Sebanyak lebih dari 18 ribu detikers sudah memilih pasangan tokoh favorit untuk jadi capres-cawapres 2024 di program The Matchmaker. Siapa yang jadi jagoan detikers?

Seperti diketahui, The Matchmaker hadir untuk menampung aspirasi publik soal siapa figur-figur yang cocok berpasangan di Pilpres 2024. The Matchmaker adalah program eksklusif yang diinisiasi detikcom dalam rangka menyambut Pemilu 2024. Program ini mengajak detikers untuk memilih dan menjodohkan tokoh-tokoh yang dinilai cocok untuk menjadi pasangan bakal calon presiden dan calon wakil presiden.

Tahap pertama The Matchmaker yaitu tahap menjodohkan telah berlangsung pada 1 Desember 2022-9 Februari 2023 dan menghasilkan 5 besar pasangan capres-cawapres yang paling banyak diusulkan detikers.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

The Matchmaker lalu berlanjut ke tahap kedua yaitu tahapan detikers bisa memilih pasangan favorit untuk menjadi capres-cawapres dari 5 besar tahap sebelumnya. Jika ada nama tokoh yang ingin dipilih tapi tidak ada di daftar, detikers bisa menulis nama tokoh yang diinginkan.

The Matchmaker Tahap 2 sudah berlangsung selama 3 bulan yaitu pada 20 Februari-16 Mei 2023. Sebanyak 18.714 detikers sudah memilih siapa pasangan favorit untuk menjadi capres dan cawapres. Selama 3 bulan, klasemen sementara berubah-ubah sangat dinamis sesuai dengan dinamika politik Indonesia yang makin panas jelang Pemilu 2024.

Hasilnya, ada 5 pasangan yang memperoleh votes paling banyak dari detikers.

Berikut hasil akhir The Matchmaker Tahap 2:

1. Prabowo Subianto & Erick Thohir: 4.497

2. Prabowo Subianto & Ganjar Pranowo: 3.161

3. Ganjar Pranowo & Erick Thohir: 2.743

4. Anies Baswedan & Agus Harimurti Yudhoyono: 2.638

5. Prabowo Subianto & Anies Baswedan: 1.860

Hasil Akhir The Matchmaker Tahap 2 Foto: Infografis: Andhika Akbarayansyah

The Matchmaker belum berakhir sampai di sini. Seperti diketahui, dinamika jelang Pilpres 2024 masih berlangsung dan makin seru setelah bursa nama capres mengerucut ke tiga nama yaitu Anies Baswedan, Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto.

Pertarungan jelang Pilpres 2024 kini makin meruncing ke sosok cawapres. Siapa sosok cawapres yang menurut detikers cocok mendampingi Anies, Ganjar dan Prabowo? Tunggu di The Matchmaker tahap berikutnya!

Lihat juga Video: Kata SMRC soal Siapa Capres Paling Jujur

[Gambas:Video 20detik]


Safari politik Ketum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin terus berlanjut. Usai bertemu Wapres Ma'ruf Amin, Cak Imin mengagendakan pertemuan dengan Wapres ke-11 RI Boediono.

"Kita hari Rabu (17/5) (bertemu) dengan Pak Boediono di Jakarta," kata Cak Imin saat ditemui di UGM, dilansir detikJateng, Selasa (16/5/2023).

Diketahui Cak Imin bersafari menemui mantan wapres belum lama ini. Pekan lalu, Cak Imin menemui Wapres ke-9 RI Hamzah Haz di Matraman, Jakarta Timur.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Sementara saat pertemuan dengan Ma'ruf Amin, dia mengklaim jika telah mendapat dukungan maju sebagai calon wakil presiden (cawapres).

"Kiai Ma'ruf Amin alhamdulillah memberikan support spiritual, doa maupun dukungan. Insyaallah sebagai senior PKB," ucapnya.

Di sisi lain, Cak Imin menyebut koalisi PKB dengan Gerindra masih solid. Ia menyebut jika komunikasi dengan Golkar juga terus dirajut.

"(Koalisi) Alhamdulillah solid dan terus bekerja bersama moga-moga terus sampai nanti. Golkar sedang terus dirajut nanti kita tunggu resminya. Masih memungkinkan penambahan-penambahan," terang dia.

Sebagai informasi, selain Ma'ruf Amin dan Hamzah Haz, Cak Imin juga pernah menemui Wapres ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla atau JK. Cak Imin mengunjungi JK di kediamannya pada Sabtu (6/5).

Baca selengkapnya di sini.

Lihat juga Video: Gerindra Nilai Cak Imin Layak Jadi Cawapres Prabowo di Pilpres 2024

[Gambas:Video 20detik]


Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Abdul Halim Iskandar mengenalkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin sebagai wakil ketua DPR RI dan calon presiden 2024. Seperti apa respons Cak Imin?

"Kebutuhan warga masyarakat untuk transmigrasi masih sangat luar biasa banyaknya. Itulah makanya kami sangat berharap dukungan dari Pak Muhaimin Iskandar selaku Wakil Ketua DPR RI yang juga sekaligus calon presiden," kata Abdul Halim.

Hal itu disampaikan Abdul Halim ketika memberikan sambutannya dalam acara Rakornas Transmigrasi Tahun 2023 dan Pembekalan Mahasiswa KKN di UGM, Sleman, Selasa (16/5/2023) seperti dikutip dari detikJateng.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Abdul Halim menyebut sektor transmigrasi akan mengalami pembaruan ketika Cak Imin yang juga adiknya menjadi presiden.

"Sehingga ketika beliau jadi presiden, tentu transmigrasi akan jauh lebih bagus dan akan dilakukan reformasi dan upaya-upaya pembaharuan dalam kebijakan transmigrasi," sambungnya.

Abdul Halim mengaku pihaknya meminta dukungan dari Cak Imin yang merupakan Wakil Ketua DPR itu dalam peraturan perundang-undangan.

"Misalnya, kepemilikan lahan secara komunal, itu sangat penting hari ini dan kita sudah berkoordinasi dengan BPN," ucapnya.

"Minimal 3 hektare yang diserahkan kepada warga trans, tapi masih bersifat komunal. Nah beberapa hal ini tentu tidak bisa dilakukan tanpa perubahan undang-undang," imbuhnya.

Baca di sini.

Lihat juga Video: Gerindra Nilai Cak Imin Layak Jadi Cawapres Prabowo di Pilpres 2024

[Gambas:Video 20detik]


Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (JK) menilai Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memiliki kemampuan menjadi calon wakil presiden (cawapres). Merespons hal itu, NasDem menyerahkan urusan cawapres sepenuhnya kepada Anies Baswedan.

"Ya kalau saya, bahwa urusan cawapres itu urusannya Pak Anies ya. Kalau NasDem mau ambil dari internal koalisi, mau dari eksternal koalisi, kita sepenuhnya sekali lagi menyerahkan urusan cawapres ke Pak Anies karena Pak Anies yang nanti menjalani," kata Ketua DPW Partai NasDem Jabar Saan Mustopa kepada wartawan di kompleks Senayan, Jakarta, Selasa (16/5/2023).

Sekretaris F-NasDem DPR ini mengatakan pihaknya tak akan memaksakan sosok cawapres kepada Anies Baswedan. Untuk itu, kata Saan, Anies-lah yang akan memilih sendiri cawapresnya untuk dikonsultasikan dengan partai koalisi.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Nah, kalau misalnya kita memaksakan dari partai dan misalnya Pak Anies kurang sreg, kan nggak pas juga. Karena itu, Pak Anies yang tentukan misalnya siapa saja yang pas mendampingi sebagai cawapres dan setelahnya baru dikonsultasikan dengan partai," ungkap Saan.

"Jadi bukan dari partai datangnya (cawapres), tapi dari Pak Anies. Jadi kita harapkan bahwa cawapres siapa pun misalnya atau Pak Anies punya nominasi nama-nama, apakah dari internal eksternal, itu nominasi dibawa ke partai koalisi. Jadi bukan dari partai ke Pak Anies, tapi posisinya dari Pak Anies ke partai," sambungnya.

Sebelumnya, Jusuf Kalla berbicara soal sosok calon wakil presiden (cawapres) yang cocok untuk mendampingi Anies Baswedan. JK menyebut Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mempunyai kemampuan untuk menjadi calon wakil presiden.

Mulanya, JK mengatakan cawapres untuk Anies Baswedan menjadi kewenangan internal koalisi. Tak hanya itu, kata JK, Anies Baswedan juga memiliki kewenangan menentukan sendiri sosok yang akan mendampinginya di Pilpres 2024.

"Kalau secara teknis dan secara ini kan, itu adalah kewenangan daripada koalisi dan capres," kata JK setelah bertemu dengan AHY di kediamannya di Jalan Brawijaya, Jaksel, Senin (15/5 2023).

JK kemudian mengatakan AHY mempunyai kemampuan menjadi cawapres. Kendati demikian, kata JK, mengenai cawapres untuk Anies menjadi kewenangan koalisi.

"Kalau Pak AHY ini pasti mempunyai kemampuan itu dan tentu di sini pertimbangan itu. Saya di luar. Itu kan kewenangan dari partai politik koalisi sendiri dan juga capres," kata JK.


Wakil Ketua Umum (Waketum) Gerindra Budi Djiwandono merespons wacana koalisi besar yang belakangan mengemuka di publik. Budi berharap arah di wacana koalisi besar dapat direalisasikan sebagai kekuatan resmi.

"Saya rasa, ada arah. Kita mengharapkan ada arah menjadi sebuah kekuatan resmi," kata Budi di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/5/2023).

Budi mengatakan pembahasan terkait koalisi besar masih didiskusikan, termasuk dengan mitra kerja sama Gerindra di Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR), yakni PKB.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Tapi ya tentu ini masih banyak diskusi, bertukar pikiran, dan kami juga menjalankan komunikasi dengan intens dengan PKB. Dari waktu ke waktu kami sering update bertemu bersilaturahmi," ujar Budi.

Ia berharap dalam waktu dekat pembahasan wacana koalisi besar ada keputusan yang jelas. Pihaknya berharap rencana yang dijalankan sesuai dengan kenyataan.

"Saya rasa dalam waktu dekat moga-moga akan ada sebuah kesepakatan yang lebih konkret. Tapi itu dia, terus berikhtiar, berusaha, moga-moga nanti hasil sesuai harapan," imbuhnya.

Sebelumnya, Golkar dan PKB kian intens mematangkan rencana pembentukan koalisi besar menuju Pilpres 2024. Ketua Umum (Ketum) Golkar Airlangga Hartarto mengutus Nusron Wahid sebagai Kepala Bappilu Presiden perwakilan Golkar, sedangkan Ketum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengutus Faisol Riza dalam tim kecil koalisi besar.

Diketahui, pembentukan tim inti ini berawal dari langkah Golkar dan PKB yang siap membentuk koalisi besar menuju Pemilu 2024. Hal ini diumumkan langsung oleh Airlangga dan Cak Imin setelah keduanya bertemu tertutup di Resto Plataran Senayan, Jakarta, Rabu (3/5/2023).


Menko Polhukam Mahfud Md dan Ketum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin satu pesawat dalam perjalanan ke Yogyakarta. Mahfud menyebut mereka bertugas di acara yang berbeda namun satu tujuan.

Momen satu pesawat dengan Cak Imin diunggah Mahfud Md di akun Twitter, Selasa (16/5/2023). Mahfud mengatakan dirinya bersama Cak Imin terbang ke Yogya secara bersamaan.

"Satu pesawat terbang ke Yogya bersama Cak Imin," kata Mahfud dalam keterangannya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Mahfud mengatakan kehadiran mereka ke Yogyakarta untuk acara yang berbeda. Mahfud menghadiri acara di Pemprov DIY sedangkan Cak Imin ke acara di UGM.

"Pagi ini Cak Imin ada acara di UGM sedang saya acara di Pemprov, DIY," ucapnya.

Mahfud menyebut meski acara berbeda, namun tujuan keduanya sama. Yakni berkhidmat untuk masa depan bangsa.

"Hari ini kami punya tugas di acara yang berbeda di Yogya tetapi tujuan kami sama yakni berkhidmat untuk masa depan bangsa. Yogya salah satu kawah candradimuka saya dan Cak Imin," ucap Mahfud.

Lihat juga Video: Gerindra Nilai Cak Imin Layak Jadi Cawapres Prabowo di Pilpres 2024

[Gambas:Video 20detik]


Calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KKP) Anies Baswedan menyinggung soal sikap berani yang belakangan ini diperbincangkan. Anies punya persepsi sendiri terkait hal itu.

Pembicaraan Anies soal 'berani' diungkapkannya dalam suatu acara bersama tokoh masyarakat dan tokoh perubahan. Tokoh yang hadir di antaranya Said Didu hingga Refly Harun.

Anies awalnya menerima sejumlah masukan dari beberapa tokoh untuk menjaga demokrasi. Anies pun merespons dan mengamini kalau semua pihak wajib menjaga demokrasi. Dia lantas menyinggung soal sikap berani.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Soal harus jaga demokrasi, kita jaga sama-sama dan ini bukan soal berani," kata Anies seperti dilihat di akun YouTube Refly Harun, Selasa (16/5/2023).

Anies menilai berani memang penting. Tapi, menurutnya, sebelum berani harus memiliki sikap benar.

"Sebenarnya berani dan tidak, walaupun akhir-akhir ini kan ada banyak yang penting berani, berani itu penting tapi sebelum berani harus benar," ucapnya.

Anies mengatakan sikap berani harus didasari dengan sikap benar. Sehingga, menurutnya, urutan yang pas yakni benar dulu baru berani.

"Kenapa berani, karena benar. Tapi kalau tidak benar rasanya tidak berani. Jadi sebetulnya urutannya benar dulu baru berani, karena itulah sekuens yang paling logis, untuk benar harus ada gagasan, harus ada nilai, tak mungkin tanpa nilai tanpa gagasan bicara benar, benar salah itu ada unsur veluenya di situ," ujarnya.

Jokowi Singgung Sikap Berani

Sebelumnya, soal sikap berani ini disebut oleh Presiden Jokowi saat memberi pidato di acara puncak Musyawarah Rakyat (Musra) di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (14/5). Jokowi menegaskan Indonesia membutuhkan pemimpin yang dekat dengan rakyat dan berani demi kepentingan rakyat.

