Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Bahtiar Baharuddin mengungkap sejumlah program prioritas selama memimpin di Sulsel. Bahtiar menuturkan program itu juga diatensi Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Nah Pj Gubernur, kepala daerah, bupati, wali kota itu tugasnya jelas, sudah diarahkan oleh Presiden Jokowi dan Bapak Mendagri," kata Bahtiar kepada wartawan di kantor Gubernur Sulsel, Rabu (6/9/2023).

Bahtiar mengatakan salah satu program yang akan dikerjakannya adalah mengawal pelaksanaan Pemilu 2024, termasuk pemilihan presiden (pilpres). Sebab, dalam waktu dekat tahapan Pilpres sudah dimulai.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Satu, pastikan pengawalan pemilu. Jangan lupa bulan pemilu loh. Tanggal 10 Oktober kan sudah pendaftaran Pilpres, tanggal 3 November, DCT, " tuturnya.

Dia menyebut, langkah ini dilakukan dalam kapasitasnya sebagai Pj Gubernur dan Dirjen Polpum Kemendagri. Bahtiar mengatakan, penyusunan dan pengawalan Pemilu menjadi salah satu kewenangannya.

"Saya ini kebetulan sampai saat ini, masih merangkap juga sebagai Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri. Yang menyusun dan mengawal regulasi tentang kepemiluan di Indonesia," ucap Bahtiar.

"Jadi saya harus pastikan kesiapan penyelenggara pemilu, baik KPU dan Bawaslu. Dan instansi terkait yang sukses pemilu itu, harus kita pastikan siap. Siap dari sisi SDM-nya, alatnya, uangnya dan lain sebagainya," lanjutnya.

Bahtiar menuturkan, langkah selanjutnya adalah menyongsong pelaksanaan Pilkada serentak. Termasuk membahas kesiapan anggaran dan pelaksanaan tahapannya.

"Kedua, memastikan kesiapan Pilkada serentak 2024. Nah itu sudah harus disiapkan anggarannya. Kan tahapannya sebenarnya mulai tahun ini, yaitu 12 bulan. Jadi tahun ini persiapan, anggaran tahun ini berapa, anggaran tahun depan berapa. Karena tahun depan ini pertama kali (Pilkada) serentak," bebernya.

Dia pun menaruh perhatian terhadap pengendalian inflasi di Sulsel. Bahtiar menyebut, program ini akan diawasi langsung oleh Mendagri Tito Karnavian.

"Ketiga, setiap hari Senin, seluruh kepala daerah itu diabsen oleh Menteri Dalam Negeri. Namanya penanganan inflasi," ungkapnya.

Menurut Bahtiar, inflasi yang dimaksud berkaitan dengan ketersediaan bahan pokok bagi masyarakat. Hanya saja, jumlah jenis bahan pokok itu bertambah menjadi 21 jenis.

"Inflasi itu, kalau kawan-kawan masih ingat berkaitan dengan ketersediaan sembako. Zaman dulu-dulu sembako itu, sembilan bahan pokok. Sekarang bukan sembilan, 21 bahan pokok," papar Bahtiar.

Dia menyebut pengendalian inflasi menjadi tantangan tersendiri. Persoalan ini lanjut Bahtiar, berkaitan dengan kondisi alam di wilayah Sulsel.

"Nah ini tantangan tersendiri (bagi saya). Sulsel ini kan tahu sendiri, wilayah kepulauan, infrastrukturnya juga cukup menantang. Kita mobilisasi arus barang antar daerah memang memerlukan tantangan tersendiri," sebutnya.

Menurut Bahtiar, tidak semua daerah di Sulsel memiliki sumber daya alam (SDA) yang sama untuk menghasilkan bahan pokok. Apalagi, bahan pokok tersebut menjadi salah satu indikator inflasi di tingkat daerah.

"Karena tidak semua juga daerah SDA-nya, misalnya bisa menghasilkan sayuran, tomat, cabai, bawang. Yang memang menjadi faktor-faktor atau bahan pokok yang mempengaruhi tingkat inflasi daerah," ucap Bahtiar.

Dia juga sempat menyinggung persoalan penanganan stunting. Bahtiar lalu mengusulkan salah satu metode penanganan stunting yang dianggap jitu.

"Selanjutnya adalah soal stunting. Harus dipastikan anggarannya ada, ada yang kerjakan, terkendali dengan baik. Ada aplikasi pengelolaan stunting Indonesia yang bagus namanya SUMEDANG. Udah, kalau bisa, kita duplikasi aja itu," bebernya.

Bahtiar menginginkan ada lagi warga yang mengeluh kelaparan dan kekurangan gizi. Pasalnya Sulsel kaya akan sumber daya alam.

"Selanjutnya, soal penanganan kemiskinan ekstrem. Itu Wapres yang selalu absen seluruh Indonesia. Kita cek, nanti kita diskusi dengan Pak Sekda dan kawan-kawan," jelas Bahtiar.

Bahtiar juga memberi perhatian khusus terhadap dampak kekeringan akibat El Nino di Sulsel. Hal dilakukan olehnya lantaran berhubungan dengan ketahanan pangan.

"Soal ketahanan pangan, ini jangan lupa. Kata BMKG, cuaca kita tidak terlalu bagus di Indonesia ini. Karena faktor El Nino. Apa solusinya kalau kekeringan di banyak tempat. Air itu tempatnya cuma dua, di bawah tanah dan di atas tanah," tuturnya.

Dia lantas mengusulkan untuk melakukan rekayasa cuaca untuk mengantisipasi dampak kekeringan berkepanjangan. Bahtiar menyebut, jika memungkinkan dia akan menginisiasi rekayasa hujan di Sulsel.

"Kalau di bawah tanah, berarti sumber air jangan sampai kekeringan, supaya masyarakat bisa nanam-nanam. Kalau dari atas, caranya rekayasa alam. Kalau perlu, adakan rekayasa hujan. Kan bisa itu hujan direkayasa," jelasnya.

Terakhir, Bahtiar menegaskan akan memaksimalkan pengelolaan APBD Provinsi Sulsel. Sebab bagi dia, APBD merupakan kunci untuk menggerakkan ekonomi masyarakat.

"Tentu itu menjadi prioritas kita. Karena anggaran Pemda harus kita pastikan bergerak. Apalagi sudah masuk di Triwulan ketiga. Anggaran ini kan stimulan untuk menggerakkan ekonomi masyarakat. Kita Sulsel kan swastanya tidak terlalu besar, " pungkasnya.

Rumah Milik Calon DPD RI di Sulsel Ludes Terbakar


Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo ngaku terkejut saat mendengar mantan politisi PDIP Budiman Sudjatmiko mendukung Prabowo Subianto. Hashim menilai hal itu sebagai mukjizat.

Hal itu disampaikan Hashim saat menghadiri diskusi bertajuk 'Kenapa Aktivis Dukung Prabowo?' di rumah pemenangan relawan Prabowo, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (6/9/2023). Hashim menyebut banyaknya aktivis yang kini mendukung sebagai Prabowo merupakan campur tangan Tuhan.

"Tapi ini terus terang aja sebagai orang beriman ini adalah tangan Tuhan karena pihak lawan bersatu. Waktu saya dikasih tahu saudara Noel dukung Prabowo kita sangat kaget. Kita denger Budiman Sudjatmiko mau bergabung saya terkejut dan hampir mau tidak percaya. Saya pikir ini mukjizat-mukjizat," kata Hashim.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Hashim juga menilai dukungan Budiman dan gerakan aktivis kepada Prabowo sebagai hal natural. Dia membantah ada bantuan dana yang diberikan kepada relawan tersebut

"Saya mau bersaksi ini menanggapi tuduhan, fitnah-fitnah dan sebagainya, pihak Prabowo, dari kami tidak berikan satu rupiah, satu euro, satu dollar, satu yen kepada mereka semua. Tidak ada sogokan. Tidak ada rupiah, yen, dollar rubel. Ini menjawab tuduhan-tuduhan selama ini," katanya.

Hashim juga menyinggung tidak ada petugas partai dalam dukungan kelompok aktivis kepada Prabowo. Dia menilai pilihan dukungan aktivis ke Prabowo saat ini merupakan hal mustahil yang terjadi di beberapa tahun lalu.

"Di sini tidak ada petugas partai, semua adalah pejuang. Pejuang di dalam partai, pejuang di luar partai. Hari ini kita saksikan suatu kejadian yang mungkin dulu mustahil," pungkas Hashim.

Seperti diketahui, Budiman Sudjatmiko resmi mendukung Prabowo Subianto untuk Pilpres 2024. Dukungan Budiman berujung pemecatannya sebagai kader PDIP.

Berdasarkan surat yang diterima detikcom, terlihat surat itu berisi keputusan pemberian sanksi kepada Budiman Sudjatmiko. Surat pemecatan Budiman Sudjatmiko ditandatangani oleh Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

"Memberikan sanksi organisasi berupa pemecatan kepada Sdr. Budiman Sudjatmiko, M.A. M.Phil. dari keanggotaan Partai Demokrati Indonesia Perjuangan," bunyi salah satu poin surat tersebut.

Simak juga Video '7 Pertimbangan PDIP Pecat Budiman Sudjatmiko':

[Gambas:Video 20detik]


Waketum Bidang Penggalangan Pemilih dan co-chair Bappilu Partai Golkar, Ridwan Kamil, mengungkapkan kedekatannya dengan bakal capres PDIP, Ganjar Pranowo. Ridwan Kamil mengaku kerap berkomunikasi dengan Ganjar melalui aplikasi pesan singkat.

"Rajin, lancar WA-an, alhamdulillah," kata Ridwan Kamil saat wawancara dalam acara Blak-blakan yang diadakan oleh detikcom, seperti dilihat pada Rabu (6/9/2023).

"Saya jaga hubungan baik dengan semua orang lah. Supaya gini, supaya silaturahmi itu jangan kepentingan," imbuhnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ridwan Kamil mengungkapkan komunikasi dirinya dengan semua pihak atas dasar silaturahmi. Hal tersebut Ridwan Kamil dapat atas pelajaran yang diterima dari pemuka agama.

"Makanya saya, bertemu yuk, tapi jangan karena jabatan, karena niat ikhlas sesama manusia saja," ujarnya.

Dalam wawancara yang sama, mantan Wagub Jabar Uu Ruzhanul ikut bicara soal isu Ridwan Kamil menjadi bakal cawapres Ganjar. Uu menyambut baik jika Ridwan Kamil bergabung dengan Ganjar.

"Kalau sampai bergabung dengan Pak Ganjar, syukur alhamdulillah. Berarti kader Jawa Barat ada peluang untuk itu," ucapnya.

Uu pun bercerita soal dirinya meminta tolong kepada Ganjar Pranowo dan Presiden Jokowi. Hal tersebut, kata Uu, diketahui oleh Ridwan Kamil.

"Yang kedua kan juga yang mungkin pertama saya menyampaikan kepada Ganjar, tolong kalau bisa bergabung dengan Pak RK, sebelum Pak Ganjar dicalonkan oleh PDIP dan lainnya, saya yang...tapi atas restu beliau. 'Pak saya mau silaturahmi ke Pak Ganjar'," ujar politikus PPP ini.

"Termasuk ke Pak Presiden juga, 'Tolong dong Jawa Barat ini, saya punya kader', 'Ya' katanya seperti itu. Jadi saya bersyukur, diawali seperti itu, diakhiri seperti itu, akhirnya berbuah manis seperti itu," imbuhnya.

Simak Video 'Kagetnya Ridwan Kamil Disebut Hasto Bacawapres Ganjar':

[Gambas:Video 20detik]


Mantan Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil mengaku dihubungi tiga utusan bakal capres 2024. Menurutnya, semuanya masih berhitung.

Dilansir detikNews, Ridwan Kamil bicara soal menjadi bakal cawapres saat wawancara dalam acara Blak-blakan yang diadakan oleh detikcom, seperti dilihat pada Rabu (6/9/2023).

"Jadi saya itu dihubungin oleh semuanya, itu saja jawabannya," kata Ridwan Kamil menjawab pertanyaan soal isu bakal jadi cawapres Ganjar Pranowo.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ridwan kamil bercerita bahwa utusan Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo menemuinya.

"Ada utusan Pak Anies pernah bertemu beberapa kali, ada utusan Pak Prabowo pernah bertemu sekian kali, ada utusan dari koalisi Pak Ganjar juga beberapa kali," ujar mantan Wali Kota Bandung ini.

"Jadi semua, dalam teori probabilitas itu ya, orang menghitung. Walaupun keputusan akhirnya, bikin tim ini-tim itu, belok juga kan, kan begitu," lanjutnya.

Menurut Ridwan Kamil, berdasarkan hitungan, koalisi Ganjar bersama PDIP memang paling membutuhkan wilayah Jabar untuk mendulang suara. Wilayah Jabar memiliki jumlah pemilih terbesar dibanding provinsi lainnya di Indonesia.

"Jadi jawabannya adalah iya dihubungi, tapi tidak semata-semata hanya oleh tim Ganjar begitu. Cuma kalau lihat hitungan politik, memang yang paling membutuhkan Jawa Barat kan adalah koalisi Pak Ganjar. Jadi itu logika matematika," ujarnya.

Kagetnya Ridwan Kamil Disebut Hasto Bacawapres Ganjar


Ketum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mendatangi NasDem Tower untuk rapat konsolidasi pemenangan pasangan Anies Baswedan-Cak Imin. Kedatangan Cak Imin disambut oleh Waketum Partai Nasdem Ahmad Ali.

Pantauan detikcom di NasDem Tower, Jakarta Pusat pada Rabu (6/9/2023), Cak Imin yang menggunakan jaket hijau dan kaus putih disambut langsung oleh Ahmad Ali dan jajarannya.

Mereka tampak bersalaman dan langsung menuju ruang pertemuan. Tak terlihat pihak dari PKS dalam pertemuan itu.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Sekjen Partai NasDem Hermawi Taslim telah terlebih dahulu menyambut Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid yang datang. Saat penyambutan, Jazilul sempat berseloroh soal kehadirannya di DPP NasDem itu.

"Tetap 11-12. dia jelas, kita jelas. Ini-ini Pak Sekjen (NasDem) ini, dia 11-nya, kita 12-nya," seloroh Jazilul sambil berjalan masuk ke dalam gedung.

Sementara itu, Ahmad Ali mengatakan pertemuan hari ini untuk rapat dan mengkonsolidasikan pasangan Anies Baswedan dan Cak Imin setelah beberapa hari lalu dideklarasikan sebagai bacapres dan bacawapres dari Koalisi Perubahan untuk persatuan.

"Kehadiran kami untuk mengkonsolidasikan setelah pasangan ini dideklarasikan. Untuk menyiapkan konsolidasi pemenangan di Pilpres 2024," kata Ali.

