PKB saat ini masih menganggap PAN dan Partai Golkar sebagai tamu di koalisi pengusung Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024. Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid menganggap upaya penyambutan kedua partai itu hanya upaya simbolis mempersilakan masuk tamu ke dalam rumah koalisi. Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) itu juga ia sebut belum benar-benar terjalin kuat. Sebab, belum ada nama kandidat yang disepakati.
"Yang belum
 itu presiden dan calon presidennya. Sebelum itu ada, ya nggak ada yang
," ucap Jazilul kepada reporter
 saat dihubungi sebelum sidang tahunan MPR RI, Rabu (16/8/2023).
Menurut Jazilul, saat ini PKB masih berpegang pada perjanjian awal dengan Partai Gerindra terkait capres dan cawapres, yaitu cawapres ditentukan oleh Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Sementara itu, pihak PKB belum mengetahui apakah kesepakatan itu akan diterima oleh partai yang baru bergabung.
"Ya itu, pegangannya masih itu (perjanjian koalisi dengan Gerindra di Sentul)," ujar anggota Komisi III DPR RI tersebut.
Walaupun begitu, Jazilul mengaku pihaknya tidak menolak keberadaan partai lain yang ingin bergabung ke KKIR. Ia juga menerima dengan terbuka deklarasi PAN dan Golkar.
"Yang jelas kemarin itu cuman (kata ‘cuman’ dengan nada ditegaskan), PKB dan Gerindra menerima PAN dan Golkar, itu. Yang jelas kita nggak tolak.

," tegasnya.
Selayaknya tamu, kata Jazilul, saat ini Golkar dan PAN baru akan disodori beberapa pilihan suguhan.
"Boleh masuk rumah, belum ada kopi. Ini sekarang mau ditanya, mau teh apa kopi, mau nasi pecel apa nasi rawon? Jadi belum ada sesuatu. Ketuk pintu, masuk rumah. Nanti akan berbincang sama tuan rumah," terangnya.
Di sisi lain, PKB menanggapi dingin adanya isu PAN mengusung Erick Thohir sebagai bakal cawapres Prabowo. Menurut Jazilul, PKB tidak mempertimbangkan nama lain sebagai cawapres Prabowo. Adapun dua partai yang baru bergabung ke KKIR diminta untuk sementara waktu mengikuti format perjanjian yang telah dijalin PKB dengan Partai Gerindra sebelumnya.
"Yang jelas, bagi PKB, tidak ada nama Erick Thohir. Nggak ada. Tidak membahas nama-nama lain.

," tegasnya.
Ia mengatakan, walaupun sudah satu tahun berkoalisi dengan Gerindra, tidak ada pembicaraan baru. Menurutnya, dinamika koalisi masih jalan di tempat dan tidak banyak berubah. Dengan itu, Jazilul menekankan partainya tetap terbuka terhadap segala pembicaraan terkait koalisi. Namun sikap PKB ia sebut akan tetap seperti yang telah dimandatkan oleh Muktamar PKB ke-5 di Bali, yaitu Muhaimin Iskandar alias Cak Imin sebagai capres yang diusung dalam Pilpres 2024.
Jika musyawarah yang dilakukan buntu di KKIR, kata Jazilul, akan terus dilakukan pembicaraan lanjutan. Pria asal Gresik, Jawa Timur, itu juga mengatakan segala kemungkinan masih bisa terjadi ke depan.
"Simpel menurut saya. Kalau di musyawarah tidak ketemu atau buntu, ya akan kembali ke aspirasi masing-masing. Setelah itu dirembuk lagi. Kan tidak sekali rembuk," ucapnya.
Saat ditanya terkait kemungkinan menyeberang ke kubu atau koalisi lain, Jazilul mengatakan, masih dapat terjadi berbagai skenario. Partainya akan memilih peluang yang paling menguntungkan dan memiliki kemungkinan menang terbesar.
"Apa yang tidak mungkin di politik. Kalau disuruh
 yang pahit atau yang manis, pasti yang manis. Ya pilih yang berhasil. Kalau buntu
? Ya kita cari jalan keluar," ucapnya.
Sementara itu, walaupun tidak mematok waktu, bagi PKB, akan lebih baik jika cawapres di koalisi KKIR segera diumumkan, terutama jika musyawarah di dalam koalisi berjalan mulus.
Adapun terkait isu diubahnya nama koalisi, PKB mengaku tidak terlalu memusingkan hal tersebut. Bagi PKB, koalisi boleh dinamakan apa saja.
"Mau diubah, nggak masalah asalkan Cak Imin cawapresnya. Kalau PKB,
," tegasnya.
Sebelumnya, saat dihubungi
 pada awal Juli lalu, Jazilul masih mengatakan majunya Muhaimin pada Pilpres 2024 adalah harga mati. Menurut Jazilul, dalam pembicaraan antara para kiai dan tokoh PKB, mereka meminta Muhaimin harus maju pada Pilpres 2024. Para tokoh meminta Muhaimin segera mencari pasangan yang dapat menjamin ia maju entah sebagai capres entah cawapres.
Jazilul menegaskan partai tak hanya ingin menang, tapi juga harus memastikan maju dalam pilpres. "Harga mati, kalau di bahasa kita harga pasti, makanya Gus Muhaimin harus maju. Kalau tidak, akan berpikir pada langkah-langkah yang lain, pada opsi yang lebih rasional," ucapnya kepada reporter
.
Pada kesempatan berbeda, Jazilul mengatakan PKB akan setia jika partai di koalisi juga mengambil sikap yang sama. Ia lantas menyinggung ungkapan akan lepas jika pihak terkait tak jelas menentukan sikap.
"Apa itu, ada di YouTube-YouTube itu loh, '
 11 aku 12,
 nggak jelas
 lepas' ha-ha-ha....
 nggak jelas,
 lepas, yang saya maksud kehadiran para sahabat-sahabat semua, para pengamat ini, waktunya tinggal 200 hari ini lagi, menuju 19 Oktober nggak sampai 200, kira-kira 60 hari lagi," ungkapnya.
Sementara itu, dalam sebuah acara yang digelar di Sukabumi hari minggu lalu, di hadapan ribuan pendukungnya, Cak Imin mengaku masih terus digoda untuk berkoalisi dengan PDI Perjuangan. Ajakan itu disampaikan langsung oleh Ganjar Pranowo saat mereka berdua bertemu dan makan siang bersama. Namun, Imin menekankan bahwa PKB saat ini masih memiliki komitmen untuk menjalin hubungan dengan Gerindra dan Prabowo.
Di sisi lain, Muhaimin mengatakan PKB dan para kadernya akan habis-habisan memenangkan Prabowo sebagai presiden, asalkan cawapres yang dipilih berasal dari partainya. Namun jika cawapres pilihan Gerindra bukan dari PKB, ia menegaskan tidak akan bertanggung jawab terhadap keterpilihan Prabowo sebagai presiden.
"Kalau Pak Prabowo maju, wakilnya PKB, kita akan all out dan habis-habisan memenangkan pemilu 2024. Kalau tidak, tunggu komando dari saya," ucapnya di hadapan para pendukungnya di Sukabumi, Minggu (20/8/2023).
Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman mengatakan piagam perjanjian antara PKB dan partainya bukan perjanjian perdata yang terikat oleh hukum dan saklek. Karena itu, isi perjanjian itu selalu dapat diubah dan dimusyawarahkan. Apalagi kini ada tambahan dua partai di KKIR. Untuk itu, menurutnya, ke depan pihaknya akan mengajak seluruh partai di KKIR untuk duduk bersama membahas perjanjian politik tersebut.
"Ya kita musyawarahlah, ini kan bukan perjanjian perdata atau semacamnya," ucapnya kepada reporter
, Rabu (16/8/2023).
Apa pun hasil pembicaraan itu, Habiburokhman menegaskan, pihaknya tidak akan mencampakkan salah satu partai. Ia memastikan semua partai di KKIR akan dilibatkan. Ia memastikan, jika nanti telah diumumkan cawapres Prabowo, siapa pun itu, sudah melalui persetujuan semua pimpinan, termasuk Muhaimin.
"Siapa pun yang dipilih, tidak akan meninggalkan Gus Muhaimin dan PKB," tegasnya.
Adapun Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga mengatakan saat ini setidaknya ada beberapa bakal cawapres Prabowo di tubuh KKIR. Ketiganya adalah Muhaimin Iskandar, Erick Thohir, dan Airlangga Hartarto. Namun PAN mengaku menyerahkan penentuan cawapres kepada Prabowo. Di sisi lain pihaknya mengaku menghormati PKB, yang ngotot mencalonkan Muhaimin. Walaupun begitu, PAN mengingatkan bahwa elektabilitas bakal cawapres harus dipertimbangkan.
"Dari beberapa hasil survei, saat ini posisi Erick Thohir berada di peringkat satu. Jika dipasangkan dengan Pak Prabowo, tentu akan menambah elektoral pasangan calon," ucapnya kepada reporter
.
Viva menegaskan PAN tidak menginginkan penetapan calon wapres menjadi sumber sengketa sehingga mengganggu kekompakan koalisi.
"Yang penting menang Pemilu Presiden 2024," ucap Wakil Ketua Komisi IV DPR RI tersebut.
Sementara itu, Sekjen PAN Eddy Soeparno berharap penentuan cawapres Prabowo dapat dimusyawarahkan oleh semua parpol. Ia tidak ingin keputusan itu hanya dimonopoli oleh PKB dan Gerindra.
"Ya segala sesuatu kami harapkan dibahas (bersama) ya dan disepakati," kata Eddy kepada reporter
.
Senada dengan itu, Ketua DPP Golkar Ace Hasan Syadzily mengingatkan, jika koalisi ingin kuat, semua partai harus dilibatkan untuk penentuan cawapres. Pihaknya juga mengaku masih terus memperjuangkan agar sang ketua umum, Airlangga, dapat dipinang Prabowo.
"Setiap partai tentu punya keinginan untuk mendorong kadernya menjadi cawapres. Sama halnya dengan Golkar, punya keinginan untuk mendorong Pak Airlangga menjadi cawapres," tegas Ace Hasan saat dihubungi reporter
.
Bagi Ketua DPP Partai Golkar Dave Akbarshah Fikarno Laksono, dengan adanya dua partai yang bergabung, harus ada kesepakatan baru yang dibuat terkait pemilihan cawapres. Adapun kesepakatan yang mengatakan bahwa cawapres ditentukan Prabowo dan Muhaimin adalah perjanjian lama dan harus diperbarui.
"Keputusannya kan pasti nggak mungkin diputuskan secara sepihak," ucap Dave kepada reporter
.
Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno mengatakan keberadaan dua partai baru di KKIR ‘mengganggu’ kenyamanan PKB. Hal itu lantaran selama ini PKB dan Muhaimin jadi pemegang kunci penentu pendamping Prabowo. Seperti yang kerap Prabowo sampaikan pada berbagai kesempatan. Dengan adanya dua partai baru, mau tak mau kunci penentu cawapres harus dibagi rata. Di sisi lain, PAN dan Partai Golkar seolah hanya bersedia mendukung Prabowo sebagai capres, tetapi tidak mendukung Muhaimin sebagai cawapres.
"Secara tidak langsung Golkar dan PAN ini akan menghilangkan privilese dan keistimewaan PKB untuk mendapatkan posisi cawapres. Karena dalam piagam kerja sama politik antara Gerindra dan PKB, persoalan capres-cawapres itu ditentukan oleh Prabowo dan Muhaimin," kata Adi kepada reporter
.
Menurut dosen Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah tersebut, Prabowo membutuhkan PKB untuk menutup kekurangan basis massa di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Terutama untuk menggaet para nahdliyin atau kalangan santri NU sebagai salah satu komunitas keagamaan terbesar. Jika tanpa PKB, PAN tidak bisa diandalkan untuk menggaet massa Islam tersebut. Itu karena, secara kultural, basis massa PAN adalah Muhammadiyah.
Di sisi lain, Muhaimin dipandang kurang ideal sebagai cawapres. Hal itu karena elektabilitasnya dirasa kurang memberi daya tambah suara bakal capres Prabowo Subianto.
"Ada satu yang menurut saya cukup paradoks ya. Harus diakui, elektabilitas Cak Imin itu tidak sekuat dan tidak sebesar yang dimiliki PKB. Ini yang sepertinya membuat ada kecenderungan bahwa Prabowo itu hanya ingin sama PKB-nya tapi tidak ingin dengan Muhaimin," jelasnya.
 Ahmad Thovan Sugandi, Ani Mardatila
 Ahmad Thovan Sugandi
 Dieqy Hasbi Widhana
 Luthfy Syahban


Ketua DPP PDIP Said Abdullah membayangkan Ganjar Pranowo bersama dengan Anies Baswedan akan menghasilkan kekuatan besar. PKS membuka kemungkinan soal apa yang menjadi bayangan Said itu.

"Cross Voters Behavior tentu bagus. Semua menilainya dengan rasio. Tidak ada yang tidak mungkin apalagi untuk membangun bangsa," kata Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengawali tanggapannya, Senin (21/8/2023).

Mardani mengatakan kemungkinan itu tetap ada. Namun dia menekankan PKS sampai saat ini masih mendukung Anies sebagai bacapres bersama Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) bersama NasDem dan Demokrat.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Justru mungkin saja. Tapi saat ini tetap KPP," katanya.

Mardani menilai Anies dan Ganjar merupakan dua tokoh yang berprestasi. Meski begitu, menurutnya, akan ada jalan panjang nan berliku untuk mewujudkan satu kekuatan besar itu.

"Keduanya sosok yang berprestasi. Dari latar politik yang tidak sama. Bagus dari sisi elektoral. Tapi jalan panjang, berliku dan mendaki untuk mewujudkannya. PKS tetap dalam Koalisi KPP bersama NasDem dan Demokrat," ujarnya.

Jubir PKS M Iqbal menyinggung hasil survei elektabilitas bacapres saat ini masih belum dapat memprediksi secara akurat. Sebab, kata Iqbal, tiap bacapres potensial masih belum mendeklarasikan bacwapresnya.

"PKS melihat survei yang ada saat ini masih mentah dan belum bisa memprediksi hasil pemilu karena belum satu paket dengan wakil presiden," kata Iqbal.