"Negara ini adalah negara besar. Bangsa ini adalah bangsa besar. Penduduk kita sudah 280 juta, kurang lebih. Rakyat kita butuh pemimpin yang tepat, butuh pemimpin yang bener. Yang dekat dengan rakyat," kata Jokowi.

"Yang paham hati rakyat, yang tahu kebutuhan rakyat. Yang mau bekerja keras untuk rakyat. Itu yang dibutuhkan," lanjutnya.

Selain itu, Jokowi mengatakan bahwa rakyat Indonesia membutuhkan pemimpin yang berani. Yakni pemberani demi kepentingan rakyat.

"Dan pemberani. Yang berani, pemberani demi rakyat," kata Jokowi dengan suara yang meninggi dan gestur tangan yang tegas.

Simak juga Video 'Survei Charta Politika: Ganjar Ungguli Prabowo dan Anies':

[Gambas:Video 20detik]


Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut bisa saja melakukan reshuffle terhadap menteri dari NasDem. NasDem menyebut Jokowi bisa mereshuffle semua menteri.

"Ya jangankan NasDem, semua menteri juga bisa direshuffle, itu haknya dia (Jokowi) kok," kata Waketum NasDem Ahmad Ali kepada wartawan, Senin (15/5/2023) malam.

Ali menegaskan reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif Jokowi sebagai presiden. Dia mengatakan Jokowi tak perlu mendiskusikan urusan menteri dengan publik.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Sekali lagi, NasDem itu memahami betul bahwa memberhentikan menteri itu adalah hak prerogatif daripada presiden. Dan presiden tidak perlu mendiskusikan dengan siapa saja untuk memberhentikan menteri termasuk kepada publik," katanya.

Namun, Ali khawatir jika isu reshuffle terus mencuat. Dia mengaku khawatir hal itu malah menggangu kinerja para menteri.

"Saya nanti kalau justru kalau setiap saat reshuffle ini menjadi salah satu 'ancaman', ini akan justru membuat publik akan menjadi kegaduhan, kolaborasi di kabinet akan terganggu. Bagi NasDem begini, kami apapun keputusan presiden kami terima sebagai satu bentuk hak dia sebagai bentuk prerogatif," ujarnya.

Ali menegaskan dukungan NasDem terhadap pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin belum berubah. Dia mengatakan dukungan terhadap pemerintah saat ini tak perlu dikaitkan dengan pilihan NasDem mengusung Anies Baswedan di Pilpres 2024.

"Tapi mengenai kami mendukung pemerintahan ini sampai dengan 2024 itu hak kami kan, karena itu adalah komitmen yang kami buat, bagi kita komitmen itu tidak bisa kita langgar dengan alasan apapun," katanya.

"Karena komitmen yang kita buat dari awal, jadi sebelum terjadi apa-apa, sebelum pemerintahan, sebelum terpilih jadi presiden, kita sudah bangun komitmennya. Dan bagi NasDem itu mengikat untuk mengawal pemerintahan. Jadi hari ini mendukung Anies dianggap suatu pelanggaran, ya itu kan penilaian orang, bagi kami ya bukan pelanggaran terhadap koalisi. Kalau gara-gara itu NasDem di-reshuffle silakan saja publik yang menilai kan," tambahnya.

Ali menegaskan NasDem terusn mendukung pembangunan yang dilakukan Jokowi hingga berhasil. Hal itu, katanya, merupakan komitmen NasDem sejak awal mengusung Jokowi.

"Jadi bagi NasDem tidak penting berada di dalam, yang terpenting bagi kita bangsa ini jadi baik, pembangunannya berhasil, pemerintahan Pak Jokowi berhasil, itu sudah lebih dari cukup bagi NasDem, jadi kita akan koalisi kami karena dipanggil kami berjuang, jadi pemerintah kami perjuangkan ini tentunya menjadi suatu kebanggaan kalau ujungnya berhasil. Tapi ragu saya kemudian yang baru bergabung dan mencintai Jokowi demi kepentingan atas nama bangsa," ujarnya.

Sebelumnya, kabar reshuffle menteri Kabinet Indonesia Maju kembali mencuat. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut bisa saja menteri dari Partai NasDem bisa di-reshuffle.

Menteri NasDem bisa di-reshuffle diungkap Jokowi usai penanaman mangrove di Taman Wisata Alam Angke Kapuk, Jakarta Utara Senin (15/5). Jokowi ditanya apakah menteri NasDem di-reshuffle?

"Ya bisa saja," jawab Jokowi.

Jokowi juga mengungkap hubungannya dengan Ketum Partai NasDem Surya Paloh yang disebutnya biasa saja. Belum ada rencana Jokowi untuk bertemu dengan Surya Paloh.

"Saya biasa saja," kata Jokowi.

Lihat juga Video 'Jokowi Disebut 'Baper' Jika Reshuffle Menteri NasDem, PPP: Dari Mana?':

[Gambas:Video 20detik]


Agus Harimurti Yudhoyono sambangi kediaman Jusuf Kalla pada Senin (15/5) malam. Keduanya membicarakan isu ekonomi hingga Pemilu 2024. JK pun menilai AHY memiliki kemampuan untuk jadi cawapres Anies Baswedan.


Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK) berbicara soal sosok calon wakil presiden (cawapres) yang cocok untuk mendampingi Anies Baswedan. JK menyebut Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mempunyai kemampuan untuk menjadi calon wakil presiden.

Mulanya, JK mengatakan cawapres untuk Anies Baswedan menjadi kewenangan internal koalisi. Tak hanya itu, kata JK, Anies Baswedan juga memiliki kewenangan untuk menentukan sendiri sosok yang akan mendampinginya di Pilpres 2024.

"Kalau secara teknis dan secara ini kan, itu adalah kewenangan daripada koalisi dan capres," kata JK usai bertemu dengan AHY di kediamannya di Jalan Brawijaya, Jaksel, Senin (15/5 2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

JK kemudian mengatakan AHY mempunyai kemampuan untuk menjadi cawapres. Kendati demikian, kata JK, mengenai cawapres untuk Anies menjadi kewenangan koalisi.

"Kalau Pak AHY ini pasti mempunyai kemampuan itu dan tentu di sini pertimbangan itu, saya di luar itu kan kewenangan dari partai politik koalisi sendiri dan juga capres," kata JK.

Dalam kesempatan yang sama, AHY mengatakan pertemuan dengan JK selama satu jam itu membahas isu kebangsaan. AHY menyebut JK juga banyak memberi pandangan sebagai negarawan yang pernah menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia dua kali.

"Saya malam hari ini datang dengan sebuah niat untuk menyambung silaturahim tapi juga mendapat pandangan-pandangan beliau sebagai tokoh bangsa, seorang negarawan yang pernah menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia dua kali, bersama Presiden SBY dan juga mendampingi Presiden Jokowi, " ujarnya.

"Oleh karena itu, tentu sebagai politisi hari ini, kami juga ingin mendengarkan pandangan termasuk berdiskusi tentang berbagai isu, dan tadi bagus sekali," imbuhnya.

AHY mengatakan pertemuan dengan JK hari ini tidak membahas mengenai cawapres. "Tapi tadi tidak ada secara khusus membahas itu, yang jelas kami membicarakan indonesia ke depan," ujarnya.

Anies soal Cawapres

Bakal capres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan mengatakan cawapres yang akan mendampinginya harus berada dalam satu koalisi. Anies mengatakan jika ada usulan nama cawapres dari partai lain, maka harus masuk koalisi terlebih dulu.

"Kalau ada aspirasi untuk mengusulkan seseorang dari partainya, maka partainya harus menjadi bagian dari koalisi," ujar Anies di DPP PKS, Jakarta Selatan, Sabtu (6/5).

"Kalau tidak menjadi bagian dari koalisi, ya tidak fair. Itu kan prinsip yang sangat sederhana," katanya.

Menurut Anies, yang akan mendampinginya sebaiknya berada di dalam koalisi yang sama. Anies mengatakan jika dalam satu koalisi, maka kemungkinan dipertimbangkan lebih besar.

"Kalau terkait dengan pimpinan partai atau anggota partai, maka mereka yang berada di dalam koalisi otomatis," ungkap Anies.


Para pendukung Anies Baswedan dari berbagai wilayah di Indonesia menggelar kegiatan halal bihalal secara hybrid. Mengusung tema 'Persatuan untuk Kemenangan, kegiatan ini akan dilakukan pada 17 Mei 2023 mulai pukul 19.30 WIB atau 20.30 WITA atau 21.30 WIT.

Ketua Panitia Halal Bihalal Warga Bersama Anies Baswedan (HBW 2023) Sahrin Hamid mengatakan kegiatan ini dilakukan dalam rangka memanfaatkan momen Syawal 1444 H. Pada kegiatan ini, mereka akan menyimak pidato Anies melalui platform daring.

Selain itu, warga yang berkumpul juga akan melakukan musyawarah secara langsung guna membahas berbagai aspirasi terkait dengan upaya perubahan menuju Indonesia yang lebih baik.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Bulan Syawal adalah bulan kemenangan, setelah kita menjalankan puasa Ramadan sebulan penuh. Kemenangan kita melawan hawa nafsu hendaknya menjadi modal untuk memperkokoh persatuan dan persaudaraan antar sesama anak bangsa," ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (15/5/2023).

Sahrin menjelaskan acara halal bihalal ini akan digelar setidaknya di 3.000 titik yang berlokasi di desa-desa seluruh provinsi di Indonesia. Selain itu, terdapat pula titik-titik penyelenggaraan yang berada di luar negeri, yang diorganisasikan oleh ekspatriat Indonesia yang bermukim di sana.

"Kegiatan ini diselenggarakan seluruh wadah kelompok relawan yang berkoordinasi dalam Rumah Perubahan Indonesia. Melalui halalbihalal ini, kami mempererat hubungan antar elemen pendukung perubahan dan menumbuhkan keswadayaan pendukung di tingkat bawah," lanjutnya.

Sahrin menambahkan setiap titik penyelenggaraan halal bihalal nantinya akan mengundang warga pro-perubahan yang berdomisili di lokasi tersebut. Adapun jumlah peserta di setiap lokasi berkisar antara 5 hingga 50 orang.


Wakil Presiden Ma'ruf Amin menerima kunjungan Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin. Jubir Wapres, Masduki Baidlowi, menyebut pertemuan tersebut seperti anak bertemu orang tua.

Pertemuan diketahui berlangsung di rumah dinas Ma'ruf Amin, Senin (15/5/2023). Cak Imin ditemani Wakil Ketua Umum Bidang Pemenangan Pemilu DPP PKB Jazilul Fawaid hingga Ketua DPW PKB Jatim, Abdul Halim Iskandar. Masduki mengatakan inti dari pertemuan tersebut adalah halalbihalal.

"Inti dari pertemuan itu adalah ini masih dalam suasananya halal bihalal ya, tradisi di Indonesia itu kan memang halalbihalal itu tidak bisa dihindari dan mesti dilewati setelah Idul Fitri. Bahwa kemudian ini tahun politik maka otomatis banyak orang menghubungkan seakan-akan itu adalah semacam pertemuan politik," kata Masduki.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Masduki menilai wajar jika Cak Imin bersilaturahmi ke Ma'ruf yang merupakan sesepuh NU. Selain bersilaturahmi, Cak Imin juga disebut berkonsultasi terkait hal-hal politik.

"Wajar kalau Cak Imin datang bersilaturahim, bahkan berkonsultasi berdiskusi dalam hal-hal terkait dengan politik di tahun 2024 ini. Hasil pertemuan itu saya kira sangat bagus karena pada dasarnya Cak Imin memang sudah beberapa kali bertemu dengan tokoh-tokoh nasional. Bahkan katanya dia akan melakukan halal bihalal ini tidak hanya ke Wapres tapi juga ke Pak Jokowi. Walaupun sudah berapa kali ketemu tapi katanya untuk halalbihalal dengan Pak Jokowi," kata Masduki.

Masduki mengibaratkan pertemuan tersebut sebagai pertemuan anak dan orang tua. Dia mengatakan pertemuan berlangsung dengan penuh candaan.

"Jadi ini ya semacam anak ketemu orang tua, Cak Imin masih muda dia kemudian wapres orang tuanya, berkonsultasi, bersilaturahmi, guyonan juga khas NU-lah ya, jadi guyonnya malah lebih banyak. Suasananya lebih akrab, guyonan politik, cerita mengenai wakil presiden di masa lalu ketika masih menjadi anggota DPRD DKI. Jadi cerita-cerita yang khas ke NU-an lah. Itulah yang dilaporkan semuanya oleh Cak Imin kepada Wakil Presiden, kira-kira itu isi pertemuannya," tuturnya.


Sejumlah kader Partai Persatuan Pembangunan (PPP) berharap agar Anies Baswedan menggandeng Wakil Gubernur Jawa Tengah, KH Taj Yasin Maemun atau Taj Yasin sebagai calon wakil presiden (cawapres) dalam Pemilu 2024.

Hal itu disampaikan dalam deklarasi yang dibalut dengan acara halal bihalal dan sarasehan politik di Ganeca Convention Hall, Jl Kolonel Sugiyono No 62, Kabupaten Purworejo, Senin (15/5/2023) sore. Tak hanya dari Purworejo, sejumlah kader itu juga berasal dari luar daerah.

Mereka kemudian mendeklarasikan Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Jateng Taj Yasin sebagai Capres-Cawapres untuk Pemilu 2024. Secara resmi, deklarasi dibacakan oleh salah satu pengurus DPP PPP, Profesor Anwar Sanusi.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Mendorong Capres Bapak Anies Rasyid Baswedan untuk menggendong Tokoh PPP Jawa Tengah KH Taj Yasin Maemun (Gus Yasin) sebagai pendamping Cawapres," bunyi salah satu poin dalam deklarasi tersebut.

Selain itu, sejumlah kader PPP Jawa Tengah, DIY, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Banten, itu juga menyatakan Plt Ketua Umum PPP Murdiono tidak sah dan melanggar ketentuan AD/ ART PPP serta UU Partai Politik. Dengan demikian, menurut mereka, yang bersangkutan tidak memiliki kewenangan dan tidak sah bertindak atas nama PPP dalam menandatangani daftar caleg maupun mengusung dan menandatangani calon presiden maupun cawapres.

