Sejumlah partai yang tergabung dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) mendesak Anies Baswedan segera mengumumkan calon wakil presiden (cawapres). Namun hingga kini, mantan Gubernur DKI Jakarta itu masih enggan buka suara terkait hal tersebut.

Anies sendiri mengaku masih mencari waktu yang tepat untuk mengumumkan siapa sosok cawapres yang akan mendampinginya di Pilpres 2024 nanti.

"Pada waktunya insya Allah nanti diumumkan. Nanti ketika momennya pas. Begitu momennya pas nanti diumumkan," kata Anies kepada wartawan saat melakukan kunjungan ke Kabupaten Cirebon, Senin (14/8/2023) malam.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Saat ini, Anies sendiri mengaku masih melihat perkembangan untuk mengumumkan siapa yang akan menjadi cawapres untuk pendampingnya di Pilpres 2024.

"Nanti kita lihat perkembangannya," kata Anies menambahkan.

Sekadar diketahui, sejumlah partai politik yang tergabung dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) telah meminta Anies Baswedan untuk segera mengumumkan sosok cawapres. Pernyataan itu salah satunya seperti yang sampaikan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Ketua Bidang Politik Hukum dan HAM PKS, Almuzammil Yusuf, berharap pengumuman cawapres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) bisa dilakukan bulan ini.

"Kami menunggu dengan hormat keputusan dari capres Anies Baswedan dan berharap keputusan ini dapat segera diumumkan. Keputusan yang cepat akan memberikan kepastian kepada koalisi dan publik," ujar Al Muzammil Yusuf dikutip dari detikNews.

Muzammil menyoroti urgensi pengumuman mengingat keterbatasan waktu menuju pemilu yang tinggal 6 bulan lagi. Menurutnya, momentum konsolidasi partai koalisi semakin terbatas dan perlu kepastian untuk menggerakkan berbagai kelompok masyarakat pendukung Anies Baswedan.

Bicara soal UMKM

Sementara itu, dalam kunjungannya ke Cirebon, Anies bicara soal pentingnya mendukung Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau UMKM. Menurutnya, sudah keharusan bagi pemerintah memberikan berbagai macam fasilitas dan kemudahan untuk mendukung para pelaku UMKM.

"Kita ingin, prinsipnya adalah membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Yang besar tidak perlu dimusuhi, tidak perlu dikecilkan. Yang besar biar besar," ujar Anies.

"Tapi yang kecil jangan terus menerus kecil. Kebijakan pemerintah haruslah memprioritaskan kepada yang kecil, memberikan ruang yang lebih banyak. Bentuknya dari mulai permodalan, pembekalan manajemen, sampai dengan pemasaran," kata dia menambahkan.

Anies lantas menjelaskan program yang pernah ia terapkan saat masih menjabat sebagai Gubernur di DKI Jakarta. Program tersebut bernama Jakpraneur.

Melalui program tersebut, kata Anies, para pelaku UMKM telah mendapat berbagai macam kemudahan dan bantuan untuk mengembangkan usahanya. Alhasil, banyak pelaku usaha yang terus bermunculan.

"Kami pernah mengerjakan itu di Jakarta. Nama programnya Jakpreneur. Dimana usaha mikro, usaha pemula, itu ditemukan dengan mentor, ditemukan dengan modal, dan ditemukan dengan pasar sesuai dengan kebutuhannya. Dan apa yang terjadi? Terjadi lonjakan jumlah usaha baru yang kemudian bisa tumbuh berkembang," ujarnya.

Di samping itu, kata dia, program yang telah ia terapkan di Jakarta itu juga telah memberikan kemudahan kepada para pelaku usaha dalam mengurus perizinan.

"Kemudian, pemerintah memudahkan untuk pemberian IUMK (Izin Usaha Mikro dan Kecil). Yang biasanya warga itu menyiapkan berbagai macam persyaratan dan seringkali rumit, tapi kemarin kami ubah. Kami justru membagikan IUMK," pungkas Anies.


Sidang permohonan uji materi mengenai ambang batas minimal syarat capres dan cawapres masih bergulir di Mahkamah Konstitusi (MK). Ketua MK Anwar Usman mengatakan saat ini persidangan perkara tersebut masih di tahap pembuktian.

"Masih proses, masih pembuktian di sidang berikutnya," kata Anwar di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (14/8/2023).

Lantas, kapan kira-kira perkara tersebut akan diputus?

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Ya nggak bisa diprediksi kapan, insyallah, ya lihat situasi perkembangan sidang," ujarnya.

Anwar mengatakan MK masih melihat perkembangan situasi yang ada. Namun, dia membuka kemungkinan perkara itu diketok tahun ini.

"Ya mudah-mudahan, ya lihat aja," ujarnya.

Saat ditanya apakah perkara soal batas usia capres dan cawapres itu bisa diketok sebelum September 2023, Anwar mengatakan hal itu tidak bisa diprediksi. Lagi-lagi dia mengatakan diketoknya perkara itu masih melihat perkembangan di persidangan.

"Ya nggak bisa diprediksi," kata Anwar.

"Ya kita lihat aja perkembangan ikuti aja ya," imbuh dia.

Lebih lanjut, Anwar juga membantah ada desakan agar perkara ini segera diputus.

"Wah nggak ada, siapa yang bisa mendesak," kata Anwar.

Sebelumnya, sejumlah warga negara Indonesia mengajukan permohonan uji materi terhadap Pasal 169 huruf q UU Pemilu terhadap UUD 1945. Dalam pasal ini menyebutkan persyaratan menjadi capres/cawapres berusia paling rendah 40 tahun. Permohonan itu teregistrasi (laman MK) tertanggal 16 Maret 2023 dengan nomor 29/PPU-XXI/2023. Kemudian pemohon lain tertanggal 17 Mei 2023 dengan nomor 55/PPU-XXI/2023.

Para penggugat meminta usia minimal capres dan cawapres menjadi 35 tahun. Kemudian ada juga yang meminta usia minimal capres dan cawapres menjadi 25 tahun dan 21 tahun.


Fenomena money politic sering kali terjadi tiap menjelang pemilu. KPK menilai hal itu terjadi karena tingkat kesejahteraan masyarakat yang belum tinggi.

Ketua KPK Firli Bahuri awalnya mengatakan sikap KPK di tahun politik. Dia menegaskan KPK akan bersikap netral.

"Di dalam tahun politik kapan pun itu terjadi KPK bersikap netral dan tidak melibatkan diri dari praktik-praktik politik atau praktis. Itu saya pastikan," kata Firli dalam konferensi pers capaian kinerja KPK selama semester pertama tahun 2023 di gedung KPK, Jakarta Selatan, Senin (14/8/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Firli mengatakan politik uang di tahun pemilu harus disikapi serius oleh semua pihak. Tugas pengawasan itu, kata Firli, tidak semata menjadi tanggung jawab KPK.

"Seluruh parpol dan kader parpol, pengurus parpol terlibat dan diikutkan dalam pendidikan politik cerdas berintegritas. Begitu juga para penyelenggara pemilu, KPU dan Bawaslu juga dilibatkan dalam upaya-upaya mencegah politik uang," jelas Firli.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menambahkan, persoalan politik uang di momen pemilu masih terjadi akibat kesejahteraan masyarakat yang minim. Faktor latar belakang pendidikan warga juga akan mempengaruhi terjadinya peristiwa tersebut.

"Kenapa money politic masih berjalan? Ya saya harus sampaikan 50% masyarakat kita itu masih belum sejahtera dan 50% lebih itu juga tingkat pendidikannya belum baik," jelas Alexander.

Alexander mengatakan pemilu yang sehat tidak hanya dibebankan kepada para peserta pemilu. Dia menilai tiap warga juga harus berkontribusi dalam menolak terjadi politik uang.

"Jadi jangan berharap saja dengan calon pimpinan atau anggota DPRD yang berintegritas, penyelenggara yang berintegrasi. Tetapi tidak kalah pentingnya adalah bagaimana rakyat masyarakat selaku pemilih itu juga berintegritas," pungkas Alexander.

Lihat juga Video 'Mahfud Ungkap Penelitian KPK: Pemilu Selalu Diiringi dengan Upaya Korupsi':

[Gambas:Video 20detik]


Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP), Anies Baswedan menghadiri Jambore Relawan di Padepokan Kalisoga, Desa Slatri, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah.

Di depan relawan, Anies mengungkapkan alasannya jambore relawan digelar di daerah tersebut.

Anies Baswedan tiba di lokasi sekitar pukul 16.00 WIB dan disambut ratusan peserta Jambore Kebangsaan Relawan Anies. Dalam orasinya, Anies memberikan semangat para relawan yang telah menunggunya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Kepada relawan, Anies Baswedan mengatakan ada semangat perubahan yang terpancar dari wajah peserta jambore. Anies mengajak relawan bekerja lebih keras setelah mengikuti jambore tersebut.

Menurut Anies, semangat perubahan dimulai dari desa miskin ekstrem yang berada di kabupaten termiskin ekstrem di Jawa Tengah.

"Kita mulai semangat perubahan dari Desa Slatri yang masuk desa miskin ekstrem dan berada di kabupaten miskin ekstrem di Jawa Tengah. Ini adalah suntikan semangat yang luar biasa, bahwa masyarakat menginginkan perubahan untuk menghadirkan kondisi hidup yang lebih baik," ujar Anies Baswedan.

Anies menyebutkan, masyarakat saat ini menginginkan kebutuhan pangan yang lebih murah, lapangan pekerjaan yang lebih mudah, kesehatan yang terjangkau untuk semua dan pendidikan hingga tuntas dan berkualitas. Menurut dia, isu-isu strategis tersebut tengah digelorakan dalam kegiatan Jambore Relawan.

"Kami menyambut baik dan ini akan menjadi gerakan yang meluas. Sesudah jambore ini mereka akan bertugas di wilayahnya masing-masing, untuk bisa menggerakkan dan mengajak semua menjadi bagian dari gerakan perubahan ini," tambahnya.

Diketahui, Jambore Kebangsaan Relawan Anies ini diikuti 250 simpul relawan dari seluruh Indonesia. Kegiatan ini berlangsung di Padepokan Kalisoga Desa Slatri mulai 14 sampai 16 Agustus 2023.

Saat Anies Jajal Naik KRL Bogor-Jakarta di Jam Pulang Kantor


Ketua Umum Gerakan Pemuda Ka'bah (GPK) di bawah kepimpinan Imam Fauzan solid mendukung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden usungan PPP bersama PDI Perjuangan. Hal itu disampaikan menanggapi pernyataan kubu Tommy Adrian Firman yang mengklaim sebagai Ketua Umum GPK.

"Nama saudara Tommy tidak ada dalam SK Kepengurusan PP GPK. Ini adalah dukungan secara pribadi Tommy kepada salah satu calon presiden, bukan dukungan secara kelembagaan GPK," kata Fauzan dalam keterangan tertulis, Senin (14/8/2023).

Fauzan mengatakan GPK sebagai Banom tunduk dan taat atas keputusan DPP PPP yakni mendukung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dalam 5 bulan terakhir ini, menurutnya, GPK di seluruh provinsi telah bergerak hingga desa-desa mengampanyekan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden.

Ia yakin kehadiran pengurus GPK akan ikut berkontribusi terhadap pemenangan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024.

"PP GPK yang memiliki legalitas SK Kemenkumham dan diakui oleh partai, mendukung Ganjar Pranowo sebagai capres sesuai keputusan Rapimnas PPP di Jogja," ujar Fauzan.

Fauzan mengingatkan kepada berbagai pihak untuk tidak percaya terhadap klaim Tommy Adrian Firman. Apalagi jika menyatakan dukungan untuk salah satu calon presiden.

"Mereka itu baru muncul ketika mau pemilihan presiden, setelah itu mereka pura-pura hilang. Karena kepentingan pilpres mereka mengaku sebagai kader GPK. Padahal tommy sendiri adalah kader PAN sejak 2019, sedangkan GPK banom PPP," kata Fauzan.

Menurutnya, tokoh-tokoh senior yang pernah berkiprah di GPK seharusnya memberikan contoh kepada anak muda. Hal itu agar organisasi bisa dijalankan sesuai dengan aturan yang berlaku tidak berdasarkan asal klaim.

"Tokoh-tokoh senior yang pernah berkiprah di GPK seperti bang Syahrial Agamas harusnya memberikan contoh kepada kami tentang aturan organisasi seperti apa, bukan asal klaim seperti ini," tutupnya.

Simak Video 'Sandi Tak Peduli Koalisi Ramping atau Besar: Yang Penting Dekat Rakyat':

[Gambas:Video 20detik]


Gerakan Pemuda Ka'bah (GPK) di bawah kepemimpinan Tommy Adrian Firman melakukan deklarasi dukungan terhadap Anies Baswedan sebagai capres 2024. Anies merasa dukungan dari GPK memiliki makna tersendiri.

"GPK seluruh Indonesia yang mendukung Pak Anies. Insyaallah ke depan GPK akan terus selalu mendukung Pak Anies untuk presiden 2024-2029," kata Ketua Umum PP GPK Tommy Adrian Firman di Museum Wayang Kekayon, Banguntapan, Bantul, dilansir detikJogja, Minggu (13/8/2023).

Sebagai informasi Gerakan Pemuda Ka'bah (GPK) merupakan organisasi sayap PPP, yang saat ini telah mendeklarasikan dukungannya terhadap Ganjar Pranowo sebagai Capres 2024. Tommy menegaskan di bawah kepemimpinannya GPK ini sudah berdiri sendiri.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kami GPK sendiri," ujarnya.

Oleh sebab itu, Tommy tidak takut mendapat teguran terkait deklarasi dukungan GPK terhadap Anies hari ini. Menurutnya, sejak awal GPK telah memutuskan untuk mendukung Anies maju Pilpres 2024.

"Oh, kita tidak akan pernah takut oleh siapapun. Karena niat awal kita dari awal adalah mendukung Pak Anies Presiden 2024-2029," ucapnya.

"Dan itu memang sudah keputusan kami DPP pusat untuk mendukung Pak Anies, dari awal bukan dari saat ini tapi dari awal," lanjut Tommy.

Simak selengkapnya di sini.