Iqbal menilai Anies dan Ganjar memiliki beda visi dalam membangun Indonesia ke depan. PKS, kata Iqbal, mendorong Anies mencari pasangannya yang menghendaki visi perubahan seperti yang dianut poros koalisi pendukungnya

"Anies mencari pendamping yang memiliki visi perubahan, bila disandingkan dengan Ganjar tentu saja bertolak belakang dengan visi partainya yang menolak koalisi perubahan," kata Iqbal.

"PKS mendorong Anies mencari wakil yang sesuai dengan visi perubahan bangsa," lanjut dia.

Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Said Abdullah mengaku tak jemawa Ganjar Pranowo unggul dari Anies di simulasi capres head to head survei Litbang Kompas. Dia menilai Anies bukan kompetitor yang patut diremehkan elektabilitasnya. Dia bicara kalau Ganjar dan Anies dapat bergabung menjadi satu kekuatan di 2024 nanti.

"Bagi kami, Anies Baswedan bukan kompetitor yang patut diremehkan. Beliau dengan Ganjar adalah sosok calon pemimpin yang cerdas. Keduanya sama sama dalam satu almamater, kampus terhebat di Indonesia, yakni Universitas Gajah Mada. Apalagi jika keduanya bisa bergabung menjadi satu kekuatan, tentu akan makin bagus buat masa depan kepemimpinan nasional kita ke depan, sama sama masih muda, cerdas, dan enerjik," ujarnya.

Lihat juga Video: Bobby Bicara Terkait Video Ajak Pilih Ganjar di Pilpres 2024

[Gambas:Video 20detik]


Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) menantang para bakal calon presiden (bacapres) untuk datang ke kampusnya. Terkait tantangan dari BEM UI tersebut, begini respons bacapres PDI Perjuangan Ganjar Pranowo.

Usai menghadiri acara puncak Central Java Investment Business Forum (CJIBF) 2023 di Taman Lumbini Candi Borobudur, Ganjar hanya menjawab singkat saat ditanya wartawan terkait hal tersebut.

"Ya nanti kita debat. Terima kasih ya," kata Ganjar di Taman Lumbini Candi Borobudur seraya meninggalkan wartawan, Senin (21/8/2023), malam.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Sebagaimana diberitakan detikNews, pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK), Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) menantang para bakal calon presiden (capres) untuk datang ke kampusnya. Mahasiswa jaket kuning ingin mendebat para bakal capres.

"Jika memang punya nyali, BEM UI mengundang semua calon presiden/bakal calon presiden untuk hadir ke UI karena kami siap untuk menguliti semua isi pikiran kalian," kata Ketua BEM UI Melki Sedek Huang dalam keterangan tertulis berjudul 'Silakan Datang ke UI Jika Berani!', diterima detikcom pada Senin (21/8/2023).

Tantangan ini diluncurkan BEM UI menyambut putusan MK yang diketok pada 15 Agustus 2023 lalu. MK mengabulkan gugatan terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017, khususnya Pasal 280 ayat (1) huruf h. Konsekuensinya, kampanye di tempat ibadah dilarang total. Namun peserta pemilu tetap dapat hadir di tempat pendidikan dan fasilitas pemerintah asalkan tanpa atribut kampanye dan atas undangan pihak yang bertanggung jawab. Menurut BEM UI, ini harus dimanfaatkan maksimal.

Ganjar Ingatkan Bahaya Hoaks Saat Hadiri Haul KH Dalhar Watucongol


Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy merespons soal Mahkamah Konstitusi (MK) yang memutuskan kampanye di kampus/lembaga pendidikan diperbolehkan. Menurutnya, harus ada aturan jelas dalam melakukan kampanye di lembaga pendidikan.

"Kalau boleh ya nggak apa-apa, cuma nanti kan harus ada aturan main di dalam, karena selama ini kita anggap bahwa lembaga pendidikan, kemudian keagamaan, itu kan fasilitas umum yang tidak boleh dijadikan ruang untuk berkontestasi secara politik," kata Muhadjir usai acara sosialisasi buku teks utama pendidikan pancasila, di The Tribrata, Jakarta Selatan, Senin (21/8/2023).

Meski begitu, jika kampanye di lingkungan kampus malah membuat situasi jadi tidak kondusif, dirinya menyarankan sebaiknya tidak perlu dilakukan. Menurutnya masih banyak tempat kampanye lain yang bisa digunakan.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Tapi kalau itu akan berpotensi menimbulkan terjadinya friksi, menjadikan tidak kondusifnya lembaga pendidikan akibat dipakai untuk kampanye, sebaiknya saran saya tidak usah," kata dia.

"Terlalu banyak tempat untuk kampanye ngapain harus cari lembaga pendidikan yang di bawah-bawah ya. Nggak usah lah," tambahnya.

Muhadjir juga mengkhawatirkan independensi guru jika nantinya kampanye dilakukan di lingkungan pendidikan. Terlebih lagi, sekarang lembaga pendidikan sedang mengejar ketertinggalan usai adanya pandemi COVID-19.

"Guru ini kan sudah kita anu harus non partisan, semrawut nanti. Biarlah masa kampanye nanti pendidikan juga berjalan seperti biasa, karena mengingat kita sedang mengalami sekolah-sekolah sedang mengalami mengejar namanya learning loss karena COVID kemarin," ungkapnya.

Putusan MK

Pada Selasa, 15 Agustus 2023, MK memutuskan melarang total kampanye di tempat ibadah dan masih membolehkan 'kampanye'-dalam tanda kutip-di tempat pendidikan dan fasilitas pemerintahan adalah Putusan MK Nomor 65/PUU-XXI/2023. Penggugatnya adalah Ong Yenni dan Handrey Mantiri.

Lewat putusan itu, MK menghapus Penjelasan Pasal 280 ayat 1 huruf h UU Pemilu. Adapun 280 ayat 1 huruf h UU Pemilu direvisi. MK menyatakan Pasal 280 ayat 1 huruf h UU Pemilu diubah menjadi.

Pelaksana, peserta dan tim kampanye Pemilu dilarang menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan, kecuali untuk fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan sepanjang mendapat izin dari penanggung jawab tempat dimaksud dan hadir tanpa atribut kampanye pemilu


Setelah mengakhiri masa jabatan dalam masa sidang 2022-2023 pada pertengahan Agustus 2023, M. Syukur kembali terpilih sebagai Ketua Fraksi Kelompok DPD di MPR masa sidang 2023-2024. Dia terpilih lewat musyawarah mufakat dalam rapat pemilihan susunan Pimpinan Fraksi Kelompok DPD di Gedung Parlemen, Senin (21/8/2023).

Pemilihan yang dipimpin langsung oleh Pimpinan DPD Sultan Baktiar Najamudin itu juga memilih Ajbar sebagai Sekretaris Fraksi Kelompok DPD di MPR.

M. Syukur yang merupakan anggota DPD dari Provinsi Jambi dinilai berhasil memimpin Fraksi Kelompok DPD selama dua periode terakhir ini. Dia dipandang memahami jalur perjuangan DPD di MPR dan juga dipandang cukup gigih memperjuangkan aspirasi dan kepentingan Fraksi Kelompok, baik di internal DPD maupun di forum-forum eksternal terutama di MPR.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Capaian M. Syukur selama memimpin Fraksi Kelompok adalah kegigihannya memperjuangkan penguatan kelembagaan DPD dengan mendesak MPR agar menindaklanjuti Rekomendasi MPR periode 2014-2019, dan terus menyuarakan amandemen UUD 1945, penataan kewenangan MPR, dan terus mendorong pembentukan PPHN," demikian disebutkan dalam keterangan tertulis MPR RI, Senin (21/8/2023).

Setelah terpilih kembali memimpin Fraksi Kelompok DPD di MPR, M. Syukur menjelaskan tantangan tugas dan kewenangan DPD ke depan makin berat karena persoalan kebangsaan semakin kompleks, aspirasi daerah yang harus dikawal dan diperjuangkan DPD juga beragam dan dinamis, yang semuanya membutuhkan sinergitas dan kohesi antaranggota, lebih-lebih menghadapi Pemilu.

Tetapi, kata dia, dari tugas besar tersebut, penataan dan penguatan kewenangan DPD memiliki bobot yang paling strategis dan Fraksi kelompok DPD di MPR harus menjadi garda terdepan untuk mewujudkannya.


Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Badung I Putu Hery Indrawan bakal lebih fokus pada proses atau tahapan pencalonan Pemilu 2024 yang tengah berproses saat ini. Dia mengatakan sejumlah tugas pengawasan pemilu telah menanti seusai dilantik sebagai anggota Bawaslu Badung periode 2023-2028.

"Ya hari ini hari pertama bertugas di Bawaslu Badung. Jadi masih fokus terhadap tahapan pencalonan di Pemilu 2024 ini tentunya," kata Hery dikonfirmasi pada Senin malam (21/8/2023).

Seperti diketahui, Bawaslu RI telah mengumumkan anggota Bawaslu di masing-masing kabupaten/kota pada Sabtu (19/8/2023), termasuk di Kabupaten Badung. Ada 1.912 anggota dari 514 Bawaslu kabupaten/kota seluruh Indonesia yang telah dilantik.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Menurut Hery, saat ini fokus kerja pengawasan Bawaslu Badung lebih memaksimalkan pencegahan agar kemudian tidak terjadi pelanggaran kepemiluan. Serta menerima permohonan sengketa pasca ditetapkannya DCS oleh KPU Badung.

"Jika ada sengketa, kami selesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tentu mengawal dan menjaga asas Pemilu. Kami ingin pencegahan itu lebih utamakan pendekatan persuasif," katanya.

Adapun anggota Bawaslu Badung periode 2023-2028, ialah I Putu Hery Indrawan, menjabat Ketua Bawaslu Badung sekaligus Divisi Sumber Daya Manusia Organisasi, Pendidikan Pelatihan, Data dan Informasi. Hery sebetulnya bukan orang baru dalam ranah pengawasan pemilu.

Sebelumnya, ia pernah bertugas sebagai Panwaslu di Kecamatan Petang. Hery bertugas saat berlangsungnya Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Badung Tahun 2020. Selain itu, Hery juga sempat bertugas sebagai tenaga nonaparatur sipil negara (ASN) di Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik (Kominfos) Provinsi Bali.

Sementara itu, I Wayan Semara Cipta yang sebelumnya bertugas sebagai komisioner KPU Badung, kini berlabuh ke Bawaslu Badung. Ia dipercaya menempati Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa. Sedangkan Divisi Hukum Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat ditugaskan ke Rachmat Tamara.

"Kami berharap Pemilu 2024 ini kondusif, aman, lancar, dan segala proses yang dilalui bisa sesuai dengan harapan masyarakat," tukas Hery.

Ganjar: Kami Percaya Penyelenggara Pemilu Sungguh-sungguh soal Komitmen


Perebutan kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari daerah pemilihan (Dapil) Bali pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 bakal berlangsung sengit. Musababnya, ratusan bakal calon legislatif (bacaleg) yang masuk dalam daftar calon sementara (DCS) bakal mengincar satu dari delapan kursi agar bisa melenggang ke Senayan.

Tak hanya itu, sederet politikus kawakan dari Pulau Dewata juga diprediksi bersaing ketat dengan petahana maupun pendatang baru untuk meraup suara sebanyak-banyaknya pada Pemilu tahun depan. Para bacaleg itu tak hanya bersaing dengan lawan calon dari partai lainnya, melainkan juga dengan sesama calon dari internal partai.

Adapun, persaingan ketat diprediksi terjadi di internal PDI Perjuangan (PDIP). Salah satu kader PDIP yang masuk dalam DCS dan akan maju pada Pemilu 2024, yakni I Nyoman Adi Wiryatama. Saat ini, Adi Wiryatama menjabat sebagai Ketua DPRD Provinsi Bali. Ia juga pernah menjabat sebagai Bupati Tabanan periode 2000-2010.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Kader PDIP berikutnya yang akan memperebutkan kursi DPR tahun depan adalah Nyoman Parta. Pria kelahiran 9 Juni 1971 dari Desa Guwang, Gianyar, itu berstatus petahana. Dia adalah anggota Komisi VI DPR. Petahana DPR RI lainnya dari PDIP, yakni I Gusti Ngurah Kesuma Kelakan, Wayan Kariyasa Adnyana, dan I Wayan Sudirta.

Dari Partai Golkar, ada nama I Nyoman Sugawa Korry yang juga akan maju memperebutkan kursi DPR RI pada Pemilu 2024. Ia akan bersaing meraih suara dengan sahabatnya sesama kader Golkar, Gde Sumarjaya Linggih. Untuk diketahui, Sumarjaya Linggih berstatus petahana DPR RI.

Selanjutnya, Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) Gede Pasek Suardika alias GPS juga akan turut bertarung sebagai anggota DPR RI pada Pemilu 2024. GPS tak asing lagi dalam kancah politik Tanah Air. Ia pernah menjadi anggota DPR RI dari Partai Demokrat pada 2009-2014. Setelah hengkang dari partai besutan Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu, ia bergabung dengan Hanura sebelum akhirnya menakhodai PKN.

Dari Partai Demokrat, ada sosok Putu Supadma Rudana. Ia juga seorang petahana anggota DPR RI.

Artikel ini ditulis oleh Muhamad Ramdan Fahlevi, peserta Magang Bersertifikat Kampus Merdeka di detikcom.

Rapat Komisi III-Polri, Fraksi NasDem Singgung Netralitas Kepala Daerah


Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri menyebut stunting harus jadi perhatian serius pemerintah. Megawati meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memikirkan menekan stunting lebih dulu sebelum menggaungkan slogan Indonesia Maju 2045.

Dilansir detikNews, hal itu disampaikan Megawati saat memberikan pidato dalam acara sosialisasi buku teks utama pendidikan Pancasila, di The Tribrata, Jakarta Selatan, Senin (21/8/2023). Megawati mengatakan banyak anak di Indonesia yang mengalami stunting.

"Sekarang ini banyak anak sunting, itu anak Republik. Seperti tadi yang tadi saya katakan, setiap warga negara artinya juga bagi, anak, tua, muda, fakir, miskin, perempuan itu adalah punya hak yang sama di mata hukum. Gitu loh," ujarnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Megawati kemudian bercerita soal kekesalannya terkait slogan Indonesia maju 2045 yang kerap digaungkan Jokowi. Dia mengatakan harusnya pemerintah fokus mengatasi masalah stunting lebih dulu.