"Plt DPP Saudara Mardiono tanpa syarat dan serta merta secepat-cepatnya dalam waktu 3 minggu menyerahkan kembali jabatan Ketua Umum DPP PPP kepada Suharso Manorfa hasil Muktamar IX 2020 Makassar," sambung deklarasi tersebut.

Apabila Plt Ketua Umum DPP PPP tidak melaksanakan permintaan tersebut, mereka akan menunjuk pengacara untuk memberikan pendampingan hukum kepada Mahkamah Partai DPP PPP dalam melakukan gugatan terhadap keabsahan Plt Ketua Umum DPP ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

"Seluruh Kader PPP yang tidak terlibat dan tidak ikut serta mengkudeta Ketua Umum sah DPP PPP Suharso Manoarfa akan melaksanakan Muktamar Luar Biasa, selambat-lambatnya bulan September 2023," bunyi poin deklarasi berikutnya.

Selain mendeklarasikan Anies Baswedan dan Taj Yasin sebagai capres dan cawapres untuk Pemilu 2024, mereka juga bersepakat membentuk PPP baru dengan nama PPP Anies.

DPC PPP Purworejo Tidak Tahu

Sementara itu, Ketua DPC PPP Kabupaten Purworejo, Muhammad Kartika Zuhala mengaku tidak tahu ada acara tersebut.

"Kami nggak tahu, yang jelas itu bukan kegiatan kami dan kader-kader kami nggak ada yang ikut," kata Muhammad Kartika Zuhala saat dimintai konfirmasi oleh detikJateng.

Ganjar Ingatkan Bahaya Hoaks Saat Hadiri Haul KH Dalhar Watucongol


Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengungkit soal Nahdlatul Ulama (NU) tak ikut berpolitik jelang Pilpres 2024. Dia mengatakan hal itu saat ditanya soal kemungkinan ada tokoh NU menjadi cawapres.

"Itu hak politik. Saya tidak bisa berkomentar, tapi kalau liat statement ketua PP NU kan, NU tidak ikut-ikutan berpolitik dan NU tidak akan menyodorkan kadernya untuk kontestasi sebagai capres atau cawapres. Itu pernyataan Ketum PBNU, jadi saya nggak bisa komentar," kata Cak Imin usai bertemu dengan Wapres Ma'ruf Amin di Jl Diponegoro, Jakarta Pusat, Senin (15/5/2023).

Cak Imin tak ingin berkomentar saat ditanya peluang Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menjadi cawapres Ganjar Pranowo. Dia mengaku tak ingin ikut campur urusan bakal capres dari partai lain.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Saya nggak tahu. Nggak bisa komentar," ucapnya.

"Itu kewenangan Bu Mega, kita serahkan sepenuhnya kepada Bu Mega, dan PDIP untuk menentukan pasangannya kita tidak bisa campur tangan," sambung Cak Imin.

Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, serta koalisi pendukung Ganjar Pranowo akan membahas sosok bakal cawapres. Dia menyebut penentuan bakal cawapres yang akan mendampingi Ganjar di Pilpres 2024 masih dibicarakan secara internal.

Basarah mengungkap pihaknya akan mendalami sosok cawapres yang tengah beredar di publik ataupun tidak. Penentuan cawapres Ganjar Pranowo, ucap Basarah, sedang dipersiapkan secara matang.

"Ya sosok yang diincar tentu kalau dalam bahasa Ibu Mega sedang dipikirkan secara kontemplatif. Dari nama-nama yang ada, baik yang beredar di publik, maupun yang tidak beredar di publik," kata Basarah di Sekretariat Pusat Koordinasi Relawan Pilpres DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Jumat (12/5).

Basarah mengatakan Megawati bersama ketua umum partai politik pendukung Ganjar Pranowo akan membahas soal cawapres bersama Jokowi. Jokowi dilibatkan dalam konteks anggota PDIP.

Dalam kesempatan itu, dia juga menuturkan PDIP tak ingin menarik organisasi Nahdatul Ulama (NU) ke ranah politik. Namun demikian, pihaknya tetap menjalin hubungan mengingat PDIP memiliki rekam jejak kerja sama yang baik dengan tokoh NU.

"Dan PDIP menghargai dan menghormati eksistensi NU sebagai ormas keagamaan. Oleh karena itu, PDIP tidak akan menarik NU ke dalam pusaran politik karena kita menghormati betul," ujar Basarah.

"Namun demikian, kami harus mengakui bahwa dalam perjalanan panjang kerja sama politik kekuatan nasionalis seperti PDIP itu banyak dilakukan bersama dengan kader-kader NU," lanjut dia.

Lihat juga Video: Gerindra Nilai Cak Imin Layak Jadi Cawapres Prabowo di Pilpres 2024

[Gambas:Video 20detik]


Charta Politika menyebut, pemilih Jokowi-Ma'ruf Amin pada Pemilu 2019, sebagian besar mendukung Ganjar Pranowo sebagai Capres 2024. Sementara pemilih Prabowo-Sandiaga, sebagiannya tetap memilih Prabowo sebagai capres.


Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin berkunjung ke kediaman Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin. Cak Imin mengklaim bahwa Ma'ruf Amin mendukung dirinya maju sebagai calon wakil presiden (cawapres).

"Oh iya pasti, mendukung. Beliau bilang 'memang sudah waktunya, waktunya kamu sekarang'" kata Cak Imin kepada wartawan di Jl. Diponegoro, Jakarta Pusat, Senin (15/5/2023).

Sementara itu, Cak Imin mengaku bahwa Ma'ruf Amin mendukung PKB untuk melakukan koalisi dengan partai lain. Termasuk, kata dia, berkoalisi dengan Partai Gerindra.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Beliau memberikan dukungan kepada PKB untuk berkoalisi dengan siapapun, khususnya dengan Gerindra," jelasnya.

"Tetapi prinsipnya menyerahkan sepenuhnya PKB untuk benar-benar pintar menghitung, mengkalkulasi teman dan partner koalisi, tapi per hari ini beliau juga cocoklah dengan Gerindra," lanjutnya.

Cak Imin menuturkan, bahwa kunjungannya ke rumah wakil presiden dan mantan wakil presiden jelang pemilu ini guna mendapat masukan soal RI 2. Cak Imin mengatakan bahwa Ma'ruf Amin menilai langkah politik yang dilakukan PKB saat ini sudah benar.

"Jadi yang pertama kita mengapresiasi suara wakil presiden. Selama menjadi wakil presiden maupun yang sudah menjadi wakil presiden. Tapi kita juga memohon masukan dan alhamdulillah mendapat masukan dari wapres untuk kita terus bekerja keras. Intinya Kiai Ma'ruf memberikan masukan bahwa langkah PKB sudah tepat. Sudah benar sebagai kekuatan politik untuk terus bergerak," ungkapnya.

Diketahui Cak Imin bersafari menemui mantan wapres belakangan ini. Pekan lalu, Cak Imin menemui Wapres ke-9 RI Hamzah Haz di Matraman, Jakarta Timur.

Cak Imin membeberkan pembicaraan bersama Hamzah Haz tersebut. Cak Imin mengaku banyak mendapat nasihat politik.

"Tentu saja banyak hal yang saya dapatkan terutama nasihat-nasihat politik pengalaman Pak Hamzah Haz sebagai pejuang NU, pejuang politik sampai di parlemen dan akhirnya jadi wakil presiden," kata Cak Imin usai pertemuan di kediaman Hamzah Haz di Jalan Tegalan, Matraman, Jakarta Timur, Kamis (11/5).

Cak Imin bahkan mengaku blak-blakan bertanya ke Hamzah Haz mengenai cara agar menjadi presiden. Cak Imin pun mendapat wejangan dari Hamzah Haz.

"Saya nanya terus terang pada beliau gimana caranya supaya jadi presiden, saya dikasih doanya, saya dikasih perjuangan dan cara-caranya. Insyaallah saya akan amalkan," kata dia.

Selain itu, Cak Imin pernah menemui Wapres ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla atau JK. Cak Imin tiba di kediaman JK, Sabtu (6/5) lalu sekitar pukul 20.09 WIB. Kemudian keduanya menggelar jumpa pers pukul 21.33 WIB.

Lihat juga Video: Gerindra Nilai Cak Imin Layak Jadi Cawapres Prabowo di Pilpres 2024

[Gambas:Video 20detik]


Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin berkunjung ke kediaman Wakil Presiden Ma'ruf Amin hari ini. Dalam pertemuan itu, Cak Imin mendapatkan nasihat dan pesan dari Ma'ruf jelang Pemilu 2024.

"Kita senang sekali diberi waktu untuk berkonsultasi terutama menghadapi pemilu tahun 2024. Beliau minta PKB solid, PKB utuh, kuat, dan kompak. Meminta seluruh kader PKB juga terus istiqomah memperjuangkan perjuangan NU," kata Cak Imin pada wartawan di Jl. Diponegoro, Jakarta Pusat, Senin (15/5/2023).

"Beliau juga minta PKB di seluruh daerah bergerak, bersinergi dengan seluruh kekuatan masyarakat untuk memenangkan pemilu tahun depan," lanjutnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Cak Imin juga menuturkan, bahwa kunjungannya ke rumah-rumah wakil presiden jelang pemilu ini guna mendapat masukan soal RI 2. Cak Imin mengatakan bahwa Ma'ruf Amin membenarkan langkah PKB sebagai kekuatan politik saat ini.

"Jadi yang pertama kita mengapresiasi suara wakil presiden. Selama menjadi wakil presiden maupun yang sudah menjadi wakil presiden. Tapi kita juga memohon masukan dan alhamdulillah mendapat masukan dari wapres untuk kita terus bekerja keras. Intinya Kyai Ma'ruf memberikan masukan bahwa langkah PKB sudah tepat. Sudah benar sebagai kekuatan politik untuk terus bergerak," ungkapnya.

Cak Imin juga membeberkan bahwa Ma'ruf Amin memintanya untuk berkoalisi dengan semua Partai khusunya Partai Gerindra.

"Beliau memberikan dukungan kepada PKB untuk berkoalisi dengan siapapun khsusunya dengan Gerindra. Tetapi prinsipnya menyerahkan sepenuhnya PKB untuk benar-benar pintar menghitung, mengkalkulasi teman dan partner koalisi, tapi per hari ini beliau juga cocok lah dengan Gerindra," pungkasnya.


Kabar reshuffle menteri Kabinet Indonesia Maju kembali mencuat. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut bisa saja menteri dari Partai NasDem bisa di-reshuffle.

Menteri NasDem bisa di-reshuffle diungkap Jokowi usai penanaman mangrove di Taman Wisata Alam Angke Kapuk, Jakarta Utara Senin (15/5/2023). Jokowi ditanya apakah menteri NasDem di-reshuffle?

"Ya bisa saja," jawab Jokowi.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Jokowi juga mengungkap hubungannya dengan Ketum Partai NasDem Surya Paloh yang disebutnya biasa saja. Belum ada rencana Jokowi untuk bertemu dengan Surya Paloh.

"Saya biasa saja," kata Jokowi.

Partai NasDem diketahui mencapreskan Anies Baswedan pada Pilpres 2024 nanti. Hubungan Jokowi dengan Surya Paloh usai deklarasi Anies capres dinilai merenggang.

Terakhir Jokowi melakukan perombakan kabinet saat melantik Dito Ariotedjo menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora). Dito menjadi menteri termuda di Kabinet Indonesia Maju.

Pelantikan Dito digelar di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (3/4). Pelantikan diawali dengan menyanyikan lagu 'Indonesia Raya'. Pelantikan Menpora ini berbarengan dengan pelantikan Kepala BNPT yang baru.

Acara kemudian dilanjutkan dengan pembacaan surat keputusan presiden mengenai pengangkatan Menpora sisa jabatan periode 2019-2024. Jokowi kemudian memimpin pembacaan sumpah jabatan.

"Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara," demikian petikan sumpah yang dibacakan Jokowi dan diikuti pejabat yang dilantik.

Simak Video: NasDem Tegaskan Hubungan dengan PDIP Masih Baik

[Gambas:Video 20detik]


Survei Charta Politika Indonesia kembali merilis hasil survei terkait Pilpres 2024. Dalam survei tersebut mengungkapkan mayoritas pemilih Joko Widodo (Jokowi) dan Ma'ruf Amin pada Pilpres 2019 mendukung Ganjar Pranowo sebagai Presiden saat Pilpres 2024 mendatang.

"Dari keseluruhan pemilih Jokowi-Ma'ruf, ternyata 61 persen menyatakan memilih Ganjar Pranowo. Hanya 18 persen yang memilih Pak Prabowo Subianto," kata Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya, dalam keterangan tertulis, Senin (15/5/2023).

Menurut Yunarto hasil survei yang melibatkan 1.220 responden dan tersebar di seluruh provinsi di Indonesia tersebut juga menjawab syarat pemimpin yang dekat dengan rakyat. Hal ini sama seperti yang disampaikan saat musra para relawan Jokowi.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Yunarto menambahkan survei ini juga mengungkapkan tidak ada kebingungan di antara pemilih Jokowi-Ma'ruf untuk mendukung Ganjar Pranowo. Ia juga menuturkan justru angka pendukung Prabowo dan Anies tidak signifikan, yaitu hanya 18 dan 14 persen.

"Jadi, di level pemilih, itu ternyata tidak terjadi kebingungan seperti yang coba ditafsirkan dalam peristiwa musra kemarin atau acara-acara relawan Jokowi. Jadi mayoritas memang memilih Ganjar," terang Yunarto.

Diketahui populasi survei yang dilibatkan merupakan seluruh warga negara Indonesia yang punya hak pilih dalam pemilihan umum, Di mana para responden sudah berumur 17 tahun atau lebih. Sampel yang ditarik pun menggunakan metode multistage random sampling. Responden memiliki potensi kesalahan (margin of error) pada survei ini sekitar 2,82 persen.

Sebagai informasi wawancara responden dilakukan dengan tatap muka oleh pewawancara yang terlatih. Quality control terhadap hasil wawancara juga dilakukan secara random sebesar 20 persen dari total sampel oleh supervisor dengan kembali mendatangi responden terpilih.

