PAN memastikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak akan menghadiri Bimbingan Teknis Anggota DPRD sekaligus HUT ke-25 PAN di Jakarta malam nanti. PAN menyebut kegiatan Jokowi sangat padat.

"Iya Pak Presiden tidak hadir di acara Bimtek Anggota DPRD dan HUT ke-25 PAN karena kesibukan beliau berkunjung ke beberapa negara," kata Waketum PAN Viva Yoga Mauladi saat dikonfirmasi, Senin (28/8/2023).

PAN menyebut Ketua Umum Zulkifli Hasan atau Zulhas hampir setiap hari bertemu Presiden Jokowi. Karenanya, PAN memaklumi jika Jokowi tidak dapat hadir.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"PAN sangat memahami dan dapat memaklumi hal tersebut. Toh setiap hari ketua Umum PAN Bang Zulkifli Hasan juga setiap saat bertemu dan berdiskusi dengan Presiden Jokowi dalam membahas persoalan pemerintahan dan soal bangsa negara," ujar dia.

Meski demikian, Viva menyebut sejumlah ketua umum partai politik akan menghadiri acara PAN. Mereka yang hadir yakni ketua umum koalisi pengusung Prabowo Subianto untuk 2024.

"Nanti yang hadir adalah ketua umum parpol koalisi, yaitu Prabowo, Zulhas, Airlangga, Cak Imin, Yusril Ihza Mahendra," kata Viva.

Simak juga 'PAN Gelar HUT ke-25, Prabowo Pidato Masih dalam Konfirmasi':

[Gambas:Video 20detik]


Ketum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) PKB Pemilu 2024. Dalam arahannya, Cak Imin meminta jajarannya untuk tidak mengevaluasi terkait pilpres terlebih dulu.

"Saya minta waktu untuk rakornas kali ini tidak perlu mengevaluasi dulu kinerja persiapan Pilpres 2024, karena dinamikanya masih sangat berkembang," kata Cak Imin saat membuka Rakornas Pemilu 2024, di DPP PKB, Jakarta Pusat, Senin (28/8/2023).

Wakil Ketua DPR RI itu meminta dalam rakornas ini untuk fokus PKB terhadap Pileg 2024. Dia pun mengatakan para kader untuk bersabar terkait pasangan PKB di Pilpres 2024.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Jadi yang mau jauh-jauh sudah nggak tahan pengin tahu kita pasangannya siapa ya ditahan dulu, sabar, ojo kesusu, ada waktunya," papar dia.

Cak Imin pun mengaku siap untuk dievaluasi terkait tahapan Pemilu 2024. Dia menuturkan para kader PKB dapat memberikan masukan terkait cara kerja PKB.

"Rapat koordinasi nasional ini, akan melakukan evaluasi seluruh kinerja dan kerja-kerja persiapan Pemilu 2024. Sebagai ketua umum tentu saya siap untuk dievaluasi bagaimana tahapan demi tahapan yang sahabat-sahabat para ketua DPW saksikan, untuk kemudian mendapatkan masukan memberikan berbagai alternatif cara kerja kita," ungkapnya.

Lebih lanjut, Cak Imin mengatakan saat ini PKB berada di posisi tiga besar peserta Pemilu 2024. Dia pun menargetkan PKB juara dua di Pemilu 2024.

"Insyaallah sekarang ini sudah pada level, Insyaallah kalau pemilu dilaksanakan hari ini, kita sudah pada posisi ketiga, tiga besar di dalam peserta Pemilu 2024," jelasnya.

"Target kita Insyaallah masih ada 4 bulan efektif ke depan. Kita yakin dan optimis, kita akan bertengger minimal juara dua pada pemilu tahun 2024," sambung dia.

Dia pun meminta para kader untuk dapat merangkul para pemilih muda. Sebab, kata dia, pemilih muda masih belum dapat menentukan pilihannya.

"Kita harus terus mengejar para pemilih muda, para pemilih swing voters, para pemilih muda adalah jumlah bangsa terbesar, para pemilih swing voters adalah para pemilih yang belum menentukan pilihannya, dan rata-rata mereka memilih berdasarkan informasi yang akurat tentang keberadaan para calon legislatif," tuturnya.

Simak juga 'Usai Ngeteh Bareng, Ganjar Beri Cak Imin Lovebird Merah Hijau':

[Gambas:Video 20detik]


Rombongan Partai Hanura bertandang ke PDIP. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan Partai Hanura menjadi yang pertama mendukung Ganjar Pranowo sebagai bacapres setelah PDIP.

"Hanura ini yang paling pertama setelah PDIP memberikan dukungan kepada Pak Ganjar Pranowo calon Presiden kita. Tetapi mengapa baru hari ini? Saya jawab ke teman-teman pers. Karena itulah Bang Oesman Sapta Odang (OSO)," kata Hasto di DPP PDIP, Jalan Pangeran Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (28/8/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Hasto menjelaskan Ketua Umum Hanura OSO memiliki shio singa. Hasto menyebut OSO terlebih dahulu membereskan urusan di belantara politik baru ke PDIP.

"Dari tanggal lahirnya beliau ini shionya singa. Jadi menjadi raja rimba, harus bereskan dulu hutan belantara rimba politik baru datang ke PDIP. Itu Bang OSO," tuturnya.

Hasto juga mengatakan OSO telah menunjukkan kekuatannya sebagai politikus. Salah satunya, kata Hasto, lewat acara gerak jalan di Bandung.

"Maka dari itu kemarin beliau langsung show of force dengan gerak jalan sehat di Bandung, menggetarkan Jawa Barat," katanya.

Untuk diketahui, dalam acara ini Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri juga hadir. Acara ini dimaksudkan untuk membahas kerja sama kedua partai.

Simak Video 'Momen Ganjar-Hasto Sambut Kedatangan OSO dan Hanura':

[Gambas:Video 20detik]


Partai Demokrat akan menggelar acara Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) sekaligus HUT ke-22 partai pada pertengahan September. Ketua BPOKK Demokrat sekaligus ketua panitia, Herman Khaeron, mengatakan acara Rapimnas akan membicarakan hal penting.

"Kebetulan saya ketua panitianya. Pada saatnya nanti, saya masih menunggu arahan ketua umum tentu akan menyampaikan agenda yang lebih detail kepada publik apa yang akan dibicarakan di Rapimnas maupun di HUT," kata Khaeron kepada wartawan di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Senin (28/8/2023).

Khaeron menjelaskan Rapimnas Demokrat akan digelar pada 13 September. Sementara, acara HUT diadakan pada keesokan harinya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Yang pasti Rapimnas akan membicarakan hal-hal yang penting tanggal 13. Kemudian tanggal 14-nya HUT tentu akan diisi oleh syukuran atas 22 tahun Demokrat menjadi warna tersendiri dalam dunia perpolitikan di negeri ini," imbuhnya.

Apakah acara ini akan menjadi momen bacapres Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan mengumumkan cawapresnya? Khaeron mendorong pengumuman cawapres segera dilakukan bulan ini.

"Justru kalau mau bagus, Mas Anies mendeklarasikan di bulan Agustus ini," kata Khaeron.

"Momentum rapimnas dan HUT ini sudah dibicarakan jauh hari sebelumnya. Artinya ketua umum Mas AHY sudah minta dari jauh hari sebelumnya. Jadi tidak ada kaitannya. Namun untuk deklarasi sebaiknya sih bulan Agustus ini menurut pembicaraan kami di Demokrat akan lebih maju itu akan lebih baik bagi masa depan pemenangan Koalisi Perubahan," lanjut dia.

Simak juga 'Kala NasDem Minta Koalisi Perubahan Legowo soal Cawapres Anies':

[Gambas:Video 20detik]


Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo Tuan Guru Bajang (TGB) Zainul Majdi mengumpulkan Pengurus Wilayah Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiyah (PW NWDI) seluruh Indonesia di Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), Senin (28/8/2023). Pria yang juga Ketua Umum Pengurus Besar (PB) NWDI itu menginstruksikan jemaah NWDI untuk membesarkan Perindo dan memilih Ganjar Pranowo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

TGB menyebut perintah untuk memenangkan Ganjar Pranowo telah menjadi satu kesatuan bagi Perindo dan NWDI. "Sudah menjadi satu kesatuan dan kesepahaman bahwa kami di NWDI dan Perindo melihat Mas Ganjar adalah calon presiden yang paling mungkin di antara tokoh bangsa yang terbaik," kata TGB seusai pertamuan dengan seluruh PW NWDI se-Indonesia.

TGB mengingatkan para jemaah NWDI bahwa pemilu tidak boleh direduksi hanya soal rebutan kursi lima tahun sekali. Ia menilai Ganjar layak meneruskan pencapaian kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Ada Pak Prabowo dan Pak Anies. Kami melihat bahwa beliau (Ganjar) adalah yang paling tepat untuk meneruskan keberhasilan dan pencapaian pada dua periode kepemimpinan Joko Widodo," sambung TGB.

Menurut TGB, Perindo dengan NWDI sama-sama sebagai ruang dakwah. Ia pun meminta pengurus dan jemaah NWDI merapatkan barisan menjelang Pemilu 2024.

"Karena bagi kami keduanya adalah ruang dakwah. Parpol sebenarnya adalah elemen penting dalam demokrasi yang harus terisi dengan hal baik. Apa itu? Program kongkret yang menyentuh kepentingan masyarakat," kata TGB.

Pertemuan tersebut turut dihadiri oleh sejumlah elite NWDI di NTB. Hadir pula pengurus Partai Perindo di NTB, salah satunya Ketua DPW Perindo NTB Khairul Rizal yang juga suami Wakil Gubernur NTB Sitti Rohmi Djalillah.

Sebagai informasi, NWDI awalnya merupakan lembaga pendidikan yang didirikan kakek TGB, yakni TGKH Zainuddin Abdul Madjid pada 1937. Saat ini, NWDI sebagai organisasi masyarakat (ormas) telah memiliki pengurus di seluruh provinsi di Indonesia.

Bertemu Boediono, Ganjar Dapat Wejangan Urus Negara


Polda Bengkulu memperkuat sinergitas dengan Dewan Pers sebagai bentuk menyelaraskan peran media dalam mendukung kerja-kerja kepolisian. Polda Bengkulu menekankan peran media sangat penting terutama menjelang Pemilu 2024.

Hadir dalam acara itu Kapolda Bengkulu Irjen Pol Armed Wijaya, Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu, Karo Wasidik Bareskrim Polri Brigjen Pol Iwan Kurniawan, dan pejabat utama Polda Bengkulu lainnya.

Dalam arahannya, Kapolda menyampaikan bahwa kerja sama dengan Dewan Pers menjadi penting agar tidak terjadi ketersinggungan satu sama lain. Dia menyadari bahwa di era digital ini peran media sangat penting, terutama menjelang tahun politik menuju Pemilu 2024.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Saya meminta agar dapat mengimplementasikan perjanjian kerjasama dengan dewan pers ini saat bertugas di lapangan sehingga tidak lagi terjadi adanya ketersinggungan satu sama lain," ujar Kapolda dalam keterangannya, Senin (28/8/23).

Sementara itu, Ketua Dewan Pers menyatakan menyambut baik sinergitas ini. Dia memaparkan bahwa aturan mengenai kerja-kerja pers telah diatur dalam undang-undang, terutama apabila adanya sengketa yang terjadi.

"Untuk menjamin kepastian hukum dalam penyelesaian kasus pemberitaan yang dilakukan oleh media pers atau wartawan melalui mekanisme sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, yakni Hak Koreksi, Hak Jawab, dan pengaduan Dewan Pers," jelas Ketua Dewan Pers.

Di sisi lain, Karo Wasidik Bareskrim Polri menambahkan, Polri berkomitmen untuk bersinergi dengan metode komunikasi, koordinasi dan kolaborasi dengan Dewan Pers dalam penegakan hukum berkaitan hukum pers. Bahkan, Polri mendukung dan menjunjung tinggi kebebasan pers.

Dia menegaskan Polri juga mengedepankan keadilan restoratif demi melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain.

Karo Wasidik menyampaikan bahwa Polri akan melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan pers. Di sisi lain, akan berupaya menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik.

"Kami juga akan mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat, dan pemerintah," ungkapnya.

Simak juga 'Wapres Ma'ruf soal Kampanye di Kampus: Semua Calon Harus Dihadirkan':

[Gambas:Video 20detik]


Puncak perayaan HUT ke-25 Partai Amanat Nasional (PAN) bakal dihadiri sejumlah tokoh politik nasional. Termasuk perwakilan dari partai pengusung bakal calon presiden Prabowo Subianto.

Ketua DPW PAN DKI Eko Hendro Purnomo (Eko Patrio) yang juga koordinator acara HUT ke-25 PAN menuturkan sejumlah partai koalisi Prabowo sudah mengonfirmasi untuk hadir di acara tersebut.

"Ada Pak Prabowo, Ada Cak Imin dari PKB. Lalu Pak Airlangga (dari Golkar). Pak Airlangga malah menghadirkan kekuatan penuh. Sekjennya hadir, Bendaharanya juga hadir. Ring 1 Pak Airlangga juga hadir. Jadi Golkar, PKB, PBB, dan Gerindra," kata Eko saat ditemui di The Sultan Hotel & Residence, Jakarta, Senin (28/8/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ia berharap upaya PAN ini dapat memperkuat ikatan sesama partai pengusung Prabowo agar lebih solid.

"Namanya partai setiap ada rangkaian acara pasti ada nuansa politik. Salah satunya penguatan basis (pendukung prabowo). Ini lebih ke perluasan koalisi," tuturnya.

Di samping itu, Eko mengungkapkan kegiatan Bimtek dalam rangka HUT ke-25 PAN juga memberikan panggung bagi para tokoh politik untuk menyampaikan ucapan dan masukan demi kebaikan PAN di masa mendatang.

"Kita memberikan panggung untuk tokoh-tokoh untuk memberikan ucapan apapun bentuknya. Mereka bisa tampil menyampaikan saran, ide, gagasan untuk PAN ke depannya seperti apa," paparnya.

