Baliho-baliho bergambarkan wajah calon legislatif hingga calon presiden dan calon wakil presiden mulai terpampang di banyak persimpangan jalan raya yang menandakan pelaksanaan pesta demokrasi di negara ini semakin dekat. Para peserta pemilu sudah mulai berlomba-lomba untuk mencari sasaran terbaik supaya dapat memenangkan suara mereka. Berbagai macam cara sudah mulai dikerahkan oleh tim pemenangan dari partai-partai politik demi memenangkan calon- calon yang diusungnya.

Bersamaan dengan pesta demokrasi yang akan terselenggara pada 2024 nanti, negara ini kini tengah berada pada periode yang disebut sebagai Bonus Demografi. Hasil Sensus Penduduk 2020 yang telah dirilis oleh Badan Pusat Statistik menunjukkan komposisi penduduk Indonesia sebagian besar berasal dari Generasi Z sebesar 27,94% dari 270,20 juta jiwa penduduk Indonesia. Maka, keberadaan Generasi Z mengambil peran penting dan memberikan pengaruh yang besar bagi pelaksanaan pesta demokrasi pada 2024 nanti.

Generasi Z adalah mereka yang lahir antara tahun 1997 sampai dengan 2012. Sebagian besar dari Generasi Z adalah para pemilih pemula. Maka, mereka perlu mendapatkan pendidikan politik yang benar. Ditambah pula dengan karakteristik Generasi Z yang berbeda dengan generasi-generasi sebelumnya. Karakteristik mereka tidak dapat disamakan dengan karakteristik generasi sebelumnya. Pendidikan politik dengan gaya baru bagi Generasi Z menjadi kunci utama yang harus ditempuh supaya Generasi Z dapat terlibat aktif dalam mengemukakan suara dan gagasan mereka.

Kunci Utama

Suara dari generasi muda sebagai pemilih akan menentukan masa depan bangsa dan negara ini. Keterlibatan mereka dalam menggunakan hak untuk memilih menjadi kunci utama berhasilnya pesta demokrasi 2024. Namun, realita yang terjadi di tengah generasi muda adalah mereka belum bisa sepenuhnya menyalurkan energi, gagasan dan suara mereka dalam politik formal.

Berbagai macam alasan dilontarkan oleh generasi muda, di antaranya kekecewaan-kekecewaan yang muncul dari keprihatinan generasi muda terhadap perilaku pemerintahan di waktu belakangan ini. Pemerintahan sebagai pemangku kekuasaan kerap memberikan contoh dan teladan yang tidak baik bagi generasi muda sehingga membuat generasi muda menjadi enggan untuk menyalurkan suara dan gagasannya pada politik formal.

Situasi ini perlu dilihat dan ditindaklanjuti oleh para pemangku kekuasaan supaya suara dan gagasan generasi muda tidak terbuang sia-sia. Potensi suara dan gagasan dari generasi muda harus dikelola dan ditata dengan baik supaya dapat menyukseskan pesta demokrasi di negara ini. Sinergi dan kolaborasi dari elemen-elemen pemerintahan menjadi salah satu kunci yang dapat dilakukan untuk membantu generasi muda supaya melek politik.

Karakteristik

Generasi Z mempunyai karakteristik yang sangat berbeda dengan generasi-generasi sebelumnya. Salah satu karakteristik yang paling menonjol adalah kemampuan mereka untuk memanfaatkan perubahan teknologi dalam berbagai bidang kehidupan mereka. Sejak mereka lahir ke dunia, mereka sudah terbiasa dengan keberadaan teknologi. Smartphone sudah menjadi kebutuhan sehari-hari mereka.

Berdasarkan tulisan dari Bruce Tulgan dan RainmakerThinking yang berjudul Meet Generation Z: The Second Generation within The Giant Millenial Cohort ditemukan lima karakteristik utama dari Generasi Z. Pertama, masa depan Generasi Z tergambarkan di dalam media sosial. Keberadaan media sosial membuat mereka mampu dengan mudah mengenal dunia. Hal ini terkait dengan karakteristik kedua, yaitu relasi Generasi Z dengan orang lain menjadi hal yang mutlak penting untuk terjadi.

Ketiga, kemudahan mereka untuk mengakses banyak orang dari berbagai belahan dunia membuat mereka mempunyai pola pikir global. Keempat, pola pikir yang terbuka membuat Generasi Z mudah untuk menerima keragaman dan perbedaan pandangan. Kelima, Generasi Z mengalami kesenjangan ketrampilan. Maka, mereka perlu untuk mentransfer ketrampilan diri dari generasi-generasi sebelumnya.

Budaya Baru

Media sosial bagi Generasi Z sudah menjadi kebutuhan sehari-hari yang tidak pernah tertinggal. Media sosial bukan hanya menjadi media untuk mengakses informasi, namun media sosial sudah menjadi ruang bagi mereka untuk berekspresi, rekreasi, kolaborasi dan aktualisasi diri. Media sosial mempunyai peran yang sangat kuat dan krusial dalam membentuk karakter dan identitas Generasi Z.

Keberadaan media sosial turut memberikan perubahan yang mendasar terhadap perilaku Generasi Z dalam kehidupan mereka sehari-hari. Bahkan, media sosial mampu menciptakan budaya yang baru bagi Generasi Z. Beberapa budaya baru yang tampak dari Generasi Z di antaranya adalah fenomena kepo, sindrom fomo, budaya bercerita, budaya asik sendiri, dan bahasa emoticon.

Fenomena kepo mulai populer sejak 2012. Kepo ingin mendeskripsikan tindakan seseorang yang ingin selalu tahu akan segala hal. Media sosial yang sangat luas dan tidak terbatas membuat Generasi Z sangat leluasa untuk selalu ingin mengetahui banyak hal. Sedangkan, sindrom fomo adalah ketakutan seseorang akan ketertinggalan suatu informasi. Kebiasaan untuk ingin selalu tahu banyak hal membuat mereka menjadi takut jika tertinggal informasi. Media sosial kini juga menjadi ruang bagi Generasi Z untuk bercerita. Mereka dengan mudah membagikan segala macam aktivitas yang sedang mereka lakukan di media sosial.

Transformasi

Pendidikan politik gaya lama yang selama ini dilakukan oleh penyelenggara pemilu kini harus mulai bertransformasi. Data dan realita telah menyatakan dan menunjukkan dengan sangat jelas bahwa pemegang kunci keberhasilan pesta demokrasi 2024 berada di tangan Generasi Z.

Generasi Z adalah generasi muda yang menjadi pemilih pemula pada 2024 nanti. Mereka perlu memperoleh pendidikan politik yang jelas dan relevan dengan situasi yang sedang mereka alami. Mereka perlu mengetahui pentingnya memberikan sumbangan gagasan dan suara bagi kemajuan bangsa dan negara ini.

Keterlibatan aktif dari Generasi Z menjadi penentu dan kunci akan dibawa ke mana masa depan bangsa dan negara ini. Kekecewaan dan kegelisahan yang dialami oleh generasi muda harus segera dibendung dengan cara memberikan pandangan yang baru tentang pentingnya terlibat dalam politik formal. Generasi muda mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama untuk memberikan suara dan gagasan mereka bagi bangsa dan negara ini.

Media Sosial

Media sosial bagi Generasi Z ibaratnya seperti aktivitas bernapas bagi mereka. Mereka tidak pernah dapat melepaskan diri dengan media sosial. Media sosial sudah menjadi kebutuhan yang harus selalu dipenuhi dalam kehidupan mereka sehari-hari.

Aktivitas Generasi Z dalam berselancar di dunia maya menjadi salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan diri mereka. Cara mereka untuk berselancar di dunia maya ini membuat mereka tidak pernah tertinggal dari berbagai macam informasi. Tidak ada hari tanpa berselancar di dunia maya dan membuka media sosial. Situasi ini perlu ditangkap dengan baik oleh pihak penyelenggara pemilu supaya dapat menyesuaikan pendidikan politik gaya baru bagi Generasi Z.

Satu-satunya cara yang dapat dilakukan adalah terjun secara langsung di media sosial. Kebiasaan dan gaya pendidikan politik yang lama dan konvensional harus segera diubah. Kehadiran penyelenggara pemilu di ruang media sosial akan sangat menentukan keberhasilan pendidikan politik bagi Generasi Z. Penyelenggara pemilu harus mempunyai daya kreatif dan inovatif supaya mampu menawarkan konten-konten yang menarik bagi Generasi Z.

Sebagai pemilih pemula mereka belum memahami dan mengenal akan pentingnya memberikan suara bagi kemajuan bangsa dan negara ini. Maka, diperlukan adanya pendidikan politik yang mampu memberikan pemahaman yang jelas dan lengkap bagi Generasi Z. Pendidikan politik bukan lagi yang bergaya lama dan konvensional, tetapi pendidikan politik bergaya baru yang dapat diterima dan dipahami oleh Generasi Z. Media sosial menjadi satu-satunya ruang yang harus digunakan dengan optimal dan maksimal sebagai langkah untuk memberikan pendidikan politik bagi Generasi Z.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Simak juga 'Debat Capres-Cawapres Berkualitas Menurut Pakar: Ada Pertengkaran Gagasan':

[Gambas:Video 20detik]


Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Bahtiar Baharuddin mengingatkan warga untuk berhati-hati dalam berkomentar dan memposting sesuatu di media sosial selama masa Pemilu 2024. Suasana Pemilu yang damai dapat rusak bila media sosial dipenuhi dengan provokasi dan ujaran kebencian.

Hal itu disampaikan Bahtiar usai menghadiri Apel Siaga Pemilu Damai yang diselenggarakan Bawaslu Sulsel di Lapangan Karebosi Makassar, Rabu (6/12/2023). Bahtiar awalnya mengajak seluruh masyarakat untuk menghidupkan ruang pemilu damai di Sulsel.

"Pesan saya sebagai Pj Gubernur, tentu kami semua pemerintah daerah hingga level desa, semua harus sama-sama mencegah faktor atau hal apapun yang bisa menjadi penyebab ketidakdamaian (selama Pemilu)" ujar Bahtiar kepada wartawan, Rabu (6/12).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Bahtiar lantas mengimbau masyarakat khususnya yang aktif bermain media sosial untuk bijak dalam berkomentar dan memposting sesuatu. Perlu ada cek dan klarifikasi untuk sesuatu yang akan diposting di medsos.

"Kalau ada hal yang kurang baik, kurang tepat, bisa merusak hubungan di Sulsel, terutama di media sosial, tolong diklarifikasi, klarifikasi, klarifikasi. Cek, cek, cek, jangan langsung share, share, share. Jangan langsung respon. Karena itu belum tentu benar," tegas Bahtiar.

Patroli siber juga gencar dilakukan Polri selama masa Pemilu 2024. Bahtiar mengingatkan, seluruh aktivitas netizen di media sosial akan terpantau.

"Jangan lupa, semua ucapan kita atau aktivitas kita di medsos dipantau oleh patroli siber," sebutnya.

Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri itu juga menyinggung stigma Sulsel sebagai wilayah dengan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) yang tinggi. Padahal menurutnya stigma itu bisa dihilangkan dengan kembali menerapkan falsafah luhur Bugis-Makassar.

"Jadi saya mengimbau, sama-samaki sebagai orang Bugis-Makassar yang selama ini terkenal selalu sipakaraja, saling menghargai. Masing-masing punya pilihan, masing-masing punya pandangan, pikiran. Kita harus menghargai pandangan dan pikiran itu. Tidak usah marah-marah. Tidak usah emosi," tuturnya.

Tapi, Bahtiar mengaku tidak menemukan kerawanan jelang Pemilu yang selama ini disangkakan oleh orang-orang terhadap wilayah Sulsel. Dia hanya menemukan kegaduhan terkait Pemilu di media sosial.

"Saya di sini sejak 5 September (menjabat Pj Gubernur Sulsel), alhamdulillah, justru apa yang disangkakan di Sulsel ini yang rawan, itu ternyata saya rasa damai-damai saja kok. Yang sering berisik itu di media sosial saja," ucapnya.

Seluruh unsur terkait, baik dari pemerintah daerah hingga penyelenggara Pemilu diminta terus memberikan edukasi ke masyarakat untuk bijak bermedia sosial demi Pemilu yang damai.

"Sekali lagi, cek, cek. Jangan langsung share. Kalau ada yang salah, tolong diklarifikasi. Karena orang Sulsel ini dikenal dengan orang santun. Jangan kita berubah jadi tidak beradab," pungkasnya.

Ayah dan Anak Ditemukan Tewas Bersimbah di Dalam Ruko di Maros


Cawapres nomor urut 1 dari Koalisi Perubahan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menanggapi pernyataan mantan Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj yang mendoakan cawapres nomor urut 3 Mahfud Md menjadi wakil presiden. Cak Imin mengatakan dirinya sudah bersama dengan Said Aqil dan tidak ada masalah.

"Saya dengan Kiai Said sudah bareng-bareng di Magelang bersama Mas Anies, waktu itu, no problem," kata Cak Imin di Kabupaten Bireuen, Aceh, Rabu (6/12/2023).

Cak Imin juga menjawab soal adanya pernyataan dari pihak lain jika Said Aqil mendukung pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. Cak Imin meyakini bukan Said Aqil yang bicara langsung.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Yang penting kan bukan Kiai Said, yang ngomong kan bukan Kiai Said," ujar Cak Imin.

Said Aqil diketahui mendoakan Mahfud menjadi wakil presiden. Said Aqil mengatakan Mahfud akan memenangkan kontestasi pemilu.

"Pak Mahfud Md sahabat saya orang Madura Jawa Timur, sekarang masih menjabat sebagai Menko Polhukam, Insyaallah akan memenangkan dan menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia pada tahun 2024," ujar Said Aqil dalam keterangan tertulis dibagikan Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Minggu (3/12).

Said mengungkap kriteria yang harus dimiliki oleh calon pemimpin. Hal itu diungkapkan Said Aqil menukil fiqh siyasah dalam kitab al-Ahkam al-Sultaniah karya al-Mawardi.

"Kalau saya lihat di Fiqh Siyasah karangan Al-Mawardi, Presiden dan Wakil Presiden syaratnya harus berilmu, pintar, dan cerdas. Pak Mahfud pintar tidak? Cerdas tidak? Profesor doktor ahli tatanegara, dulu Gus Dur juga kagum pada beliau," tambah Said.