"Karena apa? Kesel saya, Pak Jokowi, situ bilang Indonesia maju, Indonesia 2045, pikirkan dulu stunting, stunting itu mesti nol," ujarnya.

"Karena anak itu beban kita loh, beban negara, karena apa, pertumbuhan tulangnya bukan hanya tidak baik bagi fisiknya, tapi juga bagi kepandaiannya, IQ-nya rendah karena apa, karena tukang batok kepalanya itu tidak seperti pada umumnya," tambah dia.

Saat Megawati Singgung Adanya Intimidasi Jelang Pemilu 2024


Ketua DPP PDIP Said Abdullah berandai-andai menyandingkan Ganjar Pranowo dengan Anies Baswedan akan menghasilkan kekuatan besar. Mengenai hal itu, Nasdem pun buka suara.

Waketum NasDem Ahmad Ali (Mad Ali) menyebut Anies dimajukan sebagai capres dan niatnya tidak untuk mengalahkan orang.

"Anies Baswedan itu dicalonkan oleh Koalisi Perubahan sebagai capres dan sudah insyaallah sudah memenuhi syarat pencalonan sebagai capres. Jadi inikan bukan sekedar mengalahkan orang, tapi bagaimana menghasilkan gagasan di antara pemimpin," kata Ali saat dihubungi, Senin (21/8/2023) mengutip detikNews.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ali juga menyampaikan, sampai saat ini pihaknya percaya diri Anies akan maju di Pemilu 2024 sebagai calon presiden. Ia percaya tiga capres yang beredar di publik merupakan putra putra terbaik bangsa.

"Tentunya kita sampai hari ini masih confident untuk memajukan sebagai capres. Walaupun, bahwa hasil survei, begini, begono lah, tapi dalam beberapa peristiwa politik di Indonesia hampir rata-rata lembaga survei itu banyak kelirunya," tutur Ali.

Sebaliknya, Ali juga bicara soal kemungkinan Ganjar menjadi cawapres Anies. Ia berpendapat, hal itu mustahil terjadi.

"Gini harus bisa melihat bahwa PDIP ini adalah partai pemenang, tidak boleh menduga-duga tapi dalam dugaan itu harus rasional. Bahwa PDIP partai pemenang, Ganjar salah satu tertinggi surveinya, mustahil menurut saya kemungkinan itu terjadi. Tapi kalau tentunya kita juga tidak akan menolak kan begitu," kata Ali.

"Tapi kan kita tidak membuka tawaran itu karena kita tahu diri, kita tahu bahwa dalam menawarkan kerja sama itu harus selalu berbasis kepantasan, berbasis kepentingan masyarakat, kemudian proporsional," sambungnya.

Ali juga menyatakan hal yang sama jika mustahil Anies menjadi cawapres Ganjar. Sedari awal, kata dia, eks Gubernur DKI Jakarta ini sudah diusung menjadi capres.

"Anies itu didukung Koalisi Perubahan insyaallah menuju syarat pencapresan. Nah, artinya juga hampir saya katakan itu mustahil. Karena perubahan itu memiliki visi ya untuk diperjuangkan," ujar Ali.

Selengkapnya baca di halaman berikutnya....


Ketua Dewan Pengarah BPIP sekaligus Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri mengungkapkan banyak hal ketika berpidato di acara sosialisasi buku teks utama pendidikan Pancasila. Termasuk menyinggung soal moral bangsa Indonesia yang menurutnya menurun.

Megawati pun meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak marah kepadanya kalau kerap berbicara keras.

"Jadi saya bilang ke Jokowi kalau Bapak dengar saya ngomong agak keras, please jangan marah kepada saya. Karena apa sudah seharusnya begitu," kata Megawati saat memberikan pidato dalam acara sosialisasi buku teks utama pendidikan Pancasila di The Tribrata, Jakarta Selatan, Senin (21/8/2023) dilansir detikNews.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Megawati mengatakan dirinya dipercaya untuk kembali mengajarkan nilai-nilai Pancasila di masyarakat. Megawati pun meminta agar Pancasila tidak sekadar disebutkan saja.

"Kalau benar saya diberi kesempatan untuk mem-Pancasila-kan kembali bangsa Indonesia yang sudah tidak merasakan rasa Pancasila itu apa, jangan hanya menyebut saja," ungkap dia.

Presiden RI ke-5 ini sempat berinteraksi dengan hadirin yang datang untuk meminta ada yang menyebutkan isi Pancasila. Namun tak ada satu hadirin pun yang menjawab Megawati.

"Ayo kalau saya panggil ke depan berani nggak, apa isi Pancasila, siapa yang mau? Siapa yang mau? Kan pada diem kan," ucapnya.

"Kalau sekarang kan dihafalkan ya, sedih saya," tambahnya.

Saat Megawati Singgung Adanya Intimidasi Jelang Pemilu 2024


Kantor KPU dan Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya didatangi warga pada Senin (21/8/2023). Warga mengklarifikasi tentang namanya yang terdaftar dalam data calon sementara (DCS) bakal calon anggota legislatif.

Mereka adalah Dedi Supriadi dan Iceu Megawati. Keduanya digadang-gadang menjadi bakal calon anggota legislatif dari PDI Perjuangan, namun ternyata saat diumumkan nama keduanya tak tercantum.

"Saya tahun 2022 itu ikut daftar jadi bacaleg PDI Perjuangan. Tetapi pada perjalananya tidak ada permintaan perbaikan untuk syarat-syarat pencalonan. Saya pikir saya sudah clear. Tahunya pas DCS keluar nama saya enggak ada. Makanya saya ke KPU. Ternyata saya tidak didaftarkan oleh partai, ada apa ini?," ujar Dedi di kantor Bawaslu.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Pihaknya juga turut melaporkan adanya bakal calon legislatif yang diduga masih berstatus ASN Aktif masuk dalam DCS.

"Kami juga datangi Bawaslu untuk melaporkan adanya Bacaleg yang masuk DCS tapi masih aktif sebagai ASN kalau tidak salah dia camat," ujar Dedi.

Sementara itu Iceu Megawati, mengaku sudah mendaftarkan diri dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai bacaleg. Namun saat diumumkan namanya tak tercantum dalam DCS.

"Saya awalnya bukan mencalonkan tapi dicalonkan dan didaftarkan untuk memenuhi kuota keterwakilan perempuan. Tapi apa yang terjadi, setelah saya dinyatakan memenuhi syarat oleh KPU, pas pengumuman DCS nama saya hilang," kata Iceu di Kantor KPU Kabupaten Tasikmalaya, Senin sore (21/8/23).

Pihak KPU Kabupaten Tasikmalaya memastikan pihaknya hanya melakukan proses administrasi bakal calon anggota legislatif. Partai politik lah yang berwenang mendaftarkan para bacaleg ini.

"Jadi KPU itu dalam hal pendaftaran itu pasif jadi itu ranah partai, mendaftarkan atau tidak. Tapi kami apresiasi masyarakat yang datang pada kami untuk melaporkan hal itu. Kami sarankan juga konfirmasi ke partainya," kata Zamzam Zamaludin, Ketua KPU Kabupaten Tasikmalaya di kantornya.

Pihak DPC PDI Perjuangan Kabupaten Tasikmalaya menyebut, pendaftaran calon anggota legislatif sepenuhnya menjadi mekanisme partai.

"Yah kalau urusan pendaftaran bacaleg jadi mekanisme partai itu, kewenangan partai," kata Aep Syarifudin, Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Tasikmalaya.


Politikus PDI Perjuangan Budiman Sudjatmiko mendukung Prabowo Subianto sebagai calon presiden (Capres). Sampai saat ini, belum ada sanksi untuk Budiman dari PDIP karena tak dukung Ganjar Pranowo seperti keputusan partai.

Soal sanksi itu disampaikan oleh Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto. Hasto menyampaikan pilihan bagi Budiman adalah mundur atau dipecat.

"Nanti, Pak Komarudin (Ketua DPP Bidang Kehormatan) akan mengumumkan, yang jelas partai tidak mentolerir terhadap tindakan indisipliner setiap kader partai. Partai akan mengambil suatu tindakan yang tegas. Opsinya mengundurkan diri atau menerima sanksi pemecatan," kata Hasto, di sela Rakerda III DPD PDIP Kalimantan Timur, Minggu (20/8).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Mulanya PDIP dikabarkan akan mengumumkan sanksi untuk Budiman pada Senin (21/8). Namun, Agenda tersebut ditunda.

Informasi pembatalan ini diketahui dari broadcast yang beredar. Tapi tidak dijelaskan kapan pengumuman dilakukan.

"Hari ini belum ada rencana konferensi pers. Jadi mohon maklum," demikian bunyi informasi tersebut, Senin (21/8/2023).

Budiman Ogah Mundur

Budiman menegaskan tidak akan mengundurkan diri. Baginya, jika mundur, dia tak bisa menyampaikan penjelasan terkait tindakannya mendukung Ketua Umum Partai Gerindra tersebut.

Budiman mengatakan dirinya memiliki argumen atas aksi dukung Prabowo itu. Dia menyinggung kriteria pemimpin yang disampaikan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri.

"Karena tentu saja saya punya argumen atas tindakan saya, yaitu saya ini kan selama bertahun-tahun ini sering mendengarkan ceramah-ceramah dan pendapat-pendapat ibu ketua umum tentang spek kepemimpinan. Dan Ibu Mega kan selalu berkata bahwa Indonesia itu butuh pemimpin yang memiliki pandangan-pandangan strategic," ucapnya.

"Ada yang disampaikan Ibu Mega salah satunya saat beliau mendapatkan gelar guru besar kehormatan dari Universitas Pertahanan beberapa tahun yang lalu, tentang tema kepemimpinan strategic, di mana ada tantangan-tantangan yang menurut saya itulah yang seharusnya menjadi arah dari partai untuk bertarung di dalam Pilpres 2024," lanjutnya.

Budiman mengatakan kualifikasi yang disampaikan Megawati ada di sosok Prabowo. Namun bukan berarti tokoh yang dipilih PDIP, Ganjar Pranowo itu buruk.

"Nah, saya melihat bahwa kualifikasi-kualifikasi itu, setelah saya cermati dengan nalar saya, saya ingin mengatakan bahwa kualifikasi itu dari 3 tokoh yang selama ini ada, memang banyak ada di sosoknya Pak Prabowo," ujarnya.

"Bukan karena Pak Ganjar buruk, bukan karena Pak Ganjar jelek, enggak. Pak Ganjar punya gaya kepemimpinan sendiri. Tapi tampaknya, dalam penalaran saya, itu tidak dipenuhi dalam kualifikasi dan kriteria yang dimiliki oleh calon dari PDI Perjuangan," lanjut Budiman.

Budiman tak membahas soal siap dan tidak siap dipecat. Namun, menurutnya ada tahapan-tahapan secara organisasi sebelum akhirnya turun sanksi pemecatan.

"Begini, soal siap tidak siap mau tidak mau harus siap, tapi kan saya ingin ada tahapan-tahapan secara organisasi administratif ya apalagi saya kalau dipanggil. Saya akan menjelaskan kalau saya bahwa tidak melakukan pelanggaran ideologis dan strategis, justru saya melamarkan apa selama apa yang jadi amanat-amanatnya Ibu Ketum," ucapnya.

Selanjutnya: Budiman ngaku PDIP sejati.

Simak Video 'Budiman Sudjatmiko: Saya PDIP Sejati!':

[Gambas:Video 20detik]

Halaman 1 2 Selanjutnya


Politikus senior PDIP Panda Nababan mengungkapkan rahasia di balik Pramono Anung ditempatkan sebagai Sekretariat Kabinet. Panda menyebut hal tersebut untuk menjaga hubungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri.

"Jauh-jauh hari, ditempatkannya Pramono Anung sebagai Sekretaris Kabinet, tugasnya dia adalah menjaga hubungan dengan Presiden, menjaga hubungannya Presiden dengan partai. Itu tugasnya Pramono," kata Panda Nababan dalam diskusi Adu Perspektif yang diadakan detikcom dan Total Politik, Senin (21/8/2023).

"Artinya kita aware, jauh-jauh hari sudah menjaga bagaimana hubungan Jokowi dengan partai, hubungan Jokowi dengan Mega," imbuhnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Panda Nababan menepis potensi kerusakan hubungan Jokowi dengan Megawati sehingga ada Pramono Anung berada di lingkar Istana. Dia mengatakan Pramono ditempatkan untuk merawat hubungan Jokowi dengan Megawati dan PDIP.

"Bukan berpotensi (rusak), di-maintenance gitu loh. Pastikan ada intervensi-intervensi lain, ada pengaruh dari luar, pengaruh dari ini. Artinya antisipasi, tergantung melihatnya," ujarnya.

Selain itu, Panda juga menepis hubungan Jokowi dan Megawati retak. Sebab, ada Pramono Anung yang merupakan eks Sekjen PDIP sebagai penjaga hubungan Jokowi dan Megawati.

"Jadi tidak ada lagi pengamat politik mengatakan Megawati atau Jokowi, ada konflik dengan Megawati. Karena ada yang jaga," ujarnya.

Simak Video 'Tawa Megawati Jawab Isu Tak Serasi dengan Jokowi':

[Gambas:Video 20detik]


Ketua DPP PDIP Said Abdullah membayangkan Ganjar Pranowo bersama dengan Anies Baswedan akan menghasilkan kekuatan besar. Waketum NasDem Ahmad Ali (Mad Ali) menyebut Anies dimajukan sebagai capres dan niatnya bukan untuk mengalahkan orang.

"Anies Baswedan itu dicalonkan oleh Koalisi Perubahan sebagai capres dan sudah insyaallah sudah memenuhi syarat pencalonan sebagai capres. Jadi inikan bukan sekedar mengalahkan orang, tapi bagaimana menghasilkan gagasan di antara pemimpin," kata Ali saat dihubungi, Senin (21/8/2023).

Ali mengatakan sampai saat ini pihaknya percaya diri Anies akan maju di Pemilu 2024 sebagai calon presiden. Ia percaya 3 capres yang beredar di publik merupakan putra putri terbaik bangsa.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Tentunya kita sampai hari ini masih confident untuk memajukan sebagai capres. Walaupun, bahwa hasil survei, begini, begono lah, tapi dalam beberapa peristiwa politik di Indonesia hampir rata-rata lembaga survei itu banyak kelirunya," ujar Ali.

