Jakarta - Ustaz Hafzan El Hadi Mudir (HEH), pimpinan pesantren di Kota Payakumbuh, dipolisikan oleh Muhammadiyah Sumatera Barat (Sumbar). Ustaz Hafzan El Hadi dipolisikan buntut pernyataannya yang menyamakan Muhammadiyah dengan Syiah.Pernyataan itu disampaikan Ustaz Hafzan El Hadi melalui status media sosialnya. Ustaz Hafzan El Hadi mengunggah video dan menuliskan kalimat yang dinilai Muhammadiyah Sumbar bernada ujaran kebencian."Yang masih menganut sekte Muhammadiyah biar melek, ini sisi kesamaannya dengan Syi'ah. Ber-Islamlah tanpa ormas," tulis Ustaz Hafzan El Hadi, seperti dilansir Antara, Rabu (3/5/2023).                        Baca juga: 4 Fakta Peneliti BRIN Andi Pangerang Terancam Habiskan 6 Tahun di BuiUstaz Hafzan El Hadi telah meminta maaf atas pernyataannya tersebut. Kendati demikian, Muhammadiyah Sumatera Barat tetap mempolisikan Ustaz Hafzan El Hadi.Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Barat Bakhtiar mengatakan ada tiga hal yang menyinggung Muhammadiyah. Pertama, katanya, Muhammadiyah disebut sekte, padahal dalam pemikiran Islam dan mazhab, sekte itu adalah aliran yang berkonotasi negatif.           Kedua, Muhammadiyah disebut Syiah Rafidho. Dia mengatakan, tanpa kata 'syiah', rafidho itu berarti sesat-menyesatkan, sehingga itu membuat warga Muhammadiyah gelisah dan tidak dapat menerima.Ketiga, kata Bakhtiar, pernyataan HEH itu mengajak warga menganut ajaran Islam tanpa harus mengikuti ormas. Padahal, menurutnya, di Indonesia ormas itu dilindungi dan legal. Bahkan, sejak zaman penjajahan, Muhammadiyah sudah diakui sebagai organisasi keagamaan."Kami dalam ukhuwah telah memaafkan pelaku HEH. Namun persoalan ini kami lanjutkan ke proses hukum agar tidak menimbulkan gejolak di tengah umat dan ini merupakan jalan terbaik karena kami patuh terhadap aturan hukum," jelasnya.Sementara itu, Ketua LBH Advokasi Muhammadiyah Sumatera Barat Miko Kamal mengatakan proses hukum harus berjalan meski ada sarana keadilan restoratif. Menurut Miko, apabila kasus tersebut diselesaikan tanpa persidangan, akan berbahaya dan rentan membuat persoalan itu terulang di kemudian hari."Ini merupakan reaksi atas aksi yang dilakukan HEH dan kami menarik ini ke dalam proses hukum tanpa menggunakan cara barbar dan tidak beradab, sesuai arahan Ketua Umum PP Muhammadiyah yang menyeru agar tidak terjebak dalam perbuatan anarkis," kata Miko.Dia mengatakan perbedaan pendapat tentu diperbolehkan, namun hendaknya tidak menghujat di media sosial dengan cara menyakiti dan harus berdiskusi dengan Muhammadiyah terkait hal tersebut."Kami laporkan HEH ini dengan substansi dugaan tindak pidana ujaran kebencian dan juga UU ITE," ujar Miko.Baca juga: Muhammadiyah soal TikToker Pelesetkan Selawat Nabi: Lecehkan Simbol AgamaPolda Sumbar Ambil AlihPolda Sumbar kini mengambil alih kasus dugaan ujaran kebencian yang dilakukan Ustaz Hafzan El Hadi Mudir.Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Dwi Sulistyawan di Padang, Sumatera Barat, Selasa kemarin mengatakan kasus tersebut awalnya dilaporkan di Polres Payakumbuh dan kini diambil alih oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumbar.Menurut Dwi, sejauh ini polisi masih berupaya agar kedua pihak mengambil jalan damai agar kasus tersebut tidak meluas dan tidak terjadi permusuhan."Namun, jika pelapor tidak mau ambil jalan berdamai, tentu kami akan proses sesuai hukum yang berlaku. Kami akan lanjutkan proses hukumnya dan saat ini kami masih berupaya memfasilitasi," kata Dwi Sulistyawan.Simak juga Video 'Emosi Diskusi Lebaran Jadi Motif Andi Pangerang Ancam Warga Muhammadiyah':[Gambas:Video 20detik] (mae/idh)   ustaz hafzan el hadi mudir muhammadiyah ujaran kebencian polda sumbar


Surabaya - Bareskrim Mabes Polri telah menetapkan Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Andi Pangerang Hasanuddin (APH) sebagai tersangka. Penetapan ini buntut komentar 'halalkan darah Muhammadiyah' yang dilontarkan Andi.Menanggapi status tersangka dan penahanan Andi, Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir meminta aparat menegakkan hukum seadil-adilnya."Karena kita sejak awal mengedepankan hukum, maka kita percayakan pada proses hukum. Dan Muhammadiyah percaya bahwa proses hukum akan berjalan dengan objektif, profesional, dan adil," kata Haedar usai Pembukaan Rapat Kerja Nasional Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah di Hotel JW Marriot Surabaya, Selasa (2/5/2023).                        Baca juga: PWNU Jatim Apresiasi Penangkapan Peneliti BRIN Pengancam Warga MuhammadiyahHaedar meminta seluruh warga Muhammadiyah untuk sabar dan tidak terpancing pernyataan Andi Pangerang Hasanuddin. Ia yakin warga Muhammadiyah sangat dewasa dalam menyikapi segala bentuk provokasi."Jadi karena itu warga Muhammadiyah sebagaimana juga sebelumnya-sebelumnya kan warga Muhammadiyah insyaallah dewasa dan kita percayakan pada proses hukum," katanya.           "Semua kasus di Indonesia harus kita dorong proses hukum dan hukum harus objektif dan adil," tandas Haedar.Sebelumnya, Andi Pangerang ditangkap pada Minggu (30/4) sekitar pukul 12.00 WIB. Ia diamankan di sebuah rumah kos di Jombang, Jawa Timur. Saat ini, ia telah mendekam di sel tahanan.Baca juga: Babak Baru Kasus Ancam Bunuh Warga Muhammadiyah Ditarik BareskrimDikutip dari detikNews, penangkapan ini merupakan tindak lanjut laporan PP Pemuda Muhammadiyah yang teregister dengan Nomor LP/B/76/IV/2023/SPKT/BARESKRIM POLRI tertanggal 25 April 2023. PP Pemuda Muhammadiyah menilai komentar Andi menyakiti hati warga Muhammadiyah."Tersangka kasus tindak pidana ujaran kebencian terhadap individu atau kelompok tertentu berdasarkan SARA dan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Ramadhan, Senin (1/5/2023)."Penyidik dan tersangka mendarat di Bandara Soekarno-Hatta pukul 21.00 WIB dan selanjutnya dibawa ke Bareskrim Polri untuk dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka," tambahnya. Simak Video "Eks Peneliti BRIN yang Ancam Bunuh Warga Muhammadiyah Divonis 1 Tahun Bui" [Gambas:Video 20detik] (abq/iwd)   andi pangerang andi pangerang hasanuddin ap hasanuddin bareskrim ujaran kebencian peneliti brin muhammadiyah muhammadiyah ketum pp muhammadiyah haedar nashir


Jakarta - Polisi mengatakan peneliti BRIN, Andi Pangerang Hasanuddin (APH), ditangkap tanpa perlawanan. Polisi mengatakan, Andi Pangerang malah meminta dilindungi."Memang yang bersangkutan posisinya minta perlindungan saat itu," kata Direktorat Tindak Pidana (Dirtipid) Siber Bareskrim Polri, Brigjen Adi Vivid Agustiadi Bachtiar, dalam jumpa pers di kantornya, Jakarta, Senin (1/6/2023).Dia mengatakan Andi Pangerang merasa keamanan dirinya terancam akibat ucapan ingin menghalalkan darah seluruh anggota Muhammadiyah. Akibat ujaran kebencian tersebut, Andi Pangerang ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan.                        Baca juga: Peneliti BRIN Andi Pangerang Hasanuddin Ditahan!"Jadi yang bersangkutan sudah merasa ketakutan karena dia tidak sadar ucapan yang disampaikan dalam kata-kata itu membangkitkan seluruh warga Muhammadiyah," katanya.Namun, Adi Vivid mengatakan Andi Pangerang tak pernah berniat untuk menjalankan ucapannya. Ujaran kebencian itu muncul setelah Andi Pangerang berdebat di media sosial (medsos).           "Apakah ada kemungkinan ybs untuk mewujudkan kata-katanya dengan membunuh, saya rasa tidak ya. Karena yang bersangkutan ini latar belakangnya keilmuan, hanya tadi disampaikan, capek, lelah karena berdebat panjang, akhirnya muncul kata-kata yang tidak pantas yang tidak seharusnya diucapkan seorang yang memiliki latar belakang keilmuan yang cukup bagus, itu yang disadari yang bersangkutan," ucapnya.Baca juga: Ancam Warga Muhammadiyah, Andi Pangerang Ngaku Emosi Diskusi Beda LebaranAkibat perbuatannya, Andi Pangerang dijerat Pasal 45 a ayat 2 juncto Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak Rp 1 miliar dan Pasal 45 B juncto Pasal 29 Undang-Undang ITE dengan ancaman tidak ada penjara paling lama 4 tahun dan denda paling banyak Rp 750 juta.Andi Pangerang ditangkap di Jombang, Jawa Timur. Polisi menyita sejumlah barang bukti dari rumah Andi Pangerang seperti handphone (HP), akun e-mail yang dipakai untuk akun Facebook, hingga sebuah notebook merek Asus. (jbr/imk)   andi pangerang hasanuddin bareskrim polri ujaran kebencian jabodetabek dittipid siber bareskrim polri peneliti brin ancam muhammadiyah


Jakarta - Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Andi Pangerang Hasanuddin (APH) ditetapkan tersangka kasus ujaran kebencian. Penetapan tersebut buntut dari komentar 'halalkan darah Muhammadiyah'."Tersangka kasus tindak pidana ujaran kebencian terhadap individu atau kelompok tertentu berdasarkan SARA dan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Ramadhan, dikutip dari detikNews, Senin (1/5/2023).Ramadhan mengatakan Andi Pangerang ditangkap di rumah kos di Jombang, Jawa Timur, Minggu (30/4) sekitar pukul 12.00 WIB. Peneliti BRIN itu kini menjalani pemeriksaan di Bareskrim Polri.                        "Penyidik dan tersangka mendarat di Bandara Soekarno Hatta pukul 21.00 WIB dan selanjutnya dibawa ke Bareskrim Polri untuk dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka," terangnya.Andi Pangerang dijerat pasal 28 ayat (2) juncto Pasal 45A ayat (2) dan/atau pasal 29 juncto pasal 45B Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.           Baca juga: Profil Andi Pangerang, Peneliti BRIN Komentar 'Halalkan Darah Muhammadiyah'Untuk diketahui, Andi Pangerang ditetapkan tersangka usai polisi memproses laporan Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah ke Bareskrim Polri. Andi Pangerang dilaporkan atas komentarnya di Facebook 'halalkan darah semua Muhammadiyah'."Kita sudah diterima untuk menyampaikan laporan terkait dengan adanya dugaan fitnah pencemaran nama baik dan ujaran kebencian yang diduga dilakukan saudara AP Hasanuddin di akun Facebook-nya," kata Ketua Hukum HAM dan Advokasi PP Pemuda Muhammadiyah, Nasrullah, kepada wartawan di Bareskrim Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (25/4)."Dan juga telah dikonfirmasi oleh yang bersangkutan di media sehingga kami memutuskan untuk mengambil langkah hukum untuk mengadukan hal tersebut ke Mabes Polri," tambahnya. (hsr/sar)   andi pangerang hasanuddin andi pangerang muhammadiyah ujaran kebencian peneliti brin


Surabaya - Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur mengapresiasi Polri yang telah menangkap peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Andi Pangerang Hasanuddin. Andi ditangkap di Jombang terkait komentar 'halalkan darah Muhammadiyah'."NU di Jawa Timur memberikan dukungan penuh Bareskrim Polri yang telah menangkap pelaku ujaran kebencian dan ancaman kepada Muhammadiyah," jelas Wakil Ketua PWNU Jatim KH Abdussalam Shohib melalui keterangan tertulis yang diterima detikJatim , Minggu (30/4/2023).Ulama yang akrab disapa Gus Salam itu menilai, sebagai seorang ASN, ucapan Andi sungguh sangat tidak patut disampaikan dan jauh dari cerminan akhlak yang baik sebagai seorang Muslim. Intelektualitas tanpa etika dan akhlak akan melahirkan arogansi.                        Baca juga: Peneliti BRIN yang Ancam Warga Muhammadiyah Ditangkap Bareskrim di JombangNU di Jawa Timur meyakini bahwa pihak Muhammadiyah akan memaafkan yang bersangkutan selaras dengan berjalannya proses hukum."NU Jatim percaya dan men-support Polri untuk melakukan penegakan hukum atas kegaduhan di masyarakat, utamanya warga Muhammadiyah,' tutur Pengasuh Pesantren Denanyar Jombang tersebut.           Sebelumnya, peneliti BRIN, Andi Pangerang Hasanuddin resmi dilaporkan ke Bareskrim Polri oleh Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah buntut komentar 'halalkan darah semua Muhammadiyah'. Andi lantas ditangkap Baresrkrim di Jombang.Baca juga: Babak Baru Kasus Ancam Bunuh Warga Muhammadiyah Ditarik Bareskrim"Benar bahwa penyidik Direktorat Siber Bareskrim Polri hari ini Minggu, 30 April 2023 telah melakukan penangkapan terhadap Saudara AP di daerah Jombang," kata Dirtipidsiber Bareskrim Polri Brigjen Adi Vivid Agustiari Bachtiar saat dihubungi, Minggu (30/4/2023).Dia mengatakan, penangkapan terhadap Andi merupakan tindak lanjut dari laporan yang dilayangkan oleh Muhammadiyah."Atas perkara yang dilaporkan oleh pelapor dalam hal ini Muhammadiyah," tukasnya. Simak Video "Eks Peneliti BRIN yang Ancam Bunuh Warga Muhammadiyah Divonis 1 Tahun Bui" [Gambas:Video 20detik] (abq/dte)   andi pangerang hasanuddin andi pangerang peneliti brin muhammadiyah ujaran kebencian bareskrim pwnu jatim gus salam