Simak juga 'Mahfud Ngaku Sudah Sebulan Lebih Tidur Tak Teratur, Badan Kurang Fit':

[Gambas:Video 20detik]


Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana, buka suara soal kunjungan kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Nusa Tenggara Timur (NTT) yang tidak berselang lama setelah capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo sehingga muncul anggapan 'membuntuti'. Ari menegaskan semua jadwal kunker Jokowi sudah direncanakan jauh-jauh hari.

"Jadwal kunker Presiden sudah direncanakan jauh-jauh hari, terkait lokasi, waktu dan juga agenda acaranya. Presiden tidak hanya mengunjungi Papua dan NTT tapi juga daerah-daerah lain. Bahkan juga kunjungan ke luar negeri," kata Ari kepada wartawan, Rabu (6/12/2023).

Ari menekankan blusukan yang dilakukan Jokowi sudah dilakukan sejak 2014, tidak hanya di momen tertentu saja. Jokowi kerap berkunjung ke daerah yang menjadi atensinya, terutama NTT dan Papua.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kunker-kunker blusukan ke daerah-daerah ini sudah dilakukan Presiden Jokowi sejak tahun 2014 hingga saat ini. Tidak memilih momen-momen tertentu, tidak hanya pada musim pemilu saja. Presiden sudah beberapa kali ke NTT dan Papua," ujarnya.

"Dua daerah yang mendapatkan atensi Bapak Presiden. Bahkan beliau mengunjungi kabupaten-kabupaten yang belum pernah dikunjungi Presiden RI. Beliau telah mengunjungi berbagai pelosok, pulau terdepan, kawasan perbatasan dan terisolir," lanjut Ari.

Ari menyebut dalam mengunjungi daerah-daerah, Jokowi juga sekaligus melakukan sejumlah agenda. Mulai dari mengawasi proyek strategi nasional hingga memberikan bantuan.

"Agendanya juga beragam mulai dari peresmian program proyek strategis Nasional, monitoring program-program prioritas, pembagian bantuan dan sebagainya," ucapnya.

Diketahui, Ganjar melakukan kampanye di NTT pada Jumat (1/12). Ganjar berkampanye di sejumlah tempat di NTT, di antaranya Kupang, Ende hingga Rote, sementara Jokowi bertolak ke NTT, Senin (4/12). Ganjar Pranowo mengaku tak khawatir dengan kunjungan Jokowi ke NTT.

"Oh nggak, Pak Jokowi kan Presiden," kata Ganjar menjawab pertanyaan usai dirinya menghadiri pertemuan TPD, Caleg, dan Massa Partai dan Relawan di SRITI Convention Hall, Palu, Sulteng, Senin (4/12/2023).

Ganjar mengatakan Jokowi merupakan seorang presiden yang bisa berkunjung ke mana pun. Dia pun tak masalah jika Jokowi berkunjung ke tempat-tempat yang telah didatanginya untuk kampanye.

"Karena Pak Jokowi Presiden Pak Jokowi bisa ke mana pun untuk kepentingan apapun. Saya selalu menghormati ya. Nggak apa-apa," tuturnya.

Simak juga 'Ganjar Janji Beri Kemudahan Pendidikan ke Kelompok Disabilitas Balikpapan':

[Gambas:Video 20detik]


Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno mengajukan cuti untuk mengikuti kampanye Ganjar Pranowo-Mahfud Md. Ketua Dewan Pakar Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud itu dijatah sehari berkampanye selama hari kerja dalam sepekan.

Sandiaga awalnya menyebut Ganjar sebagai Jokowi versi 3.0. Ia menjelaskan Ganjar akan melanjutkan program pembangunan dua periode Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang sudah bagus. Selain itu, calon presiden (capres) nomor urut 3 juga akan mengoreksi kebijakan Jokowi yang perlu dievaluasi.

"Jokowi 3.0 ini adalah yang ditunggu oleh masyarakat, bahwa pembangunan yang sudah sangat baik ini diapresiasi dan ditingkatkan, dipercepat. Seandainya ada yang harus dikoreksi, sedikit revisi tapi dengan arah pembangunan Jokowi yang memiliki kesamaan model kepemimpinan dengan Pak Ganjar," tutur Sandiaga di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), Selasa malam (5/12/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Sandiaga menilai sosok Ganjar dan Jokowi memiliki kesamaan, yakni dekat dengan rakyat. Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu mengatakan sebutan Jokowi 3.0 cocok karena sesuai pula dengan nomor urut Ganjar pada Pilpres 2024.

"Jadi itu yang akan kami fokuskan bahwa Pak Ganjar adalah Jokowi versi 3.0. Tiga karena nomor urutnya memang 3 dan dia lompat dari segi kecepatannya, dari segi fokusnya, dari segi komitmennya, dan dia sangat dekat dengan masyarakat. Sama dengan Pak Jokowi," kata Sandiaga.

Sandiaga kemudian menjelaskan dirinya turut terlibat dalam kampanye memenangkan Ganjar-Mahfud. Sebagai Menparekraf, dia mengaku sudah mengajukan cuti kampanye. Sesuai aturan, Sandiaga hanya diperbolehkan cuti kampanye satu hari dalam seminggu.

"Saya sudah mengajukan cuti dan cuti ini sudah disetujui oleh Sekneg (Sekretariat Negara)," pungkasnya.

Respons Sandiaga Uno Soal Kenaikan Kasus Covid-19 Jelang Libur Nataru


Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar (Cak Imin), menyatakan partainya menolak rencana Gubernur Daerah Khusus Jakarta ditunjuk Presiden sebagaimana tertera dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ). Cak Imin mengatakan hal itu terlalu dipaksakan.

"Jadi memang ada draf, draf yang menginginkan Pilkada DKI ditunjuk oleh pemerintah pusat, kami (PKB) menolak total, kami dan insyaallah mayoritas fraksi akan menolak karena itu, terlalu dipaksakan waktunya," kata Cak Imin di Kabupaten Bireuen, Aceh, Rabu (6/12/2023).

Cak Imin menyebut RUU tersebut perlu dimatangkan dengan baik. Dia menilai penunjukan Gubernur DKI Jakarta oleh Presiden adalah hal bahaya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Ya itu bahaya, bahaya apabila dalam posisi yang menuju persiapan demokrasi yang lebih baik, harus diberi ruang yang lebih baik lagi," ucap Cawapres nomor urut 2 ini.

Dalam RUU Daerah Khusus Jakarta, gubernur dan wakil gubernur akan ditunjuk dan diberhentikan oleh presiden dengan memperhatikan usul DPRD. Draf ini merupakan hasil pembahasan dalam rapat pleno Baleg DPR penyusunan RUU Daerah Khusus Jakarta pada Senin (4/12) kemarin.

Dalam draf RUU Daerah Khusus Jakarta yang dilihat detikcom, Selasa (5/12), Jakarta nantinya ditetapkan menjadi pusat perekonomian nasional dan kawasan aglomerasi. Hal ini tertuang dalam Pasal 4.

Meski berubah dari Daerah Khusus Ibu Kota menjadi Daerah Khusus, Jakarta bakal tetap dipimpin oleh gubernur dan wakil gubernur. Gubernur dan wakil gubernur Daerah Khusus Jakarta akan ditunjuk, diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan memperhatikan usul dari DPRD. Berikut ini bunyi pasalnya:

Pasal 10

(1) Provinsi Daerah Khusus Jakarta dipimpin oleh Gubernur dan dibantu oleh Wakil Gubernur.

(2) Gubernur dan Wakil Gubernur ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan oleh Presiden dengan memperhatikan usul atau pendapat DPRD.

(3) Masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan sesudahnya dapat ditunjuk dan diangkat kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan.

(4) Ketentuan mengenai penunjukan, pengangkatan, dan pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Simak juga 'Respons Mahfud soal RUU DKJ Atur Gubernur Dipilih Presiden':

[Gambas:Video 20detik]


Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengajak para elite politik serta seluruh elemen bangsa untuk mencegah hadirnya kembali terminologi 'cebong' dan 'kampret' dalam Pemilu. Pemilu 2024 harus disambut dengan suka cita, apalah arti kemenangan jika mengorbankan persatuan kebangsaan.

Selain itu, jangan ada lagi yang memanfaatkan isu agama hanya untuk menebar kebencian hanya demi meraih kekuasaan. Hal ini disampaikan Bamsoet dalam Perayaan Natal Tahun 2023 dan Tahun Baru 2024 MPR RI, DPR RI, dan DPD RI, di Gedung Nusantara IV MPR RI, Jakarta, Senin malam (5/12).

"Sahabat Rasulullah SAW, Ali bin Abi Thalib, mengajarkan bahwa 'mereka yang bukan saudara dalam iman, adalah saudara dalam kemanusiaan'. Kita harus meyakini, setiap agama menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan," ujar Bamsoet, dalam keterangannya, Rabu (6/12/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Mari kita jaga persatuan dan kesatuan, dan jadikan nilai-nilai agama sebagai perekat persaudaraan, yang dilandasi oleh rasa cinta kasih pada sesama, karena sejatinya, puncak dari setiap agama adalah cinta," sambungnya.

Bamsoet menjelaskan dalam konteks keindonesiaan yang tidak menganut paham sekulerisme, agama menjadi elemen penting dalam konstruksi kehidupan sosial.

Setiap isu yang dikaitkan dengan agama, selalu menjadi isu yang memiliki sensitivitas tinggi yang jika tidak dikelola dan disikapi dengan baik dan bijaksana, akan bermuara pada percikan-percikan konflik yang dapat mencederai kebersamaan kita sebagai sebuah bangsa.

"Implementasi dari praktik kehidupan keagamaan adalah cinta kasih yang menggerakkan persaudaraan. Cinta kasih dan persaudaraan adalah ikatan senyawa yang saling menguatkan satu sama lain, yang akan menuntun setiap langkah kita menuju harmoni dan kedamaian," jelas Bamsoet.

Menurut Bamsoet, kita juga tidak boleh merasa lelah menebarkan semangat perdamaian, kerukunan, dan cinta kasih kepada sesama. Karenanya, perbedaan orientasi dan pilihan politik, tidak seharusnya menjadikan kita terpolarisasi pada kutub-kutub yang saling bermusuhan.

"Sudah saatnya kita belajar dari pengalaman sejarah, bahwa konflik horizontal yang dipicu oleh perbedaan orientasi politik dan agama, hanya akan meninggalkan trauma dan bekas luka. Selain, merusak sendi-sendi demokrasi yang dengan susah payah kita bangun dan perjuangkan," kata Bamsoet.

"Melalui kebersamaan dalam keberagaman inilah, kita akan senantiasa diuji, seberapa dangkal, atau seberapa dalam, komitmen kebangsaan kita, dalam menempatkan persatuan dan kesatuan bangsa, di atas kepentingan pribadi dan golongan," pungkasnya.

Turut hadir Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono. Hadir pula panitia Perayaan Natal Tahun 2023 dan Tahun Baru 2024, antara lain Ketua Hendrik Halomoan Sitompul, Wakil Ketua Inosentius Samsul, Sekretaris Marinus Gea, dan Wakil Sekretaris Maria Dumaris Simanjuntak.


Revisi Undang-Undang tentang Perubahan ke-2 atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) telah disahkan. Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi pun menyinggung empat substansi dari perubahan kedua UU ITE tersebut.

Disampaikan Budi, disahkannya UU ITE ini merupakan salah satu capaian konkret pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk menghadirkan tata kelola ruang digital yang lebih sehat dan bermartabat.

"Substansi UU Perubahan Kedua UU ITE ini disusun untuk merespon berbagai perkembangan dan dinamika pelaksanaan UU ITE," ujar Budi kepada detikINET, Rabu (6/12/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Budi memaparkan ada empat substansi dari perubahan UU ITE kali ini. Pertama, sinkronisasi ketentuan UU ITE terkait pidana konten illegal dengan ketentuan dalam KUHP Nasional.

Kedua, pengaturan yang lebih jelas dan tegas terkait pasal-pasal yang selama ini dianggap multitafsir, seperti di antaranya terkait ketentuan pencemaran nama baik dengan mengatur pengecualian, yaitu untuk kepentingan umum, pembelaan diri, dan/atau untuk kepentingan karya seni, budaya, olahraga, dan pengetahuan.

Ketiga, penguatan peran sertifikasi digital selain tanda tangan elektronik seperti segel elektronik, autentikasi situs web dan identitas digital untuk menunjang transaksi elektronik yang lebih terpercaya.

Keempat, penegasan peran pemerintah dalam menghadirkan ekosistem digital yang adil, akuntabel, aman, dan inovatif melalui ketentuan yang memungkinkan untuk mendorong tindakan afirmatif kepada pelaku ekonomi digital di Indonesia.

Pemerintah dan DPR telah sepakat perubahan UU ITE jilid ke-2 dalam rapat paripurna ke-10 penutupan masa persidangan II tahun sidang 2023-2024 di gedung Nusantara II MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Selasa (4/12/2023).

Wakil Ketua DPR RI Lodewijk F Paulus dalam rapat paripurna kemudian menanyakan persetujuan kepada para anggota Dewan dalam rapat paripurna. RUU ITE disetujui oleh anggota Dewan.

"Apakah Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ke-2 atas UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dapat disetujui untuk disahkan menjadi UU?" kata Lodewijk.

"Setuju," jawab anggota Dewan diikuti ketokan palu pengesahan.

Menkominfo Ungkap 42% Masyarakat Percaya Disinformasi Seputar Pemilu


Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Barat (Sulbar) mencoret nama Wakil Ketua (waka) DPRD Mamuju Andi Dodi Hermawan dari daftar calon tetap (DCT) caleg DPRD Sulbar dari partai Hanura di pemilu 2024. Nama Dodi dicoret karena menjadi terpidana di kasus alih fungsi hutan lindung menjadi SPBU melalui putusan kasasi Mahkamah Agung (MA).

"Dari hasil beberapa klarifikasi, kemudian kita pleno kembali dan kita sepakati untuk dilakukan pencoretan (nama Andi Dodi dari DCT caleg DPRD Sulbar)" ujar Ketua KPU Sulbar Said Usman Umar saat dimintai konfirmasi, Rabu (6/12/2023).