Saksikan juga 'Saat Pengamat Bicara Kekhawatiran Surya Paloh Jika AHY Jadi Cawapres Anies':

[Gambas:Video 20detik]


Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah mengatakan partainya akan mendukung Ketua Umum (Ketum) Gerindra Prabowo Subianto di Pemilu mendatang. Hal tersebut menindaklanjuti dukungan dari Partai Golkar dan PAN ke Prabowo baru-baru ini.

"Pada dasarnya Partai Gelora telah memulai komunikasi yang luas baik kepada publik, maupun kepada kader dan oleh sebab itu Partai Gelora ingin sebagai partai baru mendukung Pak Prabowo," kata Fahri kepada wartawan, Senin (14/8/2023).

Fahri menyebut hampir 100 persen aspirasi dari dewan pimpinan wilayah hingga dewan pimpinan pusat menyatakan dukungan ke Prabowo. Ia mengatakan tak lama lagi pihaknya akan mendeklarasikan dukungan secara resmi.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Sesungguhnya dukungan kepada Pak Prabowo telah mencapai hampir 100 persen dan dalam waktu yang tidak terlalu lama, tentu kita akan melakukannya secara resmi sebagai keputusan Dean Pimpinan Nasional (DPN)," kata dia.

Menurutnya saat ini adalah momen bagi Prabowo untuk bisa memenangi Pilpres. Ia mengatakan salah satu strategi pemenangan dengan melakukan komunikasi kepada rakyat.

"Kita harus percaya bahwa memang ini waktunya Pak Prabowo, tinggal komunikasi yang baik yang akan menyebabkan secara umum publik dan rakyat Indonesia bersepakat untuk bulat memilih Pak Prabowo kali ini sebagai Presiden RI," imbuhnya.

Simak Video 'Pengamat soal Deklarasi PAN-Golkar: Prabowo Layak Merasa di Atas Angin':

[Gambas:Video 20detik]


Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid atau HNW menghadiri undangan untuk Pembukaan Rakerda III Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jakarta Selatan, yang digelar di Hotel Veranda, Jakse. Di acara yang bertema 'Optimalisasi Organisasi Dalam Mengawal Akidah dan Memberdayakan Potensi Umat' HNW cidaulat untuk memberikan arahan dan sambutan pembukaan.

HNW mengungkapkan tentang peran dan kiprah para ulama dengan majelis ulamanya untuk bisa menyegarkan ingatan umat Islam mempunyai kedaulatan dan bersama para tokoh bangsa yang lain umat Islam menyelamatkan dan memerdekakan Indonesia.

"Kita segera akan memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia, dan kita berada di suasana menjelang Pemilu 2024, karena itu sangat penting para ulama berperan untuk mengingatkan semua pihak terkait agar Pemilu berlangsung sukses sesuai aturan konstitusi yaitu langsung umum bebas rahasia jujur dan adil. Dan agar umat tidak mensukseskan hajatan besar demokrasi ini, dengan tidak golput karena itu memubadzirkan kedaulatan yang telah diberikan oleh UUD untuk memilih wakil mereka di parlemen, maupun memilih Presiden, melalui Pemilu di tahun 2024 yang akan datang," kata HNW dalam keterangannya, Senin (14/8/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ia menjelaskan dalam demokrasi, wakil rakyat dan pemimpin negara itu tidak jatuh dari langit, atau tidak jelas latarnya seperti satria piningit, tapi dipilih oleh rakyat. Dalam bahasa agama, rakyat adalah umat yang menentukan dengan memberikan reward dengan memilih yang memang baik, dan melakukan punishment dengan tidak memilih mereka yang track recordnya tidak baik. Ini yang perlu terus dicerahkan oleh para ulama di MUI.

Diketahui, karena Umat adalah rakyat mendengarkan arahan para pimpinan termasuk juga para ulama yang adalah tokoh-tokoh Agama. Dalam beragam survei disebutkan para tokoh masyarakat termasuk para ulama adalah pihak yang paling dirujuk oleh umat atau warga untuk menunjukkan pilihan mereka saat Pemilu.

HNW menegaskan para jamaah haji adalah ujung tombak yang sangat baik untuk mendukung hadirnya umat yang berkualitas, sehingga para ulama penting untuk membantu agar haji mereka yang benar-benar terjaga kemabrurannya, dan kemudian kemabruran itu ditularkan kepada umat, supaya dengan demikian bisa menghadirkan kesalehan sosial yang dipentingkan bagi terwujudnya keadilan bagi seluruh umat, rakyat dan bangsa dan negara kita.

"Menjadi sangat penting peran MUI untuk berperan maksimal menjaga haji mereka agar terus mabrur. Supaya bisa menghadirkan masyarakat yang utama yaitu khairul ummah, dengan melaksanakan visi amar maruf nahi munkar, dan menghadirkan keimanan kepada Allah, dan tentu dalam konteks ke-mabrur-an itu, jamaah haji bisa menjadi ujung tombak untuk melaksanakan pemberdayaan umat, ekonomi umat, dan ukhuwah diantara umat, karena jemaah haji selama di tanah suci Mekah maupun Madinah, sudah terbiasa bertemu dengan umat dari seluruh dunia, dengan cara beragama Islam yang beragam, para jemaah haji itu terbiasa dengan suasana toleransi dan ber-ukhuwah itu," katanya.

"Kalau jemaah pulang ke Indonesia dan menyebarkan suasana dan pengalaman ukhuwah ini, tentu akan sangat bermanfaat bagi kerukunan dan persatuan umat, melalui kuatnya paham toleransi dan moderasi. Dan yang bisa membimbing mereka adalah para ulama kita, apalagi yang terhimpun dalam organisasi seperti MUI. Ketika mereka berangkat dibimbing para ulama, sesudah pulang juga tetap dibimbing para Ulama. Sehingga kita bisa berharap kemabruran hajinya, membawa kemaslahatan bagi Umat, sehingga bisa berperan hadirkan kesertaan serta kuatkan persaudaraan, jauh dari pecah belah dan fitnah, selama dan sesudah mereka mengikuti Pemilu 2024," pungkas HNW.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut di antaranya, Walikota Jakarta Selatan Mundjirin, Plt Ketua Umum MUI Provinsi DKI Jakarta KH. Risman Muchtar, Ketua MUI Jakarta Selatan KH. Ahmad Nawawi Halim, dan Anggota Badan Pelaksana Keuangan dan Manajemen Risiko BPKH Acep Riana Jayaprawira.

Simak juga 'Mahfud Ungkap Penelitian KPK: Pemilu Selalu Diiringi dengan Upaya Korupsi':

[Gambas:Video 20detik]


Provinsi Banten berada di peringkat ke 4 wilayah yang rawan akan politik uang atau money politic pada Pemilu 2024. Hal itu terungkap berdasarkan hasil analisis tematis isu strategis politik uang dalam Indek Kerawanan Pemilu (IKP) pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024.

"Banten berada diperingkat ke empat secara nasional pada kelompok provinsi rawan tinggi politik uang, dipotret pada peristiwa politik uang pada pemilu sebelumnya yang terjadi di Kota Serang, Kabupaten Serang dan Kabupaten Lebak," Kata Anggota Bawaslu Provinsi Banten Kordiv Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat, Ajat Munajat dari keterangan tertulis yang diterima, Senin (14/8/2023).

Ajat menjelaskan dari 38 provinsi yang ada, Banten diperingkat keempat dengan skor 44,44 rawan terjadinya politik uang. Ia mengatakan peringatan pertama yang rawan terjadinya politik uang ialah Maluku Utara dengan skor tertinggi 100, kemudian disusul Lampung 55,56, Jawa Barat 50,00, Banten, dan Sulawesi Utara (38,89).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ajat mengungkapkan praktik politik uang pada saat sekarang berbeda dengan pemilu sebelumnya. Ia mengatakan transaksi politik uang sekarang bisa dilakukan lebih modern yaitu secara digital (uang elektronik).

"Upaya pencegahan dan penindakan praktik politik uang juga dihadapkan pada terjadinya komodifikasi, terutama dengan penggunakaan uang digital yang sudah menjadi trend keseharian dimasyarakat kita," katanya.

Ajat melanjutkan, praktik kotor politik uang saat ini juga cenderung dikemas melalui kegiatan-kegiatan sosial termasuk program pemerintah. Menurutnya, praktik politik uang sendiri tidak hanya melibatkan peserta pemilu, terutama tim sukses maupun tim kampanyenya. Namun juga rentan melibatkan penyelenggara pemilu dan aparatur sipil negara yang semestinya menjaga netralitasnya

"Selain itu, praktik politik uang kerapkali dibungkus dengan kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan, termasuk program pemerintah yang terkadang membuat bias batasan antara penyaluran bantuan dengan politik uang," tambahnya.

Ajat mengatakan dalam mencegah terjadinya politik uang, perlu adanya keterlibatan dan kesadaran masyarakat. Selain itu kata dia, peserta pemilu, pemerintah daerah juga perlu turut serta dalam mencegah terjadinya politik uang selama pemilu.

"Pemetaan kerawanan pemilu dan pemilihan serentak 2024 menegaskan aspek keterlibatan masyarakat, dan pemangku kepentingan yakni penyelenggara pemilu, peserta pemilu yang didalamnya tim sukses, dan pemerintah daerah, penting untuk mendukung Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) tidak saja dalam upaya pencegahan dan penindakan praktik politik uang, namun juga memperkuat kesadaran masyarakat akan bahaya politik uang bagi masa depan demokrasi Indonesia," terangnya.

Simak juga 'Mahfud Ungkap Penelitian KPK: Pemilu Selalu Diiringi dengan Upaya Korupsi':

[Gambas:Video 20detik]


Sejumlah relawan menyodorkan nama Gibran Rakabuming untuk menjadi bakal calon wakil presiden kepada Prabowo Subianto. Menanggapi hal tersebut, Ketua DPC PDIP Solo FX Hadi Rudyatmo menyatakan masih berpikiran positif terhadap Gibran.

Pria yang akrab dipanggil FX Rudy itu mengaku tidak yakin bahwa Gibran sepakat dengan usulan para relawan tersebut.

"Nggak ada persoalan, hak beliau, namun saya berpikiran positif juga pada Mas Gibran, belum tentu mau menerima juga," katanya ditemui di kediamannya, Senin (14/8/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dia justru khawatir sodoran tersebut justru akan menjerumuskan Gibran. Meski demikian dia yakin Gibran sudah bisa membuat pertimbangan.

"Tawaran itu apakah tawaran dari hati nurani sendiri atau njlomprongke (menjerumuskan) Mas Gibran? Tapi, Mas Gibran lebih pintar dari saya, bisa menimbang persoalan kayak gitu," tutur Rudy.

Menurutnya, saat ini semua masih menunggu tanggal penetapan capres dan cawapres. Diungkapkannya sampai saat ini belum ada kompetisi.

"Semua menunggu tanggal atau penetapan atau pendaftaran capres dan cawapres itu baru kompetisi, ini belum kompetisi. Capres yang resmi dari partai baru Ganjar Pranowo, iya nggak, yang sudah memenuhi," pungkasnya.

Sebagai informasi, Relawan Jokowi-Gibran yang tergabung dalam Bolone Mase menemui bacapres Prabowo Subianto pada Rabu (9/8) malam.

Bakal calon presiden (Bacapres) dari Partai Gerindra Prabowo Subianto mendapat usulan untuk meminang Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres saat bertemu relawan di Solo. Prabowo menyebut nama Gibran sudah diperhitungkan ketokohannya.

"Saya kira sebagai tokoh ya pasti, sebagai tokoh ya, pasti ya semua diperhitungkan ya," kata Prabowo usai bertemu relawan, Rabu (9/8).

Prabowo tidak menjawab dengan lugas ketika ditanya soal nama Gibran di bursa cawapresnya. Menurutnya, semua tergantung kehendak dari rakyat.

"Ya penting bagaimana rakyat, saya kira itu yang paling penting," jawab Prabowo.

Prabowo Bicara Dinasti Terkait Gibran, Singgung Mantu Soeharto


Relawan Ridwan Kamil (RK) 2018 bersama masyarakat Bekasi memberikan dukungan kepada bakal calon presiden (bacapres) Prabowo Subianto. Prabowo dinilai sosok yang tepat untuk memimpin masyarakat Indonesia sebagai Presiden RI untuk 2024-2029.

"Kami atas nama Relawan Ridwan Kamil Jawa Barat, dengan ini mendeklarasikan mendukung Calon Presiden Pabowo Subianto di Pemilihan Presiden 2024 mendatang," kata Ketua Relawan RK, Asep S Sonjaya Suparman, Senin (14/8/2023).

Asep Papay, sapaan akrabnya, mengatakan berkomitmen mendukung Prabowo memenangkan Pilpres 2024. Ia bersama Relawan RK di Jawa Barat (Jabar) siap terjun ke masyarakat menghimpun suara untuk Ketum Gerindra tersebut.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Relawan RK menggelar pesta rakyat bertema 'Bekasi Beraksi Dukung Presiden 2024' yang dihelat di Kota Bekasi sebagai bukti nyata dukungan.

"Berkomitmen siap turun ke masyarakat Jawa Barat dan Indonesia umumnya untuk menyuarakan Bapak Prabowo sebagai presiden Indonesia selanjutnya," ujarnya.

Dia mengatakan Relawan RK akan bergerak sesuai aturan untuk mengajak masyarakat Jabar mendukung demi mengantarkan Prabowo menjadi Presiden Indonesia selanjutnya. Mereka menilai Indonesia membutuhkan pemimpin yang berani menjawab tantangan global dan menghadapi bonus demografi.

"Bergerak secara terstruktur sistematis dan masif bersama masyarakat dengan norma yang berlaku serta patuh terhadap undang-undang untuk mengantarkan Bapak Prabowo Subianto sebagai presiden Indonesia," ucapnya.

Dukungan tersebut diberikan menilai aspek kepemimpinan Prabowo Subianto yang sudah terbukti karena berlatar belakang sebagai seorang prajurit militer dan menteri di kabinet Indonesia Maju Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Prabowo itu sosok yang tegas disiplin dan sudah teruji kepemimpinannya," kata dia.


Dirjen Gakkum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Rasio Ridho Sani menanggapi temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait dugaan aliran dana dari Green Financial Crime (GFC) atau kejahatan lingkungan bisa mencapai Rp 1 triliun ke politikus. Rasio menyebut pihaknya terus berkoordinasi dengan PPATK.