Surabaya - Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Andi Pangerang Hasanuddin resmi ditangkap Dittipidsiber Bareskrim Polri di Jombang. Andi ditangkap terkait komentar 'halalkan darah Muhammadiyah'."Benar bahwa penyidik Direktorat Siber Bareskrim Polri hari ini minggu 30 April 2023 telah melakukan penangkapan terhadap saudara AP di daerah Jombang atas perkara yang dilaporkan oleh pelapor dalam hal ini Muhammadiyah," ujar Dirtipidsiber Bareskrim Polri Brigjen Adi Vivid Agustiari Bachtiar seperti dilansir dari detikNews, Minggu (30/4/2023).Baca juga: Peneliti BRIN Ikut Rukyahtul Hilal Sebelum Ancam Bunuh Warga MuhammadiyahAdi Vivid mengatakan penangkapan ini akan dirilis pada Senin besok (1/5). "Besok dirilis," ujarnya.                        Sebelumnya, peneliti di Pusat Riset Antariksa Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Andi Pangerang Hasanuddin, resmi dilaporkan ke Bareskrim Polri. Andi resmi dilaporkan oleh Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah buntut komentar 'halalkan darah semua Muhammadiyah'.Baca juga: Babak Baru Kasus Ancam Bunuh Warga Muhammadiyah Ditarik Bareskrim"Ya tadi di dalam di SPKT, kita sudah diterima untuk menyampaikan laporan terkait dengan adanya dugaan fitnah pencemaran nama baik dan ujaran kebencian yang diduga dilakukan saudara AP Hasanuddin di akun Facebook-nya. Dan juga telah dikonfirmasi oleh yang bersangkutan di media sehingga kami memutuskan untuk mengambil langkah hukum untuk mengadukan hal tersebut ke Mabes Polri," kata Ketua Hukum HAM dan Advokasi PP Pemuda Muhammadiyah, Nasrullah, kepada wartawan di Bareskrim Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (25/4).           Laporan PP Pemuda Muhammadiyah itu teregister dengan Nomor LP/B/76/IV/2023/SPKT/BARESKRIM POLRI tertanggal 25 April 2023. Nasrullah menyebut komentar Andi menyakiti hati warga Muhammadiyah. Simak Video "Eks Peneliti BRIN yang Ancam Bunuh Warga Muhammadiyah Divonis 1 Tahun Bui" [Gambas:Video 20detik] (abq/dte)   andi pangerang andi pangerang hasanuddin bareskrim ujaran kebencian peneliti brin muhammadiyah


Jakarta -  Peneliti BRIN, Andi Pangerang Hasanuddin ditangkap terkait kasus ancaman pembunuhan terhadap warga Muhammadiyah. Berikut ini perjalanan Andi dari kasus ujaran kebencian hingga ditangkap.Semua bermula saat Andi Pangerang Hasanuddin membuat komentar kontroversial 'halalkan darah semua Muhammadiyah' di Facebook.Bukti ancaman ini itu dibagikan di media sosial oleh Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) Ma'mun Murod. Setidaknya ada empat tangkapan layar yang dibagikan Murod dengan caption sebagai berikut:                        "Pak Presiden @jokowi Prof. @mohmahfudmd , Pak Kapolri @ListyoSigitP @DivHumas_Polri , Gus Menag @YaqutCQoumas , Kepala @brin_indonesia bgmn dg ini semua? Kok main2 ancam bunuh? BRIN sbg lembaga riset hrsnya diisi mereka yg menampakkan keintelektualannya, bkn justru spt preman."Di salah satu tangkapan layar, tampak peneliti BRIN lain, Thomas Jamaluddin, menyampaikan soal perbedaan hari Lebaran. Dia mengatakan pemerintah memfasilitasi Muhammadiyah yang telah menentukan awal Lebaran 2023.           Baca juga: Bareskrim Tangkap Andi Pangerang Terkait 'Halalkan Darah Muhammadiyah'Kemudian, Andi Pangerang Hasanuddin dengan akun AP Hasanuddin membalas komentar seorang dengan akun bernama Ahmad Fauzan S di unggahan Thomas pada Minggu (23/4/2023). AP Hasanuddin melontarkan ancaman."Perlu saya halalkan gak nih darahnya semua Muhammadiyah? Apalagi Muhammadiyah yang disusupi Hizbut Tahrir melalui agenda kalender Islam global dari Gema Pembebasan? Banyak bacot emang!!! Sini saya bunuh kalian satu-satu. Silakan laporkan komen saya dengan ancaman pasal pembunuhan! Saya siap dipenjara. Saya capek lihat pergaduhan kalian," kata Andi.Andi Dilaporkan ke PolisiPengurus Muhammadiyah Jombang pun melaporkan Andi Pangerang Hasanuddin ke polisi pada Senin (24/4/2023). Andi dilaporkan atas dugaan ujaran kebencian dan ancaman pembunuhan melalui media elektronik Facebook. Keesokan harinya, polisi memeriksa 2 saksi pelapor dan Andi sebagai terlapor.Sehari kemudian, Andi juga dilaporkan ke Bareskrim Polri. Andi resmi dilaporkan oleh Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah buntut komentar 'halalkan darah semua Muhammadiyah'."Ya tadi di dalam di SPKT, kita sudah diterima untuk menyampaikan laporan terkait dengan adanya dugaan fitnah pencemaran nama baik dan ujaran kebencian yang diduga dilakukan saudara AP Hasanuddin di akun Facebook-nya. Dan juga telah dikonfirmasi oleh yang bersangkutan di media sehingga kami memutuskan untuk mengambil langkah hukum untuk mengadukan hal tersebut ke Mabes Polri," kata Ketua Hukum HAM dan Advokasi PP Pemuda Muhammadiyah, Nasrullah, kepada wartawan di Bareskrim Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (25/4).Baca juga: Babak Baru Kasus Ancam Bunuh Warga Muhammadiyah Ditarik BareskrimLaporan PP Pemuda Muhammadiyah itu teregister dengan Nomor LP/B/76/IV/2023/SPKT/BARESKRIM POLRI tertanggal 25 April 2023. Nasrullah menyebut komentar Andi menyakiti hati warga Muhammadiyah.Simak juga 'Geger Komentar Peneliti BRIN Bernada Ancaman ke Warga Muhammadiyah':[Gambas:Video 20detik]    Halaman                  1                              2                              3                           Selanjutnya       andi pangerang andi pangerang hasanuddin andi pangerang hasanuddin peneliti brin ujaran kebencian bareskrim polri


Surabaya - Ujaran kebencian dan ancaman pembunuhan warga Muhammadiyah yang dilakukan Peneliti BRIN, Andi Pangerang Hasanuddin dilimpahkan ke Polda Jatim. Kasus yang semula ditangani Polres Jombang ini akan diambil alih Bareskrim.Kasat Reskrim Polres Jombang AKP Aldo Febrianto mengatakan LP sudah diterbitkan pada Rabu (26/4/2023). Laporan polisi nomor LP/B/96/IV/2023/SPKT Polres Jombang itu diterbitkan atas laporan Wakil Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Jombang Koordinator Bidang Hukum dan HAM Abdul Wahid.Karena sebelum itu, laporan yang dibuat Abdul Wahid masih berupa pengaduan masyarakat nomor LPM/68/IV/2023/SPKT Polres Jombang tertanggal 24 April 2023.                        "Sudah buat laporan polisi pelapornya, kemarin (Rabu/26/4) sore," kata Aldo kepada wartawan, Kamis (27/4/2023).Baca juga: Muhammadiyah Ngotot Andi Pangerang Tetap Diproses Hukum untuk Efek JeraNamun hari ini, lanjut Aldo, pihaknya melimpahkan kasus dugaan ujaran kebencian dan ancaman pembunuhan terhadap warga Muhammadiyah itu ke Polda Jatim.           "Karena ada laporan di beberapa polres lain, seperti Lamongan kan ada laporan juga. Setelah dari Polda nanti ditarik ke Bareskrim," jelasnya.Aldo menambahkan kasus ini akan diambil alih Bareskrim Polri untuk efisiensi penyidikan."Untuk efisiensi penyidikan, pimpinan mau menarik semuanya ke Bareskrim. Kemudian dari sisi kecepatan juga kan lebih cepat di Bareskrim," tandasnya.Sementara Sekretaris LBH Muhammadiyah Lamongan, Juris Justitio Hakim Putra membenarkan laporan yang dilakukan pihaknya. Laporan tersebut dilayangkan ke Polres Lamongan pada Rabu (26/4/2023).Laporan tersebut, lanjut Juris, terkait dugaan tindak pidana kejahatan informasi dan transaksi elektronik sesuai UU nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang ITE.Baca juga: Kasus Peneliti BRIN Ancam Bunuh Warga Muhammadiyah Ditarik ke BareskrimSebelumnya, peneliti di Pusat Riset Antariksa Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Andi Pangerang Hasanuddin bikin heboh menyusul komentarnya 'halalkan darah semua Muhammadiyah' di Facebook.Dikutip dari detikNews, perihal itu dibagikan di media sosial oleh Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) Ma'mun Murod. Setidaknya ada empat tangkapan layar yang dibagikan Murod dengan caption sebagai berikut:"Pak Presiden @jokowi Prof. @mohmahfudmd , Pak Kapolri @ListyoSigitP @DivHumas_Polri , Gus Menag @YaqutCQoumas , Kepala @brin_indonesia bgmn dg ini semua? Kok main2 ancam bunuh? BRIN sbg lembaga riset hrsnya diisi mereka yg menampakkan keintelektualannya, bkn justru spt preman."Di salah satu tangkapan layar, tampak peneliti BRIN lain, Thomas Jamaluddin, menyampaikan soal perbedaan hari Lebaran. Dia mengatakan pemerintah memfasilitasi Muhammadiyah yang telah menentukan awal Lebaran 2023.Kemudian, Andi Pangerang Hasanuddin dengan akun AP Hasanuddin membalas komentar seorang dengan akun bernama Ahmad Fauzan S di unggahan Thomas pada Minggu (23/4/2023). AP Hasanuddin melontarkan ancaman."Perlu saya halalkan gak nih darahnya semua Muhammadiyah? Apalagi Muhammadiyah yang disusupi Hizbut Tahrir melalui agenda kalender Islam global dari Gema Pembebasan? Banyak bacot emang!!! Sini saya bunuh kalian satu-satu. Silakan laporkan komen saya dengan ancaman pasal pembunuhan! Saya siap dipenjara. Saya capek lihat pergaduhan kalian," kata Andi.Pengurus Muhammadiyah Jombang pun melaporkan Andi Pangerang Hasanuddin ke polisi pada Senin (24/4/2023). Andi dilaporkan atas dugaan ujaran kebencian dan ancaman pembunuhan melalui media elektronik Facebook. Keesokan harinya, polisi memeriksa 2 saksi pelapor dan Andi sebagai terlapor. Simak Video "Eks Peneliti BRIN yang Ancam Bunuh Warga Muhammadiyah Divonis 1 Tahun Bui" [Gambas:Video 20detik] (abq/fat)   andi pangerang andi pangerang hasanuddin bareskrim ujaran kebencian peneliti brin muhammadiyah


Jombang - Peneliti BRIN Andi Pangerang Hasanuddin diketahui sempat ikut rukyahtul hilal di Jombang 3 hari sebelum melontarkan komentar ancaman bunuh warga Muhammadiyah. Andi hadir di kegiatan tersebut 2 tahun berturut-turut.Rukyahtul hilal digelar Kemenag Jombang bersama tim hisab rukyat di Pusat Observasi Bulan (POB) Ponpes Mambaul Maarif Denanyar Jombang pada Kamis (20/4/2023). Peneliti di Pusat Riset Antariksa BRIN, Andi Pangerang Hasanuddin ternyata hadir di acara tersebut."Iya, selalu hadir dia (Andi), insyaallah dua kali dia hadir (tahun 2022 dan 2023). Tidak tahu kok dia tahu tempatnya di situ," kata Kasi Bimas Islam Kemenag Jombang Mashur kepada wartawan, Kamis (27/4/2023).                        Baca juga: Kasus Peneliti BRIN Ancam Bunuh Warga Muhammadiyah Ditarik ke BareskrimMashur mengaku tidak mengetahui siapa yang mengundang Andi dalam rukyahtul hilal. Sebab pihaknya merasa tidak mengundang peneliti BRIN tersebut. Ia juga tidak mengetahui persis apa saja yang dilakukan Andi ketika itu."Saya kurang tahu. Kalau dia, wong dia ahli ya ikut nimbrung barangkali. Saya saat itu berada di bawah, (lokasi rukyahtul hilal) di atas masjid. Yang jelas aktivitas dia sebagai orang yang punya ilmu ke sana," jelasnya.           Sebelumnya, peneliti di Pusat Riset Antariksa Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Andi Pangerang Hasanuddin bikin heboh menyusul komentarnya 'halalkan darah semua Muhammadiyah' di Facebook.Dikutip dari detikNews, perihal itu dibagikan di media sosial oleh Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) Ma'mun Murod. Setidaknya ada empat tangkapan layar yang dibagikan Murod dengan caption sebagai berikut:Baca juga: Muhammadiyah Jombang Bantah Ibu Andi Pangerang Warganya: Ngaku-ngaku"Pak Presiden @jokowi Prof. @mohmahfudmd , Pak Kapolri @ListyoSigitP @DivHumas_Polri , Gus Menag @YaqutCQoumas , Kepala @brin_indonesia bgmn dg ini semua? Kok main2 ancam bunuh? BRIN sbg lembaga riset hrsnya diisi mereka yg menampakkan keintelektualannya, bkn justru spt preman."Di salah satu tangkapan layar, tampak peneliti BRIN lain, Thomas Jamaluddin, menyampaikan soal perbedaan hari Lebaran. Dia mengatakan pemerintah memfasilitasi Muhammadiyah yang telah menentukan awal Lebaran 2023.Kemudian, Andi Pangerang Hasanuddin dengan akun AP Hasanuddin membalas komentar seorang dengan akun bernama Ahmad Fauzan S di unggahan Thomas pada Minggu (23/4/2023). AP Hasanuddin melontarkan ancaman."Perlu saya halalkan gak nih darahnya semua Muhammadiyah? Apalagi Muhammadiyah yang disusupi Hizbut Tahrir melalui agenda kalender Islam global dari Gema Pembebasan? Banyak bacot emang!!! Sini saya bunuh kalian satu-satu. Silakan laporkan komen saya dengan ancaman pasal pembunuhan! Saya siap dipenjara. Saya capek lihat pergaduhan kalian," kata Andi.Pengurus Muhammadiyah Jombang pun melaporkan Andi Pangerang Hasanuddin ke polisi pada Senin (24/4/2023). Andi dilaporkan atas dugaan ujaran kebencian dan ancaman pembunuhan melalui media elektronik Facebook. Keesokan harinya, polisi memeriksa 2 saksi pelapor dan Andi sebagai terlapor.Polisi masih mendalami unsur-unsur dalam pasal yang diduga dilanggar Andi Pangerang Hasanuddin. Yaitu pasal 45A ayat (2) dan atau pasal 45B UU RI nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Simak Video "Peneliti BRIN yang 'Halalkan Darah Warga Muhammadiyah' Minta Maaf" [Gambas:Video 20detik] (abq/fat)   peneliti brin muhammadiyah peneliti brin brin andi pangerang andi pangerang hasanuddin muhammadiyah ancam bunuh warga muhammadiyah rukyatul hilal ujaran kebencian