Lebih lanjut Eko menjelaskan kegiatan puncak HUT ke-25 PAN malam hari nanti juga dihadiri oleh ribuan anggota legislatif dan calon legislatif dari seluruh Indonesia.

"Dihadiri internal PAN, teman-teman dari DPRD seluruh Indonesia. Kurang lebih sekitar 2.000-an peserta," pungkasnya.


Ketum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin berbicara terkait dinamika Pilpres 2024. Cak Imin menjamin siapapun yang bersama PKB, pemenang Pilpres 2024.

Hal itu disampaikan Cak Imin saat membuka Rakornas Pemilu 2024, di DPP PKB, Jakarta Pusat, Senin (28/8/2023). Cak Imin mengatakan PKB merupakan partai yang dibutuhkan oleh semua kekuatan.

"Insyaallah saya akan menjamin sebagai ketua umum, siapapun yang bersama PKB dia lah pemenang Pilpres tahun 2024," kata Cak Imin saat membuka Rakornas Pemilu 2024.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

PKB saat ini diketahui berkoalisi dengan Partai Gerindra dengan bakal capresnya Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Kekuatan pendukung Prabowo saat ini sudah bertambah dengan bergabungnya Partai Golkar dan PAN.

Cak Imin menyakini jika di Pilpres 2024, akan ada tiga poros. Sebab, kata dia, saat ini partai-partai sudah mulai membentuk koalisinya masing-masing.

"Secara matematis jumlah hitungan koalisi itu sudah habis, karena partai-partai sudah berkumpul di masing-masing pilihan, jadi sudah hampir pasti terjadi tiga poros koalisi," jelasnya.

Menurutnya, menjelang Pilpres 2024 terjadi berbagai dinamika yang cepat. Di antaranya, baik itu dinamika koalisi antarpartai maupun perbincangan capres.

"Saya hanya menyampaikan bahwa Insyaallah dalam dinamika pilpres itu, PKB dibutuhkan oleh seluruh kekuatan untuk diajak ke mana-mana," papar dia.


Bakal calon presiden (bacapres) Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan melakukan pertemuan intensif dengan ketiga petinggi partai politik pengusungnya baru-baru ini. Juru Bicara (Jubir) Anies Baswedan, Sudirman Said, menyampaikan kesimpulan dari pertemuan tersebut.

"Pertama, KPP tetap pada komitmen awal bahwa calon presiden yang akan diajukan adalah Anies Baswedan, dan Anies Baswedan hanya akan diajukan sebagai calon presiden, bukan untuk posisi lainnya," kata Sudirman Said dikonfirmasi, Senin (28/8/2023).

Sudirman menyebut dalam pertemuan itu ditegaskan bahwa kewenangan cawapres ada di Anies Baswedan. Partai-partai di KPP juga akan mendukung siapa pun cawapres yang dipilihnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Ditegaskan kembali bahwa capreslah yang diberi mandat menentukan [cawapres], partai-partai anggota KPP akan mendukung siapa pun pilihan dari Pak Anies Baswedan," ujarnya.

Ia mengatakan pimpinan tertinggi dalam pertemuan itu juga mengusulkan supaya Anies dan Tim 8 memberikan alternatif kapan pendeklarasian cawapres. Menurutnya perlu ada momentum terbaik dengan mendeklarasikan capres dan cawapres.

Untuk diketahui, Anies sempat bertemu dengan jajaran pimpinan partai di KPP baru-baru ini. Pertama, Anies dan tim 8 bertemu dengan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh di Grand Hyatt, Jakarta, Kamis (24/8) lalu.

Satu hari setelahnya, Anies dan Tim 8 menyambangi kediaman Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), di Puri Cikeas.

Pagi hari setelahnya, eks Gubernur DKI Jakarta ini bertemu dengan Ketua Majelis Syuro PKS Habib Salim Segaf Al Jufri di Jakarta Selatan.

Pertemuan ini digelar di tengah wacana bersatunya Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan di Pilpres 2024. Belakangan, Ketua DPP PDIP Said Abdullah yang melempar wacana menegaskan pernyataannya bersifat pengandaian.

Simak Video 'Anies Ungkap Hasil Pertemuan dengan SBY hingga Surya Paloh':

[Gambas:Video 20detik]


Ketum Partai Hanura Oesman Sapta Ondang (OSO) tiba di DPP PDIP untuk melakukan pertemuan membahas dukungan terhadap Ganjar Pranowo sebagai capres 2024. OSO disambut oleh oleh Ganjar Pranowo dan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

Pantauan detikcom di DPP PDIP, Jalan Pangeran Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (28/8/2023), OSO tiba sekitar pukul 13.40 WIB. OSO datang mengenakan jas kuning Partai Hanura.

OSO datang didampingi sejumlah elite Partai Hanura, salah satunya Waketum Partai Hanura Benny Ramdhani. Petinggi Hanura dan PDIP langsung naik ke area acara.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Kunjungan ini ialah kunjungan resmi pertama Partai Hanura setelah mendeklarasikan Ganjar Pranowo sebagai capres di Pilpres 2024. Kedatangan OSO dan rombongan dijadwalkan bakal diterima langsung oleh Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Said Abdullah menyebut Ketum Hanura OSO sudah memantapkan diri untuk mendukung PDIP. Ia menduga hal ini menindaklanjuti pertemuan OSO dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Medan beberapa waktu lalu.

"Saya kira Pak OSO Ketum Hanura makin mantab bekerja sama dengan PDI Perjuangan setelah beberapa saat lalu bertemu Presiden Jokowi di Medan," tutur Said.

"Mungkin Pak OSO saat bertemu Presiden Jokowi di Medan berkonsultasi dengan beliau. Dan hari ini Hanura memformalkan kerjasama dengan PDI Perjuangan untuk memenangkan Mas Ganjar Pranowo sebagai capres 2024," sambungnya.


Deputi Balitbang Partai Demokrat Syahrial Nasution menyebut Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) sudah sepakat soal cawapres. Menurutnya KPP segera menghadapi gelombang besar.

"Koalisi Perubahan sedang memasuki fase kepastian atau kejelasan untuk segera berlayar menghadapi gelombang besar. Sudah tidak ada lagi yang ditunggu," kata Deputi Balitbang Partai Demokrat Syahrial Nasution kepada wartawan, Senin (28/8/2023).

Syahrial memastikan koalisi besutan Nasdem, Demokrat dan PKS ini sudah solid terkait bacapres dan bacawapres yang akan diusung di Pemilu 2024.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Demokrat, PKS dan NasDem solid untuk mengantarkan capres dan cawapres memenangkan Pilpres 2024," ujarnya.

Syahrial mengatakan porosnya masih terbuka bagi partai yang hendak bergabung. Hal itu tentunya membuat kekuatan koalisi semakin kokoh.

"Jika ada kapal lain atau sekoci ingin bergabung menjadi bagian kekuatan armada, akan semakin dahsyat. Semoga Allah SWT meridhoi. Amin," kata dia.

Anies Pastikan KPP Solid

Anies Baswedan sebelumnya menekankan koalisinya sampai saat ini masih solid. Anies menyebut jika ada yang mengatakan tidak solid, itu hanya persepsi dari luar.

"Kalau pertanyaannya soal solid atau tidak, itu sudah lewat. Jadi sudah tidak lagi kita bicara tentang solid. Kita sudah solid memang," kata Anies usai bertemu Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al-Jufri di Pejaten Residence, Jakarta Selatan, Sabtu (26/8).

"Jadi KPP ini Insya Allah siap untuk menyongsong fase berikutnya menuju 2024," tambahnya.

Tak Lagi Dukung Anies, Demokrat Keluar dari Koalisi Perubahan


Mantan Gubernur Banten Wahidin Halim kini bergabung menjadi kader NasDem. Wahidin menjabat Ketua DPW NasDem Banten belum lama ini.

"Betul," kata Waketum NasDem Ahmad Ali menjawab pertanyaan soal Wahidin Halim menjabat Ketua DPW NasDem Banten, Senin (28/8/2023).

Mad Ali mengatakan ketua DPW NasDem Banten yang lama, Edi Ariadi, sempat terlibat permasalahan. Dia menyebut penunjukan Wahidin Halim sebagai ketua DPW NasDem Banten untuk mengisi kekosongan kepemimpinan tersebut.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Untuk memimpin konsolidasi ketua lama kemarin itu ada dugaan terlibat satu permasalahan kemudian untuk menjaga jangan sampai proses konsolidasi terganggu," kata Mad Ali.

Mad Ali mengatakan Wahidin dapat memimpin konsolidasi NasDem di Banten dalam menghadapi Pemilu 2024.

Wahidin Halim juga tercatat sebagai bakal caleg NasDem Dapil Banten III dengan nomor urut 1.

"Gini, Pak Wahidin Halim itu masuk ke NasDem setelah dia keluar dari partai. Setelah dia vakum berpartai, kemudian dia masuk sebagai caleg untuk Dapil Banten III. Sehingga agar tidak terjadi kekosongan kepemimpinan di DPW, ya NasDem melihat bahwa ini perlu untuk dilakukan penyegaran konsolidasi menghadapi Pemilu 2024," imbuhnya.


Deretan nama artis mewarnai daftar calon legislatif (caleg) sementara Komisi Pemilihan Umum (KPU). Para artis yang terdiri dari pemain film, penyanyi, hingga pelawak mencoba peruntungannya untuk bisa melenggang ke Senayan.

Nama baru artis yang nyaleg 2024 di antaranya ada Denny Cagur dan Anang Hermansyah dari fraksi PDIP, serta Melly Goeslaw dari fraksi Gerindra. Lalu ada juga Uya Kuya, Ritchie Ismail (Jeje Govinda) dan Verrel Bramasta yang berasal dari PAN, hingga Aldi Taher dan Vicky Prasetyo dari Perindo.

Lantas, apa saja syarat untuk daftar menjadi caleg?

Bakal caleg adalah seseorang yang diajukan oleh partai politik peserta Pemilu untuk dicalonkan menjadi anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Jadi, syarat utamanya harus masuk partai politik dan memperoleh persetujuan dari ketua umum atau nama lain yang sah dari partai politiknya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Berdasarkan Pasal 5 Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023, pengajuan daftar bakal caleg dilaksanakan paling lambat 9 bulan sebelum hari pemungutan suara. Setelah itu, bacaleg dapat ditetapkan sebagai calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota setelah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.

Syarat bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

Telah berumur 21 tahun atau lebih. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat. Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa, bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana, dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang. Sehat jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika. Terdaftar sebagai pemilih. Bersedia bekerja penuh waktu. Mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali. Bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan/atau karyawan pada badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik daerah, serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara. Menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu. Dicalonkan hanya di 1 lembaga perwakilan. Dicalonkan hanya di 1 (satu) Dapil.

Lihat juga Video 'Nasdem Harap Caleg Punya Rekam Jejak yang Bersih':

[Gambas:Video 20detik]


Wali Kota Makassar Moh Ramdhan 'Danny' Pomanto hengkang dari NasDem dan kini resmi bergabung dengan PDIP. Waketum NasDem Ahmad Ali atau Mad Ali menganggap berpindahnya Danny lantaran mencari perlindungan hukum.

Mulanya, Mad Ali menceritakan sejak awal pihaknya mengusung Danny dengan Fatmawati Rusdi di Pilwalkot Makassar. Namun dalam perjalanannya, kata Mad Ali, muncul dugaan kasus korupsi PDAM yang turut melibatkan Danny.

"Dalam perjalanannya, Pak Danny Pomanto ini sebenarnya lahir dari kesepakatan dia dengan saya dan kemudian memasangkan dengan Ibu Titi yang hari ini menjadi wawalkot Pak Danny. Jadi ketika kemudian dalam perjalanannya, setelah itu memang dia tiba-tiba kasus PDAM yang lama ya, ternyata kejaksaan melakukan penyelidikan, sampai dengan berakhir sekarang dirutnya sudah masuk persidangan, dan semua direktur yang terlibat saat itu ditahan," kata Mad Ali saat dihubungi, Senin (28/8/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Mad Ali menduga kasus hukum inilah yang mendasari keputusan Danny Pomanto hengkang dari partai. Dia menganggap Danny sedang mencari perlindungan hukum atas kasus itu.

"(Kasus PDAM) saat dia jadi wali kota (periode) pertama lalu. Sehingga itu kita duga, pasti, ketika tiba-tiba muncullah keinginan (Danny) untuk jadi gubernur. Sempat bicara dengan saya secara tertutup berdua. Padahal sejak awal kita sepakati dia akan jadi wali kota dan kemudian akan membantu NasDem," kata Mad Ali.

"Artinya siapa pun orang partai akan menduga bahwa dia berpindah itu bukan karena alasan Anies. Kalau karena Anies itu gelombang perpindahan itu terjadi waktu beberapa elite partai katakanlah seperti Niluh dan Enggar, mereka menyatakan sikap. Jadi, sulit untuk tidak kita katakan bahwa dia mencari perlindungan hukum di luar," lanjut Mad Ali.

Dengan demikian, Mad Ali menduga kasus PDAM di Makassar ini menjadi faktor utama alasan Danny berpindah ke partai barunya saat ini

"Saya, siapa pun pasti akan menduga seperti itu. Karena apa, orang yang terlibat di situ sudah dijadikan tersangka, tinggal dia sendiri," ujarnya.

Danny Gabung PDIP

Diketahui, saat ini Danny Pomanto resmi bergabung dengan PDIP. Danny telah menerima kartu tanda anggota (KTA) dari Ketua Badan Kehormatan DPP PDIP Komarudin Watubun.

Dilansir detikSulsel, penyerahan KTA itu berlangsung dalam acara Rapat Kerja Daerah (Rakderda) III PDIP Sulsel di Hotel Claro Makassar. Rakerda dihadiri Ketua DPD PDIP Sulsel Andi Ridwan Wittiri, Sekretaris DPD PDIP Sulsel Rudy Pieter Goni dan pengurus lainnya.