"Ya mungkin bisa tanyakan ke PPATK ya. Kami juga terus bekerja sama dengan PPATK," ujar Rasio kepada wartawan di KLHK, Jakarta Pusat, Senin (14/8/2023).

Rasio akan terus bekerja sama dengan PPATK. Rasio menyebut pihaknya sudah membentuk tim gabungan antara KLHK dengan PPATK untuk mendalami tindak pidana pencucian uang (TPPU) terkait dengan lingkungan hidup dan kehutanan.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Tadi kami sampaikan juga termasuk tadi di dalamnya kita membentuk tim gabungan KLHK dengan PPATK berkaitan dengan penyidikan tindak pidana pencucian uang untuk lingkungan hidup dan kehutanan," ungkap Rasio.

"Kami sudah membuat SK dan tim khusus berkaitan dengan PPATK," sambungnya.

Sebelumnya, PPATK mengungkap aliran duit dari Green Financial Crime (GFC) atau kejahatan lingkungan bisa mencapai Rp 1 triliun di satu kasus. PPATK menyebut salah satunya duit mengalir ke anggota partai politik.

Pernyataan itu mulanya disampaikan Plt Deputi Analisis dan Pemeriksaan PPATK Danang Tri Hartono dalam Rapat Koordinasi bertema Optimalisasi Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme di Indonesia Guna Mewujudkan Ekonomi Hijau dan Pemilu Pilkada Bersih 2024. Ia menyebut informasi itu merupakan fakta temuannya di lapangan.

"Memang fakta lapangan... terkait GFC ini. Ada yang mencapai 1 triliun rupiah satu kasus. Dan itu alirannya ke mana? Ada yang ke anggota partai politik," kata Danang Tri Hartono di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Kamis (19/1).

Danang mencurigai aliran dana itu sendiri nantinya bakal digunakan dalam pemilu serentak 2024. Ia menyebut adanya pihak lain yang ikut dalam kejahatan ini.

"Ini bahwa sudah mulai dari sekarang persiapan dalam rangka 2024 itu sudah terjadi. Jadi ini adalah salah satu yang perlu kita perhatikan bersama terkait dengan GFC, karena dia bukan kejahatan yang independen," tegas Danang.

Simak Video 'Dirut PT XLI Jadi Tersangka Pencemaran Lingkungan, Dikenakan Pasal Berlapis':

[Gambas:Video 20detik]


Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan menekankan Pemilu 2024 harus menjadi momentum untuk mendorong perbaikan menuju Indonesia yang lebih baik. Menurutnya, pesta demokrasi lima tahunan tersebut merupakan implementasi riil dari kedaulatan rakyat.

Selain itu juga pelaksanaan dari Empat Pilar MPR yakni Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.

"Tugas kita sebagai rakyat adalah dengan berperan aktif di pemilu nanti, keterlibatan rakyat ini sangat penting, sebab suara rakyatlah yang akan menentukan perjalanan bangsa ini ke depan. Dengan pemilu kita semua harus sepakat bahwa harus ada perubahan dan perbaikan di Indonesia," ujar Syarief Hasan dalam keterangannya, Senin (14/8/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Hal tersebut disampaikan Pimpinan MPR dari Partai Demokrat ini di acara Sosialisasi Empat Pilar MPR RI kerjasama MPR dengan Yayasan Bakti Mulia di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Minggu (13/8).

Lebih lanjut, dia mengapresiasi generasi muda seputar Sukaresmi dan Cipanas, Jawa Barat yang sangat antusias mengikuti Sosialisasi Empat Pilar ini.

"Silaturahmi kepada generasi muda ini sangat saya sukai, sebab bersama mereka kita sama-sama membuat pencerahan untuk menatap masa depan Indonesia lebih baik," tambahnya.

Kepada para peserta sosialisasi, mantan Menteri Negara Koperasi dan UMKM di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini memaparkan tugas dan kewenangan serta dari mana anggota MPR muncul.

"MPR adalah lembaga tinggi negara yang memiliki kewenangan luar biasa yakni, melantik dan memberhentikan Presiden dan Wapres RI dengan prosedur dan ketentuan yang sudah diatur. MPR juga memiliki kewenangan tertinggi yakni, merubah dan menetapkan UUD atau konstitusi negara. MPR pula yang diamanahi UU untuk melakukan Sosialisasi Empat Pilar MPR kepada seluruh rakyat Indonesia," terangnya.

Syarief Hasan mengatakan asal usul pimpinan dan anggota MPR berasal dari gabungan anggota DPR dan DPD RI, yang dipilih oleh rakyat melalui pemilu. Sama halnya dengan presiden dan wapres RI juga dipilih melalui Pemilu.

"Demikian besar peran Pemilu untuk menghasilkan legislatif dan eksekutif yang amanah serta selalu mengedepankan kepentingan juga masa depan bangsa serta kesejahteraan rakyat, maka dari itulah rakyat mesti bijak dalam memberikan suaranya dalam pemilu nanti di 2024," terangnya.

Dalam kesempatan itu, Syarief Hasan juga mohon doa restu untuk maju dalam Pemilu 2024 untuk kursi DPR RI di Dapil III,Kota Bogor dan Kabupaten Cianjur.

"Mari kita semua bersama-sama melakukan perubahan dan perbaikan demi Indonesia maju di masa depan," tandasnya.

Simak juga 'Mahfud Ungkap Penelitian KPK: Pemilu Selalu Diiringi dengan Upaya Korupsi':

[Gambas:Video 20detik]


Survei LSI Denny JA yang dirilis hari ini mensimulasikan Prabowo Subianto dengan 4 bakal calon wakil presidennya. Simulasi ini menghadapkan Prabowo dengan pasangan Ganjar Pranowo-Sandiaga Uno dan Anies Baswedan-Agus Harimurti Yudhoyono.

Pengumpulan data survei LSI Denny JA dilakukan pada periode 3-15 Juli 2023 dengan melibatkan 1.200 responden yang diwawancarai tatap muka dengan menggunakan kuesioner. Metodologi sampling yakni multistage random sampling dan dilengkapi riset kualitatif. Survei ini disebut mempunyai margin of error +- 2,9%.

Prabowo yang menjabat Ketua Umum Gerindra ini dipasangkan dengan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming, Menteri BUMN Erick Thohir, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Dalam setiap simulasi, elektabilitas Prabowo dan pasangannya dihadapkan dengan duet Ganjar (Gubernur Jawa Tengah) dan Menparekraf Sandiaga Uno serta duet eks gubernur DKI Anies Baswedan dan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kenapa ini dilakukan, ini sebenarnya ingin melihat bahwa bagaimana pergerakan dari Pak Prabowo ketika disandingkan dengan masing-masing yang ada. Kenapa tidak ada simulasi kandidat lain, mungkin di kesempatan lain akan kita lakukan hal itu ya," kata pembicara LSI Denny JA, Ardian Sopa, dalam rilis survei secara virtual, Senin (14/8/2023).

Dalam setiap simulasi, Prabowo dan pasangannya dinyatakan selalu unggul menghadapi pesaingnya. Berikut ini datanya.

Prabowo-Gibran: 38,8%

Ganjar-Sandiaga: 33,1%

Anies-AHY: 16,4%

Tidak tahu/tidak jawab: 11,7%

Prabowo-Erick: 38,9%

Ganjar-Sandiaga: 34,4%

Anies-AHY: 15,8%

Tidak tahu/tidak jawab: 10,9%

Prabowo-Airlangga: 37,5%

Ganjar-Sandiaga: 35,9%

Anies-AHY: 20,2%

Tidak tahu/tidak jawab: 6,4%

Prabowo-Cak Imin: 36,5%

Ganjar-Sandiaga: 36,2%

Anies-AHY: 20,5%

Tidak tahu/tidak jawab: 6,8%

"Dari data ini bisa kita ambil kesimpulan bahwa pertama, siapa pun wakil dari Pak Prabowo, itu relatif beliau melampaui pasangan lainnya, baik wakilnya beliau ini Gibran, kemudian Erick Thohir, Airlangga Hartarto maupun juga Muhaimin Iskandar dia tetap melampaui pasangan Ganjar-Sandi maupun juga Anies-AHY," ujar Ardian Sopa.

Simak juga 'Survei Capres-Cawapres Polstat: Prabowo-Erick, Ganjar-Sandi, Anies-AHY':

[Gambas:Video 20detik]


PAN menyatakan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) hanya tinggal sejarah setelah mereka mendukung Prabowo Subianto menjadi bakal capres 2024. Nama koalisi baru bersama Prabowo belum ditentukan.

"KIB hanya tinggal sejarah saja karena anggota KIB tidak bisa bersatu dalam memilih calon di pilpres. Meskipun berat hati, ya tetap harus diterima sebagai fakta dan kenyataan politik," kata Waketum PAN Viva Yoga Mauladi kepada wartawan, Senin (14/8/2023).

"KIB sekarang hanya tinggal pusara," imbuhnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

PAN, bersama Partai Golkar dan PPP, tergabung dalam KIB dan koalisi ini belum sempat mendeklarasikan dukungan kepada capres tertentu. PPP meninggalkan Golkar dan PAN lebih dahulu, kini bergabung dengan PDIP mendukung Ganjar Pranowo.

Kini, PAN bersama Golkar mendukung Prabowo Subianto, merapat ke koalisi Gerindra dan PKB. Viva Yoga mengungkapkan belum ada nama koalisi bersama Gerindra, Golkar, PKB, dan PAN.

"Nama koalisi belum dibahas. Mau pakai nama apa saja, bukan hal prinsip buat PAN. Yang prinsip bagi PAN adalah koalisi ini menang di Pilpres 2024," imbuhnya.

Ketua DPP Partai Golkar Dave Laksono sebelumnya mengirimkan tangkapan layar yang berisi tulisan 'Gerakan Kekaryaan Harapan Bangsa'. Warna tulisan tersebut putih, kuning, harapan, dan hijau.

Di dalam tangkapan layar itu ada gambar Prabowo Subianto, Ketum Golkar Airlangga Hartarto, Ketum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, dan Ketum PAN Zulkifli Hasan atau Zulhas.

"Ya tunggu aja," kata Dave.

Dave mengizinkan foto itu digunakan. Tak hanya itu, Dave mengaku akan membuat relawan yang mendukung Prabowo. Namun, belum diketahui persis 'Gerakan Kekaryaan Harapan Bangsa' apakah akan menjadi nama resmi koalisi Prabowo.

"Gue akan segera buat barisan relawan Prabowo," ujarnya.

Simak Video 'PPP soal Golkar-PAN Dukung Prabowo: KIB Auto Bubar!':

[Gambas:Video 20detik]


Ketua Bappilu Partai Demokrat Andi Arief merespons Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah yang mengungkit Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mendukung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa di Pemilu 2014. Andi menilai pernyataan Basarah salah analisa.

"Malas nanggapi karena nggak jelas, nggak benar statementnya," kata Andi kepada wartawan, Senin (14/8/2023).

Andi Arief menyebut SBY di 2014 bersikap netral. Ia mengatakan pernyataan Basarah salah analisa.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Netral (SBY di 2014), salah analisa," katanya.

Untuk diketahui, Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah mengungkit Pemilu 2014 pihaknya melawan Prabowo yang didukung oleh penguasa, dalam hal ini Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhono (SBY).

"2014 juga kami ramping, kami menghadapi calon presiden, calon wakil presiden yang didukung oleh presiden yang sedang berkuasa waktu itu. Pak Hatta Rajasa kan besannya Presiden SBY pada waktu itu," kata Ahmad Basarah usai menghadiri konferensi pers terkait sidang tahunan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (14/8/2023).

Basarah mengatakan pada saat itu PDIP dianggap oleh sejumlah pakar politik bukan partai yang besar. Ditambah dukungan ke Jokowi hanya dari NasDem, Hanura dan PKB.

"Kamu partai-partai yang dihitung oleh para pengamat politik bukan partai besar pada waktu itu, hanya dengan NasDem, PKB, dan Hanura," ujar Basarah.

"Sementara Pak Prabowo dan Hatta Rajasa didukung partai-partai besar dan pada waktu itu Presiden SBY yang sedang berkuasa saat itu juga partainya mendukung pasangan Prabowo dan Hatta Rajasa pada waktu itu kalau tidak salah," sambungnya.

Menurut Basarah, PDIP sudah biasa mengalami hal serupa menjelang Pilpres 2024. Namun, kata dia, pada akhirnya ketika partai menang pihak lain akan mendekat untuk bekerja sama.

"Jadi bagi PDIP hal-hal yang biasa yang kita hadapi. Kita biasa bekerja bersama-sama, tapi kita juga biasa bekerja dengan teman yang tidak terlalu banyak. Toh, akhirnya ketika kita menang pada waktu itu, akhirnya teman-teman itu juga datang kepada kami untuk bekerja sama di pemerintahan," imbuhnya.

Simak juga 'Golkar-PAN Merapat ke Prabowo, Ganjar 'Dejavu' Situasi Pilpres 2014':

[Gambas:Video 20detik]


Putri Presiden RI ke-4 Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Yenny Wahid menyatakan kesiapannya mendampingi bakal calon presiden (bacapres) PDIP Ganjar Pranowo jika melakukan safari ke Jawa Timur (Jatim).

Merespons hal itu, Ganjar mengucapkan terima kasih kepada Yenny Wahid. Ganjar pun menjelaskan dirinya memang sudah berteman lama dengan Yenny.

"Terima kasih karena saya berteman dengan mbak Yenny Wahid kan sudah lama," kata Ganjar dalam keterangan tertulis, Senin (14/8/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Tak hanya Yenny, Ganjar menyebut juga berteman dengan suaminya, Dhohir Farisi yang merupakan alumni Universitas Gadjah Mada. Selain itu ia juga akrab dengan keluarga Gus Dur lainnya.

"(Berteman) dengan suaminya lama, dengan keluarga Gus Dur lama. Waktu tadi malam saya silaturahmi ke Bu Sinta Mba Yenny menyampaikan 'Mas kalau mau jalan saya siap temani' oke!," ujar Ganjar.