Lamongan - Pengurus Daerah Muhammadiyah Lamongan turut melaporkan Andi Pangerang Hasanuddin. Peneliti BRIN tersebut dilaporkan ke polres setempat atas komentarnya yang mengancam membunuh warga Muhammadiyah.Sekretaris LBH Muhammadiyah Lamongan, Juris Justitio Hakim Putra membenarkan laporan yang dilakukan pihaknya. Laporan tersebut dilayangkan ke Polres Lamongan pada Rabu (26/4).Laporan tersebut, lanjut Juris, terkait dugaan tindak pidana kejahatan informasi dan transaksi elektronik sesuai UU nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang ITE.                        "Benar, LBH Muhammadiyah telah membuat laporan ke Polres Lamongan dan laporan tersebut sudah diterima dengan registrasi nomor: STTLPM/167/ IV /2023/SPKT/Polres Lamongan. 26/4," kata Juris, Kamis (27/4/2023).Baca juga: Kasus Peneliti BRIN Ancam Bunuh Warga Muhammadiyah Ditarik ke BareskrimJuris menyebut ancaman Andi Pangerang di kolom komentar Facebook Thomas Djamaluddin tersebut bukan kebebasan berpendapat. Namun sudah masuk kategori ujaran kebencian yang cenderung provokatif yang sudah didokumentasikan jadi barang bukti.           "Di sini ada bukti yang sudah kita serahkan ke penyidik Polres Lamongan berupa screenshot status APH," ujar Juris.LBH Muhammadiyah, lanjut Juris, meminta agar Andi Pangerang diproses secara hukum sesuai yang berlaku. Sebab apa yang disampaikan terkait perbedaan penetuan Lebaran sudah kebablasan dan tak patut diucapkan seorang ASN."Bagi warga Muhammadiyah, perbedaan itu merupakan rahmat yang membangun, hal yang biasa termasuk perbedaan lebaran Muhammadiyah dan pemerintah. Itu harus kita hargai, bukan lantas membuat kegaduhan yang kebablasan apalagi mengadu domba sampai mengancam membunuh," ungkapnya.Saat laporan ke Polres Lamongan, Juris juga didampingi tim advokat terdiri dari Adhimas Wahyu Sadhewo, Aris Ariant, Arif Hidayat, Faridatul Bahiyah, Nur Nadhiroh, dari MHH PDA Lamongan dengan tim Kokam, Arian Yusuf.Terpisah, Kasi humas Polres Lamongan Ipda Anton Krisbiantoro saat dikonfirmasi membenarkan laporan dari LBH Muhammadiyah Lamongan terhadap Andi Pangerang. Menurutnya, laporan tersebut telah diterima. "Benar, kami telah menerima laporan dari LBH Muhammadiyah," kata Anton.Baca juga: Ngaku Siap Dipenjara, Kini Andi Pangerang Minta Maaf karena KhilafSebelumnya, peneliti di Pusat Riset Antariksa Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Andi Pangerang Hasanuddin bikin heboh menyusul komentarnya 'halalkan darah semua Muhammadiyah' di Facebook.Dikutip dari detikNews, perihal itu dibagikan di media sosial oleh Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) Ma'mun Murod. Setidaknya ada empat tangkapan layar yang dibagikan Murod dengan caption sebagai berikut:"Pak Presiden @jokowi Prof. @mohmahfudmd , Pak Kapolri @ListyoSigitP @DivHumas_Polri , Gus Menag @YaqutCQoumas , Kepala @brin_indonesia bgmn dg ini semua? Kok main2 ancam bunuh? BRIN sbg lembaga riset hrsnya diisi mereka yg menampakkan keintelektualannya, bkn justru spt preman."Di salah satu tangkapan layar, tampak peneliti BRIN lain, Thomas Jamaluddin, menyampaikan soal perbedaan hari Lebaran. Dia mengatakan pemerintah memfasilitasi Muhammadiyah yang telah menentukan awal Lebaran 2023.Kemudian, Andi Pangerang Hasanuddin dengan akun AP Hasanuddin membalas komentar seorang dengan akun bernama Ahmad Fauzan S di unggahan Thomas. AP Hasanuddin melontarkan ancaman."Perlu saya halalkan gak nih darahnya semua Muhammadiyah? Apalagi Muhammadiyah yang disusupi Hizbut Tahrir melalui agenda kalender Islam global dari Gema Pembebasan? Banyak bacot emang!!! Sini saya bunuh kalian satu-satu. Silakan laporkan komen saya dengan ancaman pasal pembunuhan! Saya siap dipenjara. Saya capek lihat pergaduhan kalian," kata Andi. Simak Video "Peneliti BRIN yang 'Halalkan Darah Warga Muhammadiyah' Minta Maaf" [Gambas:Video 20detik] (abq/fat)   peneliti brin muhammadiyah peneliti brin brin andi pangerang andi pangerang hasanuddin muhammadiyah ancam bunuh warga muhammadiyah ujaran kebencian


Jombang - Polres Jombang telah menerbitkan laporan polisi (LP) kasus Peneliti BRIN, Andi Pangerang Hasanuddin diduga melakukan ujaran kebencian dan ancaman pembunuhan terhadap warga Muhammadiyah di Facebook. Hari ini, kasus tersebut dilimpahkan ke Polda Jatim lantaran akan diambil alih Bareskrim.Kasat Reskrim Polres Jombang AKP Aldo Febrianto mengatakan LP sudah diterbitkan pada Rabu (26/4). Laporan polisi nomor LP/B/96/IV/2023/SPKT Polres Jombang itu diterbitkan atas laporan Wakil Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Jombang Koordinator Bidang Hukum dan HAM Abdul Wahid.Karena sebelum itu, laporan yang dibuat Abdul Wahid masih berupa pengaduan masyarakat nomor LPM/68/IV/2023/SPKT Polres Jombang tertanggal 24 April 2023. "Sudah buat laporan polisi pelapornya, kemarin sore," kata Aldo kepada wartawan, Kamis (27/4/2023).                        Namun hari ini, lanjut Aldo, pihaknya melimpahkan kasus dugaan ujaran kebencian dan ancaman pembunuhan terhadap warga Muhammadiyah itu ke Polda Jatim. "Karena ada laporan di beberapa polres lain, seperti Lamongan kan ada laporan juga. Setelah dari Polda nanti ditarik ke Bareskrim," jelasnya.Baca juga: Muhammadiyah Ingin Proses Hukum Tetap Jalan Meski Andi Pangerang Minta MaafAldo menambahkan kasus ini akan diambil alih Bareskrim Polri untuk efisiensi penyidikan.           "Untuk efisiensi penyidikan, pimpinan mau menarik semuanya ke Bareskrim. Kemudian dari sisi kecepatan juga kan lebih cepat di Bareskrim," tandasnya.Sebelumnya, peneliti di Pusat Riset Antariksa Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Andi Pangerang Hasanuddin bikin heboh menyusul komentarnya 'halalkan darah semua Muhammadiyah' di Facebook.Dikutip dari detikNews, perihal itu dibagikan di media sosial oleh Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) Ma'mun Murod. Setidaknya ada empat tangkapan layar yang dibagikan Murod dengan caption sebagai berikut:"Pak Presiden @jokowi Prof. @mohmahfudmd , Pak Kapolri @ListyoSigitP @DivHumas_Polri , Gus Menag @YaqutCQoumas , Kepala @brin_indonesia bgmn dg ini semua? Kok main2 ancam bunuh? BRIN sbg lembaga riset hrsnya diisi mereka yg menampakkan keintelektualannya, bkn justru spt preman."Baca juga: Bantahan Keras Muhammadiyah Jombang Kala Ibu Andi Pangerang Ngaku AnggotanyaDi salah satu tangkapan layar, tampak peneliti BRIN lain, Thomas Jamaluddin, menyampaikan soal perbedaan hari Lebaran. Dia mengatakan pemerintah memfasilitasi Muhammadiyah yang telah menentukan awal Lebaran 2023.Kemudian, Andi Pangerang Hasanuddin dengan akun AP Hasanuddin membalas komentar seorang dengan akun bernama Ahmad Fauzan S di unggahan Thomas pada Minggu (23/4/2023). AP Hasanuddin melontarkan ancaman."Perlu saya halalkan gak nih darahnya semua Muhammadiyah? Apalagi Muhammadiyah yang disusupi Hizbut Tahrir melalui agenda kalender Islam global dari Gema Pembebasan? Banyak bacot emang!!! Sini saya bunuh kalian satu-satu. Silakan laporkan komen saya dengan ancaman pasal pembunuhan! Saya siap dipenjara. Saya capek lihat pergaduhan kalian," kata Andi.Pengurus Muhammadiyah Jombang pun melaporkan Andi Pangerang Hasanuddin ke polisi pada Senin (24/4/2023). Andi dilaporkan atas dugaan ujaran kebencian dan ancaman pembunuhan melalui media elektronik Facebook. Keesokan harinya, polisi memeriksa 2 saksi pelapor dan Andi sebagai terlapor. Simak Video "Peneliti BRIN yang 'Halalkan Darah Warga Muhammadiyah' Minta Maaf" [Gambas:Video 20detik] (iwd/fat)   peneliti brin muhammadiyah peneliti brin muhammadiyah andi pangerang brin andi pangerang hasanuddin ujaran kebencian ancam bunuh warga muhammadiyah


Jombang - Pengurus Daerah Muhammadiyah (PDM) Jombang meminta Peneliti BRIN, Andi Pangerang Hasanuddin tetap diproses hukum untuk memberi efek jera. Lantas masih adakah peluang kasus diselesaikan melalui jalur damai?Wakil Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Jombang Koordinator Bidang Hukum dan HAM, Abdul Wahid mengatakan meski ada peluang damai, namun pihaknya saat ini harus tetap diproses hukum."Proses hukum harus tetap berjalan dulu untuk menenangkan warga Muhammadiyah. Nanti hasilnya bagaimana, terjadi perdamaian ya kami tidak akan mempermasalahkan masalah itu. Yang penting umat Islam, terutama warga Muhammadiyah tenang," kata Wahid kepada detikJatim, Kamis (27/4/2023).                        Wahid menjelaskan, proses hukum juga untuk memberikan efek jera kepada Andi. Apalagi statusnya sebagai aparatur sipil negara (ASN), Andi seharusnya bijak dalam bertutur kata. Bukan malah menimbulkan kegaduhan di masyarakat.Baca juga: 3 Saksi Ahli Dilibatkan di Kasus Peneliti BRIN Ancam Bunuh Warga Muhammadiyah"APH ini bicaranya premanisme, bukan seorang ASN yang bijak. Seharusnya ASN yang digaji uang negara bicaranya yang bijak. Biar bijak dalam berbicara, hati-hati seorang pejabat negara dia itu. Itu yang kami harapkan biar nanti tidak terjadi gesekan antar organisasi besar yang ada di Indonesia," jelasnya.           Sebelumnya, peneliti di Pusat Riset Antariksa Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Andi Pangerang Hasanuddin bikin heboh menyusul komentarnya 'Halalkan darah semua Muhammadiyah' di Facebook.Dikutip dari detikNews, perihal itu dibagikan di media sosial oleh Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) Ma'mun Murod. Setidaknya ada empat tangkapan layar yang dibagikan Murod dengan caption sebagai berikut:Baca juga: Muhammadiyah Jombang Bantah Ibu Andi Pangerang Warganya: Ngaku-ngaku"Pak Presiden @jokowi Prof. @mohmahfudmd , Pak Kapolri @ListyoSigitP @DivHumas_Polri , Gus Menag @YaqutCQoumas , Kepala @brin_indonesia bgmn dg ini semua? Kok main2 ancam bunuh? BRIN sbg lembaga riset hrsnya diisi mereka yg menampakkan keintelektualannya, bkn justru spt preman."Di salah satu tangkapan layar, tampak peneliti BRIN lain, Thomas Jamaluddin, menyampaikan soal perbedaan hari Lebaran. Dia mengatakan pemerintah memfasilitasi Muhammadiyah yang telah menentukan awal Lebaran 2023.Kemudian, Andi Pangerang Hasanuddin dengan akun AP Hasanuddin membalas komentar seorang dengan akun bernama Ahmad Fauzan S di unggahan Thomas. AP Hasanuddin melontarkan ancaman."Perlu saya halalkan gak nih darahnya semua Muhammadiyah? Apalagi Muhammadiyah yang disusupi Hizbut Tahrir melalui agenda kalender Islam global dari Gema Pembebasan? Banyak bacot emang!!! Sini saya bunuh kalian satu-satu. Silakan laporkan komen saya dengan ancaman pasal pembunuhan! Saya siap dipenjara. Saya capek lihat pergaduhan kalian," kata Andi.Pengurus Muhammadiyah Jombang pun melaporkan Andi Pangerang Hasanuddin ke polisi pada Senin (24/4/2023). Andi dilaporkan atas dugaan ujaran kebencian dan ancaman pembunuhan melalui media elektronik Facebook. Keesokan harinya, polisi memeriksa 2 saksi pelapor dan Andi sebagai terlapor.Polisi masih mendalami unsur-unsur dalam pasal yang diduga dilanggar Andi Pangerang Hasanuddin. Yaitu pasal 45A ayat (2) dan atau pasal 45B UU RI nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Simak Video "Peneliti BRIN yang 'Halalkan Darah Warga Muhammadiyah' Minta Maaf" [Gambas:Video 20detik] (abq/fat)   peneliti brin muhammadiyah peneliti brin brin andi pangerang andi pangerang hasanuddin muhammadiyah ancam bunuh warga muhammadiyah ujaran kebencian


