Partai Demokrat (PD) disebut merasa dikhianati usai Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar dideklarasikan sebagai calon wakil presiden (cawapres) Anies Baswedan di Surabaya pada Sabtu (2/9) lalu. Padahal, sebelumnya Demokrat sudah berkomitmen dengan Koalisi Perubahan.

Meski begitu, Pengamat politik, Adi Prayitno memandang Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tak menunjukkan sikap kekecewaanya pada publik. AHY justru dipandang menujukkan sikap kedewasaannya dalam berpolitik.

"Jadi, sekalipun sangat terlihat marah, kecewa, tidak move on karena di PHP jadi Cawapresnya Anies, tapi AHY tidak menghujat, tidak marah dan tidak menunjukkan sikap emosionalnya kepada publik. Meski pada saat yang bersamaan kader-kader Demokrat hampir setiap saat menyerang NasDem dan Anies, bahkan sampai sekarang. AHY-nya tidak, tapi yang lain terus menyerang," ungkap Adi dalam keterangannya, Selasa (5/9/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Selain itu, Adi menilai AHY mulai bergerak dengan menindaklanjuti diplomasi politiknya dengan Partai PDI Perjuangan. Sebab, dalam beberapa waktu lalu AHY sempat melakukan pertemuan Ketua DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani.

"Yang pasti publik ini menilai kok ini seperti tanda-tanda bahwa AHY sudah mulai menseriusi komunikasi politik dengan PDIP untuk memfollow up pertemuan beberapa waktu yang lalu dengan Puan Maharani," kata Adi.

Adi berpendapat hal ini sebagai kode serius bagi Partai Demokrat untuk merapat ke PDI Perjuangan. Sebab, AHY kerap mengutip nama Soekarno mengenai etika politik yang menjadi rujukan Presiden Pertama RI Soekarno saat memberikan pernyataan usai memimpin rapat pleno pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat di kantor DPP Partai Demokrat di Jalan Proklamasi, Jakarta, Senin (4/9) lalu.

"Karena hampir tidak pernah AHY dalam pidatonya mengutip Bung Karno, bagaimana sekarang tiba-tiba mengutip, itu menunjukkan bahwa ini dinilai sebagai kode sangat mungkin AHY berusaha untuk menseriusi komunikasi politiknya dengan PDIP," pungkas Adi.

Simak Video 'AHY Siap Move On dan Bocoran Koalisi Pilihan Demokrat':

[Gambas:Video 20detik]


Elite PKB Syaiful Huda menjanjikan BBM gratis jika partainya dan ketua umum Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menjadi pemenang di 2024. Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily menyebut janji itu sangat tidak realistis.

"Sangat tidak realistis. Jangan mudah menjanjikan sesuatu tapi tidak realistis lah. Itu namanya janji palsu," kata Ace saat dikonfirmasi, Selasa (5/9/2023).

Ace menegaskan subsidi yang baik yakni diarahkan kepada hal-hal produktif. Ace mengatakan pemerintah saat ini sudah mengarah untuk memberikan subsidi kepada sesuatu yang produktif dan tepat sasaran.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Seharusnya subsidi itu diberikan pada hal-hal yang produktif. Kita sudah berusaha untuk mengurangi subsidi BBM karena ingin subsidinya dialihkan kepada hal-hal yang produktif dan tepat sasaran," kata Ace.

Video janji Syaiful Huda beredar di media sosial Twitter, kini X. Dengan kemeja putih dan berpeci, Huda berteriak menyampaikan kebijakan apabila Cak Imin menang di 2024.

"Kalau Gus Muhaimin dan PKB menang, semua yang punya sepeda motor, BBM yang kita subsidi, gratis, tanpa biaya. Gus Muhaimin memberikan program, siapa pun yang hamil yang ada di bumi Indonesia ini, akan diberikan tunjangan selama hamil," ujar Huda dalam video itu.

Syaiful Huda kemudian memberikan penjelasan terkait janji BBM itu. Huda menyebut subsidi BBM masih mengalami kebocoran ke korporasi. Dia berharap dapat menutup kebocoran itu agar secara khusus dapat diperuntukkan pada masyarakat pemilik sepeda motor.

"Kita sudah melakukan kajian kalau semua di-segmented-kan misal semua pemilik motor akan mendapat subsidi lebih besar dan akhirnya harganya lebih murah, ketimbang, selama ini kan subsidi BBM kita yang mestinya untuk yang tidak mampu, pemilik sepeda motor, itu kan dinikmati oleh korporasi," kata Huda.

"Kita bayangkan kebocoran ini bisa kita tutup dengan cara ditambahkan segmented untuk, misalnya, para pemilik sepeda motor dan angkutan umum," imbuhnya.

Simak juga Video 'Pernyataan PKS, Masih Punya Harapan Demokrat Kembali ke Koalisi':

[Gambas:Video 20detik]


Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian buka suara soal jadwal Pilkada 2024 dimajukan. Tito mengatakan selama usulan itu rasional dan penyelenggara Pemilu dapat melaksanakan, maka tidak ada masalah.

Mulanya, Tito menjelaskan jika ide tersebut muncul hasil dari diskusi parpol, pengamat, hingga pemerintah. Tito mengatakan Pilkada serentak di semua daerah ini pertama kali terjadi.

"Yang sebelum ini, kita lihat misalnya Pak Jokowi dilantik Oktober 2014. 2017 ada Pilkada 101, setelah itu ada lagi Pilkada 2018, ada bupati, gubernur baru di tengah-tengah dengan membuat rencana pembangunan 5 tahun yang mereka sendiri. Akibatnya nggak sinkron, di lapangan ada yang bangun dermaga, di daerahnya nggak membangun jalanan," kata Tito di Kemendagri, Jakarta Pusat, Selasa (5/9/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Tito mengatakan jika Pilkada digelar 27 November 2024, maka pelantikan para kepala daerah terpilih sulit untuk digelar 1 Januari 2025. Sebab, kata dia, butuh waktu sekitar 3 bulan untuk menyelesaikan sengketa Pilkada.

Dia mengatakan jarak pelantikan kepala daerah dengan presiden akan semakin jauh. Selain itu, katanya, kepala daerah harus segera diisi pejabat definitif.

"Pengalaman kita, ada sengketa, ada proses di KPU. Paling tidak sebagian selesai itu 3 bulan. Kalau mau 3 bulan, kalau dimundurkan maka akan makin jauh jarak pelantikan presiden dengan kepala daerah," jelasnya.

Karena permasalahan itu, kata Tito, muncul usulan Pilkada dimajukan. Dia menyebut jika ingin menggelar pelantikan 1 Januari 2025, maka September merupakan waktu yang tepat untuk Pilkada.

"Kalau mau dekat justru idenya, dari teman-teman loh ya, dari teman-teman parpol, dari pengamat, justru dimajukan. Dimajukan ke tiga bulan dari 1 Januari. Dihitung lah Desember, November, Oktober, September lah the right time. September itu waktu yang dianggap cocok," ucapnya.

Dia mengatakan usulan itu telah didiskusikan dengan KPU selaku penyelenggara Pemilu. Menurut dia, KPU menyampaikan jika skenario Pilkada dimajukan dapat diatur.

"Jadi idenya teman-tema dari kita ngobrol-ngobrol ke September. Nah, September kita diskusikan dengan KPU, KPU mengatakan ini skenario bisa dilakukan tahapannya bisa diatur," jelas dia.

Tito mengatakan Kemendagri tidak masalah dengan usulan tersebut. Dia mengatakan selama KPU siap melaksanakannya dan usulan itu rasional, maka tidak ada salahnya untuk dilakukan.

"Di mana posisi Kemendagri? Kami lihat itu cukup rasional sepanjang KPU siap untuk mengerjakan mereka merasa mampu, why not di bulan September? Dan kemudian akhir Desember selesai," ucap dia.

"Ketika 31 Desember seluruh kepala daerah hasil Pilkada 2020 mereka selesai, maka 1 Januari sudah diisi pejabat definitif hasil Pilkada 2024," imbuhnya.

Usulan Pilkada 2024 dimajukan sempat disampaikan Ketua KPU Hasyim Asyari. Dia mengusulkan Pilkada digelar September 2024. Hal ini diungkapkan dalam diskusi bertajuk 'Menyongsong Pemilu 2024: Kesiapan, Antisipasi dan Proyeksi'.

"Mungkin nanti KPU akan mengajukan usulan itu satu saja, untuk pemungutan suara Pilkada maju jadi September 2024," ujar Hasyim dalam diskusi yang disiarkan melalui kanal YouTube BRIN Indonesia, Kamis (25/8/2022).

Dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada pasal 101, pemungutan suara dijadwalkan pada November 2024. Hasyim menilai keserentakan waktu pemungutan suara saja tak cukup, namun harus ada keserentakan pelantikan juga.


Juru bicara Anies Baswedan, Sudirman Said, menyebut Anies tak memiliki daya paksa terkait pilihannya dalam Pilpres 2024 yang berduet dengan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin. Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini menyoroti komunikasi Anies-Cak Imin.

"Ya, kan sebenarnya sesuatu itu yang paling penting dikomunikasikan, ini kan bukan wahyu dari langit bisa saja berubah. Tapi, yang perlu dibangun itu komunikasi yang bagus, saya kira dengan komunikasi itu semua kan bisa diatasi dengan baik," kata Jazuli kepada wartawan di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (5/9/2023).

Jazuli menyebut ketika komunikasi sudah dilakukan maka diskusi akan datang dari berbagai perspektif. Ia berharap baik Anies ataupun koalisi pendukung dapat memperbaiki komunikasi.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kalau itu disadari, ke depan sebaiknya tidak boleh terulang. Kita bangun trust lah, artinya kepercayaan ini tetap dibangun kalau kita sudah mengusung orang. Saya kira itu masalah teknis saja sebenernya sehingga poinnya tadi seperti yang sudah saya [katakan], tadi komunikasi itu dibangun, diperbaiki," ujarnya.

Jazuli merespons apakah PKS mengetahui saat Anies memilih Cak Imin sebagai cawapres. Ia bicara hal itu sebagai catatan, yang terpenting katanya, komunikasi diperbaiki.

"Ya kan kita kalau teman-teman begini ya. Sebelum ente menikah, ente bahas dua keluarga calon itu. Beda kalau 'besok kawin lu sama sih ini', kan beda kan?" ujar Jazuli.

"Tapi buat PKS karena lebih mengedepankan kepentingan bangsa dan negara dan kebersamaan, udahlah itu kita kasih catatan saja. Komunikasi ke depan diperbaiki. Gitu," lanjutnya.

Ia mengatakan partai tak bisa mengambil keputusan secara sepihak. Semua harus berdasarkan mekanisme yang berlaku.

"Setuju, tidak setuju, saya secara pribadi bisa mengatakan setuju tapi secara institusi harus melihat mekanisme, kan partai ini institusi bos, nggak boleh saya setuju 'eh teken' nggak boleh, ini kan bukan sistem yang baik kalau begitu," pungkasnya.

Sudirman Said sebelumnya memuji sikap Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang meminta kader Demokrat untuk move on dari bakal capres Anies. Sudirman mengatakan Anies tak memiliki daya untuk menentukan keputusan.

"Kita patut mengapresiasi sikap dan kematangan Mas AHY dalam menghadapi suasana yang tidak mudah ini. Sikap memaafkan dan mengajak seluruh kader untuk 'move on' memberi signal yang menunjukkan kedewasaan politik, baik dari Ketua Umum Mas AHY maupun seluruh jajaran Partai Demokrat," kata Sudirman dalam keterangannya, Senin (4/9).

Sudirman mengatakan baik Anies dan AHY merupakan sosok pemimpin muda yang mumpuni. Ia membantah adanya pengkhianatan antara kedua tokoh ini.

"Saya melihat kedua tokoh muda yang saya kenal baik, Mas AHY dan Mas Anies Baswedan adalah generasi baru pemimpin Indonesia yang cerdas, santun, visioner, dan tetap menjunjung etika dan integritas," kata Sudirman.

Lihat juga Video 'Pernyataan PKS, Masih Punya Harapan Demokrat Kembali ke Koalisi':

[Gambas:Video 20detik]

Halaman 1 2 Selanjutnya


Kesetiaan politik Cak Imin terhadap bakal calon presiden Prabowo Subianto selama membangun kohesivitas kongsi politik tampaknya mulai terisolasi dalam arena politik yang berkelindan dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) yang kini telah berubah menjadi Koalisi Indonesia Maju (KIM).

Sebelumnya, koalisi antara Partai Gerindra-PKB terjalin solid, sampai koalisi ini menciptakan pemahaman bersama dan pembentukan sekretariat bersama.

Alih-alih untuk memperkuat soliditas koalisi, justru secara kasat mata selama satu tahun lebih ini tidak ada kejelasan secara sikap politik, terutama dalam menentukan posisi cawapres. Padahal, dukungan yang diberikan oleh PKB tidaklah gratis, melainkan ada sesuatu hal, seperti bisa mengisi posisi cawapres yang bisa melaju bersama Prabowo.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Di tengah ketidakjelasan Cak Imin sebagai figur yang akan mendampingi Prabowo ini membuat sinyalemen kesetiaan politik PKB mulai melentur. Hal ini terafirmasi dari sikap politik PKB yang mulai permisif terhadap partai politik lainnya, misalnya, komunikasi atau pertemuan politik yang dilakukan oleh Muhaimin Iskandar yang bertemu dengan pimpinan partai politik.

Teranyar, Ketua Umum PKB ini juga bertemu dengan Ganjar Pranowo yang juga sebagai kader PDIP yang akan diusung pada Pemilu 2024 mendatang. Kabarnya, kasak-kusuk politik yang muncul dalam panggung depan politik ini yaitu akan beralihnya sikap politik PKB ke PDIP. Dalam hal ini, mendukung Ganjar.

Namun, secara realitas politik justru PKB akan menerima wacana menduetkan Anies Baswedan bersama Muhaimin. Pada dasarnya, eks Gubernur DKI Jakarta ini kandidat yang diusung oleh Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang terdiri atas Partai Nasdem, PKS, dan Partai Demokrat.

