Lembaga Trust Indonesia merilis hasil survei terkait Pilpres 2024 dalam lingkup Provinsi Jawa Barat. Sosok Menteri Parekraf Sandiaga Uno menjadi bakal cawapres paling ideal di Jawa Barat menurut hasil survei ini.

Survei Trust Indonesia digelar pada 1-10 Juli 2023 di wilayah Jawa Barat. Ada 800 responden yang dilibatkan dalam survei dengan metode penarikan sampel multistage random sampling. Responden diwawancarai secara tatap muka dan survei diklaim berada pada tingkat kepercayaan 95% dengan margin of error +/- 3,47%.

Dalam simulasi 20 nama cawapres, elektabilitas Sandiaga Uno berada di urutan kedua (16,5%), di bawah Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (18,8%). Posisi 10 besar dilengkapi oleh Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (15,2%), Menteri BUMN Erick Thohir (8,7%), politikus PKS Ahmad Heryawan (6,4%), eks Menteri KKP Susi Pudjiastuti (3,5%), Menko Polhukam Mahfud Md (2,7%), Jenderal TNI (Purn) Gatot Nurmantyo (2,6%), Jenderal TNI (Purn) Andika Perkasa (2,6%), dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa (2,4%).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Meski demikian, dalam simulasi pasangan capres-cawares yang menyertakan 3 capres terkuat di Jawa Barat dalam survei, yaitu Prabowo Subianto (36,2%), Anies Baswedan (34,2%) dan Ganjar Pranowo (12,9%), Sandiaga menjadi sosok cawapres paling ideal. Elektabilitas Sandiaga tertinggi jika dipasangkan dengan masing-masing capres tersebut.

Trust Indonesia menyebut 41% responden meminta pemerintah provinsi Jawa Barat memperbaiki kondisi ekonomi. Karenanya, nama Sandiaga menjadi bacawapres teratas dalam survei tersebut.

"Sandiaga dianggap tokoh yang mampu membangkitkan perekonomian dan pariwisata di Jawa Barat. Apalagi sejauh ini, dia juga tidak pernah terlibat dalam kasus korupsi. Sandi menjadi harapan masyarakat Jawa Barat untuk membuat keadaan pembangunan nasional menjadi semakin baik," kata Direktur Eksekutif Trust Indonesia Azhari Ardinal dalam keterangannya yang dikutip Selasa (1/8/2023).

Berikut ini elektabilitas Sandiaga jika dipasangkan dengan Prabowo, Anies, dan Ganjar:

Kandidat Pasangan Prabowo

1. Sandiaga Uno: 28,5%

2. Erick Thohir: 17,2%

3. Mahfud Md: 6,5%

4. Khofifah: 4,3%

5. Muhaimin Iskandar: 3,2%

6. Puan Maharani: 2,8%

7. Airlangga Hartarto: 2,7%

Tidak tahu/tak menjawab: 34,8%

Kandidat Pasangan Anies

1. Sandiaga Uno: 29,5%

2. AHY: 10,2%

3. Erick Thohir: 7,2%

4. Andika Perkasa: 5,8%

5. Mahfud Md: 4,7%

6. Khofifah: 4,5%

7. Ahmad Heryawan: 2,5%

Tidak tahu/tak menjawab: 35,7%

Kandidat Pasangan Ganjar

1. Sandiaga Uno: 28,3%

2. Erick Thohir: 10,5%

3. Andika Perkasa: 6,8%

4. Khofifah: 5,7%

5. Mahfud Md: 4,7%

6. Puan Maharani: 3,7%

7. Muhaimin Iskandar: 2,7%

Tidak tahu/tak menjawab: 37,7%

Simak Video 'LSI Denny JA Ungkap Sebab Elektabilitas Ganjar dan Prabowo Terpaut Jauh':

[Gambas:Video 20detik]


Ketua DPD I Golkar Sulawesi Selatan (Sulsel) Taufan Pawe menegaskan menolak adanya musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) untuk melengserkan Ketum Golkar Airlangga Hartarto. Taufan bahkan mengklaim 38 DPD I di seluruh Indonesia solid tetap mendukung Airlangga hingga akhir jabatan.

"Demi kebesaran dan kemenangan Partai Golkar pada Pemilu 2024, 38 pimpinan Golkar se-Indonesia menolak dengan keras dan tegas adanya isu Munaslub. Golkar Sulsel dan daerah lainnya solid untuk Airlangga Hartarto," tegas Taufan Pawe kepada wartawan, Senin (31/7/2023).

Taufan Pawe mengatakan, Golkar Sulsel dan seluruh pimpinan Golkar se-Indonesia mendorong Ketua Umum Airlangga Hartarto menjalankan mandat hasil Rakernas beberapa waktu lalu. Airlangga diberikan hak sepenuhnya menyikapi Pemilu 2024.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"38 pimpinan Golkar provinsi memberikan mandat kepada bapak Airlangga untuk memutuskan sendiri apakah beliau menjadi calon presiden atau wakil presiden. Jadi keputusan itu ada di tangan beliau," ungkapnya.

Wali Kota Parepare dua periode ini kembali menegaskan, isu munaslub merupakan dinamika biasa bagi Partai Golkar. Namun isu tersebut tidak memiliki dasar karena para pemilik suara solid pada kepemimpinan Menko Perekonomian tersebut.

"Kami, 38 pimpinan DPD se-Indonesia solid satu komando di bawah kepemimpinan bapak Airlangga Hartarto untuk menyelesaikan dan memenangkan semua agenda politik tahun 2024," tegasnya.

Diberitakan sebelumnya, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto mengumpulkan 38 Ketua DPD I Golkar seluruh Indonesia. Dalam pertemuan muncul dorongan untuk bergabung dan mengusung Prabowo Subianto.

Ketua DPD I Golkar Kalimantan Barat Maman Abdurrahman mengungkapkan pertemuan Airlangga dan jajaran Golkar berlangsung di Bali. Salah satu yang dibahas dalam pertemuan tersebut yakni terkait penolakan wacana Munaslub.

Selain itu, muncul juga dorongan dari mayoritas pengurus Golkar daerah tingkat 1 untuk merapat mengusung Ketum Gerindra Prabowo Subianto di Pilpres 2024.

"Pertemuan dengan 38 Ketua DPD 1 seluruh Indonesia di Bali kemarin dengan Ketua Umum, selain membicarakan terkait penolakan Munaslub juga di dalam diskusi santai dan informal sebagian besar suasana kebatinan beberapa DPD 1 mendorong agar Golkar bisa berkoalisi dengan Gerindra," kata Maman Abdurrahman dilansir dari detikNews, Minggu (30/7).

Maman menangkapkan alasan sejumlah pengurus mendorong Golkar berkoalisi dengan Gerindra. Maman menyebutkan latar belakang politik Prabowo yang pernah di Golkar.

"Dikarenakan Pak Prabowo kan pernah di Golkar dan di pilpres tahun 2014 Golkar pernah berkoalisi mendukung Pak Prabowo," tuturnya.

Prabowo Hadiri Tasyakuran HUT ke-59 Partai Golkar


Pekan lalu, Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra asal Sumatera Barat (Sumbar) mengantarkan ambulans dari Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto kepada PW Muhammadiyah Sumbar. Kini, Andre menyerahkan ambulans untuk Masjid Ainul Muttaqin, Kelurahan Koto Luar, Kecamatan Pauh, Kota Padang, Senin (31/7).

Ambulans tersebut dinanti-nantikan oleh warga setempat. Sebab, lokasinya yang cukup jauh dari pusat Kota Padang, membuat ambulans itu sangat bermanfaat bagi warga yang tinggal di antara pabrik PT Semen Padang dan Kampus Universitas Andalas (Unand) Padang.

Pengurus Masjid Ainul Muttaqin yang juga Ketua Yayasan Ainul Muttaqin Barokah Eka Putra Kurniadi tak menyangka masjid mereka dikunjungi Anggota DPR RI Andre Rosiade. Selama ini, masjid itu sangat jarang dikunjungi tokoh-tokoh nasional. Apalagi juga secara langsung menyerahkan satu unit ambulans yang bisa digunakan jamaah masjid dan juga warga Koto Luar.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Alhamdulillah, terima kasih pak Andre Rosiade, tokoh Sumbar yang namanya menggema secara nasional. Ambulans ini akan sangat bermanfaat untuk kami di sini. Semoga pak Andre dan tim sukses selalu dan terus memberikan manfaat untuk masyarakat banyak," kata Eka, dalam keterangan tertulis, Selasa (1/8/2023).

Ketua DPC Gerindra Kota Padang Verry Mulyadi menambahkan ambulans itu adalah aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada kader Gerindra yang berada di DPRD Padang Donal Ardi. Selanjutnya disampaikan kepada Andre Rosiade.

Donal merupakan putra asli Pauh yang kinerjanya sangat dirasakan masyarakat di Kecamatan Pauh. Verry juga mengaku salut dengan apa yang terus digerakkan dan dicontohkan Andre Rosiade.

"Kami menilai, apa yang telah dilakukan Ketua DPD Gerindra Andre Rosiade ini sangat bermanfaat bagi masyarakat. Ini adalah contoh nyata, bagaimana kader Gerindra begitu bermanfaat untuk masyarakat banyak," kata calon anggota DPRD Sumbar Dapil Sumbar 1 (Kota Padang) tersebut.

"Jadi, tak ada keraguan lagi bagi masyarakat untuk tetap bersama Partai Gerindra pada 2024 mendatang," sambungnya.

Andre juga memastikan kepada warga Koto Luar Pauh, apakah merasakan bagaimana kinerja kader Gerindra di lokasi mereka. Serentak warga menyebut, salah satu anggota DPRD Padang dari Gerindra, Donal Ardi sangat berjasa kepada mereka.

Jadi, tidak akan ada yang berpaling dari partai yang diketuai Prabowo Subianto itu. Bahkan, mereka semakin yakin kalau suara Gerindra akan bertambah pada Pemilu dan Pilpres tahun depan.

"Kami sengaja datang ke Masjid Ainul Muttaqin Koto Luar ini untuk bertemu dengan ibu-ibu dan bapak-bapak jamaah dan warga lainnya. Untuk memastikan, semua elemen di Partai Gerindra bergerak untuk membantu masyarakat," kata Anggota Komisi VI DPR RI itu.

"Tidak hanya ambulans ini, kami juga dengar sudah banyak bantuan lainnya dalam bentuk pokir dari anggota DPRD Padang, utamanya Donal Ardi," sambungnya.

Andre berharap, semua kader Partai Gerindra, baik yang anggota Dewan atau yang baru mau maju pada Pemilu 2024, terus bergerak membantu masyarakat.

"Seperti apa yang dipesankan oleh pak Prabowo, semua kader Gerindra harus hadir di tengah-tengah masyarakat. Apalagi di tengah krisis global yang masih imbas dari pandemi Covid-19 lalu," kata Ketua Harian DPP Ikatan Keluarga Minang (IKM) tersebut.

Sebagai informasi, Andre yang juga Ketua DPD Gerindra Sumbar datang didampingi Ketua DPC Partai Gerindra Kota Padang Verry Mulyadi, Anggota DPRD Padang Donal Ardi dan sejumlah pengurus Partai Gerindra lainnya, baik DPD Sumbar dan DPC Padang.

Lihat juga Video 'Masjid Umur 300 Tahun di Irak Dibongkar untuk Bangun Jalan, Warga Protes':

[Gambas:Video 20detik]


Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana menyatakan kesiapannya menjadi juru kampanye (jurkam) untuk memenangkan bakal calon presiden (bacapres) yang diusung PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo. Dia mengaku bakal all out memenangkan Ganjar di Pilpres mendatang.

"Sebagai kader partai, tentunya kita semua siap all out untuk memenangkan Pak Ganjar sebagai presiden," kata Bupati yang akrab disapa Mas Dhito dalam keterangan tertulis, Selasa (1/8/2023).

Bupati berusia 31 tahun itu menyebut, semenjak Ganjar Pranowo ditetapkan sebagai bacapres yang diusung PDI Perjuangan, konsolidasi terus dibangun kader di Kabupaten Kediri. Dia menyatakan kemenangan Hattrick PDI Perjuangan di Pemilu 2024 sudah menjadi target dan semangat bagi para kader untuk bekerja lebih keras. PDI Perjuangan Kabupaten Kediri menargetkan perolehan suara partai bisa melampaui suara pada 2019, yakni 82 persen.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kita tetap solid dan berkomitmen untuk kembali merebut kemenangan di Pemilu 2024," ungkap Mas Dhito.

Untuk mewujudkan kemenangan itu, jelas Mas Dhito, mempertahankan suara akar rumput yang ada di desa-desa menjadi kunci. Semua kader baik yang ada di legislatif, pengurus DPC, PAC sampai ranting terus menjalin komunikasi secara intens.

"Kita terus intens dan menjaga teman-teman yang ada di desa-desa," ujarnya.

Pesan Ganjar ke Jurkam: Jangan Membawa Politik Identitas!


Partai Golkar tengah diterpa kabar adanya wacana musyawarah nasional luar biasa (munaslub). Namun, penolakan isu tersebut terdengar kuat termasuk dari tokoh senior Golkar Jusuf Kalla hingga Aburizal Bakrie.

Diketahui, desakan adanya munaslub ini bukan muncul secara tiba-tiba. eksponen sudah mendorong Munaslub sejak satu tahun lalu.

"Ini kami sudah diskusikan satu tahun lalu seharusnya kita lakukan munaslub, satu tahun lalu itu bulan Juni-Juli tahun lalu harusnya munaslub, tetapi kami undur satu tahun sampai sekarang bulan Juli, karena kami masih ingin memberi kesempatan pada Pak Airlangga," kata Eksponen Partai Golkar Lawrence TP Siburian dikutip dalam keterangan tertulis, Minggu (30/7/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Lawrence mengatakan kesempatan itu sudah diberikan kepada Airlangga selama satu tahun. Namun para senior menilai tidak ada perubahan yang dilakukan oleh Airlangga.

"Kami lihat nggak ada perubahan, artinya apa? Satu, dia sebagai calon presiden/calon wakil presiden tidak jelas, kemudian kedua koalisinya tidak jelas, ketiga arah Partai Golkar mau kemana juga nggak jelas," kata Lawrence.

"Nah ini, kami, para senior dan organisasi pendiri, menilai, mendiskusikan, mengevaluasi ini soal leadership, ini soal ketidakmampuan dia untuk memimpin partai," imbuhnya.

Suara penolakan munaslub kini terdengar kencang. Ketua DPD Golkar bahkan hingga senior Partai Golkar Jusuf Kalla menolak wacana tersebut.