Cak Imin pun berterima kasih atas penyambutan yang dilakukan Partai NasDem terhadapnya. Ia berharap pertemuan partainya dengan NasDem dapat merapatkan barisan kemenangan bagi koalisinya.

"Pertama terima kasih Pak Ali dan seluruh jajaran atas penyambutannya. Saya beserta rombongan PKB siang ini merapat ke kantor DPP NasDem. Ini bukan sekedar merapat biasa tapi ini benar-benar merapatkan barisan kemenangan. Tapi kita sering merapat tapi dalam kerahasiaan," ujar Cak Imin.

"Kita akan merapat untuk memberi gagasan, ide ,rencana sekaligus mengharap cinta dari masyarakat. Moga-moga merapat hari ini dapat berguna dan satu tujuan untuk Indonesia yang lebih adil," imbuhnya.

Simak Video 'NasDem: PBNU Tak Bisa Larang Kadernya Berkoalisi, Termasuk Cak Imin':

[Gambas:Video 20detik]


DPW PKB Jawa Timur menyebut, duet Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Cak Imin) didukung oleh kiai-kiai di Jatim. Semua ulama dan kiai NU yang disowani PKB telah merestui duet ini.

Sekretaris DPW PKB Jatim Anik Maslachah menyebut, semua kader PKB di Jatim juga telah menerima keputusan duet AMIN.

"Jatim solid segaris lurus dengan DPP. Kami di DPW senang keputusan Muktamar PKB akhirnya terkabul Gus Muhaimin jadi cawapres. Kami juga sudah mohon doa restu ke kiai-kiai NU di Jatim, kiai sepuh. 100% memberi restu dan doa agar paket ini bisa menjadi pemenang," beber Anik di Surabaya, Rabu (6/9/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Soal elektabilitas Anies dan Cak Imin yang masih rendah, Anik yakin dalam waktu 5 bulan ke depan angkanya akan segera meroket.

"Memang masih nomor 3 tapi belum paket. Ketika Anies paket dengan ketum, dan tren Gus Muhaimin ini terus naik. Bukan angka ya, tapi tren kenaikan yang cukup bagus naik. Karena angka itu hasil akhir," jelasnya.

"Ini menandakan kinerja politik Gus Muhaimin bagus dan kepercayaan masyarakat tinggi. Elektoral kita dalam survei Kompas PKB urutan ketiga. Waktu masih kurang 5 bulan lebih, jadi masih cukup untuk mendongkrak. Karena modal kita PKB solid garis lurus di semua daerah, dan restu ulama kiai," imbuh Anik.

Menurut Anik, duet Anies-Cak Imin adalah duet sensasional. Keduanya dinilai saling melengkapi suara di Pulau Jawa.

"Kami merasa ini paket yang fenomenal dan kuat. Fenomenal karena dua-duanya aktivis, dua-duanya masih muda dan kategori orang cerdas," kata Anik.

Anik menyebut, Anies-Cak Imin atau disingkat AMIN merupakan duet saling melengkapi. Di mana Anies kuat di DKI Jakarta, Jawa Barat, dan luar Jawa. Sementara Cak Imin kuat di Jawa Timur dan Jawa Tengah.

"Ini duet saling melengkapi, di mana Anies ini suaranya kuat di Jabar, di Jakarta, dan di luar Jawa apalagi ada dukungan Pak Jusuf Kalla. Sementara Ketum Gus Muhaimin kuat di Jatim dan di Jateng," jelasnya.

"PKB ini suara terbanyak di Jawa Timur, dan di Jawa Tengah terbanyak kedua setelah PDIP. Ini modal berharga bagi duet AMIN dan yakin Jatim akan jadi basis suara AMIN," tambahnya.

Wakil Ketua DPRD Jatim ini menyebut sosok Anies dan Cak Imin merupakan figur yang cerdas dan berpengalaman selama berkarir menjadi pejabat di Indonesia.

"Keduanya cerdas. Itu terlihat dari ide-ide cemerlang yang setiap saat muncul di dunia sosmed keduanya, bahkan dalam pengambilan kebijakan saat keduanya menjabat sebagai pejabat negara," katanya.

"Keduanya sama-sama kreatif, sama-sama teknokrat. Anies pernah membawa Jakarta maju dan Gus Muhaimin selama menteri kinerjanya sangat bagus. Saya pikir keduanya sama-sama berpengalaman," lanjutnya.

Caleg PKB DPRD Jatim Dapil II ini juga menyebut duet Anies-Cak Imin merupakan penguatan islam di Indonesia.

"Penguatan Islam di mana Anies Islam moderat dan Cak Imin islam tradisional. Indonesia akan semakin kondusif, kuat, dan religius tanpa mengesampingkan agama-agama lain bahwa PKB juga adalah partai inklusif, terbuka," tegasnya.

Doa Anies-Cak Imin Jelang Pendaftaran Pilpres ke KPU


Partai Demokrat (PD) mengumpulkan ketua DPD se-Indonesia hari ini. Wasekjen Demokrat Jansen Sitindaon mengatakan rapat itu turut membahas peluang partainya merapat ke PDIP mendukung bacapres Ganjar Pranowo.

Jansen mulanya membicarakan peluang pertemuan Ketua Majelis Tinggi Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri. Dia menyambut pertemuan itu bagus bila terwujud.

"Jika pertemuan Pak SBY-Ibu Mega atau koalisi Demokrat-PDIP ini terjadi sangat bagus ya. Bukan sekedar untuk pilpres saja, namun lebih jauh lagi bagi negeri kita ini. Rekonsiliasi Nasional yang diharapkan seluruh rakyat Indonesia akhirnya terjadi. 'Tembok Berlin' Indonesia akhirnya runtuh," kata Jansen kepada wartawan, Rabu (6/9/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Jansen menyampaikan agenda terbaru partainya usai hengkang dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) yang mendukung Anies Baswedan. Dia mengatakan ketua DPD Partai Demokrat se-Indonesia berkumpul hari ini.

"Senin kemarin Rapat Pleno DPP telah kami lakukan, dan hari ini kami akan mengumpulkan seluruh Ketua DPD kami se-Indonesia. Jadi di internal, sekarang kita semua sedang bekerja membahas untuk melangkah kerja sama yang baru ini," ujarnya.

Jansen menyebut peluang pertemuan Megawati dan SBY turut menjadi pembahasan di internal partainya dalam menentukan langkah politik Partai Demokrat di 2024.

"Tentu lampu hijau di publik yang sudah disampaikan teman-teman PDIP ini akan jadi pembahasan bagi kami untuk menentukan langkah berikutnya. Tapi prinsipnya jika kerja sama ini terjadi, hasilnya akan sangat baik untuk publik, masyarakat dan bangsa kita," kata dia.

Simak juga Video 'AHY Siap Move On dan Bocoran Koalisi Pilihan Demokrat':

[Gambas:Video 20detik]


Ketum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin batal membuka MTQ Internasional di Tanah Laut, Kalimantan Selatan (Kalsel), karena dilarang Bupati Tanah Laut Sukamta. Pengurus Jami'yyatul Qurra wal-Huffadz (JQH) Nahdlatul Ulama (NU) menyebut Bupati beralasan terancam atas kehadiran Cak Imin.

"Di sinilah saya kaget, Pak Bupati menyampaikan bahwa, 'Nggak, saya ini terancam ini'. Nah, itu istilah beliau (Bupati Tanah Laut), terancam kalau yang membuka Pak Muhaimin Iskandar," kata Ketua Umum Pimpinan Pusat JQH NU Saifullah Ma'shum kepada detikcom, Rabu (6/9/2023).

Saifullah mengaku heran terhadap alasan Sukamta. Dia tidak mengerti alasan di balik maksud terancam yang dikatakan Bupati Tanah Laut kepadanya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"(Saifullah bertanya ke Bupati Tanah Laut) 'Kenapa, Pak?' (Sukamta menjawab), 'Pokoknya saya lebih tahulah situasi di daerah kami'. Begitu. Saya nggak tahu lebih lanjut maksud beliau terancam begitu," jelasnya.

Padahal, lanjut Saifullah, Cak Imin diundang dalam kapasitasnya sebagai pembina JQH NU. Namun Bupati Tanah Laut kekeh tidak menginginkan kehadiran Cak Imin.

"Saya sampaikan, gini toh Pak bupati, kalau memang nggak boleh membuka, ini sebagai penghormatan kita, Pak Muhaimin untuk datang ke acara pembukaan. Beliau ingin menghormati pembukaan JQH di mana beliau selaku pembina," tuturnya.

Namun perkataan Saifullah tidak diindahkan. Bupati Tanah Laut justru tidak ingin Cak Imin hadir langsung di lokasi.

"(Kata Bupati Tanah Laut) pokoknya janganlah hadir di acara pembukaan," tambah Saifullah.

Saifullah pun pasrah terhadap sikap Bupati Tanah Laut Sukamta. Belakangan Cak Imin pun tidak jadi membuka acara MTQ yang sudah dijadwalkan sebelumnya.

"Akhirnya ya sudah, mosok tamu mau memaksakan diri, wong nggak diperkenankan tuan rumah," tuturnya.

"Padahal ini menurut saya sama sekali tidak ada hubungan dengan politik. Beliau diundang sudah lama di acara MTQ itu," tegas Saifullah.

Diketahui, acara MTQ Internasional itu digelar di halaman Stadion Pertasi Kencana Pelaihari, Tanah Laut, Kalimantan Selatan, Selasa (5/9). Sebelumnya Cak Imin batal membuka kegiatan itu karena ada dugaan intimidasi terhadap panitia.

Sementara itu, Bupati Tanah Laut Sukamta angkat bicara menanggapi persoalan tersebut. Dia membantah adanya dugaan intimidasi terhadap panitia.

"Nggak, nggak ada intimidasi dari siapa pun," tutur Sukamta saat dihubungi, Rabu (9/5).

Data Pemilih Diduga Bocor, Cak Imin: Ada Upaya Sistematis Ganggu Pemilu


Ridwan Kamil punya beberapa opsi dalam langkah politiknya ke depan usai purnatugas sebagai Gubernur Jawa Barat. Ridwan Kamil menyebut bakal ada breaking news pekan depan.

"Kami mohon doa, takdir kami belum tahu kemana kami tidak tahu, tapi insyaallah Allah memberikan yang terbaik, tapi kalau minggu depan ada breaking news ya mohon dimaklumi," ucap Ridwan Kamil dalam sertijab dengan Pj Gubernur Jabar di Gedung Sate, Bandung, seperti dilansir detikJabar, Rabu (6/9/2023).

Ridwan Kamil belakangan santer dikabarkan akan dipinang untuk menjadi cawapres. Ridwan Kamil hanya melemparkan kode soal breaking news itu.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kodenya itu aja," kata Ridwan Kamil dia sembari melepas tawa.

Kang Emil--sapaan akrab Ridwan Kamil--juga melempar pantun yang menurutnya terbaik yang pernah dia tulis. Pantun itu dibacakan di hadapan tamu undangan sertijab dan juga Pj Gubernur Jabar, Bey Machmudin.

"Dari Karawang pergi ke Tasik, dari Subang pergi ke Cipatik. Kami datang dengan baik-baik dengan niat baik, sekarang kami pulang baik-baik dengan hasil baik," ucap dia disambut tepuk tangan.

Simak selengkapnya di sini

Simak juga Video 'Kata Mereka Tentang Ridwan Kamil':

[Gambas:Video 20detik]


Tugas Ridwan Kamil memimpin Jawa Barat telah selesai per 5 September 2023 kemarin. Ridwan Kamil kini tak lagi menjabat sebagai Gubernur setelah berbakti selama lima tahun.

Meski masa jabatannya telah selesai, tapi Ridwan Kamil masih punya tugas di Jabar. Dia harus memenangkan Partai Golkar di Pemilu 2024 mendatang.

"Iya sebagai kader partai Pak Ridwan Kamil tentu memiliki kewajiban untuk memenangkan Partai Golkar dalam Pemilu 2024, karena Pemilu 2024 merupakan momentum bagi kemenangan di Pilkada 2024," ucap Ketua DPD Golkar Jabar Ace Hasan Syadzily, Rabu (6/9/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dari sosok Ridwan Kamil, Ace mengatakan, Partai Golkar berharap elektabilitas dan tingkat elektoral partai bisa melonjak. Sebab menurutnya, Ridwan Kamil punya track record yang baik selama memimpin Jabar sejak 2018.

"Dan tentu kita tahu sejauh ini Golkar Jabar akan memaksimalkan peran dan potensi yang dimiliki Pak Ridwan Kamil, saya kira kalau popularitas dan elektabilitas disertai dengan kinerjanya memang dinilai sangat positif oleh masyarakat," ujarnya.

"Tentu kami harapkan dengan nilai positif dari Pak RK ini juga dapat menggeret elektabilitas Partai Golkar," harapnya.

Ace juga mengungkapkan, Partai Golkar bakal menyiapkan program khusus untuk Ridwan Kamil yang kini punya waktu lebih luang untuk mengkampanyekan partai. Jawa Barat menurut Ace, harus dimenangkan oleh partai berlambang pohon beringin ini.

"Tentu nanti kami akan mendesain kegiatan ke program yang diarahkan pada berbagai kegiatan Pak RK untuk mengkampanyekan Partai Golkar di Jabar," ujar Ace.


Ketum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin batal membuka Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Internasional di Tanah Laut, Kalimantan Selatan (Kalsel) karena diduga ada intimidasi. Pengurus Jami'yyatul Qurra wal-Huffadz (JQH) Nahdlatul Ulama (NU) menyebut Cak Imin dilarang oleh Bupati Tanah Laut Sukamta.

"Ketika Gus Muhaimin sudah berangkat dari Jakarta ke Banjarmasin, dari Banjarmasin saya menuju lokasi, tiba-tiba Pak Bupati (Tanah Laut) menyatakan kepada saya, 'tidak bisa, harus saya yang buka'," kata Ketua Umum Pimpinan Pusat JQH NU Saifullah Ma'shum kepada detikcom, Rabu (6/9/2023).

Saifullah mengaku heran dengan instruksi Bupati Tanah Laut tersebut. Padahal Cak Imin diundang hadir sebagai pembina JQH NU sekaligus wakil ketua DPR RI.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Saya kan kaget tanya kenapa begitu, ini (Cak Imin) pejabat negara, dan pembina Jami'yyatul Qurra wal-Huffadz. Kami undang untuk membuka, inikan level Internasional," paparnya.

Menurutnya, pihaknya sudah lama mengundang Cak Imin. Undangan menghadiri pembukaan acara MTQ Internasional sudah disampaikan sejak sebulan lalu.