Said mengatakan KPU sebelumnya menerima surat dari Bawaslu Sulbar terkait salah satu caleg yang divonis bersalah melalui putusan MA. Pihaknya kemudian menggelar pleno dan mengutus tim untuk melakukan klarifikasi terkait kebenaran putusan tersebut.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kita menerima surat dari Bawaslu tentang salah satu caleg yang terindikasi mendapat putusan dari MA, kemudian ditindaklanjuti dengan rapat pleno bersama komisioner yang lain, hasil plenonya itu untuk melakukan klarifikasi ke beberapa lembaga, yang pertama kami mengutus tim ke MA," terangnya.

Said menuturkan selain melakukan klarifikasi langsung ke MA, pihaknya juga meminta keterangan dari DPD Hanura Sulbar sebagai partai pengusung Dodi.

"Jadi di MA itu kita pastikan bahwa itu benar-benar itu adalah putusannya Mahkamah Agung. Di partai kami klarifikasi untuk memastikan nama yang ada dalam putusan Mahkamah Agung adalah nama calon yang diusulkan partai bersangkutan," jelasnya.

Setelah mendapat keterangan, lanjut Said, komisioner KPU kembali menggelar rapat pleno pada Senin (4/12) malam. Hasilnya nama Dodi dicoret karena divonis bersalah oleh MA di kasus alih fungsi hutan lindung jadi SPBU di Mamuju.

"Jadi (selanjutnya) kami akan melakukan perubahan daftar calon tetap dan langsung kita akan sampaikan ke KPU RI," katanya.

Untuk diketahui, Wakil Ketua DPRD Mamuju Andi Dodi Hermawan sebelumnya ditetapkan tersangka kasus alih fungsi hutan lindung menjadi SPBU pada Juli 2022 lalu. Atas kegiatannya itu, Kejati Sulbar menyebut terdapat kerugian negara sebesar Rp 2,8 miliar. Tersangka lalu dituntut 6 tahun penjara oleh JPU.

Selanjutnya Andi Dodi divonis bebas usai mengajukan banding di PN Mamuju. Hakim menilai dalam kasus ini Andi Dodi tidak menyebabkan kerugian negara.

Sidang putusan Andi Dodi digelar di Pengadilan Negeri (PN) Mamuju pada Selasa (20/12/2022). Legislator Mamuju itu dinyatakan tidak bersalah dan bebas murni usai majelis hakim membacakan sidang putusan, JPU Kejati Sulbar lantas menempuh upaya kasasi atas vonis bebas Andi Dodi tersebut.

"Tentu kami akan melakukan upaya hukum kasasi ke tingkat tinggi (atas hasil putusan sidang)," ucap Kepala Kejati Sulbar Muhammad Naim kepada wartawan, Kamis (22/12/2022).

MA Kabulkan Kasasi Jaksa

Mahkamah Agung (MA) mengabulkan kasasi jaksa penuntut umum (JPU) Kejati Sulbar terhadap terdakwa Wakil Ketua (Waka) DPRD Mamuju, Andi Dodi Hermawan.

Dilihat detikcom di situs kepaniteraan MA, Jumat (3/11). Putusan tersebut keluar dengan nomor perkara: 5243/K/Pid.Sus/2023. MA mengabulkan kasasi jaksa penuntut umum.

"Kabul kasasi penuntut umum, batal judex facti, adili sendiri, terbukti dakwaan primair, melanggar pasal 2 Undang-Undang Tipikor," demikian bunyi amar putusan majelis hakim.

Dalam putusan itu, Dodi juga divonis pidana penjara selama 4 tahun dengan denda Rp 200 juta.

"Pidana penjara selama 4 (empat) tahun, denda Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 3 bulan kurungan, uang pengganti sebesar Rp 1.190.856.499,00 subsidair 2 tahun penjara," lanjut bunyi putusan tersebut.


Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI akan kembali menggelar rapat bersama masing-masing timses pasangan calon membahas format debat capres-cawapres. Rapat dijadwalkan berlangsung siang ini di Kantor KPU RI.

"Pukul 14.00 WIB di kantor KPU," ujar Komisioner KPU August Melasz, kepada wartawan, Selasa (5/12/2023).

Sebelumnya, Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari mengatakan rencananya besok KPU akan membahas sejumlah dengan timses paslon. Di antaranya, terkait format debat hingga panelis debat.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Rencana rapat lanjutan Rabu 6 Desember 2024 siang. Nanti kita komunikasikan dengan tim paslon," kata Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari kepada wartawan (5/12).

"Rencana pembahasan, satu format debat. Dua, tema debat. Tiga, panelis. Empat, moderator," tuturnya.

Untuk diketahui, KPU sebelumnya masih mematangkan format debat capres-cawapres 2024. KPU telah menggelar rapat perdana dengan timses paslon pada Rabu (29/11).

Simak juga 'Saat Jawaban Tim AMIN Disebut TKN Sebagai Pengusul Perubahan Format Debat':

[Gambas:Video 20detik]


Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Badung bakal merekrut 10.395 petugas untuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Ribuan petugas tersebut nantinya bertugas di 1.485 tempat pemungutan suara (TPS) yang tersebar di enam kecamatan.

Komisioner KPU Badung Agung Rio Swandisara mengatakan pendaftaran KPPS akan dimulai pada 11 Desember 2023. Nantinya, pendaftaran akan berlangsung selama 10 hari sampai 20 Desember.

"Seleksi tidak melalui proses tes dari KPU, tetapi dilihat dari komposisi pengalaman pemilu-nya. Termasuk penting juga kemampuan teknologi, karena saat pemungutan-rekapitulasi suara akan menggunakan aplikasi," terang Agung, Rabu (6/12/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Agung menjelaskan batasan usia pelamar yakni 17 sampai 55 tahun. KPU Badung ingin menjamin kondisi kesehatan calon penyelenggara pemilu sebelum diterima menjadi petugas KPPS. Menurutnya, hal ini berkaca dari banyaknya petugas yang sakit pada Pemilu 2019.

"Pendaftar harus menyertakan surat keterangan sehat. Apabila ada potensi memiliki komorbid, akan menjadi bahan pertimbangan," sambung Agung.

Untuk diketahui, sistem pembentukan KPPS akan direkrut oleh PPS di kelurahan/desa. KPU Badung akan mengecek secara cermat calon petugas KPPS agar betul-betul tidak terafiliasi dengan partai politik peserta pemilu.

"Kami akan cek melalui Sipol (sistem informasi partai politik). Tentu menjadi petugas KPPS wajib memegang prinsip mandiri. Dia bebas dari kepentingan peserta Pemilu," tegasnya.

Tips Hindari Hoax yang Berseliweran Jelang Pemilu 2024


Calon wakil presiden (Cawapres) Koalisi Perubahan Muhaimin Iskandar (Cak Imin) meminta semua pihak untuk membantu perubahan. Ia menyebut hal ini juga termasuk untuk seseorang yang belum memiliki pasangan alias jomblo.

Hal ini disampaikan Cak Imin dalam acara salawatan bersama masyarakat di Kecamatan Muara Batu, Aceh Utara. Cak Imin mulanya menyampaikan fokus timnya untuk menekan angka stunting.

"Tahu stunting nggak? Stunting tidak akan bisa diatasi kalau tidak disiapkan sejak awal. Kalau sudah lahir baru diatasi, nggak bisa diatasi. Tapi yang lebih penting dari itu yang jomblo kawin dulu, gimana mau menjaga keturunan kawin saja belum," kata Cak Imin di Lapangan Sepak Bola Krueng Mane, Aceh Utara, Selasa (5/12/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Cak Imin lantas berkelakar apakah negara juga memiliki tanggung jawab untuk mencarikan jodoh bagi para jomblo. Ia kemudian berdoa supaya mereka yang belum memiliki pasangan diberi kemudahan.

"Ini termasuk tanggung jawab negara nggak ya, mencarikan yang jomblo-jomblo? Kalau perlu pemerintah bertanggung jawab mencarikan jodoh yang jomblo-jomblo, emangnya negara biro jodoh apa?," tutur Cak Imin sambil tertawa.

Ia menyebut kaum jomblo tak perlu khawatir. Ia menilai nasib kaum jomblo akan lebih baik jika ada perubahan di Indonesia.

"Jadi jangan khawatir pada yang jomblo, bantulah perubahan, kalau perubahan terjadi nasibmu akan berubah. Kalau nasibmu berubah maka jodohmu tidak akan pernah jauh dari dirimu," imbuhnya.

Simak juga 'Saat Cak Imin Jelaskan Pernyataan 'Jika AMIN Tak Menang, RI dalam Kehancuran'':

[Gambas:Video 20detik]


Calon Presiden nomor 3, Ganjar Pranowo diangkat sebagai warga kehormatan Adat Dayak Kenyah, Kalimantan Timur. Pengangkatan Ganjar dilakukan langsung oleh Kepala Adat Besar Dayak Kenyah Kalimantan Timur, Ajang Kedung.

Prosesinya, dilakukan dengan penyematan pakaian adat Dayak Kenyah Kalimantan Timur. Ganjar diberikan rompi, kalung manik (Uleng Inoq), gelang manik (Leko Inoq), topi kebesaran adat (Bluko) dan mandau (Suahpuk Sauptulang).

Proses pengangkatan warga kehormatan dilakukan saat Ganjar menghadiri acara ramah tamah dengan tokoh adat, tokoh masyarakat dan tokoh lintas agama. Acara itu digelar di Balikpapan, Kalimantan Timur, di Swiss-Bell Hotel, Balikpapan, Selasa (5/12/2023) malam.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Pertama penyematan prosesi pakaian adat menandakan bahwa beliau Pak Ganjar diangkat dijadikan warga kehormatan adat Dayak Kalimantan Timur. Namun di dalam hal ini kita dilakukan secara Adat Dayak Kenyah secara simbolis," ungkap Ajang Kedung.

Adapun, pakaian adat Dayak Kenyah Kalimantan Timur yang diberikan kepada Ganjar, mempunyai arti tersendiri. Rompi Adat melambangkan Sapeikrei yaitu melindungi Ganjar dari hal-hal yang tidak baik.

Kemudian, kalung manik (Uleng Inoq) melambangkan amanah masyarakat adat kepada Mantan Gubernur Jawa Tengah itu sebagai pemimpin besar dan pemimpin bangsa yang amanah.

Sementara gelang manik (Leko Inoq), melambangkan ikatan kekeluargaan. Selanjutnya, topi bebesaran adat (Bluko) melambangkan bahwa Ganjar sebagai pemimpin besar yang menerima amanah dari tokoh-tokoh adat yang memegang teguh adat istiadat dari orang-orang tua dan para leluhur.

Selain itu, mandau (Suahpuk Sauptulang) melambangkan kekuatan dalam melaksanakan tugas amanah dengan berani dengan berpegang teguh pada petunjuk Tuhan Yang Maha Kuasa.

Didapuk menjadi warga kehormatan adat, Ganjar Pranowo mengaku bahagia. Terlebih, kedatangannya di Kalimantan Timur bisa diterima dengan baik.

"Saya senang, bahagia karena mendapatkan sambutan yang luar biasa," ucap Ganjar.

Dalam acara ini turut dihadiri oleh Ketua Umum MATRA Koordinator Pusat Dinasti Nusantara Andi Bau Malik Barammamase, Kepala Sekretariat Majelis Adat Lima Puak Kutai/ Kepala Adat Jembayan Sofyan. Serta Kepala Adat Besar Benua Tanjung, Bantian, Pasir & Basak Hamtalius, Kepala Suku Adat Bantun Syaiful Anwar, Kepala Adat Jahab Bahrum Osyik, Wakil Kepala Adat Besar Lampong Kutai Juriadi.

Selain itu, Kepala Adat Putak Junaidi, Ketua Wanita Adat Pantun Masturi, Ketua Adat Besar Pemuda Lampong Besar Andi dan Kepala Adat Loa Buah Bustami.

Simak juga 'Ganjar Janji Beri Kemudahan Pendidikan ke Kelompok Disabilitas Balikpapan':

[Gambas:Video 20detik]


Debat capres-cawapres perdana akan digelar kurang dari seminggu lagi. Jelang debat perdana itu, muncul dinamika terkait format debat cawapres yang berubah.

Awal Mula Format Debat Cawapres Mencuat

Beberapa hari belakangan ini, publik dibuat heboh dengan kabar debat khusus cawapres ditiadakan. Isu debat cawapres yang berbeda ini memanas usai capres nomor urut 1, Anies Baswedan, sempat mengaku terkejut dengan keputusan KPU RI yang tidak secara khusus mengadakan debat antarcawapres. Anies mengatakan pembahasan bersama soal format debat belum dibicarakan dengan semua tim pasangan capres-cawapres.

"Maka itu kita terkejut. Belum berbicara bersama tapi sudah ditetapkan. Nah, nanti pada waktunya surat itu juga akan disampaikan (pandangan tim Anies-Cak Imin ke KPU)," ujar Anies kepada wartawan di Grand Sahid Jaya Hotel, Jakarta Pusat, Sabtu (2/12/).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Anies menjelaskan, Tim Amin sebelumnya sudah mengirimkan surat ke KPU untuk mengusulkan terkait format debat capres-cawapres. Sebab dari Tim Amin sendiri merasa belum pernah diajak berbicara soal hal tersebut.

"Pengalaman kami dulu, selalu tiga tiga paslon ada utusan yang diajak bicara. Merumuskan bersama-sama," ujarnya.

Kubu Prabowo-Gibran Tudin Timnas AMIN Dibalik Perubahan Ini

Dari situlah, kubu Prabowo-Gibran lantas merespons. Hingga muncul tudingan kalau perubahan format debat cawapres itu diusulkan Timnas AMIN.

Tudingan itu diungkap Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran, Dradjad H Wibowo. Dradjad membeberkan hasil rapat/diskusi KPU dengan perwakilan ketiga paslon di kantor KPU pada 29 November 2023.

Dradjad Wibowo (Foto: dok. ist)

Dradjad menyebut kubu Prabowo-Gibran diwakili delegasi yang terdiri dari 6 orang, dipimpin Ketua Dewan Pakar TKN Burhanuddin Abdullah. Dradjad memang tidak hadir karena mendapat tugas lain namun dia menyebut pihaknya mempunyai notulen internal.

