/kota. Pelatihan tersebut digelar di salah satu hotel di Berastagi, Karo, sejak kemarin malam hingga 2 hari ke depan.

Ditegaskan Gus, mereka memberikan pelatihan kepada para pelatih ini, agar nantinya juga bisa meneruskan harapan kita ini kepada seluruh saksi di lapangan, untuk menjalankan tugasnya dengan baik. Sehingga dapat mengawal suara Prabowo di Pilpres 2024.

"Para saksi ini merupakan garda terdepan partai, mesin partai, yang nantinya benar benar bekerja mengawal suara dari mulai di TPS hingga jadi keputusan KPU," ujarnya.

Selengkapnya di Halaman Berikutnya...

Halaman 1 2 Selanjutnya

Prabowo: Siapapun yang Menang Nanti, Saya Akan Hormat


Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto menepis isu yang menyebut dirinya akan menempatkan Polri di bawah kementerian jika dirinya menjadi presiden. Prabowo menegaskan Polri seharusnya tetap di bawah presiden.

Pernyataan Prabowo soal posisi Polri diunggah akun Instagram resmi Partai Gerindra seperti dilihat Senin (18/9/2023). Prabowo terlihat tengah berbicara dalam sebuah forum dialog kebangsaan.

"Jadi Saudara-saudara, banyak orang mengatasnamakan saya dulu, pernah dulu dikatakan kalau presidennya Prabowo nanti polisi akan dikembalikan di bawah menhan, ya kan, atau di bawah mendagri atau di bawah menteri apa gitu, bener nggak?" kata Prabowo Subianto.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Prabowo mengajak forum berpikir logis jika Polri nantinya di bawah kementerian. Prabowo menegaskan kerja Polri akan lebih mudah jika tetap di bawah Presiden.

"Coba bayangin kalau saya jadi presiden, lebih gampang langsung ke kapolri atau lewat lapisan-lapisan lain, tebak?" kata Prabowo yang dijawab 'langsung' oleh hadirin forum dialog.

"Iya kan? Pakai logika, Saudara-saudara. Presiden kan lebih gampang kalau dia kasih instruksi dia pegang full," kata Prabowo.

Prabowo juga berterima kasih telah diundang ke forum dialog kebangsaan ini. Menurut Prabowo, dirinya beberapa kali diundang Polri dan menurutnya lebih enak ketika dia bisa hadir langsung.

"Saya juga terima kasih, saya sudah diundang berapa kali ke PTIK, Sespim, ya tapi karena Covid waktu itu jadi dua setengah tahun saya nggak bisa, apa itu nggak enak kalau saya vicon-vicon saja. Lebih baik saya langsung ke sini," kata Prabowo.

View this post on Instagram A post shared by Partai Gerindra (@gerindra)


Politikus kandidat capres dari PDIP, Ganjar Pranowo, mengatakan pemimpin harus memberikan optimisme dan menyajikan fakta. Ganjar menyebut pemimpin bukan malaikat yang bisa menyelesaikan semua permasalahan dengan sempurna.

"Saya mau bercerita saja, pemimpin harus memberikan optimisme, data dan fakta boleh disajikan, dan pemimpin bukan malaikat yang bisa menyelesaikan dengan seluruh kesempurnaan. Tidak ada itu," kata Ganjar dalam pidatonya di Kuliah Kebangsaan FISIP UI, dengan tema 'Hendak ke mana Indonesia Kita? Gagasan, Pengalaman dan Rancangan Para Pemimpin Masa Depan', di FISIP UI, Depok, Senin (18/9/2023).

Ganjar mengatakan sejatinya Indonesia tidak terlalu buruk rekam jejaknya. Meskipun, kata Ganjar, masalah korupsi, pelayanan publik yang buruk di Indonesia masih tetap saja ada.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Hari ini mungkin saya sampaikan bahwa Indonesia tidak terlalu buruk track recordnya sudah jelas. Bahwa ada problem tadi, korupsi iya, ada problem layanan publik yang buruk, nanti kita diskusikan dan saya akan mendengar dan berbagi cerita, karena di dalam tema itu diceritakan dituliskan kepada saya bahwa apa mimpi ke depan dan pengalaman yang bisa dibagi, saya akan ceritakan," kata Ganjar.

Ganjar lalu bercerita menteri-menteri Perhimpunan Negara-Negara Asia Tenggara (ASEAN) pernah menggelar pertemuan di Semarang. Ganjar merasa beruntung bisa berbincang dengan para menteri termasuk menteri ekonomi di ASEAN.

"Ketika kemudian ASEAN bisa jadi pusat global value change sebenarnya pertemuan kemarin menteri-menteri ASEAN didahului dan dengan pertemuan menteri ekonomi yang kebetulan dilaksanakan di Semarang, saya beruntung bisa berbincang dengan mereka," katanya.

Ganjar mengatakan saat ini butuh gebrakan yang lebih keras di ASEAN. Indonesia, kata Ganjar, memiliki peran penting di ASEAN bahkan di G20.

"Tapi berbicara di ASEAN rasa-rasanya butuh tendangan yang lebih keras. Organisasi ini bisa nggak ya memberikan nilai tambah bagi kawasan, ketika India tidak lagi mengekspor berasnya, Vietnam dan Thailand jadi produsen yang cukup tinggi. Indonesia pun demikian cukup tinggi tapi masih kurang, maka apa sebenarnya yang bisa kita lakukan untuk saling berkontribusi," kata Ganjar.

"Untuk bisa membuktikan bahwa G20 kita mendapatkan peran penting, ASEAN kita mendapatkan peran yang cukup penting. Artinya roadmap kita dalam politik global tidak terlalu buruk," kata Ganjar.


Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), mengunjungi Prabowo Subianto di kediamannya, Hambalang, Bogor. Di kesempatan tersebut SBY menyatakan dukungannya kepada Prabowo di Pilpres 2024. Dia mengatakan siap turun gunung.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT


Partai Garuda menegaskan program food estate tidak gagal. Partai Garuda menyebut tuduhan food estate gagal salah satunya demi menjatuhkan elektabilitas Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto.

"Program Jokowi, yaitu food estate, dituduh gagal oleh beberapa pihak. Bahkan mengaitkan tuduhan kegagalan itu ke urusan capres-capresan. Di mana Prabowo dijadikan sasaran tembak, untuk menjatuhkan elektabilitas dan popularitasnya di Pilpres 2024," kata Wakil Ketua Umum Partai Garuda Teddy Gusnaidi dalam keterangannya, Senin (18/9/2023).

Teddy mengutip pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal proses membangun food estate. Teddy menyebut Indonesia harus berani untuk membangun food estate meski penanaman pertama belum sukses.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Padahal Presiden Jokowi telah menjelaskan bahwa, membangun food estate itu ada prosesnya, ada tahapannya, dan ini baru proses awal. Penanaman pertama itu sudah pasti gagal, penanaman kedua tingkat berhasilnya baru 25%. Hal itu harus dilakukan terus sampai dengan 7 kali penanaman baru bisa normal," kata dia.

"Presiden juga mengatakan, kita harus berani untuk melakukan hal itu, jangan baru gagal pertama sudah mundur. Kalau model begitu, sampai kapanpun kita tidak akan berhasil," imbuh Teddy.

Karenanya, juru bicara Partai Garuda itu meyakini food estate bukanlah program gagal. Dia menyebut ada proses yang harus dijalankan agar food estate bisa sepenuhnya siap panen.