Pada saat yang sama, wacana politik seperti menduetkan Anies-Muhaimin ini juga ditengarai sebagai puncak dari konklusi politik PKB bersama KKIR yang di ambang friksi, karena telah bergabungnya Partai Golkar dan PAN sekaligus tidak terlibatnya Cak Imin dan PKB dalam memformulasikan identitas koalisi, yang semula KKIR menjadi Koalisi Indonesia Maju.

Berlabuhnya dukungan politik dari Partai Golkar dan PAN terhadap Prabowo tidak bisa dinafikan dari kedekatan kedua entitas politik ini. Partai Golkar, misalnya, memiliki kedekatan emosional dengan Prabowo, karena pernah terlibat sebagai kader partai berlambang pohon beringin ini.

Sedangkan, PAN sejak awal telah mendukung Prabowo dalam proses elektoral, terutama pada Pemilu 2014 dan Pemilu 2019. Dengan kata lain, kedua entitas politik ini memiliki privilese yang tidak dimiliki oleh partai politik lainnya, termasuk PKB.

Sehingga, PKB yang telah dipimpin oleh Cak Imin selama satu dasawarsa lebih ini memilih untuk menerima atau menduetkan pasangan Anies-Muhaimin.

Secara umum, Cak Imin tentunya sudah memiliki kalkulasi politik terkait akseptabilitasnya dalam menerima Partai Nasdem sebagai teman koalisi menjelang kompetisi politik pada Pemilu 2024.

Kematangan Cak Imin dalam menentukan dukungan politik perlu diapresiasi. Sebab, partai politik yang memiliki basis wilayah yang superior di Jawa Timur ini sangat pandai menampilkan orkestrasi dalam panggung politik, salah satu yang sudah terbukti saat Pemilu 2019 yang lalu.

Kalkulasi Politik

Secara faktual, dukungan politik Partai Golkar dan PAN terhadap Prabowo telah membawa implikasi politik terhadap PKB. Karena, semakin besar dukungan yang diberikan oleh partai politik kepada kandidat tertentu akan semakin memunculkan koalisi besar dan akan membuat sukar dalam mengambil keputusan politik karena perbedaan pemahaman, ideologi, maupun kepentingan politik.

Dalam Koalisi Indonesia Maju ini juga memiliki figur yang secara elektabiltas mentereng, misalnya, bisa saja Partai Golkar mendorong Ridwan Kamil untuk menempati posisi cawapres atau PAN yang bisa mengusung Erick Thohir.

Kedua partai politik ini secara sama-sama memiliki kans politik besar, terlebih jika PKB keluar dari kongsi politik. Hal ini akan semakin membuka struktur peluang politik Partai Golkar dan PAN lebih terbuka.

Dalam kaitan ini, baik Partai Golkar maupun PAN memiliki relasi politik yang baik dengan Prabowo atau bisa disebut juga memiliki privilese politik. Partai Golkar, misalnya, sudah sedari awal memiliki hubungan yang baik, terlebih Prabowo juga pernah menjadi kader di partai yang berlambang pohon beringin ini.

Jadi secara historis tidak bisa dinafikan relasi politik ini dan bagi Golkar sangat rasional mendukung Prabowo. Sedangkan, PAN juga memiliki relasi politik yang baik dengan Prabowo, karena sudah ikut mengawal Prabowo sejak kompetisi politik pada Pemilu 2014 dan Pemilu 2019.

Hal inilah yang membuat kedua partai ini berlabuh ke Prabowo dan ada kekuatan lainnya yang tidak bisa dinafikan di panggung belakang politik. Di samping itu, faktor ini yang tidak dimiliki oleh partai politik lainnya, termasuk PKB. Oleh karena itu, keberadaan Partai Golkar dan PAN dalam KKIR membawa implikasi politik terhadap PKB.

Hal ini terafirmasi dari komunikasi politik yang dilakukan oleh Cak Imin dengan para pimpinan partai politik lainnya. Dengan kata lain, PKB lebih permisif terhadap partai politik lainnya di tengah ketidakjelasan figur Cak Imin dalam posisinya sebagai kandidat bakal cawapres Prabowo.

Teranyar, misalnya, ia melakukan komunikasi atau pertemuan politik bersama Ganjar yang juga bakal capres dari PDIP. Namun, pertemuan ini tampaknya tidak mencapai titik kulminasi.

Pada saat yang sama, PKB mencoba mereformulasi koalisi yang sudah dibentuk dengan Partai Gerindra, terutama sejak transformasi identitas koalisi dari semula KKIR menjadi Koalisi Indonesia Maju. Sebab, kabarnya, Cak Imin dan PKB tidak dilibatkan dalam proses politik ini.

Dengan demikian, ia mencoba menerima tawaran politik baru dari Partai Nasdem yang akan menduetkan Anies-Muhaimin. Reformulasi politik koalisi yang dilakukan oleh PKB ini akan merubah konfigurasi politik yang sudah terbentuk.

Salah satu dimensi utama Cak Imin mencoba melakukan akseptabilitas ini beralasan. Pertama, kans politik Cak Imin jika bergabung dengan Koalisi Perubahan untuk Persatuan lebih inklusif. Karena, Partai Nasdem sebagai pengusung Anies memafhumi kondisi politik domestik, di mana stereotip yang melekat pada bakal capresnya cenderung menjadi diskursus publik.

Dengan demikian, untuk mengatasi situasi dan kondisi politik mutakhir, Partai Nasdem mencoba melirik PKB yang memiliki basis wilayah yang secara kultural dan ideologis juga dekat sekali dengan Nahdlatul Ulama (NU). Hal ini dilakukan untuk meredam kasak-kusuk politik terhadap Anies.

Tetapi, hal ini tidak mudah seperti membolak-balikkan tangan, melainkan harus lebih ekstra kembali dalam membangun komunikasi dengan para pengurus partai dan para kiai. Sebab, sebelumnya, Cak Imin sudah memperkenalkan Prabowo ke para pimpinan pondok pesantren.

Kedua, jika berlabuh dukungan politik ke Ganjar yang diusung oleh PDIP, Cak Imin melihat posisi tawar dirinya, karena dalam koalisi PDIP sudah ada Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang juga merepresentasikan atau memiliki afiliasi ke NU, terlebih PPP mencoba mendorong pasangan Ganjar-Sandiaga Uno.

Sementara itu, Partai Demokrat terkena imbas dari usulan wacana menduetkan Anies-Muhaimin, karena Partai Demokrat telah mengusulkan Agus Harimurti Yudhoyono untuk menjadi pendamping Anies.

Dalam hal ini, politik memang mencerminkan panggung dan arena politik yang penuh orkestrasi dan segala kemungkinan akan tersaji secara sistemik.

Imron Wasi Manager Riset dan Advokasi Publik Netfid Indonesia


Hakim konstitusi Suhartoyo meminta para pemohon men-challenge pendirian Mahkamah Konstitusi (MK) soal syarat pembatasan usia pejabat di UU. Para pemohon diminta memberikan argumen lebih kuat sehingga ada alasan MK menurunkan syarat usia capres/cawapres dari 40 tahun jadi 25 tahun.

Hal itu disampaikan Suhartoyo saat menasihati gugatan yang dilayangkan Melisa Mylitiachristi Tarandung. Melisa meminta usia 25 tahun sudah bisa jadi capres/cawapres.

"Selama ini, soal-soal penentuan usia itu, acapkali MK memberikan pandangan itu kewenangan pembuat UU. Tolong challenge itu. Apakah sekali ini boleh MK bergeser pendiriannya," kata Suhartoyo dalam sidang yang disiarkan di channel YouTube, Selasa (5/9/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Sedangkan hakim konstitusi Daniel menyebut dalil diskriminasi untuk mengurangi pembatasan usia capres/cawapres tidak tepat.

"Kalau dianggap diskriminasi, semestinya dihilangkan. Kalau 40 diubah jadi 25, diskriminasi nggak? Pasti diskriminasi juga," kata Daniel

Daniel meminta argumen pemohon dipertegas.

"Pertanyaannya, kalau meminta 25? diskriminasi nggak? Kalau misalnya ingin dikurangi karena alasan diskriminasi, kan sangat kontradiksi, kecuali ingin dihilangkan," ujar Daniel.

Adapun hakim konstitusi Wahiduddin Adams memberikan masukan kepada pemohon yang masih mahasiswa, Almas Tsaqibbirru. Almas meminta kepala daerah meski belum 40 tahun, seharusnya bisa menjadi capres/cawapres. Wahiduddin Adams mempertanyakan legal standing Almas.

"Apakah pemohon berpengalaman sebagai kepala daerah? Ini tidak ditunjukkan bahwa pemohon ini dirugikan," kata Wahiduddin Adams.

Selain Melisa dan Almas ,berikut sebagian daftar penggugat syarat cawapres lainnya:

Gugatan 55/PUU-XXI/2023 diajukan oleh:

Wali Kota Bukittingi Erman Safar

Wakil Bupati Lampung Selatan Pandu Kesuma Dewangsa

Wagub Jatim Emil Dardak

Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor

Wabup Sidoarjo Muhammad Albarraa

Para penggugat meminta bahwa frasa 'berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun' dalam Pasal 169 huruf q UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau memiliki pengalaman sebagai penyelenggara negara'.

Gugatan ini didukung Gerindra.

Perkara 51/PUU-XXI/2023

Pemohon:Ahmad Ridha Sabana (Ketum Partai Garuda)

Yohanna Murtika (Sekjen Partai Garuda)

"Menyatakan bahwa frasa 'berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun' dalam Pasal 169 huruf q UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau yang berpengalaman di bidang pemerintahan'," demikian petitum permohonan.

Perkara 29/PUU-XXI/2023

Pemohon: PSI

"Menyatakan bahwa Pasal 169 huruf q UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'berusia paling rendah 35 tahun," demikian petitum pemohon.

Arkaan Wahyu.

Mahasiswa FH UNS, Solo, Arkaan Wahyu meminta syarat cawapres jadi 21 tahun.

Aliansi 98

Aliansi 98 Pengacara Pengawal Demokrasi dan HAM. Selain meminta usia capres/cawapres dibatasi maksimal 70 tahun, aliansi ini juga meminta pengaturan syarat capres/cawapres lainnya. Yaitu:

tidak pernah melakukan kekerasan dan/atau menjadi bagian orang atau kelompok orang yang melakukan pelanggaran HAM berat, penculikan aktivis, penghilangan orang secara paksa serta terlibat atau menjadi bagian orang atau kelompok orang yang melakukan pelanggaran HAM dari peristiwa pelanggaran HAM 1998.

"Kami meminta dan ingin memastikan negara hadir pada pemilu tahun 2024 untuk secara aktif dan responsif mencegah masuknya calon Presiden dan/atau Wakil Presiden yang memiliki rekam jejak pernah melakukan kekerasan dan/atau menjadi bagian orang atau kelompok orang yang melakukan pelanggaran HAM berat, penculikan aktivis, penghilangan orang secara paksa serta terlibat atau menjadi bagian orang atau kelompok orang yang melakukan pelanggaran HAM dari peristiwa pelanggaran HAM 1998," kata Ketua Aliansi 98, Halim Javerson Rambe dalam keterangan persnya

Lihat juga Video 'Pandangan Eks Hakim MK soal PP 28 Tahun 2022 yang Perlu Kontrol Publik':

[Gambas:Video 20detik]


Deklarasi Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar yang digagas NasDem dan PKB di Surabaya, Sabtu (5/9), mengejutkan banyak kalangan. Duet AMIN, Anies-Cak Imin ini turut ditanggapi Gusdurian Banyuwangi. Mereka menilai, situasi politik terkini usai deklarasi Anies-Cak Imin ini mulai memperlihatkan permainan karakter antar politikus.

Koordinator Penggerak Gusdurian Banyawangi Lukman Hadi Abdillah mewanti-wanti agar para politikus tidak melupakan etika politik. Manuver politikus, khususnya dari kalangan Nahdliyin diminta untuk tidak melupakan model demokrasi happy yang menempatkan kemanusiaan di atas kepentingan politik. Gus Dur yang merupakan tokoh besar Nahdlatul Ulama (NU) memiliki gaya berpolitik santun yang sudah banyak diakui dunia. Gus Dur, kata Lukman, bisa mengedepankan prinsip demokrasi yang bermartabat dengan mengutamakan kemanusiaan dan konstitusi.

"Dan masyarakat saat ini tentunya sudah cerdas bisa men-tracing calon-calon pemimpin bangsa, politisi juga bisa meneladani gaya berdemokrasi Gus Dur, lihatlah Gus Dur yang selalu mengedepankan kemanusiaan," ucap Lukman kepada detikJatim, Selasa (5/9/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Jadi masyarakat harus mengingat dong bagaimana Gus Dur berdemokrasi, bagaimana Gus Dur mengatakan tidak ada jabatan yang harus dipertahankan mati-matian. Tapi kalau bicara konstitusi, Gus Dur akan bilang itu harga mati," sambungnya.

Selain itu, Lukman berharap pada Pilpres 2024 tidak ada politikus yang memainkan politik identitas. Politikus harus memikirkan cara untuk mencerdaskan masyarakat. Bagi Nahdliyin, terutama Gusdurian yang merupakan basis lintas iman dan lebih plural, harus belajar bahwa proses demokrasi merupakan proses yang singkat tapi menentukan masa depan hingga 5 tahun ke depan. Sehingga, masyarakat tidak boleh terjebak pada patron-patron politik identitas.

"Gus Durian harus belajar bahwasannya proses pemilihan ini adalah proses yang singkat tapi menentukan. Akan tetapi membangun kemandirian masyarakat ini tidak bisa dalam jangka waktu yang singkat, jadi kita tidak boleh terjebak pada heroisme-heroisme," tuturnya.