Simak Video: Survei Charta Politika: Ganjar Ungguli Prabowo dan Anies

[Gambas:Video 20detik]


Lembaga survei Charta Politika merilis hasil survei terbaru mereka terkait Pilpres 2024. Hasilnya, Sandiaga Uno unggul dalam elektabilitas cawapres dan ada kejutan Mahfud Md yang menyalip Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Survei Charta Politika ini dirilis pada Senin (15/5/2023). Survei dilakukan pada tanggal 2-7 Mei 2023, melalui wawancara tatap muka secara langsung dengan menggunakan kuesioner terstruktur.

Jumlah sampel survei ini sebanyak 1.220 responden, yang tersebar di 34 provinsi. Metodologi yang digunakan adalah metode acak bertingkat atau multistage random sampling dengan margin of error ± 2,82% pada tingkat kepercayaan 95%.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya menyampaikan Sandiaga Uno dan Ridwan Kamil menjadi pilihan tertinggi responden. Sementara pada urutan berikutnya ditempati Mahfud Md, AHY, dan Erick Thohir. Sedangkan elektabilitas nama-nama lainnya berada di bawah 10%.

"Dan yang mengagetkan, saya pikir ini nama baru ya tidak pernah dibahas terlalu banyak dalam rilis sebelumnya. Pak Mahfud ini masuk peringkat 3 dan masuk angka belasan % tidak jauh beda dengan nama teratas yang biasanya jauh sekali dengan nama lain," ujar Yunarto seperti dikutip dari detikNews.

"Bahkan Pak Mahfud ini menyalip angka dari AHY, nama Erick Thohir, nama Khofifah, Muhaimin Iskandar. Yang kita tahu lebih rajin safari politik atau berkeliling," imbuhnya.

Hasilnya:

Sandiaga S Uno 19,8%

Ridwan Kamil 18,4%

Mahfud Md 15,2%

Agus H Yudhoyono 10,9%

Erick Thohir 9,2%

Khofifah I Parawansa 5,8%

Muhaimin Iskandar 3,5%

Puan Maharani 2,9%

Airlangga Hartarto 2,2%

TT/TJ 12,0%

Kalah di Survei Poltracking, TPN: Masih Ada 20% Warga Belum Kenal Ganjar


Ketua Umum (Ketum) PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menemui Wakil Presiden (Wapres) RI Maruf Amin sore ini. Kedatangannya disambut langsung oleh Ma'ruf Amin di kediamannya.

Pantauan detikcom di Rumah Dinas Wapres RI, Jl Diponegoro, Jakarta Pusat pada Senin (15/5/2023), Cak Imin tiba pukul 16.30 WIB. Cak Imin yang berada di dalam mobilnya langsung memasuki pekarangan rumah.

Tampak Wakil Ketua Umum Bidang Pemenangan Pemilu DPP PKB Jazilul Fawaid, Ketua DPW PKB Jatim, Abdul Halim Iskandar juga hadir dalam silaturahmi.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Mau Silaturahmi, halalbihalal," kata Jazilul saat ditanya awak media di lokasi.

Rombongan Cak Imin silaturahmi ke rumah Ma'ruf Amin Foto: Belia Permata Sari/detikcom.

Diketahui Cak Imin bersafari menemui mantan wapres belakangan ini. Terakhir, Cak Imin menemui Wapres ke-9 RI Hamzah Haz di Matraman, Jakarta Timur.

Cak Imin membeberkan pembicaraan bersama Hamzah Haz tersebut. Cak Imin mengaku banyak mendapat nasihat politik.

"Tentu saja banyak hal yang saya dapatkan terutama nasihat-nasihat politik pengalaman Pak Hamzah Haz sebagai pejuang NU, pejuang politik sampai di parlemen dan akhirnya jadi wakil presiden," kata Cak Imin usai pertemuan di kediaman Hamzah Haz di Jalan Tegalan, Matraman, Jakarta Timur, Kamis (11/5).

Cak Imin bahkan mengaku blak-blakan bertanya ke Hamzah Haz mengenai cara agar menjadi presiden. Cak Imin pun mendapat wejangan dari Hamzah Haz.

"Saya nanya terus terang pada beliau gimana caranya supaya jadi presiden, saya dikasih doanya, saya dikasih perjuangan dan cara-caranya. Insyaallah saya akan amalkan," kata dia.

Selain itu, Cak Imin pernah menemui Wapres ke-10 dan ke-12Jusuf Kalla atau JK. Cak Imin tiba di kediaman JK, Sabtu (6/5) lalu sekitar pukul 20.09 WIB. Kemudian keduanya menggelar jumpa pers pukul 21.33 WIB.

Simak juga Video: Gerindra Nilai Cak Imin Layak Jadi Cawapres Prabowo di Pilpres 2024

[Gambas:Video 20detik]


Hasil survei Charta Politika Indonesia memperlihatkan mayoritas publik yang tak puas terhadap kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) cenderung mendukung Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024 mendatang. Namun sebaliknya, yang puas dengan Jokowi mayoritas mendukung Ganjar Pranowo.

Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya menyampaikan indeks kepuasan publik terhadap kinerja Joko Widodo-Ma'ruf Amin mencapai 79,1%. Menurutnya, angka tersebut jauh dari angka cukup.

"Dari keseluruhan pemilih Jokowi-Ma'ruf, ternyata 61 persen memilih Ganjar Pranowo dan hanya 18 persen menyatakan hanya memilih Prabowo Subianto, serta 14 persen kepada Anies Baswedan," ujar Yunarto dalam keterangan tertulis, Senin (15/5/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Lebih lanjut, Yunarto menjelaskan mayoritas pemilih Prabowo masih didominasi oleh pendukung yang antitesis terhadap Jokowi dalam pemilu 2019.

"Pemilih Prabowo masih ditopang oleh basis pemilih 2019 yang cenderung anti terhadap pemerintahan Jokowi," katanya.

Yunarto pun mengatakan hasil survei tersebut menjawab hal-hal yang disampaikan Jokowi dalam musra yang digelar para relawan Jokowi beberapa waktu lalu.

Tak hanya itu, survei tersebut juga mengungkapkan tak ada kebingungan di antara pemilih Jokowi-Ma'ruf seperti yang disampaikan dalam acara relawan tersebut.

"Ternyata tidak ada kebingungan seperti yang coba ditafsirkan dalam musra kemarin, mayoritas relawan Jokowi mendukung Ganjar Pranowo," pungkas Yunarto.

Sebagai informasi, data tersebut merupakan hasil survei yang dilakukan Charta Politika pada periode 2 - 7 Mei 2023. Survei ini dilakukan secara tatap muka dengan 1.220 responden berusia 17 tahun ke atas yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia.

Dalam survei ini, penarikan sampel dilakukan menggunakan metode multistage random sampling dan memiliki potensi kesalahan (margin of error) sebesar kurang dari 2,82 persen.

Lihat juga Video: Survei SMCR: Dukungan ke Ganjar Naik-Anies Turun

[Gambas:Video 20detik]


Lembaga survei Charta Politika merilis hasil survei elektabilitas capres 2024 yang membandingkan setelah polemik Piala Dunia U-20 dan deklarasi capres PDIP, Ganjar Pranowo. Hasilnya, tren Ganjar turun usai polemik Piala Dunia U-20 dan kembali naik usai dideklarasikan oleh PDIP.

"Betul, pada saat ramai isu Piala Dunia U-20 terjadi namanya guncangan atau tsunami politik yang berpengaruh secara elektoral," kata Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya saat merilis hasil survei, Senin (15/5/2023).

Pada saat ramai polemik Piala Dunia U-20, Ganjar Pranowo dan PDIP secara tegas menolak Timnas Israel. Setelah polemik itu, elektabilitas Ganjar menurun.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Karena kalau kita lihat dari biasanya Ganjar Pranowo ini selalu di angka yang dikatakan solid jauh di atas 2 nama yang lain, mengalami penurunan cukup drastis dari 37,8% di bulan Februari menuju 31,4%. Jadi turunnya ini 6,4%," imbuhnya.

Pada akhirnya PDIP mendeklrasikan Ganjar Pranowo sebagai capres. Langkah PDIP dinilai cukup mengagetkan karena terjadi pada masa libur Lebaran.

"Pada 21 April terjadi peristiwa Batutulis, agak mengagetkan, karena sehari sebelum Lebaran," ujar Yunarto.

Temuan Charta Politika, elektabilitas Ganjar kembali naik setelah dideklarasikan PDIP. Elektabilitas Ganjar kembali unggul cukup jauh dibandingkan Prabowo Subianto dan Anies Baswedan.

"Yang pasti ketika kita uji kembali jeda sekitar 10 hari setelah dilakukan deklarasi, kita lakukan survei. Angkanya melejit menjadi 38,2%, jauh melampaui Pak Prabowo 31,1%rtinya ada selisih 7,1%," ucap Yunarto.

"Angka ini bahkan lebih tinggi dari Mas Ganjar belum terkena pro kontra isu Piala Dunia U-20, itu menurut saya mengagetkan," imbuhnya.

Survei terbaru Charta Politika dilakukan pada tanggal 2-7 Mei 2023, melalui wawancara tatap muka secara langsung dengan menggunakan kuesioner terstruktur.

Jumlah sampel sebanyak 1.220 responden, yang tersebar di 34 provinsi. Metodologi yang digunakan adalah metode acak bertingkat atau multistage random sampling dengan margin of error ± 2,82% pada tingkat kepercayaan 95%.

Simak juga Video: Survei SMCR: Dukungan ke Ganjar Naik-Anies Turun

[Gambas:Video 20detik]

Halaman 1 2 Selanjutnya


Lembaga Charta Politika Indonesia merilis hasil survei terbaru terkait dengan Pilpres 2024. Dalam laporannya, Charta Politika Indonesia menyebutkan mayoritas pemilih Joko Widodo (Jokowi) dan Ma'ruf Amin di 2019 lalu mendukung Ganjar Pranowo di Pilpres 2024.

"Dari keseluruhan pemilih Jokowi-Ma'ruf, ternyata 61 persennya menyatakan memilih Ganjar Pranowo," kata Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia Yunarto Wijaya dalam keterangannya, Senin (15/5/2023).

Ia mengatakan untuk memilih Prabowo hanya sebanyak 18 persen dan Anies Baswedan 14 persen. Sedangkan yang tidak menjawab atau tidak tahu sebanyak 6,1 persen.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Yang menyatakan memilih Prabowo dan Anies ada 18 persen dan 14 persen," ungkapnya.

Menurutnya, hasil survei menunjukkan Ganjar lebih dinilai sebagai capres yang bisa meneruskan program-program Presiden Jokowi. Selain itu, pemilih yang menyatakan sangat puas dengan kinerja pemerintahan Presiden Jokowi memilih Ganjar Pranowo.

"Sebanyak 68 persen menyatakan memilih Ganjar Pranowo, 20,4 persen memilih Prabowo Subianto, 8 persen memilih Anies Baswedan," jelasnya.

Terkait mekanisme survei, ia mengatakan pengambilan data dilakukan pada 2 hingga 7 Mei 2023 dengan melibatkan 1.220 responden yang tersebar di seluruh Indonesia. Adapun populasi survei merupakan seluruh warga negara Indonesia yang punya hak pilih dalam pemilihan umum yakni mereka yang sudah berumur 17 tahun atau lebih.

Penarikan sampel menggunakan metode multistage random sampling. Responden memiliki potensi kesalahan (margin of error) pada survei ini, sebesar kurang lebih sekitar 2,82 persen.

"Responden diwawancarai dengan tatap muka oleh pewawancara yang telah dilatih. Quality control terhadap hasil wawancara dilakukan secara random sebesar 20 persen dari total sampel oleh supervisor dengan kembali mendatangi responden terpilih," tutupnya.

Simak Video: Survei SMCR: Dukungan ke Ganjar Naik-Anies Turun

[Gambas:Video 20detik]


Lembaga survei Charta Politika Indonesia mengungkapkan Ganjar Pranowo dinilai sebagai tokoh yang paling layak untuk meneruskan kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hal ini berdasarkan hasil survei terbaru terhadap responden yang memilih Jokowi-Ma'ruf Amin pada Pilpres 2019.

Dalam survei itu, ada tiga nama yang bisa dipilih oleh pemilih Jokowi-Ma'ruf, yakni Ganjar, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan. Hasilnya, sebanyak 68% pemilih Jokowi-Ma'ruf memilih Ganjar. Kemudian yang memilih Prabowo sebesar 20,4%, sedangkan responden yang memilih Anies hanya 8%.

"Sebanyak 68% responden menilai Ganjar Pranowo sebagai tokoh yang paling mampu melanjutkan program-program Joko Widodo," ujar Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya dalam keterangan tertulis, Senin (15/5/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Lebih lanjut, Yunarto juga menyampaikan Ganjar berhasil unggul jauh dari Prabowo dan Anies Baswedan dalam simulasi tiga nama. Ganjar memperoleh elektabilitas 38,2%. Lalu diikuti oleh Prabowo Subianto dengan dukungan 31,1% dan Anies Baswedan 23,6%.

Menurutnya, elektabilitas Ganjar melesat setelah ditetapkan sebagai bakal capres PDI Perjuangan pada pertengahan bulan April 2023.

"Terlihat adanya peningkatan elektabilitas Ganjar Pranowo setelah sebelumnya sempat mengalami penurunan pada survei telepon yang dilakukan pada April lalu," ujar Yunarto.

Di sisi lain, Yunarto menyebut elektabilitas Prabowo dan Anies cenderung menurun pada survei kali ini. Prabowo turun 2% dari sebelumnya 33,1%, sedangkan Anies turun sebesar 1,6%.

Sebagai informasi survei Charta Politika dilakukan pada 2-7 Mei 2023. Survei ini menggunakan metode wawancara tatap muka (face to face interview), dengan metode multistage random sampling. Responden survei berjumlah 1.220 dengan margin of error sebesar 2,82%.

Responden yang terlibat dalam survei berusia minimal 17 tahun atau sudah memenuhi syarat pemilih. Survei dilakukan di seluruh provinsi di Indonesia dengan quality control 20% dari total sampel.

Ganjar Harap Pemilu Tidak Ada Intervensi, Singgung Bukan Anak Siapa-siapa


Lembaga survei Charta Politika tak hanya merilis hasil survei elektabilitas capres 2024, tapi juga partai politik dan Pemilu 2024. Berdasarkan hasilnya, PDIP masih mantap di posisi teratas, partai lama dan baru bersaing tembus ke Senayan.

Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya merilis hasil survei ini pada Senin (15/5/2023). Survei dilakukan pada tanggal 2-7 Mei 2023, melalui wawancara tatap muka secara langsung dengan menggunakan kuesioner terstruktur.

Jumlah sampel sebanyak 1.220 responden, yang tersebar di 34 provinsi. Metodologi yang digunakan adalah metode acak bertingkat atau multistage random sampling dengan margin of error ± 2,82% pada tingkat kepercayaan 95%.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Responden diberi pertanyaan: Seandainya, pemilu legislatif untuk memilih anggota DPR RI dilaksanakan hari ini dan diikuti oleh partai politik di bawah ini, partai apa yang Ibu/Bapak pilih?

Hasilnya:

PDIP 22,1%

Gerindra 14,9%

Golkar 9,8%

PKB 7,8%

PKS 7,2%

NasDem 6,6%

Demokrat 6,1%

PPP 4,1%

PAN 3,8%

Perindo 3,2%

PSI 0,5%

Garuda 0,3%

Gelora 0,2%

Ummat 0,2%

PBB 0,1%

Hanura 0,1%

PKN 0,1%

Buruh 0,1%

TT/TJ 12,8%

Jika melihat elektabilitas data di atas, menurut tren, elektabilitas PDIP sempat turun di bawah 20%. Hal tersebut terjadi saat polemik timnas Israel, namun kini elektabilitas PDIP kembali naik.

"Yang lain-lain kecenderungannya stabil. Tapi untuk PDIP, ada kecenderungan sempat turun pada pertama kalinya di bawah 20% di bulan April. Kenapa? Sama hipotesanya dengan apa yang kita lihat dari suara Ganjar, angka ini turun dimungkinkan dari situasi isu Piala Dunia U-20 turun ke 18,6%," ujar Yunarto.

Elektabilitas partai lain menurut Yunarto cenderung stabil. Namun, ada persaingan partai lama dan baru untuk tembus ke Senayan.

"Sementara untuk yang lain, stabil. Tapi ada beberapa partai kecil yang sudah mulai naik, bahkan menyentuh dan melewati angka dari psikologis parliamentary threshold," imbuhnya.

Simak Video: Survei Charta Politika: Ganjar Ungguli Prabowo dan Anies

[Gambas:Video 20detik]


Nama Sandiaga Salahuddin Uno muncul dalam pencalonan calon wakil presiden 2024. Sandi diketahui sebagai salah satu pemegang saham di PT Saratoga Investama Sedaya Tbk. Apakah isu tersebut berpengaruh terhadap kinerja perusahaan?

Direktur Investasi Saratoga Investama Sedaya, Devin Wirawan menerangkan, kepemilikan saham Sandiaga di Saratoga tidak berpengaruh pada perusahaan karena Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif itu tidak lagi masuk dalam jajaran direksi maupun komisaris.

Menurut Devin, Sandiaga tak lagi masuk dalam kendali Saratoga sejak menjabat sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Menurut saya tidak (tidak berpengaruh), karena pak Sandi benar salah satu pemegang saham di Saratoga, tetapi sejak dulu run sebagai Wakil Gubernur dia sudah melepaskan semua roll baik eksekutif maupun non eksekutif di perusahaan Saratoga maupun anak perusahaan kami," kata Devin kepada media di, Adaro Institute Cyber II, Jakarta, Senin (15/5/2023).

Menurut Devin, sejak Sandiaga tak lagi masuk dalam jajaran direksi maupun komisaris, mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta itu tidak lagi memiliki kendali di perusahaan.

"Jadi dia memiliki saham di perusahaan lainnya, seperti mungkin perusahaan-perusahaan di Amerika mungkin. Dia tidak memiliki kendali atas perusahaan tersebut," jelasnya.

Sebagai informasi, Sandiaga Uno sendiri merupakan pendiri dari PT Saratoga Investama Sedaya Tbk (SRTG). Sandiaga tak sendiri mendirikan Saratoga bersama dengan konglomerat Indonesia, Edwin Soeryadjaya.

Sandiaga Uno memiliki saham SRTG sebanyak 2.917.827.145 lembar saham atau sebesar 21,51% dari total saham SRTG. Sandiaga pun menjadi pemegang saham pengendali SRTG.

Berkaitan dengan pencalonan Sandiaga Uno sebagai calon wakil presiden pada pemilihan umum (pemilu) 2024, nama dia muncul dalam hasil rekomendasi Musyawarah Rakyat (Musra) yang digelar oleh gabungan relawan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Sandiaga memang turut hadir dalam puncak acara Musra Relawan Jokowi beberapa waktu lalu. Ia juga masuk nama calon wakil presiden (Cawapres) dari Musra Relawan Jokowi itu, bersamaan dengan Menko Polhukam Mahfud Md, Kepala Staf Presiden Moeldoko, Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia Arsjad Rasjid, dan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil.

Sandiaga Uno juga kerap dijodohkan dengan Gubernur Jawa Tengah sekaligus calon presiden (Capres) PDIP Ganjar Pranowo. Hal ini muncul ketika Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka yang membagikan foto Ganjar dan Sandiaga.

Gibran meminta opini netizen soal kecocokan Ganjar dan Sandiaga. Foto ini dibagikan Gibran melalui akun Twitternya @gibran_tweet, Kamis (27/4). Terlihat Ganjar berada di sebelah kanan dan Sandiaga di sebelah kiri, dengan sama-sama mengenakan pakaian batik.

"Cocok gak nih??" kata Gibran.

Merespons itu, Ganjar juga angkat bicara. Ganjar tak ambil pusing dengan wacana duet yang muncul, termasuk dengan Sandiaga Uno.

"Semua itu biasa saja," kata Ganjar usai lari pagi bersama kelompok relawan di GBK, Senayan, Jakarta, seperti dilansir detikNews, Minggu (30/4/2023).

Respons Sandiaga Uno Soal Kenaikan Kasus Covid-19 Jelang Libur Nataru


Lembaga survei Charta Politika merilis hasil survei terbaru mereka terkait Pilpres 2024. Berdasarkan hasilnya, Sandiaga Uno unggul dalam elektabilitas cawapres dan ada kejutan Mahfud Md menyalip Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya merilis hasil survei ini pada Senin (15/5/2023). Survei dilakukan pada tanggal 2-7 Mei 2023, melalui wawancara tatap muka secara langsung dengan menggunakan kuesioner terstruktur.

Jumlah sampel sebanyak 1.220 responden, yang tersebar di 34 provinsi. Metodologi yang digunakan adalah metode acak bertingkat atau multistage random sampling dengan margin of error ± 2,82% pada tingkat kepercayaan 95%.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Pada kategori elektabilitas bakal wakil presiden, Sandiaga Uno dan Ridwan Kamil menjadi pilihan tertinggi responden. Sementara pada urutan berikutnya ditempati oleh Mahfud Md, AHY dan Erick Thohir. Sedangkan elektabilitas nama-nama lainnya berada di bawah 10%.

"Dan yang mengagetkan, saya pikir ini nama baru ya tidak pernah dibahas terlalu banyak dalam rilis sebelumnya. Pak Mahfud ini masuk peringkat 3 dan masuk angka belasan % tidak jauh beda dengan nama teratas yang biasanya jauh sekali dengan nama lain," ujar Yunarto.

"Bahkan Pak Mahfud ini menyalip angka dari AHY, nama Erick Thohir, nama Khofifah, Muhaihim Iskandar. Yang kita tahu lebih rajin safari politik atau berkeliling," imbuhnya.

Hasilnya:

Sandiaga S Uno 19,8%

Ridwan Kamil 18,4%

Mahfud Md 15,2%

Agus H Yudhoyono 10,9%

Erick Thohir 9,2%

Khofifah I Parawansa 5,8%

Muhaimin Iskandar 3,5%

Puan Maharani 2,9%

Airlangga Hartarto 2,2%

TT/TJ 12,0%

Simak juga Video: Survei SMCR: Dukungan ke Ganjar Naik-Anies Turun

[Gambas:Video 20detik]


Lembaga survei Charta Politika Indonesia kembali merilis hasil survei elektabilitas bakal calon presiden Pilpres 2024. Dalam simulasi tiga nama, Ganjar Pranowo unggul dari Prabowo Subianto dan Anies Baswedan dengan poin 38,2%.

Direktur eksekutif Charta Politika, Yunarto Wijaya mengungkapkan hasil survei ini didapat dari pertanyaan kepada responden tentang siapa presiden yang akan dipilih jika pilpres berlangsung sekarang.

"Dalam simulasi 3 nama, Ganjar Pranowo 38,2% menjadi pilihan tertinggi. Diikuti oleh Prabowo Subianto 31,1% dan Anies Baswedan 23,6%," ujar Yunarto dalam keterangan tertulis, Senin (15/5/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Yunarto menjelaskan tren elektabilitas Ganjar mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan survei sebelumnya. Elektabilitas Ganjar yang baru saja resmi ditetapkan sebagai bakal capres PDI Perjuangan ini naik signifikan dari 31,4% pada April 2023, menjadi 38,2% pada Mei 2023.

Sementara itu, elektabilitas Prabowo dan Anies cenderung menurun jika dibandingkan dengan survei sebelumnya. Pada April 2023, elektabilitas Prabowo dan Anies masing-masing 31,4% dan 25,2%.

"Elektabilitas Prabowo Subianto dan Anies Baswedan cenderung mengalami penurunan pada survei kali ini," ujarnya.

Yunarto menyebut masih ada 7,1% responden yang belum menjawab atau tidak tahu dalam survei ini. Sebagai informasi, survei Charta Politika menggunakan metode wawancara tatap muka (face to face interview) dengan metode multistage random sampling. Responden survei ini berjumlah 1.220 dengan margin of error sebesar 2,82%.

Adapun responden yang terlibat dalam survei berusia minimal 17 tahun atau sudah memenuhi syarat pemilih. Survei dilakukan di seluruh provinsi di Indonesia dengan quality control 20% dari total sampel pada 2-7 Mei 2023.

Ganjar Harap Pemilu Tidak Ada Intervensi, Singgung Bukan Anak Siapa-siapa


Lembaga survei Charta Politika merilis hasil survei terbaru mereka di bidang kebijakan publik hingga Pilpres 2024. Dalam survei Pilpres 2024, Ganjar Pranowo menempati urutan pertama diikuti Prabowo Subianto dan Anies Baswedan.

Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya merilis hasil survei ini pada Senin (15/5/2023). Survei dilakukan pada tanggal 2-7 Mei 2023, melalui wawancara tatap muka secara langsung dengan menggunakan kuesioner terstruktur.

Jumlah sampel sebanyak 1.220 responden, yang tersebar di 34 provinsi. Metodologi yang digunakan adalah metode acak bertingkat atau multistage random sampling dengan margin of error ± 2,82% pada tingkat kepercayaan 95%.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Responden diberi pertanyaan, 'Jika pemilihan presiden diadakan sekarang, siapa yang akan Bapak/Ibu/Saudara pilih sebagai presiden di antara nama-nama berikut ini?'

Dalam simulasi 10 nama, Ganjar menempati urutan pertama disusul Prabowo Subianto dan Anies Baswedan untuk 3 besar capres terkuat.

Ganjar Pranowo 34,6%

Prabowo Subianto 28,1%

Anies Baswedan 21,4%

Ridwan Kamil 4,8%

Sandiaga S Uno 1,5%

Erick Thohir 1,3%

Agus H Yudhoyono 0,9%

Airlangga Hartarto 0,7%

Khofifah I Parawansa 0,5%

Puan Maharani 0,4%

TT/TJ 5,8%

Elektabilitas 3 Nama

Responden kemudian diberikan pertanyaan kembali, 'Jika pemilihan presiden diadakan sekarang, siapa yang akan Bapak/Ibu/Saudara pilih sebagai presiden di antara nama-nama berikut ini?'

Hasilnya:

Ganjar Pranowo 38,2%

Prabowo Subianto 31,1%

Anies Baswedan 23,6%

TT/TJ 7,1%

Dalam tren simulasi 3 nama, Charta Politika menyatakan elektabilitas Ganjar Pranowo meningkat setelah sempat mengalami penurunan pada April lalu. Sementara Prabowo Subianto dan Anies Baswedan cenderung mengalami penurunan.

Simak Video: Survei SMCR: Dukungan ke Ganjar Naik-Anies Turun

[Gambas:Video 20detik]


Ketua Umum (Ketum) PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin berencana menemui Wakil Presiden (Wapres) RI Maruf Amin hari ini. Pertemuan Cak Imin dan Maruf ini akan digelar di Istana Wapres, Jakarta Pusat.

Hal ini disampaikan oleh Waketum PKB Jazilul Fawaid. Jazilul mengatakan pertemuan itu digelar pukul 16.30 WIB.

"Rencananya Gus Muhaimin sore ini jam 16.30 WIB akan silaturahim ke Wapres KH Maruf Amin di Istana Wapres," kata Jazilul kepada wartawan, Senin (15/5/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Diketahui Cak Imin bersafari menemui mantan wapres belakangan ini. Terakhir, Cak Imin menemui Wapres ke-9 RI Hamzah Haz di Matraman, Jakarta Timur.

Cak Imin membeberkan pembicaraan bersama Hamzah Haz tersebut. Cak Imin mengaku banyak mendapat nasihat politik.

"Tentu saja banyak hal yang saya dapatkan terutama nasihat-nasihat politik pengalaman Pak Hamzah Haz sebagai pejuang NU, pejuang politik sampai di parlemen dan akhirnya jadi wakil presiden," kata Cak Imin usai pertemuan di kediaman Hamzah Haz di Jalan Tegalan, Matraman, Jakarta Timur, Kamis (11/5).

Cak Imin bahkan mengaku blak-blakan bertanya ke Hamzah Haz mengenai cara agar menjadi presiden. Cak Imin pun mendapat wejangan dari Hamzah Haz.

"Saya nanya terus terang pada beliau gimana caranya supaya jadi presiden, saya dikasih doanya, saya dikasih perjuangan dan cara-caranya. InsyaAllah saya akan amalkan," kata dia.

Selain itu, Cak Imin pernah menemui Wapres ke-10 dan ke-12Jusuf Kalla atau JK.