"Jadi, apakah food estate gagal? Tentu tidak, karena ini baru proses awal seperti yang telah dijelaskan Presiden Jokowi. Ada proses-proses selanjutnya yang harus dijalankan," kata Teddy.

Teddy kemudian menyindir pihak-pihak yang menyebut food estate gagal. Menurutnya, pihak-pihak tersebut hanya memikirkan urusan Pilpres 2024.

"Jadi yang menuduh gagal dan menginginkan Food Estate berhenti, adalah para pengecut. Padahal Presiden Jokowi mengatakan harus berani. Mereka tidak ingin ini berhasil dan ingin proses ini berhenti. Tujuannya hanya untuk memenangkan urusan pilpres bukan untuk kepentingan bangsa," kata dia.


Bakal capres PDIP Ganjar Pranowo menjadi pembicara di kuliah kebangsaan yang digelar FISIP UI. Ganjar berkelakar bahwa dirinya diundang ke kuliah kebangsaan FISIP UI karena survei.

Hal itu disampaikan Ganjar saat mengawali pidatonya di Kuliah Kebangsaan FISIP UI 'Hendak ke mana Indonesia Kita? Gagasan, Pengalaman dan Rancangan Para Pemimpin Masa Depan' di FISIP UI, Depok, Senin (18/9/2023).

Mulanya, Ganjar menjelaskan foto yang ditampilkan di layar monitor. Ganjar mengatakan foto itu diambil saat dirinya menjadi mahasiswa S2 di FISIP UI

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Foto itu autentik, saya pernah kuliah di sini. Tapi ketahuilah, gara-gara dosen yang nyebelin, sering ngasih tugas dan pelit, saya bisa berdiri di sini karena mereka, tanpa mengurangi rasa hormat saya berikan ke Prof Valina Singka Subekti," kata Ganjar.

"Beliaulah dosen pembimbing saya, yang saya melihat wajah beliau yang stres," ujar Ganjar disambut tawa hadirin.

Ganjar menyampaikan terima kasih kepada dosen pembimbingnya. Dia mengatakan berkat dosen pembimbingnya itu dia bisa mengerti ilmu politik.

"Ini mahasiswa nulis jelek, kontennya kurang bagus, itu beliau dengan kesabaran beliau, akhirnya saya mengerti apa itu ilmu politik dan saya coba terapkan di sini," kata Ganjar.

Ganjar lalu berkelakar diundang ke kuliah kebangsaan karena survei. Dia mengaku tidak yakin akan diundang bila namanya tidak ada dalam survei.

"Dan tentu saya diundang ke sini pasti karena survei. Saya tidak terlalu yakin kalau saya tidak ada di survei anda mengundang saya," kata Ganjar sambil tersenyum.

Ganjar mengatakan dirinya pernah mengisi kuliah umum di UI saat menjadi Gubernur Jawa Tengah. Saat itu, kata Ganjar, bukan hanya dirinya yang datang tapi juga ada pejabat dari pusat.

"Pernah sekali ketika saya pernah menjadi gubernur dan saya sudah pensiun hari ini, diundang untuk mengisi kuliah umum di mahasiswa baru, sama, tapi semua seluruh mahasiswa tidak hanya mahasiswa FISIP," kata Ganjar.

"Saya masih ingat ada beberapa pejabat yang jauh lebih penting waktu itu karena pejabat pusat, karena kalau saya pejabat kampung, di daerah," imbuhnya.

Ganjar mengaku ini merupakan kali kedua dia datang ke UI. Dia menyampaikan terima kasih diundang ke tempat dirinya mengenyam pendidikan S2 Ulmu Politik di FISIP UI.

"Dari situlah kemudian saya teringat betul mungkin kali itu saya kembali ke kampus ini dan ini kali kedua bisa datang, sekali lagi terima kasih," ujarnya.

Simak juga Video 'Survei PRC di Jatim: Ganjar 40,4%, Prabowo 32,3% & Anies 18,3%':

[Gambas:Video 20detik]


Bakal capres PDIP Ganjar Pranowo menjadi pembicara dalam kuliah kebangsaan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Sosial Universitas Indonesia (FISIP UI). Ganjar bercerita dirinya pernah dituduh akan datang ke FISIP UI pada tanggal tertentu.

Mulanya, Ganjar menyampaikan terima kasih sudah diundang untuk menjadi pembicara dalam kuliah kebangsaan itu. Ganjar mengatakan seharusnya dia mengisi kuliah kebangsaan FISIP UI pada 11 September 2023, namun berhalangan hadir.

"Pak Dekan, terima kasih berserta seluruh keluarga besar FISIP UI yang mengundang saya," kata Ganjar mengawali pemaparannya dalam Kuliah Kebangsaan 'Hendak ke mana Indonesia Kita? Gagasan, Pengalaman dan Rancangan Para Pemimpin Masa Depan' di FISIP UI, Depok, Senin (18/9/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ganjar lalu menyampaikan permohonan maaf karena pernah dituduh akan datang pada tanggal tertentu. Namun, Ganjar tak menjelaskan apa maksud tanggal tanggal tertentu itu.

"Yang pertama, saya mau minta maaf karena pernah saya dituduh akan datang pada tanggal tertentu dan tuduhan itu keliru," kata Ganjar.

Ganjar menyebut dirinya baru bisa datang pada hari ini. Mantan Gubernur Jawa Tengah ini mengaku senang bisa kembali datang ke tempatnya menimba ilmu pascasarjana. Ganjar diketahui alumni S2 pascasarjana Ilmu Politik FISIP UI.

"Ternyata, karena saya baru bisa datang pada hair ini jadi saya minta maaf dan saya senang bisa bertemu dengan keluarga saya di mana saya pernah menimba ilmu di sini," kata Ganjar.

Ganjar awalnya dijadwalkan akan mengisi Kuliah Kebangsaan FISIP UI pada Senin (11/9). Namun, Ganjar berhalangan hadir.

"Tadi saya sampaikan, tanggal 11 September Pak Ganjar," kata Dekan FISIP UI Semiarto Aji Purwanto di UI, Depok, Selasa (29/8).

Sebelum Ganjar, FISIP UI juga telah menggelar kuliah kebangsaan yang menghadirkan bakal capres dari Koalisi Perubahan, Anies Baswedan, sebagai pembicara. FISIP UI juga bakal menghadirkan bakal capres dari Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto.

Simak Video 'Forum Alumni Perguruan Tinggi Se-Indonesia Dukung Ganjar di Pilpres 2024':

[Gambas:Video 20detik]


Plt Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono meminta kader untuk 'menghijaukan' kembali Cilegon di Pemilu 2024.

Hal itu dia sampaikan saat membuka kegiatan bimbingan teknis dan pembekalan bakal calon legislatif (Bacaleg) PPP Cilegon, di Hotel Mambruk, Anyar, Banten.

"Kami hadir di sini berjuang untuk umat. Maka saya mengajak kader PPP untuk meyakinkan rakyat menjemput takdir kemenangan. Kali ini, saatnya Cilegon dikuasai oleh PPP," ujar Mardiono dalam keterangan tertulis, Senin (18/9/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Di acara yang digelar Minggu (17/9) kemarin, Mardiono menekankan para bacaleg harus membuat program kerja yang memang dibutuhkan masyarakat di masing-masing dapilnya.