Lukman mengingatkan kepada politikus agar tak menghalalkan segala cara demi meraih suara saat pemilu. Proses demokrasi yang paling penting bukan soal menang dan kalah, namun lebih kepada bagaimana membangun peradaban manusia.

"Ketika Pilpres atau Pileg kita harus ingat proses pemilihan, lagi-lagi masyarakat harus mandiri menegakkan keadilan, menegakkan kemanusiaan perekonomian dan cita-cita untuk membangun masyarakat mandiri. Sehingga, tidak ada lagi ketika proses demokrasi selesai, pemilihan selesai tidak ada identitas yang tertinggal si A ini miliknya si ini, si B kelompok ini miliknya ini," tegasnya.

"Melihat dari pengalaman Pilpres kemarin bagaimana ada sebagian kelompok membawa politik identitas agama cukup kencang sehingga berbahaya bagi negara yang bhineka, yang plural. Jadi jangan sampai terjadi lagi di tahun ini," tambah Lukman.

Ia berharap masyarakat semakin cerdas dalam berdemokrasi dengan mengingat bahwa kemanusiaan tidak boleh lebih rendah dari kepentingan politik golongan.

"Harus makin dewasa bahwa proses berbangsa dan bernegara ini harusnya diwarnai dengan proses-proses yang penuh dengan persaudaraan happy ending dan harus mulai meninggalkan pada patron yang bersandar pada bingkai kepada simbol-simbol agama identitas agama," tukasnya.

Janji Anies ke Warga Bogor: Bangun Transportasi Umum Terjangkau


Janji-janji yang digaungkan oleh elite PKB jika Ketua Umum Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menang di Pemilu 2024 viral di media sosial. Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PKB Syaiful Huda menjelaskan soal itu.

Dilansir detikNews, video itu beredar di media sosial Twitter, kini X. Dengan kemeja putih dan berpeci, Syaiful Huda berteriak menyampaikan kebijakan apabila Cak Imin menang di 2024.

"Kalau Gus Muhaimin dan PKB menang, semua yang punya sepeda motor, BBM yang kita subsidi, gratis, tanpa biaya. Gus Muhaimin memberikan program, siapa pun yang hamil yang ada di bumi Indonesia ini, akan diberikan tunjangan selama hamil," ujar Huda dalam video itu, dilihat detikNews, Selasa (5/9/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dimintai konfirmasi, Huda mengatakan kejadian itu saat acara temu Kader PKB di Sukabumi, Jawa Barat, belum lama ini. Huda kemudian menjelaskan kebijakan ini termasuk dalam 4 agenda perjuangan PKB.

"Kebetulan PKB sudah mengkaji ada sekitar 4 agenda perjuangan kalau PKB menang. Kalau Gus Imin jadi Presiden. Dari 4 itu, salah satunya subsidi BBM bagi para pemilik sepeda motor," ujar dia.

Menurut Huda, saat ini subsidi BBM masih mengalami kebocoran ke korporasi. Dia berharap dapat menutup kebocoran itu agar secara khusus dapat diperuntukkan pada masyarakat pemilik sepeda motor.

"Kita sudah melakukan kajian kalau semua di-segmented-kan misal semua pemilik motor akan mendapat subsidi lebih besar dan akhirnya harganya lebih rumah, ketimbang, selama ini kan subsidi BBM kita yang mestinya untuk yang tidak mampu, pemilik sepeda motor, itu kan dinikmati oleh korporasi," kata Huda.

"Kita bayangkan kebocoran ini bisa kita tutup dengan cara ditambahkan segmented untuk, misalnya, para pemilik sepeda motor dan angkutan umum," imbuhnya.

Bertemu Habib Rizieq, Cak Imin Bantah Bahas Dukungan


Jajaran DPP Partai Masyumi menyambangi DPP Partai NasDem siang ini. Apa yang dibahas?

Pantauan detikcom di NasDem Tower, Selasa (5/9/2023), rombongan Partai Masyumi tiba sekitar pukul 14.01 WIB. Mereka tampak mengenakan setelan jas dan peci hitam.

Mereka mulanya berada di Orator Caffe. Kemudian, mereka memasuki kantor DPP NasDem. Pertemuan itu digelar secara tertutup. Usai pertemuan akan dilakukan konferensi pers. Partai Masyumi bukanlah peserta Pemilu 2024.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Untuk diketahui, Ketua Majelis Syuro DPP Partai Masyumi, Abdullah Hehamahua, telah mengatakan partainya mendukung Anies Baswedan sebagai bakal capres 2024. NasDem, partai yang dikunjungi Masyumi hari ini, merupakan pengusung Anies.

"Tuntutan bangsa hari ini adalah korupsi itu sudah luar biasa hampir di setiap eselon. Kemudian kebijakan-kebijakan publik itu melanggar peraturan-peraturan yang ada, pertentangan kontradiksi sehingga amburadul. Penegakan hukum itu tajam ke bawah tumpul ke atas," kata Abdullah Hehamahua kepada wartawan, Jumat (9/6/2023).

Menurutnya presiden ke depan perlu menyelamatkan negara dari jeratan korupsi. Pemimpin ke depan juga mesti menyejahterakan rakyat.

"Sehingga menurut Masyumi kalau kita mau selamatkan negara ini maka presiden yang akan datang komitmen memberantas korupsi kemudian melakukan penegakan hukum yang benar adil, menyejahterakan rakyat," tutur Abdullah.

Simak Video 'Surya Paloh-Anies Gagalkan Sahroni Laporkan SBY ke Polisi':

[Gambas:Video 20detik]


Nurul Qomar resmi ditunjuk sebagai Ketua DPD PAN Kabupaten Cirebon menggantikan posisi Heru Subagia. Penunjukan pria yang akrab disapa Abah Qomar itu merupakan keputusan dari DPP PAN.

Hal ini seperti yang tertuang dalam Surat Keputusan (SK) dari DPP PAN bernomor PAN/A/kpts/KU-SJ/222/VIII/2023 tanggal 31 Agustus 2023 tentang perubahan kedua kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Cirebon periode 2020-2025.

Saat ini, SK tersebut secara resmi telah diterima oleh Nurul Qomar dan diserahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Cirebon.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Saat dikonfirmasi, Nurul Qomar membenarkan hal tersebut. Ia mengatakan dirinya telah menyerahkan SK tentang perubahan kedua kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Cirebon periode 2020-2025 itu ke KPU setempat.

"Nggih benar (sudah menerima SK dari DPP dan menyerahkan ke KPU)," kata Qomar kepada detikJabar saat dihubungi, Selasa (5/9/2023).

Sementara itu, Ketua KPU Kabupaten Cirebon Sopidi mengatakan penyerahan SK perubahan kedua kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Cirebon periode 2020-2025 itu dilakukan pada Senin (4/9) kemarin.

Penyerahan SK tersebut dilakukan langsung oleh Nurul Qomar yang ditunjuk sebagai ketua dengan didampingi Sekretaris DPD PAN Kabupaten Cirebon, Mawa Bagja.

"Kemarin KPU Kabupaten Cirebon kedatangan salah satu tokoh yang cukup populer. Masyarakat biasa mengenalnya dengan nama Abah Qomar. Kemarin datang ke kantor KPU dalam rangka membawa SK DPD PAN Kabupaten Cirebon. Ada pergantian ketua DPDnya dari Mas Heru ke Abah Qomar," kata Sopidi.

Sopidi menjelaskan, saat partai politik mengalami perubahan kepengurusan, maka harus melaporkannya kepada KPU dan menyerahkan surat keputusan (SK) yang dikeluarkan oleh pengurus pusat atau DPP partai tersebut.

"Ketika partai politik mengalami pergantian kepengurusan, maka secara administrasi SK terbarunya itu disampaikan ke KPU sebagai bagian dari kelengkapan administrasi partai politik peserta pemilu," terang dia.

Diberitakan sebelumnya, Heru Subagia dipecat dari jabatannya sebagai Ketua DPD PAN Kabupaten Cirebon. DPP PAN pun telah menunjuk Nurul Qomar atau Abah Qomar untuk mengisi jabatan Ketua DPD PAN Kabupaten Cirebon.

Sekretaris DPW Jabar Hasbullah mengatakan, Heru dipecat lantaran berseberangan dengan kebijakan partai. PAN diketahui sudah mendeklarasikan dukungan terhadap Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai Capres 2024 mendatang. Sementara Heru berkukuh mendukung Ganjar Pranowo.

"Mas Heru sudah diberhentikan sebagai Ketua DPD Cirebon oleh DPP PAN karena mendukung Ganjar Pranowo sebagai capres. Sementara DPP telah menentukan pilihan koalisi ke Prabowo," kata Hasbullah kepada detikJabar, Senin (4/9/2023).

Menurut Hasbullah, tindakan Heru yang terang-terangan mendukung Ganjar sudah melanggar AD/ART atau aturan PAN. Sehingga, ia memang patut diberikan sanksi tegas berupa pemecatan.


Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak Mahkamah Agung (MA) segera memutus uji materi terhadap Peraturan KPU Nomor 10 dan 11 Tahun 2023 tentang syarat terpidana mantan terpidana korupsi maju sebagai anggota legislatif Pemilu 2024. ICW mengatakan MA seharusnya sudah memutus perkara ini pada akhir Juli lalu

"Kalau teman-teman membaca UU Pemilu, ada syarat yang diberikan UU kepada MA ada tenggat selama 30 hari kerja. Jadi sejak kami daftarkan uji materi ke MA, mestinya pada akhir Juli MA sudah harus memutus. Sehingga, kalau itu sudah diputus, besar kemungkinan nama-nama yang sudah dilansir ICW tidak sebegitu banyak jumlahnya, karena putusan MK sudah menyatakan tenggat waktu mereka bisa mencalonkan diri mengikuti perhelatan politik elektoral setelah masa jeda waktu 5 tahun," ujar Kurnia saat konferensi pers di YouTube Sahabat ICW, Selasa (5/9/2023).

Kurnia mengatakan belum adanya putusan MA ini memudahkan para mantan terpidana korupsi untuk maju menjadi caleg.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Namun, karena KPU menambahkan syarat pidana tambahan pencabutan hak politik, sehingga beberapa mantan terpidana yang baru saja keluar dari penjara dan dikenakan, misalnya, pidana tambahan pencabutan hak politik 1 atau 2 tahun, mereka bisa mudah mendaftarkan diri, baik sebagai calon DPR, DPRD, maupun DPD RI," ucapnya.

Kurnia pun mendesak MA segera memutus dan mengabulkan gugatan mereka. Sebab, jika diputuskan saat ini, masih ada waktu bagi parpol untuk me-recall putusan MA dan mencoret nama-nama mantan terpidana korupsi yang belum melewati masa jeda 5 tahun.

"Sekalipun itu, mestinya setiap mantan terpidana korupsi tidak mengikuti waktu 5 tahun atau pidana tambahan hak politik tidak lagi pantas diberikan tempat di dalam surat suara pada perhelatan politik 14 Februari 2024 mendatang," katanya.

Kurnia mengatakan data ICW ada 15 terpidana korupsi maju di DPR RI dan DPD RI. Menurutnya, kemungkinan jumlahnya akan besar dan bertambah.

"Maka dari itu, peran MA mengoreksi kekeliruan dan keberpihakan yang salah dari KPU, karena PKPU 10 dan 11 jelas sekali KPU telah berpihak pada mantan koruptor, karena mereka justru membuka lebar katup para mantan koruptor untuk maju sebagai wakil rakyat pada Februari 2024," tegasnya.

Lebih lanjut, mantan komisioner KPU Ida Budhiati juga mendesak MA segera memberi keputusan. Dia meminta MA mengoreksi PKPU 10 dan 11 demi Pemilu berintegritas.

"MA harus cepat menghentikan korupsi elektoral yang dilakukan penyelenggara pemilu, jadi perilaku penyelenggara pemilu itu menunjukkan perilaku yang korup melalui regulasinya. MA harus menghentikan perilaku korup dan sangat membahayakan bahwa dalam kekuasaan lingkup cabang eksekutif kemudian mengobrak abrik regulasi atau ketentuan hukum pemilu yang sudah diatur dalam UU dan dalam putusan MK," kata Ida dalam kesempatan yang sama.

Hal senada disampaikan peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil. Sebab, dia menilai PKPU ini akan merugikan KPU ke depannya.

"Jadi, kalau ini diteruskan dan sampai di penghitungan suara, kalau ada orang tidak senang dengan hasil pemilu, akan menjadi kekeliruan ini untuk batalkan hasil pemilu. Jadi KPU harus mikir ke sana. Jadi kami minta MA segera memutus apa yang dimohonkan pemohon agar ketentuan masa jeda kembali pada putusan konstitusional yang sudah diputus MK, dan lebih besar ini bertujuan penyelenggaraan pemilu berintegritas," tutup Fadli.

Diketahui, Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih pada 12 Juni 2023 mendatangi Mahkamah Agung untuk melakukan uji materi terhadap Peraturan KPU Nomor 10 dan 11 Tahun 2023. Peraturan tersebut dinilai bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK), soal pengecualian syarat terhadap eks terpidana korupsi yang akan maju sebagai anggota legislatif pada Pemilu 2024. PKPU Nomor 10 Tahun 2023 memuat pasal-pasal kontroversial.

Pasal yang paling menonjol adalah soal dihapusnya masa jeda lima tahun bagi mantan terpidana korupsi untuk maju pencalegan. Ini termaktub dalam Pasal 11 ayat 6 pada PKPU tersebut. Ini bertentangan dengan putusan MK No 87/PUU-XX/2022 dan No 12/PUU-XXI/2023.


Gibran Rakabuming Raka menanggapi penunjukan Ketua Umum KADIN Arsjad Rasjid sebagai Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo. Gibran menilai Arsjad Rasjid mempunyai jaringan luas.

"Tim pemenangan bagus, bagus. Yakin (elektabilitas Ganjar naik) Ketua Umum Kadin kan networking sangat luas," kata Gibran di Balai Kota Solo, Selasa (5/9/2023) seperti dikutip dari detikJateng.