Dia juga bicara kemungkinan Ganjar menjadi cawapres Anies. Menurutnya, hal itu mustahil terjadi.

"Gini harus bisa melihat bahwa PDIP ini adalah partai pemenang, tidak boleh menduga-duga tapi dalam dugaan itu harus rasional. Bahwa PDIP partai pemenang, Ganjar salah satu tertinggi surveinya, mustahil menurut saya kemungkinan itu terjadi. Tapi kalau tentunya kita juga tidak akan menolak kan begitu," kata Ali.

"Tapi kan kita tidak membuka tawaran itu karena kita tahu diri, kita tahu bahwa dalam menawarkan kerja sama itu harus selalu berbasis kepantasan, berbasis kepentingan masyarakat, kemudian proporsional," sambungnya.

Ali juga menyatakan hal yang sama jika mustahil Anies menjadi cawapres Ganjar. Sedari awal, kata dia, eks Gubernur DKI Jakarta ini sudah diusung menjadi capres.

"Anies itu didukung Koalisi Perubahan insyaallah menuju syarat pencapresan. Nah, artinya juga hampir saya katakan itu mustahil. Karena perubahan itu memiliki visi ya untuk diperjuangkan," ujar Ali.

Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Said Abdullah mengaku tak jemawa Ganjar Pranowo unggul dari Anies di simulasi capres head to head survei Litbang Kompas. Dia menilai Anies bukan kompetitor yang patut diremehkan elektabilitasnya. Dia bicara kalau Ganjar dan Anies dapat bergabung menjadi satu kekuatan di 2024 nanti.

"Bagi kami, Anies Baswedan bukan kompetitor yang patut diremehkan. Beliau dengan Ganjar adalah sosok calon pemimpin yang cerdas. Keduanya sama sama dalam satu almamater, kampus terhebat di Indonesia, yakni Universitas Gajah Mada. Apalagi jika keduanya bisa bergabung menjadi satu kekuatan, tentu akan makin bagus buat masa depan kepemimpinan nasional kita ke depan, sama sama masih muda, cerdas, dan enerjik," ujarnya.

Simak juga 'PKS-Demokrat Sepakat Dorong Anies Segera Umumkan Cawapres':

[Gambas:Video 20detik]


Politikus senior PDIP Panda Nababan bicara soal langkah Partai Golkar dan PAN mendukung Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai capres 2024. Panda Nababan menilai Golkar dan PAN melangkah ke pihak yang kalah.

"Golkar dan PAN bergabung dengan, yang paling gembira itu kami," kata Panda Nababan dalam diskusi Adu Perspektif yang diadakan detikcom dan Total Politik, Senin (21/8/2023).

Panda Nababan mengatakan bergabungnya Golkar dan PAN ke Prabowo hanya mengulang masa lalu. Dia menyebut Golkar dan PAN melangkah ke tempat yang kalah.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kenapa? Ini sepertinya mendekati takdir. Karena sudah kalah yang beginian 2014. Aduh, mereka rupanya melangkah ke tempat yang kalah," ujarnya.

Di sisi lain, Panda Nababan mengingatkan wacana duet Prabowo dan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka dihentikan. Panda Nababan mengatakan duet itu sulit terjadi.

"Yang ini mengingatkan apa yang terjadi 2014. Kalau saya mohon disarankan jangan lagi dimasukan dalam diskusi Prabowo dengan Gibran, itu sama sekali nggak mungkin," ujarnya.

Simak juga 'Klaim PPP Sebut Relawan Ganjar Naik Usai Golkar-PAN Dukung Prabowo':

[Gambas:Video 20detik]


Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menetapkan daftar calon sementara (DCS) anggota DPR RI. Penetapan DCS itu melalui keputusan KPU nomor 1039 Tahun 2023.

Sementara untuk daerah pemilihan Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) terbagi dua daerah pemilihan (dapil) untuk DPR RI. Untuk dua dapil itu masi sama dengan pemilu sebelumnya. Mereka akan memperebutkan 14 kursi menuju Senayan. 14 kursi itu terdiri dari 8 kursi untuk dapil I, dan 6 kursi untuk dapil II.

Sedangkan untuk Sumbar II mencakup 8 daerah di Sumbar, yakni Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Kota Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kota Bukittinggi. Selanjutnya Kabupaten Agam, Kota Pariaman dan Kabupaten Padang Pariaman.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Berikut daftar lengkap DCS DPR RI dapil II Sumbar untuk pemilu 2024.

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)

1. Tri Suryadi

2. Herman Darnel Ibrahim

3. Leriche Venisha

4. Syafrijon

5. Fety Aggreini Dewi

6. Eriwal Tanjung

Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)

1. Ade Rezky Pratama

2. Erizal Chaniago

3. De Bunga Puti Bungsu

4. Harpen Agus Bulyandi

5. Lidia Asmawarni

6. Bustomi

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)

1.Yuhastihar

2. Aswandi

3. Afriyani

4. Asep Ajidin

5. Martias Tanjung

6. Residawarti

Partai Golongan Karya (Golkar)

1. John Kenedy

2. Desrizal

3. Dhifla Wiyani

4. Muhammad Rahmad

5. Roosdinal Salim

6. Septri Lisayani

Partai NasDem

1. Cindy Monica Salsabila Setiawan

2. Agus Susanto

3. Mastoti Surya

4. Basril Syafrizal

5. Irfendi Arbi

6. Machdalena

Partai Buruh

1. Jufrizal

2. Rustam Efendi

3. SerinMastiur

4. Nila Handayani

5. Hafriman Hamzah

6. Romlan

Partai Gelora

1. Jon Afrizal

2. Syahwaldi Putra

3. Ilmita

Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

1. Nevi Zuarina

2. Riza Falepi

3. Muhammad Ridwan

4. M. ihpan

5. Sofia Astuti

6. Rudi Wirawan

Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)

1. Sukriati Sensus

2. Rahmad Faisal

3. Lemmasrizal

4. Mardiah Abuzar

Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)

1. Ira Rahmawati

2. Alfa Fawzan

3. Gebby Horisma

4. Faisal

5. Debby Cintia Karmi

6. Y Rahmi Aatikah Putri

Partai Garuda

1. Donald

2. Syafril

3. Elda Al Hamid

4. Kusroni

5. Caskori

6. Wahyuni Widiyanti Fazrin

Partai Amanat Nasional (PAN)

1. Afrizal Aziz

2. Arnold Shinaro

3. Resty Yulanda

4. Guspardi Gaus

5. Dianovri Harpama

6. Yennita

Partai Bulan Bintang (PBB)

1. Zaldi Heriwan

2. Elmayetti

3. Asrul

4. Essy Yulia

5. Nikmah Nuhadian Dwi Harini

6. Lebrata

Partai Demokrat

1. Mulyadi

2. Rezka Oktoberia

3. Teuku Muhammad Gadaffi

4. Irfan Rizky Pratama

5. Hengky

6. Frissulia Zetira

Partai Solidaritas Indonesia (PSI)

1. Deviani

2. Army Zanius

3. Fikri Haldi

4. Miqdad Mubarok

5. Anita Suwandi

6. Dwityo Pujotomo

Partai Perindo

1. Yusrizal

2. Edi Naswany

3. Andhini Fitria Kusuma

4. Musfidarizal

5. Ida Reni R

6. Rahayu Fertian

Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

1. Hariadi

2. Muhammad Iqbal

3. Puspita Sari

4. Tosriadi Jamal

5. Perismon

6. Claude Onnie Chadra

Partai Umat

1. Ardi Sofia

2. Muhammad Fadhli

3. Novi Azman

4. Herry Kamaroesid

5. Irwanto

6. Dwi Palupi

9.925 Bacaleg DPR RI Diumumkan Besok, KPU: Warga Bisa Beri Masukan


Politikus Hillary Brigitta Lasut mengaku Partai NasDem sudah mencabut penempatan tugas di AKD DPR RI dan Fraksi NasDem pada 27 Juni 2023. Hillary mengaku terpaksa pindah karena dirinya tak diizinkan untuk melakukan kunjungan kerja hingga tak mendapat undangan untuk mengikuti Sidang Tahunan MPR RI.

"Sepertinya pura-pura kaget itu hal biasa di politik. Saya sudah dibuatkan surat ini dari 27 Juni kok. Itu membuat saya juga jadi tidak punya pilihan," kata Hillary dikonfirmasi, Senin (21/8/2023).

"Saya juga tidak diizinkan kunker, sudah tidak diberikan undangan ke sidang tahunan MPR, jadi kalau soal kaget harusnya tidak," sambungnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Hillary mengatakan sangat menghormati sosok Ketum NasDem Surya Paloh dalam perjalanan karier politiknya. Namun, ia mengaku ada dinamika internal yang membuat dirinya tak punya pilihan untuk beralih ke partai lain.

"Tapi Pak Ahmad Ali memang seperti itu ke saya. Tidak pernah sekalipun ketika saya ramai diperbincangkan beliau tidak nimbrung ikut menyerang. Pak surya dan Prananda sendiri tidak seperti Ahmad Ali kok. Saya sangat respect dan simpati terhadap Pak SP. Tetapi, memang dinamika internal di bawah jajaran Ketum kencang sekali, dan hal ini saya rasa biasa di politik," ungkapnya.

Ia mengaku sudah pernah melakukan gugatan ke Mahkamah Partai terkait hal tersebut. Namun, ada sebagian dari partai yang tidak simpatik ke dirinya.

"Jadi siapa yang harusnya menjaga integritas. Ada senior-senior lain yang memang membuat saya berat untuk bisa dinilai baik di NasDem. Saya banyak utang budi kepada Pak SP tetapi anak buah Pak SP mungkin banyak yang tidak simpatik dengan saya sehingga saya harus bisa menerima. Dinamika seperti ini biasa di politik," ujarnya.

Untuk diketahui, Hillary belakangan terdaftar sebagai bakal caleg dari Partai Demokrat. Hal tersebut membuat heran Partai NasDem lantaran Hillary dinilai masih sebagai kader.

Simak juga 'PKS-Demokrat Sepakat Dorong Anies Segera Umumkan Cawapres':

[Gambas:Video 20detik]


Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar menerima kunjungan tokoh Kristen Indonesia, Pendeta Gilbert Lumoindong di kediamannya hari ini. Pria yang akrab disapa Cak Imin ini mengaku senang bertemu dengan Pendeta Gilbert yang kerap menghadiri berbagai acara nasional.

Berlangsung sekitar 1 jam, pertemuan ini membahas sejumlah hal, termasuk peran agama dalam politik. Cak Imin menilai salah satu hal yang paling rawan adalah menggunakan agama dalam kompetisi politik Indonesia.

"Latar belakang agama, suku, golongan itu sah-sah saja mewarnai peta politik. Tetapi yang tidak boleh adalah menggunakan SARA untuk menghabisi atau mengalahkan pesaing kita," kata Cak Imin dalam keterangan tertulis, Senin (21/8/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kalau misalnya saya memilih PKB karena NU itu kan latar belakang keagamaan saya. Tapi saya tidak mungkin menghabisi atau mengalahkan lawan politik saya bahwa kamu tidak seagama dengan saya," sambungnya.

Oleh sebab itu, Cak Imin mendorong seluruh pihak untuk memperkuat dan memurnikan agama sesuai fitrah dan hakikat ajarannya dalam politik. Menurutnya, hal ini penting untuk menciptakan kedamaian dan persatuan bangsa.

"Agama harus kembali kita kuatkan murnikan sesuai fitrah dan hakikat ajarannya. Di mana agama itu mengedepankan nilai perdamaian, kemanusiaan dan keadilan. Tentu tidak sah digunakan untuk menghabisi lawan politik," ucapnya.

Sementara itu, Pendeta Gilbert berharap PKB dapat konsisten menjaga keberagaman, kedamaian, serta keteduhan politik Indonesia. Terlebih menjelang Pemilu 2024.

"Kita banyak menaruh harapan ke Cak Imin, (karena) Republik ini kehilangan orang santai. Semoga pertolongan Tuhan menyertai," pungkas Gilbert.

Simak juga 'Ganjar-Cak Imin Bertemu, Ini Respons Partai Gerindra':

[Gambas:Video 20detik]


Unggahan tentang profil anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Denpasar Suyanto langsung dihapus di akun Instagram @bawasludenpasar. Unggahan tersebut mencantumkan pengalaman kepemiluan Suyanto yang disebut anggota tim sukses calon legislatif (caleg) Partai Golkar pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.

Terkait informasi dalam unggahan yang beredar pada Minggu malam (20/8/2023) tersebut, Suyanto pun membantah. Menurutnya, sekretariat Bawaslu Denpasar salah ketik ketika membuat riwayat hidupnya.

"Saya memohon maaf hal itu bisa terjadi. Postingan sudah di-takedown langsung," kata Suyanto saat ditemui di kantor Bawaslu Kota Denpasar, Senin (21/8/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Suyanto juga membantah isu yang menyebut dirinya pernah berafiliasi ke Partai Golkar. Menurutnya, Bawaslu RI tidak akan melantik dirinya jika benar pernah berafiliasi dengan partai politik.

"Saya bukanlah tim sukses dan itu bisa dicek melalui Sipol (Sistem Informasi Partai Politik) KPU RI," imbuhnya.

Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Denpasar itu mengungkapkan dirinya merupakan orang baru di dalam lembaga pengawasan pemilu. Ia mengaku masih perlu beradaptasi terkait tugasnya tersebut.

"Latar belakang saya dari swasta yang aktif di beberapa lembaga swadaya masyarakat (LSM) terkait sosial dan kepemiluan. Jadi saya harap isu ini klir dan tak perlu dibesar-besarkan," tandasnya.

Diketahui, salah satu syarat anggota Bawaslu adalah tidak pernah menjadi anggota partai politik. Selain itu, calon anggota Bawaslu juga perlu melampirkan Surat Keterangan dari pengurus partai politik bahwa yang bersangkutan tidak lagi menjadi anggota partai politik dalam jangka waktu lima tahun terakhir bagi yang pernah menjadi pengurus partai politik.

foto : tangkapan layar dari akun Instagram Bawaslu Kota Denpasar

beredar tangkapan layar dari akun Instagram Bawaslu Kota Denpasar yang menunjukkan riwayat kepemiluan merupakan anggota tim sukses dari partai Golkar pada Pemilu 2024

Pria Jaksel Dibekuk di Bali Usai Beli Kartu Kredit Orang Lain Via Dark Web


Menko Polhukam Mahfud Md berbicara memorandum yang dikeluarkan Jaksa Agung ST Burhanuddin terkait laporan dugaan korupsi yang melibatkan calon presiden, calon wakil presiden, hingga calon kepala daerah agar ditunda hingga Pemilu 2024 selesai. Mahfud menilai hal sebagai sesuatu yang biasa.