"Karena kunci utama untuk bisa meraih kepercayaan rakyat adalah dengan menyampaikan visi misi PPP dan proker yang memang dibutuhkan rakyat," ujarnya.

Sementara itu, Ketua DPC PPP Cilegon Sahruji menyambut baik kedatangan Mardiono. Dia meyakini hadirnya Mardiono kali ini dapat menjadikan motivasi dan dukungan bagi para bacaleg.

"Saya yakin dan percaya, dengan hadirnya beliau ini memberikan motivasi dan support meningkatkan energi untuk mendapat capaian suara terbaik di Cilegon. Ini momentum PPP dan Pemilu 2024 seluruh mesin politik partai akan secara sungguh-sungguh menangkan Pemilu," kata Sahruji.

Dia pun mengaku PPP layak dan pantas mendapatkan delapan kursi di Kota Cilegon. Apalagi dia melihat setiap figur Bacaleg memiliki kompetensi yang bisa dipilih masyarakat.

"Saya targetkan PPP layak dan pantas dapat delapan kursi (Cilegon). Karena sangat beralasan, tiap figur di dapilnya memang memiliki kompetensi untuk bisa dipilih masyarakat menjadi anggota DPRD," pungkasnya.


Kapolrestabes Semarang, Kombes Irwan Anwar mengingatkan anggotanya tidak boleh memberi tanda suka atau ngelike postingan para peserta Pemilu baik Pilpres, Pilkada, maupun Pileg. Pihaknya juga mewanti-wanti istri maupun suami polisi untuk menjaga netralitas.

Hal itu diungkapkan Irwan di hadapan anggotanya di Mapolrestabes Semarang. Ia menegaskan anggota Polri harus menjaga netralitas termasuk tidak berfoto dengan calon presiden (capres), calon kepala daerah, dan calon legislatif (caleg).

"Atensi pimpinan harus netral semua, tindakan, perbuatan, perkataan," kata Irwan di lapangan Polrestabes Semarang, Senin (18/9/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Irwan menegaskan soal netralitas di media sosial. Dia menekankan menjaga netralitas juga harus dilakukan di media sosial misalnya tidak boleh memencet tombol suka postingan di media sosial para peserta pemilu.

"Dalam hal bermedia sosial jangan ada memberikan komentar memberikan like atau apa saja. Kita menjaga netralitas tadi. Termasuk di kegiatan lapangan. Tidak ada yang foto bareng dengan calon legislatif. Misal foto bareng dengan calon presiden, atau mengunggah walau foto lama, itu jangan," jelasnya.

Terpisah, saat sesi wawancara, Irwan juga menegaskan pasangan dari anggota Polri diimbau juga menjaga netralitas termasuk di media sosial.

"Kalau Bhayangkari, meski punya hak pilih, namun dia masuk keluarga besar Polri itu diimbau tidak melakukan itu," ujarnya.

Selain itu, Irwan juga mewanti-wanti dengan kegiatan anggota saat di lapangan. Dia mengingatkan agar anggotanya tidak menunjukkan atau melakukan simbol tangan yang mengarah ke calon-calon tertentu.

"Simbol tangan itu tidak diperbolehkan," tegasnya.

Janji Anies ke Warga Bogor: Bangun Transportasi Umum Terjangkau


Potensi terjadinya kondisi darurat yang diakibatkan oleh kebuntuan konstitusi menjadi pertanda sistem ketatanegaraan Indonesia yang demokratis belum cukup bijaksana dan karenanya tidak protektif. Darurat konstitusi akan tereliminasi dengan sendirinya jika Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai lembaga tertinggi negara pengemban kedaulatan rakyat berfungsi efektif. Sebab, melalui MPR, rakyat yang berdaulat menyatakan kehendak dan amanatnya saat harus menanggapi ragam persoalan akibat kebuntuan konstitusi.

Salah satu muatan inti dan tujuan utama dari konstitusi adalah melindungi atau memproteksi negara-bangsa dari berbagai persoalan dan ancaman. Konstitusi pun mewajibkan suprastruktur politik mengelola kehidupan berbangsa-bernegara sebagaimana mestinya, agar negara-bangsa sekali-kali tidak boleh terjerumus atau terjebak kondisi darurat.

Maka, sistem ketatanegaraan harus berpijak pada titah konstitusi itu. Dinamika kehidupan berbangsa-bernegara kemudian ditata oleh institusi suprastruktur politik, seperti lembaga perwakilan MPR, DPR serta DPD, bekerja sama dengan presiden-wakil presiden, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, hingga Badan Pemeriksa Keuangan.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Tidak ada yang pernah mau −atau bahkan berharap− hidup dalam kondisi darurat. Pengalaman terbaru dari darurat kesehatan akibat wabah COVID-19 menjadi bukti betapa tidak nyamannya dinamika kehidupan sepanjang periode wabah itu.

Semua berharap pengalaman seperti itu tak berulang. Maka, sejauh akal budi manusia mampu mengeliminasi potensi terjadinya kondisi darurat, sebisa mungkin potensi dimaksud dihilangkan sejak dini.

Dalam konteks itu, infrastruktur politik yang meliputi sejumlah kalangan dan organisasi kemasyarakatan terus mengkaji UUD 1945 hasil amandemen keempat tahun 2002. Berpijak pada visi-misi bernegara-berbangsa yang telah dimeteraikan dalam pembukaan UUD 1945, rangkaian kajian itu menelaah kemurnian dan konsistensi UUD 1945 hasil amandemen 2002 saat dihadapkan pada empat alinea pembukaan dimaksud.

Dari sejumlah kajian itu, muncul aspirasi atau dorongan bagi upaya pemurnian terhadap norma dan filosofi UUD 1945. Utamanya pemurnian terhadap hakikat kedaulatan rakyat serta hakikat visi-misi bernegara-berbangsa.

Tentu saja semangatnya adalah merawat keutuhan negara-bangsa dan mewujudkan kemakmuran rakyat di tengah perubahan zaman. Oleh karena perubahan zaman menghadirkan ragam tantangan baru, konstitusi negara dan sistem ketatanegaraan harus dimampukan untuk responsif, solutif, dan protektif.

Pasal 1 ayat 2 UUD 1945 tentang Kedaulatan rakyat paling sering dipersoalkan. Sebelum amandemen, pasal ini berbunyi 'Kedaulatan adalah di Tangan Rakyat dan Dilaksanakan Sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)'. Sangat tegas dinyatakan bahwa MPR itulah pengemban kedaulatan rakyat.

Setelah amandemen, bunyi pasal ini diganti menjadi 'Kedaulatan Berada di Tangan Rakyat dan Dilaksanakan Menurut UUD'.

Dengan perubahan pernyataan pasal 1 ayat 2 ini, kedaulatan rakyat diambangkan karena dilepas dari genggaman MPR. Pengejawantahan kedaulatan rakyat tak lagi bersifat mutlak di tangan rakyat, melainkan bisa diperdebatkan (debatable) dan bisa dipindahkan oleh faktor konfigurasi kekuatan politik di lembaga perwakilan.

Lebih dari itu, perubahan pernyataan pasal 1 Ayat 2 itu pun terkesan kontradiktif. Sebab, rakyat disebut berdaulat, tetapi MPR tidak boleh menetapkan amanat rakyat kepada penyelenggara negara.