"Rapat tersebut dibuka oleh Ketua KPU Hasyim Asy'ari, dilanjutkan dengan paparan dari KPU mengenai tanggal, tempat, tema, format acara, desain dan susunan acara debat. Setelah itu perwakilan setiap paslon diberi kesempatan menyampaikan masukan/usulan," kata Dradjad.

Dradjad kemudian menyebutkan usulan kubu Anies-Imin atau AMIN dalam rapat tersebut. Dia membeberkan bunyi pernyataan kubu AMIN yang, katanya, mengusulkan agar capres dan cawapres hadir bersama di setiap sesi debat dengan KPU nantinya menentukan porsi waktu berbicara.

"Perwakilan Anies-Muhaimin menyampaikan beberapa masukan/usulan. Salah satunya berbunyi kira-kira sebagai berikut: 'Agar dalam setiap sesi debat, capres dan cawapres hadir bersama, pembagian waktu/porsi berbicara silakan diatur oleh KPU'. Usulan ini disampaikan oleh seorang Ibu dari perwakilan Anies-Muhaimin dan dikuatkan oleh rekannya. Notulis kami tidak mengetahui nama keduanya, tapi saya yakin KPU mempunyai daftar hadir, atau mungkin rekaman dari rapat tersebut," kata Dradjad.

Simak selengkapnya di halaman berikut

Saksikan juga 'Timnas AMIN: Harusnya KPU Tak Buka Ruang untuk Ubah Format Debat':

[Gambas:Video 20detik]

Halaman 1 2 3 Selanjutnya


Ketua Dewan Pakar Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud Md, Sandiaga Uno, merepons polemik format baru debat calon presiden-calon wakil presiden (capres-cawapres) Pemilu 2024. Ia pun menyinggung saat dirinya mengikuti debat cawapres ketika berpasangan dengan Prabowo Subianto pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

"Format debat itu (Pilpres 2019) sudah baik menurut saya, memberikan kesempatan kepada masyarakat menilai calon presiden dan calon wakil presiden," kata Sandiaga di Labuan Bajo, Selasa malam (5/12/2023).

Sandiaga berharap perubahan format debat capres-cawapres pada Pilpres 2024 dapat memberi kesempatan masyarakat untuk lebih mengenal calon pemimpin dan program kerja yang ditawarkan. Menurutnya, debat capres-cawapres akan dinanti-nanti oleh masyarakat.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu menegaskan duet Ganjar-Mahfud sangat siap tampil bagaimana pun format debat pada Pilpres 2024. "Kami meyakini dengan format debat ini Pak Ganjar bisa menampilkan pemikirannya yang sat-set, yang dekat dengan rakyat, yang mampu menyampaikan secara lugas 'tuanku rakyat, jabatan hanya mandat'. Itu yang menurut saya akan menjadi sangat bermanfaat bagi masyarakat yang akan mengikuti proses ini," tandas Sandiaga.

Seperti diketahui, format debat khusus cawapres untuk Pilpres 2024 rencananya 'dihilangkan'. Adapun, capres dan cawapres akan selalu bersama dalam setiap sesi debat. Hal itu berbeda dengan Pilpres 2019 karena debat khusus cawapres dibuat terpisah.

Dilansir dari detikNews, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI akan kembali menggelar rapat bersama masing-masing timses pasangan capres-cawapres pada Rabu siang (6/12/2023). Rencananya, rapat itu akan membahas kelanjutan terkait format debat capres-cawapres.

Hasyim mengatakan rapat tersebut akan membahas sejumlah format debat, tema debat, panelis, hingga moderator debat. "Rencana rapat lanjutan Rabu 6 Desember 2024 siang. Nanti kami komunikasikan dengan tim paslon," kata Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari, Selasa (5/12/2023).

TPN Ganjar-Mahfud Rapat Evaluasi Debat Capres Perdana


Baiq Ika Supariyani - sebelumnya ditulis BIA - diciduk polisi bersama enam pria di Lingkungan Kampung Jawa, Kelurahan Praya, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), Selasa dini hari (5/12/2023). Musababnya, calon anggota legislatif (caleg) perempuan Partai Amanat Nasional (PAN) itu tepergok sedang berpesta sabu-sabu.

Kasat Resnarkoba Polres Lombok Tengah Iptu Derfin Hutabarat mengungkapkan enam pria yang ditangkap bersama Baiq, antara lain ES (40), AZ (37), SP (26), SN (43), LRJ (25), dan MAS (27). "Penangkapan ketujuh terduga pelaku tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa ada warga yang mengonsumsi narkotika," kata Derfin, Selasa malam.

Menurut Derfin, polisi langsung melakukan penelusuran dan penggeledahan setelah mendapat aduan tersebut. Dari hasil penggeledahan di tempat kejadian perkara (TKP), petugas mengamankan barang bukti berupa empat plastik klip transparan berisi sabu dengan bruto 2,12 gram.

Selain itu, polisi mengamankan tiga pipa kaca dan tiga skop pipet plastik. "Kami juga amankan lima korek api, dua gunting, dua rangkaian alat isap, satu pembersih kaca, dua HP, dan uang tunai senilai Rp 1,4 juta," imbuhnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Saat ini, Baiq dan enam pria tersebut telah diamankan di Polres Lombok Tengah untuk dilakukan pemeriksaan lebih dalam. "Seluruh barang bukti dan terduga pelaku telah kami amankan di Satres Narkoba Polres Lombok Tengah untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut," pungkas Derfin.

DPA PAN Lombok Tengah Minta Maaf

Ketua DPD PAN Lombok Tengah, Marsekan Fatawi membenarkan Baiq yang ditangkap polisi merupakan kader PAN Lombok Tengah. Ia mengungkapkan Baiq maju sebagai caleg untuk DPRD Kabupaten Lombok Tengah daerah pemilihan (dapil) 1 Kecamatan Praya dan Praya Tengah pada Pemilu 2024.

"Salah satu terduga pelaku itu memang terdaftar sebagai caleg PAN di dapil 1," terang Fatawi.

Fatawi kemudian meminta maaf terkait salah satu kadernya terjerat kasus narkoba. "Kami sangat prihatin atas kejadian yang menimpa oknum kader kami. Atas nama pengurus DPD PAN Lombok Tengah, kami menyatakan permohonan maaf kepada masyarakat luas," imbuhnya.

Menurut Fatawi, penangkapan Baiq saat pesta sabu menjadi ujian bagi PAN NTB dalam menghadapi Pileg 2024. Ia meminta seluruh kader PAN untuk tidak terlibat dalam peredaran barang haram itu demi memenangkan Pileg 2024.

"Kejadian ini di luar jangkauan kami, ini murni urusan pribadi kader kami. Tentu kami tidak bisa terlibat dalam kegiatan urusan sehari-hari anggota kami," pungkasnya.

Caleg PAN di Lombok Tengah Ditangkap Seusai Pesta Sabu Bareng Rekannya


Hari ke sembilan kampanye, calon presiden (capres) Ganjar Pranowo berkeliling Kalimantan. Ganjar dijadwalkan menyambangi Kutai Kartanegara dan Samarinda hari ini.

Berdasarkan informasi susunan agenda yang diterima detikcom, Ganjar akan memulai dengan jogging bersama di Lapangan Merdeka sebelum meninggalkan Balikpapan, Kalimantan Timur, pada hari ini, Rabu (6/12/2023). Ganjar akan bertolak menuju Kutai Kartanegara sekitar pukul 08.00 WITA.

Sesampainya di Kutai, Ganjar mengawali perjalananya ke Pasar Loa Kulu. Selepas itu, dia dijadwalkan bertemu Sultan Kutai Kertanegara Kedaton dan Ziarah ke Makam Sulaeman.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Menjelang siang hari, Ganjar diagendakan bakal bertemu dengan tim pemenangan daerah (TPD), caleg dari partai politik koalisi pengusung, serta unsur relawan. Pertemuan itu digelar di Gedung Pencak Silat Stadion Aji Imbut.

Kemudian, sekira pukul 13.50 WITA, dia bakal bergeser ke ibu kota provinsi Kaltim, Samarinda. Di situ, Ganjar akan berkunjung ke Pasar Segiri.

Setelahnya, Mantan Gubernur Jawa Tengah itu bakal menghadiri silaturahmi kebangsaan di Aula Katedral Samarinda. Malam harinya, Ganjar bakal makan malam dengan relawan dan 'nongkrong' bersama milenial, generasi Z, dan influencer Samarinda.

Sebelumnya, pada Selasa (5/12) Ganjar Pranowo diketahui memulai kampanyenya di Kalimantan dengan berkunjung ke beberapa tempat di Balikpapan Kalimantan Timur.

Ganjar mengaku dalam rangkaian kampanyenya di Kalimantan, dia akan menyambangi Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

"(Bakal ke IKN) Insya Allah," kata Ganjar menjawab pertanyaan wartawan di Balikpapan, Kalimantan Timur, Selasa (5/12/2023).

Namun Ganjar masih enggan membeberkan perihal waktu detailnya akan bertolak ke IKN. Dia mengatakan akan melihat rangkaian jadwal kampanyenya besok sebelum memutuskan ke IKN.

"Nanti saya lihat jadwalnya besok atau lusa," kata Ganjar.

"Lihat besok (agendanya apa)," sambung Ganjar.


Bawaslu Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel) mulai mencopot alat peraga kampanye (APK) calon anggota legislatif (Caleg) yang terpasang di 12 ruas jalan terlarang. Namun Bawaslu memberi pengecualian untuk APK yang terpasang di billboard berbayar.

Ketua Bawaslu Makassar Dede Arwinsyah mengatakan penertiban sejumlah APK sudah mulai dilakukan di sejumlah ruas jalan yang dilarang pada Selasa (5/12). Dia menyebut penertiban hanya dilakukan terhadap APK insidentil.

"Yang ditertibkan itu reklame insidentil karena kalau billboard kepemilikannya wilayah pribadi, selain berbayarnya," kata Dede kepada detikSulsel, Selasa (5/12/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dede menjelaskan pemasangan APK di billboard berbayar tidak bisa dilarang sehingga dimaklumi. Menurutnya pemasangan APK di billboard berbayar merupakan hak dari peserta pemilu.

"Kan pribadi itu yang punya (billboard), terserah yang punya billboard siapa yang mau dipasang di situ," jelas Dede.

Meski begitu, Dede menegaskan tetap akan ada masa APK tidak boleh dipasang sama sekali. Larangan pemasangan APK akan berlaku ketika sudah memasuki masa tenang Pemilu 2024.

"Beda kalau sudah masuk masa tenang, tidak ada istilah karena memang kampanye yang dilarang. Kalau ini (sekarang) pengawasan APK yang dilarang di 12 ruas jalan," imbuh Dede.

Tim Parpol Pindahkan APK

Dede mengatakan sejumlah tim caleg datang mengambil baliho yang diturunkan paksa saat penertiban. Mereka disebut akan memasangnya kembali di area yang tidak dilarang.

"Tadi bagus karena ada teman-teman partai yang sadar, ada timnya datang mengambil spanduk itu dan akan dipasang di tempat lain yang tidak melanggar," ujar Dede.

Diketahui, Bawaslu Makassar sebelumnya sudah memberikan peringatan secara persuasif kepada caleg dan partai politik di Makassar. Mereka diberi waktu untuk menertibkan APK masing-masing selama 3 hari.

"Bawaslu Makassar secara persuasif memberi waktu 3 hari untuk melakukan pemindahan secara mandiri," ujar Dede, Jumat (1/12).

Para caleg hingga partai politik itu diimbau untuk menertibkan terhitung sejak tanggal 2-4 Desember 2023. Dede menyebut pihaknya akan berkoordinasi dengan Pemkot Makassar untuk melakukan penertiban bagi yang masih melanggar.

"Hari Senin (4/12) kami akan koordinasi dengan Bapenda, Satpol PP dalam hal penegakan Perwali 28/2023 dan Surat Keputusan KPU. Terhitung mulai besok, Sabtu, Minggu, dan Senin," tambah Dede.

Sekdes di Boyolali Diduga Lakukan Intimidasi Politik, Bawaslu Turun Tangan


Calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menghadiri acara salawatan bersama masyarakat di Kecamatan Muara Batu, Aceh Utara. Cak Imin menyampaikan konsep perubahan dan program pembukaan lapangan pekerjaan jika dirinya dan Anies Baswedan menjadi pemimpin di Indonesia.

"Insyaallah kita akan segera menciptakan lapangan kerja yang pasti kaum muda yang masih punya energi. Ibu/Bapak sekalian yang di pemerintah mungkin tahu, 20 tahun terakhir ini kita bicara yang namanya bonus demografi kaum muda jumlahnya tambah banyak tapi belum ada penanganan serius," kata Cak Imin di podium sambutan, Lapangan Sepak Bola Krueng Mane, Aceh Utara, Rabu (6/12/2023).

Cak Imin mengatakan pihaknya ingin menciptakan lingkungan pendidikan berkualitas bagus yang bisa dijangkau oleh siapapun. Namun, ia juga memfokuskan pada lapangan pekerjaan bagi anak muda di Aceh.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Tapi, yang lebih penting daripada itu adalah bagaimana seluruh yang muda-muda ini tidak menganggur mendapatkan pekerjaan Allahuma amin, banyak yang nganggur nggak? Banyak menganggur? Perlu perubahan nggak? Kalau mau nganggurnya segera diatasi bantu perubahan untuk menang 2024 amin," ucap Cak Imin dijawab peserta dengan perkataan serupa.

Cak Imin menyebut saat ini banyak anak muda yang menganggur hingga menyebabkan frustasi. Ia menyinggung mereka yang memiliki gangguan mental lantaran belum bisa mendapatkan pekerjaan.

"Pengangguran sudah banyak, kaum muda mulai frustrasi banyak, malah banyak sekarang penyakit baru untuk kaum muda namanya mental health, gangguan mental," tutur Cak Imin.

"Bukan sakit jiwa bukan, gangguan mental. Gangguan mental itu sama dengan sakit perut, flu, pilek, demam, gampang frustasi, gampang putus asa, hidupnya pesimis dikit-dikit maunya healing, itu namanya gangguan mental," sambungnya.