"Rencana Gus Muhaimin untuk menghadiri acara MTQ Internasional itu sudah lama. Kami sampaikan sekitar satu bulan yang lalu," tutur Saifulah.

Saifullah menambahkan, Cak Imin pun pulang ke Jakarta. Saifullah menuturkan, Cak Imin sempat memberi pesan dan harapan agar MTQ berjalan lancar.

"Sebelum pulang, beliau (Cak Imin) dengan beberapa tokoh mendoakan semoga MTQ berjalan lancar dan berkah dan menjaga persatuan dan kesatuan dan untuk kepentingan peserta dan negara," jelasnya.

Sementara Bupati Tanah Laut Sukamta menanggapi persoalan tersebut. Dia membantah adanya dugaan intimidasi terhadap panitia.

"Nggak, nggak ada intimidasi dari siapapun," tutur Sukamta saat dihubungi, Rabu (9/5).

Diketahui, acara MTQ Internasional itu digelar di halaman Stadion Pertasi Kencana Pelaihari, Tanah Laut, Kalimantan Selatan, Selasa (5/9). Sebelumnya, Sekretaris DPW PKB Kalsel Hormansyah menilai Cak Imin batal memberi sambutan karena adanya intimidasi terhadap panitia.

"Kabar-kabar burung juga ada tekanan, tapi untuk lebih jelasnya tanya aja panitia kenapa begitu," ujar Hormansyah.

Data Pemilih Diduga Bocor, Cak Imin: Ada Upaya Sistematis Ganggu Pemilu


Ketua PBNU, Ishfah Abidal Aziz, membalas pernyataan Ketua DPP Partai NasDem Effendy Choirie atau Gus Choi yang menyebut PBNU tidak dapat melarang warganya untuk berpartai. Ishfah menilai Gus Choi tak memahami utuh pesan yang disampaikan PBNU.

"Cak Effendy Choirie ini tidak memahami secara utuh pesan dan kebijakan dari PBNU terkait dengan dinamika politik saat ini. Poin utamanya adalah bahwa aspirasi politik warga NU itu tersebar di berbagai partai politik, tidak hanya di satu partai, oleh karena itu menjadi kewajiban bagi kepengurusan NU di seluruh tingkat kepengurusan untuk memberikan perlindungan terhadap seluruh aspirasi politik warga NU," kata Ishfah dalam keterangannya, Rabu (6/9/2023).

Ishfah menjelaskan salah satu tanggung jawab kepengurusan NU adalah untuk memberikan perlindungan kepada warga dan organisasi NU. Menurut dia, jika ada upaya dari pihak-pihak tertentu yang membuat kesan seolah NU hanya milik satu partai, hal itu tidak sesuai dengan arah kebijakan NU.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"NU adalah milik bangsa Indonesia, karya besar yang hadir dari perjuangan para kiai, pondok pesantren, dan bangsa Indonesia," ujar Ishfah.

Ishfah mengaku tak masalah bila seseorang mengekspresikan aspirasi politiknya. Namun dia mewanti-wanti agar aspirasi politik itu tidak disampaikan dengan menggunakan simbol-simbol NU.

"PBNU juga menegaskan, silakan mengekspresikan aspirasi politik, tapi jangan menggunakan simbol-simbol NU, karena NU itu hadir bukan untuk berpolitik praktis, tapi untuk menciptakan kemaslahatan masyarakat, kemajuan bangsa, dan ketinggian harkat dan martabat kemanusiaan," ujar dia.

Dia menjelaskan berpolitik bagi NU harus dilakukan untuk memperkokoh konsensus nasional. Selain itu, kata Ishfah, politik juga harus dilakukan sesuai dengan akhlak karimah sebagaimana ajaran Islam Ahlussunah wal Jamaah.

"Jadi jangan terjebak dengan 'gaya; berpolitik pihak tertentu, yang menggunakan identitas agama untuk meraih kepentingannya, yang berpotensi memunculkan pembelahan dan fragmentasi di kalangan masyarakat," ujar Ishfah.

Gus Choi sebelumnya mengatakan PBNU tidak dapat melarang warganya untuk berpartai. Gus Choi menilai warga NU dapat mendukung parpol mana saja.

"Jadi NU itu ada dua, istilah yang berkembang di dalam NU itu. Ada NU struktural, NU kultural. NU kultural itu disebut warga Nahdliyin, warga Nahdliyin itu diperbolehkan, bahkan dengan NU-nya juga dengan strukturalnya juga, itu khitoh," kata Gus Choi di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Selasa (5/9).

"Jadi NU itu punya khitoh, artinya apa? Artinya seluruh warganya boleh mendukung partai politik apapun, ikut koalisi capres-cawapres siapa pun itu boleh, dengan pedoman ada sembilan pokok pedoman perpolitikan Nahdlatul Ulama," sambungnya.

Sebab itu, dia menekankan jika warga NU bebas memilih untuk berkoalisi dengan siapa pun. Gus Choi mengatakan tak ada larangan warga NU untuk berpartai dan berkoalisi.

"Sehingga, warga NU bebas, mau ke mana bebas. Jadi PBNU nggak bisa melarang warganya, kadernya untuk berpartai dengan partai apa, koalisi dengan siapa, itu nggak ada larang, itu bebas," ungkap dia.

Begitu pun, kata Gus Choi, dengan Cak Imin. Dia meminta untuk tidak ada cemoohan lagi terkait politik kepada Cak Imin.

"Termasuk Cak Imin, harus dibebaskan, tidak boleh lagi didistorsi-distorsi, tidak boleh lagi dicemooh-cemooh, itu hak dia. Apalagi dia pemimpin partai yang dilahirkan dari rahim Nahdlatul Ulama, dia punya hak yang sah," jelasnya.

Simak juga Video 'NasDem: PBNU Tak Bisa Larang Kadernya Berkoalisi, Termasuk Cak Imin':

[Gambas:Video 20detik]


Organisasi Islam Al Irsyad Al Islamiyyah menegaskan pihaknya netral dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Meski punya kedekatan histori dengan salah satu capres, ormas ini memutuskan tetap netral.

Ketua Umum Pimpinan Pusat Al Irsyad Al Islamiyyah, Ustaz Faishol Nashar Bin Madi membenarkan pihaknya ada kedekatan dengan bakal capres Anies Baswedan. Hal ini karena kakek Anies merupakan sosok aktif di Al Irsyad.

"Memang keluarga Pak Anies keluarga Al Irsyad, keluarga dari kakeknya. Kedekatan emosional ada, tapi tidak diformalkan, tidak ada imbauan. Kita tidak mau terlibat dalam politik praktis," kata Faishol menjawab pertanyaan kedekatan Al Irsyad dengan Bacapres Anies Baswedan di Pilpres 2024.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Hal itu disampaikan Faishol di sela acara puncak Peringatan Milad ke-109 Al Irsyad Al Islamiyyah, di lapangan sport center SMAIT Al Irsyad Al Islamiyyah Purwokerto, Rabu (6/9/2023).

Faishol menyebut selama ini Al Irsyad berpegang teguh untuk terus bergerak di bidang pendidikan, khususnya dakwah islam.

"Al Irsyad adalah ormas Islam yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan, dan sosial tidak di bidang politik," terangnya.

Meski memutuskan netral, Faishol mengarahkan anggotanya untuk menyukseskan Pemilu 2024.

"Dalam rangka pilpres kita sarankan anggota Al Irsyad aktif menggunakan haknya. Tapi tanpa membawa embel-embel Al Irsyad, karena anggota kita ada di mana-mana termasuk di PDIP dan lainnya," jelasnya.

Ketua Dewan Syuro, Ustaz Ir Syarief Ba'asyir menambahkan, Al Irsyad akan menghormati pihak yang terpilih menjadi Presiden RI. Pihaknya akan tetap bersikap kritis terhadap siapa pun yang nanti terpilih menjadi presiden.

"Kalau aspirasi tentu ada. Siapa saja yang jadi presiden tentu akan kita taati. Yang utama kita di Al Irsyad semuanya harus menjaga keutuhan NKRI. Kita akan tetap bersikap kritis kepada pemerintah siapapun nanti. Acuan kita adalah kepentingan nasional," ujar Syarief.

Syarief kemudian menyinggung kabar tidak sedap usai gelaran Muktamar Al Irsyad Al Islamiyyah yang digelar di Purwokerto beberapa lalu. Dia menjelaskan alasan Anies yang kala itu diundang menjadi pembicara namun batal.

"Sebelumnya waktu muktamar di Purwokerto, saat itu Anies masih menjabat gubernur. Kami undang sebagai pembicara. Tapi begitu beliau dicalonkan presiden oleh NasDem kami putuskan tidak jadi," ujarnya.

"Tapi di luar kegiatannya, banyak isu berkembang waktu itu kita ditekan pemerintah. Padahal tidak ada. Kita sendiri yang menghentikan karena beliau sudah dicalonkan (presiden)," jelas dia.

Sebagai informasi, dikutip dari Arsip Perpustakaan Nasional RI, kakek Anies Baswedan yang memiliki kedekatan dengan Al Irsyad adalah Abdurrahman Baswedan. Abdurrahman diketahui sempat bersekolah di Madrasah Khairiyah yang berdekatan dengan Masjid Ampel di Surabaya yang dibangun oleh masyarakat Arab pada zaman dahulu.

Namun karena merasa tidak sejalan, ia kemudian memutuskan untuk pindah mengenyam pendidikan di Madrasah Al Irsyad di Jakarta yang dipimpin oleh Syeh Ahmad Surkatie, pendiri gerakan Al Irsyad.

Anies Temui Ulama Temanggung, Bahas Aspirasi yang Perlu Diperjuangkan


DPP Partai Gerindra tengah memproses pergantian antar waktu (PAW) anggota DPRD Sumut atas nama Aulia Agsa. Proses PAW itu sudah berjalan sejak Juli 2023 lalu.

Hal itu disampaikan Sekretaris DPD Gerindra Sumut Sugiat Santoso. Menurut Sugiat, PAW dilakukan karena banyak persoalan terkait Aulia.

"Sebenarnya kan sudah beberapa banyak persoalan terkait dengan Aulia Agsa, sepanjang ingatan saya beberapa bulan yang lalu sekitar bulan Juli sudah dalam proses PAW di DPP," ujar Sugiat ketika dikonfirmasi detikSumut Rabu (6/9/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Sugiat meyakini kehadiran Aulia Agsa di acara anggota DPRD Medan M Afri Rizki Lubis ketika mendeklarasikan dukungan ke Anies akan mempercepat proses PAW. Sebab, Gerindra Sumut telah melaporkan hal itu ke DPP.

"Ini akan semakin menguatkan proses PAW yang sedang berproses, apa yah terjadi kemarin ketika dia menghadiri deklarasi salah satu anggota DPRD (Medan dari) Golkar dukung Anies," tuturnya.

"Ini juga akan kita laporkan (ke DPP Gerindra), ini juga akan mempercepat proses PAW yang sedang proses di DPP," ucapnya.

Permasalahan tersebut, kata Sugiat, salah satunya adanya indikasi Aulia Agsa akan pindah partai. Selain itu, Aulia Agsa juga disebut memiliki beberapa masalah di internal Partai Gerindra.

"Karena ada indikasi akan pindah partai dan ada beberapa persoalan internal yang kita bermasalah secara internal di kepartaian," tutupnya.

Sebelumnya, Aulia Agsa menghadiri deklarasi anggota DPRD Medan dari Partai Golkar Muhammad Afri Rizki Lubis mendukungan Anies Baswedan di Pilpres 2024. Hal itu diketahui dari video yang diunggah Rizki di Instagram pribadinya yang dilihat detikSumut, Selasa (5/9).

Dalam video tersebut, terlihat Rizki dan Aulia Agsa berjalan menuju lokasi kegiatan. Aulia Agsa terlihat memakai kemeja hitam saat hadir di deklarasi tersebut, sedangkan Rizki Lubis terlihat memakai kemeja putih dan memakai peci.

Saat dikonfirmasi, Rizki Lubis membenarkan kehadiran Aulia Agsa saat deklarasi tersebut.

"Iya (Aulia Agsa hadir), yang kita harapkan Aulia Agsa ikut juga mengalir suaranya untuk mendukung Pak Anies juga," kata Muhammad Afri Rizki Lubis.

Sikap Rizki tersebut berbeda dengan keputusan Partai Golkar yang secara resmi telah menyatakan dukungan ke Prabowo Subianto.

'The Exorcist: Believer' Kuasai Box Office, Lampaui Capaian 'PAW Patrol'


PKS menyebut bakal ada pertemuan dengan PKS usai deklarasi Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar atau Cak Imin. PKB menyebut pertemuan dengan PKS akan dilakukan pada pekan depan.

PKB mengatakan pertemuan yang awalnya direncanakan minggu ini tertunda lantaran Ketum PKB Cak Imin hendak berziarah ke makam wali songo dahulu pekan ini.

"Minggu ini kami mau agenda ziarah wali songo dulu," kata Wakil Ketua Majelis Syuro PKB Maman Imanulhaq kepada wartawan, Rabu (6/9/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Maman mengatakan pertemuan itu direncanakan pekan depan. Dia menekankan pentingnya silaturahmi antarpartai untuk memperkuat komunikasi politik.

"Insyaallah minggu depan. Tapi kalau ketum berkesempatan minggu ini, lebih cepat lebih baik," ujarnya.

"Silaturahmi adalah kekuatan untuk mempererat komumikasi politik dalam meraih kemenangan AMIN secara konstruktif dan sistematis," imbuhnya.

Untuk diketahui, PKB kini telah bergabung dalam Koalisi Perubahan dan Persatuan (KPP) untuk mengusung Anies Baswedan dan Cak Imin dalam pemilihan presiden tahun depan. PKS menilai bergabungnya PKB menambah kekuatan baru dalam koalisi.

Simak juga Video 'Pengamat Nilai PKS Sulit Tinggalkan Anies, Tapi Tak Nyaman PKB di Koalisi':

[Gambas:Video 20detik]


KPU RI membuka nama bakal calon anggota legislatif dan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI. Dari nama itu, ada nama Reny Halida yang mencalonkan diri sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dari DKI Jakarta.

Berdasarkan website KPU Jakarta yang dikutip detikcom, Rabu (6/9/2023), Reny Halida lolos menjadi calon senator setelah mendapat 3.540 warga DKI Jakarta. Jumlah itu tersebar di 5 kota/kabupaten, se-DKI Jakarta.

Berkas dukungan Reny Halida diterima Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta Sunardi dan Anggota KPU Provinsi DKI Jakarta Nurdin, Marlina, dan Partono pada Mei 2023.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Sebagaimana diketahui, nama Reny dikenal publik saat menjadi hakim ad hoc di tingkat banding yang menyunat vonis jaksa Pinangki dari 10 tahun penjara menjadi 4 tahun penjara. Oleh sebab itu, ICW menghimbau agar masyarakat cerdas dalam menentukan pilihannya.