Jika mengacu pada terminologi berdaulat atau kekuasaan tertinggi, rakyat yang berdaulat sejatinya berhak dan berwenang merumuskan serta membuat ketetapan (TAP) strategis berskala nasional pada semua aspek kehidupan berbangsa-bernegara. TAP dari rakyat yang berdaulat itu tak lain adalah amanat rakyat yang menjadi pijakan bagi suprastruktur politik -khususnya penyelenggara pemerintahan- untuk menyusun kebijakan pembangunan nasional. Baik pembangunan dari aspek politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya maupun pertahanan dan keamanan. Dengan begitu, adalah keniscayaan jika wewenang MPR sebagai pengemban kedaulatan rakyat dipulihkan untuk membuat TAP MPR.

Dengan memurnikan kembali hakikat kedaulatan rakyat yang diemban oleh MPR, fondasi dan sistem ketatanegaraan Indonesia kembali kokoh, responsif, solutif, dan protektif. Karena menjunjung setinggi-tingginya hakikat kedaulatan rakyat, sistem ketatanegaraan Indonesia yang demokratis akan menjadi sangat bijaksana, karena mampu membebaskan negara-bangsa dari potensi terjadinya kondisi darurat yang diakibatkan oleh kebuntuan konstitusi. Serumit apapun persoalan yang mengemuka di tengah kehidupan berbangsa-bernegara, persoalan itu akan terselesaikan ketika rakyat yang berdaulat menetapkan amanatnya.

Bersyukur bahwa negara-bangsa telah selamat melewati kondisi darurat akibat wabah COVID-19. Pengalaman dari pandemi itu secara tidak langsung mengingatkan semua elemen bangsa untuk selalu mewaspadai bentuk lain dari keadaan luar biasa yang kehadirannya tak pernah bisa diprediksi.

Salah satu kemungkinannya adalah ketika pemilu tidak dapat diselenggarakan tepat waktu sesuai perintah konstitusi, misalnya karena alasan bencana alam akibat gempa bumi megathrust, perang, atau kerusuhan massal.

Konsekuensi dari pemilu yang tertunda adalah kekosongan, karena pemerintah telah demisioner dan masa bakti anggota legislatif pun telah berakhir. Kekosongan terjadi karena produk pemilu yang meliputi presiden-wakil presiden, serta anggota legislatif dari tingkat pusat hingga daerah, belum terpilih.

Manakala kemungkinan ini terjadi, negara-bangsa terperangkap dalam kondisi darurat akibat kebuntuan konstitusi. Kedaruratan seperti itu tak bisa dihindari karena tidak ada lembaga yang memiliki kuasa dan kewajiban hukum untuk mengatasi situasi seperti itu. Belum ada ketentuan dalam konstitusi tentang tata cara pengisian jabatan publik saat terjadinya kekosongan akibat pemilu yang tertunda.

Darurat konstitusi seperti itu akan tereliminasi dengan sendirinya jika MPR sebagai lembaga tertinggi negara pengemban kedaulatan rakyat berfungsi efektif. Sebab, melalui MPR, rakyat yang berdaulat pasti akan menyatakan kehendak dan amanatnya menanggapi persoalan kebuntuan itu. Inilah urgensi mengembalikan kewenangan Subjektif Superlatif MPR RI melalui TAP MPR RI.

TAP MPR RI menjadi solusi bagi ragam persoalan negara manakala dihadapkan pada kebuntuan konstitusi, termasuk kebuntuan politik antar lembaga negara atau antar cabang kekuasaan, hingga kondisi kedaruratan fiskal dalam skala besar. Ketika terjadi kebuntuan politik antara lembaga kepresidenan dengan lembaga DPR RI, TAP MPR dengan sendirinya akan mengatasi kebuntuan itu.

Untuk mengawal perjalanan negara-bangsa ke arah yang lebih baik di masa depan, fungsi dan peran MPR harus diperkuat sejak dini. Fungsi dan peran MPR sebagai pengemban kedaulatan rakyat hendaknya dipulihkan.

Tak kalah pentingnya adalah mengembalikan hak dan kewenangan Subjektif Superlatif MPR RI mengeluarkan ketetapan MPR RI. Kewenangan ini patut dimaknai sebagai pintu darurat manakala terjadi kebuntuan konstitusi dan situasi kedaruratan luar biasa yang tidak bisa diatasi dengan tindakan yang biasa.

Agar arah pembangunan nasional selalu berpijak pada visi-misi negara-bangsa sebagaimana tercantum pada Pembukaan UUD 1945, pulihkan pula wewenang MPR untuk merumuskan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) sebagai roadmap pembangunan nasional.

Bambang Soesatyo, Ketua MPR RI/Ketua Dewan Pembina Perhimpunan Alumni Doktor Ilmu Hukum UNPAD/Dosen Tetap Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Borobudur Jakarta, Universitas Terbuka dan Universitas Perwira Purbalingga (UNPERBA)


Partai Demokrat resmi menyatakan dukungan terhadap Prabowo Subianto sebagai calon presiden (Capres). Kekuatan Prabowo di DPR menjadi 261 kursi dengan bergabungnya Demokrat.

Dilansir dari detikNews, sejumlah elite partai pendukung Prabowo melakukan pertemuan di kediaman Prabowo, di Hambalang, Bogor. Demokrat menitipkan agenda perubahan pada Prabowo saat pertemuan antara elite Demokrat dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM) usai menyatakan dukungan.

"Dalam pertemuan sore tadi (17/9), di Hambalang, Ketua Umum Partai Demokrat (Agus Harimurti Yudhoyono) menyampaikan hasil keputusan MTP Demokrat yang menyatakan Partai Demokrat mendukung Pak Prabowo Subianto sebagai Calon Presiden pada Pilpres 2024," kata Sekjen Demokrat Teuku Riefky Harsya dalam keterangannya, Minggu (18/9/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dalam pertemuan tersebut, Ketua Mejelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), ditemani Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), bertemu dengan Prabowo Subianto, yang juga Ketum Partai Gerindra. Hadir pula Ketum atau pimpinan partai dari Partai Golkar, PAN, PBB, Partai Gelora, PSI, Partai Garuda, dan Partai Prima.

"Pada kesempatan itu, Ketum AHY juga menitipkan agenda perubahan dan perbaikan yang diusung Partai Demokrat; yang sudah baik dilanjutkan, yang belum baik diperbaiki," katanya.

Teuku Riefky menegaskan AHY akan mengumumkan secara resmi dukungan untuk Prabowo sebagai Capres. Pengumuman itu akan disampaikan pada 21 September 2023.

"Adapun deklarasi resmi untuk keputusan ini, akan disampaikan oleh Ketua Umum Partai Demokrat AHY dalam Rapimnas Partai Demokrat, hari Kamis, 21 September 2023, yang diikuti ribuan pengurus Partai Demokrat dari seluruh Indonesia," katanya.

Demokrat Dukung Prabowo

Ketua Harian DPP Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyatakan Partai Demokrat telah resmi mendukung Prabowo Subianto sebagai Capres. Dukungan itu disampaikan dalam kunjungan SBY, dan AHY ke kediaman Prabowo di Hambalang.

"Kepada Kader Partai Gerindra di Seluruh Indonesia. Pada hari ini kita, Partai Gerindra telah menerima satu kehormatan dengan bertambahnya kekuatan dalam menghadapi pemilu presiden 2024," kata Dasco dalam keterangannya, Minggu (17/9).