Cak Imin mengatakan kondisi ekonomi di Indonesia terlalu sulit tapi pemerintah harus bisa mengatasi itu. Ia ingin mewujudkan Indonesia emas di 2045.

"Itu karena apa? Faktor ekonomi menjadi dominan tantangan hidup semakin sulit pengangguran di mana-mana, pemerintah harus turun tangan mengatasi sehingga tidak membiarkan itu terjadi. Karena 2045 kita harus menjadi Indonesia emas, bukan menjadi negeri kaum muda yang cemas," pungkasnya.


Anggota Panwaslu Kelurahan/Desa (PKD) di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan (Sulsel) menjadi viral di media sosial (medsos) setelah terlihat berjoget dengan pose 2 jari. Aksi anggota PKD tersebut dilakukan bareng Bupati Gowa Adnan Purichta Ichsan.

Peristiwa ini terjadi saat kegiatan Apel Siaga dan Deklarasi Kampanye Pemilu Damai oleh Bawaslu Gowa di Hotel Four Points by Sheraton, Makassar, pada Senin (4/12). Komisioner Bawaslu Sulsel, Samsuar Saleh, mengkonfirmasi kejadian tersebut dan menyatakan bahwa pihaknya telah meminta klarifikasi dari Bawaslu Gowa.

"Bawaslu Gowa saya sudah minta klarifikasi dan hasilnya menunjukkan bahwa kejadian tersebut hanya refleks dalam suasana kegembiraan, tidak terkait dengan dukungan ke salah satu pasangan calon," ungkap Samsuar, Senin (4/12/2023) malam.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dalam video yang beredar, terlihat beberapa anggota PKD berjoget dan bernyanyi bersama Bupati Gowa Adnan Purichta Ichsan dengan berbagai pose. Salah seorang anggota PKD laki-laki terlihat asyik berjoget sambil mengacungkan 2 jari ke kamera.

Sebagai informasi, Apel Siaga dan Deklarasi Kampanye Pemilu Damai itu juga dihadiri jajaran KPU dan partai politik dari Gowa. Turut hadir Wakil Bupati Gowa Abd Rauf Malaganni, Ketua KPU Gowa Fitra Syahdanul, Kapolres Gowa AKBP Ronald T.S Simanjuntak, Dandim 1409 Gowa Letkol Inf Muhammad Isnaeni Natsir, Kasdim 1409 Gowa Arh. Muh Yuliansyah, dan perwakilan Kajari Gowa Erwin Juma.

Bawaslu Gowa Selidiki

Sementara itu, Bawaslu Gowa memastikan akan segera melakukan penelusuran terkait hal ini. Anggota Bawaslu Gowa Yusnaeni, menyatakan anggota PKD itu akan dimintai klarifikasi dan ditegur secara langsung.

"Jadi terkait hal itu kami akan meminta keterangan dari PKD-nya untuk niat dan maksud melakukan itu. Tapi yang pastinya bahwa informasi awal, itu dilakukan secara refleks," kata Yusnaeni kepada detikSulsel, Senin (4/12).

Yusnaeni mengaku sudah mengetahui identitas anggota Panwaslu dalam video viral tersebut. Dia merupakan anggota Panwaslu di salah satu kelurahan di Kecamatan Somba Opu.

"Kami akan klarifikasi secepatnya, infonya PKD dari salah satu kelurahan di Kecamatan Somba Opu," ujar Yusnaeni.

Lebih lanjut, Yusnaeni mengaku sudah memberikan teguran secara lisan kepada anggota Panwaslu tersebut. Dia meminta Panwaslu yang bersangkutan tidak mengulangi perbuatannya, sembari menunggu proses klarifikasi segera dilakukan.

"Terkait ini kami akan panggil PKD-nya, kami akan klarifikasi, itu kan melalui proses penanganan pelanggaran kode etik. Tapi secara lisan sudah saya sampaikan teguran secara langsung untuk berhati-hati, jangan diulangi karena dalam konteksnya yang bersangkutan tidak ada maksud," terangnya.

Namun jika nantinya anggota Panwaslu itu terbukti melanggar kode etik, maka Bawaslu Gowa akan memberikan sanksi. Kendati demikian Yusnaeni belum merinci sanksi yang kemungkinan diberikan.

"Kalau betul-betul ada niat itu pasti kami akan tegas," jelasnya.

Viral Perawat Tertawakan Pasien Tak Sadarkan Diri di Gowa


Nuansa Pemilu serentak tahun 2024 mendatang kian kental terasa di seantero Kota Cimahi. Terlihat dari bertebarannya alat peraga kampanye (APK) milik kontestan Pemilu tahun depan.

Tak ada ruang kosong yang luput begitu saja dari pemasangan spanduk, poster, hingga baliho bergambar wajah kontestan dan logo partai berwarna-warni. Semua berlomba-lomba memasang APK sebanyak mungkin dengan harapan bisa dikenal.

Beberapa titik yang menjadi tempat pemasangan APK itu, seperti pantauan detikJabar pada Selasa (5/12/2023) mulai dari jembatan penyeberangan, tiang listrik, pohon, serta tembok-tembok bangunan di tepi jalan.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Tanpa disadari, keberadaan APK itu justru dikeluhkan masyarakat lantaran dianggap 'ngabala' hingga merusak estetika kota. Masyarakat menganggap pemasangan APK itu asal-asalan berujung kesemrawutan.

"Ya nggak bagus saja dilihatnya, malah jadi semrawut dan ngabala. Dipasangnya sembarangan, saling tumpuk sama spanduk paslon lawan," kata Tomy Tri Prasetyo (27), warga Leuwigajah, Kota Cimahi.

Sebagai generasi milenial, ia menilai tak ada kebaruan pada cara kampanye kontestan Pemilu serentak 2024, entah itu calon legislatif tingkat daerah hingga pusat, maupun capres dan cawapresnya.

"Jadi ya kuno, kampanye gitu-gitu saja. Masih pasang spanduk, baliho, padahal bikin kotor Cimahi. Mending kalau nanti setelah selesai mereka bersihkan lagi, kan nggak. Kita sebagai warga juga merasa kesal lihatnya," tutur Tomy.

Dinda Putri (23) warga lainnya, juga sependapat dengan Tomy. Menurutnya, kontestan pemilu juga tak paham soal estetika dan aturan.

"Kan sembarangan pasang seperti di pohon, di jembatan layang, menunjukkan kalau mereka nggak paham aturan. Jadi tidak menunjukkan mereka layak dipilih," kata Dinda.

Bentuk Pelanggaran

Berdasarkan rilis dari KPU Jawa Barat, di Kota Cimahi hanya ada 27 titik pemasangan APK yang legal. Namun kebanyakan, APK terpasang di sembarang titik.

Menurut Bawan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Cimahi, APK yang dipasang di batang pohon, tiang listrik, jembatan layang, dan titik lain di luar titik yang ditentukan melanggar Perda Kota Cimahi dan SK yang sudah diterbitkan perihal pemasangan APK.

"Tentu APK yang dipasang itu menyalahi Perda dan aturan pemasangan," kata Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat (P2HM), pada Bawaslu Kota Cimahi, Akhmad Yasin Nugraha saat dikonfirmasi.

Penindakan terhadap APK yang melanggar itu, diawali dengan surat peringatan dari Bawaslu ke setiap partai politik untuk mencabut sendiri APK tersebut dan mematuhi aturan yang berlaku.

"Tapi kalau tidak digubris dan proses pencegahan sudah dilakukan, maka kami akan tindak dan tertibkan APK yang menyalahi aturan itu sesuai Perda dan SK," kata Akhmad.

Sementara itu Kepala Bidang Penegakan Perda pada Satpol PP Kota Cimahi Ranto Sitanggang mengatakan aturan pemasangan APK itu tertuang dalam Pasal 23 ayat (1) Perda Kota Cimahi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Perda Nomor 18 Tahun 2014 tentang Izin Penyelenggaran Reklame.

"Di situ disebutkan semua jenis reklame atau alat peraga apapun dilarang dipasang di gedung atau halaman kantor pemerintahan. Kemudian di tempat pendidikan, ibadah, rambu lalu lintas, pohon, dan titik lainnya sesuai aturan yang ditetapkan melalui Perwal," kata Ranto.

Larangan pemasangan alat sosialisasi di sembarang tempat dimuat dalam Perda Kota Cimahi Nomor 9 Tahun 2021 tentang Ketertiban Umum dan Perda Kota Cimahi tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K3).

Tips Hindari Hoax yang Berseliweran Jelang Pemilu 2024


Kampanye Akbar Eropa Bersatu untuk Ganjar-Mahfud sukses digelar di Vught, sebuah kota wisata di selatan Belanda. Sebayak 500 diaspora Indonesia, baik pelajar maupun profesional hadir dalam acara tersebut.

Acara kampanye itu digelar Sabtu, (2/12/2023). Kampanye ini merupakan upaya dari Relawan EROPA BERSATU untuk Ganjar-Mahfud bersama Tim Pemenangan Muda dalam menyolidkan dukungan di wilayah Eropa.

Direktur Pemenangan Diaspora Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Rake Narendra Ning Ampeldenta, hadir secara langsung. Dia menegaskan, acara ini merupakan kampanye akbar pertama untuk Ganjar-Mahfud di wilayah Eropa. Selain untuk menyolidkan dukungan, juga untuk mengumpulkan seluruh orang muda diaspora Indonesia di Eropa.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kami ingin menguatkan dukungan untuk capres dan cawapres Ganjar-Mahfud di wilayah Eropa," kata Rake melalui keterangan tertulis, Rabu (6/12/2023).

Kampanye Ganjar-Mahfud bersama diaspora menjadi semarak dengan virtual meeting yang dihadiri Ketua Bappilu PPP,Sandiaga Uno, putri KH Ma'ruf Amin yang juga Ketua Umum Persatuan Saudagar Muslimah Indonesia (Persami) Siti Nur Azizah Ma'ruf Amin, pengusaha Dharmaji Suradika, influencer Mazdjo Pray, serta pengacara yang juga Direktur Hukum TPN dan Kajian Ronny Talapessy.

Para pendukung Ganjar-Mahfud di Amerika Serikat, Kanada, Australia, Singapura dan negara lainnya juga ikut hadir memberikan semangat kepada diaspora Indonesia di Eropa, baik secara virtual maupun melalui rekaman video, sebagai wujud solidaritas gerakan 'World For Ganjar-Mahfud'.

"Dengan adanya kampanye ini, diharapkan dukungan untuk Ganjar-Mahfud semakin kuat dan solid dari seluruh penjuru Eropa dan diaspora lainnya. Kami semakin yakin suara diaspora muda Indonesia di berbagai belahan dunia, mayoritas dititipkan kepada pasangan Ganjar-Mahfud," imbuhnya.

Narendra Ning Ampeldenta, atau yang akrab dipanggil Rake merupakan figur yang menginspirasi dunia pendidikan dan dapat menjadi inspirasi bagi banyak orang. Rake diketahui pernah 'nyambi' sebagai 'cleaning service' di sebuah hotel sewaktu kuliah, sampai berhasil lulus dan meraih gelar akademis 'Bachelor of Engineering' di Jerman.

Rake menunjukkan ketertarikannya pada pengembangan energi terbarukan. Skripsi akhirnya, yang berjudul 'The Potential of Semarang to Become a Solar City', merupakan bukti komitmen Rake dalam memberikan dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat, serta menunjukkan kecintaannya pada Tanah Air.


Juru bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Aiman Witjaksono, menyebarkan narasi bahwa polisi tidak netral dalam Pemilu 2024. Pernyataan tersebut berujung para pemeriksaan Aiman oleh Polda Metro Jaya.


Ada yang baru di Surabaya saat Pemilu 2024. Untuk pertama kalinya penghuni Lingkungan Pondok Sosial (Liponsos) dan Griya Wredha di Surabaya bakal bisa langsung mengikuti pesta pemilu 2024 di tempat mereka berada.

KPU Kota Surabaya telah mempersiapkan TPS yang akan dibuat di Liponsos dan Griya Wredha. TPS ini dibuat untuk menyalurkan hak pilihnya pada 14 Februari 2024.

"Ini baru pertama kali setelah adanya judicial review, yang mana mereka-mereka ini punya hak untuk memilih dan untuk dipilih. Makanya, KPU bersama kami akan memfasilitasi mereka dalam menggunakan hak pilih," ujar Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Surabaya Anna Fajriatin, Selasa (5/12/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Pada hari pencoblosan nanti akan ada 2 TPS yang didirikan di Liponsos Surabaya. TPS Pertama khusus untuk warga binaan Liponsos ber-KTP Surabaya, misalnya warga telantar yang tidak punya keluarga, maka diampu oleh Pemkot Surabaya dan akan masuk ke TPS khusus.

TPS kedua adalah TPS reguler bagi warga binaan yang saat masuk ke Liponsos tidak ditemukan administrasi kependudukan. Biasanya, saat akan masuk ke Liponsos akan dicek biometrik dan ketika tidak terdeteksi atau tidak ditemukan yang bersangkutan warga mana, mereka akan dianggap ber-KTP Surabaya dengan alamat di Liponsos Keputih.

Sedangkan di Griya Wredha, hanya akan tersedia 1 TPS Reguler. Harapannya, para lanjut usia di sana bisa lebih mudah dan lebih dekat saat hendak menyalurkan hak pilihnya.

"Ketika teman-teman KPU berkoordinasi dengan kami, kami diminta untuk menyiapkan data-datanya. Makanya kami masih pastikan lagi data-datanya yang masuk ke dalam daftar pemilih," ujarnya.

Anna mengatakan bahwa pihaknya tidak sembarangan memasukkan warga binaan Liponsos ke dalam daftar pemilih. Sebab, ODGJ disana berbeda-beda tingkat gangguan jiwanya, sehingga harus dipilah mana yang memungkinkan memberi hak suara.

"Tentunya kami terus melakukan asesmen dan monitoring gangguan kejiwaannya, kalau sekiranya masih labil dan emosinya belum stabil, tentu tidak akan kami masukkan, karena khawatir juga nanti akan mengganggu di TPS," jelasnya.

Ia memastikan bahwa proses pemilihan di Liponsos dan di Griya Wredha sama seperti TPS lainnya. Bedanya pada pendampingan khusus.