Seluruh Ketua DPD se-Indonesia Kompak Tolak Munaslub

Seluruh ketua DPD Provinsi Partai Golkar menyatakan menolak adanya wacana munaslub. Sebanyak 38 ketua DPD juga menegaskan taat pada satu komando di bawah kepemimpinan Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto.

Plt Ketua DPD Golkar Provinsi Papua Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengatakan seluruh ketua DPD provinsi meminta pertemuan dengan Airlangga di Bali. Dalam pertemuan itu, sebanyak 38 ketua DPD menegaskan komitmen dan taat pada keputusan munas, rapimnas, dan rakernas.

"Kami menyatakan 100 persen, kami di sini menolak munaslub. Kami ingin fokus bekerja untuk memenangkan agenda politik 2024 bersama Pak Airlangga Hartarto," kata Doli dalam keterangan tertulis, Senin (31/7/2023).

Hal ini disampaikannya di Hotel Mulia Resort, Nusa Dua Bali, Minggu (30/7). Doli menambahkan pertemuan 38 DPD Golkar provinsi dengan Airlangga Hartarto adalah inisiatif para ketua DPD. Hal itu dikarenakan DPD merupakan pemilik suara di munas Golkar.

"Kedua, untuk urusan pilpres sebagaimana yang diputuskan dalam munas, rapimnas, dan rakernas, kami sepenuhnya sudah menyerahkan mandat pada ketua umum untuk menentukan siapa capres atau cawapresnya," tegasnya.

Simak juga Video 'JK Tidak Setuju Munaslub: Menurunkan Marwahnya Golkar':

[Gambas:Video 20detik]

Simak selengkapnya di halaman berikut

Halaman 1 2 3 Selanjutnya


Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan putranya yang juga Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka saling lempar pernyataan. Keduanya saling lempar pernyataan terkait arah dukungan Jokowi yang kini sudah mengerucut kepada 1 capres.

Terkait arah dukungan Jokowi mengerucut kepada 1 capres ini mulanya justru disampaikan oleh Gibran. Dia membeberkan bahwa Jokowi memang sudah memutuskan untuk mendukung salah satu capres tapi tanpa menyebut siapa sosok yang didukung tersebut.

"Sudah," kata Gibran kepada wartawan setelah bertemu dengan relawan Jokowi di Restoran Telaga Sampireun, Jakarta Pusat, Kamis (27/7). Gibran menjawab pertanyaan soal apakah Jokowi sudah memastikan arah dukungan ke salah satu capres.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Ya entar saja (ciri-cirinya)," lanjutnya.

Gibran pun mengatakan sudah mengambil sikap terkait pilihannya pada Pilpres 2024. Meski demikian, dia tak ingin mengungkapnya.

"Kan kalau saya sudah bersikap, nggak usah ditanyakan lagi," ungkapnya.

Jokowi Minta Tanyakan ke Gibran

Presiden Jokowi lantas merespons pernyataan Gibran. Bukannya membenarkan atau memberi bocoran siapa yang didukungnya, Jokowi justru melempar kembali hal itu ke Gibran.

"Tanyakan ke Gibran," kata Jokowi sembari tersenyum usai meresmikan Sodetan Ciliwung di kawasan Bidara Cina, Jakarta Timur, Senin (31/7/2023).

Jokowi meminta awak media untuk bertanya langsung siapa sosok yang didukungnya itu ke Gibran. Sebab, bukan dirinya yang mengatakan pernyataan tersebut.

"Yang ngomong bukan saya," lanjutnya.

Simak Video 'Teka-teki Dukungan Jokowi ke Satu Capres':

[Gambas:Video 20detik]

Simak respons Gibran di halaman berikutnya.

Halaman 1 2 Selanjutnya


Wakil Ketua Umum (Waketum) PAN Viva Yoga Mauladi merespons kehadiran partainya di acara Milad PBB ke-25 sekaligus deklarasi Prabowo Subianto sebagai capres. Viva menilai kedatangan partainya lantaran ada kedekatan antar elite partai.

"Hubungan antara PAN dan PBB, atau antara Bang Zulhas dan Bang Yusril, dari dulu sudah dekat. Bukan hanya dekat secara fisik, tapi juga dekat di hati. Hal itu karena dalam pemikiran keagamaan, antara PAN dan PBB juga selaras dengan pikiran dan gagasan Pak Natsir, pendiri Partai Masyumi," kata Viva kepada wartawan, Senin (31/7/2023).

PAN, kata Viva, sebagai partai religius dan nasionalis berkewajiban menjalin komunikasi dengan seluruh elemen. Kedua partai ini sama-sama ingin Indonesia menjadi negeri yang membawa kebaikan bagi penduduknya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Yang juga sama-sama bercita-cita agar Indonesia sebagai negara nasional yang baldatun toyyibatun wa robbun ghafur. PAN sebagai partai yang nasionalis religius dan kerakyatan tentu harus berkewajiban membangun komunikasi yang baik dengan seluruh partai politik, termasuk dengan PBB," kata Viva.

Sampai saat ini, PAN belum memutuskan ara dukungan capres di 2024. Viva menyebut partainya tak akan terburu-buru lantaran pendaftaran pilpres dinilainya masih jauh.

"PAN tidak akan tergesa-gesa atau terburu-buru, sebab masih banyak waktu karena pintu KPU dibuka pendaftaran tanggal 19 Oktober 2023," ujar Viva.

"Pertama, akan berkoalisi dengan partai pemerintah dengan tujuan figur yang diusung nanti dipastikan dapat melanjutkan program pembangunan pemerintahan Pak Jokowi, sembari seiring dinamika masyarakat juga akan melakukan perubahan atau perbaikan agar sesuai dengan cita-cita kemerdekaan," sambungnya.

Viva lantas menyinggung kekalahan yang dialami partainya di Pemilu 2014 dan 2019. PAN ingin mencermati situasi politik yang ada dan berharap bisa berada di posisi menang di Pilpres 2024.

"PAN akan berkoalisi dengan pasangan calon yang diprediksi akan menang pilpres. Sebab PAN telah dua kali kalah, di pilpres 2014 dan 2019. Maka di pilpres 2024 ini PAN berharap tidak kalah lagi," tutur Viva.

"Untuk itu PAN akan mencermati hasil survei tentang hasil elektabilitas dan trend atau kecenderungan kenaikan elektabilitas figur. Juga PAN akan melakukan monitoring kondisi obyektif di lapangan tentang preferensi pemilih," imbuhnya.

Diketahui PBB atau Partai Bulan Bintang secara resmi mendeklarasikan dukungannya ke Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto. Dalam acara tersebut, turut hadir sejumlah tokoh partai politik.

Tutur hadir dalam acara itu, perwakilan Partai Gerindra, PKB, PKN, Gelora, PAN, Garuda hingga PSI.

Simak juga Video 'LSI Denny JA Ungkap Sebab Elektabilitas Ganjar dan Prabowo Terpaut Jauh':

[Gambas:Video 20detik]


Artis sekaligus pengusaha Raffi Ahmad bertemu Menteri Pertahanan Prabowo Subianto di Kantor Kemhan. Raffi mengaku baru bertemu lagi dengan Prabowo setelah terakhir 5 tahun lalu.

Raffi yang baru pertama kalinya mengunjungi Kantor Kemhan, Jakarta Pusat ini disambut oleh Prabowo dengan hangat. Keduanya saling berjabat tangan.

"Siap Pak, apa kabar? Wah senang banget Pak bisa meluangkan waktu ketemu sama Bapak nih," ujar Raffi pada Prabowo, Senin (31/7/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Terima kasih, terima kasih," sambut Prabowo

"Ini ruangan pribadi bapak?" tanya Raffi.

"Bukan, ini kita gunakan untuk terima tamu. Di sini perundingan-perundingan dengan negara lain. Di sini kemudian di ruangan Manggala Yudha," terang Prabowo sembari mengajak Raffi berkeliling Kemhan.

Prabowo pun menjelaskan kepada Raffi beberapa ornamen bersejarah yang ada di beberapa sisi di ruang kerjanya hingga ruang yang biasa digunakan untuk menerima tamu luar negeri.

"Besok terima tamu lagi ya? Hampir setiap hari dari negara-negara luar terus ya Pak?" tanya Raffi

"Besok dari Arab Saudi, Menteri Pertahanannya Pangeran Khalid," jawab Prabowo, merujuk pada Pangeran Khalid bin Salman.

"Pangeran Khalid, Pangeran datang ke sini. Inilah garda terdepan pertahanan Indonesia Pak Prabowo biar aman Indonesia kita," ujar Raffi pada Prabowo

Namun, sanjungan Raffi itu langsung ditepis oleh Prabowo yang justru menegaskan bahwa garda terdepan pertahanan Indonesia itu adalah para prajurit di lapangan.

"Bukan bukan, garda terdepan itu adalah para prajurit," kata Prabowo sambil menunjuk beberapa prajurit TNI yang berada di hadapannya.

"Siap, tuh selalu menghargai para prajurit!" tegas Raffi.

Prabowo menjelaskan ornamen bersejarah di kantornya. (Foto: Dok. Kemhan)

Selain itu, Prabowo juga menjelaskan sekilas mengenai gambar para pahlawan yang ada di Kemhan.

"Pak Sudirman, Bung Karno, Bung Hatta, itu I Gusti Ngurah Rai," lanjutnya.

Prabowo kemudian mengajak Raffi makan siang bersama dengan berbagai menu sajian spesial yang telah dihidangkan.

"Udah makan belum?" tanya Prabowo.

"Nih guys, lagi makan siang. Mau tau nggak menunya apa aja? Tuh telur, ikan asin, sate, terong, gado-gado. Yang paling favorit apa Pak?" tanya Raffi pada Prabowo.

"Gado-gado," jawab Prabowo.

Usai makan siang, Prabowo memberi cenderamata sebuah buku untuk Raffi. Raffi pun membacakan pesan yang dituliskan dan ditandatangani langsung oleh Prabowo.

"Semoga berkenan menerima buku ini dan semoga selalu sukses dan dalam lindungan Allah SWT. Aamiin. Bapak juga sehat selalu," ucap Raffi.

Makan siang Raffi Ahmad dan Prabowo di Kantor Kemhan. (Foto: Dok. Kemhan)

Mereka mengabadikan momen pertemuan itu dengan berfoto bersama. Prabowo lalu mengantar Raffi menuju kendaraannya.

Raffi mengatakan dirinya sudah 5 tahun tidak bertemu dengan Prabowo. Raffi lantas memuji Prabowo sebagai seorang panutan baginya. Dia juga turut mendoakan Prabowo selalu diberi kesehatan.

"Ya alhamdulillah hari ini bisa silaturahmi sama Pak Prabowo Subianto. Sudah lima tahun lebih enggak ketemu sama beliau. Saya juga seumur hidup baru sekali nih datang ke kantor Menhan. Akhirnya bisa ngelihat banyak sekali, cerita-cerita sejarah, foto-foto para pahlawan, diajak makan siang sama Pak Prabowo," ujar Raffi.

"Alhamdulillah, jadi, aku doain Pak Prabowo Subianto sehat terus diberikan berkah barokah dan juga kita tahu sosok Pak Prabowo ini akan selalu jadi panutan untuk kita semua. Terima kasih Bapak doa yang terbaik dari saya untuk Pak Prabowo. Dan aku dikasih ini guys, buku kepemimpinan militer saya kasih baca ke anak saya juga biar jadi pemimpin," tutupnya.

Lihat juga Video 'LSI Denny JA Ungkap Sebab Elektabilitas Ganjar dan Prabowo Terpaut Jauh':

[Gambas:Video 20detik]


Ganjar Pranowo buka suara ihwal nama Ketua Bappilu PPP Sandiaga Uno yang masuk dalam daftar bakal calon wakil presiden atau bacawapresnya. Apa katanya?

"Oh iya emang?" kata Ganjar bertanya balik di Grand Ballroom Hotel Kempinski, Jakarta Pusat, Senin (31/7/2023).

Saat ditanya lagi mengenai tanggapannya mengenai Sandiaga yang masuk dalam bursa cawapresnya, Ganjar lagi-lagi menjawab singkat.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Oh gitu?" ujarnya.

Ganjar enggan berkomentar lebih jauh mengenai Sandiaga yang masuk bursa cawapresnya. Dia juga menekankan belum ada kesepakatan soal nama cawapres antara dirinya dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

"Belum, belum, belum," ungkap Ganjar.

Sebagai informasi, nama Sandiaga masuk bursa cawapres Ganjar. Selain Sandiaga ada empat nama lainnya. Mereka adalah ada Erick Thohir, Andika Perkasa, Muhaimin Iskandar, dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

PPP Yakin Sandiaga Jadi Cawapres Ganjar

Plt Ketum PPP Mardiono sebelumnya juga yakin kadernya, Sandiaga Uno, akan segera diresmikan sebagai cawapres Ganjar Pranowo. Mardiono menyebut peluang Sandiaga menjadi cawapres Ganjar sudah mencapai 99%.

"Kalau PPP saya yakini 99% peluang Sandiaga menjadi cawapres Ganjar Pranowo. Yang 1% itu takdir Allah," kata Mardiono usai melantik pengurus DPP Wanita Persatuan Pembangunan (WPP) di Kota Surabaya, Minggu (30/7/2023) seperti dilansir detikJatim.

"Kita pernah punya sejarah memiliki wapres. Dan di tahun 2024 ini insyaallah Sandiaga akan menjadi wapres Ganjar Pranowo," lanjutnya.

Simak juga Video 'Survei LSI Denny JA Head to Head Capres: Prabowo 52% Vs Ganjar 41,6%':

[Gambas:Video 20detik]


Relawan Desa untuk Ganjar (Des Ganjar) Provinsi Jambi menemui bakal calon presiden (bacapres) 2024 dari PDIP Ganjar Pranowo. Pada kesempatan tersebut, mereka menyampaikan dukungannya untuk memenangkan Ganjar dalam Pilpres 2024.

Hal itu diungkapkan Ketua Des Ganjar Provinsi Jambi Tigor Sinaga saat bertemu Ganjar di Kantor Badan Penghubung Provinsi Jawa Tengah di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Minggu (30/7) kemarin.

"Ini komunitas kita dari Des Ganjar, kemudian juga saya bawa kelompok-kelompok atau tokoh-tokoh masyarakat dari Jambi ini jumpa Pak Ganjar, ingin menyatakan dukungan ke Pak Ganjar. Jadi teman-teman dari Jambi ini sepakat untuk menjadikan menjadikan Pak Ganjar presiden kita di 2024-2029," ujar Tigor dalam keterangan tertulis, Senin (31/7/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Tigor menjelaskan dukungan terhadap Ganjar karena melihat sederet prestasi dan kemajuan Provinsi Jawa Tengah selama dipimpin Ganjar menjadi Gubernur Jawa Tengah dua periode. Melihat capaian tersebut, pihaknya menilai Ganjar merupakan calon presiden potensial.