Wali kota Solo itu juga mengaku sering bertemu dengan Arsjad Rasjid. Meski mempunyai background pengusaha, Gibran yakin Arsjad bisa menjadi tim pemenangan.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Ya kan sering bertemu (Arsjad Rasjid), ya bisa jadi tim pemenangan," ucap Wali Kota Solo ini.

Gibran mengaku tidak masuk dalam susunan tim pemenangan Ganjar Pranowo. Dia juga belum mendapat instruksi dari Ketua DPP PDIP Puan Maharani saat mendampingi kunjungan kerja beberapa waktu lalu.

"Saya nggak masuk apa-apa, belum ada arahan. (Kemarin) Nggak ada tawaran, kita membicarakan yang lain," ucapnya.

Baca di sini.


Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengingatkan para penjabat (Pj) gubernur untuk bersikap netral di Pemilu 2024. Tito akan memberikan sanksi bagi penjabat yang tidak netral.

"Kalau ada yang nggak netral kita periksa dan kemudian kalau terbukti ya kita beri sanksi, dari yang teringan sampai terberat," kata Tito di Kemendagri, Jakarta Pusat, Selasa (5/9/2023).

Tito pun mengingatkan tugas para penjabat adalah untuk mengisi kekosongan pemerintahan. Sebab itu, Tito menekankan penjabat kepala daerah harus bersikap netral.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Saya sudah berkali-kali, sudah saya sampaikan. Begini aja Pj kan diperintahkan netral, tujuan Anda jadi Pj mengisi kekosongan agar pemerintahan running, syukur-syukur kalau bisa memperbaiki sistem," jelasnya.

Tito menuturkan pihaknya melakukan evaluasi tiga bulan sekali terhadap penjabat kepala daerah. Dia menyebut banyak yang akan mengawasi para penjabat tersebut.

"Kami melakukan evaluasi tiga bulan sekali, anda diawasi banyak pihak. Di internal diawasi karyawannya yang juga bukan orang-orang bodoh, pintar-pintar juga mereka itu," kata Tito.

"Kedua mereka diawasi jajaran pengawas internal, mereka diawasi masyarakat dan seluruh partai politik," imbuhnya.


DPRD Sulawesi Selatan (Sulsel) berharap Penjabat (Pj) Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin bisa melanjutkan program pembangunan yang telah dicanangkan Pemprov Sulsel. Bengkalai berupa utang di era Andi Sudirman Sulaiman (ASS) juga diminta dituntaskan.

"Kami berharap Pj Gubernur Sulsel (Bahtiar) melanjutkan pekerjaan periode NA dan ASS, (dan) menuntaskan utang (Pemprov) dari tahun 2022-2023," kata Wakil Ketua DPRD Syahruddin Alrif alias Syahar kepada detikSulsel, Selasa (5/9/2023).

Syahruddin tidak detail menyebutkan nominal sisa utang Pemprov Sulsel. Namun utang itu terdiri dari dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), dana bagi hasil (DBH) dan utang proyek.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Mulai dari utang PEN, utang DBH, dan utang pekerjaan yang tidak terbayar pada tahun 2021-2022," tambah legislator Sulsel Fraksi NasDem tersebut.

Syahar juga menitip pesan kepada Pj Gubernur Sulsel Bahtiar untuk mengembalikan posisi sejumlah ASN yang dimutasi oleh ASS sewaktu menjabat. Hal ini dilakukan agar ASN tersebut dapat fokus menjalankan program pemerintah di Sulsel.

"Merecovery posisi ASN yang banyak di-nonjob, dan ada beberapa demosi. Supaya ASN tidak trauma dan biarkan fokus bekerja menjalankan program pemerintah Sulsel agar masyarakat bisa merasakan manfaat," papar Syahar.

Dia pun menekankan agar Pj Gubernur Sulsel mengawal pemerintahan pada momen pesta Pemilu 2024 mendatang. Bahtiar diminta untuk tetap netral di tengah kontestasi demokrasi.

"PJ Gubernur Sulsel bisa mengawal Pileg, Pilpres, Pilbup, dan Pilgub (pada 2024). Dan tetap netral supaya hasilnya (pemilu) di Sulsel bisa berkualitas," ujarnya.

Sekretaris DPW NasDem Sulsel itu juga menyinggung soal fenomena El Nino yang terjadi di sejumlah wilayah termasuk berdampak di Sulsel. Dia berharap Pemprov Sulsel di bawah kepemimpinan Bahtiar bisa melakukan penanggulangan atas dampak fenomena tersebut.

"Kondisi cuaca El Nino banyak mengakibatkan kebakaran hutan dan gagal panen di Sulsel. Ini harus diantisipasi, dipikirkan dampaknya (oleh Pj Gubernur)" imbuh Syahar.

Diketahui, Bahtiar dilantik sebagai Pj Gubernur Sulsel oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian di kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Selasa (5/9). Bahtiar menggantikan Andi Sudirman Sulaiman yang masa jabatannya berakhir 5 September 2023.

detikSulsel telah mengkonfirmasi Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sulsel Salehuddin terkait utang Pemprov Sulsel pada Selasa (5/9). Namun Salehuddin tidak kunjung merespons konfirmasi wartawan.

DPRD Sulsel Singgung Utang Rp 1,2 Triliun

Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Sulsel Ni'matullah mengatakan pemerintahan di bawah kepemimpinan Andi Sudirman tidak baik-baik saja. Hal itu disampaikannya usai rapat paripurna pemberhentian Andi Sudirman sebagai Gubernur Sulsel pada Jumat malam (4/8).

"Kita mau mengingatkan siapa pun yang mau jadi Pj Gubernur. Bahwa Anda sedang menghadapi pemerintahan yang sedang tidak baik-baik saja-saja," tutur Ulla kepada wartawan.

Dia lantas menyinggung besaran utang di masa kepemimpinan Andi Sudirman senilai Rp 1,2 triliun. Utang tersebut akan diwariskan kepada Pj Gubernur Sulsel.

"Tahun ini kita memperoleh limpahan utang dari tahun 2022 sebesar 1,2 triliun, itulah jumlah utang yang paling besar selama pemerintahan ini ada. Pernah terjadi cukup besar karena COVID, itu hanya Rp 600 miliar. Sekarang ini kita menghadapi Rp 1,2 triliun," ungkapnya.

Legislator Fraksi Demokrat ini menuturkan utang tersebut akan membebani APBD. Ulla pun mendorong Pemprov Sulsel melakukan perubahan APBD secara parsial agar beban utang berkurang.

"Kita sudah memberi izin atau menyetujui, Pemprov untuk melakukan Perkadab. Apa itu, adalah perubahan parsial APBD, perubahan sebagian untuk bayar utang itu," terang Ulla.

Heboh Pengendara Pajero Ugal-ugalan di Makassar Ternyata Anak Waka DPRD


Di tengah ketidakpastian siapa bakal mendampingi Prabowo sebagai bakal calon Wakil Presiden, Cak Imin sesumbar, "Siapapun Bersama PKB Akan Menjadi Pemenang Pilpres 2024". Sebagaimana dikutip berbagai media nasional, pernyataan (melampaui) optimisitik itu dikemukakan Muhaimin Iskandar saat memimpin rapat koordinasi nasional Pemilu 2024 di Kantor DPP PKB, Jakarta Pusat (28/8).

Pernyataan yang kurang lebih sama juga sudah pernah diungkapkan Cak Imin beberapa bulan silam. Kala itu, Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) baru selang beberapa bulan dideklarasikan bersama Gerindra, dan baru dua partai ini di dalamnya. Saat ini koalisi besutan Prabowo dan Cak Imin sudah bertambah tambun dengan masuknya Golkar dan PAN, ditambah dengan dua partai non parlemen PBB dan Gelora. KKIR ini bahkan sudah bertransformasi namanya menjadi Koalisi Indonesia Maju (KIM).

Serba Abu-Abu

Jika melihat dinamika pembentukan koalisi pencapresan yang masih serba abu-abu hasil akhirnya, pernyataan Cak Imin ini bisa dibaca dengan dua cara. Pertama, sesumbar ini mungkin didorong oleh kerisauan PKB perihal siapa yang akhirnya bakal dipilih Prabowo sebagai pendampingnya. Kerisauan ini tentu saja beralasan mengingat fakta bahwa di dalam tubuh KIM, selain bersama Gerindra, PKB tidak sendirian lagi.

Ada Golkar yang masih berkeinginan memajukan Airlangga, atau bisa saja mendorong Kang Emil yang elektabilitasnya sebagai bakal Cawapres lebih tinggi dari Cak Imin, dan ada PAN yang malah tampak lebih ngotot memajukan Erick Tohir sebagai bakal pendamping Prabowo. Keduanya bisa jadi batu sandungan bagi PKB-Cak Imin.

Selain itu masih ada faktor lain, yakni Gibran Wali Kota Solo yang posisi elektoralnya sebagai figur bakal Cawapres menurut versi survei juga lumayan tinggi. Kuncinya adalah putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Jika MK mengabulkan permohonan judicial review perihal penurunan batas minimal syarat usia menjadi Capres-Cawapres menjadi 35 tahun, maka Gibran berpeluang besar, dan kans Cak Imin bisa semakin tipis untuk menjadi pendamping Prabowo.

Bacaan kedua, pernyataan itu bisa jadi juga dimaksudkan sebagai "pesan politik" yang menggoda (atau mewanti-wanti) Prabowo. Dengan mengungkit lagi bahwa sejak reformasi, semua koalisi yang melibatkan PKB di dalamnya selalu memenangi Pilpres (2004 dan 2009 koalisi SBY memenangi Pilpres yang di dalamnya ada PKB, kemudian 2014 dan 2019 Jokowi memenangi Piplres yang di dalamnya juga ada PKB), Cak Imin tampaknya mau mengingatkan Prabowo dan KIM agar hati-hati, jangan sampai "nekat" menghempaskan PKB dari peluang posisi bakal Cawapres.

Bisa juga, bacaan kedua ini dimaksudkan sebagai "pesan politik" ke kubu lain, dalam hal ini yang paling mungkin adalah kubu PDIP-Ganjar untuk menjaga kemungkinan Cak Imin gagal menjadi pendamping Prabowo, lalu benar-benar terpental dari KIM. Jika ini terjadi, tampaknya PKB-Cak Imin memang bakal all out merapat ke PDIP dan berusaha keras mengambil slot yang selama ini diincar oleh PPP-Sandiaga.

Potensi Elektoral PKB

Masalahnya kemudian, seberapa kuat potensi elektoral PKB dalam Pemilu 2024 mendatang sehingga dengan yakin Cak Imin berani sesumbar dan menjamin kemenangan bagi Bacapres yang berkoalisi dengannya?

Jika rujukannya hasil survei paling mutakhir, misalanya Litbang Kompas, PKB berada di urutan ketiga di bawah PDIP dan Partai Gerindra dengan besaran 7.6%. Sementara hasil survei Populi Center PKB berada di urutan keempat di bawah PDIP, Partai Gerindra dan Golkar dengan besaran 6.8%. Lumayan tinggi, dan selisihnya tidak jauh memang. Tetapi prosentase di kisaran 6-7 % dari dua hasil survei ini tentu masih rentan mengingat parta-partai yang berada di bawahnya (Demokrat, PKS, Nasdem) juga prosentasenya tidak terpaut jauh, hanya 1-2%. Artinya, dengan hasil survei ini PKB terlampau optimistik sampai berani menjamin kemenangan segala.

Demikian juga jika rujukannya adalah dinamika kualitatif preferensi pemilih untuk Pemilu 2024 yang belakangan ini dipengaruhi oleh ragam faktor yang sudah bergeser cukup jauh dibandingkan dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Misalnya adalah faktor Jokowi. Meski memiliki hubungan yang harmonis dengan Jokowi, PKB-Cak Imin bukanlah pihak terdekat dengan Jokowi. Padahal kita tahu, faktor Jokowi belakangan ini relatif sangat determinatif.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Terakhir modalitas sejarah PKB yang lahir dari rahim NU, yang selama ini menjadi andalan Cak Imin dan elite-elite PKB dalam membangun komunikasi elektoral dengan partai-partai lain. Sampai batas tertentu pastinya memang tidak bisa dipungkiri, PKB akan mendapatkan "berkah elektoral" dari relasi kesejarahannya dengan NU yang memiliki jutaan anggota di seluruh Tanah Air.

Tapi jangan lupa, salah satu bagian paling penting dari tubuh nahdliyin, yakni keluarga Gus Dur dan Gusdurian (tentu saja) belakangan ini justru cenderung tidak menyukai Cak Imin. Isyarat ini misalnya diungkapkan langsung oleh Yenny Wahid dalam sebuah kesempatan dengan menegaskan bahwa keluarga Gus Dur tidak akan mendukung Prabowo jika Capresnya Cak Imin (Kompas.com, 12/8). Kemudian dalam sebuah acara bersama Rosi di Kompas TV, Yenny juga sempat mengatakan, "Gus Dur yang pendiri partai disebut oleh Cak Imin guru politiknya malah dikudeta, apalagi rakyat, susah kan mau milih pemimpin seperti itu nanti."

Ringkasnya, saya kira Cak Imin dan PKB tidak akan mudah melalui perhelatan Pemilu 2024 dengan capaian akhir seperti yang dibayangkan ketua umumnya, yakni mempersembahkan kemenangan bagi Capres koalisinya.

Agus Sutisna dosen FISIP Universitas Muhammadiyah Tangerang (UMT)


Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman mewanti-wanti para purnawirawan TNI agar tak menyeret prajurit TNI aktif dalam pusaran politik. Dudung menekankan TNI AD bersikap netral.

"Saya sampaikan juga bahwa dukung-mendukung, saya lihat ada purnawirawan yang dukung-mendukung, silakan. Itu secara pribadi. Tapi jangan coba-coba mengganggu prajurit aktif untuk mempengaruhi sehingga mempengaruhi atau mendukung salah satu calon," tegas Dudung di Mabes TNI-AD, Jakarta Pusat, Selasa (5/9/2023).