"Dengan pemberian KTA ini, maka bapak Wali Kota Makassar Danny Pomanto resmi sebagai kader PDIP. Ini jaket adalah jaket perjuangan, seperti yang lainnya Pak Danny juga akan berjuang," ucap Komarudin.


Bakal capres Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan menemui tiga pimpinan partai politik pendukungnya untuk Pilpres 2024 pada pekan lalu. Sudahkah Anies menentukan nama cawapresnya?

Anies pertama bertemu dengan Ketum Partai NasDem Surya Paloh di salah satu restoran di kawasan Jakarta Pusat, Kamis (24/8). Esok harinya, Anies menemui Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dai Cikeas, Bogor, Jumat (25/8).

Pertemuan selanjutnya pada Sabtu (26/8), Anies bertemu dengan Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al-Jufri di Pejaten Residence, Jakarta Selatan. Anies mengungkap isi pertemuannya dengan beberapa petinggi koalisinya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Anies menegaskan koalisinya solid. Suasana pertemuan dengan ketiga petinggi parpol tersebut disebutkan guyub.

"Yang pertama, kita solid dan sudah bicaranya tentang strategi langkah untuk ke depan. Jadi kalau pembicaraan- pembicaraan itu, suasananya adalah suasana yang guyub," kata Anies di DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Minggu (27/8).

Anies mengatakan akan ada saatnya progres dari pembahasan internal partai akan diumumkan kepada publik. Dalam pertemuan dengan ketiga tokoh politik itu, pihaknya membicarakan soal langkah dan strategi ke depan.

"Suasana kita melihat langkah ke depan, siap kita jalan strategi dan lain-lain. itu yang kita bahas yang sama-sama kita diskusikan. Adapun langkah-langkah yang nanti akan diumumkan kepada publik pada waktunya diumumkan," ucapnya.

Gelombang Besar dan Cawapres Anies

Koalisi Perubahan untuk Persatuan diketahui memang belum mengumumkan figur bakal cawapres usai mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai bakal capres. Namun, selepas pertemuan Anies dengan 3 petinggi tersebut, Demokrat menyatakan koalisi pendukung Anies memasuki fase kepastian.

"Koalisi Perubahan sedang memasuki fase kepastian atau kejelasan untuk segera berlayar menghadapi gelombang besar. Sudah tidak ada lagi yang ditunggu," kata Deputi Balitbang Partai Demokrat Syahrial Nasution kepada wartawan, Senin (28/8/2023).

Syahrial memastikan ketiga partai di koalisi sudah solid terkait bacapres dan bacawapres yang akan diusung di Pemilu 2024. Dia tak membicarakan lebih detail siapa figur bakal cawapresnya.

"Demokrat, PKS dan NasDem solid untuk mengantarkan capres dan cawapres memenangkan Pilpres 2024," ujarnya.

Meski demikian, Syahrial mengatakan porosnya masih terbuka bagi partai yang hendak bergabung. "Jika ada kapal lain atau sekoci ingin bergabung menjadi bagian kekuatan armada, akan semakin dahsyat. Semoga Allah SWT meridhoi. Amin," kata dia.

Berdasarkan informasi yang beredar, bakal cawapres yang mendampingi Anies akan diumumkan pada pertengahan September. Sejauh ini, ada beberapa nama yang masuk bursa cawapres Anies yakni Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono hingga Gubernur Jawa Timur Khohifah Indar Parawansa dan terakhir ada nama Yenny Wahid.


Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) yang terdiri dari Partai NasDem, Partai Demokrat, dan PKS hingga saat ini belum umumkan figur bakal cawapres Anies Baswedan. Namun, Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengaku sudah tahu sosok cawapres Anies.

"Sudah tahu," tutur AHY di Kantor DPP PKS, Jakarta Selatan sebagaimana dilansir dari detikNews, Minggu (27/8).

AHY tak menyebutkan detail nama dan siapa sosok tersebut. Dia meminta wartawan untuk menanyakan langsung kepada Anies.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Tanyakan ke Mas Anies," tambahnya.

Yang jelas, AHY menyarankan agar nama cawapres itu bisa diumumkan lebih cepat. Dia mengatakan pengumuman yang cepat di momen yang tepat akan bagus bagi partai koalisi.

"Ya tentu lebih cepat lebih bagus. Bisa hari ini, bisa besok, bisa lusa, mudah-mudahan waktunya yang terbaik. Momentumnya yang terbaik, dan tentunya membawa kans yang lebih baik juga," tutur AHY.

Dalam momen yang berbeda, Deputi Balitbang Partai Demokrat Syahrial Nasution menyatakan bahwa saat ini KPP sebagai koalisi pendukung Anies Baswedan telah memasuki fase kepastian dan akan segera berlayar mengarungi gelombang besar.

"Koalisi Perubahan sedang memasuki fase kepastian atau kejelasan untuk segera berlayar menghadapi gelombang besar. Sudah tidak ada lagi yang ditunggu," katanya kepada wartawan, Senin (28/8/2023).

Syahrial memastikan bahwa ketiga partai di koalisi sudah solid terkait bacapres dan bacawapres yang akan diusung di Pemilu 2024. Namun dia tidak menyebutkan apakah figur cawapres itu AHY atau yang lainnya.

"Demokrat, PKS dan NasDem solid untuk mengantarkan capres dan cawapres memenangkan Pilpres 2024," ujarnya.

Meski demikian, Syahrial mengatakan porosnya masih terbuka bagi partai yang hendak bergabung.

"Jika ada kapal lain atau sekoci ingin bergabung menjadi bagian kekuatan armada, akan semakin dahsyat. Semoga Allah SWT meridhoi. Amin," kata dia.

Anies Pastikan KPP Solid

Anies Baswedan sebelumnya menekankan koalisinya sampai saat ini masih solid. Anies menyebut jika ada yang mengatakan tidak solid, itu hanya persepsi dari luar.

"Kalau pertanyaannya soal solid atau tidak, itu sudah lewat. Jadi sudah tidak lagi kita bicara tentang solid. Kita sudah solid memang," kata Anies usai bertemu Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al-Jufri di Pejaten Residence, Jakarta Selatan, Sabtu (26/8).

"Jadi KPP ini Insyaallah siap untuk menyongsong fase berikutnya menuju 2024," tambahnya.

Pesan Anies ke Pemilih Muda: Lihat Rekam Gagasan, Kerja, hingga Capaian


Ada sejumlah petugas atau badan penyelenggara yang dibuat untuk melaksanakan Pemilihan Umum (Pemilu) yang sukses. Di antaranya dibentuk Pantarlih atau Petugas Pemutakhiran Data Pemilih.

Sesuai namanya, Pantarlih berperan dalam pemutakhiran data pemilih Pemilu. Pantarlih sendiri merupakan badan pelaksana Pemilu yang ada di bawah tingkat desa/kelurahan atau di lingkungan Tempat Pemungutan Suara (TPS) berada.

Lantas, apa saja tugas Pantarlih? Cari tahu penjelasan selengkapnya mengenai Pantarlih pada uraian di bawah ini.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Apa Itu Pantarlih?

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pemilihan Umum, Pantarlih adalah singkatan dari Petugas Pemutakhiran Data Pemilih.

Pantarlih diangkat oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) atau Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN). Pembentukan Pantarlih ditujukan untuk membantu PPS dalam melakukan pemutakhiran data pemilih.

Pantarlih berjumlah satu orang pada tiap-tiap TPS. Seseorang yang bertugas sebagai Pantarlih bisa diangkat dari perangkat kelurahan/desa, seperti dari jajaran rukun warga (RW), rukun tetangga (RT), maupun masyarakat setempat.

Adapun pemberhentian Pantarlih dilakukan oleh PPS. Pantarlih perlu diberhentikan karena sebab meninggal dunia, berhalangan tetap, atau mengundurkan diri.

Apabila Pantarlih berhenti, maka PPS harus mencari pengganti Pantarlih tersebut. Serta PPS wajib melaporkan pemberhentian dan penggantian Pantarlih ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) tingkat Kabupaten/Kota.

Tugas Pantarlih

Sebagai salah satu pelaksana Pemilu, Pantarlih memiliki sejumlah tugas yang ditetapkan baginya. Dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya, Pantarlih bertanggung jawab kepada PPS.

Tugas Pantarlih sendiri tertuang dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota. Berikut tugas dari Pantarlih:

Membantu KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS dalam melakukan penyusunan daftar Pemilih dan pemutakhiran data pemilih Melaksanakan pencocokan dan penelitian data pemilih Memberikan tanda bukti terdaftar kepada pemilih Menyampaikan hasil pencocokan dan penelitian kepada PPS Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Kewajiban Pantarlih

Selain tugas, Pantarlih juga memiliki beberapa kewajiban dalam melaksanakan perannya. Menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022, ini kewajiban Pantarlih:

Melakukan koordinasi dalam membantu PPS untuk menyusun daftar pemilih hasil pemutakhiran Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan pencocokan dan penelitian kepada PPS.

Honor Pantarlih

Seorang Pantarlih akan mendapat honor sebagaimana tercantum dalam Surat Kementerian Keuangan Nomor S-647/MK.02/2022 tanggal 5 Agustus 2022, perihal Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) untuk Tahapan Pemilihan Umum dan Tahapan pemilihan.

Besaran honor atau gaji yang akan didapat Pantarlih mengalami kenaikan sejak Pemilu 2019. Adapun honor Pantarlih pada Pemilu 2019 sebesar Rp 800.000. Dan pada Pemilu 2024, Pantarlih akan memperoleh honor sebesar Rp 1.000.000.

Cara Daftar Menjadi Pantarlih

Bagi yang tertarik menjadi Pantarlih bisa melakukan pendaftaran. Cara daftar Pantarlih pun cukup mudah, lantaran pendaftar hanya perlu memenuhi sejumlah persyaratan dan menyiapkan beberapa dokumen.

Setelah melengkapi berkas dan mencukupi syarat yang ditentukan, barulah para pendaftar Pantarlih bisa menyerahkan dokumen kepada PPS kelurahan di lingkungan tempat tinggal pendaftar.

Untuk tahu syarat dan dokumen apa saja yang dibutuhkan dalam pendaftaran Pantarlih, cek informasinya berikut ini:

Syarat Daftar Pantarlih

Warga negara Indonesia yang berusia paling rendah 17 tahun Berdomisili dalam wilayah kerja Pantarlih Mampu secara jasmani dan rohani Berpendidikan paling rendah SMA atau sederajat Bukan anggota partai politik (parpol) atau tidak menjadi tim kampanye atau tim pemenangan peserta Pemilu atau Pemilihan pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan terakhir.

Dalam hal syarat pendidikan, jika pada suatu wilayah tidak ada orang yang berpendidikan paling rendah SMA atau sederajat maka posisi Pantarlih bisa diisi oleh orang yang mampu dan cakap dalam hal membaca, menulis, dan berhitung. Hal ini dibuktikan dengan surat pernyataan.

Dokumen Daftar Pantarlih

Fotokopi KTP Elektronik (e-KTP) Surat keterangan sehat secara jasmani dari puskesmas, rumah sakit, atau klinik yang disertai hasil pemeriksaan tekanan darah, kadar gula darah, dan kolesterol Daftar riwayat hidup (format disediakan) Pasfoto berwarna ukuran 4x6 cm Fotokopi ijazah SMA/sederajat atau ijazah terakhir Surat pernyataan dilengkapi meterai 10.000 yang menyatakan bahwa calon Pantarlih tidak menjadi anggota parpol, tidak memiliki penyakit penyerta (komorbiditas), dan sehat secara rohani (format surat pernyataan disediakan).

Jika pendaftar Pantarlih pernah menjadi anggota parpol dalam waktu paling singkat 5 tahun terakhir, maka harus melengkapi dokumen dengan surat keterangan dari parpol yang menyatakan benar tersebut.

Dan jika identitas pendaftar Pantarlih tercantum sebagai anggota parpol di sistem Sipol tanpa sepengetahuannya, maka dokumen pendaftaran mesti dilengkapi dengan surat pernyataan bermeterai 10.000 terkait hal ini.

Itulah penjelasan mengenai Pantarlih Pemilu, mulai dari pengertian hingga persyaratan dan dokumen pendaftarannya.


Partai Gelora akan menggelar deklarasi dukungan kepada Prabowo Subianto sebagai calon presiden awal September mendatang. Deklarasi tersebut akan dihadiri langsung oleh Ketum Gerindra Prabowo Subianto.

Sekjen Partai Gelora Mahfuz Sidik mengatakan dukungan secara resmi ke Prabowo Subianto akan dilakukan pada Sabtu (2/9/2023). Acara itu digelar di Djakarta Theater, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat.

"Deklarasi Partai Gelora Indonesia mendukung Prabowo Subianto sebagai capres akan dilaksanakan pada Sabtu, 2 September 2023," kata Mahfuz dalam keterangannya, Senin (28/8/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Mahfuz mengatakan acara deklarasi akan mengundang Ketum Gerindra yang juga Menteri Pertahanan Prabowo. Deklarasi ini juga menghadirkan pimpinan partai di koalisi seperti PKB, Golkar, PAN dan PBB.

"Deklarasi akan dihadiri langsung oleh Pak Prabowo. Kami juga akan mengundang para pimpinan parpol koalisi," ujar Mahfuz.

Mahfuz mengatakan seluruh pengurus Dewan Pimpinan Nasional (DPN) dan seluruh pimpinan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dari 38 provinsi akan hadir dalam deklarasi dukungan itu.

Sementara, kata dia, 514 pimpinan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dari kabupaten atau kota seluruh Indonesia akan mengikuti acara secara daring.

"Seluruh pimpinan pusat dan provinsi Partai Gelora hadir dalam deklarasi, dan diikuti pula oleh seluruh pimpinan kota atau kabupaten melalui aplikasi daring," tutur Mahfuz.