"Di mana pada hari ini, Partai kita telah resmi menerima bergabungnya Partai Demokrat ke dalam Koalisi Indonesia Maju," katanya.

Menurut Dasco, keputusan Demokrat merupakan keputusan Majelis Tinggi Partai Demokrat. Sehingga, Demokrat akan bergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM).

"Dan dalam pertemuan itu, Partai Demokrat menyampaikan hasil keputusan Majelis Tinggi Partai Demokrat yang menyatakan partai Demokrat mendukung Pak Prabowo Subianto sebagai Calon Presiden pada Pilpres 2024," katanya.

"Apa yang telah terjadi hari ini adalah sesuatu yang membuat kita bangga, sesuatu yang membuat kita kuat, sesuatu yang membuat kita bertambah semangat untuk berjuang ,sehingga mulai hari ini kita pererat kerjasama dengan saudara saudara kita dari partai demokrat seluruh Indonesia sebagai salah satu teman seperjuangan selain saudara saudara kita dari partai yg telah berkoalisi terlebih dahulu," katanya.

Kekuatan Prabowo di DPR

Setelah deklarasi dukungan dari Demokrat, Prabowo nantinya didukung oleh empat partai di DPR RI atau parlemen. Keempat partai itu yakni Partai Gerindra, Golkar, PAN, dan Demokrat.

Ada dua partai lainnya yang mendukung Prabowo namun tak terdapat di parlemen. Keduanya yakni Partai Gelora dan PBB.

Dukungan keempat partai di parlemen itu sudah melampaui ambang batas pencalonan bakal capres-cawapres atau presidential treshold sebesar 20% atau 115 kursi di DPR.

Berikut kekuatan Prabowo berdasarkan jumlah kursi parpol pendukung yang duduk di parlemen:

Fraksi Partai Gerindra 78 kursi/13,59%

Fraksi Golkar 85 kursi/14,81%

Fraksi PAN 44 kursi/7,67%

Fraksi Demokrat 54 kursi/9,41%

Total: 261kursi/45,42%

SBY Dukung Penuh Prabowo: Insya Allah Menjadi Presiden RI ke-8


Ketua Mejelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), memberikan dukungan penuh kepada Prabowo Subianto. SBY siap turun gunung untuk memenangkan Prabowo di Pilpres 2024.

Momen tersebut terekam dalam video yang diunggah akun Instagram PAN, salah satu partai pendukung Prabowo. Dalam unggahan tersebut, tergambarkan momen ketika SBY datang di rumah Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, Minggu (17/9) kemarin.

Dalam unggahan tersebut, SBY menyampaikan pidato di atas mimbar. Di samping SBY, Prabowo berdiri. Dalam pidato yang didengar oleh anggota Koalisi Indonesia Maju (KIM) itu, SBY yakin Prabowo akan menang pada Pilpres 2024.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Presiden ke-6 Republik Indonesia (RI) itu akan membantu Prabowo. Bahkan, dukungan itu dilakukannya secara langsung di lapangan.

"Saya yakini, dengan izin Allah, masa Pak Prabowo untuk memimpin kita semua adalah melalui Pilpres yang akan datang. For you, saya siap turun gunung," kata SBY dalam sambutan yang direkam oleh PAN itu, seperti dilihat detikcom dari akun Instagram PAN, Senin (18/9/2023).

Sementara itu, Sekjen DPP Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya menyampaikan dalam pertemuan itu, Ketum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memberikan dukungan resmi kepada Prabowo.

"Pada kesempatan itu, Ketum AHY juga menitipkan agenda perubahan dan perbaikan yang diusung Partai Demokrat; yang sudah baik dilanjutkan, yang belum baik diperbaiki," kata Teuku Riefky Harsya.

Dalam pertemuan itu, SBY ditemani Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bertemu dengan Prabowo yang juga Ketum Partai Gerindra. Selain itu, hadir pula Ketum atau pimpinan partai dari Partai Golkar, PAN, PBB, Partai Gelora, PSI, Partai Garuda, dan Partai Prima.

AHY Sebut Elektabilitas Prabowo-Gibran 42-45%: Kita Bisa Menang 1 Putaran


Bakal calon Presiden dari PDIP, Ganjar Pranowo, menghadiri kuliah kebangsaan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Sosial Universitas Indonesia (FISIP UI). Ganjar akan menjadi pembicara dalam kuliah kebangsaan tersebut.

Pantauan detikcom, Senin (18/9/2023), Ganjar tiba di lokasi acara sekitar pukul 08.45 WIB. Ganjar tampak mengenakan kemeja bergaris hitam putih.

Mantan Gubernur Jawa Tengah itu disambut para mahasiswa yang sudah menunggunya. Dia kemudian masuk ke Balai Purnomo Prawiro. Acara tersebut digelar oleh FISIP UI.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Pak Ganjar, Pak Ganjar," teriak peserta acara yang hadir di lokasi.

Kuliah kebangsaan ini bertema 'Hendak ke mana Indonesia Kita? Gagasan, Pengalaman dan Rancangan Para Pemimpin Masa Depan'.

Kuliah kebangsaan di sesi kedua ini menghadirkan Ganjar sebagai pembicara. Sebelumnya, Bacapres Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan sudah menjadi pembicara pada kuliah kebangsaan di FISIP UI. Berikutnya, FISIP UI akan menghadirkan Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto.

Simak juga Video 'Forum Alumni Perguruan Tinggi Se-Indonesia Dukung Ganjar di Pilpres 2024':

[Gambas:Video 20detik]


Sekjen PKB Hasanudin Wahid membenarkan partainya mengusulkan nama seperti Najwa Shihab hingga Khofifah Indar Parawansa untuk menjadi kapten timnas Anies Baswedan dan Cak Imin (AMIN). PKS mengatakan usulan itu memiliki reputasi yang bagus.

"Semua punya hak. Semua dipertimbangkan. Perempuan, millenial hingga para pensiunan punya hak yg sama. Siapapun yang kapten tim pemenangan AMIN akan kokoh karena didukung oleh semua. Nama-nama yang disebut punya reputasi dan berkualitas," kata Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera kepada wartawan, Minggu (17/9/2023).

Mardani mengatakan tentunya sosok itu harus dikonfirmasi ulang. Karena menurutnya bergabung dengan tim AMIN berisiko.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Tapi perlu ditanya lebih dahulu yang bersangkutan. Gabung AMIN itu beresiko. Tidak semua berani dan mau," katanya.

Sebelumnya, susunan tim pemenangan pasangan bakal capres-cawapres Anies Baswedan dan Cak Imin (AMIN) masih terus digodok oleh partai koalisi pendukung. PKB mengusulkan kapten timnas AMIN merupakan seorang perempuan.

Dilansir detikJatim, Minggu (17/9) Sekjen PKB Hasanudin Wahid membenarkan usulan tersebut, namun keputusannya belum final. Beberapa tokoh perempuan disebutkan seperti Khofifah Indar Parawansa hingga Najwa Shihab.

"Ada banyak nama. Tapi saya belum tahu yang bersangkutan mau tidak. Saya lebih suka tokoh perempuan nasional, bisa Khofifah Indar Parawansa, bisa Najwa Shihab. Itu usulan pribadi saja," kata Hasanudin.

