Hari Demokrasi Internasional diperingati setiap 15 September. Tahun ini mengusung tema Empowering the Next Generation.

Mengutip situs resmi Inter-Parliamentary Union (IPU), Hari Demokrasi Internasional ditetapkan melalui resolusi yang disahkan Majelis Umum PBB pada 2007. Peringatan ini mendorong pemerintah untuk memperkuat dan mengkonsolidasikan demokrasi.

Hari Demokrasi Internasional pertama kali diperingati pada 2008. Ratusan acara parlemen telah diadakan di seluruh dunia.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dalam situs resmi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, diterangkan bahwa Hari Demokrasi Internasional memberikan kesempatan untuk meninjau kembali demokrasi di dunia. Demokrasi merupakan sebuah proses dan juga sebuah tujuan.

Hanya dengan partisipasi penuh dan dukungan dari komunitas internasional, badan-badan pemerintahan nasional, masyarakat sipil dan individu, cita-cita demokrasi dapat diwujudkan menjadi kenyataan, yang dapat dinikmati oleh semua orang dan dapat dilakukan di mana saja.

Dilansir dari situs resmi UNESCO, nilai-nilai kebebasan, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan prinsip penyelenggaraan Pemilu yang berkala dan jujur berdasarkan hak pilih universal, merupakan elemen penting dalam demokrasi. Demokrasi menyediakan lingkungan alami bagi perlindungan dan realisasi hak asasi manusia secara efektif.

Situs resmi PBB juga menyebutkan kebebasan berekspresi adalah hak asasi manusia yang mendasar. Yang tercantum dalam Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.

Pasal tersebut menyatakan setiap orang berhak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi. Hak ini mencakup kebebasan untuk mempunyai pendapat dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi dan gagasan melalui media apa pun dan tanpa memandang batas-batas.

Tema Hari Demokrasi Internasional 2023 adalah Empowering the Next Generation. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah Memberdayakan Generasi Penerus.

Tema ini fokus pada peran penting generasi muda dalam memajukan demokrasi, dan memastikan suara mereka disertakan dalam pengambilan keputusan yang mempunyai dampak besar terhadap dunia mereka.

Generasi muda merupakan penjaga demokrasi pada saat ini dan masa depan. Konflik yang belum terselesaikan, meningkatnya ancaman perubahan iklim, dan gejolak keuangan terus menerus menjadi ancaman terhadap demokrasi di seluruh dunia.

Artikel ini ditulis oleh Nadza Qur'rotun A, peserta Magang Bersertifikat Kampus Merdeka di detikcom.

Lihat Lagi Debat Berujung Anies Sindir Prabowo 'Tak Tahan Jadi Oposisi'


Plt Ketum PPP Muhammad Mardiono mengungkap arahan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri dalam rapat konsolidasi pemenangan Ganjar Pranowo. Mardiono mengatakan Megawati meminta para kader partai koalisi pendukung dan Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar mulai bergerak turun ke rakyat.

"Kami akan bekerja langsung sebagaimana diarahkan Ibu Megawati Soekarnoputri, bahwa supaya segera melakukan aksi, reaksi, dan langsung turun ke lapangan, dan senantiasa menangis dan tersenyum bersama dengan rakyat," kata Mardiono usai pertemuan di High End, Jakarta Pusat, Rabu (13/9/2023).

"Itu yang ditekankan tadi oleh kesimpulan di dalam rapat ini agar kita terus akan mulai bergegas lebih maksimal lagi untuk turun ke rakyat," sambungnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Mardiono mengatakan selain membahas pemenangan Pilpres 2024, rapat juga membahas pemenangan Pemilu 2024. Sebab, kata dia, esensi pemenangan adalah kebersamaan.

"Sehingga tadi disimpulkan bahwa kita pasti harus menjadi satu kata tujuan dari partai-partai yang bergabung bersama yang kita sebut sebagai kerja sama politik ini harus solid," ucapnya.

Dia menyebut dalam rapat itu, masing-masing parpol juga telah menyampaikan hasil dukungan dan kerja di lapangan. Mardiono menekankan jika koalisi pendukung Ganjar saat ini sudah solid.

"Bersama-sama untuk mengoptimalkan bahwa apa yang kita kerjakan dalam pemenangan ini, tentu kita akan memberdayakan berbagai sumber daya yang kita miliki, dari mulai tim relawan, kemudian tim struktural, kemudian tim para caleg yang dari masing-masing keempat partai ini," ujarnya.

Selain itu, kata Mardino, Megawati juga menyampaikan jika rapat tersebut tidak ditutup. Sebab, kata dia, akan ada rapat-rapat lanjutan terkait pemenangan Pemilu 2024.

"Tadi Ibu Megawati Soekarnoputri menyampaikan bahwa rapat tidak ditutup, karena akan ditutup rapat ini, manakala tujuan kita adalah sudah berakhir. Itu baru akan kita tutup," kata Mardino.

"Hingga, rapat ini yang kita jadwalkan setiap hari Rabu, tetapi juga bisa juga di setiap hari kita lakukan rapat oleh tim-tim yang sudah terbentuk ini," imbuhnya.

Simak juga Video: Arahan Megawati ke Koalisi Ganjar: Menangis-Tersenyum Bersama Rakyat

[Gambas:Video 20detik]


Partai Amanat Nasional (PAN) menegaskan ketua umum mereka, Zulkifli Hasan (Zulhas) tidak pernah melakukan money politic. Zulhas disebut tidak maju sebagai capres/cawapres, caleg, atau cagub di Pemilu 2024 sehingga tidak ada alasan untuk melakukan praktik politik uang.

"Beliau tidak nyaleg, tidak juga nyapres atau nyawapres, tidak maju cagub. Jadi jelas tidak money politic," kata Anggota Komisi I DPR Fraksi PAN Ahmad Rizki Sadig dalam keterangan tertulis, Rabu (13/9/2023).

Ketua DPW PAN Jatim ini mengatakan Zulhas memang terbiasa untuk berbagi kepada sesama sejak dulu. Apalagi hal itu juga kerap dilakukan untuk masyarakat yang memang membutuhkan.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Perlu dipahami bahwa berbagi kepada sesama, kepada masyarakat yang membutuhkan, sejak dulu memang sudah jadi kebiasaan baik Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan sejak lama," ungkapnya.

Ia mengatakan selain membagi-bagikan uang kepada mereka yang membutuhkan, Zulhas disebut juga sering mentraktir ibu-ibu. Sadig menyebut Menteri Perdagangan tersebut sering membantu orang-orang yang sedang membangun UMKM, meski sedang di luar negeri.

"Belanja di pasar mentraktir ibu-ibu, memberikan bantuan modal bagi pelaku UMKM, bahkan berbagi, ini juga dilakukan beliau saat keluar negeri," jelas Ketua DPW PAN Jawa Timur ini.

Oleh karena itu, dia menekankan tudingan politik uang kepada Zulhas yang viral bagi-bagi uang Rp 50 ribu tidak tepat. Menurutnya, hal itu dikarenakan Zulhas tidak mengajak orang-orang itu untuk memilih atau mencoblos.

"Sebelumnya juga viral beliau bagi-bagi uang saat kunjungan di India, apakah itu juga ada hubungannya sama money politik?," tutup Sadig.

Tur Perdana Zulhas di Lampung


Empat partai pendukung bakal capres Ganjar Pranowo telah mengadakan rapat bersama. Ketum PPP Mardiono menyebut Ketum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri tidak menutup diri untuk partai jomblo atau yang belum punya koalisi jika ingin bergabung.

"Ibu Megawati tadi menyampaikan bahwa kita ini tidak pernah nutup, ya. Tidak pernah nutup siapapun dari partai-partai yang lain untuk bergabung, berjuang bersama dengan partai politik yang sudah melakukan kerjasama, empat partai ini. Itu kita terbuka," ungkap Mardiono di High End, Jakarta Pusat, Rabu (13/9/2023).

Mardiono menyebutkan komitmen partai merupakan syarat bagi partai yang akan bergabung bersama dalam Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Nah cuman satu hal yang dipersyaratkan adalah memiliki komitmen, ya. Bahwa tujuan dari bergabung ini adalah untuk memenangkan, ya calon yang sudah kita tentukan," jelas Mardiono.

"Kemudian ke depan adalah bersama-sama untuk membangun bangsa ini untuk menyejahterakan rakyat," imbuhnya.

Mardiono menyampaikan bahwa keterbukaan itu bukan hanya untuk partai yang masih jomblo atau partai tanpa koalisi, melainkan terbuka juga bagi partai yang telah berpasangan.

"Garis besarnya kira-kira tadi gitu, jadi sekali lagi kami tidak menutup, silakan, Monggo, ya, yang masih jomblo atau juga yang sudah berpasang-pasangan karena bisa saja nanti ketika janur kuning itu belum melengkung di depan pelaminan masih juga akan bisa berubah," ujarnya.

Simak Video: Arahan Megawati ke Koalisi Ganjar: Menangis-Tersenyum Bersama Rakyat

[Gambas:Video 20detik]


Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Selatan (Sulsel) akan menertibkan baliho kampanye yang banyak dipasang bakal calon legislatif (bacaleg). Penertiban akan dilakukan saat tahapan Pemilu 2024 memasuki masa kampanye.

Koordinator Divisi Sosidiklih dan Parmas KPU Sulsel Hasruddin Husain mengatakan saat ini pihaknya belum dapat menertibkan baliho yang banyak tersebar. Namun ia menegaskan, saat tahapan kampanye dimulai, baliho tersebut akan ditertibkan.

"Karena kan sekarang belum bisa dimaksud sebagai masa kampanye. Kalau misalnya tetap terpasang sampai tanggal 28 November (masa kampanye dimulai), itu harus dibersihkan semua," ujar Hasruddin Husain kepada detikSulsel, Rabu (13/9/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Hasruddin mengatakan bahwa KPU tidak memiliki regulasi yang mengikat untuk menindaktegasi bacaleg yang memasang baliho sebelum masa kampanye dimulai. Sebab, pada aturan yang berlaku, peserta pemilu adalah partai politik (parpol) bukan bacaleg.

"Hasil diskusi kami, termasuk dengan Bawaslu, sampai hari ini, KPU dan Bawaslu tidak punya instrumen untuk memberikan tindakan terhadap baliho-baliho itu, termasuk alat peraga kampanye itu," bebernya.

"Begini, jadi dalam ketentuan pasal 69 PKPU 15 Tahun 2023 tentang kampanye bahwa partai politik yang telah ditetapkan sebagai peserta pemilu dilarang berkampanye sebelum masuknya masa kampanye," lanjutnya.

Lebih lanjut, dia menuturkan ketika tahapan kampanye sudah dimulai, baliho yang banyak tersebar saat ini akan dibersihkan. Hal tersebut lantaran KPU juga telah menyediakan baliho dan akan dipasang saat masa kampanye.

"Harus (dibersihkan). Karena sudah melanggar aturan yang berlaku karena sudah masuk tahapan (kampanye). Karena akan ada alat peraga kampanye yang dirancang oleh KPU. Materinya dari KPU dan dipasang oleh KPU nanti," ungkapnya.

Di sisi lain, Hasruddin mengatakan tetap berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk melakukan upaya penertiban baliho tersebut. Ia menyebut KPU sedang merancang program penertiban baliho kampanye.

"Kami sementara merancang dan berkoordinasi dengan pemerintah provinsi, semoga hasil yang kami sepakati nanti termasuk (pemerintah) kabupaten/kota, bisa memberikan aksi terhadap penyebaran alat peraga kampanye di semua jalan kabupaten/kota di Sulsel," bebernya.

Selain itu, dia juga berharap agar pemerintah daerah dapat menertibkan baliho kampanye sesuai dengan peraturan daerah (perda) yang berlaku. Hasruddin menilai langkah ini cukup solutif untuk mengatasi kondisi ini.

"Kita sudah menyampaikan ke pemerintah kabupaten/kota, karena itu terkait dengan penegakan Perda. Bahwa tidak boleh memasang alat peraga tanpa izin, memasang alat peraga di tiang listrik. Dan ini sangat efektif dalam penertiban alat peraga kampanye yang dimaksud," pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulsel mengaku bingung menindak tegas bacaleg yang memasang baliho kampanye. Padahal tahapan masa kampanye Pemilu 2024 belum dimulai.

"Bawaslu serba salah untuk melakukan (tindak tegas). Karena ketika partai ditanya, partai mengatakan itu bukan inisiatif partai. Itu inisiatif personal," kata Koordinator Divisi Pencegahan dan Parmas Bawaslu Sulsel Saiful Jihad kepada detikSulsel, Selasa (12/9/2023).

Saiful melanjutkan pihaknya belum bisa memberikan penindakan kepada bacaleg secara personal. Sebab, saat ini tahapan di KPU pun belum memasuki masa penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) caleg.

"Tetapi memang, kalau kita mau sesuaikan dengan aturan yang wajib, sebenarnya sudah melanggar. Tetapi kemudian pelanggarannya apa. Kalau kita bilang dia sudah caleg, dia belum (ditetapkan) caleg," tuturnya.

Tips Hindari Hoax yang Berseliweran Jelang Pemilu 2024


Bakal calon presiden PDIP Ganjar Pranowo mengunggah video perjalanan hidup beserta manifesto politiknya melalui akun YouTube pribadi. Video tersebut pun ramai di jagat media sosial.

Pengamat Komunikasi Politik M. Lukman menyebut apa yang dilakukan Ganjar merupakan hal positif, bahkan dapat menjadi contoh bagi calon kandidat presiden lainnya. Menurutnya manifesto bukan sekadar pernyataan terbuka, dan wajib dimiliki oleh semua pemimpin.

"Manifesto harus dilihat sebagai sumpah atas sikap dan pandangan seseorang, daripada sekadar 'pernyataan terbuka', kenapa? Karena manifesto mempunyai efek domino bagi tumbuhnya gerakan kolektif yg mempersatukan bangsa dalam mencapai tujuan tertentu," ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (13/9/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Calon pemimpin wajib mempunyai manifesto untuk beberapa hal: Pertama, sebagai tolok ukur terkait seberapa dalam wawasan, gagasan, dan khususnya sense of belonging pemimpin tersebut benar-benar sanggup menganalisis varian permasalahan masyarakat serta keakuratannya memutuskan penyelesaian yang tidak melulu merugikan masyarakat," tegasnya.