"Tidak ada pilihan lain memang, itu (Pak Ganjar) yang terbaik. Kita lihat pengalaman beliau di Jawa Tengah dua periode menjadi gubernur banyak kemajuan-kemajuan di situ," kata Tigor.

Tigor menyebut Ganjar telah membuktikan keseriusan dan komitmen untuk membangun bangsa dan negara dari daerah, khususnya desa. Hal tersebut dilihat dari penyaluran bantuan keuangan (bankeu) desa di Jawa Tengah tahun ini yang mencapai Rp 1,7 triliun. Adapun bantuan tersebut difokuskan untuk pembangunan fisik maupun nonfisik di desa.

"Yang paling menarik bagi teman-teman di daerah adalah konsep Pak Ganjar untuk membangun Indonesia dari desa, sehingga rakyat senang. Kalau rakyat senang, pasti Indonesia maju, sederhana sekali," ucap Tigor.

Dia mengatakan ke depan Des Ganjar juga bakal menggencarkan dukungan di desa. Pihaknya berharap dukungan masyarakat ke Ganjar bisa semakin meluas.

"Pulang dari sini nanti seperti wejangan beliau tadi kita akan bekerja sama, kita akan lebih giat lagi untuk door to door seperti PKJM ini, Paguyuban Keluarga Jawa-Merangin ini punya 110 ribu anggota. Mungkin dengan pendekatan yang pas, itu akan total mendukung Pak Ganjar," tutur Tigor.


Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyinggung soal kepemimpinan nasional di 2024 dalam pidatonya di acara Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO). Calon presiden (capres) dari PDIP Ganjar Pranowo yang juga hadir dalam acara tersebut sepakat dengan pernyataan Jokowi.

"Ya kan yang memilih ya rakyat," kata Ganjar di Grand Ballroom Hotel Kempinski, Jakarta Pusat, Senin (31/7/2023).

Menurut Ganjar, pernyataan Jokowi di akhir pidatonya soal kepemimpinan nasional tersebut sudah sangat jelas. "Closing statement tadi sudah jelas gitu," ujarnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Pernyataan Jokowi

Presiden Jokowi bicara soal kepemimpinan nasional 2024 di acara APINDO. Jokowi meminta agar para pengusaha berhati-hati untuk memilih pemimpin.

Jokowi mulanya mengatakan bahwa kepemimpinan nasional di tahun 2024, 2029, hingga 2034 menentukan nasib Indonesia. Apakah Indonesia bisa melompat maju atau tidak.

"Kepemimpinan di 2024, kepemimpinan nasional di 2024, kepemimpinan nasional di 2029, kepemimpinan nasional di 2034, itu sangat menentukan Indonesia itu bisa melompat maju atau tidak," kata Jokowi di acara pengukuhan pengurus APINDO di Grand Ballroom Hotel Kempinski, Jakarta Pusat, Senin (31/7/2023). Capres dari PDIP Ganjar Pranowo dan politikus senior Golkar Jusuf Kalla hadir juga dalam acara ini.

Jokowi kemudian mewanti-wanti para pengusaha untuk berhati-hati dalam memilih pemimpin. Jokowi kemudian berkelakar mengenai siapa sosok yang akan dia pilih.

"Jadi hati-hati memilih pemimpin kita siapa. Saya harus ngomong sore hari ini siapa yang kita pilih?" kata Jokowi memberi jeda pernyataannya yang disambut tepuk tangan para pengusaha yang hadir.

"Kedaulatan ada di tangan rakyat," imbuh Jokowi melanjutkan pernyataannya.

Simak Video 'Bicara soal Kemajuan RI, Jokowi: Hati-hati Memilih Pemimpin':

[Gambas:Video 20detik]


Wakil Ketua MPR Ahmad Muzani mengajak masyarakat cermat memilih pemimpin untuk 2024. Muzani juga mengimbau perbedaan pilihan jangan sampai membuat masyarakat terpecah.

Muzani menyampaikan hal ini saat menggelar sosialisasi 4 pilar kebangsaan di Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Al Irsyadi, Samboja, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Senin (31/7/2023). Hadir mendampingi Muzani yakni Wakil Ketua DPRD Kaltim Seno Aji dan sejumlah anggota DPRD Gerindra Kaltim.

Di hadapan mahasiswa, Muzani menyinggung pentingnya pemahaman terhadap pilar-pilar kebangsaan Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika. Muzani menyatakan 4 pilar kebangsaan ini penting untuk terus disosialisasikan sebagai pondasi dasar dalam berbangsa dan bernegara.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Apa sih 4 pilar itu? Itu adalah 4 pilar bernegara, penyangga kita bernegara. Namanya 4 pilar harus menjadi satu kesatuan. Tugas MPR selain melantik presiden adalah memastikan bahwa proses bernegara kita sesuai dengan ideologi negara kita salah satunya melalui 4 pilar ini," kata Muzani.

Muzani mengajak para mahasiswa dan juga anak-anak muda lainnya untuk cermat dalam memilih calon pemimpin menjelang Pemilu 2024. Dia menyebut program-program pemerintah yang akan dijalankan merupakan janji-janji selama masa kampanye berjalan.

"Dulu sebelum diamandemen, MPR yang memilih presiden dan menyusun program kerja pemerintah melalui GBHN. Tapi sekarang setelah diamandemen program kerja pemerintah dibentuk melalui apa-apa saja yang dikampanyekan lewat janji-janjinya calon presiden. Itu sebabnya penting bagi rakyat Indonesia termasuk adik-adik untuk cermat dalam memilih pemimpin. Jangan sampai salah memilih pemimpin karena itu akan berimplikasi pada program kerja yang dijalankan oleh pemerintah yang berkuasa nantinya," ujar Muzani.

"Jadi siapa nanti yang akan terpilih maka itu yang akan jadi program kerja pemerintah. Termasuk soal IKN itu bergantung dari masing-masing calon presiden," tambahnya.

Muzani juga membicarakan komitmen pemerintah dalam menjalankan amanat Pasal 33 UUD 1945 yang berbunyi: bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Menurut Muzani, siapa pun pemimpin yang akan datang harus betul-betul menjalankan amanat UUD tersebut.

"Tanah di Kaltim ini bisa dikatakan adalah salah satu provinsi terkaya di Indonesia. Di bawah kita berpijak sekarang ini ada minyak. Di bawah minyak dan di atas ada minyak, yaitu sawit yang juga menghasilkan minyak. Dan juga banyak sekali kekayaan mineralnya. Tapi kita masih menemukan banyak masalah seperti pendidikan, kemiskinan, kesejahteraan, kesenjangan, dan stunting," jelas Muzani.

Karenanya Muzani mengajak tidak salah memilih pemimpin di 2024. Dia menyebut harapan semua pihak yakni Indonesia sudah terlepas dari kemiskinan dan masalah stunting saat berusia 1 abad.

"2024 nanti kita harus mencari pemimpin yang bisa menciptakan apa yang menjadi amanat dari Pasal 33 ini. Itu semua demi terciptanya keadilan dan kemakmuran. Maka proses politik proses pemilu menjadi penting karena akan menentukan arah pembangunan bangsa kita ke depan. Jangan sampai di usia 100 tahun Indonesia merdeka masih ada stunting. Kita berharap itu tidak ada," kata Muzani.

Dia mengatakan, perbedaan pilihan politik juga jangan sampai menjadi sumbu-sumbu perpecahan. Perbedaan adalah hal yang wajar dari iklim demokrasi yang sudah dijalankan sejak reformasi.

"Meskipun kita beda pilihan jangan sampai kita terpecah. Itu sebabnya 14 Februari 2024 kita boleh beda tapi selalu bawa pesan persatuan. Saya jauh-jauh dari Jakarta membawa salam persatuan. Dan Kaltim akan jadi halaman depan republik Indonesia saat IKN sudah terbentuk," kata Sekjen Gerindra itu.

Simak Video 'Bicara soal Kemajuan RI, Jokowi: Hati-hati Memilih Pemimpin':

[Gambas:Video 20detik]


Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP menggelar rapat konsolidasi pemenangan Pemilu 2024. Rapat yang digelar secara tertutup itu dihadiri langsung oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri hingga Bacapres PDIP Ganjar Pranowo.

Agenda konsolidasi yang digelar tertutup bagi media itu diadakan di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin (31/7/2023). Bakal calon presiden Ganjar Pranowo juga menyempatkan diri hadir.

Ganjar tiba saat sesi pertama, yang dimulai dengan pengantar Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Sebelum memberi arahan, Megawati juga sempat mengajak Ganjar untuk foto bersama dengan para pimpinan pengurus DPP, DPD dan DPC PDIP.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Foto: Konsolidasi Pemenangan Pemilu PDIP (dok.Istimewa)

Kemudian, dalam kesempatan yang sama, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, juga sempat memimpin yel-yel pemenangan Pemilu. Yel-yel juga diikuti oleh Megawati dan Ganjar.

"PDIP menang total. Ganjar untuk semua. Ganjar Pranowo presiden. Fakir miskin dan anak telantar dipelihara negara. Mega, Mega yes," ucap Hasto dengan penuh semangat diikuti oleh para kader.

Hasto lantas memberikan pengantar. Hampir seluruh Ketua DPP PDIP turut hadir dan beberapa di antaranya menjadi pemateri seperti Arif Wibowo, Bambang Wuryanto, Ahmad Basarah dan Olly Dondokambey.

"Rapat konsolidasi ini untuk memantapkan kesiapan seluruh organ Partai agar semakin militan memenangkan PDIP dan Ganjar Pranowo," ujar Hasto.

Foto: Ganjar Pranowo hadir di konsolidasi pemenangan Pemilu PDIP (dok.Istimewa)

Sementara itu, Megawati turut memberi pengarahan dari aspek ideologis, historis, hingga strategis dengan penuh keyakinan untuk memenangkan pileg dan pilpres tahun 2024. Megawati, kata Hasto, juga meminta agar seluruh tahapan Pemilu dipersiapkan secara detail.

"Ibu Megawati meminta pertemuan secara langsung, tidak melalui daring atau online, mengingat pentingnya konsolidasi tersebut. Pengarahan Ibu Megawati semakin memotivasi para pengurus Partai di seluruh daerah. Selain itu seluruh kepala dan wakil kepala daerah, pimpinan legislatif, anggota legislatif dan seluruh struktural Partai akan semakin militan bergerak memperkuat akar rumput dan sosmed," ujar Hasto.

"Ibu meminta agar disiapkan juru kampanye yang terbaik. saksi yang militan dan mengetuk pintu rakyat melalui gerakan door to door. Kulo nuwun, cari simpati rakyat. Intinya, Ibu Megawati meminta kepada seluruh pengurus serta kader agar gerak Partai mampu diorganisir dengan baik," sambungnya.

Simak Video 'LSI Denny JA: Mayoritas Pemilih Parpol Pilih Prabowo Dibanding Ganjar':

[Gambas:Video 20detik]


Presiden Joko Widodo (Jokowi) bicara soal kepemimpinan nasional 2024 di acara Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO). Jokowi meminta agar para pengusaha berhati-hati untuk memilih pemimpin.

Jokowi mulanya mengatakan bahwa kepemimpinan nasional di tahun 2024, 2029, hingga 2034 menentukan nasib Indonesia apakah bisa melompat maju atau tidak.

"Kepemimpinan di 2024, kepemimpinan nasional di 2024, kepemimpinan nasional di 2029, kepemimpinan nasional di 2034, itu sangat menentukan Indonesia itu bisa melompat maju atau tidak," kata Jokowi di acara pengukuhan pengurus APINDO di Grand Ballroom Hotel Kempinski, Jakarta Pusat, Senin (31/7/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Hadir di acara ini, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, yang notabene juga capres dari PDIP. Hadir pula Plt Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Hadir pula Jusuf Kalla yang merupakan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, politikus senior Partai Golkar, sekaligus pengusaha top di negara ini.

Jokowi kemudian mewanti-wanti para pengusaha untuk berhati-hati dalam memilih pemimpin. Jokowi kemudian berkelakar mengenai siapa sosok yang akan dia pilih.

"Jadi hati-hati memilih pemimpin kita siapa. Saya harus ngomong sore hari ini siapa yang kita pilih?" kata Jokowi memberi jeda pernyataannya yang disambut tepuk tangan para pengusaha yang hadir.

"Kedaulatan ada di tangan rakyat," imbuh Jokowi melanjutkan pernyataannya.


Anggota Dewan Pembina Partai Gerindra, Andre Rosiade, menanggapi isu pelanggaran HAM yang kembali disematkan kepada bacapres sekaligus Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto, sebagai suatu hal yang biasa. Andre menilai isu HAM yang dihembuskan pihak pendukung capres tertentu ibarat mengulang kaset rusak setiap lima tahun.

"Isu HAM itu selalu muncul setiap lima tahun. Masyarakat sudah sadar, paham, dan mengerti bahwa ini isu yang seperti kaset rusak. Diulang setiap lima tahun. Setiap mau Pemilu," kata Andre kepada wartawan di Padang, Senin (31/7/2023).

Ketua DPD Partai Gerindra Provinsi Sumatera Barat itu meyakini masyarakat sudah cerdas dan tidak akan terpengaruh. Hal itu dibuktikan dengan nama Prabowo bertengger di posisi tertatas elektabilitas bakal capres berdasarkan hasil survei dari berbagai lembaga kredibel.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kami meyakini bahwa masyarakat tak akan terpengaruh kepada isu yang terus digoreng-goreng yang munculnya selalu sekali lima tahun," jelasnya.

Andre mengatakan, isu HAM yang disematkan kepada Prabowo sudah tidak relevan lagi, karena tidak ada satupun keputusan pengadilan dan fakta hukum yang membuktikan Prabowo sebagai pelanggar HAM.

"Kalau ditunjukkan ke Pak Prabowo, kan sudah jelas tidak ada fakta hukum keputusan pengadilan manapun yang menyatakan bahwa Pak prabowo bersalah melanggar HAM.

"Ini dimunculkan lagi oleh pihak yang takut kalah di Pilpres 2024 oleh Pak Prabowo," katanya lagi.

Azizah Salsha Putri Andre Rosiade Sah Menikahi Pratama Arhan


Peneliti LSI Denny JA, Hanggoro Doso Pamungkas, mengungkapkan penyebab jarak elektabilitas Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo melebar. Ada dua faktor yang menyebabkan elektabilitas keduanya kini berjarak hingga 10%.