Jombang - Peneliti BRIN Andi Pangerang Hasanuddin mengaku khilaf dan meminta maaf atas komentarnya di Facebook saat diperiksa polisi atas ancaman membunuh warga Muhammadiyah. Meski Andi meminta maaf, Pengurus Daerah (PD) Muhammadiyah Jombang meminta polisi tetap melanjutkan proses hukum.Andi baru sekali diperiksa di Satreskrim Polres Jombang pada Selasa (25/4/2023). Statusnya sebagai saksi terlapor. Dalam pemeriksaan itu dia mengakui kesalahan dan meminta maaf atas komentarnya di medsos yang diduga mengandung ujaran kebencian terhadap warga Muhammadiyah."Kami tidak tahu masalah itu khilaf atau tidak. Karena ini sudah ada bukti postingan komentar yang melukai warga Muhammadiyah. Bukan hanya warga Muhammadiyah Jombang, tapi tingkatnya se-Indonesia," kata Wakil Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Jombang Koordinator Bidang Hukum dan HAM Abdul Wahid kepada detikJatim, Kamis (27/4/2023).                        Wahid menjelaskan bahwa ada sejumlah poin dalam komentar Andi di Facebook yang dinilai melukai warga Muhammadiyah. Pertama 'menghalalkan darah Muhammadiyah', menyebut warga Muhammadiyah 'banyak bacot', menyebut 'Muhammadiyah disusupi HTI', serta 'mau membunuh warga Muhammadiyah satu per satu'."'Silakan lapor dengan ancaman pembunuhan.' Dia sendiri nantang, sudah jelas kok. Khilaf kok sampai emosional mau membunuh satu per satu. Itu kan jadi permasalahannya. Apalagi dia seorang ASN. Bahasanya sangat membahayakan kerukunan umat Islam," jelasnya.           Baca juga: Bantahan Keras Muhammadiyah Jombang Kala Ibu Andi Pangerang Ngaku AnggotanyaOleh sebab itu, Wahid berharap kasus dugaan ujaran kebencian dan ancaman pembunuhan terhadap warga Muhammadiyah ini tetap diproses hukum oleh pihak kepolisian."Proses hukum harus tetap berjalan dulu untuk menenangkan warga Muhammadiyah," tandasnya.Sebelumnya, peneliti di Pusat Riset Antariksa Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Andi Pangerang Hasanuddin bikin heboh menyusul komentarnya 'halalkan darah semua Muhammadiyah' di Facebook.Dikutip dari detikNews, perihal itu dibagikan di media sosial oleh Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) Ma'mun Murod. Setidaknya ada empat tangkapan layar yang dibagikan Murod dengan caption sebagai berikut:"Pak Presiden @jokowi Prof. @mohmahfudmd , Pak Kapolri @ListyoSigitP @DivHumas_Polri , Gus Menag @YaqutCQoumas , Kepala @brin_indonesia bgmn dg ini semua? Kok main2 ancam bunuh? BRIN sbg lembaga riset hrsnya diisi mereka yg menampakkan keintelektualannya, bkn justru spt preman."Baca juga: 7 Fakta Peneliti BRIN Ancam Bunuh Warga Muhammadiyah Berujung Ngaku KhilafDi salah satu tangkapan layar, tampak peneliti BRIN lain, Thomas Jamaluddin, menyampaikan soal perbedaan hari Lebaran. Dia mengatakan pemerintah memfasilitasi Muhammadiyah yang telah menentukan awal Lebaran 2023.Kemudian, Andi Pangerang Hasanuddin dengan akun AP Hasanuddin membalas komentar seorang dengan akun bernama Ahmad Fauzan S di unggahan Thomas. AP Hasanuddin melontarkan ancaman."Perlu saya halalkan gak nih darahnya semua Muhammadiyah? Apalagi Muhammadiyah yang disusupi Hizbut Tahrir melalui agenda kalender Islam global dari Gema Pembebasan? Banyak bacot emang!!! Sini saya bunuh kalian satu-satu. Silakan laporkan komen saya dengan ancaman pasal pembunuhan! Saya siap dipenjara. Saya capek lihat pergaduhan kalian," kata Andi.Pengurus Muhammadiyah Jombang pun melaporkan Andi Pangerang Hasanuddin ke polisi pada Senin (24/4/2023). Andi dilaporkan atas dugaan ujaran kebencian dan ancaman pembunuhan melalui media elektronik Facebook. Keesokan harinya, polisi memeriksa 2 saksi pelapor dan Andi sebagai terlapor.Polisi masih mendalami unsur-unsur dalam pasal yang diduga dilanggar Andi Pangerang Hasanuddin. Yaitu pasal 45A ayat (2) dan atau pasal 45B UU RI nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Simak Video "Peneliti BRIN yang 'Halalkan Darah Warga Muhammadiyah' Minta Maaf" [Gambas:Video 20detik] (dpe/iwd)   peneliti brin muhammadiyah peneliti brin brin andi pangerang andi pangerang hasanuddin muhammadiyah ancam bunuh warga muhammadiyah ujaran kebencian


Jombang - Polisi masih mendalami ujaran kebencian dan ancaman pembunuhan yang diduga dilakukan Peneliti BRIN, Andi Pangerang Hasanuddin melalui komentarnya di Facebook. Pada tahap ini, polisi menggali keterangan dari 3 saksi ahli sekaligus.Kasat Reskrim Polres Jombang AKP Aldo Febrianto mengatakan Unit Tipidter sudah melakukan koordinasi awal dengan 3 saksi ahli. Yaitu ahli ITE, ahli agama dan ahli bahasa. Ketiga ahli bakal dimintai pendapat terkait komentar Andi di Facebook yang diduga mengandung ujaran kebencian dan ancaman pembunuhan terhadap warga Muhammadiyah."Ada beberapa ahli yang akan diperiksa, ahli agama, ahli ITE dan ahli bahasa terkait apa yang ditulis saudara AP di Facebook. Nanti hasil koordinasi dengan ahli apa, selanjutnya mungkin akan kami panggil ulang saudara AP untuk mendalami keterangan saksi AP sendiri," terang Aldo kepada wartawan, Kamis (27/4/2023).                        Aldo menegaskan saat ini Andi masih berstatus sebagai saksi. Sejauh ini, pihaknya juga belum melakukan upaya paksa, baik penyitaan barang bukti maupun penahanan. Menurut Aldo, keterangan saksi ahli nantinya akan meningkatkan status pengaduan masyarakat menjadi laporan polisi.Baca juga: Bantahan Keras Muhammadiyah Jombang Kala Ibu Andi Pangerang Ngaku Anggotanya"Upaya paksa penyitaan maupun penahanan belum kami lakukan. Karena ini sifatnya masih pengaduan masyarakat. Sambil kami menunggu hasil dari ahli untuk menaikkan status menjadi laporan polisi," jelasnya.           Sebelumnya, peneliti di Pusat Riset Antariksa Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Andi Pangerang Hasanuddin bikin heboh menyusul komentarnya 'halalkan darah semua Muhammadiyah' di Facebook.Dikutip dari detikNews, perihal itu dibagikan di media sosial oleh Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) Ma'mun Murod. Setidaknya ada empat tangkapan layar yang dibagikan Murod dengan caption sebagai berikut:"Pak Presiden @jokowi Prof. @mohmahfudmd , Pak Kapolri @ListyoSigitP @DivHumas_Polri , Gus Menag @YaqutCQoumas , Kepala @brin_indonesia bgmn dg ini semua? Kok main2 ancam bunuh? BRIN sbg lembaga riset hrsnya diisi mereka yg menampakkan keintelektualannya, bkn justru spt preman."Di salah satu tangkapan layar, tampak peneliti BRIN lain, Thomas Jamaluddin, menyampaikan soal perbedaan hari Lebaran. Dia mengatakan pemerintah memfasilitasi Muhammadiyah yang telah menentukan awal Lebaran 2023.Baca juga: Terungkap! Motif Peneliti BRIN Ancam Bunuh Warga MuhammadiyahKemudian, Andi Pangerang Hasanuddin dengan akun AP Hasanuddin membalas komentar seorang dengan akun bernama Ahmad Fauzan S di unggahan Thomas. AP Hasanuddin melontarkan ancaman."Perlu saya halalkan gak nih darahnya semua Muhammadiyah? Apalagi Muhammadiyah yang disusupi Hizbut Tahrir melalui agenda kalender Islam global dari Gema Pembebasan? Banyak bacot emang!!! Sini saya bunuh kalian satu-satu. Silakan laporkan komen saya dengan ancaman pasal pembunuhan! Saya siap dipenjara. Saya capek lihat pergaduhan kalian," kata Andi.Pengurus Muhammadiyah Jombang pun melaporkan Andi Pangerang Hasanuddin ke polisi pada Senin (24/4/2023). Andi dilaporkan atas dugaan ujaran kebencian dan ancaman pembunuhan melalui media elektronik Facebook. Keesokan harinya, polisi memeriksa 2 saksi pelapor dan Andi sebagai terlapor.Polisi masih mendalami unsur-unsur dalam pasal yang diduga dilanggar Andi Pangerang Hasanuddin. Yaitu pasal 45A ayat (2) dan atau pasal 45B UU RI nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).Pasal 45A ayat (2) berbunyi "Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak Ro 1 miliar".Sedangkan pasal 45B berbunyi "Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau denda paling banyak Rp 750 juta". Simak Video "Peneliti BRIN yang 'Halalkan Darah Warga Muhammadiyah' Minta Maaf" [Gambas:Video 20detik] (abq/iwd)   peneliti brin muhammadiyah muhammadiyah peneliti brin brin andi pangerang andi pangerang hasanuddin ancam bunuh warga muhammadiyah ujaran kebencian


Surabaya - Ibunda peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Andi Pangerang Hasanuddin mengaku sebagai salah satu anggota Muhammadiyah. Hal ini dilontarkan sang ibu pada polisi saat anaknya diperiksa sebagai saksi terlapor dalam kasus ujaran kebencian 'halalkan darah semua Muhammadiyah' di Facebook.Namun, pengakuan sang ibu mendapat bantahan keras dari Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kabupaten Jombang. Bagaimana sebenarnya?Klaim ibu Andi Pangerang Hasanuddin sebagai warga Muhammadiyah pertama kali disampaikan oleh Kasat Reskrim Polres Jombang AKP Aldo Febrianto. Informasi didasarkan atas pengakuan ibu Andi saat mendampingi pemeriksaan anaknya di kantor polisi.                        Aldo menyebut, sang ibu mengantarkan anaknya ke kantor polisi untuk diperiksa usai mengetahui pernyataan anaknya viral di media sosial.Baca juga: Muhammadiyah Jombang Bantah Ibu Andi Pangerang Warganya: Ngaku-ngaku"Ibunya tahu setelah beberapa hari anaknya viral di televisi, di medsos. Kami tidak menginterogasi ibunya, kami fokus ke saudara AP. Ibunya sendiri kemarin mengaku warga Muhammadiyah," kata Aldo, Rabu (26/4/2023).           Namun, Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kabupaten Jombang membantah keras pengakuan ibu Peneliti BRIN, Andi Pangerang adalah warga Muhammadiyah."Tidak benar. Kalau benar dia (Ibu Andi) pasti punya kartu tanda Muhammadiyah atau Aisyiyah," kata Wakil Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Jombang Koordinator Bidang Hukum dan HAM, Abdul Wahid kepada detikJatim, Rabu (26/4/2023).Wahid menjelaskan, Ketua Majelis Informasi dan Digital PDM Jombang telah mengunjungi tempat tinggal ibu Andi di Desa/Kecamatan Diwek, Jombang pada Selasa (25/4/2023) pagi. Saat itu, ibu peneliti BRIN itu pun mengaku bukan warga Muhammadiyah."Ayah dari ibunya APH atau kakek APH yang katanya warga Muhammadiyah, itu pun masih katanya," ujar Wahid.Wahid menambahkan, seandainya ibu Andi warga Muhammadiyah, dia pastinya datang ke PDM Jombang terkait kasus yang menjerat anaknya."Kalau dia warga Muhammadiyah pasti datang ke PDM Jombang kalau tahu anaknya melakukan ujaran kebencian dan ancaman pembunuhan ke warga Muhammadiyah, setelah viral dan diperiksa polisi baru ngaku-ngaku Muhammadiyah," tandasnya.Baca juga: 7 Fakta Peneliti BRIN Ancam Bunuh Warga Muhammadiyah Berujung Ngaku KhilafSebelumnya, peneliti di Pusat Riset Antariksa Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Andi Pangerang Hasanuddin bikin heboh menyusul komentarnya 'halalkan darah semua Muhammadiyah' di Facebook.Dikutip dari detikNews, perihal itu dibagikan di media sosial oleh Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) Ma'mun Murod. Setidaknya ada empat tangkapan layar yang dibagikan Murod dengan caption sebagai berikut:"Pak Presiden @jokowi Prof. @mohmahfudmd , Pak Kapolri @ListyoSigitP @DivHumas_Polri , Gus Menag @YaqutCQoumas , Kepala @brin_indonesia bgmn dg ini semua? Kok main2 ancam bunuh? BRIN sbg lembaga riset hrsnya diisi mereka yg menampakkan keintelektualannya, bkn justru spt preman."Di salah satu tangkapan layar, tampak peneliti BRIN lain, Thomas Jamaluddin, menyampaikan soal perbedaan hari Lebaran. Dia mengatakan pemerintah memfasilitasi Muhammadiyah yang telah menentukan awal Lebaran 2023.Kemudian, Andi Pangerang Hasanuddin dengan akun AP Hasanuddin membalas komentar seorang dengan akun bernama Ahmad Fauzan S di unggahan Thomas. AP Hasanuddin melontarkan ancaman."Perlu saya halalkan gak nih darahnya semua Muhammadiyah? Apalagi Muhammadiyah yang disusupi Hizbut Tahrir melalui agenda kalender Islam global dari Gema Pembebasan? Banyak bacot emang!!! Sini saya bunuh kalian satu-satu. Silakan laporkan komen saya dengan ancaman pasal pembunuhan! Saya siap dipenjara. Saya capek lihat pergaduhan kalian," kata Andi. Simak Video "Peneliti BRIN yang 'Halalkan Darah Warga Muhammadiyah' Minta Maaf" [Gambas:Video 20detik] (hil/fat)   peneliti brin muhammadiyah peneliti brin brin andi pangerang andi pangerang hasanuddin muhammadiyah ancam bunuh warga muhammadiyah ujaran kebencian