Dudung mengaku dirinya loyal kepada perintah Panglima TNI Laksamana Yudo Margono dan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dia menekan TNI tak boleh terlibat politik praktis.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Saya tegak lurus, loyalitas saya kepada Panglima TNI, kepada Presiden ya, netral harus kita. Tidak ada dukung mendukung salah satu calon ya," sambungnya.

Dia lalu mengatakan prinsip netralitas ini juga dia sampaikan ke seluruh prajurit TNI AD mulai dari tingkat Kodam hingga Koramil. "Yang jelas saya sudah sampaikan kepada seluruh jajaran persiapan dalam rangka Pemilu 2024 kepada Kodam, Kodim, Koramil bahwa pegang teguh netralitas," ujar Dudung.

Di samping itu, mantan Pangkostrad ini menambahkan TNI AD siap untuk mengamankan jalannya Pemilu 2024 yang akan datang. "TNI AD sudah siap untuk mengamankan Pemilu 2024 dan siap untuk mengantisipasi," pungkasnya.


PPP mendukung penuh sikap Nahdlatul Ulama (NU) di bawah kepemimpinan Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf menarik tegas hubungan NU dan partai politik. Sekjen PPP Arwani Thomafi mengatakan pihaknya mendukung penuh sikap NU tersebut.

"PPP mendukung penuh langkah Gus Yahya yang menarik garis tegas hubungan antara NU dan partai politik. Sudah saatnya NU 'disapih' dari politik praktis," kata Arwani dalam keterangan tertulis, Selasa (5/9/2023).

Dia menyebutkan Gus Yahya menjadi teladan baru bagi perilaku politik NU dalam kontestasi pemilu dan pilkada. Menurutnya, NU harus menjadi rumah besar bagi seluruh kader NU di berbagai partai politik.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"NU menjadi rumah besar bagi seluruh kader NU yang tersebar di pelbagai partai politik. Setiap kader NU harus berlomba untuk berkhidmat sebaik-baiknya kepada NU dan jamaahnya," tegas Arwani.

Arwani berharap Pemilu 2024 menjadi pembuktian Khittah NU yang berdiri di atas semua partai politik dan kontestan pemilu.

"Pemilu 2024 menjadi pembuktian bagi Khittah NU yang berada di tengah semua parpol dan kontestan Pemilu," tutup Arwani.

Sebelumnya, KH Yahya Cholil Staquf mengatakan NU bersepakat untuk tidak lagi beroperasi sebagai partai politik. NU harus menjalankan fungsinya sebagai organisasi kemasyarakatan.

"NU tidak lagi menjalankan politik praktis, tetapi kembali fungsinya sebagai organisasi keagamaan kemasyarakatan. Itu keputusan Muktamar 1984 dulu terkenal kembali ke khitah," tutur Gus Yahya.


Beredar video Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PKB Syaiful Huda yang menggaungkan janji-janji apabila partainya dan Ketum Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menang di Pemilu 2024. Huda memberikan penjelasan mengenai maksud ucapannya.

Dilihat detikcom, Selasa (5/9/2023), video itu beredar di media sosial Twitter, kini X. Dengan kemeja putih dan berpeci, Huda berteriak menyampaikan kebijakan apabila Cak Imin menang di 2024.

"Kalau Gus Muhaimin dan PKB menang, semua yang punya sepeda motor, BBM yang kita subsidi, gratis, tanpa biaya. Gus Muhaimin memberikan program, siapa pun yang hamil yang ada di bumi Indonesia ini, akan diberikan tunjangan selama hamil," ujar Huda dalam video itu.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dikonfirmasi terpisah, Huda mengatakan kejadian itu saat acara partai di Sukabumi, Jawa Barat, belum lama ini. Huda menjelaskan acara itu merupakan temu kader PKB.

"Itu di Sukabumi acara temu kader ada sekitar 10 ribuan. Baru itu, 2-3 mingguan lalu," kata Huda.

Huda kemudian memberikan penjelasan soal kebijakan itu. Dia mengatakan kebijakan ini termasuk dalam 4 agenda perjuangan PKB.

"Kebetulan PKB sudah mengkaji ada sekitar 4 agenda perjuangan kalau PKB menang. Kalau Gus Imin jadi presiden. Dari 4 itu, salah satunya subsidi BBM bagi para pemilik sepeda motor," ujar dia.

Menurut Huda, saat ini subsidi BBM masih mengalami kebocoran ke korporasi. Dia berharap dapat menutup kebocoran itu agar secara khusus dapat diperuntukkan pada masyarakat pemilik sepeda motor.

"Kita sudah melakukan kajian kalau semua di-segmented-kan misal semua pemilik motor akan mendapat subsidi lebih besar dan akhirnya harganya lebih murah, ketimbang, selama ini kan subsidi BBM kita yang mestinya untuk yang tidak mampu, pemilik sepeda motor, itu kan dinikmati oleh korporasi," kata Huda.

"Kita bayangkan kebocoran ini bisa kita tutup dengan cara ditambahkan segmented untuk, misalnya, para pemilik sepeda motor dan angkutan umum," imbuhnya.

Lihat juga Video 'KPK Kembali Panggil Cak Imin Pekan Depan':

[Gambas:Video 20detik]

Baca di halaman selanjutnya.

Halaman 1 2 Selanjutnya


Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah resmi mengumumkan daftar partai politik peserta Pemilu 2024. Terdapat sebanyak 24 partai politik yang akan bertarung memperebutkan suara rakyat.

Dilansir situs kpu.go.id, sebelumnya KPU menetapkan 17 partai politik nasional dan 6 partai politik lokal Aceh menjadi peserta Pemilu 2024 pada 14 Desember 2022. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Keputusan KPU Nomor 518 Tahun 2022.

Berdasarkan hasil rekapitulasi verifikasi faktual di dua provinsi, yakni Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Utara, Partai Ummat dinyatakan memenuhi syarat. Menindaklanjuti hal tersebut, KPU menggelar Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Nasional Hasil Verifikasi dan Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilu 2024.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Rapat digelar di KPU pada 30 Desember 2022 untuk membacakan hasil putusan perubahan partai politik peserta Pemilu 2024. Hasilnya, terdapat 18 partai politik nasional dan 6 partai politik lokal Aceh yang ditetapkan menjadi peserta Pemilu 2024.

Hal ini sebagaimana Keputusan KPU Nomor 551 Tahun 2022 tentang perubahan atas Keputusan KPU Nomor 518 Tahun 2022.

PEMILU 2024

Daftar Partai Politik

Berikut daftar partai politik peserta Pemilu 2024 beserta nomor urutnya.

Partai Kebangkitan Bangsa Partai Gerakan Indonesia Raya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Partai Golongan Karya (Golkar) Partai Nasional Demokrat (NasDem) Partai Buruh Partai Gelombang Rakyat Indonesia Partai Keadilan Sejahtera Partai Kebangkitan Nusantara Partai Hati Nurani Rakyat Partai Garda Perubahan Indonesia Partai Amanat Nasional Partai Bulan Bintang Partai Demokrat Partai Solidaritas Indonesia Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Partai Persatuan Pembangunan Partai Nangroe Aceh Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at Dan Taqwa Partai Darul Aceh Partai Aceh Partai Adil Sejahtera Aceh Partai Soliditas Independent Rakyat Aceh Partai Ummat

Tahapan Pemilu

Tahapan penyelenggaraan Pemilu 2024 diatur dalam Pasal 167 ayat 4 Undang-Undang (UU) 7 Tahun 2017 dan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022. Berikut tahapan Pemilu yang perlu diketahui.

Perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu

Pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih

Pendaftaran dan verifikasi peserta Pemilu

Penetapan peserta Pemilu

Penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan

Pencalonan presiden dan wakil presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota

Masa kampanye Pemilu

Masa tenang

Pemungutan dan penghitungan suara

Penetapan hasil Pemilu

Pengucapan sumpah/janji presiden dan wakil presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota

Cara Menjadi Pemilih

KPU menetapkan syarat-syarat bagi warga negara Indonesia untuk bisa menjadi Pemilih dalam Pemilu. Pemilih adalah WNI yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin.

Syarat menjadi Pemilih telah diatur dalamPKPU Nomor 7 Tahun 2022. Berikut cara-cara menjadi Pemilih.

Genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari pemungutan suara, sudah kawin, atau sudah pernah kawin.

Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Berdomisili di wilayah Indonesia dibuktikan dengan KTP-el.

Berdomisili di luar negeri yang dibuktikan dengan KTP-el, paspor dan/atau Surat Perjalanan Laksana Paspor.

Dalam hal Pemilih belum mempunyai KTP-el sebagaimana dimaksud dalam huruf c dan huruf d, dapat menggunakan Kartu Keluarga.

Tidak sedang menjadi prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Nah, itulah informasi mengenai nama-nama partai politik peserta Pemilu 2024 hingga cara-cara menjadi pemilih. Semoga dapat menambah wawasan detikers sebelum mempersiapkan diri berpartisipasi dalam pesta demokrasi 2024.

Artikel ini ditulis oleh Savira Oktavia, peserta Magang Bersertifikat Kampus Merdeka di detikcom.

Pertemuan Parpol di Pakistan Diwarnai Ledakan, Tewaskan 40 orang


Pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK), pembahasan mengenai kampanye di tempat pendidikan riuh perdebatan. Berdasarkan putusan itu, MK melarang total tempat ibadah menjadi tempat kampanye, sedangkan di lembaga pendidikan tidak ikut dilarang total.

Kampanye dapat dilakukan sepanjang tidak membawa atribut kampanye dan diizinkan oleh tuan rumah instansi. Namun, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyarankan supaya kampanye tidak usah dilakukan di sekolahan.

Komisioner KPU, August Mellaz menegaskan bahwa yang termasuk kategori usia pemilih hanyalah peserta didik perguruan tinggi. Sementara, pada jenjang SMA belum semua murid sudah masuk kategori usia pemilih.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Ya SMA, madrasah aliyah, segala macam apapun yang sederajat, kan nggak semuanya sudah usia pilih gitu loh. Tapi kalau di kampus semuanya usia pilih terbuka ruang di situ," ujar August Mellaz di Hotel Mercure (4/8/2023), dikutip dari detikNews.

"Sepanjang diskusi kita kemarin disarankan Kemenag dan Kemendikbud sebagai pertimbangan ya logis juga SMA nggak usah (jadi tempat kampanye -red). SMP pasti terpapar. Tapi konteksnya sosialisasi, kan usia pemilih pemula KPU juga sama sosialisasi," lanjutnya.

Saat ini KPU tengah menyusun Peraturan KPU (PKPU) tentang kampanye. Sebagai pihak penyelenggara pemilu, KPU masih terus menggodok putusan MK tersebut, salah satunya dengan melakukan uji publik terhadap PKPU.

August menilai, kebijakan harus memperhatikan manfaat yang diperoleh. Menurutnya, di perguruan tinggi pun tetap ada unsur tenaga pengajar yang terikat dengan undang-undang.

"Sebenernya kebijakan oke, dibuka ruang. Tapi kan kita lihat manfaatnya, lebih besar atau nggak," ujar August.

Dia menyebut, di perguruan tinggi ada konsekuensinya meski asumsinya semuanya masuk usia pilih. Namun, bagi dosen-dosen berstatus ASN terikat dengan UU Kepegawaian.

Komisi Pemilihan Umum menyelenggarakan uji publik tiga draft PKPU. Pihak mereka menilai perlu ada penyesuaian peraturan yang berlaku untuk pemilu 2024.

Draft pertama adalah Rancangan PKPU tentang Perubahan PKPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum. Pasalnya, ada putusan MK yang mengizinkan kampanye di tempat pendidikan dan fasilitas pemerintah.

"Ini dilakukan revisi sehubungan terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65 Tahun 2023 yang menyatakan bahwa kampanye itu dilarang mutlak di tempat ibadah. Tapi kemudian kampanye masih tetap dilakukan di tempat pendidikan dan fasilitas pemerintah, dengan izin penanggung jawab dua tempat itu dan dilarang menggunakan atribut kampanye," jelas Ketua KPU RI, Hasyim Asyari.

Komisi Pemilihan Umum mengatakan, kampanye yang tepat di lembaga pendidikan adalah debat. Anggota KPU Idham Holik menerangkan, kampanye tidak boleh mengganggu kegiatan dalam proses pendidikan entah itu belajar mengajar ataupun perkuliahan dan harus sesuai dengan karakter pendidikan yakni mengedepankan karakter intelektual.

"Sehingga metode kampanye yang tepat untuk lembaga pendidikan yg berizin dan tidak menggunakan atribut tersebut itu adalah debat," ujarnya dalam kesempatan yang sama.

Idham menerangkan, KPU telah membahas mengenai hal tersebut di internal dan akan lekas dimatangkan. Dia mengatakan, pihaknya menegaskan agar kampanye tetap mengutamakan prinsip keadilan.

"Diskusi di internal KPU yang nanti mungkin akan kami matangkan dan kami tuangkan dalam keputusan, KPU tetap berpedoman pada diskusi yang berkembang dan juga kami kepada stakeholders dalam penyelenggara kampanye di tempat pendidikan yang mendapatkan izin dari penanggung jawab, serta penggunaan atribut itu harus mengedepankan azas dan prinsip keadilan," beber Idham, dikutip dari detikNews.

Idham turut mengharapkan agar seluruh peserta pemilu bisa terlibat. Menurutnya hal ini akan mewujudkan suasana yang baik.

"Jadi dalam satu forum itu tidak hanya satu peserta pemilu atau caleg tapi seluruh peserta pemilu atau semua caleg sehingga akademik atmosfernya terwujud," ujarnya.

18 Parpol Daftarkan Bacaleg, KPU Mulai Verifikasi Hari Ini


Polri mempercepat pelaksanaan seleksi Pendidikan Pengembangan Pimpinan Tinggi (Dikbangpimti). Hal itu dilakukan mengingat akan ada Pemilu 2024.