Seperti diketahui, kemarin Ganjar meng-upload video bertajuk #ManifestoGanjar. Dalam video tersebut, Gubernur Jawa Tengah dua periode itu mengajak masyarakat untuk menjadikan Pilpres 2024 sebagai ajang adu gagasan, bukan perpecahan.

Video berjudul "Manifesto #1: Mari Bersatu Bukan Berseteru" yang diunggah Ganjar itu, berdurasi singkat. Hanya 7 menit 2 detik. Dalam video itu, Ganjar tampil rapi dengan kemeja putih, rambut yang tersisir, duduk menghadap kamera. Sosok Capres berambut putih itu, kemudian mengisahkan perjalanan hidupnya secara singkat dan mengungkap manifesto politiknya.

Lukman mengungkapkan pernyataan Ganjar dalam video manifesto tidak seharusnya dianggap sebagai gimmick semata, melainkan perlu diapresiasi. Dia menilai lewat video tersebut masyarakat jadi bisa mengawasi serta melihat cara Ganjar menganalisa berbagai persoalan secara konkret.

"Karena manifesto adalah sumpah terbuka yang ditujukan pada publik, maka siapa pun berhak membuat manifesto, dan manifesto Ganjar harus diapresiasi sebagai prinsip utama agar dirinya selalu diawasi oleh rakyat, jangan lantas dianggap sebagai gimmick," ujarnya.

"Manifesto Ganjar lebih menampilkan ekstraksi pengalaman dan analisisnya sebagai bagian dari 'wong cilik' yang kemudian dijadikan pedomannya saat memimpin daerah. Virtue kepemimpinan Ganjar terletak pada hal-hal yang memang menjadi problem mayoritas masyarakat yaitu kesejahteraan yang timpang, pun Ganjar mengalami keprihatinan serupa pada masanya," paparnya.

Ia melanjutkan sudah sepantasnya semua pemimpin memiliki manifesto politik. Jangan hanya melakukan kampanye di atas mimbar, yang disaksikan oleh banyak pendukung

"Bahkan setiap calon pemimpin sudah seharusnya membuat manifesto secara terbuka dengan tujuan agar tidak menutup keran kritik terhadap dirinya seraya mencegah timbulnya absolutisme kepemimpinan," ujarnya.

"Namun lagi-lagi masalahnya, manifesto itu butuh keberanian mental, kerasionalan budi dan akal serta kejujuran moral. Tentu lebih mudah bagi calon pemimpin untuk berkampanye ngalor-ngidul di atas mimbar yang tinggi disaksikan banyak pendukung, atau menugaskan orang tertentu memoles citra dirinya tanpa harus bersusah payah, atau bahkan memasang spanduk/baliho berderet-deret di tiap jalan raya yang ramai dilintasi masyarakat," pungkasnya.


Partai NasDem bersama PKB menggelar rapat konsolidasi pemenangan pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin (AMIN). Rapat digelar di DPP PKB, Jakarta Pusat.

"Kayaknya iya begitu. Ya semua mengarah ke situ," kata Ketua DPP Partai NasDem Effendy Choirie atau Gus Choi di DPP PKB, Rabu (13/9/2023).

Gus Choi mengatakan selain rapat, pertemuan itu juga sebagai bentuk silaturahmi. Dia menyebut pertemuan ini sebagai balasan silaturahmi PKB beberapa waktu lalu.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Silaturahim karena NasDem, resiprokal. NasDem, karena (PKB) sudah ke sana, jadi kita ya ke sini," ujarnya.

Gus Choi mengatakan dalam rapat itu semua jajaran PKB dan NasDem diundang. Namun, dia belum mengetahui siapa saja yang akan hadir.

Sejauh ini, dari NasDem yang sudah hadir Waketum Partai NasDem Ahmad Ali, plt Sekjen Partai NasDem Hermaqi Taslim, Ketua DPW Partai NasDem Provinsi Bali Julie Sutrisno Laiskodat.

Sedangkan dari PKB, Waketum PKB Jazilul Fawaid, Waketum PKB Ida Fauziyah, Wasekjen PKB Syaiful Huda, Ketua Fraksi PKB DPR RI Cucun Ahmad Sjamsurijal, dan


Partai Amanat Nasional (PAN) menegaskan ketua umum mereka, Zulkifli Hasan (Zulhas) tidak pernah melakukan money politic. Zulhas disebut tidak maju sebagai capres/cawapres, caleg, atau cagub di Pemilu 2024 sehingga tidak ada alasan untuk melakukan praktik politik uang.

"Beliau tidak nyaleg, tidak juga nyapres atau nyawapres, tidak maju cagub. Jadi jelas tidak money politic," kata Anggota Komisi I DPR Fraksi PAN Ahmad Rizki Sadig dalam keterangan tertulis, Rabu (13/9/2023).

Dia mengatakan Zulhas memang terbiasa untuk berbagi kepada sesama sejak dulu. Apalagi hal itu juga kerap dilakukan untuk masyarakat yang memang membutuhkan.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Perlu dipahami bahwa berbagi kepada sesama, kepada masyarakat yang membutuhkan, sejak dulu memang sudah jadi kebiasaan baik Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan sejak lama," ungkapnya.

Ia mengatakan selain membagi-bagikan uang kepada mereka yang membutuhkan, Zulhas disebut juga sering mentraktir ibu-ibu. Sadig menyebut Menteri Perdagangan tersebut sering membantu orang-orang yang sedang membangun UMKM, meski sedang di luar negeri.

"Belanja di pasar mentraktir ibu-ibu, memberikan bantuan modal bagi pelaku UMKM, bahkan berbagi, ini juga dilakukan beliau saat keluar negeri," jelas Ketua DPW PAN Jawa Timur ini.

Oleh karena itu, dia menekankan tudingan politik uang kepada Zulhas yang viral bagi-bagi uang Rp 50 ribu tidak tepat. Menurutnya, hal itu dikarenakan Zulhas tidak mengajak orang-orang itu untuk memilih atau mencoblos.

"Sebelumnya juga viral beliau bagi-bagi uang saat kunjungan di India, apakah itu juga ada hubungannya sama money politik?," tutup Sadig.


Presiden Joko Widodo (Jokowi) bicara soal anggaran Pilpres 2024. Jokowi memastikan pemerintah menyiapkan anggaran jika Pilpres 2024 berjalan dua putaran.

"Ya kan satu putaran, ya satu putaran. Kan dua putaran, ya dua putaran," kata Jokowi di Stasiun KCJB Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Rabu (13/9/2023).

Menurut Jokowi, anggaran yang disiapkan pasti sudah disesuaikan dengan perkiraan pelaksanaan Pilpres. Dia pun meyakini Menteri Keuangan Sri Mulyani sudah mengalokasikan anggaran untuk Pilpres putaran kedua.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Ya, tanya Menteri Keuangan. Pasti disiapin," kata Jokowi.

Kemendagri Jamin Anggaran Tersedia

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) juga memberi jaminan ketersediaan anggaran jika Pemilu 2024 terjadi 2 putaran. Kemendagri memastikan Pilpres akan dibiayai APBN, sedangkan Pilkada akan dibiayai APBD.

"Anggaran pemilu itu akan dibiayai oleh APBN, dan untuk pilkada akan dibiayai oleh APBD. Untuk lebih jelasnya kebutuhan-kebutuhan anggaran pemilu itu saya sarankan teman-teman untuk ke KPU kebutuhannya untuk apa, detilnya untuk apa," ujar Kapuspen Kemendagri Benni Irwan kepada wartawan, di kantornya, Rabu (13/9).

Benni mengatakan bahwa pemerintah bersama DPR mendukung alokasi anggaran untuk pemilu ataupun pilkada. Namun, kata dia, tetap perlu penghitungan yang jelas.

Selain itu, jika pemilu berlangsung hingga dua putaran, pihaknya juga akan mendukung hal tersebut. Termasuk membiayai pemilu hingga dua putaran

"Iya, jika memang itu diperlukan (pemilu dua putaran) mau tidak mau tentu dukung itu bersama-sama," katanya.

Sebagai informasi, Hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi II DPR dengan KPU dan Bawaslu pada Selasa (12/9) memutuskan pagu anggaran untuk dua lembaga tersebut di 2024. Namun, anggaran yang disiapkan diperkirakan hanya cukup untuk pemilu satu putaran.

Dalam rapat itu, Pemerintah dan DPR menyetujui pagu anggaran Rp 28,36 triliun untuk KPU. Kemudian, untuk Bawaslu, pagu anggaran disetujui sebesar Rp 11,60 triliun.

Anggaran itu tidak sesuai dengan pengajuan awal KPU. KPU mulanya mengajukan anggaran Rp 44,37 triliun yang mana termasuk anggaran untuk pilpres putaran kedua.

Selain itu, simulasi kebutuhan anggaran Bawaslu untuk pilpres putaran kedua sebesar Rp 4,65 triliun juga tidak masuk dalam pagu anggaran yang disetujui.

Untuk diketahui, Pemilu Serentak 2024 digelar 14 Februari 2024 mendatang. Pemilihan itu termasuk pemilihan presiden dan wakil presiden. Sementara itu, pilpres putaran kedua dijadwalkan digelar pada 26 Juni 2024.

Aturan soal pilpres putaran kedua memang diatur dalam UU Pemilu. Putaran kedua akan dilakukan jika tidak ada kandidat yang memperoleh suara 50 persen plus satu suara atau lebih di pilpres putaran pertama.


Ketua DPW Partai Amanat Nasional (PAN) Jawa Timur Ahmad Rizki Sadig bicara soal video Ketum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas) membagi-bagikan uang Rp 50.000 atau gocapan kepada warga, yang disorot di media sosial. Rizki mengatakan kegiatan berbagi rezeki ke masyarakat sudah dilakukan Zulhas sejak lama.

"Pertama, perlu dipahami bahwa berbagi kepada sesama, kepada masyarakat yang membutuhkan sejak dulu memang sudah jadi kebiasaan baik Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan sejak lama," kata Rizki kepada wartawan, Rabu (13/9/2023).

Rizki mengatakan Zulhas juga kerap membantu warga dalam hal pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Menurutnya tudingan Zulhas melakukan politik uang atau money politics tidaklah tepat.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Belanja di pasar menraktir ibu-ibu, memberikan bantuan modal bagi pelaku UMKM, bahkan berbagi ini juga dilakukan beliau saat keluar negeri," ujar Rizki.

"Sehingga kalau ada tudingan itu politik uang jelas tidak tepat. Tidak ada ajakan memilih, tidak ada bahasa coblos siapapun," sambungnya.

Rizki mengatakan Zulhas bukanlah calon anggota legislatif. Zulhas juga bukan kandidat capres atau cawapres, sehingga kebiasaan sang ketum bagi-bagi duit tak seharusnya dikaitkan money politics.

"Sebelumnya juga viral beliau bagi-bagi uang saat kunjungan di India, apakah itu juga ada hubungannya sama money politics?" ujar anggota DPR RI ini.

Sebelumnya, dalam video yang beredar dan ramai disorot, Zulhas tampak berkeliling di salah satu kampung nelayan, mengenakan pakaian bernuansa biru. Tangan kiri Zulhas tampak memegang segepok uang bernominal Rp 50.000.

Dengan wajah tersenyum, Zulhas berjalan kaki dihampiri warga dan nelayan untuk bersalaman. Zulhas kemudian mengeluarkan uang dari kantung pakaiannya, lalu membagikan uang Rp 50.000 kepada warga dan nelayan.


Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo, Andika Perkasa, mengatakan akan siap bekerja dalam tim pemenangan Ganjar Pranowo. Andika mengaku baru pertama kali mendapatkan update politik dari para ketum parpol pendukung Ganjar terkait dinamika politik saat ini.

"Kami pertama kali mendapatkan dari para ketum partai pendukung, dari situlah kami mendapatkan update antara lain soal dinamika politik nasional dan seterusnya," kata Andika dalam konferensi pers usai rapat konsolidasi TPN Ganjar, di High End, Jakarta Pusat, Rabu (13/9/2023).

Andika mengatakan Arsjad belum secara resmi mengemban tugas, lantaran masih ada tugas lain yang harus diselesaikan. Namun, Andika mengatakan dirinya bersama Wakil Ketua TPN Gatot Eddy Pramono dan TGB Zainul Majdi siap untuk melaksanakan tugas pemenangan Ganjar.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Maka dari sini lah mulai hari ini kami akan bekerja walaupun Mas Arsjad secara resmi belum karena masih ada tahap yang harus diselesaikan," kata dia.

"Maka saya, Mas Gatot, dan Mas TGB dan para wakil ketum lain keliatan siap untuk menterjemahkan. Sehingga harapannya seminggu sekali selalu ada update kemajuan," sambungnya.

Andika mengatakan banyak mendapat masukan-masukan dari para tokoh senior parpol. Dia mengatakan masukan-masukan itu menjadi pekerjaan rumah (PR) untuk dirinya dalam mengemban tugas.

"PR-nya itu justru masukan dari praktisi-praktisi senior, PDIP, PPP, ini dua dari partai politik yang sudah puluhan tahun bertanding, pemilihan umum, pemilihan presiden, walaupun waktu itu masih dilakukan di MPR," ungkapnya.

"Sehingga justru masukan-masukan praktisi senior di lapangan itu hal yang mungkin nggak terpikir oleh kami, karena apa? Beda antara teori dengan praktek yang kami sendiri mungkin belum banyak tahu. Jadi itulah PR yang saya maksud semoga dalam satu minggu ini kita bisa memperbaiki," sambungnya.

Senada, Gatot pun mengaku siap mengemban tugas pemenangan Ganjar. Dia mengatakan telah mendapatkan penjelasan-penjelasa dari para ketum parpol pendukung Ganjar terkait tugas-tugas yang akan diemban.

"Melihat bagaimana cara kita tim pemenangan ke depannya ya, kita sudah siap menerima tugas itu tentunya selaku waketum, kita akan menjabarkannya, nanti kita implementasikan di lapangan, ini yang paling penting," tuturnya.