"Untuk pendampingan khusus itu, kami belum tahu prosesnya seperti apa dan bagaimana, yang jelas kami diminta KPU untuk menyiapkan 7 orang pendamping dari Dinsos," ujarnya.

KPU Surabaya diharapkan segera melakukan sosialisasi kepada para pendamping dari Dinsos, penghuni Liponsos dan Griya Wredha. Karena mereka ini perlu diberikan sosialisasi khusus tentang proses pencoblosan mulai awal hingga akhir.

"Semoga segera ada sosialisasi ke Liponsos dan juga Griya Wredha tentang proses pencoblosan nanti," pungkasnya.

Jokowi Ingatkan soal Pemilu: Jangan Ada Yang Coba-coba Mengintervensi


Politikus muda yang juga Juru Bicara Media Center Indonesia Maju Tsamara Amany mengungkapkan tujuan utama dibentuknya Media Center Indonesia Maju. Dia mengatakan Media Center Indonesia Maju dibentuk untuk menjawab berbagai macam isu dan tuduhan terkait kebijakan pemerintah.

"Tujuan utama dari media center ini adalah untuk menjawab berbagai macam isu atau bahkan tuduhan terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah. Ini penting agar tidak terjadi informasi yang simpang siur dan hoax terkait kebijakan pemerintah," ujar Tsamara dalam keterangannya, Selasa (5/12/2023).

Tsamara menegaskan Media Center Indonesia Maju tidak ada kaitannya dengan capres dan cawapres manapun. Dia menyebut semuanya murni membahas kebijakan pemerintah.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Media Center Indonesia Maju tidak ada kaitan dengan capres/cawapres. Ini murni berbicara terkait kebijakan pemerintah," ujarnya.

Tsamara menjelaskan, nama Media Center ini diambil dari nama pemerintahan saat ini, yaitu Kabinet Indonesia Maju. Mantan politikus PSI ini mengatakan para juru bicara (jubir) dari berbagai kementerian dipersilakan untuk menyampaikan kebijakan pemerintah.

"Media Center ini akan menjadi ruang untuk para juru bicara dari berbagai macam kementerian/lembaga bisa menyampaikan informasi terkait kebijakan pemerintah, karena memang ini fokusnya soal pemerintahan, tidak ada korelasi dengan politik praktis," jelas Tsamara.

Sementara itu, Tsamara membocorkan bahwa Media Center Indonesia Maju akan menyampaikan informasi mulai dari hilirisasi, IKN, dividen BUMN, realisasi investasi, kebijakan polhukam, ketenagakerjaan, dan lain-lain. Maka dari itu, kata dia, Media Center Indonesia Maju ini menjadi ruang terbuka untuk seluruh unsur di pemerintahan berbicara.

"Begitulah sedikit informasi terkait Media Center Indonesia Maju. Sekali lagi, kami sudah menegaskan ini adalah ruang non-partisan, dan mohon tidak usah digoreng-goreng atau dikait-kaitkan urusan politik pilpres," imbuhnya.


Cawapres nomor urut 3, Mahfud Md berjanji memberikan perhatian penuh untuk pondok pesantren (Ponpes) jika menang di Pilpres 2024. Mahfud mengaku akan melanjutkan UU Pesantren.

"Saya mempunyai program-program untuk pesantren, dewan keamanan masjid dan ustad-ustad, kami akan memberi perhatian penuh ke pesantren, sebagai lembaga pendidikan, lembaga dakwah dan pengabdian masyarakat. Kita akan teruskan kebijakan yang sudah ada, dan sudah dibuat oleh kita semua pada pemerintahan, yang ada UU Pesantren," kata Mahfud Md dalam pidatonya di acara silahturahmi bersama pimpinan ponpes se-Jabodetabek di iNews Tower, Jakarta Pusat, Selasa (5/12/2023).

Mahfud mengatakan pesantren ikut berperan dalam pembanguann negara. Dia menyebut UU Pesantren menggambarkan mozaik ke-Indonesiaan.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Oleh sebab itu kita akan berikan perhatian kepada pesantren-pesantren ini sesuai dengan anggaran yang ada. Kita juga punya, hari santri nasional, hari santri nasional di mana di situ mengabadikan peran umat Islam yang melahirkan Hari Pahlawan 10 November," ujarnya.

Kemudian, Mahfud menyoroti gaji pengurus masjid dan guru pesantren yang kecil. Menurutnya, para pengurus masjid seperti marbot dan guru Madrasah tetap melaksanakan tugasnya meski dengan gaji tak tinggi.

"Tapi mereka aja tetep bangga, di Aceh saya menemukan di Kota Banda Aceh marbot masjid, guru mengaji itu nggak ada yang ngurus penghasilannya tapi mereka tekun," ujarnya.

Dia mengatakan negara memiliki anggaran Rp 128 triliun untuk pondok pesantren. Dia sempat bercanda meminta Ketum Perindo Hary Tanoesoedibjo (HT) mengatur alokasi dana tersebut jika menang Pilpres.

"Kita punya dana, tidak kecil, jumlahnya Rp 128 triliun negara menyediakan dana. kita punya, tinggal nanti diaturnya bagaimana, dikelola agar lebih produktif sebagai modal ekonomi, dan ada Pak HT saya katakan 'Pak kalau jadi bapak yang atur' itu Saudara sekalian. Kalau Pak HT yang ngurus mesti nggak minta bayaran, paling nombok ya," tuturnya.

Dia berjanji akan melakukan penyeteraan terhadap gaji guru pondok pesantren. Menurutnya, guru di pesantren juga sama seperti guru sekolah umum yang berhasil mendidik muridnya.

"Kemudian kami akan menfasilitasi program penyeteraan. Orang ngajar di Madrasah, muridnya dianggap setara tapi gurunya gajinya kecil, padahal dia berhasil mencetak siswa yang bisa masuk perguruan tinggi, gajinya kecil, terus gurunya nggak dapat gaji yang setara. Oleh sebab itu nanti, satu, penyeteraan terhadap institusinya kemudian penyetaraan terhadap gurunya," ujarnya.

Lebih lanjut, Mahfud mengaku akan membuat program pembekalan santri agar siap bekerja usai lulus. Dia juga ingin membuat santri dan pondok pesantren menjadi go internasional.

"Kita fasilitasi (santri dan pesantren) untuk go internasional. Agar pesantren itu unggul terus kita kembangkan," kata Mahfud.

"Nah besok, kita buat ekosistem seperti itu (go internasional) karena pesantren itu lebih punya tanggung jawab moral, karena sejak kecil santri-santri sudah dididik," lanjutnya.


Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Surabaya mencatat sejumlah Alat Peraga Kampanye (APK) yang melanggar aturan selama masa kampanye. APK yang tidak sesuai aturan itu akan segera ditindaklanjuti.

Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Bawaslu Surabaya Novli Bernado Thyssen mengatakan bila nantinya ada pemasangan APK di luar ketentuan KPU, APK itu akan ditertibkan. Sebab, menurutnya, pemasangan APK hingga titik mana saja yang diperbolehkan sudah termuat dalam aturan.

"APK kan sudah diatur titik-titik pemasangan APK. KPU sudah menentukan titik jalan mana saja yang bisa dipasangi APK. Nah jikalau ada APK dipasang di luar titik yang ditentukan Bawaslu merekomendasikan penertiban APK," ujar Novli ditemui detikJatim di Surabaya, Selasa (5/12/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Masa kampanye telah dimulai sejak Selasa 28 November 2023 hingga kini. Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) tingkat kelurahan dan kecamatan sedang melakukan inventarisasi pelanggaran hingga APK itu akan ditindak.

Novli menjelaskan bahwa nanti Bawaslu akan menyerahkan penindakan APK kepada Satpol PP Surabaya. Bawaslu hanya akan merekomendasikan data APK yang tidak sesuai ketentuan tersebut.

"APK ini kan dipasangkan, beda dengan bahan kampanye yang disebarkan. APK kan ditancapkan. Jadi nggak bisa ditempel, dipaku dipohon, diikat di pohon, tiang listrik itu bisa merusak dan mengganggu estetika dan keselamatan pengguna jalan. Ini nggak boleh. Harus ditertibkan," jelasnya.

Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Bawaslu Surabaya, Novli Bernado Thyssen. (Foto: Esti Widiyana/detikJatim)

Setiap 10 hari sekali, kata Novli, Bawaslu Surabaya akan merilis bentuk pelanggaran yang terjadi selama masa kampanye. Termasuk penanganan dugaan pelanggaran yang akan disampaikan.

Sementara itu Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Surabaya Eko Rinda menjelaskan terkait sengketa yang bisa terjadi selama masa kampanye. Masalah itu akan diselesaikan di tingkat Panwascam.

"Misalnya ada pemasangan alat peraga yang bersamaan menghalangi salah satu partai yang lain itu nanti diselesaikan di tingkat panwascam," kata Eko.

Potensi sengketa lain masih dipetakan sesuai Surat Keputusan (SK) Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang memuat lokasi pemasangan APK. Untuk saat ini masih belum ada tetapi ada beberapa laporan yang mengarah ke sengketa.

"Cuma persoalannya, mengajukan permohonan sengketa harus jelas, harus ada buktinya. Misal tiba-tiba alat peraga hilang, tapi tidak ada bukti atau rekaman video, ya, susah. Atau misalnya ada baliho yang menutupi partai lain misalnya. Itu kita cari lagi siapa yang masang, karena kalau pemasangan itu dilakukan oleh tim pelaksana kampanye itu bisa dikomunikasikan. Tetapi kalau biro jasa itu bisa ditelusuri lebih lanjut," katanya.

Diketahui, berdasarkan data KPU Surabaya, total ada 153 titik pemasangan alat peraga yang disediakan hampir di semua kelurahan. Daftar itu tertuang dalam SK KPU Nomor 614.1 Tahun 2023 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu Tahun 2024 di Wilayah Kota Surabaya.

Seorang Pria Ngamuk Tak Terima Ada yang Main Rebana di Masjid Surabaya


Cawapres nomor urut 3, Mahfud Md menghadiri silaturahmi pengajian kebangsaan di Posko Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat. Mahfud meminta maaf lantaran telat menghadiri pengajian tersebut.

"Ya kita bertemu biasa berdiskusi mencari masukan-masukan. Saya minta maaf tadi agak terlambat, dan tidak salaman satu persatu karena saya agak flu. Nanti malah ketularan. Saya dua hari ini flu dan tadi sudah beristirahat karena saya jadi tuan rumah jadi saya paksakan datang ke sini," kata Mahfud Md dalam pidatonya di acara pengajian kebangsaan di Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (5/12/2023).

Mahfud juga meminta maaf lantaran tak bisa lama mengikuti pengajian. Dia mengatakan kondisi kesehatannya tengah menurun.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Karena hampir lebih dari sebulan saya selalu berputar dan tidurnya jadi nggak teratur. Kadang kala tidur di mobil, kadang kala tidur pagi, kadang kala malam jadi metabolismenya nggak bagus, terganggu perlu penyesuaian diri selama satu atau dua hari ke depan. Untuk itu, sekali lagi terima kasih dan silakan untuk meneruskan acara ini saya akan kembali ke rumah," ujarnya.

Ditemui sebelum meninggalkan acara pengajian, Mahfud mengatakan alasan digelarnya pengajian kebangsaan tersebut. Mahfud mengatakan pengajian itu sekaligus diskusi terkait kontribusi kaum muslimin untuk Indonesia.

"Ini kita sekarang mengundang lagi tokoh-tokoh yang banyak berpikir tentang Indonesia dan berbagai hal. Keagamaan, ekonomi, sosial budaya, politik semua hadir itu nanti akan bagaimana kontribusi kaum muslimin nanti diberikan ke Indonesia kita. Itu aja," kata Mahfud sebelum meninggalkan acara pengajian.

Sebagai informasi, sejumlah tokoh turut menghadiri acara kebangsaan tersebut. Di antaranya Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Rokhmin Dahuri, Ikrar Nusa Bhakti, Yenny Wahid, dan Tuan Guru Bajang Zainul Majdi.


Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengundang Jenderal (Purn) Hendropriyono makan siang di Kemhan. Hendropriyono melihat sosok Prabowo sebagai sosok setiakawan.

"Tadi pukul 12.30 WIB saya diundang Prabowo lunch di Kemhan RI. Yang hadir adalah teman-teman semasa muda sebelum menjadi tentara dan ada yang saat sebagai perwira remaja," kata Hendropriyono kepada wartawan, Selasa (5/12/2023).

Hendropriyono lantas mengungkap pembicaraan dalam pertemuan tersebut. Ia menyebut pertemuan berlangsung santai.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Pembicaraan selama makan siang berkisar pada kenangan masa lampau, terutama saat bersama sama di beberapa medan pertempuran yang terkadang tegang dan terkadang santai. Santai dan penuh jenaka," kata Hendropriyono.

Ada juga pembicaraan soal Pilpres 2024. Terutama soal keinginan bersama agar Pemilu berlangsung baik.

"Prabowo mengatakan bahwa hubungannya dengan kedua Capres lain tetap baik, sehingga dapat kita harapkan Pilpres yang akan berlangsung aman, tentram dan jujur," terang Hendropriyono.

Hendropriyono juga memuji sosok Prabowo yang menurutnya setiakawan. "Prabowo nampak selalu demikian hormat dan sangat menghargai seniornya dan orang-orang yang lebih tua. Itulah kelebihan Prabowo, setiakawan, menghargai orang dan komit terhadap komitmennya," pungkasnya.

Prabowo sebelumnya mengunggah beberapa foto pertemuan dengan Hendropriyono di akun Instagramnya, Selasa (5/12/2023) malam. Adapun pertemuan itu berlangsung siang tadi.

"Bertemu kembali mentor saya, Jenderal TNI (Purn) A.M Hendropriyono," tulis Prabowo dalam keterangannya.

Pertemuan itu berlangsung di Kantor Kemhan RI, Jakarta Pusat. Prabowo mengatakan dirinya bertukar pikiran terkait politik.

"Kali ini beliau mampir ke kantor saya untuk bertukar pikiran terkait perkembangan politik pertahanan sambil makan siang," ujarnya.

Prabowo lantas berterima kasih atas waktu yang diberikan Hendropriyono. Prabowo menyebut Hendropriyono sebagai komandannya sampai kapanpun.