Asisten Kapolri Bidang SDM Irjen Dedi Prasetyo mengatakan biasanya Prodik Sespimti Polri Dikreg ke-33, PPRA LXVI dan LXVII Lemhannas RI, serta PKN TK-I LAN RI tahun ajaran 2024, dilaksanakan pada bulan Maret. Namun, untuk 2024, seleksi akan dimulai lebih awal.

"Proses seleksi Dikbangpimti tahun ini dimajukan jadwal pelaksanaannya, lebih awal dari tahun-tahun sebelumnya, mengingat kita akan menghadapi rangkaian tahapan Pemilu 2024 yang sangat padat di pengujung tahun," kata Dedi dalam keterangannya, Selasa (5/9/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Pengambilan sumpah dan penandatanganan pakta integritas telah dilakukan pada Senin (4/9). Hal itu dilakukan untuk mengawali pelaksanaan seleksi Dikbangpimti 2024.

Kegiatan tersebut dihadiri para pejabat utama SSDM Polri, pengawas internal dan eksternal, panitia tingkat pusat dan daerah, serta peserta seleksi di satuan kerja Mabes Polri dan Polda jajaran, baik yang hadir langsung maupun daring.

Dia mengatakan ada beberapa kebijakan yang perlu diambil oleh panitia pelaksana untuk para peserta seleksi yang berkaitan dengan tugas pengamanan Pemilu 2024. Langkah tersebut harus diambil apabila terjadi hal-hal yang menuntut kehadiran peserta.

"Kebijakan dan fleksibilitas yang diambil panitia pelaksana agar tidak mengganggu dinamika kamtibmas dan operasional kepolisian yang dilaksanakan jelang diselenggarakannya Pemilu 2024," sebutnya.

Perubahan lainnya pada seleksi tahun 2024, yaitu Tes Potensi Akademik (TPA) diganti menjadi Tes Potensi Manajerial Kepemimpinan (TPMK). Perubahan itu merupakan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) hingga program prioritas Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

"Sebagai bentuk transparansi ada pelibatan dari pengawasan internal dan eksternal untuk menghindari terjadinya pelanggaran dan penyimpangan selama proses seleksi baik dari panitia maupun peserta seleksi," pungkasnya.

Simak juga 'POLRI Presisi untuk Negeri':

[Gambas:Video 20detik]


Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (RK) menjawab pertanyaan soal langkahnya untuk 2024. Ridwan Kamil menyebut urusan pilkada masih jauh sembari berbicara soal elektabilitasnya di tingkat nasional.

"Langkah ke depan kalau Pilkada masih jauh, masih satu tahun lagi kan, dan formasi politiknya masih ditentukan bulan Februari. Jadi kalau nanya tentang Pilkada menurut saya masih kurang relevan," kata RK di Kemendagri, Jakarta Pusat, Selasa (5/9/2023).

RK mengatakan urusan Pilpres saat ini masih berdinamika. Meskipun namanya selalu masuk dalam survei, RK mengaku hanya akan mengikuti arahan dari Airlangga.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kalau nasional ini masih berdinamika, nama saya memang ada di survei, tapi saya per hari ini kan selalu ikut arahan dari Ketum Partai Golkar, bagaimana dan sebagainya kita tunggu aja takdir yang terbaik buat saya, buat Indonesia," jelasnya.

RK mengaku akan berserah diri soal takdirnya. Terpilih ataupun tidak, dia mengaku tak masalah.

"Kalaupun ada takdirnya saya bismillah, nggak ada pun nggak ada masalah, karena hidup saya ini penuh manfaat ya, selama 5 tahun, 555 penghargaan menandakan ada 555 perubahan yang kami hasilkan," ungkap dia.

"Jadi saya ini saya bukan pengangguran kira-kira begitu. Setelah ini mau apa? Banyak sekali ladang amal," sambungnya.

Meski begitu, RK mengaku bersyukur elektabilitasnya masih tetap terjaga. Dia pun kembali menekankan akan menunggu arahan dari Ketum Golkar.

"Ya minta doa saja, cuma saya bersyukur aja elektabilitas masih terjaga baik," ungkapnya.

Lebih lanjut, RK mengatakan untuk saat ini ingin fokus terhadap keluarga terlebih dulu. Dia mengatakan ingin beristirahat sejenak.

"Mohon izin saya butuh jeda dulu kira-kira gitu ya, warga Jawa Barat, warga Indonesia izinkan saya mau ngurus anak dulu, anak saya mau sekolah di luar negeri, jadi saya akan mengantar anak saya bersekolah di luar, butuh waktu, sambil memonitor tentunya," tuturnya.

Simak juga 'Ridwan Kamil - Uu Ruzhanul Cerita Capaian 5 Tahun Bangun Jawa Barat':

[Gambas:Video 20detik]


Bendahara Umum (Bendum) Partai NasDem Ahmad Sahroni menyoroti pernyataan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terkait klaim deklarasi Anies Baswedan dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) awal September. Sahroni menyebut pernyataan SBY perlu diklarifikasi.

"Poin saya tetap sama, ada suatu hal yang disampaikan tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Dan tentu ini sangat perlu diklarifikasi, mungkin tidak harus melalui jalur hukum, tapi kita bisa gunakan ruang-ruang publik, di televisi misalnya. Ini kan juga sesuai permintaan (tokoh) yang bersangkutan," kata Sahroni dalam keterangannya, Selasa (5/9/2023).

Sahroni mengatakan tak benar adanya deklarasi capres dan cawapres di awal September. Ia mengatakan pertemuan bersama SBY dengan Demokrat hingga PKS tak menghasilkan komitmen, melainkan hanya sebuah usulan.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Karena apa yang disampaikan terkait pertemuan itu, banyak tidak benarnya. Saya hadir kok di situ bersama dengan teman-teman lainnya. Saksinya juga banyak, dari kita (NasDem) ada saya dan Pak Sugeng, dari PKS pun hadir. Jadi saya bisa pastikan tidak ada komitmen apa pun di dalam pertemuan itu, hanya usulan, jelas berbeda dong," ujarnya.

Selain itu, Sahroni berharap kejadian ini tidak menimbulkan kegaduhan berlarut di publik, maka perlu ada pembicaraan dengan Partai Demokrat. Menurutnya ada kekeliruan dalam informasi yang disampaikan oleh SBY ia khawatir dapat memantik kebencian di publik.

"Makanya jangan sampai informasi tidak benar ini, dibiarkan menyebar dan kemudian dipercayai secara mentah-mentah oleh masyarakat. Khawatir juga bisa menimbulkan kebencian tak berdasar," kata Sahroni.

"Nah kalau begitu, mari kita selesaikan ini melalui cara-cara kekeluargaan, berdiskusi, bertukar pikiran, berdebat. Saya kira ini juga akan bagus, ya, untuk pendidikan politik. Kita bisa mengajarkan dan memperlihatkan kedewasaan dalam berpolitik," imbuhnya.

Partai Demokrat sebelumnya sudah membantah Ahmad Sahroni yang menyebut SBY menyebar berita bohong terkait deklarasi capres cawapres awal September. Partai Demokrat menyebut ada pembahasan itu saat pertemuan di Cikeas, Jawa Barat.

"Ada. Ada (bahasan deklarasi capres cawapres). Saya ada di tempat di sana. Ada pembahasan awal September ada," kata Kepala BPOPKK Partai Demokrat Herman Khaeron di DPP Demokrat, Jakarta Pusat, Senin (4/9).

Herman mengatakan deklarasi capres cawapres telah digodok oleh Tim 8 Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP). Dia menyebut rencana deklarasi awal September itu telah didatangkan oleh Tim 8.

"Kan digodok, dimatangkan di Tim 8. Tim 8 kan sudah mematangkan untuk bisa dijalankan deklarasi itu awal September," jelasnya.

Simak Video 'Surya Paloh-Anies Gagalkan Sahroni Laporkan SBY ke Polisi':

[Gambas:Video 20detik]


Staf Sumber Daya Manusia (SSDM) Polri meluncurkan hotline 'Lapor Bang'. SSDM Polri mengatakan hotline ini diperuntukan bagi personel Polri yang hendak dan sedang mengikuti pendidikan pengembangan (dikbang).

"Tujuannya memberikan kemudahan bagi personel Polri, serta menerapkan prinsip BETAH (bersih, transparan, akuntabel dan humanis) pada tahapan seleksi dikbang," kata Asisten Kapolri bidang SDM, Irjen Dedi Prasetyo, dalam keterangan tertulis, Senin (4/9/2023).

Mantan Kadiv Humas Polri ini mengatakan para personel dapat berkomunikasi dengan pihaknya untuk bertanya, mengadu dan melapor hingga bertukar informasi seputar kegiatan dikbang.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Sebagai sarana komunikasi digital baik dalam bentuk WhatsApp, medsos Facebook, Instagram, X. Jadi setiap proses pembinaan karier di Polri harus sesuai aturan, harus semakin transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan" jelas Dedi.

Personel Polri dapat menghubungi hotline di nomor WhatsApp 082210582753. "Kami jamin privasi anda," imbuh Dedi.

Selain meluncurkan hotline 'Lapor Bang', Dedi menerangkan dirinya juga melaksanakan pengambilan sumpah dan penandatanganan pakta integritas seleksi Program Pendidikan (Prodik) Sespimti Polri ke-33, PPRA LXVI dan LXVII Lemhanas RI serta PKN Tingkat I LAN RI Tahun Anggaran 2024 di Gedung Auditorium Mutiara STIK Lemdiklat Polri.

"Pelaksanaan seleksi Dikbangpimti tahun ini dimajukan jadwal pelaksanaannya, lebih awal dari tahun-tahun sebelumnya, mengingat kita akan menghadapi rangkaian tahapan pemilu 2024 yang sangat padat di penghujung tahun," ucap mantan Kapolda Kalimantan Tengah (Kalteng) ini.

Mengingat tugas Polri menjaga keamanan dan ketertiban di tahun politik, sambung Dedi, panitia seleksi Dikbangpimti akan memberikan kebijakan dan fleksibilitas kepada peserta, apabila terjadi hal-hal kontijensi yang menuntut kehadiran para peserta agar tidak mengganggu dinamika kamtibmas dan operasional kepolisian yang dilaksanakan jelang diselenggarakannya Pemilu 2024," tutur Dedi.

Dedi menambahkan, ada perbedaan antara seleksi dikbangpimti tahun ini dengan tahun sebelumnya, di mana Tes Potensi Akademik (TPA) diganti menjadi Tes Potensi Manajerial Kepemimpinan (TPMK).

"Seluruh panitia yang terlibat agar mewujudkan seleksi yang BETAH, dengan pelibatan pengawasan internal dan eksternal untuk menghindari terjadinya pelanggaran dan penyimpangan oleh panitia maupun peserta seleksi," pungkas Dedi.

Simak juga 'Polda Metro Buka Hotline, Masyarakat Bisa Adukan Perkara Mandek':

[Gambas:Video 20detik]


Syahdan, serangkaian kudeta di Afrika mendominasi agenda pertemuan menteri luar negeri dan pertahanan Uni Eropa di Spanyol pada pekan lalu. Rubuhnya supremasi sipil di Niger dan Gabon dianggap sebagai indikasi melemahnya pengaruh UE di wilayah Sub Sahara.

"Sudah jelas, bahwa kudeta di Niger membuka era ketidakstabilan baru di kawasan yang sudah sangat rentan," kata Komisaris Luar Negeri UE, Josep Borell, di sela-sela pertemuan.

UE mendapati diri meniti dua konflik yang berbeda. Gabon, kata menteri luar negeri Spanyol, dipimpin oleh kakak beradik selama lebih dari 50 tahun dan didera tuduhan kejanggalan dalam pemilu teranyar.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Sebaliknya di Niger, yang merupakan sekutu dekat UE, kudeta justru dianggap mengancam kelangsungan kerja sama keamanan untuk menanggulangi ancaman kaum ekstremis.

KTT di Toledo itu menawarkan "kesempatan bagi kami untuk mengkaji ulang kebijakan Uni Eropa di Afrika," kata Borell. UE antara lain sepakat membentuk kerangka hukum untuk memberi sanksi bagi pihak yang terlibat dalam kudeta di Niger, serupa langkah Masyarakat Ekonomi Afrika Barat (ECOWAS).

Ketegangan enggan mereda di Niger

ECOWAS bahkan mempertimbangkan intervensi militer jika pemimpin kudeta Niger tidak segera memulihkan konstitusi. Delegasi ECOWAS dan Menlu Niger, Bakary Yaou Sangare, juga diundang ke pertemuan di Spanyol.

Ketika ditanya apakah UE akan mendukung langkah ECOWAS, Borell mengatakan pihaknya harus menunggu proposal yang diajukan kelompok beranggotakan 15 negara tersebut.

"Solusi dari Afrika untuk masalah di Afrika," kata dia. "Kami saat ini hanya mendengarkan."

Namun begitu, Menlu Italia, Antonio Tajani, lebih dulu membuat desakan agar ECOWAS mendahulukan dialog. "Posisi kami adalah solusi diplomatik, bukan aksi militer terhadap Niger," kata dia.

Evaluasi tanpa jawaban

Sejak 2020, Afrika Barat mengalami gelombang kudeta yang diawali di Burkina Faso, Guinea dan Mali. UE memprediksi akan ada lonjakan sentimen anti-Prancis di negara bekas jajahannya tersebut.

Pada saat yang sama, Rusia turut berekspansi secara militer di Mali, Burkina Faso dan Republik Afrika Tengah. "Rusia tidak mendalangi kudeta di Niger. Tapi mereka akan memanfaatkan situasinya, ketidakstabilan inim untuk kolonisasi baru," kata Tajani.

"Cina akan berbuat serupa, tapi Rusia saat ini lebih berbahaya karena keberadaan Grup Wagner," imbuhnya merujuk pada kelompok tentara bayaran yang disetir pemerintah di Moskow itu.