Simak Video 'Andika-Gatot Siap Jadi Wakil Ketua TPN Buat Menangkan Ganjar Pranowo':

[Gambas:Video 20detik]


Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Bali I Putu Agus Tirta Suguna memanggil anggota Bawaslu Kabupaten Badung terkait dugaan pemalsuan dokumen kependudukan.

"Jadi tadi telah kami lakukan (pemanggilan) bahwa memang untuk KTP-nya memang asli. Saya sudah pertanyakan apakah benar KTP yang diunggah di media online ini dengan saya cocokkan KTP asli, memang benar itu KTP asli," kata Agus saat ditemui di kantor Bawaslu Bali, Rabu (13/9/2023).

Terkait RT menumpang di kartu keluarga (KK) orang lain, Agus tak menjelaskan secara rinci. Yang pasti, RT sudah berkomunikasi dengan pemilik Andi Sanjaya selaku pemilik KK dan direspons baik.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Agus mengatakan Bawaslu Bali tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan. Sebab kewenangan itu ada di tangan Bawaslu RI.

"Karena kami kan bukan menghakimi, jadi kami hanya minta klarifikasi terkait apa yang sudah diinstruksikan oleh pimpinan kami di Bawaslu RI," jelasnya.

"Jadi segala sesuatu kewenangan, apapun keputusannya berada di Bawaslu RI," sambungnya.

Sementara itu, RT sempat menjawab pertanyaan dari awak media terkait permasalahan tersebut. Ia menegaskan jika KTP RT asli.

"Saya sudah mengklarifikasi di pimpinan, sudah saya sampaikan dengan sebenar-benarnya. KTP saya asli," tegasnya.

Sebelumnya, Perbekel Sibangkaja, Kecamatan Abiansemal, Badung, Ni Nyoman Rai Sudani geram mengetahui ada nama yang tak dikenal masuk dalam KK salah satu warga tanpa proses pengurusan administrasi kependudukan (Adminduk) di desa setempat. Masalah itu diketahui staf desa saat melakukan pengecekan dan validasi data kependudukan rutin pada sistem.

Nama tersebut diduga anggota Bawaslu Badung berinisial RT. Perbekel Sibangkaja Ni Nyoman Rai Sudani menuturkan dugaan pemalsuan dokumen Adminduk ini diketahui bermula saat pengecekan pada sistem secara rutin sepekan lalu.

Saat itu, muncul nama penduduk baru berinisial RT masuk pada salah satu KK penduduk di Banjar Lateng, desa setempat. Merasa asing dengan nama itu, staf desa mengonfirmasi kepala lingkungan setempat. Pihak banjar justru tidak tahu atau tidak mengenal siapa warga itu.

Rindik, Alat Musik Tradisional Bambu Bali yang Masih Eksis


Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengatakan jika mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sempat ditawari posisi cawapres oleh Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri saat keduanya bertemu. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan jika pertemuan itu membahas terkait monumen Bung Karno di Bandung, Jawa Barat.

"Pertemuan dengan Pak Ridwan Kamil dilakukan untuk membahas beberapa hal yang penting terkait dengan monumen Bung Karno karena Pak Ridwan Kamil mampu memnggelorakan seluruh benang merah perjuangan Bung Karno yang menggelorakan semangat nasionalisme, cinta tanah air itu di Bandung," kata Hasto di High End, Jakarta Pusat, Rabu (13/9/2023).

Hasto mengatakan pertemuan yang dilakukan oleh Megawati merupakan hal biasa. Menurutnya, itu merupakan tradisi silaturahmi.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Sehingga pertemuan itu sudah biasa dilakukan dan bagian tradisi silaturahmi bagian kultur bangsa," jelasnya.

Ketika ditanya apakah pertemuan itu juga menawarkan cawapres, Hasto mengatakan terkait nama-nama cawapres yang ada muncul dari hasil survei. Dia tak menutup kemungkinan akan muncul nama lain.

"Ya semua nama-nama yang muncul itu kan disuarakan oleh masyarakat yang ditangkap melalui survei, semuanya statusnya masih menjadi bakal calon wakil presiden, apakah dimungkinkan muncul nama-nama di luar yang sudah beredar?" ungkapnya.

"Secara empiris pada tahun 2019 lalu muncul nama-nama yang berbeda, tentu saja mereka yang sudah disuarakan oleh rakyat itu akan dicermati secara mendalam dan seksama oleh ibu Megawati Soekarnoputri," imbuh dia.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengatakan eks Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (RK) sempat diundang oleh Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri. Doli menyebut kala itu disampaikan jika Ridwan Kamil ditawari posisi bakal cawapres Ganjar Pranowo.

"Kemarin (isu RK kandidat cawapres Ganjar) menguat ya, ketika Pak Ridwan Kamil infonya ya, Pak Ridwan Kamil mengatakan pada ketua umum kami dia dipanggil, diundang oleh Ibu Megawati. Nah, kemudian ditawari menjadi wapres itu yang kemudian menjadi merebak isu baru kan," kata Doli kepada wartawan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (13/9).

Doli menyebut usai pertemuan itu, RK pun mengatakan akan ada peristiwa tak terduga atau breaking news di minggu setelahnya. Doli mengatakan Golkar dalam posisi belum mengubah keputusan terkait Pilpres 2024.

"Jadi kalau soal pilpres kami sampai sekarang belum mengubah keputusan. Satu-satunya nama untuk kami nominasikan sebagai capres atau cawapres itu masih Pak Airlangga Hartato," ujar Doli.

Simak Video: Arahan Megawati ke Koalisi Ganjar: Menangis-Tersenyum Bersama Rakyat

[Gambas:Video 20detik]


Sekitar 500 warga Nahdliyin dan Kiai Kampung di Jember mendeklarasikan dukungannya untuk memenangkan pasangan Bacapres dan Bacawapres Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar pada Pilpres 2024 mendatang. Deklarasi dilakukan di aula GOR Garuda, Kecamatan Kaliwates.

"Kami dari unsur Kiai Kampung Jember tentunya mendukung adanya pasangan AMIN. Karena kebijakan dari PKB bahwa Cak Imin dapat menjadi presiden atau setidaknya wakil presiden. Ternyata Alhamdulillah impian itu sudah mencapai kenyataan," kata Koordinator Kiai Kampung Jember Yazid Khobir usai deklarasi, Rabu (13/9/2023).

Sebagai tindak lanjut, kata dia, pihaknya akan berkoordinasi dengan PKB sebagai salah satu partai pengusung. Ini dilakukan dalam rangka menyelaraskan ritme pergerakan.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Termasuk kita akan mengajak semua pihak bersama kita, mendukung pasangan AMIN. Target Insyallah di Jember ini solid (menang). Dari DPC sampai ranting juga solid, apalagi kami selalu membangun koordinasi dengan kiai-kiai yang seirama dan seide dengan kita," imbuh pria yang karib disapa Lora Yazid ini.

Sementara itu, Ketua DPC PKB Jember Ayub Junaidi mengatakan, deklarasi ini juga bagian dari ajang silaturahmi. Terutama dengan warga Nahdliyin dan para kiai yang mendukung pasangan AMIN.

"Deklarasi ini juga sekaligus ajang silaturahmi dengan teman-teman yang mendukung Pasangan Anies Baswedan dan Gus Muhaimin dalam Pemilu (Pilpres) 2024, sebagai pasangan Capres dan Cawapres. Mereka ini para koordinator (relawan) dari seluruh desa di Jember, total semuanya 500 orang," kata Ayub.

Dengan dilakukannya deklarasi ini, lanjut Ayub, ratusan pendukung pasangan AMIN itu akan langsung total bergerak melakukan sosialisasi terkait proses pemenangan pemilu di wilayah masing-masing. Targetnya adalah pasangan AMIN menang total di Jember.

"Di mana dari sejarah, seperti yang kami lakukan pada tahun 2019, pasangan Pak Jokowi dan Kiai Ma'ruf Amin saat itu menang dalam Pilpres, dengan kita semua bergerak," tukas Ayub.

Anies: Saya Ini Diamanati Buat Jadi Capres, Uang Tidak Punya


Waketum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengatakan eks Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (RK) sempat bertemu dengan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri dan ditawari menjadi bakal calon wakil presiden (bacawapres) Ganjar Pranowo. Doli menyebut hal itu telah disampaikan Ridwan Kamil kepada Ketum Golkar Airlangga Hartarto.

"Nah jadi itu sebetulnya, sekali lagi nama Ridwan Kamil ini muncul ketika ada pertemuan dan memang Pak RK sudah melaporkan ke Pak Airlangga ya, waktu itu disampaikan bahwa Pak RK diundang oleh Bu Megawati kemudian ditawarkan jadi wakil presiden," kata Doli kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (13/9/2023).

Ia mengatakan tawaran itu diberikan lantaran sosok Ridwan Kamil yang bisa memperoleh suara dari daerah Jawa Barat. Menurutnya, hal itu juga telah disampaikan RK ke Airlangga Hartarto.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Ya, latar belakangnya karena Pak Ganjar membutuhkan figur yang bisa memperkuat di Jabar gitu. Nah itu disampaikan Pak Ridwan ke Pak Airlangga, dan Pak Airlangga waktu itu menyampaikan ya, kalau namanya silaturahmi kan tidak apa-apa namanya diundang ya datang," ujar Doli.

Ia mengatakan keputusan akhir ada di tangan setiap partai politik pengusung. Ia menekankan, jikapun tawaran itu disampaikan, mestinya ada pertemuan secara formal.

"Tapi kalau soal keputusan seharusnya kan dibicarakan secara resmi, secara formal. Di berbagai kesempatan, saya juga sampaikan, inikan Pemilu, ini agenda resmi negara, pasti keputusannya, keputusan resmi. Nah, yang mengikuti keputusan itu juga harus keputusan resmi dari setiap partai politik," ujar Doli.

Ia menyebut tawaran sepenting itu semestinya dibicarakan pula antarpartai politik lantaran RK menjabat sebagai Waketum Golkar. Jika hal itu belum terealisasi, lanjutnya, maka hanya menjadi sebuah wacana.

"Jadi kalaupun ada pembicaraan-pembicaraan yang sepenting itu harusnya dibicarakan secara resmi antarpartai politik yang terkait. Nah, karena RK sekarang Waketum ya selama memang tidak ada partai politik yang membicarakannya secara resmi, datang ke DPP atau kemudian ke Pak Airlangga Hartato, ya itu kami anggap wacana yang berkembang saja," pungkasnya.

Simak juga Video: Arahan Megawati ke Koalisi Ganjar: Menangis-Tersenyum Bersama Rakyat

[Gambas:Video 20detik]


Menko Polhukam Mahfud Md disebut sebagai sosok bakal calon wakil presiden (bacawapres) yang lurus tegak oleh pantun yang disampaikan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Mahfud sendiri menanggapi pantun tersebut dengan santai.

Nama Mahfud Md memang santer dikabarkan menjadi salah satu kandidat kuat pendamping Ganjar Pranowo untuk maju dalam Pilpres 2024 mendatang. Ganjar bahkan dikabarkan telah menemui langsung Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Mahfud sendiri menyambut baik pantun yang Hasto. Menurutnya, kode-kode ini wajar disampaikan mengingat hubungannya keduanya yang merupakan seorang sahabat.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Pasukan goda ini teman saya goda-goda nggak apa-apa. Namanya politik," ujar Mahfud usai Forum Diskusi Keberagaman Menjadi Kekuatan Wujudkan Pemilu Bersih di Kota Bandung, Rabu (13/9/2023).

Mahfud sendiri tidak mempersoalkan banyaknya kode-kode yang mengarah untuk dirinya yang berkaitan dengan politik. Namun dia menegaskan, mencatat apa yang disampaikan oleh Hasto maupun elite-elite politik lainnya.

"Iya saya catat semua sebagai sahabat kan," ujarnya.

Sebelumnya Hasto sempat membacakan pantun yang menyinggung soal bacawapres. Pantun itu ditujukan untuk Menko Polhukam Mahfud.

"Siapa yang tidak tahu Profesor Mahfud Md. Salah satu bacawapres yang lurus tegak dan suka wedang ronde. Pemikirannya luwes hingga beberapa dekade. Di tangannya rakyat semakin pede," ucap Hasto disambut tepuk tangan tamu undangan.

"Terimakasih," kata Hasto menambahkan.


Bakal cawapres pendamping Ganjar Pranowo hingga kini belum diumumkan oleh PDIP dan partai pendukung. PDIP menyakini akan memenangkan Pilpres 2024 satu putaran usai cawapres Ganjar Pranowo diumumkan.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto awalnya menjelaskan ada sejumlah nama dalam bursa bakal cawapres Ganjar Pranowo. Bakal cawapres Ganjar akan diumumkan pada momen dan waktu yang tepat, sehingga memenangkan Pilpres 2024 menang satu putaran.

"Ada Pak Sandi, ada Pak RK, ada Pak Mahfud Md, ada Tuan Guru Bajang, ada juga Pak Andika. Ini terus dilakukan pencermatan nama-nama dan tunggu momentum yang tepat untuk dapat disampaikan pada waktu yang tepat," kata Hasto di High End, Jakarta Pusat, Rabu (13/9/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Dan itu pasti, menang satu putaran, itu harapan dari rakyat," imbuhnya.

Hasto mengatakan PDIP tetap melihat perkembangan politik nasional. Hasto menekankan berpolitik Pilpres 2024 harus tetap penuh hal positif.

"Tetapi tentu saja kita melihat dinamika politik yang ada, kita harus berpolitik ini dengan berkebudayaan, bermartabat, dengan penuh kerendahan hati dan juga menampilkan gagasan yang terbaik untuk bangsa dan negara," ujar Hasto.

Lihat juga Video: Arahan Megawati ke Koalisi Ganjar: Menangis-Tersenyum Bersama Rakyat

[Gambas:Video 20detik]


Ketua Bappilu PDIP Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul heran istilah 'petugas partai' di partainya sempat dipersoalkan. Padahal, kata dia, Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri juga petugas partai.

