Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghadiri pengucapan sumpah Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman dan Wakil Ketua MK Saldi Isra. Keduanya akan memimpin MK dalam masa jabatan 2023-2028.

Pantauan detikcom, Jokowi hadir di gedung MK, Jakarta Pusat (Jakpus), Senin (20/3/2023), pukul 10.57 WIB. Dia tampak mengenakan jas dan peci.

Selain Jokowi, terlihat pejabat negara lainnya, seperti Wakil Ketua MPR Muhammad Hidayat Nur Wahid, Wakil Ketua DPR Lodewijk Freidrich Paulus, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Polhukam Mahfud Md, Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Ketua Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Boy Rafli Amar, serta Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Heddy Lugito.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Seperti diketahui, Anwar Usman, yang juga adik ipar Jokowi, kembali terpilih sebagai Ketua MK masa jabatan 2023-2028. Pemilihan dilakukan melalui pemungutan suara atau voting yang digelar tiga kali pada Rabu (15/3) lalu. Pemungutan suara dihadiri oleh sembilan hakim konstitusi.

Pada pemungutan suara pertama dan kedua, perolehan suara Anwar Usman dan Arief Hidayat imbang. Keduanya memperoleh 4 suara dengan 1 suara dinyatakan tidak sah.

Kemudian, dilanjutkan pemungutan suara ketiga dengan hasil Anwar Usman memperoleh 5 suara dan Arief Hidayat 4 suara. Maka, dengan begitu, Anwar Usman kembali menjabat Ketua MK.

Adapun Saldi Isra terpilih sebagai Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) untuk masa jabatan 2023-2028. Pemilihan dilakukan melalui metode yang sama yakni voting.

Pemungutan suara dipimpin langsung oleh Ketua MK Anwar Usman. Saldi Isra terpilih dengan perolehan 5 suara.

Untuk diketahui, sebelum itu, sembilan hakim konstitusi menggelar pemungutan suara untuk memilih Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK). Pemungutan suara atau voting dilakukan setelah musyawarah tidak menemui kesepakatan.


Partai Demokrat (PD) membela Anies Baswedan yang disindir Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto bahwa safari politik Anies di Surabaya sepi. PD tak heran dengan pernyataan Hasto yang disebut selalu nyinyir terhadap Anies.

"Pernyataan Bung Hasto terhadap Mas Anies memang selalu nyinyir, subyektif, dan patut diduga mangandung unsur kebencian di dalamnya. Tak mengherankan jika kemudian pernyataan yang disampaikannya justru berkebalikan dengan keadaan yang sebenarnya," kata Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani kepada wartawan, Senin (20/3/2023).

Kamhar bukan tanpa alasan menyebut Hasto selalu nyinyir terhadap Anies. Misalnya, kata Kamhar, pernyataan Hasto tentang Anies tak berbuat apa-apa selama menjadi Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Padahal begitu banyak capaian di masa kepemimpinan Mas Anies yang membuat Jakarta menjadi kota yang sejajar dengan berbagai kota besar di dunia lainnya. Jakarta berhasil menjadi kota yang terintegrasi transportasi publiknya, ramah bagi pejalan kaki dan pesepeda, kota yang toleran, dan berbagai pencapaian lainnya," ucapnya.

"Mas Anies mampu menunaikan dan melunasi segala janji politiknya. Berkebalikan dengan Pak Jokowi yang merupakan petugas partainya Bung Hasto, pandai berjanji namun tak mampu menepati," tambahnya.

Terkait Hasto menyebut safari politik Anies di Surabaya sepi, Kamhar membantahnya. Dia memastikan setiap kegiatan Anies di Surabaya selalu ramai dan disambut dengan penuh antusias oleh masyarakat.

"Tak hanya itu, pernyataan Hasto bahwa gagasan yang disampaikan tak relevan dan warga Surabaya tak butuh gagasan sejatinya adalah bentuk pelecehan terhadap kewarasan dan kecerdasan warga Surabaya," ujarnya.

Kamhar mengatakan gagasan perubahan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia akan senantiasa relevan dan bisa diterima di mana saja. Apalagi, kata dia, di tengah situasi sekarang yang mengalami kemerosotan di berbagai dimensi kehidupan berbangsa dan bernegara mulai dari kehidupan ekonomi, politik, demokrasi, penegakan hukum, hingga pemberantasan korupsi.

"Jadi seperti itulah Bung Hasto, semakin ke sini menjadi semakin terkesan picik. Baginya semua yang berbeda secara politik dengan dirinya adalah keliru," imbuhnya.

Komentar Hasto

Sebelumnya Hasto menyindir safari politik Anies di Surabaya yang menurutnya sepi. Hasto mengatakan publik sudah tahu siapa yang membangun Surabaya.

"Safarinya kan sepi. Ya, safarinya sepi, karena tahu Surabaya selama ini siapa yang membangun," kata Hasto usai rapat koordinasi teknis (Rakornis) PDIP di Hotel Vasa Surabaya, dilansirdetikJatim, Minggu (19/3).

Hasto lantas menilai gagasan yang dibawa Anies untuk masyarakat Surabaya tidak relevan. Menurutnya, publik bisa menilai sendiri gagasan-gagasan itu.

"Orang datang dengan gagasan-gagasan yang tidak relevan, kan masyarakat Surabaya bisa menilai," tambahnya.

Dia melanjutkan, warga Surabaya tidak butuh gagasan-gagasan. Namun, lebih kepada kerja nyata di lapangan.

Hasto lantas menyentil capaian Anies selama memimpin DKI Jakarta sebagai gubernur.

"Ya kan kalau orang Surabaya berpikir, kalau hebat majukan dulu Jakarta lebih hebat dari Surabaya, baru datang ke Surabaya. Kira-kira kan gitu," ungkapnya.

Simak Video 'Bawaslu Soal SMS Kunjungan Anies di Masjid Al Akbar: Upaya Pencegahan':

[Gambas:Video 20detik]


Menjelang Pemilu 2024 muncul berbagai hasil survei elektoral partai politik. Ada yang merosot ada juga yang melesat berdasarkan hasil survei.

Lingkaran partai 'koalisi perubahan' elektoral NasDem melesat naik. Sementara dibandingkan PKS dan Demokrat mengalami penurunan.

Survei Litbang Kompas

Naiknya Elektabilitas NasDem berdasarkan hasil survei Litbang Kompas Februari 2023.Survei periodik Litbang Kompas ini dilakukan melalui wawancara tatap muka pada 25 Januari-4 Februari 2023.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Total 1.202 responden dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi di Indonesia.

Tingkat kepercayaan survei menggunakan metode ini mencapai 95 persen dengan margin of error +- 2,83 persen dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana. Litbang Kompas menyatakan kesalahan di luar pemilihan sampel dimungkinkan terjadi.

Dalam survei ini, elektoral NasDem berada di urutan kelima dengan suara 7,3%. Sementara PKS 4,8% dan Demokrat 8,7%. Secara tren NasDem mengalami kenaikan, PKS dan Demokrat merosot.

Berikut berbandingan elektoral ketiga partai itu di survei saat ini dan periode sebelumnya:

Periode Januari-Februari 2023

Demokrat 8,7%

NasDem 7,3%

PKS 4,8%

Periode September-Oktober 2022

Demokrat 14%

NasDem 4,3%

PKS 6,3%

Baca juga:

Anies Merosot di Survei Litbang Kompas, NasDem Yakin Pendukung Tak Jadi Sampel

Berikut ini elektabilitas partai politik hasil Survei Litbang Kompas, dikutip Selasa (21/2/2023):

1. PDIP 22,9%

2. Gerindra 14,3%

3. Golkar 9%

4. Demokrat 8,7%

5. NasDem 7,3%

6. PKB 6,1%

7. PKS 4,8%

8. Perindo 4,1%

9. PPP 2,3%

10. PAN 1,6%

11. Hanura 0,5%

12. PBB 0,5%

13. PSI 0,5%

14. Lainnya 0,5%

15. Tidak tahu/rahasia 16,8%

Survei LSI Denny JA

Tiga partai politik yakni PDIP, Golkar dan Gerindra mendapat suara terbanyak versi survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA. Sedangkan, ada partai yang selama ini berada di DPR mendapat suara yang rendah dalam survei ini yakni PAN dan PPP.

Pengumpulan data survei dilakukan pada 4 hingga 15 Januari 2023. Survei dilakukan dengan cara wawancara tatap muka dengan menggunakan kuesioner.

Metode survei multistage random sampling, dengan jumlah responden 1.200. Margin of eror survei +-2,9 persen.

"Jadi berdasarkan data, kita bisa simpulkan bahwa partai besar bertarung memenangkan Pileg, partai menengah berusaha menaikkan elektabilitas, kemudian partai kecil berusaha melewati presidential threshold, kemudian partai gurem ya emang sejauh ini perlu extra kerja keras untuk bisa capai angka di atas 4 persen karena ini di bawah 1 persen," ujar Peneliti LSI, Ardian Sopa saat menyampaikan rilis, Selasa (7/3/2022).

Berikut hasil survei 18 partai politik yang akan maju di Pileg 2024:

- Partai Besar di atas 10%

PDIP: 22,7 persen

Golkar: 13,8 persen

Gerindra: 11,2 persen

- Partai Menengah kategori suara 4-10%

PKB: 8,0%

Demokrat: 5,0%

PKS: 4,9%

NasDem: 4,4%

- Partai Kecil elektabilitas 1% hingga 4%

Perindo: 2,8%

PPP: 2,1%

PAN: 1,9%

Lihat juga Video 'Prabowo Teratas di Survei LSP, Disusul Ganjar dan Anies':

[Gambas:Video 20detik]

Halaman 1 2 Selanjutnya


Ketua Bidang Dakwah dan Ukhuwah MUI Cholil Nafis menyinggung koalisi partai politik yang dianalogikan sudah punya bus tapi sopir tidak percaya diri menyongsong Pilpres 2024. Lantas siapa yang disinggung Cholil Nafis?

Cholil Nafis melontarkan pernyataan itu saat berceramah di Masjid Ainul Hikmah DPP Partai Golkar, Jakarta Barat. Dia bicara terkait tokoh capres Indonesia capres yang akan maju hingga kini belum menemukan titik terang.

"Ini paling repot kalau presiden yang akan datang. Kapan deklarasi dan pasangan dengan siapa, ini pada bingung. Kalau deklarasi dari awal-awal ini kira-kira sudah tepat apa tidak," kata Cholis saat berceramah di Masjid Ainul Hikmah DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Minggu (19/3/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Cholil menyinggung terkait koalisi yang terbentuk saat ini. Koalisi yang ada menurutnya, baru menjadi pondasi, tetapi pengendalinya belum ada.

"Apakah ini pekerjaan yang tepat atau tidak ini hikmah, jadi politisi itu saya banyak belajar pintar ilmu hikmah. Sekarang ini ada yang punya busnya, tapi sopirnya nggak percaya diri," tutur Cholil.

Cholil mengatakan ada pula pihak yang sudah kumpul bersama tetap belum ada ikatan resmi. Bahkan dia menyebut ada yang sudah bentuk Sekretariat Bersama (Sekber) tapi belum mempunyai pasangan yang jelas.

"Ada yang sudah deklarasi, numpang bis orang lain, seakan-akan dia akan jadi sopir. Jadi Indonesia ini sedang kebingungan siapa presidennya. Ini butuh ilmu hikmah," ucap Cholil.

Siapa Disindir?

Pernyataan Cholil Nafis terkait koalisi punya bus tapi sopirnya tak percara diri dinilai menyinggung Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) besutan Partai Golkar, PAN, dan PPP. Hal tersebut diungkapkan oleh Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno.

"Kiai Cholil Nafis saya kira menyindir KIB, sudah kumpul-kumpul, bisnya tersedia cuma kebingunan siapa sopir dan kernetnya," kata Adi kepada wartawan, Minggu (19/3).

Adi Prayitno (Dok istimewa) Foto: Adi Prayitno (Dok istimewa)

Adi menyebut KIB sudah memenuhi syarat ambang batas presiden untuk mengusung capres-cawapres di Pilpres 2024. Tapi KIB yang sudah lama terbentuk hingga kini belum menentukan pasangan calon yang akan diusungnya.

"KIB sudah terbentuk, sudah menggenapi ambang batas presiden 20 persen tapi capres dan cawapresnya belum juga diumumkan secara resmi," ucapnya.

Menurut Adi, Cholil Nafis di acara Golkar juga tak luput menyindir PDIP, poros koalisi Gerindra-PKB, dan Koalisi Perubahan. Adi mengatakan Anies yang diusung Partai NasDem, PKS, dan Partai Demokrat disebut menumpang di Koalisi Perubahan karena Anies tak punya partai.

"Jelas Kiai Cholil Nafis itu menyindir poros politik Gerindra dan PKB. Kodenya jelas misalnya ada yang sudah kumpul-kumpul bikin fakta integritas tapi pasangannya tidak jelas. Itu jelas menyindir Gerindra dan PKB karena capresnya Prabowo Subianto tapi cawapresnya belum jelas apakah Muhaimin Iskandar ataupun yang lain," ujarnya.

"(Cholil Nafis) Juga tentu menyindir poros perubahan, ada yang deklarasi menumpang bus orang lain seakan-akan dia sopirnya. Anies itu tidak punya partai, partai-partai pendukungnya itu dianggap bus orang lain yang ditumpangi oleh Anies seakan-akan dia menjadi calonnya. Yang paling penting belum ada juga siapa yang akan calon kernetnya," sambungnya.

PDIP, kata Adi, juga disindir oleh PDIP karena hingga kini belum jelas menentukan capresnya. "Jadi secara definitif sebenarnya Kiai Cholil Nafis menyinggung semua poros politik, termasuk PDIP ya," imbuhnya.

Simak juga Video 'Sindiran Ngabalin Untuk Anies soal Narasi Menko Mau Ubah Konstitusi:

[Gambas:Video 20detik]

Simak respons partai tergabung KIB di halaman selanjutnya:

Halaman 1 2 Selanjutnya


PDIP lagi-lagi melempar sindiran ke bakal calon presiden (bacapres) 'Koalisi Perubahan' Anies Baswedan. PDIP menyindir kegiatan safari Anies di Surabaya yang sepi namun dibantah mentah-mentah oleh NasDem.

Sebagai informasi, Anies Baswedan menggelar safari ke Jatim mulai Jumat (17/3) hingga Minggu (19/3). Selama di Jatim Anies melakukan sejumlah agenda, mulai Salat Jumat di Masjid Al Akbar Surabaya, ziarah makam, sowan ke ulama Madura, hingga menebar ikan di Kalimas Surabaya.