Salah satu perkara yang turut dibahas adalah keberadaan militer Prancis di Niger. Belum lama ini, Paris pun sudah harus menarik pasukannya di Mali setelah memburuknya relasi diplomatik. Namun di Niger pemerintah bersikeras untuk bertahan, meski telah diminta hengkang oleh kelompok kudeta.

Bertahan mungkin bukan hal bijak, kata Martin Ronceray dari Pusat Pengembangan Manajemen Kebijakan Eropa di Brussels.

"Ada banyak desakan agar Prancis menarik diri sepenuhnya dari semua kepentingannya di Afrika demi meminimalisir kerugian. Dalam kasus Niger, mereka mungkin ada benarnya," kata Ronceray.

rzn/rs

Simak juga 'Saat Militer Sukses Kudeta Pemerintahan Gabon, Rezim Ali Bongo Tumbang':

[Gambas:Video 20detik]


Plt Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono meyakini elektabilitas bakal calon presiden (bacapres) Ganjar Pranowo akan terus naik usai mengakhiri jabatannya sebagai Gubernur Jawa Tengah, Selasa (5/9).

Hal ini disampaikan Mardiono usai melakukan Rapat Konsolidasi Ketua Umum Parpol Pengusung Ganjar Capres 2024, di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat.

"Tadi juga mengemuka dalam pembahasan rapat bahwa Pak Ganjar akan mengakhiri tugas pengabdiannya di Provinsi Jateng. Kami semua para ketua umum Parpol yang mengusung Pak Ganjar meyakini, setelah beliau lepas jabatan akan lebih rebound," ujar Mardiono, dalam keterangan tertulis, Selasa (5/9/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Mardiono menyebut, seusai lepas jabatan sebagai Gubernur Jateng maka Ganjar akan terus aktif turun ke lapangan. Hal itu dilakukan demi mendengarkan langsung suara rakyat dan meyakinkan program kerjanya kepada masyarakat serta para tokoh bangsa.

"Tentu setelah ini Pak Ganjar akan secara maksimal kerja untuk pemenangan secara nasional sebagai capres, yaitu dengan turun ke lapangan, mendengarkan suara rakyat, meyakinkan program kerjanya kepada tokoh bangsa hingga rakyat," jelas Mardiono.

Mardiono pun meyakini elektabilitas Ganjar akan terus naik walaupun baru akan mulai turun ke lapangan untuk pemenangan capres setelah lepas jabatan.

"Saya yakini itu, karena Pak Ganjar ini kan baru mulai sekarang. Hasilnya akan rebound dan terus naik, apalagi nanti jika speednya dinaikan lagi dalam rangka menyosialisasikan proker bersama partai pendukungnya," pungkasnya.

Adapun pertemuan keempat Parpol pengusung Ganjar dilakukan secara tertutup dan menghasilkan keputusan bahwa terbentuknya Tim Pemenangan Nasional (TPN) yang diketuai oleh Arsjad Rasjid.

Simak Video 'Tim Pemenangan Ganjar Akan Bermarkas di Eks Kantor TKN Jokowi-Ma'ruf':

[Gambas:Video 20detik]


Wakil Ketua Umum Bidang Penggalangan Pemilih dan co-chair Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Golkar Ridwan Kamil (RK) mengaku sempat bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Pertemuan Ridwan Kamil dengan Megawati itu terjadi pada beberapa waktu lalu.

"Ya diwaktu-waktu lalu, sudah lama," ujar Ridwan Kamil di gedung Kemendagri, Jakarta Pusat, Selasa (5/9/2023).

Ridwan Kamil mengatakan dalam pertemuan itu membahas terkait perkembangan pembangunan monumen Sukarno. RK mengaku tak ada pembahasan politik saat pertemuan dengan Megawati.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Melaporkan pembangunan monumen Sukarno," ujarnya.

Meski begitu, mantan Wali Kota Bandung itu menuturkan jika dirinya selalu berkomunikasi dengan Megawati. Tak hanya itu, RK juga mengaku berkomunikasi dengan Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto, bakal capres Anies Baswedan, hingga Ketum Partai NasDem Surya Paloh.

"Saya itu kan komunikasi dengan semuanya, ada dengan Pak Praboowo, ada dengan Bu Mega, ada dengan Pak Anies, Pak Surya Paloh, sebagai pribadi ya, bahwa dalam komunikasi ada hal-hal politik tidak semuanya begitu," jelasnya.

Dia pun menekankan jika komunikasinya dengan Megawati ialah terkait pembangunan monumen Sukarno. Sebab, menurutnya, komunikasi yang dilakukan olehnya tidak hanya berkaitan dengan politik saja.

"Dengan Bu Mega itu salah satunya kan kita lagi membangun monumen Bung Karno, di mana saya ikut mensupervisi, melaporkan bahwa sudah 70% monumennya tinggal nanti. Jadi komunikasi iya tapi tidak melulu tentang perpolitikan," tuturnya.

Simak Video 'Ridwan Kamil - Uu Ruzhanul Cerita Capaian 5 Tahun Bangun Jawa Barat':

[Gambas:Video 20detik]


Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (pemda) memberikan perhatian terhadap kenaikan harga beras. Hal ini karena dari 90 kota yang menjadi sampel survei Badan Pusat Statistik (BPS), sebanyak 86 kota mengalami kenaikan harga beras. Kenaikan ini juga menjadi salah satu penyumbang inflasi yang tercatat secara year on year pada Agustus 2023 sebesar 3,27%.

"Dan ini sudah memang dibicarakan dalam ratas (rapat terbatas) yang dipimpin oleh Bapak Presiden minggu lalu, nanti akan kami laporkan kembali kepada beliau," ujar Tito dalam keterangannya, Selasa (5/9/2023).

Hal ini ia katakan pada saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Pusat Kemendagri di Jakarta.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Tito menerangkan kenaikan harga beras menjadi perhatian pemerintah pusat untuk terus memperkuat cadangan beras terutama melalui Bulog. Kementerian Pertanian juga diarahkan agar betul-betul mendata daerah-daerah yang hasil produksi panennya masih surplus. Hal ini dilakukan agar langkah pemenuhan kebutuhan beras seperti melalui upaya impor berlangsung efektif.

"Berjuang untuk mendapatkan beras dari luar negeri yang negara-negara lain juga bertahan menyimpan untuk penduduk mereka sendiri, nanti saya kira ada rapat khusus di tingkat pusat," terangnya.

Tito mengatakan selain karena kemarau panjang atau El Nino yang terjadi di seluruh dunia termasuk Indonesia, permintaan beras juga akan naik di tahun politik. Ini karena beras seringkali digunakan sebagai alat kampanye oleh peserta pemilu. Kondisi ini pun akan memicu kenaikan harga apabila stok beras kurang memadai.

"Nah ini sudah ditugaskan Bulog, Kementan, Badan Pangan, untuk mengatur stabilitas harga ini," ujarnya.

Ia menambahkan Presiden Jokowi meminta agar cadangan beras yang tersedia minimal 2 juta ton hingga akhir tahun. Hal ini disampaikan Jokowi dalam ratas yang dihadiri oleh Bulog, Badan Pangan Nasional, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, dan kementerian atau lembaga di bidang ekonomi lainnya.

Upaya ini dinilai tidak mudah karena harus menyerap produksi dalam negeri yang jumlahnya berkurang sehingga berdampak terhadap tingginya harga. Begitu pula dengan upaya impor karena beberapa negara memilih menahan produksinya untuk memenuhi kebutuhannya sendiri.

"Ada beberapa negara yang biasanya kita mengimpor (dari) negara tersebut, mereka menahan untuk kebutuhan dalam negerinya, kalaupun melepas dengan harga yang tinggi, ini tantangannya," jelas Tito.

Dalam kesempatan yang sama, Tito juga meminta pemda untuk memperhatikan komoditas lain yang mengalami kenaikan harga, seperti cabai rawit dan cabai merah. Ia mengimbau pemda agar melakukan beberapa upaya, seperti melalui gerakan menanam.

"Bisa dilakukan dengan gerakan tanam semua daerah, tolong rekan-rakan di daerah masing-masing cek betul, kalau kurang (stoknya) laksanakan masyarakat untuk melakukan gerakan seperti di beberapa daerah," pungkasnya.

Simak Video 'Bahas Kenaikan Harga, Zulhas Pastikan Stok Beras Pemerintah Aman':

[Gambas:Video 20detik]


Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri memberlakukan Operasi Zebra 2023 serentak di seluruh Indonesia. Setidaknya ada tujuh pelanggaran lalu lintas yang menjadi incaran dalam Operasi Zebra 2023 ini. Ini ancaman sanksinya.

Operasi Zebra 2023 digelar selama dua pekan. Operasi Zebra 2023 sudah diberlakukan sejak kemarin, Senin (4/9/2023) sampai dengan Minggu, 17 September 2023.

Karo Penmas Divhumas Brigjen Pol Ahmad Ramadhan menyampaikan Operasi Zebra ini akan di laksanakan secara serentak di seluruh Indonesia. Menurutnya, pelaksanaan Operasi Zebra 2023 ini dilakukan dalam rangka menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas) yang kondusif menuju Pemilu Damai 2024.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kami mengimbau kepada masyarakat untuk melengkapi surat-surat berkendara," ujar Ramadhan dikutip Humas Polri.

Berikut tujuh pelanggaran lalu lintas yang menjadi incaran dalam Operasi Zebra 2023:

Menggunakan ponsel saat berkendara

Berkendara di bawah umur

Pengendara sepeda motor berboncengan lebih dari satu orang

Tidak menggunakan helm SNI dan tidak menggunakan safety belt

Berkendara dalam pengaruh alkohol

Melawa arus

Melebihi batas kecepatan.

Sementara itu, sanksinya mengikuti aturan dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Berikut ancaman sanksi denda tilang selama Operasi Zebra 2023:

Menggunakan ponsel saat berkendara

Berkendara sambil bermain ponsel melanggar pasal 283 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Ini ancaman sanksinya.

"Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)."

Berkendara di bawah umur

Pengendara di bawah umur pastinya tidak memiliki SIM. Pengendara yang tidak memiliki SIM melanggar pasal 281. Berikut ancaman sanksinya:

"Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)."

Pengendara sepeda motor berboncengan lebih dari satu orang

Sepeda motor maksimal hanya boleh mengangkut dua orang, satu pengemudi dan satu penumpang. Jika lebih dari itu, maka dianggap melanggar pasal 292. Berikut sanksinya:

"Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor tanpa kereta samping yang mengangkut Penumpang lebih dari 1 (satu) orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (9) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1(satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)."

Tidak menggunakan helm SNI dan tidak menggunakan safety belt

Pengendara sepeda motor maupun penumpangnya harus menggunakan helm SNI. Jika tidak, maka dianggap melanggar pasal 291 ayat (1) dan (2). Ancaman sanksinya berupa pidana kurungan paling lama satu bulan atau denda paling banyak Rp 250 ribu.

Begitu juga dengan pengendara mobil maupun penumpangnya, harus menggunakan safety belt. Jika tidak mengenakan safety belt, sesuai pasal 289 akan dikenakan sanksi berupa pidana kurungan paling lama satu bulan atau denda paling banyak Rp 250 ribu.

Berkendara dalam pengaruh alkohol

Berkendara dalam pengaruh alkohol juga dianggap melanggar pasal 283 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

"Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)."

Melawa arus

Melawan arus berarti melanggar rambu lalu lintas. Hal itu melanggar pasal 287 dengan ancaman sanksi berupa pidana kurungan paling lama dua bulan atau denda paling banyak Rp 500.000.

Melebihi batas kecepatan

Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 juga mengatur soal batas kecepatan. Jika pengendara ngebut melebihi batas kecepatan, dianggap melanggar pasal 287 ayat (5) dengan ancaman sanksi berupa pidana kurungan paling lama dua bulan atau denda paling banyak Rp 500.000.

Simak juga Video 'Siap-siap, Tilang Kendaraan Tak Lulus Uji Emisi Berlaku Besok':

[Gambas:Video 20detik]


Komisi VI DPR RI menggelar Rapat Kerja dengan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia dan Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki. Dalam rapat ini, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI M. Sarmuji menyoroti capaian Bahlil dalam memenuhi arahan Presiden yang berada di atas Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Strategis (Renstra).

"Saya kalau baca data Pak Bahlil dari presentasi tadi itu, antara RKP pemerintah dan arahan Presiden, arahan Presiden itu selalu di atas RKP dan kalau dibandingkan dengan Renstra BKPM juga jauh," ujar Sarmuji dalam keterangan tertulis, Selasa (5/9/2023).

"Hebatnya lagi meskipun arahan presiden jauh di atas Renstra dan RKP, selalu memenuhi target. Itu hebatnya, tidak tahu ilmunya dulu dari mana ini, perasaan dulu nggak berguru ilmu begini," sambungnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dalam rapat kerja yang membahas Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga pada Senin (4/9), Sarmuji menjabarkan arahan presiden di tahun 2023 juga di atas RKP.

"Untuk 2023, RKP pemerintah target realisasi Rp 1.200-1300 triliun, tapi arahan presiden Rp 1.400 (triliun) dan nada-nadanya ini juga akan terlampaui," sebutnya.

Melihat capaian tersebut, Anggota DPR RI Dapil Jatim VI ini pun menantang Bahlil memenuhi target RKP dan arahan Presiden di tahun 2024.

"Yang kita belum tahu untuk 2024 Pak Bahlil belum sebutkan, kalau rancangan RKP-nya kan sebesar Rp 1.450 sampai 1.650 triliun. Kalau sesuai dengan kelaziman dari tahun ke tahun di meja Pak Bahlil ini, kemungkinannya arahan juga di atas RKP. Jadi kemungkinannya di atas Rp 1.650 triliun meskipun di sini belum disebutkan," terangnya.

"Pertanyaan saya dengan anggaran yang tersedia (yang terbatas), terobosan apa yang mau dilakukan untuk bisa mencapai di atas Rp 1.650 triliun kalau itu logikanya arahan presiden selalu di atas RKP, 2024 terutama, jadi kita pengen tahu ini kira-kira otaknya Pak Bahlil muternya ke mana sehingga bisa mencapai bahkan melampaui Rp 1.650 dengan anggaran yang tersedia," paparnya.