Ia menjelaskan keputusan Partai Gelora mendukung Prabowo setelah melakukan komunikasi secara intensif dengan jajaran elite Gerindra sejak Maret lalu. Gelora menilai adanya kesepahaman prinsip menjelang Pemilu 2024.

"Alhamdulillah, pada pertengahan Agustus lalu, kami sudah menerima surat dukungan dari 38 pimpinan wilayah tingkat propinsi yang mewakili 514 pimpinan daerah tingkat kabupaten/kota. Mereka semua bulat bersepakat mendukung Prabowo Subianto sebagai capres dukungan Partai Gelora Indonesia," imbuhnya.


Mabes Polri melakukan penambahan sejumlah personel di wilayah hukum Polda Papua. Hal ini dalam rangka mencegah konflik menjelang Pemilu 2024.

"Iya benar dalam rangka pengamanan pemilu," kata Kabid Humas Polda Papua Kombes Ignatius Benny Prabowo saat dikonfirmasi, Senin (28/8/2023).

Ignatius belum bisa memastikan berapa jumlah personel yang ditambah. Penebalan personel dilakukan di titik-titik rawan di Papua.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Untuk jumlah masih dalam pengusulan. Belum bisa saya sampaikan," ujarnya.

"Ada daerah yang menjadi catatan Polda Papua rawan terjadinya konflik pemilu. Di situ akan ada penebalan pasukan. Yang jelas anggota dari Mabes akan ditempatkan di daerah rawan untuk membantu penebalan personel yang ada," tambahnya.

Lebih lanjut, Ignatius menyebut pihaknya juga sudah mulai melakukan sosialisasi pemilu. Dia berharap Pemilu 2024 bisa berjalan dengan damai.

"Sosialisasi dan ajakan Pemilu Damai sudah dilakukan. Semoga pemilu mendatang berjalan lancar tanpa ada gangguan," katanya.

Lihat juga Video 'KPU Tetapkan 9.925 Bacaleg DPR RI Masuk Daftar Calon Sementara':

[Gambas:Video 20detik]


Wali Kota Medan Bobby Nasution mengungkapkan pesan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat dirinya menghadiri acara Rembuk Kemerdekaan relawannya di Gedung Serba Guna Pemprov Sumut, Deli Serdang. Pesan Jokowi yakni soal menyongsong Indonesia Emas 2045.

Dilansir detikSumut, hal ini diketahui dari unggahan Bobby di Instagram pribadinya yang dilihat, Senin (28/8/2023). Dalam unggahan itu, Bobby menyebut perlunya bersatu menjaga mentalitas masyarakat demi menyongsong Indonesia Emas.

"Sebagaimana pesan dan ajakan yang selalu disampaikan Bapak Presiden RI @jokowi bahwa untuk menyongsong Indonesia Emas 2045, kita semua harus bersatu menjaga mentalitas masyarakat serta menyiapkan SDM yang berkualitas," demikian unggahan Bobby.

Bobby kemudian menjelaskan Jokowi juga berpesan agar anak muda memperkuat persatuan dan mengokohkan nilai kebangsaan. Termasuk, katanya, anak muda juga harus merawat kebersamaan dan toleransi.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Selain dua hal itu, Bapak Presiden juga selalu mendorong kita khususnya anak muda agar memperkuat spirit persatuan, mengokohkan nilai kebangsaan, serta merawat keberagaman dan toleransi," imbuhnya.

Oleh karena itu, Bobby berharap relawannya dapat mengimplementasikan pesan Jokowi itu. Para anak muda diharapkan dapat berkontribusi mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Baca di sini.


Deretan nama artis masuk dalam daftar calon legislatif (caleg) sementara Komisi Pemilihan Umum (KPU). Para artis yang terdiri dari pemain film, penyanyi, hingga pelawak mencoba peruntungannya untuk menempati kursi DPR RI.

DPR sebagaimana dalam pasal 20A ayat (1) UUD 1945 memiliki tiga fungsi yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Tak heran jika gajinya cukup tinggi hingga banyak orang berlomba-lomba ingin menjadi anggota DPR.

Besaran gaji pokok anggota DPR beserta tunjangannya sudah diatur dalam Surat Edaran Setjen DPR RI No.KU.00/9414/DPR RI/XII/2010 dan pada Surat Menteri Keuangan nomor S-520/MK.02/2015.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Gaji pokok Ketua hingga anggota DPR juga diatur pada Pasal (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 75 tahun 2000, berikut daftarnya:

Gaji pokok Ketua DPR Rp 5.040.000

Gaji pokok Wakil Ketua DPR Rp 4.620.000

Gaji pokok Anggota DPR Rp 4.200.000.

Tak hanya gaji pokok, ketua hingga anggota dewan juga mendapatkan tunjangan yang nominalnya sesuai dengan jabatannya. Semakin tinggi jabatan, maka tunjangan yang didapat akan semakin besar.

Berikut rincian tunjangan anggota DPR:

1. Tunjangan melekat

Tunjangan istri/suami Rp 420.000

Tunjangan anak (maksimal 2) Rp 168.000

Tunjangan jabatan Rp 9.700.000/bulan.

Tunjangan beras (4 jiwa) Rp 198.000

Uang sidang/paket Rp 2.000.000

2. Tunjangan lain

Tunjangan kehormatan Rp 5.580.000/bulan.

Tunjangan komunikasi Rp 15.554.000/bulan.

Tunjangan Peningkatan Fungsi Pengawasan dan Anggaran Rp 3.750.000.

Bantuan listrik dan telepon Rp 7.700.000

3. Biaya perjalanan

Uang harian daerah tingkat I (per hari) Rp 5.000.000.

Uang harian daerah tingkat II (per hari) Rp 4.000.000.

Uang representasi daerah tingkat I (per hari) Rp 4.000.000.

Uang representasi daerah tingkat II (per hari) Rp 3.000.000.

Selain itu, para legislatif juga mendapatkan fasilitas seperti anggaran pemeliharaan rumah jabatan, hingga perlengkapan rumah. Anggota DPR RI Fraksi PDIP, Krisdayanti pernah buka-bukaan mengenai jumlah gajinya.

Dia mengaku menerima gaji sebesar Rp 16 juta setiap tanggal 1, kemudian masuk lagi Rp 59 juta empat hari berikutnya. Selain itu juga ada dana aspirasi yang mencapai Rp 450 juta yang didapatkan lima kali dalam satu tahun dan dana reses sebesar Rp 140 juta delapan kali setahun.

"(Dana reses) Rp 140 juta. Itu delapan kali setahun," kata Krisdayanti saat berbincang di YouTube Akbar Faizal seperti dilihat pada Selasa (14/9/2021).

Simak Video 'Deretan Artis yang Berebut Kursi DPR':

[Gambas:Video 20detik]


Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka buka suara soal adanya baliho bergambar dirinya bersama bakal capres sekaligus Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Labuan Bajo. Gibran menyebut belum ada yang meminta izin ke dirinya terkait pemasangan foto dirinya di baliho tersebut.

"Ya kemarin sudah koordinasi, terutama yang di Labuan Bajo belum izin, Yo mengko (nanti) ditindaklanjuti juga, izin ke saya ya, masang foto saya, nanti ditindaklanjuti," kata Gibran dilansir detikJateng, Senin (28/6/2023).

Menurutnya, baliho dukungan kepada dirinya sebagai cawapres pendamping Prabowo Subianto baru ada di Labuan Bajo. Gibran sendiri mengaku tak tahu menahu soal pemasangan itu.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Setahu saya baru di situ, Labuan Bajo. Takok kono sing masang (tanya mereka yang masang) aku nggak tahu," ucapnya.

Putra Presiden Jokowi ini juga menegaskan tidak pernah mengarahkan relawan untuk memasang baliho seperti itu. Menurutnya, relawan yang mempunyai inisiatif sendiri untuk memasang baliho tersebut.

"Aku ora (tidak) pernah mengarahkan, relawan kayak gitu bikin apa, inisiatif sendiri," ujarnya.

Baca selengkapnya di sini.

Simak Video 'Relawan 'Beta Gibran' Deklarasi Dukung Gibran Maju Cawapres 2024':

[Gambas:Video 20detik]


Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) yang dibesut Partai NasDem, Partai Demokrat, PKS, belum mengumumkan figur bakal cawapres usai mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai bakal cawapres. Partai Demokrat menyebut koalisi pendukung Anies memasuki fase kepastian.

"Koalisi Perubahan sedang memasuki fase kepastian atau kejelasan untuk segera berlayar menghadapi gelombang besar. Sudah tidak ada lagi yang ditunggu," kata Deputi Balitbang Partai Demokrat Syahrial Nasution kepada wartawan, Senin (28/8/2023).

Syahrial memastikan ketiga partai di koalisi sudah solid terkait bacapres dan bacawapres yang akan diusung di Pemilu 2024. Dia tak membicarakan lebih detail siapa figur bakal cawapresnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Demokrat, PKS dan NasDem solid untuk mengantarkan capres dan cawapres memenangkan Pilpres 2024," ujarnya.

Meski demikian, Syahrial mengatakan porosnya masih terbuka bagi partai yang hendak bergabung.

"Jika ada kapal lain atau sekoci ingin bergabung menjadi bagian kekuatan armada, akan semakin dahsyat. Semoga Allah SWT meridhoi. Amin," kata dia.

Anies Pastikan KPP Solid

Anies Baswedan sebelumnya menekankan koalisinya sampai saat ini masih solid. Anies menyebut jika ada yang mengatakan tidak solid, itu hanya persepsi dari luar.

"Kalau pertanyaannya soal solid atau tidak, itu sudah lewat. Jadi sudah tidak lagi kita bicara tentang solid. Kita sudah solid memang," kata Anies usai bertemu Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al-Jufri di Pejaten Residence, Jakarta Selatan, Sabtu (26/8).

"Jadi KPP ini Insyaallah siap untuk menyongsong fase berikutnya menuju 2024," tambahnya.

Lihat juga Video 'Anies Tanggapi Isu Koalisi PPP-PKS-PD: Kita Sudah Melampaui Itu Semua':

[Gambas:Video 20detik]


Ketua DPP PDIP Said Abdullah mengatakan Partai Hanura akan memantapkan dukungan ke bakal calon presiden (Bacapres) Ganjar Pranowo hari ini. Pertemuan itu akan berlangsung di Kantor DPP PDIP Jalan Pangeran Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat.

"Kedatangan Partai Hanura nanti siang ke Kantor DPP PDI Perjuangan untuk secara formal dan memantapkan diri bekerja sama dengan PDI Perjuangan," kata Said kepada wartawan, Senin (28/8/2024).

Said menyebut Ketum Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) sudah memantapkan diri untuk mendukung PDIP. Ia menduga hal ini menindaklanjuti pertemuan OSO dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Medan beberapa waktu lalu.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Saya kira Pak OSO Ketum Hanura makin mantap bekerja sama dengan PDI Perjuangan setelah beberapa saat lalu bertemu Presiden Jokowi di Medan," tutur Said.

"Mungkin Pak OSO saat bertemu Presiden Jokowi di Medan berkonsultasi dengan beliau. Dan hari ini Hanura memformalkan kerjasama dengan PDI Perjuangan untuk memenangkan Mas Ganjar Pranowo sebagai capres 2024," sambungnya.

Ia mengatakan kerja sama kedua partai ini akan memaksimalkan konsolidasi. Ia yakin elektabilitas Ganjar ke depan akan semakin meningkat.

"Kerja sama ini sekaligus makin memantapkan konsolidasi dukungan buat Ganjar Pranowo untuk memuncaki elektabilitasnya ke repan," tuturnya.

Berdasarkan agenda yang didapat, pertemuan itu dijadwalkan pukul 14.00 WIB di Kantor DPP PDIP. Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri akan menerima secara langsung jajaran pengurus Hanura yang dipimpin oleh OSO.

Lihat juga Video 'OSO Setuju Jokowi Harus Cawe-cawe, Ini Alasannya':

[Gambas:Video 20detik]


Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengaku sudah mengetahui nama calon wakil presiden (cawapres) pilihan Anies Baswedan. AHY pun menyebut pengumuman cawapres sebaiknya lebih cepat.

Melansir detikNews, hal tersebut disampaikan AHY di Kantor DPP PKS, Jakarta Selatan, Minggu (27/8/2023). AHY menjawab pertimbangan cawapres Anies sebaiknya cepat atau lambat.

"Ya tentu lebih cepat lebih bagus," kata AHY.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

AHY mengharapkan pengumuman cawapres ini dilakukan di waktu yang terbaik. Pasalnya, pengumuman yang lebih cepat akan semakin baik bagi koalisi.

"Bisa hari ini, bisa besok, bisa lusa, mudah-mudahan waktunya yang terbaik. Momentumnya yang terbaik, dan tentunya membawa kans yang lebih baik juga," ujar AHY.

Lebih lanjut, AHY juga mengaku sudah tahu nama cawapres yang telah dikantongi Anies. "Sudah tahu," ucapnya.

Kendati begitu, AHY tidak menyebutkan dengan rinci sosok yang akan menjadi cawapres tersebut. Tapi, ia meyakini orang itu mampu membawa kans kemenangan.

"Tanyakan ke Mas Anies (namanya)," imbuh AHY.

Demokrat Minta Anies Segera Deklarasikan Cawapres: Mengejar Ketertinggalan


Universitas Andalas ciptakan inovasi tinta organik yang ramah lingkungan atau eco-friendly dari komoditas terbesar di Sumatera Barat, yakni tanaman gambir. Tinta ini nantinya akan dikomersialisasikan untuk kegiatan Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024.

Dikutip dari unggahan Instagram resmi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi @ditjen.dikti, Senin (28/8/2023) inovasi ini berhasil dihilirisasi melalui kerja sama dengan PT Kudo Indonesia Jaya (PT KIJJ). Diketahui, PT KIJJ merupakan penyedia produk tinta berbasis tingkat kandungan dalam negeri (TKDN).