Cak Imin tiba di kediaman JK, Sabtu (6/5) lalu sekitar pukul 20.09 WIB. Kemudian keduanya menggelar jumpa pers pukul 21.33 WIB.


Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut pemimpin Indonesia pada masa depan harus seseorang yang pemberani dan dekat dengan rakyat. Sekretaris Tim Kordinasi Nasional Relawan Pemenangan Ganjar Pranowo, Deddy Yevri Sitorus, mengatakan pihaknya meyakini 100% yang dimaksud Jokowi dalam pidatonya adalah Ganjar Pranowo.

Deddy mengatakan bakal capres Ganjar Pranowo memenuhi semua kriteria yang disampaikan Jokowi di hadapan para relawan. Menurut Deddy, yang dimaksud berani oleh Jokowi adalah 'berani' untuk mengambil sikap untuk kemajuan negara dan kepentingan rakyat.

"Ganjar Pranowo terbukti berani menolak partisipasi Israel yang berisiko menurunkan popularitasnya, demi menjaga amanat konstitusi, regulasi dan resiko ancaman kerentanan keamanan jika Israel bertanding dalam perhelatan besar seperti Piala Dunia U-20. Sementara capres yang lain sembunyi dan tidak berani bersuara demi menjaga popularitas dan ambisi pribadi mereka," kata Deddy dalam keterangan tertulisnya, Senin (15/5/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Politikus PDIP itu kemudian membicarakan kasus penolakan pembangunan pabrik semen yang merupakan perintah pemerintah pusat dalam menjaga rantai pasok dan stabilitas harga. Menurut Deddy, Ganjar memilih posisi kepentingan nasional meskipun konsekuensinya dia dihujat para aktivis dan pegiat lingkungan.

Lebih lanjut, Deddy mengatakan Ganjar juga terang benderang cocok dengan kriteria lain yang disampaikan Jokowi, yaitu dekat dan mengerti suara rakyat.

"Rekam jejak kedekatan dengan rakyat, komunikasi langsung secara fisik dan lewat media sosial sangat intens. Tidak ada capres lain yang memenuhi kriteria kedekatan dan interaksi langsung dengan rakyat itu, jejak digital jelas menggambarkan hal itu," lanjut Deddy.

Ganjar Pranowo juga dinilai paling mungkin meneruskan dan menyempurnakan semua gagasan maupun penyelesaian semua program Jokowi yang belum tuntas. Hal itu bisa karena, kata Deddy, Ganjar Pranowo dan Jokowi berasal dan dibesarkan PDIP.

"Mereka berdua anak-anak ideologis Bung Karno yang memahami dan sudah terbiasa mengimplementasikan ideologi keberpihakan pada wong cilik (marhaenisme), memahami dengan utuh Trisakti yakni daulat politik, daulat ekonomi dan daulat budaya," ujar Deddy.

"Jadi bisa dipastikan bahwa Ganjar Pranowo akan meneruskan dan menyempurnakan Nawacita, pembangunan infrastruktur, IKN dan cita-cita Indonesia menjadi poros maritim dunia," ujar anggota Komisi VI DPR RI tersebut.

Halaman 1 2 Selanjutnya


Partai Golkar menyambut hasil Musyawarah Rakyat (Musra) relawan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang salah satunya mengusulkan Airlangga Hartarto sebagai calon presiden (capres). Ketua Badan Pemenangan Pemilu Presiden Partai Golkar, Nusron Wahid mengatakan hal ini memantapkan sikap Golkar bahwa Airlangga layak menjadi presiden penerus Jokowi.

"Itu membuktikan bahwa Pak Airlangga dikehendaki oleh rakyat, sehingga sangat wajar kalau menjadi alternatif pemimpin Indonesia," kata Nusron dalam keterangan tertulis, Senin (15/5/2023).

"Menjadi ideal Pak Airlangga untuk dijadikan presiden atau wakil presiden," sambung Nusron.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ia mengungkapkan saat ini Partai Golkar tengah menjajaki koalisi dengan Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Melalui penjajakan koalisi tersebut, pihaknya berharap bisa memasangkan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dengan Airlangga sebagai cawapresnya.

Nusron menilai jika terpilih nantinya, duet Prabowo-Airlangga sudah pasti akan meneruskan program-program Presiden Jokowi. Sebab, keduanya berstatus sebagai menteri di kabinet Jokowi saat ini.

Sebagaimana diketahui, Prabowo saat ini menduduki pos menteri pertahanan. Sementara Airlangga menjabat sebagai menteri koordinator bidang perekonomian.

"Ini tentunya akan menjadi duet maut dua menteri Jokowi. Intinya Airlangga memang layak untuk disandingkan dengan Prabowo," kata Nusron.

Nusron menambahkan duet Airlangga dan Prabowo juga sejalan dengan rekomendasi para relawan Jokowi yang memasukkan nama Prabowo sebagai salah satu calon presiden.

"Kan hasil Musra tiga. Ganjar, Prabowo, dan Airlangga. Karena Ganjar sudah diusung sama PDIP, maka selayaknya Prabowo-Airlangga. Pasti relawan Presiden Jokowi senang kalau keputusannya itu," pungkasnya.


Di hadapan relawan pendukungnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan kode pemimpin negeri selanjutnya menjelang Pilpres 2024. Jokowi sempat menyebut ciri fisik pemimpin sebelum yang terbaru mengungkapkan sifat pemimpin yang tepat bagi bangsa.

Berdiri di tengah podium dalam acara Gerakan Nusantara Bersatu yang digelar di Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu (26/11/2022), Jokowi memberikan pesan kepada relawan untuk memilih pemimpin pada 2024.

"Perlu saya sampaikan. Perlu saya sampaikan, pemimpin, pemimpin yang mikirin rakyat itu kelihatan dari mukanya," kata Jokowi.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Di mata Jokowi, seorang pemimpin yang memikirkan rakyat akan terlihat dari wajah dan penampilannya. Bukan hanya soal wajah, Jokowi juga menyinggung soal rambut putih yang disebutnya sebagai pemimpin yang memikirkan rakyat.

"Itu kelihatan dari penampilannya, itu kelihatan banyak kerutan di wajahnya karena mikirin rakyat. Ada juga yang mikirin rakyat sampai rambutnya putih semua ada. Ada itu," kata Jokowi disambut riuh para relawan.

Jokowi meminta relawan berhati-hati memilih pemimpin yang berwajah 'cling'. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga menyinggung soal kerutan di wajah.

"Saya ulang. Jadi, pemimpin yang mikirin rakyat itu kelihatan dari penampilannya, dari kerutan di wajahnya. Kalau wajahnya cling, bersih, tidak ada kerutan di wajahnya, hati-hati. Lihat juga, lihat rambutnya, kalau putih semua, 'wah mikir rakyat ini'," bebernya.

Lanjut Jokowi, dalam mengelola sebuah negara besar seperti Indonesia, diperlukan pemimpin yang menyadari keberagaman bangsa Indonesia.

Presiden Joko Widodo menyapa relawan saat menghadiri acara Gerakan Nusantara Bersatu: Satu Komando Untuk Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu (26/11/2022). Gerakan Nusantara Bersatu dari berbagai elemen relawan Jokowi itu untuk menyelaraskan persepsi barisan satu komando di bawah arahan Presiden Joko Widodo. (ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/nym)

"Karena kita ini macam-macam, beragam, berbeda semuanya. Suku, kita memiliki 714 suku yang berbeda-beda. Bahasa daerah kita memiliki lebih dari 1.300 yang berbeda-beda. Agama juga kita berbeda-beda. Oleh karena itu, pemimpin itu harus menyadari keberagaman Indonesia," paparnya.

Jokowi juga berpesan kepada relawan untuk memilih pemimpin yang mengerti apa yang diinginkan rakyatnya. Ia mengimbau untuk berhati-hati dalam memilih pemimpin.

"Pemimpin apa yang kita cari? Hati-hati, saya titip hati-hati. Pilih pemimpin yang ngerti apa yang dirasakan oleh rakyat. Pilih nanti di 2024, pilih pemimpin yang ngerti tentang apa yang dirasakan oleh rakyat, setuju?" kata Jokowi yang disambut teriakan 'setuju' para relawan.

"Juga pilih pemimpin yang tahu apa yang diinginkan oleh rakyat, apa yang dibutuhkan oleh rakyat. Setuju? Jangan... jangan sampai, jangan sampai kita milih pemimpin yang senangnya duduk di istana yang AC-nya dingin," katanya.

Seorang pemimpin negara, kata Jokowi, harus turun untuk mengetahui permasalahan rakyatnya. Jangan hanya duduk manis di istana.

"Saya ulang, jangan sampai kita memilih pemimpin yang senang duduk di istana yang AC-nya sangat dingin. Ini negara besar. Jangan hanya duduk manis di Istana Presiden. Carilah, saya ingatkan, carilah pemimpin yang senang dan mau turun ke bawah, yang mau merasakan keringatnya rakyat," tuturnya.

Kode pemimpin rambut putih dan kerutan itu banyak ditafsirkan dan dikaitkan dengan sejumlah tokoh nasional. Tokoh yang dikaitkan dengan rambut putih dan kerutan adalah Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto.

Kemarin, Jokowi berapi-api menyampaikan pidato ketika membahas soal kriteria pemimpin. Jokowi menegaskan Indonesia membutuhkan pemimpin yang dekat dengan rakyat dan berani demi kepentingan rakyat.

Simak Video 'Jokowi soal Capres Pemberani, Pengamat: Prabowo, Ganjar dan Airlangga':

[Gambas:Video 20detik]

Halaman 1 2 Selanjutnya


Menko Perekonomian sekaligus Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto menanyakan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) pagi ini terkait keputusan hasil musyawarah rakyat (Musra) relawan. Menurut Airlangga, Jokowi masih belum membuka amplop capres pilihan yang disodorkan Musra relawan.

"Bapak Presiden kemarin mengatakan beliau sudah terima amplop tapi belum dibuka. Tadi pagi saya tanya belum dibuka juga," kata Airlangga kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (15/5/2023).

Airlangga menyampaikan terima kasih dirinya diusulkan menjadi salah satu capres oleh Musra relawan Jokowi. Airlangga lantas menegaskan kembali pernyataan Jokowi soal pentingnya koalisi antarpartai.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Ya kalau salah satu yang diusulkan ya tentu berterima kasih kepada musra, kepada yang telah bekerja di 29 tempat dan tentu yang menjadi kemarin juga pidato Bapak Presiden koalisi antarpartai ini yang harus terus dimatangkan," ujar Airlangga.

Sebelumnya, Musra relawan Jokowi menyodorkan 3 nama untuk ditentukan Jokowi sebagai capres pilihan. Namun, ternyata Jokowi belum juga menentukan dari ketiga nama itu siapa yang harus didukung oleh relawannya di 2024.

Penyerahan 3 nama capres pilihan itu dilakukan saat acara puncak Musra, pada Minggu (14/5), di Istora Senayan, Jakarta Pusat. Ketua Panitia Musra Panel Barus yang didampingi oleh Penanggung Jawab Musra Budi Arie, dan Dewan Pengarah Musra Andi Gani menyerahkan hasil Musra selama berbulan-bulan ini kepada Jokowi dalam acara tersebut.

"Bersama-sama menyerahkan hasil Musra kepada Bapak Presiden Joko Widodo," kata pembawa acara.

Riuh para relawan pun menggema saat Jokowi menerima hasil Musra tersebut.

Sebagai informasi, ada tiga nama capres yang merupakan hasil aspirasi relawan Jokowi dari seluruh wilayah di Indonesia. Tiga nama itu yakni Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Airlangga Hartarto, dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

Usai penyerahan hasil Musra tersebut, Jokowi pun lantas memberi sambutan. Jokowi mengaku belum memutuskan nama capres hasil Musra meskipun telah resmi nama-namanya disodorkan oleh Panitia Musra.

"Tadi di ruang tunggu, para ketua menyampaikan kepada saya beberapa nama yang terekam kuat. Saya sudah mendengar tapi saya ingin resmi tadi yang disampaikan oleh Pak Panel Barus (Ketua Panitia Musra) itu resmi, belum saya buka," kata Jokowi dalam acara tersebut.

Simak Video: Pidato Berapi-api ke Relawan, Jokowi Dinilai Mau Jadi King Maker

[Gambas:Video 20detik]


Ketua Umum (Ketum) Perindo Hary Tanoesoedibjo menyambangi Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, hari ini. Hary Tanoe disebut akan menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi). Apa yang dibahas?

"Iya (Hary Tanoe ke Istana hari ini)," kata Ketua DPP Perindo Heri Budianto kepada wartawan, Senin (15/5/2023).

Heri mengatakan pertemuan Hary Tanoe dengan Jokowi digelar pukul 10.00 WIB. Namun dia enggan menyampaikan isi pembahasan yang akan dibicarakan di pertemuan.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Keterangan setelah pertemuan ya," ujarnya.

Saat ini, Hary Tanoe telah tiba di Istana. Dia datang sekitar pukul 09.30 WIB. Tak banyak yang disampaikan Hary Tanoe saat tiba di Istana.

"Nanti setelah ketemu," kata Hary Tanoe.

Sebagai informasi, Perindo masih belum menentukan arah dukungan capres di Pilpres 2024. Hary Tanoe menyebut dirinya juga akan berkoordinasi dengan Presiden Jokowiterkait Ganjar Pranowo yang dicapreskan oleh PDIP.

"Nanti mau tanya Pak Jokowi dulu. Kan suasananya masih libur ini. Nanti cari waktu baru kita komunikasi lah," kata Hary kepada wartawan di DPP Partai Perindo, Jalan Pangeran Diponegoro, Menteng, Jakarta, Jumat (28/4/2023).

Saat disinggung soal pertemuannya dengan Jokowi di Istana beberapa waktu lalu, Hary Tanoe mengatakan tak ada isu politik yang dibahas. Dia masih akan melihat rencana pertemuan lanjutan dengan Jokowi terkait 2024.

"Nggak, silaturahmi saja. Nggak bicara politik, nggak bicara ekonomi, nggak bicara lain-lain," kata Hary Tanoe.

"(Pertemuan dengan Jokowi) Ya ndak harus ke Istana. Kalau ketemu di luar kan bisa. Nanti kita lihat (rencana pertemuan lanjutan dengan Jokowi)," imbuh dia.