"Terima kasih atas waktunya sudah bersedia mampir ke kantor saya, Jenderal. Sekali komandan tetap komandan," ucapnya.


Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengunggah foto pertemuan dengan Mantan Kepala BIN A.M Hendropriyono. Prabowo menyebut Hendropriyono sebagai mentor dan komandannya.

Capres nomor urut 2 ini mengunggah beberapa foto pertemuan dengan Hendropriyono di akun Instagramnya, Selasa (5/12/2023) malam. Adapun pertemuan itu berlangsung siang tadi.

"Bertemu kembali mentor saya, Jenderal TNI (Purn) A.M Hendropriyono," tulis Prabowo dalam keterangannya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Pertemuan itu berlangsung di Kantor Kemhan RI, Jakarta Pusat. Prabowo mengaku bertukar pikiran terkait politik.

"Kali ini beliau mampir ke kantor saya untuk bertukar pikiran terkait perkembangan politik pertahanan sambil makan siang," ujarnya.

Prabowo lantas berterima kasih atas waktu yang diberikan Hendropriyono. Prabowo menyebut Hendropriyono sebagai komandannya sampai kapanpun.

"Terima kasih atas waktunya sudah bersedia mampir ke kantor saya, Jenderal. Sekali komandan tetap komandan," ucapnya.


Kompolnas menyampaikan sampai saat ini pihaknya belum menemukan adanya laporan ketidaknetralan Polri dalam Pemilu 2024. Dugaan intimidasi yang selama ini muncul di media sosial tidak benar.

"Hari ini kami mengecek apakah sudah ada laporan masyarakat terkait dugaan ketidaknetralan anggota Polri, ternyata masih belum ada," kata Komisioner Kompolnas Poengky Indarti kepada wartawan, Selasa (5/12/2023).

"Di media massa dan sosial media memang pernah ada komplain yang menyatakan polisi diduga melakukan intimidasi, misalnya di Pasuruan dan di Surakarta, karena ada beberapa anggota Polri yang mendatangi kantor DPC salah satu partai. Sementara menurut pimpinan Polri di wilayah tersebut, hal itu adalah dilakukan dalam rangka patroli dialogis dalam pelaksanaan Operasi Mantap Brata untuk menjaga dan memelihara Kamtibmas pada tahapan pemilu," lanjutnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Poengky meminta pimpinan kepolisian di setiap daerah untuk melakukan koordinasi dengan pengurus partai di masing-masing wilayah. Hal itu dilakukan guna tidak ada kesalahpahaman.

"Melihat hal tersebut, kami mendorong pimpinan kepolisian di wilayah untuk melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pimpinan partai politik di wilayah agar tidak terjadi kesalahpahaman," ujarnya.

Di sisi lain, Kompolnas kata Poengky, juga melakukan pengawasan ke sejumlah Polda masuk kategori rawan keamanan saat pemilu. Seperti misalnya Papua da Sulawesi Utara (Sulut).

"Kompolnas juga melakukan pengawasan ke Polda-Polda yang wilayahnya dianggap rawan berdasarkan indeks keamanan, misalnya di Papua dan Sulut. Kompolnas juga melakukan pengawasan di Polda-Polda yang wilayahnya menjadi battleground para kandidat, antara lain Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah," ucapnya.

Poengky mengatakan masyarakat bisa melaporkan ke pihaknya jika melihat adanya dugaan oknum anggota Polri yang tak netral. Laporan harus disertakan dengan bukti.

"Kompolnas wanti-wanti berpesan pada Pimpinan dan seluruh anggota Polri bahwa berdasarkan amanat pasal 28 ayat (1) dan (2) UU Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kompolnas selaku pengawas eksternal membuka pintu bagi masyarakat yang ingin melaporkan jika melihat ada dugaan oknum anggota Polri yang tidak netral, agar dapat melaporkan ke Kompolnas, Jl. Tirtayasa VII no. 20, Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160, baik secara langsung maupun melalui surat, dengan disertai bukti pendukungnya. Terima kasih," imbuhnya.

Lebih lanjut, Poengky mengatakan pihaknya akan mengklarifikasi soal beredarnya info dugaan intimidasi terhadap seniman Butet Kartaradjasa terkait pertunjukan dengan unsur politik. Menurutnya kebebasan berpendapa dan berekspresi sudah diatur dalam Undang-Undang (UU).

"Kompolnas akan melakukan klarifikasi kepada Polda Metro Jaya terkait berita yang sedang viral ini, apakah benar ada beberapa anggota polisi yang mendatangi penyelenggara dan meminta penyelenggara untuk tidak menampilkan pertunjukan dengan unsur politik. Kami juga berharap pihak penyelenggara dapat melaporkan ke Bid. Propam Polda Metro Jaya sebagai Pengawas Internal Polri dan ke Kompolnas selaku Pengawas Eksternal Polri. Kebebasan berekspresi dan kebebasan mengemukakan pendapat adalah hak asasi manusia yang dilindungi Konstitusi dan harus dihormati. Kompolnas mendorong Bid. Propam Polda Metro Jaya untuk pro aktif melakukan pemeriksaan terkait hal ini. Pimpinan dan seluruh anggota Polri tunduk pada netralitas Polri sebagaimana dimaksud pasal 28 ayat (1) dan (2) UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia," imbuhnya.


Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Selatan membuka pendaftaran Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilu 2024 pada 11 Desember 2023. Dibutuhkan sebanyak 181.895 petugas untuk 25.986 TPS (tempat pemungutan suara).

Anggota Divisi Teknis Penyelenggara KPU Sumsel, Handoko mengatakan satu TPS akan beranggotakan 7 petugas. "Kebutuhan KPPS Sumsel yakni 181.895 petugas. Tahapan perekrutannya akan dimulai pada 11 Desember mendatang," kata dia saat dikonfirmasi detikSumbagsel, Selasa (5/12/2023).

Dia menyebutkan syarat untuk menjadi petugas KPPS di antaranya berusia 17-55 tahun, pendidikan SMA sederajat, Warga Negara Indonesia (WNI). Kemudian setia kepada Pancasila, UUD 1945, NKRI, Bhinneka Tungga Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 serta memiliki integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Calon petugas KPPS juga tidak boleh menjadi anggota partai politik dan berdomisili di wilayah kerja PPK dan PPS. Mereka juga harus sehat secara jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkotika.

Paling utama, mereka tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

"Anggota KPPS Sumsel ini akan mendapatkan honor berkisar Rp 1-1,2 juta. Setiap TPS akan ada 1 ketua, yang honornya sebesar Rp 1,2 juta dan anggota Rp 1 juta," kata dia.

Dalam tahapan itu, kata Handoko, pihaknya akan menyampaikan pengumuman pendaftaran calon anggota KPPS Pemilu 2024 pada 11-15 Desember mendatang. Tahap itu kemudian berlanjut ke penerimaan pendaftaran 11-20 Desember dan penelitian administrasi 11-22 Desember.

Pengumuman hasil penelitian penelitian 23-25 Desember, tanggapan dan masukan masyarakat 23-28 Desember dan pengumuman hasil seleksi pada 29-30 Desember.

"Penetapan anggota KPPS Sumsel pada 24 Januari 2024 dan pelantikannya 25 Januari 2024," kata dia.

KPU DKI Butuh 215.362 Petugas KPPS untuk Pemilu 2024


Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo menanggapi pernyataan politikus PSI Ade Armando yang bicara politik dinasti di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Ganjar meminta agar tetap saling menghormati.

"Kita belajar saja untuk kita saling menghormati," kata Ganjar di Balikpapan, Kalimantan Timur (5/11/2023).

Ganjar enggan mengomentari pernyataan politikus PSI itu lebih jauh. Dia juga mengatakan, Raja Jogja sekaligus Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X telah menjelaskan perihal persoalan itu.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Saya kira dia (Ade Armando) sudah minta maaf, ngarso dalem (juga) sudah menjelaskan," kata Ganjar.

Ade Armando Minta Maaf

Ketua Umum PSI Kaesang Pengarep memberi teguran keras pada Ade Armando usai bicara politik dinasti di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Selain itu, PSI juga sedang membahas sanksi bagi Ade Armando.

"Masih dirapatkan (sanksi), tapi sudah ada teguran keras langsung dari Mas Kaesang," tegas Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie menjawab pertanyaan wartawan di Mal Olympic Garden (MOG) Jalan Kawi, Kota Malang, dilansir detikJatim, Senin (4/12).

Namun, Wakil Dewan Pembina PSI Grace mengatakan, Ade Armando telah menyampaikan video permintaan maaf. Sekaligus menyampaikan bahwa pernyataan yang disampaikan atas nama pribadi bukan sebagai politisi PSI.

Di sisi lain, Grace memahami apa yang disampaikan Ade Armando tidak bermaksud menyinggung berbagai pihak. Dia menilai hal itu hanya bentuk tanggapan terhadap dinamika yang ada di masyarakat.

"Jadi nanti, saya rasa Mas Ketum (Kaesang Pangarep) akan membuat pernyataan, akan bicara. Tapi kami sudah update bahwa Bang Ade Armando sudah membuat video permintaan maaf," kata Grace.

"Beliau (Ade Armando) udah minta maaf, kalau pernyataan itu menyinggung berbagai pihak, dia tidak ada bermaksud begitu, itu menanggapi aja, dinamika yang terjadi di masyarakat," sambungnya.


Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta melaporkan 2.841 tempat pemungutan suara (TPS) di Ibu Kota rawan banjir pada saat Pemilu 2024. Kepala Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU DKI Jakarta Dody Wijaya menjelaskan ribuan titik rawan banjir itu diketahui berdasarkan hasil pemetaan yang dilakukan terhadap 30.766 TPS di seluruh Jakarta.

"Dari total 30.766 TPS telah dipetakan sebanyak 2.841 TPS yang masuk ke dalam lokasi rawan banjir," kata Dody dalam keterangan kepada wartawan, Selasa (5/12/2023).

Dody mengatakan KPU sedang berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta untuk menganalisa TPS rawan banjir tersebut. Dia berharap ada upaya mitigasi yang dilakukan oleh BPBD dan jajaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di 2.814 TPS tersebut.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Untuk selanjutnya dilakukan mitigasi bersama khususnya dalam tahapan pemungutan dan penghitungan suara," kata Dody.

Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta Isnawa Adji mengatakan pihaknya mulai membahas strategi penanganan banjir di TPS yang rawan terendam saat Pemilu 2024 berlangsung. Ia menjelaskan pembahasan bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) dilakukan setelah TPS rawan banjir terpetakan.

"Pembahasannya strategi dan skenario darurat dalam tahapan pemungutan dan penghitungan suara," tuturnya.

BPBD DKI Jakarta juga akan menyiapkan sarana dan prasarana penanggulangan bencana yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan Pemilu 2024. BPBD DKI Jakarta memprediksi pemungutan suara Pemilu 2024 berlangsung ketika wilayah DKI Jakarta memasuki puncak musim hujan.

"Sehingga disiapkan sarana dan prasarana penanggulangan bencana yang dapat mendukung penyelenggaraan pemilu," kata Isnawa.


Puluhan Alat Peraga Kampanye (APK) berupa baliho hingga spanduk milik DPD PAN Kota Kediri diduga dirusak orang tak dikenal (OTK). Atas kejadian tersebut, PAN Kota Kediri telah melapor ke Bawaslu setempat.

Saat mendatangi kantor Bawaslu Kota Kediri, PAN membawa sejumlah bukti. Antara lain foto-foto hingga rekaman CCTV yang menyorot terduga pelaku perusakan APK.

Wakil Ketua DPD PAN Kota Kediri Anto Purba mengatakan, selain menimbulkan kerugian, perusakan APK merupakan tindakan kriminal yang tidak bisa ditoleransi.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kami sengaja laporkan ke kepolisian dan Bawaslu karena hal ini merupakan tindakan kriminal, agar tidak terulang lagi," tegas Anton Purba di Kantor Bawaslu Kota Kediri, Selasa (5/12/2023).

Puluhan APK milik caleg PAN yang dirusak berada di dua kecamatan. Yaitu Kecamatan Kota dan Pesantren, Kota Kediri. Tetapi paling banyak ditemukan di Kecamatan Pesantren.

Menurut Anton, perusakan APK caleg PAN tersebut terjadi secara serentak. Dia menduga perusakan itu dilakukan pelaku antara hari Minggu (3/12) malam atau Senin (4/12) dini hari.

APK berupa baliho dan spanduk yang dirusak tersebut milik 5 caleg DPRD Kota Kediri dari PAN. Antara lain, milik Yogik Setyo Nugroho, Dinayana Kristian, Arief Setiawna dan Nur Kholiq. Selain itu juga milik Abdullah Abu Bakar, caleg DPRD Provinsi Jatim dapil 8.

Secara visual, kata Anton, baliho dan banner tersebut dirusak dengan cara disobek. Itu diketahui dari hasil rekaman CCTV yang dibawa sebagai barang bukti.

Anton berharap warga Kota Kediri ikut menyukseskan pemilu damai, santun dan menghormati perbedaan, tanpa kebencian dengan tidak merusak APK. Sebab, hal itu bagian stretagi calon untuk memperkenalkan dirinya.

"Mari kita jaga pesta demokrasi ini dengan saling menjaga, menghormati tanpa kebencian," jelas Anton.

Terpisah, Ketua Bawaslu Kota Kediri Yudi Agung Nugraha mengaku pihaknya telah menerima laporan PAN Kota Kediri. Dia berjanji akan menindaklanjuti laporan tersebut.

"Sedang kita tangani, buat laporan. Jika sudah selesai, kita lakukan kajian awal dan masuknya ke Sentra Gakkumdu, karena untuk tindak pidana Pemilu masuknya ke Sentra Gakkumdu," jawab Yudi.

Selain ke Bawaslu, PAN Kota Kediri juga melaporkan kasus perusakan puluhan APK itu ke Polres Kediri Kota. Mereka berharap pelaku perusakan bisa ditemukan dan diproses secara hukum.

Relawan Ganjar Datangi Bawaslu Minta Usut Perusakan Baliho di Karawang


Capres nomor urut 1 Anies Baswesan berkomitmen akan membangun proyek kereta api di Kalimantan yang menghubungkan Banjarmasin dan Banjarbaru. Pembangunan itu akan melibatkan Mantan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan.