"Tidak hanya mantan terpidana korupsi, ICW juga menemukan mantan Hakim yang sebelumnya pernah memangkas hukuman Pinangki Sirna Malasari sedang mencalonkan diri sebagai anggota DPD RI," kata penggiat ICW, Kurnia Ramadhan.

Sebagai hakim ad hoc, Reny Halida hanya berdinas selama 5 tahun. Pasca pensiun, Reny sempat mendaftar sebagai hakim agung tapi dicoret oleh Komisi Yudisial. Nah, kini Reny mencoba peruntungan dengan berharap mendapatkan suara rakyat Jakarta agar bisa duduk di Senayan. ICW alhasil mengingatkan publik rekam jejak itu.

"Poin ini penting diketahui masyarakat agar kemudian dapat dijadikan pertimbangan sebelum menentukan pilihannya pada Pemilu Februari mendatang," kata Kurnia tegas.

Simak juga Video 'Kata Firli soal Eks Napi Korupsi Daftar Jadi Bacaleg':

[Gambas:Video 20detik]

Halaman 1 2 Selanjutnya


Dinamika politik satu bulan menjelang pendaftaran bacapres dan bacawapres Pemilu 2024 membuat peta koalisi partai berubah 180 derajat. Manuver Partai NasDem dan PKB dengan deklarasi Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar memunculkan adanya wacana poros baru capres.

Jauh sebelum manuver politik NasDem dan PKB, Presiden Joko Widodo mengungkap guyonan terkait jumlah pasangan calon presiden pada Pemilu 2024 dalam pertemuan tertutup bersama pimpinan MPR, Rabu (9/8/2023). Ketua MPR Bambang Soesatyo mengungkap guyonan Presiden kemungkinan bisa empat pasang capres dan cawapres.

"Tadi juga kita saling menggoda di antara kami apakah dua pasang, tiga pasang, bahkan tidak menutup kemungkinan bisa empat pasang katanya," kata Bamsoet di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, seusai pertemuan.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kata Presiden," sambung Bamsoet.

Muncul wacana poros keempat capres-cawapres Pemilu 2024 hingga isu koalisi PPP, Demokrat, dan PKS untuk Sandiaga Uno dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ditanggapi santai oleh juru bicara Sandiaga Uno Denny H Suryo Prabowo. Denny menekankan pernyataan Sandiaga yang menyebut PPP terbuka bekerja sama politik dengan partai lain.

"Apalagi dengan Demokrat, Bang Sandiaga punya hubungan yang sangat dekat dengan Mas AHY. Bersama PKS pun Bang Sandi Uno punya sejarah yang baik dan sama-sama punya sisi keumatan seperti halnya PPP," ujar Denny, Sabtu (2/9).

Meski begitu, Plt Ketum PPP Mardiono mengungkap hasil Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) sampai hari ini tetap mendukung bacapres Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024. Namun partainya bisa saja berubah melalui Mukernas (Musyawarah Kerja Nasional).

"Nah apakah keputusan Rapimnas itu diharamkan untuk berubah, boleh, tetapi ada mekanismenya. Mekanismenya apa, setidaknya ada Rapimnas lagi atau setingkat di atasnya, seperti Mukernas, Musyawarah Kerja Nasional, dan itu harus pula keputusan yang diambil atas kolektif oleh semua pengambil keputusan karena PPP adalah partai Ka'bah," kata Mardiono, Senin (4/9).

Sementara itu, akibat manuver PKB dan NasDem, Partai Demokrat mengumpulkan seluruh pengurus DPP Demokrat pada Senin (4/9). Kepala BPOPKK Partai Demokrat Herman Khaeron membuka peluang terbentuknya poros baru. Hal itu lantaran Herman menilai politik sangatlah dinamis.

"Ya, kita tunggu sajalah ya. Begitu nanti ketika Majelis Tinggi Partai Demokrat memutuskan, itu pasti ada reasoning-reasoning, ada alasan-alasan kenapa harus berkoalisi dengan koalisi A atau koalisi B," kata Herman di DPP Demokrat, Jakarta Pusat, Senin (4/9/2023).

"Atau bahkan mungkin politik itu kan sangat dinamis, siapa tahu nanti akan membangun koalisi baru gitu, bisa saja," sambungnya.

Berbeda dengan Demokrat, PAN, yang dari awal sudah mengetahui gelagat Muhaimin Iskandar akan berduet dengan Anies, tidak ingin ambil pusing. Bahkan PAN bersama Koalisi Indonesia Maju (KIM) tengah memperhitungkan nama Erick Thohir jadi pendamping Prabowo.

"Sejalan dengan dinamika politik yang ada, kami yakin peluang Erick Thohir menjadi cawapres Prabowo semakin kuat. Paling tidak, setelah Cak Imin keluar dari KIM, salah seorang kandidat telah keluar. Dengan begitu, KIM dipastikan akan semakin memperhitungkan Erick Thohir dan menetapkannya dalam skala prioritas," kata Saleh, Minggu (3/9).

Lalu apakah manuver politik yang terjadi akan membuat poros baru? Bagaimana dengan langkah Demokrat selanjutnya? Apakah ini akhir drama politik atau akan ada kejutan baru di jelang pendaftaran bacapres dan bacawapres ke KPU nanti?

Adu Perspektif kali ini mengangkat tema 'Menuju Pemilu Empat Capres' bersama Andi Mallarangeng (Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat), Miftah Sabri (pendukung Sandiaga Uno), Adi Prayitno (Direktur Parameter Politik Indonesia) dan Yandri Susanto (Waketum PAN). Acara disiarkan secara langsung detikcom dari kanal 20detik dan seluruh platform media sosial lainnya, Rabu, 6 September 2023 pukul 20.00 WIB.


Bendahara Umum Partai NasDem Ahmad Sahroni mengatakan ajakan debat kepada Partai Demokrat soal klaim deklarasi Anies Baswedan-Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) awal September, untuk menunjukkan fakta kepada publik. Sahroni menyebut klaim deklarasi Anies-AHY adalah tuduhan dan merusak nama baik pihak lain.

"Saya rasa ini bukan soal move on atau tidak mau perpanjang. Ini berkaitan dengan tuduhan yang tidak sesuai fakta yang sudah merusak nama baik pihak lain," ucap Sahroni kepada wartawan, Rabu (6/9/2023). Sahroni menanggapi alasan Partai Demokrat yang ogah debat dengan dirinya.

Sahroni pun memastikan NasDem terus membuka pintu komunikasi terhadap berbagai partai politik, tak terkecuali PD. Menurutnya, NasDem tak akan membatasi komunikasi terhadap pihak manapun.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"NasDem sangat terbuka Komunikasi dengan partai manapun, toh silaturahmi kan tanpa batas dengan siapapun," ucapnya.

Sahroni meminta agar Demokrat dewasa dalam menghadapi dinamika politik. Sahroni berpendapat PD semestinya mengutamakan komunikasi politik dengan NasDem, dibanding merilis pernyataan sepihak yang dinilainya membentuk opini publik.

"Kan kita semua sudah dewasa, partai kita pun sudah masuk usia dewasa, jadi marilah kita menyikapi apapun dinamika politik dengan cara yang semestinya. Maka dari itu bila tidak ingin beradu argumen di depan publik, ya lakukanlah komunikasi politik yang semestinya, tidak langsung secara sepihak membuat opini publik," tutur Sahroni.

Sebelumnya, Ahmad Sahroni mengajak Demokrat bertukar pikiran atau berdebat soal klaim deklarasi Anies Baswedan-AHY awal September. Namun Demokrat menegaskan keterangan yang disampaikan Sekjen Demokrat Teuku Rifky sudah sangat jelas.

"Apa yang mau diperdebatkan, sudah jelas waktu dan kronologinya yang disampaikan dalam press conference sekjen. Untuk apalagi diperdebatkan. Dan setelah pertemuan tersebut, saya juga di-update secara langsung oleh Tim 8 dari PD," kata Kepala BPOPKK Partai Demokrat Herman Khaeron kepada wartawan, Selasa (5/9).

Herman mengatakan tidak perlu lagi mencari pembenaran. Dia menegaskan sesuai perintah Ketum AHY, Demokrat sudah move on dan menatap ke depan untuk mencari koalisi.

"Tidak perlu mencari pembenaran, Ketum sudah move on, kami sudah berbicara ke depan, agar bisa bersama-sama dengan mitra koalisi dan capres yang mengedepankan dan memegang teguh etika, moral, dan komitmenya," ujarnya.

Simak Video 'Surya Paloh-Anies Gagalkan Sahroni Laporkan SBY ke Polisi':

[Gambas:Video 20detik]


Ganjar Pranowo menghadiri acara sertijab Pj Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana. Ganjar mengingatkan masih ada pekerjaan rumah (PR) yakni menurunkan angka kemiskinan.

Awalnya, Ganjar memuji Nana Sudjana merupakan intelektual dengan segudang pengalaman kepemimpinan.

"Beliau ini seorang intelektual yang oke punya, dan tentu saja pengetahuan dan pemahaman sosial kemasyarakatan tidak pernah diragukan lagi. Karena beliau ini kapolda, saya kira empat kali kapolda ya," kata Ganjar saat sertijab Pj Gubernur Jateng di Gedung Gradika, Kota Semarang, Rabu (6/9/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Oleh sebab itu, Ganjar meminta para pejabat di Pemprov Jateng juga di kota/kabupaten se-Jateng agar tak ragu berkonsultasi. Ganjar pun sudah memberi kisi-kisi kepada Nana Sudjana terkait apa yang harus dituntaskan.

"Dan dalam beberapa penanganan persoalan saya ingin sampaikan kepada Pak Nana bahwa kawan-kawan sedang bekerja dengan sangat luar biasa di kabupaten/kota teman-teman saya ini menjadi garda paling depan untuk menangani PR-PR besar dan sudah saya bisikkan kepada beliau," ujarnya.

Antara lain yang disebutkan adalah penanganan kemiskinan dan stunting. Meski angka penurunan kemiskinan di Jateng berada di angka tertinggi, namun target belum tercapai.

"Karena Provinsi Jawa Tengah selalu menjadi provinsi dengan angka penurunan kemiskinan terbanyak, cuma belum tuntas Pak, segala kekuatan kita gerakkan agar bisa dituntaskan," kata Ganjar.

Ganjar juga mengatakan bahwa dia percaya kepada pria kelahiran Cirebon itu.

"Saya percaya beliau, mudah-mudahan bisa berjalan, tetap pertahankan integritas, melayani masyarakat karena itu menjadi kunci, beliau pengalaman," tambahnya.

Sementara itu, Nana Sudjana menyebut akan melanjutkan program-program yang sudah berlangsung. Dia juga telah menerima informasi terkait apa yang harus dituntaskan.

"Beberapa kebijakan tentunya akan kami teruskan, akan kami tindak lanjuti dari Pak Ganjar menyampaikan masih ada beberapa PR yang harus dilaksanakan ya," kata Nana Sudjana.

Pihaknya juga akan memberi perhatian dalam menjaga stabilitas dan suasana kondusif dalam rangka menyukseskan Pemilu 2024. Nana menyebut akan meniru Ganjar untuk blusukan ke masyarakat.

"Iya insyaallah, saya rasa sangat bagus itu biar kita tahu bagaimana kondisi di lapangan. Insyaallah saya juga akan blusukan," pungkasnya.

Ganjar Kampanye di NTB, Napak Tilas Jejak Soekarno


Waketum Bidang Penggalangan Pemilih dan co-chair Bappilu Partai Golkar, Ridwan Kamil, menyebut Jawa Barat (Jabar) wilayah yang paling dibutuhkan bakal capres PDIP, Ganjar Pranowo. Namun, menurut Ridwan Kamil penentuan capres dan cawapres bukan hanya soal hitung-hitungan.

Ridwan Kamil mulanya menjawab isu bakal menjadi cawapres Ganjar Pranowo saat wawancara dalam acara Blak-blakan yang diadakan oleh detikcom, seperti dilihat pada Rabu (6/9/2023). Ridwan Kamil mengaku didekati tiga utusan capres, namun menurutnya Jabar paling dibutuhkan pihak Ganjar.

"Jadi jawabannya adalah iya dihubungi, tapi tidak semata-semata hanya oleh tim Ganjar begitu. Cuma kalau lihat hitungan politik, memang yang paling membutuhkan Jawa Barat kan adalah koalisi Pak Ganjar. Jadi itu logika matematika," kata Ridwan Kamil.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ridwan Kamil menjelaskan mengapa menilai Jabar paling dibutuhkan oleh Ganjar. Ridwan Kamil menyinggung elektabilitasnya yang tinggi selama memimpin Jabar.

"Karena saya sangat tinggi kalau di Jawa Barat. Saya tidak bermaksud bagaimana ya, tapi memang hasil surveinya, bahkan ini survei dari internasional ya, tidak pakai survei lokal. Saya paling tinggi di sini, dan Mas Ganjar agak sulit di Jawa Barat," ujar Ridwan Kamil.

Menurut Ridwan Kamil, jika dirinya diduetkan dengan Ganjar akan cocok untuk mendulang suara di Jabar. Wilayah Jabar sebagai provinsi dengan pemilih terbanyak di Tanah Air, namun penentuan cawapres menurut Ridwan Kamil bukan hanya perkara hitungan.

"Jadi kalau digabung, kalau menurut matematika, ya matching. Tapi kan perjodohan itu bukan matematika. Bisa ada pertimbangan-pertimbangan non-matematis," ucapnya.

Di sisi lain, Ridwan Kamil mengungkapkan terus melakukan komunikasi dengan Ganjar Pranowo. "Rajin WA-an, alhamdulillah. Saya jaga hubungan baik dengan semua orang lah. Supaya gini, silaturahmi itu jangan kepentingan," imbuh mantan Gubernur Jabar itu.

Simak juga Video 'Tangis Ganjar Saat Pamitan dengan Rakyat Jateng di Semarang:

[Gambas:Video 20detik]


Ketum Gerindra Prabowo Subianto akan bertemu dengan putri Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur) Yenny Wahid hari ini. Pertemuan rencana digelar sore nanti.

"Betul, Pak Prabowo akan menerima Mbak Yenny Wahid," kata jubir Prabowo Subianto, Dahnil Anzar, kepada wartawan, Rabu (6/9/2023).

Dahnil mengatakan pertemuan itu direncanakan pukul 17.00 WIB. Pertemuan itu bakal dilakukan di kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara IV, Jakarta Selatan.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Yenny Wahid dan Prabowo sebelumnya bertemu di Istana Merdeka. Pertemuan itu terjadi pada momen upacara peringatan HUT ke-78 RI, Kamis (17/8/2023).