"Ya memang sejak dulu gitu karena sering kali kalau ada pemilu itu para calon sering dikriminalisasi dengan laporan-laporan yang kemudian sering tidak terbukti sehingga, dia sudah telanjur jatuh namanya tidak terpilih bahkan tidak berani mendaftar juga," kata Mahfud di Hotel Sultan, Jakarta, Senin (21/8/2023).

Menurut Mahfud, kebijakan ini tidak berlaku untuk kasus-kasus yang tengah berjalan. Mahfud mengatakan kebijakan Kejaksaan Agung agar tak ada politisasi.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Tentu kalau yang sedang berjalan nanti biar dicari jalan keluar di Kejaksaan Agung, tentu saja kalau sudah berjalan kan tidak bisa dikaitkan dengan itu, tapi semuanya tentu akan dibijaki agar hukum itu tidak dipolitisir lah gitu," jelas Mahfud.

Jaksa Agung ST Burhanuddin diketahui memerintahkan jajaran untuk hati-hati dan cermat saat menangani laporan dugaan korupsi yang melibatkan calon presiden, calon wakil presiden, hingga calon kepala daerah. Burhanuddin bahkan meminta jajarannya menunda pemeriksaan sampai seluruh tahapan Pemilu 2024 selesai.

Hal itu disampaikan Burhanuddin dalam memorandum menyambut pelaksanaan Pemilu 2024, Minggu (20/8). Burhanuddin menyampaikan memorandum kepada jajaran Jaksa Agung Muda bidang Intelijen agar ditindaklanjuti.

"Penanganan laporan pengaduan dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan calon presiden dan wakil presiden, calon anggota legislatif, serta calon kepala daerah perlu dilakukan secara cermat dan hati-hati. Selain itu, perlunya mengantisipasi adanya indikasi terselubung yang bersifat 'black campaign', yang dapat menjadi hambatan terciptanya pemilu yang sesuai dengan prinsip serta ketentuan perundang-undangan," kata Burhanuddin dalam keterangan yang disampaikan Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana.

Burhanuddin bahkan memerintahkan Jaksa Agung Muda bidang Tindak Pidana Khusus untuk menunda proses pemeriksaan, baik di penyelidikan maupun penyidikan, sampai seluruh tahapan pencalonan selesai. Hal itu, menurut Burhanuddin, bertujuan mengantisipasi penegakan hukum dijadikan alat politik praktis oleh pihak tertentu.

"Guna menindaklanjuti di atas, agar bidang Tindak Pidana Khusus dan bidang Intelijen menunda proses pemeriksaan terhadap pihak sebagaimana dimaksud, baik dalam tahap penyelidikan maupun penyidikan sejak ditetapkan dalam pencalonan sampai selesainya seluruh rangkaian proses dan tahapan pemilihan. Hal itu dilakukan guna mengantisipasi dipergunakannya proses penegakan hukum sebagai alat politik praktis oleh pihak-pihak tertentu," kata Burhanuddin.

"Segera melaporkan hasil pelaksanaannya pada kesempatan pertama," imbuhnya.

Simak juga 'Kapan Putusan Gugatan Batas Usia Cawapres? Ini Kata Ketua MK':

[Gambas:Video 20detik]


Anggota DPR Hillary Brigitta Lasut menganggap Waketum NasDem Ahmad Ali hanya pura-pura kaget saat mendengar dirinya mendaftar sebagai caleg dari Partai Demokrat. Hillary mengatakan NasDem yang mencabut penempatan tugasnya sejak 27 Juni 2023.

"Sepertinya pura-pura kaget itu hal biasa di politik. Saya sudah dibuatkan surat aneh seperti ini dari 27 Juni kok yang membuat saya tidak punya pilihan," kata Hillary kepada detikcom, Senin (21/8/2023). Hillary menunjukkan surat dari Fraksi NasDem berisi pencabutan penempatan dirinya dari alat kelengkapan dewan di DPR RI.

Hillary mengatakan dinamika di internal partai politik adalah hal biasa. Hillary mengatakan dirinya harus menyelamatkan diri sendiri sebagai bentuk kedewasaan berpolitik.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Dinamika internal itu biasa di politik. Saya harus bisa menerima dan menyelamatkan diri saya sendiri sebagai bentuk kedewasaan berpolitik," kata Hillary.

Hillary menyebut pernyataan Ahmad Ali untuk mendesak KPU menggugurkan status calegnya tidak relevan. Hillary mengaku mempunyai bukti NasDem mencabut penempatan tugasnya dari alat kelengkapan dewan.

"Saya punya bukti ke KPU bahwa NasDem yang mencabut penempatan tugas saya, (dikirim) ke semua, sekretariat, ke komisi, AKD dan lain-lain, sampai ke Ketua DPR RI," kata Hillary.

"Sangat tidak relevan, tapi Ahmad Ali memang seperti itu terhadap saya. Tidak pernah sekali pun ketika saya ramai diperbincangkan beliau tidak nimbrung ikut menyerang," imbuhnya.

Lalu, apakah Hillary sudah bukan anggota Partai NasDem?

"Keputusan itu harusnya dari Partai NasDem yang menerangkan di saat membuat surat di atas," kata Hillary.

NasDem Kaget

Hillary Brigitta Lasut terdaftar sebagai daftar caleg sementara (DCS) dari Partai Demokrat. Waketum NasDem Ahmad Ali mengaku kaget dengan pemberitaan yang beredar.

"Saya kaget juga mendengar itu, karena setahu saya Hillary ini anggota DPR RI dari Partai NasDem yang masih aktif hari ini. Kemudian di sisi lain syarat untuk jadi bacaleg dia harus menjadi anggota partai politik (parpol) di mana dia akan mencalonkan," kata Ali saat dihubungi, Senin (21/8).

Ali menduga Hillary memiliki dua kartu tanda anggota (KTA) partai politik. Ia menyebut NasDem menghargai jika Hillary Brigitta Lasut ingin berpindah partai namun harus disertai dengan mekanisme yang berlaku. Ali bahkan meminta KPU menggugurkan status Hillary Lasut yang terdaftar sebagai caleg Demokrat.

Simak juga 'PKS-Demokrat Sepakat Dorong Anies Segera Umumkan Cawapres':

[Gambas:Video 20detik]


Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Megawati Soekarnoputri menyapa Menparekraf Sandiaga Uno. Sambil berkelakar, Megawati lantas menyinggung posisi Sandiaga di PPP.

Hal itu disampaikan Megawati dalam acara 'Sosialisasi Buku Teks Utama Pendidikan Pancasila Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Pada Satuan Pendidikan Pelaksana Implementasi Kurikulum Merdeka' di Jakarta Selatan, Senin (21/8/2023). Kelakar Megawati itu terjadi usai momen dia menyapa Sandiaga yang turut hadir dalam acara tersebut.

Namun, awalnya, Megawati menyinggung soal ungkapan 'petugas partai' PDIP yang ditujukan ke Presiden Jokowi yang selama ini ramai diperbincangkan.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Nanti pasti dibully lagi saya. Lah orang di aturan partai saya ada kader ada petugas partai," ungkap Megawati.

Megawati menegaskan bahwa ungkapan 'petugas partai' itu ada dalam aturan PDIP. Dirinya menegaskan bahwa panggilan petugas partai itu hanya ditujukan ke kader PDIP, bukan ke anggota partai lain.

"Saya ini petugas partai juga loh, kok saya ngomong Pak Presiden Jokowi itu petugas partai itu waduh pembullyannya. Lah orang aturannya partai saya, partai lain nggak pernah saya ini itu," tuturnya.

Setelah itu, Megawati menyapa Sandiaga sambil berkelakar bahwa Sandiaga mau diambil oleh partai lain. Namun dirinya sempat lupa di partai mana kini Sandiaga.

"Pak Sandi datang ke sini saya terimakasih, padahal Pak Sandi udah mau diambil, ha-ha-ha," ujar Megawati sambil tertawa dan disambut ketawa hadirin yang lain.

"Ntar dulu, PPP ya? Ingat aku, dipikir ibu nggak ngerti, ibu ini tau segala," tambahnya.

Simak juga 'Sandi Tak Peduli Koalisi Ramping atau Besar: Yang Penting Dekat Rakyat':

[Gambas:Video 20detik]


Gubernur Jabar Ridwan Kamil belum menentukan langkah politiknya pada Pemilu 2024. Terbaru, ia mengaku mendapatkan tawaran untuk menjadi menteri pada periode mendatang. Namun, Ridwan Kamil enggan menjelaskan lebih jauh tentang tawaran menteri hingga langkah politiknya nanti.

Ridwan Kamil tak menjelaskan tawaran menteri itu datang dari siapa. Ia juga enggan menyebutkan jabatan menteri yang dimaksud.

"Rahasia lah. Intinya apapun yang penting hidup saya kalau memang dibutuhkan negara saya siap mencurahkan, itu saja," kata Ridwan Kamil di Gedung Sate, Senin (21/8/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Lebih lanjut, ia mengaku belum bisa memutuskan apapun untuk langkah politiknya nanti, termasuk soal pencalonannya sebagai Gubernur Jabar, DKI Jakarta, dan Pilpres. Ia juga tak menampik untuk mempertimbangkan tawaran menjadi menteri.

"Kalau levelnya ada kesempatan itu, nanti dipertimbangkan juga," katanya.

"Kalau (urusan) politik menunggu saja. Karena dinamika pusat kan media juga pahami, ada nggak kesimpulan hari ini?, nggak ada. Sedang berproses, dengan siapa, pasangan dengan siapa. Jadi lihat saja nanti. Intinya saya nggak bisa berkomentar terlalu jauh terhadap dinamika yang masih bergeser-geser," kata Ridwan Kamil menambahkan.

Sekadar diketahui, masa jabatan Ridwan Kamil sebagai Gubernur Jabar berakhir pada 5 September 2023. Ridwan Kamil kini berada di persimpangan politik. Ia mengaku punya peluang untuk maju kembali sebagai calon Gubernur Jabar, Gubernur DKI Jakara, Pilpres, atau menteri.


Ketua Dewan Pengarah BPIP sekaligus Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menjawab isu liar yang menyebutkan hubungannya dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak lagi serasi. Apa kata Megawati?

"Sekarang lagi rame-rame gitu, woah kayaknya antara Pak Jokowi dengan Bu Mega sudah tidak, apa dibilangnya itu, tidak serasi lagi he-he. Pinter aja orang yang ngomong," ujar Megawati di The Tribrata Darmawangsa, Jakarta Selatan, Senin (21/8/2023).

Megawati menyebut isu kerenggangan hubungannya telah disampaikan ke Jokowi. Dirinya pun mengatakan dirinya cukup akrab ketika berbicara dengan Jokowi.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Aku bilang ke Pak Jokowi, 'Eh Pak, Bapak tuh dibilang udah nggak ini loh, nggak belain saya, iyaloh Bapak udah ke sono sini loh', gitu aja saya kalau manggil dia, saya lebih tua loh. Saya panggil situ adek karena saya senior, saya mentor, gitu," sebutnya.

Namun kata dia, dirinya sempat di bully ketika menyebut Jokowi adalah petugas partai. Padahal, sebutan petugas partai ada di dalam aturan PDIP.

"Nanti pasti dibully lagi saya. Lah orang di aturan partai saya ada kader ada petugas partai," ungkap dia.

Megawati juga mengatakan dirinya merupakan petugas partai. Dirinya menegaskan bahwa panggilan petugas partai itu hanya ditujukan ke kader PDIP, bukan ke anggota partai lain.

"Saya ini petugas partai juga loh kok saya ngomong Pak Presiden Jokowi itu petugas partai itu waduh pembuliannya. Lah orang aturannya partai saya, partai lain nggak pernah saya ini itu," kata Megawati.

Simak juga 'PDIP Posting Video Ajakan Gibran-Bobby untuk Pilih Ganjar Pranowo':

[Gambas:Video 20detik]


Tak kalah dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI), BEM Keluarga Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (BEM KM UGM) mengaku sudah sejak kemarin-kemarin punya ide mengundang Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto ke kampusnya. BEM KM UGM ingin menguliti gagasan mereka.

"Sedari awal kami memang berencana untuk mengundang capres-capres ini. Namun, bukan dalam agenda debat. Agenda yang kami tawarkan adalah agenda yang berwujud 'sarasehan untuk masa depan'," kata Ketua BEM KM UGM Gielbran Mohammad, dilansir detikJateng, Senin (21/8/2023).

Berbeda dengan UI yang menantang para capres untuk berdebat, BEM KM UGM akan mengundang capres untuk sarasehan. Mereka juga tak sekadar mendengar gagasan para capres saja. Nantinya, para mahasiswa akan memberikan tuntutan kepada para capres itu.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Di sana kita akan kuliti gagasan capres tentang mau dibawa ke mana Indonesia di tahun 2024 dari berbagai macam aspek. Mulai dari ekonomi, kesehatan, lingkungan, dan sektor-sektor lain," ucapnya.

Ide mengundang para capres ini akan direalisasikan usai pendaftaran capres ke KPU. Pendaftaran akan selesai November, dan sarasehan ide BEM KM UGM itu direncanakan akan digelar pada Desember 2023.

"Harapannya adanya kesempatan kampanye di kampus jangan sampai dijadikan sarana 'pelacuran elektoral' bagi elite politik. Kesempatan ini haruslah dimaknai sebagai sarana bagi Indonesia untuk menciptakan iklim demokrasi yang berintelektual," kata Gielbran.

Ide semacam ini muncul seturut dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 65/PUU-XXI/2023. Dalam putusan itu, MK masih mengizinkan kampanye di kampus termasuk tempat pendidikan dan institusi pemerintahan, dengan syarat kampanye itu tidak menggunakan atribut dan digelar atas seizin sahibul bait.

Simak selengkapnya di sini.