Lihat juga Video 'PKS Resmi Dukung Anies-Cak Imin, PDIP Doakan Langgeng':

[Gambas:Video 20detik]


Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dan Ketum Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyatakan dukungannya kepada bacapres Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Ada momen akrab yang terekam saat pertemuan SBY dan Prabowo beserta seluruh koalisi pendukung Prabowo di Hambalang, Bogor, Jawa Barat.

Dikutip dari detikNews, Senin (18/9/2023), momen akrab itu terekam dalam salah satu foto yang diunggah akun Instagram Prabowo. Dalam foto itu tampak Prabowo bertemu dengan para Ketum koalisi yakni Grace Natalie dari PSI, Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Wiranto, Ketum Partai Gelora Anis Matta dan Ketum PAN Zulkifli Hasan.

Tampak mereka duduk melingkar dan saling menyunggingkan tawa. Dalam foto itu tampak Prabowo mengangkat tangannya seperti gestur menerangkan. Sedangkan semua orang dalam ruangan itu tertawa, termasuk AHY dan SBY.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Sekjen DPP Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya menyampaikan bahwa dalam pertemuan itu Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memberikan dukungan resmi kepada Prabowo.

"Dalam pertemuan sore tadi (17/9), di Hambalang, Ketua Umum Partai Demokrat menyampaikan hasil keputusan MTP Demokrat yang menyatakan Partai Demokrat mendukung Pak Prabowo Subianto sebagai Calon Presiden pada Pilpres 2024," kata Teuku dalam keterangannya, Minggu (18/9).

Pertemuan tokoh partai koalisi Prabowo itu digelar di Hambalang, Bogor, pada Minggu (18/9) kemarin. Dalam momen kunjungan SBY dan AHY itu turut hadir Ketum atau pimpinan partai dari Partai Golkar, PAN, PBB, Partai Gelora, PSI, Partai Garuda, dan Partai Prima.

"Pada kesempatan itu, Ketum AHY juga menitipkan agenda perubahan dan perbaikan yang diusung Partai Demokrat; yang sudah baik dilanjutkan, yang belum baik diperbaiki," katanya.

Momen Akrab SBY-Prabowo Nyanyi Bareng Wiranto hingga Hendropriyono


Polri telah menerbitkan surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) untuk Ganjar Pranowo dan Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin. SKCK itu ditujukan untuk memenuhi syarat pendaftaran dalam pemilihan presiden dan wakil presiden.

Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan mengatakan SKCK tersebut dikeluarkan oleh Badan Intelijen Keamanan (Baintelkam) Polri. Dia menyatakan SKCK tersebut terbit empat hari yang lalu.

"Sampai saat ini Baintelkam Polri telah menerbitkan 2 SKCK untuk bakal calon Presiden/Wakil Presiden yaitu Ganjar Pranowo dan Muhaimin Iskandar," ujar Ramadhan saat dikonfirmasi, Senin (18/9/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Penerbitan SKCK pada hari Kamis 14 September," imbuhnya.

Namun Ramadhan belum merinci nomor SKCK yang telah diterbitkan untuk kedua bakal calon presiden dan wakil presiden itu. Selain Ganjar dan Cak Imin, belum ada yang mengajukan SKCK untuk pendaftaran pilpres.

"Baru dua itu, nanti saya cek lagi," kata Ramadhan.

Diketahui ada tiga nama capres yang namanya sering muncul belakangan ini, Ketiganya yakni Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Ganjar dan Prabowo belum memiliki nama cawapres. Sementara, Anies dan Cak Imin telah dideklarasikan sebagai capres-cawapres.

Di sisi lain, belum ada jadwal pasti mengenai tanggal pendaftaran pasangan capres dan cawapres untuk Pemilu 2024 oleh KPU.

Masa pendaftaran Capres-cawapres dalam draf PKPU terkait Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden dimajukan menjadi 10 Oktober 2023. Dilihat detikcom, berdasarkan draf PKPU, Kamis (7/9/2023) pendaftaran direncanakan akan dipercepat dengan durasi yang lebih singkat. Masa pendaftaran akan dimulai pada 10 hingga 16 Oktober 2023.

Sebelumnya, masa pendaftaran pencalonan dimulai pada 19 Oktober hingga 25 November 2023. Jadwal ini berdasarkan PKPU 3/2022 tentang jadwal dan tahapan Pemilu 2024.

Simak juga Video 'Polisi di Makassar Buka Layanan SKCK dari Warkop ke Warkop':

[Gambas:Video 20detik]


Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berkunjung ke kediaman Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor. Pertemuan itu berakhir dengan kesepakatan Demokrat mendukung Prabowo dalam Pilpres 2024.

SBY, ditemani oleh Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), tiba di kediaman Prabowo Subianto di Hambalang, Jawa Barat, pada Minggu (18/9/2023) sore.

Berdasarkan rekaman video, Prabowo yang mengenakan kemeja berwarna biru gelap menyapa langsung SBY ketika turun dari mobil. Kedua tokoh saling bersalaman dan bertukar senyum.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Kemudian AHY terlihat menyapa sejumlah tokoh, termasuk Sekjen Gerindra Ahmad Muzani. Tampak Ketua Umum Golkar Airlangga Hartato hingga Ketum PAN Zulkifli Hasan di sana.

SBY tampak bersalaman satu per satu dengan tokoh Koalisi Indonesia Maju (KIM). SBY juga menyalami Ketum Gelora Anis Matta.

Terlihat pula Jenderal TNI (Purn) Agum Gumelar dan Jenderal TNI (Purn) Wiranto di lokasi.

Berikut fakta-fakta mengenai pertemuan tersebut.

Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tiba di kediaman Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, di Hambalang, Bogor, Jawa Barat (Jabar), Minggu (17/9/2023). Foto: Dwi Rahmawati/detikcom

1) Sahabat Lama yang Bertemu

Gerindra menyebut SBY dan Prabowo memiliki kesamaan. Mereka, juga Wiranto dan Agum Gumelar, merupakan purnawirawan perwira tinggi TNI Angkatan Darat (AD).

"Intinya dari kedua tokoh ini mempunyai kesamaan, keakraban, hubungan yang sudah terjalin erat lama. Dua sahabat lama yang bertemu. Tadi juga ditemani beberapa senior, ada Pak Wiranto dan Pak Agum Gumelar," kata Waketum Gerindra Budi Djiwandono kepada awak media di Hambalang Bogor, Minggu (17/9/2023).

Menurutnya, pertemuan kedua tokoh ini adalah silaturahmi yang baik. Dia mengatakan pertemuan ini patut menjadi contoh.

"Saya rasa hari ini menjadi pertemuan silaturahmi yang sangat baik. Ini adalah sebuah tradisi. Saya rasa di alam demokrasi kita, patut menjadi contoh," katanya.

2) Suasana Canda Tapi Serius

Budi Djiwandono mengatakan pembicaraan antara SBY dan Prabowo dan para petinggi partai di Koalisi Indonesia Maju (KIM) sangat intens. Pertemuan itu digambarkan penuh canda tapi serius.

"Tapi tadinya kita sangat intens, sangat terbuka pembahasannya, penuh bercanda tapi serius. Kami merasa menangkap semangat Pak SBY dan tentu Ketum Demokrat Mas AHY dan kami sangat berharap pada waktunya nanti akan ada pengumuman secara resmi," katanya.