Lebih lanjut Hary Tanoe berbicara soal koalisi besar yang digodok 5 ketum parpol pro Jokowi. Hary Tanoe belum memastikan akan ikut gabung dalam koalisi besar itu. Dia menekankan akan menunggu arahan Jokowi.

"Saya kan tidak menentukan koalisi besar, saya ndak menentukan koalisi besar. Makanya nanti tergantung arahan beliau (Jokowi) saja," ujar dia.

Lihat juga Video 'Hasil Pertemuan Airlangga-Hary Tanoe di Markas Golkar':

[Gambas:Video 20detik]


Partai Golkar menyambut baik hasil Musyawarah Rakyat (Musra) relawan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang salah satunya mengusulkan Airlangga Hartarto sebagai calon presiden (capres). Hasil tersebut memperkuat sikap Golkar bahwa Airlangga layak menjadi presiden penerus Jokowi.

"Kami menyambut gembira atas terpilihnya Pak Airlangga Hartarto yang menjadi salah satu calon presiden di antara dua nama yang lain, yaitu Pak Ganjar & Pak Prabowo. Ketiga merupakan putera terbaik bangsa yang memiliki kompetensi, kapasitas dan kemampuan sesuai dengan rekam jejaknya sebagai penerus kepemimpinan Presiden Jokowi," kata Ketua DPP Golkar Ace Hasan Syadzily kepada wartawan, Minggu (14/5/2023).

Ace mengapresiasi dan berterima kasih kepada para relawan Jokowi yang telah menyelenggarakan Musra. Dia memberikan dua catatan terkait Musra relawan Jokowi ini.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Pertama, Ace menilai bahwa Musra menjadi salah satu metode untuk menyerap aspirasi rakyat untuk menyeleksi calon-calon pemimpin rakyat yang dapat melanjutkan kepemimpinan Presiden Jokowi dengan partisipasi yang spektrum yang lebih banyak dan luas di hampir semua provinsi besar dì Indonesia.

"Dengan demikian, Musra ini sangat memiliki unsur keterwakilan yang sangat luas dari pendapat dan aspirasi rakyat, terutama para pendukung Presiden Jokowi. Ketika nama Pak Airlangga termasuk di dalamnya, tentu suara itu patut diperhitungkan dalam konteks kepemimpinan politik Indonesia saat ini," ucap Ace.

Kedua, Ace mengatakan masuknya nama Airlangga Hartarto tentu bukan tanpa argumentasi dan alasan. Menurutnya, Airlangga sebagai Menteri Koordinator Perekonomian, para relawan Jokowi tentu melihat dan menilai bahwa Airlangga merupakan teknokrat sekaligus tokoh politik yang sangat layak memimpin Indonesia ke depan dalam melanjutkan kepemimpinan Jokowi.

"Kemampuannya menerjemahkan arahan Presiden Jokowi dalam bidang ekonomi, terutama di saat krisis kesehatan Covid-19 yang lalu, Indonesia mampu keluar dari krisis dan memulihkan ekonomi dengan cepat seperti yang dirasakan saat ini. Penilaian ini saya kira sangat dirasakan oleh para relawan yang selama ini mendukung Presiden Jokowi," ujarnya.

"Bagi kami di Partai Golkar, atas hasil Musra ini mengkonfirmasi dan memperkuat sikap kami soal capres dari Partai Golkar bahwa Pak Airlangga Hartarto itu sangat layak menjadi calon Presiden Republik Indonesia dengan segala kemampuan teknokratis dan dukungan politik yang dimilikinya," sambungnya.

Simak Video 'Respons Jokowi Usai Terima Rekomendasi 3 Nama Capres Musra':

[Gambas:Video 20detik]

Simak selengkapnya di halaman berikut

Halaman 1 2 Selanjutnya


Kepala Badan Pekerja Migram Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani pernah punya pengalaman mencengangkan saat tengah berupa memberantas praktik pengiriman pekerja migran ilegal ke luar negeri. Benny blak-blakan pernah ditawari uang hingga miliaran rupiah supaya bisa memuluskan modus kejahatan luar biasa tersebut.

Pernyataan ini disampaikan Benny saat menghadiri pelepasan calon pekerja migran Indonesia di Sekolah Tinggi Teknologi Bandung, Jumat (12/5/2023). Benny saat itu berbicara ke para calon peserta migran jika kejahatan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) masih masif terjadi di Indonesia.

"Kejahatan perdagangan orang ini adalah kejahatan internasional, sindikatnya ada di negara kita (Indonesia) dan ada di negara lain dan ini bisnis kotor, bisnis besar ya. Kalau nggak besar Kepala Badan nggak ditawari dong," kata Benny.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Benny mengaku dirinya diminta tidak ribut dan tidak perlu lagi mengurus masalah pekerja migran yang ilegal. Sebagai imbalannya, Benny mengungkapkan bakal diberi jatah sebesar Rp 1 juta per kepala.

"Kepala Badan kan ditawari yang penting jangan ribut, jangan ngurusin masalah ilegal. Pokoknya dari satu PMI ilegal Kepala Badan ada bagiannya, 1 juta itu. Terang-terangan ini," ungkapnya.

"Jadi kalau seribu (orang) satu bulan, ya 12 ribu dalam satu tahun. Berarti Kepala Badan punya Rp 12 miliar tabungan dalam setiap tahunnya. Keren ya, sehingga kalau memimpin 3 tahun berarti udah Rp 36 miliar, bisa jadi modal untuk Pemilu calon kepala daerah," terangnya.

Benny juga terang-terangan mengatakan jika sindikat TPPO selama ini banyak dibantu oknum-oknum pejabat. Karena hal itulah, sindikat tersebut masih terus ada hingga saat ini, termasuk oknum dari BP2MI sendiri.

"Kenapa mereka sulit disentuh oleh hukum, saya katakan karena mereka dibeking oleh oknum-oknum yang memiliki atribut kekuasaan, dari mulai desa, kabupaten, provinsi dan aparat penegak hukum itu sendiri," tegas Benny.

Pernyataan Benny ini juga selaras dengan napas yang disampaikan Menko Polhukam Mahfud Md. Ia mengungkap temuannya terkait sindikat tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Sindikat itu mengirim 200 orang melalui kapal dengan kode-kode tertentu.

Hal itu disampaikan Mahfud di Media Center KTT ke-42 ASEAN, Labuan Bajo, Manggarai Barat, NTT, Selasa (9/5/2023) malam. Dalam pertemuan Dewan Politik dan Keamanan KTT ASEAN, Mahfud fokus pasa permasalahan TPPO.

"Yang pertama tindak pidana perdagangan manusia,karena ini sudah menjangkiti semua negara di kawasan ASEAN hampir semuanya. Nanti negara ASEAN akan membuat komitmen bersama untuk bekerja sama memberantas TPPO ini," kata Mahfud seperti diberitakan detikNews, Rabu (10/5).

"Karena perdagangan orang di sini ada yang mengirim, di tujuan ada yang menerima yang semuanya sindikat, jadi kalau kita hanya mencari di hulunya tanpa menyelesaikan di hilirnya juga itu tidak akan efektif, nah itu kita akan kerja sama. Misalnya kalau Indonesia tadi pada tingkat teknis membuat MoU tentang penanganan TPPO," ujar Mahfud.


Musyawarah Rakyat (Musra) relawan Jokowi menyodorkan 3 nama untuk ditentukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai capres pilihan. Namun, ternyata Jokowi belum juga menentukan dari ketiga nama itu siapa yang harus didukung oleh relawannya di 2024.

Penyerahan 3 nama capres pilihan itu dilakukan saat acara puncak Musra, pada Minggu (14/5/2023), di Istora Senayan, Jakarta Pusat. Ketua Panitia Musra Panel Barus yang didampingi oleh Penanggung Jawab Musra Budi Arie, dan Dewan Pengarah Musra Andi Gani menyerahkan hasil Musra selama berbulan-bulan ini kepada Jokowi dalam acara tersebut.

"Bersama-sama menyerahkan hasil musra kepada Bapak Presiden Joko Widodo," kata pembawa acara.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Riuh para relawan pun menggema saat Jokowi menerima hasil musra tersebut.

Sebagai informasi, ada tiga nama capres yang merupakan hasil aspirasi relawan Jokowi dari seluruh wilayah di Indonesia. Tiga nama itu yakni Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

Jokowi Bilang Belanda Masih Jauh

Usai penyerahan hasil Musra tersebut, Jokowi pun lantas memberi sambutan. Jokowi mengaku belum memutuskan nama calon presiden (capres) hasil Musra meskipun telah resmi nama-namanya disodorkan oleh Panitia Musra.

"Tadi di ruang tunggu, para ketua menyampaikan kepada saya beberapa nama yang terekam kuat. Saya sudah mendengar tapi saya ingin resmi tadi yang disampaikan oleh Pak Panel Barus (Ketua Panitia Musra) itu resmi, belum saya buka," kata Jokowi dalam acara tersebut.

Jokowi mengatakan saat ini parpol-parpol masih menyusun koalisi dan belum resmi mengusung pasangan capres-cawapres untuk Pilpres 2024. Setelah itu, Jokowi baru akan menentukan sikapnya.

"Ini harus kita berikan waktu pada partai atau gabungan partai untuk menyelesaikan urusan capres dan cawapresnya seperti apa. Kemudian dari yang disampaikan oleh tadi Pak Panel Barus, saya akan..." ucap Jokowi sambil membuat gestur dengan tangannya.

"Udah tahu kan maksudnya?" sambung Jokowi sambil tersenyum kepada relawan.

Dia meminta para relawan tidak tergesa-gesa menentukan dan mengumumkan capres pilihannya karena Belanda masih jauh. Namun, Jokowi menghargai hasil penjaringan dari para relawannya itu.

"Jangan tergesa gesa, jangan grusa grusu, jangan pengen cepet-cepetan. Karena Belanda masih jauh tapi saya sangat menghargai apa yang sudah dilakukan oleh musra dalam menjaring nama-nama yang diinginkan oleh rakyat kita," imbuhnya.

Simak Video 'Respons Jokowi Usai Terima Rekomendasi 3 Nama Capres Musra':

[Gambas:Video 20detik]

Simak selengkapnya di halaman berikutnya.

Halaman 1 2 Selanjutnya


Kepala Pusat Kebijakan Publik Ikatan Alumni Universitas Padjajaran (IKA UNPAD), Guruh Muamar Khadafi mengungkapkan pihaknya belum mengeluarkan sikap resmi dalam kontestasi Pemilu 2024. Namun dalam menghadapi pesta demokrasi 2024, pihaknya berupaya menjaga netralitas dan tetap mengedepankan ruang dialog dengan semangat persatuan dan kesatuan bangsa.

Hal ini ia sampaikan menanggapi adanya penolakan sejumlah pihak yang mengatasnamakan Forum Alumni UNPAD terhadap Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Ia memastikan hal tersebut bukanlah sikap resmi dari Pengurus Pusat (PP) IKA UNPAD.

"Sampai saat ini Pengurus Pusat IKA UNPAD belum mengeluarkan pernyataan resmi tentang penolakan tersebut," kata Guruh dalam keterangan tertulis, Senin (15/5/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ia menyebut alumni universitas pada dasarnya terdiri dari individu-individu yang memiliki beragam latar belakang, keyakinan politik, dan preferensi pribadi. Oleh karena itu, tidak jarang di institusi besar terdapat alumni universitas yang mendukung calon presiden yang berbeda dalam setiap pemilihan presiden.

Menurutnya, dukungan alumni terhadap seorang calon presiden bisa berasal dari berbagai alasan.

"Beberapa alumni mungkin juga memiliki koneksi atau hubungan pribadi dengan calon tersebut, misalnya sebagai teman, kolega, atau rekan sejawat," tuturnya.

Kendati demikian, Guruh mengingatkan bahwa dukungan alumni tidak mewakili posisi resmi dari universitas itu sendiri. Juga tidak mewakili sikap resmi Pengurus Pusat IKA UNPAD selaku organisasi resmi yang diakui.

Ia menambahkan universitas biasanya berusaha untuk tetap netral secara politis dan memberikan kebebasan kepada para alumni untuk mengambil sikap politik masing-masing.

"Walaupun ada alumni universitas yang mendukung calon presiden di negara lain, hal ini tidak berarti bahwa dukungan tersebut akan secara signifikan mempengaruhi hasil pemilihan," kata Guruh.

"Pemilihan presiden biasanya ditentukan oleh sejumlah faktor yang jauh lebih kompleks dan melibatkan partai politik, pemilih umum, isu-isu kebijakan, dan kampanye politik yang luas," lanjutnya.

Guruh meminta agar perbedaan dukungan dalam konteks penolakan calon presiden yang beberapa waktu ini hangat di kalangan alumni UNPAD mengedepankan narasi-narasi yang positif.

"Jangan sampai muncul tuduhan-tuduhan yang cenderung berpotensi pada fitnah. Sebagai contoh apa yang disampaikan Forum Alumni UNPAD yang menyatakan bahwa Ganjar Pranowo memiliki rekam jejak tidak bersih dari dugaan korupsi," ungkap Guruh.

"Padahal ada BAP Miryam, yang menyatakan bahwa Ganjar Pranowo tidak menerima suap tersebut. Bahkan Novel Baswedan pun yang merupakan penyidik pada kasus tersebut menyatakan bahwa tidak ada cukup bukti untuk mengatakan bahwa Ganjar terlibat dalam korupsi E-KTP," imbuhnya.

Guruh menambahkan Alumni UNPAD pada prinsipnya memiliki hak masing-masing terkait preferensi politiknya. Namun ia menegaskan perlunya membawa narasi positif dalam menjaga marwah demokrasi agar tidak memecah belah bangsa.

Selain itu, diperlukan hadirnya ruang gagasan sehingga masyarakat bisa lebih memahami peta jalan bangsa ke depan.

"Sambutlah pesta demokrasi ini dengan mengedepankan persatuan Indonesia," imbaunya.

Lihat juga Video 'Momen Golkar Malam-malam Daftarkan Bacaleg DPR ke KPU':

[Gambas:Video 20detik]


Sosok calon presiden (capres) pemberani yang diungkap Presiden Joko Widodo (Jokowi) memunculkan perbedaan tafsir di partai koalisi pemerintah. Seperti PKB dan PPP yang mempunyai pandangan berbeda. Siapa menurut keduanya soal capres pemberani itu?