Diketahui, survei ini dilakukan secara tatap muka (face to face interview) dengan menggunakan kuesioner kepada 1.200 responden di seluruh Indonesia. Dengan 1200 responden, margin of error survei ini sebesar 2.9%. Survei dilakukan pada tanggal 3-15 Juli 2023.

Hanggoro dalam rilisnya, Senin (31/7/2023), memaparkan ada faktor dari pernyataan-pernyataan Ganjar Pranowo dan juga Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri di balik hasil temuan mereka.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kita perlu mengetahui lebih mendalam dengan aneka riset kualitataif kita apa yang menjadi penyebab jarak elektabilitas Prabowo dengan Ganjar semakin melebar dari waktu ke waktu, terutama kita lihat tahun ini mulai Januari, Mei, Juni, hingga Juli, kita lihat apa saja yang mendasari," kata Hanggoro Doso Pamungkas.

Hanggoro mengungkit ada pernyataan Ganjar Pranowo yang masuk ke ranah private. Hanggoro menyebut Ganjar sudah menyebut pernyataannya itu dipenggal sehingga tidak utuh.

"Ganjar sendiri juga pernah nyatakan bahwa video ini dipenggal atau dipotong kemudian digoreng oleh aneka pihak, tapi bagaimanapun juga isu ini adalah isu yang cukup emosional bagi publik sehingga men-downgrade posisi Ganjar meskipun sudah lakukan aneka klarifikasi," ucap Hanggoro.

Simak faktor lainnya di halaman berikutnya.

Halaman 1 2 Selanjutnya


Tokoh Senior Golkar Jusuf Kalla (JK) angkat bicara perihal mayoritas pengurus DPD Partai Golkar tingkat 1 yang mengusulkan merapat ke Ketum Gerindra Prabowo Subianto. JK berpendapat kandidat calon presiden untuk Pemilu 2024 sangat sempit.

"Golkar, ya, kalau yang punya suara untuk juga menentukan itu kan termasuk DPD. Karena saya kira sempit, hanya antara Pak Ganjar dengan Pak Prabowo," kata Jusuf Kalla usai menghadiri acara 'Seminar Anak Muda untuk Politik' di Aula Abdul Muis Gedung DPR RI, Senin (31/7/2023), dikutip dari detikNews.

Meski begitu, menurutnya Golkar masuk ke dalam partai terbesar di Indonesia sehingga dukungan yang diberikan akan mampu mendompleng suara capres yang diusung nanti. Ia pun berbicara mengenai posisi wakil calon presiden dari Golkar.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Tapi karena partai besar dia mempunyai juga kemampuan ataupun hak, semacam partai kedua terbesar mempunyai semacam kemampuan untuk meningkatkan suara nomor 1 apabila jadi wakil gitu kan," ujarnya.

Terkait suara pengurus DPD tingkat 1, JK berharap Ketum Golkar Airlangga Hartarto bisa menjadi calon wakil presiden.

"Saya kira itu harapannya, harapannya, untuk masuk dalam cawapres, harapannya. Ya saya sendiri tidak terlibat, tidak mengetahui banyak isi negosiasi," sambungnya.

Dorongan Merapat ke Prabowo

Sebelumnya, Ketua Golkar DPD 1 Kalimantan Barat Maman Abdurrahman mengungkapkan pertemuan Airlangga dan jajaran Golkar berlangsung di Bali. Salah satu yang dibahas dalam pertemuan tersebut yakni terkait penolakan wacana Munaslub.

Selain itu, pada kesempatan yang sama juga muncul dorongan dari mayoritas pengurus Golkar daerah tingkat 1 untuk merapat mengusung Ketum Gerindra Prabowo Subianto di Pilpres 2024.

"Pertemuan dengan 38 Ketua DPD 1 seluruh Indonesia di Bali kemarin dengan Ketua Umum, selain membicarakan terkait penolakan Munaslub juga di dalam diskusi santai dan informal sebagian besar suasana kebatinan beberapa DPD 1 mendorong agar Golkar bisa berkoalisi dengan Gerindra," kata Maman Abdurrahman, Minggu (30/7).

Hanya saja, Maman tidak mengungkapkan lebih detail perihal berapa DPD 1 Golkar yang mengusulkan hal tersebut.

Lebih lanjut, Maman mengungkapkan alasan sejumlah pengurus mendorong Golkar berkoalisi dengan Gerindra. Maman menyebutkan latar belakang politik Prabowo yang pernah di Golkar.

"Dikarenakan Pak Prabowo kan pernah di Golkar dan di pilpres tahun 2014 Golkar pernah berkoalisi mendukung Pak Prabowo," tuturnya.

Tidak hanya itu, menurut jajaran DPD Golkar, elektabilitas Prabowo juga signifikan.

"Ditambah lagi secara elektabilitas Pak Prabowo menurut kawan-kawan DPD 1 Golkar cukup mentereng dan signifikan," ujarnya.

Ganjar ke JK: Pilihan Boleh Berbeda, Tapi Kalau Dukung Saya Juga Boleh


Anggota Dewan Pembina Partai Gerindra, Andre Rosiade, menyebut dalam waktu dekat Partai Gelora akan mengumumkan dukungan ke Prabowo Subianto pada Pilpres 2024. Setelah itu akan ada empat partai politik (parpol) lain yang akan menyusul.

"Nanti langsung Ketua Umum Gelora Pak Anis Matta yang mengumumkan secara resmi melalui mekanisme Partai Gelora," kata Andre di Padang, Senin (31/7/2023).

Menurut Andre, akan ada empat parpol lain yang akan ikut bergabung dengan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR). Sayangnya dia tidak mengungkapkan identitas keempat parpol itu.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Setelah PBB dan Gelora akan ada empat partai lagi yang akan mengumumkan dukungan kepada Prabowo. Tunggu saja," tambah Andre.

Ia berharap akan ada banyak partai lagi yang juga mendukung Prabowo supaya bersama-sama dapat mengantarkan mantan Danjen Kopassus itu menjadi Presiden RI di Pemilu 2024.

Andre juga meminta dukungan masyarakat agar Prabowo juga mendapatkan dukungan dari PAN dan Partai Golkar. Dengan dua partai tersebut, Gerindra terus menjalin komunikasi politik.

"Butuh waktu tapi komunikasi terus berjalan. Tapi sinyal-sinyal akan ke Pak Prabowo. Insyaallah," katanya.

Saat ini sudah ada tiga partai politik yang resmi mendukung Prabowo untuk Pilpres 2024, yakni Partai Gerindra, Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Bulan Bintang.

Prabowo-Gibran Unggul di Survei Poltracking, Gerindra: Tren Terus Naik


Influenser asal Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel) Rijal Djamal terjun ke politik dengan bergabung ke Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Rijal pun maju menjadi bakal calon legislatif (bacaleg) DPRD Sulsel berdasarkan arahan langsung Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin.

"Iye, betul. Baru semalam saja saya dipanggil ke Jakarta langsung oleh Ketua PKB, Cak Imin. Saya majunya di Dapil Sulawesi Selatan 3, meliputi Kabupaten Gowa dan Kabupaten Takalar," katanya saat dihubungi detikSulsel, Senin (31/7/2023).

Rijal mengatakan dirinya maju sebagai bacaleg DPRD Sulsel nomor urut 1. Menurutnya, nomor urut itu juga pemberian langsung dari Cak Imin.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Insyaallah nomor urut satu, sesuai dengan nomornya PKB. Alhamdulillah juga Cak Imin yang langsung minta (untuk) diprioritaskan," jelasnya.

Rijal menuturkan dia awalnya ingin bertarung di Dapil Sulsel I. Namun dia menganggap tidak punya kans politik yang kuat, apalagi banyak rekannya yang maju sebagai bacaleg di dapil tersebut.

"Awalnya mau di Sulawesi Selatan 1, Makassar A. Tapi ternyata hasil survei saya agak berat dan banyak 'gajah-gajah' di sana dan banyak beririsan dengan teman-teman, sahabat-sahabat juga yang maju," papar Rijal.

Rijal menerangkan keputusannya untuk terjun ke dunia politik bukanlah sesuatu yang mudah. Keputusan ini akhirnya dipilih oleh Rijal karena dukungan masyarakat kepada dirinya.

"Keputusan yang sangat berat sebenarnya, sangat beresiko. Tapi karena dorongan dari publik, dari masyarakat, memastikan kita harus terlibat. Supaya ini politik diisi banyak orang yang kira-kira punya track record baik," terangnya.

Ia mengaku pekerjaannya saat ini kerap bersinggungan dengan politik. Rijal sebagai content creator juga banyak mengulas soal isu pemerintahan hingga perpolitikan.

"Pertama, kenapa ke politik? sejak awal saya menjadi content creator tidak jauh-jauh memang dari konten pemerintahan, politik, pendidikan, dan bisnis. Saya memang konsen ke situ," ungkap Rijal.

Menurutnya dia banyak ditawari partai lain untuk bergabung. Namun Rijal memilih PKB karena menganggap partai tersebut punya visi misi yang sama dengannya.

"Kan ada 6 partai saya ditawari, namun saya sangat betul-betul menyeleksi karena jangan sampai gagasan dan idealisme saya tidak mampu terakomodir ketika nanti menjadi bagian. PKB adalah salah satu partai yang agak berbeda cara komunikasinya ke kami (saya)," ucapnya.

"Jadi alasan pertama, karena partai PKB itu terbuka. Saya tanya apakah saya masih bisa tetap kritis, masih bisa mempertahankan idealisme saya ketika terpilih. Saya dikasi jawaban yang sangat baik," tambahnya.

Rijal menegaskan keterlibatannya di dunia politik adalah keberpihakannya kepada kaum muda. Bagi Rijal, saat ini pemuda dianggap sebagai objek belaka yang didekati hanya pada momen pemilu.

"Selama ini teman-teman itu hanya dijadikan objek, tidak sebagai subjek. Hanya momentum Pemilu mereka didekati tapi setelahnya mereka tidak pernah dilibatkan. Jadi, gagasan pertama adalah gagasan keberpihakan," bebernya.

Rijal juga berkeinginan menyelesaikan problem kepemudaan yang ada saat ini. Masalah itu banyak ditemukan saat dirinya ditunjuk sebagai tenaga ahli DPRD Sulsel.

"Kedua, gagasan kebermanfaatan. Selama ini saya pernah menjadi bagian dari tenaga ahli DPR Provinsi di salah satu partai. Jadi satu tahun setengah saya bekerja di DPR provinsi banyak sekali masalah, banyak sekali kekecewaan. Itulah yang saya coba saya observasi dan jahit," imbuhnya

Komeng Ganti Nama Demi Pileg 2024


Bakal calon presiden (bacapres) koalisi perubahan untuk persatuan (KPP) Anies Baswedan bicara tentang keadilan bagi masyarakat terkait investasi di infrastruktur negara. Juru Bicara PPP Achmad Baidowi (Awiek) mengatakan program tersebut akan jalan atau tidak dilihat dari rekam jejak sang pengusung.

"Orang kan melihat track recordnya. Bagaimana mereka ini membuat program gagal atau tidak," kata Awiek kepada wartawan, Senin (31/7/2023).

Awiek mengatakan skema kepemilikan investasi bagi masyarakat di infrastruktur sebenarnya baik. Namun, ia mengatakan hal ini juga rawan penyimpangan.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Yang berikutnya skema kepemilikan publik itu ide besarnya bagus tetapi rawan penyimpangan," tutur Awiek.

"Rawan penyimpangan sistem auditnya seperti apa, jangan sampai seperti lembaga yang melibatkan publik, seperti dulu kasus ACT, tahu-tahu korupsi," imbuhnya.

Sebelumnya, salah satu contoh yang dimaksud Anies yakni memasukkan lahan atau tanah milik masyarakat di sekitar jalan Tol sebagai investasi publik dalam bentuk penyertaan modal. Jubir Anies Thomas Trikasih Lembong mengatakan pernyataan Anies menjadi salah satu komitmen perwujudan pembangunan yang berkeadilan.

"Salah satu visi ekonomi kita adalah membangun sebuah Masyarakat Pemilik Aset atau istilahnya Ownership Society, di mana segenap warga dan rumah tangga bisa memiliki aset, dan menikmati kenaikan nilai aset tersebut," kata Tom Lembong.

Dia mengatakan dengan Ownership Society, mental masyarakat akan berubah total karena publik berorientasi pada kenaikan nilai aset dan peduli dengan strategi jangka panjang. Tom merujuk pernyataan Anies soal investasi masyarakat sekitar jalan tol dengan mekanisme penyertaan modal akan mendorong pola pikir dan kondisi masyarakat yang mampu menuju kesejahteraan jangka panjang.

"Kebanyakan aset itu kan harta jangka panjang, yang butuh kesabaran dan hal seperti keamanan serta kestabilan (kecuali aset spekulatif, yang tentunya tidak tepat untuk masyarakat umum). Sebaliknya, masyarakat yang mengandalkan gaji mingguan atau bulanan, cenderung punya mental jangka pendek (yang sewajarnya) mereka akan mikir sebatas minggu depan atau bulan depan saja," paparnya.

Tom juga menggambarkan adanya kesulitan menciptakan sebuah masyarakat yang bisa sejahtera dengan hanya mengandalkan gaji atau hasil panen.

Lihat juga Video 'Salam Komando dengan Anies, Ganjar: Cocok Nggak?:

[Gambas:Video 20detik]


Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka sepakat dengan adanya wanti-wanti dari DPP PDIP yang mengharuskan kader untuk mendukung Bacapres Ganjar Pranowo. Bahkan, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengancam kader yang tidak mendukung Ganjar Pranowo akan dipecat.

"Oh iya bagus (PDIP Pecat kader yang tidak dukung Ganjar), hubungannya sama saya apa?" kata Gibran menjawab pertanyaan wartawan soal responsnya sebagai kader soal wanti-wanti PDIP itu, di Balai Kota Solo, Senin (31/7/2023).

Gibran menegaskan semua kader harus tegak lurus kepada partai. Namun ia tidak banyak berkomentar banyak soal wanti-wanti tersebut.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Tanggapan sama, semua harus tegak lurus pada partai, wis," tutur dia.

Dilansir dari detiksumbagsel, Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mewanti-wanti kader di daerah solid mendukung Bacapres Ganjar Pranowo. Ia mengancam kader membelot akan dipecat.