Surabaya -  Kasus peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Andi Pangerang Hasanuddin dalam ujaran kebencian 'halalkan darah semua Muhammadiyah' terus bergulir. Usai diperiksa Polres Jombang, Andi mengaku komentarnya di Facebook khilaf.Sebelumnya, pemeriksaan dilakukan setelah ia dilaporkan oleh Pengurus Daerah Muhammadiyah (PD) Jombang pada Senin (24/4). Sedangkan pemeriksaan dilakukan pada Selasa (25/4).Berikut 7 fakta terbaru soal kasus ini:Baca juga: Dalih Khilaf Peneliti BRIN Ancam Warga Muhammadiyah Berujung Maaf1. Diantar Ibu saat Diperiksa PolisiKasat Reskrim Polres Jombang AKP Aldo Febrianto mengatakan, Andi diperiksa dengan diantar ibunya langsung. Aldo menyebut Andi cukup kooperatif saat diperiksa.                        "Dia kooperatif datang ke Sat Reskrim Polres Jombang diantar ibunya sendiri," kata Aldo kepada wartawan di kantornya, Rabu (26/4/2023).Dari foto yang diperoleh detikJatim, tampak ibu Andi ikut mendampingi langsung anaknya saat diperiksa di kantor polisi. Meski demikian polisi hanya fokus pada pemeriksaan Andi sebagai terlapor.           "Ibunya tahu setelah beberapa hari anaknya viral di televisi, di medsos. Kami tidak menginterogasi ibunya, kami fokus ke saudara AP," terang Aldo.Baca juga: Penampakan Andi Pangerang Diperiksa di Kasus 'Halalkan Darah Muhammadiyah'2. Status Peneliti BRIN Masih SaksiLalu, bagaimana status Andi setelah diperiksa? Polisi menyebut, Andi masih berstatus sebagai saksi."Dari AP (Andi Pangerang) sendiri masih status saksi," kata Aldo.3. Ibu Andi Pangerang Sebut Dirinya MuhammadiyahUsai viral mengancam untuk membunuh warga Muhammdiyah. Ironisnya, ibu Andi Pangerang mengaku sebagai warga Muhammadiyah."Ibunya sendiri kemarin mengaku warga Muhammadiyah," kata Aldo, Rabu (26/4/2023).Polisi ungkap motif Andi Pangerang ancam bunuh warga Muhammadiyah, baca di halaman selanjutnya!    Halaman                      1                                      2                                   Selanjutnya       andi pangerang andi pangerang hasanuddin peneliti brin brin peneliti brin muhammadiyah muhammadiyah ancam bunuh warga muhammadiyah ujaran kebencian


Surabaya - Polres Jombang telah memeriksa peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Andi Pangerang Hasanuddin sebagai saksi terlapor dalam kasus ujaran kebencian 'halalkan darah semua Muhammadiyah' di Facebook.Pemeriksaan dilakukan setelah ia dilaporkan oleh Pengurus Daerah Muhammadiyah (PD) Jombang pada Senin (24/4). Sedangkan pemeriksaan dilakukan pada Selasa (25/4).Kasat Reskrim Polres Jombang AKP Aldo Febrianto mengatakan Andi diperiksa dengan diantar ibunya langsung. Aldo menyebut Andi cukup kooperatif saat diperiksa.                        Dari AP sendiri masih status saksi. Dia kooperatif datang ke Satreskrim Polres Jombang diantar ibunya sendiri," kata Aldo kepada wartawan di kantornya, Rabu (26/4/2023).Dari foto yang diperoleh detikJatim, tampak ibu Andi ikut mendampingi langsung anaknya saat diperiksa di kantor polisi. Meski demikian polisi hanya fokus pada pemeriksaan Andi sebagai terlapor.           Baca juga: Thomas Djamaluddin Ikut Dipolisikan di Kasus 'Halalkan Darah Muhammadiyah'"Ibunya tahu setelah beberapa hari anaknya viral di televisi, di medsos. Kami tidak menginterogasi ibunya, kami fokus ke saudara AP, Ibunya sendiri kemarin mengaku warga Muhammadiyah," terang Aldo.Sedangkan untuk motifnya, Aldo menyebut Andi emosi. Saat diperiksa ia mengakui semua komentarnya, ia pun mengaku khilaf dan meminta maaf."Terkait motif mungkin ada rasa emosi dari terlapor (Andi) karena pimpinannya atau apanya dari BRIN diserang oleh komentar-komentar yang tidak pas menurut terlapor," kata Aldo.Menurut Aldo, Andi mengaku mem-posting komentar tersebut ketika itu di rumah ibunya di Desa/Kecamatan Diwek, Jombang. Andi mengaku tak berniat mengancam atau menjelekkan Muhammadiyah."Emosi sesaat gitu, tidak ada motif khusus untuk menjelekkan. Itu kalau menurut keterangan terlapor. Kami masih mendalami terkait motif," jelasnya.Baca juga: Muhammadiyah Jombang Bantah Ibu Andi Pangerang Warganya: Ngaku-ngakuAndi pun mengakui kesalahannya dan meminta maaf. "Keterangan saudara AP dia merasa khilaf dan meminta maaf terkait apa yang dilakukan di medsos itu salah," tandas Aldo.Terpisah, Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kabupaten Jombang membantah ibu Peneliti BRIN, Andi Pangerang Hasanuddin adalah warga Muhammadiyah."Tidak benar. Kalau benar dia (Ibu Andi) pasti punya kartu tanda Muhammadiyah atau Aisyiyah," kata Wakil Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Jombang Koordinator Bidang Hukum dan HAM, Abdul Wahid kepada detikJatim.Wahid menjelaskan Ketua Majelis Informasi dan Digital PDM Jombang telah mengunjungi tempat tinggal ibu Andi di Desa/Kecamatan Diwek, Jombang pada Selasa (25/4/2023) pagi. Ibu peneliti BRIN itu pun mengaku bukan warga Muhammadiyah."Ayah dari ibunya APH atau kakek APH yang katanya warga Muhammadiyah, itu pun masih katanya," ujar Wahid. Simak Video "Eks Peneliti BRIN yang Ancam Bunuh Warga Muhammadiyah Divonis 1 Tahun Bui" [Gambas:Video 20detik] (abq/iwd)   andi pangerang andi pangerang hasanuddin peneliti brin brin peneliti brin muhammadiyah muhammadiyah ancam bunuh warga muhammadiyah ujaran kebencian


Jakarta -  Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) DKI Jakarta mengancam akan menggeruduk kantor Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Hal itu buntut pernyataan Andi Pangerang Hasanuddin yang melontarkan ancaman 'halalkan darah semua Muhammadiyah'."Terkait laporan ini kami percayakan betul kepada Polri untuk bertindak dan tentunya kami di sini mencoba memberikan waktu kepada aparat kepolisian meminta 3 x 24 jam agar Saudara AP Hasanuddin ini dapat ditahan dan diproses laporan hukumnya," kata Ketum IMM Ari Aprian Harahap kepada wartawan di Polda Metro Jaya, Selasa (25/4/2023).Ari mengatakan pihaknya memberikan waktu selambat-lambatnya tiga hari agar polisi segera menahan Andi Pangerang. Ari menyebut pihaknya akan menggeruduk kantor BRIN Jakarta jika tidak ada tindak lanjut pihak kepolisian atas perbuatan Andi Pangerang.                        Baca juga: Thomas Djamaluddin: Saya Mohon Maaf, Tak Ada Benci ke Muhammadiyah"Apabila dalam 3 x 24 jam ternyata laporan ini belum ada perkembangannya, jangan sampai salahkan kami kader Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah DKI Jakarta akan turun ke jalan meminta AP Hasanuddin ini ditahan terkait dampak pernyataannya," ujarnya.Hari ini Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah sedianya bakal melaporkan Andi Pangerang ke Polda Metro Jaya. Namun laporan itu ditolak setelah Andi telah dilaporkan terlebih dahulu di Bareskrim Polri.           Ari meminta polisi segera melakukan penyelidikan hingga menetapkan Andi Pangerang sebagai tersangka. Dia menilai pernyataan Andi itu telah memancing amarah banyak warga Muhammadiyah di daerah.Baca juga: Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Minta BRIN Dievaluasi Buntut Komentar Peneliti"Kemarin kita lihat kawan-kawan di daerah mencari alamat AP Hasanuddin. Itu yang tidak kami inginkan," ungkapnya.Simak Video 'LBH PP Muhammadiyah Minta Andi & Thomas Djamaluddin Dipecat dari BRIN': [Gambas:Video 20detik]Andi Pangerang resmi dilaporkan soal ujaran kebencian di Bareskrim Polri. Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.    Halaman                  1                              2                           Selanjutnya       andi pangerang muhammadiyah brin peneliti brin ancaman peneliti brin ujaran kebencian


Jakarta - Polda Lampung sudah menghentikan kasus Tiktoker Bima Yudho Saputro yang dilaporkan Ghinda Ansori atas dugaan ujaran kebencian. Pakar hukum pidana Universitas Lampung (Unila), Yusdianto, mengapresiasi langkah kepolisian menghentikan kasus itu."Saya menilai sudah tepat (Polda Lampung menghentikan kasus Bima) karena secara hukum, baik itu tempus, locus, dan delic, tidak memenuhi syarat untuk dilanjutkan," kata Yusdianto dalam keterangannya, Jumat (21/4/2023).Baca juga: TikTokers Kritik Lampung, Kemendagri Ingatkan APBD untuk Pembangunan 40%Sebagai informasi, Bima sebelumnya diadukan kuasa hukum Gubernur Lampung Arinal Djunaidi, Gindha Ansori Wayka. Pangkalnya, kontennya tentang kritik atas buruknya infrastruktur jalan melalui akun TikTok @awbimaxreborn dianggap mencemarkan nama baik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung.                        Polda Lampung pun belakangan menghentikan kasus ini. Sebab, tidak menemukan unsur pidana dalam konten Bima, termasuk penggunaan kata 'Dajjal' yang dianggap tak memuat unsur kebencian atau merujuk suku, agama, dan/atau ras tertentu.Yusdianto lalu menilai kepolisian juga harus memberikan perlindungan kepada Bima dan keluarganya, termasuk mencegah terjadinya kriminalisasi. Pasalnya, kata dia, pihak Bima dan keluarganya sempat merasa diintimidasi buntut viralnya konten tersebut.           "Oh iya dong, kita mengharapkan bukan hanya Bima yang sekarang, tapi Bima-Bima yang lain yang kritik tidak boleh dipersekusi, apalagi dikriminalisasi," ucapnya."Saya kira harus menjadi atensi aparat keamanan bahwa siapa pun yang beri masukan yang baik, yang tajam kepada pemerintah harusnya tidak boleh dikriminalisasi. Ini harus menjadi atensi aparat supaya jangan menjaga dan jadi alat kekuasaan kepala daerah untuk memproses hukum dan kriminalkan seseorang," sambungnya.Lebih lanjut, Yusdianto berpendapat, kritik yang disampaikan Bima kepada Pemprov Lampung dan akhirnya adalah doa para warga yang kesal dengan pembangunan yang ada di daerah. Pendekatan hukum terhadap Bima pun, menurutnya, pada akhirnya justru mengundang simpati dan kritik terhadap pemerintah daerah (pemda) kian menguat."Ini semacam doa semua masyarakat Lampung terkait kekesalan, lalu doa yg diizabah, apalagi ini bulan Ramadan dan ini dilakukan seorang anak muda dan ini dianggap sepele. Yang lain bisa dibungkam, masa anak muda saja tidak bisa? Sehingga, memantik solidaritas teman-teman yang selama ini diam," ujar dia.Yusdianto menyampaikan demikian lantaran belum ada satu pun dari 33 janji Arinal pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Lampung 2018 yang terwujud hingga kini."Janji saat pilkada cukup muluk, seperti antarkan kampung berjaya dari infrastruktur, perekonomian, pertanian. Ini, kan, semacam khalayan, ekspektasi, tapi tidak dibarengi kerja-kerja konkret," pungkasnya.Baca juga: Perkara Bima Kritik Lampung Disetop Usai Disebut Tak Ada PidanaUntuk diketahui, Polda Lampung sudah menghentikan kasus Tiktoker Bima Yudho Saputro yang dilaporkan Ghinda Ansori atas dugaan ujaran kebencian. Polisi menegaskan tidak ada unsur pidana dalam pernyataan Bima."Dari hasil gelar perkara, penyidik sudah menyimpulkan tidak ditemukan unsur-unsur tindak pidana," kata Kabid Humas Polda Lampung Kombes Zahwani Pandra Arsyad saat dihubungi detikcom, Selasa (18/3).Penyidik sudah memeriksa 6 orang saksi terkait laporan Gindha. Di antaranya saksi pelapor dan yang mendukung saksi pelapor."Kemudian kita juga sudah memeriksa saksi ahli sebagaimana tercantum dalam pasal 184 KUHAP, yaitu adanya keterangan surat, saksi dan segala macam dan saksi ahli, nah ini kita sudah periksa 3 orang saksi ahli, 2 orang itu adalah saksi ahli bidang pidana dan satu orang saksi ahli bidang bahasa," ujarnya.Simak Video: Polisi Hentikan Kasus Bima yang Kritik Lampung 'Dajjal'[Gambas:Video 20detik] (maa/maa)   bima yudho saputro tiktoker bima tiktoker bima yudho ujaran kebencian polda lampung


Surabaya - Seorang pendeta Hindu di India menjadi viral di media sosial setelah melontarkan pidato kontroversial bernada kebencian terhadap umat Muslim dan ajaran Islam. Dalam pidatonya, pendeta Hindu itu bahkan menyerukan pengikutnya untuk menyerang kota suci Mekah dan merebut Ka'bah dari umat Muslim.Seperti dilansir media online, muslimmirror.com, Rabu (12/4/2023), Yati Narsinghanand yang dikenal sebagai pendeta kuil Hindu Dasna di Ghaziabad dan anggota sayap kanan Hindu yang terkemuka di India, sudah sejak lama dikenal karena komentar-komentar anti-Islam yang dilontarkannya.Hindutva Watch yang memantau serangan terhadap kelompok minoritas keagamaan India, memposting video pidato Narsinghanand via akun Twitternya. Disebutkan Hindutva Watch bahwa Narsinghanand menyampaikan pidato kebencian terhadap umat Muslim saat menghadiri Hindu Jagruti Samelan.                        Baca juga: Hari Raya Nyepi, 23 Napi Beragama Hindu Dapat RemisiDalam pidatonya, Narsinghanand menyerukan umat Hindu untuk mengambil sikap terhadap umat Muslim dan melakukan upaya untuk merebut 'Mekah, tempat yang diduga sebagai lokasi kuil Mahadev' berada."Hindu Rashtra adalah sebuah impian, kita tidak hanya akan merebut tapi juga Mekah ... Sungai Gangga Mahadev mengalir dalam bentuk Zam Zam di sana," ucap Narsinghanand dalam pidatonya seperti dikutip dari detikNews.           "Jika kalian tidak merebut Makkeshwar Mandir (merujuk pada Ka'bah), tidak ada kekuatan di Bumi yang bisa mengalahkan Islam," cetus Narsinghanand kepada para pengikutnya.Belum ada tanggapan resmi dari otoritas maupun Kepolisian India soal pidato kebencian Narsinghanand yang viral di media sosial itu.Baca juga: Alhamdulillah, RI Dapat Tambahan Kuota Jemaah Haji dari SaudiLaporan muslimmirror.com juga menyebut bahwa sejumlah pejabat Partai Bharata Janata (BJP) yang kini berkuasa di India memiliki hubungan dekat dengan Narsinghanand. Disebutkan bahwa para pejabat BJP di India itu secara aktif mempromosikan dan mendukung Narsinghanand.Bahkan salah satu pejabat BJP pernah meluncurkan kampanye penggalangan dana untuk mencapai tujuan Narsinghanand, yakni 'menghapus Islam dan umat Muslim dari muka Bumi ini'.Pidato kebencian yang disampaikan Narsinghanand itu bukanlah yang pertama kali. Pada April tahun lalu, Narsinghanand bersama sejumlah penyebar kebencian lainnya ditangkap pihak berwenang karena menyampaikan pidato kebencian dalam acara Hindu Mahapanchayat.Pidatonya pada saat itu menyatakan bahwa '50 persen umat Hindu akan berpindah agama' dalam waktu 20 tahun jika seorang Muslim menjadi Perdana Menteri (PM) di India. Simak Video "Cuaca Panas Ekstrem di India, 15 Orang Tewas Gegara Heatstroke" [Gambas:Video 20detik] (abq/fat)   india pendeta hindu yati narsinghanand ujaran kebencian mekah kakbah