PDIP Sindir Safari Anies Sepi

Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyindir safari politik Anies Baswedan di Surabaya sepi. Hasto menyebut publik sudah tahu siapa yang membangun Surabaya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Safarinya kan sepi. Ya, safarinya sepi, karena tahu Surabaya selama ini siapa yang membangun," kata Hasto usai rapat koordinasi teknis (Rakornis) PDIP di Hotel Vasa Surabaya, dilansir detikJatim, Minggu (19/3/2023).

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto saat memberikan penjelasan di sela-sela Rakornis di Surabaya. (Foto: Esti Widiyana/detikJatim)

Hasto menyebut gagasan yang dibawa Anies untuk masyarakat Surabaya tidak relevan. Menurutnya, publik bisa menilai sendiri gagasan-gagasan itu.

"Orang datang dengan gagasan-gagasan yang tidak relevan, kan masyarakat Surabaya bisa menilai," tambahnya.

Dia melanjutkan, warga Surabaya tidak butuh gagasan-gagasan. Namun, lebih kepada kerja nyata di lapangan. Hasto lantas menyentil capaian Anies selama memimpin DKI Jakarta sebagai gubernur.

"Ya kan kalau orang Surabaya berpikir, kalau hebat majukan dulu Jakarta lebih hebat dari Surabaya, baru datang ke Surabaya. Kira-kira kan gitu," ungkapnya.

Ditanya apakah Anies mencuri start kampanye, Hasto mengembalikan lagi kepada persepsi publik. Masyarakat bisa menilai sendiri mana pemimpin yang bergerak karena ambisi dan mana yang bermodalkan prestasi.

"Rakyat akhirnya yang akan menilai, rakyat itu tahu mana pemimpin yang bergerak, karena keyakinan politik bermodalkan dengan prestasi, mana pemimpin yang bergerak karena ambisi. Rakyat bisa tahu," tandas Hasto.

Anies sendiri menyebut bahwa serangkaian kegiatan yang dilakukannya akhir-akhir ini bukan mencuri start kampanye. Anies menyebutnya sebagai head start.

"Jadi teman-teman semua, Insyaallah pertemuan ini menjadi awalan, hari ini yang kita miliki bukan mencuri start, kalau mencuri start kesannya seperti tengok kanan-kiri nyelonong. Bukan, ini adalah head start bukan mencuri start," kata Anies saat menghadiri acara dialog kebangsaan dan silahturahmi lintas tokoh Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Jaya di Walking Drums Ancol, Jakarta Utara, Jumat (17/3) lalu.

Simak juga Video 'Anies Bantah Curi Start Kampanye: Ini Akselerasi':

[Gambas:Video 20detik]

NasDem membantah, simak di halaman berikut

Halaman 1 2 Selanjutnya


Pernyataan Anies Baswedan yang menyindir ada menko ingin mengubah konstitusi menuai respons dari kalangan elite parpol dan pemerintahan. Anies pun didesak mengklarifikasi pernyataan yang menyeret sosok menko di kabinet Presiden Jokowi itu.

Sindiran itu disampaikan Anies saat menjadi pembicara dalam dialog kebangsaan KAHMI Jaya, Ancol, Jakarta Utara, Kamis (16/3/2023) malam. Bakal capres 'Koalisi Perubahan' besutan NasDem, Demokrat, PKS itu mulanya berbicara mengenai kualitas demokrasi.

"Saya rasa kualitas demokrasi kita itu tidak menurun. Tetapi orang-orang yang tidak komit pada demokrasi sekarang lebih berani untuk mengungkapkan pikirannya," kata Anies.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Anies mengajak semua pihak yang komitmen dengan demokrasi untuk lebih lantang menyuarakan. Dia pun menyinggung ada sosok Menko yang justru bicara ingin mengubah konstitusi.

"Kita tidak pernah membayangkan ada petinggi menyatakan 'Mari kita ubah konstitusi'. Nggak pernah kita membayangkan. Kalau pun ada, itu pertemuan ruang-ruang tertutup bukan? Tapi di ruang terbuka mengatakan itu, nggak pernah terbayang," tutur Anies.

"Kok ada orang yang berada dalam posisi kunci, posisi kunci nih, Menko, mengatakan mengubah konstitusi dengan jumlah orang seberapa banyak yang mau mendukung," sambungnya.

Oleh karena itu, Anies mengajak semua pihak untuk melawan narasi-narasi yang beredar. Dia mengatakan kini banyak tokoh yang lantang menyuarakan kemunduran demokrasi.

"Ini adalah bukan menurun kualitas demokrasi. Kualitas demokrasi kita tidak turun, hanya orang-orang yang tidak komit pada demokrasi itu makin berani mengungkapkan pikirannya secara terbuka, tidak tabu. Ini yang harus dilawan," ungkap dia.

Minta Anies Klarifikasi

Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia meminta Anies Baswedan klarifikasi pernyataannya itu. Doli berharap agar tokoh di kancah politik dapat mengeluarkan pernyataan yang jelas alias tidak bersifat spekulatif.

"Saya kira begini, kita sih berharap ya siapapun dalam situasi yang sekarang ini kan situasi dinamika politik tensinya tinggi. Masyarakat mencermati kita semua, masyarakat sedang nonton kita semua loh, elite-elite politik ini betul-betul beri statement yang clear and clean," kata Doli di Kantor DPP Partai Golkar, Minggu (19/3).

Doli menilai belum tentu apa yang disampaikan Anies benar adanya. Oleh karena itu, dia meminta Anies untuk mengklarifikasi.

"Belum tentu juga yang diduga betul, itu kan harus klarifikasi. Jadi jangan sampai timbulkan polemik baru di elite, bisa jadi polemik di publik. Bisa ganggu segala macam, sekarang konsentrasi kita butuh energi besar lho. Pascapandemi kita belum selesai," tutur Doli.

Menurut Doli, semestinya para tokoh membantu pemulihan perekonomian Indonesia. Serta menjaga stabilitas politik jelang pemilu.

"Pemulihan ekonomi harus dijaga. Lalu persiapan pemilu yang energinya juga cukup besar, jadi sebisa mungkin lah menghindari potensi konflik, pertikaian, itu akan lebih baik," ucapnya.

Simak Video 'Anies Sebut Ada Menko yang Ingin Ubah Konstitusi: Makin Berani':

[Gambas:Video 20detik]

Simak selengkapnya di halaman berikut.

Halaman 1 2 Selanjutnya


Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyindir safari politik Anies Baswedan di Surabaya yang menurutnya sepi karena gagasan yang dibawa Anies untuk masyarakat Surabaya tidak relevan. PKS pun membela Anies.

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menganggap sindiran Hasto biasa saja. Menurutnya, Anies memang mempesona hingga gagasannya telah dimuat di salah satu media harian nasional ternama.

"Biasa, cool aja. Mas Anies selalu mempesona," kata Mardani kepada wartawan, Minggu (19/3/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Mardani menyindir balik Hasto yang disebutnya belum lama menyandang gelar Doktor. "Doktor baru kadang merasa pandai. Tapi mereka yang cendekiawan selalu bijak dan rendah hati. Jadi, maju terus Mas Anies," ucapnya.

Sementara itu, juru bicara PKS Ahmad Fathul Bari juga tak mempermasalahkan sindiran Hasto itu. Dia menyerahkan sepenuhnya agar publik menilainya sendiri.

"Semua punya hak bicara dan mengomentari apapun. Nanti biar publik yang menilai dan hasil Pemilu yang menentukan. Gagasan, kerja, dan segala ikhtiar terus dilakukan untuk perubahan Indonesia yang lebih baik," imbuhnya.

Hasto Sindir Safari Anies di Surabaya Sepi

Sebelumnya Hasto menyindir safari politik Anies di Surabaya yang menurutnya sepi. Hasto mengatakan publik sudah tahu siapa yang membangun Surabaya.

"Safarinya kan sepi. Ya, safarinya sepi, karena tahu Surabaya selama ini siapa yang membangun," kata Hasto usai rapat koordinasi teknis (Rakornis) PDIP di Hotel Vasa Surabaya, dilansir detikJatim, Minggu (19/3).

Hasto lantas menilai gagasan yang dibawa Anies untuk masyarakat Surabaya tidak relevan. Menurutnya, publik bisa menilai sendiri gagasan-gagasan itu.

"Orang datang dengan gagasan-gagasan yang tidak relevan, kan masyarakat Surabaya bisa menilai," tambahnya.

Dia melanjutkan, warga Surabaya tidak butuh gagasan-gagasan. Namun, lebih kepada kerja nyata di lapangan.

Hasto lantas menyentil capaian Anies selama memimpin DKI Jakarta sebagai gubernur.

"Ya kan kalau orang Surabaya berpikir, kalau hebat majukan dulu Jakarta lebih hebat dari Surabaya, baru datang ke Surabaya. Kira-kira kan gitu," ungkapnya.

Simak juga Video 'Anies Sebut Ada Menko yang Ingin Ubah Konstitusi: Makin Berani':

[Gambas:Video 20detik]


Lingkaran Suara Publik (LSP) merilis survei mengenai kecenderungan elektabilitas capres jelang Pemilu 2024. Hasilnya, Prabowo Subianto di urutan teratas dengan perolehan 33,4 persen, disusul Ganjar Pranowo dengan 21,2 persen dan Anies Baswedan di angka 20,4 persen.


Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin merespons sindiran Anies Baswedan bahwa ada Menko (Menteri Koordinator) yang berusaha mengubah konstitusi. Ngabalin mengaku selama dirinya berada di lingkungan KSP tidak pernah menemukan pejabat yang demikian.

"Selama saya di kantor KSP, saya tidak menemukan ada satu pejabat pemerintah, baik menteri, menko, punya perkataan yang begitu," kata Ngabalin kepada wartawan di kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Minggu (19/3/2023).

Oleh karena itu, Ngabalin memandang bisa saja komentar itu disampaikan untuk mengerek popularitas. Dia menyerahkan kepada masyarakat agar menilai sendiri.

"Jadi kalau nanti ada orang yang menggunakan data, narasi, diksi yang dibuat-buat saja untuk kepentingan publik dan popularitas elektabilitas, saya kira itu nanti rakyat yang menilai," ujar dia.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Lebih lanjut Ngabalin menyebut pernyataan Anies menggunakan data lama 2 tahun lalu. Ia mempersilakan masyarakat mengecek kebenaran itu.

"Kalau nggak salah, itu Ramadan yang 2 tahun lalu, jadi data yang dipakai data yang lama bukan data baru. Tetapi tidak apa-apa, biar rakyat yang menilai," ujarnya.

Sebelumya, Anies Baswedan menyebut ada Menko yang secara terang-terangan berbicara tentang perubahan konstitusi. Sindiran itu disampaikan Anies saat menjadi pembicara dalam dialog kebangsaan KAHMI Jaya, Ancol, Jakarta Utara, Kamis (16/3) malam.

"Saya rasa kualitas demokrasi kita itu tidak menurun. Tetapi orang-orang yang tidak komit pada demokrasi sekarang lebih berani untuk mengungkapkan pikirannya," kata Anies.

Anies mengajak semua pihak yang komit dengan Demokrasi untuk lebih lantang menyuarakan. Dia pun menyinggung ada sosok Menko yang justru bicara ingin mengubah konstitusi.

"Kita tidak pernah membayangkan ada petinggi menyatakan 'Mari kita ubah konstitusi'. Nggak pernah kita membayangkan. Kalau pun ada, itu pertemuan ruang-ruang tertutup bukan? Tapi di ruang terbuka mengatakan itu, nggak pernah terbayang," tutur Anies.

"Kok ada orang yang berada dalam posisi kunci, posisi kunci nih, Menko, mengatakan mengubah konstitusi dengan jumlah orang seberapa banyak yang mau mendukung," sambungnya.

Oleh karena itu, Anies mengajak semua pihak untuk melawan narasi-narasi yang beredar. Dia mengatakan kini banyak tokoh yang lantang menyuarakan kemunduran demokrasi.

Simak Video: Respons Airlangga soal Anies Sebut Ada Menko Ingin Ubah Konstitusi

[Gambas:Video 20detik]


Wakil Ketua Umum (Waketum) NasDem Ahmad Ali menepis Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang mengomentari safari Anies Baswedan di Surabaya, Jawa Timur (Jatim), sepi. Ali menyebut kedatangan Anies justru disambut antusiasme luar biasa dari warga Jatim.

"Antusiasme masyarakat luar biasa. Madura kemarin, wah. Terus kemudian setelah salat Jumat itu antusiasme masyarakat itu nggak kalah," kata Ali saat dikonfirmasi, Minggu (19/3/2023).

Ali mengatakan warga ramai-ramai mendatangi Anies usai melakukan ibadah salat Jumat. Kegiatan Anies itu, sebut Ali, bukan dalam rangka berkampanye.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Jadi kemudian bahkan ada imbauan bahwa melarang Anies untuk salat. Gimana, orang salat itu kewajiban umat Islam, kemudian masyarakat berbondong-bondong menyalami Mas Anies itu ya masyarakat. Bukan Anies berkampanye kan," katanya.

Ali heran dengan komentar Hasto lantaran menurutnya berbagai foto di media sosial memperlihatkan suasana kegiatan Anies itu. Menurutnya, foto-foto itu tak bisa dimodifikasi.

"Masak nggak lihat di medsos, nggak lihat di media. Emang foto-foto medsos bisa dimodifikasi, bisa diakalin gambarnya, kan nggak," kata dia.

Lebih lanjut Ali pun menyebut Hasto kurang kerjaan soal komentarnya itu. Dia menilai masyarakat bisa melihat sendiri suasana kedatangan Anies di sana.

"Kurang kerjaan kali ya. Kan konsolidasi atau silaturahmi itu kan hak semua warga negara. Kita tidak mau mengomentari pernyataan Hasto bahwa tentang itu sepi dan tidak, tapi saya pikir pada bisa melihat tentang bagaimana antusiasme masyarakat sampai di Madura," katanya.

Mantan Ketua Fraksi NasDem DPR ini heran Hasto mengomentari sosok bakal capresnya. Dia menyindir PDIP yang sampai saat ini masih belum mengumumkan tokoh jagoannya untuk diusung capres di Pemilu 2024.

"Untuk apa Kemudian kita memperdebatkan justifikasi orang, untuk apa mengomentari orang lain. Artinya Mas Hasto mendorong dia siapa jagoannya, ya kan, baru kita lihat. Diterima nggak. Jangan hanya menilai orang, mempermasalahkan calon orang lain tapi calonnya sendiri kita nggak pernah tahu nih siapa," kata Ali.