Mulanya, Pacul merespons soal wacana Wali Kota Solo sekaligus politikus PDIP, Gibran Rakabuming, maju menjadi cawapres di 2024. Dia mengatakan hal ini hanya bisa dijawab oleh Megawati sebagai formatur tunggal di partai sebagaimana hasil kongres PDIP.

"Itu keputusan politik di ketum, capres cawapres. Kalau Mbak Puan yang ngomong ya Mbak Puan bisa setiap hari ngomong sama Ibu. Bambang Pacul kan nggak," kata Pacul di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Rabu (13/9/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Internal PDIP, internal pasukan tegak lurus. Tapi pahamilah keputusan di internal partai masing-masing. Kalau tidak ada kaitannya dengan keputusan kongres ya kita boleh bicara. Keputusan kongres itu menugaskan ketua umum, selaku ketua umum dipilih aklamasi kemudian beliau ini formatur tunggal ini," imbuhnya.

Pacul lalu menjelaskan Megawati juga petugas partai berdasarkan hasil forum kongres PDIP. Dia heran istilah di internal partainya kemudian dipersoalkan.

"Karena begitu, jadi Bu Mega ini juga petugas partai lho, jangan salah lho, petugas partai dari kongres. Bu Mega kemudian menugasi kami, kami juga petugas partai. Petugas dari forum kongres yang mengangkat beliau sebagai ketua umum," katanya.

"Saya petugas ketua umum yang mendapat mandat dari kongres. Kami juga petugas partai. Lah iya, term petugas partai aja kamu masalahin, lihat urutannya dong. Megawati Soekarnoputri dipilih oleh utusan kongres menjadi ketua umum aklamasi. Dia diberi tugas itu kan dari keputusan kongres itu. Kemudian Bu Mega formatur tunggal untuk menentukan pembantunya," lanjut Pacul.

Lihat juga Video: Saat Mega Minta Bubarkan KPK hingga Jawab Isu Tak Serasi dengan Jokowi

[Gambas:Video 20detik]


Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto kembali membacakan pantun terkait bakal cawapres pendamping Ganjar Pranowo. Kali ini, giliran Hasto membacakan pantun untuk Menparekraf Sandiaga Uno.

"Kalau tentang pantun, memang sudah dibuat pantun, buat Pak RK sudah, buat Pak Mahfud sudah. Itu kan cerminan suasana kebatinan ketika acara dilaksanakan," kata Hasto di High End, Jakarta Pusat, Rabu (13/9/2023).

Hasto sebelumnya memang sempat membacakan pantun untuk Mahfud Md dan Ridwan Kamil menyangkut isu bakal cawapres. Hasto kemudian membuat juga pantun untuk Sandiaga yang merupakan rekan koalisi.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Ada juga pantun buat Pak Sandiaga Uno," ujarnya.

Berikut pantunnya:

Sandiaga Uno sosok rendah hati

Di tangannya Indonesia maju berlari

Seluruh bacawapres Ganjar Pranowo memang menarik sekali

Menangkan pemilu dengan cara berdikari

"Artinya kita nggak ada utang ha-ha-ha," imbuh Hasto.

Hasto sebelumnya menjadi salah satu pembicara yang menyampaikan materi terkait mitigasi kerentanan pemilu. Hasto mengawali materinya dengan membacakan pantun di hadapan Mahfud Md.

"Saya ingin mengawali dengan pantun," kata Hasto.

Dalam pantun awalnya, Hasto menyinggung soal Bandung lautan api sebagai cermin patriotisme yang sangat tinggi. Hasto mengatakan dari Bandung perbedaan jadi persahabatan sejati, sehingga pemilu harus mengedepankan hati nurani.

"Terima kasih sekali lagi atas undangan dari Prof Mahfud, dan kami persembahkan pantun buat beliau," ujarnya.

Hasto kemudian menyampaikan materinya soal mitigasi pemilu. Setelah selesai menyampaikan materi, sebelum menutup salam, Hasto kemudian membacakan pantun terakhir yang memberi kode Mahfud sebagai bakal cawapres.

Berikut pantunnya:

Siapa yang tidak tahu Profesor Mahfud Md

Salah satu bacawapres yang lurus tegak dan suka wedang ronde

Pemikirannya luas hingga beberapa dekade

Di tangannya rakyat semakin pede

Lihat Video: Megawati-Andika Perkasa Hadiri Rapat Konsolidasi Koalisi Ganjar

[Gambas:Video 20detik]


Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo, Arsjad Rasjid, pamit lebih dulu meninggalkan rapat konsolidasi pemenangan Ganjar Pranowo. Arsjad disebut akan menghadiri acara bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Pak Arsjad Rasjid, mohon diri karena ada acara yang juga dihadiri oleh Bapak Presiden," Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, dalam konferensi pers, Rabu (13/9/2023).

Hasto mengatakan saat ini Arsjad menjadi direktur utama di beberapa perusahaan. Sehingga menurutnya terdapat hal-hal yang juga perlu diselesaikan dalam tugasnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Beliau memang memerlukan waktu untuk melakukan ketentuan-ketentuan organisasi, ataupun beliau ini menjadi direktur utama dari beberapa perusahaan yang memang statusnya go publik, sehingga aspek-aspek good governance harus ada yang dipenuhi," kata Hasto.

Namun Hasto mengatakan Arsjad sudah menyampaikan seluruh arahan untuk membangun kesatuan gerakan antar parpol dan relawan.

"Tetapi seluruh arahan sudah disampaikan untuk membangun kesatu paduan gerakan antara partai politik dan relawan yang diorganisir oleh tim pemenangan nasional," ujarnya.

Diketahui sebelumnya Arsjad Rasjid, pamit lebih dulu meninggalkan rapat konsolidasi pemenangan Ganjar Pranowo. Arsjad mengatakan hari ini TPN Ganjar berdiskusi terkait strategi pemenangan.

"Jadi hari ini yang saya ini kan adalah bagaimana berdiskusi mendengarkan dan mendapatkan, bagaimana apa yang diberikan tanggung jawab kepada saya," ujar Arsjad di High End, Jakarta Pusat, Rabu (13/9/2023).

Arsjad mengatakan saat ini belum dapat memberikan klarifikasi usai ditunjuk sebagai Ketua TPN. Ketua Kadin itu menyebut hari ini hanya mendengarkan arahan rapat saja.

"Mungkin saya hanya bisa memberikan sedikit bahwa sesuai dengan yang saya katakan, saya belum melakukan klarifikasi," jelasnya.

Arsjad menuturkan akan memberikan informasi lanjutan. Dia pun kemudian pamit meninggalkan rapat lebih dulu.

Simak Video: Megawati-Andika Perkasa Hadiri Rapat Konsolidasi Koalisi Ganjar

[Gambas:Video 20detik]


Nama Menko Polhukam Mahfud Md sedang santer diisukan masuk bursa bakal calon wakil presiden Ganjar Pranowo. Nama Mahfud Md pun ikut dibicarakan tokoh-tokoh politik.

Momen ini terjadi saat Forum Diskusi Pemilu Keberagaman Menjadi Kekuatan Mewujudkan Pemilu Bermartabat yang diadakan Kemenko Polhukam, Rabu (13/9/2023). Mahfud Md hadir di acara tersebut beserta sekjen-sekjen sejumlah parpol.

Di acara tersebut, Sekjen PKS Aboe Bakar Al Habsyi menyampaikan pantun untuk Mahfud Md. Dalam pantunnya, Aboe Bakar menyebut Mahfud sudah pernah menjadi menteri, tinggal menjadi Wakil Presiden yang belum.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Berikut isi pantun Aboe Bakar:

Naik haji sekarang mudah

Hanya antrenya saja yang menahun

Hakim MK sudah, jadi menteri pun sudah

tinggal jadi Wapres aja yang belum

Mendengar pantun tersebut, Mahfud lalu tertawa. Mahfud terlihat mengepalkan tangan ke arah Aboe Bakar. Sementara Aboe Bakar kembali menyampaikan pantun selanjutnya. Berikut pantunnya:

Jalan jalan ke Rancamaya

Hijau pemandangannya

Segar udaranya

Menko Polhukam cerdas orangnya

Kita kenal Pak Mahfud namanya.

Aboe Bakar lalu mendoakan Mahfud Md memiliki peluang menjadi bakal cawapres. Sebab menurutnya saat ini masih terdapat pembahasan di berbagai partai koalisi lain yang dinamis.

"Kita doakan beliau masih punya peluang waktu karena gesak geseknya para koalisi ini masih asyik," kata Aboe.

Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat yang hadir dalam acara itu lalu bertanya soal posisi PKS. Aboe Bakar memastikan PKS sudah mantap mendukung Anies Baswedan dan Cak Imin. Menurutnya, PDIP justru yang belum jelas sosok cawapresnya.

"Kalau gua udah rapi, jadi ini antara Anies dengan Cak Imin ini Insyallah sudah Lal Wathon. Ya sudah cakep. Tinggal PDIP yang belum jelas ini," kata Aboe.

Aboe Bakar mengaku mendukung Mahfud sebab menurutnya masih ada kesempatan menjadi cawapres.

"Beliau (Mahfud) masih ada kesempatan, kalau ada suasana, tenang saja," katanya.

"Jadi hadirin yang berbahagia kita tunggu saja kemampuan PDI mengambil keputusan. Ya.. lebih cepat lebih baik, tolong saya titip pak Mahfud ya," pungkas Aboe Bakar.

Lihat juga Video: Tak Ada Jamuan Warna Biru saat Anies-Cak Imin ke Markas PKS

[Gambas:Video 20detik]


Menyongsong Pemilu 2024, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Jatim mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam mengawal Pemilu. Bawaslu ingin masyarakat tak hanya aktif datang dan mencoblos di TPS saja.

"Sudah tidak saatnya kita berpemilu itu menjadi objek atau korban saja. Karena rakyat lah yang sebenarnya berdaulat," ujar Ketua Bawaslu Jatim A. Warits saat Sosialisasi dan Penandatanganan Kerjasama Penguatan Pengawasan Partisipatif pada Pemilu 2024 di Provinsi Jatim, Rabu (13/9/2023).

Ia menekankan, seluruh elemen masyarakat sudah seharusnya berperan aktif, termasuk di dalam aspek pengawasan dan pelaporan, jika menjumpai pelanggaran selama pemilu.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dalam hal ini, Bawaslu mengajak dan mengimbau masyarakat bisa melaporkan berbagai pelanggaran yang mungkin dijumpai terkait dengan pemilu. Hal ini melalui portal 'Jarimu Awasi Pemilu' yang dapat diakses oleh masyarakat secara online.

Sebagaimana yang termuat dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 pasal 454 tentang pemilihan umum, terdapat tiga pihak yang berhak melaporkan pelanggaran pemilu. Pertama warga negara Indonesia, kedua peserta pemilu, dan terakhir pemantau pemilu.

Bawaslu berharap, sebanyak kurang lebih 31,4 juta pemilih di Jawa Timur pada Pemilu 2024, bisa berpartisipasi aktif dengan memberikan informasi jika menjumpai pelanggaran dalam pemilu.

Artikel ini ditulis oleh Aprilia Devi, peserta Magang Bersertifikat Kampus Merdeka di detikcom

Ganjar: Kami Percaya Penyelenggara Pemilu Sungguh-sungguh soal Komitmen


Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengatakan eks Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (RK) sempat diundang oleh Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri. Doli menyebut kala itu disampaikan jika Ridwan Kamil ditawari posisi bakal cawapres Ganjar Pranowo.

"Kemarin (isu RK kandidat cawapres Ganjar) menguat ya, ketika Pak Ridwan Kamil infonya ya, Pak Ridwan Kamil mengatakan pada ketua umum kami dia dipanggil, diundang oleh Ibu Megawati. Nah, kemudian ditawari menjadi wapres itu yang kemudian menjadi merebak isu baru kan," kata Doli kepada wartawan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (13/9/2023).

Doli menyebut usai pertemuan itu, RK pun mengatakan akan ada peristiwa tak terduga atau breaking news di minggu setelahnya. Doli mengatakan Golkar dalam posisi belum mengubah keputusan terkait Pilpres 2024.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Jadi kalau soal pilpres kami sampai sekarang belum mengubah keputusan. Satu-satunya nama untuk kami nominasikan sebagai capres atau cawapres itu masih Pak Airlangga Hartato," ujar Doli.

"Sekali lagi, kalaupun misalnya ada perubahan terhadap itu, itu diserahkan pada Pak Airlangga Hartato yang sudah kami beri mandat ya, baik itu melalui munas, rapimnas, maupun rakernas," sambungnya.

Doli menyinggung alternatif untuk Ridwan Kamil, yakni maju kembali menjadi Gubernur Jawa Barat atau Pilgub DKI Jakarta. Airlangga disebut juga sudah mengetahui tawaran Megawati terhadap RK.

"Sekali lagi nama Ridwan Kamil ini muncul ketika ada pertemuan dan memang Pak RK sudah melaporkan ke Pak Airlangga ya, waktu itu disampaikan bahwa Pak RK diundang oleh Bu Megawati kemudian ditawarkan jadi wakil presiden. Ya, latar belakangnya karena Pak Ganjar membutuhkan figur yang bisa memperkuat di Jawa Barat gitu. Nah itu disampaikan Pak Ridwan ke Pak Airlangga," tutur Doli.

Menurut Doli kalaupun ada pembicaraan seperti itu formalitasnya akan ada pembicaraan di DPP. Selama hal itu belum dilakukan, kata dia, maka akan menjadi wacana.

"Nah, karena RK sekarang waketum, ya selama memang tidak ada partai politik yang membicarakannya secara resmi datang ke DPP atau kemudian ke Pak Airlangga Hartato ya itu kami anggap wacana yang berkembang saja," imbuhnya.

Lihat juga Video: Megawati-Andika Perkasa Hadiri Rapat Konsolidasi Koalisi Ganjar

[Gambas:Video 20detik]


Ketua Bappilu PDI Perjuangan (PDIP) Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul bicara peluang Partai Demokrat bergabung mendukung bakal capres Ganjar Pranowo. Pacul menyinggung adagium seribu teman sedikit, namun satu musuh terlalu banyak.