Diketahui, sebelumnya Ganjar menyambangi kediaman istri Gus Dur Nyai Sinta Nuriyah di Ciganjur, Jagakarsa, Jakarta Selatan pada Minggu (13/8) malam. Pada kesempatan tersebut, Yenny Wahid menyatakan siap mendampingi Ganjar apabila melakukan safari ke Jatim.

Awalnya, Yenny mengaku tertarik diajak lari Ganjar. Terlebih, lanjut Yenny, ia sedang dalam program menurunkan berat badan.

Yenny pun menyatakan kesediaannya menemani Ganjar ke makam Gus Dur di Jalan Irian Jaya Tebuireng, Kabupaten Jombang, Jatim.

"Saya siap mas, Mas Ganjar kan nanti mau ke makam Gus Dur juga, saya dampingi pastinya. Nanti jalan-jalan ke Jawa Timur saya temenin lah Mas Ganjar," kata Yenny.

Simak Video 'Yenny Wahid Siap Dampingi Ganjar Keliling di Jawa Timur':

[Gambas:Video 20detik]


Ketua MPR RI Bambang Soesatyo memastikan MPR RI siap menyelenggarakan sejumlah agenda nasional dalam beberapa hari ke depan. Pada 16 Agustus 2023, pihaknya akan menyelenggarakan Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2023 dalam satu rangkaian dengan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI di Gedung Nusantara MPR RI.

"Sidang dimulai pukul 09.30 WIB. Dihadiri sekitar 1.549 undangan," ujar Bamsoet dalam keterangannya, Senin (14/8/2023).

Ia mengungkapkan Presiden Joko Widodo dipastikan hadir menyampaikan Pidato Presiden RI tentang penyampaian laporan kinerja lembaga-lembaga negara. Sekaligus Pidato Kenegaraan dalam rangka HUT Kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Selain Presiden RI, undangan yang akan hadir dalam Sidang Tahunan MPR terdiri dari wakil presiden RI, mantan presiden RI dan mantan wakil presiden RI, mantan Ketua MPR RI/DPR RI/DPD RI, pimpinan lembaga negara, seluruh anggota MPR RI, menteri Kabinet Indonesia Maju, dan pejabat setingkat menteri, ketua umum partai politik yang mewakili keterwakilan di DPR RI, raja-raja nusantara, ketua ormas keagamaan serta perwakilan teladan dari seluruh nusantara.

Ia menerangkan pokok acara Sidang Tahunan MPR RI terdiri dari pembukaan Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI oleh Ketua MPR, pidato pengantar Ketua MPR RI dalam rangka Sidang Tahunan MPR RI, pidato pengantar Ketua DPD RI dalam rangka Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI, pidato Presiden RI dalam rangka penyampaian laporan kinerja lembaga-lembaga negara, dan pidato kenegaraan dalam rangka HUT ke-78 Kemerdekaan RI.

Ada juga pembacaan doa, persembahan lagu-lagu daerah, serta penutupan Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI oleh Ketua DPD RI.

"Berbagai persiapan telah dilakukan oleh MPR RI untuk memastikan agenda Sidang Tahunan MPR 2023 berjalan sukses. Antara lain melalui rapat pimpinan MPR RI pada 8 Agustus 2023 dan pertemuan konsultasi dengan Presiden RI pada 9 Agustus 2023," terangnya.

"Untuk memantapkan persiapan, gladi bersih penyelenggaraan sidang akan dilaksanakan pada Selasa, 15 Agustus 2023, pukul 13.00 WIB di Gedung Nusantara MPR RI," imbuh Bamsoet.

Selain agenda Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2023, MPR RI juga akan menyelenggarakan agenda nasional lainnya yakni peringatan Hari Konstitusi yang dirangkaikan dengan HUT ke-78 MPR RI. Peringatan Hari Konstitusi bertema 'Pemilu 2024 Mewujudkan Demokrasi Konstitusional yang Mempererat Persatuan Bangsa' akan digelar Jumat, 18 Agustus 2023 di Gedung Nusantara IV MPR RI/DPR RI/DPD RI.

"Peringatan Hari Konstitusi dan HUT ke-78 MPR RI akan dihadiri presiden RI. Pokok acaranya antara lain, penayangan video sejarah MPR RI dan Kegiatan MPR RI, sambutan Ketua MPR RI, testimoni Gen Z (open mic), sambutan Presiden RI, pembacaan doa, penampilan Wonderland Indonesia oleh komposer muda Alffy Rev yang menyajikan medley lagu-lagu daerah dan lagu nasional yang diaransemen dengan sentuhan musik elektronik," paparnya.

Bamsoet menambahkan peringatan Hari Konstitusi 18 Agustus merupakan rangkaian kesejarahan yang tak terpisahkan dengan Hari Lahir Pancasila 1 Juni dan Hari Kemerdekaan RI 17 Agustus. Ia menyebut 18 Agustus adalah momentum yuridis konstitusional atas kelahiran Negara Republik Indonesia (NKRI).

Di tanggal yang sama, Bung Karno dan Bung Hatta dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI yang pertama.

"Masih dalam rangkaian peringatan HUT ke-78 MPR RI, kita juga akan menyelenggarakan Pagelaran Wayang Kulit pada Jumat, 25 Agustus 2023 di lapangan Sepakbola Komplek MPR RI. Kegiatan ini dalam kerangka menanamkan nilai-nilai kebangsaan melalui media budaya," kata Bamsoet.

"Dilanjutkan pada 29 Agustus dengan final lomba standup comedy Rumah Kebangsaan, podcast Uncensored Akbar Faisal, hingga Turnamen Catur antar wartawan," pungkasnya.

Sebagai informasi, hal ini Bamsoet sampaikan dalam konferensi pers persiapan Sidang Tahunan MPR RI, di Lobby Gedung Nusantara IV MPR RI. Turut hadir dalam kesempatan ini Wakil Ketua MPR RI antara lain Ahmad Basarah, Yandri Susanto, dan Fadel Muhammad.

Simak juga 'Kata Pakar soal Bahaya Kebocoran Data bagi Masyarakat dan Negara':

[Gambas:Video 20detik]


Lingkaran Survei Indonesia atau LSI Denny JA juga merilis hasil jajak pendapat mengenai bakal calon wakil presiden untuk Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto. Ada 4 tokoh yang masuk dalam survei ini, salah satunya Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka.

Survei LSI Denny JA ini bertajuk 'Gibran, Generasi Milenial & Pertarungan Cawapres 2024'. LSI Denny JA menyebut Gibran merupakan satu-satunya wakil dari generasi milenial di daftar cawapres beredar.

Pengumpulan data survei LSI Denny JA dilakukan pada periode 3-15 Juli 2023 dengan melibatkan 1.200 responden yang diwawancarai tatap muka dengan menggunakan kuesioner. Metodologi sampling yakni multistage random sampling dan dilengkapi riset kualitatif. Survei ini disebut mempunyai margin of error +- 2,9%.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

LSI Denny JA membedah kekuatan Gibran dibanding tiga nama lain yang santer disebut-sebut akan mengisi pos cawapresnya Prabowo Subianto. "Kekuatan Gibran dibandingkan cawapres Prabowo lainnya, ada Pak Erick, kemudian Pak Airlangga, kemudian juga Pak Muhaimin," kata pembicara LSI Denny JA, Ardian Sopa, dalam rilis survei secara virtual, Senin (14/8/2023).

Ada dua faktor dalam perbandingan kekuatan Gibran dan 3 nama lain untuk bursa cawapresnya Prabowo. Faktor tersebut yakni tingkat popularitas dan kesukaan.

"Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa hukum besi dari demokrasi elektoral kita orang tidak mungkin pilih jika dia tidak kenal. Tapi sudah kenal pun tidak menjadi jaminan dia akan dipilih ketika dia tidak disukai. Mereka harus dikenal, disukai, baru pemilih mau memutuskan pilihannya itu sendiri," kata Ardian Sopa.

Dalam hal popularitas, Gibran Rakabuming unggul atas Erick Thohir, Airlangga dan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin. Tingkat popularitas Gibran ada di angka 66,5%.

"Terlihat Gibran Rakabuming Raka, dibandingkan 3 tokoh yang lainnya, ini Gibran di angka 66,5%. Kemudian Erick Thohir di angka 61,8%, kemudian Airlangga Hartarto 52,3% dan Ahmad Muhaimin Iskandar di angka 43,1%," ujar Ardian Sopa.

Hasil serupa didapat Gibran dalam hal kesukaan. Ardian menyebut Gibran merupakan kandidat cawapres Prabowo yang paling disukai.

"Dibandingkan dengan 4 lainnya, Gibran masih yang tertinggi selain pada popularitasnya," ujar dia.

Kesukaan Cawapres

Gibran: 82,6%

Erick Thohir: 77,1%

Muhaimin Iskandar: 62%

Airlangga: 52,5%

LSI Denny JA juga merilis angka popularitas dan kesukaan 4 kandidat cawapres Prabowo khusus di Jawa Tengah. Hasilnya sama yakni Gibran menjadi yang teratas.

Popularitas Cawapres (Jawa Tengah)

Gibran: 75%

Erick Thohir: 58,3%

Muhaimin Iskandar: 51,4%

Airlangga: 45,8%

Kesukaan Cawapres (Jawa Tengah)

Gibran: 83,3%

Erick Thohir: 78,6%

Muhaimin Iskandar: 70,9%

Airlangga: 57,4%

Simak Video 'Golkar Sodorkan Gibran Jadi Cawapres? Airlangga Bilang Begini':

[Gambas:Video 20detik]


PAN dan Partai Golkar resmi berkoalisi dengan Partai Gerindra dan PKB mendukung pencapresan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto. Bendahara Umum PDIP, Olly Dondokambey, mengaku pihaknya tak masalah dengan dukungan PAN dan Golkar untuk Prabowo.

"Mungkin Golkar dan PAN lebih nyaman berada di sana daripada dengan PDIP. Tapi mari kita bersama-sama membangun negeri ini. Jadi PDIP merasa tidak ada, tidak ditinggal, biasa aja. Konstelasinya kan biasa, sama kayak 2014 dulu. Jadi koalisinya sama, pertarungannya masih sama," kata Olly di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (14/8/2023).

Olly mengatakan PDIP memiliki hubungan baik dengan semua partai, termasuk PAN dan Golkar. Kendati demikian, menurutnya masing-masing parpol punya pilihan sendiri.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Olly pun mengungkapkan PDIP sudah punya strategi untuk menghadapi Pilpres 2024. Sebab, kata Olly, partainya memiliki keuntungan bisa mengusung sendiri di Pilpres 2024.

"PDIP sudah siap dari lama, karena kan kita, kenapa bisa lebih lama? Karena kita bisa mencalonkan sendiri. Jadi persiapan kita sudah matang, kalau ada partai-partai mau kerja sama dengan kita, kita buka pintu terus. Kalau kesiapan sudah matang. Karena kita nggak ada kerja sama dengan partai lain sudah bisa mencalonkan," tutur Olly.

Seperti diketahui, Partai Golkar dan PAN resmi mendeklarasikan dukungan ke Prabowo. Dengan begitu, kedua partai tersebut pun menandatangani kerja sama politik dengan KKIR.

Surat tersebut ditandatangani oleh masing-masing ketum partai politik yakni Ketum Gerindra Prabowo Subianto, Ketum PKB Muhaimin Iskandar, Ketum Golkar Airlangga Hartarto, dan Ketum PAN Zulkifli Hasan. Penandatanganan itu dilakukan usai Golkar dan PAN menyatakan deklarasi mendukung Prabowo di Gedung Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat.

Simak Video 'Golkar-PAN Merapat ke Prabowo, Ganjar 'Dejavu' Situasi Pilpres 2014':

[Gambas:Video 20detik]


Gubernur Bali Wayan Koster merespons sikap DPD Projo (Pro Jokowi) Bali yang mengusulkan agar Prabowo Subianto berpasangan dengan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) untuk Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Menurut Koster, hal itu tidak sesuai dengan etika politik.

Koster beralasan, PDI Perjuangan adalah partai pemenang pemilu dengan raihan kursi di parlemen sebesar 20 persen lebih. Dengan begitu, dia menyebut kader PDIP-lah yang seharusnya menjadi capres.

"Kan ini PDIP suara partainya kan di elektoralnya hampir 20 persen, di parlemen 20 persen lebih. Berarti (kalau) pemenangnya jadi cawapres, etika politiknya harus benar lah," kata Koster seusai jumpa pers di rumah jabatan Gubernur Bali, Senin (14/8/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Disinggung jika usulan itu dibalik menjadi Ganjar-Prabowo, Koster menyatakan hal itu merupakan ranah Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. "Ah, itu terserah Ibu Mega, DPP," imbuhnya.

Koster juga tak mempermasalahkan PKB, PAN, dan Golkar yang kini mendukung Prabowo sebagai capres 2024. Ia mengeklaim mayoritas warga Bali menginginkan Ganjar menjadi presiden pada Pemilu 2024.

"Atas kesadaran mencari pemimpin baik dan membangun bangsa, kami serahkan ke masyarakat untuk menilai," tandas Koster.

Sebelumnya, DPD Projo Bali mengusulkan paket Prabowo Subianto-Ganjar Pranowo sebagai capres dan cawapres untuk Pilpres 2024. Projo kemudian menjelaskan alasannya mendukung Prabowo sebagai capres 2024. Padahal, Prabowo merupakan lawan politik Jokowi pada Pilpres 2019.

Ketua DPD Projo Bali I Gusti Agung Ronny Indra Wijaya menyebut Indonesia membutuhkan sosok pemimpin yang tegas dan berani. "Kita butuh pemimpin yang tegas, yang berani, dan untuk melanjutkan semua program-program," kata dia di Denpasar, Minggu (13/8/2023).

Ronny menegaskan usulan paket Prabowo-Ganjar murni keputusan Projo Bali. Ia menampik usulan tersebut tanpa campur tangan pihak lain.

"Kami Projo Bali tidak ada pesanan dari mana pun. Projo Bali berbicara selaku Projo Bali. Jadi, kami butuh pemimpin yang tegas dan berani," tandasnya.

Ditanya Prabowo soal Pupuk Langka, Ganjar: Beliau Pikniknya Kurang Jauh


Presiden Joko Widodo (Jokowi) hari ini memimpin rapat Tim Penilai Akhir (TPA). Rapat ini salah satunya membahas perihal penjabat (Pj) bupati.