Prabowo dan Yenny sama-sama menghadiri peringatan HUT kemerdekaan RI.

"Tadi juga ketemu sama Pak Prabowo," kata Yenny di Istana Merdeka, Jakarta Pusat.

Dalam pertemuan itu, Yenny dan Prabowo sepakat untuk bertemu lagi. Namun Yenny tidak menjelaskan lebih jauh perihal rencana pertemuan tersebut.

Simak juga 'Saat Yenny Wahid dan Prabowo Bertemu di Istana, Janji Akan Ketemu Lagi':

[Gambas:Video 20detik]


DPW PKB Kalimantan Selatan (Kalsel) bakal mengusut adanya dugaan intimidasi di balik batalnya Ketum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin membuka kegiatan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Internasional di Kabupaten Tanah Laut. Pihaknya heran Cak Imin tidak mendapat penyambutan yang baik.

"Kami akan melakukan investigasi dari tim saya, dan yang ada di lapangan," tegas Sekretaris DPW PKB Kalsel Hormansyah kepada detikcom, Selasa (5/9/2023) malam tadi.

Hormansyah mengaku Cak Imin diundang untuk membuka dan memberikan sambutan. Namun mendekati waktu pembukaan sesuai undangan, panitia seolah-olah mengundurkan waktu kegiatan.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Saya pikir ini kan perlu (dipertanyakan) kenapa sampai beliau ini gagal kan. Yang Kedua, itu mengenai waktu juga, saya melihat waktunya juga terlalu mepet dengan beliau," tuturnya.

Cak Imin juga dianggap tidak mendapat sambutan yang layak saat datang ke lokasi acara. Bupati Tanah Laut Sukamta juga tidak hadir di tempat kegiatan menyambut kedatangannya.

"Yang ketiga, Cak Imin kan pejabat negara, itu wakil ketua DPR harus ada juga ya menyambutlah, menyambut beliau. Tadi itu kan cuman wakil (Bupati). Saya enggak tahu bupatinya di mana nggak nyambut," jelas Hormansyah.

Hormansyah pun meminta panitia pelaksana memberikan penjelasan acara MTQ Internasional molor dari jadwal undangan. Pasalnya pihaknya belum menerima alasan yang jelas terkait situasi itu.

"Saya kira harusnya panitia yang menjawab mestinya, saya kan hanya mengikuti beliau aja (Cak Imin)," tuturnya.

Diketahui, acara MTQ Internasional itu digelar di halaman Stadion Pertasi Kencana Pelaihari, Tanah Laut, Kalimantan Selatan, Selasa (5/9). Cak Imin diundang untuk memberikan sambutan dalam kegiatan tersebut.

Sebelumnya diberitakan, Hormansyah menuding ada dugaan intimidasi terhadap panitia. Hal itulah yang dinilai turut menyebabkan Cak Imin tidak jadi membuka acara tersebut.

"Kabar-kabar burung juga ada tekanan, tapi untuk lebih jelasnya tanya aja panitia kenapa begitu," ujar Hormansyah.

Pihaknya pun mengaku kecewa. Pasalnya panitia pelaksana sudah mengundang Cak Imin namun belakangan tidak disambut baik.

"Cak Imin kan diundang panitia. Panitianya kan dari pengurus pelaksana kegiatan itu," jelasnya.

Data Pemilih Diduga Bocor, Cak Imin: Ada Upaya Sistematis Ganggu Pemilu


Partai Perindo Sumut mengomentari kehadiran Edy Rahmayadi dalam acara PKS bersama Anies Baswedan beberapa waktu lalu. Perindo menilai kedatangan Edy ke acara tersebut tersebut sah-sah saja.

"Saya kira sah-sah saja saja beliau hadir sebagai Gubernur Sumut yang memang pada saat mau berakhir jabatannya," kata Ketua DPW Perindo Sumut Rudi Zulham Hasibuan usai mengikuti deklarasi pemilu damai di Polda Sumut, Rabu (6/9/2023).

Rudi mengatakan Edy Rahmayadi saat itu hadir sebagai gubernur. Menurutnya, Edy adalah Gubernur Sumut, bukan gubernur partai tertentu.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Saya kira gubernur itu kan bukan gubernur partai, tapi gubernur Sumut, acara partai apapun beliau hadir juga. Saya kira wajar sebagai kepala daerah menyambut tamu yang datang, apalagi itu salah satu calon presiden," jelasnya.

Sebelumnya, Partai Gerindra Sumut mengkritik keras Edy Rahmayadi yang menghadiri acara PKS bersama Anies di Lapangan Astaka, Deli Serdang. Gerindra menilai kehadiran Edy di acara bersama Anies itu menunjukkan sikap tidak setia kepada Prabowo Subianto.

Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Gerindra Sumut, Sugiat Santoso. Karena hal itu, kata Sugiat, pihaknya tidak bakal mendukung Edy Rahmayadi lagi jika maju di Pilgubsu 2024.

"Gerindra tidak akan mengulangi kesalahan yang sama (mendukung Edy Rahmayadi di Pilgub Sumut)," kata Sugiat di Medan, Senin (4/9).

Sugiat mengatakan kehadiran Edy di acara bersama Anies itu menyakitkan hati Partai Gerindra yang menjadi partai pertama memberikan dukungan ke Edy saat maju Pilgub Sumut 2018. Sugiat menyebut Edy tidak setia karena hal itu.

"Kehadiran Edy Rahmayadi pada deklarasi, pada acara PKS yang hadirnya Anies sebagai capres kemarin itu juga sangat menyakitkan hati kader-kader Partai Gerindra, karena Gerindra diajarkan oleh Pak Prabowo Subianto untuk tetap setia, tahu berterima kasih, tahu siapa yang telah membantu kita," pungkasnya.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pun membela Edy. Menurut PKS, Edy tidak sempat bertemu dengan Anies.

"Pak Edy tidak hadir di acara Anies," kata Ketua Fraksi PKS DPRD Sumut Hariyanto kepada detikSumut, Selasa (5/9).

Hariyanto menyebut kehadiran Edy ke lokasi itu untuk menghadiri PKS. Edy datang saat Anies sudah meninggalkan lokasi.

"Dia hadir acara PKS, setelah Anies pergi dari Lapangan Astaka," tutur mantan Ketua DPW PKS Sumut ini.

Momen Pj Gubsu Hassanudin Tiba di Kantor Gubernur Sumatra Utara


Para pendukung Prabowo Subianto di Kabupaten Garut, menyatakan diri mencabut dukungannya. Mereka kini membelot untuk mendukung Ganjar Pranowo.

Pencabutan dukungan untuk Prabowo Subianto ini, dilakukan oleh para relawan Prabowo yang mengklaim diri berasal dari wilayah Priangan Timur, meliputi Garut, Tasik, Ciamis dan Sumedang.

Dalam sebuah acara deklarasi yang digelar di Gedung Mutiara, Kecamatan Tarogong Kaler, Garut Rabu, (6/9/2023), mereka menyatakan mengalihkan dukungannya untuk Ganjar Pranowo.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kami sudah cukup mengambil pelajaran dari Pemilu 2019, totalitas dukungan Prabowo. Sehingga, kami sepakat mengalihkan dukungan kepada Ganjar. Kami menilai lebih mumpuni dan dapat dipercaya untuk memajukan Priangan Timur, Jawa Barat," kata Iban Muhiba, Ketua Alumni Gerakan Pemuda Islam di Garut.

Acara deklarasi pencabutan dukungan untuk Prabowo dan peralihan kepada Ganjar Pranowo ini, ditandai dengan pelepasan atribut kampanye Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Seratusan massa yang hadir, kemudian menggante atribut mereka dengan kaus berisi dukungan untuk Ganjar Pranowo. Seperti dilihat detikJabar, kaus ini bertuliskan 'GP2024, Kini Kami Berjuang'.

Gerakan pencabutan dukungan untuk Prabowo Subianto di wilayah Priangan Timur ini sendiri, diklaim didukung oleh banyak kalangan. Mulai dari ormas Islam, hingga pengusaha.

"Kami percaya Ganjar Pranowo akan membantu pembangunan di Priangan Timur, khususnya Garut," katanya.

Dindin Elfajr, sebagai aktivis senior dari Garut yang mengikuti gerakan ini mengatakan, pencabutan dukungan kepada Prabowo Subianto ini dilatarbelakangi oleh kekecewaan mereka terhadap pria yang kini menjabat sebagai Menteri Pertahanan RI itu.

"Prabowo ketika bergabung dengan pemerintah, dia tidak menghaturkan terima kasih pun tidak. Makanya kami sekarang yang berterima kasih kepada Pak Prabowo. Kami sudahi dukungan untuk beliau," ungkap Dindin.

Dindin mengatakan, Prabowo juga dianggap tidak berguna untuk para relawan di Garut. Sebab, semenjak dia masuk ke pemerintahan, Prabowo dianggap tidak berkontribusi untuk para pendukungnya di Garut.

"Prabowo ketika bergabung dengan pemerintahan itu tidak berdampak pada kami. Padahal di Garut dia mendapatkan suara hampir 80 persen," katanya.

Ganjar Pranowo sendiri, kemudian dipilih seratusan simpatisan Prabowo Subianto yang mengaku berasal dari Priangan Timur ini untuk didukung selanjutnya. Mereka beralasan, Ganjar dinilai punya kemampuan yang lebih mumpuni untuk menjadi pemimpin.

"Ganjar punya kedekatan dengan masyarakat dan punya adab. Ganjar bisa berperan baik untuk mensejahterakan Indonesia," pungkas Dindin.


Mantan Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil buka suara soal isu menjadi bakal cawapres pendamping salah satu capres. Ridwan Kamil mengakui utusan nama-nama yang bakal menjadi capres 2024 mendekati dirinya.

Ridwan Kamil bicara soal menjadi bakal cawapres saat wawancara dalam acara Blak-blakan yang diadakan oleh detikcom, seperti dilihat pada Rabu (6/9/2023). Ridwan Kamil mengaku didekati sejumlah pihak.

"Jadi saya itu dihubungin oleh semuanya, itu saja jawabannya," kata Ridwan Kamil menjawab pertanyaan soal isu bakal jadi cawapres Ganjar Pranowo.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Mantan Wali Kota Bandung ini bercerita utusan Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan termasuk utusan Ganjar Pranowo menemuinya. Ridwan Kamil menilai semua pihak menghitung kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi.

"Ada utusan Pak Anies pernah bertemu beberapa kali, ada utusan Pak Prabowo pernah bertemu sekian kali, ada utusan dari koalisi Pak Ganjar juga beberapa kali," ujar pria yang akrab dipanggil Kang Emil itu.

"Jadi semua, dalam teori probabilitas itu ya, orang menghitung. Walaupun keputusan akhirnya, bikin tim ini-tim itu, belok juga kan, kan begitu," imbuhnya.

Menurut Ridwan Kamil, berdasarkan hitungan, koalisi Ganjar bersama PDIP memang paling membutuhkan wilayah Jabar untuk mendulang suara. Wilayah Jabar memiliki jumlah pemilih terbesar dibanding provinsi lainnya di Tanah Air.

"Jadi jawabannya adalah iya dihubungi, tapi tidak semata-semata hanya oleh tim Ganjar begitu. Cuma kalau lihat hitungan politik, memang yang paling membutuhkan Jawa Barat kan adalah koalisi Pak Ganjar. Jadi itu logika matematika," imbuhnya.

Simak Video 'RK: 5 Tahun Komandoi Jabar, Kami Dapat 555 Penghargaan':

[Gambas:Video 20detik]


Elite Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Syaiful Huda mengumbar janji BBM gratis jika ketua umumnya Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menang dalam Pilpres 2024.

Lantas siapa Syaiful Huda yang berani menjanjikan BBM gratis jika Cak Imin yang berpasangan dengan Anies Baswedan memenangi Pilpres nanti?

Syaiful Huda merupakan Ketua Komisi X DPR RI periode 2019-2024. Dia maju sebagai anggota legislatif dari daerah pemilihan Jabar VII pada Pemilu 2019 yang meliputi Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, dan Kabupaten Purwakarta.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dilansir dari berbagai sumber, pria kelahiran Tuban 12 April 1977 ini juga sempat berkuliah di Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung. Dia juga sempat menjadi santri di Pondok Pesantren Mambaul Ma'arif Denanyar Jombang, Jawa Timur.

Syaiful Huda juga pernah menjadi anggota DPRD Jabar periode 2004-2009. Dia kemudian menjadi Staf Khusus Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi RI periode 2014-2019. Pada 2021 lalu, Syaiful Huda terpilih sebagai Ketua DPW PKB Jabar periode 2021-2025 dalam musyawarah wilayah (muswil) yang digelar di Bandung.

Janjikan BBM Gratis

Syaiful Huda menjadi sorotan setelah videonya yang mengumbar janji BBM gratis beredar di media sosial Twitter yang kini berubah jadi 'X'. Syaiful Huda dengan memakai kemeja putih dan berpeci berteriak menyampaikan kebijakan apabila Cak Imin menang di 2024.

"Kalau Gus Muhaimin dan PKB menang, semua yang punya sepeda motor, BBM yang kita subsidi, gratis, tanpa biaya. Gus Muhaimin memberikan program, siapa pun yang hamil yang ada di bumi Indonesia ini, akan diberikan tunjangan selama hamil," ujar Huda dalam video itu.

Syaiful Huda kemudian memberikan penjelasan terkait janji BBM itu. Huda menyebut subsidi BBM masih mengalami kebocoran ke korporasi. Dia berharap dapat menutup kebocoran itu agar secara khusus dapat diperuntukkan pada masyarakat pemilik sepeda motor.

"Kita sudah melakukan kajian kalau semua di-segmented-kan misal semua pemilik motor akan mendapat subsidi lebih besar dan akhirnya harganya lebih murah, ketimbang, selama ini kan subsidi BBM kita yang mestinya untuk yang tidak mampu, pemilik sepeda motor, itu kan dinikmati oleh korporasi," kata Huda.

"Kita bayangkan kebocoran ini bisa kita tutup dengan cara ditambahkan segmented untuk, misalnya, para pemilik sepeda motor dan angkutan umum," lanjutnya.


Pemilihan Muhaimin Iskandar sebagai cawapres Anies Baswedan dalam rangka merebut suara warga Nahdlatul Ulama (NU) di Jawa Timur. Para kiai punya penilaian berbeda soal itu.

Ketua PCNU Jombang, KH Fahmi Amrullah Hadzik, berpendapat duet Anies-Cak Imin pilihan tepat. Apalagi Cak Imin sudah sejak lama ingin maju di panggung Pilpres dan Anies sudah lebih dahulu dideklarasikan Partai NasDem sebagai capres.