"Seberapa penting (Demokrat gabung), begini loh. Kan ada adagium seribu teman kita masih kurang, satu orang musuh kebanyakan. Kau artikan sendiri itu, kan gitu loh," kata Pacul di gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Rabu (13/9/2023).

Namun, Pacul menyerahkan urusan ini kepada Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri. "Tapi lagi-lagi kau harus paham republik PDIP itu menganut pada keputusan kongres. Mandate ketua umum, kan begitu. Nah ini urutan organisasinya begitu," ujar Pacul.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Pacul membuka kemungkinan terjalinnya komunikasi politik antara PDIP dengan Demokrat. Menurutnya, hal ini biasa terjadi dalam politik.

"Dalam politik itu kemungkinan selalu bisa terjadi. Seni menciptakan kemungkinan itu keahlian para politisi. Jadi apakah tertutup sama sekali, namanya juga politik. Jadi kita tunggu saja, layar politik yang akan tampil di republik ini," ujar dia.

Lebih lanjut, Pacul mengatakan komunikasi yang terjalin antara partainya dengan Demokrat berjalan baik, terutama di DPR RI. Dia memastikan partainya bersikap terbuka.

"Kalau di DPR ini semua komunikasi. Dengan kawan-kawan Demokrat juga akrab. Kalau kunker juga bersama-sama. Kunjungan ke luar negeri juga bersama-sama. Komunikasi juga bersama-sama. Jadi apakah itu ada kemungkinan, lagi-lagi monggo aja," ujarnya.


Bakal Calon Presiden (Bacapres) Anies Baswedan dan Bakal Calon Wakil Presiden (Bacawapres) Muhaimin Iskandar (Cak Imin) dinilai sebagai pasangan calon pemimpin bangsa yang paling memahami dunia santri dan pesantren dalam kontestasi Pilpres 2024 mendatang.

Hal ini diungkapkan oleh KH Abdul Mu'id Shohib atau sering disapa dengan Gus Mu'id yang merupakan pengasuh Pondok Pesantren Assalamah Lirboyo Kediri Jawa Timur. Dia memberikan dukungan penuh untuk pasangan Anies dan Cak Imin (AMIN) di Pilpres 2024.

"Pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar menurut saya adalah yang paling mengerti dan memahami dunia santri dan pesantren, karena keduanya alumni pesantren. Bahkan Cak Imin masih keluarga pesantren," ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (13/9/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Karena itu, Gus Mu'id berpesan agar jika terpilih menjadi presiden dan wakil presiden, Anies dan Cak Imin harus memberi perhatian ekstra kepada pesantren.

"Pesantren harus menjadi perhatian pemimpin bangsa mendatang, termasuk Anies dan Gus Muhaimin jika terpilih. Perhatian negara (terhadap pesantren-pesantren) masih perlu peningkatan agar sejajar dengan institusi pendidikan dan lembaga keagamaan yang lain. Itu menjadi kewajiban negara dan pemimpin bangsa mengingat kontribusi pesantren sangat nyata bahkan sejak lahirnya NKRI hingga saat ini," terangnya.

Sebelumnya, dia juga mengapresiasi Anies dan Cak Imin yang melakukan ziarah ke makam para wali dan mengunjungi pesantren. Dia menilai kegiatan tersebut sebagai hal yang positif. Selain itu, kunjungan tersebut dianggapnya menunjukkan nilai tinggi keislaman dan kebinekaan Indonesia yang dianut pasangan Anies dan Cak Imin.

"Kegiatan ziarah Sunan Ampel di Surabaya yang dilakukan capres Anies ini memiliki makna pentingnya penguatan dakwah dengan kesejukan. Dakwah yang menyatu dengan kebudayaan. Dakwah yang mengedepankan prinsip 'bil hikmah'," papar Gus Mu'id.

Di sisi lain, dia menekankan pencalonan Anies dan Cak Imin dapat membawa harapan baru bagi perubahan dan perbaikan Indonesia ke arah lebih baik.

"Anies dan Gus Muhaimin adalah dua orang tokoh bangsa yang cerdas, teruji oleh pengalaman, berani, dan menawarkan harapan baru untuk Indonesia," terang Gus Mu'id.


Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo, Arsjad Rasjid, pamit lebih dulu meninggalkan rapat konsolidasi pemenangan Ganjar Pranowo. Arsjad mengatakan hari ini TPN Ganjar berdiskusi terkait strategi pemenangan.

"Jadi hari ini yang saya ini kan adalah bagaimana berdiskusi mendengarkan dan mendapatkan, bagaimana apa yang diberikan tanggung jawab kepada saya," ujar Arsjad di High End, Jakarta Pusat, Rabu (13/9/2023).

Arsjad mengatakan saat ini belum dapat memberikan klarifikasi usai ditunjuk sebagai Ketua TPN. Ketua Kadin itu menyebut hari ini hanya mendengarkan arahan rapat saja.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Mungkin saya hanya bisa memberikan sedikit bahwa sesuai dengan yang saya katakan, saya belum melakukan klarifikasi," jelasnya.

Arsjad menuturkan akan memberikan informasi lanjutan. Dia pun kemudian pamit meninggalkan rapat lebih dulu.

"Jadi nantinya saya akan kabarkan kembali bagaimana selanjutnya," tuturnya.

Partai politik pendukung bakal capres Ganjar Pranowo diketahui menggelar rapat konsolidasi. Rapat konsolidasi membahas dinamika politik hingga strategi pemenangan.

Rapat dihadiri Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri, Plt Ketum PPP Muhammad Mardiono, Ketum Perindo Hary Tanoesoedibjo (HT), Ketum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO), hingga Wakil Ketua TPN Ganjar, Andika Perkasa.

"Di dalam rapat kali ini akan dibahas berbagai agenda-agenda strategis, pertama terkait dengan dinamika politik nasional yang nanti disampaikan para ketum partai," kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di High End, Jakarta Pusat, Rabu (13/9).

Lihat juga Video 'Megawati-Andika Perkasa Hadiri Rapat Konsolidasi Koalisi Ganjar':

[Gambas:Video 20detik]


Sekjen PKS Habib Aboe Bakar Alhabsyi mengatakan tiga pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (wapres) lebih baik untuk menjaga kondusivitas saat Pilpres 2024. Jika hanya dua paslon yang maju, dia khawatir terjadi polarisasi yang tajam dan panas seperti 2019.

"Menurut saya dihindari ada dua paslon pilpres. Pak Mahfud (Menko Polhukam Mahfud Md-red), saya titip bener, jangan ada dua paslon deh. bahaya. Doktor Hasto (Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto-red), Doktor Muzani (Sekjen Gerindra Ahmad Muzani), saya titip sama-sama. ayo deh, jangan dua paslon," kata Aboe Bakar saat menjadi pembicara dalam Forum Diskusi Pemilu, yang digelar Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam), Rabu (13/9/2023).

"Jangan dua, (tapi-red) tiga. Tiga aja sudahlah. Saya yakin Pak Mahfud bisa mampu mengatasi ini dan mengendalikan ini dengan baik. Supaya tidak terjadi polarisasi yang tajam dan keras, dan panas. Kita telah belajar dari Pemilu 2019, dan menurut saya tidak boleh terulang kembali di (Pilpres) 2024. Banyak partai yang berpendapat dengan ini, bahwa sebaiknya jangan head to head," tambah Aboe Bakar.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Aboe Bakar kemudian mengulang pernyataan serupa usai Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat menjawab kekhawatiran salah satu peserta diskusi soal suhu tinggi politik yang cepat mencair di kalangan elite, namun tetap panas di kalangan grassroot. Djarot meyakini pemilih makin cerdas dan pengalaman pahit di 2019 tak akan terulang di 2024 berapapun jumlah paslon capres-cawapres yang maju di Pilpres.

"Saya termasuk optimis 2024 pengalaman 2019 tidak akan terulang lagi, pengalaman-pengalaman pahit seperti itu," kata Djarot mulanya.

Djarot berkeyakinan masyarakat saat ini semakin cerdas dalam memilih. Sehingga, Djarot menyimpulkan berapa pun paslon capres-cawapres yang maju Pilpres tak akan membuat gesekan di masyarakat seperti 2019 silam.

"Rakyat sudah semakin cerdas, sudah semakin sadar. Tidak peduli misalkan paslonnya bisa dua, bisa tiga, bisa empat, kita nggak usah khawatir. Dua juga baik, tiga juga baik, empat juga baik. Silakan saja. Toh nanti yang memilih adalah rakyat," ucap Djarot.

Simak Aboe Bakar tak sepakat dengan Djarot soal jumlah paslon di halaman berikutnya.

Halaman 1 2 Selanjutnya


Potensi suara anak muda mulai gencar dibahas dalam diskursus politik Indonesia. Perilaku dan persepsi politik mereka mulai banyak dibicarakan dalam forum-forum diskusi, seminar, maupun siniar-siniar di platform media sosial.

Jika dulu dalam sejarah pergerakan nasional suara anak muda diperhitungkan bahkan ditakuti lantaran gagasan dan keberaniannya, maka saat ini suara mereka diperhitungkan karena kuantitasnya. Preferensi mereka mempengaruhi konstelasi politik elektoral dalam pemilihan umum (pemilu).

Berdasarkan laporan Komisi Pemilihan Umum (KPU), total jumlah pemilih muda atau gabungan generasi Y dan Z mencapai 113 juta lebih atau sekira 56,45 persen dari total pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Dengan potensi sebesar itu, partai politik dan para kandidat calon presiden berlomba-lomba dan berusaha keras untuk merebut suara anak muda.

Berebut Suara Anak Muda

PDI Perjuangan dan capres yang mereka usung, Ganjar Pranowo banyak merekrut anak-anak muda untuk menjadi juru kampanye. Partai berlambang banteng itu cukup percaya diri mampu menggaet suara anak muda lantaran pendekatan yang selama ini dilakukan sudah sesuai dan diklaim cukup berhasil.

Gerindra juga percaya diri mampu menggaet suara anak muda. Apalagi, dalam beberapa survei, kandidat calon presiden yang mereka usung, Prabowo Subianto banyak dipilih oleh responden usia muda.

Gerindra percaya bahwa anak muda merupakan generasi yang tidak mudah diarahkan dan dimanipulasi. Menurut mereka, Prabowo disukai anak muda karena sosoknya yang apa adanya dan konsisten dalam perkataan dan perbuatan. Belakangan, Gerindra mengumpulkan para influencer untuk menyerap aspirasi dari kalangan muda. Mereka berupaya membuka ruang dan masukan dari generasi muda.

Sementara itu, berbeda dengan Nasdem, mereka menyadari bahwa pemilih kandidat calon presiden yang diusung, Anies Baswedan didominasi oleh generasi X atau pemilih dari kalangan usia dewasa, 40 tahun ke atas. Dalam menggaet suara anak muda, Nasdem tidak ingin bertindak gegabah. Mereka akan berupaya untuk mengubah metode pendekatan dan melakukan serangkaian penyesuaian. Selama ini, Nasdem mengklaim bahwa Anies sudah banyak bertemu dan melakukan dialog dengan kaum muda.

Partisipasi Politik Anak Muda

Sebenarnya, partisipasi anak muda dalam politik tidak perlu diragukan lagi. Sebagian dari mereka menyatakan akan terlibat dalam Pemilu 2024 mendatang. Hanya saja, mereka tidak berminat menjadi bagian dari partai politik.

AKSARA Research and Consulting melaporkan bahwa terdapat 70,7 persen anak muda menyatakan akan berpartisipasi dalam Pemilu 2024. Hanya saja, 86,1 persen responden dengan usia 17-39 tahun itu tidak berminat untuk menjadi anggota parpol. Penyebabnya, hipotesis saya, ruang yang diberikan oleh parpol terhadap anak muda masih relatif kecil. Kebanyakan, anak muda hanya dijadikan sebagai objek dulangan suara.

Jika pun ada yang terlibat secara langsung dan menjadi calon anggota legislatif, kalau bukan anak atau keluarga tokoh partai, kebanyakan mereka adalah staf atau tenaga ahli yang dicalonkan hanya untuk mengisi daftar caleg semata. Keterlibatan anak muda dalam politik tidak digunakan secara serius sebagai instrumen penggalang dukungan bagi parpol.

Komunikasi Politik untuk Anak Muda

Menjelang penyelenggaraan Pemilu 2024 yang hanya tinggal beberapa bulan ke depan ini, menurut saya, partai politik maupun tokoh-tokoh sentralnya harus mengubah pola komunikasi, khususnya bagi pemilih muda. Melimpahnya instrumen teknologi dan platform media sosial harus benar-benar dijadikan basis komunikasi politik ke depan.

Pola komunikasi konvensional yang lebih banyak menggunakan iklan televisi, radio, media cetak mapun online serta penyelenggaraan kegiatan yang mengumpulkan massa sebisa mungkin diminimalisasi. Metode semacam itu berbiaya mahal dan sudah tidak efektif. Anak muda tidak menyukai pola komunikasi yang searah dan top down.

Sudah saatnya menggunakan pola komunikasi yang interaktif dan partisipatif. Entitas politik harus menyediakan konten kampanye yang mampu memancing interaksi dan keterlibatan pengguna medsos untuk menyebarkan ulang konten tersebut secara mandiri dan sukarela.

Terbukti, dua partai yang mampu memanfaatkan pola komunikasi tersebut dan meraup dukungan dari anak muda adalah PAN dan Perindo. Berdasarkan laporan survei periodik Litbang Kompas paling mutakhir, popularitas PAN dan Perindo mengalami peningkatan signifikan. Selain itu, dalam ekeltabilitasnya, proporsi generasi pemilih kedua partai ini, generasi Z cukup mendominasi. PAN mendapatkan tingkat keterpilihan 43,5 persen dari Gen Z, sedangkan Perindo 56,5 persen.

Mars dan jingle mereka mampu menghipnosis anak muda. Bahkan, terlepas dari diskursus positif atau negatif, dua partai ini dibicarakan di kalangan anak muda.