Hal ini disampaikan Hasto dalam Rakerda ke III PDIP Jambi pada Sabtu (29/7). Hasto menyampaikan momen itu memperkuat konsolidasi pemenangan Ganjar Pranowo di Jambi.

"Konsolidasi ini untuk memantapkan seluruh aspek strategis pemenangan PDI Perjuangan dan sekaligus pemenangan buat dukung Pak Ganjar Pranowo agar dapat melanjutkan kepemimpinan Pak Jokowi untuk menjadi Presiden ke-8," kata Hasto dalam konferensi persnya usai rapat tertutup dalam Rakerda PDIP Jambi.

Hasto melihat optimisme para kader di Jambi yang solid. Dia yakin PDIP Jambi bisa mengulang kesuksesan di Pemilu 2019 lali.

Hasto kemudian mengingatkan kader di Jambi tetap patuh memenangkan Ganjar. Pengurus DPP PDIP tak segan-segan memecat kader yang membelot.

"Kalau ada yang membelot, pecat," tegas Hasto.

Gibran Rakabuming Dorong Santri Melek Teknologi di Era Industri


Partai Demokrat merespons juru bicara Anies Baswedan, Thomas Trikasih Lembong, yang mengungkapkan visi jagoannya soal Masyarakat Pemilik Aset atau Ownership Society dalam hal pembangunan infrastruktur. Visi itu dinilai sejalan dengan Partai Demokrat.

"Sejalan ini dengan Demokrat, pembangunan untuk rakyat," kata Juru Bicara Partai Demokrat Herzaky Putra Mahendra kepada wartawan, Senin (31/7/2023).

Herzaky menyebut visi Anies Baswedan ini akan bermanfaat langsung nantinya bagi masyarakat. Menurutnya, rakyat bisa merasakan hasil pembangunan yang dilakukan pemerintah.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Rakyat bisa merasakan manfaat secara langsung dari pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah," ucapnya.

"Jika semakin ramai yang menggunakan, semakin menguntungkan secara bisnis, maka masyarakat setempat bisa merasakan keuntungannya juga," lanjutnya.

Kemudian, Herzaky menyebut visi Anies Baswedan ini merupakan langkah progresif. Daerah yang dilewati infrastruktur, kata dia, nantinya juga akan ikut terbangun dengan cara tersebut.

"Pemerintah desa, kabupaten, provinsi bisa menjadikan tanah daerah yang dilalui atau jadi tempat pembangunan infrastruktur sebagai bentuk penyertaan modal, ini langkah progresif , tapi bisa membantu memastikan pembangunan infrastruktur di daerahnya, manfaatnya dirasakan oleh mereka secara langsung," ujar dia.

Penjelasan Tom Lembong

Tom Lembong sebelumnya mengatakan dengan Ownership Society, mental masyarakat akan berubah total karena publik berorientasi pada kenaikan nilai aset dan peduli dengan strategi jangka panjang. Tom merujuk pernyataan Anies soal investasi masyarakat sekitar jalan tol dengan mekanisme penyertaan modal akan mendorong pola pikir dan kondisi masyarakat yang mampu menuju kesejahteraan jangka panjang.

"Kebanyakan aset itu kan harta jangka panjang, yang butuh kesabaran dan hal seperti keamanan serta kestabilan (kecuali aset spekulatif, yang tentunya tidak tepat untuk masyarakat umum). Sebaliknya, masyarakat yang mengandalkan gaji mingguan atau bulanan, cenderung punya mental jangka pendek (yang sewajarnya) mereka akan mikir sebatas minggu depan atau bulan depan saja," paparnya.

Tom juga menggambarkan adanya kesulitan menciptakan sebuah masyarakat yang bisa sejahtera dengan hanya mengandalkan gaji atau hasil panen.

"Masyarakat di negara maju bisa sejahtera karena keluarga dan individu punya aset seperti rumah, saham, obligasi dan kepemilikan dalam sebuah usaha, yang nilainya naik dari tahun ke tahun," paparnya.

Lihat juga Video 'JK Ungkit Survei Anies di Pilgub DKI: Terendah Tapi Kemudian Terpilih':

[Gambas:Video 20detik]


Wali Kota Solo yang juga putra Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka, merespons balik Jokowi yang meminta untuk menanyakan soal dukungan capres kepadanya. Gibran justru meminta agar soal itu ditanyakan langsung ke Jokowi.

"Yowis (ya sudah), udah ya nggak usah dibahas, uwis ora usah dibahas (sudah, nggak usah dibahas)," kata Gibran di Balai Kota Solo dilansir detikJateng, Senin (31/7/2023). Gibran menjawab pertanyaan soal capres yang didukung Jokowi.

Hal senada juga disampaikan Gibran saat ditanya apakah dirinya sudah tahu lama nama capres yang didukung oleh Jokowi. Ia meminta untuk menanyakan langsung ke Jokowi untuk capres yang didukung.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Rasah (tidak usah) dibahas, tanyakan ke beliau (Jokowi), saya nggak jawab," ujarnya.

Gibran juga enggan menjawab terkait ciri-ciri capres yang telah didukung Jokowi. Menurutnya, untuk ciri-ciri tersebut tidak perlu disebutkan sekarang.

"Nanti aja lah ya, jangan sekarang (ciri-ciri capres Jokowi). (Kapan diumumkan) Nggak tahu," tegasnya.

Jokowi Minta Tanya ke Gibran

Sebelumnya, Gibran Rakabuming Raka menyebut ayahnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi), sudah mengarahkan dukungan ke satu calon presiden (capres). Apa respons Jokowi?

"Tanyakan ke Gibran," kata Jokowi sembari tersenyum usai meresmikan Sodetan Ciliwung di kawasan Bidara Cina, Jakarta Timur, Senin (31/7).

Jokowi meminta awak media untuk bertanya langsung siapa sosok yang didukungnya itu ke Gibran. Sebab, bukan dirinya yang mengatakan pernyataan tersebut.

"Yang ngomong bukan saya," lanjutnya.

Baca berita lengkapnya di sini.

Lihat juga Video 'Teka-teki Dukungan Jokowi ke Satu Capres':

[Gambas:Video 20detik]


Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto merespons politikus Senior Partai Golkar Jusuf Kalla atau JK yang menilai Golkar terlambat menentukan koalisi karena terlalu tergantung kepada penguasa. Airlangga mengatakan kerja sama selalu diperlukan.

"Kerja sama selalu diperlukan," kata Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (31/7/2023).

Airlangga menjelaskan, Partai Golkar butuh kerja sama dengan partai lain untuk maju dalam Pilpres 2024. Sebagai informasi, Golkar saat ini memiliki total kursi parlemen 85 atau sebesar 14,78 persen. Sementara, untuk mencalonkan presiden di Pilpres 2024, partai diharuskan memiliki 20 persen kursi di parlemen.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Karena Golkar butuh kerja sama partai untuk maju dalam pemilihan presiden," ungkapnya.

Diberitakan sebelumnya, Politikus Senior Partai Golkar Jusuf Kalla atau JK menolak adanya isu musyawarah luar biasa (munaslub) menggantikan kepemimpinan Airlangga Hartato. Namun, JK tetap mengkritik Golkar yang dinilainya terlambat menentukan koalisi karena terlalu tergantung kepada penguasa.

"Sangat tidak setuju (isu munaslub). Karena itu akan menurunkan marwahnya Golkar," kata JK usai menghadiri acara 'Seminar Anak Muda untuk Politik', Gedung DPR RI, Senayan, Senin (31/7/2023).

JK menyebut tak perlu mengevaluasi kepemimpinan Partai Golkar. Namun, ia menyinggung sikap Golkar belakangan agak telat karena bergantung ke penguasa.

"Ya mau apalagi, evaluasi apalagi. Karena Golkarnya sendiri agak telat sebenarnya mencari atau sangat tergantung kepada penguasa untuk menentukan koalisi-koalisinya," ujar JK menjawab pertanyaan apakah pencapresan Airlangga perlu dievaluasi.

"Dan siap berani Golkar itu untuk berdiri sendiri untuk menentukan dengan ini saya. Ya, semua partailah tidak mandiri dalam penentuannya," sambungnya.

Bukan hanya Golkar, JK berpendapat seluruh partai jelang Pemilu 2024 juga tak mandiri dalam menentukan sikap. Ia menilai jika hal ini terus berlanjut, bisa berdampak buruk terhadap keberlangsungan demokrasi di Indonesia.

"Secara demokratis bahaya kalau gini terus. Partai sendiri tidak mandiri. Apabila partai diganggu lagi, makin kacau negeri ini," pungkasnya.

Simak Video 'Mayoritas DPD Golkar Dukung Prabowo, JK Berharap Airlangga Cawapresnya':

[Gambas:Video 20detik]


Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan seluruh pengurus partainya dan DPD I se-Indonesia menolak musyawarah nasional luar biasa (munaslub). Tak hanya itu, seluruh senior Golkar juga disebutnya menolak wacana tersebut.

"Ya seluruh pengurus Golkar, DPD 1 menolak munaslub. Jadi seluruh senior menolak munaslub," kata Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (31/7/2023).

Airlangga menjelaskan penolakan itu merupakan hasil rapat di Bali semalam. Selain soal Munaslub, agenda-agenda ke depan juga disebutnya dibahas dalam pertemuan dengan seluruh ketua DPD Golkar itu.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Itu hasil semalam di Bali," ujarnya.

"Ya selain itu tentu agenda-agenda ke depan," imbuh Airlangga.

Sebagai informasi, senior Golkar seperti Jusuf Kalla (JK) hingga Aburizal Bakrie sebelumnya sudah menyatakan menolak gelaran munaslub. Mereka juga meminta para kader agar solid memenangkan Pemilu 2024.

38 DPD 1 Golkar Tolak Munaslub

Diketahui, seluruh ketua DPD Provinsi Partai Golkar menyatakan menolak adanya wacana munaslub. Sebanyak 38 ketua DPD juga menegaskan taat pada satu komando di bawah kepemimpinan Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto.

DPP Golkar Akan Bahas Usulan Mayoritas DPD Merapat ke Prabowo

Plt Ketua DPD Golkar Provinsi Papua Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengatakan seluruh ketua DPD provinsi meminta pertemuan dengan Airlangga di Bali. Dalam pertemuan itu, sebanyak 38 ketua DPD menegaskan komitmen dan taat pada keputusan munas, rapimnas, dan rakernas.

"Kami menyatakan 100 persen, kami di sini menolak munaslub. Kami ingin fokus bekerja untuk memenangkan agenda politik 2024 bersama Pak Airlangga Hartarto," kata Doli dalam keterangan tertulis, Senin (31/7).

Lihat juga Video 'Mayoritas DPD Golkar Dukung Prabowo, JK Berharap Airlangga Cawapresnya':

[Gambas:Video 20detik]


Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto merespons ihwal mayoritas pengurus DPD Partai Golkar tingkat 1 yang mengusulkan merapat ke Ketum Gerindra Prabowo Subianto. Airlangga mengatakan dorong-mendorong sosok capres yang didukung akan selalu ada.

"Ya tentu unsur dorongan-dorongan kan selalu ada," kata Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (31/7/2023).

Kendati demikian, Airlangga menekankan saat ini ada tim yang tengah bekerja.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Tapi tentu ada tim yang sedang bekerja," ujarnya.

Airlangga mengatakan, pertemuannya dengan Ketua DPD Golkar seluruh Indonesia yang dilakukan di Bali salah satunya juga membahas soal calon presiden (capres). Namun, Partai Golkar disebutnya masih akan melakukan penjajakan dengan capres-capres yang ada.

"Ya perlu dibicarakan lagi dengan calon-calon tiap partai," kata Airlangga.

Usul Merapat ke Prabowo

Ketua Golkar DPD 1 Kalimantan Barat Maman Abdurrahman mengungkapkan pertemuan Airlangga dan jajaran Golkar berlangsung di Bali. Salah satu yang dibahas dalam pertemuan tersebut yakni terkait penolakan wacana Munaslub. Selain itu, muncul juga dorongan dari mayoritas pengurus Golkar daerah tingkat 1 untuk merapat mengusung Ketum Gerindra Prabowo Subianto di Pilpres 2024.

"Pertemuan dengan 38 Ketua DPD 1 seluruh Indonesia di Bali kemarin dengan Ketua Umum, selain membicarakan terkait penolakan Munaslub juga di dalam diskusi santai dan informal sebagian besar suasana kebatinan beberapa DPD 1 mendorong agar Golkar bisa berkoalisi dengan Gerindra," kata Maman Abdurrahman, Minggu (30/7).

Namun, Maman tidak merinci berapa DPD 1 Golkar yang mengusulkan hal tersebut.Lebih lanjut, Maman mengungkapkan alasan sejumlah pengurus mendorong Golkar berkoalisi dengan Gerindra. Maman menyebutkan latar belakang politik Prabowo yang pernah di Golkar.

"Dikarenakan Pak Prabowo kan pernah di Golkar dan di pilpres tahun 2014 Golkar pernah berkoalisi mendukung Pak Prabowo," tuturnya.

Tidak hanya itu, menurut jajaran DPD Golkar, elektabilitas Prabowo juga signifikan. "Ditambah lagi secara elektabilitas Pak Prabowo menurut kawan-kawan DPD 1 Golkar cukup mentereng dan signifikan," ujarnya.

Simak juga Video 'Mayoritas DPD Golkar Dukung Prabowo, JK Berharap Airlangga Cawapresnya':

[Gambas:Video 20detik]


Hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA menyebutkan Prabowo Subianto unggul hampir di semua pemilih partai politik. LSI Denny JA menyatakan Ganjar Pranowo hanya unggul di pemilih PDIP.

Survei ini dilakukan secara tatap muka (face to face interview) dengan menggunakan kuesioner kepada 1.200 responden di seluruh Indonesia. Dengan 1200 responden, margin of error survei ini sebesar 2,9%. Survei dilakukan pada periode 3-15 Juli 2023.

Berikut hasilnya:

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

- PDIP: Prabowo Subianto 18,1%, Ganjar Pranowo 81,0%, tidak tahu 0,9%

- Gerindra: Prabowo 93,3%, Ganjar 4,2%, tidak tahu 2,5%

- Golkar: Prabowo 62,9%, Ganjar 35,3%, tidak tahu 1,8%

- PKB: Prabowo 66,5%, Ganjar 32,0%, tidak tahu 1,5%

- NasDem: Prabowo 69,7%, Ganjar 20,2%, tidak tahu 10,1%

- PKS: Prabowo 52,9%, Ganjar 31,0%, tidak tahu 17,0%

- Demokrat: Prabowo 70,0%, Ganjar 25,0%, tidak tahu 5,0%

- PAN: Prabowo 56,3%, Ganjar 43,3%, tidak tahu 0,4%

- PPP: Prabowo 77,4%, Ganjar 21,7%, tidak tahu 0,9%

- Partai lainnya: Prabowo 64,2%, Ganjar 35,5%, tidak tahu 0,3%

- Rahasia/belum memutuskan: Prabowo 40,6%, Ganjar 32,0%, tidak tahu 27,4%.