Tanggapan Bahlil soal Tantangan Sarmuji

Bahlil mengaku Sarmuji teliti membaca datanya. "Memang dari dulu, dan saya harus akui kecerdasan akademik beliau sejak dulu di atas saya, walaupun saya jadi menteri duluan," ungkapnya.

Ia menjelaskan data yang dimiliki pihaknya menyebutkan realisasi investasi selalu melampaui target RKP maupun target Presiden. Hal ini merujuk pada pasline 3-4 tahun terakhir.

"Pertanyaannya apakah bisa di tahun 2024 di atas Rp 1.650 triliun? Saya belum berani membuat satu formulasi untuk menyatakan untuk bisa dilakukan, karena 2024 tahun politik sepanjang tahun, kecuali ada industri pemilu dan pilkada mungkin bisa melebihi target RKP," tutur Bahlil.

Namun menurutnya, sampai hari ini animo investor di dalam maupun luar negeri tidak terlalu terpengaruh kondisi Indonesia yang sedang menghadapi pemilu.

"Biasanya ketika menghadapi pemilu investor cenderung wait and see habis, tapi ini kepercayaan investor tinggi sekali, gas terus, ini suka tidak suka harus kita mengapresiasi kepemimpinan pak Jokowi baik di dalam maupun luar negeri terhadap trust global terhadap pemerintah Indonesia," ucapnya.

"Tapi nanti Bulan November kita bisa memutuskan kira-kira sampai atau tidak, karena biasanya kami itu satu tahun ke depan kami mempunyai data yang fix di bulan November-Desember karena kalau tidak kami tidak bisa melakukan rancangan. Kemudian kalaupun itu tercapai terobosan apa yang dipakai, nanti saya kasih tau di bulan November," pungkasnya.

Jokowi Ingin Investasi di Luar Jawa Makin Besar: Masak 16 Ribu Pulau Hanya 52%


Reny Halida mencalonkan diri sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dari DKI Jakarta. Nama Reny dikenal publik saat menjadi hakim ad hoc di tingkat banding yang menyunat vonis jaksa Pinangki dari 10 tahun penjara menjadi 4 tahun penjara.

"Tidak hanya mantan terpidana korupsi, ICW juga menemukan mantan Hakim yang sebelumnya pernah memangkas hukuman Pinangki Sirna Malasari sedang mencalonkan diri sebagai anggota DPD RI," kata penggiat ICW, Kurnia Ramadhan kepada wartawan, Selasa (5/9/2023).

Sebagai hakim ad hoc, Reny Halida hanya berdinas selama 5 tahun. Pasca pensiun, Reny sempat mendaftar sebagai hakim agung tapi dicoret oleh Komisi Yudisial. Nah, kini Reny mencoba peruntungan dengan berharap mendapatkan suara rakyat Jakarta agar bisa duduk di Senayan. ICW alhasil mengingatkan publik rekam jejak itu.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Poin ini penting diketahui masyarakat agar kemudian dapat dijadikan pertimbangan sebelum menentukan pilihannya pada Pemilu Februari mendatang," kata Kurnia tegas.

Dalam catatan detikcom, setidaknya Reny Halida terlibat menyunat 11 terdakwa kasus korupsi, yaitu:

1. Sunat vonis terdakwa korupsi dan pencucian uang Pinangki dari 10 tahun penjara menjadi 4 tahun penjara. Pinangki menjadi makelar kasus miliaran rupiah dengan menyeret sejumlah nama besar di jagat hukum Indonesia.

2. Sunat vonis terdakwa korupsi Djoko Tjandra dari 4,5 tahun penjara menjadi 3,5 tahun penjara. Djoko adalah koruptor yang buron.

3. Sunat vonis terdakwa korupsi mantan Kepala Divisi Investasi dan Keuangan Asuransi Jiwasraya, Syahmirwan yaitu dari Syahmirwan dari seumur hidup menjadi 18 tahun penjara. Kasus ini terkait korupsi Jiwasraya yang mencapai Rp 10 triliun lebih.

4. Sunat vonis terdakwa korupsi Joko Hartono Tirto yaitu dari seumur hidup menjadi 20 tahun penjara. Kasus ini terkait korupsi Jiwasraya yang mencapai Rp 10 triliun lebih.

5. Sunat vonis terdakwa korupsi mantan Dirut Jiwasraya, Hendrisman Rahim dari penjara seumur hidup menjadi 20 tahun penjara. Kasus ini terkait korupsi Jiwasraya yang mencapai Rp 10 triliun lebih.

6. Sunat vonis terdakwa korupsi Lucas, dari 7 tahun penjara menjadi 5 tahun penjara. Lucas dijadikan terdakwa karena kasus menghalang-halangi penyidikan KPK. Oleh majelis PK, Lucas dibebaskan.

7. Sunat vonis terdakwa korupsi Abdul Khoir dari 4 tahun penjara menjadi 2,5 tahun penjara. Abdul Khoir adalah rekanan Kementerian PUPR yang terjerat kasus korupsi jalan. Selaku Direktur Utama PT Windhu Tunggal Utama, ia menyuap anggota DPR Damayanti Wisnu Putranti dari PDI Perjuangan, Budi Suprianto dari Partai Golkar, Andi Taufan Tiro dari Partai Amanat Nasional, dan Musa Zainuddin dari Partai Kebangkitan Bangsa.

8. Sunat vonis terdakwa korupsi Romahurmuzy dari 2 tahun penjara menjadi 1 tahun penjara. Selaku Ketum PPP, Romahurmuzy terlibat jual beli jabatan di Kementerian Agama.

9. Sunat vonis terdakwa korupsi Yenny Wiriawaty dari 4 tahun penjara menjadi 2,5 tahun penjara di kasus korupsi alat kontrasepsi di BKKBN.

10. Sunat vonis terdakwa korupsi Luana Wiriawaty dari 5 tahun penjara menjadi 4 tahun penjara di kasus korupsi alat kontrasepsi di BKKBN.

11. Sunat vonis terdakwa korupsi Herning Wahyuningsih dari 5 tahun penjara menjadi 3,5 tahun penjara. Padahal, Herning dinyatakan Reny telah korupsi Rp 28 miliar saat menjadi Kepala Suku Dinas Sumber Daya Air Jakarta Utara.

Simak juga 'Saat Ini Jawaban Hakim soal Sunat Vonis Pinangki':

[Gambas:Video 20detik]


Majunya Ketum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mendampingi Anies Baswedan di Pilpres 2024 direspos sejumlah pihak. Tak terkecuali dari sejumlah Ponpes NU di Banyuwangi yang ikut bereaksi.

Sebelumnya, deklarasi duet Anies-Cak Imin telah digelar di Surabaya, Sabtu (2/9). Hal ini masih menjadi perbincangan hangat di lingkungan ponpes Bumi Blambangan.

Sekretaris Umum Pondok Pesantren Darussalam Blokagung Ahmad Munib Syafaat mengaku kaget dengan deklarasi Anies-Cak Imin yang tergolong mendadak. Padahal dalam perjalanannya, Cak Imin lebih intens menjalin komunikasi dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Secara naluri kaget karena kami tahunya Gus Muhaimin komunikasinya lebih ke Pak Prabowo. Tapi ini momentum dan kesempatan," ucap Gus Munib, Senin (4/9/2023).

Meski demikian, sebagai ponpes berlatar belakang NU, mereka akan tetap mendukung PKB. Dukungan ini karena NU dan PKB memiliki kaitan dan sejarah yang erat.

Gus Munib juga mendoakan agar langkah politik Cak Imin bisa memberikan keberkahan untuk semua.

"Secara keluarga besar, kami mendukung atas langkah majunya Pak Anies dan Gus Muhaimin ini. Mudah-mudahan pasangan ini menjadi barokah buat kita semua," imbuhnya.

Sementara itu, pendiri sekaligus pengasuh Ponpes Sabilurrosyad, Muncar, Ahmad Hadi Sholihan menyebut, antara PKB dan NU tak bisa dipisahkan.

Menurutnya, PKB dilahirkan dari rahim NU serta dibesarkan oleh kiai-kiai NU. Sehingga, warga NU tak melihat siapa sosok yang menakhodai PKB. Bagi warga NU, PKB adalah ideologi sekaligus wadah menyampaikan aspirasi politik.

"Bagi kita, terutama yang pesantren-pesantren seperti ini di warga NU yang kultural seperti kita ini, melihat PKB itu di ideologi. Jadi bukan kepada siapa. Saya kira ke manapun arah PKB itu berlabuh, maka kita tetap menjadi militan PKB," tutur ulama yang akrab disapa Gus Hadi kepada detikJatim.

Menanggapi isu perpecahan dan perselisihan di tubuh NU, Gus Hadi memastikan hal tersebut tidak akan menggoyahkan konstituen NU. Menurutnya, hal itu sudah biasa dan kerap menjadi dinamika yang justru melahirkan sebuah gagasan besar.

"Seperti itu biasa, tapi hanya digoreng saja. Apalagi tahun politik begini, kan lebih enak nggorengnya, kami menanggapinya slow," kata Gus Hadi.

"NU itu bukan alat politiknya PKB, tapi dengan historis lahirnya PKB saya melihat bahwa PKB ini wadah aspirasi bagi warga Nahdliyin untuk mewadahi kepentingan warga Nahdliyin yang pada kala itu tidak terpenuhi secara kepentingan politik," sambungnya.

Lebih lanjut ia menyatakan, sebagai anak saleh yang dilahirkan dari rahim NU, PKB tentunya harus patuh pada ayah dan ibunya.

"Yang namanya anak saleh, apapun yang dilakukan atau yang diharapkan oleh kedua orang tua itu harusnya mikul duwur mendem jeru (memikul tinggi-tinggi, memendam dalam-dalam) menjunjung tinggi apapun yang disampaikan oleh orang tuanya," pungkasnya.

Anies: Saya Ini Diamanati Buat Jadi Capres, Uang Tidak Punya


Gugatan usia capres/cawapres bermunculan usai PSI meminta syarat usia 35 tahun jadi capres/cawapres. Kini muncul gugatan serupa yang dilayangkan Melisa Mylitiachristi Tarandung. Tidak tanggung-tanggung, Melisa malah meminta usia 25 tahun sudah bisa jadi capres/cawapres.

"Mahkamah Konstitusi (MK) segera menggelar sidang Pemeriksaan Pendahuluan terhadap dua permohonan pengujian UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) pada Selasa (5/9) pukul 13.30 WIB," demikian keterangan pers MK yang dilansir websitenya, Selasa (5/9/2023).

Masing masing permohonan diregistrasi MK sebagai Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan 92/PUUXXI/2023. Pemohon pada Perkara 90 merupakan perorangan bernama Almas Tsaqibbirru, seorang mahasiswa. Sedangkan Pemohon pada Perkara 92 merupakan perorangan bernama Melisa Mylitiachristi Tarundung, calon advokat Peradi.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Keduanya menggugat Pasal 169 huruf q UU 7/2017:

Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun

Bila Almas meminta kepala daerah yang belum berusia 40 tahun bisa jadi capres/cawapres, Melisa sebaliknya. Sepanjang sudah berusia 25 tahun, maka sudah bisa jadi capres/cawapres.

"Pemohon para Perkara 92 meminta MK menyatakan pasal a quo bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun'," ujarnya.

Berikut sebagian daftar penggugat syarat cawapres:

Gugatan 55/PUU-XXI/2023 diajukan oleh:

Wali Kota Bukittingi Erman Safar

Wakil Bupati Lampung Selatan Pandu Kesuma Dewangsa

Wagub Jatim Emil Dardak

Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor

Wabup Sidoarjo Muhammad Albarraa

Para penggugat meminta bahwa frasa 'berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun' dalam Pasal 169 huruf q UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau memiliki pengalaman sebagai penyelenggara negara'.

Gugatan ini didukung Gerindra.

Perkara 51/PUU-XXI/2023

Pemohon:Ahmad Ridha Sabana (Ketum Partai Garuda)

Yohanna Murtika (Sekjen Partai Garuda)

"Menyatakan bahwa frasa 'berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun' dalam Pasal 169 huruf q UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau yang berpengalaman di bidang pemerintahan'," demikian petitum permohonan.

Perkara 29/PUU-XXI/2023

Pemohon: PSI

"Menyatakan bahwa Pasal 169 huruf q UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'berusia paling rendah 35 tahun," demikian petitum pemohon.

Arkaan Wahyu.

Mahasiswa FH UNS, Solo, Arkaan Wahyu meminta syarat cawapres jadi 21 tahun.

Aliansi 98

Aliansi 98 Pengacara Pengawal Demokrasi dan HAM. Selain meminta usia capres/cawapres dibatasi maksimal 70 tahun, aliansi ini juga meminta pengaturan syarat capres/cawapres lainnya. Yaitu:

tidak pernah melakukan kekerasan dan/atau menjadi bagian orang atau kelompok orang yang melakukan pelanggaran HAM berat, penculikan aktivis, penghilangan orang secara paksa serta terlibat atau menjadi bagian orang atau kelompok orang yang melakukan pelanggaran HAM dari peristiwa pelanggaran HAM 1998.

"Kami meminta dan ingin memastikan negara hadir pada pemilu tahun 2024 untuk secara aktif dan responsif mencegah masuknya calon Presiden dan/atau Wakil Presiden yang memiliki rekam jejak pernah melakukan kekerasan dan/atau menjadi bagian orang atau kelompok orang yang melakukan pelanggaran HAM berat, penculikan aktivis, penghilangan orang secara paksa serta terlibat atau menjadi bagian orang atau kelompok orang yang melakukan pelanggaran HAM dari peristiwa pelanggaran HAM 1998," kata Ketua Aliansi 98, Halim Javerson Rambe dalam keterangan persnya.

Simak juga 'Kapan Putusan Gugatan Batas Usia Cawapres? Ini Kata Ketua MK':

[Gambas:Video 20detik]