Keunggulan Tinta Tanaman Gambir

Berasal dari tanaman, tinta organik gambir memiliki keunggulan ramah lingkungan dan aman bagi kulit penggunanya. Kualitas tinta gambir ini sudah terjamin karena telah melewati berbagai uji coba penelitian di Universitas Andalas.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Mengutip laman resmi Unand, lebih jauh produksi massal tinta gambir bisa membantu pengembangan perekonomian lokal daerah. Dengan demikian petani-petani gambir di Indonesia bisa maju dan memiliki martabat kemandirian Indonesia berupa produk inovatif yang berwawasan lingkungan.

Tidak hanya bisa digunakan dalam Pemilu, tinta organis ini telah dipakai dalam berbagai kebutuhan tinta printing. Tinta ini biasanya digunakan dalam kegiatan perkantoran, perdagangan, tekstil, bisnis, dan lain sebagainya.

Sekilas Tentang Tanaman Gambir

Dikutip dari laman resmi Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Kecamatan Kapur IX gambir adalah sejenis getah yang dikeringkan yang berasal dari ekstrak remasan daun atau ranting tumbuhan Uncaria gambir. Tumbuhan ini termasuk dalam tanaman perdu setengah merambat atau memanjat.

Tanaman ini sejak lama telah dibudidayakan di Semenanjung Malaya, Singapura, dan Indonesia. Asal-usulnya diperkirakan dari Pulau Sumatera dan Kalimantan yang tumbuh liar di hutan sekunder.

Di masa lalu, hasil komoditi gambir dihasilkan di Sumatera Barat, Riau, Bangka Belitung, dan Kalimantan Barat. Namun kini utamanya diproduksi oleh daerah Sumatera Barat, Riau, Sumatera Selatan, Jambi, dan Bengkulu.

Disebutkan sebelumnya, bila gambir merupakan komoditas terbesar di Sumatera Barat. Hal ini didukung dengan fakta bila memang 90% produksi gambir di Indonesia dihasilkan dari Provinsi Sumatera Barat dan Riau.

Laman Pemerintah Sumatera Barat menjelaskan bila gambir saat ini hanya sebagai komoditi ekspor ke negara lain. Meski begitu harganya tidak dapat mensejahterakan petaninya.

Negara tujuan utama ekspor gambir diketahui adalah India yang mengimpor 68%-nya dan Singapura. India menggunakan gambir untuk bahan campuran menyirih karena memiliki kandungan katekin yang bersifat antioksidan.

Selain itu, gambir bisa merangsang keluarnya getah empedu sehingga membantu kelancaran pencernaan di perut dan usus. Fungsi lainnya adalah sebagai campuran obat untuk mengobati luka bakar, obat sakit kepala, diare, disentri, kumur-kumur hingga sariawan.

Selain sebagai tinta pemilu, fungsi lain yang tengah dikembangkan adalah sebagai perekat kayu lapis atau papan partikel. Namun, produk ini masih harus bersaing dengan sumber perekat kayu lain yang dihasilkan oleh negara lainnya.

Nah itulah sekilas tentang tinta pemilu yang berasal dari tanaman gambir. Semoga informasi ini bermanfaat bagimu ya detikers!

KuTips: Kiat-kiat Bikin Inovasi yang Bisa Dilirik Google


KPU akhirnya melansir sejumlah mantan terpidana masuk menjadi bakal caleg (bacaleg)/bakal calon anggota DPD. Hal itu terungkap dari dokumen-dokumen syarat calon yang masuk ke KPU RI. Nama-nama tersebut sebelumnya didesak ICW untuk diumumkan ke publik.

"Iya benar. Data-data tersebut terdapat dalam DCS DPR dan DCS DPD Pemilu 2024," kata Ketua KPU Hasyim Asya'ri kepada wartawan, Senin (28/8/2023).

Menurut Hasyim, data-data tersebut berdasarkan berkas yang dimasukkan para pemohon.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Data status sebagai mantan terpidana termonitor dalam Silon, karena terdapat menu isian bagi bakal calon yang berstatus mantan terpidana pada saat mengisi dokumen syarat berupa surat pernyataan bakal calon, Surat Keterangan Pengadilan Negeri, Putusan Pengadilan dan dokumen pendukung lainnya," ucap Hasyim.

Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri tidak hanya untuk mantan terpidana korupsi, tetapi juga mantan terpidana lain yang ancaman hukumannya di atas 5 tahun atau lebih.

"Syarat tersebut hanya diberlakukan bagi bakal calon yang pernah kena pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap, dan dengan ancaman 5 tahun atau lebih," tegas Hasyim.

Untuk diketahui, data ini dirilis KPU tak lama usai Indonesia Corruption Watch (ICW) mengeluarkan catatan mereka terkait mantan terpidana korupsi yang akan maju sebagai bacaleg. ICW sendiri ingin KPU mengumumkan nama-nama caleg yang berstatus mantan narapidana kasus korupsi.

"Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia harus segera umumkan status mantan terpidana korupsi dalam daftar calon sementara bakal calon legislatif," tulis keterangan pers ICW.

Simak juga Video 'KPU Tetapkan 9.925 Bacaleg DPR RI Masuk Daftar Calon Sementara':

[Gambas:Video 20detik]


Bahrudin Nasori anggota DPR Fraksi PKB dari Dapil Jateng IX menarik lagi mobil operasional yang diberikannya sebagai bantuan ke PCNU Kabupaten Tegal. Berikut duduk perkara penarikan mobil tersebut.

Ketua Rois Syuriah PCNU Kabupaten Tegal, Nawawi Ashari membenarkan mobil itu merupakan bantuan dari Bahrudin Nasori. Nawawi menyebut Bahrudin memberikan hadiah pada 2019 karena terpilih kembali pada Pemilu.

Disebutnya, hadiah itu sebagai bentuk terima kasih kepada warga NU Kabupaten Tegal yang ikut andil besar dalam memenangkan Bahrudin Nasori.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Waktu itu Pemilu 2019, Bahrudin Nasori kembali terpilih sebagai DPR dan sebagai hadiah memberikan mobil Pajero. Karena saat pemilu, yang mem-back up full Pak Bahrudin diakui atau tidak adalah warga NU baik struktural maupun nonstruktural. Sehingga sebagai hadiahnya adalah mobil. Makanya itu, setidaknya mobil itu bukan atas nama Bahrudin lagi," ungkap Nawawi kepada wartawan, Minggu (28/8/2023).

Setelah mobil diserahkan ke PCNU Kabupaten Tegal, lanjutnya, status kepemilikan langsung diganti dan pajak tahunan dibayar oleh organisasi. Maka, secara hukum agama maupun pemerintah atau negara, Bahrudin Nasori disebutnya tidak punya hak apa apa terhadap mobil Pajero tersebut.

"Pajak tahunan dibayar oleh PCNU dan sudah berganti kepemilikan. Jadi secara hukum negara ataupun agama, sebenarnya tidak memiliki hak lagi," tandasnya.

Viral Ditarik Kembali

Proses pengembalian mobil ini direkam dan beredar di media sosial. Dalam video yang diterima detikJateng, tampak penyerahan sebuah mobil Pajero putih pelat nomor G 999 NU. Video berdurasi 1.07 detik ini diduga direkam pada Sabtu (26/8).

Pada video itu tampak Nawawi Ashari menyerahkan berkas surat kendaraan ke Kuseri, perwakilan Bahrudin Nasori anggota DPR Fraksi PKB dari Dapil Jateng IX.

"Pengurus Anshor yang saya hormati, pada malam ini akan ada serah terima, bahwa mobil operasional PCNU mobil Pajero G 999 NU dalam hal ini ditarik kembali oleh pemilik atau yang memberi yaitu Pak Bahrudin Nasori sesuai berita acara. Kami serahkan sepenuhnya kepada wakil dari Pak Bahrudin Nasori yaitu Mas Kuseri sesuai dengan yang memberi dan ini secara simbolis kuncinya saya serahkan, mohon diterima. Kita bombongan," ujar Nawawi Ashari dalam video tersebut.

Simak respons kedua belah pihak di halaman selanjutnya.


Daftar Isi PCNU Kabupaten Tegal Angkat Bicara

Anggota DPR Fraksi PKB, Bahrudin Nasori, menarik kembali mobil bantuan yang sebelumnya dia berikan ke PCNU Kabupaten Tegal. Salah satu alasannya yakni tempelan nama Bahrudin Nasori di mobil itu dihilangkan.

"Saya kasih (mobil) tapi nama saya yang menempel pada mobil dihilangkan. Kan ada di situ mobil dari H Bahrudin Nasori, sekarang tidak ada," kata Bahrudin saat dimintai konfirmasi wartawan, demikian dilansir detikJateng, Minggu (27/8/2023).

Video proses pengembalian ini beredar di media sosial. Pada video itu tampak Ketua Rois Syuriah PCNU Kabupaten Tegal, Nawawi Ashari menyerahkan berkas surat kendaraan ke Kuseri, perwakilan Bahrudin Nasori anggota DPR Fraksi PKB dari Dapil Jateng IX.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Bahrudin menilai hilangnya nama dia menghilangkan juga sejarah tentang mobil tersebut.

"Berarti akan menghilangkan sejarah bahwa mobil itu dari siapa," lanjut dia.

Selain itu Bahrudin juga menyampaikan alasan lain yakni soal keberpihakan PCNU Kabupaten Tegal. Dia menyebut PCNU Kabupaten Tegal mem-backup PKB yang berarti melanggar perintah PBNU.

"Statemen sekretaris PCNU yang pegang mobil dari saya, menyatakan akan mem-back up PKB, ini berarti melanggar perintah PBNU. Tidak boleh PCNU berpihak pada salah satu parpol," ucapnya.

PCNU Kabupaten Tegal Angkat Bicara

Ketua Rois Syuriah PCNU Kabupaten Tegal, Nawawi Ashari membenarkan mobil itu merupakan bantuan dari Bahrudin Nasori. Saat itu, sebut Nawawi, Bahrudin memberikan hadiah pada 2019 karena terpilih kembali pada Pemilu.

Hadiah itu sebagai bentuk terima kasih kepada warga NU Kabupaten Tegal yang ikut andil besar dalam memenangkan Bahrudin Nasori.

Setelah mobil diserahkan ke PCNU Kabupaten Tegal, lanjutnya, status kepemilikan langsung diganti dan pajak tahunan dibayar oleh organisasi. Maka, secara hukum agama maupun pemerintah atau negara, Bahrudin Nasori disebutnya tidak punya hak apa apa terhadap mobil Pajero tersebut.

"Pajak tahunan dibayar oleh PCNU dan sudah berganti kepemilikan. Jadi secara hukum negara ataupun agama, sebenarnya tidak memiliki hak lagi," kata dia.

Nawawi menduga penarikan mobil ini kuat kaitannya dengan perpindahan partai Bahrudin dari PKB ke PPP. Selama empat periode, Bahrudin Nasori menjadi anggota DPR dari PKB. Tapi pada Pemilu 2024, Bahrudin diketahui mendaftar lagi melalui PPP.

"Sebagai orang luar bisa menganalisa. Kalau masih dalam satu frekuensi, tidak mungkin (mobil) ditarik kembali. Diakui atau tidak pasti orang akan menghubungkan atau ada benang merah terkait sekarang Pak Bahrudin berjuang di PPP," bebernya.

Momen Sekjen PSI Sowan ke Sultan Jogja


Anggota DPR Fraksi PKB dari Dapil Jateng IX, Bahrudin Nasori, buka suara mengenai penarikan mobil bantuan operasional yang diberikannya ke PCNU Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Bahrudin mengungkap alasan di balik penarikan mobil itu.

"Saya kasih (mobil) tapi nama saya yang menempel pada mobil dihilangkan. Kan ada di situ mobil dari H Bahrudin Nasori, sekarang tidak ada. Berarti akan menghilangkan sejarah bahwa mobil itu dari siapa," kata Bahrudin dilansir detikJateng, Senin (28/8/2023).

Alasan lainnya yakni menurut dia, PCNU Kabupaten Tegal dianggap melanggar perintah PBNU. Di mana semua PCNU tidak boleh berpihak pada salah satu parpol.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"PCNU Kabupaten Tegal akan mem-back up PKB. Statemen sekretaris PCNU yang pegang mobil dari saya, menyatakan akan mem-back up PKB, ini berarti melanggar perintah PBNU. Tidak boleh PCNU berpihak pada salah satu parpol," ucapnya.

Diketahui, momen penarikan mobil Pajero Sport berpelat G 999 NU itu viral di media sosial. Yang menyerahkan mobil itu Ketua Rois Syuriah PCNU Tegal Nawawi Ashari ke perwakilan Bahrudin Nasori.

"Pengurus Anshor yang saya hormati, pada malam ini akan ada serah terima, bahwa mobil operasional PCNU mobil Pajero G 999 NU dalam hal ini ditarik kembali oleh pemilik atau yang memberi yaitu Pak Bahrudin Nasori sesuai berita acara. Kami serahkan sepenuhnya kepada wakil dari Pak Bahrudin Nasori yaitu Mas Kuseri sesuai dengan yang memberi dan ini secara simbolis kuncinya saya serahkan, mohon diterima. Kita bombongan," ujar Nawawi Ashari dalam video tersebut.

Nawawi Ashari pun membenarkan video proses pengembalian itu. Nawawi mengatakan mobil itu adalah mobil hadiah pada 2019, karena Bahrudin kembali terpilih di Pemilu 2019.

Nawawi menduga penarikan mobil ini kuat kaitannya dengan perpindahan partai Bahrudin dari PKB ke PPP. Selama empat periode, Bahrudin Nasori menjadi anggota DPR dari PKB. Tapi pada Pemilu 2024, Bahrudin diketahui mendaftar lagi melalui PPP.

"Sebagai orang luar bisa menganalisa. Kalau masih dalam satu frekuensi, tidak mungkin (mobil) ditarik kembali. Diakui atau tidak pasti orang akan menghubungkan atau ada benang merah terkait sekarang Pak Bahrudin berjuang di PPP," kata Nawawi.