Saksikan juga 'Janji Prabowo Entaskan Kemiskinan di RI: Makan-Susu Gratis untuk Siswa':

[Gambas:Video 20detik]


Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mengumumkan sebanyak 940 bakal calon legislatif (bacaleg) yang masuk daftar calon sementara (DCS) DPRD Provinsi untuk Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Ratusan bacaleg itu berasal dari 18 partai politik.

Anggota KPU NTB Agus Hilman menyebutkan para bacaleg itu terdiri dari 613 laki-laki dan 327 perempuan. Ia meminta publik untuk memberikan tanggapan dan masukan terhadap DCS hingga 23 Agustus 2023.

"Kami membutuhkan masukan masyarakat, mungkin ada yang terpidana atau usianya tak mencukupi. Artinya, masukan masyarakat yang terkait dengan syarat calon yang memang sudah kami tetapkan," kata Hilman kepada detikBali, Senin (21/8/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Hilman menjelaskan tahapan DCS akan berlangsung sampai 23 September mendatang. Artinya, parpol masih dapat mengganti nama bacaleg yang diusulkan masuk DCS.

Masukan dan tanggapan dari masyarakat, kata dia, selanjutnya akan direkap dan divalidasi oleh KPU. Setelah itu, barulah dilanjutkan dengan penetapan daftar calon tetap (DCT).

"Kalau memang nanti ada yang diganti, ada juga penggantian. Tahapan DCS ini sampai 23 September, parpol masih bisa mengganti bacaleg. Makanya data DCS ini sementara," terangnya.

Berikut rincian DCS bacaleg DPRD NTB yang dirilis KPU NTB:

1. PKB sebanyak 65 orang, terdiri dari 43 laki-laki dan 22 perempuan. Jumlah keterwakilan perempuan 34 persen.

2. Gerindra sebanyak 59 orang, terdiri dari 39 laki-laki dan 20 perempuan. Jumlah keterwakilan perempuan 34 persen.

3. PDI Perjuangan sebanyak 64 orang, terdiri dari 40 laki-laki dan 24 perempuan. Jumlah keterwakilan perempuan 38 persen.

4. Golkar sebanyak 65 orang, terdiri dari 41 laki-laki dan 24 perempuan. Jumlah keterwakilan perempuan 37 persen.

5. Nasdem sebanyak 65 orang, terdiri dari 44 laki-laki dan 21 perempuan. Keterwakilan perempuan 32 persen.

6. Partai Buruh sebanyak 17 orang, terdiri dari 8 laki-laki dan 9 perempuan. Keterwakilan perempuan 53 persen.

7. Partai Gelombang Rakyat Indonesia sebanyak 64 orang, terdiri dari 42 laki-laki dan 22 perempuan. Keterwakilan perempuan 34 persen.

8. PKS sebanyak 65 orang terdiri dari 44 laki-laki dan 21 perempuan. Keterwakilan perempuan 32 persen.

9. Partai Kebangkitan Nusantara sebanyak 21 orang, terdiri dari 14 laki-laki dan 7 perempuan. Keterwakilan perempuan 33 persen.

10. Hanura sebanyak 65 orang, terdiri dari 43 laki-laki dan 22 perempuan. Keterwakilan perempuan 34 persen.

11. Partai Garda Republik Indonesia sebanyak 9 orang, terdiri dari 5 laki-laki dan 4 perempuan. Keterwakilan perempuan 44 persen.

12. PAN sebanyak 65 orang, terdiri dari 44 laki-laki dan 21 perempuan. Keterwakilan perempuan 32 persen.

13. PBB sebanyak 59 orang, terdiri dari 38 laki-laki dan 21 perempuan. Keterwakilan perempuan 36 persen.

14. Partai Demokrat sebanyak 64 orang, terdiri dari 43 laki-laki dan 21 perempuan. Keterwakilan perempuan 33 persen.

15. PSI sebanyak 20 orang, terdiri dari 13 laki-laki dan 7 perempuan. Keterwakilan perempuan 35 persen.

16. Partai Persatuan Indonesia sebanyak 61 orang, terdiri dari 41 laki-laki dan 20 perempuan. Keterwakilan perempuan 33 persen.

17. PPP sebanyak 65 orang, terdiri dari 40 laki-laki dan 25 perempuan. Keterwakilan perempuan 38 persen.

18. Partai Ummat sebanyak 47 orang, terdiri dari 31 laki-laki dan 16 perempuan. Keterwakilan perempuan 34 persen.

Pj Gubernur NTB Buka Suara Disebut Tak Netral Usai Hadiri Acara PDIP


Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengungkapkan ada oknum di sebuah bank yang menjual data pribadi nasabahnya. Budi Arie menyebut bank itu telah didenda.

Dilansir detikFinance, Budi Arie mengaku ia telah menindak bank itu.

"Dua hari yang lalu saya tanda tangan ada beberapa bank saya tidak mau sebutin ya, kita denda, karena dia membocorkan data pribadi nasabah," kata Budi Arie dalam dialog 'Melawan Kejahatan Keuangan Berbasis Digital' di YouTube FMB9ID_IKP, Senin (21/8/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Pria yang juga Ketum DPP Pro Jokowi (Projo) itu menyebut bank tersebut membocorkan data pribadi nasabah untuk dijual. Dia menegaskan tindakan yang dilakukan bank itu adalah ilegal.

Menkominfo Budi Arie Setiadi (Foto: YouTube FMB9 Kominfo)

"Ada satu bank, saya nggak usah sebutin banknya, kita tanda tangan, kita suratin, kita denda karena mereka membocorkan data nasabahnya untuk dijual dan saya yakin itu ilegal," jelasnya.

"Maksudnya, ini data misalnya ada sekian, 10 juta nasabah dijual itu udah jadi komoditas itu, jadi oknum-oknum di perusahaan itu, kita denda," imbuhnya.

Di era teknologi saat ini, kata Budi Arie, data pribadi adalah hal yang berharga.

"Jadi yang berharga ini bukan emas, bukan berlian, data itu komoditas yang mahal, apalagi perkembangan artificial intelligence ke depan, data luar biasa," kata Budi Arie.

Ia pun mengingatkan institusi para pengumpul data pribadi harus bertanggung jawab terhadap masing-masing keamanan data yang dikumpulkan.

Menkominfo Ungkap 42% Masyarakat Percaya Disinformasi Seputar Pemilu


BEM KM UGM bakal mengundang para bakal calon presiden (bacapres) untuk datang ke kampusnya. Hal ini pasca-putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang diketok pada 15 Agustus 2023 lalu. Dalam putusan itu, MK mengabulkan gugatan terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017, khususnya Pasal 280 ayat (1) huruf h. Konsekuensinya, kampanye di tempat ibadah dilarang total.

Namun peserta pemilu tetap dapat hadir di tempat pendidikan dan fasilitas pemerintah asalkan tanpa atribut kampanye dan atas undangan pihak yang bertanggung jawab.

"Tentu kami menyambut baik ya karena ketika adanya atau diperbolehkannya kampanye di dalam kampus itu menjadi salah satu sarana pembelajaran politik mahasiswa, itu yang pertama," kata Ketua BEM KM UGM Gielbran Mohammad saat dihubungi wartawan, Senin (21/8/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Gielbran bilang, berbeda dengan UI yang menantang para capres untuk berdebat, BEM KM UGM akan mengundang capres untuk sarasehan.

"Sedari awal kami memang berencana untuk mengundang capres-capres ini. Namun, bukan dalam agenda debat. Agenda yang kami tawarkan adalah agenda yang berwujud 'sarasehan untuk masa depan'," ucapnya.

Dia bilang, sarasehan ini untuk menguliti gagasan para capres dan komitmen mereka terhadap Indonesia ke depan. Mereka juga tak sekadar mendengar gagasan para capres saja. Nantinya, para mahasiswa akan memberikan tuntutan kepada para capres itu.

"Di sana kita akan kuliti gagasan capres tentang mau dibawa ke mana Indonesia di tahun 2024 dari berbagai macam aspek. Mulai dari ekonomi, kesehatan, lingkungan, dan sektor-sektor lain," ucapnya.

"Selain itu, kami juga tak ingin hanya mendengarkan gagasan-gagasan capres saja, tetapi kami juga ingin memberikan tuntutan-tuntutan dalam bentuk policy brief kepada capres-capres ini. Sehingga, timbul kontrak politik di sana," sambungnya.

Gielbran melanjutkan, kampanye di kampus ini jangan sampai hanya menjadi ajang para capres mengumbar janji dan gimmick.

"Harapannya adanya kesempatan kampanye di kampus jangan sampai dijadikan sarana 'pelacuran elektoral' bagi elite politik. Kesempatan ini haruslah dimaknai sebagai sarana bagi Indonesia untuk menciptakan iklim demokrasi yang berintelektual," tegasnya.

Selengkapnya baca di halaman berikutnya....


Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Negeri Semarang (BEM KM Unnes) menyatakan kesiapannya menggelar arena adu argumen bagi para bakal capres 2024. Mereka siap menguliti gagasan Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto.

"Bila dipercaya, BEM KM Unnes siap menjadi penyelenggara mimbar ilmiah tersebut. Kita lihat mana capres yang punya gagasan ke depan, hanya menjual kinerja atasan, atau bahkan hanya omongan pepesan kosong belaka," kata Ketua BEM KM Unnes, Fajar Rahmat Sidik, dilansir detikJateng, Senin (21/8/2023).

BEM KM Unnes mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 65/PUU-XXI/2023. Dalam putusan itu, MK masih mengizinkan kampanye di kampus termasuk tempat pendidikan dan institusi pemerintahan, dengan syarat kampanye itu tidak menggunakan atribut dan digelar atas seizin sohibul bait.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kampus jadi tempat alternatif untuk menguliti ide dan gagasan para bacapres. Di sana kita bisa melihat kualitas para capres secara langsung," ujar Fajar.

Kampus memang sudah semestinya menjadi mimbar bebas yang ilmiah. BEM KM Unnes mengundang Anies, Ganjar, dan Prabowo (sebutan ini diurutkan sesuai abjad huruf pertama nama para bacapres itu) untuk datang ke kampusnya.

Sebelumnya, sudah ada tantangan kepada para bacapres dari BEM UI, BEM Unsoed, serta BEM FIS UNJ. Kini, setelah ada tantangan dari BEM KM Unnes, berarti sudah ada empat kampus yang mengundang para bacapres untuk adu gagasan.

Simak selengkapnya di sini.

Saksikan juga 'Kapan Putusan Gugatan Batas Usia Cawapres? Ini Kata Ketua MK':

[Gambas:Video 20detik]


Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) disebut tengah membahas agenda dialog dengan tiga calon presiden yakni Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto. Hal tersebut menyusul diperbolehkannya kampanye di dalam kampus oleh MK.

"Kalau dari kami kemarin kita coba inisiasi di BEM SI ya jadi cakupannya lebih luas secara nasional," ujar Presiden Mahasiswa Universitas Diponegoro (Prema Undip) Hanif Alfattah saat dihubungi, Senin (21/8/2023).

Hanif yang juga Koordinator Politik dan Demokrasi BEM SI menyebut agenda tersebut telah disepakati dan sedang digodok. Hanif menyebut pihaknya tengah mengumpulkan isu yang akan dibawa dalam dialog terbuka nanti.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kami dari teman-teman BEM SI kemarin itu kami coba ada kajian ya, kajian-kajian dari masing-masing koordinator isu sehingga nanti apa yang disampaikan berdasarkan kajian tersebut," jelasnya.

Dia mengungkap hingga saat ini, waktu dan tempat debat terbuka itu belum diputuskan. Rencananya agenda dialog terbuka dengan ketiga bakal calon presiden itu dilakukan usai penetapan calon atau saat masa kampanye.

"Kalau rencana di mana kita masih dipikirkan kalaupun di Undip kita juga siap, kita akan izin dan dari KPU juga akan masuk ke Undip tapi fasilitas yang kita pakai bukan atas nama Undip tapi atas nama BEM SI," lanjutnya.

Seperti diketahui, MK mengabulkan gugatan terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017, khususnya Pasal 280 ayat (1) huruf h. Putusan yang diketok pada 15 Agustus 2023 itu memperbolehkan kandidat datang di kampus dan fasilitas pemerintah dengan undangan dan tanpa atribut kampanye. Namun, kampanye di tempat ibadah dilarang total.

Selengkapnya di halaman berikut.


Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo juga mempunyai rencana mengundang bakal calon presiden (capres) 2024 untuk debat di kampus. Tak hanya capres, BEM UNS juga ingin mengundang bacaleg DPR RI Dapil V atau Solo.

"Ya sebenarnya sudah kepikiran debat capres itu tapi UI lebih duluan ngeluarin statement. BEM UNS coba ingin mengadakan untuk mengikuti bacaleg DPR RI Kota Solo buat kita 'nguliti' apa sih yang ingin dibawa (bacaleg)," kata Presiden BEM UNS Hilmi Ash Shidiqi saat dihubungi detikJateng, Senin (21/8/2023).

Hilmi melanjutkan, terkait capres, pihaknya ingin mengundang Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan di satu forum. Dengan diundangnya tiga bacapres itu, pihaknya ingin mengetahui gagasan-gagasan mereka.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Apalagi kemarin Pak Prabowo sempat hadir (UNS), ini tinggal yang lainnya kita pengin semua siap untuk adu gagasan di kampus. Terlepas dari syarat kepentingan politik praktisnya kampus sebagai wadah akademiknya bisa menjadi tempat untuk gagasan-gagasan yang dibawa politikus 2024," jelasnya.

Sementara untuk bacaleg DPR RI Dapil V, pihaknya ingin menguji, jangan sampai caleg hanya bermodal popularitas.

"Kita coba benar-benar ajaklah para caleg-caleg ini mengaku akan menjadi perwakilan rakyat untuk diuji gagasannya jangan sampai mereka hanya bermodalkan popularitas atau bermodalkan incumbent yang pada akhirnya tahun lalu jadi DPR RI maju lagi," ujarnya.

"Itu yang tidak kita inginkan kita bawa kita ingin coba politik yang murni mempertimbangkan apa narasi yang dibawa gagasan-gagasannya," lanjutnya.

Seperti diketahui, tantangan debat terbuka di lingkungan kampus itu setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang diketok pada 15 Agustus 2023.