"Ganjar unggul di pemilih PDIP. Prabowo unggul di semua pemilih partai selain PDIP," ujar Peneliti LSI Denny JA, Hanggoro Doso Pamungkas saat memaparkan survei, Senin (31/7/2023).

Kemudian pada pemilih agama, Prabowo unggul di pemilih muslim. Ganjar unggul di pemilih non muslim.

Begitu juga dengan gender, Prabowo disebut unggul di kalangan pemilih laki-laki maupun perempuan.

Pemilih Daerah

Di kategori pemilih di daerah Prabowo unggul di Sumatera, Indonesia Tengah, Bali, NTB-NTT. Sedangkan, Ganjar unggul di Jawa dan Indonesia Timur. Adapun hasilnya sebagai berikut:

- Pemilih wilayah Jawa: Prabowo 45,6%, Ganjar 45,7%, jawab tidak tahu 8,7%

- Pemilih Sumatera: Prabowo 53,5&, Ganjar 40,0%, jawab tidak tahu 6,5%.

- Indonesia Tengah: Prabowo 75,2%, Ganjar 24,6%, jawab tidak tahu 0,2%.

- Bali, NTB, dan NTT: Prabowo 56,2%, Ganjar 37,9%, jawab tidak tahu 5,9%.

- Indonesia Timur: Prabowo 42,8%, Ganjar 50,6%, jawab tidak tahu 6,6%.

"Prabowo unggul di Sumatera, Indonesia Tengah, Bali-NTB-NTT. Ganjar unggul di Jawa dan Indonesia Timur," pungkasnya.


Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA merilis hasil survei tentang sosok calon wakil presiden (cawapres) yang dibutuhkan oleh capres Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Siapa saja mereka?

Peneliti LSI Denny JA, Hanggoro Doso Pamungkas, mengatakan Ganjar Pranowo meerlukan penguatan cawapres untuk tambahan dukungan Jawa Barat atau Jawa Timur dan cawapres yang memperkuat isu ekonomi.

Adapun sosok cawapres yang diperlukan Ganjar versi LSI Denny JA adalah:

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

1. Untuk tambahan dukungan Jawa Barat atau Jawa Timur;

- Khofifah Indar Prawansa

- Ridwan Kamil

2. Untuk memperkuat isu ekonomi;

- Erick Thohir

- Sandiaga Uno

- Airlangga Hartarto

Sedangkan, untuk dukungan pemilih Islam, Ganjar disarankan memilih tokoh NU. Namun, dalam paparan rilis, LSI Denny JA tidak merekomendasikan nama dari kalangan NU.

Cawapres Prabowo

Lebih lanjut, untuk Prabowo Subianto. LSI Denny JA menilai sosok cawapres yang diperlukan Prabowo adalah sosok dari Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dari survei ini, LSI menyodorkan Wali Kota Solo yang juga anak Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Prawansa.

Sedangkan, untuk cawapres Prabowo dari isu ekonomi nama yang muncul adalah Erick Thohir yang mendapat dukungan PAN dan Airlangga Hartarto dari Golkar.

Tak hanya itu, LSI juga menyebut Anies Baswedan juga cocok menjadi cawapres Prabowo. Jika, Anies gagal mendapat tiket capres.

"Anies Baswedan juga dapat dipertimbangkan sebagai Cawapres jika ia gagal mendapatkan tiket capres," kata Hanggoro dalam paparan survei, Senin (31/7/2023).

Diketahui, survei ini dilakukan secara tatap muka (face to face interview) dengan menggunakan kuesioner kepada 1.200 responden di seluruh Indonesia. Dengan 1200 responden, margin of error survei ini sebesar 2.9%. Survei dilakukan pada tanggal 3 - 15 Juli 2023.

Simak Video 'Survei LSN Head to Head Capres: Prabowo 52,8 %, Ganjar 38,2%':

[Gambas:Video 20detik]


Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka Raka ogah menjawab saat ditanya nama capres yang didukung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sebelumnya, Jokowi meminta untuk menanyakan langsung kepada putra sulungnya itu terkait nama capres yang didukung oleh dirinya.

"Yowis (ya sudah), udah ya nggak usah dibahas, uwis ora usah dibahas (sudah, nggak usah dibahas)," kata Gibran di Balai Kota Solo saat ditanya soal capres yang didukung Jokowi, Senin (31/7/2023).

Hal senada juga disampaikan Gibran saat ditanya apakah dirinya sudah tahu lama nama capres yang didukung oleh Jokowi. Ia meminta untuk menanyakan langsung ke Jokowi untuk capres yang didukung.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Rasah (tidak usah) dibahas, tanyakan ke beliau (Jokowi), saya nggak jawab," ujarnya.

Gibran juga enggan menjawab terkait ciri-ciri capres yang telah didukung Jokowi. Menurutnya, untuk ciri-ciri tersebut tidak perlu disebutkan sekarang.

"Nanti aja lah ya, jangan sekarang (ciri-ciri capres Jokowi). (Kapan diumumkan) Nggak tahu," tegasnya.

Disinggung kepergiannya ke Jakarta kemarin apakah sempat bertemu dengan Jokowi, Gibran menegaskan bahwa ia tidak bertemu sang ayah.

"Kemarin nggak ketemu (Jokowi) kok, nggak ketemu, saya itu nggak selalu ketemu beliau (Jokowi). Nggak segampang itu ketemu beliau," pungkasnya.

Sebelumnya, arah dukungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Pilpres 2024 sempat diungkap oleh putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka. Wali Kota Solo itu menyebut Jokowi sudah menjatuhkan dukungannya ke salah satu bakal calon presiden (capres).

Ditemui wartawan usai meresmikan Sodetan Ciliwung di kawasan Bidara Cina, Jakarta Timur, Jokowi ditanya responnya terkait pernyataan Gibran tersebut. Bagaimana respons Jokowi?

"Tanyakan ke Gibran," kata Jokowi sembari tersenyum, Senin (31/7) seperti dilansir detikNews.

Jokowi menyebut bukan dirinya yang mengatakan pernyataan itu. Dia meminta awak media untuk bertanya langsung siapa sosok yang didukungnya itu ke Gibran.

"Yang ngomong bukan saya," lanjutnya.

Untuk diketahui, Gibran Rakabuming Raka buka-bukaan terkait Jokowi yang kini sudah memberikan arah dukungan untuk Pemilu 2024 kepada 1 calon presiden.

Gibran mulanya membeberkan bahwa Jokowi memang sudah memutuskan untuk mendukung salah satu capres. Namun, Gibran sama sekali tidak menyebut siapa capres yang dimaksud.

"Sudah," kata Gibran kepada wartawan setelah bertemu dengan relawan Jokowi di Restoran Telaga Sampireun, Jakarta Pusat, Kamis (27/7) dilansir detikNews. Gibran menjawab pertanyaan soal apakah Jokowi sudah memastikan arah dukungan ke salah satu capres.

"Ya entar saja (ciri-cirinya)," lanjutnya.

Gibran pun mengatakan sudah mengambil sikap terkait pilihannya pada Pilpres 2024. Meski demikian, dia tak ingin mengungkapnya.

Gibran Rakabuming Dorong Santri Melek Teknologi di Era Industri


Baliho bergambar wajah bakal calon presiden dari Partai Gerindra, Prabowo Subianto, bertebaran di Kabupaten Pati. Tulisan 'petugas rakyat' dengan huruf kapital terlihat menonjol di baliho tersebut.

Adapun di bagian bawah terdapat tulisan 'Kepentingan rakyat harus diutamakan di atas kepentingan pribadi' berada di bagian bawahnya.

Pantauan detikJateng, baliho bergambar Prabowo marak terpasang di jalanan Pati, Senin (31/7/2023), terutama di jalanan masuk dari arah Kudus.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Sedangkan nama organisasi relawan Loyalis Prabowo Pati (LPP) juga tertulis sebagai penanda pihak yang memasang baliho tersebut.

Saat dimintai konfirmasi, Wakil Ketua LPP Bidang Organisasi Keanggotaan dan Kaderisasi, Awi mengakui pihaknya yang memasang baliho tersebut.

"Titiknya kami tidak terhitung masalah pemasangan baliho, masing-masing kecamatan lebih dari 4-5 titik," kata Awi, Senin (31/7).

Sedangkan Humas LPP, Suyitno membeberkan alasannya membuat baliho 'Prabowo Petugas Rakyat' itu. Dia menyebut makna petugas rakyat adalah pencalonan Prabowo menjadi bacapres amanat dari rakyat, bukan dari petugas partai.

Baliho 'Prabowo Petugas Rakyat' di Pati, Senin (31/7/2023). Foto: Dian Utoro Aji/detikJateng

"Artinya mendapat amanah, tidak serta merta petugas partai, tapi memang petugas rakyat, amanat dari rakyat seperti itu," kata Suyitno dihubungi lewat sambungan telepon.

Saat ditanya apakah tulisan itu bermaksud menyindir pihak-pihak tertentu, Suyitno menjawab bahwa tulisan itu bertujuan untuk meyakinkan masyarakat.

"Terlepas dari sindiran atau tidak, itulah untuk meyakinkan kepada masyarakat presiden yang diusung itu benar-benar bukan petugas partai, tapi berangkat dari rakyat," Suyitno melanjutkan.

Sekjen Gerindra Ungkap Adanya Komunikasi dengan Gibran Seusai Putusan MK


Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) mengesahkan pencabutan gugatan sejumlah warga yang tergabung dalam Perhimpunan Korban Mafia Hukum dan Ketidakadilan (Perkomham) terhadap Menko Polhukam Mahfud Md senilai Rp 1 miliar. Mahfud Md dan pihak Perkomham sepakat berdamai.

"Mengadili, menyatakan, pihak penggugat dan tergugat untuk menaati dan melaksanakan isi perjanjian perdamaian tersebut," kata hakim ketua Rianto Adam Pontoh saat membacakan amar putusan di PN Jakpus, Jalan Bungur Raya, Jakpus, Senin (31/7/2023).

"Menghukum pihak tergugat dan penggugat untuk membayar biaya perkara masing Rp 770 ribu rupiah," imbuhnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Hakim mengatakan pihak Perkomham dan Mahfud Md sudah sepakat untuk berdamai. Kedua belah pihak, kata hakim, sudah mengakhiri persengketaan dengan membuat kesepakatan damai pada 17 Juli 2023.

"Para pihak menerangkan bahwa para pihak penggugat dan tergugat sepakat mengakhiri persengketaan mereka dalam gugatan secara damai dengan disepakati oleh kedua belah pihak, dengan kesepakatan damai tertanggal 17 Juli 2023," ujar hakim.

Mahfud Digugat Rp 1 M

Mahfud Md digugat sejumlah warga yang tergabung dalam Perkomham sebesar Rp 1.025.000.000. Perkomham menilai Mahfud Md melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengomentari putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) soal penundaan pemilu.

Berdasarkan website PN Jakpus yang dikutip detikcom, Rabu (14/6), gugatan itu terdaftar dengan nomor 205/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst. Duduk sebagai penggugat Perhimpunan Korban Mafia Hukum dan Ketidakadilan (Perkomham) dengan tergugat Pemerintah Republik Indonesia Cq Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Republik Indonesia.

Berikut petitum Perkomham:

1.Mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya;

2. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

3. Menghukum TERGUGAT untuk meminta maaf secara terbuka disaksikan oleh PENGGUGAT dalam waktu 1x24 jam setelah perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap;

4. Menghukum TERGUGAT membayar ganti rugi materiil sebesar Rp. Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;

5. Menghukum TERGUGAT membayar kerugian immateriil sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat Pengadilan.

Lihat juga Video 'Alasan Panji Gumilang Cabut Gugatan Rp 5 T ke Mahfud':

[Gambas:Video 20detik]


PKB terus mematangkan strategi pemenangan dalam menghadapi Pemilu 2024. PKB mengundang pakar politik dan akademisi untuk memenangkan Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin dalam Pemilihan Presiden 2024 dan Pemilihan Anggota Legislatif (Pileg).

"Kami memang mengundang para pakar dan akademisi untuk memberikan masukan strategi terbaik untuk menang di Pilpres maupun Pileg. Masukan dari pakar dan akademisi ini untuk melengkapi gerak taktis kita di lapangan," ujar Wakil Bendahara Umum DPP PKB Bambang Susanto dalam keterangannya, Senin (31/7/2023).

Dia menjelaskan para pakar politik dan akademis tersebut akan diundang dalam serial talk show DPP PKB pada Selasa (1/8) besok. Mereka yang diundang adalah Arya Fernandes (CSIS), Djayadi Hanan (LSI), Eep Saefullah Fatah (PolMark), Rustika Herlambang (Indikator Indonesia), serta Adi Prayitno (Parameter Indonesia).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Para pakar yang diundang dinilai mempunyai kapasitas cukup untuk membedah peta politik Indonesia serta mampu memberikan masukan strategis bagi PKB dalam menghadapi Pemilu 2024," ujarnya.

Bambang mengatakan PKB dan Cak Imin mempunyai keunggulan komparatif dalam menghadapi Pemilu 2024. Pertama, dia mengatakan, PKB sangat identik dengan NU yang mempunyai basis massa sangat besar. Kedua, dia melanjutkan, PKB mempunyai Jawa Timur sebagai basis tradisional yang seringkali menjadi penentu kemenangan dalam Pilpres.

"Keunggulan komparatif dalam Pemilu 2024 harus mampu dikomparasikan PKB menjadi keunggulan mutlak sehingga PKB mampu meraih target 100 kursi di DPR RI dan mengantarkan Gus Imin sebagai pemenang Pilpres 2024," kata Bambang.

Kendati mempunyai keunggulan komparatif, Bambang menyebut PKB mempunyai beberapa tantangan yang membutuhkan solusi konkret seperti belum meratanya perolehan suara partai, terutama di daerah-daerah pemilihan di luar Jawa, masih lekatnya persepsi PKB sebagai partai agama, hingga minimnya tingkat keterkenalan PKB di kalangan anak muda. "Kehadiran para pakar dan akademisi kami harapkan memberikan masukan konstruktif terkait apa yang harus dilakukan oleh struktur PKB dalam mengatasi berbagai tantangan yang ada," katanya.