Potret Prabowo Berkemeja Biru Sambut SBY di Hambalang. (Istimewa) Foto: Potret Prabowo Berkemeja Biru Sambut SBY di Hambalang. (Istimewa)

3) Cawapres Dibahas Usai Demokrat Resmi Gabung

Gerindra mengatakan penentuan cawapres akan ditetapkan usai Demokrat mendeklarasikan arah politiknya.

"Tadi yang seperti saya katakan, semua hal-hal teknis khususnya cawapres dan sebagainya akan dikomunikasikan, diputuskan bersama-sama nanti pada saatnya Partai Demokrat sudah secara resmi mendeklarasikan pilihan politiknya," kata Budi Djiwandono.

Budi mengatakan penentuan cawapres tentu akan dilakukan secara kekeluargaan. Penentuan ini akan diputuskan tiap parpol dari KIM.

"Dan saya rasa dengan Ketua Umum Koalisi Indonesia Maju akan diputuskan bersama secara kekeluargaan, secara musyawarah dan mufakat," katanya.

Simak Video 'Pernyataan SBY Dukung Prabowo di Pilpres 2024: Saya Siap Turun Gunung':

[Gambas:Video 20detik]

Selengkapnya di halaman selanjutnya.

Halaman 1 2 3 Selanjutnya


Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyo (SBY) menyatakan dukungannya kepada Prabowo Subianto di Pilpres 2024. SBY mengatakan siap turun gunung demi Prabowo.

Momen itu terekam dalam video yang diunggah akun Instagram PAN. Partai pendukung Prabowo ini juga merekam momen SBY datang ke rumah Prabowo di Hambalang, Bogor, Minggu (17/9/2023). Tampak SBY bersalaman dengan Prabowo dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.

Dalam postingan itu, SBY sempat menyampaikan pidato. Dalam pidato itu SBY yakin Prabowo bakal menang Pilpres dan menjadi Presiden ke-6 Republik Indonesia.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Saya yakini, dengan izin Allah, masa Pak Prabowo untuk memimpin kita semua adalah melalui Pilpres yang akan datang. For you, saya siap turun gunung," kata SBY dalam sambutan yang direkam oleh PAN itu, seperti dilihat detikcom dari akun Instagram PAN, dikutip dari detikNews, Senin (18/9/2023).

Sebagai informasi, Sekjen DPP Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya menerangkan dalam pertemuan itu Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memberikan dukungan resmi kepada Prabowo. Dalam pertemuan itu, SBY hadir didampingi AHY.

Selain Partai Demokrat, turut hadir para Ketua Umum atau pimpinan partai dari Golkar, PAN, Gelora, PSI, Partai Garuda, dan Partai Prima.

"Pada kesempatan itu, Ketum AHY juga menitipkan agenda perubahan dan perbaikan yang diusung Partai Demokrat; yang sudah baik dilanjutkan, yang belum baik diperbaiki," kata Teuku Riefky Harsya.

Momen Akrab SBY-Prabowo Nyanyi Bareng Wiranto hingga Hendropriyono


Polda Metro Jaya memulai operasi zebra mulai 18 September hingga 1 Oktober 2023. Terdapat 15 pelanggaran yang diincar dalam operasi zebra kali ini, simak ancaman denda besaran tilang.

Operasi Zebra Jaya ini diadakan untuk menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (kamseltibcar lantas).

"Operasi kepolisian zebra jaya 2023. Tanggal 18 September - 1 Oktober 2023. Kamseltibcarlantas yang kondusif menuju pemilu damai 2024," tulis keterangan resmi akun instagram @tmcpoldametro.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ditlantas Polda Metro Jaya mengungkapkan akan menilang kendaraan bermotor yang memasang rotator bukan peruntukannya. Selain itu, Ditlantas Polda Metro Jaya akan melakukan penertiban kendaraan roda empat yang memakai pelat nomor rahasia.

Berikut sasaran Operasi Zebra Jaya 2023 beserta ancaman sanksi tilang;

- Kendaraan bermotor lawan arus

Sanksi untuk kendaraan lawan arah sudah diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

"Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf a atau Marka Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)," bunyi pasal tersebut.

- Pengendara di bawah pengaruh alkohol

Berkendara dalam pengaruh alkohol juga dianggap melanggar pasal 283 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

"Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)."

- Menggunakan HP saat mengemudi

Berkendara sambil bermain ponsel melanggar pasal 283 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Ini ancaman sanksinya.

"Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)."

- Tidak memakai sabuk pengaman

Pengemudi kendaraan roda empat yang tidak mengenakan sabuk pengaman saat berkendara dijerat Pasal 289 UU LLAJ dengan ancaman denda maksimal Rp 250 ribu

- Melebihi batas kecepatan

Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 juga mengatur soal batas kecepatan. Jika pengendara ngebut melebihi batas kecepatan, dianggap melanggar pasal 287 ayat (5) dengan ancaman sanksi berupa pidana kurungan paling lama dua bulan atau denda paling banyak Rp 500.000.

- Berboncengan lebih dari satu orang

Sepeda motor maksimal hanya boleh mengangkut dua orang, satu pengemudi dan satu penumpang. Jika lebih dari itu, maka dianggap melanggar pasal 292. Berikut sanksinya:

"Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor tanpa kereta samping yang mengangkut Penumpang lebih dari 1 (satu) orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (9) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1(satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)."

- Pengendara di bawah umur dan tidak memilik SIM

Pengendara di bawah umur pastinya tidak memiliki SIM. Pengendara yang tidak memiliki SIM melanggar pasal 281. Berikut ancaman sanksinya:

"Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)."

- Kendaraan bermotor tidak layak jalan

Kendaraan yang tidak layak jalan bisa dikenakan pasal 285 dan 286:

"Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor di jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban sebagaimana dimaksud dalam, pasal 106 ayat 3 juncto pasal 48 ayat 2 dan ayat 3 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250 ribu," bunyi pasal 285.

"Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor roda empat atau lebih di jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban sebagaimana dimaksud dalam, pasal 106 ayat 3 juncto pasal 48 ayat 2 dan ayat 3 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500 ribu," demikian bunyi pasalnya.

- Kendaraan bermotor tidak dilengkapi STNK

Pasal 288 ayat (1) UU LLAJ No 22 Tahun 2009 dijelaskan terkait pelanggaran tidak membawa STNK;

"Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama dua bulan atau denda paling banyak Rp 500.000."

- Melanggar marka jalan

Pasal 287 ayat 1 menyebutkan ancaman sanksi pelanggaran marka jalan, yang berbunyi:

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf a atau Marka Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

- Kendaraan bermotor tidak dilengkapi perlengkapan standar

Setiap pengendara mobil yang tidak dilengkapi dengan perlengkapan berupa ban cadangan, segitiga pengaman, dongkrak, pembuka roda, dan peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250 ribu (Pasal 278).

- Kendaraan bermotor yang memasang rotator bukan peruntukannya

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar ketentuan mengenai penggunaan atau hak utama bagi Kendaraan Bermotor yang menggunakan alat peringatan dengan bunyi dan sinar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, Pasal 106 ayat (4) huruf f, atau Pasal 134 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- Penertiban pelat nomor rahasia

Pasal 280, melanggar tidak dipasangi tanda nomor kendaraan bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp 500.000.