"Pandangan saya sudah klop. Karena Pak Muhaimin sudah sejak lama, tapi belum ada yang gandeng. Pak Anies sudah ada yang mendeklarasikan," ujarnya seperti dilansir detikJatim Rabu (6/9/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Walaupun mungkin banyak sekali hal-hal yang bertentangan dan dalam politik tak ada yang abadi, yang abadi kepentingan. Siapa pun yang bisa memberi suara, baik orang saleh, orang jahat, asalkan bisa memberikan suara, nah itulah politik," lanjut cucu KH Hasyim Asy'ari ini.

Fenomena Anies yang dianggap sebagai sosok Islam konservatif berpasangan dengan Cak Imin dari Islam moderat, disebut Kiai Fahmi hanya terjadi di bidang politik.

"Hanya dalam politik yang dianggap konservatif dan moderat bisa bersatu. Kalau di bidang aqidah mungkin endak bisa. Pak Anies pribadi menurut saya orang baik ya. Perkara orang di sekelilingnya dulu berseberangan dengan NU, toh sekarang bisa bersatu. Terus kita mau apa kalau sidah begitu?," ujarnya.

Namun, sebagai kiai yang masuk struktural NU, Kiai Fahmi mematuhi instruksi Ketum PBNU KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya yang menyatakan tidak ada capres atau cawapres yang mengatasnamakan NU.

"Artinya, secara struktural kami terikat organisasi. Namun, kiai-kiai kultural bisa jadi ada yang mendukung (Cak Imin), ada yang tidak. Saya pikir untuk urusan satu ini, NU tidak bisa disatukan. Mungkin urusan caleg bisa, tapi urusan politik tentang presiden dan sebagainya dari dulu tidak bisa disatukan. Saya pikir itu biasa di lingkungan NU," ungkapnya.

Kiai Fahmi berharap, Pemilu 2024 berjalan aman dan damai. Tak ada lagi model kampanye saling menjelekkan satu sama lain. Sebab menurutnya, tidak ada sosok capres dan cawapres yang sempurna. Namun, setiap calon pasti mempunyai kebaikan.

"Saya ingin pemilu berjalan aman, damai, tak ada saling caci maki dan terpilih wakil rakyat yang jujur dan amanah. Juga terpilih presiden dan wapres sesuai harapan kita semua. Kalau pun tak ada yang sempurna, kami berharap yang terpilih bisa membawa Indonesia lebih baik," tuturnya.

Penilaian KH Musta'in soal Anies-Cak Imin di Halaman Berikutnya...

Halaman 1 2 Selanjutnya

Bos PPI: Anies Itu 'Orkestrasi' yang Dimainkan NasDem


KPK menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin sebagai saksi kasus dugaan korupsi di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Sebelumnya Cak Imin telah dipanggil KPK namun tidak hadir.

Dilansir dari detikNews, Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan Cak Imin akan diperiksa pada Kamis (7/9) besok. Kasus dugaan korupsi di Kemnaker terkait sistem proteksi tenaga kerja Indonesia (TKI).

"Tim Penyidik telah melakukan komunikasi untuk penjadwalan ulang pemeriksaan terhadap Muhaimin Iskandar sebagai saksi dalam perkara dugaan TPK di Kemenaker. Pemeriksaan sebagai saksi akan dilakukan pada Kamis (7/9)," ujar Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (6/9/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ali mengatakan penjadwalan ulang dilakukan karena Cak Imin meminta agar pemeriksaan dijadwalkan ulang. Ali menyebut besok adalah waktu yang tepat untuk pemeriksaan Cak Imin.

"Penjadwalan ulang untuk hadir pada Kamis besok tentu merupakan waktu yang lebih efektif, agar kedua pihak, baik Tim Penyidik maupun Saksi dapat mengagendakan proses pemeriksaan tersebut," katanya.

Ali mengungkap materi pemeriksaan adalah duduk perkara dugaan korupsi sistem proteksi TKI. Pemeriksaan Cak Imin diharapkan akan membuat terang konstruksi perkaranya.

"Dalam proses itu dibutuhkan sikap kooperatif saksi agar proses penegakan hukum tindak pidana korupsi dapat berjalan secara efektif, dan segera memberikan kepastian hukum bagi para pihak terkait," kata Ali.

Untuk diketahui, Cak Imin dipanggil sebagai saksi dalam kapasitasnya sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi 2009-2014. Dalam kasus ini, KPK sudah menetapkan tiga orang tersangka namun belum diumumkan secara resmi ke publik.

KPK sejatinya memanggil Cak Imin pada Selasa kemarin (5/9), namun Ketua Umum PKB itu tidak hadir. Dia diketahui terbang ke Tanah laut, Kalimantan Selatan (Kalsel) untuk menghadiri kegiatan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Internasional.

Acara MTQ Internasional itu digelar di halaman Stadion Pertasi Kencana Pelaihari, Tanah Laut, Kalimantan Selatan, Selasa (5/9). Cak Imin diundang untuk memberikan sambutan dalam kegiatan tersebut.

"Cak Imin kan diundang panitia. Panitianya kan dari pengurus pelaksana kegiatan itu. Karena diundang, kan beliau datang, cuma diundang itu untuk memberikan sambutan," kata DPW PKB Kalsel Hormansyah kepada detikcom, Selasa (5/9) malam tadi.

Data Pemilih Diduga Bocor, Cak Imin: Ada Upaya Sistematis Ganggu Pemilu


Kiai di Jombang menyebut, duet Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin di Pilpres 2024, sulit meluluhkan suara NU di Jatim. Ada sebuah hal fatal yang membuat warga Nahdliyin enggan memilih Cak Imin.

Kiai yang juga dosen Pascasarjana UNHASY Tebuireng, Jombang, KH Musta'in Syafi'ie menilai, Cak Imin punya catatan buruk pernah merebut PKB dari tangan KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Hal ini tentu masih diingat betul oleh warga Nahdliyin.

"Kalau tentang Mas Muhaimin ketika di politik itu kan merebut PKB secara tidak halal ya. Dari sisi politik, Mas Muhaimin bukan anak saleh. Karena menyakiti orang tua, Gus Dur kan orang tuanya, pamannya," bebernya kepada wartawan, Selasa (5/9/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Pria yang saat ini menjadi Dewan Hakim pada Musabaqah Tilwatil Qur'an Nasional (MTQN) bidang Tahfiz Al-Qur'an (MHQ) dan Musabaqah Qira'atil Kutub (MQK) ini menilai, dosa tersebut bisa megganjal langkah Cak Imin dalam meraup suara di Jatim.

"Itu dosa berani kepada orang tua, itu menurut agama rodok ngganjel (agak mengganjal) di tengah-tengah kita (para kiai yang saleh). Meskipun, kira-kira Pak Anies ingin menambal suaranya di Jawa Timur lewat NU. Kalau figurnya Mas Muhaimin saya kira kok berat juga," tambah Kiai Musta'in.

Baginya, duet AMIN atau Anies-Muhaimin biasa-biasa saja. Ia menilai, Cak Imin bukan representasi Islam moderat.

"Rasanya kok biasa-biasa saja. Lagian kalau sosok beliau bukan representasi seorang religius. Kok tidak populer kalau disebut representasi Islam moderat. Beda dengan tokoh keilmuan Islam, misalnya Pak Said Aqil. Karena Mas Muhaimin bukan sosok keilmuan. Mas Muhaimin saya kira bukan representasi kalau dikesan-kesankan lewat ke-NU-annya itu. Kan orang NU tidak mutlak di PKB," kata Kiai Musta'in.

Sementara itu, Ketua PCNU Jombang, KH Fahmi Amrullah Hadzik menilai, bersatunya Anies sebagai sosok Islam konservatif dan Cak Imin dari Islam moderat ini hanya terjadi di bidang politik.

"Hanya dalam politik yang dianggap konservatif dan moderat bisa bersatu. Kalau di bidang aqidah mungkin endak bisa. Pak Anies pribadi menurut saya orang baik ya. Perkara orang di sekelilingnya dulu berseberangan dengan NU, toh sekarang bisa bersatu. Terus kita mau apa kalau sidah begitu?," ujarnya.

Namun, sebagai kiai yang masuk struktural NU, Kiai Fahmi mematuhi instruksi Ketum PBNU KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya yang menyatakan tidak ada capres atau cawapres yang mengatasnamakan NU.

"Artinya, secara struktural kami terikat organisasi. Namun, kiai-kiai kultural bisa jadi ada yang mendukung (Cak Imin), ada yang tidak. Saya pikir untuk urusan satu ini, NU tidak bisa disatukan. Mungkin urusan caleg bisa, tapi urusan politik tentang presiden dan sebagainya dari dulu tidak bisa disatukan. Saya pikir itu biasa di lingkungan NU," ungkap cucu pendiri NU ini.

Kiai Fahmi berharap, Pemilu 2024 berjalan aman dan damai. Tak ada lagi model kampanye saling menjelekkan satu sama lain. Sebab menurutnya, tidak ada sosok capres dan cawapres yang sempurna. Namun, setiap calon pasti mempunyai kebaikan.

"Saya ingin pemilu berjalan aman, damai, tak ada saling caci maki dan terpilih wakil rakyat yang jujur dan amanah. Juga terpilih presiden dan wapres sesuai harapan kita semua. Kalau pun tak ada yang sempurna, kami berharap yang terpilih bisa membawa Indonesia lebih baik," tandasnya.

Anies Akan Awali Kampanye di Jakarta, Cak Imin di Surabaya


Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengucapkan selamat kepada Anies Baswedan dan Abdul Muhaimin (Cak Imin). Keduanya telah mendeklarasikan diri sebagai calon dan wakil presiden (capres-cawapres) di Surabaya, Sabtu (3/9) lalu.

"Terima kasih," kata Anies dalam keterangan tertulis, Selasa (6/9/2023).

Anies pun merespons positif pernyataan AHY dan mengatakan perlunya kerja sama semua anak bangsa untuk kemajuan Indonesia. Sebab hal tersebut merupakan tanggung jawab bersama.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kita melihat bahwa perjalanan untuk mengubah, memperbaiki bangsa negara adalah tanggung jawab kita bersama. Ada niat baik, ada keinginan yang kita sama-sama miliki, dan juga ada kesempatan momentum yang belum tentu kita dapatkan pada waktu saat ini," terang Anies.

"Tapi kami yakin bahwa kita semua berkeinginan untuk Indonesia lebih baik. Kita ingin bisa terus bahu-membahu dengan semuanya untuk membuat Indonesia yang lebih baik," sambungnya.

Anies pun mengakui dan menghormati atas sikap politik Partai Demokrat yang memilih berpisah dengan Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP).

"Jadi saya sampaikan terima kasih apresiasi, dan kami menghormati pilihan-pilihan yang diambil oleh Partai Demokrat," kata Anies.

Partai Demokrat keluar dari KPP setelah komunikasi di internal KPP menemui jalan buntu terkait waktu deklarasi. Sedangkan, sejak Juni 2023 Anies menyampaikan satu nama untuk cawapres, yaitu AHY.

Namun, terdapat perbedaan pandangan antara antara Partai Demokrat dan Partai Nasdem terkait waktu pengumuman resmi ke publik. Partai Demokrat ingin deklarasi dilakukan segera sehingga sudah menentukan tanggal.

PKS pun memahami cawapres yang tersedia adalah AHY dan berharap deklarasi secepatnya. Namun tidak seperti Partai Demokrat, PKS tidak memberikan tenggat waktu. Partai NasDem saat itu juga tidak menolak nama AHY sebagai cawapres, tetapi menginginkan deklarasi tidak dilakukan terburu-buru sambil melihat apakah ada opsi lainnya sebagai cawapres.

"Dalam hal ini ada beberapa fakta yang terpaksa harus saya sampaikan. Bahwa pada (tanggal) 27, 28, 29 Agustus percakapan insentif di Tim 8. Pada tanggal 28 Agustus terjadi perbedaan pandangan yang tidak bisa dipertemukan," ungkap Anies.

Kemudian di tengah situasi tersebut muncul opsi mengundang PKB dan menetapkan Muhaimin Iskandar sebagai cawapres. Anies pun menyatakan ada keinginan dirinya untuk bergabung sejak Juni 2023 kepada anggota KPP.

"Seperti yang saya bilang bahwa di bulan Juni (2023) kepada semua, saya sudah katakan kita perlu undang PKB. Karena kita lemah di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Kita perlu partai basis kuat di sana. Jadi ada nama ini, sesuai kebutuhan," papar Anies.

Diketahui, dalam keterangan persnya Senin (5/9), AHY meminta kader Demokrat untuk move on pasca memutuskan keluar dari KPP. Ia juga mengajak para kader untuk menyongsong peluang-peluang baik di depan, yang bisa jadi akan bertemu kembali dan menjalin kerja sama untuk agenda-agenda besar kebangsaan.

"Untuk itu saya mengucapkan selamat kepada Bapak Anies Rasyid Baswedan dan Bapak Muhaimin Iskandar yang baru saja mendeklarasikan sebagai pasangan calon presiden dan calon wakil presiden 2024 ke depan. Semoga sukses," pungkas AHY.

Simak Video 'AHY Siap Move On dan Bocoran Koalisi Pilihan Demokrat':

[Gambas:Video 20detik]


Suara pemilih dalam pemilu merupakan bentuk manifestasi dari hadirnya warga negara dalam wujud fisik dan jiwa raga untuk berpartisipasi pada penentuan nasib bangsa satu kali lima tahun. Di dalam pemilihan, ada pertukaran yang diharapkan oleh pemilih. Maka pertukaran ini yang jadi penentu suara pemilih ke mana.

Pada Pemilu 2024, suara pemilih muda patut untuk diperhitungkan. Berdasarkan data dari KPU RI yang telah merilis hasil Daftar Pemilih Tetap (DPT) Nasional untuk Pemilu 2024 sebesar 204.807.222 jiwa. Dari jumlah tersebut sebanyak 52 persen di antaranya merupakan pemilih muda. Dengan itu, suara pemilih muda jadi parameter bagi kualitas Pemilu 2024 mendatang.

Potensi Politik Uang

Pada pemilu terdapat pertukaran timbal balik antar pemilih dan yang dipilih, karena tidak ada suara yang gratis dalam pemilu, pasti ada pertukaran yang diharapkan, pertukaran yang diinginkan si pemilih kepada yang dipilihnya. Di lapangan, prinsip pertukaran timbal-balik akan ada. Tetapi faktanya, pertukaran itu lebih berprinsip pragmatis dan terjadi secara transaksional, maka terciptalah politik uang.