Selain soal tantangan eksternal, Bambang menyebutkan internal PKB juga terjadi dinamika hangat terkait posisi terbaik Cak Imin dalam Pilpres 2024. Sebagian pengurus PKB menghendaki harus mulai melakukan penjajakan koalisi lain namun ada juga yang menghendaki tetap berada di barisan sekarang. "Namun sebagian pengurus lain masih ngotot agar PKB tetap berada dalam KKIR yang sudah hampir setahun berjalan. Kami menilai para pakar dan akademisi yang kita undang juga bisa memberikan pandangan terkait opsi-opsi terbaik yang harus diambil PKB dan Gus Imin terkait arah koalisi jelang Pemilu 2024," katanya.

Lihat Video 'Sinyal Prabowo untuk Cak Imin':

[Gambas:Video 20detik]


Politikus senior Partai Golkar yang juga Wakil Presiden RI ke-10 dan 12 Jusuf Kalla (JK) menanggapi elektabiltas bacapres Anies Baswedan kerap di posisi 3. JK berbicara bagaimana perolehan elektabilitas mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, yang menurutnya sempat berada di situasi serupa.

"Trump juga rendah sekali elektabilitasnya menurut para peneliti, tapi Trump terpilih. Dulu banyak hal-hal begitu artinya bahwa itu tentu ada pengaruhnya," kata JK usai menghadiri acara 'Seminar Anak Muda untuk Politik' di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (31/7/2023).

JK mengatakan sampel pemilih dalam survei sebenarnya tak bisa mewakili ratusan juta penduduk Indonesia. Ia menyebut dalam survei tak semuanya data diperoleh secara akurat.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Sebagaimana diketahui hasil survei kerap menggunakan 1.000-an sampel untuk menentukan kesimpulan.

"Tetapi pilihan dari pada 1.200 orang pada pemilih 205 juta, itu tidak menggambarkan itu. Ada caranya, tapi saya kira pasti tidak terlalu akurat. Itu trennya saja, memang trennya seperti itu," kata dia.

Ia lantas menyinggung perolehan survei Anies kala di Pilkada DKI Jakarta yang tak melonjak. Faktanya, JK mengatakan Anies bisa menang dan memimpin Ibu Kota.

"Tapi, waktu di DKI juga Anies terendah kan, nomor 3 kan, tapi kemudian dia terpilih. Itu lebih kecil kurang lebih 7 juta pemilih diwakili oleh 1.200. Apalagi 1200 yang disurvei dengan jumlah pemilih 205 juta itu kan tidak mudah membawa ke situ," pungkasnya.

Simak Video 'JK Ungkit Survei Anies di Pilgub DKI: Terendah Tapi Kemudian Terpilih':

[Gambas:Video 20detik]


Jajak pendapat Litbang Kompas, 19 - 21 Juni 2023 membenarkan kekhawatiran publik menyangkut potensi polarisasi politik menjelang dan saat Pemilu 2024. Responden yang khawatir menembus 56 persen. Ini tak jauh berbeda dengan hasil jajak pendapat serupa, 23 - 24 Agustus 2018 (jelang Pemilu 2019), di mana 57,6 persen responden mengakui terjadi polarisasi di masyarakat.

Saban menjelang pemilu, terutama sejak 2004, polarisasi politik dan lalu menjurus ke polarisasi sosial menjadi bahaya laten di negeri kita. Apakah ini murni wujud dari persaingan politik yang keras dan panas? Atau, adakah ini merupakan kontribusi dari regulasi atau suprastruktur politik yang ikut memicunya secara langsung dan tidak langsung?

Pemilu transisi pertama dari otoritarianisme ke demokrasi telah berlangsung pada 1999 silam. Di sini pesta demokrasi berubah lantaran seluruh warga negara punya ruang yang sama dan terbuka untuk mendirikan partai politik. PDIP ketika itu menang pemilu dengan raihan suara menembus lebih dari 33 persen. Itu rekor partai yang dipiloti Megawati Soekarnoputri ini dan belum sanggup disamai atau dipecahkan oleh PDIP sendiri dan partai lain yang berlaga di pemilu sejak 1999.

Bahkan Partai Demokrat yang melesat jadi nomor satu di Pemilu 2009 cuma menghimpun 20,85%. Bedanya PDIP di Pemilu 1999 gagal mengantarkan Megawati jadi presiden. Sedangkan Demokrat pada 2009 sukses membawa Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) jadi presiden untuk periode kedua. Begitulah, pada 1999 pemilihan presiden dan wakil presiden masih dilaksanakan oleh MPR. Megawati menjadi "korban" dari polarisasi politik yang berembus saat itu ketika kekuatan nasionalis dan Islam berebut kendali untuk memimpin negeri yang baru lepas dari rezim otoriter Soeharto.

Megawati merepresentasikan kubu nasionalis, sedangkan BJ Habibie yang presiden incumbent dan meracik ICMI 1990 serta punya bendera Golkar mewakili Islam. Ketakutan atas potensi benturan dua "gajah" itu dalam politik Indonesia mengilhami Amien Rais membentuk Poros Tengah. Ini sebuah poros politik yang mencari jalan tengah atas sikut-sikutan antara kubu nasionalis dan Islam. Dan, Amien dkk sukses mengantar sosok Abdurrahman Wahid (Gus Dur) sebagai capres dalam pemilihan lewat MPR.

Ditambah faktor ditolaknya pertanggungjawaban Habibie oleh MPR, praktis peluang Habibie maju dalam Pilpres 1999 sirna. Alhasil bukan Habibie yang bertarung dengan Megawati, melainkan Gus Dur. Dialah sosok yang di dalam dirinya tertanam kuat citra Islam dan nasionalis. Itulah jalan tengah dari Poros Tengah yang digagas Amien Rais.

Ketika akhirnya Megawati kalah kontra Gus Dur dalam pemilihan di MPR, polarisasi politik dan sosial dapat dicegah karena Gus Dur yang punya hubungan dekat dengan Megawati dan PDIP mau merangkulnya dalam pemerintahan. Partai yang didirikan Gus Dur, yaitu PKB membuka jalan kepada Megawati untuk maju dalam pemilihan wapres dan akhirnya menang. Duet Gus Dur-Megawati pun memimpin Indonesia dengan kesadaran kuat untuk secara luas melakukan akomodasi politik terhadap partai-partai.

Gus Dur menamai kabinetnya sebagai Kabinet Persatuan Nasional. Itulah rekayasa politik yang sukses mencairkan polarisasi di pemilu masa transisi. Sebuah eksemplar yang menandai dan menegaskan bahwa politik Indonesia itu beragam, majemuk. Cara menanggapinya pun perlu kelenturan, kadang tak umum, tapi solutif.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Tetap Membayangi

Setelah demokrasi langsung diadaptasi negeri ini, polarisasi politik tetap membayangi. Yang paling menonjol adalah Pilpres 2014 dan 2019. Dalam dua kali pemilu itu, Joko Widodo dan Prabowo Subianto bertarung memperebutkan kursi presiden. Kali ini dua kandidat tak mewakili kekuatan nasionalis dan Islam secara kaku. Secara kasat mata dua sosok ini dapat dikatakan mewakili kubu nasionalis.

Tapi, di era internet dan media sosial, polarisasinya makin menjadi-jadi, keras, dan bertahan lama--bahkan setelah pilpresnya kelar dan sang pemenang dilantik jadi presiden.Dalam kasus 2014, terlihat kontestasi antara Jokowi dan Prabowo terjadi antara lain karena partai-partai yang memiliki kekuatan elektoral (kursi dan suara secara nasional) membiarkan keduanya melenggang tanpa kontestan ketiga.

Partai Demokrat sempat menggelar konvensi capres dengan pemenang Dahlan Iskan. Golkar pun sempat menimang-nimang Aburizal Bakrie untuk menjadi capres. Tapi, di ujung proses, kedua partai urung memajukan kandidatnya ke panggung Pilpres 2014. Padahal Demokrat dan Golkar bisa saja membuat poros atau koalisi politik dengan pengalaman serta kekuatan elektoral mereka. Tapi ternyata tidak.

Adapun partai lainnya terbelenggu presidential threshold, yaitu ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden yang telah dinaikkan sejak Pemilu 2009. Inilah ketentuan yang membelenggu, karena cuma partai atau gabungan partai dengan sekurang-kurangnya memiliki 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional yang boleh mencalonkan presiden dan wakil presiden.

Pada 2019 sama saja. Jokowi sebagai lncumbent terlalu kuat. Lagi-lagi cuma Prabowo yang tampil sebagai pesaing. Mengapa ini terjadi? Di samping situasi politik saat itu, secara intrinsik aturan presidential threshold pula yang membelenggu.

Kontras dengan Pilpres 2004, ketika ambang batas atau kuota pencapresan lebih kecil, yaitu 15 persen kursi DPR atau 20 persen suara sah nasional. Waktu itu ada lima pasangan capres/cawapres yang berlaga. Incumbent Megawati berduet dengan Hasyim Muzadi, lalu ada Hamzah Haz-Agum Gumelar, Amien Rais-Siswono Yudohusodo, SBY-Jusuf Kalla, serta Wiranto-Salahuddin Wahid.

Pada Pilpres 2009 pun, masih ada tiga pasangan yang bertarung: Megawati-Prabowo, SBY-Boediono serta Jusuf Kalla-Wiranto. Ketika itu sang incumbent, SBY menang dalam satu putaran. Secara empiris--dan bukan hipotesis lagi--harus dibilang bahwa presidential threshold bertanggung jawab atas minimnya pasangan calon presiden/wapres yang bertarung. Makin besar ambang batas yang diberlakukan, kian sedikit kontestan pilpres. Itu faktor pertama.

Kedua, ditentukan oleh keberanian atau nyali dari partai politik serta kandidat capres/cawapres. Di luar "siap menang dan kalah", pada Pilpres 2009, Jusuf Kalla maju ke panggung Pilpres juga karena keteguhan untuk menjaga martabat partai. Kengototan seperti ini, dalam perspektif yang lebih holistik, membawa manfaat pada rakyat: para voter yang masuk bilik suara punya lebih banyak alternatif untuk memilih siapa presiden dan wakil presiden yang dianggap layak untuk memimpin Indonesia.

Pelajaran dari Jusuf kalla pada 2009 yang urung diteruskan SBY/Demokrat (2014 dan 2019) serta Golkar (2014 dan 2019) adalah ketika pasangan capres/cawapres berjumlah lebih dari dua, polarisasi politik lebih susut. Kalau pun ada polarisasi, itu tidak lebih keras dan tidak lebih mengkhawatirkan ketimbang Pilpres 2014 serta Pilpres 2019 (ketika pemilihan eksekutif legislatif telah digabungkan dalam satu waktu). Kita berharap Nasdem, Demokrat serta PKS mengikuti jalan Jusuf Kalla 2009.

Harus Ditinjau Ulang

Di atas kertas, keberadaan presidential threshold punya tiga fungsi: memperkuat sistem presidensial, demi efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, serta menyederhanakan sistem multipartai melalui seleksi alam. Kalau berkaca dari pemerintahan SBY (2004-2009) serta Jokowi (2014-2024), tujuan penerapan ambang batas pencapresan itu dapat dikatakan gagal.

Selepas Pemilu 2004, SBY harus merangkul Golkar yang ketika itu berganti nakhoda dari Akbar Tanjung ke Jusuf Kalla. Keberadaan Jusuf Kalla sebagai wapres terlalu mempesona Golkar, yang awalnya bergabung dalam kekuatan oposisi menjadi masuk kabinet (pemerintahan). Dalam pada itu, institusionalisasi kekuatan oposisi untuk menjalankan fungsi check and balance gagal diteruskan Akbar yang kehilangan kendali atas Golkar.

Republik, Presiden, dan Presidensialisme adalah bangunan yang kita hidupi. Tapi presidensialisme di Tanah Air sesungguhnya presidensialisme seolah-olah. Presiden terpilih tak pernah benar-benar dapat membentuk pemerintahan tanpa mempertimbangkan konfigurasi politik di DPR (parlemen). Itulah presidensialisme rasa parlementarisme.

Di masa Gus Dur itu dapat diterima, sebab itulah transisi yang sesungguhnya dari zaman otoritarianisme ke masa demokrasi. Tapi, faktanya "keterusan" sampai sekarang. Di periode kedua pemerintahannya, Jokowi terjebak membentuk koalisi pemerintahan yang jumbo bin tambun. Jokowi bahkan mengawinkan "hal yang tidak umum": Menyerap kekuatan oposisi, yakni Prabowo dan Sandiaga Uno (Gerindra) ke Kabinet Indonesia Maju.

Di bawah Jokowi, presidensialisme yang dianut Indonesia cuma menyisakan PKS dan Demokrat sebagai oposisi sehingga tak pernah sanggup mengimbangi partai-partai pemilik kursi DPR yang terafiliasi dengan koalisi pemerintah.

Presidential threshold yang berlaku sekarang juga tak membantu penyederhanaan partai politik. Tugas ini sudah ditunaikan aturan lain, yakni parliamentary threshold--ambang batas partai politik yang dapat masuk DPR. Tapi pun harus dikatakan tidak ampuh, atau manjur-manjur amat. Sebab penerapannya tidak progresif, kenaikan ambang batasnya cuma "seunyil" --dari 2,5 persen lalu 3,5 persen dan kemudian 4,0 persen.

Bandingkan dengan presidential threshold yang di awal sudah dipatok 15 persen kursi DPR, dan kemudian 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional. Komparasi ini jelas-jelas jomplang, atau tidak koheren?

Dengan seluruh penjelasan tadi, jelas dan terang presidential threshold harus ditinjau ulang. Soal ini tak bisa lagi diserahkan kepada Mahkamah Konstitusi yang sudah belasan kali menolak uji materi pasal presidential threshold. Justru DPR, dan juga pemerintah, sebagai aktor aktif pembuat undang-undang yang harus didorong melakukan perubahan yang mendasar.

Konstitusi, UUD 1945 dan hasil amandemennya, tidak mengatur kuota atau ambang batas itu. Sebaliknya perintah konstitusi cuma menegaskan bahwa pencalonan presiden dan wakil presiden hanya melalui partai atau gabungan partai politik.

Kalau tidak sanggup dan emoh menghapus sama sekali, presidential threshold harus dilonggarkan hingga di bawah 10 persen. Dengan cara itu, siapa pun yang bermimpi memimpin Indonesia punya peluang lebih besar maju pilpres. Tugas penting lainnya: mengurangi potensi polarisasi politik yang terus mengancam persatuan bangsa setiap kali digelar pesta elektoral.