New Delhi -  Seorang pendeta Hindu yang kontroversial di India menjadi viral di media sosial setelah melontarkan pidato bernada kebencian terhadap umat Muslim dan ajaran Islam. Dalam pidatonya, pendeta Hindu itu bahkan menyerukan pengikutnya untuk menyerang kota suci Mekah dan merebut Ka'bah dari umat Muslim.Seperti dilansir media online, muslimmirror.com, Rabu (12/4/2023), Yati Narsinghanand yang dikenal sebagai pendeta kuil Hindu Dasna di Ghaziabad dan anggota sayap kanan Hindu yang terkemuka di India, sudah sejak lama dikenal karena komentar-komentar anti-Islam yang dilontarkannya.Hindutva Watch yang memantau serangan terhadap kelompok minoritas keagamaan India, memposting video pidato Narsinghanand via akun Twitternya. Disebutkan Hindutva Watch bahwa Narsinghanand menyampaikan pidato kebencian terhadap umat Muslim saat menghadiri Hindu Jagruti Samelan.                        Baca juga: Horor Manusia Dikorbankan dalam Ritual di Kuil India, 5 Orang DitangkapDalam pidatonya, Narsinghanand menyerukan umat Hindu untuk mengambil sikap terhadap umat Muslim dan melakukan upaya untuk merebut 'Mekah, tempat yang diduga sebagai lokasi kuil Mahadev' berada."Hindu Rashtra adalah sebuah impian, kita tidak hanya akan merebut tapi juga Mekah ... Sungai Gangga Mahadev mengalir dalam bentuk Zam Zam di sana," ucap Narsinghanand dalam pidatonya.           "Jika kalian tidak merebut Makkeshwar Mandir (merujuk pada Ka'bah), tidak ada kekuatan di Bumi yang bisa mengalahkan Islam," cetus Narsinghanand kepada para pengikutnya.Belum ada tanggapan resmi dari otoritas maupun Kepolisian India soal pidato kebencian Narsinghanand yang viral di media sosial itu.Simak berita selengkapnya di halaman selanjutnya.Lihat juga Video: Momen Dalai Lama Minta Bocah Isap Lidahnya, Berujung Minta Maaf[Gambas:Video 20detik]    Halaman                  1                              2                           Selanjutnya       india pendeta hindu yati narsinghanand ujaran kebencian


Solo - Terdakwa ujaran kebencian, ITE, dan penistaan agama, Sugi Nur Rahardja alias Gus Nur membeberkan keretakan hubungannya dengan Bambang Tri kepada awak media. Hubungan mereka kurang harmonis sejak keduanya diperiksa di Bareskrim Polri sekitar empat bulan lalu."Saya sudah empat bulan tak berbincang dengan Bambang Tri. Tapi kita nggak bertengkar, nggak berantem fisik, tidak. Hanya memang sudah tidak cocok," kata Gus Nur kepada awak media di Pengadilan Negeri Solo, Selasa (28/3/2023).Hal itu dipicu sebuah foto yang diperlihatkan oleh penyidik soal anggota TNI yang jarinya hilang satu seperti yang disebut Bambang Tri pada kasus sebelumnya. Dalam foto itu, Gus Nur melihat jari anggota TNI itu lengkap.                        Secara spontan, dia menunjukkan foto itu kepada Bambang Tri, yang saat itu keduanya tengah melengkapi berkas pemeriksaan di Bareskrim Polri."Saya spontan, foto itu saya tunjukkan ke Bambang Tri, saya dibentak Bambang Tri sambil melotot 'ngapain anda menunjukkan ini ke saya, apa maksudnya, saya punya foto yang jarinya 4, mau apa?'. Setelah itu, dia bentak penyidik. Sejak itu 180 derajat mindset saya berubah tentang Bambang Tri. Dan foto yang saya lihat memang 10 jarinya," ujarnya.           Baca juga: Bambang Tri dan Gus Nur Sidang Pleidoi Hari Ini, 320 Polisi BerjagaSejak saat itu, Gus Nur mengaku selalu meminta pisah kamar tahanan dengan Bambang Tri. Mereka memilih tidak saling bicara."Dari Bareskrim itu, saya tidak pernah bicara, selalu minta pisah kamar. Ya sepatah dua patah kata, tapi dia minta rokok ke saya. Ini hampir 2 minggu dia tidak minta rokok ke saya. Dari hati saya terdalam, saya tidak bisa dengan orang ini karena saya dibentak," ucapnya.Kasus keduanya bermula saat Bambang Tri menghadiri podcast Gus Nur. Mereka melakukan mubahalah tentang keaslian ijazah Presiden Joko Widodo.Gus Nur menegaskan, produk ijazah Jokowi itu merupakan produknya Bambang Tri. Dia hanya sebagai host yang mengundang narasumbernya.Bahkan, dia juga menyesalkan kontribusi Bambang Tri di persidangan. Gus Nur menyebut tiga saksi ahli yang didatangkan itu karena dia, dan Bambang Tri tidak bisa menghadirkan saksi.Baca juga: 5 Fakta di Balik Tuntutan 10 Tahun Gus Nur dan Bambang Tri"Fakta persidangan, Bambang Tri tak menghadirkan satu pun saksi. Secara administrasi, semua saksi di persidangan saya yang membiayai. Bambang Tri itu, sepeser pun, serupiah pun tak keluar duit waktu sidang. Coba kalau sidang dipisah, tak ada saksi sebenarnya. Bahkan pernah bentak kuasa hukum," pungkasnya.Lihat juga Video 'Bambang Tri: Gugat Ijazah Jokowi hingga Jadi Tersangka Penistaan Agama': [Gambas:Video 20detik] (rih/apl)   bambang tri gus nur sugi nur rahardja uu ite ujaran kebencian penistaan agama hukrim jateng solo pn solo


Solo -  Terdakwa ujaran kebencian, ITE, dan penistaan agama, Bambang Tri dan Sugi Nur Rahardja (Gus Nur) masing-masing dituntut 10 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Begini pertimbangan jaksa.JPU kasus tersebut, Apriyanto Kurniawan mengatakan pihaknya menerapkan pasal yang sama terhadap kedua terdakwa. Yakni Pasal 14 ayat 1 UU RI Nomor 1 Tahun 1946, jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, karena kedua terdakwa melakukan secara bersama-sama."Pembuktian di Pasal 14 ayat 1, kami menuntut maksimal 10 tahun. Karena menurut kami kedua terdakwa residivis berulang kali, berbelit-belit, mereka tidak menyesali perbuatannya. Alasan meringankan tidak ada. Karena dari dulu konten podcast-nya kedua orang ini tetap kebencian kepada Presiden Jokowi, kalau dia mengatakan menyerang semua dan segala macam, tidak sih coba cermati di kontennya, pasti menyerang rezim Jokowi," kata Apriyanto saat ditemui di Pengadilan Negeri (PN) Solo usai sidang, Selasa (21/3/2023).                        Apriyanto mengatakan, kasus ini merupakan kasus keempat Gus Nur. Sebelumnya dia pernah dihukum di Palu, Jakarta Selatan, dan Surabaya karena kasus ujaran kebencian dan kebohongan.Lanjutnya, Bambang Tri pernah dihukum 3 tahun di Blora karena bukunya berjudul Jokowi Undercover 1.           Baca juga: Bambang Tri Tutup Telinga saat Jaksa Bacakan Tuntutan 10 Tahun BuiPada agenda sidang pemeriksaan saksi dari JPU dan ahli dari terdakwa, sidang Bambang Tri dan Gus Nur menjadi satu. Namun saat pemeriksaan terdakwa dan pembacaan tuntutan, sidang keduanya dipisah."Waktu pemeriksaan terdakwa dan tuntutan harus dipisah, karena ini independen, artinya berbeda konteksnya. Bahwa yang satu harus menerangkan keterlihatan yang lainnya. Lalu nomor perkara Bambang Tri lebih dulu di PN, jadi barang bukti di perkaranya Bambang Tri dipergunakan untuk perkaranya Gus Nur. Di perkaranya Gus Nur itu rangkaiannya," ujarnya.Dalam persidangan ini, Bambang Tri tidak didampingi kuasa hukumnya yang memutuskan untuk mengundurkan diri. Sepanjang persidangan, Bambang Tri melakukan aksi tutup kuping.Menurut Apriyanto, aksi tutup kuping itu bukan tindakan yang baik di persidangan karena bisa anggap melecehkan persidangan.Baca juga: Gus Nur Dituntut 10 Tahun Bui, Protes Disamakan dengan Bambang Tri"Sebenarnya (aksi tutup kuping) nggak normal, kayak melecehkan persidangan. Tapi karena kita melihat majelis hakim membiarkan, tidak melakukan peneguran, kita juga manut majelis hakim. Kalau kita menegur kurang tepat, karena ada majelis hakim ketua. Dan majelis hakim meminta untuk diteruskan, jadi ya monggo saja," ucapnya.Selengkapnya di halaman selanjutnya.    Halaman                      1                                      2                                   Selanjutnya       bambang tri sidang bambang tri dan gus nur di solo gus nur ujaran kebencian uu ite penistaan agama solo hukrim jateng sugi nur rahardja


Pangandaran - Rasakan dinginnya tinggal di penjara, Yudi warga Kabupaten Pangandaran, mengaku menyesal atas perbuatan ujaran kebencian kepada anggota polisi. Bahkan, pria yang memiliki tato di tangan kanannya ini menyebut, tak akan mengulangi kesalahan yang sama."Sumpah tidak akan lagi-lagi, menyesal saya berkata itu. Saya menyesal sekali," kata Yudi kepada wartawan di Mapolsek Pangandaran.Awal kasus yang menjerat Yudi tepat sebulan yang lalu atau pada Tanggal 13 Februari 2023, melalui Akun Facebook Rendy Jr, dia melakukan ujaran kebencian terhadap anggota Satlantas Polres Pangandaran yang sedang melakukan pengaturan lalu lintas di Jalan Raya Pangandaran tepatnya di Blok Cikembulan.                        Pelaku ujaran kebencian di Pangandaran. Foto: Aldi Nur FadillahDalam postingan akun Facebook miliknya, Yudi membuat caption 'Jurig na gs tingulanggrang tah khade parapatan cikembulan jurigg wungkul (setannya sudah ada di perempatan Cikembulan hantu aja),". Sehari berselang, Yudi pun ditangkap polisi."Kami sudah tangkap netizen yang diduga memberikan ujaran kebencian kepada polisi pada Selasa (14/2) malam, di kediamannya Sukaresik, Sidamulih," kata Kasat Reskrim Polres Pangandaran AKP Luhut Sitorus dihubungi detikJabar.           Dari hasil pemeriksaan, Yudi mengakui jika dirinya yang membuat status itu. Ditanya terkait alasan dia melakukan ujaran kebencian karena Operasi Lodaya Keselamatan dianggap menghalangi pengendara yang lewat."Dia sudah klarifikasi dan menyampaikan permintaan maaf kepada pihak kepolisian," ucapnya.Akibat ulahnya itu dia harus merasakan dinginnya penjara. Dia dikenakan UU ITE Pasal 28 Ayat 2 tentang Ujaran Kebencian dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara.Tak hanya merepotkan diri sendiri, keluarga pun mendapatkan imbas akibat ulahnya itu. Karena Yudi memiliki penyakit paru-paru pihak keluarga ajukan restorative justice dengan melibatkan kuasa hukum."Dia kan punya penyakit paru-paru, kemarin batuk sama demam. Tapi sekarang demamnya yang mulai membaik. Karena dia tidur pun kan cuman di lantai kalau di penjara itu," kata Ai Giwang, kuasa hukum Yudi.Baca juga: Yudi yang Sebut Polisi 'Jurig' Kini Hirup Udara BebasSurat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) diterbitkan, Yudi pun dibebaskan, Senin, 13 Februari 2023. Pihak keluarga pun berterimakasih kepada Polres Pangandaran karena Yudi bisa bebas dari jerat hukumnya.Selain itu, Yudi pun direncanakan akan dijadikan Duta ITE Polres Pangandaran. Kasat Reskrim Polres Pangandaran AKP Luhut Sitorus menambahkan, Yudi pelaku ujaran kebencian akan menjadi Duta ITE Polres Pangandaran."Permintaan Kapolres untuk menjadikan Yudi sebagai duta ITE Polres Pangandaran, nantinya jika dibutuhkan untuk datang Yudi harus siap," ucap Luhut kepada detikJabar. (wip/yum)   polisi jurig berita jabar jawa barat pangandaran ujaran kebencian kriminal jabar uu ite round-up detikjabar