Platform Komunikasi Politik untuk Anak Muda

Platform media sosial yang saat ini memiliki pengaruh cukup besar dan efektif digunakan sebagai instrumen komunikasi politik adalah TikTok. Per April 2023, penggunanya di Indonesia mencapai 113 juta. Jumlah itu terbesar kedua di dunia setelah Amerika Serikat. Bahkan, sekarang ini konten-konten yang tersedia dalam platform lain seperti Youtube dan Instagram mengikuti algoritma TikTok.

Pola komunikasi politik dalam Pemilu 2019 berbeda dengan Pemilu 2024. Platform media sosial yang akan leading digunakan sebagai media komunikasi adalah TikTok. Ketersediaan konten dalam platform ini sangat heterogen dan cenderung receh.

Dari sekian ratusan juta pengguna medsos di Indonesia, khususnya Youtube, Instagram dan TikTok, terdapat sekira 37,85 persen lebih banyak melihat konten jokes yang isinya adalah humor, komedi, dan guyonan receh.

Anak muda Indonesia sudah jengah dengan konten-konten serius yang bertebaran di media sosial. Tujuan mereka berselancar di platform medsos adalah untuk mencari hiburan yang ringan dan lucu. Jadi, ke depan, kampanye yang disukai oleh anak muda adalah, ringan, receh dan related. Mampukah entitas politik kita menyediakan itu?

Hendri Kurniawan Direktur Eksekutif AKSARA Research and Consulting


Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman berbicara soal pemimpin muda saat MK masih mengadili gugatan batas usia capres dan cawapres. Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PDIP Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul menyinggung kepatutan soal opini Anwar Usman.

"Kalau dari di kaca mata saya itu ya sebaiknya orang yang terkait tidak usah menyampaikan opininya gitu loh. Tapi kalau kemudian dikatakan apakah ada undang-undang yang dilanggar, nggak ada juga. Lagi-lagi ini soal kepatutan," kata Pacul kepada wartawan, Rabu (13/9/2023).

Ketua Komisi III DPR ini menilai opini yang disampaikan Anwar itu menyangkut urusan publik. Dengan begitu, menurutnya, akan ada kerentanan pada hasil putusan.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Aku mau mutus kamu menjadi mantu saya itu masih private kalau putusan, politik kolegial, nggak boleh dong," ujarnya.

"Ya tidaklah wong urusan agenda MK itu kolektif kolegial kalau beliau sudah menyampaikan gitu yang lain ya kira-kira gimana, kan, gitu, lho. Pasti ya, yo mosok sih aku bertentangan dengan ketua, kan gitu, toh," imbuhnya.

Meskipun, kata Pacul, tiap hakim konstitusi memiliki independensinya sendiri. "Saya tidak tahu bahwa hakim-hakim itu sebenarnya kan punya hak yang sangat mandiri ya," katanya.

Anwar Usman sebelumnya menyinggung pemimpin muda soal gugatan usia capres dan cawapres. Anwar Usman pun mencontohkan Nabi Muhammad SAW dalam persoalan itu.

"Saya sekali lagi, tidak bermaksud, karena belum putus ya. Insyaallah, pemeriksaan selesai, tinggal nunggu putusan," kata Anwar Usman dalam kuliah umum di kampus di Semarang yang ditayangkan di YouTube, Senin (11/9). Anwar menjawab pertanyaan mahasiswa soal gugatan usia capres-cawapres yang sedang berlangsung di MK.

Anwar Usman lalu mencontohkan apa yang dilakukan Nabi Muhammad SAW.

"Saya sudah katakan sebagian contoh tadi, bagaimana Nabi Muhammad, mengangkat seorang panglima perang, umurnya belasan tahun. Muhammad Alfatih yang melawan kekuasaan Bizantium, mendobrak Konstantinopel, sekarang menjadi Istanbul, usianya berapa? 17 tahun," ujar Anwar Usman yang berlatar belakang hakim pengadilan agama itu.

"Saya tidak menyinggung apapun putusan. Jangan dikaitkan dulu," sambung Anwar Usman.


Menko Polhukam Mahfud Md meminta partai dan elite politik untuk tidak menggunakan politik identitas dalam pelaksanaan Pemilu 2024. Hal tersebut disampaikan Mahfud dalam Forum Diskusi Keberagaman Menjadi Kekuatan Wujudkan Pemilu Bersih yang digelar Kemenkopolhukam di Bandung, Selasa (13/9/2023).

"Dalam konteks ini saya mengajak kita semua membangun kesadaran bersama. Pemilu 2024 jadi momentum untuk menumbuhkan kesadaran hak dan kewajibannya dalam demokrasi karena itu penting. Karena itu peran elite politik dan partai politik dibutuhkan yaitu peran keteladanan untuk membangun pemilu damai," ucap Mahfud dalam sambutannya.

Pada kesempatan itu, Mahfud menyarankan agar publik harus menyadari jika ada pihak-pihak yang melakukan polarisasi politik identitas hanya untuk mendapat kekuasaan dan mementingkan kepentingan pribadi.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Politik identitas itu beda dengan identitas politik, kalau identitas politik masing-masing punya, tapi kalau politik identitas itu digunakan untuk mendiskriminasikan orang lain," ucap Mahfud.

"Boleh nggak politik identitas? Yang nggak boleh tuh politik identitas digunakan untuk memecah belah, tapi kalau untuk kontestasi, maju bersama memang, hayu, tapi nggak pakai politik identitas," tegasnya.

Mahfud juga mengungkapkan, dalam Pemilu masyarakat tidak akan menemukan calon pemimpin yang sempurna. Menurutnya setiap calon punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Karena itu menurutnya, Pemilu adalah momen untuk mencegah orang jahat menjadi pemimpin.

"Pemilu itu harus dilaksanakan bukan karena kita ingin mendapat pemimpin yang ideal, tapi pemilu dilaksanakan untuk mencegah orang jahat jadi pemimpin, untuk mencegah orang jahat jadi wakil rakyat, itulah perlunya pemilu," ujar Mahfud.

Dalam diskusi ini, tampak hadir sejumlah elite partai politik seperti Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Sekjen Gerindra Ahmad Muzani dan Sekjen PKS Habib Aboe Bakar Al Habsyi.


Partai politik pendukung bakal capres Ganjar Pranowo menggelar rapat konsolidasi. Rapat konsolidasi membahas dinamika politik hingga strategi pemenangan.

Rapat dihadiri langsung oleh para Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri, Plt Ketum PPP Muhammad Mardiono, Ketum Perindo Hary Tanoesoedibjo (HT), Ketum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO), Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar, Arsjad Rasjid, hingga Wakil Ketua TPN Ganjar, Andika Perkasa.

"Di dalam rapat kali ini akan dibahas berbagai agenda-agenda strategis, pertama terkait dengan dinamika politik nasional yang nanti disampaikan para ketum partai," kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di High End, Jakarta Pusat, Rabu (13/9/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Hasto mengatakan nantinya Arsjad juga akan menyampaikan hasil-hasil rapat konsolidasi. Selain itu, rapat juga membahas strategi hingga momentum yang ada.

"Kemudian langsung akan dibahas berbagai skala prioritas terkait dengan strategi juga momentum-momentum politik yang akan diambil oleh tim pemenangan ini," jelasnya.

Hasto menyebut jika TPN Ganjar sudah sepakat untuk mengadakan rapat konsolidasi setiap Rabu. Dia mengatakan anggota TPN Ganjar juga akan diisi oleh berbagai unsur.

"Nanti akan mengisi posisi-posisi di dalam tim pemenangan nasional ada juga dari tokoh-tokoh masyarakat, dari perwakilan sesuai dengan demografi, juga geografi dan juga unsur-unsur dari profesional, dari para pakar, mengingat kepemimpinan Pak Ganjar Pranowo adalah kesinambungan dengan gerak kemajuan yang sudah dilakukan oleh Presiden Jokowi," tuturnya.

Simak juga Video 'Andika Perkasa soal Isu Cawapres Ganjar: Saya Siap Jadi Apa Saja':

[Gambas:Video 20detik]


Menko Polhukam, Mahfud Md bicara soal pemilu 2024 dan pemimpin. Mahfud berpesan agar masyarakat memilih yang memliki kejelekan lebih sedikit.


Kamar Dagang dan Industri Amerika Serikat (US Chamber of Commerce) menaruh perhatian terhadap pertarungan Pilpres 2024 di Indonesia. Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto dinilai lebih unggul dan berpeluang menang dalam kontestasi Pemilu 2024 ketimbang kandidat lainnya.

"Lawan-lawannya termasuk Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, dan mantan Gubernur Jakarta, Anies Baswedan. Ganjar berasal dari partai yang sama dengan Jokowi, tetapi Prabowo memimpin koalisi yang lebih luas, dan Jokowi (meskipun belum secara resmi memberikan dukungan, popularitasnya mencapai 79%) telah mengisyaratkan bahwa Prabowo adalah pilihan utamanya untuk melanjutkan kebijakannya," kata Direktur Asia Tenggara US Chambers, Shannon Hayden, di laman US Chambers seperti dilihat pada Rabu (13/9/2023).

Shannon Hayden mengulas latar belakang Prabowo yang merupakan anak dari Soemitro Djojohadikoesoemo, seorang yang pernah menjabat sebagai menteri perdagangan juga menteri riset dan teknologi era Orde Baru di bawah pemerintahan Presiden Soeharto.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Shannon Hayden juga menyinggung isu Prabowo dilarang masuk AS yang terbantahkan ketika Prabowo menjabat sebagai menteri pertahanan. Prabowo telah kunjungan kerja ke negeri Paman Sam tersebut dan menjalin kerja sama yang berdampak bagi kedua negara antara Indonesia AS.

"Tuduhan pelanggaran hak asasi manusia dalam perannya tersebut menghalangi kedatangannya ke Amerika Serikat selama bertahun-tahun, tetapi larangan tersebut telah dicabut selama ia menjabat sebagai menteri pertahanan," lanjutnya.

Selain itu, Prabowo disebut berpengalaman di dunia usaha dengan membangun Nusantara Group dan mengendalikan sekitar 27 perusahaan yang bergerak dalam berbagai sektor di antaranya kelapa sawit, gas alam, batu bara, perikanan, kertas, hingga pulp.

Hayden juga mencatat beberapa poin penting dari kunjungan kerja Prabowo ke AS beberapa waktu silam. "Indonesia sedang menginginkan modernisasi militer, dengan dukungan AS yang ditekankan dalam pernyataan bersama yang dikeluarkan setelah pertemuan Prabowo dengan Austin di Pentagon." kata Hayden.

Kunjungan tersebut menurutnya merupakan kesempatan untuk mempromosikan prioritas domestik Prabowo melalui peningkatan hubungan antara AS dan Indonesia.

Menjelang Pilpres 2024 pada 14 Februari 2024 nanti, American Chamber Of Commerce in Indonesia akan meninjau situasi dan program calon secara mendalam saat US-Indonesia Investment Summit pada 24 Oktober di Jakarta.

"Dalam lima bulan ke depan, masih ada waktu untuk dinamika pemilihan berubah. Seorang kandidat bisa mundur dan bergabung dengan salah satu tiket calon yang tersisa sebagai wakil presiden. Skandal bisa muncul. Jokowi juga bisa memberikan dukungan tiba-tiba. Tetapi saat ini, Prabowo tampaknya telah mencapai tujuannya dengan kunjungan ke AS dan kembali ke Tanah Air masih sebagai calon terkuat," imbuhnya.

Lihat juga Video 'Kala Prabowo Jamin Indonesia Tak Akan Lagi Impor BBM ke Depan':

[Gambas:Video 20detik]


Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan politik identitas muncul saat suatu kelompok merasa identitas politiknya terancam. Sehingga, kelompok tersebut akan mengobarkan semangat heroisme ke para relawannya.

"Politik identitas ini akan muncul ketika identitas dia akan terancam oleh kelompok lain, kalau dia jadi pemenang. Maka dia mengobarkan semangat, untuk mengobarkan heroisme di tingkat para pembela, di tingkat para relawan," kata Muzani dalam Forum Diskusi Pemilu yang digelar Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) pagi ini, Rabu (13/9/2023).

Pernyataan ini disampaikan Muzani saat menanggapi pertanyaan tentang strategi para partai politik (parpol) untuk menjaga kondusivitas di tengah kebutuhan suara pemilih. Penanya menyinggung sebagian pemilih dalam pemilu masih kental dengan politik identitasnya, yang kerap menimbulkan konflik horizontal.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Muzani mengatakan para elite politik harus mengatasi persoalan ini, dengan menjelaskan perjuangan kelompoknya bukan ancaman bagi kelompok manapun. Namun, lanjut Muzani, penjelasan tersebut tak akan diterima para relawan yang sudah ekstrem.

"Ini lah yang kemudian menurut saya harus dijawab oleh para elite, bahwa apa yang diperjuangkan oleh kami tidak menjadi ancaman bagi siapapun, kecuali dia berpikir ekstrem," ucap Muzani.

Muzani menyebut relawan atau kader yang ekstrem akan melihat perbedaan kelompok lain secara berlebihan dan seolah-olah ancaman untuk kelompoknya. Oleh sebab itu dia meminta tiap tim pemenangan bapaslon capres-cawapres untuk memberi pemahaman kepada pendukungnya soal program masing-masing bakal paslon adalah bersifat umum, bukan hanya untuk kelompoknya.

"Yang menjadi soal ketika ada ekstrimisme yang berlebihan yang menyebabkan kemudian dia mengobarkan heroisme perlawanan, seolah-olah ada ancaman bagi kelompoknya. Penting bagi setiap tim pemenangan untuk mengabarkan kepada seluruh rakyat Indonesia kalau program ini untuk semua, kemenangan ini untuk bangsa Indonesia, kemenangan ini bukan hanya untuk kelompok dan pemilihnya," pungkas Muzani.


Dua bulan menjelang pendaftaran calon presiden dan wakil presiden (Capres dan Cawapres) pada 19 Oktober 2023, atmosfer politik di Indonesia semakin memanas. Momen penting ini menandai langkah awal menuju Pemilihan Presiden 2024, sebuah peristiwa krusial yang akan menentukan arah masa depan bangsa.