Moh. Samsul Arifin mantan Produser Eksekutif Beritasatu, Supervisor NewsBuzz, kini aktif di Koperasi IDE


Ketua DPD 1 Golkar Jawa Timur M Sarmuji membeberkan alasan mayoritas Ketua DPD 1 Golkar mengusulkan kepada Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto agar Golkar merapat ke Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Sarmuji menyebut ada faktor Presiden Joko Widodo (Jokowi) di balik usulan itu.

"Sebenarnya usulan DPD bervariasi tetapi prinsip dasarnya yang hampir jadi suara bersama adalah melihat arah politik Pak Jokowi. Kalau Pak Jokowi arahnya ke Pak Prabowo kami mengusulkan ya ke Pak Prabowo," kata Sarmuji saat dihubungi, Senin (31/7/2023).

Sarmuji menyebut mayoritas Ketua DPD 1 Golkar mengikuti arah politik Jokowi. Menurutnya, jika Jokowi mengarahkan dukungan ke Prabowo, maka mayoritas akan ikut usul ke DPP Partai Golkar untuk merapat ke Prabowo.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dia menyampaikan sebetulnya usulan tersebut juga sudah sesuai dengan mandat Airlangga Hartarto terkait arah koalisi. Menurutnya, usulan tersebut tentunya harus tetap dibawah ke forum yang lebih resmi.

"Sebenarnya sudah ada keputusan resmi mulai munas, rapimnas, dan rakernas, yang memberi mandat kepada ketua umum untuk menentukan arah koalisi. Jadi yang memberi kata putus adalah ketua umum. Tetapi kalaupun dibawa ke forum resmi menjadi lebih baik. Beliau menerima semua usulan dan pasti akan ditimbang mana yang paling baik untuk partai," ujar dia.

Usul Merapat ke Prabowo

Ketua Golkar DPD 1 Kalimantan Barat Maman Abdurrahman mengungkapkan pertemuan Airlangga dan jajaran Golkar berlangsung di Bali. Salah satu yang dibahas dalam pertemuan tersebut yakni terkait penolakan wacana Munaslub. Selain itu, muncul juga dorongan dari mayoritas pengurus Golkar daerah tingkat 1 untuk merapat mengusung Ketum Gerindra Prabowo Subianto di Pilpres 2024.

"Pertemuan dengan 38 Ketua DPD 1 seluruh Indonesia di Bali kemarin dengan Ketua Umum, selain membicarakan terkait penolakan Munaslub juga di dalam diskusi santai dan informal sebagian besar suasana kebatinan beberapa DPD 1 mendorong agar Golkar bisa berkoalisi dengan Gerindra," kata Maman Abdurrahman, Minggu (30/7). Namun, Maman tidak merinci berapa DPD 1 Golkar yang mengusulkan hal tersebut.

Lebih lanjut, Maman mengungkapkan alasan sejumlah pengurus mendorong Golkar berkoalisi dengan Gerindra. Maman menyebutkan latar belakang politik Prabowo yang pernah di Golkar.

"Dikarenakan Pak Prabowo kan pernah di Golkar dan di pilpres tahun 2014 Golkar pernah berkoalisi mendukung Pak Prabowo," tuturnya.

Tidak hanya itu, menurut jajaran DPD Golkar, elektabilitas Prabowo juga signifikan.

"Ditambah lagi secara elektabilitas Pak Prabowo menurut kawan-kawan DPD 1 Golkar cukup mentereng dan signifikan," ujarnya.

Simak juga Video 'Ketua DPD Golkar Kalbar Bantah Pernyataan Bahlil Soal Elektabilitas Golkar Turun':

[Gambas:Video 20detik]


Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA merilis hasil survei head to head bakal capres Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Prabowo dan Ganjar berjarak 10,4 persen.

Survei ini dilakukan secara tatap muka (face to face interview) dengan menggunakan kuesioner kepada 1.200 responden di seluruh Indonesia. Dengan 1.200 responden, margin of error survei ini sebesar 2,9%. Survei dilakukan pada tanggal 3-15 Juli 2023.

"Bulan Januari 2023, elektabilitas Prabowo 38,5%. Bulan Mei naik menjadi 44,5%. Bulan Juni naik kembali menjadi 50,4%, dan Bulan Juli juga naik menjadi 52%," ujar peneliti LSI Hanggoro Doso Pamungkas saat memaparkan rilis di Kantor LSI Denny JA, Jakarta, Senin (31/7/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Elektabilitas Ganjar pada bulan Januari 2023 sebesar 43,1%. Bulan Mei turun menjadi 38,1%. Bulan Juni berhasil rebound menjadi 43,2%. Akan tetapi bulan Juli turun menjadi 41,6%," imbuhnya.

Berikut hasil survei head to head Prabowo Vs Ganjar di LSI Denny JA:

Prabowo Subianto: 52%

Ganjar Pranowo: 41,6%

Tidak tahu/tidak jawab: 6,4%.

Sementara itu, LSI Denny JA juga menyatakan Ganjar unggul hanya di pemilih PDIP. Sementara, Prabowo unggul di semua pemilih partai selain PDIP.

Pada pemilih agama, Prabowo unggul di pemilih muslim. Ganjar unggul di pemilih non muslim. Begitu juga dengan gender, Prabowo disebut unggul di kalangan pemilih laki-laki maupun perempuan.

Pemilih Daerah

Di kategori pemilih di daerah Prabowo unggul di Sumatera, Indonesia Tengah, Bali, NTB-NTT. Sedangkan, Ganjar unggul di Jawa dan Indonesia Timur. Adapun hasilnya sebagai berikut:

- Pemilih wilayah Jawa: Prabowo 45,6%, Ganjar 45,7%, jawab tidak tahu 8,7%

- Pemilih Sumatera: Prabowo 53,5&, Ganjar 40,0%, jawab tidak tahu 6,5%.

- Indonesia Tengah: Prabowo 75,2%, Ganjar 24,6%, jawab tidak tahu 0,2%.

- Bali, NTB, dan NTT: Prabowo 56,2%, Ganjar 37,9%, jawab tidak tahu 5,9%.

- Indonesia Timur: Prabowo 42,8%, Ganjar 50,6%, jawab tidak tahu 6,6%.

"Prabowo unggul di Sumatera, Indonesia Tengah, Bali-NTB-NTT. Ganjar unggul di Jawa dan Indonesia Timur," pungkasnya.

Lihat Video 'Survei LSN Head to Head Capres: Prabowo 52,8 %, Ganjar 38,2%':

[Gambas:Video 20detik]


Abdul Hakim Hamdun, putra Deddy Hamdun, yang merupakan salah satu aktivis yang hilang pada 1997, menyambangi Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) siang ini. Hakim datang mengirimkan surat untuk meminta bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Sebenarnya ini langkah jemput bola kami karena kan waktu itu Pak Menko ngomongin kalau Tim PPHAM itu sudah berkoordinasi dan mendengarkan aspirasi keluarga korban. Cuman kami salah satu korban yang 26 tahun ini terputus komunikasinya dengan pemerintah. Jadi salah satu langkah kami, kami mengajukan kepada Presiden. Kami berharap untuk diundang audiensi untuk mendengarkan aspirasi kami, seperti itu," kata Hakim di Kantor Kemensetneg, Jakarta Pusat, Senin (31/7/2023).

Dalam surat yang dikirimkan tersebut, Hakim juga meminta bertemu dengan Menko Polhukam Mahfud Md dan Menkumham Yasonna Laoly.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Hakim mengungkapkan, selama ini belum ada pihak pemerintah atau Tim Penyelesaian Non-yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat Masa Lalu (PPHAM) yang meminta aspirasi dari keluarganya ataupun membicarakan perihal pemulihan hak korban pelanggaran HAM berat.

Sebagai informasi, Jokowi telah memutuskan untuk memulihkan hak-hak korban pelanggaran HAM berat, termasuk korban penculikan tahun 1997-1998.

"Kan ada pemulihan hak-hak korban. Hak-hak korban itu kan kami belum pernah ditanya apa kira-kira, audiensi untuk berbicara tentang itu dan ada beberapa hal rahasia yang ingin kami sampaikan," tuturnya.

Hakim menyebut hal serupa juga dialami korban penculikan paksa tahun 1997-1998 lainnya. Mereka disebutnya juga belum dipulihkan hak-haknya oleh pemerintah. Dia pun berharap audiensinya dengan Jokowi nanti menjadi pintu bagi korban-korban penculikan lainnya.

"Memang belum ada kan (yang dipulihkan haknya). Belum ada yang saya tahu sih. Tapi kalau dari kami, kami belum pernah ada pemerintah datang dari zaman itu sampai sekarang belum pernah ada, baru karena ini kami sedikit optimisme kami melakukan jemput bola lah," kata dia.

Hakim mengungkapkan selama ini dampak yang dirasakan keluarganya akibat hilangnya sang ayah sangatlah besar. Ibu dan adiknya mengalami depresi, rumahnya dirampok, bahkan usai penculikan tersebut Hakim beberapa kali mendapatkan ancaman dari orang tak dikenal (OTK). Padahal, saat itu Hakim masih berusia 12 tahun. Karena itu, dia pun berharap bisa bertemu dengan Jokowi.

"Awal-awal itu memang hancur ya. Seperti aset, semua sebenarnya sih, bukan lebih ke aset ya. Kayak ibu saya itu sampai sekarang masih ada tekanan, masih tekanan gangguan jiwanya itu karena dia masih berharap suaminya pulang. Jadi depresi berat. Adik saya juga masih harus minum obat, Ibu saya juga seperti itu. Jadi untuk seperti itu makanya kami ingin bertemu untuk menyampaikan aspirasi kami lah," papar Hakim.

Apa saja yang ingin disampaikan kepada Jokowi?

Keponakan Deddy Hamdun, Hasan Alhabsyi mengungkapkan setidaknya ada tiga hal yang akan dibicarakan keluarganya kepada Jokowi. Salah satunya adalah kejelasan mengenai status Deddy Hamdun.

"Yang pengin ditanyakan oleh keluarga adalah status kejelasan korban. Apakah meninggal? Apakah masih hidup? Itu yang pengen ditegaskan oleh keluarga korban. Ayolah pemerintah ngomong apa statusnya. Bagaimana, apa yang mereka alami, penjelasannya apa? Supaya ini akan berkaitan dengan hak-hak waris mereka yang pasti akan bermasalah gitu ketika tidak ada kejelasan itu," papar Hasan.

Keluarga, kata Hasan, juga ingin mendiskusikan perihal hak-hak yang akan diterima para ahli waris korban. Salah satunya perihal pertanggungan yang akan diberikan pemerintah.

"Lalu ada beberapa beberapa hal yang terkait Inpres yang mereka ingin berdiskusi dengan presiden. Kayak contohnya soal beasiswa, mereka ini kan udah tua secara umur sudah nggak butuh lagi, mereka punya harapan bahwa beasiswa ini bisa dialihkan ke anaknya dia. Lebih relevan, karena kan udah hampir 40 tahun gitu, udah nggak ini lagi. Nah lalu pertanggungan, pertanggungan yang dijanjikan oleh pemerintah ini seperti apa? Apakah pertanggungan ini sedari mulai awal kejadian atau dari mulai saat ini aja? Itu yang mau ditanyakan," bebernya.

Lebih lanjut, Hasan juga menegaskan bahwa ahli waris Deddy Hamdun yang sah adalah anak dari istri sahnya. Karena itu, dia meminta agar segala komunikasi perihal Deddy Hamdun dilakukan dengan mereka, bukan dengan Eva Arnaz yang disebutnya sebagai istri siri.

"Mereka ini salah satu korban yang terputus dengan pemerintah selama 26 tahun tidak pernah menerima bantuan apapun dan selama ini yang diketahui oleh pemerintah pihak keluarga adalah Eva Arnaz. Sedangkan Eva Arnaz itu adalah istri sirinya yang ini adalah anak kandung dari istri pertamanya begitu. Jadi secara waris sebenarnya pemerintah harusnya berkomunikasi dengan mereka," papar Hasan.

Sebagai informasi, Deddy Hamdun merupakan pengusaha yang juga aktivis PPP. Dia menjadi salah satu korban penculikan pada 29 Mei 1997 saat Pemilu 1997. Nasib Deddy Hamdun hingga saat ini pun belum diketahui. Deddy diduga diculik karena aktivitasnya mendukung kampanye PPP dalam Pemilu 1997 di masa kepemimpinan Presiden Soeharto.

Selain Deddy Hamdun, ada 13 aktivis lainnya yang menjadi korban penculikan pada tahun 1997-1998. Berikut daftar 14 korban:

1. Yani Afri (Rian): sopir, pendukung PDI Megawati, ikut koalisi Mega Bintang dalam Pemilu 1997, sempat ditahan di Makodim Jakarta Utara. Dia hilang di Jakarta pada 26 april 1997.

2. Sonny: sopir, teman Yani Afri, pendukung PDI Megawati. Hilang di Jakarta pada 26 April 1997

3. Deddy Hamdun: pengusaha, aktif di PPP dan dalam kampanye 1997 Mega-Bintang. Hilang di Jakarta pada 29 Mei 1997

4. Noval Alkatiri: pengusaha, teman Deddy Hamdun, aktivis PPP. Dia hilang di Jakarta pada 29 Mei 1997

5. Ismail: sopir Deddy Hamdun. Hilang di Jakarta pada 29 Mei 1997

6. Wiji Thukul: penyair, aktivis JAKER, afiliasi PRD. Dia hilang di Jakarta pada 10 Januari 1998

7. Suyat: aktivis SMID. Dia hilang di Solo pada 12 Februari 1998

8. Herman Hendrawan: Mahasiswa Unair, hilang setelah konferensi pers KNPD di YLBH, Jakarta, 12 Maret 1998

9. Petrus Bima Anugerah: aktivis SMID. Hilang di Jakarta pada 30 Maret 1998

10. M Yusuf: guru, diculik di depan rumahnya di Jakarta pada 7 Mei 1998

11. Ucok Munandar Siahaan: Mahasiswa Perbanas, diculik saat kerusuhan 14 Mei 1998 di Jakarta

12. Yadin Muhidin: alumnus Sekolah Pelayaran, sempat ditahan Polres Jakarta Utara. Dia hilang di Jakarta pada 14 Mei 1998

13. Hendra Hambali: siswa SMU, raib saat kerusuhan di Glodok, Jakarta, 15 Mei 1998

14. Abdun Nasser: kontraktor, hilang saat kerusuhan 14 Mei 1998, Jakarta

Lihat juga Video 'Pria di Padang Babak Belur Dihajar Warga Gegara Culik Gadis 7 Tahun':

[Gambas:Video 20detik]