Untuk diketahui, Jokowi memberikan pidatonya di acara puncak Musra. Dengan berapi-api Jokowi menyampaikan pidato ketika membahas soal kriteria pemimpin bagi masa depan Indonesia. Jokowi menegaskan Indonesia membutuhkan pemimpin yang dekat dengan rakyat dan berani demi kepentingan rakyat.

"Negara ini adalah negara besar. Bangsa ini adalah bangsa besar. Penduduk kita sudah 280 juta, kurang lebih. Rakyat kita butuh pemimpin yang tepat, butuh pemimpin yang bener. Yang dekat dengan rakyat," kata Jokowi pada acara Musyawarah Rakyat (Musra) di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (14/5/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Yang paham hati rakyat, yang tahu kebutuhan rakyat. Yang mau bekerja keras untuk rakyat. Itu yang dibutuhkan," lanjutnya.

Selain itu, Jokowi mengatakan bahwa rakyat Indonesia membutuhkan pemimpin yang berani. Yakni pemberani demi kepentingan rakyat.

"Dan pemberani. Yang berani, pemberani demi rakyat," kata Jokowi dengan suara yang meninggi dan gestur tangan yang tegas.

PPP Tunjuk Ganjar Pranowo

Ketua DPP PPP Achmad Baidowi atau Awiek menilai makna apa yang disampaikan Jokowi yakni bergantung pada kebijakan yang dibuat. Kebijakan yang benar-benar berpihak untuk rakyat.

"PPP menilai apa yang disampaikan Presiden Jokowi tersebut sebagai pesan bagi presiden berikutnya untuk berani demi rakyat yang menunjukkan bahwa pemimpin harus betul-betul berpihak pada rakyat, yakni kebijakan dan programnya berpihak pada rakyat," kata Awiek kepada wartawan, Minggu (14/5/2023).

Awiek menilai keberanian itu tergantung dengan kebijakan nantinya. "Berani tidak harus terlihat dari penampilan tapi endingnya adalah kebijakan," ucapnya.

Awiek lantas menyebut Ganjar Pranowo. Dia yakin tokoh yang diusung PPP sebagai capres itu memenuhi kriteria yang disebut Jokowi.

Awiek lalu mengatakan apa yang dilakukan Ganjar selama 10 tahun di Jawa Tengah menjadi bukti akan hal itu.

"Jika kita lihat track recordnya, Pak Ganjar Pranowo memenuhi kriteria tersebut. Hal itu dapat dilihat dari 10 tahun terakhir memimpin Jawa Tengah," ujarnya.

Lihat juga Video 'Gerindra Daftarkan 580 Caleg, Ada Ahmad Dhani Hingga Melly Goeslaw':

[Gambas:Video 20detik]

Simak selengkapnya di halaman berikut

Halaman 1 2 Selanjutnya


Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkap sejumlah kriteria calon presiden (capres) yang dibutuhkan Indonesia ke depan di hadapan para relawannya, salah satunya adalah pemberani. Lalu siapa sosok capres pemberani yang disinggung Jokowi itu?

Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro menilai sosok capres pemberani melekat dengan figur Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Menurut Agung, rekam jejak Prabowo menunjukkan sosok pemimpin pemberani seperti yang disinggung Jokowi.

"Secara personal, sosok kuat yang dimaksud lebih condong kepada Prabowo ketimbang yang lainnya. Menimbang rekam-jejak Prabowo selama ini baik sebagai Menhan maupun Ketum Gerindra yang mampu memadukan kepemimpinan sipil da militer dalam satu nafas politik," kata Agung kepada wartawan, Minggu (14/5/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Agung menyebut dalam konteks elektoral, suka atau tidak dinamika politik capres yang masih kompetitif hanya menempatkan dua nama teratas yakni Prabowo dan Ganjar Pranowo. Ketimbang Ganjar, Agung menilai Prabowo lebih cocok masuk kriteria 'capres pemberani' tersebut.

"Sehingga, dengan mengemukanya sosok kuat yang dimaksud secara utuh, yakni domestik, regional, global otomatis nama yang menguat adalah Prabowo," ucapnya.

Prabowo, menurut Agung selama menjadi Menteri Pertahanan mampu memainkan politik luar negeri Indonesia secara efektif di tengah gejolak invasi Rusia ke Ukraina. Tak hanya itu, peran TNI selama pandemi COVID-19 tak luput dari campur tangan Prabowo.

"Karena Prabowo mampu membuktikan selama menjadi Menhan, ia mampu memainkan secara efektif politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif di tengah kecamuk perang Rusia-Ukraina, soal peran TNI dalam merespon pandemi, maupun turut berpartisipasi dalam soal-soal pangan dan energi untuk menjamin kedaulatan bangsa," imbuhnya.

Dihubungi terpisah, Direktur IndoStrategi Research and Consulting Arif Nurul Imam menilai jika pidato Jokowi soal 'capres pemberani' itu bisa diartikan sebagai upaya Jokowi menjawab tantangan zaman ke depan. Namun juga, kata Arif, Jokowi memiliki tujuan politik terkait hal tersebut.

"Yang dimaksud tujuan politik yakni mengendorse bakal capres yang didukung Jokowi," ujar Arif.

Dia melihat dari tiga tokoh bakal capres hasil Musra yang memiliki persepsi pemberani adalah Prabowo Subianto. "Karena itu, pidato Jokowi tersebut boleh jadi mengarah dukungan pada Prabowo Subianto," katanya.

Arif meyakini bahwa Jokowi tentu akan mendukung Ganjar karena mengikuti kebijakan PDI Perjuangan. Namun, Arif menilai jika Jokowi boleh jadi ingin main dua kaki sehingga juga mendukung Prabowo.

"Secara garis partai tentu Jokowi mengikuti kebijakan partai yang mengusung Ganjar Pranowo. Namun demikian, Jokowi boleh jadi bermain cantik dengan bermain dua kaki sehingga siapapun yang terpilih akan bisa melanjutkan program dan gagasannya," ucapnya.

Simak Video 'Respons Jokowi Usai Terima Rekomendasi 3 Nama Capres Musra':

[Gambas:Video 20detik]

Halaman 1 2 Selanjutnya


Partai Gerindra mengapresiasi relawan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang salah satunya mengusulkan nama Prabowo Subianto dalam acara Musyawarah Rakyat (Musra) di Istora Senayan, Jakarta. Hasil Musra itu menambah semangat Gerindra untuk memenangkan Prabowo di Pilpres 2024.

"Kami mengapresiasi rekan-rekan relawan Pak Jokowi yang mengadakan musyawarah relawan dan menyerahkan 3 nama Bacapres termasuk Pak Prabowo ke Presiden Jokowi. Bagi kami hasil Musra Jokowi adalah vitamin penambah semangat untuk semakin memaksimalkan kerja-kerja politik demi memastikan Pak Prabowo terpilih sebagai Presiden 2024," kata Waketum Gerindra Habiburokhman, kepada wartawan, Minggu (14/5/2023).

Habiburokhman tahu betul bahwa kelompok-kelompok relawan adalah elemen penting pendukung Jokowi selama ini. Menurutnya, relawan bekerja berdasarkan semangat juang, ikhlas tanpa ada kepentingan pamrih elektoral apapun.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Mendapat dukungan dari relawan Pak Jokowi adalah berkah bagi kami dan tentu kami sangat bersyukur," ucapnya.

Dia juga paham bahwa relawan Jokowi sangat menginginkan seluruh capaian dan prestasi Jokowi dilanjutkan oleh presiden berikutnya. Habiburokhman memastikan jika Prabowo menjadi presiden RI berikutnya, maka semua capaian dan prestasi Jokowi akan terus dijaga, dilanjutkan dan ditingkatkan.

"Pergantian kepemimpinan nasional jangan sampai membuat bangsa ini jalan di tempat atau malah mundur ke belakang," tegasnya.

Sosok Capres-Cawapres Hasil Musra

Meski namanya belum secara langsung dibuka oleh Presiden Jokowi, Panitia Musra sebenarnya sudah mengumumkan nama capres-cawapres hasil Musra. Ada beberapa nama 3 nama tokoh yang diusulkan sebagai capres dan 4 nama tokoh sebagai cawapres.

Nama-nama itu disampaikan Ketua Dewan Pengarah Musra, Andi Gani Nena Wea, di awal acara puncak Musra. Untuk capres, nama yang diumumkan adalah Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Airlangga Hartarto. Sementara untuk cawapres, nama yang disebutkan adalah Mahfud Md, Arsjad Rasjid, Moeldoko dan Sandiaga Uno.

Simak Video 'Respons Jokowi Usai Terima Rekomendasi 3 Nama Capres Musra':

[Gambas:Video 20detik]

Simak selengkapnya di halaman berikut

Halaman 1 2 Selanjutnya


Gabungan relawan Jokowi menggelar acara puncak Musyawarah Rakyat (Musra) yang menghasilkan tokoh capres sebagai rekomendasi ke Presiden Jokowi. Dalam acara itu, muncul kata kunci kriteria 'capres pemberani'.

Kata 'capres pemberani' tersebut diungkap oleh Jokowi yang hadir memberikan pidato dalam acara Musra yang digelar di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (15/5/2023). Dengan semangat yang berapi-api, Jokowi menyampaikan kriteria pemimpin bagi masa depan Indonesia. Jokowi menegaskan Indonesia membutuhkan pemimpin yang dekat dengan rakyat dan berani demi kepentingan rakyat.

"Negara ini adalah negara besar. Bangsa ini adalah bangsa besar. Penduduk kita sudah 280 juta, kurang lebih. Rakyat kita butuh pemimpin yang tepat, butuh pemimpin yang bener. Yang dekat dengan rakyat," kata Jokowi.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Yang paham hati rakyat, yang tahu kebutuhan rakyat. Yang mau bekerja keras untuk rakyat. Itu yang dibutuhkan," lanjutnya.

Selain itu, Jokowi mengatakan bahwa rakyat Indonesia membutuhkan pemimpin yang berani. Yakni pemberani demi kepentingan rakyat.

"Dan pemberani. Yang berani, pemberani demi rakyat," kata Jokowi dengan suara yang meninggi dan gestur tangan yang tegas.

Jokowi juga mengingatkan bahwa pemimpin yang tepat ialah yang bisa memahami negara ini. Pemimpin, kata Jokowi, harus tahu bagaimana memanfaatkan potensi negara ini demi kemajuan.

"Rakyat butuh pemimpin yang paham, yang ngerti bagaimana memajukan negara ini. Karena pemimpin itu, harus paham dan tahu potensi serta kekuatan negara ini, kekuatan bangsa ini apa," tuturnya.

Dia ingin pemimpin yang berani mengambil risiko untuk kepentingan bangsa. Oleh sebab itu, Jokowi sekali lagi menekankan pada relawannya untuk tidak tergesa-gesa dalam memilih pemimpin.

"Oleh sebab itu saya bolak-balik menyampaikan,, bolak-balik saya menyampaikan, jangan grusa-grusu, jangan tergesa-gesa. Karena begitu keliru kita tidak bisa minta kembali lagi nggak bisa," pungkas Jokowi.

Simak selengkapnya di halaman berikut

Halaman 1 2 Selanjutnya


Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum memutuskan nama calon presiden (capres) hasil Musyawarah Rakyat (Musra) relawan Jokowi meskipun nama-nama kandidatnya telah disodorkan oleh Panitia Musra. Jokowi dinilai akan mendeklarasikan dukungan capres tergantung lawannya.

Hal itu diungkap oleh Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno. Dia menilai saat ini Jokowi tengah melihat betul dinamika dan konfigurasi politik Tanah Air yang masih bergerak dinamis.

"Tapi kalau mau jujur sebenarnya Jokowi itu adalah kader PDIP, jadi secara pribadi preferensi politiknya pasti ke Ganjar Pranowo. Nggak mungkin Jokowi itu tidak mendukung Ganjar Pranowo, itu yang paling penting," kata Adi kepada wartawan, Minggu (14/5/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Adi Prayitno (Dok istimewa) Foto: Adi Prayitno (Dok istimewa)

Adi menyebut di saat yang sama Jokowi juga ingin menunjukkan wajahnya sebagai presiden dan negarawan yang mengayomi banyak orang di sekitarnya yang juga ingin maju di Pilpres 2024. Di antaranya Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto yang juga sangat mungkin untuk mendapatkan tiket pencapresan.

"Artinya kalau the end of the day nya yang bisa maju itu All Jokowi Man, saya kira para relawan ini akan disebar ke sejumlah nama mendukung Ganjar, kemudian mendukung Prabowo dan mungkin juga akan mendukung Airlangga Hartarto. Karena Jokowi tentu nggak akan ambil pusing kalau yang maju itu All Jokowi Man, Pak Airlangga Hartarto, Prabowo Subianto dan Ganjar," ucapnya.

"Karena Jokowi ingin menunjukkan sikap politiknya sebagai presiden dan negarawan bahwa orang-orang di sekitarnya juga orang-orang yang layak untuk diusung dan didukung. Meski secara pribadi Jokowi tentunya lebih kepada Ganjar Pranowo," tambahnya.

Namun hal tersebut diasumsikan bahwa yang bertanding di Pilpres 2024 adalah orang-orangnya Jokowi. Menurutnya, akan berbeda cerita jika yang bertanding di Pilpres 2024 kubu Jokowi berhadapan dengan kubu poros perubahan yang mengusung Anies Baswedan.

"Tapi akan berbeda ceritanya kalau poros perubahan itu bisa memajukan Anies Baswedan, sangat mungkin Jokowi itu akan mengonsolidasi koalisi besar yang di dalamnya ada PDIP, Gerindra, Golkar, PAN, PKB, dan PPP dijadikan satu kekuatan politik, 6 partai pendukung saat ini di luar NasDem. Sangat mungkin akan dikonsolidasi menjadi satu poros kekuatan politik sendiri melawan kubu perubahan, melawan Anies Baswedan," ujarnya.

Simak Video 'Respons Jokowi Usai Terima Rekomendasi 3 Nama Capres Musra':

[Gambas:Video 20detik]

Simak selengkapnya di halaman selanutnya:

Halaman 1 2 Selanjutnya