Hal itu disampaikan Anies dalam acara 'Desak Anies', di Wetlands Square, Kalimantan Selatan, Selasa (5/12/2023). Gagasan itu tercetus karena Anies menilai dua daerah tersebut membutuhkan kehadiran transportasi umum massal yang representatif.

"Ini (Banjarmasin-Banjarbaru) intensitas lalu lintasnya cukup tinggi, tapi kita tidak memiliki fasilitas transportasi umum. Jadi inilah salah satu kawasan yang perlu kita bangun jaringan rel kereta api," kata Anies dalam keterangan tertulisnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Inilah contoh bagaimana kita memanfaatkan anggaran kita untuk transportasi umum yang bisa mengatasi kemacetan, mengatasi polusi, dan mengurangi biaya transportasi bagi warga," papar Anies.

Menurut capres dari Koalisi Perubahan itu, setelah pembangunan rel kereta api Banjarmasin-Banjarbaru selesai maka akan dilanjutkan ke rute-rute lain di wilayah Kalimantan Selatan.

"Karena biaya untuk transportasi bagi sebuah keluarga itu cukup tinggi. Maka perlu tersedia transportasi umum untuk membantu setiap keluarga," lanjut Anies.

Anies kemudian menyebutkan sosok yang akan terlibat dalam pembangunan kereta api tersebut. Salah satunya Ignasius Jonan. Dengan pengalaman dan rekam jejak yang cemerlang sebagai mantan Dirut PT Kereta Api Indonesia (KAI) dan Menteri Perhubungan, kata Anies, Jonan figur yang tepat ikut terlibat dalam pembangunan transportasi umum massal seperti kereta api di Banjarmasin.

"Kalau kita nanti membangun rel kereta api, maka orang pertama yang akan kita libatkan adalah Pak Jonan. Karena dia yang paling paham, dan memberi penilaian objektif. Beliau orang yang punya integritas, profesional, dan orang yang terbukti sukses melakukan transformasi perkeretaapian di Indonesia," ujar Anies.


Tim Kampanye Daerah (TKD) Jawa Timur Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yakin paslon nomor urut 2 tersebut bisa menang satu putaran pada Pilpres 2024. Khusus di Jatim, TKD menargetkan Prabowo-Gibran menang 44%.

"Kami yakin Prabowo-Gibran minimal bisa meraih angka 44 persen di Jatim," kata Ketua TKD Jatim Prabowo-Gibran, Boedi Prijo Soeprajitno di Kantor TKD Jatim, Selasa (5/12/2023).

Bukan tanpa alasan Boedi menargetkan angka tersebut. Mantan Kepala Bapenda Jatim ini menyebut ada survei kredibel yang menempatkan elektabilitas Prabowo-Gibran saat ini sebesar 44% di Jatim.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Ini elektabilitas yang kita dapatkan dari survei, ini survei terakhir dan akan berlanjut. Kami harus berproses, dengan 44 persen ini kami bertahan atau kami dorong untuk naik lagi. Kami harus terus kerja keras," ucapnya.

Untuk meraih target kemenangan itu, Boedi menyebut bahwa TKD Jatim bersama partai pengusung dan relawan telah menyiapkan berbagai strategi. Yang pasti, TKD Prabowo-Gibran akan menyajikan kampanye riang gembira.

"Kampanye happy, menebar kebaikan, tidak ada menghujat maupun fitnah. Semuanya untuk Indonesia maju," kata Boedi.

Nantinya dalam kampanye, TKD Jatim tidak menggolongkan generasi atau usia. Boedi menegaskan kalau Prabowo-Gibran dapat meraih suara dari lintas generasi. Sebab, paslon ini dianggap mewakil generasinya masing-masing.

Target dari TKD Jatim Prabowo-Gibran ini relatif di bawah target dua paslon lainnya. Sebagai informasi, Timprov AMIN Jatim berani memasang target 60% kemenangan Anies-Muhaimin di Bumi Majapahit. Sementara TPN Ganjar-Mahfud Jatim menargetkan 54% kemenangan di Jatim.

Ada RK-Fadli Zon di Susunan Dewan Pembina TKN Prabowo-Gibran


Ulama muda Aceh, Teungku Anwar Usman atau akrab disapa Abiya Anwar Kuta Krueng meminta Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar (Cak Imin) membuat Menteri Pesantren bila terpilih. Menteri itu disebut perlu untuk mengurus berbagai hal tentang pesantren.

Permintaan itu disampaikan dalam silaturahmi dengan alim ulama dan pimpinan pondok pesantren Aceh yang dihadiri Cak Imin. Acara digelar di Pesantren Darul Munawwarah Kuta Krueng di Bandar Dua, Pidie Jaya, Selasa (5/12/2023).

Abiya Anwar meminta ketua umum PKB itu memberikan perhatian khusus kepada santri dan pesantren. Dia mencontohkan, untuk masalah tanah ada menteri pertanahan begitu juga dengan desa.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Untuk pesantren saya berharap juga ada menterinya," kata Abiya Anwar.

Cak Imin mengaku setuju dengan usulan Abiya Anwar. Dia memastikan Capres Anies Baswedan juga sepakat dengan usulan tersebut.

"Saya yakin mas Anies juga setuju akan ada menteri atau minimal selevel Dirjen untuk bisa khusus menangani kemajuan dan kemakmuran pesantren. Syukur-syukur menterinya dari Aceh," kata Cak Imin disambut tepuk tangan santri.

Menurutnya, di Undang-undang Pesantren diamanatkan untuk mengangkat satu Dirjen bidang pesantren. Namun hingga kini perintah UU itu disebut belum dijalankan.

"Satu Dirjen khusus menangani pesantren ini belum dilaksanakan padahal itu perintah Undang-undang," lanjutnya.

Cak Imin mengatakan, kehadiran dirinya di pesantren diterima para ulama seluruh Aceh, ulama NU serta pimpinan pondok pesantren. Cak Imin mengaku sangat berterima kasih atas dukungan yang diberikan ulama Tanah Rencong kepada pasangan AMIN.

"Kami berterima kasih salam hormat kami kepada seluruh ulama Aceh yang telah memberikan kepercayaan kepada AMIN, Anies-Muhaimin untuk bisa memenangkan pemilu 2024," jelas Cak Imin.

"Ini penghormatan, penghargaan sekaligus kepercayaan yang harus saya emban dengan mas Anies sehingga ulama-ulama menitipkan banyak pesan salah satunya adalah bagaimana pesantren semakin dapat tempat yang memadai terutama infrastruktur dan fasilitas santri yang biasanya sangat terbatas ini diperhatikan," jelas Cak Imin.

Susunan Lengkap Timnas Pemenangan Anies-Cak Imin


Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto bertemu dengan mantan Kepala BIN Jenderal TNI (Purn) A.M Hendropriyono. Prabowo menerima kedatangan Hendropriyono yang berkunjung ke Kemenhan, Jakarta Pusat, hari ini.

Momen pertemuan itu diunggah akun Instagram @kemhanri seperti dilihat, Selasa (5/12/2023). Prabowo terlihat mengenakan seragam dinas kementerian.

Terdapat beberapa foto dalam unggahan itu. Pada foto pertama, terlihat Prabowo menyambut hangat Hendropriyono di ruang kerjanya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Pada foto berikutnya, terlihat Prabowo berjabat tangan dengan Hendropriyono. Di foto terakhir, Prabowo tampak memberikan hormat kepada Hendropriyono yang hendak meninggalkan lokasi. Dari dalam mobilnya, Hendropriyono turut memberikan hormat kepada Prabowo.

Untuk diketahui, Hendropriyono menegaskan tidak terafiliasi atau mendukung paslon manapun di Pilpres 2024. Belum lama ini, Hendropriyono membantah namanya masuk timses TPN Ganjar-Pranowo.

"Mungkin saya tidak layak lagi karena sudah tua. Di Gama (Ganjar-Mahfud) kan sudah ada anak saya Andika Perkasa yang muda dan cukup tangguh," kata Hendropriyono kepada wartawan, Kamis (29/11).

"Saya ingin tetap berdiri di aspirasi kaum kebangsaan yang kebetulan ada di dua kubu itu Gama dan Pragib (Prabowo-Gibran) yang saya harapkan bisa bersatu memimpin bangsa kita ini," kata Hendropriyono.

Namun demikian keduanya sudah resmi akan bersaing di Pilpres. Hendropriyono pun tidak akan mendukung secara kampanye kepada salah satunya.


Jubir Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud Md, Aiman Witjaksono, menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya terkait adanya 6 laporan tentang pernyataannya yang menyebutkan polisi tak netral dalam Pemilu 2024. Aiman mengaku menjalani pemeriksaan selama 5 jam lebih.

"Jadi berita acara klarifikasi sudah saya jawab. Ada sekitar 60 pertanyaan, sekitar 5,5 jam. Tadi ada istirahat juga untuk ishoma dan kemudian alhamdulillah malam ini selesai," kata Aiman di gedung Ditkrimum Polda Metro Jaya, Selasa (5/12/2023).

Aiman menjelaskan, pertanyaan yang dilontarkan kepadanya seputar pernyataannya yang terkait polisi tak netral dalam Pemilu 2024. Namun dia tidak bisa merinci contoh pertanyaan yang diterimanya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Ya materi-materinya tentu penyelidik ya yang kemudian nanti bisa menjelaskan. Tapi intinya bahwa seputar apa yang telah saya sampaikan di 11 November 2023 pada saat konpers di TPN Jalan Cemara nomor 19," jelas Aiman.

Seperti diketahui, Aiman mendatangi Polda Metro Jaya sejak pagi tadi. Aiman datang ditemani tim deputi hukum TPN, Ronny Talapessy.

Pantauan detikcom di lokasi, Selasa (5/12/2023), Aiman tiba di Polda Metro pukul 10.20 WIB. Aiman datang mengenakan kemeja putih dan membawa sebuah tas berwarna cokelat.

Aiman menjelaskan kedatangannya hari ini bertujuan menjalani pemeriksaan kepolisian terkait laporan terhadapnya. Dia pun menjelaskan telah membawa bukti-bukti yang sudah diserahkannya ke tim kuasa hukum.

"Apa yang saya miliki berkas-berkas, termasuk juga bukti-bukti sudah saya serahkan kepada tim hukum TPN," kata Aiman di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Selasa (5/12).

Aiman mengaku merasa janggal dengan laporan terhadapnya. Dia melihat ada dua keanehan atas laporan yang dibuat, mulai dilakukan secara serentak hingga pelaporan atas dugaan ujaran kebencian terkait SARA.

"Saya terus terang merasa janggal dengan laporan ini. Pertama laporannya dilakukan 1 hari serentak oleh 6 pelapor sekaligus. Yang kedua saya dilaporkan atas dugaan ujaran kebencian yang terkait dengan SARA, suku, agama, ras, dan golongan, yang hukumannya di atas 5 tahun penjara. Tentu ini jadi pertanyaan, ada apa ini semua?" pungkasnya.

Sebelumnya, Aiman Witjaksono sempat absen dalam pemeriksaan terkait pernyataannya baha polisi tak netral dalam Pemilu 2024. Aiman dijadwalkan untuk diperiksa besok pagi.

"Sebagai tindak lanjutnya, maka tim penyelidik kembali telah melayangkan surat undangan klarifikasi terhadap Aiman Witjaksono untuk dilakukan klarifikasi yang diagendakan dilakukan pada hari Selasa, 5 Desember 2023, pukul 09.00 WIB, di ruang riksa Subdit Cyber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya," kata Dirkrimsus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak kepada wartawan, Senin (4/12).

Sedianya, Aiman diperiksa terkait kasus tersebut pada Jumat (1/12) lalu. Namun Aiman absen dengan alasan tim hukum masih melengkapi administrasi surat kuasa.


BIA (40), seorang perempuan calon anggota legislatif (caleg) Partai Amanat Nasional (PAN), ditangkap saat berpesta sabu-sabu di Lingkungan Kampung Jawa, Kelurahan Praya, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB). Total, ada tujuh orang yang dibekuk, Selasa dini hari (5/12/2023).

Kasat Resnarkoba Polres Lombok Tengah Iptu Derfin Hutabarat mengungkapkan selain BIA, para pelaku lain masing-masing berinisial ES (40) asal Desa Lajut, AZ (37) dan SP (26) asal Kelurahan Praya, SN (43) asal Desa Beleke, LRJ (25) asal Desa Mertak Tombok, dan MAS (27) asal Kelurahan Prapen.

"Penangkapan ketujuh terduga pelaku tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa ada warga yang mengonsumsi narkotika," kata Derfin, Selasa malam.

Berdasarkan aduan tersebut, petugas langsung melakukan penelusuran. "Dari hasil penyelidikan dan penelusuran tim mengamankan tujuh terduga pelaku di TKP," ujar Derfin.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dari hasil penggeledahan di TKP, petugas mengamankan barang bukti berupa empat plastik klip transparan berisi sabu dengan bruto 2,12 gram. Polisi juga mengamankan tiga pipa kaca dan tiga skop pipet plastik.

"Kami juga amankan lima korek api, dua gunting, dua rangkaian alat isap, satu pembersih kaca, dua HP, dan uang tunai senilai Rp 1,4 juta.

Saat ini, ketujuh pelaku telah diamankan di Polres Lombok Tengah untuk dilakukan pemeriksaan lebih dalam.

"Seluruh barang bukti dan terduga pelaku telah kami amankan di Satres Narkoba Polres Lombok Tengah untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut," pungkas Derfin.

Terpisah, Ketua DPD PAN Lombok Tengah, Marsekan Fatawi, membenarkan perempuan berinisial BIA yang ditangkap polisi merupakan kader PAN Lombok Tengah. Di Pemilu 2024, BIA maju sebagai caleg untuk DPRD Kabupaten Lombok Tengah daerah pemilihan (dapil) 1 Kecamatan Praya dan Praya Tengah.

"Benar sekali bahwa salah satu terduga pelaku itu memang terdaftar sebagai caleg PAN di dapil 1. Tentu informasi kami dapat menjelang siang saya dapat informasinya," terang Fatawi kepada detikBali via sambungan telepon.

Alasan 3 Mantan Kader PSI Gabung PAN: Perjuangkan Gagasan Anak Muda