- Penertiban parkir liar

Terkait dengan parkir liar berkaitan dengan UU LLAJ Nomor 22 tahun 2009 Pasal 287 Ayat (3) yang berbunyi:

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan gerakan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf d atau tata cara berhenti dan Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf e dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Simak juga Video 'Tilang Uji Emisi Berlaku, Dendanya Sampai Rp 500 Ribu!':

[Gambas:Video 20detik]


Partai Demokrat menyatakan dukungan kepada bacapres Prabowo Subianto usai hengkang dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP). Bagaimana kekuatan terkini pendukung Prabowo?

Ketua Harian DPP Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, menyatakan Partai Demokrat telah resmi mendukung Prabowo Subianto sebagai calon presiden (Capres). Dukungan itu disampaikan dalam kunjungan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ke kediaman Prabowo di Hambalang.

"Kepada Kader Partai Gerindra di Seluruh Indonesia. Pada hari ini kita, Partai Gerindra telah menerima satu kehormatan dengan bertambahnya kekuatan dalam menghadapi pemilu presiden 2024," kata Sufmi Dasco dalam keterangannya, Minggu (17/9/2023)

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Di mana pada hari ini, Partai kita telah resmi menerima bergabungnya Partai Demokrat ke dalam Koalisi Indonesia Maju," katanya.

Sementara itu, Demokrat akan memantapkan arah politiknya di rapimnas 21 September 2023 mendatang. Pengumuman ini akan disampaikan langsung oleh Ketum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

"Untuk keputusan resmi Demokrat bergabung dengan koalisi atau kerja sama untuk Pilpres 2024, akan disampaikan secara langsung oleh Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, pada Rapimnas Partai Demokrat, hari Kamis, 21 September 2023," kata Kepala Bakomstra Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra kepada wartawan, Minggu (17/9/2023).

Kekuatan Prabowo di DPR

Setelah deklarasi dukungan dari Demokrat, Prabowo nantinya didukung oleh empat partai di DPR RI atau parlemen. Keempat partai itu yakni Partai Gerindra, Golkar, PAN, dan Partai Demokrat.

Ada dua partai lainnya yang mendukung Prabowo namun tak terdapat di parlemen. Keduanya yakni Partai Gelora dan PBB.

Dukungan keempat partai di parlemen itu sudah melampaui ambang batas pencalonan bakal capres-cawapres atau presidential treshold sebesar 20% atau 115 kursi di DPR.

Berikut kekuatan Prabowo berdasarkan jumlah kursi parpol pendukung yang duduk di parlemen:

Fraksi Partai Gerindra 78 kursi/13,59%

Fraksi Golkar 85 kursi/14,81%

Fraksi PAN 44 kursi/7,67%

Fraksi Demokrat 54 kursi/9,41%

Total: 261 kursi/45,42%

Simak Video 'Pernyataan SBY Dukung Prabowo di Pilpres 2024: Saya Siap Turun Gunung':

[Gambas:Video 20detik]


Ketua Mejelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ditemani Ketum Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) berkunjung ke kediaman Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Dalam pertemuan itu, terekam momen akrab tawa bersama antara SBY, AHY, dan pimpinan partai Koalisi Indonesia Maju (KIM).

Keakraban itu terekam dalam unggahan salah satu foto di Instagram milik Prabowo. Dilihat detikcom, Minggu (17/9/2023), Prabowo, SBY, AHY, dan beberapa pimpinan koalisi duduk melingkar.

Di ruangan tersebut, terlihat SBY dan AHY duduk bersebelahan. Selain ada Prabowo, terlihat pula Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta, Wiranto, serta Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dalam momen di foto tersebut, hanya Prabowo yang mengangkat lengan seperti sedang menerangkan. Sementara itu, semua orang di dalam ruangan tersebut tertawa, termasuk AHY dan SBY.

Diketahui, Sekjen DPP Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya menyampaikan bahwa dalam pertemuan itu Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memberikan dukungan resmi kepada Prabowo.

"Dalam pertemuan sore tadi (17/9), di Hambalang, Ketua Umum Partai Demokrat menyampaikan hasil keputusan MTP Demokrat yang menyatakan Partai Demokrat mendukung Pak Prabowo Subianto sebagai Calon Presiden pada Pilpres 2024," kata Teuku dalam keterangannya, Minggu (18/9).

Dalam pertemuan tadi, Ketua Mejelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), ditemani Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), bertemu dengan Prabowo Subianto, yang juga Ketum Partai Gerindra. Selain itu, hadir pula Ketum atau pimpinan partai dari Partai Golkar, PAN, PBB, Partai Gelora, PSI, Partai Garuda, dan Partai Prima.

"Pada kesempatan itu, Ketum AHY juga menitipkan agenda perubahan dan perbaikan yang diusung Partai Demokrat; yang sudah baik dilanjutkan, yang belum baik diperbaiki," katanya.

Simak Video 'Suasana Pertemuan SBY & Prabowo: Penuh Canda-Ada KIM, Wiranto hingga PSI':

[Gambas:Video 20detik]


Bakal calon presiden (bacapres) Koalisi Perubahan, Anies Baswedan, mengungkit soal kebijakannya menutup diskotek Alexis saat memimpin DKI Jakarta. Anies mengatakan proses penutupan diskotik Alexis di Jakarta yang bertahun-tahun diprotes, akhirnya bisa dilakukan hanya dengan selembar kertas dan tanda tangan.

Hal itu diungkap Anies ketika menghadiri senam bersama rakyat di Pakansari, Bogor, Jawa Barat, Minggu (17/9/2023). Anies didampingi bakal calon wakil presiden (bacawapres) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin. Anies berbicara perubahan bisa dilakukan jika terdapat kewenangan.

Awalnya, Anies menyinggung mahal dan sulitnya akses kesehatan hingga lapangan pekerjaan yang terjadi saat ini. Ia mengatakan kondisi tersebut tidak akan berlanjut jika ada perubahan.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Sementara, untuk melakukan perubahan, kata Anies, dapat diwujudkan salah satunya jika memiliki kewenangan. Ia mencontohkan proses penutupan diskotek Alexis di Jakarta.

"Contoh di Jakarta dulu ada tempat, tempat itu dulu diprotes, didemo supaya ditutup. Namanya Alexis. Didemo bertahun-tahun, diprotes bertahun-tahun, semuanya protes tidak pernah bisa ditutup," kata Anies dalam orasinya.

"Kemudian terjadi pergantian kepemimpinan, apa yang terjadi, tempat itu ditutup dengan selembar kertas dan satu tandatangan. Tidak perlu pengerahan massa, tidak perlu marah marah, cukup dengan selembar kertas, satu tandatangan. Itu namanya kewenangan," imbuhnya.

Dalam orasinya, Anies menyebutkan bahwa perubahan memiliki urutan. Salah satunya yakni memiliki kewenangan yang diraih dari kemenangan dalam proses pemilihan.

"Perubahan itu ada urutannya, misi kita melakukan perubahan. Caranya yaitu harus punya kewenangan. Kewenangan didapat lewat pemilihan. Partainya apa? Capres siapa, cawapres siapa? Lewat pemilih yang kita pilih. Sesudah pemilihan baru dapat kewenangan. Dan kewenangan bisa bikin perubahan," kata Anies disambut riuh tepuk tangan warga yang hadir.

"Jadi kenapa sekarang kita harus berjuang, karena kita ingin ada perubahan lewat kewenangan, harus menang. Insya Allah dengan keras kita semua kemenangan diantarkan kepada kita semua," imbuhnya.

Simak selengkapnya di halaman berikut.

Halaman 1 2 Selanjutnya