Alih-alih, Ali menilai tak etis sesama parpol mencela sosok bakal capres yang diusung. Dia mendorong gelaran pemilu yang dapat terlaksana dengan damai ke depannya.

"Kan daripada kita saling menilai, kan gini, pencalonan Mas Anies oleh NasDem itu kan keputusan kedaulatan partai. Menjadi tidak etis kalau sesama parpol saling mencela satu sama lain, padahal kita ingin pemilu yang damai, yang lebih berkualitas," ujarnya.

Simak soal komentar Hasto di halaman berikut.

Lihat juga Video: Respons Airlangga soal Anies Sebut Ada Menko Ingin Ubah Konstitusi

[Gambas:Video 20detik]

Halaman 1 2 Selanjutnya


Ratusan masyarakat dari Forum Komunikasi Relawan Anies Baswedan Kabupaten Banyumas dan Cilacap menggelar Musyawarah Daerah di Kecamatan Jatilawang, Kabupaten Banyumas. Dalam pertemuan tersebut, digelar pula deklarasi mendukung dan siap memenangkan Anies Baswedan pada Pemilu 2024 mendatang.

Ketua panitia pada forum pertemuan tersebut, Khomsi mengungkapkan pada pertemuan kali ini tercatat ada 279 peserta yang ikut tergabung. Untuk wilayah Kabupaten Banyumas terdiri dari 14 simpul relawan.

"Alhamdulillah dari data yang kami peroleh ada 279 yang tergabung pada pertemuan ini. Tentunya ini merupakan perwakilan dari simpul-simpul relawan Anies Baswedan yang ada di Kabupaten Banyumas dan Cilacap," katanya kepada wartawan disela pertemuan di salah satu rumah makan Kecamatan Jatilawang, Kabupaten Banyumas, Minggu (19/3/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Menurutnya deklarasi yang dilakukan ini, sebagai bentuk keseriusan para relawan untuk memenangkan Anies Baswedan menjadi Calon Presiden Indonesia 2024. Ada beberapa pertimbangan yang dilakukan sehingga para relawan mendukung Anies Baswedan.

"Pak Anies itu dari segi keberhasilan memimpin Jakarta sudah terlihat. Dia itu memiliki karakter pemimpin yang bagus saat menjadi Menteri Pendidikan maupun Gubernur Jakarta. Kami menginginkan Presiden yang punya kapasitas dan moral yang bagus," terangnya.

Sementara itu, perwakilan Forum Musda Kabupaten Cilacap yang juga ketua Relawan Jarnas, Sadikin mengaku mendukung Anies Baswedan karena bisa mengaplikasikan ide-ide masyarakat seluruh Indonesia.

"Karena beliau bisa meraup semua unsur yang ada di masyarakat. Baik masyarakat kecil maupun yang berpendidikan bagus," ungkapnya.

Contoh nyata yang diklaim sebagai parameter keberhasilan Anies Baswedan dimata Sadikin adalah dalam hal mengurus pendidikan.

"Salah satunya itu pendidikan di Jakarta sangat diperhatikan. Hampir semua lapisan sehingga mempunyai kesempatan yang sama. Kebetulan saya mantan guru jadi melihat itu sebagai sesuatu yang positif," ujarnya.

Untuk meraih simpatik dan suara masyarakat, pihaknya dalam waktu dekat akan mengadakan acara job fair. Acara tersebut dinilai perlu karena masih banyak anak muda yang membutuhkan pekerjaan.

"Setelah lebaran waktunya. Sekarang kan anak muda masa mengambang. Dan masa yang belum terkontaminasi oleh politik bernuansa Sara dan kebencian. Ini sekaligus untuk sosialisasi kepada para pemuda ada sosok pemimpin yang bisa menjadi panutan dan berintegritas tinggi," pungkasnya.

Ganjar Ingatkan Bahaya Hoaks Saat Hadiri Haul KH Dalhar Watucongol


Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyindir safari politik Anies Baswedan di Surabaya yang menurutnya sepi. Hasto mengatakan publik sudah tahu siapa yang membangun Surabaya.

"Safarinya kan sepi. Ya, safarinya sepi, karena tahu Surabaya selama ini siapa yang membangun," kata Hasto usai rapat koordinasi teknis (Rakornis) PDIP di Hotel Vasa Surabaya, dilansir detikJatim, Minggu (19/3/2023).

Hasto lantas menilai gagasan yang dibawa Anies untuk masyarakat Surabaya tidak relevan. Menurutnya, publik bisa menilai sendiri gagasan-gagasan itu.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Orang datang dengan gagasan-gagasan yang tidak relevan, kan masyarakat Surabaya bisa menilai," tambahnya.

Dia melanjutkan, warga Surabaya tidak butuh gagasan-gagasan. Namun, lebih kepada kerja nyata di lapangan.

Hasto lantas menyentil capaian Anies selama memimpin DKI Jakarta sebagai gubernur.

"Ya kan kalau orang Surabaya berpikir, kalau hebat majukan dulu Jakarta lebih hebat dari Surabaya, baru datang ke Surabaya. Kira-kira kan gitu," ungkapnya.

Baca selengkapnya di sini:

Simak juga Video: Respons Airlangga soal Anies Sebut Ada Menko Ingin Ubah Konstitusi

[Gambas:Video 20detik]


Lingkaran Suara Publik (LSP) merilis hasil survei elektabilitas dari simulasi pasangan calon (paslon) capres dan cawapres di Pilpres 2024 nanti. Hasilnya, paslon Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo menjadi yang terkuat di survei.

Survei ini dilakukan pada periode 1-10 Maret 2023. Survei digelar dengan melibatkan 1.230 responden.

Survei melibatkan responden yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia dan diwawancara langsung dengan bantuan kuesioner. Survei ini diklaim memiliki tingkat kepercayaan 95% dengan margin of error kurang lebih 2,8%.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Direktur Eksekutif LSP Indra Nuryadin memaparkan ada empat skema paslon capres dan cawapres. Pada dua simulasi pertama, skema paslon Prabowo Subianto-Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto-Erick Thohir mengalahkan Anies Baswedan dan AHY.

"Prabowo dan Ganjar dengan elektabilitas 52,8% sementara Anies dan AHY 27,4%. Airlangga dan Erick sebesar 10,9%," kata Indra Nuryadin dalam paparannya secara virtual, Minggu (19/3/2023).

Pada skema kedua, Prabowo dan Erick meraup suara sebesar 35,7%. Sementara, Anies dan AHY mendapat suara sebesar 30,5% di urutan kedua. Setelahnya, Ganjar dan Airlangga mendapat suara sebesar 27,1%.

Di skema ketiga, paslon Prabowo dan Khofifah beda tipis dengan paslon Ganjar dan Erick. Sementara, pada skema terakhir, paslon Ganjar dan Erick unggul atas paslon Anies dan AHY.

Berikut hasil simulasi paslon menurut survei LSP terbaru:

Simulasi 1:

- Prabowo-Ganjar 52,8%

- Anies-AHY 27,4%

- Airlangga-Erick 10,9%

Simulasi 2:

- Prabowo-Erick 35,7%

- Anies-AHY 30,5%

- Ganjar-Airlangga 27,1%

Simulasi 3:

- Prabowo-Khofifah 32,9%

- Ganjar-Erick 32,5%

- Anies-AHY 29,2%

Simulasi 4:

- Ganjar-Erick 30,7%

- Anies-AHY 30,5%

- Prabowo-Puan 24,8%

Simak Video: Survei PWS: Duet Prabowo-Ganjar Paling Banyak Dipilih

[Gambas:Video 20detik]


Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia meminta Anies Baswedan klarifikasi soal pernyataan ada salah satu Menko (Menteri Koordinator) ingin ubah konstitusi. Doli berharap para elite politik mengeluarkan pernyataan yang jelas alias tidak bersifat spekulatif.

"Saya kira begini, kita sih berharap ya siapapun dalam situasi yang sekarang ini kan situasi dinamika politik tensinya tinggi. Masyarakat mencermati kita semua, masyarakat sedang nonton kita semua loh, elite-elite politik ini betul-betul beri statement yang clear and clean," kata Doli di Kantor DPP Partai Golkar, Minggu (19/3/2023).

Doli menilai belum tentu apa yang disampaikan Anies benar adanya. Oleh karena itu, dia meminta Anies untuk mengklarifikasi.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Belum tentu juga yang diduga betul, itu kan harus klarifikasi. Jadi jangan sampai timbulkan polemik baru di elite, bisa jadi polemik di publik. Bisa ganggu segala macam, sekarang konsentrasi kita butuh energi besar lho. Pasca pandemi kita belum selesai," tutur Doli.

Menurut Doli, semestinya para tokoh membantu pemulihan perekonomian Indonesia. Serta menjaga stabilitas politik jelang pemilu.

"Pemulihan ekonomi harus dijaga. Lalu persiapan pemilu yang energinya juga cukup besar, jadi sebisa mungkin lah menghindari potensi konflik, pertikaian, itu akan lebih baik," ucapnya.

Bantah Airlangga

Doli membantah jika pernyataan Menko mau mengubah konstitusi disematkan ke Ketum Golkar Airlangga Hartato. Menurutnya, Airlangga justru mengawal Pemilu berjalan sesuai dengan jadwalnya.

"Nggak (ke Airlangga). Jelas yang dimaksud langgar konstitusi, saya, kami diinstruksikan Pak Airlangga bicara putusan PN tunda pemilu. Saya di Komisi II diinstruksikan panggil KPU, Pemerintah, Mendagri, dan lain-lain mastikan pemilu on the track sesuai konstitusi, pemilu 1 kali dalam 5 tahun, 2024, jelas," kata Doli.

"Hari ini kita kumpulkan fungsionaris untuk memenangkan Golkar di 2024. Terus (sistem proporsional) terbuka, tertutup. Pak Airlangga malah konsolidasi 8 parpol supaya aturan main sekarang sesuai dalam UU sekarang. Jadi saya rasa kalau Menko Airlangga sejauh ini selalu ajarkan kita taat konstitusi," sambungnya.

Lihat juga Video: Respons Airlangga soal Anies Sebut Ada Menko Ingin Ubah Konstitusi

[Gambas:Video 20detik]


Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menanggapi pernyataan Anies Baswedan terkait ada Menko yang ingin mengubah konstitusi. Airlangga menyebut ada empat Menko di pemerintah saat ini, termasuk dirinya sebagai Menko Bidang Perekonomian.

"Menko ada empat," kata Airlangga di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Minggu (19/3/2023).

Airlangga tak ingin memperpanjang penjelasannya. Ia tak merinci jawaban terkait pernyataan Bacapres NasDem Anies Baswedan.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Ya sudah," kata dia.

Dalam kesempatan yang sama, Waketum Partai Golkar Bambang Soesatyo (Bamsoet) menyebut yang bisa mengubah konstitusi hanya MPR. Hal itu, kata dia, sesuai dengan Undang-Undang Dasar (UUD).

"Yang bisa mengubah konstitusi ya MPR. Sesuai UUD yang bisa mengubah ya MPR," ucap politikus yang juga Ketua MPR ini.

Sebelumnya, Anies Baswedan menyebut ada Menko yang secara terang-terangan berbicara tentang perubahan konstitusi. Sindiran itu disampaikan Anies saat menjadi pembicara dalam dialog kebangsaan KAHMI Jaya, Ancol, Jakarta Utara, Kamis (16/3) malam.

Bakal capres Koalisi Perubahan itu mulanya berbicara mengenai kualitas demokrasi.

"Saya rasa kualitas demokrasi kita itu tidak menurun. Tetapi orang-orang yang tidak komit pada demokrasi sekarang lebih berani untuk mengungkapkan pikirannya," kata Anies.

Anies mengajak semua pihak yang komit dengan Demokrasi untuk lebih lantang menyuarakan. Dia pun menyinggung ada sosok Menko yang justru bicara ingin mengubah konstitusi.

"Kita tidak pernah membayangkan ada petinggi menyatakan 'Mari kita ubah konstitusi'. Nggak pernah kita membayangkan. Kalau pun ada, itu pertemuan ruang-ruang tertutup bukan? Tapi di ruang terbuka mengatakan itu, nggak pernah terbayang," tutur Anies.

"Kok ada orang yang berada dalam posisi kunci, posisi kunci nih, Menko, mengatakan mengubah konstitusi dengan jumlah orang seberapa banyak yang mau mendukung," sambungnya.

Oleh karena itu, Anies mengajak semua pihak untuk melawan narasi-narasi yang beredar. Dia mengatakan kini banyak tokoh yang lantang menyuarakan kemunduran demokrasi.

Lihat juga Video: Bawaslu Soal SMS Kunjungan Anies di Masjid Al Akbar: Upaya Pencegahan

[Gambas:Video 20detik]


Lingkaran Suara Publik (LSP) merilis hasil survei elektabilitas tokoh potensial calon presiden (capres) di Pemilu 2024. Hasilnya, Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto berada di urutan teratas, sedangkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan eks Gubernur DKI Anies Baswedan menyusul.

Survei ini dilakukan pada periode 1-10 Maret 2023. Survei digelar dengan melibatkan 1.230 responden.

LSP melibatkan responden yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia dan diwawancara langsung dengan bantuan kuesioner. Survei ini diklaim memiliki tingkat kepercayaan 95% dengan margin of error kurang lebih 2,8%.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Direktur Eksekutif LSP Indra Nuryadin memaparkan Prabowo semakin meningkat elektabilitasnya yakni 33,4%. Sementara, lanjut dia, elektabilitas Ganjar Pranowo sebesar 21,2% dan Anies secara konsisten berada di posisi ketiga dengan persentase 20,4%.

Indra mengatakan ada sejumlah faktor yang mengerek elektabilitas Prabowo. Dia menyebutkan, kinerja Prabowo sebagai menteri pertahanan menjadi salah satu faktornya.

"Pertama, kinerja Prabowo yang masih moncer di bidang pertahanan. Tak dipungkiri Jokowi pun sering tampil memberi penghargaan kepada Prabowo dengan hadir pada beberapa acara Kemhan," kata Indra.

Indra melanjutkan, endorsement Jokowi terhadap Prabowo juga menjadi faktor kuat. Menurutnya, Prabowo kerap mendampingi Jokowi.

"Kedua endorsement Jokowi terhadap Prabowo semakin intens. Ketiga Musra Relawan Projo di berbagai provinsi memunculkan nama Prabowo sebagai pilihan utama capres," ujarnya.

"Keempat bergesernya dukungan organ relawan Jokowi yang mendukung Ganjar ke Prabowo dan terakhir semakin intensnya Prabowo menyapa tokoh-tokoh berpengaruh dan menyapa rakyat di basis-basis pemilihnya dulu semakin menaikkan keyakinan dan kepercayaan pilihan terhadap Prabowo," imbuh dia.