Survei Litbang Kompas, sebuah barometer sentimen publik yang dilakukan pada 27 Juli hingga 7 Agustus 2023, memberikan gambaran yang jelas tentang lanskap politik yang sedang berkembang. Ganjar Pranowo, yang mewakili PDI-P, muncul dengan tingkat elektabilitas yang patut dipuji, yaitu 24,9 persen. Di bawahnya, Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Gerindra yang tangguh, membanggakan diri dengan 24,6 persen. Namun, memberikan bayangan yang beragam pada tabel elektoral ini, Anies Baswedan dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) menandai wilayahnya dengan 12,7 persen.

Apa yang terlihat jelas adalah duel elektoral yang akan datang antara Ganjar dan Prabowo, dengan jajak pendapat yang menunjukkan kebuntuan virtual. Dalam lingkungan yang penuh dengan pertaruhan seperti ini, nilai dari wacana kebijakan substantif dan perdebatan yang memperkaya semakin meningkat. Namun, di luar pertarungan elektoral, muncul seruan keras untuk perubahan paradigma: transisi dari ranah ide abstrak ke ranah nyata berupa program kerja yang dapat ditindaklanjuti dan anggaran yang jelas. Pergeseran transenden ini menggarisbawahi pendewasaan demokrasi Indonesia, yang menekankan pentingnya pragmatisme di atas sekadar politik.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Hasil survei Kompas pada Agustus 2023 menunjukkan narasi yang menarik bahwa pemilih mencari diferensiasi dalam gaya dan visi kepemimpinan. Diferensiasi ini tidak bisa lagi disembunyikan atau dibungkus dengan gagasan-gagasan visioner yang luas. Apa yang tampaknya didambakan oleh para pemilih, dan memang seharusnya begitu, adalah rincian detail operasional. Tetapi mengapa pergeseran dari visi ke operasi, dari ide ke tindakan, menjadi sangat penting sekarang?

Sebagai permulaan, ide-ide politik sangat penting. Ide-ide tersebut memberikan kerangka kerja dan memberikan arah bagi pemerintahan. Namun, gagasan tanpa didukung oleh program kerja yang solid akan tetap berada dalam ranah angan-angan. Pemilih Indonesia adalah pemilih yang cerdik dan cerdas. Mereka masih memutuskan apakah akan mendengar apa yang diharapkan atau ingin dicapai oleh para kandidat.

Mereka ingin tahu bagaimana aspirasi-aspirasi tersebut akan diwujudkan menjadi kenyataan. Pergeseran ini merupakan manifestasi nyata dari demokrasi yang semakin matang di mana warga negara memahami nilai suara mereka dan meminta pertanggungjawaban dari para pemimpin mereka.

Selain itu, dengan lanskap global yang mengalami transformasi yang cepat --baik di bidang ekonomi, geopolitik, maupun teknologi-- terdapat urgensi untuk mengadopsi kebijakan dan strategi yang jelas. Para pemilih perlu diberitahu tentang implikasi biaya, jadwal pelaksanaan, dan manfaat yang dapat mereka antisipasi dari kebijakan-kebijakan tersebut.

Prabowo dan Ganjar tidak diragukan lagi membawa perspektif yang unik. Penekanan baru-baru ini pada "adu gagasan" atau "adu ide" memang signifikan, tetapi itu hanyalah puncak gunung es. Di bawah permukaan ini terdapat kompleksitas anggaran, program kerja, dan cetak biru pelaksanaan. Oleh karena itu, panggung debat menjadi platform penting untuk menyampaikan gagasan dan mengungkapkan jalan praktis untuk mencapainya.

Beberapa faktor menggarisbawahi pentingnya pergeseran ini. Seperti yang terlihat dalam data, pemilih perkotaan, muda, dan pemilih pemula sering kali menunjukkan sikap kritis. Keputusan mereka untuk memilih tidak hanya bergantung pada karisma atau catatan masa lalu seorang kandidat, tetapi juga pada peta jalan masa depan Indonesia. Mereka mencari yang spesifik: Apa saja proyek-proyek yang diusulkan untuk pembangunan perkotaan? Bagaimana tingkat pengangguran akan diatasi? Berapa alokasi anggaran untuk pendidikan atau kesehatan? Jaminan yang bersifat umum tidak akan cukup. Para pemilih ini menuntut jawaban.

Selain itu, selisih elektabilitas yang sempit di antara para kandidat utama juga memperkuat kebutuhan akan perubahan ini. Perbedaan hanya 0,3%, dalam batas kesalahan, menunjukkan sentimen yang terpecah di antara masyarakat. Hal ini mencerminkan sebuah skenario di mana nuansa terkecil dapat mengubah timbangan. Dalam situasi seperti itu, kejernihan pemikiran, transparansi dalam pendekatan, dan kekhususan dalam pembuatan kebijakan dapat membuat perbedaan.

Ketegangan yang nyata dalam iklim politik Indonesia saat ini juga membawa ke dalam fokus yang tajam peran media, masyarakat sipil, dan lembaga pendidikan dalam mendorong pengambilan keputusan yang terinformasi. Masyarakat yang sadar dapat mendorong perubahan, tetapi kesadaran ini secara intrinsik terkait dengan informasi yang tersedia. Oleh karena itu, media memiliki tanggung jawab yang belum pernah ada sebelumnya untuk membedah dan menyajikan seluk-beluk kebijakan yang diusulkan oleh para kandidat, untuk memastikan bahwa para pemilih tidak hanya terpengaruh oleh retorika, tetapi juga oleh kedalaman dan kelayakan rencana tersebut.

Pergeseran dari ide yang luas ke implementasi yang rinci juga menyoroti aspek lain yang berkembang dalam demokrasi Indonesia: kolaborasi antardisiplin ilmu yang semakin penting. Politik tidak bisa lagi berjalan sendiri-sendiri. Kompleksitas pemerintahan modern menuntut keahlian dari berbagai bidang. Baik ekonom yang menganalisis kebijakan fiskal, ahli lingkungan yang menimbang inisiatif berkelanjutan, atau teknokrat yang memberi saran tentang kemajuan teknologi, wawasan mereka sangat penting untuk memastikan keberlangsungan proposal politik.

Oleh karena itu, dalam memaparkan program kerja mereka, para kandidat sebaiknya menggabungkan perspektif dan rekomendasi dari para ahli dari berbagai bidang. Selain itu, keragaman yang melekat pada Indonesia, dengan kepulauan yang luas, struktur multi-etnis, dan lanskap sosial-ekonomi yang beragam memerlukan pendekatan yang bernuansa. Kebijakan yang bersifat umum mungkin hanya dapat memenuhi kebutuhan beberapa daerah dan masyarakat.

Di sinilah perincian program kerja menjadi penting. Dengan membedah visi mereka yang lebih luas menjadi hal-hal yang dapat ditindaklanjuti secara spesifik di wilayah tertentu atau berfokus pada masyarakat, para kandidat dapat menunjukkan komitmen mereka terhadap tata kelola pemerintahan yang inklusif, memastikan bahwa tidak ada segmen masyarakat yang merasa terpinggirkan atau terabaikan.

Namun, dengan meningkatnya fokus pada detail ini, muncul risiko terlalu banyak berjanji dan kurang memberikan hasil. Ketika para kandidat mendalami hal-hal yang lebih spesifik, mereka harus memastikan bahwa janji-janji mereka tidak hanya untuk merayu pemilih, tetapi juga merupakan komitmen yang tulus yang didasarkan pada realitas pemerintahan. Defisit kepercayaan antara politisi dan rakyat merupakan masalah global, dan satu-satunya cara untuk menjembatani kesenjangan ini adalah melalui kejujuran, transparansi, dan tindak lanjut yang konsisten.

Jika ditinjau kembali, tuntutan baru akan program kerja dan anggaran yang terperinci ini menandakan lebih dari sekadar kedewasaan pemilih Indonesia; hal ini menggarisbawahi pergeseran global dalam praktik-praktik demokrasi. Masyarakat di seluruh dunia semakin sadar akan hak dan tanggung jawab mereka. Mereka tidak lagi memandang pemilu sebagai kegiatan pasif, tetapi sebagai keterlibatan aktif dalam menentukan masa depan mereka.

Pemilihan Presiden 2024 merupakan momen penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia. Para kandidat harus melampaui sekadar visi dan menyajikan rencana yang dapat ditindaklanjuti dan transparan untuk memenuhi kebutuhan bangsa yang beragam. Media juga memiliki peran yang sangat penting dalam membedah proposal-proposal ini untuk publik.

Para pemilih, yang mendapat informasi yang mendalam dan terperinci, harus meminta pertanggungjawaban para pemimpin atas komitmen mereka. Saat Indonesia berada di titik kritis ini, biarkan setiap pemangku kepentingan, mulai dari kandidat hingga pemilih, menyadari besarnya tanggung jawab mereka untuk memastikan masa depan yang dibangun berdasarkan kejelasan, inklusivitas, dan kemajuan yang nyata.

Virdika Rizky Utama peneliti PARA Syndicate


Suara ledakan menggelegar di Alun-alun Sumedang. Ledakan itu sontak membuat alarm sejumlah kendaraan roda empat yang terparkir di sekitaran Masjid Agung Sumedang turut berbunyi.

Dari balik pengeras suara diinformasikan bahwa ledakan itu bersumber dari sebuah bom. Diinformasikan juga masih ada satu bom yang masih perlu dijinakkan. Suasana pun seolah menjadi semakin kian mencekam.

Tak lama berselang, Pasukan Gegana Brigade Mobil (Brimob) dari Polda Jawa Barat tiba di lokasi. Seorang personel gegana muncul dari balik pintu mobil lengkap dengan pakaian pelindungnya serta membawa metal detektor dan alat penjinak bom.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dari kejauhan, ratusan pasang mata turut menyaksikan saat pasukan gegana tengah berjibaku menjinakkan bom tersebut. Usai beberapa menit berlalu, tim gegana pun mengumumkan bahwa bom tersebut berhasil dijinakkan. Hal itu disambut riuh tepuk tangan warga.

Sebelumnya, Satuan Brimob dan Dalmas Polres Sumedang harus dibuat repot oleh aksi unjuk rasa dari ratusan massa yang tidak menerima hasil dari pada Pemilu. Aksi massa tersebut kian meluas dan berubah menjadi tindakan anarkis dan penjarahan.

Ratusan personel polisi yang dikerahkan pun melakukan beberapa upaya pengamanan secara bertahap. Hal itu untuk menahan dan mengendalikan laju massa yang kian tak terkendali.

Adapun upaya yang dilakukan mulai dari membentuk formasi defensif hingga pengerahan mobil water cannon dan tembakan gas air mata.

Suasana di sekitaran Alun-alun Sumedang pun pada akhirnya kembali normal dan aman. Warga pun diinformasikan telah dapat kembali beraktivitas seperti biasa.

Reka adegan di atas merupakan kegiatan Simulasi Sispam Kota dalam rangka menghadapi Pemilu 2024 yang digelar oleh Polres Sumedang di Alun-alun Sumedang, Rabu (13/9/2023).

Kegiatan tersebut diikuti juga oleh sejumlah elemen dari mulai unsur TNI, Forkompinda, Petugas KPU Sumedang dan Bawaslu Sumedang, BPBD Sumedang, Damkar Sumedang dan pihak terkait lainnya.

Simulasi Pengamanan Kerusuhan Pemilu 2024 di Sumedang Foto: Nur Azis/detikJabar

Kapolres Sumedang AKBP Indra Setiawan mengatakan, kegiatan Simulasi Sispam Kota yang digelar merupakan bagian dari kesiapan Polri bersama TNI beserta Forkopimda dalam menjaga keamanan Pemilu 2024 mendatang.

"Kegiatan ini khususnya kesiapan dalam menghadapi Pemilu mendatang namun pada umumnya untuk menghadapi situasi kondisi yang butuh treatment atau penanganan khusus," ungkap Indra kepada wartawan di lokasi.

Indra menyebut, ada sekitar 450 personel gabungan yang terlibat dalam kegiatan simulasi kali ini yang terdiri dari unsur TNI/Polri, Pemda, Forkopimda dan pihak terkait lainnya.

"Kita juga melibatkan satuan Brimob Polda Jabar karena pada saat simulasi disumulasikan berbagai situasi dari mulai pada saat keadaan aman, kemudian aksi unjuk rasa, kemudian anarkis dan kerusuhan, kemudian disimulasikan jika ada ancaman teror maupun ancaman bom," paparnya.

Indra menjelaskan, sistem pengamanan dalam menghadapi Pemilu 2024 mendatang akan dilakukan secara bertahap dengan mengacu kepada situasi dan kondisi.

"Jadi seperti disaksikan bersama jika kondisi aman atau situasi hijau, penanganannya seperti apa, lalu pada saat situasi kuning atau saat mulai terjadi kerusuhan, penanganannya seperti apa, sampai situasi merah hingga adanya teror dan ancaman bom, itu penangannya seperti apa," paparnya.

"Pada saat menjaga proses Pemilu tentunya akan sesuai dengan SOP yang ada dari mulai penjagaan TPS, pengawalan kotak suara dan sebagainya," ucapnya menambahkan.

Simulasi Pengamanan Kerusuhan Pemilu 2024 di Sumedang Foto: Nur Azis/detikJabar

Indra pun mengimbau kepada warga Sumedang agar sama-sama dapat menjaga keamanan dan ketertiban demi suksesnya pelaksanaan Pemilu 2024 mendatang khususnya di Kabupaten Sumedang.

Sementara itu, Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir mengatakan, kegiatan simulasi yang digelar merupakan sebuah upaya dalam mewujudkan Pemilu yang aman, damai, demokratis serta dapat menghasilkan pemimpin yang berkualitas.

"Dengan adanya simulasi ini akan dapat meningkatkan pengetahuan bagi semua, bagaimana cara saat menghadapi kemungkinan akan situasi apa pun yang terjadi," terangnya.

Ia pun meminta kepada seluruh warga Sumedang agar dapat bersama-sama menjaga serta turut mengamankan Pemilu 2024.

"Inilah kontribusi terbaik kita bagaimana menjadi warga yang baik yang menjadi bagian dari solusi sehingga Pemilu nanti berjalan aman, damai dan kondusif," ucapnya.