Dalam putusan itu, MK mengabulkan gugatan terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017, khususnya Pasal 280 ayat (1) huruf h. Konsekuensinya, kampanye di tempat ibadah dilarang total. Namun peserta pemilu tetap dapat hadir di tempat pendidikan dan fasilitas pemerintah asalkan tanpa atribut kampanye dan atas undangan pihak yang bertanggung jawab.

Anies Nilai Pencegahan Stunting Tidak Pada Usia Sekolah, Tapi...


Mantan presiden Amerika Serikat Donald Trump memastikan bahwa dirinya tak akan ikut dalam debat pertama calon presiden (capres) Partai Republik yang akan digelar pekan ini. Alasannya, publik Amerika Serikat telah mengenalnya dengan baik sehingga tidak perlu debat publik dengan para saingannya untuk memperebutkan tiket Gedung Putih.

Dalam sebuah pesan di platformnya, Truth Social, Trump menggembar-gemborkan apa yang dia sebut sebagai rekor yang sangat sukses sebagai presiden dan apa yang dia sebut sebagai popularitasnya di kalangan rakyat Amerika.

"Oleh karena itu SAYA TIDAK AKAN MELAKUKAN DEBAT!" tulisnya seperti dilansir kantor berita AFP, Senin (21/8/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Debat pertama dalam perebutan nominasi calon presiden dari Partai Republik 2024 dijadwalkan digelar di Milwaukee, Wisconsin pada hari Rabu (23/8) waktu setempat.

Dalam postingannya tersebut, Trump menekankan bahwa hasil terbaru dalam serangkaian jajak pendapat menunjukkan dia berada jauh di depan dari kandidat-kandidat lainnya dari Partai Republik, termasuk hasil polling oleh CBS News yang diterbitkan pada hari Minggu (20/8) waktu setempat.

Disebutkan bahwa 62 persen dari mereka yang disurvei akan memilihnya meskipun dia telah didakwa empat kali tahun ini, termasuk dakwaan bahwa dia mencoba menumbangkan demokrasi AS dengan berencana membatalkan hasil pemilu 2020 dan tetap berkuasa meskipun kalah dari Presiden Joe Biden.

Pesaing terdekat Trump dalam jajak pendapat CBS adalah Gubernur Florida Ron DeSantis dengan perolehan dukungan 16 persen. Trump pun menulis bahwa DeSantis "jatuh seperti burung yang sakit."

"Publik tahu siapa saya & betapa suksesnya kepresidenan saya," kata Trump, mengutip isu-isu termasuk energi, keamanan perbatasan dan militer, serta ekonomi.

Simak juga 'Donald Trump: Joe Biden Licik, Mengadili Saya di Tengah Kampanye Pemilu!':

[Gambas:Video 20detik]


NasDem meminta KPU menggugurkan nama Hillary Brigitta Lasut lantaran maju caleg dari Demokrat di Pemilu 2024. Merespons itu, Demokrat meminta NasDem agar menghargai hak setiap orang dalam berpolitik.

"Hak setiap orang untuk menjadi anggota DPR RI, hak setiap orang menjadi anggota legislatif. Sebaiknya, Partai NasDem bersikap menghargai itu. Kalau tidak ada komunikasi antara NasDem dengan yang bersangkutan ya saya kira ini kan soal hak," kata Ketua Bappilu Demokrat Andi Arief kepada wartawan, Senin (21/8/2023).

Andi Arief menyebut saat ini sejumlah kader Demokrat bergeser ke NasDem. Dia meminta KPU mengabaikan tekanan-tekanan yang dilontarkan NasDem.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Bagaimana dengan misalnya, caleg-caleg Partai Demokrat yang ada di Jawa Barat juga kan hampir sama diambilin sama NasDem. Kalau kami tidak mengambil ya, tapi karena memang dengan kesadaran dia mau pindah ke Partai Demokrat. Saya kira KPU tetap aja jalan. Abaikan aja tekanan-tekanan," ujarnya.

Andi juga mengungkit tak sedikit kader partainya yang berpindah ke NasDem pada Pemilu 2019 lalu. Dia menyebut Demokrat tak banyak ambil pusing soal itu.

"Contohlah Partai Demokrat, kader-kadernya 2019 diambilin oleh NasDem di beberapa tempat. Tapi kami santai aja karena itu adalah hak. Jadi apa yg dilakukan itu adalah hak termasuk merayu seseorang untuk bergabung menjadi caleg," kata dia.

Sebelumnya, Waketum Partai NasDem Ahmad Ali menyebut tidak ada komunikasi dari anggota DPR RI Fraksi NasDem Hillary Brigitta Lasut yang masuk sebagai daftar caleg sementara (DCS) dari Partai Demokrat. Ali meminta KPU menggugurkan status Hillary Lasut yang terdaftar sebagai caleg Demokrat.

"Belum ada (komunikasi dari Hillary), harusnya KPU menggugurkan ini, harusnya KPU men-TMS yang bersangkutan," ujar Ali saat dihubungi, Senin (21/8).

Ali menduga Hillary memiliki kartu tanda anggota (KTA) ganda sehingga bisa terdaftar sebagai bacaleg di Demokrat. Ia berbicara soal integritas yang semestinya dimiliki oleh kader.

"Karena secara aturan orang tidak bisa memiliki KTA ganda. Di sini kita bicara tentang integritas, you mau pindah ke partai lain dengan pertimbangan, itu hak kamu. Tapi, di sisi lain kamu harus menanggalkan fasilitas yang kamu miliki dari partai sebelumnya. Makanya saya minta KPU untuk men-TMS kan ini," ujarnya.

Diketahui, Hillary merupakan anggota DPR RI termuda yang melenggang ke Senayan lewat Fraksi NasDem. Kini, Hillary masuk dalam DCS Demokrat Daerah Pemilihan atau Dapil Sulawesi Utara seperti dilihat detikcom di situs KPU per Senin (21/8).

Hillary mendapatkan nomor urut 1 di Dapil Sulawesi Utara. Hillary tercatat bertempat tinggal di Kepulauan Talaud.

Simak juga 'Deretan Artis yang Berebut Kursi DPR':

[Gambas:Video 20detik]


Pakar politik Undip, Teguh Yuwono mendorong agar partai politik segera memperkenalkan kandidatnya untuk menyambut Pilkada 2024. Dia menilai masyarakat harus tahu program hingga sosok yang akan dicalonkan di Pilkada 2024.

Hal itu dia sampaikan dalam diskusi bertajuk Mencari Figur Pemimpin Jawa Tengah Pasca Ganjar-Yasin di Hotel Peak Up, Semarang, Senin (21/8/2023).

"Orang bisa bicara presiden di tingkat tinggi sana tapi gubernur, bupati, wali kota, ada di kita," ujar Teguh.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Pakar politik Undip, Teguh Yuwono saat berbicara kepada awak media di Semarang, Senin (21/8/2023). Foto: Afzal Nur Iman/detikJateng

Dia mengingatkan bahwa di 2024 nanti, masyarakat tak hanya akan memilih presiden tapi juga kepala daerah. Namun, hingga kini belum ada kandidat yang diperkenalkan oleh partai politik.

"Jadi jangan lupa nanti di 2024 itu serentak itu ya termasuk milik bupati, milik wali kota, milik gubernur, jadi kesadaran ini harus diangkat sejak awal," tambahnya.

Oleh sebab itu, dia mendorong partai politik segera membuka diri untuk mengenalkan jagoannya untuk Pilkada tahun depan. Menurutnya, masyarakat harus tahu program hingga target dari calon kepala daerah.

"Partai harus membuka diri paling nggak membuka kesempatan membuka diskusi, soal nanti pendaftaran kan di 2024 tapi sudah mulai terbuka kesadaran bagaimana literasi politik seperti itu, siapa calonnya, apa programnya, apa target ya," pungkasnya.

Janji Anies ke Warga Bogor: Bangun Transportasi Umum Terjangkau


Muncul lagi tantangan untuk Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, dan Prabowo Subianto. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta (BEM FIS UNJ) menantang para bakal capres itu untuk datang ke kampusnya dan bicara mengenai pendidikan. Para mahasiswa akan menguji gagasan tiga politikus itu.

"Dan hari ini BEM FIS UNJ dengan tegas ingin menantang seluruh bakal calon presiden dan bahkan seluruh calon legislatif yang berlaga di pemilu 2024 untuk datang ke UNJ," kata Ketua BEM FIS UNJ Luthfi Ridzki Fakhrian, melalui keterangan via Instagram @luthfiridzki, diterima detikcom via keterangan tertulis, Senin (21/8/2023).

Tantangan ini sekaligus menyamput putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang masih membolehkan kampanye di kampus (dan institusi pemerintahan) dengan syarat asalkan mendapat izin dari empunya kampus serta tidak membawa atribut kampanye. Mahasiswa kampus pendidikan terbesar di Indonesia ingin mendengar gagasan Ganjar, Anies, dan Prabowo soal isu penting tersebut.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Prinsip yang kami inginkan jelas kami ingin menemukan kebenaran ilmiah atas berbagai visi misi dan program dari pasangan calon. Khusus untuk bakal calon Presiden, BEM FIS UNJ ingin melihat mereka semua berbicara tentang gagasannya tentang pendidikan, karena hingga hari ini kita bisa melihat kesemua bakal calon presiden sangat minim berbicara tentang pendidikan padahal itu penting, karena pendidikan menjadi pembudayaan dan pemberdayaan bangsa yang berlangsung sepanjang hayat bagi bangsa Indonesia," tutur Luthfi.

Ketua BEM FIS UNJ Luthfi Ridzki Fakhrian, dkk. (Dok BEM FIS UNJ)

BEM FIS UNJ prihatin dengan kondisi pendidikan di Indonesia saat ini, apalagi permasalahan Guru, daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar) dan sebagainya masih menyisahkan banyak persoalan, padahal pendidikan adalah satu kebutuhan paling mendasar dan terpenting bagi bangsa Indonesia.

"Kami dengan kesadaran penuh sangat tidak ingin jika nantinya pemimpin yang kami pilih tidak paham terhadap permasalahan yang ada, sudah selayaknya pikiran mereka semua diuji di Kampus UNJ sebagai kampus Ibu Kota yang terkenal dengan pendidikan dan pergerakan intelektual ini. Suara rakyat bukanlah barang dagangan, daripada menjual pencitraan yang tidak berguna, lebih baik pikiran dan konsepsinya di sampaikan saja di mimbar mahasiswa, silakan datang. Kenapa harus takut?" lanjut Luthfi.

Sebelumnya, sudah ada BEM UI yang menyampaikan tantangan kepada para bacapres agar hadir di kampusnya. Menyusul kemudian, BEM Unsoed Purwokerto yang juga ingin tiga bacapres itu saling debat di kampusnya.

Jadi bagaimana? Apakah ketiga bacapres itu mau roadshow dari kampus ke kampus melayani tantangan para mahasiswa?

Simak juga 'Ganjar Siap Maraton Lanjutkan Pekerjaan Presiden Jokowi':

[Gambas:Video 20detik]


Setelah Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) menantang para bakal capres hadir di kampusnya melayani debat dengan mahasiswa, kini BEM Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto juga menyampaikan tantangan. BEM Unsoed ingin Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto debat satu sama lain.

"Untuk para bacapres itu debat terbuka di kampus alih-alih kampanye masuk kampus. Hal ini bisa menjadi kegiatan yang berkualitas," kata Ketua BEM Unsoed Purwokerto, Bagus Hadikusuma, melalui pesan tertulis kepada detikJateng, Senin (21/8/2023).

Menurut Bagus, acara debat antar bacapres lebih seru ketimbang ide BEM UI yakni debat bacapres melawan mahasiswa. BEM Unsoed ingin agar para bacapres itu saling adu gagasan.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Jangan sendiri-sendiri. Nggak head to head jadinya nanti," kata Bagus.

"Karena yang akan menjadi panelis dan audiensnya adalah civitas akademika yang memiliki daya kritis dan pisau analisis yang tajam dan komprehensif," ucapnya.

Seperti diketahui, tantangan debat terbuka di lingkungan kampus itu buntut dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang diketok pada 15 Agustus 2023. MK memutuskan melarang total kampanye di tempat ibadah dan masih membolehkan 'kampanye'-dalam tanda kutip-di tempat pendidikan dan fasilitas pemerintahan adalah Putusan MK Nomor 65/PUU-XXI/2023. Penggugatnya adalah Ong Yenni dan Handrey Mantiri.

Lewat putusan itu, MK menghapus Penjelasan Pasal 280 ayat 1 huruf h UU Pemilu. Adapun 280 ayat 1 huruf h UU Pemilu direvisi. MK menyatakan Pasal 280 ayat 1 huruf h UU Pemilu diubah menjadi:

Pelaksana, peserta dan tim kampanye Pemilu dilarang menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan, kecuali untuk fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan sepanjang mendapat izin dari penanggung jawab tempat dimaksud dan hadir tanpa atribut kampanye pemilu.

Simak selengkapnya di sini.

Saksikan juga 'Sujiwo Tejo Calonkan Diri Jadi Capres Alternatif':

[Gambas:Video 20detik]


Sejumlah relawan dan pentolan barikade Gusdurian Jawa Timur menggelar deklarasi Yenny Wahid cawapres di Pondok Pesantren NU Muhyiddin, Kota Surabaya.

Koordinator Barisan Nahdliyin Aliansi Santri Nusantara Ahmad Choiri Mahfud menyebut, Yenny Wahid sudah pantas menjadi pejabat publik tepatnya wakil presiden.

"Yenny diharapkan beberapa capres untuk jadi cawapres saat ini. Kami Nahdliyin di daerah mendorong Yenny agar bersedia menjadi cawapres, karena Yenny secara nasab, keilmuan, kapasitas, dan jaringan Nahdliyin juga di luar Nahdliyin sangat mumpuni," kata Choiri saat deklarasi, Senin (21/8/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Choiri mengeklaim jika Yenny Wahid jadi cawapres salah satu calon tertentu, maka dukungan pondok pesantren akan mengalir kepada anak Almarhum Gus Dur tersebut.

"Semua ponpes akan all out dukung Yenny. Siapa yang cocok? Ya biar nanti mana capres yang sekiranya dia klik sama Yenny, entah itu Prabowo Subinato, Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, saat ini kan masih cair," jelasnya.