"Banyak bahas Pj para bupati dan mengevaluasi para Pj-pj di kementerian/lembaga," kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (14/8/2023).

Azwar mengatakan dalam rapat itu TPA mengevaluasi kinerja para penjabat bupati. Termasuk bagaimana koordinasi antara penjabat bupati dengan stakeholder di kabupaten yang dipimpinnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Biasanya kinerja, biasanya koordinasi dengan stakeholder di kabupaten itu. Karena Pj kan harus bisa melakukan koordinasi dengan stakeholder ya di daerah yang bersangkutan dengan masyarakat dalam rangka meningkatkan kinerja. Mungkin Pak Mendagri bisa menjelaskan," tuturnya.

Dia menuturkan penjabat bupati yang kinerjanya bagus dan melakukan terobosan akan diperpanjang. Sementara, lanjutnya, penjabat bupati yang kurang kinerjanya akan dievaluasi.

"Memang ada yang dievaluasi dari sisi kinerja, maupun progresivitas dan lain-lain. Saya kira itu ya. Pak Mendagri tentu lebih berwenang memberikan penjelasan. Tapi ada beberapa yang dievaluasi tetapi atas kinerjanya yang bagus terobosan juga ada yang ditetapkan kembali," kata Azwar.

Sementara untuk penjabat gubernur, Azwar mengatakan hal itu belum dibahas hari ini. Dia mengatakan penilaian akhir mengenai penjabat gubernur akan segera diagendakan.

"Hari ini yang pejabat gubernur belum dibahas hari ini ya. Kemungkinan Pj gubernur akan dibahas diagendakan," ujarnya.

"Saya kira itu. Jadi gubernur sepertinya di putaran yang akan datang," imbuh Azwar.

Simak juga 'Sandi Cerita Jokowi Batuk Hampir 4 Minggu, Diduga karena Polusi Udara':

[Gambas:Video 20detik]


Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PAN Fikri Yasin menanggapi pernyataan Ketua Majelis Pertimbangan Partai PPP Romahurmuziy (Rommy) yang menyebut Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) bubar usai PAN dan Golkar beri dukungan ke Prabowo Subianto. PAN menilai ungkapan itu tak pas.

"Kalau kalimat bubar nggak pas juga, justru PPP yang keluar duluan gabung ke PDIP," kata Fikri dikonfirmasi, Senin (14/8/2023).

Fikri menyebut saat itu PAN dan Golkar masih mematangkan arah dukungan capres. Setelah pembahasan koalisi dan dukungan sudah tetap barulah mendeklarasikan ke publik.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Sementara kita masih terus mematangkan arah capresnya supaya benar-benar solid. Setelah matang pembicaraan baik tentang koalisi maupun capresnya maka disepakatilah kemarin itu deklarasi," ujar Fikri.

Ia mengatakan koalisi pendukung Prabowo kini sudah bertambah menjadi 4 partai, yakni PAN, Golkar, Gerindra dan PKB. Ia mempersilakan partai lain jika ingin bergabung di tengah jalan.

"Ya koalisi saat ini 4 partai, tapi kalau ada di tengah jalan ada yang mau gabung tentu sangat terbuka," ucapnya.

Diketahui, Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional (PAN) resmi mendeklarasikan dukungan ke bakal calon presiden Gerindra Prabowo Subianto kemarin. PPP menyebut di hari itu pula KIB yang sebelumnya diisi tiga partai bubar.

"Dengan adanya dukungan resmi PAN dan Partai Golkar ke Pak Prabowo hari ini, otomatis hari ini pula lah 'peresmian' bubarnya KIB alias goodbye KIB," kata Ketua Majelis Pertimbangan Partai PPP Romahurmuziy (Rommy) dikonfirmasi, Minggu (13/8).

Rommy menyebut dari awal ia sudah menyampaikan potensi KIB bubar lantaran PPP sudah memberikan dukungan ke Ganjar Pranowo. Anggota KIB, Golkar dan PAN pun kini resmi memberikan dukungan yang berbeda dari pilihan PPP.

"Dari awal saya sampaikan bahwa KIB auto-bubar manakala partai-partai anggotanya semua sudah menyatakan dukungan resmi yang berbeda kepada capres tertentu," ujar Rommy.

Simak Video 'Ketum PPP Soal Golkar-PAN Gabung Gerindra: Rakyat Sudah Tak Menanti-nanti Lagi':

[Gambas:Video 20detik]


Lingkaran Survei Indonesia atau LSI Denny JA merilis hasil survei Pilpres 2024 per Juli 2023. Dalam simulasi 3 nama calon presiden, Prabowo Subianto mendapat elektabilitas di urutan pertama, diikuti Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan.

Pengumpulan data survei LSI Denny JA dilakukan pada periode 3-15 Juli 2023 dengan melibatkan 1.200 responden yang diwawancarai tatap muka dengan menggunakan kuesioner. Metodologi sampling yakni multistage random sampling dan dilengkapi riset kualitatif. Survei ini disebut mempunyai margin of error +- 2,9%.

"LSI setiap waktu, setiap bulan, kita melakukan survei nasional dan setiap bulan, bahkan 2-3 kali kita melakukan rilis," kata pembicara LSI Denny JA Ardian Sopa dalam rilis survei secara virtual, Senin (14/8/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

LSI Denny JA mensimulasikan perolehan elektabilitas Prabowo (Menteri Pertahanan RI), Ganjar (Gubernur Jawa Tengah), dan Anies (eks gubernur DKI Jakarta) karena ketiga nama ini yang santer akan maju Pilpres 2024. Hasil survei LSI Denny JA periode Juli 2023 menyatakan Prabowo menempati urutan pertama dengan perolehan elektabilitas 38,2%. Ganjar menempati urutan kedua dengan elektabilitas 35,3% dan Anies di posisi ketiga dengan elektabilitas 18,4%.

Prabowo: 38,2%

Ganjar: 35,3%

Anies: 18,4%

Belum menjawab/rahasia/tidak tahu/tidak jawab: 8,1%

"Ini Juli 2023 Prabowo tertinggi, kedua Ganjar Pranowo 35,3%, kemudian Anies Baswedan di angka 18,4%" kata dia.

LSI Denny JA mencatat elektabilitas ketiga nama tersebut dari Januari, Mei, Juni, dan Juli tahun ini. LSI Denny JA menyatakan elektabilitas Prabowo menanjak dibanding kedua calon pesaingnya.

"Secara tren elektabilitas 3 capres ini, Pak Prabowo ini kalau dilihat dari angkanya, 25,4% (Januari), 33,9% (Mei), 34,3% (Juni), 38,2% (Juli), ini elektabilitas terlihat menanjak," kata Ardian Sopa.

"Kalau dilihat dari tren elektabilitas ini Pak Ganjar turun naik," kata Ardian.

Berikut ini elektabilitas Prabowo, Ganjar, dan Anies di 2023 versi LSI Denny JA.

1. Prabowo

Januari: 25,4%

Mei: 33,9%

Juni: 34,3%

Juli: 38,2%

2. Ganjar

Januari: 37,8%

Mei: 31,9%

Juni: 32,7%

Juli: 35,3%

3. Anies

Januari: 22,1%

Mei: 20,8%

Juni: 22,1%

Juli: 18,4%

Simak juga 'Survei Capres Polstat: Prabowo 41,4%, Ganjar 27%, Anies 26,9%':

[Gambas:Video 20detik]


PAN disebut akan menyodorkan nama Menteri BUMN Erick Thohir untuk menjadi bakal cawapres Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Apa kata Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan atau Zulhas?

"Ya nanti kan dibicarakan," kata Zulhas di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (14/8/2023). Zulhas menjawab pertanyaan apakah akan tetap mengusung Erick Thohir menjadi cawapres Prabowo.

Menteri Perdagangan itu mengatakan belum ada pembicaraan mengenai cawapres dengan koalisi barunya, yakni Gerindra, PKB dan Golkar. Sebab, kata dia, koalisi itu baru terbentuk kemarin.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Baru kemarin ya kan. Sekarang kerja dulu," ujarnya.

Zulhas juga mengungkap alasannya merapat ke koalisi Prabowo. Dia mengungkapkan hal itu diputuskan usai dirinya berdiskusi panjang bersama Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto.

"Kita kan KIB, KIB diskusi panjang sama Pak Airlangga, melihat perkembangan survei-survei. Akhirnya KIB memutuskan bergabung dengan Pak Prabowo," tutur Zulhas.

Relawan Arus Bawah Jokowi (ABJ) sebelumnya mengaku mendapat kabar mengerucutnya bakal cawapres untuk Prabowo Subianto usai Partai Golkar dan PAN memutuskan bergabung ke Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya besutan Gerindra dan PKB. ABJ menyebut cawapres Prabowo mengerucut ke Erick Thohir dan Gibran Rakabuming Raka.

"Relawan ABJ mendapatkan kabar bahwa posisi cawapres Prabowo makin mengerucut ke dua nama yakni Erick Thohir dan Gibran Rakabuming Raka," Ketua Umum ABJ, Michael Umbas, kepada wartawan, Minggu (13/8).

Umbas mengatakan PAN sudah pasti menyodorkan Erick Thohir dan kemungkinan Golkar akan menyodorkan Gibran namun masih menunggu hasil keputusan Mahkamah Konstitusi. Sedangkan PKB, kata dia, akan menyodorkan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin dan dia menduga Cak Imin bisa juga mendukung Gibran.

"Namun dengan bergabungnya PAN dan Golkar, Cak Imin kemungkinan akan kompromistis dan bisa saja ikut mendukung Gibran juga. Pak Prabowo sendiri disebut nyaman baik ET (Erick Thohir) maupun Gibran. Jika hasil MK tidak lolos soal batas usia maka peluang ET sudah di tangan sebagai cawapres Prabowo," ucapnya.

Simak Video 'Erick Thohir Bicara Loyalitas Untuk Jokowi dan PAN':

[Gambas:Video 20detik]


Politikus Golkar yang juga Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan angkat bicara ihwal partainya, yang resmi melabuhkan dukungan ke bakal calon presiden yang juga Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Luhut mengaku tidak masalah dengan keputusan Partai Golkar.

"Saya kira kalau Golkar sudah menentukan sikap saya kira bagus, nggak ada masalah," kata Luhut di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (14/8/2023).

Luhut mengaku telah mendengar langsung kabar itu dari Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, yang bertemu dengannya dalam rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) hari ini. Dia pun mewanti-wanti Golkar untuk tidak mencari-cari lagi mitra yang lain.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Tadi saya diberitahu sama Pak Airlangga, saya kira keputusan Golkar untuk bergabung dengan koalisi Gerindra ya sudah ada keputusan. Jadi jangan dibuat, apalagi masih shopping around," ujarnya.

Luhut pun tidak masalah jika nantinya Golkar tidak bisa mencalonkan kadernya sebagai capres atau cawapres. Dia meminta Golkar untuk kini konsentrasi di Pileg 2024.

"Jadi ini sudah jelas bahwa Golkar tidak bisa mencalonkan presiden atau wapres, nggak papa. Ya sekarang bicara konsentrasi di bicara di legislatif. Itu saja," tutur Luhut.

"Itu benar-benar mendorong apa namanya, kekompakan di Golkar, supaya mendapatkan jumlah kursi di Golkar itu yang 85 bisa dipertahankan atau lebih sampai berapa," imbuh dia.

Luhut juga meminta kader Golkar untuk solid menghadapi Pemilu 2024. Menurutnya perbedaan dalam partai adalah hal yang wajar, namun hal itu tidak boleh menimbulkan perpecahan.

"Harus solid bahwa ada perbedaan itu biasa. Saya sudah bilang ke Pak Airlangga, saya bilang beda beda sudah, sekarang guyub lagi nggak boleh terus terus berantem yang rugi kita semua," pungkas dia.

Simak Video 'Golkar Sodorkan Gibran Jadi Cawapres? Airlangga Bilang Begini':

[Gambas:Video 20detik]


Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah merespons adanya isu jika Ketua Bappilu PPP Sandiaga Uno tak jadi bakal cawapres Ganjar Pranowo. Basarah mengatakan setiap partai yang bekerja sama pada dasarnya adalah kesukarelaan.

"Monggo, lagi-lagi kan bagi PDI Perjuangan kerja sama politik itu dasarnya harus kesukarelaan. Harus kesukarelaan tidak boleh ada paksaan, apalagi ada ancaman, dan lain sebagainya," kata Basarah menjawab pertanyaan wanti-wanti PPP akan keluar jika Sandiaga tak jadi cawapres, kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Senin (14/8/2023).

Basarah mengatakan jika kerja sama tak didasarkan kesukarelaan maka langkah ke depan akan lebih sulit. Ia mengatakan semua usulan cawapres yang masuk akan dikoordinasikan oleh partai pendukung Ganjar.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Karena kalau sebuah kerja sama politik itu landasannya bukan kesukarelaan, ya tentu perjalanannya akan semakin sulit," ujar Basarah.

"Tapi sekali lagi, semua cawapres yang muncul di permukaan publik mau Pak Sandiaga Uno, mau Pak Mahfud Md, kemudian sekarang Mbak Puan ada menyebut Mbak Yenny Wahid, ada mantan Panglima TNI (Purn) Jenderal Andika Perkasa, kemudian ada Pak Erick Thohir dan banyak lagi," kata dia.

Menuruthya kemungkinan semua kandidat masih terbuka. Pada akhirnya keputusan itu akan jelas saat pendaftaran capres dan cawapres ke KPU.

"Saya kira probability mereka untuk menjadi Cawapres Pak Ganjar, cukup tinggi. Kita tunggu nanti pada akhirnya batas akhir pendaftaran capres-cawapres yang telah diatur KPU, kita lihat bagaimana formasi grouping parpolnya, dan formasi capres cawapresnya," imbuh Basarah.

Jubir PPP Usman Tokan sebelumnya menepis analisis pakar yang menyebutkan partainya sedang dalam posisi terjepit karena ketidakpastian Sandiaga Uno menjadi cawapres Ganjar Pranowo. Usman menegaskan komitmen kerja sama dengan PDIP telah bulat hingga ke seluruh tingkatan partai.

"PPP hari ini fine-fine saja. Sama seperti saat kami mendeklarasikan Mas Ganjar. Kami fine-fine hari ini. Tidak ada terjepit, tidak ada kegelisahan. Semuanya baik-baik aja," kata Usman saat dihubungi, Kamis (10/8).