Berikut urutan elektabilitas capres menurut survei LSP (pertanyaan tertutup):

Prabowo Subianto 33,4%

Ganjar Pranowo 21,2%

Anies Baswedan 20,4%

Ridwan Kamil 8,8%

Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) 6%

Khofifah Indah Parawansa 1,8%

Sandiaga Uno 1,4%

Erick Thohir 1,4%

Puan Maharani 1,3%

Muhaimin Iskandar 1,1%

Airlangga Hartarto 1%

Mahfud Md 0,5%

Andika Perkasa 0,3%

Ahmad Heryawan 0,2%

Lanyalla Mahmud Mattalitti 0,1%

Belum menentukan pilihan 1,1%

Simak Video: Survei PWS: Duet Prabowo-Ganjar Paling Banyak Dipilih

[Gambas:Video 20detik]


Momentum Hari Air Sedunia pada 22 Maret diperingati Anies Baswedan dengan melepas 5 ribu ikan di Sungai Kalimas Surabaya. Ada sejumlah ikan air tawar yang dilepas Anies, seperti ikan bader hingga nila.

Setelah melepas 5 ribu ikan di Sungai Kalimas, Anies juga menghadiri festival menanam kebaikan menjemput perubahan di Grand City, Surabaya. Festival ini diikuti ratusan relawan, baik dari Nasdem, PKS, Demokrat hingga masyarakat umum.

"Pagi ini adalah sebuah kegiatan unik, kita bicara tentang lembarkan kebaikan. Tadi secara simbolis diserahkan tanaman dan bendera putih. Yang tadi sebelumnya adalah pelepasan 5 ribu ikan di Kalimas," kata Anies kepada wartawan di Grand City, Minggu (19/3/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Menurutnya, memperingati hari air bisa dilakukan dengan menjaga lingkungan. Salah satunya dengan melepas ribuan ikan agar ekosistem di air tawar tetap terjaga.

"Kami menyongsong Hari Air yang tanggal 22 besok akan kita peringati sama-sama. Betapa pentingnya menjaga agar lingkungan hidup kita terus diwariskan kepada anak anak kita, cucu kita, sebagaimana kita meraihnya dan mendapatnya," jelasnya.

Anies Baswedan di Surabaya Foto: Esti Widiyana/detikJatim

Anies menjelaskan, kegiatannya di Surabaya ini ingin memberikan pesan. Yakni tentang bagaimana melakukan dan menyebarkan kebaikan ke masyarakat Kota Pahlawan.

"Ini dilakukan pagi ini di Surabaya sebuah kota yang dikenang sebagai tempat bukti, bahwa pahlawan-pahlawan itu dilahirkan oleh keluarga-keluarga di sini. Kami yakin, semoga kebaikan itu terus terawat dan membesar," ujarnya.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga berterima kasih atas antusiasme warga ketika dirinya datang ke Surabaya sejak Jumat (17/3). Ia berharap kondisi ini lebih baik untuk Pemilu 2024.

"Hari ini adalah penuntasan kegiatan hari Jumat kemarin, alhamdulillah saya bersyukur atas silaturahmi dan antusiasme tentang masa depan Indonesia yang lebih adil. Kondisi kita yang lebih baik, Insyaallah kita menyongsong bersama-sama di pemilu tahun depan," urainya.

Ia juga berpesan kepada para relawannya untuk tetap menjaga solidaritas.

"Semangat luar biasa (relawan), kemarin di berbagai aktivitas. Jadi saya titip menjaga solidaritas jangkau semua dan pesannya mempersatukan," pungkasnya.

Hasil Survei Litbang Kompas Ungkap Pemilih Bimbang Meningkat, Ini Kata Anies


Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah menyoroti pernyataan bakal capres 'Koalisi Perubahan' Anies Baswedan soal politik identitas 'sesuatu yang tak terhindarkan'. Said menilai jika Anies terus mengumbar politik identitas, maka menurutnya negara ini kualitasnya mundur ke zaman kolonial.

"Kalau Anies Baswedan terus mengumbar jalan politik identitas, sesungguhnya negara-bangsa yang telah kita jalankan lebih dari 77 tahun ini seperti set back, bahkan kualitasnya mundur seperti era kolonial, yang berkuasa selalu memecah belah, membuat kotak kotak identitas, yang minoritas akan selalu terjepit dalam gelanggang kekuasaan politik," kata Said saat dihubungi, Minggu (19/3/2023).

Ia menilai mestinya Anies Baswedan dan pendukungnya malu dengan pendiri bangsa. Sebab menurutnya, pendiri bangsa tidak membedakan latar belakang identitas.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Harusnya Anies Baswedan dan para pendukungnya malu, kalau masih punya rasa malu dengan para pendiri bangsa. Betapa KH Wahid Hasyim, Ki Bagus Hadikusumo dan tokoh tokoh Islam lainnya dengan besar hati, dan kedewasaan pikiran menyetujui penghilangan 7 kata dalam Piagam Jakarta, yang berarti memberi kesempatan yang sama pada seluruh anak bangsa untuk mendapatkan perlakuan yang sama, tanpa membeda bedakan latar belakang identitas, termasuk untuk menjadi pemimpin," ujarnya.

"Sangat mengerikan jika sosok yang pernah mengenyam pendidikan mentereng di luar negeri, dan pengalaman yang cukup banyak sekelas Anies Baswedan, namun pikiran dan jalan politiknya lebih terbelakang dari tokoh tokoh pendiri bangsa ini. Kita tidak bisa mengharapkan apapun dari sosok seperti ini, bangsa sangat berbahaya bagi keselamatan kelangsungan tatanan negara-bangsa ke depan," katanya.

Ia menilai pengalaman terbelahnya warga di Pilkada DKI Jakarta 2017 masih menyisakan perpecahan. Said mengatakan, Anies dan partai politik pendukungnya memang memiliki hak untuk maju mencalonkan diri di Pemilu 2024, namun, ia meminta KPU dan Bawaslu tegas agar tidak terjadi lagi eksploitasi simbol politik identitas pada pertarungan Pemilu.

"Cukuplah pengalaman pahit Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 lalu yang membekas begitu mendalam, membuat segregasi sosial tajam di tengah-tengah rakyat. Hak Anies Baswedan dan partai politik pendukungnya atas nama konstitusi untuk ikut berkontestasi pada pemilihan presiden 2024 nanti. Namun saya berharap KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara dan pengawas pemilu untuk bersikap tegas atas eksploitasi simbol simbol identitas pada arena pemilu," ujarnya.

Ia melanjutkan, Pemilu adalah ruang beradu gagasan dan program untuk kemajuan negara bangsa. Serta Pemilu bukan ruang pertikaian antar kelompok sosial karena pernyataan kontestan yang menegangkan perbedaan.

"Harganya sangat mahal, hanya karena rebutan kekuasaan tetapi menghalalkan segala cara. Saya berharap ambisi yang berlebihan dari Anies Baswedan untuk merebut kursi presiden, namun ia dan pendukungnya tetap tahu batas dan mawas diri dalam berkata kata," ujarnya.

Baca halaman selanjutnya.

Simak Video: Bawaslu Soal SMS Kunjungan Anies di Masjid Al Akbar: Upaya Pencegahan

[Gambas:Video 20detik]

Halaman 1 2 Selanjutnya


Ketua DPP PDIP Puan Maharani bertemu tatap muka dengan Wali Kota Solo, FX Hadi Rudyatmo, sebelum peresmian Gedung Pertemuan Grha Bung Karno di Klaten. Keduanya saling menyapa dan sempat bersalaman.

Momen Puan bertemu tatap muka dengan FX Rudy terekam dalam sebuah foto yang diterima detikcom, Minggu (19/3/2023). Puan yang mengenakan baju hitam-hitam tampak bersalaman dengan FX Rudy.

Momen itu terjadi saat Puan tiba di Bandara Adi Soemarmo jelang peresmian Graha Bung Karno. Keduanya tampak saling melempar senyum satu sama lain.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Selain FX Rudy, terlihat Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka di penyambutan Puan. Ada juga Ketua Bappilu PDIP Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul.

Adapun peresmian Grha Bung Karno itu diselenggarakan pada Sabtu (18/3).

FX Rudy Ungkap Hubungannya dengan Puan, Ngaku Tak Pernah Diundang

FX Rudy mengaku dekat dengan Puan. Hanya saja keduanya jarang bertemu. FX Rudy pun mengaku tidak pernah mendapat kabar ketika Puan berada di Solo.

"Mbak Puan juga sama dekat, tetapi kan ketemunya jarang. Enggak tahu Mbak Puan itu kalau beliau ke Solo saya tidak pernah diundang," katanya saat berbincang dengan detikcom, Rabu (21/10/2021).

Rudy mengaku pernah menceritakan kondisi tersebut kepada Megawati. Namun dia mengaku memilih fokus menjalankan tugas mencari suara di Solo.

"Kalau saya terang-terangan saja dan saya sudah matur (menyampaikan kepada) ketua umum, kalau ada acara di Solo saya tidak pernah dipanggil. Ya saya sih tanggung jawab saya PDIP di Solo ya saya bekerja untuk Solo," kata Wali Kota Solo, 2012 - 2021 itu.

Lihat juga Video: Siti Zuhro Cerita Sempat Dukung Puan Capres di Depan Anies

[Gambas:Video 20detik]


Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) membidik Jawa Barat bisa menjadi lumbung suara jelang digelarnya Pemilu 2024. PKB menginginkan Jabar jadi basis suara partai setelah Jawa Timur dan Jawa Tengah.

Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar atau Gus Muhaimin mengatakan, karakter pemilih di Jabar relatif lebih cair jika berkaca pada Pemilu sebelumnya. PKB pun menyiapkan kader-kader dari kalangan muda untuk bisa menggaet suara generasi milenial di Jabar.

"Syarat kemenangan selain akar kuat, kokoh, juga punya cabang yang menjulang tinggi ke angkasa. Bersyukurlah kita punya basis yang kuat. Tapi kita juga harus pandai membaca perilaku pemilih baru yang tidak menentu," kata Gus Muhaimin saat safari politik di Bandung, Minggu (19/3/2023).

"Jabar tiap pemilu berubah pemenangnya. PKS pernah, PDIP, Golkar, Demokrat, Gerindra semua pernah. Saatnya PKB dong kalau semua pernah, berganti iramanya. Itu peluang kita ada," tuturnya menambahkan.

Gus Muhaimin menyatakan, PKB memiliki perangkat kekuatan kultural maupun jaringan yang terus hidup dan tumbuh, terutama di Jabar. Selain itu, kepengurusan partai mulai tingkat Ranting, PAC, DPC hingga DPW PKB Jabar sekarang diisi kalangan muda sehingga bisa menjadi kekuatan baru PKB di Jabar.

"Tinggal kita kelola dengan baik. Struktur, kultur, leadership kita tumbuh. Ini menjadi energi yang dahsyat. Energi muda itu dahsyat. PAC-nya usianya muda-muda, ini kekuatan baru yang luar biasa. Energi kaum muda yang dahsyat. Saya terharu semangat kader luar biasa," ucapnya.

Dengan sisa waktu pemilu kurang dari setahun menuju 14 Februari 2024, Gus Muhaimin mengajak seluruh kadr dan pengurus PKB di Jabar, termasuk para calon anggota legislatif untuk memanfaatkan semaksimal mungkin potensi yang ada.

"Kita lanjutkan dan optimalkan berbagai potensi di sisa waktu ini. Kita yakin bisa memenangkan pertempuran, menguasai keadaan dan memenangkan Pileg dan Pilpres 2024," tuturnya.

Gus Muhaimin mengatakan, Pemilu 2024 mengandung harapan besar munculnya kepemimpinan baru nasional karena tidak ada calon presiden petahana sehingga semua calon memiliki peluang yang sama. Menurutnya, jika PKB Jabar bisa mengubah kekuatan baru di Jabar maka dirinya sangat optimistis PKB bisa mengubah peta politik nasional.

"PKB itu memang lahir dari NU, tapi kita jangan menutup diri hanya dari NU. Mari kita jadikan PKB bisa menjadi satu kekuatan yang sangat besar dan kita prioritaskan kaum muda," urainya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dikatakan Gus Muhaimin, dirinya berhasil memimpin PKB menjadi salah satu kekuatan besar politik nasional saat ini karena memang dididik dan disiapkan oleh Gus Dur sejak dirinya masih sangat muda. Pada usia 32 tahun, Gus Muhaimin selain menjabat sebagai sekjen DPP PKB, juga terpilih sebagai wakil ketua DPR RI.

"Saya datang ke Jakarta tidak bermimpi apa-apa tiba-tiba dijadikan Gus Dur sebagai Sekjen. Saya dididik, dihajar, digembleng sampai harus bisa. Dan 5 tahun ini saya bisa buktikan kepada Gus Dur saya bisa memimpin PKB lebih disiplin dan solid, dan itu yang diinginkan Gus Dur. Gus Dur telah melahirkan kita-kita," pungkasnya.

PKB Nomor Urut 1 di Pemilu 2024, Cak Imin Ingin Satukan Indonesia


Anies Baswedan menyebut ada Menko yang ingin mengubah konstitusi. Mengapa Anies tiba-tiba bilang begitu dan apa maksudnya?

Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI), Adi Prayitno, menyebut pernyataan Anies itu menegaskan bahwa eks Gubernur DKI Jakarta itu adalah simbol oposisi.

"Ini sebenarnya semakin mengukuhkan posisi Anies sebagai simbol oposisi dan tokoh perubahan yang dibayangkan oleh partai-partai pendukungnya," kata Adi kepada wartawan, Sabtu (18/3/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Adi menyebut Anies kesulitan bila mengkritik pemerintah secara langsung, terutama ke Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sehingga, menurutnya, Anies akan memanfaatkan peluang untuk mengkritik pembantu-pembantu Jokowi.

"Agak sulit bagi Anies secara lantang mengkritik Jokowi misalnya, mengkritik pemerintah, karena posisi NasDem yang masih berada di barisan pemerintah," imbuh Adi.

"Sekecil apapun peluang itu terus dilawan oleh Anies. Salah satunya dengan mengkritik para pembantu Jokowi yang sekelas dengan Menko yang dinilai tidak punya komitmen," lanjutnya.

Dengan begitu, tambah Adi, Anies dinilai oleh pendukungnya sebagai sosok yang tetap kritis terkait dengan situasi demokrasi di Tanah Air. Menurutnya, publik sangat menunggu pernyataan Anies mengenai kekurangan-kekurangan yang ada pada pemerintah saat ini.