Choiri mengaku sudah berkomunikasi dengan Yenny Wahid soal deklarasi ini. Ia berharap Yenny mau menerima pinangan cawapres dari calon tertentu.

"Kami sudah komunikasi dengan Yenny. Kami dorong beliau maju, beliau harus berjuang untuk Indonesia dan negara ini butuh sosok zuriah mbah Hasyim Asy'ari," ungkapnya.

"Ini kami komunikasi intens dengan pihak Yenny. Kalaupun nanti Yenny nggak sreg, tapi kalau diminta dari bawah ya beliau harus siap. Mudah-mudahan gandeng Yenny diberi Allah SWT kemenangan," lanjutnya.

Dirinya mengungkap hubungan Yenny sangat baik dengan ketiga nama yang digadang-gadang maju capres.

"Sama Ganjar sudah komunikasi dan ketemu. Sama Anies dan Prabowo juga sudah semua sudah ketemu. Tinggal kliknya dengan siapa dan kita serahkan ke Yenny," ungkapnya.

"Tiga nama capres kan belum punya cawapres semua dan semua nama-nama capres itu dekat dengan Gus Dur. Ganjar melalui PDIP, katakan Bu Mega dekat sama Gus Dur. Prabowo sejak muda dekat sama Gus Dur dan Eyang Anies yakni Pak Abdurahman dekat dengan Kiai Hasyim. Semua dekat dengan zuriah Mbah Hasyim," tambahnya.

Sementara Ppngasuh Ponpes Muhyiddin Gebang, Surabaya M Hasan Badri siap all out memenangkan Yenny jika nantinya maju sebagai cawapres.

"Kami sami'na waatho'nah sama Yenny. Kami mendukung dan mendorong beliau apapun keputusan beliau," tandasnya.

Janji Anies ke Warga Bogor: Bangun Transportasi Umum Terjangkau


Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menanggapi aksi penempelan stiker bergambar Ganjar Pranowo dan Presiden Joko Widodo di sejumlah rumah warga. Gibran mengatakan semua kota melakukan hal yang sama.

"Semua kota melakukan, ya, pada hari itu juga. Jadi, bukan cuma saya," kata Gibran Rakabuming Raka dilansir Antara, Senin (21/8/2023).

Gibran mengatakan bahwa penempelan stiker tersebut sesuai dengan instruksi PDI Perjuangan. Penempelan stiker bergambar Ganjar tersebut sudah sesuai dengan izin dari pemilik rumah.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Ya, itu instruksi, ya, jelas, menempelkan stiker. Dudu aku tok (bukan hanya saya saja yang melakukannya, red.)," katanya.

Gibran menuturkan bahwa penempelan stiker sebagai sosialisasi bakal capres Ganjar kepada warga. Dia menyebut sudah melakukan kegiatan rutin di tiap minggunya.

"Setiap minggu kami juga jalan sehat, sudah kami lakukan," katanya.

Sebelumnya, beredar video di media sosial Twitter yang berisi Gibran mengenakan atasan garis-garis berwarna merah muda sedang menempelkan stiker di salah satu rumah warga.

Gibran sendiri sempat diisukan menjadi juru kampanye Ganjar Pranowo untuk maju Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024. Meski demikian, hingga saat ini belum ada konfirmasi resmi dari PDI Perjuangan maupun Gibran terkait dengan penunjukannya sebagai juru kampanye Ganjar.

Simak Video 'PDIP Posting Video Ajakan Gibran-Bobby untuk Pilih Ganjar Pranowo':

[Gambas:Video 20detik]


KPK menyatakan sikap dalam penanganan kasus korupsi di tahun politik. Lembaga antirasuah itu memastikan tidak akan menunda penanganan perkara meski melibatkan pasangan capres atau cawapres tertentu.

"KPK tentu tetap bekerja sesuai ketentuan tugas pokok fungsi KPK sebagaimana yang telah diamanatkan UU," kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri kepada wartawan, Senin (21/8/2023).

Ali mengatakan pemberantasan korupsi di KPK tetap berjalan di tahun politik. Pihaknya pun memastikan proses penanganan perkara akan tetap mengedepankan adanya kelengkapan alat bukti.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Pemberantasan korupsi tetap berjalan. Kami pastikan semua upaya kerja pemberantasan korupsi yang KPK lakukan tetap junjung profesionalisme, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku," jelas Ali.

Kejagung Tunda Kasus Korupsi Terkait Capres-Cawapres

Jaksa Agung ST Burhanuddin memerintahkan jajaran untuk hati-hati dan cermat saat menangani laporan dugaan korupsi yang melibatkan calon presiden, calon wakil presiden hingga calon kepala daerah. Burhanuddin bahkan meminta jajarannya untuk menunda pemeriksaan sampai seluruh tahapan pemilihan umum (Pemilu) 2024 selesai.

Hal itu disampaikan Burhanuddin dalam memorandum menyambut pelaksanaan Pemilu 2024, Minggu (20/8). Burhanuddin menyampaikan memorandum kepada jajaran Jaksa Agung Muda bidang Intelijen agar ditindaklanjuti.

"Penanganan laporan pengaduan dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan calon presiden dan wakil presiden, calon anggota legislatif, serta calon kepala daerah perlu dilakukan secara cermat dan hati-hati. Selain itu, perlunya mengantisipasi adanya indikasi terselubung yang bersifat 'black campaign', yang dapat menjadi hambatan terciptanya pemilu yang sesuai dengan prinsip serta ketentuan perundang-undangan," kata Burhanuddin dalam keterangan yang disampaikan Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana.

Burhanuddin bahkan memerintahkan Jaksa Agung Muda bidang Tindak Pidana Khusus untuk menunda proses pemeriksaan baik di penyelidikan maupun penyidikan sampai seluruh tahapan pencalonan selesai. Hal itu, kata Burhanuddin, untuk mengantisipasi penegakan hukum dijadikan alat politik praktis oleh pihak tertentu.

"Guna menindaklanjuti di atas, agar bidang Tindak Pidana Khusus dan bidang Intelijen menunda proses pemeriksaan terhadap pihak sebagaimana dimaksud, baik dalam tahap penyelidikan maupun penyidikan sejak ditetapkan dalam pencalonan sampai selesainya seluruh rangkaian proses dan tahapan pemilihan. Hal itu dilakukan guna mengantisipasi dipergunakannya proses penegakan hukum sebagai alat politik praktis oleh pihak-pihak tertentu," kata Burhanuddin.

" Segera melaporkan hasil pelaksanaannya pada kesempatan pertama," imbuhnya.

Simak juga 'Mahfud Ungkap Penelitian KPK: Pemilu Selalu Diiringi dengan Upaya Korupsi':

[Gambas:Video 20detik]


Waketum Gerindra Habiburokhman menanggapi hasil survei Litbang Kompas yang menyatakan Prabowo Subianto unggul head to head dengan capres lainnya. Habiburokhman menyebutkan faktor Prabowo sebagai pemersatu.

"Alhamdulillah elektabilitas Pak Prabowo stabil selalu unggul jika head to head dengan dua bacapres lainnya. Secara realistis, pilpres sekali ini kemungkinan besar akan terjadi dua putaran. Insyaallah Pak Prabowo lolos ke putaran kedua dan akan unggul lagi jika terjadi head to head," kata Habiburokhman kepada wartawan, Senin (21/8/2023).

Habiburokhman menyebut unggulnya Prabowo di head to head lantaran publik menilai Menteri Pertahanan RI ini sosok pemersatu bangsa. Menurutnya Prabowo dapat diterima oleh akar rumput manapun.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Tingginya elektabilitas Pak Prabowo ini, terutama apabila dengan skema head to head dikarenakan publik melihat Pak Prabowo sebagai tokoh pemersatu," ujar Wakil Ketua Komisi III DPR RI ini.

"Pak Prabowo adalah sosok yang bisa diterima oleh akar rumput pemilih bacapres lain. Ini sesuai dengan komitmen Pak Prabowo yang selalu mendorong persatuan nasional," sambungnya.

Pihaknya mendorong politik ke depan untuk mengedepankan persatuan dan kebersamaan. Menurutnya bangsa Indonesia akan maju jika kekuatan politik bersatu.

"Ke depan kami akan terus mendorong politik persatuan dan kebersamaan. Terlepas dari kepentingan elektoral, kepentingan kebangsaan akan terus kami kedepankan. Karena bangsa kita hanya akan maju bila kekuatan politik ya bersatu padu," kata Habiburokhman.

Diketahui, Prabowo menang lawan Anies di survei head to head Litbang Kompas. Prabowo 65,2 persen dan Anies 34,8 persen periode Agustus 2023.

Sementara untuk survei head to head capres Prabowo Subianto Vs Ganjar Pranowo. Hasilnya Prabowo 52,9 persen dan Ganjar 48,9 persen pada periode Agustus 2023.

Peneliti Litbang Kompas Yohan Wahyu menyebut Prabowo mendapatkan angka 37,1% terkait penyelesaian persoalan persatuan dan kesatuan. Sementara itu, Ganjar mendapatkan angka 27% dan Anies 16,6%. Sementara itu, soal sosok yang dianggap mampu menyelesaikan persoalan stabilitas politik, Prabowo mendapat 34,3%, Ganjar 28,3%, dan Anies 17,1%.

Pada isu penegakan hukum, Prabowo mendapat 40,7%, Ganjar 24,7%, dan Anies 14,9%. Dalam hal penyelesaian kasus korupsi, Prabowo meraih 31,7%, Ganjar 29,5%, dan Anies 16,2%.

Yohan mengatakan keyakinan publik pada kemampuan Prabowo menyelesaikan empat persoalan tidak terlepas dari sosoknya yang selama ini dikenal sebagai representasi militer. Karena itu, Prabowo identik dengan ketegasan dan keberanian.

"Dari empat persoalan yang secara umum masuk dalam ruang lingkup politik dan hukum kerap diasosiasikan dengan hadirnya pemimpin yang kuat, tegas, dan berani. Apalagi, hasil survei juga merekam, sosok pemimpin berlatar belakang militer menempati latar belakang yang paling dominan dikehendaki publik sebagai pemimpin," kata Yohan.

Simak juga 'Projo Sultra Usul Prabowo-Gibran di Pilpres 2024':

[Gambas:Video 20detik]


PDIP memberikan ultimatum ke kadernya Budiman Sudjatmiko 'mundur atau dipecat buntut aksi dukungannya ke Prabowo Subianto di pemilu 2024. Budiman menegaskan tidak akan mengundurkan diri.

"Untuk mundur saya enggak ya, bagi saya kalau mundur itu seperti malah saya tidak mendapatkan penjelasan, tidak punya kesempatan untuk menjelaskan apa yang menjadi argumen saya," kata Budiman kepada wartawan, Senin (21/8/2023).

Budiman mengatakan dirinya memiliki argumen atas aksi dukung Prabowo itu. Dia lantas bicara kriteria pemimpin yang disampaikan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri salah satunya tentang pemimpin yang strategik.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Karena tentu saja saya punya argumen atas tindakan saya, yaitu saya ini kan selama bertahun-tahun ini sering mendengarkan ceramah-ceramah dan pendapat-pendapat ibu ketua umum tentang spek kepemimpinan. Dan Ibu Mega kan selalu berkata bahwa Indonesia itu butuh pemimpin yang memiliki pandangan-pandangan strategic," ucapnya.

"Ada yang disampaikan Ibu Mega salah satunya saat beliau mendapatkan gelar guru besar kehormatan dari Universitas Pertahanan beberapa tahun yang lalu, tentang tema kepemimpinan strategic, di mana ada tantangan-tantangan yang menurut saya itulah yang seharusnya menjadi arah dari partai untuk bertarung di dalam Pilpres 2024," lanjutnya.

Budiman mengatakan kualifikasi yang disampaikan Megawati ada di sosok Prabowo. Namun bukan berarti tokoh yang dipilih PDIP, Ganjar Pranowo itu buruk.

"Nah, saya melihat bahwa kualifikasi-kualifikasi itu, setelah saya cermati dengan nalar saya, saya ingin mengatakan bahwa kualifikasi itu dari 3 tokoh yang selama ini ada, memang banyak ada di sosoknya Pak Prabowo," ujarnya.

"Bukan karena Pak Ganjar buruk, bukan karena Pak Ganjar jelek, enggak. Pak Ganjar punya gaya kepemimpinan sendiri. Tapi tampaknya, dalam penalaran saya, itu tidak dipenuhi dalam kualifikasi dan kriteria yang dimiliki oleh calon dari PDI Perjuangan," lanjut Budiman.

Lantas apakah Budiman siap jika benar dipecat PDIP?

"Begini, soal siap tidak siap mau tidak mau harus siap, tapi kan saya ingin ada tahapan-tahapan secara organisasi administratif ya apalagi saya kalau dipanggil. Saya akan menjelaskan kalau saya bahwa tidak melakukan pelanggaran ideologis dan strategis, justru saya melamarkan apa selama apa yang jadi amanat-amanatnya Ibu Ketum," ucapnya.

PDIP Sejati

Budiman lantas bicara soal peluangnya pindah partai jika benar dipecat oleh PDIP. Dia enggan berspekulasi ke arah sana karena saat ini dia merupakan kader PDIP.

"Saya tidak terpikir, saya tidak terpikir pindah, karena saya masih PDI Perjuangan dan saya masih ada dan saya masih ada kewajiban," ujarnya.

Budiman mengatakan dirinya PDIP sejati karena telah bergabung ke partai itu sejak duduk di sekolah dasar. Dia menyebut PDIP adalah tempat dia berjuang bukan hanya sekadar organisasi.

"Tolong sampaikan tolong tulis ya, saya ini saya merasa bahwa saya PDI sejati. Saya sejak kelas 6 SD sudah ikut PDIP sudah merasa ajar-ajar Bung Karno sejak saya SMP secara serius jadi secara ideologis ya PDIP adalah alat perjuangan saya, yaitu bukan sekedar organisasi tempat saya berkarir politik, bukan," ujarnya.

"Tapi organisasi perjuangan ideologis. Jadi kalau saya dipecat ya paling banter ya itu hanya akan menghapus status administratif saya sebagai anggota PDIP. Tapi ideologis saya sama. Pilihan saya secara politik yaitu pertimbangannya ideologis dan strategis ketika membentuk Prabu (relawan Prabowo-Budiman bersatu) kemarin," lanjut Budiman.