Politik uang (venality) memang cukup meresahkan, dan itu bisa jadi suatu masalah besar di Pemilu 2024. Indikasi terjadinya politik uang yang akan terjadi pada pemilih muda tidak menutup kemungkinan bisa saja ada dan transaksi uangnya mungkin saja akan terjadi secara online atau transaksi dalam wujud duit digital. Tidak menutup kemungkinan bahwa suara pemilih muda adalah target dan sasaran yang empuk untuk dibeli lewat uang digital, karena suara pemilih muda mendominasi di Pemilu 2024.

Aplikasi seperti Shopee, Dana, dan Gojek bisa saja dimanfaatkan menjadi politik uang di Pemilu 2024 mendatang. Bawaslu butuh SDM atau aktor yang dapat bergerak di bidang siber dan digital untuk mengawasi transaksi keuangan yang janggal pada suatu wilayah dari sumber yang sama, bisa jadi itu terindikasi politik uang dari tim sukses peserta pemilu. Rawannya suara pemilih muda bisa dibeli melalui aplikasi digital dengan duit digital potensinya bisa terjadi, karena celah dan peluangnya yang terbuka lebar.

Peluang Golput

Di balik mendominasinya pemilih muda pada Pemilu 2024 mendatang, ada sesuatu yang mesti disadari bahwa pemilih muda cenderung memiliki sikap dan prinsip apolitis atau apatis terhadap politik. Berdasarkan survei yang dilakukan CSIS kepada anak muda bahwa ketertarikan anak muda terhadap politik berada pada tingkatan rendah.

Sedangkan kepercayaan kelompok muda terhadap politik juga berada pada indeks sangat rendah, hal itu berdasarkan hasil survei yang dilakukan Indikator Politik Indonesia pada 2021 yang menunjukkan kepercayaan anak muda terhadap lembaga partai politik (parpol) terlihat rendah, hanya 32.67 persen anak muda percaya kepada parpol.

Hasil survei Indikator Politik Indonesia juga mencatat ada 52,7 persen anak muda mengatakan parpol atau politisi belum berhasil mewakili aspirasi masyarakat. Data hasil survei ini bisa menjadi pedoman bahwa pemilih muda akan golput atau tidak mengambil hak suaranya di Pemilu 2024. Cenderung minat politik yang rendah, kurang percaya dengan parpol, serta merasa bahwa aspirasi masyarakat tidak diwakili oleh politisi, hingga pemilih muda ini berpotensi golput pada Pemilu 2024.

Pendidikan politik jadi suatu yang mesti diejawantahkan kepada pemilih muda, sebab dengan peningkatan pemahaman literasi politik dan membangun kesadarannya, pemilih muda akan memiliki keinginan dan keikutsertaan dalam memajukan Pemilu 2024, dengan mengambil peran terjun langsung ke dunia politik atau dengan memilih tanpa embel-embel politik uang, kampanye hitam, politik identitas, dan lain-lainnya.

Peningkatan pemahaman politik pemilih muda akan meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia serta mempercepat konsolidasi demokrasi. Dengan dominasi pemilih muda yang tinggi, pemangku kepentingan ada di tangan anak muda. Pemilih muda menentukan nasibnya, memilih pemimpin yang memiliki karakteristik sama dengan pemilih muda, mengerti tentang anak muda, dan dapat menyalurkan kebutuhan serta aspirasinya. Tugas dari KPU menjamin pemilih muda tertarik dan berpartisipasi dalam Pemilu 2024 hingga mau datang ke TPS.

Indikasi Terpapar Hoaks

Pemilih muda dengan usia 17 - 39 tahun merupakan pengguna media sosial yang aktif di pelbagai aplikasi, seperti Tiktok, Instagram, Facebook, dan Twitter. Media sosial adalah saluran komunikasi dan informasi yang dapat menjangkau banyak orang, dan juga digunakan oleh pemilih muda saat berinteraksi atau mencari dan menerima informasi. Media sosial ini digunakan untuk memperoleh informasi tentang apa pun.

Siapa pun bisa memproduksi informasi dan juga bisa mengonsumsi informasi, sehingga informasi yang tersebar di media sosial tidak dapat difilter oleh sistem, menyebabkan tidak diketahui hoaks atau tidak informasinya. Bila pengguna media sosial melaporkan, maka informasi atau konten itu bisa terhapus, tapi terkadang hoaks cepat tersebar dan dikonsumsi oleh pengguna media sosial, sehingga sudah termakan berita palsu berupa black campaign (kampanye hitam).

Penyebaran informasi palsu atau hoaks di media sosial bisa mencederai jalannya proses pemilu dan dapat mengganggu kualitas demokrasi. Anak muda yang merupakan pengguna media sosial terbanyak pun rawan akan terkena informasi palsu atau hoaks, butuh ada pencegahan dengan pendidikan politik pada pemilih muda.

Semua pihak menginginkan Pemilu 2024 menjadi momentum yang baik untuk kemajuan bangsa. Tujuannya memilih pemimpin yang mampu membawa negara ini menjadi lebih baik lagi. Maka tidak salah bahwa nasib Indonesia berada di tangan pemilih muda. Jika pemilih muda tidak punya ketertarikan terhadap politik dan tidak memiliki literasi politik yang baik, maka Pemilu 2024 mendatang tidak akan jauh dari sebatas pergantian pemimpin dan saling serang di media sosial antarkubu pendukung.

Kerawanan suara pemilih muda di Pemilu 2024 mesti disadari oleh KPU dan Bawaslu sehingga dapat diantisipasi.

Maichel Firmansyah KIPP Lima Puluh Kota, Sumatera Barat

Simak juga 'Milenial Dominasi Jumlah Pemilih di Pemilu 2024':


Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin batal membuka kegiatan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Internasional di Tanah Laut, Kalimantan Selatan (Kalsel). Cak Imin tidak jadi hadir dalam kegiatan itu karena ada dugaan intimidasi terhadap panitia.

Acara MTQ Internasional itu digelar di halaman Stadion Pertasi Kencana Pelaihari, Tanah Laut, Kalimantan Selatan, Selasa (5/9/2023). Cak Imin diundang untuk memberikan sambutan dalam kegiatan tersebut.

"Cak Imin kan diundang panitia. Panitianya kan dari pengurus pelaksana kegiatan itu. Karena diundang, kan beliau datang, cuma diundang itu untuk memberikan sambutan," kata DPW PKB Kalsel Hormansyah kepada detikcom, Selasa (5/9) malam tadi.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Hormansyah mengatakan Cak Imin sudah tiba di lokasi acara sebelum kegiatan itu dimulai pada pukul 14.00 Wita. Namun mendekati waktu pembukaan sesuai undangan, acara belum juga dimulai.

"Sudah sampai sana, tapi acaranya kan dimajukan setengah 2. Tapi kan sampai setengah 2, jam 2 belum ada juga, sementara beliau kan harus pulang jam 03.20 (sore) gitu," paparnya.

Pihaknya pun heran lantaran panitia dianggap sengaja mengundurkan waktu kegiatan. Pihaknya pun masih mempertanyakan hal tersebut.

"Saya pikir ini kan perlu (dipertanyakan) kenapa sampai beliau ini gagal kan. Yang Kedua, itu mengenai waktu juga, saya melihat waktunya juga terlalu mepet dengan beliau," jelas Hormansyah.

Hormansyah turut menyoroti penyambutan Cak Imin. Dia heran lantaran Bupati Tanah Laut Sukamta tidak hadir di lokasi.

"Cak Imin kan pejabat negara, itu wakil ketua DPR harus ada juga ya menyambut lah, menyambut beliau. Tadi itu kan cuman wakil (Bupati)," tutur Hormansyah.

"Saya enggak tahu bupatinya dimana, nggak nyambut. Ya Yang ada cuman wakil aja. Jadi cuman beliau (Cak Imin) datang dan disambut wakil," tambahnya.

Hormansyah menilai batalnya Cak Imin memberi sambutan dalam acara tersebut karena panitia diintimidasi. Namun dia tidak menjelaskan lebih jauh terkait intimidasi yang dimaksud.

"Kabar-kabar burung juga ada tekanan, tapi untuk lebih jelasnya tanya aja panitia kenapa begitu," ujar Hormansyah.

Hormansyah menuturkan Cak Imin pun memutuskan pulang tanpa memberikan sambutan di acara tersebut. "(Balik dari Kalsel) Ya itu pas jam 03.20, siang tadi," sebut Hormansyah.

Di sisi lain, Hormansyah membantah Cak Imin batal membuka acara tersebut karena akan diperiksa KPK. Dia menegaskan informasi tersebut tidak benar.

"Salah banget (Cak Imin diperiksa KPK), salah itu tidak ada. Saya pikir kalau ada yang mengatakan itu hoax aja itu," tegasnya.

Sementara detikcom sudah menghubungi salah satu panitia MTQ Internasional Saifullah Mashum terkait batalnya Cak Imin memberikan sambutan. Namun Saifullah belum memberikan respons.

Data Pemilih Diduga Bocor, Cak Imin: Ada Upaya Sistematis Ganggu Pemilu


Dukungan terhadap Calon Presiden Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Rasyid Baswedan terus bermunculan, termasuk dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang berbasis massa Nahdlatul Ulama (NU).

Meski demikian, ia berharap dukungan tidak hanya datang dari basis massa nahdliyin, tetapi justru datang dari seluruh komponen bangsa.

"(Tidak hanya NU), kita justru berharap menggaet suara dari semua komponen bangsa. Kita fokus kepada mengubah agar kehidupan keluarga-keluarga di Indonesia lebih baik, lapangan kerja yang lebih banyak, pelayanan kesehatan yang lebih baik, kemudian pendidikan yang bermutu dan terjangkau. Itu adalah misi kita," ujar Anies dalam keterangan tertulis, Rabu (6/9/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Anies mengungkapkan diperlukan kewenangan untuk bisa menjalankan misi mensejahterakan rakyat. Dengan demikian, perubahan di keluarga-keluarga di Indonesia dapat terwujud.

"Kewenangan itu bisa didapat bila melalui pemilu mendapatkan kemenangan. Untuk mendapatkan kemenangan, harus mendapatkan dukungan. Jadi kita ketika bicara dukungan, bukan untuk dukungan itu sendiri. Dukungan itu diperlukan supaya bisa menang. Menang itu diperlukan supaya dapat kewenangan. Kewenangan itu diperlukan supaya sembako kita murah, pendidikan kita lebih baik, kesehatan kita lebih baik, lapangan pekerjaan lebih baik," paparnya.

"Jadi ketika ada tambahan partai, ada pasangan yang dirasa pas, ada basis pendukung tambahan, itu bukan dalam rangka berhenti sampai menang, tapi misi kita itu adalah perubahan-perubahan di keluarga Indonesia. Itulah fokus kita. Jadi seperti peristiwa kemarin itu, adalah peristiwa yang terjadi di mana saja. Kalau kita ingat, penentuan pasangan selalu ramai. Siapapun yang terpilih, prosesnya menjadi percakapan. Tetapi ujungnya rakyat ingin tahu perubahan apa yang kita dilakukan. Jika kita melihatnya ke depan, banyak hal yang bisa kita kerjakan (untuk rakyat)," pungkasnya.

Simak juga 'Bertemu NasDem, Partai Masyumi Nyatakan Dukung Anies-Cak Imin':

[Gambas:Video 20detik]


Anies Baswedan mengaku optimistis survei elektabilitas terhadap Muhaimin Iskandar akan langsung melonjak. Hal ini menyusul deklarasi Anies-Muhaimin sebagai calon presiden dan wakil presiden.

Deklarasi yang dilakukan pada Sabtu (2/9) di Surabaya ini mengungkapkan optimisme kemenangan kedua pasangan demi perubahan dan perbaikan Indonesia ke depannya.

"Saya kok optimistis kalau surveinya diulang bulan depan, angkanya akan lain. Karena Gus Muhaimin sudah menjadi cawapres, sehingga orang memperhatikan. Selama belum menjadi pasangan, (masyarakat) yang memperhatikan hanya sepintas lalu," ungkap Anies dalam keterangan tertulis, Rabu (6/9/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ia menjelaskan sejumlah survei mengenai tingkat keterpilihan (elektabilitas) menempatkan Muhaimin di posisi kurang signifikan. Namun, Anies makin optimistis menatap kontestasi elektoral 2024 dengan ditunjuknya Muhaimin sebagai calon wakil presiden dan masuknya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ke dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan.

Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 ini pun memandang basis dukungan di Jawa, terutama Jawa Timur dan Jawa Tengah, akan lebih kuat dengan kehadiran PKB dan Gus Muhaimin.

"Jadi saya melihat basis dukungan di Jawa Timur mudah-mudahan bisa menjadi pendongkrak signifikan. Kita melihat kekuatan PKB, kemudian kita tahu basisnya di Jawa Timur dan di situ tempat yang kami masih kurang," ujarnya.

Lebih lanjut, Anies mengatakan fenomena ini sama seperti ketika masih belum memenuhi syarat untuk dideklarasikan sebagai pasangan.

"Selalu ada catatan dengan siapa, dan partainya, selalu akan memberikan warna," pungkasnya.

Simak Video 'Cak Imin Absen Diperiksa KPK, Batal Pula Buka MTQ Internasional di Kalsel':

[Gambas:Video 20detik]


Anggota DPRD Medan Fraksi Partai Golkar M Afri Rizki Lubis berbeda sikap dengan partainya di Pilpres 2024. Secara resmi Partai Golkar mendukung Prabowo Subianto, namun Rizki yang mengikuti kata hati mendeklarasikan dukungan ke Anies Baswedan.

Momen deklarasi dukungannya ke Anies tersebut disampaikan Rizki saat pengajian akbar yang dihadiri 700 orang di depan rumahnya di Medan Johor, Senin (4/9) kemarin. Pengajian tersebut merupakan kegiatan rutin keagamaan yang dilakukan oleh Rizki.

Lantas siapa sebenarnya Rizki Lubis yang berani berbeda sikap dengan Partai Golkar. Berikut detikSumut hadirkan profil singkatnya yang dilansir dari laman resmi DPRD Medan

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Biodata

Nama: Muhammad Afri Rizki Lubis, S.M.,M.I.P

Usia: 28 Tahun

Status: Lajang

T.T.L : Medan, 25 April 1995

Anggota DPRD Medan Fraksi Golkar M Afri Rizki Lubis diapit emak-emak perwiritan saat deklarasi dukungan ke Anies Baswedan. (Foto: Dok. Pribadi Rizki)

Rizki saat ini tercatat sebagai anggota Komisi I dan anggota Badan Musyawarah. Anak Syaf Lubis mantan Ketua DPD II Partai Golkar Medan itu merupakan anggota DPRD dari daerah pemilihan V yang pada Pemilu 2019 meliputi Kecamatan Sunggal, Medan Johor, Medan Tuntungan, Medan Selayang, dan Medan Polonia.