Partai Buruh menyatakan tak akan mendukung bakal capres Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan dalam Pilpres 2024. Presiden Partai Buruh Said Iqbal menjelaskan alasannya.

Alasan pertama adalah karena sikap juru bicara Anies yaitu Sudirman Said, yang dianggap olehnya 'mengobok-obok' serikat buruh. Said Iqbal menganggap hal itu bertentangan dengan prinsip Partai Buruh yang keputusan ada pada akar rumput.

"Satu, sikap tim sukses yaitu Sudirman Said yang mengobok-obok KSPI, SPM. Nah itu prinsip benar di partai itu disiplin sebelum ada keputusan partai nggak boleh mengambil sikap," kata Said Iqbal kepada wartawan di DPP Partai Buruh, Jakarta Timur, Rabu (13/9/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Setiap organisasi kami beda, kalau kawan-kawan mendengar satu serikat buruh memberikan dukungan kepada Mas Anies misal, percaya sama saya itu bounding ke bawah, elite. Itu elite karena saya tahu benar, karena semua organisasi serikat buruh itu apolitik dalam AD/ART-nya, jadi dalam konstitusi serikat buruh apolitik," imbuhnya.

Partai Buruh, lanjutnya, tetap yakin dengan keputusan tingkat cabang dan provinsi. Dia juga mengatakan Sudirman Said memberi pengaruh negatif di internal serikat buruh tersebut.

"Oleh karena itu sikap Sudirman Said yang mengobok-obok KSPI rupanya mempengaruhi negatif di internal KSPI dan FSPMI sebagai salah satu unsur Partai Buruh, sehingga dieliminasi dirarik dukungannya. Jadi Anies Baswedan tidak mungkin dipilih oleh Partai Buruh, tidak mungkin," tuturnya.

"Karena Partai Buruh itu kalau memutuskan harus ditanya ke bawah. Bukan tanya ke elite, karena partai ini bukan partai dinasti," tambahnya.

Said Iqbal menjelaskan alasan berikutnya mengapa tak akan mendukung Anies di Pilpres 2024 nanti. Menurutnya, Anies merupakan sosok yang tidak amanah.

"Alasan kedua, kawan-kawan berpendapat belum jadi calon presiden aja udah tidak amanah. Seiring sejalan dari berita-berita yang kami dapat, ditusuk dari belakang itu belum jadi presiden, apalagi jadi presiden," ungkapnya.

Simak Video 'Alasan Partai Buruh Tak Pilih Anies: Tidak Amanah, Menusuk dari Belakang':

[Gambas:Video 20detik]


Koalisi pendukung bakal calon presiden Ganjar Pranowo menggelar rapat konsolidasi. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri tampak menghadiri rapat tersebut.

Pantauan detikcom di Gedung High End, Jakarta Pusat, Rabu (13/9/2023), Megawati tiba di lokasi sekitar pukul 14.19 WIB. Megawati tampak didampingi oleh Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, jajaran PDIP.

Selain Megawati, Plt Ketum PPP Mardiono, Ketum Perindo Hary Tanoesoedibjo (HT), Ketum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) juga hadir. Waketum PPP Amir Uskara, Sekjen PPP Arwani Thomafi, Waketum Partai Hanura Benny Rhamdani, Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo TGB Zainul Majdi, Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Arsjad Rasjid, hingga Wakil Ketua TPN Andika Perkasa juga hadir.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Koalisi pengusung Ganjar gelar rapat konsolidasi (Anggi-detikcom)

Sebelumnya, Hasto mengatakan koalisi pendukung Ganjar Pranowo akan lakukan rapat konsolidasi. Rapat tersebut salah satunya membahas soal kemungkinan Partai Demokrat bergabung dengan koalisi PDIP.

"Terkait dengan kerja sama mengusung Pak Ganjar, karena PDIP sudah bersama dengan PPP, Perindo, dan Hanura, tentu saja juga akan kami bahas secara bersama-sama tentang ketokan pintu yang dilakukan oleh Partai Demokrat," kata Hasto pada wartawan di Gedung Pertunjukan Wayang Orang Bharata Purwa, Senen, Jakarta Pusat, Sabtu (9/9).

"Dan hari Rabu depan pada tanggal 13 September akan dilakukan rapat konsolidasi," sambungnya.

Hasto mengungkapkan, pihaknya saat ini masih menyiapkan rapat kerja nasional yang akan dilaksanakan akhir September. Pihaknya juga mewanti-wanti untuk menjalin komunikasi baik dengan koalisinya.

"Bagi PDIP saat ini kami baru berkonsentrasi menyiapkan rapat kerja nasional yang keempat, yang menurut rencana akan dilaksanakan pada akhir September sekaligus kami akan berbicara tentang politik pangan, tapi dialog dengan parpol merupakan hal yang menjadi kultur yang dibangun oleh partai," ujarnya.


Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani, mengatakan Ketua Umum (Ketum) sekaligus bakal capres (bacapres) Partai Gerindra Prabowo Subianto menganggap bacapres Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan sebagai sosok yang akan berjuang untuk Indonesia. Muzani mengatakan pandangan positif antar-bacapres ini merupakan kemajuan demokrasi yang luar biasa.

"Prabowo Subianto dalam banyak kesempatan menganggap Mas Ganjar dan Mas Anies adalah orang-orang yang akan berjuang bagi bangsa dan negaranya," kata Muzani dalam Forum Diskusi Pemilu yang digelar Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) pagi ini, Rabu (13/9/2023).

Dia lalu menuturkan Ganjar Pranowo juga telah mengunggah di media sosial tentang berkomitmen untuk menjaga persatuan dan kesatuan dalam Pilpres 2024. Muzani menyimpulkan Ganjar menyampaikan pesan tentang jangan bernafsu menang dengan mengorbankan persatuan.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Belum lama ini Mas Ganjar meng-upload di media massa tentang pentingya kita harus menjaga persatuan di atas segala-galanya, dan janganlah nafsu untuk memenangkan pertarungan dalam Pilpres mengorbankan persatuan," ucap Muzani.

"Dan dalam beberapa kesempatan, Anies Baswedan juga melakukan hal yang sama. Ini adalah sebuah kemajuan yang luar biasa dalam proses demokrasi kita," imbuh dia.

Muzani mengaku tak khawatir persatuan bangsa terganggu dengan Pilpres 2024. Dia mengaku optimis karena setiap bacapres telah menyatakan diri akan berjuang untuk rakyat dan negara.

"Saya ndak punya kekhawatiran dengan Pemilu 2024 yang akan datang. Saya merasa optimis karena para pemimpin-pemimpin kita telah men-declare-kan diri sebagai orang yang akan mengabdi kepada bangsa dan negara. Para pemimpin-pemimpin kita telah menyatakan diri mereka adalah orang-orang yang akan mengabdi pada persatuan dan kesatuan bangsa," ujar Muzani.

"Dan orang menganggap dirinya seperti itu, tapi menganggap orang lain juga sama. Pak Prabowo menganggap Mas Ganjar berniat dan akan bertindak yang sama, Pak Prabowo menganggap Mas Anies berniat dan akan bertindak yang sama. Karena itu kami merasa masa depan persatuan masa depan Indonesia tetap optimis dan kami yakin akan lebih baik daripada hari ini," pungkas dia.


Sebanyak 46 juta suara Gen Z akan diperebutkan di Pemilu 2024 mendatang. Demi merebut hati para pemilih pemula ini, Isu-isu krusial perlu jadi perhatian capres dan cawapres.

Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia pernah membeberkan hasil penelitian terkait masalah krusial yang di hadapi Gen Z. Masalah yang jadi perhatian Gen Z terbanyak soal lapangan pekerjaan.

Survei ini dilakukan periode 20-24 Juni 2023. Responden survei ini yakni mereka yang sudah berumur 17 tahun atau lebih.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Pengambilan sampel menggunakan metode multistage random sampling. Responden sebanyak 1.220 orang yang berasal dari seluruh Provinsi di Indonesia.

Margin of error ±2.9% pada tingkat kepercayaan 95%. Responden terpilih diwawancarai lewat tatap muka oleh pewawancara yang telah dilatih. Quality control terhadap hasil wawancara dilakukan secara random sebesar 20% dari total sampel oleh supervisor dengan kembali mendatangi responden terpilih (spot check). Dalam quality control tidak ditemukan kesalahan berarti.

Ada 12 poin masalah mendesak yang harus dituntaskan menurut kelompok generasi. Enam besar isu yang jadi perhatian Gen Z antara lain:

Menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran: 24,2 persen

Mengendalikan harga kebutuhan pokok: 18,8 persen

Pemberantasan korupsi: 13,2 persen

Keamanan/ketertiban: 11,3 persen

Mengurangi kemiskinan: 9,4 persen

Pemerataan pendapatan: 4,1 persen

Memajukan sektor pertanian: 3,4 persen

Toleransi antar umat beragama: 2,7 persen

Mendorong pertumbuhan UMKM: 1,9 persen

Hutang luar negeri: 1,9 persen

Memperbaiki kualitas pendidikan: 1,6 persen

Memberantas tindakan-tindakan yang bertentangan dengan moral: 1,4 persen

Lainnya: 6,2 persen

TT/TJ: 6,2 persen

Sementara itu, pengamat politik Adi Prayitno Adi mengatakan ada 3 isu krusial bagi Gen Z yang bisa dituntaskan. Isu pertama yang paling jadi sorotan yakni soal lapangan pekerjaan.

"Lapangan pekerjaan, pertumbuhan ekonomi, dan isu lingkungan," ucap Adi, kepada wartawan.

Adi menilai capres dan cawapres 2024 harus bisa memenangkan suara Gen Z dengan masuk ke dunia mereka. Salah satunya yakni menggunakan bahasa yang supple.

"Mudah dicerna, tidak mendikte, tidak kaku, dan tentu saja dengan gaya bahasa dan tutur politik yang humble. Jangan berjarak dengan mereka, karena pemilih Gen Z ini tidak suka dijadikan sebagai objek, tapi Gen Z ini harus dijadikan partner bahkan jadi subjek," terangnya.

Capres, lanjut Adi, juga harus mempertontonkan sikap politik yang ramah, humble, dan bersahabat akan mudah memenangkan hati Gen Z. Dia menilai capres juga harus membuat politik jadi menyenangkan.

"Itu saja kuncinya. Siapa yang bisa menyentuh hati Gen Z, politik begitu menyenangkan, dia yang terpilih. Begitu juga harus diyakinkan begitu jadi Presiden persoalan Gen Z ini bisa diselesaikan dengan tuntas," terangnya.


Menko Polhukam Mahfud Md merespons soal bentrok antara warga penghuni Tanah Rempang, Batam dengan aparat keamanan terkait penolakan Proyek Strategis Nasional Rempang Eco-City. Mahfud menyebut, persoalan Rempang terjadi karena ada kesalahpahaman.

"Iya kasus Rempang diselesaikan karena ada kesalahpahaman, itu Pak Bahlil (Menteri Investasi/Kepala BKPM) ke sana," kata Mahfud usai menghadiri Forum Diskusi Keberagaman Menjadi Kekuatan Wujudkan Pemilu Bersih di Kota Bandung, Selasa (13/9/2023).

"Saya sendiri kalau diperlukan akan menjelaskan dari sisi konstruksi hukumnya, kita harus memberi kepastian hukum terhadap rakyat, terhadap investor, dua-duanya," sambungnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Mahfud mengungkapkan, pada bentrokan terkait pengembangan Pulau Rempang ada hal-hal yang tidak tersosialisasikan kepada publik. Hal itu menyangkut kesepakatan antara warga dengan investor yang sudah disepakati.

"Yang tidak tersiarkan itu kan bahwa pada tanggal 6 sudah terjadi kesepakatan, tanah yang terikat dalam MoU itu 17.500 hektare, 2.000 akan segera dimanfaatkan dan itu sudah disepakati penduduk di situ 1.200 KK masing-masing akan diberi tanah 500 meter persegi dengan rumahnya tipe 45 seharga Rp 120 juta," ungkap Mahfud.

Selain itu, lanjut Mahfud, setiap orang dalam satu keluarga juga akan diberi biaya hidup sebesar Rp 1.034.636 per orang dan mendapat biaya sewa sebesar Rp 1.200.000 per bulan. Uang itu diberikan bagi keluarga yang rumah penggantinya belum selesai dibangun.

"Kemudian investor juga akan memberikan uang ke pemda Rp 1,6 triliun untuk menyelesaikan semua dan mengatasi masalah yang terjadi. Jadi itu yang belum dijelaskan kepada masyarakat," ucapnya.

Lebih lanjut, Mahfud menyebut, bahwa pemerintah akan menjamin kepastian hukum bagi warga Pulau Rempang terkait dengan Proyek Strategis Nasional Rempang Eco-City. Bahkan, kata dia, jaminan hukum itu sudah disepakati sejak tahun 2004 lalu.

"Bagaimana kalau yang merasa haknya dirampas, untuk diberi haknya dan kompensasi itu, semua sudah dan itu proyek 2004 dan MoU memuat kesepakatan yang dibuat secara sah dan berlaku sebagai undang-undang," jelasnya.

Sebelumnya, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia diutus Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menyelesaikan kisruh terkait Proyek Strategis Nasional Rempang Eco-City di Batam, Kepulauan Riau. Pulau Rempang tengah bergejolak dan sejumlah masyarakat melakukan protes dan menolak relokasi.

Bahlil menyebut penugasan dari Jokowi adalah tanggung jawabnya sebagai menteri. Menurutnya ia akan menemui warga, namun tidak dilakukan hari ini.

"Dan kemarin presiden perintahkan saya untuk turun langsung. Ya itu memang tanggung jawab menteri yang dari anak kampung," katanya dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (13/9/2023) seperti dilansir detikNews.

"Dan insyaallah, kalau saya sudah turun ke lokasi (Rempang). Tapi Pak Sarmuji (Wakil Ketua Komisi VI DPR RI) mohon maaf tidak bisa turun sore ini. Karena besok saya harus mendampingi Bapak Presiden untuk tinjau pabrik LG Battery Cell yang sudah produksi di Jawa Barat," tambahnya.