"Paling banyak ditunggu oleh publik tampil ke muka mengkritik secara lantang mengkritik secara keras kondisi bangsa saat ini adalah Anies Baswedan," jelas Adi.

"Yang ingin maju di 2024 mengkritik Jokowi dan pemerintah tidak mungkin, karena mereka dinilai sebagai replika politik Jokowi. (Seperti) Ganjar, Prabowo, Erick Thohir itu nggak mungkin mengkritik pemerintah saat ini karena mereka adalah orang-orang yang berada di circle kekuasaan politik Jokowi," sambungnya.

Jubir: Anies Ingatkan Prinsip Demokrasi

Sementara itu, juru bicara (jubir) Anies Baswedan, Hendri Satrio (Hensat), menyebut Anies tak bermaksud melontarkan serangan. Menurutnya, Anies hanya mengingatkan masyarakat untuk setia pada prinsip demokrasi.

"Bukan serangan, ini bentuknya mengingatkan saja mengajak rakyat Indonesia untuk setia pada prinsip-prinsip demokrasi, justru serangan itu datang dari kelompok atau orang-orang atau mereka yang tidak commit pada prinsip tersebut, demokrasi," ucap Hensat.

Anies Sebut Ada Menko Mau Ubah Konstitusi

Sebelumnya, Anies Baswedan menyebut ada Menko secara terang-terangan bicara perubahan konstitusi. Dia tak pernah membayangkan pernyataan itu disampaikan di hadapan publik secara terbuka.

"Saya rasa kualitas demokrasi kita itu tidak menurun. Tetapi orang-orang yang tidak komit pada demokrasi sekarang lebih berani untuk mengungkapkan pikirannya," kata Anies dalam pemaparannya di acara dialog kebangsaan KAHMI Jaya, Ancol, Jakarta Utara, Kamis (16/3) malam.

Anies mengajak semua pihak yang komit dengan Demokrasi untuk lebih lantang menyuarakan. Dia pun menyinggung ada sosok Menko yang justru bicara ingin mengubah konstitusi.

"Kita tidak pernah membayangkan ada petinggi menyatakan 'Mari kita ubah konstitusi'. Nggak pernah kita membayangkan. Kalau pun ada, itu pertemuan ruang-ruang tertutup bukan? Tapi di ruang terbuka mengatakan itu, nggak pernah terbayang," tutur Anies.

"Kok ada orang yang berada dalam posisi kunci, posisi kunci nih, Menko, mengatakan mengubah konstitusi dengan jumlah orang seberapa banyak yang mau mendukung," sambungnya.

Saksikan juga Sudut Pandang: Hati-hati, 'Jebakan' Subsidi

[Gambas:Video 20detik]

Lihat juga Video: Bawaslu Soal SMS Kunjungan Anies di Masjid Al Akbar: Upaya Pencegahan

[Gambas:Video 20detik]


Partai Demokrat (PD) meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk tidak melulu menyorot Bacapres Anies Baswedan. Bawaslu menjawab bahwa semua orang diawasi.

Protes dari Partai Demokrat itu berawal dari adanya pengiriman pesan secara banyak atau SMS blast soal kehadiran mantan Gubernur DKI Jakarta itu di Masjid Al Akbar Surabaya. SMS itu berisi 'Surat Bawaslu Jatim 123/PM.00.02/K.JI-38/03/2023 Tgl 13 Maret 2023 Melarang Masjid Al Akbar untuk politik Anies Baswedan yang melanggar aturan Pemilu'.

"Kok hanya SMS? Kalau Bawaslu memang merasa yakin sudah ada pelanggaran berdasarkan regulasi yang ada dan merasa punya kewenangan menindak itu, langsung saja harusnya turun ke lapangan menindak Mas Anies. Ini pakai-pakai SMS segala," kata Wasekjen Demokrat Jansen Sitindaon kepada wartawan, Jumat (17/3/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Jansen menilai Anies ke Masjid Al Akbar murni untuk salat Jumat. Baginya, tidak ada tindakan politik atau kampanye di dalam masjid.

"Yang saya baca di media dan lihat di video beredar, Mas Anies itu ibadah salat Jumat di Masjid Al Akbar dan kemudian para jemaah banyak yang datang berebut salaman. Masak itu salah?" ucapnya.

"Tidak ada saya lihat Mas Anies orasi nyampaikan ajakan memilih, minta dukungan dan lain-lain. Mungkin ribuan jemaah yang datang menghampiri itu memang rindu dengan Mas Anies dan ingin menunjukkan kecintaan mereka pada sosok baru pemimpin masa depan Indonesia," lanjut dia.

Jansen anggap surat tersebut aneh. Surat itu tertanggal 13 Maret, tapi di-blast pada 17 Maret.

"Hal ini saja menurut saya sudah aneh. Harusnya Bawaslu monitoring saja dan melakukan pengawasan, silakan hadir di Masjid Al Akbar sesuai info atau jadwal yang didapatkan. Bawaslu kan bukan peramal, tidak ada fungsi prediktif lalu melarang-larang orang atau menyimpulkan sesuatu apalagi mengatakan melanggar jauh sebelum hal itu terjadi," ucap dia.

Dia minta Bawaslu fokus mengawasi pejabat negara yang mau maju sebagai capres atau cawapres di 2024. Calon itu perlu diawasi karena ada anggaran dan fasilitas negara melekat pada dirinya.

"Ini malah ngawasi Anies terus yang jelas-jelas sudah bukan pejabat negara. Sudah orang biasa. Ada menteri masih menjabat, gubernur masih aktif mutar-mutar ke mana-mana, malah Bawaslu kami lihat diam aja. Ini malah nyoroti Anies terus yang sudah manusia bebas," ujar dia.

Jawaban Bawaslu. Simak di halaman selanjutnya.

Saksikan juga Sudut Pandang: Hati-hati, 'Jebakan' Subsidi

[Gambas:Video 20detik]

Simak Video: Bawaslu Soal SMS Kunjungan Anies di Masjid Al Akbar: Upaya Pencegahan

[Gambas:Video 20detik]

Halaman 1 2 Selanjutnya


Anies Baswedan berziarah ke makam KH Mas Alwi di Tabakrejo, Simokerto, Surabaya. Mas Ali merupakan ulama yang mencetuskan nama Nahdlatul Ulama (NU).

Dilansir detikJatim, Anies melakukan napak tilas demi menghormati pendiri NU. Selain itu, sebagai cara untuk mengenang perjuangan Kiai Mas Alwi merebut kemerdekaan.

"Jadi saya dalam perjalanan kembali dari Madura ziarah ke Makam KH Mas Alwi. Nah, KH Mas Alwi ini orang yang mencetuskan nama Nahdlatul Ulama," ujar Anies, Sabtu (18/3/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Bakal calon presiden (Capres) itu mengatakan banyak hal bisa dipelajari dari KH Mas Alwi. Anies kagum kepada sosok KH Mas Alwi yang sering keliling dunia tapi tidak lupa dengan Tanah Air.

"Kami ziarah ke sini untuk menghormati dan memberikan pesan kepada semuanya. Kepada diri kita semuanya, bahwa karya-karya yang kita hasilkan itu punya dampak yang panjang, dan salah satunya adalah KH Mas Alwi," beber Anies.

"KH Mas Alwi ini sempat berkeliling keluar Indonesia agak panjang, cuman karena pengalaman itulah beliau bisa berkarya dengan luar biasa," sambungnya.

Simak selengkapnya di sini


Ridwan Kamil memberi sinyal untuk maju di Pilgub Jabar 2024. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengaku belum membuka komunikasi politik dengan Ridwan Kamil terkait sinyal dua periode tersebut.

Sekadar diketahui, PKB merupakan salah satu partai pengusung Ridwan Kamil dan Uu Ruzhanul Ulum pada Pilgub 2018. Tiga partai lainnya yang mengusung pasangan ini adalah PPP, NasDem, dan Hanura. PKB hingga saat ini belum 'menangkap sinyal' yang diutarakan Ridwan Kamil.

Ketum PKB Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengaku belum membuka komunikasi dengan Ridwan Kamil. Hal itu disampaikan Cak Imin saat ditanya mengenai langkah PKB untuk mengusung kembali Ridwan Kamil atau tidak, jika Ridwan Kamil maju di Pilgub Jabar 2024.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Belum ada komunikasi sama sekali, jadi PKB belum memutuskan siapa pun," kata Cak Imin saat safari politik di Kota Bandung, Sabtu (18/3/2023).

Senada disampaikan Ketua DPW PKB Jabar Syaiful Huda. Ia mengaku belum berkomunikasi dengan Ridwan Kamil. "Komunikasi soal pilgub belum," ucap Huda.

Sekadar diketahui, teka-teki mengenai nasib politik Ridwan Kamil (RK) di Pemilu 2024 mendatang mulai menemui titik terang. RK sudah memberikan sinyal ia akan bulat maju kembali di Pilgub Jabar untuk periode kedua.

Kang Emil mengaku kini fokus menyelesaikan tugasnya sebagai Gubernur Jawa Barat dan melihat peluang untuk bisa maju kembali di periode kedua. Meskipun berpeluang untuk maju ke DKI Jakarta, Kang Emil memastikan bakal menyerahkan semua keputusan apapun ke partai.

"Saya, fokus pada yang pasti, di depan mata yaitu Gubernur Jawa Barat kalaupun saya berkeinginan (maju) di periode kedua. Kalau di DKI surveinya bagus, tapi keputusan dari partai," ungkapnya.

Siapkan Dua Kader di Pilgub Jabar

PKB sendiri ngotot agar bisa menang di Jabar pada Pemilu 2024 mendatang, termasuk menyiapkan strategi politik dalam menghadapi pilkada serentak. PKB pun menyiapkan kader untuk maju di Pilgub Jabar 2024.

Ketum PKB Abdul Muhaimin Iskandar mengaku sudah menyiapkan kader terbaiknya. Dua di antaranya adalah Ketua DPW PKB Jabar Syaiful Huda dan Ketua Fraksi PKB DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal.

"Ketua PKB Jabar bisa, ketua fraksi DPR," kata Cak Imin.

Cak Imin itu mengaku PKB siap memenangkan Pemilu 2024 di Jabar, termasuk pileg dan pilpres. "Konsolidasi kita yakin dan optimis, PKB menang di Jabar sekaligus siap akan merebut kemenangan pileg dan pilpres," ucap Cak Imin.

Cak Imin mengatakan PKB menargetkan meraih 12 kursi untuk DPR RI di Jabar. Dan, sebanyak 18 kursi untuk DPRD Jabar. Saat ini, PKB memiliki 12 kursi di DPRD Jabar.

Sementara itu, Ketua DPW PKB Jabar Syaiful Huda mengaku siap jika ditunjuk partai untuk maju di Pilgub Jabar. "Kita harus punya calon gubernur, saya siap maju di Pilgub Jabar selaku ketua DPW," kata Huda.

Selain ngotot bisa punya tiket di Pilgub Jabar. PKB juga terus berupaya mendongkrak elektabilitas Cak Imin. "Hasil survei internal di lima besar, optimis bisa naik tiga besar," ucap Huda.

PKB Bentuk Laskar

Sementara itu, PKB membentuk Laskar Antikecurangan Pemilu untuk menghadapi tahun politik pada 2024. Cak Imin menyebut potensi kecurangan Pemilu selalu muncul.

Laskar itu menurutnya melibatkan komponen organisasi masyarakat, kepemudaan, dan mahasiswa untuk mengawal Pemilu 2024. Cak Imin mengharapkan agar Pemilu 2024 tetap berjalan jujur, bebas, umum dan rahasia.

Cak Imin juga berbicara soal potensi kecurangan di setiap Pemilu. Ia tak menampik potensi kecurangan selalu terbuka. Sehingga perlu adanya pengawasan dari luar penyelenggara.

"Kita selalu melihat pemilu potensi kecurangan tinggi, terutama daerah-daerah yang jauh (pelosok). Nah, potensi itu selalu ada setiap pemilu, kita harus hilangkan," kata Cak Imin di Kota Bandung, Sabtu (18/3/2023).

Selain berbicara soal Laskar Antikecurangan Pemilu, Cak Imin juga menyinggung soal wacana perubahan sistem pemilu dari proporsional terbuka ke tertutup. Ia menilai harusnya, Mahkamah Konstitusi bisa bijak dalam menyikapi hal tersebut.

"Pemilu sudah amat dekat. Kalau mau ubah sistem pemilu lima tahun sebelumnya. Jangan 11 bulan perubahan sistem itu, merepotkan. Misal, Pemilu 2029, itu dimulai perubahan (sistem Pemilu) pada 2025," kata Cak Imin.


Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani merespons pernyataan Bacapres Koalisi Perubahan Anies Baswedan yang menyebut politik identitas tidak bisa dihindarkan seperti di Pilkada DKI 2017. Arsul menegaskan politik identitas yang terjadi di Pilkada DKI 2017 perlu diluruskan karena diisi dengan narasi pembelahan.

"Yang terjadi di Pilkada di DKI itu yang ke depan harus diluruskan, yang salah adalah politik identitas yang diartikulasikan dengan narasi pembelahan masyarakat atas dasar identitas agama, RAS," kata Arsul Sani saat dihubungi, Sabtu (18/3/2023).

Arsul juga melihat bahwa politik identitas saat ini perlu diproporsionalkan. Dia beralasan selama ini yang berkembang politik identitas harus betul-betul dilarang dan dibuang jauh-jauh.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"PPP melihat bahwa diskursus soal politik identitas ini perlu diproporsionalkan. Selama ini yang berkembang seolah-olah politik identitas itu adalah sesuatu yang sama sekali harus dilarang, harus dibuang jauh-jauh, dan tidak boleh lagi dimunculkan dalam kegiatan politik maupun aktivitas kemasyarakatan apapun," ucapnya.

"PPP merasa perlu mengajak kita semua bahwa politik identitas yang seharusnya dihilangkan, dibuang adalah politik identitas yang membuka ruang-ruang intoleransi, eksklusivitas, segregatif atau pembelahan masyarakat," lanjut Arsul.

Anggota Komisi III DPR menilai jika politik identitas yang ditampilkan menjaga toleransi dan tetap membangun inklusivitas serta tidak menegasikan atau menihilkan mereka yang berindentitas tidak sama, maka ini tentu bisa dipertahankan dalam kehidupan bermasyarakat. Dia mengambil contoh PPP yang selama ini mengedepankan identitas seperti itu.