Usman mengatakan pihaknya telah menginstruksikan ke seluruh tingkatan partai untuk mendukung Ganjar di Pilpres 2024. Menurutnya, tak ada keraguan yang muncul di internal partai soal komitmen kerja sama dengan PDIP.

"Hari ini PPP sudah bekerja. Karena kita sudah punya komitmen bersama Mas Ganjar dengan PDIP. Kita sudah menginstruksikan kepada semua caleg untuk bekerja mencari elektoral, mencari suara, dan bekerja juga untuk pilpres," kata Usman.

Simak juga 'PAN-Golkar Gabung Prabowo: Ganjar Santai, PPP Bicara Peluang Sandiaga':

[Gambas:Video 20detik]


Nama Menteri Koordinasi bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md masuk bursa bakal cawapres pendamping bakal calon presiden (bacapres) Ganjar Pranowo. Seperti apa respons Mahfud?

"Bagus," jawab Mahfud di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (14/8/2023). Mahfud menjawab singkat pertanyaan soal dirinya masuk bursa cawapres Ganjar, sembari mengacungkan jempol.

Diberitakan sebelumnya, Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah menjelaskan soal perkembangan bakal cawapres Ganjar Pranowo. Basarah mengatakan Ketua DPP PDIP Puan Maharani juga menyebut Zannuba Ariffah Chafsoh atau Yenny Wahid masuk ke dalam daftar kandidat cawapres Ganjar.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Lagi-lagi kan bagi PDI Perjuangan kerja sama politik itu dasarnya harus kesukarelaan. Harus kesukarelaan tidak boleh ada paksaan, apalagi ada ancaman, dan lain sebagainya," kata Basarah di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, hari ini.

Basarah mulanya menjawab wanti-wanti PPP jika Sandiaga tak jadi cawapres Ganjar. Ia menyebut setiap tindakan perlu dikomunikasikan.

Ia menyebut beberapa nama kandidat cawapres Ganjar. Mulai dari nama Sandiaga Uno, Mahfud Md, Yenny Wahid, Andika Perkasa hingga Erick Thohir.

"Tapi sekali lagi, semua cawapres yang muncul di permukaan publik mau Pak Sandiaga Uno, mau Pak Mahfud MD, kemudian sekarang Mbak Puan ada menyebut Mbak Yenny Wahid, ada mantan Panglima TNI (Purn) Jenderal Andika Perkasa, kemudian ada Pak Erick Thohir dan banyak lagi," ungkapnya.

Menurutnya kemungkinan itu masih terbuka. Pada akhirnya semua akan jelas saat pendaftaran capres dan cawapres ke KPU.

Simak juga 'Yenny Wahid Siap Dampingi Ganjar Keliling di Jawa Timur':

[Gambas:Video 20detik]


Partai Gerindra menolak anggapan Pilpres 2024 merupakan dejavu atau semacam pengulangan situasi dari Pilpres 2014. Gerindra malah menyebut situasi saat ini seperti menjelang kemerdekaan 1945.

"Kami kurang sependapat dengan pihak-pihak yang menyebutkan Pilpres 2024 mirip dengan 2014. Sebab komposisi partainya berbeda, nuansa politiknya juga sudah sangat berbeda," kata Waketum Gerindra Habiburokhman dalam keterangannya, Senin (14/8/2023).

"Justru suasana jelang Pilpres 2024 mirip dengan suasana jelang kemerdekaan 1945," imbuh Habiburokhman.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Habiburokhman menyebut tokoh politik saat ini bersatu padu setelah sebelumnya berbeda pandangan. Karenanya dia meyakini suasana menuju Pilpres 2024 sama seperti menjelang kemerdekaan 1945.

"Tokoh-tokoh politik yang sebelumnya banyak berbeda pandangan, bersatu padu dan kompak menomorsatukan agenda perjuangan bersama, yaitu kemerdekaan," kata dia.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI itu menyebut Prabowo ingin meneladani sikap para bapak pendiri bangsa yakni mengedepankan persatuan. "Pak Prabowo berusaha meneladani sikap Bung Karno dan para founding fathers kita yang menanggalkan ego kelompok, tidak ada kelompok kanan, tidak ada kelompok kiri yang ada adalah semua pro kemerdekaan," ujarnya.

Lebih lanjut, Habiburokhman menyatakan koalisi yang baru-baru ini terbentuk antara Gerindra, Golkar, PKB dan PAN tidak bertujuan mengecilkan parpol lain. Dia menyebut Gerindra ingin menciptakan konsep politik yang sinergis.

"Itulah nuansa politik yang ada saat ini. Gerindra berupaya membentuk koalisi yang besar, bukan untuk mengepung atau mengkerdilkan koalisi yang lain, tetapi justru untuk menciptakan konsep politik yang sinergis," ujarnya.

Habiburokhman menyebut pilihan capres dan cawapres jangan menjadi alasan untuk terpecah belah. Meski berbeda pilihan, Habiburokhman menyebut semuanya harus satu frekuensi besar yakni menjadikan Indonesia lebih maju dan menjadi negara besar di tingkat internasional.

"Kami yakin Idealisme para capres lain dan koalisi lain sama yakni untuk merah putih," kata Habiburokhman.

Simak Video 'Golkar-PAN Merapat ke Prabowo, Ganjar 'Dejavu' Situasi Pilpres 2014':

[Gambas:Video 20detik]


Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Sandiaga Salahuddin Uno angkat bicara soal Partai Golkar, PAN, Partai Gerindra dan PKB yang resmi berkoalisi. Sandiaga mengaku telah mengucapkan selamat kepada Ketua Umum Golkar Airlangga saat bertemu di Istana Kepresidenan.

"Tadi saya bertemu Pak Airlangga, saya ucapkan selamat dan memang waktunya tinggal hampir dua bulan lagi untuk penentuan koalisi makanya kita harus segera melakukan konsolidasi," kata Sandiaga di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (14/8/2023). Sandiaga hari ini memang menghadiri rapat terbatas soal polusi udara di Jabodetabek bersama Airlangga.

Sandiaga mengatakan konsolidasi untuk menggaet koalisi memang harus segera dilakukan. Karena itu, partainya pun tengah berupaya berkonsolidasi dengan calon mitra mereka di Pilpres 2024.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Sebagai yang ditunjuk sebagai Bappilu nasional di PPP kami akan mengambil langkah-langkah untuk memperkuat konsolidasi intern kami dan mulai berbicara dengan calon-calon mitra kami yang sudah kita temukan kesepakatan dalam kerja sama politik," tuturnya.

Saat ditanya apakah sudah ada komunikasi antara PPP dengan PDIP usai Golkar dan PAN merapat ke koalisi Gerindra dan PKB, Sandiaga mengaku belum. Dia mengatakan saat ini partainya baru melakukan konsolidasi internal.

"Per hari ini belum, saya masih bicara intern dan karena baru saja saya mengunjungi wilayah-wilayah utama yang menjadi tumpuan suara dari PPP, ini kita akan konsolidasi satu minggu ini mungkin di akhir minggu sudah bisa disampaikan oleh pimpinan partai politik untuk berkonsolidasi," papar Sandiaga.

Sandiaga juga tak masalah dengan koalisi pendukung Prabowo Subianto yang besar. Menurutnya, yang terpenting adalah koalisinya dekat dengan rakyat.

"Ya yang penting kita dekat dengan rakyat, karena bagaimana kita bisa menyelesaikan permasalahan rakyat, mempercepat pembangunan fokus di bidang ekonomi, kami mengusung 3 tagline yaitu harga murah, kerja mudah, dan hidup berkah. Mudah-mudahan ini bisa dekat dengan masyarakat, dekat dengan apa yang menjadi harapan peningkatan ekonomi, dan tentunya nanti koalisi itu pada ujung-ujungnya kan akhirnya memperjuangkan dan memenangkan hati dan pikiran rakyat. Jadi walaupun koalisinya ramping atau yang besar, yang penting bagaimana nanti rakyat menilai," pungkas Menparekraf itu.

Simak Video 'PAN-Golkar Gabung Prabowo: Ganjar Santai, PPP Bicara Peluang Sandiaga':

[Gambas:Video 20detik]


Ketua Majelis Syuro Partai Ummat Amien Rais menyebut pihaknya ada kemungkinan untuk mendukung Prabowo Subianto pada Pilpres 2024. Ia pun mengatakan ada kemungkinan langkah Anies Baswedan maju di Pilpres 2024 dijegal.

Amien Rais menyebut sosok Menteri Pertahanan itu merupakan salah satu tokoh yang bakal didukung sebagai capres bersama Anies. Keduanya juga diundang hadir dalam acara Musyawarah Nasional (Munas) Partai Ummat tahun lalu. Sebelumnya, Partai tersebut sudah mendeklarasikan mendukung Anies Baswedan sebagai bacapres 2024. Ia menjelaskan alasan kemungkinan mendukung Prabowo.

"Kebetulan yang datang Pak Anies, rupa-rupanya undangan (untuk) Pak Prabowo tidak disampaikan oleh anak buahnya (kepada) Pak Prabowo. Sehingga waktu itu emang Partai Ummat mendukung pencapresan Pak Anies," ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (14/8/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kalau kemudian (Anies) dihalangi oleh kekuasaan tertentu sehingga tidak bisa, ya tentu kalau begitu saya pasti kembali ke Pak Prabowo," ujar Amien Rais.

Ia menilai sosok Prabowo sebagai tokoh yang nasionalis. Apalagi Amien Rais sudah pernah mendukungnya ketika Pilpres 2019.

"Karena buat saya, Pak Prabowo itu patriot, paham masalah dan tegas, karena itu (saya dukung)," pungkas Amien Rais.

Diketahui saat ini Prabowo didukung oleh Gerindra, PKB, PAN, dan Golkar untuk maju sebagai capres pada Pilpres 2024.

Simak juga 'Saat Kata Amien Rais soal Jokowi yang Bakal Cawe-cawe di Pilpres 2024':

[Gambas:Video 20detik]


Partai Golkar dan PAN melabuhkan dukungan kepada Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai capres 2024. Akankah nama koalisi pendukung Prabowo yang pertama kali digagas Gerindra dan PKB berubah?

Berdasarkan catatan detikcom, Selasa (14/8/2023), koalisi Gerindra dan PKB untuk mengusung Prabowo Subianto dinamai Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR. Partai Golkar dan PAN kemudian merapat mendukung Prabowo.

Ketua DPP Partai Golkar Dave Laksono kemudian mengirimkan tangkapan layar yang berisi tulisan 'Gerakan Kekaryaan Harapan Bangsa'. Warna tulisan tersebut putih, kuning, harapan, dan hijau.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Di dalam tangkapan layar itu ada gambar Prabowo Subianto, Ketum Golkar Airlangga Hartarto, Ketum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, dan Ketum PAN Zulkifli Hasan atau Zulhas.

"Ya tunggu aja," kata Dave.

Dave mengizinkan foto itu digunakan. Tak hanya itu, Dave mengaku akan membuat relawan yang mendukung Prabowo. Namun, belum diketahui persis 'Gerakan Kekaryaan Harapan Bangsa' apakah akan menjadi nama resmi koalisi Prabowo.

"Gue akan segera buat barisan relawan Prabowo," ujarnya.

Partai Golkar dan PAN diketahui sebelumnya berkoalisi dengan PPP, koalisi awal mereka Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB. PPP merapat ke PDIP, usai PDIP mendeklarasikan Ganjar Pranowo sebagai capres.

Ditinggal PPP, Golkar dan PAN mendeklarasikan dukungan ke Prabowo Subianto hari ini. PPP menyebut hari ini pula Koalisi Indonesia Bersatu yang sebelumnya diisi tiga partai bubar.

"Dengan adanya dukungan resmi PAN dan Partai Golkar ke Pak Prabowo hari ini, otomatis hari ini pula lah 'peresmian' bubarnya KIB alias goodbye KIB," kata Ketua Majelis Pertimbangan Partai PPP Romahurmuziy (Rommy) dikonfirmasi, Minggu (13/8).

Rommy menyebut dari awal ia sudah menyampaikan potensi KIB bubar lantaran PPP sudah memberikan dukungan ke Ganjar Pranowo. Anggota KIB, Golkar dan PAN pun kini resmi memberikan dukungan yang berbeda dari pilihan PPP.

"Dari awal saya sampaikan bahwa KIB auto-bubar manakala partai-partai anggotanya semua sudah menyatakan dukungan resmi yang berbeda kepada capres tertentu," ujar Rommy.

Simak juga 'Pengamat soal Deklarasi PAN-Golkar: Prabowo Layak Merasa di Atas Angin':

[Gambas:Video 20detik]


Prabowo Subianto resmi diusung Partai Golkar dalam pertarungan Pilpres 2024 mendatang. Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Provinsi Lampung pun menargetkan suara kemenangan untuk Prabowo sebesar 51 persen.

Sekretaris DPD Partai Golkar Lampung, Ismet Roni kepada detikSumbagsel mengatakan bahwa pihaknya masih menunggu instruksi pusat setelah resmi mengusung Prabowo Subianto sebagai Bacapres 2024.

"Prinsipnya kami masih menunggu instruksi DPP dan ketua umum. Namun hingga saat ini kami belum mendapat instruksi terkait teknisnya," kata dia, Senin (14/8/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Meski begitu, lanjut Ismet, pihaknya mempunyai target tersendiri dalam memenangkan Bacapres maupun Partai Golkar di Provinsi Lampung dalam pemilu mendatang.

"Iya jelas kami mempunyai target. Untuk target legislatif itu 20 persen dan target pilpres itu 51 persen. Intinya kita akan berupaya memenangkan pak Prabowo di Lampung. Apapun perintah DPP nantinya itu yang kita perjuangkan," tuturnya.

Disinggung terkait pertemuan dengan partai koalisi, Ismet menerangkan dalam waktu dekat belum ada jadwal untuk pertemuan tersebut. Namun dia menyatakan komunikasi dengan partai koalisi terjalin dengan baik di Provinsi Lampung.

"Belum ada, namun memang kami dengan teman-teman parta koalisi itu selalu berhubungan baik, komunikasi yang baik,"terang dia.

Dalam pertarungan pada pemilu mendatang, Ismet juga menargetkan sasaran untuk pemilih millenial.