Solo -  Terdakwa ujaran kebencian, ITE, dan penistaan agama, Bambang Tri Mulyono dan Sugi Nur Rahardja (Gus Nur) menghadirkan Rocky Gerung sebagai saksi ahli. Dalam sidang itu Rocky Gerung menjelaskan soal hoaks hingga penistaan agama.Rocky Gerung memberikan keterangannya sebagai ahli filsafat di Pengadilan Negeri Solo. Kuasa hukum terdakwa Eggi Sudjana mengatakan penjelasan Rocky Gerung soal hoax, ujaran kebencian, dan penistaan agama, itu meringankan kliennya."Sangat meringankan dan ilmiah, tidak ada subjektivitas. Dia menerangankan soal hoaks, ujaran kebencian, dan penodaan," kata Eggi usai sidang, Kamis (9/3/2023).                        "Kedua, soal bukti tak ada ijazah asli Jokowi, jadi Jokowi merasa diterima hoaksnya, sehingga melawan dengan penuh kedendaman. Ketiga, dia mengingatkan jaksa bahwa cara berpikir jaksa banyak tak mengerti hukum, dianggap dungu, jadi kedunguan itu jangan diikuti," sambung Eggi.Baca juga: Rocky Gerung Jadi Saksi Ahli Sidang Bambang Tri Penggugat Ijazah Palsu JokowiEggi mengatakan jaksa juga tidak bisa membuktikan dakwaannya karena tak bisa menunjukkan ijazah asli Presiden Jokowi. Selain itu, dari 22 saksi yang dihadirkan jaksa dianggap tak pernah melihat ijazah asli Jokowi.  "Dalam perspektif lanjutan sidang, dalam Pasal 143 KUHP menerangkan dakwaan jaksa harus cermat, lengkap, dan jelas. Kalau tiga unsur ini tidak masuk, maka majelis hakim dapat membatalkan, batal demi hukum, harusnya selesai," jelas Eggi.           Penjelasan JaksaSementara itu jaksa penuntut umum (JPU) dalam kasus tersebut, Apriyanto Kurniawan mengatakan Rocky Gerung memberikan keterangan sesuai keilmuannya. Soal tudingan jaksa tak bisa membuktikan dakwaannya, Apriyanto menyerahkan hal itu akan diputuskan majelis hakim."Mengenai subtansi hukum, apa yang diutarakan hak mereka. hakim memiliki kesimpulan sendiri. Nanti kita lihat saja, apakah kami bisa membuktikan dakwaannya, atau para terdakwa dinyatakan bersalah, atau malah dibebaskan," kata Apriyanto.Baca juga: Didakwa Penistaan Agama, Bambang Tri Akan Bawa Saksi soal Ijazah JokowiApriyanto memastikan akan berusaha membuktikan dakwaannya terhadap Bambang Tri Mulyono dan Gus Nur tersebut. Sebab masih ada tahap pemeriksaan terdakwa, dan tuntutan."Bagi kami keterangan saksi ahli, dan saksi fakta dari kami sudah cukup. Kami punya fotocopy lengkap ijazah SD, SMP, SMA terlegalisir (Jokowi). Kami yakin bisa membuktikan perkara ini," jelas dia.Selengkapnya di halaman berikut.    Halaman                      1                                      2                                   Selanjutnya       rocky gerung bambang tri mulyono ujaran kebencian uu ite gugatan ijazah palsu jokowi ijazah palsu jokowi hukrim jateng pn solo


Jakarta -  Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD) Paramadina menyebut pemerintah hingga akademisi harus berkolaborasi menangkal ujaran kebencian jelang Pemilu 2024. Menurutnya, upaya mencegah penyebaran ujaran kebencian harus dilakukan bersama."Saya harap ini menjadi gerakan bersama ya, menghalau hasutan kebencian itu, negara, masyarakat sipil dan juga kampus itu berkolaborasi," kata peneliti PUSAD Paramadina, Husni Mubarok, Kamis (2/3/2023).Hal itu disampaikan dalam diskusi bertema 'Menangkal Ujaran Kebencian Dalam Pemilu 2024' di Universitas Paramadina, Jakarta Selatan.                        Husni mengatakan kampus dapat berpartisipasi menjadi tuan rumah debat kandidat agar masyarakat dapat mengetahui program para kandidat calon legislatif tersebut. Dia menuturkan kampus juga tak seharusnya menolak undangan di media massa untuk menyampaikan gagasan terkait pemilu.Baca juga: Setara Minta Polri Intensifkan Pemantauan Ujaran Kebencian Jelang Pemilu"Saya kira sebagaimana di pemilu Amerika ya, kampus bisa menjadi tuan rumah debat kandidat, sehingga kampus bisa bertanya kepada para kandidat, pertanyaan-pertanyaan program mereka itu apa, jadi kampus yang memaksa mereka berbicara mengenai program," ujar Husni.           "Kampus juga harus banyak bersuara di media massa, jadi kampus jangan nggak mau kalau diundang oleh media massa untuk bicara," imbuhnya.Dia mengatakan keberadaan tim sukses bayangan yang kerap menyebarkan konten ujaran kebencian melalui akun anonim di media sosial (medsos) juga perlu diwaspadai. Dia menyebut tim sukses bayangan berbeda dengan relawan yang memiliki identitas keanggotaan resmi dan terdaftar sebagai pendukung seorang caleg tertentu."(Tim sukses bayangan) Sangat diwaspadai, dan merekalah yang justru bisa dengan gampang menyebarkan politik identitas dan kemudian ketika dikejar oleh polisi dia akan menghilang, adminnya hilang," ucapnya.Dia mengatakan kontra narasi dan narasi alternatif yang berorientasi pada kebijakan harus dibangun untuk menepis ujaran kebencian yang tak bisa dihindari di medsos. Dia menyebut gerakan membangun kontra narasi itu harus dilakukan bersama antara kampus, lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga gerakan sipil."Jadi ini bisa jadi tantangan buat kita untuk mempengaruhi narasi publik, supaya di publik itu narasinya tidak dikuasai oleh mereka yang menyebarkan ujaran kebencian melainkan lebih kepada narasi yang mempersatukan," tuturnya.Baca juga: Kominfo Tutup 1.321 Konten Hoaks Politik dan 11 Streaming TV RadikalSelain itu, Husni juga mengomentari surat edaran (SE) yang dikeluarkan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo terkait penanganan pelanggaran ujaran kebencian. Menurutnya, ketentuan dalam SE itu terlalu longgar dan luas."Kita punya SE ujaran kebencian yamg dikeluarkan oleh Kapolri untuk internal kepolisian tetapi sayangnya dalam pendefinisiannya, itu masih mencantumkan banyak hal. Jadi penghinaan masuk, pencemaran nama baik masuk, penistaan masuk, perbuatan tidak menyenangkan masuk," katanya.Menurutnya, jika merujuk Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik PBB (International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR), ada hal yang spesifik soal ujaran kebencian."Kalau merujuk ke ICCPR sebenernya tidak selonggar ini juga. Kalau ini terlalu longgar, sehingga pencemaran nama baik bisa disebut dikategorikan ke dalam hasutan kebencian atau ujaran kebencian, padahal sebetulnya itu tidak masuk," ujar Husni."Kemudian perbuatan tidak menyenangkan itu juga kan kadang-kadang bukan karena orang hasutan tapi baper aja, orang baper lalu melapor ke polisi dan itu masuk ke dalam ujaran kebencian, itu bahaya karena bisa masuk pasal karet yang bisa digunakan oleh siapa saja, termasuk oleh aparat atau pejabat," tambahnya.Platform Medsos Perlu TerlibatSementara itu, Direktur Pusat Studi Media dan Demokrasi LP3ES, Wijayanto, menilai narasi ujaran kebencian merupakan sebuah virus dalam Pemilu mendatang. Dia menyebut moderasi konten di berbagai platform digital perlu dilakukan."Saya melihat minimnya transparansi perusahaan media sosial terkait kebijakan mereka dalam moderasi konten. Dialog yang bermakna baru mungkin terjadi jika, pertama, platform digital punya kemauan yang genuine dan terbuka terkait algoritma mereka, termasuk transparan dalam engineering yang mereka lakukan. Tidak hanya mengirim PR tapi juga engineer atau programmer di belakang platform," kata Wijayanto.Lihat juga Video 'Ancaman Serangan Siber di RI Diprediksi Akan Meningkat, Ini Sebabnya': [Gambas:Video 20detik]Simak berita selengkapnya di halaman selanjutnya.    Halaman                  1                              2                           Selanjutnya       pemilu 2024 pilpres 2024 ujaran kebencian hate speech hoax media sosial


New Delhi -  Video pidato bernada ujaran kebencian dari seorang anggota legislatif daerah Telangana di India, T Raja Singh, viral di media sosial. Dalam pidatonya di Latur itu, Singh disebut secara terang-terangan menyerukan tindak kekerasan terhadap warga Muslim.Video pidato provokatif Singh itu diposting oleh akun Twitter milik Hindutva Watch, yang merupakan organisasi inisiatif penelitian untuk memantau laporan serangan terhadap anggota minoritas keagamaan di India. Video itu diposting oleh Hindutva Watch pada Senin (20/2) waktu setempat."Pemimpin sayap kanan Hindu dan legislator Telangana T Raja Singh menyampaikan pidato kebencian dan memberikan seruan eksplisit untuk tindak kekerasan dan pembunuhan Muslim dalam acara yang dihadiri ribuan orang yang memperingati hari kelahiran Raja Hindi Shivaji Maharaj," demikian narasi yang dituliskan Hindutva Watch dalam postingannya itu.                        [Gambas:Twitter]           Video pidato Singh itu viral dan telah ditonton sebanyak 42 ribu kali sejauh ini. Hindutva Watch menyebut pidato itu disampaikan Singh di Latur, Maharasthtra.Baca juga: Hidupkan Lagi Kejayaan, Air India Borong 250 Pesawat AirbusBelum ada tanggapan resmi dari Kepolisian India soal pidato kontroversial Singh di Latur tersebut.Namun, diketahui bahwa pidato bernada ujaran kebencian semacam itu bukan yang pertama kali disampaikan oleh Singh, yang kini dinonaktifkan dari Partai Bharatiya Janata Party (BJP) yang berkuasa di India.Tiga pekan lalu, atau pada 29 Januari, Singh menyampaikan pidato senada dalam sebuah acara bernama Hindu Janakrosh Morcha di Mumbai. Acara itu, menurut media lokal India The Wire, digelar oleh kelompok Hindu radikal bernama Sakal Hindu Samaj.Singh dalam pidatonya pada saat itu, seperti dilansir The Indian Express dan The News Minute, melontarkan beberapa pernyataan yang menghina umat Muslim dan meminta warga Hindu untuk memboikot para pedagang Muslim.Simak berita selengkapnya di halaman selanjutnya.Saksikan juga 'Jokowi Ingatkan OJK agar Kasus Adani Group Tak Terjadi di Indonesia':[Gambas:Video 20detik]    Halaman                  1                              2                           Selanjutnya       india politisi india raja singh ujaran kebencian


Bandung - Seorang Warga Pangandaran, Jawa Barat harus berurusan dengan polisi. Celotehannya di Facebook harus ia pertanggungjawabkan karena telah membuat tindakan yang menjurus ke dugaan ujaran kebencian.Semuanya bermula saat warga dengan akun Facebook Rendy Jr itu membagikan tulisan di Facebook pada Senin (13/2/2023). Ia menulis caption di unggahannya berupa 'Jurig na gs tingulanggrang tah khade parapatan cikembulan jurigg wungkul' (hantunya sudah ada di perempatan Cikembulan hantu aja).Baca juga: Viral Warga Pangandaran Sebut 'Polisi Jurig'Usut punya usut, cacian warga Pangandaran tersebut bermula dari kekesalannya terhadap polisi yang sedang melakukan operasi keselamatan di Jalan Raya Pangandaran, tepatnya di Blok Cikembulan, Pangandaran. Namun masalahnya, ia juga turut menyertakan foto saat operasi tersebut sedang berlangsung.                        Karena ulahnya itu, warga dengan nama akun Facebook Rendy Jr tersebut harus berurusan dengan polisi. Ia lalu diamankan untuk dimintai pertanggungjawaban atas cuitannya di media sosial."Kami sudah tangkap netizen yang diduga memberikan ujaran kebencian kepada polisi pada Selasa (14/2) malam, di kediamannya Sukaresik, Sidamulih," ucap Kasat Reskrim Polres Pangandaran AKP Luhut Sitorus saat dihubungi detikJabar, Kamis (16/2/2023).           Luhut menjelaskan, pemilik akun Facebook Rendy.Jr itu bernama asli Yudi (36). Ia merupakan warga Sukaresik, Sidamulih, Pangandaran. Yudi mengakui dirinya update status ujaran kebencian kepada polisi. Alasannya karena Operasi Lodaya Keselamatan dianggap menghalangi pengendara yang lewat."Dia sudah klarifikasi dan menyampaikan permintaan maaf kepada pihak kepolisian," ujarnya.Luhut mengatakan Yudi masih diperiksa dan akan tetap ditindaklanjuti karena dianggap memberikan ujaran kebencian. Namun yang bersangkutan tidak ditahan. "Saat ini Yudi dikembalikan dulu ke rumahnya, tapi masih akan kami proses," ungkapnya.Yudi dikenakan UU ITE Pasal 28 Ayat 2 tentang Ujaran Kebencian dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Sementara itu, belakangan diketahui, ujaran kebencian yang dilancarkan Yudi ternyata bukan hanya sekali. "Dia sudah dua kali update ujaran kebencian di akun miliknya yang sama," pungkas Luhut.Cacian 'Polisi Jurig' Warga Pangandaran Berujung Permohonan MaafSeorang Warga Pangandaran, Jawa Barat harus berurusan dengan polisi. Celotehannya di Facebook harus ia pertanggungjawabkan karena telah membuat tindakan yang menjurus ke dugaan ujaran kebencian.Semuanya bermula saat warga dengan akun Facebook Rendy Jr itu membagikan tulisan di Facebook pada Senin (13/2/2023). Ia menulis caption di unggahannya berupa 'Jurig na gs tingulanggrang tah khade parapatan cikembulan jurigg wungkul' (hantunya sudah ada di perempatan Cikembulan hantu aja).Usut punya usut, cacian warga Pangandaran tersebut bermula dari kekesalannya terhadap polisi yang sedang melakukan operasi keselamatan di Jalan Raya Pangandaran, tepatnya di Blok Cikembulan, Pangandaran. Namun masalahnya, ia juga turut menyertakan foto saat operasi tersebut sedang berlangsung.Karena ulahnya itu, warga dengan nama akun Facebook Rendy Jr tersebut harus berurusan dengan polisi. Ia lalu diamankan untuk dimintai pertanggungjawaban atas cuitannya di media sosial."Kami sudah tangkap netizen yang diduga memberikan ujaran kebencian kepada polisi pada Selasa (14/2) malam, di kediamannya Sukaresik, Sidamulih," ucap Kasat Reskrim Polres Pangandaran AKP Luhut Sitorus saat dihubungi detikJabar, Kamis (16/2/2023).Luhut menjelaskan, pemilik akun Facebook Rendy.Jr itu bernama asli Yudi (36). Ia merupakan warga Sukaresik, Sidamulih, Pangandaran. Yudi mengakui dirinya update status ujaran kebencian kepada polisi. Alasannya karena Operasi Lodaya Keselamatan dianggap menghalangi pengendara yang lewat."Dia sudah klarifikasi dan menyampaikan permintaan maaf kepada pihak kepolisian," ujarnya.Baca juga: Jalan Tragis Wanita PNS Bandung Dimutilasi Kekasih GelapLuhut mengatakan Yudi masih diperiksa dan akan tetap ditindaklanjuti karena dianggap memberikan ujaran kebencian. Namun yang bersangkutan tidak ditahan. "Saat ini Yudi dikembalikan dulu ke rumahnya, tapi masih akan kami proses," ungkapnya.Yudi dikenakan UU ITE Pasal 28 Ayat 2 tentang Ujaran Kebencian dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Sementara itu, belakangan diketahui, ujaran kebencian yang dilancarkan Yudi ternyata bukan hanya sekali. "Dia sudah dua kali update ujaran kebencian di akun miliknya yang sama," pungkas Luhut. (ral/mso)   ujaran kebencian media sosial bandung round-up detikjabar kriminal jabar