Simak lengkapnya di sini

Lihat juga Video 'Viral Ambulans Dihalangi Pemobil di Bogor, Polisi Cari Pelaku!':

[Gambas:Video 20detik]


Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka kerap masuk bursa cawapres di beberapa survei belakangan ini. Dukungan Gibran maju Pilpres 2024 pun bermunculan.

Dukungan terhadap Gibran itu muncul dari beberapa daerah. Beberapa relawan terbentuk untuk mendukung Gibran maju capres ataupun cawapres. Dari mana saja?

Relawan Pagi Hari

Relawan Pagi Hari (Prabowo-Gibran Harapan Indonesia) Bengkulu. (Foto: Istimewa)

Ratusan orang yang tergabung dalam Relawan Pagi Hari (Prabowo-Gibran Harapan Indonesia) Bengkulu menggelar deklarasi dukungan terhadap Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka untuk menjadi pasangan calon presiden dan calon wakil presiden dalam Pilpres 2024 mendatang.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Koordinator Lapangan (Korlap) Relawan Pagi Hari Bengkulu, Aldi mengatakan bahwa pihaknya melakukan deklarasi sebagai bentuk dukungan terhadap pasangan Prabowo dan Gibran untuk maju dalam Pilpres 2024. Selain deklarasi, mereka juga melakukan penanaman pohon di Pantai Panjang Bengkulu.

"Kami anak muda Bengkulu melihat sosok Prabowo-Gibran bisa menjadi harapan rakyat Indonesia agar ke depan Indonesia lebih maju," kata Aldi, Kamis (24/8/2023).

Aldi menjelaskan, anak muda Bengkulu melihat sosok Gibran Rakabuming Raka mengerti dan memahami apa yang dibutuhkan kaum muda, khususnya milenial.

"Sosok Gibran mewakili anak muda milenial saat ini. Sangat pas menjadi Wapres. Ini membuktikan anak muda mampu memimpin bangsa ini," jelas Aldi.

Ia menambahkan, Relawan Pagi Hari Bengkulu berharap jika Gibran betul-betul menjadi wapres nantinya, maka ia akan dapat membawa dampak positif untuk memajukan berbagai daerah di Indonesia, terutama Bengkulu.

"Harapan kami, dengan terpilihnya Mas Gibran sebagai wapres, dapat menjadikan Provinsi Bengkulu masuk prioritas dalam program-program strategis nasional," tutupnya.

Simak Video 'Relawan 'Beta Gibran' Deklarasi Dukung Gibran Maju Cawapres 2024':

[Gambas:Video 20detik]

Simak selengkapnya di halaman berikut

Halaman 1 2 3 Selanjutnya


Anggota DPR RI Fraksi PKB, Bahrudin Nasori, membuat heboh lantaran menarik kembali mobil bantuan operasional yang dia berikan sebelumnya untuk PCNU Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Proses pengembalian mobil ini viral di media sosial.

Dilansir detikJateng, Senin (28/8/2023), Bahrudin Nasori adalah anggota DPR dari Dapil Jawa Tengah IX, dia memberikan mobil Pajero Sport berpelat G 999 NU untuk operasional PCNU Kabupaten Tegal. Dalam video viral itu, yang menyerahkan mobil itu Ketua Rois Syuriah PCNU Tegal Nawawi Ashari ke perwakilan Bahrudin Nasori.

"Pengurus Anshor yang saya hormati, pada malam ini akan ada serah terima, bahwa mobil operasional PCNU mobil Pajero G 999 NU dalam hal ini ditarik kembali oleh pemilik atau yang memberi yaitu Pak Bahrudin Nasori sesuai berita acara. Kami serahkan sepenuhnya kepada wakil dari Pak Bahrudin Nasori yaitu Mas Kuseri sesuai dengan yang memberi dan ini secara simbolis kuncinya saya serahkan, mohon diterima. Kita bombongan," ujar Nawawi Ashari dalam video tersebut.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Nawawi Ashari pun membenarkan video proses pengembalian itu. Nawawi mengatakan mobil itu adalah mobil hadiah pada 2019, karena Bahrudin kembali terpilih di Pemilu 2019.

"Waktu itu Pemilu 2019, Bahrudin Nasori kembali terpilih sebagai DPR dan sebagai hadiah memberikan mobil Pajero. Karena saat pemilu, yang mem-back up full Pak Bahrudin diakui atau tidak adalah warga NU baik struktural maupun non struktural. Sehingga sebagai hadiahnya adalah mobil. Makanya itu, setidaknya mobil itu bukan atas nama Bahrudin lagi," ungkap Nawawi.

Dia mengatakan pengembalian mobil itu karena ada permintaan langsung dari Bahrudin. Karena tak ingin berpolemik, PCNU Tegal menyerahkan kembali mobil itu.

Nawawi menduga penarikan mobil ini kuat kaitannya dengan perpindahan partai Bahrudin dari PKB ke PPP. Selama empat periode, Bahrudin Nasori menjadi anggota DPR dari PKB. Tapi pada Pemilu 2024, Bahrudin diketahui mendaftar lagi melalui PPP.

"Sebagai orang luar bisa menganalisa. Kalau masih dalam satu frekuensi, tidak mungkin (mobil) ditarik kembali. Diakui atau tidak pasti orang akan menghubungkan atau ada benang merah terkait sekarang Pak Bahrudin berjuang di PPP," kata Nawawi.

Sementara itu, Bahrudin Nasori tidak membantah penarikan mobil itu. Menurutnya ada beberapa alasan yang mendasari dirinya menarik kembali bantuan tersebut.

"Saya kasih (mobil) tapi nama saya yang menempel pada mobil dihilangkan. Kan ada di situ mobil dari H Bahrudin Nasori, sekarang tidak ada. Berarti akan menghilangkan sejarah bahwa mobil itu dari siapa," kata Bahrudin ketika dikonfirmasi terpisah.

Simak lengkapnya di sini.

Lihat juga Video 'Viral Mobil Jip Halangi Ambulans di Klaten, Polisi Turun Tangan':

[Gambas:Video 20detik]


Waketum Partai Gerindra Fadli Zon yakin Ketumnya Prabowo Subianto akan menang Pemilu 2024 dan menjadi Presiden jika mendapat dukungan relawan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Benarkah demikian?

Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menilai anggapan itu tepat lantaran dukungan sekecil apapun penting untuk capres. Selain itu, dia menyebut Relawan Jokowi bukan hanya satu atau dua kelompok.

"Dalam pemilihan presiden langsung sekecil apapun dukungan politik tetaplah penting termasuk dukungan relawan politik. Kalau dibaca rata-rata relawan Jokowi itu ratusan, bukan hanya satu, dua, atau tiga kelompok relawan. Jumlahnya banyak dan tak tampak ke permukaan," kata Adi Prayitno kepada wartawan, Minggu (27/8/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Adi mengaku sulit mengetahui seberapa besar kekuatan relawan Jokowi di 2024. Namun, dia mengatakan relawan Jokowi sudah pasti bisa menggerakkan warga untuk memilih Prabowo.

"Sulit menghitung satu per satu seberapa kuat kekuatan relawan Jokowi. Karena memang tidak ada daftar jumlah anggotanya secara definitif, tapi relawan Jokowi bisa menggerakkan orang untuk pilih Prabowo," ucapnya.

Lebih lanjut, Adi mencoba mengukur dampak dukungan relawan Jokowi kepada Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Dia menegaskan dukungan relawan Jokowi mampu mendongkrak elektabilitas capres, baik Prabowo ataupun Ganjar.

"Secara umum kalau membaca hasil survei, dukungan Jokowi ke Prabowo bisa meningkatkan elektabilitas suara hingga 3. Misalnya jika elektabilitas Prabowo di kisaran 30 persen, jika Prabowo mendapat dukungan penuh Jokowi, maka elektabilitas Prabowo potensial meningkat 33 persen," jelasnya.

"Sebaliknya, jika dukungan penuh Jokowi ke Ganjar, elektabilitas Ganjar potensial naik 4,5 hingga 5 persen. Sedikit unggul dari Prabowo mengingat Jokowi dinilai sama-sama dari PDIP. Misalnya, jika suara Ganjar saat ini diasumsikan 30 persen, Jika Ganjar didukung penuh," lanjut dia.

Adi Prayitno Foto: dok. Pribadi

Karena itu lah, Adi melihat PDIP harus bergerak terkait relawan Jokowi ini. Dia menyebut apapun yang terjadi, Prabowo akan mendapat berkah elektoral Jokowi jika mampu mendekatkan diri dengan pihak Jokowi.

"Apapun judulnya, Prabowo juga mendapatkan berkah elektoral Jokowi karena mampu mengidentifikasi dirinya dengan Jokowi. Ini positif bagi Prabowo, tapi negatif bagi Ganjar. PDIP perlu melakukan langkah terukur menarik Jokowi jauh lebih ke dalam supaya tak melulu diklaim memberikan ke Prabowo juga," tuturnya.

Namun demikian, Adi juga mengingatkan Gerindra dan Prabowo untuk bersiap diri. Menurutnya, suatu waktu nanti Presiden Jokowi bisa balik badan 100 persen kembali ke PDIP dan full mendukung Ganjar.

"Terlepas dari apapun, sampai saat ini Jokowi masih anggota PDIP. Pada suatu hari nanti, jika capres sudah ditentukan KPU, PDIP akan tegas menanyakan sikap politik Jokowi sesungguhnya di Pilpres 2024. Apakah Jokowi akan terus main di dua kaki, lebih condong ke Prabowo, atau full dukung Ganjar. PDIP pasti ingin memastikan semua kadernya tegak lurus dengan keputusan partai. Setiap jawaban Jokowi pasti PDIP sudah menyiapkan langkah-langkah politiknya, karena bagi PDIP urusan pilpres harus jelas mana air dan mana minyak. Politik tak bisa berada di wilayah abu-abu," jelasnya.

Lihat juga Video 'Alasan Relawan Jokowi Belum Pilih Arah Dukungan: Tak Mau Gegabah:

[Gambas:Video 20detik]


Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak mencoret nama Ketua PAN Soppeng, Sulawesi Selatan (Sulsel) Muhammad Tawing (47) dari daftar calon sementara (DCS) Pileg 2024 meski ditetapkan tersangka usai menabrak pemotor Irwan Adiatmaja (45) hingga tewas. KPU menyebut Tawing tidak dapat dicoret hanya karena status tersangka.

Ketua KPU Soppeng Irwan Usman mengatakan seorang bacaleg yang masuk DCS tidak dapat dicoret atas dasar persangkaan. Hal itu diatur dalam UU Pemilu nomor 7 tahun 2017.

Di sisi lain, Irwan mengatakan bahwa status hukum Tawing belum dapat dianggap inkrah. Serta pencalegannya masih menunggu hasil putusan pengadilan.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Status tersangka (Tawing) belum memiliki kekuatan hukum tetap. Kita tunggu saja putusannya dari pengadilan," ujar Irwan kepada detikSulsel, Minggu (27/8/2023).

Irwan menuturkan, Tawing akan dihapus dari daftar DCS bacaleg Soppeng jika telah dijatuhi vonis. Hal ini mengacu pada hukum di Indonesia yang menganut asas praduga tak bersalah kepada pelaku.

"Seseorang baru bisa dicoret dari daftar bakal caleg partai politik apabila yang bersangkutan sudah dijatuhi vonis berkekuatan hukum tetap alias inkrah," tegasnya.

Korban Awalnya Diduga Kecelakaan Tunggal

Kasat Lantas Polrestabes Makassar Kompol Amin Toha menyebut insiden tabrakan itu terjadi di Jalan Kerung-Kerung, Makassar pada Jumat (21/7) sekitar pukul 18.00 Wita. Menurutnya, saat itu korban mengendarai motor dari arah berlawanan dengan Mobil Tawing.

"Sepeda motor (korban) bergerak dari arah timur ke barat pada Jalan Kerung-kerung Makassar, sedangkan mobil (pelaku) bergerak dari timur ke barat pada jalan yang sama," kata Amin, Jumat (26/8).

Amin mengatakan bahwa Tawing ditetapkan menjadi tersangka usai melakukan penyelidikan terhadap barang bukti berupa rekaman CCTV. Sebelum diperiksa, korban sempat diduga mengalami kecelakaan tunggal.

"Iya kita tetapkan sebagai tersangka. Hukuman (sanksi) nanti di pengadilan," pungkasnya.

Ayah dan Anak Ditemukan Tewas Bersimbah di Dalam Ruko di Maros


Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) merespons wacana yang mencuat terkait Prabowo Subianto dipasangkan dengan putra Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka. PKB memastikan sampai saat ini belum ada usulan terkait itu.

"Belum paham karena belum ada pembahasan, kita lihat saja nanti bila ada yang mengusulkan," kata Ketua DPP PKB Daniel Johan saat dihubungi, Minggu (27/8/2023).

Pria yang akrab disapa Danjo ini menegaskan PKB dan partai-partai di koalisi Prabowo tidak pernah tertutup terhadap masukkan. "Selama ini koalisi KIR terbuka dengan berbagai masukan kok," imbuhnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Meski begitu, Danjo memastikan PKB tetap akan mengusulkan proposal cawapres sesuai amanat muktamar dan ijtima ulama. Yakni Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.

"Sejauh ini PKB hanya memiliki proposal tunggal sesuai amanat muktamar dan ijtima ulama," ucapnya.

Sebelumnya, Waketum Partai Gerindra Fadli Zon mengungkapkan nama Gibran Rakabuming Raka masuk kandidat bakal calon wakil presiden (cawapres) mendampingi Prabowo Subianto. Menurutnya, segala kemungkinan masih bisa terjadi.

Fadli mengungkapkan nama Wali Kota Solo yang juga putra Presiden Jokowi itu memang masuk dalam daftar kandidat cawapres. Selain Gibran, ada Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto.

"Sejumlah nama sudah ada. Ada Cak Imin, Erick, Airlangga, dan Mas Gibran. Itu menjadi bagian yang menjadi musyawarah. Dari nama yang beredar juga merupakan aspirasi dan ekspresi masyarakat, baik dari partai maupun nonpartai," beber Fadli dilansir detikBali, Kamis (24/8).