"Contoh konkret tentang ini adalah PPP yang tetap mempertahankan identitasnya sebagai partai Islam, namun misinya adalah menyebarkan Islam rahmatan lilalamin, yakni Islam yang tawassuth (sikap tengah-tengah atau moderat) tawazun (seimbang), I'tidal (tegak lurus) tasamuh (toleran). Jika politik identitas itu dilarang sama sekali maka itu kemudian bisa diartikan bahwa tidak boleh ada parpol atau ormas yang melabelkan identitas tertentu, apapun itu, apakah agama, suku, RAS dan lain-lain," jelasnya.

Simak pernyataan Anies Baswedan di halaman berikutnya.

Halaman 1 2 Selanjutnya


Anies Baswedan, bakal calon presiden (bacapres) Koalisi Perubahan, angkat bicara soal politik identitas saat hadir pada forum diskusi dengan pemimpin redaksi media massa di Surabaya, Jawa Timur, yang dihelat Partai NasDem. Anies menilai politik identitas tak terhindarkan karena setiap calon memiliki identitas yang melekat masing-masing.

"Politik identitas itu adalah sesuatu yang tak terhindarkan. Misal, calon yang bersaing adalah laki-laki dan perempuan, maka di situ ada identitas gender," tutur mantan gubernur DKI Jakarta itu dilansir detikJatim, Sabtu (18/3/2023).

Lalu, terkait Pilkada 2017, di mana Anies dan Sandi ketika itu bersaing dengan pasangan calon berbeda agama, yaitu Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dengan Djarot Saiful Hidayat.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Yang terjadi pada 2017, calon yang bersaing agamanya berbeda. Identitasnya yang terlihat adalah agama. Itu akan terus terjadi selama calonnya punya identitas berbeda, baik gender, suku, maupun agama," terang dia.

Oleh karena itu, menurut Anies, penting untuk setiap calon yang menjadi rival saat pemilu untuk memiliki kedewasaan. Sehingga, ketika pemilu selesai, tidak ada masalah yang mengikuti.

Ia pun menegaskan tak keberatan jika ada pihak-pihak yang tidak menyukai dirinya. "Yang menang mau merangkul yang kalah. Sedangkan yang kalah juga harus mau mengakui kekalahannya," imbuhnya.

"It doesn't matter if you don't like me (tidak masalah jika Anda tidak suka dengan saya). Tapi, saya akan selalu mengajak siapa pun untuk berdiskusi, bersama-sama membangun gerakan-gerakan yang kontributif membawa perubahan," lanjut Anies.

Anies Ajak Anak Muda Tidak Golput: Kalau Diam Tanggung Konsekuensinya


Bawaslu mengirimkan SMS menyoroti aktivitas Anies Baswedan di Masjid Al-Akbar, Surabaya. Bawaslu menyatakan langkah ini sebagai upaya pencegahan terhadap pelanggaran aturan pemilu.

"Ini adalah upaya pencegahan yang dilakukan teman-teman Bawaslu di Jawa Timur," kata Koordinator Divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat Bawaslu RI Lolly Suhenti di Hotel Artotel Mangkuluhur, Jakarta Selatan, Sabtu (18/3/2023).

Lolly berujar, larangan yang tertera dalam SMS blast tersebut tidak hanya diperuntukkan buat Anies, tapi juga bagi seluruh partai politik.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Jadi sebenarnya SMS itu tidak hanya ditujukan kepada Anies, tetapi sesungguhnya kepada seluruh teman-teman (parpol) yang dalam konteks ini kemudian mulai aktif menyuarakan soal mempublikasikan diri. Itu sebenarnya upaya pencegahan yang dilakukan oleh teman-teman di Jawa Timur," ujarnya.

Lolly memandang masyarakat bisa menilai sendiri keaktifan Anies melakukan kegiatan sosialisasi. Meski begitu, Bawaslu hanya bisa memberikan imbauan semata lantaran pendaftaran capres-cawapres belum dibuka.

"Keaktifan itu sudah sahabat-sahabat lihat, kan? Kemudian apakah itu melakukan pelanggaran atau tidak, dalam konteks ini, karena memang pesertanya belum ada yang definitif, maka Bawaslu tidak bisa terlalu jauh, tetapi yang bisa dilakukan Bawaslu adalah mengingatkan," ungkapnya.

"Kemarin SMS blast itu upaya pencegahan yang dilakukan teman-teman Jawa Timur. Apakah akan berdampak, saya rasa ketika menjadi perbincangan, itu sudah menunjukkan ada dampak. Mudah-mudahan itu mampu mengerem semua pihak," imbuhnya.

SMS Blast Soroti Anies

Bawaslu menyoroti kunjungan Anies Baswedan di Surabaya. Hal ini seiring dengan beredarnya SMS blast dari Bawaslu soal kegiatan politik Anies Baswedan di Masjid Al-Akbar, Surabaya.

Dilansir detikJatim, SMS blast itu berisi pesan 'Surat Bawaslu Jatim 123/PM.00.02/K.JI-38/03/2023 Tgl 13 Maret 2023 Melarang Masjid Al Akbar untuk politik Anies Baswedan yang melanggar aturan Pemilu'. SMS itu diterima sejumlah warga saat Anies berkunjung ke Masjid Al-Akbar, Surabaya. Salah satu warga bernama Achmad mengaku menerima SMS blast tersebut pada pukul 12.45 WIB.

"Saya baru menerima SMS ini, tak (saya) lihat nomornya nggak ada, tapi ada namanya dari Bawaslu," ujar Achmad sambil menunjukkan SMS blast tersebut ke detikJatim.

Dimintai konfirmasi terpisah, komisioner Bawaslu Jatim Divisi Penanganan Pelanggaran Muh Ikhwanudin Alfianto menyatakan isi SMS blast tersebut bukan dari Bawaslu Jatim, melainkan dari Bawaslu Kota Surabaya. Bawaslu Jatim hanya menerima tembusan.

"Itu Bawaslu Kota Surabaya. Surat imbauan kepada takmir masjid, kita dapat tembusan. Bisa dikonfirmasi ke Bawaslu Kota Surabaya," kata Ikhwanudin kepada detikJatim.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Kota Surabaya Agil Akbar menyatakan Bawaslu Surabaya mengimbau agar tidak ada kegiatan bersifat politik di rumah ibadah.

"Saat ini belum tahapan kampanye sesuai PKPU 3 Tahun 2022, bahwa kampanye masih November. Kita sampaikan kalau tempat ibadah, pendidikan. Ini kan tempat yang tidak boleh dilakukan kampanye," kata Agil.


Partai Demokrat meminta Bawaslu untuk fokus mengawasi pejabat negara yang mau maju sebagai capres atau cawapres di 2024 dan tidak selalu menyoroti Anies Baswedan. Merespons itu, Bawaslu juga melakukan imbauan kepada semua pihak.

"Bawaslu tidak bisa tebang pilih, tidak hanya bisa melakukan pengawasan pada orang tertentu, atau pada kelompok tertentu, atau pada partai tertentu, atau tahapan tertentu," kata Koordinator Divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat Lolly Suhenti di Hotel Artotel Mangkuluhur, Jakarta Selatan, Sabtu (18/3/2023).

Dia mengatakan Bawaslu juga melakukan pengawasan terhadap pejabat negara dan ASN. Sebab, ada aturan-aturan khusus untuk pejabat negara dan ASN ketika akan mencalonkan diri sebagai peserta Pemilu.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Itu memang salah satu yang harus kami awasi ya. Jadi karena ada aturan-aturan khusus, misalnya kalau menteri dia harus ajukan cuti misal dia mau maju. Kalau ASN dia harus mundur ketika dia maju, maka dalam konteks ini akan menjadi area yang harus diawasi dari Bawaslu," ujarnya.

Meski begitu, Lolly berterima kasih atas saran yang diberikan Partai Demokrat. Lolly menilai hal itu sebagai bentuk perhatian parpol kepada Bawaslu.

"Kami berterima kasih bahwa itu berarti sahabat-sahabat juga care terhadap kerjanya Bawaslu, 'eh Bawaslu ingetin dong jangan cuma ngurusin Anies'," ungkap dia

"Itukan berarti mereka juga aware terhadap pentingnya tugas dan pengawasan Bawaslu. Tetapi memang semua harus diawasi Bawaslu ya, kewajiban kami untuk melakukan pengawasan," imbuhnya.

Pernyataan Demokrat

Sebelumnya, Partai Demokrat heran Bawaslu mempersoalkan kehadiran Anies di masjid tersebut. Hal itu lantaran adanya SMS Bawaslu yang menyoroti aktivitas mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Masjid Al Akbar Surabaya.

"Kok hanya SMS? Kalau Bawaslu memang merasa yakin sudah ada pelanggaran berdasarkan regulasi yang ada dan merasa punya kewenangan menindak itu, langsung saja harusnya turun ke lapangan menindak Mas Anies. Ini pakai-pakai SMS segala," kata Wasekjen Demokrat Jansen Sitindaon kepada wartawan, Jumat (17/3).

Jansen mengatakan Anies datang ke Masjid Al Akbar untuk salat Jumat. Dia bertanya-tanya mengapa Bawaslu menyoroti hal itu.

"Yang saya baca di media dan lihat di video beredar, Mas Anies itu ibadah salat Jumat di Masjid Al Akbar dan kemudian para jemaah banyak yang datang berebut salaman. Masak itu salah?" ucapnya.

"Tidak ada saya lihat Mas Anies orasi nyampaikan ajakan memilih, minta dukungan dan lain-lain. Mungkin ribuan jemaah yang datang menghampiri itu memang rindu dengan Mas Anies dan ingin menunjukkan kecintaan mereka pada sosok baru pemimpin masa depan Indonesia," lanjut dia.

Dia berpesan agar Bawaslu fokus mengawasi pejabat negara yang mau maju sebagai capres atau cawapres di 2024. Menurutnya, hal itu harus diawasi karena ada anggaran dan fasilitas negara yang melekat.

"Ini malah ngawasi Anies terus yang jelas-jelas sudah bukan pejabat negara. Sudah orang biasa. Ada menteri masih menjabat, gubernur masih aktif mutar-mutar ke mana-mana, malah Bawaslu kami lihat diam aja. Ini malah nyoroti Anies terus yang sudah manusia bebas," ujar dia.

Simak Video 'Bawaslu Soal SMS Kunjungan Anies di Masjid Al Akbar: Upaya Pencegahan':

[Gambas:Video 20detik]


Bacapres Koalisi Perubahan, Anies Baswedan, bicara terkait politik identitas saat menghadiri forum diskusi dengan pemimpin dan kepala redaksi media massa di Surabaya yang diselenggarakan Partai NasDem. Anies Baswedan mengatakan politik identitas tak bisa dihindari lantaran setiap calon yang bersaing selalu punya identitas yang melekat pada dirinya.

"Politik identitas itu adalah sesuatu yang tak terhindarkan. Misalnya calon yang bersaing adalah laki-laki dan perempuan, maka di situ ada identitas gender," kata Anies seperti dilansir detikJatim, Sabtu (18/3/2023).

Anies lantas bercerita tentang apa yang terjadi pada Pilkada DKI 2017, di mana kala itu yang bersaing adalah paslon dengan latar belakang beda agama. Anies berpasangan dengan Sandiaga Uno melawan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang berpasangan dengan Djarot Saiful Hidayat.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Yang terjadi pada 2017, calon yang bersaing agamanya berbeda. Maka identitasnya yang terlihat adalah agama. Itu akan terus terjadi selama calonnya punya identitas berbeda, baik gender, suku, maupun agama," jelas Anies.

Oleh sebab itu, kata Anies, penting bagi tiap calon yang bersaing dalam pemilu untuk memiliki kedewasaan setelah pemilu selesai. Dia juga tidak masalah jika kemudian ada yang tidak menyukai dirinya.

"Yang menang mau merangkul yang kalah. Sedangkan yang kalah juga harus mau mengakui kekalahannya. It doesn't matter if you don't like me, tidak masalah jika anda tidak suka dengan saya. Tapi saya akan selalu mengajak siapapun untuk berdiskusi, bersama-sama membangun gerakan-gerakan yang kontributif membawa perubahan," ujar Anies.

Baca berita lengkapnya di sini.

Simak Video 'Teka-teki Sosok Menko yang Disebut Anies Ingin Ubah Konstitusi':

[Gambas:Video 20detik]


Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menjelaskan duduk persoalan terkait SMS blast yang menyoroti aktivitas Bacapres Koalisi Perubahan, Anies Baswedan, di Masjid Al Akbar Surabaya. Bagja menyebut pihaknya juga mengirim surat imbauan kepada Anies Baswedan terkait itu.

"Bahwa benar, Bawaslu Kota Surabaya menerbitkan surat terkait dengan kehadiran Anies yang mana menjelaskan pengaturan di dalam PKPU terkait dengan kampanye saja kok, dengan tidak menyimpulkan apapun," kata Bagja kepada wartawan, Sabtu (18/3/2023).

Bagja menyampaikan itu usai mengecek ke Bawaslu Jatim soal SMS blast yang menyoroti aktivitas Anies Baswedan di Masjid Al Akbar. Dia menjelaskan itu berdasarkan penjelasan Bawaslu Jatim.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Lebih lanjut, Bagja mengatakan surat imbauan itu memang dibuat sebagai upaya pencegahan. Dia menyebut Bawaslu juga memperingatkan ini kepada ta'mir masjid terkait terkait giat Anies Baswedan.

"Surat tersebut memang dibuat sebagai bagian dari pencegahan, sekaligus informasi bagi ta'mir masjid yang kesempatan giat Beliau (Anies Baswedan)," ucapnya.

Berikut ini lampiran surat imbauan yang diterima detikcom dari Ketua Bawaslu Rahmat Bagja:

Surat Imbauan Bawaslu by Matius Alfons on Scribd

SMS Blast Soroti Anies

Bawaslu menyoroti kunjungan Anies Baswedan di Surabaya. Hal ini seiring dengan beredaranya SMS blast dari Bawaslu soal kegiatan politik Anies Baswedan di Masjid Al-Akbar Surabaya.

Dilansir detikJatim, dalam SMS blast itu berisi pesan 'Surat Bawaslu Jatim 123/PM.00.02/K.JI-38/03/2023 Tgl 13 Maret 2023 Melarang Masjid Al Akbar untuk politik Anies Baswedan yang melanggar aturan Pemilu'. SMS itu diterima sejumlah warga saat Anies berkunjung ke Masjid Al Akbar Surabaya. Salah satu warga bernama Achmad mengaku menerima SMS blast tersebut pada pukul 12.45 WIB.

"Saya baru menerima SMS ini, tak lihat nomornya nggak ada tapi ada namanya dari Bawaslu," ujar Achmad sambil menunjukkan SMS blast tersebut ke detikJatim.