Bekasi - Seorang pria berinisial MS (27) membuat konten video TikTok yang memuat penghinaan terhadap institusi Polri di depan Polsek Tambun. Pria itu langsung diringkus polisi.Seperti dilihat pada Senin (13/2/2023), MS membuat video ujaran kebencian terhadap polisi persis di depan gedung Polsek Tambun. MS terlihat mengenakan kaus berwarna biru sambil mengisap rokok."Polisi b*****t kalau ngomong diayak, emang lu doang yang punya mulut," kata MS dalam video viral.                        Baca juga: Pemuda Pengumpat Jokowi di Lamongan Ternyata ODGJKasi Humas Polres Bekasi AKP Hotma Sitompul angkat bicara. Hotma membenarkan pelaku sudah diamankan."Saya membenarkan aja ya pelaku sudah diamankan," jelas Hotma kepada detikcom, Senin (13/2/2023).           Pelaku Diduga ODGJMenurut keterangan tetangga dan keluarga, ucap Hotma, pelaku mengalami depresi. Bahkan, tambah Hotma, pelaku disebut sebagai orang dengan gangguan jiwa (ODGJ)."Kalau memang tetangganya kan ngomong (depresi). ODGJ malah," ucap Hotma.Saat ini, polisi belum menetapkan status pelaku dan belum ditahan. Hotma menyebut pelaku masih akan diperiksa kejiwaannya."(Pelaku) mau diperiksa kejiwaan ke rumah sakit," lanjutnya.Baca juga: Pemuda Lamongan Viral Hina Jokowi Lewat Lagu Ditangkap Polisi!Hotma menambahkan dulu pelaku berjualan martabak crepes. Karena diduga mengalami gangguan kejiwaan, pelaku lalu berhenti berjualan."Cuma akhir-akhir ini karena ada gangguan (kejiwaan) itu, dia sering di rumah sendiri. Bahkan keluarganya nggak tahu kalau dia ngunggah video itu," lanjutnya.Hotma menyebut kakak pelaku telah dipanggil ke Polsek Tambun untuk dimintai keterangan. Mereka berdua telah memberikan klarifikasi dan meminta maaf."Iya minta maaf," pungkas Hotma.Dilihat detikcom, akun TikTok milik MS juga memposting video klarifikasi. Dalam video tersebut, terlihat MS bersama kakaknya, Sutadi.Sutadi meminta maaf atas kelakuan adiknya itu. Ia menyebut adiknya mengalami depresi berat."Saya Muhammad Sutadi, yang mewakili adik saya MS, meminta maaf atas perkataan adik saya di akun TikTok," kata Sutadi.Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Sutadi menyebut adiknya berdagang burung. Selain itu, MS berjualan crepes."Adik saya mengatakan hal itu karena mengalami depresi tinggi," jelas Sutadi.Simak juga 'Awet Muda Tanpa Punya Anak, Apa Iya?':[Gambas:Video 20detik] (isa/mei)   bekasi jabodetabek tiktok ujaran kebencian penghinaan polri


Solo -  Terdakwa kasus penistaan agama dan ujaran kebencian Sugi Nur Rahardja (Gus Nur) bercerita soal kehidupannya di penjara. Awalnya dia ditahan di Bareskrim Polri, lalu dipindahkan ke Polda Jateng dan kini di Solo selama persidangannya. Dia sudah dipenjara lebih dari 2 bulan.Saat istirahat persidangannya di Pengadilan Negeri (PN) Solo, Selasa (31/1), Gus Nur memberikan pernyataan yang kemudian beredar di media sosial.Dalam video pernyataan itu, Gus Nur mengaku dizalimi karena saat ditahan di rutan Polda Jateng dia tidak dapat menelepon anak istri selama 12 hari. Dia juga mengaku sempat dipindahkan ke sel tahanan yang sempit sehingga tidak bisa selonjor.                        Mengaku tak kuat, Sugi lalu meminta dipindahkan ke sel lain karena tak tahan bau pesing dan agar bisa leluasa salat berjamaah.Baca juga: Terbongkarnya Ancaman Ferry Irawan Sebar Video Privat Venna Melinda"Saya kemudian dipindah ke kamar yang tidak dikunci, tapi bayar saya. Bayar Rp 100 ribu tiap hari ke kepala kamar, bukan petugas (polisi). Gak tahu uangnya lari kemana. Bayar saya, untuk supaya bisa salat. Zalim gak itu," katanya Gus Nur dalam video tersebut.           Setelah dipindah ke sel baru, Sugi mengaku bisa salat dan sering ditunjuk menjadi khatib. "Masak khatib dijadikan tersangka penistaan agama," imbuh dia dalam video itu.Menanggapi pernyataan Sugi di video tersebut, Kabid Humas Polda Jateng Kombes Iqbal Alqudusy mengatakan Sugi mendapat perlakuan dan hak yang sama dengan tahanan lain selama ditahan di Rutan Polda Jateng, termasuk dalam urusan ibadah."Itu cuma mengada-ada. Sudah dilakukan kroscek termasuk pemeriksaan CCTV terkait saudara Sugi Nur Raharja selama ditahan di rutan Polda Jateng. Sama sekali dia tidak dipersulit termasuk urusan ibadah. Perlakuannya sesuai SOP, sama dengan tahanan lain," kata Kombes Iqbal dalam keterangan resminya yang diterima detikJateng, Jumat (3/2/2023).Baca juga: Terdakwa Kasus Penistaan Agama Bambang Tri-Gus Nur Dipindah ke Rutan SoloUntuk diketahui, Gus Nur dititipkan di Rutan Polda Jateng oleh Polresta Surakarta sejak 29 November hingga 19 Desember 2022. Dia ditahan bersama Bambang Tri Mulyono yang juga terdakwa kasus penistaan agama dan ujaran kebencian.Iqbal mengatakan, Sugi dan Bambang pernah berada dalam satu sel yang sama.Selengkapnya di halaman selanjutnya.    Halaman                      1                                      2                                   Selanjutnya       solo berita jateng hukrim jateng gus nur penistaan agama ujaran kebencian polda jateng


Jakarta - Setara Institute mengungkap adanya potensi politisasi identitas menjelang Pemilu 2024. Menurut Setara Institute, hal itu dapat memperburuk Kondisi Kebebasan/Berkeyakinan (KBB) di tahun ini."Potensi politisasi identitas menjelang Pemilu 2024 dapat memperburuk KBB, terutama dalam bentuk persekusi terhadap kelompok-kelompok minoritas dan menguatnya kehendak politik penyeragaman atas nama agama dan moralitas," kata Wakil Ketua Setara Institute Coki Bonar, di Hotel Ashley, Jakarta Pusat, Selasa (31/1/2023).Baca juga: Setara: Pelanggaran Kebebasan Beragama Paling Banyak di Jatim, Jabar, DKIKarena itu, Setara Institute pun meminta Polri untuk mengintensifkan pemantauan tindakan ujaran kebencian dan hoaks jelang Pemilu 2024. Sebab, hal itu dinilainya sering menjadi sarana untuk memperkusi kelompok minoritas.                        "Polri agar mengintensifkan pemantauan tindakan ujaran kebencian dan hoaks, yang sering menjadi sarana untuk mempersekusi kelompok minoritas, terutama menjelang pemilu, dengan pendekatan dialogis dan preventif, sehingga tidak menimbulkan pelanggaran HAM baru pada kebebasan berpendapat dan berekspresi," tuturnya.Setara Institute juga memberikan sejumlah rekomendasi lain agar kebebasan beragama di Indonesia tidak meningkat. Salah satunya, meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperkuat kepemimpinan toleransi.           "Presiden Joko Widodo memperkuat kepemimpinan toleransi dan mengakselerasi kebijakan tata kelola inklusif untuk memunculkan gerak pemerintahan yang masif dari pusat hingga daerah guna mengatasi permasalahan-permasalahan KBB secara efektif, termasuk gangguan tempat ibadah. Pernyataan Presiden Joko Widodo pada tanggal pada tanggal 17 Januari 2023 yang menegaskan kebebasan beragama/berkeyakinan (KBB) semua pemeluk agama/kepercayaan dijamin dalam Konstitusi harus ditindaklanjuti dengan kebijakan dan tata kelola konkret, sehingga memastikan seluruh jajarannya dapat menegakkan jaminan KBB dalam Kontitusi tersebut, termasuk memastikan kepala daerah patuh pada Konstitusi," papar Coki.Baca juga: Setara: Pelanggaran Kebebasan Beragama 2022 Meningkat Dibanding Tahun LaluSelain itu, Setara Institute juga meminta pemerintah pusat dan daerah mengefektifkan penanganan kebijakan diskriminatif yang sering menjadi justifikasi bagi kelompok tertentu untuk mempersekusi minoritas. Menteri Agama dan Mendagri juga diminta mengkaji ulang PBM No 8 dan 9 Tahun 2006 tentang pendirian rumah ibadah."Menteri Agama meninjau ulang desain dan kinerja Program Moderasi Beragama, yang saat ini telah diinstitusionalisasikan dengan pembentukan badan khusus, sehingga di lapangan tidak menimbulkan dan memicu konflik baru antarsesama agama dan antarsesama anak bangsa. Menteri Dalam Negeri memastikan pengarusutamaan inclusive governance bagi pemerintahan daerah, dengan menerbitkan kebijakan khusus tata kelola yang inklusif dalam mengelola kemajemukan republik," ujar dia.Untuk diketahui, Setara Institute mencatat adanya 175 peristiwa dengan 333 tindakan pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan di Indonesia selama tahun 2022. Pelanggaran itu paling banyak ditemukan di Jawa Timur, Jawa Barat, dan disusul DKI Jakarta.Pelanggaran KBB oleh aktor negara paling banyak dilakukan oleh pemerintah daerah (47 tindakan), kepolisian (23 tindakan), Satpol PP (17 tindakan), institusi pendidikan negeri (14 tindakan), Forkopimda (7 tindakan). Sedangkan pelanggaran KBB oleh aktor non-negara paling banyak dilakukan oleh warga (94 tindakan), individu (30 tindakan), ormas keagamaan (16 tindakan), MUI (16 tindakan), dan Forum Kerukunan Umat Beragama/FKUB (10 tindakan).Lihat juga video 'Mahfud-Bamsoet Bahas Persiapan Pemilu di 4 Provinsi Baru Papua': [Gambas:Video 20detik] (mae/mae)   setara institute ujaran kebencian kebebasan beragama polri pemilu pemilu 2024


Medan - PDIP berencana melaporkan akun TikTok @dandy_tarigan_ dan @idamanmamakmu022 ke Polda Sumatera Utara (Sumut) karena menghina Ketua Umum (Ketum) PDIP, Megawati Soekarnoputri. Ketua DPC PDIP Medan, Hasyim pun minta polisi menindak tegas pemilik akun tersebut.Awalnya Hasyim mengatakan yang melaporkan akun tersebut adalah Biro Kantor Hukum Advokasi Rakyat selaku badan hukum DPC PDIP Medan."Sudah koordinasi dengan saya, yang akan melaporkan itu Biro Kantor Hukum Advokasi Rakyat sebagai badan hukumnya DPC (PDIP Medan)," kata Hasyim kepada detikSumut, Selasa (17/1/2023).                        Hasyim yang juga Ketua DPRD Medan ini menjelaskan, pelaporan tersebut dilakukan setelah mereka mengkaji konten di akun TikTok itu. Dalam kajiannya, mereka menemukan adanya delik penghinaan dan pencemaran nama baik terhadap Ketum PDIP tersebut."Sudah mereka pelajari terkait dengan postingan di TikTok, hasilnya ditemukan sudah termasuk kategori penghinaan, pencemaran nama baik, jadi ini harus kita laporkan," jelasnya.           Menurutnya Megawati sebagai Presiden kelima Indonesia dan juga tokoh nasional harus dijaga. Sebab jika tidak dilaporkan dan ditindaklanjuti, Hasyim takut akan menimbulkan kemarahan dari kader partai maupun rakyat Indonesia."Ini kan seorang tokoh nasional, presiden kelima Indonesia, ini semua kan harus dijaga, apalagi Ibu Mega kan Ketum PDIP, itu kan simbol partai. Ini bisa menimbulkan kemarahan di kader partai, simpatisan, termasuk rakyat Indonesia, karena ini kan menyangkut dengan Presiden kelima, tokoh nasional," ujarnya.Baca juga: Megawati Sebut Jokowi Tanpa PDIP 'Kasihan Dah', Relawan: Jokowi Dipilih Rakyat!Dia meminta Polda Sumut untuk menindaklanjuti laporan dan menindak tegas pemilik akun tersebut. Hal itu guna memberikan efek jera kepada pelaku atau siapapun agar kejadian serupa tidak terulang lagi."Kita minta ditindaklanjuti dan diminta tegas, sehingga ada efek jera, ke depannya tidak ada lagi yang melakukan hal-hal yang sama," tutupnya.Sebelumnya, kader PDIP Kota Medan akan melaporkan sebuah akun TikTok ke Polda Sumut hari ini. Pemilik akun itu melakukan penghinaan terhadap Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri."Kami akan melaporkan adanya video akun TikTok yang kami lihat yang dilakukan oleh pelaku bernama @dandy_tarigan_ kemudian diubah menjadi @idamanmamakmu022," kata Wakil Ketua DPC PDIP Kota Medan Bidang Hukum, Tumpal Napitupulu, Selasa (17/1/2023).Tumpal mengatakan dalam video itu, terlihat pemiliknya membuat video split yang kemudian melakukan penghinaan terhadap Megawati Soekarnoputri."Videonya dia membuat split video yang melakukan penghinaan, penistaan kepada Ibu Megawati Soekarnoputri dengan kata kata yang tidak pantas diucapkan," ujar Tumpal.Baca juga: Kader PDIP Medan Akan Polisikan Akun TikTok yang Hina Megawati Simak Video "Momen Alan Walker ke Medan Temui Guru Musik yang Viral di Medsos" [Gambas:Video 20detik] (nkm/nkm)   medan pdip pdip laporkan penghina megawati tiktoker hina megawati tiktoker hina megawati ujaran kebencian uu ite