Simak Video 'PAN soal Gibran Kandidat Cawapres Prabowo: Tak Perlu Spekulasi Terlalu Jauh':

[Gambas:Video 20detik]


Mobil bantuan operasional PCNU Kabupaten Tegal, ditarik kembali oleh anggota DPR pemberi bantuan. Proses pengembalian ini direkam dan beredar di media sosial.

Dalam video yang diterima detikJateng, tampak penyerahan sebuah mobil Pajero putih pelat nomor G 999 NU. Video berdurasi 1.07 detik ini diduga direkam pada Sabtu (26/8).

Pada video itu tampak Ketua Rois Syuriah PCNU Kabupaten Tegal, Nawawi Ashari menyerahkan berkas surat kendaraan ke Kuseri, perwakilan Bahrudin Nasori anggota DPR Fraksi PKB dari Dapil Jateng IX.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Pengurus Anshor yang saya hormati, pada malam ini akan ada serah terima, bahwa mobil operasional PCNU mobil Pajero G 999 NU dalam hal ini ditarik kembali oleh pemilik atau yang memberi yaitu Pak Bahrudin Nasori sesuai berita acara. Kami serahkan sepenuhnya kepada wakil dari Pak Bahrudin Nasori yaitu Mas Kuseri sesuai dengan yang memberi dan ini secara simbolis kuncinya saya serahkan, mohon diterima. Kita bombongan," ujar Nawawi Ashari dalam video itu.

Berikut 5 Fakta Heboh Anggota DPR Tarik Lagi Mobil Bantuan PCNU Kabupaten Tegal

1. Mobil Bantuan Pascapemilu 2019

Dimintai konfirmasi, Nawawi Ashari membenarkan hal tersebut. Dijelaskan, mobil itu merupakan bantuan dari Bahrudin Nasori, anggota DPR Fraksi PKB dari Dapil Jateng IX.

Saat itu, sebut Nawawi, Bahrudin memberikan hadiah pada 2019 karena terpilih kembali pada Pemilu. Hadiah itu sebagai bentuk terima kasih kepada warga NU Kabupaten Tegal yang ikut andil besar dalam memenangkan Bahrudin Nasori.

"Waktu itu Pemilu 2019, Bahrudin Nasori kembali terpilih sebagai DPR dan sebagai hadiah memberikan mobil Pajero. Karena saat pemilu, yang mem-back up full Pak Bahrudin diakui atau tidak adalah warga NU baik struktural maupun non struktural. Sehingga sebagai hadiahnya adalah mobil. Makanya itu, setidaknya mobil itu bukan atas nama Bahrudin lagi," ungkap Nawawi.

2. Status Kepemilikan Berganti

Setelah mobil diserahkan ke PCNU Kabupaten Tegal, lanjutnya, status kepemilikan langsung diganti dan pajak tahunan dibayar oleh organisasi. Maka, secara hukum agama maupun pemerintah atau negara, Bahrudin Nasori disebutnya tidak punya hak apa apa terhadap mobil Pajero tersebut.

"Pajak tahunan dibayar oleh PCNU dan sudah berganti kepemilikan. Jadi secara hukum negara ataupun agama, sebenarnya tidak memiliki hak lagi," tandasnya.

3. Tak Ingin Gaduh

Rois Syuriah PCNU Kabupaten Tegal itu meneruskan, pengembalian mobil itu karena ada permintaan langsung dari Bahrudin Nasori. Karena alasan tidak ingin ada kegaduhan di kalangan nahdliyin, PCNU Kabupaten Tegal menyerahkan kembali mobil tersebut ke Bahrudin Nasori.

"Jadi perlu digaris bawahi, bahwa kami tegaskan masalah mobil itu karena ada permintaan. Bahkan mohon maaf itu bukan sekedar permintaan permohonan mau diambil. Saya mendengar langsung Pak Bahrudin itu dengan bahasa bahasa yang tidak usah saya ceritakan, pokoknya harus dikembalikan," kata dia.

"Ya sudah, karena saya tidak ingin ada kegaduhan di kalangan nahdliyin karena ini tahun politik. Prinsipnya karena tidak ingin ada kegaduhan maka dengan sukarela dikembalikan kepada yang pernah memberikan walaupun secara hukum itu milik sah PCNU Tegal baik secara agama maupun hukum negara," tegas Nawawi.

Pihak PCNU menduga ada kaitan kepindahan partai di balik penarikan mobil ini. Simak di halaman selanjutnya.

Lihat juga Video 'Viral Mobil Jip Halangi Ambulans di Klaten, Polisi Turun Tangan':

[Gambas:Video 20detik]


Ketua Bappilu PPP Sandiaga Uno mengatakan pihaknya terus bergerak secara signifikan menjelang Pemilu 2024. Sandiaga mengatakan untuk saat ini partainya memasuki gigi 3.

"Kita hanya punya waktu kurang dari 60 hari untuk penentuan capres dan cawapres, dan kurang dari 180 hari untuk Februari. Oleh karena itumesin PPP sekarang sudah masuk gigi 3," ujar Sandiaga kepada wartawan di Aula Masjid At-Taqwa, Jalan Sriwijaya Raya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Minggu (27/8/2023).

Sandiaga menyebut partainya menargetkan 11 juta perolehan suara untuk memenangkan Pilpres 2024. Ia berharap PPP dapat meraih 40-50 kursi di parlemen.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kita akan tingkatkan akselerasi agar target mencapai 11 juta suara target kursi antara 40-50 kursi dan target memenangkan Pilpres dan Pilkada ini bisa kita capai," ucapnya.

Sandiaga menyebut untuk saat ini PPP tak membicarakan perihal opsi alternatif yang diambil partai ke depan. Pihaknya percaya langkah kerja sama dengan PDI Perjuangan termasuk sikap istiqomah kepada rakyat.

"Jadi ini yang tadi ditegaskan dalam rapat Bappilu, jadi kita menyampaikan kepada kader agar kader tidak memiliki beberapa pemikiran tapi mereka fokus saja istiqomah," ujar Sandiaga.

"Karena memang di PPP ini poin pertama dalam perjuangannya adalah ibadah jadi kita ibadah yang pertama, dan ke-6 itu istiqomah. Jadi kita akan terus istiqomah memperjuangkan yang sudah kita sepakati," imbuhnya.


Sehari sebelum menerima surat pemecatan, Budiman Sudjatmiko mengaku masih enggan mundur dari PDI Perjuangan. Menurutnya, langkah mendukung Prabowo Subianto tidak bertentangan dengan ideologi partai. Kepada
, ia justru mengklaim mendapat dukungan dari sesama kader PDI Perjuangan. Namun ia enggan menyebutkan siapa kader-kader partai berlogo banteng itu yang mendukung keputusannya tersebut.
Budiman menganggap langkahnya mendukung Prabowo—bakal capres dari Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR)—sudah benar. Ia menolak jika disebut telah melakukan pelanggaran dan pengkhianatan terhadap ideologi partai. Bahkan langkah tersebut ia anggap justru strategis, dan perbedaan pendapat adalah sesuatu yang lumrah di tubuh PDI Perjuangan.
"Mungkin pelanggaran politis, organisasional, yes. Sehingga ada kemungkinan (dipecat). Tapi menurut saya, untuk dipecat, kecil. Karena saya tidak melakukan pelanggaran ideologis," jelas Budiman saat berbincang dengan reporter
.
Di sisi lain, Budiman mengklaim telah mendapat dukungan dari beberapa kader PDI Perjuangan, termasuk beberapa kader yang saat ini menjabat anggota DPR RI. Klaim itu mengindikasikan adanya perpecahan di lingkup internal PDI Perjuangan terkait penentuan capres.
Bahkan, secara diam-diam, beberapa koleganya di DPP PDI Perjuangan turut mengatakan keputusan Budiman sudah benar dan mewakili suara-suara mereka. Selain itu, ia mengklaim mendapat dukungan dari kader-kader PDI Perjuangan di daerah.
"Ada beberapa orang DPP secara individu, nggak perlu saya sebut namanya, ada juga yang DPR mengatakan, ‘Ya langkahmu itu sudah betul, kami nggak mungkin melakukan itu, tapi kamu sudah betul. Tapi karena kamu yang berani ya, ya kamu melakukan itu. Tapi ingat ya segala risiko dan konsekuensinya’. (Saya jawab) oh iya, nggak
. Sebagian mengatakan begitu," klaim Budiman.
Menurut Budiman, keputusan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengusung Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden kurang tepat. Baginya, Ganjar seorang politikus populis yang kurang cocok untuk menghadapi tantangan dan permasalahan global ke depan.
"
 saya olah dengan nalar, dengan
dan nurani juga. Pak Ganjar, yang menjadi calon resmi PDIP, adalah pemimpin yang populis. (Sedangkan) Pak Prabowo
 dan dalam menghadapi seperti ini ya kita butuh kepemilikan strategis. Bahwa kemudian ternyata bukan dari partai saya,
," ucapnya saat ditemui, Rabu (23/8/2023).
Bagi Budiman, keputusan memilih Ganjar keliru. Strategi pemenangan yang dilakukan PDI Perjuangan pada Pilpres 2014 dan 2019 tidak bisa terus diulang. Memanfaatkan tokoh populis tidak lagi cocok digunakan untuk memenangi Pemilu 2024.
"Ya itu, keliru. Mungkin pendekatan populis di 2014 cocok. Nah, kalau kemudian penerusnya (penerus Jokowi) kembali ke populis, ini menurut saya yang rugi Indonesia," ujarnya.
Penunjukan Ganjar Pranowo merupakan hak prerogatif Megawati. Namun Budiman enggan secara langsung menyalahkan Mega atas pilihan tersebut. Walaupun dianggap telah berkhianat terhadap Mega karena mendukung Prabowo, Budiman mengaku lebih mementingkan rasionalitas dibandingkan loyal terhadap PDI Perjuangan.
"Ada di ujungnya yang keliru. Dan saya belum tahu apa. Kenapa tiba-tiba kayak
," ucapnya.
Belakangan, pada Kamis malam lalu, Budiman akhirnya menerima surat pemecatan dari PDIP. Surat tersebut dikirim ke rumahnya dan diterima oleh putri dan istrinya. Warkat itu difoto dan dikirimkan ke Budiman, yang saat itu sedang menghadiri gelar wicara di salah satu stasiun televisi.
Ketua Departemen Bidang Pemerintahan di DPP PDI Perjuangan Masinton Pasaribu membantah adanya friksi di kalangan internal partainya. Ia menegaskan, untuk saat ini, kader dan pengurus partainya solid dan satu suara untuk memenangkan Ganjar Pranowo pada 2024.
Menurutnya, para kader boleh berpendapat berbeda-beda. Namun, ketika keputusan politik telah dibuat oleh Ketua Umum, perdebatan itu seharusnya sudah selesai.
"Fokus pada satu tujuan yang sudah diputuskan oleh Ibu Ketua Umum. Kalau capres, ya Pak Ganjar," ucap rekan Budiman sebagai sesama aktivis 1998 dan pendiri sayap organisasi PDI Perjuangan, Relawan Perjuangan Demokrasi, ini kepada reporter
.
Meski begitu, Masinton enggan menyebut Budiman sebagai pengkhianat. Menurutnya, Budiman melanggar keputusan organisasi dan patut menerima sanksi, tetapi bukan seorang yang membelot secara ideologis.
"Dia tidak berkhianat secara ideologis, tapi melanggar disiplin partai," tutur anggota Komisi XI DPR RI tersebut.
Walaupun demikian, Masinton merasa terkejut atas keputusan Budiman mendukung Prabowo. Ia mengaku tak pernah mendapat kabar dan cerita terkait pertemuan Budiman dengan Prabowo. Terlebih, Budiman mendeklarasikan relawan Prabowo-Budiman (Prabu) di Marina Convention, Semarang, Jawa Tengah, Jumat (18/8/2023). Jawa Tengah merupakan teritorial penting yang kerap disebut elite PDI Perjuangan sebagai ‘kandang banteng’.
Di sisi lain, Masinton menampik penilaian Budiman terhadap sosok Ganjar. Menurutnya, Ganjar bukan hanya sosok populis, tetapi juga strategis. Untuk menghadapi tantangan ke depan, Ganjar dianggap lebih pas dibandingkan Prabowo.
"Bagi kami ya, kepemimpinan yang strategis itu, ya, Mas Ganjar," ucapnya.
Ketua DPP PDI Perjuangan Hamka Haq mengatakan keputusan pimpinan partai memecat Budiman sudah tepat. Hal itu karena Budiman dianggap melakukan pelanggaran disiplin tingkat berat. Ia menyayangkan tindakan tersebut karena, menurutnya, Budiman kader yang memiliki potensi pada masa depan.
"Jadi ini adalah suatu kejadian yang luar biasa bagi partai kita," kata Hamka kepada reporter
.
Bagi Hamka, Budiman tak hanya kurang disiplin, tetapi juga pengkhianat partai.
"Jadi pengkhianat terhadap partai, pengkhianatan terhadap pimpinan dan ideologi partai. Pokoknya pengkhianatan segala-galanya," tegas anggota Komisi VIII DPR RI tersebut.
Adapun Ketua DPP PDI Perjuangan Eriko Sotarduga mengatakan Budiman Sudjatmiko bukanlah siapa-siapa di partainya. Ia menilai selama ini Budiman tidak memiliki pengaruh sama sekali di kalangan internal partai. Untuk itu, Eriko juga membantah bahwa di kalangan internal partainya terjadi perpecahan. Ia menampik kabar bahwa sebagian kader justru sepakat dan mendukung Budiman. Menurutnya, saat ini PDI Perjuangan solid mengusung Ganjar Pranowo.
"Apakah Budiman Sudjatmiko punya pengaruh? Tidak, tidak ada. Kalau memang betul Budiman kader, misalnya ini ya Budiman kader, kenapa berbeda pandangan dengan partai?" Ucap Eriko saat dihubungi reporter
.
Eriko menegaskan setiap partai dan organisasi memiliki aturan disiplin masing-masing. Keputusan politik yang telah disepakati dan diputuskan oleh ketua umum harus dijalankan. Jika dirasa sudah tidak sepakat dengan partai, Budiman dapat mengundurkan diri tanpa perlu menunggu dipecat. Apalagi jika sudah berafiliasi dengan partai lain dengan mengusung calon presiden yang bukan pilihan PDI Perjuangan.
Saat ditanya terkait sambutan meriah dari Partai Gerindra atas pengkhianatan Budiman, Eriko mengatakan partainya tidak pernah mengusik dan mencampuri urusan internal partai lain.
"Sebenarnya kalau beliau (Budiman) itu sebagai orang yang
 ya tentu mundur. Kan begitu. Kalau sudah berbeda ya. Tapi ya itulah terjadinya. Ya memang harus ada sanksi organisasi dan itu sangat wajar dan juga tidak menginginkan adanya campur tangan dari pihak lain," terangnya.
Manuver politik Budiman, ujar Eriko, tak berarti apa-apa bagi para kader PDI Perjuangan. Menurutnya, kejadian ini hanya seleksi alam biasa. Bahkan kader-kader PDI Perjuangan di daerah justru mempertanyakan perubahan drastis yang terjadi pada Budiman. Sebagai salah satu simbol perlawanan terhadap Orde Baru dan militer, kini ia justru bergandengan mesra dengan capres dari kalangan militer.
"Wah, kok bisa seperti ini. Yang dikenal sebagai orang yang mempunyai idealisme, punya ketahanan, orang yang cukup progresif. Tapi, ya, itu kita juga memahami, di dalam kehidupan, yang tetap itu adalah perubahan itu sendiri," ungkap Eriko.
Dengan mendukung capres di kubu sebelah dan menolak mengundurkan diri, Eriko menduga, Budiman sengaja menunggu dipecat. Dengan dipecat, Budiman bisa membangun persepsi publik bahwa dirinya dalam peristiwa ini adalah korban partai.
"Mungkin ini hanya
 supaya kelihatan menjadi korban. Padahal tidak ada. Bagi kami, tidak pengaruh. Dan ada yang lupa di sini bahwa yang memilih (presiden) ini nanti rakyat. Bukan sekadar elite partai yang bermain
," ucapnya.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komarudin mengatakan tindakan Budiman yang berani melawan titah partai merupakan indikasi adanya perpecahan atau friksi di kalangan internal PDI Perjuangan.
"Ada konflik. Ketidaksolidan. Bukan hanya Budiman. Jangan lupa, Effendi Simbolon itu, ketika dia memuji Prabowo, hari ini daftar nama caleg sementaranya nggak ada. Dia dicoret dari data caleg sementara dari PDIP," jelas Ujang kepada reporter
.
Menurut dosen Universitas Al-Azhar Indonesia itu, PDI Perjuangan menyadari adanya friksi-friksi tersebut. Untuk itu, partai berusaha tegas memecat Budiman. Pemecatan itu sebagai gambaran dan contoh bahwa tidak ada toleransi bagi kader yang tidak ikut dalam satu komando Ketua Umum.
Bagi Ujang, friksi-friksi itu terjadi jadi beberapa faktor. Di kasus terbaru, Budiman, yang dahulu dianggap sebagai anak emas Taufiq Kiemas, kini merasa dibuang dan tak diberi banyak peran di lingkup internal partai. Perannya dikecilkan, bahkan dibuang ke dapil neraka pada 2019, yang akhirnya tak membuatnya lolos ke Senayan. Dengan itu, Budiman dinilai tak lagi betah berlama-lama di PDI Perjuangan.
"Ya sebenarnya tidak punya jabatan, tidak punya posisi yang strategislah ya sebagai seorang tokoh politik, jadi anggota DPR tidak, menteri juga tidak. Jabatan politik pun tidak punya," ujarnya.
Ujang menjelaskan, diakui atau tidak, di PDI Perjuangan, saat ini ada dua kekuatan yang beradu pengaruh. Pertama adalah Megawati selaku ketua umum dan kedua adalah Presiden Joko Widodo, yang selama ini sering diasosiasikan mendukung Prabowo.
Ketokohan dan pengaruh Jokowi, lanjut Ujang, bisa jadi mengikis dominasi Megawati di PDI Perjuangan. Terutama dengan banyaknya kader PDI Perjuangan di berbagai level yang loyal terhadap Jokowi. Di sisi lain, Mega dinilai masih cukup kuat dan paling mendominasi. Namun, pada saat yang sama, ada friksi-friksi yang masih terjadi dan membahayakan kesatuan PDI Perjuangan.
"Mungkin juga Budiman Sudjatmiko bagian dari gerbong Jokowi yang loncat pagar. Faktanya, Budiman keluar, Effendi Simbolon menyanjung Prabowo. Faktanya, pengikut Gibran juga mengusung dan mendukung Prabowo begitu," ucap Ujang.
Di sisi lain, Megawati, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, hingga Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani sempat menyinggung soal perpecahan atau upaya memecah belah kalangan internal partai. Bagi Puan, hal tersebut merupakan tantangan dan perlawanan yang besar.
"Kawan jadi lawan. Banyak pihak yang menginginkan kita pecah, ingin melihat kita lemah," kata Puan dalam pidatonya di acara Konsolidasi PDI Perjuangan di Stadion Jatidiri, Semarang, Jawa Tengah, Jumat (25/8/2023).
 Ahmad Thovan Sugandi, Ani Mardatila
 Ahmad Thovan Sugandi
 Dieqy Hasbi Widhana
 Luthfy Syahban


Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengaku sudah tahu nama calon wakil presiden (cawapres) yang telah dikantongi Anies Baswedan. AHY menyarankan agar bisa diumumkan lebih cepat.

"Ya tentu lebih cepat lebih bagus," kata AHY menjawab pertimbangan Cawapres Anies sebaiknya cepat atau lambat, di Kantor DPP PKS, Jakarta Selatan, Minggu (27/8/2023).

AHY mengatakan pengumuman yang cepat akan semakin bagus bagi koalisi. Ia ingin pengumuman cawapres dilakukan di momen yang tepat.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Bisa hari ini, bisa besok, bisa lusa, mudah-mudahan waktunya yang terbaik. Momentumnya yang terbaik, dan tentunya membawa kans yang lebih baik juga," tutur AHY.

"Sudah tahu," tutur AHY menjawab nama cawapres yang sudah dikantongi Anies.

AHY tak merinci sosok seperti apa tentang cawapres tersebut. Namun, ia percaya sosok tersebut dapat membawa kans kemenangan.

"Tanyakan ke Mas Anies (namanya)," imbuh dia.

Saksikan juga SOSOK pilihan minggu ini: Prawiro Sudirjo: Kisah Hidup si Kidal

[Gambas:Video 20detik]


Bakal capres Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan menghadiri acara pagelaran wayang kulit di DPP PKS malam ini. Dalam acara ini, Anies memberikan kuis dan menghadiahi sepeda ke penonton.

Pantauan detikcom di DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan. Anies mulanya menyampaikan sambutan di hadapan penonton, perwakilan NasDem, Demokrat hingga PKS yang hadir.

Anies berharap tontonan wayang ini bisa menjadi tuntunan dan pembelajaran bagi mereka yang melihat. Usai sambutannya, ia memberikan kuis kepada warga tentang ulang tahun PKS di 2023.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Ternyata saya mendapat tugas, tugasnya adalah memberikan satu pertanyaan yang jawabannya benar nanti akan mendapat sepeda," tutur Anies, Minggu (27/8/2023).

"Pertanyaannya sederhana, bulan ini adalah bulan kita merayakan kemerdekaan Indonesia ke-78. Kalau tahun ini tahun ulang tahun PKS yang ke berapa?," sambungnya.

Salah satu penonton dari sisi sebelah kanan kemudian mengangkat tangan. Ibu-ibu ini menjawab 25 tahun, yang ternyata tak sesuai dengan faktanya.

Warga dari bagian tengah penonton bergegas mengacungkan tangan. Pria yang mengenakan topi berwarna hitam menjawab benar, yakni 21 tahun. Hadiah berupa sepeda pun dibawa oleh dia.

Diketahui, PKS menggelar acara budaya Wayang Kulit dengan dalang Ki Anom Suroto dan Ki Bayu Aji. Acara wayang ini mengangkat tema 'Parikesit Jumeneng Ratu'.

Acara terlaksana di Lapangan Parkir Kantor DPP PKS. Semula acara ini dijadwalkan berlangsung pukul 19.00 WIB. Namun, lantaran hujan acara pun tertunda.


Juru bicara milenial Sandiaga Uno, Rian Septrianto Maulana, ikut menyoroti terkait adanya wacana duet Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Rian menilai Indonesia membutuhkan pemimpin yang ahli ekonomi pada 2024 mendatang.

"Tantangan Indonesia di tahun 2024- 2029 sangatlah berat khususnya di sektor Ekonomi. Negara memiliki target untuk mewujudkan Indonesia emas 2045 dan merubah status dari negara berkembang menjadi negara maju," kata Rian dalam keterangannya, Minggu (27/8/2023).

Selain mewujudkan Indonesia emas, ia juga menyebut investasi di IKN perlu dilanjutkan. Oleh sebab itu, 2024 dinilai menjadi momen tepat untuk merealisasikan target-target tersebut.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Selain itu pembangunan serta Investasi di IKN juga harus dilanjutkan. Tentunya 2024 adalah momentum yang paling tepat menjadi langkah awal dalam merealisasikan target-target tersebut," kata Rian.

Di tengah isu Ganjar-Anies, Rian lantas menyoroti posisi Ketua Bappilu PPPSandiaga Uno yang selama ini diisukan akan menjadi Bacawapres Ganjar. Ia menilai, ketiga tokoh tersebut memiliki kelebihan tersendiri. Namun, sosok Sandiaga dinilai layak memimpin Indonesia untuk merealisasikan target ekonomi yang ada.

"Baik Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, Maupun Sandiaga Uno adalah generasi satu angkatan yang merupakan putra terbaik bangsa serta memiliki kelebihan di bidangnya masing-masing," kata Rian.

"Namun jika melihat tantangan dan peluang prioritas saat ini, Indonesia pada tahun 2024 harus memiliki pemimpin yang ahli dalam bidang ekonomi untuk merealisasikan harapan dan cita-cita bangsa. Dan sosok yang paling layak mengisi posisi tersebut adalah Sandiaga Uno," sambungnya.

Bahkan menurut Rian, kemampuan Sandiaga sudah teruji sejak menjadi seorang pengusaha.

"Pak Sandi sudah teruji sejak menjadi seorang pengusaha, beliau suka dengan tantangan. Beliau juga konsisten dengan program-program di bidang ekonomi. Saya optimis dengan semangat kerja 4 AS beliau (kerja keras, cerdas,tuntas, ikhlas) Indonesia akan semakin maju dan sejahtera apabila beliau yang jadi RI 1," tuturnya.


Mantan politikus PDI Perjuangan Budiman Sudjatmiko mendeklarasikan dukungan untuk Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden. Pengamat Politik Yunarto Wijaya menilai keputusan tersebut menjadi panggung politik baru bagi Budiman yang tak lagi bersinar di PDIP setelah kalah sebagai caleg pada Pemilu 2019.

Menurutnya, keputusan ini berpotensi menjadi blunder. Pasalnya hal ini dapat merugikan Prabowo.

"Kalau saya pribadi melihatnya ini blunder untuk Pak Prabowo kalau kita baca monitoring dari pemberitaan terkait Budiman Sudjatmiko, hanya Budiman yang untung, Prabowo yang rugi," kata Yunarto dalam keterangan tertulis, Minggu (27/8/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ia mengatakan Budiman mendapatkan panggung atau perhatian publik dengan pembahasan tentang kasus '98'. Sementara peran Prabowo juga terangkat kembali, termasuk fakta pemberhentiannya dari TNI karena dinilai bersalah oleh Dewan Kehormatan Kehormatan (DKP) ABRI.

Dalam berbagai forum, tambahnya, Budiman terlihat kerap menyampaikan kembali tentang kasus tersebut yang berkaitan dengan penculikan aktivis dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM).

"Budiman mendapatkan panggung tetapi pembicaraan mengenai kasus 98, penculikan aktivis, itu malah menjadi bunyi kembali. Jadi, kalau ditanya siapa yang mendapatkan narasi positif di sini saya kita tidak ada," ungkapnya.

Lebih lanjut, Yunarto memandang pengaruh Budiman di PDI-P mulai redup dan perannya semakin tidak signifikan bagi partai meskipun telah menjadi anggota sejak lama. Terlebih, setelah yang bersangkutan gagal menjadi anggota legislatif dalam Pemilihan Legislatif 2019 lalu. Budiman disebut mulai mencari 'tempat' baru untuk kembali mengangkat namanya.

"Tetapi dalam konteks mendapatkan panggung politik, Budiman Sudjatmiko memang kita tahu sinarnya sudah redup di PDI Perjuangan karena pada tahun 2019. Dia kalah untuk maju dalam Pileg dan dia sekarang mendapatkan kendaraan baru dan panggung baru," tuturnya.

Keputusan Budiman merapat ke kubu Prabowo pun disebut nekat. Pasalnya, Budiman mengorbankan keanggotaannya di PDI-P yang belakangan memecatnya.

Namun, ia pun menegaskan keputusan Prabowo menerima Budiman malah merugikan Prabowo. Apalagi pembahasan kasus yang menyudutkannya malah membuat publik kembali sadar.

"Di sisi lain, Pak Prabowo justru malah mendapatkan tone negatif karena perbincangan yang selama ini menjadi beban buat Pak Prabowo, yang membayang-bayangi selalu Prabowo Subianto naik turun terkait dengan 98 yang penculikan aktivis karena adanya isu Budiman Sudjatmiko itu kembali naik," pungkasnya.