Dikonfirmasi terpisah, Komisioner Bawaslu Jatim Divisi Penanganan Pelanggaran Muh. Ikhwanudin Alfianto menyatakan, isi dalam SMS blast tersebut bukan dari Bawaslu Jatim, melainkan dari Bawaslu Kota Surabaya. Bawaslu Jatim hanya menerima tembusan.

"Itu Bawaslu Kota Surabaya. Surat imbauan kepada takmir masjid, kita dapat tembusan. Bisa dikonfirmasi ke Bawaslu Kota Surabaya," kata Ikhwanudin kepada detikJatim.

Simak Video 'Teka-teki Sosok Menko yang Disebut Anies Ingin Ubah Konstitusi':

[Gambas:Video 20detik]


Bacapres yang diusung Koalisi Perubahan, Anies Baswedan, menyinggung ada menteri koordinator (menko) yang terang-terangan ke publik menyampaikan hendak mengubah konstitusi. Namun, Anies tak menyebut sosok menko yang dimaksudnya.

Juru bicara Menko Kemaritiman dan Investasi (Marinves) Luhut Binsar Pandjaitan, Jodi Mahardi, merespons pernyataan Anies dengan satire. Dia menyindir Anies sedang melontarkan teka-teki.

"Ya ini teka-teki yang harus bangsa Indonesia pecahkan bersama," kata Jodi saat dihubungi, Sabtu (18/3/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Jodi menyebut yang dibutuhkan Indonesia saat ini bukan teka-teki. Melainkan, keberlanjutan dan kejelasan.

"Ke depan yang Indonesia butuhkan itu adalah keberlanjutan kejelasan bukan teka-teki," ujar dia.

Jodi juga menjawab saran Wakil Ketua Umum NasDem Ahmad Ali yang menyarankan Googling siapa Menko yang coba ubah konstitusi. Jodi mengaku tidak menemukan jawaban tersebut di Google.

"Di Google juga nggak ada kok Menko yang bilang mau ubah konstitusi," ucapnya.

Pernyataan Anies

Sebelumnya, Anies Baswedan menyebut ada Menko secara terang-terangan bicara perubahan konstitusi. Dia tak pernah membayangkan pernyataan itu disampaikan di hadapan publik secara terbuka.

"Saya rasa kualitas demokrasi kita itu tidak menurun. Tetapi orang-orang yang tidak komit pada demokrasi sekarang lebih berani untuk mengungkapkan pikirannya," kata Anies dalam pemaparannya di acara dialog kebangsaan KAHMI Jaya, Ancol, Jakarta Utara, Kamis (16/3) malam.

Anies mengajak semua pihak yang komit dengan Demokrasi untuk lebih lantang menyuarakan. Dia pun menyinggung ada sosok Menko yang justru bicara ingin mengubah konstitusi.

"Kita tidak pernah membayangkan ada petinggi menyatakan 'Mari kita ubah konstitusi'. Nggak pernah kita membayangkan. Kalau pun ada, itu pertemuan ruang-ruang tertutup bukan? Tapi di ruang terbuka mengatakan itu, nggak pernah terbayang," tutur Anies.

"Kok ada orang yang berada dalam posisi kunci, posisi kunci nih, Menko, mengatakan mengubah konstitusi dengan jumlah orang seberapa banyak yang mau mendukung," sambungnya.

Simak Video 'Teka-teki Sosok Menko yang Disebut Anies Ingin Ubah Konstitusi':

[Gambas:Video 20detik]


Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut ada Menko secara terang-terangan bicara perubahan konstitusi di hadapan publik. Partai Demokrat menilai rakyat sudah tahu siapa Menko yang disinggung Anies.

"Soal siapa Menko yang dimaksud Pak Anies, tidak perlu disebut. Rakyat sudah mengetahui. Media juga saya kira cukup memiliki sumber daya merunut jejak digital informasi untuk mengungkap siapa yang dimaksud Pak Anies," kata Deputi Balitbang DPP Partai Demokrat Syahrial Nasution kepada wartawan, Jumat (17/3/2023).

Syahrial menegaskan Demokrat setuju dengan Anies Baswedan. Dia mengatakan perbuatan para pejabat publik yang secara terang-terangan ingin mengubah konstitusi tidak bisa dibiarkan.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Manakala pihak-pihak yang berani secara terbuka mengemukakan sikap inkonstitusional di ruang publik mendapatkan proteksi, maka rakyat tidak boleh diam. Memang perlu langkah besar dari semua pihak untuk terus menyuarakan dan mengingatkan pemerintahan mana pun yang selalu mengedepankan cara-cara kekuasaan," ucapnya.

Syahrial menilai cara Anies Baswedan yang tidak menyebut nama Menko yang dimaksud sudah benar. Itu, kata dia, menunjukkan tingginya etika Anies Baswedan.

"Cara bijak yang dilakukan Pak Anies dengan tidak menunjuk hidung menunjukkan tingginya etika beliau. Lebih baik mengingatkan rakyat bahwa orang-orang yang tidak peduli mengenai masa depan demokrasi dan memiliki pandangan inkonstitusional semakin berani mengumbar idenya di hadapan publik karena memiliki proteksi," ujar dia.

Syahrial mengungit proteksi terhadap Menko yang menyampaikan narasi ubah konstitusi. Dia menduga memang ada instrumen negara yang ikut melindungi Menko tersebut.

"Proteksi yang saya maksud karena posisinya ada di dalam pemerintahan dan di puncak kekuasaan. Jika orang yang sedang berkuasa dengan bebasnya melakukan hal itu, sudah pasti instrumen negara ikut melindungi. Berbeda halnya jika hal yang sama dilakukan oleh mereka yang di luar pemerintahan. Dengan mudahnya bisa saja dicap upaya makar," tutur dia.

Sebelumnya, Anies Baswedan mengungkap ada Menko secara terang-terangan bicara perubahan konstitusi. Dia tak pernah membayangkan pernyataan itu disampaikan di hadapan publik secara terbuka.

"Saya rasa kualitas demokrasi kita itu tidak menurun. Tetapi orang-orang yang tidak komit pada demokrasi sekarang lebih berani untuk mengungkapkan pikirannya," kata Anies dalam pemaparannya di acara dialog kebangsaan KAHMI Jaya, Ancol, Jakarta Utara, Kamis (16/3) malam.

Anies mengajak semua pihak yang komit dengan Demokrasi untuk lebih lantang menyuarakan. Dia pun menyinggung ada sosok Menko yang justru bicara ingin mengubah konstitusi.

"Kita tidak pernah membayangkan ada petinggi menyatakan 'Mari kita ubah konstitusi'. Nggak pernah kita membayangkan. Kalau pun ada, itu pertemuan ruang-ruang tertutup bukan? Tapi di ruang terbuka mengatakan itu, nggak pernah terbayang," tutur Anies.

"Kok ada orang yang berada dalam posisi kunci, posisi kunci nih, Menko, mengatakan mengubah konstitusi dengan jumlah orang seberapa banyak yang mau mendukung,"sambungnya.

Simak Video 'Teka-teki Sosok Menko yang Disebut Anies Ingin Ubah Konstitusi':

[Gambas:Video 20detik]


Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengaku tak masalah Bawaslu Surabaya mengirimkan SMS menyoroti aktivitas Anies Baswedan di Masjid Al Akbar Surabaya. PKS juga menilai Anies sudah benar melaksanakan salat Jumat di masjid.

"Bawaslu karena memang sudah tugasnya, nggak masalah memberikan SMS blast. Anies juga sudah benar, yang namanya salat Jumat ya di masjid bukan di rumah ibadah lain," kata Juru Bicara PKS Ahmad Mabruri kepada wartawan, Jumat (17/3/2023).

Mabruri menilai Anies Baswedan hanya sekedar salat Jumat di masjid. Dia mengatakan Anies kemudian diminta memberi sambutan setelah oleh pengurus masjid.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Ya kan salat Jumat memang di masjid. Perkara abis salat Jumat diminta sambutan sama pengurus masjid kan boleh-boleh saja," ucapnya.

Mabruri meminta Bawaslu mengecek apa yang disampaikan Anies selama di masjid. Menurutnya, jika Anies Baswedan melanggar aturan, maka Bawaslu bisa menegur.

"Diteliti saja rekaman sambutan Pak Anies. Kalau ada unsur kampanye ya diingatkan. Kalau nggak ada ya karena memang belum waktunya," ujar dia.

Bawaslu sebelumnya menyoroti kunjungan Anies Baswedan di Surabaya. Hal ini seiring dengan beredaranya SMS blast dari Bawaslu soal kegiatan politik Anies Baswedan di Masjid Al-Akbar Surabaya.

Dilansir detikJatim, dalam SMS blast itu berisi pesan 'Surat Bawaslu Jatim 123/PM.00.02/K.JI-38/03/2023 Tgl 13 Maret 2023 Melarang Masjid Al Akbar untuk politik Anies Baswedan yang melanggar aturan Pemilu'. SMS itu diterima sejumlah warga saat Anies berkunjung ke Masjid Al Akbar Surabaya. Salah satu warga bernama Achmad mengaku menerima SMS blast tersebut pada pukul 12.45 WIB.

"Saya baru menerima SMS ini, tak lihat nomornya nggak ada tapi ada namanya dari Bawaslu," ujar Achmad sambil menunjukkan SMS blast tersebut ke detikJatim.

Anggota Bawaslu Jatim Divisi Penanganan Pelanggaran Muh Ikhwanudin Alfianto menyatakan isi dalam SMS blast tersebut bukan dari Bawaslu Jatim. Dia mengatakan SMS itu dari Bawaslu Kota Surabaya. Bawaslu Jatim hanya menerima tembusan.

"Itu Bawaslu Kota Surabaya. Surat imbauan kepada takmir masjid, kita dapat tembusan. Bisa dikonfirmasi ke Bawaslu Kota Surabaya," kata Ikhwanudin kepadadetikJatim.

Simak Video 'Teka-teki Sosok Menko yang Disebut Anies Ingin Ubah Konstitusi':

[Gambas:Video 20detik]


Bakal capres dari koalisi NasDem, Demokrat dan PKS, Anies Baswedan, menyebut ada Menko secara terang-terangan bicara perubahan konstitusi di hadapan publik secara terbuka. Pakar politik dari Universitas Paramadina Khoirul Umam menyebut ada dua Menko yang pernah bicara soal perubahan konstitusi.

"Terkait tudingan Anies terkait adanya Menko yang hendak mengubah konstitusi itu, besar kemungkinan tudingan itu dialamatkan ke Menko Maritim dan Investasi LBP," kata Umam saat dihubungi, Jumat (17/3/2023).

"Namun tak menutup kemungkinan juga pesan ini diarahkan untuk menyentil Menko Perekonomian," lanjut dia.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Namun, Umam menyebut tidak ada yang bisa membuktikan keterlibatan Menko dalam apa yang disebutnya sebagai operasi politik penundaan pemilu sehingga harus ada amandemen konstitusi. Umam mengatakan prediksinya berdasarkan pada jejak manuver politik dua Menko itu.

"Merujuk pada rekam jejak manuver politik tahun 2022 lalu, nama dua Menko tersebut tergolong cukup terbuka dan intens menyampaikan ide-ide penundaan Pemilu hingga gagasan perpanjangan masa jabatan Presiden," ucapnya.

Dosen Ilmu Politik & International Studies, Universitas Paramadina, Ahmad Khoirul Umam (Dok istimewa) Foto: Dosen Ilmu Politik & International Studies, Universitas Paramadina, Ahmad Khoirul Umam (Dok istimewa)

Umam kemudian memberikan analisisnya terhadap pernyataan Anies. Menurutnya, Anies hanya sekadar memberi peringatan politik.

"Statement Anies ini bisa dimaknai sebagai peringatan politik, kepada para jaringan rival dan kompetitornya, untuk tetap taat berkonstitusi dan tidak memainkan konstitusi sesuai dengan selera kepentingannya. Di sini, Anies mencoba mengambil poin politik di tengah perdebatan tunda Pemilu yang mensyaratkan amandemen konstitusi negara, di mana pandangannya selaras dengan sikap tegas Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Ketua Majelis Tinggi Partai Demorkat Susilo Bambang Yudhoyono," ujar dia.

"Selama ini, Anies masih cenderung bermain aman, menggunakan narasi-narasi aman, sehingga belum menunjukkan ide-ide perubahan yang hendak dia sampaikan," imbuhnya.

Sebelumnya, Anies Baswedan menyebut ada Menko secara terang-terangan bicara perubahan konstitusi. Dia tak pernah membayangkan pernyataan itu disampaikan di hadapan publik secara terbuka.

"Saya rasa kualitas demokrasi kita itu tidak menurun. Tetapi orang-orang yang tidak komit pada demokrasi sekarang lebih berani untuk mengungkapkan pikirannya," kata Anies dalam pemaparannya di acara dialog kebangsaan KAHMI Jaya, Ancol, Jakarta Utara, Kamis (16/3) malam.

Anies mengajak semua pihak yang komit dengan Demokrasi untuk lebih lantang menyuarakan. Dia pun menyinggung ada sosok Menko yang justru bicara ingin mengubah konstitusi.

"Kita tidak pernah membayangkan ada petinggi menyatakan 'Mari kita ubah konstitusi'. Nggak pernah kita membayangkan. Kalau pun ada, itu pertemuan ruang-ruang tertutup bukan? Tapi di ruang terbuka mengatakan itu, nggak pernah terbayang," tutur Anies.

"Kok ada orang yang berada dalam posisi kunci, posisi kunci nih, Menko, mengatakan mengubah konstitusi dengan jumlah orang seberapa banyak yang mau mendukung,"sambungnya.

Simak Video 'Teka-teki Sosok Menko yang Disebut Anies Ingin Ubah Konstitusi':

[Gambas:Video 20detik]


Bakal calon presiden Anies Baswedan menghadiri forum diskusi dengan pemimpin dan kepala redaksi media massa di Surabaya yang diselenggarakan Partai NasDem. Dalam acara bertajuk 'Chief Editors Meeting bersama Mas Anies Baswedan', Anies sempat disinggung soal isu politik identitas yang kerap menyerang dirinya.

Menurut Anies, politik identitas tak bisa dihindari. Dalam sebuah kontestasi politik, setiap calon yang bersaing selalu punya identitas yang melekat pada dirinya.

"Politik identitas itu adalah sesuatu yang tak terhindarkan. Misalnya calon yang bersaing adalah laki-laki dan perempuan, maka di situ ada identitas gender," papar Anies di Hotel Shangri-La Surabaya, Jumat (17/3/2023) malam.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Pun demikian ketika ada dua calon yang berbeda suku, bisa jadi pendukung kedua kubu akan berkutat dengan isu perbedaan suku. Hal itu lumrah terjadi di pemilu.