Di awal terpilih sebagai anggota DPRD Medan periode 2019-2024, Rizki Lubis menjabat Ketua Fraksi Golkar DPRD Medan dan Ketua Komisi III. Setelah ayahnya tidak lagi menjabat Ketua DPD II Golkar Medan, posisi Rizki pun goyang jabatan yang diembannya pun lepas.

Rizki Lubis Dukung Anies

Anggota DPRD Medan M Afri Rizki Lubis membenarkan soal dukungannya ke Anies Baswedan di Pilpres 2024. Dia menegaskan jika dukungannya itu dari lubuk hati yang paling dalam.

"Ya intinya dari lubuk hati yang paling dalam lah yang kita sebutkan ke Anies kan," katanya ketika dikonfirmasi detikSumut Senin (6/9/2023).

Saat disinggung apakah tidak ada penentangan dari partai, mengingat Golkar mendukung Prabowo Subianto di Pilpres 2024, Rizki menegaskan kembali jika itu merupakan pilihan hatinya. Anggota DPRD Medan Komisi 1 tersebut mengaku tidak mau melawan hati nuraninya.

"Ya intinya dari lubuk hati yang paling dalam, kita punya hati nurani, jadi tidak mau melawan hati nurani diri kita sendiri, itu aja," ucapnya.

Bukan Sebar Basos, Ini Jurus Anies Atasi Kemiskinan di RI


Pencalonan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar mendapatkan dukungan dari banyak pihak. Salah satunya datang dari KH. Muhammad Thoifur Mawardi, kiai asal Purworejo, Jawa Tengah, yang memberikan restu bagi keduanya maju sebagai capres dan cawapres pada Pemilu 2024.

Diketahui Kiai Thoifur merupakan putra dari KH.R Mawardi. Pada wawancara dalam salah satu tayangan YouTube, Muhaimin atau yang akrab disapa Cak Imin menjelaskan dirinya dipanggil oleh Kiai Thoifur saat berhaji kemarin.

"Beliau tiba-tiba bilang, 'Muhaimin, saya sudah istikharah. Jodohmu Anies. Camkan saja, katanya," katanya dalam keterangan tertulis, Rabu (6/9/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Diakui Cak Imin kala itu dirinya hanya menganggap hal tersebut sebagai masukan.

"Saya tak komentar, membawa saya ke alam bawah sadar hingga akhirnya kita (Muhaimin dan Anies) ketemu," katanya.

Sebelumnya, Cak Imin juga mengatakan dirinya pernah dipanggil KH Kholil As'ad dari Situbondo, Jawa Timur, pada tahun 2021. Kiai Kholil merupakan putra pendiri NU, Kyai As'ad Syamsul Arifin.

"Muhaimin, kamu harus berpasangan dengan Anies Baswedan," kata Cak Imin.

Dia menuturkan para kiai memberikan saran ini sesuai dengan keyakinan langit yang mereka miliki. Karena itu, Cak Imin berusaha mencocokkannya dengan keyakinan bumi.

Tapi, menurutnya cukup sulit menerima masukan ini. Apalagi mengikat ia ada di koalisi pemerintah, sementara Anies ada di pihak yang bersikap kritis pada pemerintah.

Anies pun punya cerita serupa. Anies mengungkapkan saat ia mengejar pesawat untuk kembali ke Jakarta, di Bandara Juanda, Surabaya, tiba-tiba KH Abdullah Munif, PP Anwarul Maliki Sukorejo, Pasuruan, menghampirinya.

"Pak Anies, saya minta waktu bicara. Ada pesan dari KH Thoifur, agar Pak Anies berpasangan dengan Muhaimin," kata Gus Munif, sapaannya, seperti diceritakan ulang Anies.

Anies membalas, "Tolong sampaikan pada KH Thoifur, mohon doanya."

Seperti diketahui, Anies-Muhaimin resmi dideklarasikan sebagai capres-cawapres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) di Surabaya, Jawa Timur beberapa waktu lalu.

Simak Video 'Cak Imin Absen Diperiksa KPK, Batal Pula Buka MTQ Internasional di Kalsel':

[Gambas:Video 20detik]


Video Elite PKB Syaiful Huda yang mengungkap janji partainya akan menggratiskan BBM bikin geger. Huda menyatakan pihaknya menggratiskan BBM jika partainya dan Ketum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menang di Pemilu 2024.

Dilihat detikcom, Selasa (5/9/2023), video itu beredar di media sosial Twitter, kini X. Dengan kemeja putih dan berpeci, Huda berteriak menyampaikan kebijakan apabila Cak Imin menang di 2024.

"Kalau Gus Muhaimin dan PKB menang, semua yang punya sepeda motor, BBM yang kita subsidi, gratis, tanpa biaya. Gus Muhaimin memberikan program, siapa pun yang hamil yang ada di bumi Indonesia ini, akan diberikan tunjangan selama hamil," ujar Huda dalam video itu.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Wasekjen PKB Syaiful Huda (Foto: Dwi Rahmawati/detikcom)

Penjelasan Huda

Dikonfirmasi terpisah, Huda mengatakan kejadian itu saat acara partai di Sukabumi, Jawa Barat, belum lama ini. Huda menjelaskan acara itu merupakan temu kader PKB.

"Itu di Sukabumi acara temu kader ada sekitar 10 ribuan. Baru itu, 2-3 mingguan lalu," kata Huda.

Huda kemudian memberikan penjelasan soal kebijakan itu. Dia mengatakan kebijakan ini termasuk dalam 4 agenda perjuangan PKB.

"Kebetulan PKB sudah mengkaji ada sekitar 4 agenda perjuangan kalau PKB menang. Kalau Gus Imin jadi presiden. Dari 4 itu, salah satunya subsidi BBM bagi para pemilik sepeda motor," ujar dia.

Menurut Huda, saat ini subsidi BBM masih mengalami kebocoran ke korporasi. Dia berharap dapat menutup kebocoran itu agar secara khusus dapat diperuntukkan pada masyarakat pemilik sepeda motor.

"Kita sudah melakukan kajian kalau semua di-segmented-kan misal semua pemilik motor akan mendapat subsidi lebih besar dan akhirnya harganya lebih murah, ketimbang, selama ini kan subsidi BBM kita yang mestinya untuk yang tidak mampu, pemilik sepeda motor, itu kan dinikmati oleh korporasi," kata Huda.

"Kita bayangkan kebocoran ini bisa kita tutup dengan cara ditambahkan segmented untuk, misalnya, para pemilik sepeda motor dan angkutan umum," imbuhnya.

Soal program tunjangan ibu hamil, dia menekankan hal ini dalam rangka menekan angka stunting anak yang masih terjadi.

"Kita semangatnya ingin cara kerja pemerintah menyangkut soal stunting. Tren kenaikannya kan tinggi banget stunting. Kami sudah mesimulasikan dengan potensi per tahun ibu hamil rata-rata di Indonesia itu berapa, kita memprogramkan tunjangan selama kehamilan. Itu untuk perbaikan gizi para ibu hamil," kata dia.

Lebih lanjut, Huda menerangkan kebijakan ini nantinya juga akan didorong oleh para politikus PKB di DPR.

"Insyaallah, insyaallah (dapat direalisasikan). Tinggal nanti kita perjuangkan dengan teman-teman di DPR. Tapi ini adalah agenda perjuangan kami. PKB menang dan Gus Imin terpilih sebagai presiden untuk tuntaskan ini," katanya.

Kebijakan itu pun dikritik partai lain, simak di halaman berikut

Saksikan Video 'Cak Imin Absen Diperiksa KPK, Batal Pula Buka MTQ Internasional di Kalsel':

[Gambas:Video 20detik]

Halaman 1 2 Selanjutnya


Mendagri Tito Karnavian tak masalah pilkada serentak dimajukan jadi September 2024. Lantas kapan Kemendagri mengajukan perubahan untuk dibahas bersama DPR?

Kapuspen Kemendagri Benni Irwan mengatakan usulan jadwal pilkada dimajukan itu gagasan dari beberapa pihak baik dari akademisi hingga pengamat, hingga legislatif. Kemendagri memahami adanya usulan tersebut.

"Percepatan (dimajukan) pelaksanaan Pilkada serentak, dari bulan November menjadi bulan September 2023, merupakan gagasan atau wacana yang dimunculkan oleh beberapa pihak, diantaranya oleh kalangan akademisi, pengamat dan juga beberapa anggota lembaga legislatif," ujar Benni kepada wartawan, Selasa (5/9/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Benni mengatakan Kemendagri menerima segala masukan yang ada. Kemendagri siap menindaklanjuti gagasan itu untuk dibahas lanjut bersama DPR dan penyelenggara pemilu.

"Secara prinsip Kementerian Dalam Negeri dapat memahami gagasan atau wacana tersebut, meskipun belum membahas secara lebih detail," ucapnya.

"Jika hal ini memang dirasa sangat penting, maka Kemendagri sebagai wakil pemerintah, siap untuk membicarakannya bersama-sama dengan DPR dan institusi penyelenggara pemilu," lanjut Benni.

Lantas kapan Kemendagri akan mengusulkan hal itu ke DPR?

"Kemendagri menunggu dan siap untuk membahas lebih lanjut bersama pihak terkait lainnya," jawab Benni.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian buka suara soal jadwal Pilkada 2024 dimajukan. Tito mengatakan selama usulan itu rasional dan penyelenggara Pemilu dapat melaksanakan, maka tidak ada masalah.

Dia mengatakan selama KPU siap melaksanakannya dan usulan itu rasional, maka tidak ada salahnya untuk dilakukan.

"Di mana posisi Kemendagri? Kami lihat itu cukup rasional sepanjang KPU siap untuk mengerjakan mereka merasa mampu, why not di bulan September? Dan kemudian akhir Desember selesai," ucap dia.

"Ketika 31 Desember seluruh kepala daerah hasil Pilkada 2020 mereka selesai, maka 1 Januari sudah diisi pejabat definitif hasil Pilkada 2024," imbuhnya.

Simak juga 'Saat Mahfud Sebut Usul Ketua Bawaslu Tunda Pilkada Serentak Tak Relevan':

[Gambas:Video 20detik]


Tim Pemenangan Nasional (TPN) bakal capres Ganjar Pranowo sudah dibentuk partai politik pendukungnya. Arsjad Rasjid dan Andika Perkasa yang masuk dalam TPN Ganjar Pranowo kaget tahu namanya masuk ke dalam tim tersebut.

Ketua Umum KADIN Arsjad Rasjid ditunjuk jadi Ketua TPN Ganjar Pranowo. Sementara nama mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Andika Perkasa menjabat sebagai Wakil Ketua TPN Ganjar Pranowo.

"Hari ini kami berempat mengadakan rapat pertama kali secara resmi yang dipimpin oleh Ibu Megawati dalam rangka, yang paling penting adalah rencana pembentukan TPN, TPN itu singkatan dari Tim Pemenangan Nasional. Sudah disampaikan tadi ya, sudah diketok ya," kata Ketum Perindo Hary Tanoesoedibjo usai bertemu Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (4/9).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Di mana ketuanya, ketua TPN tim pemenangan nasional adalah Pak Arsjad Rasjid tadi diputuskan. Beliau muda gesit dan pengetahuannya luas, dan juga network-nya juga sangat luas dan juga Ketua Umum Kadin," lanjut Hary Tanoe.

Hary Tanoe mengatakan dalam rapat itu juga diputuskan nama yang mengisi jabatan Wakil Ketua TPN. Nama Andika Perkasa disebut menjadi salah satu wakil.

"Wakilnya ada, mewakili semua partai politik dan juga profesional. Ada, nanti secara resmi akan diumumkan. Tapi yang paling penting adalah ketua TPN-nya sendiri sudah diputuskan," kata Hary Tanoe.

"Ada, Pak Andika termasuk sebagai salah satu wakil juga," jawab Hary Tanoe ketika ditanya apakah Andika Perkasa jadi wakil.

Arsjad Rasjid keliling mal bareng Ganjar Pranowo di Jaksel. (Silvia Ng/detikcom)

Masih Terbuka Partai Lain Merapat

PDIP memastikan masih membuka peluang partai lain yang hendak bergabung koalisi mendukung Ganjar. Termasuk mengisi posisi di TPN Ganjar untuk memenangkan Pilpres 2024.

"Kalau sisi TPN itu tentu lobi-lobi tingkat atas, penugasannya jelas. Nanti penugasan lintas partainya ada. Ada yang jadi sekretaris, ada yang jadi bendahara, seperti flowchart-nya organisasi nggak ada yang istimewa," kata Wasekjen PDIP Utut Adianto di gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Selasa (5/9).

Utut mengatakan poros koalisi pendukung Ganjar yakni PDIP, PPP, Perindo, dan Hanura, sudah kukuh. Meski begitu, dia menyebut masih terus membuka peluang apabila ada partai yang ingin bergabung koalisi.

"Apakah ini sudah firm, sudah, yang berempat. Kalau mau ada tambahan, tentu potensi itu kita tidak tutup. Karena kita kalau makin banyak yang dukung kan senang," ujarnya.

Arsjad Rasjid Ngaku Tak Diinformasikan

Arsjad Rasjid mengaku kaget saat mengetahui dirinya ditunjuk menjadi Ketua TPN Ganjar Pranowo. Arsjad mengaku tidak diinformasikan sama sekali atas penunjukannya tersebut.

"Saya kaget, saya itu, pas saya lagi datang ke ASEAN Business Award. Pas saya sampai ke sana tiba-tiba ada salah satu teman datang ke saya kasih lihat ada salah satu berita, salah satu nih dari online, pas saya baca ya ampun, ya Allah, kaget saya," kata Arsjad kepada wartawan di Hotel Mulia Jakarta, Selasa (5/9).

Arsjad mengaku terhormat ditunjuk menjadi ketua TPN Ganjar Pranowo. Namun, dia menilai seharusnya ada pembicaraan terlebih dahulu sebelum mengumumkan penugasannya tersebut.

"Karena terus terang saya nggak diinformasikan. Suatu kehormatan, ya tapi kan walaupun harus bicara dulu dong ha-ha-ha," ucapnya.

Arsjad Rasjid menegaskan dirinya perlu berdiskusi terlebih dahulu dengan sejumlah pemangku kepentingan, termasuk keluarga, terkait penugasan tersebut karena dirinya mengemban banyak jabatan di dunia usaha.

Simak Video 'Arsjad Kaget Jadi Ketua Pemenangan Ganjar: Baru Tahu dari Media':

[Gambas:Video 20detik]

Halaman 1 2 Selanjutnya