"Iya jelas, kita kan sudah mempunyai data mata pilih ya, kita juga sudah menempatkan sejumlah fungsionaris di sejumlah wilayah yang juga milenial ya. Nantinya ini kami berharap bisa merangkul pemilih millenial lainnya," tandasnya.

Prabowo Hadiri Tasyakuran HUT ke-59 Partai Golkar


Situasi yang dialami oleh Ganjar Pranowo disamakan dengan kondisi Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat Pilpres 2024. Saat itu, Jokowi diistilahkan dikeroyok, tetapi akhirnya terpilih menjadi presiden. Bagaimana perbandingan peta politik 2014 dengan saat ini?

Dalam catatan detikcom, pada Pilpres 2014, Jokowi berpasangan dengan Jusuf Kalla. Mereka saat itu didukung oleh Koalisi Indonesia Hebat yang berisi lima partai, yaitu:

Koalisi Jokowi-JK

- PDIP

- PKB

- NasDem

- Hanura

- PKPI (non-DPR)

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Sedangkan saat itu, pesaing Jokowi, Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa didukung oleh enam partai pendukung, yang menamakan dirinya Koalisi Merah Putih. Isi koalisi ini adalah:

Koalisi Prabowo-Hatta

- Gerindra

- Golkar

- PAN

- PPP

- PKS

- PBB (non-DPR)

Peta Pilpres 2024

Terbaru, peta politik Pilpres 2024 pun begitu dinamis. Limar partai politik sepakat mendukung Prabowo Subianto sebagai capres, yaitu:

Koalisi Prabowo

- Gerindra

- PKB

- Golkar

- PAN

- PBB (non-DPR)

Sementara Ganjar Pranowo, saat ini dukung oleh empat partai, yakni:

Koalisi Ganjar

- PDIP

- PPP

- Hanura (non-DPR)

- Perindo (non-DPR)

Sedangkan Anies Baswedan didukung oleh tiga partai, yaitu:

Koalisi Anies

- NasDem

- Demokrat

- PKS

Simak juga 'Pengakuan Ngeri Wowon 'Serial Killer' Masih Punya 7 Target Korban Lagi':

[Gambas:Video 20detik]


Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah menjelaskan perkembangan bakal cawapres Ganjar Pranowo. Basarah mengatakan Ketua DPP PDIP Puan Maharani juga menyebut Zannuba Ariffah Chafsoh atau Yenny Wahid masuk ke dalam daftar kandidat cawapres Ganjar.

"Lagi-lagi kan bagi PDI Perjuangan kerja sama politik itu dasarnya harus kesukarelaan. Harus kesukarelaan tidak boleh ada paksaan, apalagi ada ancaman, dan lain sebagainya," kata Basarah di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (14/8/2023).

Basarah mulanya menjawab wanti-wanti PPP jika Sandiaga tak jadi cawapres Ganjar. Ia menyebut setiap tindakan perlu dikomunikasikan.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Karena kalau sebuah kerja sama politik itu landasannya bukan kesukarelaan, ya tentu perjalanannya akan semakin sulit," ujar Basarah.

Ia menyebut beberapa nama kandidat cawapres Ganjar. Mulai dari nama Sandiaga Uno, Mahfud Md, Yenny Wahid, Andika Perkasa hingga Erick Thohir.

"Tapi sekali lagi, semua cawapres yang muncul di permukaan publik mau Pak Sandiaga Uno, mau Pak Mahfud MD, kemudian sekarang Mbak Puan ada menyebut Mbak Yenny Wahid, ada mantan Panglima TNI (Purn) Jenderal Andika Perkasa, kemudian ada Pak Erick Thohir dan banyak lagi," ungkapnya.

Menurutnya kemungkinan itu masih terbuka. Pada akhirnya semua akan jelas saat pendaftaran capres dan cawapres ke KPU.

"Saya kira probability mereka untuk menjadi cawapres Pak Ganjar, cukup tinggi. Kita tunggu nanti pada akhirnya batas akhir pendaftaran capres-cawapres yang telah diatur KPU, kita lihat bagaimana formasi grouping parpolnya, dan formasi capres-cawapresnya," imbuh Basarah.

Simak Video 'Yenny Wahid Siap Dampingi Ganjar Keliling di Jawa Timur':

[Gambas:Video 20detik]


Koalisi Masyarakat Sipil mendesak agar Mahkamah Agung (MA) segera membacakan putusan terkait uji materi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 dan 11 Tahun 2023 terkait dimungkinkannya mantan terpidana korupsi maju lebih cepat menjadi calon anggota legislatif. MA diminta segera membacakan putusan terkait uji materi aturan tersebut untuk memberikan kepastian hukum.

"Kami mendesak MA segera memutuskan uji materi yang diajukan oleh para Pemohon sesuai dengan Pasal 76 ayat (4) UU Pemilu dan Pasal 5 ayat (2) Peraturan MA Nomor 1 Tahun 2011," kata Peneliti ICW, Kurnia Ramadana, dalam keterangan tertulisnya, Senin (14/8/2023).

Kurnia mengatakan per hari ini belum ada putusan MA terkait penyelesaian pengujian PKPU tersebut. Padahal ia mengatakan permohonan pemohon telah diterima MA sejak 28 Juli 2023, sehingga menurutnya saat ini mestinya MA telah dapat membacakan putusan tersebut.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Hal itu karena berdasarkan Pasal 76 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), MA harus memutus penyelesaian pengujian PKPU paling lama 30 hari kerja sejak permohonan diterima.

"Sehingga, permohonan yang diajukan oleh para pemohon seharusnya sudah diputuskan oleh MA. Terlebih, MA juga tidak bisa memalingkan diri dari kewajiban untuk memeriksa dan memutus permohonan ini dalam waktu yang sesingkat-singkatnya sebagaimana mandat Pasal 5 ayat (2) Peraturan MA Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil," kata Kurnia.

Kurnia mengatakan putusan tersebut sangat penting karena dapat memberi kepastian hukum. Terutama dapat menegaskan batasan bagi calon legislatif yang merupakan mantan terpidana koruptor.

"Putusan MA atas uji materiil terhadap dua PKPU bermasalah ini sangat penting untuk menghadirkan kepastian hukum dan keadilan, mengingat Daftar Calon Sementara untuk anggota legislatif akan diterbitkan oleh KPU pada 19 Agustus 2023 mendatang," kata Kurnia.

"Jika hingga waktu tersebut MA tidak kunjung mengeluarkan putusan, maka para mantan terpidana khususnya kasus korupsi yang belum melewati masa jeda 5 tahun berpotensi lolos proses verifikasi," ujarnya.

Gugatan Koalisi Masyarakat Sipil

Sebelumnya, Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih mendatangi Mahkamah Agung untuk melakukan uji materi terhadap Peraturan KPU Nomor 10 dan 11 Tahun 2023. Peraturan tersebut dinilai bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK), soal pengecualian syarat terhadap eks terpidana korupsi yang akan maju sebagai anggota legislatif pada Pemilu 2024.

PKPU Nomor 10 Tahun 2023 memuat pasal-pasal kontroversial. Pasal yang paling menonjol adalah soal dihapusnya masa jeda lima tahun bagi mantan terpidana korupsi untuk maju pencalegan. Ini termaktub dalam Pasal 11 ayat 6 pada PKPU tersebut. Ini bertentangan dengan putusan MK No 87/PUU-XX/2022 dan No 12/PUU-XXI/2023.

"Koalisi masyarakat sipil kawal pemilu bersih dari ICW bersama dengan dua eks Komisioner KPK, Saud Somitorang 2015-2019 dan Pak Abraham Samad 2011-2015, mengajukan uji materi terhadap PKPU No 10 dan 11 Tahun 2023. Dua PKPU itu bertentangan dengan putusan MK terutama berkaitan dengan pengecualian syarat bagi eks terpidana, khususnya tipikor yang akan maju sebagai anggota legislatif pada Pemilu 2024," kata Kurnia pada wartawan di gedung MA, Jakarta Pusat, pada Senin (12/6/2023)

Kurnia menilai, berdasarkan putusan MK, caleg memiliki kewajiban untuk melewati masa jeda waktu 5 tahun setelah melewati masa pemidanaan. Namun, menurut Kurnia, KPU justru memberikan syarat pengecualian yang bertentangan dengan putusan MK.

"Jadi, jika terpidana itu dijatuhi pidana tambahan pencabutan hak politik satu tahun, maka tahun kedua mereka langsung bisa maju jadi anggota caleg. Bagi kami ketentuan itu jelas sekali terang benderang bertentangan dengan putusan MK," ujarnya.

Simak juga 'Pengamat soal Deklarasi PAN-Golkar: Prabowo Layak Merasa di Atas Angin':

[Gambas:Video 20detik]


Prabowo Subianto telah mendapat dukungan dari 4 partai parlemen untuk maju sebagai bakal calon presiden (bacapres). Selain Gerindra, ada PKB, Golkar dan PAN.

Sejauh ini, belum ada nama cawapres yang disepakati para partai untuk mendampingi Prabowo di Pilpres 2024.

Ketua DPD Golkar Jawa Timur M Sarmuji berharap, nama Ketum Golkar Airlangga Hartarto bisa dipertimbangkan menjadi cawapres Prabowo.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Namun, dirinya menyerahkan urusan cawapres ke elite partai koalisi yang akan merumuskan siapa tokoh yang paling baik mendampingi Prabowo.

"Sebagai partai tentu kita berharap Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto yang diambil sebagai cawapres. Tetapi kami sadar bahwa koalisi terdiri dari berbagai partai sehingga segala sesuatunya harus dirembug dengan mitra koalisi. Nanti tentu ketum yang akan berkomunikasi dengan ketua umum partai lain untuk menyepakati cawapres yang akan diusung," kata Sarmuji saat dikonfirmasi detikJatim, Senin (14/8/2023).

Wakil Ketua Komisi VI DPD RI ini memastikan, siapapun nama cawapres yang disepakati mendampingi Prabowo, akan disosialisasikan secara masif oleh kader Golkar.

"Nanti siapa yang disepakati Pak Airlangga bersama ketum partai lain, kita akan mensosialisasikan bersama-sama, kita akan all out," tambahnya.

Sementara itu, Bendahara DPW PKB Jatim Fauzan Fuadi menyebut, Ketum PKB Muhaimin Iskandar tetap menjadi pemegang golden ticket untuk urusan cawapres Prabowo.

"Harapan kader otomatis, Gus Muhaimin sebagai cawapresnya. Kami yakin, kesetiaan PKB selama setahun koalisi akan berbuah manis," ujarnya.

"Pernyataan para elite Gerindra juga masih kan? Bahwa Gus Muhaimin pegang kunci inggrisnya? Kita pegang komitmen yang tersirat dari statement tersebut," lanjutnya.

Ketua Fraksi PKB DPRD Jatim ini menyebut, Gus Muhaimin memiliki kualifikasi lengkap untuk mendampingi Prabowo.

"Kita lihat saja nanti perkembangannya seperti apa. Bismillah, nik iyo mosok nggak, nik nggak mosok iyo. Sebab, Gus Muhaimin punya kualifikasi yang cukup untuk melengkapi figur capres ini," tegasnya.

Sementara itu, Ketua DPW PAN Jatim Ahmad Rizki Sadig menyebut, sampai detik ini nama cawapres yang diusulkan oleh PAN hanya Erick Thohir.

"Ya soal cawapres kan memang Bang Zulkifli Hasan selalu menyodorkan nama Erick Thohir. Saya pikir semua partai sudah paham. Namun soliditas kerja sama politik tentu akan jadi pertimbangan dalam memutuskan cawapres nantinya. Kita tunggu saja hilalnya," tandasnya.

Sedangkan Ketua DPD Gerindra Jatim Anwar Sadad menyerahkan penuh ke elit koalisi, perkara siapa yang akan mendampingi Prabowo di Pilpres 2024.

"Kami di Jatim sami'na waatho'nah," katanya.

Effendi Gazali: Isu KKN-Perubahan Lebih Tajam dari Cebong-Kampret di 2024


Pengamat politik Emil Rahadiansyah menilai masuknya Golkar dan PAN ke Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) tidak otomatis mengukuhkan kekuatan Prabowo Subianto sebagai calon Presiden RI tahun 2024. Menurutnya, Prabowo bisa dibuat bingung mempertimbangkan pasangannya sebagai calon wakil presiden.

Emil mengatakan bergabungnya PKB, Golkar, dan PAN ke KKIR tidak serta menjadikan posisi Prabowo Subianto sebagai capres di Pilpres 2024 unggul. Sebab, kata dia, dalam Pilpres suara tetap ditentukan oleh masyarakat langsung, sehingga yang menjadi jaminan adalah visi, misi dan berbagai program dari para calon.

"Karena masyarakat sudah semakin cerdas dan bijak untuk memahami bahwa tujuan dari sebuah pemilu bukanlah tentang kekuasaan tetapi lebih tentang bagaimana memunculkan pemimpin yang siap melayani masyarakat," kata Emil dalam keterangan tertulis, Senin (14/8/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Emil pun memuji sikap Ganjar yang tidak berlebihan dalam merespons berlabuhnya Golkar dan PAN ke Prabowo. Dia menilai Ganjar sebenarnya sudah berhasil membangun citranya dengan baik selama ini.

"Sikap biasa saja dari Ganjar Pranowo tepat. Optimisme Ganjar sudah kuat dan melekat di masyarakat. Ganjar Pranowo berhasil membangun personal branding nya dengan baik untuk mempengaruhi secara positif para pemilih di 2024," tutur Emil.

Emil menjelaskan bergabungnya Golkar dan PAN untuk mendukung Prabowo seolah memberi angin segar bagi Gerindra dan seolah mendapat amunisi baru. Namun, kata dia, Golkar dan PAN pasti sudah menyusun dan mengatur strategi untuk menampilkan tokoh-tokoh yang diharapkan bisa menjadi pendamping Prabowo sebagai cawapres di pilpres mendatang di 2024.

"Hal ini bisa membuat bingung dan dilema Prabowo untuk memilih siapa dari ketiga bakal cawapres dari masing-masing partai pendukung. Golkar mencalonkan Airlangga Hartarto, PAN mencalonkan Erick Thohir sementara PKB mencalonkan Cak Imin," papar Emil.