Anies kemudian bercerita tentang apa yang terjadi pada Pilkada DKI 2017. Kala itu yang bersaing adalah paslon dengan latar belakang beda agama. Anies berpasangan dengan Sandiaga Uno melawan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang berpasangan dengan Djarot Saiful Hidayat.

"Yang terjadi pada 2017, calon yang bersaing agamanya berbeda. Maka identitasnya yang terlihat adalah agama. Itu akan terus terjadi selama calonnya punya identitas berbeda, baik gender, suku, maupun agama," jelas Anies.

Anies Baswedan saat acara Editors Meeting di Surabaya. Foto: Dida Tenola

Oleh sebab itu, kata Anies, penting bagi tiap calon yang bersaing dalam pemilu untuk memiliki kedewasaan. Baik calon yang menang maupun yang kalah. Setelah pemilu selesai, harus ada titik temu antara masing-masing kubu.

"Yang menang mau merangkul yang kalah. Sedangkan yang kalah juga harus mau mengakui kekalahannya," ucapnya.

Bagi Anies, tak masalah bagi siapapun untuk tidak suka kepadanya. Sekalipun ia dibenci karena identitas yang berbeda. Namun, ia tetap akan mengajak orang-orang yang memang berkompeten di bidangnya masing-masing untuk berkolaborasi dan bekerja sama membawa perubahan yang lebih baik.

"It doesn't matter if you don't like me, tidak masalah jika anda tidak suka dengan saya. Tapi saya akan selalu mengajak siapapun untuk berdiskusi, bersama-sama membangun gerakan-gerakan yang kontributif membawa perubahan," sebut Anies.

Acara diskusi dengan pemimpin redaksi media massa itu merupakan salah satu rangkaian safari Anies di Jatim. Hari ini Anies dijadwalkan akan menyambangi panti asuhan, mengunjungi sentra UMKM eks lokalisasi Dolly, hingga berangkat ke Madura untuk sowan ke para ulama.

Tips Hindari Hoax yang Berseliweran Jelang Pemilu 2024


Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengatakan koalisi PKB dan Gerindra bakal bubar jika wacana duet Ketum Gerindra Prabowo Subianto dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo benar terjadi. PKB menegaskan pernyataan Cak Imin itu serius.

"Ya sangat (serius) dong karena di dalam koalisi KIR (Kebangkitan Indonesia Raya), baik Gerindra maupun PKB, sampai saat ini tidak ada calon lain selain Cak Imin dan Pak Prabowo," kata Ketua DPP PKB Daniel Johan kepada wartawan, Jumat (17/3/2023).

Daniel menegaskan PKB berpegang pada hasil Muktamar yang mengamanatkan Cak Imin maju di Pilpres 2024. Selain itu, dia juga menyebut PKB dan Gerindra yang akan menentukan capres dan cawapres dengan Cak Imin sebagai salah satu kandidatnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Karena sudah menjadi koalisi yang pertama kali dideklarasikan, posisi PKB dan Gerindra akan saling menguatkan. PKB akan pegang teguh amanat muktamar. Iya sesuai keputusan deklarasi akan ditentukan kedua ketua umum, dari PKB hanya ada satu calon tunggal, Cak Imin," ucapnya.

Ketua DPP PKB Daniel Johan (Gibran/detikcom) Foto: Wasekjen PKB Daniel Johan (Gibran/detikcom)

Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid juga menyatakan tidak ada pembicaraan soal duet Prabowo dan Ganjar di koalisi Gerindra dan PKB. Dia mengaku bingung dari mana wacana itu muncul.

"Ya koalisi PKB-Gerindra masih solid dan tidak ada pembicaraan soal duet Prabowo-Ganjar. Hemat saya, munculnya duet ini juga tidak jelas asal usul dan juntrungannya. Ngapain repot," ujar Jazilul.

Anggota Komisi III DPR ini juga menyatakan PKB tetap mendorong Cak Imin maju di Pilpres 2024. Akan tetapi, menurutnya, pernyataan Cak Imin soal koalisi bubar hanya sekedar dinamika rasional, bukan ancaman.

"Ya, sampai detik ini Cak Imin masih capres sesuai hasil muktamar Bali, jangan dianggap ancaman, itu dinamika rasional saja. Bisa terjadi, bila tidak ada titik temu. Kami tidak mau spekulasi," ujar dia.

Pernyataan Cak Imin

Untuk diketahui, Cak Imin merespons munculnya wacana duet Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024. Cak Imin mengatakan koalisi PKB dan Gerindra berarti bubar jika duet itu benar terjadi.

"Ya berarti koalisinya bubar dong," kata Cak Imin saat menjawab pertanyaan soal munculnya wacana duet Prabowo-Ganjar di Kantor DPP PKB di Senen, Jakarta Pusat, Kamis (16/3).

Dia kemudian bicara soal koalisi antara Gerindra dan PKB. Cak Imin menegaskan koalisi yang diberi nama Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) itu solid hingga saat ini.

"Namanya KIR kan kebangkitan dari PKB, Indonesia Raya dari Gerindra. Koalisi ini dua partai," ujarnya.

"Sampai hari ini solid. Tidak ada, bahkan usulan pasangan baru alternatif belum muncul dalam rapat kita dengan Gerindra,"jelasnya.

Wacana duet Prabowo dan Ganjar itu muncul dari kelompok relawan yang menamakan diri Prabowo-Ganjar Indonesia Bersatu (ProGib). Mereka mendeklarasikan dukungannya kepada Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024.

Gerindra sendiri menyebut keputusan pencapresan Gerindra-PKB ada di tangan Prabowo dan Muhaimin Iskandar (Cak Imin).

"Soal sosok capres-cawapres yang akan diajukan koalisi Gerindra-PKB akan ditentukan oleh Pak Prabowo dan Gus Muhaimin Iskandar," kata Waketum Gerindra Habiburokhman kepada wartawan, Minggu (12/3/2023).

Habiburokhman mengatakan Prabowo dan Cak Imin akan menyerap aspirasi masyarakat dalam penentuan pencapresan ini. Salah satunya adalah aspirasi ProGib yang menduetkan Prabowo-Ganjar.

Simak juga 'PBB-PKB Gelar Pertemuan, Cak Imin Ajak Lawan Kecurangan Pemilu':

[Gambas:Video 20detik]


Anies Baswedan berkunjung ke Masjid Al Akbar Surabaya pada Jumat (17/3). Di sini, Anies menunaikan salat Jumat di masjid yang menjadi salah satu ikon Jawa Timur tersebut.

Anies menyatakan, Kota Surabaya adalah kota di mana keluarganya berasal. Ia tidak melupakan sejarah bahwa kakeknya AR Baswedan lahir dan besar di Surabaya.

"Alhamdulillah saya bersyukur sekali hari ini bisa ke Surabaya. Ini adalah hari pertama Surabaya, adalah kota di mana keluarga kami berasal. Kakek kami di sini, tumbuh besar di kawasan Ampel dan kemudian melalui perjuangan yang beliau jalani, berujung tinggal di Yogyakarta," kata Anies di halaman Masjid Al Akbar Surabaya, Jumat (17/3/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Anies menegaskan kunjungannya ke Surabaya tidak dalam rangka kampanye atau yang sifatnya politis. Ia mengaku hanya silaturahmi dengan relawan dan teman lama.

Di Surabaya, Anies juga memberi orasi dan saat bertemu para relawan di Sentra Wisata Kuliner (SWK) Gayungan, Kota Surabaya. Di hadapan relawan, Anies menyampaikan kerinduannya mengunjungi Jawa Timur, khususnya Kota Surabaya.

"Dan juga kepada teman-teman relawan semua, jaga soliditas. Asal-usul boleh beda, tujuan kita sama. Setuju? Seragamnya boleh beragam, tapi langkah dan arahnya sama, satu," katanya.

"Saya berharap kepada semuanya, saling mendukung satu sama lain. Jangan justru saling menikung, saling menyikut, jangan. Saling support dan saling dukung. Memang kita punya berbagai macam latar belakang. Daerahnya pun berbeda-beda, tetapi kita punya niat yang sama, bahwa di tahun 2024 kita ingin membawa hadirnya rasa keadilan bagi semua," lanjutnya.

Anies meminta relawan menyampaikan pesan yang positif ke masyarakat luas terkait gerakan perubahan Indonesia. Gerakan ini, kata Anies, akan semakin bertambah banyak dan makin luas.

"Pesannya itu saja, kepada semua, saya berharap ini bisa dijaga soliditasnya. Kalau lihat begini, warna-warni relawan itu. Saya titip pada semua di wilayah manapun, kirimkan pesan yang positif. Pesan yang merangkul. Kita sampaikan kepada semua, bahwa kita ingin bergerak untuk menghadirkan keadilan," ungkapnya.

Kunjungan Anies di Masjid Al-Akbar Surabaya ini rupanya mendapat sorotan dari Bawaslu setempat. ini seiring dengan beredaranya SMS blast dari Bawaslu soal larangan kegiatan politik Anies Baswedan di Masjid Al-Akbar Surabaya.

Dalam SMS blast itu berisi pesan 'Surat Bawaslu Jatim 123/PM.00.02/K.JI-38/03/2023 Tgl 13 Maret 2023 Melarang Masjid Al Akbar untuk politik Anies Baswedan yang melanggar aturan Pemilu'.

Ketua Bawaslu Kota Surabaya Agil Akbar menyatakan Bawaslu Surabaya mengimbau agar tidak ada kegiatan bersifat politik di rumah ibadah.

"Jadi kita mendapat informasi awal dari peserta pemilu berkonsultasi apa sudah boleh untuk melakukan sosialisasi partai. PKPU memang masih diizinkan setelah parpol ditetapkan peserta, maka parpol ketika belum waktunya kampanye, boleh sosialisasi pendidikan kepada konstituen dan pemilihnya," kata Agil.

"Saat ini belum tahapan kampanye sesuai PKPU 3 tahun 2022, bahwa kampanye masih November. Kita sampaikan kalau tempat ibadah, pendidikan, Ini kan tempat yang tidak boleh dilakukan kampanye," sambungnya.

Agil menyatakan, acara Anies di Surabaya boleh digelar sepanjang tidak melanggar Undang-undang Pemilu, salah satunya tidak melakukan sosialisasi di masjid atau tempat pendidikan.

Anies: Negara Ini Milik Rakyat, Bukan Satu-Dua Keluarga


Bawaslu mengirimkan SMS menyoroti aktivitas mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Masjid Al Akbar Surabaya. Partai Demokrat heran Bawaslu mempersoalkan kehadiran Anies di masjid tersebut.

"Kok hanya SMS? Kalau Bawaslu memang merasa yakin sudah ada pelanggaran berdasarkan regulasi yang ada dan merasa punya kewenangan menindak itu, langsung saja harusnya turun ke lapangan menindak Mas Anies. Ini pakai-pakai SMS segala," kata Wasekjen Demokrat Jansen Sitindaon kepada wartawan, Jumat (17/3/2023).

Jansen mengatakan Anies datang ke Masjid Al Akbar untuk salat Jumat. Dia bertanya-tanya mengapa Bawaslu menyoroti hal itu.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Yang saya baca di media dan lihat di video beredar, Mas Anies itu ibadah salat Jumat di Masjid Al Akbar dan kemudian para jemaah banyak yang datang berebut salaman. Masak itu salah?" ucapnya.

"Tidak ada saya lihat Mas Anies orasi nyampaikan ajakan memilih, minta dukungan dan lain-lain. Mungkin ribuan jemaah yang datang menghampiri itu memang rindu dengan Mas Anies dan ingin menunjukkan kecintaan mereka pada sosok baru pemimpin masa depan Indonesia," lanjut dia.

Jansen juga mengaku aneh dengan surat sorotan tertanggal 13 Maret. Sementara, kata dia, surat itu di-blast pada tanggal 17 Maret.

"Hal ini saja menurut saya sudah aneh. Harusnya Bawaslu monitoring saja dan melakukan pengawasan, silakan hadir di Masjid Al Akbar sesuai info atau jadwal yang didapatkan. Bawaslu kan bukan peramal, tidak ada fungsi prediktif lalu melarang-larang orang atau menyimpulkan sesuatu apalagi mengatakan melanggar jauh sebelum hal itu terjadi," ucap dia.

Dia berpesan agar Bawaslu fokus mengawasi pejabat negara yang mau maju sebagai capres atau cawapres di 2024. Menurutnya, hal itu harus diawasi karena ada anggaran dan fasilitas negara yang melekat.

"Ini malah ngawasi Anies terus yang jelas-jelas sudah bukan pejabat negara. Sudah orang biasa. Ada menteri masih menjabat, gubernur masih aktif mutar-mutar ke mana-mana, malah Bawaslu kami lihat diam aja. Ini malah nyoroti Anies terus yang sudah manusia bebas," ujar dia.

Untuk diketahui, Bawaslu menyoroti kunjungan Anies Baswedan di Surabaya. Hal ini seiring dengan beredaranya SMS blast dari Bawaslu soal kegiatan politik Anies Baswedan di Masjid Al-Akbar Surabaya.

Dilansir detikJatim, dalam SMS blast itu berisi pesan 'Surat Bawaslu Jatim 123/PM.00.02/K.JI-38/03/2023 Tgl 13 Maret 2023 Melarang Masjid Al Akbar untuk politik Anies Baswedan yang melanggar aturan Pemilu'. SMS itu diterima sejumlah warga saat Anies berkunjung ke Masjid Al Akbar Surabaya. Salah satu warga bernama Achmad mengaku menerima SMS blast tersebut pada pukul 12.45 WIB.

"Saya baru menerima SMS ini, tak lihat nomornya nggak ada tapi ada namanya dari Bawaslu," ujar Achmad sambil menunjukkan SMS blast tersebut ke detikJatim.

Dikonfirmasi terpisah, Komisioner Bawaslu Jatim Divisi Penanganan Pelanggaran Muh. Ikhwanudin Alfianto menyatakan, isi dalam SMS blast tersebut bukan dari Bawaslu Jatim, melainkan dari Bawaslu Kota Surabaya. Bawaslu Jatim hanya menerima tembusan.

"Itu Bawaslu Kota Surabaya. Surat imbauan kepada takmir masjid, kita dapat tembusan. Bisa dikonfirmasi ke Bawaslu Kota Surabaya," kata Ikhwanudin kepadadetikJatim.

Simak Video 'Teka-teki Sosok Menko yang Disebut Anies Ingin Ubah Konstitusi':

[Gambas:Video 20detik]