Dengan deklarasi dukungan Golkar dan PAN terhadap Prabowo, Emil memandang pemilihan calon wakil presiden yang akan mendampingi Prabowo pada pemilu 2024 belum final. Gerindra perlu mempertimbangkan usulan yang diajukan oleh partai lain yang telah lebih dahulu memberikan dukungan terhadapnya, alih-alih langsung menyetujui usulan dari dua partai yang baru bergabung dalam koalisinya.

"Namun tentu saja dalam koalisi yang dibangun tidak ada partai yang hanya berperan sebagai pelengkap saja dan tidak mendapatkan pertimbangan dalam peran strategis," sebut Emil.

Lebih lanjut, Emil menyampaikan peralihan dukungan Golkar dan PAN tersebut seharusnya tidak melemahkan kinerja kabinet menjelang berakhirnya periode kepemimpinan Joko Widodo sebagai Presiden dan kepala pemerintahan.

Namun, Emil melihat ketatnya persaingan untuk mendapatkan hati masyarakat dan memenangkan pemilu dan pilpres, dapat membuat partai-partai koalisi beserta kadernya akan memusatkan fokus dan perhatiannya untuk masa kampanye.

"Dengan demikian dapat saja misi kerja yang diemban oleh pemerintahan Joko Widodo menjelang akhir periode dapat melambat dan tidak menjadi prioritas bagi partai-partai yang sudah kadung berkoalisi dan disibukkan dengan konsolidasi internal partai koalisi," cetus Emil.

Simak Video 'PAN-Golkar Gabung Prabowo: Ganjar Santai, PPP Bicara Peluang Sandiaga':

[Gambas:Video 20detik]


Menteri BUMN Erick Thohir santer dikabarkan menjadi kandidat pendamping salah satu bakal calon presiden (bacapres) di pemilihan umum (pemilu) tahun 2024. Sejumlah pihak menjodohkan Erick Thohir dengan Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo.

Saat ditanya pilihannya untuk mendampingi salah satu bacapres, Erick menyebut hal itu tergantung kesepakatan koalisi pengusung. Ia juga menyinggung pentingnya mendampingi calon yang punya kecocokan.

"Penting ketika saya bersama seseorang itu, saya sudah berulang-ulang bicara chemistry. Karena penting sekali ketika kita diberi amanah, kepercayaan, jangan sampai kita berseteru. Kasihan rakyat yang bingung. Nah ini harus percaya, saling percaya. Jadi harus ada chemistry," ujarnya dalam program Blak-blakan detikcom, dikutip Senin (14/8/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ia mengaku tidak mau jika 'dijodohkan' paksa dengan salah satu bacapres. Pasalnya, Erick menilai penting juga memiliki tim yang kuat, serta mampu membawa Indonesia menghadapi tantangan ekonomi global. Misalnya tantangan El Nino dan dampak ekonomi dari Perang Rusia-Ukraina.

Menurutnya menjadi pemimpin di Indonesia tidak boleh hanya mengedepankan ambisi. Erick mengaku lebih baik dirinya menjadi pengusaha kembali, dibanding harus melakukan hal tersebut.

"Jangan sekadar ya kita ini berkuasa, akhirnya justru karena kita berkuasa justru karena sekadar ambisi arah Indonesia menjadi sesuatu yang salah dan sudah banyak negara-negara yang fail step. Saya mendingan kalau hanya posisi itu, mendingan jangan. Balik lagi ke dunia usaha saja. Banyak hal-hal yang bisa dinikmati kok," bebernya.

Adapun soal pilihan tersebut, Erick mengaku sebetulnya tak bisa memilih. Urusan Capres-Cawapres menurutnya bukan cuma masalah pinang meminang seperti orang mau menikah. Pasangan di kontestasi Pemilu juga harus memperhatikan pengusungnya.

Dia mengingatkan aturan soal pengusung pasangan Capres-Cawapres yang mesti memiliki 20% dari perolehan suara sah dalam pemilu anggota DPR.

"Saya rasa gini, saya nggak bisa memilih, kenapa? Ini kan bukan ibarat kita jatuh cinta sama seseorang terus pinang-pinangan. Politik di Indonesia itu ada aturan dicalonkan oleh partai jumlahnya minimal 20%," ujar Erick.

Apabila dirinya ada minat untuk mendampingi satu di antara kedua belah pihak tadi, yang jadi pertanyaan utamanya adalah ada yang mau mengusung atau tidak. Tanpa condong memilih, Erick sendiri mengaku dirinya menghormati figur Ganjar maupun Prabowo.

"Kalau pun misalnya kita 'jatuh cinta' sama pak Ganjar sama pak Prabowo, koalisinya ada nggak? Nanti kalau kita datang sendiri nggak disetujui, broken heart itu kan, kalau saya sih selalu saya sampaikan begitu," beber Erick.

Meski tak secara gamblang menyebut pilihannya, Erick mengaku tetap hormat kepada Prabowo dan Ganjar. Saat ini tengah dilakukan diskusi oleh tim koalisi Prabowo dan Ganjar untuk menentukan calon pendamping mereka.

"Kalau saya sih selalu saya sampaikan kedua figur ini figur yang saya hormati. Pak Ganjar dan Pak Prabowo. Koalisinya sendiri sedang berdiskusi, saya tidak tahu diskusinya apa, saya bukan anggota partai. Tetapi saya selalu tekankan dua hal. Satu saya tegak lurus dengan bapak presiden, saya loyal sama beliau," tegas Erick.


PDI Perjuangan (PDIP) bicara dukungan Partai Golkar dan PAN kepada bakal capres 2024 Prabowo Subianto. Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah mengungkit Pemilu 2014 pihaknya melawan Prabowo yang didukung oleh penguasa, dalam hal ini Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhono (SBY).

"2014 juga kami ramping, kami menghadapi calon presiden, calon wakil presiden yang didukung oleh presiden yang sedang berkuasa waktu itu. Pak Hatta Rajasa kan besannya Presiden SBY pada waktu itu," kata Ahmad Basarah usai menghadiri konferensi pers terkait sidang tahunan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (14/8/2023).

Basarah mengatakan pada saat itu PDIP dianggap oleh sejumlah pakar politik bukan partai yang besar. Ditambah dukungan ke Jokowi hanya dari NasDem, Hanura dan PKB.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kamu partai-partai yang dihitung oleh para pengamat politik bukan partai besar pada waktu itu, hanya dengan NasDem, PKB, dan Hanura," ujar Basarah.

"Sementara Pak Prabowo dan Hatta Rajasa didukung partai-partai besar dan pada waktu itu Presiden SBY yang sedang berkuasa saat itu juga partainya mendukung pasangan Prabowo dan Hatta Rajasa pada waktu itu kalau tidak salah," sambungnya.

Menurut Basarah, PDIP sudah biasa mengalami hal serupa menjelang Pilpres 2024. Namun, kata dia, pada akhirnya ketika partai menang pihak lain akan mendekat untuk bekerja sama.

"Jadi bagi PDIP hal-hal yang biasa yang kita hadapi. Kita biasa bekerja bersama-sama, tapi kita juga biasa bekerja dengan teman yang tidak terlalu banyak. Toh, akhirnya ketika kita menang pada waktu itu, akhirnya teman-teman itu juga datang kepada kami untuk bekerja sama di pemerintahan," imbuhnya.

Partai Golkar telah melabuhkan dukungannya ke bakal calon presiden yang juga Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan dukungan itu merupakan arah yang diminta jajaran partainya.

"Ya tentu kan Golkar sudah melakukan konsolidasi internal, baik dengan daerah maupun dengan para senior. Tentu ini arah yang memang diminta oleh seluruh jajaran partai," kata Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (14/8).

Airlangga menuturkan DPD I seluruh Indonesia mendukung keputusan partai untuk mengusung Prabowo. "Tentunya secara keseluruhan sudah mendukung keputusan yang diambil kemarin," ujarnya.

Saat ditanya apakah keputusan untuk mendukung Prabowo akan meredam gejolak di internal partainya, Airlangga menjawab singkat.

"Sebelum ini sudah teredam," kata Airlangga.

Simak Video 'Respons Jokowi soal PAN-Golkar Deklarasi Dukung Prabowo Capres':

[Gambas:Video 20detik]


Ketua DPP PSI Dedek Prayudi merespons soal potongan video Prabowo Subianto yang disebarkan para pendukung calon presiden (capres) PDIP Ganjar Pranowo. Hal ini disampaikan Dedek melalui akun Twitternya @Uki23, Minggu (13/8).

Pada akun Twitternya, Dedek mengatakan dirinya tidak langsung menyebarkan potongan video itu. Dia memilih untuk melakukan pengecekan terlebih dahulu. Hasilnya video tersebut telah diedit.

"Tadinya saya hampir saja me-RT potongan video Prabowo dari temen-teman saya pendukung Ganjar," kata Dedek dalam Twitternya yang dikutip detikcom, Senin (14/8/2023.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Usai mengetahui potongan dan kalimat lengkap Prabowo dalam video itu, dirinya pun urung ikut menyebarkan video tersebut. Dia pun menjelaskan kalimat lengkap dari pidato Prabowo sebagai berikut:

"Kita minta mandat dari rakyat. Kita ingin maju ke rakyat. Kita minta izin rakyat untuk kita berkuasa. Karena kita ingin berkuasa hanya untuk kepentingan rakyat dan bangsa Indonesia," jelasnya.

Sedangkan dalam video yang sudah diedit, Dedek mengungkapkan kalimat lengkap pidato Prabowo tersebut diubah menjadi, "Kita minta mandat dari rakyat. Kita ingin maju ke rakyat. Kita minta izin rakyat untuk kita berkuasa. Karena kita ingin berkuasa".

Foto: Screenshoot

Menurut Dedek, ada tujuh kata yang dihilangkan dari pidato Prabowo tersebut. Hal ini pun berdampak pada makna pidato itu.

"Tujuh kata dihilangkan, maknanya berubah total. Bukan soal stance, tapi soal cara. Saya dapat pastikan pak GP dapat satu suara dari saya, tapi saya gak simpatik dengan upaya sebarkan misinformasi begini," pungkasnya.


Wakil Ketua Bidang Organisasi DPD Partai Golkar Papua Max Richard F Krey mendatangi DPP Partai Golkar, Jakarta Barat. Kedatangan Max untuk protes karena dihapus namanya di daftar bakal calon anggota legislatif (bacaleg) yang dicalonkan Partai Golkar.

Max mengaku tak mendapatkan informasi tentang penghapusan namannya. Karena itu, kata dia, tujuan kedatangannya yakni untuk menanyakan alasan hilangnya namanya dari daftar bacaleg.

"Hari ini saya datang untuk mau bertanya kenapa saya dicoret, apa salah saya? Sehingga saya berharap DPP Partai Golkar, baik Pak Airlangga Hartarto, atau Pak Sekjen Pak Paulus untuk menyampaikan informasi ke saya kira-kira salah saya apa," kata Max kepada wartawan di DPP Partai Golkar, Senin (14/8/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Namun, Max mengatakan kedatangannya tak disambut baik. Dia malah diadang oleh sejumlah polisi di depan pagar DPP Golkar.

"Saya pagi-pagi ini datang kan saya tau rumah saya, nggak perlu saya pakai izin-izin. Masak di rumah sendiri pakai izin. Tiba-tiba saya diadang oleh bapak polisi-polisi ini," ucapnya.

Max mengatakan telah menghubungi sejumlah pengurus DPP Partai Golkar, namun tak direspons. Sehingga dia tak tahu bagaimana cara untuk menyampaikan suratnya kepada Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.

"Sekarang saya telepon semua, semua nggak mau angkat teleponnya, ada apa? Harus angkat telepon dan bicara, agar bapak polisi ini izinkan saya masuk untuk menyerahkan surat saya di dalam," pungkasnya.

Max merasa tak terima dihapus dari usulan nama bacaleg secara sepihak. Lebih lagi, kata dia, posisinya diganti oleh orang yang bukan kader partai.

"Tidak ada pemberitahuan sama sekali, makanya ini saya bingung, tiba-tiba nama saya waktu penempatan kemarin sudah tidak ada lagi. Saya diganti dengan orang yang bukan kader Partai Golkar," ungkapnya.

Max menegaskan bahwa dirinya hanya meminta penjelasan dari pimpinan partai soal penghapusan namanya. Dia menyatakan siap jika perkara itu harus ditindaklanjuti di Mahkamah Partai.

"Saya berharap saya harus ketemu pimpinan Partai Golkar hari ini, lalu saya serahkan surat saya. Setelah itu keputusan partai yang diambil. Saya mau dengan keputusan partai, seperti apa keputusan partainya, ya saya sebagai kader saya harus ikut kalau saya salah. Tapi kalau saya tidak salah, saya berhak membawa ini ke Mahkamah Partai, kita ada punya Mahkamah Partai," pungkasnya.


Partai Golkar telah melabuhkan dukungannya ke bakal calon presiden yang juga Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan dukungan itu merupakan arah yang diminta jajaran partainya.

"Ya tentu kan Golkar sudah melakukan konsolidasi internal, baik dengan daerah maupun dengan para senior. Tentu ini arah yang memang diminta oleh seluruh jajaran partai," kata Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (14/8/2023).

Airlangga menuturkan DPD I seluruh Indonesia mendukung keputusan partai untuk mengusung Prabowo. "Tentunya secara keseluruhan sudah mendukung keputusan yang diambil kemarin," ujarnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Saat ditanya apakah keputusan untuk mendukung Prabowo akan meredam gejolak di internal partainya, Airlangga menjawab singkat.

"Sebelum ini sudah teredam," kata Airlangga.

Seperti diketahui, Partai Golkar dan PAN resmi mendeklarasikan dukungan ke Ketum Gerindra Prabowo Subianto hari ini. Dengan begitu, kedua partai tersebut pun menandatangani kerja sama politik dengan KKIR.

Surat tersebut ditandatangani oleh masing-masing ketum partai politik yakni Ketum Gerindra Prabowo Subianto, Ketum PKB Muhaimin Iskandar, Ketum Golkar Airlangga Hartarto, dan Ketum PAN Zulkifli Hasan. Penandatanganan itu dilakukan usai Golkar dan PAN menyatakan deklarasi mendukung Prabowo di Gedung Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat.