Sebuah kalimat "filosofi kopi" beredar di media sosial berbunyi: "kalau sekadar hendak singgah, berikanlah aku segelas kopi, bukan janji-janji manis." Kalimat tersebut menjadi kontekstual di musim politik pilpres saat ini. Panasnya cuaca dan udara belakangan seakan bersaing dengan gerak-gerik para politisi dalam gesekan manuver saling kunjung, lobi, bermufakat sembari menabur janji-janji politik nan indah kepada rakyat.

Dengan janji yang ditumpahkan ke ruang publik, terlihat jelas betapa mereka sedang beradu-rayu, menggaet hati rakyat. Bakal capres dari Koalisi Indonesia Maju (KIM), Prabowo Subianto, misalnya menjanjikan jika menang pasangannya akan menaikkan gaji ASN, membangun lumbung pangan di rawa-rawa, tidak akan impor pangan, serta memberikan makan siang dan susu gratis bagi seluruh pelajar Indonesia.

Sementara itu bakal cawapres sekaligus Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menjanjikan akan meningkatkan dana desa menjadi Rp 5 miliar, BBM gratis bagi pemilik sepeda motor, subsidi pupuk, tunjangan ibu hamil dan sekolah gratis, jika ia menang dalam Pilpres 2024. Sementara Ganjar Pranowo akan melanjutkan proyek Ibu Kota Negara dan menaikkan gaji guru sebanyak Rp 30 juta.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Janji-janji populis yang terkait langsung dengan kebutuhan konkret rakyat seperti itu memang cukup bermagnet untuk merayu dan menggaet hati publik. Apalagi produk laris dan konvensional para politisi tak lain tak bukan, membuat janji politik sebanyak-banyaknya sebagai strategi untuk memenangi kontestasi politik. Meskipun pada kenyataannya, indahnya janji politik tak selalu berkorelasi positif dengan kemampuan merealisasikannya.

Itu sebabnya Nikita Kruschev, politikus dari Rusia (1894-1971) menyindir, "Politisi itu semuanya sama. Mereka berjanji membangun jembatan meskipun sebenarnya tidak ada sungai di sana." Bagi politisi, hal paling mudah dan pertama adalah membuat janji, perkara ditepati atau tidak, itu urusan nanti.

Jauh dari Solusi Logis

Padahal dalam perilaku politik, tidak semua janji-janji politik itu bisa menuntun persepsi dan perilaku rakyat pemilih. Rakyat memiliki batas rasionalitas untuk memilah mana janji yang rasional atau sebaliknya. Menurut Michael Ganslmeier (2023) dalam makalahnya Are Campaign Promises Effective?, tidak semua janji-janji politisi tersebut berakhir manis dalam pembentukan kesadaran dan partisipasi pemilih dan perluasan elektoral politik. Janji mereka tentang isu sosial memang menunjukkan keberpihakan sosial mereka kepada rakyat. Tetapi hal tersebut lebih bersifat persuasif daripada memobilisasi rakyat untuk bertindak atau memilih mereka.

Sebenarnya jika dikaji secara lebih membumi, janji-janji para bacapres atau bacawapres di atas terbaca sebagai usaha untuk menyentuh pergumulan riil rakyat lewat upaya mengatasi problem akses terhadap pangan, makanan bergizi, biaya sekolah, biaya transportasi hingga gaji guru. Namun jika dikaitkan dengan postur dan kemampuan anggaran pembangunan nasional, janji-janji manis tersebut rasanya masih jauh dari solusi yang logis.

Apalagi jika dikaitkan dengan tingkat korupsi para pejabat negara kita yang kian hari makin menggelisahkan. Sehingga membuat negara terus kelimpungan untuk memaksimalkan anggaran pembangunan terutama bagi pengentasan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Ironisnya, justru para pejabat publik termasuk politisi itu sendiri yang tidak henti-hentinya selalu berjanji di hadapan rakyat akan memberantas korupsi. Tidak heran jika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan tren survei penilaian integritas (SPI) 2022 merosot dibanding 2021. Penurunan itu akibat pejabat publik yang omong doang melawan rasuah, namun nyatanya nonsens (Nainggolan, 2023).

Dengan kata lain, tak ada gunanya janji-janji menaikkan gaji ASN/guru, anggaran dana desa, dan janji bombastis lainnya manakala pada saat bersamaan anggaran negara makin kurus karena disedot para koruptor rakus. Maka, janji politik yang relevan di tengah situasi krisis integritas dan buruknya manajemen pengelolaan keuangan negara saat ini membuat strategi jitu untuk memberantas korupsi dan memperbaiki penegakan hukum agar tidak "tebang pilih" dan mudah diintervensi oleh kepentingan politik. Janji memperbesar hukuman koruptor, memiskinkan koruptor, atau mengatasi inefisiensi birokrasi dengan sendirinya jauh lebih relevan dan "membumi".

Janji politik bagai pisau bermata dua. Di satu sisi para politisi bisa mempersenjatai manuver politiknya dengan menghadirkan mimpi-mimpi utopis pada rakyat. Namun di saat bersamaan ia bisa menciptakan apatisme politik rakyat yang kian akut, bahkan mendorongnya untuk memosisikan para politisi itu laksana badut-badut pemburu kekuasaan di gelanggang politik yang tengah menghibur sekaligus haus akan tepuk tangan dan pujian politik dari rakyat.

Andreas Born dalam An Experimental Investigation of Election Promises (2018) mengatakan janji para politisi di satu sisi mungkin bisa menuntun rakyat memberikan suaranya dalam pemilu, namun di saat bersamaan hal tersebut berpeluang digunakan untuk menghukum politisi yang ingkar.

Pemilih Makin Cuek

Sayangnya bagi politisi kita, makin ke sini, rakyat pemilih kita sudah makin cuek dengan janji para politisi. Janji-janji politik oleh rakyat dianggap sekadar "jualan kecap"-nya para politisi di ritual pemilu. Survei Voxpol Center (2019) misalnya menyebut mayoritas masyarakat Indonesia tak peduli atau mengaku tak tertarik dengan janji-janji yang diobral pasangan capres dan cawapres jelang Pilpres 2019. Sebesar 70,4 persen masyarakat menyatakan tidak tertarik dan mempercayai janji politik yang ditawarkan capres/cawapres. Hanya 18,3 persen pemilih yang tertarik.

Ada 62,8 persen pemilih yang tidak percaya dengan janji politik mereka. Meskipun 24,7 persen masih percaya akan janji politik capres/cawapres di masa kampanye. Namun ironisnya hanya sebesar 16,6 persen pemilih yang mengaku bakal menagih janji politik para capres-cawapres jika terpilih. Dan, sisanya, 71,4 persen memilih tidak menagih atau tidak peduli dengan janji politik capres setelah terpilih.

Salah satu kelemahan mengapa ruang politik dan demokrasi kita seakan terus bersahabat dengan para politisi yang suka berjanji namun abai menepatinya setelah pemilu, karena di masyarakat kita belum tumbuh budaya dan kesadaran politik untuk menjadi pemilih yang kritis dan bertanggung jawab. Misalnya komunitas masyarakat penagih janji. Budaya pemilih kita masih sebatas menerjemahkan hak politiknya dengan mencoblos di bilik suara, dan selesai.

Padahal masih ada satu tahapan krusial yang perlu dijalankan oleh pemilih, yakni mengawal para politisi dalam menjalankan kekuasaannya. Termasuk mencatat dan proaktif menagih janji-janji mereka. Bahkan memberi sanksi terhadap politisi yang terbukti mengingkari janji politiknya lewat gugatan dan mosi tidak percaya.

Karenanya, Pemilu 2024, mestinya menjadi momentum kebangkitan demokrasi bagi rakyat pemilih setelah sekian lama terperangkap dalam kebohongan mereka. Di samping tidak mudah termakan bujuk-rayu janji dan propaganda para politisi, rakyat harus menyalakan sikap kritisnya, mengorganisasi dirinya secara tertib untuk menjadi pemilih yang "cerewet" dalam menagih janji para politisi.

Politisi yang tidak mampu menuntaskan janjinya akan dianggap sebagai pemimpin yang berbohong dan tidak berhak untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Dengannya, waktu akan menjawab apakah para politisi sekadar "singgah" di hati rakyat saat pemilu dengan mengobral janji-janji manis politiknya, atau sebaliknya.

Umbu TW Pariangu mengajar 'Perilaku Pemilih Politik' FISIP Universitas Nusa Cendana

Simak juga 'Survei Poltracking di Jabar: Prabowo Unggul Jauh dari Anies-Ganjar':

[Gambas:Video 20detik]


Direktur Penstudi Reformasi untuk Demokrasi dan Antikorupsi (Presisi), Dr Demas Brian Wicaksono, menyatakan putusan gugatan usia capres menjadi pertaruhan muruah Mahkamah Konstitusi (MK). MK akan membacakan putusan itu pada Senin (16/10).

"Semua hal ini akan kita buktikan bersama-sama dengan keputusan yang diambil oleh MK pada tanggal 16 Oktober 2023. Apakah MK mempertahankan marwahnya sebagai Mahkamah Konstitusi sebagaimana Pasal 24C ayat 1 UUD 1945 ataukah malah menjadi monarki konstitusi," kata Dr Demas dalam keterangan persnya, Rabu (11/10/2023).

Demas menyebut, banyak kalangan pesimis MK dapat netral. Bahkan menilai jika MK akan mengabulkan permohonan batas usia minimal dan pernah berpengalaman menjadi kepala daerah/wakil kepala daerah karena Ketua MK Anwar Usman juga adik ipar dari Presiden Joko Widodo.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Secara normatif berdasarkan Pasal 24 ayat 1 Peraturan Mahkamah Konstitusi No 2 Tahun 2012 menyebutkan mekanisme pengambilan putusan berdasarkan musyawarah sembilan hakim. Namun dengan adanya relasi kuasa atas hubungan keluarga yang mulia Ketua MK banyak kalangan mencurigai pada pengambilan putusan 9 hakim MK akan terjadi tekanan politik yang kuat karena posisi relasi kuasa yang mulia Ketua hakim MK sekaligus adik ipar Presiden itu tentulah menjadi sangat berpengaruh," kata Demas.

"Dan besar kemungkinan dapat menyandera independensi para hakim lainnya untuk berpendapat secara bebas," sambung Demas tegas.

Dalam catatan detikcom, Rabu (11/10/2023), debat seru muncul selama persidangan. Keseruan bermula saat DPR dan pemerintah tidak memberikan pendapat apa pun atas gugatan itu dan malah menyerahkan ke MK untuk menilainya. Padahal biasanya DPR dan pemerintah akan selalu mempertahankan UU yang diuji.

"Berdasarkan Keterangan DPR RI tersebut di atas, DPR RI menyerahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai konstitusionalitas pasal a quo Undang-Undang Pemilu terhadap UUD 1945," kata anggota DPR Habiburokhman.

Menkumham Yasonna Laoly dan Mendagri Tito Karnavian juga senapas dengan DPR. Mereka sependapat bila masalah batas usia diputus oleh MK.

"Bahwa berdasarkan keterangan tersebut di atas, pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk mempertimbangkan dan menilai konstitusionalitas pasal a quo Undang-Undang Pemilu terhadap Undang-Undang 1945," ucap kuasa pemerintah, Togap Simangungsung.

Mendapati jawaban DPR-pemerintah, Wakil Ketua MK Saldi Isra kaget. Sebab, bila legislatif dan eksekutif sudah sama-sama setuju, mengapa tidak diubah saja UU-nya dan tidak perlu dibawa ke MK.

"Kalau dibaca implisit, keterangan DPR dan keterangan pemerintah, walaupun di ujungnya menyerahkan kepada kebijaksanaan Yang Mulia Hakim Konstitusi, itu kan bahasanya bersayap kalau begitu. Dua-duanya kan mau ini diperbaiki. Kalau pemerintah dan DPR sudah setuju, mengapa tidak diubah saja undang-undangnya? Jadi tidak perlu melempar isu di Mahkamah Konstitusi untuk diselesaikan," ucap Saldi.

"Kelihatannya, pemerintah juga setuju, kan sederhana ini untuk mengubahnya, dibawa ke DPR saja diubah undang-undang itu, pasal itu sendiri. Jadi, tidak perlu dengan tangan Mahkamah Konstitusi," sambung Saldi menegaskan.

Di tengah persidangan, Gerindra menjadi pihak terkait dan mendukung agar kepala daerah bisa jadi capres/cawapres, meski belum berumur 40 tahun.

"Pengalaman sebagai penyelenggara negara seharusnya menjadi pengecualian persyaratan batas usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden, sepanjang memiliki pengalaman sebagai penyelenggara negara, walaupun usianya di bawah 40 tahun, sudah sepatutnya dipersamakan dengan usia minimal sebagaimana yang dipersyaratkan. Hal ini lebih bermanfaat bagi kepentingan luas yang mengakomodir aspirasi rakyat agar generasi muda dapat menjadi calon presiden atau calon wakil presiden dalam setiap pemilihan umum," kata kuasa hukum Gerindra, Raka Gani.

Simak juga 'Gerindra Optimistis Gugatan Batas Usia Capres-Cawapres Dikabulkan MK':

[Gambas:Video 20detik]


Lembaga survei Poltracking merilis hasil survei elektabilitas partai politik (parpol) di Jawa Timur. PDIP menempati urutan pertama, namun posisinya ditempel ketat oleh PKB.

"Dalam survei Poltracking di Jatim, PDIP teratas. Namun, PKB menempel ketat di bawahnya. PDIP dan PKB sangat kompetitif menjadi juara di Jatim," kata Direktur Riset Poltracking Indonesia, Arya Budi saat paparan via Zoom, Rabu (11/10/2023).

Dalam survei Poltracking di Jatim, elektabilitas PDIP di angka 21,5%, kemudian PKB di angka 20,6%.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Selisih keduanya masih dalam batas margin of error. Jadi secara statistik belum bisa terlihat siapa pemenangnya di Jatim," jelasnya.

Arya menyebut PDIP dan PKB akan bertarung keras memperebutkan posisi juara pertama di Jatim. Apalagi, keduanya memiliki basis pemilih tradisional yang kuat di Jatim.

Pada posisi ketiga, ada Gerindra di angka 15,3%. Lalu ke-4 ada NasDem 6,9%, dan Golkar melengkapi lima besar di angka 6,8%.

Survei Poltracking menggunakan 1.000 responden yang tersebar di 38 kabupaten/kota Jatim dengan wawancara tatap muka. Survei Poltracking di Jatim dilakukan pada 25 September-1 Oktober 2023.

Survei Poltracking menggunakan metode multistage random sampling dengan tingkat kepercayaan 95%. Sementara untuk margin of error di angka 3,1%.

Berikut elektabilitas partai politik di Jatim menurut Poltracking:

1. PDIP 21,5%

2. PKB 20,6%

3. Gerindra 15,3%

4. NasDem 6,9%

5. Golkar 6,8%

6. PAN 6%

7. Demokrat 5,3%

8. PPP 3,9%

9. PKS 1,5%

10. Perindo 1,4%

11. PBB 0,5%

12. Hanura 0,5%

13. PKN 0,2%

14. Partai Ummat 0,2%

15. PSI 0,2%

16. Partai Buruh 0,2%

17. Gelora 0,1%

18. Garuda 0,1%

Tidak tahu/tidak menjawab 8,8%

Simulasi Head to Head Paslon Pilpres: Prabowo-Gibran Ungguli Paslon Lain


Bakal calon wakil presiden (bacawapres) Koalisi Perubahan Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menjelaskan awal mula dia memutuskan menerima menjadi calon pendamping Anies Baswedan. Cak Imin berkelakar soal usia tentang siap yang seharusnya menjadi capres atau cawapres.

"Kalau bisa kita maksimalkan, kita akan maksimalkan 2024 untuk perbaikan-perbaikan. Inilah koalisi yang saya juga bersepakat kata Mas Anies semua hal kita selesaikan secara UGM kira-kira, maksudnya pokoknya saling percaya dan di depan para kiai di Jatim kita declare bahwa Mas Anies dan saya dwi tunggal yang akan menata bangsa kita ke depan," kata Cak Imin dalam acara Temu Juang aktivis, Kafe UC UGM Bulaksumur, Jogja, Rabu (11/10/2023).

Menurutnya, kesatuan pasangan AMIN ini penting diperkenalkan ke publik. Cak Imin kemudian berkelakar usianya lebih muda dari Anies semestinya bisa menjadi presiden.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Dwi tunggal itu penting, usia Mas Anies itu lebih muda dari saya. Harusnya saya yang jadi capres. Kedua saya punya partai, Mas Anies nggak punya partai. Tapi karena kita sepakat mana yang terbaik," ujar Cak Imin.

"Jadi saya ingat dulu waktu jadi zaman aktivis, sudahlah perbedaan itu biasa yang penting musuhnya satu. Turunkan Orde Baru, lahirkan demokrasi dan reformasi. Musuh kita hari ini satu, stagnasi dan kemandekan tidak berdaya," katanya.

Ia kemudian menjelaskan alasan mengedepankan perubahan sebagai visi yang dibawa AMIN. Cak Imin mengatakan setelah bertemu dengan masyarakat, dirinya pun bertekad untuk membawa hal itu jika terpilih menjadi pemimpin bangsa ke depan.

"Saya bertemu berbagai lapisan masyarakat, saya menangkap ada sesuatu yg bisa dilakukan lebih cepat, lebih baik, dan istilah Pak JK lebih maju dan lebih adil. Harusnya bisa. Tidak minimalis salah satunya adalah kita bicara ketahanan pangan saya kira sudah 15 bahkan 20 tahun Kita bicara ttg kemandirian pangan, hampir 20 tahun bicaranya," kata Cak Imin.

"Tapi kayaknya ada stagnasi yang terus menerus dalam hal ini, saya tidak dalam kapasitas menyalahkan Pak SBY dan Pak Jokowi 10 tahun, tapi kayaknya ada sesuatu yang menjadi kabut kenapa Pak SBY juga waktu itu sepakat kemandirian pangan, Pak Jokowi juga sepakat kemandirian pangan, malah trisakti yang menjadi doktrin nyata ada. Tapi kayak ada kabut," imbuhnya.

Simak juga 'Cak Imin Ingin Kalahkan PDIP di Jateng, Bambang Pacul: Kita Jauh Lebih Siap':

[Gambas:Video 20detik]


DPC Gerindra Jakarta Timur mengusulkan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai pasangan calon presiden dan calon wakil presiden di Pemilu 2024. Usulan itu disampaikan di Kantor DPC Gerindra Jakarta Timur.

"Menetapkan Bapak H Prabowo Subianto dan Mas Gibran Rakabuming Raka sebagai usulan pasangan calon presiden dan wakil presiden di Pemilu tahun 2024," kata Ketua DPC Gerindra Jakarta Timur Ali Lubis dalam konferensi pers, Rabu (11/10/2023).

Sebagai informasi, deklarasi ini dihadiri oleh seluruh pengurus di tingkat PAC dan ranting Partai Gerindra se-Jakarta Timur. Ia lalu menjelaskan keputusan ini nantinya akan disampaikan ke DPP dan Dewan Pimpinan Daerah Partai Gerindra di Jakarta.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Surat keputusan ini akan disampaikan ke DPP Partai Gerindra dan Dewan Pimpinan Daerah partai Gerinda di Jakarta," terang Ali.

Dia berpendapat Pemilu 2024 akan diwarnai oleh generasi milenial dan gen-z sebagai pemilih baru. Sehingga, kata dia, Gibran menjadi sosok yang akan diperhitungkan.

"Tentu, apakah ditanya karena milenial, yes," ucap Ali.

Lebih lanjut, Ali menyebut pihaknya belum berkoordinasi dengan pihak Gibran terkait usulan hari ini. Menurutnya, apa yang ia sampaikan hanya sebatas usulan.

"Kalau usulan tentu belum berkoordinasi, ini kan aspirasi suara dari teman-teman semua. Keputusannya nanti kan itu di tangan Pak Prabowo dan Ketua Umum Koalisi Indonesia Maju," jelas Ali.

Simak selengkapnya di halaman berikutnya.

Halaman 1 2 Selanjutnya


PSI masih belum mengumumkan arah dukungan politiknya di Pilpres 2024. PAN, partai pendukung Prabowo Subianto, mengaku mendengar informasi PSI telah menentukan arah politik.

"Iya saya mendengar info soal arah dukungan politik PSI. Tapi tidak etis kalau saya menyampaikan apa itu, yang berhak menyampaikan ke publik adalah PSI dan Mas Kaesang (Ketum PSI Kaesang Pangarep)," kata Ketua Dewan Pakar PAN Dradjad Wibowo kepada wartawan, Rabu (11/10/2023).

Dradjad lalu menyinggung wacana duet Prabowo dan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming. Menurutnya, PAN masih konsisten mengajukan Menteri BUMN Erick Thohir menjadi cawapres Prabowo.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Soal apakah nanti pasangan capres-cawapresnya adalah Prabowo-Gibran, kita tunggu beberapa hari ke depan. PAN konsisten mengusung Erick Thohir sebagai cawapres," ujarnya.

Meskipun begitu, Dradjad menegaskan partainya tetap menyerahkan keputusan figur cawapres Prabowo pada partai-partai di Koalisi Indonesia Maju (KIM). Dia mengatakan keputusan cawapres Prabowo tidak akan lama lagi.

"Namun tentu kita akan bicarakan bersama di KIM siapa cawapres yang paling tepat. Apapun keputusannya, jika sudah dirembuk dan disepakati bersama, tentu semuanya akan legowo. Kita tunggu saja, beberapa hari ke depan ini memang hari-hari yang sangat krusial bagi koalisi," katanya.

PSI Belum Tentukan Pilihan

Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep mengaku partainya belum memutuskan pilihan politik di Pilpres 2024. Dia mulanya menjawab sinyal kode parpol merah-putih yang disebut-sebut akan bergabung mendukung Ketum Gerindra Prabowo Subianto sebagai capres.

"Aku tanya dulu, PSI warna partai apa? Ada merahnya, putihnya, hitamnya nggak disebut sih. Coba kalau merah, putih, hitam, itu udah pasti kita itu," kata Kaesang di Kantor DPP PSI, Jakarta Pusat, Selasa (10/10).

Dia mengaku tak tahu partai merah-putih yang sebelumnya dibeberkan Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco Ahmad. Dia mengatakan PSI belum memutuskan siapa yang akan didukung pada Pilpres 2024.

"Saya juga nggak tahu partai warna merah putih yang dimaksud Pak Dasco itu apa karena sampai sekarang kami belum memutuskan dukungan capres mana yang akan kita usung," ujarnya.

Simak juga 'PSI Akan Bertemu Prabowo, Gerindra: Mudah-mudahan Memberikan Dukungan':

[Gambas:Video 20detik]


Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menanggapi pernyataan Ketua DPC PDIP Kota Solo FX Hadi Rudyatmo mengenai dirinya yang otomatis keluar bila maju menjadi cawapres Prabowo Subianto. Gibran menegaskan sampai saat ini masih kader PDI Perjuangan.

"Saya kan masih di sini (Solo). Lha ini saya masih di sini (kader PDIP), wis," kata Gibran di Balai Kota Solo, Rabu (11/10/2023).

Gibran pun merespons usulan dari para relawan maupun parpol soal maju di Pilpres 2024 sebagai cawapres. Namun, usulan itu masih dia tampung.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Ya kami tampung dulu keinginan relawan, warga, partai," ucapnya.

Gibran pun mengaku biasa saja soal banyaknya dukungan agar dia maju sebagai bakal cawapres. Menurutnya, ada sejumlah nama yang diusulkan menjadi cawapres selain dia seperti Menteri BUMN Erick Thohir hingga Ketum Golkar Airlangga Hartarto.

"Aku biasa-biasa wae, yang dukung saya ada, yang dukung Pak Erick ada, yang dukung Pak Airlangga ada. Yang dukung Pak Sandiaga ada, ada semua makane sing mbok beritake ojo aku tok. Kalau masif saya sih tidak," pintanya.

FX Rudy Sebut Gibran Otomatis Keluar PDIP Jika Jadi Cawapres Prabowo

Ketua DPC PDIP Kota Solo FX Hadi Rudyatmo turut mengomentari soal nama Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka yang santer menjadi kandidat bakal calon wakil presiden (bacawapres) Prabowo Subianto. FX Rudy menyebut Gibran otomatis akan keluar dari PDIP jika jadi cawapres Prabowo.

Rudy menyebut Gibran tak perlu keluar dari PDIP jika menerima pinangan Prabowo. Gibran secara otomatis akan keluar dari PDIP.

"Tidak usah keluar, kalau sudah pindah partai yo sudah otomatis (keluar) to yo," kata Rudy, Selasa (10/10).

Gibran Rakabuming Dorong Santri Melek Teknologi di Era Industri


Lembaga survei Poltracking Indonesia juga merilis survei sebaran suara Nahdlatul Ulama (NU) untuk cawapres 2024 di Jawa Timur. Hasilnya, suara nahdliyin memilih Menteri BUMN Erick Thohir jadi cawapres.

Survei digelar pada 25 September hingga 1 Oktober 2023 dengan melibatkan 1.000 responden yang dipilih dengan metode stratified multistage random sampling. Para responden merupakan warga Jawa Timur dengan kriteria di atas 17 tahun dan sudah mempunyai hak memilih.

Survei dilakukan dengan metode wawancara melibatkan surveyor terlatih. Adapun margin of eror survei +/- 3,1% dengan tingkat kepercayaan 95%.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Direktur Riset Poltracking Indonesia Arya Budi mengatakan penting melihat sebaran suara nahdliyin terhadap cawapres di Jawa Timur. Sebab menurutnya, Jawa Timur merupakan basis data nahdliyin.

"Penting juga untuk kita petakan berdasarkan nahdliyin kita ingin coba cek, karena memilih capres itu juga berdasarkan basis sosiologisnya, dia bisa membawa basis massa yang mana. Nah Jawa Timur merupakan basis data nahdliyin dia merupakan pusat gravitasi kelompok nahdliyin di Indonesia. Sehingga penting membaca suara nahdliyin," ujar Arya dalam pemaparannya, Rabu (11/10/2023).

Arya mengatakan berdasarkan berdasarkan hasil survei, Erick Thohir unggul dengan mendapatkan 20,8% suara nahdliyin. Diikuti oleh Mahfud Md 17,2% dan Muhaimin Iskandar 16,7%.

"Keempat kandidat di antara warga nahdliyin sangat kompetitif. Warga nahdliyin terhadap peta cawapres terbagi tidak hanya ke dua, tiga, tapi ke empat figur. Pertama figur Erick sejauh ini dia memimpin di 20,8%, kemudian ada Mahfud, Muhaimin Iskandar dan Khofifah," tuturnya.

Berikut sebaran pemilih yang merasa dekat dengan Nahdlatul Ulama, berdasarkan hasil survei Poltracking:

Erick Thohir 20,8%

Mahfud Md 17,2%

Muhaimin Iskandar 16,7%

Khofifah Indar Parawansa 13,7%

Ridwan Kamil 8,1%

Sandiaga Salahuddin Uno 4,1%

Agus Harimurti Yudhoyono 2,7%

Andika Perkasa 2,0%

Puan Maharani 2,0%

Airlangga Hartarto 0,5%

Tidak tau/tidak jawab 12,2%

Simak juga 'Survei Poltracking di Jabar: Prabowo Unggul Jauh dari Anies-Ganjar':

[Gambas:Video 20detik]


Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menceritakan dirinya yang kerap berkeliling mengunjungi kiai-kiai. Ia mengaku berkeliling untuk menjelaskan bahwa pasangannya, Anies Baswedan, bukan sosok radikal.

Cak Imin awalnya bicara soal spirit reformasi dan demokrasi yang dimaknai oleh anak muda. Ia menyebut spirit reformasi itu semakin hilang bersamaan dengan perkembangan media sosial.

"Saya cerita sedikit beberapa hari yang lalu saya ketemu teman-teman jurnalis, wartawan, semuanya lahir 1992. Yang lucu itu, sesama lahir 97, ada yang 98, ngeledek temannya. 'Lo ngerti nggak apa itu reformasi sama demokrasi?' Ini sesama wartawan, juga nggak tahu kan reformasi dan demokrasi, saling ngejek, 'ya tahu lah'," kata Cak Imin dalam acara Temu Juang dengan aktivis di Kafe UC UGM Bulaksumur Jogja, Rabu (11/10/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Saya melihat bahwa spirit reformasi dan demokrasi untuk anak sekarang pun sudah hampir hilang dan seolah-olah sudah nggak tahu mana substansi dari yang menjadi spirit aktivisme kita," katanya.

Ia lantas memaknai jika saat ini kebenaran ditentukan dari sedikit banyaknya yang tergambar di media sosial. Menurutnya, ketika publik sudah didoktrin dengan suara mayoritas, maka hal yang bukan fakta akan dianggap sebuah kebenaran.

"Ini artinya apa? Bahkan hari ini, semua kebenaran ditentukan oleh persepsi yang ada di sosial media, semua kebaikan juga diukur oleh subtansi yang ada di sosial media. Bahkan, semakin keonaran, keburukan disiarkan, diteruskan, dibunyikan maka dianggap kebenaran," kata cawapres Koalisi Perubahan ini.

Ia kemudian menceritakan kunjungannya belakangan ke Kiai-Kiai. Cak Imin ingin menjelaskan jika Anies Baswedan bukanlah sosok yang radikal seperti tergambar di media sosial.

"Makanya saya akhir-akhir ini sibuk keliling ke Kiai-Kiai, pesantren-pesantren, untuk menjelaskan bahwa Mas Anies itu bukan radikal, tapi kalau tiap hari dikampanyekan Anis Baswedan is radikal, kalau mau jujur Anies Baswedan itu liberal," ujar Cak Imin.

Simak juga 'Saat Survei Poltracking di Jabar: Prabowo Unggul Jauh dari Anies-Ganjar':

[Gambas:Video 20detik]


Siapa yang akan mendampingi Ganjar Pranowo untuk maju dalam Pilpres 2024 masih jadi tanda tanya meski sejumlah nama telah santer diisukan. Ganjar pun buka suara soal kriteria siapa yang layak untuk menjadi wakilnya nanti.

Hal itu diungkapkan Ganjar saat mengisi kuliah umum di Universitas Katolik Parahyangan (Unpar) Bandung, Rabu (11/10/2023).

"(Kriteria) cawapres harus satu visi satu misi dengan saya, semuanya membawa isu anti korupsi karena ini soal integritas," kata Ganjar.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Bukan cuma itu, Ganjar juga menyebut sosok cawapresnya nanti harus punya sikap pelayan masyarakat. Dia ingin slogan 'Tuanku Ya Rakyat' saat menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah berlanjut.

"Kedua siap melayani masyarakat dengan tiga hal, mudah, murah, cepat. Maka yang beredar di seluruh media itu semua dekat dengan saya tinggal suara anda yang kita butuhkan," jelasnya.

Saat disinggung kapan akan mengumumkan cawapresnya, Ganjar enggan menjawab. Dia meminta semuanya menunggu kabar yang akan dia sampaikan nanti.

"Tunggu aja," tutup Ganjar.


Tanggal 2 Oktober 2023, sejarah baru perkeretaapian modern di Indonesia tercipta, yakni saat Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang diberi nama Whoosh diresmikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hadirnya kereta cepat yang digarap oleh PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) ini diharapkan pemerintah menjadi salah satu langkah awal menuju modernisasi transportasi massal yang efisien, terintegrasi, eco-friendly, dan sejalan dengan konsep TOD (transit oriented development).

Sebagai warga negara yang baik, tentu kita patut berbangga atas pencapaian ini. Walau ada negara lain di Asia Tenggara yang sudah berhasil mengoperasikan kereta cepat lebih dulu, Kereta Cepat Jakarta-Bandung adalah kereta yang paling cepat di kawasan, setidaknya hingga saat ini.

Namun begitu, sejumlah catatan penting rasanya tetap perlu dipertimbangkan. Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh) ialah monumen keberhasilan pembangunan Jokowi, di sisi lain, utang proyek yang didukung China ini juga akan menjadi warisan Jokowi.

Biaya yang sangat besar dan membengkak dari proyek kereta cepat akan menyisakan pekerjaan rumah bagi pemerintahan selanjutnya, setidaknya hingga 30 tahun ke depan. Secara total, utang Indonesia dalam proyek ini diperkirakan mencapai Rp 79 triliun. Artinya, dengan bunga utang yang disepakati ialah 3,4%, Indonesia melalui Konsorsium KCIC perlu mencicil utang sekitar Rp 226,9 miliar setiap bulannya kepada pihak China. Jumlah utang yang lumayan besar --kalau tidak ingin disebut sangat besar-- untuk sebuah moda transportasi yang hanya menghubungkan Jakarta dan Bandung sepanjang 142,3 km.

Terlebih, banyak pihak yang memperkirakan proyek Whoosh akan sangat sulit, atau bahkan tidak mungkin, untuk balik modal dan memperoleh keuntungan di masa yang akan datang. Terlepas dari catatan-catatan itu, saya justru ingin menyoroti keberhasilan Presiden Jokowi dalam menuntaskan proyek yang sejak awal dikritik, ditolak, bahkan "diganggu" oleh banyak pihak tersebut.

Saya menilai bahwa keberlanjutan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh) terjadi ketika pemerintahan Jokowi beserta penyokong utama proyek, China, berhasil menundukkan atau mengkooptasi oposisi (politik dan bisnis), sehingga ancaman untuk penundaan maupun pembatalan proyek dapat diatasi. Selain itu, kemenangan Jokowi dalam Pemilu 2019 pun sangat berpengaruh dalam keberhasilan penyelesaian proyek yang memakan waktu hampir dua periode masa kepemimpinan tersebut.

Melewati Ancaman Penundaan dan Pembatalan

Sebagai sebuah megaproyek yang memakan biaya besar dan melibatkan banyak stakeholder dalam pembangunannya, Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh) tentu tak lepas dari berbagai macam tantangan dan hambatan, baik dari sisi prosedural, teknis, maupun politis. Mengutip paparan Alvin Camba (2020) dalam tulisannya yang bertajuk Derailing Development: China's Railway Projects and Financing Coalitions in Indonesia, Malaysia, and the Philippines", proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung sempat menghadapi dua sumber hambatan besar di masa awal pengerjaannya.

Pertama, dari perusahaan-perusahaan Jepang di Pulau Jawa yang melakukan mobilisasi pada 2015 untuk menghambat proyek kereta cepat. Sebagaimana diketahui oleh banyak pihak, Kereta Cepat Jakarta-Bandung sebenarnya telah direncanakan sebagai bentuk kerja sama dengan Jepang sejak 2008. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (2004 - 2014) dan Jepang pun telah menyepakati kesepakatan pembiayaan kereta cepat antara Jakarta dan Bandung.

Bahkan, Jepang sudah melakukan tahap uji tuntas awal, studi kelayakan, dan tata letak kereta cepat. Namun, ketika pemerintahan berganti, China yang justru dipilih untuk menggarap proyek tersebut oleh Presiden Jokowi pada pertengahan 2015. Keputusan ini sangat disesalkan oleh pihak Jepang, bahkan Perdana Menteri mereka saat itu, Shinzo Abe, menyatakan rasa kecewanya secara terbuka akibat pembatalan kerja sama tersebut.

Menariknya, di sepanjang jalur kereta cepat, 70 - 80% perusahaan yang berlokasi di wilayah yang terkena dampak proyek itu adalah perusahaan Jepang. Karena Jepang kalah dalam tender, PT KCIC perlu mengalokasikan sebagian lahan untuk proyek tersebut dan meminta perusahaan Jepang untuk pindah. Dalam penelitian Alvin Camba (2020) disebutkan, perusahaan-perusahaan ini membayar organisasi masyarakat sipil (OMS) untuk memobilisasi diri guna menghentikan tawaran relokasi tersebut.

Bahkan, mengutip pernyataan salah seorang perwakilan OMS dalam penelitian, "Jepang ingin menunda pengerjaan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung hingga pemilu berikutnya, yang mungkin akan membuka peluang bagi proyek tersebut untuk dibatalkan jika pihak oposisi (merujuk pada koalisi Prabowo) menang."

Kedua, pertentangan juga datang dari Partai Gerindra yang dipimpin oleh Prabowo Subianto, partai oposisi bagi pemerintahan Jokowi - Jusuf Kalla masa itu. Ketika Jokowi memutuskan untuk memberikan proyek kereta cepat tersebut kepada China, Prabowo dan Gerindra menyuarakan ketidaksenangannya. Dalam proses pembangunannya, sejumlah politisi Gerindra, seperti Ahmad Muzani dan Ahmad Riza Patria, meminta Presiden Jokowi untuk tak sungkan membatalkan proyek bernilai fantastis tersebut.

Kritik-kritik ini masih bisa dicek jejak digitalnya. Selama masa kampanye menjelang Pemilu 2019, koalisi Prabowo pun fokus pada isu "jebakan utang" China dan isu "pekerja ilegal China" yang diduga bekerja di proyek-proyek China di Indonesia, termasuk di dalamnya ialah Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Argumen-argumen serupa digunakan oleh politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), sebagai rekan oposisi Gerindra kala itu, dan ekonom/pengamat kritis lainnya.

Meskipun ancaman penundaan dan pembatalan proyek datang dari berbagai pihak, fakta politik pasca Pemilu 2019 menunjukkan bahwa Jokowi adalah pemimpin yang relatif kuat. Mobilisasi elite dan sosial melawan Jokowi sebagian besar tidak berhasil, termasuk dalam upaya menggagalkan ambisinya membangun Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Kemenangan Jokowi dalam pemilu pun memberikan kepastian bagi proyek dan kesepakatan dengan China untuk terus berlanjut.

Prabowo, lawan Jokowi pada Pemilu 2019, pernah berupaya mempolitisasi Kereta Cepat Jakarta-Bandung dengan mengungkit utang proyek tersebut. Namun, Jokowi justru memasukkan Gerindra, termasuk Prabowo, ke dalam koalisi pemerintahan setelah ia memenangkan pemilu. Selepas itu, tak pernah ada lagi suara sumbang ataupun penolakan yang dihadirkan oleh Gerindra terhadap kereta cepat.

Bahkan, Prabowo memuji habis-habisan proyek itu ketika berkesempatan menaiki Whoosh beberapa waktu lalu. Hanya PKS yang terus konsisten menolak proyek kereta cepat sejak awal hingga saat diresmikannya, tetapi suara mereka tak cukup berpengaruh untuk menghambat penyelesaian proyek Whoosh.

Sementara itu, guna "menghibur" Jepang atas keputusannya memenangkan tender Kereta Cepat Jakarta-Bandung kepada China, Jokowi menawarkan untuk menggarap proyek kereta semi cepat Jakarta-Surabaya. Selain itu, ditawarkan pula sejumlah konsesi proyek lain yang dinilai menguntungkan kedua belah pihak. Meskipun, belakangan, ada opsi bagi pemerintah Indonesia untuk melanjutkan kerja sama dengan China guna meneruskan Whoosh hingga Surabaya pula.

Lebih lanjut, beberapa langkah strategis pun dilakukan Jokowi guna memastikan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung ini selesai. Mulai dari melibatkan aparat untuk membantu proses pembebasan lahan di awal masa pembangunan, memberikan jaminan APBN untuk proyek (sesuatu yang tidak diinginkan pada awal pelaksanaan proyek), hingga mengucurkan Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada PT Kereta Api Indonesia (KAI). Semua hal itu dilakukan untuk menjamin proyek tak mangkrak di tengah jalan, sesuatu yang tentunya sangat dihindari oleh Presiden Jokowi. Singkat cerita, proyek pun berhasil diresmikan dan dioperasikan awal Oktober ini.

Proyek Strategis Lainnya di Masa Depan

Presiden Jokowi tampaknya sangat menyadari bahwa keberlanjutan sebuah proyek sangat bergantung pada siapa yang memegang tampuk kekuasaan pasca pemilu mendatang. Di berbagai kesempatan, Jokowi sering meminta masyarakat untuk hati-hati memilih pemimpin pada Pemilu 2024. Sebab, katanya, tantangan yang dihadapi Indonesia semakin berat ke depan.

Namun, kita yang cukup awam dengan politik bisa memaknai bahwa ungkapan itu juga menyiratkan arti: "kalau pemimpin yang menang adalah sosok yang kurang sejalan dengan pemerintahan saat ini, maka banyak situasi yang berubah. Termasuk, keberlangsungan proyek dan/atau kesepakatan dengan investor lokal maupun asing yang sedang dijalankan pemerintah".

Contoh kasus bahwa perubahan rezim dapat mengubah kesepakatan dan keberlangsungan proyek pernah terjadi di Malaysia. Ketika Pakatan Harapan, koalisi Mahathir, mulai berkuasa (pasca mengalahkan UMNO yang digdaya selama setengah abad), mereka melakukan renegosiasi beberapa kesepakatan dan membatalkan beberapa kontrak proyek dengan China yang dinilai terlalu mahal pada masa Najib Razak. Misalnya, kesepakatan dengan China yang dinegosiasi ulang untuk proyek East Coast Rail Link. Negosiasi ulang ini mencakup partisipasi yang lebih besar bagi BUMN Malaysia dan penurunan biaya proyek yang siginifikan.

Selain itu, enam dari sepuluh proyek besar China pada masa pemerintahan Najib dibatalkan, ditunda, atau dipaksa melakukan negosiasi ulang (Alvin Camba, 2021). Berdasar preseden di atas, kita bisa sedikit memahami bahwa "keterburu-buruan" pemerintah di proyek Rempang Eco City, yang di dalamnya memuat investasi dari perusahaan China, mungkin dilatarbelakangi oleh kekhawatiran potensi batalnya kesepakatan yang ada.

Sebagaimana diungkap secara eksplisit oleh Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, "Kalau kita terlalu lama, memangnya mereka (investor) mau menunggu kita?" Jika proses relokasi warga terlalu berlarut, bahkan hingga pergantian tampuk kepemimpinan telah terjadi, maka opsi pembatalan, penundaan, atau perubahan komposisi investor maupun klausul kesepakatan bisa saja terjadi.

Hal yang sama, mungkin berlaku pula di proyek Ibu Kota Nusantara dan puluhan proyek lainnya yang tercantum di Proyek Strategis Nasional. Pada akhirnya, kita sebagai rakyat jelata hanya bisa menunggu dan menyaksikan dari layar kaca. Apapun proyek yang nantinya diprioritaskan dan dibangun oleh pemimpin baru negara ini, maka harapannya adalah untuk sebesar-besarnya kebaikan bangsa.

Ari Putra Utama alumnus S1 Ilmu Politik Universitas Indonesia

Simak Video 'Apa Arti Nama Unik Kereta Cepat Pertama di Indonesia, Whoosh?':


Bakal cawapres Muhaimin Iskandar alias Cak Imin membeberkan alasan dirinya sering bersafari menemui para kiai. Dia ingin meluruskan anggapan yang menyatakan Anies Baswedan merupakan kelompok radikal.

Hal itu disampaikan Cak Imin saat menghadiri acara 'Temu Juang Bersama Cawapres Gus Muhaimin' di kafe UC UGM, Sleman, DIY.

Dia awalnya menceritakan saat ini semua diukur dari media sosial. Termasuk keburukan yang disiarkan, dibunyikan, diteruskan, maka bisa dianggap kebenaran.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Cak Imin lalu menceritakan alasannya sowan ke para kiai dan ke pesantren. Dia ingin meluruskan label yang disematkan ke Anies yang mengatakan radikal.

"Saya akhir-akhir ini sibuk keliling ke kiai-kiai, pesantren-pesantren untuk menjelaskan bahwa Mas Anies itu bukan radikal," ujar Cak Imin, Rabu (11/10/2023).

Ketum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menegaskan bahwa Anies Baswedan, bacapres yang didampinginya untuk maju Pilpres 2024, bukan termasuk golongan radikal seperti yang selama ini dituduhkan.

"Tapi kalau setiap hari dikampanyekan Anies Baswedan radikal, kalau mau jujur Anies Baswedan itu liberal," tegasnya.

"Jadi sebaliknya, kutubnya itu apa yang di-judgement dengan apa yang kenyataannya itu luar biasa. Itulah kebenaran hari ini," pungkasnya.

Anies-Cak Imin Bersyukur Sudah Bisa Santai Jelang Daftar Pilpres


Baliho gambar Prabowo Subianto bertuliskan 'Diejek, Difitnah, Dijelekin, Senyumin Aja', mejeng di Mampang, Jakarta Selatan. Prabowo Subianto tampak tersenyum dalam baliho itu.

Baliho itu berlatar putih dengan gambar Prabowo Subianto. Lalu tampak ada tulisan besar di atas Prabowo 'Diejek, Difitnah, Dijelekin, Senyumin Aja'.

Dahnil juga turut memposting baliho itu di akun X-nya (dulu Twitter), @Dahnilanzar. Baliho itu tampak dalam video berdurasi 12 detik.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Terlihat video direkam dari dalam mobil yang sedang melintas di Tol Jakarta, dekat Mampang Prapatan. Lalu, jelang akhir video, tampak baliho bergambar Prabowo Subianto yang sedang tersenyum.

Dahnil lalu menyelipkan keterangan pada video yang dipostingnya.

"Senyumin aja," tulis Dahnil di akun X-nya, Rabu (11/10/2023).

Dahnil tidak menjelaskan lebih lanjut terkait baliho tersebut. Dia juga belum merespons saat dihubungi terkait baliho itu.

Simak juga 'Gerindra Optimis Gugatan Batas Usia Capres-Cawapres Dikabulkan MK':

[Gambas:Video 20detik]


Bakal Calon Presiden (Bacapres) Ganjar Pranowo menjadi pembicara dalam kuliah umum yang digelar di Universitas Katolik Parahyangan (Unpar), Rabu (11/10/2023).

Datang mengenakan pakaian serba hitam, Ganjar dengan penuh semangat menyapa ratusan mahasiswa-mahasiswi hingga civitas akademika Unpar yang hadir dalam kuliah umum bertajuk 'Peran Pemuda dalam Masa Depan Politik Indonesia' di Auditorium PPAG Unpar.

Saat memberi pemaparan, Ganjar disenggol oleh seorang mahasiswi soal penguasa seenak jidat yang dianggap sering bersikap semena-mena. Momen itu terjadi ketika Ganjar melempar pertanyaan.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Saya minta dua problem yang mesti diselesaikan di negeri ini?" ucap Ganjar melempar pertanyaan kepada seorang mahasiswi.

Mahasiswi itupun dengan yakin menjawab pertanyaan Ganjar. Dengan lantang, dia mengungkapkan ada dua persoalan bangsa yang harus segera diselesaikan saat ini.

"Penguasa yang selalu melakukan seenak jidat pak. Kedua penutupan tempat ibadah pak," ucap mahasiswi itu disambut tepuk tangan meriah.

Ganjar yang mendengar jawaban mahasiswi itupun tersenyum. Menurutnya apa yang diungkapkan mahasiswi itu adalah jawaban dan keresahan yang dialami oleh sebagian besar anak muda.

"Ini bahasanya saya suka, anak muda banget penguasa seenak jidat yah," ucap Ganjar.

Namun dia tidak spesifik menjawab pertanyaan mahasiswi itu. "Ini contoh bagaimana anak muda Sekaran memikirkan bangsa dengan narasi dan pemikirannya," ujarnya.


Lembaga survei Poltracking Indonesia juga merilis survei elektabilitas cawapres 2024 di Provinsi Jawa Timur. Hasilnya, Menteri BUMN Erick Thohir jadi cawapres terkuat.

Survei tersebut digelar pada 25 September hingga 1 Oktober 2023 dengan melibatkan 1.000 responden yang dipilih dengan metode stratified multistage random sampling. Para responden merupakan warga Jawa Timur dengan kriteria di atas 17 tahun dan sudah mempunyai hak memilih.

Survei dilakukan dengan metode wawancara melibatkan surveyor terlatih. Adapun margin of eror survei +/- 3,1% dengan tingkat kepercayaan 95%.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Direktur Riset Poltracking Indonesia Arya Budi mengatakan, berdasarkan hasil survei simulasi 11 nama cawapres, Erick Thohir unggul dengan 19,8%. Posisi selanjutnya diisi oleh Mahfud Md 15,2% dan Muhaimin Iskandar 14,7%.

"Di Jawa Timur Erick Thohir unggul di 19,8%, Mahfud Md 15,2%, Muhaimin Iskandar 14,7%, Khofifah 13,7%, Ridwan Kamil 6,8%. Ridwan Kamil juga kita masukan, komposisinya mirip 11 nama dengan di Jawa Barat," ujar Arya dalam pemaparannya, Rabu (11/10/2023).

Berikut hasil survei Poltracking elektabilitas simulasi 11 nama cawapres:

Erick Thohir 19,8%

Mahfud Md 15,2%

Muhaimin Iskandar 14,7%

Khofifah Indar Parawansa 13,7%

Ridwan Kamil 6,8%

Gibran Rakabuming Raka 6,1%

Sandiaga Salahuddin Uno 4,5%

Agus Harimurti Yudhoyono 2,7%

Andika Perkasa 2,2%

Puan Maharani 1,6%

Airlangga Hartarto 0,5%

Tidak tau/tidak jawab 12,2 %

Arya mengatakan pihaknya juga membuat simulasi 10 cawapres dengan menghilangkan nama Gibran Rakabuming Raka. Arya menyebut hal ini dilakukan bila nantinya Mahkamah Konstitusi (MK) tidak menerima terkait batas usia.

Berdasarkan hasil survei simulasi 10 cawapres, nama Erick Thohir semakin unggul dengan 21,4%.

"Dengan asumsi jika Gibran gagal untuk maju sebagai cawapres karena MK Senin nanti mengetuk palu soal batas usia dan tidak mengabulkan permohonan, maka kita bikin juga simulasi 10 nama. Hasilnya Erick semakin tebal, sebagian suara Gibran lari ke sana ada diangka 21,4%," tuturnya.

Berikut hasil survei Poltracking elektabilitas simulasi 10 nama cawapres:

Erick Thohir 21,4%

Mahfud Md 15,7%

Muhaimin Iskandar 14,8%

Khofifah Indar Parawansa 14,3%

Ridwan Kamil 7,4%

Sandiaga Salahuddin Uno 4,6%

Agus Harimurti Yudhoyono 2,8%

Andika Perkasa 2,3%

Puan Maharani 1,7%

Airlangga Hartarto 0,5%

Tidak tau/tidak jawab 14,5%


Poltracking merilis hasil survei elektabilitas tiga nama yang digadang-gadang maju sebagai capres di Pilpres 2024. Hasilnya, Prabowo Subianto unggul tipis atas Ganjar Pranowo di Jatim.

"Elektabilitas Prabowo unggul tipis atas Ganjar Pranowo dalam hasil survei Poltracking di Jatim," kata Direktur Riset Poltracking Indonesia Arya Budi lewat paparan melalui Zoom, Rabu (11/10/2023).

Dalam survei Poltracking di Jatim, elektabilitas Prabowo di angka 40,6% disusul Ganjar di angka 38,2%. Sedangkan Anies Baswedan berada di posisi ketiga dengan angka 13,6%.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Arya Budi mengatakan, selisih antara Prabowo dan Ganjar sangat tipis dan dalam batas margin of error. Di mana margin of error survei Poltracking di angka 3,1%.

"Secara statistik kita belum bisa memastikan siapa yang unggul antara Prabowo dan Ganjar, karena selisihnya sangat tipis di Jatim," jelasnya.

Selain itu, Arya Budi juga memetakan soal basis suara masing-masing bacapres. Di wilayah Arek, Ganjar unggul atas Prabowo dan Anies.

Lalu di wilayah Mataraman, Ganjar unggul atas Prabowo dan Anies. Kemudian di wilayah Tapal Kuda, Prabowo unggul atas Ganjar dan Anies.

Selanjutnya di wilayah Pantura, Ganjar dan Prabowo bersaing ketat. Sementara Anies masih tertinggal. Di wilayah Madura, Anies dan Prabowo bersaing ketat, sementara Ganjar jauh tertinggal di wilayah Madura.

Diketahui, survei Poltracking menggunakan 1.000 responden yang tersebar di 38 kabupaten/kota Jatim dengan metode wawancara tatap muka. Survei Poltracking di Jatim dilakukan pada 25 September hingga 1 Oktober 2023.

Survei Poltracking menggunakan metode multistage random sampling dengan tingkat kepercayaan 95%. Sementara untuk margin of error di angka 3,1%.

Momen Jokowi Makan Siang Bareng Anies-Ganjar-Prabowo di Istana


Lembaga survei Poltracking Indonesia merilis elektabilitas calon presiden untuk Pemilu 2024 di Provinsi Jawa Timur. Hasilnya, bakal capres Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto mendapat suara tertinggi, diikuti bakal capres PDIP Ganjar Pranowo dan bakal capres Perubahan Anies Baswedan.

Survei tersebut digelar pada 25 September hingga 1 Oktober 2023 dengan melibatkan 1.000 responden yang dipilih dengan metode stratified multistage random sampling. Para responden merupakan warga Jawa Timur dengan kriteria di atas 17 tahun dan sudah mempunyai hak memilih.

Survei dilakukan dengan metode wawancara melibatkan surveyor terlatih. Adapun margin of eror survei +/- 3,1% dengan tingkat kepercayaan 95%.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Direktur Riset Poltracking Indonesia Arya Budi mengatakan, berdasarkan hasil survei, Prabowo unggul di Jawa Timur dengan 40,6%. Sementara Anies Baswedan memiliki jarak yang jauh dengan 13,6%.

"Di Jawa Timur Prabowo Subianto sedikit unggul dari Ganjar, berada di dalam margin. Prabowo mendapatkan 40,6%, Ganjar terekam di angka 38,2%, Anies agak jauh gapnya dari dua kandidat, yaitu di angka 13,6%," ujar Arya dalam pemaparannya, Rabu (11/10/2023).

"Jika kita cek dengan margin of eror angka ini (Prabowo) masih di dalam atau kurang dari margin of error, sehingga kita belum bisa memastikan siapa yang unggul di Jawa Timur per periode hari ini. Hasil survei masih sangat kompetitif, meskipun secara angka Prabowo sedikit unggul dari Ganjar, secara statistik kita belum bisa memutuskan," tuturnya.

Berikut hasil survei Poltracking Indonesia terkait elektabilitas capres di Jawa Timur:

Prabowo 40,6%

Ganjar 38,2%

Anies 13,6%

Tidak tahu/tidak jawab: 7,6%

Arya mengatakan jika dibandingkan dengan hasil survei elektabilitas tiga capres pada Juni lalu, maka tercatat adanya kenaikan.

Berdasarkan data yang diberikan, tren elektabilitas 3 capres cenderung naik dari Juni 2023 hingga September 2023. Prabowo Subianto mengalami kenaikan 5,8%, Ganjar Pranowo naik 2,6% dan Anies Baswedan naik 4,3%.


Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto kembali melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Pangandaran. Dalam kunjungan itu, Prabowo sempat diajak mantan Menteri Perikanan dan Kelautan Susi Pudjiastuti bersih-bersih pantai.

Dilansir detikJabar, Prabowo tiba di Bandara Nusawiru pada Rabu (11/10/2023) pagi pukul 08.00 WIB. Kemudian Prabowo terbang memakai pesawat Susi Air ke Beach Strip Pangandaran pada pukul 08.45 WIB. Selanjutnya Prabowo dan rombongan menuju pantai timur blok Cikidang, Desa Babakan, Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Pangandaran.

Di sana ia membagikan 10 perahu untuk nelayan dan bersih-bersih pantai. Kehadiran Prabowo disambut langsung Susi Pudjiastuti dengan memuji karena memenuhi janjinya mau dua kali ke Pangandara

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Selamat datang Pak Menhan Prabowo Subianto telah memenuhi janjinya ke Pangandaran dua kali memberikan bantuan perahu," kata Susi.

"Alhamdulillah Pak Menhan datang lagi, penuhi janji. Kita ajak bersih Pantai Pangandaran. Karena Prabowo cinta banget dengan alam bersih," lanjut dia.

Sementara itu, Prabowo menjawab sapaan hangat Susi dengan mengucapkan banyak terimakasih. "Saya bangga dengan Ibu Susi ada rasa kebanggan, kepedulian terhadap kebersihan lingkungan. Dan juga peduli terhadap nelayan," katanya.

Baca berita lengkapnya di sini.

Tonton juga Video: DPC Gerindra Jaktim Deklarasi Prabowo-Gibran di Pilpres 2024

[Gambas:Video 20detik]


Ketua DPD Taruna Merah Putih (TMP) DKI Jakarta, Brando Susanto, menanggapi isu terkait hilangnya foto bakal calon presiden PDIP Ganjar Pranowo bersama politikus PDIP Maruarar Sirait atau Ara saat sama-sama menghadiri acara relawan di Kota Cirebon, Jawa Barat. Brando menegaskan keduanya berteman baik.

"Bang Ara dan Mas Ganjar anak kandung PDI Perjuangan yang clear dalam urusan persahabatan. Mereka berteman baik. Bahkan Bang Ara menginisisasi relawan Network for Ganjar Presiden yang sudah menggelar banyak agenda untuk memenangkan Mas Ganjar," ujar Brando dalam keterangannya, Rabu (11/10/2023).

Brando mengatakan kegiatan Network for Ganjar President sudah dilakukan dua kali di kabupaten Subang, Kota Bandung dua kali, kota Bogor, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Bekasi, Kota Tasikmalaya, Kota Bekasi, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Surabaya dua kali, dan Kabupaten Bogor serta ada beberapa titik yang sedang dan akan dilaksanakan seperti pada Sabtu 14 Oktober mendatang acara Panggung Gue Anak Jakarta (Ganjar) di Pademangan yang direncanakan akan dihadiri 20 ribu massa pendukung Ganjar. Kegiatan itu, kata dia, selalu dihadiri ribuan massa dan pelaku UMKM.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Orang hanya melihat dari sudut yang berbeda. Padahal situasinya biasa saja. Bang Ara bahkan sudah menegaskan akan mendukung Mas Ganjar mencapai kemenangan di 2024, saya pikir ini klir, jadi publik tidak perlu dibenturkan dengan hal-hal yang tidak substansial, karena kita termasuk Bang Ara sedang bergerak bersama anak-anak muda mensosialisasikan Mas Ganjar," kata Brando.

Di lain sisi, Brando turut membantah isu yang mengaitkan Maruarar Sirait yang menjadi tim pemenangan Prabowo Subianto. Menurutnya, isu tersebut merusak akal dan etika politik.

"Isu lain yang mengaitkan Bang Ara dengan Prabowo adalah isu yang paling tidak masuk akal dan merusak etika berpolitik. Bang Ara kader PDI Perjuangan, loyal terhadap partai. Bahkan ada 2,5 juta kaos Ganjar untuk dibagikan ke masyarakat itu dari Bang Ara. Jadi, ketika dikaitkan-kaitkan dengan hal yang tidak perlu dibahas itu hanya membuang energi karena kita fokus memenangkan PDI Perjuangan dan Mas Ganjar," tutur dia.

Lebih lanjut, Brando mengimbau para pendukung Ganjar agar tidak mempersoalkan isu yang ingin memecah belah PDI Perjuangan dan tetap fokus pada kemenangan di 2024. "Tidak perlu kita larut dalam isu liar yang sengaja dibuat untuk mengalihkan pergerakan kita. Ini hanya membuang energi. Saat ini kita tetap fokus pada kemenangan," imbuhnya.

Foto Ganjar dan Ara Hilang

Sebelumnya diberitakan, Ganjar Pranowo sempat memposting foto berpelukan dengan penggagas Network For Ganjar Maruarar Sirait di akun Instagramnya. Selang berapa jam, foto itu dihapus.

Foto Ganjar berpelukan dengan Maruarar dengan latar ribuan relawan Network For Ganjar diambil kemarin Minggu (8/10). Ganjar dan Maruarar bergantian membakar semangat relawan yang hadir di acara bertajuk 'Cirebon Guyub' ini.

Lihat juga Video: Sandiaga Serahkan Keputusan soal Jadi Cawapres Ganjar ke Pimpinan Parpol

[Gambas:Video 20detik]


Pendaftaran bakal capres-cawapres, berdasarkan kesepakatan Pemerintah, DPR, dan penyelenggara pemilu, diputuskan mulai dari 19-25 Oktober 2023. 8 hari jelang tanggal awal pendaftaran, sudah ada 3 poros koalisi pilpres yang sejauh ini kemungkinan berlayar mengarungi kontestasi Pemilu 2024.

Pendaftaran capres dan cawapres pada 19-25 Oktober 2023 disepakati dalam rapat Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/9) lalu. Keputusan rapat disampaikan Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia yang turut dihadiri Dirjen Polpum Kemendagri Bahtiar, Ketua KPU Hasyim Asy'ari, hingga pimpinan dari lembaga Bawaslu dan DKPP.

Para anggota Komisi II DPR menyepakati pendaftaran capres-cawapres 19-25 Oktober. Doli kemudian bertanya kepada pemerintah yang dijawab 'sangat setuju' oleh peserta rapat.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Jadi 19-25 Oktober. Sepakat ya," tutur Doli sambil mengetuk palu.

Peta Koalisi Pilpres

Berdasarkan catatan detikcom, Rabu (11/10/2023), sejauh ini sudah ada 3 poros koalisi yang terbentuk. Ketiga poros itu telah memenuhi presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden.

Untuk diketahui, presidential threshold, yang diatur dalam Pasal 222 Undang Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, ialah ambang batas suara yang harus diperoleh partai politik dalam suatu gelaran pemilu untuk bisa mengajukan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 berbunyi, Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya.

Dengan demikian, kemungkinan besar ketiga poros ini akan maju mengusung calon presidennya masing-masing. Adapun capres dari ketiga poros koalisi itu yakni Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan.

Sebagai informasi, sampai saat ini baru Anies Baswedan yang sudah memiliki pasangan bakal cawapres yakni Muhaimin Iskandar atau Cak Imin. Pasangan AMIN itu telah mendeklarasikan diri pada 2 September 2023 lalu di Hotel Majapahit, Surabaya dan akan mendaftarkan diri pada 19 Oktober 2023 mendatang pada pukul 09.00 WIB.

"AMIN (Anies-Cak Imin) memastikan menjadi pasangan pertama yang akan daftar ke KPU," kata Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid kepada wartawan, Selasa (10/10) malam.

"Iya (daftar) tanggal 19 Oktober jam 9 pagi," lanjut Jazilul.

Sementara itu, Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto belum juga menentukan sosok bakal cawapres.

Berikut ini peta koalisi Pilpres 2024:

Anies Baswedan-Cak Imin

1. Partai Nasdem 59 kursi DPR/10,26%

2. PKS 50 kursi DPR/8,70%

3. PKB 58 kursi DPR/10,09%

4. Partai Ummat

Total: 167 kursi/29,05%

Ganjar Pranowo

1. PDIP 128 kursi DPR/22,26%

2. PPP 19 kursi DPR/3,30%

3. Partai Hanura

4. Partai Perindo

Total: 147 kursi/25,56%

Prabowo Subianto

1. Partai Gerindra 78 kursi DPR/13,57%

2. Partai Golkar 85 kursi DPR/14,78%

3. PAN 44 kursi DPR/7,65%

4. Partai Demokrat 54 kursi DPR/9,39%

5. Partai Bulan Bintang

6. Partai Gelora

7. Partai Garuda

Total: 261 kursi/45,39%

Partai yang belum menentukan pilihan:

1. Partai Buruh

2. PSI

3. PKN

Simak Video: Sandiaga Serahkan Keputusan soal Jadi Cawapres Ganjar ke Pimpinan Parpol

[Gambas:Video 20detik]


Serangan mendadak kelompok milisi Palestina, Hamas, terhadap Israel pada Sabtu (07/10) diluncurkan dari salah satu wilayah terpadat dan termiskin di dunia: Jalur Gaza.

Sepanjang sejarah, wilayah tersebut telah dilanda serangkaian konflik bersenjata, termasuk beberapa perang yang menentukan dinamika hubungan Israel-Palestina.

Selama beberapa dekade, ketegangan antara Israel dan Hamas yang menguasai Gaza sejak 2007 kerap terjadi. Namun serangan kelompok milisi Palestina pada 7 Oktober mengejutkan semua orang.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Hamas menembakkan ribuan roket ke Israel selagi puluhan anggota milisi melintasi perbatasan dan menyerbu komunitas Israel sehingga menewaskan ratusan orang dan menawan lainnya.

Israel membalasnya dengan gempuran besar-besaran di Gaza.

Serangan kelompok milisi pada 7 Oktober digambarkan sebagai serangan lintas batas paling serius yang pernah dihadapi Israel selama lebih dari satu generasi serta operasi paling ambisius yang dilancarkan Hamas dari Gaza.

Kami merangkum sejarah Jalur Gaza, yang oleh organisasi hak asasi manusia dan masyarakat Palestina sendiri digambarkan sebagai penjara terbuka terbesar di dunia.

Dari Mesir Kuno hingga Inggris

Pada September 1992, Perdana Menteri Israel saat itu, Yitzhak Rabin, mengatakan kepada delegasi Amerika: "Saya ingin Gaza tenggelam ke laut, tapi itu tidak akan terjadi, jadi kita harus mencari solusinya."

Lebih dari 30 tahun kemudian, solusi tersebut tidak kunjung muncul.

Getty Images

Jalur Gaza adalah wilayah dengan panjang 41 kilometer dan lebar 10 kilometer yang terletak di antara Israel, Mesir, dan Laut Mediterania.

Kawasan ini adalah rumah bagi sekitar 2,3 juta orang dan kepadatan penduduknya salah satu yang tertinggi di dunia.

Namun, jauh sebelum huru-hara antara Israel dan Palestina, Jalur Gaza punya sejarah panjang. Kawasan ini beberapa kali dikepung dan diduduki oleh beragam pihak sejak 4.000 tahun lampau.

Baca juga:

Gaza pernah diperintah, dihancurkan, dan dihuni kembali oleh berbagai dinasti, kekaisaran, dan masyarakat, mulai dari Mesir Kuno ratusan tahun sebelum Masehi hingga jatuh ke tangan Kesultanan Ottoman pada abad ke-16.

Kawasan itu juga pernah ditaklukkan Alexander Agung, Kekaisaran Romawi, serta Jenderal Muslim, Amr ibn al-As.

Selama periode itu pula keyakinan dan kesejahteraan penduduk Jalur Gaza berubah-ubah.

Jalur Gaza adalah sebagian dari wilayah yang dianggap suci oleh para penganut dari setidaknya tiga agama: Yahudi, Kristen, dan Islam (Getty Images)

Gaza adalah bagian dari Kesultanan Ottoman hingga 1917. Selanjutnya, kawasan itu dikuasai Inggris, yang berupaya memfasilitasi pembentukan kerajaan Arab bersatu.

Selama Perang Dunia I, Inggris dan Turki mencapai kesepakatan mengenai masa depan Jalur Gaza dan sebagian besar wilayah Arab Asia milik Kesultanan Ottoman.

Namun pada Konferensi Perdamaian Paris tahun 1919, negara-negara Eropa yang menang perang mencegah terciptanya kerajaan Arab bersatu. Alih-alih mereka menetapkan serangkaian mandat yang memungkinkan pembagian seluruh wilayah.

Dengan demikian, Jalur Gaza menjadi bagian dari Mandat Inggris atas Palestina, yang disahkan oleh Liga Bangsa-Bangsa. Masa kekuasaan Inggris ini diperpanjang antara 1920 dan 1948.

BBC

Perang dan pembagian wilayah

Setelah Perang Dunia II berakhir, Inggris memutuskan untuk mengalihkan keputusan mengenai Palestina ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang baru dibentuk.

Pada 1947, organisasi tersebut menyetujui Resolusi 181 yang membagi Palestina sebagai berikut: 55% wilayahnya untuk orang Yahudi, Kota Yerusalem di bawah kendali internasional, dan sisanya untuk orang Arab (termasuk Jalur Gaza).

Resolusi ini, yang mulai berlaku pada Mei 1948, mengakhiri Mandat Inggris atas Palestina dan melahirkan negara Israel.

BBC

Pertempuran langsung pecah, yang berujung pada perang Arab-Israel pada tahun 1948.

Konflik tersebut menyebabkan ratusan ribu pengungsi Palestina akhirnya menetap di Jalur Gaza.

Baca juga:

Dengan penandatanganan gencatan senjata, Gaza diduduki dan dikelola oleh Mesir hingga tahun 1967, tahun meletusnya Perang Enam Hari yang memperhadapkan Israel dengan koalisi Arab yang dibentuk Republik Persatuan Arab (nama resmi Mesir dan Suriah sebelumnya), Yordania, dan Irak.

Setelah menang dalam konflik ini, Israel menduduki Jalur Gaza, Tepi Barat, dan Yerusalem Timur sehingga memicu rentetan bentrokan kekerasan yang berlanjut hingga saat ini.

BBC BBC

Intifada (perlawanan) pertama yang dilakukan warga Palestina terhadap Israel muncul di Gaza pada 1987, tahun yang sama ketika kelompok Islam Hamas didirikan. Kemudian menyebar ke wilayah pendudukan lainnya.

Perjanjian Oslo tahun 1993 antara Israel dan Palestina melahirkan Otoritas Nasional Palestina (PNA) yang memberikan otonomi terbatas kepada Gaza dan sebagian Tepi Barat yang diduduki.

Israel menarik pasukannya dan sekitar 7.000 pemukim dari Jalur Gaza pada 2005, setelah intifada kedua yang lebih berdarah.

Baca juga:

Setahun kemudian, Hamas meraih kemenangan telak dalam pemilu Palestina, yang memicu perebutan kekuasaan pada 2007 antara Hamas dan partai Fatah, pimpinan Presiden Otorita Palestina, Mahmoud Abbas.

Kelompok milisi ini meraih kemenangan di Gaza dan tetap berkuasa di Jalur Gaza sejak saat itu, bertahan dalam tiga perang dan blokade selama 16 tahun.

BBC BBC

Hamas telah bersumpah untuk menghancurkan Israel dan ingin menggantinya dengan negara Islam.

Dalam beberapa tahun terakhir mereka telah menyerang wilayah Israel dengan ribuan roket dan melakukan serangan mematikan lainnya.

Hamas secara keseluruhan, atau sayap militernya dalam beberapa kasus, ditetapkan sebagai kelompok teroris oleh Israel, Amerika Serikat, Uni Eropa dan Inggris, serta negara-negara lain.

Kelompok ini didukung oleh Iran, yang mendanai dan menyediakan senjata serta pelatihan.

Blokade

Setelah Hamas berkuasa, Israel dan Mesir memberlakukan blokade darat, udara, dan laut di Gaza.

Meskipun ada seruan dari PBB dan kelompok hak asasi manusia, Israel tetap mempertahankan blokade tersebut sejak 2007.

Blokade tersebut berdampak buruk pada warga sipil Palestina yang menghadapi pembatasan pergerakan secara ketat.

Israel melarang warga Palestina memasuki atau meninggalkan wilayah tersebut "kecuali dalam kasus yang sangat jarang terjadi, mencakup kondisi medis mendesak yang mengancam jiwa dan beberapa pedagang yang jumlahnya sangat sedikit, menurut BTselem, sebuah kelompok hak asasi manusia Israel.

ReutersIsrael melancarkan aksi balasan ke Gaza menyusul serangan kelompok milisi pada Sabtu (07/10).

Human Rights Watch menyebut kondisi di Gaza sebagai "penjara terbuka, mengacu pada pembatasan pergerakan yang diberlakukan Israel terhadap warga Palestina di sana.

Israel mengatakan blokade, yang membuatnya dapat mengendalikan perbatasan Gaza, diperlukan untuk melindungi warga Israel dari Hamas.

Komite Palang Merah Internasional menganggap blokade itu ilegal dan melanggar Konvensi Jenewa, tuduhan yang dibantah oleh pejabat Israel.

Baca juga:

PBB, berbagai kelompok hak asasi manusia, dan ahli hukum, menilai bahwa Gaza masih berada di bawah pendudukan militer Israel.

Dalam upaya mengatasi blokade, Hamas membangun jaringan terowongan yang digunakan untuk membawa barang dan senjata ke Jalur Gaza dan juga sebagai pusat komando bawah tanah.

Israel melihat terowongan-terowongan ini sebagai ancaman dan sering menargetkannya saat melakukan serangan udara.

Getty ImagesHamas membangun jaringan terowongan untuk mengatasi blokade Israel.

Kenyataan kejam apartheid di Gaza

Dengan membatasi impor dan hampir seluruh ekspor, blokade Israel selama 16 tahun terakhir telah mendorong perekonomian Gaza ke jurang kehancuran. Tingkat pengangguran di wilayah itu melebihi 40%, menurut Bank Dunia.

Lebih dari 65% penduduknya hidup di bawah garis kemiskinan, menurut PBB. Lebih lanjut, Program Pangan Dunia (WFP) menganggap 63% penduduk Gaza "kerawanan pangan.

Separuh dari warga Palestina yang tinggal di Gaza berusia di bawah 19 tahun, namun mereka memiliki sedikit atau tidak ada prospek pertumbuhan sosial ekonomi dan akses ke dunia luar amat terbatas.

Baca juga:

Dukungan bagi generasi anak-anak yang "hidup dengan dampak psikologis jangka panjang dari paparan kekerasan yang terus-menerus begitu minim, menurut laporan PBB.

Akibatnya, masalah kesehatan mental, termasuk depresi, meningkat di kalangan generasi muda yang tinggal di kawasan tersebut.

"Blokade Gaza menghalangi orang-orang berbakat dan profesional yang memiliki banyak hal untuk diberikan kepada masyarakat, dalam memperoleh kesempatan yang oleh orang-orang di tempat lain diabaikan begitu saja, kata Human Rights Watch dalam laporannya pada tahun 2021.

"Mencegah warga Palestina di Gaza untuk bergerak bebas di tanah air mereka menghambat kehidupan dan menggarisbawahi kenyataan kejam dari apartheid dan penganiayaan terhadap jutaan warga Palestina.

Pemadaman listrik adalah kejadian sehari-hari di Gaza. (Reuters)

Saat ini, Gaza adalah "salah satu wilayah terpadat di dunia dengan 2,3 juta warga Palestina yang tinggal di wilayah seluas sekitar 360 km persegi, menurut Gisha, sebuah organisasi non-pemerintah Israel.

Menurut PBB, hampir 600.000 pengungsi tinggal di delapan kamp yang penuh sesak di wilayah tersebut.

Rata-rata kepadatan penduduk di kota seperti London adalah sekitar 5.700 orang per kilometer persegi, namun di Kota Gaza angkanya meningkat hingga lebih dari 9.000 orang.

Pada tahun 2014, Israel mendeklarasikan zona pertahanan di sepanjang perbatasan untuk melindungi diri dari serangan roket dan serangan kelompok milisi Islam.

Penetapan batas itu mengurangi jumlah lahan yang tersedia di wilayah tersebut untuk perumahan atau pertanian.

Pemadaman listrik adalah kejadian sehari-hari di Gaza.

Menurut Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan PBB (OCHA), sebagian besar rumah hanya mendapat aliran listrik selama tiga jam sehari.

Jalur Gaza mendapatkan sebagian besar listriknya dari Israel, ditambah aliran dari satu-satunya pembangkit listrik di Gaza dan sejumlah kecil dari Mesir.

Sebagian besar warga Gaza juga menderita kekurangan air dan hidup dengan sistem kesehatan masyarakat yang buruk.

Seorang perempuan Palestina menyelamatkan sejumlah barang dari rumahnya yang hancur akibat serangan udara Israel di Rafah, bagian selatan Jalur Gaza, pada 8 Oktober 2023. (Getty Images)

ANP bertanggung jawab atas layanan kesehatan di wilayah Palestina.

Menurut OCHA, blokade yang dilakukan Israel dan Mesir, ditambah dengan rendahnya investasi ANP di bidang kesehatan dan konflik politik internal antara ANP dan Hamas, adalah biang keladi buruknya layanan kesehatan di Gaza.

PBB membantu dengan mengelola 22 pusat kesehatan. Namun beberapa rumah sakit dan klinik telah rusak atau hancur dalam bentrokan sebelumnya dengan Israel.

Kini, setelah serangan terbaru Hamas, kondisi warga sipil di Gaza dan infrastruktur wilayah tersebut diperkirakan akan memburuk secara dramatis.

Tonton Video: 140 Anak-anak Palestina Tewas Akibat Serangan Israel di Jalur Gaza

[Gambas:Video 20detik]


Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Garuda, dan sejumlah kepala daerah meminta Mahkamah Konstitusi (MK) menurunkan syarat usia capres/cawapres dari 40 tahun menjadi 35 tahun. Rangkaian sidang telah digelar dan akan diputuskan Senin depan.

Dalam catatan detikcom, Rabu (11/10/2023), debat seru muncul selama persidangan. Keseruan bermula saat DPR dan pemerintah tidak memberikan pendapat apa pun atas gugatan itu dan malah menyerahkan kepada MK untuk menilainya. Padahal, biasanya, DPR dan pemerintah akan selalu mempertahankan UU yang diuji.

"Berdasarkan keterangan DPR RI tersebut di atas, DPR RI menyerahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai konstitusionalitas pasal a quo Undang-Undang Pemilu terhadap UUD 1945," kata anggota DPR Habiburokhman.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Menkumham Yasonna Laoly dan Mendagri Tito Karnavian juga senapas dengan DPR. Mereka sependapat bila masalah batas usia diputus oleh MK.

"Bahwa berdasarkan keterangan tersebut di atas, pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk mempertimbangkan dan menilai konstitusionalitas pasal a quo Undang-Undang Pemilu terhadap Undang-Undang 1945," ucap kuasa pemerintah, Togap Simangungsung.

Mendapati jawaban DPR-pemerintah, Wakil Ketua MK Saldi Isra kaget. Sebab, bila legislatif dan eksekutif sudah sama-sama setuju, mengapa tidak diubah saja UU-nya dan tidak perlu dibawa ke MK.

"Kalau dibaca implisit, keterangan DPR dan keterangan pemerintah, walaupun di ujungnya menyerahkan kepada kebijaksanaan Yang Mulia Hakim Konstitusi, itu kan bahasanya bersayap kalau begitu. Dua-duanya kan mau ini diperbaiki. Kalau pemerintah dan DPR sudah setuju, mengapa tidak diubah saja undang-undangnya? Jadi tidak perlu melempar isu di Mahkamah Konstitusi untuk diselesaikan," ucap Saldi.

"Kelihatannya, pemerintah juga setuju, kan sederhana ini untuk mengubahnya, dibawa ke DPR saja, diubah undang-undang itu, pasal itu sendiri. Jadi tidak perlu dengan tangan Mahkamah Konstitusi," sambung Saldi menegaskan.

Lihat Video: PAN Bicara soal Peluang Gugatan Batas Usia Cawapres Dikabulkan MK

[Gambas:Video 20detik]


DPC Gerindra Kabupaten Cianjur mengusulkan putra Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang juga Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, sebagai bakal cawapres Prabowo Subianto. Keputusan itu diambil usai rapat pimpinan cabang (Rapimcab) Kabupaten Cianjur.

"Hasil Rapimcab disepakati, Partai Gerindra Kabupaten Cianjur mengusulkan pendamping Prabowo Subianto yaitu Gibran Rakabuming," kata Ketua DPC Gerindra Kabupaten Cianjur, Ganjar Ramadhan, dalam keterangannya, Rabu (11/10/2023).

Ganjar Ramadhan menyebut Gibran pasangan yang cocok mendampingi Ketumnya, Prabowo. Dia melihat pengalaman dan sepak terjang politik Gibran sudah teruji.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Dari pengalaman politiknya, Gibran sudah jelas teruji karena ia membuktikannya sebagai Wali Kota Solo saat ini. Selama memimpin Kota Solo, sepak terjang dan prestasinya sangat mumpuni. Belum lagi latar pendidikannya juga jelas," ujarnya.

Faktor lainnya, kata Ganjar Ramadhan, Gibran merupakan representasi kalangan pemimpin muda Indonesia. Karena itu, Dia menilai Gibran bisa menjadi figur yang mewakili generasi milenial ataupun generasi Z.

"Ini tentu bisa menjadi peluang meraih suara yang lebih signifikan. Dari berbagai pertimbangan itulah, kami DPC Partai Gerindra Kabupaten Cianjur sepakat mengusulkan Gibran Rakabuming figur yang pas dan pantas mendampingi Pak Prabowo Subianto," ucap dia.


Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan meresmikan Kantor atau Rumah DPD PAN Kota Pekalongan di Pekalongan Utara, Kota Pekalongan. Zulhas berharap kader bekerja lebih keras di Pemilu 2024 nanti.

"Saya mengajak kita semua bekerja, bergerak, waktunya sudah tidak banyak. Ini sudah Oktober, 14 Februari sudah coblosan," ujar Zulhas, Rabu (11/10/2023).

Zulhas juga menyinggung soal elektabilitas PAN yang naik dari 1% menjadi 4,5%. Ia pun mengajak kader PAN di Pekalongan untuk bekerja lebih keras agar elektabilitas itu terus meningkat.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kita syukuri alhamdulillah partai kita sekarang dari 1% di survei, sudah 4,5%. Kita akan bekerja keras. Awal Desember kalau disurvei lagi, PAN mudah-mudahan di atas 6%. Itu baru partainya, belum calegnya. Kalau partainya 6%, calegnya bekerja, kita bisa 10% insyaallah," tegas Zulhas.

Menurut Menteri Perdagangan itu, tidak ada kesuksesan dan prestasi tanpa kerja keras.

"Saya pesan bekerja, bekerja, bekerja. Setiap hari ikhtiyar, ikhtiyar, ikhtiar. Ayo kita kerja keras untuk menyongsing pesta demokrasi," ujar Zulhas.

Sementara itu, Ketua DPD PAN Kota Pekalongan M. Bagus Riza berharap dengan peresmian kantor baru menjadi semangat untuk memenangkan PAN di Pemilu 2024 nanti.

"Alhamdulillah mudah-mudahan kantor baru menjadi semangat baru kita untuk memenangkan tekad bersama, memenangkan PAN di Kota Pekalongan pada Pemilu 2024," ujar Bagus.


Para muda-mudi yang mengatasnamakan Relawan Gibran Kalbar (RAKA) berkumpul di Bundaran Digulis Untan Pontianak. Mereka melakukan deklarasi mendukung Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden 2024.

Berdasarkan keterangan tertulis yang diterima, Rabu (11/10/2023), kegiatan tersebut diikuti oleh 130 anak muda yang berasal dari kalangan pemuda di Kalbar. Koordinator RAKA Kalbar Samsul Anam menjelaskan kegiatan tersebut merupakan aspirasi pemuda di Kalbar yang selama ini menginginkan sosok pemuda yang muncul menjadi bagian calon pemimpin masa depan bangsa.

"Pesta demokrasi 2024 ini, didominasi oleh 60% lebih pemilih pemuda yang tentunya kita menginginkan sosok pemimpin yang pro dengan pemuda dan sosok tersebut kita lihat ada di Mas Gibran," kata Anam.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Anam mengatakan kaum muda hari ini sudah tidak boleh lagi menjadi penonton. Dia mengatakan pemuda harus mengambil bagian dalam kontestasi politik 2024.

"Dan kita mencari sosok pemimpin yang pas serta satu visi misi dengan pemuda, dan orangnya adalah Mas Gibran," tutur Anam.

Dia juga berbicara mengenai Indonesia akan mencapai masa emas di tahun 2045. Selain itu, Indonesia juga akan menghadapi bonos demografi.

"Tentu itu semua dapat tercapai kalau kita pemuda peduli dengan masa depan bangsa ini, dan saya lihat emasnya Indonesia itu adalah Mas Gibran," ucap Anam.

Adapun poin-poin Deklarasi yang dilakukan oleh Relawan Gibran Kalbar (RAKA) sebagai berikut:

1. Mendukung anak muda menjadi pemimpin negeri

2. Memberi kesempatan kepada kaum milenial untuk menjadi pemimpin

3. Mendukung Gibran Rakabuming Raka untuk maju Wapres

4. Milenial Kalbar siap menangkan Gibran 2024

5. Mengharapkan MK mengabulkan gugatan syarat batasan umur Capres-Cawapres


Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI), Petrus Selestinus mendesak seluruh hakim Mahkamah Konstitusi (MK) untuk mengundurkan diri dari persidangan uji materiil batas usia minimum capres-cawapres 2024.

Pasalnya, permohonan uji materiil tersebut secara tidak langsung menempatkan hakim MK pada posisi conflict of interest atau konflik kepentingan. Terlebih Petrus menilai selama ini permohonan perubahan batas usia pejabat publik itu dilakukan di DPR.

"Semua perubahannya selalu dilakukan melalui proses dan mekanisme legislasi di DPR dan pemerintah karena menyangkut kebijakan 'open legal policy'," kata Petrus dalam keterangannya, Rabu (11/10/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ia melanjutkan contoh produk hukum terkait yang digodok lewat legislasi di DPR antara lain UU No 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang mengubah batas usia minimum dari 35 tahun menjadi 40 tahun. Kemudian UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu batas usia minimum Presiden-Wakil Presiden diputuskan tetap 40 tahun.

Begitu pula perubahan batas usia minimum-maksimum Hakim MK. Pada UU No 23 Tahun 2003 usia hakim ditetapkan minimum 40 tahun dan pensiun pada usia 67 tahun. Lalu batas minimum usia hakim MK itu diubah melalui open legal policy DPR menjadi 47 tahun dan pensiun di usia 65 tahun.

"Segala perubahannya, dilakukan dengan cara mengubah UU melalui proses legislasi di DPR dan Pemerintah, karena menyangkut apa yang disebut 'open legal policy' yang menjadi domain DPR dan pemerintah, bukan domain MK lewat uji materiil UU," jelasnya.

"Pada perubahan UU MK dan UU Pemilu, menunjukan MK tetap konsisten tunduk pada pendirian bahwa perubahan batas usia minimum dan/atau maksimum jabatan publik merupakan kebijakan 'open legal policy' yang masuk dalam domain atau kewenangan DPR dan Pemerintah melalui proses legislasi," imbuhnya.

Karena itu, Petrus menilai hakim MK harus mengundurkan diri dari proses uji materiil ini. Terlebih penetapan batas usia capres-cawapres ini disebut Petrus berpotensi 'menggoda' hakim MK untuk juga mengubah batas usia hakim itu sendiri.

"Tidak tertutup kemungkinan Hakim-Hakim MK-pun akan sangat bernafsu mengubah usia minimum Calon Hakim MK dan sekaligus memperpanjang batas usia pensiun Hakim MK melalui Uji Materiil untuk kepentingan dirinya atau kroninya kelak," kata Petrus.

Di sisi lain, Petrus menyebut konflik kepentingan dari uji materil batas usia capres-cawapres juga sarat kepentingan karena Ketua MK Anwar Usman memiliki hubungan darah dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai ipar.

Lebih lanjut Petrus mengatakan pada saat yang sama Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka yang merupakan anak kandung Jokowi punya keinginan untuk maju sebagai cawapres 2024, tetapi terkendala usia karena masih di bawah 40 tahun.

"Karena itu menunggu putusan MK, menegaskan terdapat hubungan kepentingan antara Anwar Usman, Jokowi dan GRR (Gibran Rakabuming Raka)," kata Petrus.

"Oleh karena itu, jika MK mengubah batas usia minimum menjadi 35 tahun atau tetap 40 tahun tetapi pernah menjabat sebagai Kepala Daerah, maka MK bukan lagi berfungsi sebagai pengawal konstitusi dan Hakim-Hakim MK bukan lagi negarawan, tetapi mereka menjadi kepanjangan tangan kepentingan dinasti Jokowi, oligarki dan kroni-kroni yang ada di belakang Jokowi," pungkas Petrus.


Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menyambangi Pondok Pesantren Daruttauhid di Kedungsari, Purworejo, Jawa Tengah. Cak Imin disambut oleh Pengasuh Ponpes Daruttauhid Kedungsari, KH Muhammad Thoifur Mawardi.

Pantauan detikcom di lokasi, Cak Imin disambut warga sekitar di Jalan Semawung, Cangkrepkidul, Purworejo. Warga tampak berfoto dan bersalaman dengan Cak Imin.

"Gus semoga sukses," ujar salah satu warga sambil menyalami Cak Imin.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Bakal cawapres yang mendampingi Anies Baswedan ini terlihat menyapa warga. Ada pula warga yang menyebut Cak Imin kini terlihat lebih tampan.

KH Thoifur kemudian mempersilakan Cak Imin untuk masuk ke Ponpes. Presiden PKS Ahmad Syaikhu terlihat sudah lebih dulu ada di lokasi.

Mereka kemudian makan bersama dan berbincang. Cak Imin mengatakan ada tiga pesan yang disampaikan KH Thoifur.

Cak Imin di Purworejo (Dwi/detikcom)

"Alhamdulillah Kiai Thoifur memberikan beberapa nasihat, nasihat yang pertama jangan menjelek-jelekkan orang lain, nasihat yang kedua saling lah memuja satu dengan yang lain, nasihat yang ketiga istiqomah insyaallah, Allah memberi pertolongan," kata Cak Imin.

Cak Imin juga sempat meminta doa restu kepada para santri dan jajaran pengurus Pondok Pesantren Daruttauhid Purworejo. Cak Imin awalnya berdiri di balkon rumah putra sulung KH Thoifur Mawardi, KH Agus Sahnun Thoifur.

Dengan pengeras suara, dia kemudian meminta restu kepada para santri agar pendaftaran Anies-Cak Imin (AMIN) pada 19 Oktober pagi ke KPU bisa berjalan lancar.

"Mohon doa restunya insyaallah pasangan AMIN akan mendaftar tanggal 19 (Oktober) pagi, mugo-mugo semuanya aman, selamat, lancar. Mugo-mugo semuanya sukses berkah dan menang," kata Cak Imin dengan pengeras suara.

Dia berharap Anies dan Cak Imin bisa menang Pilpres 2024. Dia menyampaikan terima kasih kepada jajaran pengurus Ponpes yang sudah menerima dengan baik.

"Matur nuwun sanget, kiai, ulama, asatidz. Wabilkhusus Gus Anun, matur nuwun beserta Ibu Nyai santri-santri matur nuwun atas sambutannya. Mudah-mudahan santri-santri sehat walafiat, panjang rezekinya, dan senantiasa bisa bimbing umat bangsa dan negara," ujarnya.


Komisi Pemilihan Umum (KPU) saat ini tengah mempersiapkan penerimaan pendaftaran bakal capres cawapres pada 19-25 Oktober 2023. KPU akan mengundang parpol untuk membahas pendaftaran capres cawapres besok.

"Dalam waktu dekat, tepatnya pada 12 Oktober 2023, parpol peserta pemilu yang terkategori dalam ketentuan Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 akan diberikan penjelasan teknis oleh KPU tentang mekanisme pendaftaran bakal pasangan capres-cawapres," ujar Ketua Divisi Teknis KPU RI Idham Holik kepada wartawan, Rabu (11/10/2023).

Idham menjelaskan KPU juga akan berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan, Kepolisian, Pengadilan Negeri hingga KPK untuk persiapan penerimaan pendaftaran bakal capres cawapres.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Secara formal, KPU akan berkoordinasi dengan Kemenkes untuk pemeriksaan kesehatan bakal pasangan capres-cawapres, Polri untuk SKCK, dan KPK untuk pelaporan LHKPN," katanya.

"Pengadilan Negeri untuk surat keterangan tidak pernah dipidana dan surat keterangan tidak sedang dalam keadaan pailit, dan tidak memiliki tanggungan utang, dan rumah sakit pemerintah yang ditunjuk oleh KPU untuk surat keterangan kesehatan," sambung dia.

Sesuai dengan Pasal 169 huruf q UU Nomor 7 Tahun 2017, kata Idham, pasal tersebut menjadi rujukan KPU saat melakukan legal drafting. Di mana, batasan usia capres cawapres minimal 40 tahun.

"Dalam melakukan legal drafting, KPU merujuk pada norma yang berlaku. Dalam hal ini, norma yang terdapat Pasal 169 huruf q UU Nomor 7 Tahun 2017 yang berbunyi 'persyaratan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah: ... berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun'," papar Idham.

Sementara itu, kata Idham, saat ini Peraturan KPU mengenai pendaftaran capres cawapres masih dalam proses pengundangan. Idham mengatakan PKPU tersebut akan segera terbit dalam waktu dekat.

"KPU sudah mengajukan permohonan pengundangan Rancangan PKPU tentang pendaftaran peserta pemilu presiden dan wakil presiden ke Kementrian Hukum dan HAM," tuturnya.


Pakar hukum tata negara (HTN) Dr Agus Riewanto mengingatkan Mahkamah Konstitusi (MK) jangan ikut cawe-cawe soal syarat usia capres/cawapres. Sebab, secara teori hukum, syarat tersebut merupakan kewenangan DPR untuk menentukannya.

"Kehati-hatian memutus perkara ini penting bagi MK agar tak dituding publik sebagai bagian dari cawe-cawe MK untuk memuluskan jalan salah satu calon di gelanggang Pilpres 2024," kata Agus kepada wartawan, Rabu (11/10/2023).

Pengajar HTN UNS Solo itu tetap mengapresiasi yang tinggi pada MK yang akan memutus perkara yang relatif cepat dan sebelum pendaftaran capres di KPU.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Jika dilihat dari perspektif teori konstitusi, maka sesungguhnya yang dapat di-judicial review ke MK hanyalah kerugian yang bersifat konstitusional. Artinya norma diatur di UUD 1945. Jika kerugiannya hanya terkait dengan pengaturan di UU, maka bukan termasuk ranah perkara konstitusi sehingga bukan wewenang MK untuk memutusnya sebagaimana diatur pula di Pasal 24C UUD 1945," ungkap Agus.

Selain itu, kata Agus, soal syarat capres/cawapres bukanlah masalah konstitusi karena UUD 1945 tidak mengatur batas usia capres/cawapres. Hal ini cukup diatur di dalam UU Pemilu.

"Sehingga syarat usia merupakan kebijakan terbuka (open legal policy) dari pembuat UU yakni DPR dan Presiden mau mengatur berapa pun syarat usia capres/cawapres diserahkan secara otonom," ungkap Agus.

Sejauh ini, imbuh Agus, beberapa putusan MK terkait perkara bukan masalah konstitusi dianggap sebagai open legal policy sehingga ditolak MK. Seperti putusan MK tentang ambang pencalonan presiden (presidential threshold) diuji berkali-kali, MK berkali-kali memutus dengan open legal policy.

"Maka MK harus berhati-hati dalam memutus perkara judicial review batas usia capres/cawapres ini. Baik membuat batas minimal diturunkan dari 40 tahun menjadi 35 tahun, atau batas maksimal 70 tahun," kata Agus menegaskan.

Menurut Agus, perkara ini masuk wilayah politik jelang pendaftaran capres/cawapres ke KPU. Jika salah memutus, MK boleh jadi dianggap ikut dalam pusaran kompetensi perebutan capres/cawapres karena putusan ini akan mempengaruhi peta politik nasional.

"Jangan sampai MK menjadi tong sampah perkara-perkara politik yang merupakan ranah presiden dan DPR," tutur Agus lugas.

Agus menggarisbawahi salah satu parpol penguji judicial review itu adalah PSI, yang ketumnya adalah Kaesang, putra Presiden Jokowi. Dan kuat dugaan cawapres yang diuntungkan dari putusan MK ini jika menurunkan syarat usia adalah Gibran.

"Dan Ketua MK adalah adik ipar Presiden. Berkelindannya 3 hal, yakni pemohon/pengujinya yang diuntungkan. Dan Ketua MK ini harus menjadi pertimbangan MK dalam memutus perkara ini agar marwah MK terjaga dan situasi politik nasional kondusif. Sekaligus menepis citra miring bahwa MK tidak akan ikut melanggengkan politik dinasti keluarga Presiden," pungkas Agus.

Sebagaimana diketahui, gugatan itu diajukan oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Garuda, dan sejumlah kepala daerah. PSI dkk meminta agar syarat usia capres/cawapres diturunkan jadi 35 tahun. Belakangan juga muncul gugatan dua mahasiswa UNS agar kepala daerah juga bisa jadi capres/cawpares meski belum berusia 35 tahun.

Disusul gugatan sejumlah kelompok masyarakat agar MK juga membuat batas usia maksimal, yaitu 70 tahun. Alasannya, dibutuhkan presiden dengan kondisi badan yang sehat dalam menjalankan tugas, baik fisik maupun psikologis.

Berikut syarat lengkap capres/cawapres sesuai Peraturan KPU:

a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

b. Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya, dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendaknya sendiri;

c. Suami/istri calon Presiden dan suami/istri calon Wakil Presiden adalah Warga Negara Indonesia;

d. Tidak pernah mengkhianati negara serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya;

e. Mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden, serta bebas penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter yang terdiri dari dokter dan Badan Narkotika Nasional;

f. Bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

g.Telah melaporkan kekayaannya kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara;

h.Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;

i. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan;

j. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela;

k. Tidak sedang dicalonkan sebagai anggota DPR, Dewan Perwakilan Daerah atau DPRD;

l. terdaftar sebagai Pemilih;

m. Memiliki nomor pokok wajib pajak dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama 5 (lima) tahun terakhir yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi;

n. Belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama;

o. Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;

p. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

q.Berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun;

r. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;

s.Bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam Gerakan 30 September/Partai Komunis Indonesia atau organisasi terlarang lain menurut peraturan perundang-undangan; dan

t. Memiliki visi, misi, dan program dalam melaksanakan pemerintahan negara Republik Indonesia.

Lihat Video: PAN Bicara soal Peluang Gugatan Batas Usia Cawapres Dikabulkan MK

[Gambas:Video 20detik]


Satpol PP menunda penertiban lapak pedagang kaki lima (PKL) di wilayah Puncak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Penertiban semula direncanakan mulai hari Senin kemarin, namun ditunda.

"Jadi begini, yang namanya penertiban itu terencana dan terukur, terutama atas instruksi pimpinan. Kemarin dalam perjalanan, kita sudah menjadwalkan mulai tanggal 9-12 (Oktober) akan melakukan penertiban," kata Kasatpol PP Kabupaten Bogor, Cecep Imam Nagarasid, kepada wartawan, Rabu (11/10/2023).

"Tapi setelah dilakukan evaluasi dan masukan dari pimpinan, bahwa untuk penyempurnaan penataan atau penertiban di kawasan Puncak, agar dilakukan evaluasi dan diadakan rapat. Kalau perencanaan penertiban sudah lama. Di dalam tanggal itu, ada hal yang perlu dievaluasi," sambung Cecep.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Cecep belum menjelaskan secara detail terkait evaluasi yang dimaksud. Sebab, nanti evaluasi tersebut akan dibahas dalam rapat bersama anggotanya.

"Nanti dirapatkan, hasil dari pengamatan pimpinan, ada hal yang perlu dievaluasi kaitan dengan rencana penertiban," jelasnya.

Namun, Cecep mengatakan bahwa salah satu kaitannya guna menjaga kondusifitas menjelang Pemilu 2024. Dia menjelaskan hubungan antara penertiban dan menjaga ketertiban jelang Pemilu 2024.

"Sangat, jadi kita melakukan penertiban ini dikaitkan dengan khususnya gangguan tramtibum menjelang tahun politik. Biasanya kalau sudah ada orang rame, ada orang yang memanfaatkan, itu yang kita khawatirkan," jelasnya.

Sebelumnya, Satpol PP Kabupaten Bogor bakal menertibkan 420 bangunan milik pedagang di sepanjang Jl Raya Puncak, Bogor, Jawa Barat. Para pedagang akan direlokasi ke rest area Gunung Mas.

"Untuk bangunan yang akan ditertibkan kurang lebih 420-an bangunan. Pedagang akan direlokasi di rest area Gunung Mas," kata Kabid Tibum Satpol PP Kabupaten Bogor Rama Khodara kepada wartawan Minggu (8/10/2023).

"(Yang ditertibkan) Warung dan lapak pedagang saja," imbuhnya.

Rama menyebutkan, selain 420 lapak pedagang, ada 87 bangunan yang juga yang akan ditertibkan karena tidak memiliki izin mendirikan bangunan (IMB). Salah satunya yakni warpat yang menjadi lokasi jajanan favorit wisatawan Puncak, Bogor.

"Di luar yang 420 bangunan, ada kurang lebih 87 bangunan lain yang akan ditindaklanjuti pemeriksaan oleh DPKPP (Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor), dikarenakan para pemilik bangunan memperlihatkan surat-surat mengenai tanah tersebut," kata Rama.

"Jadi nanti tetap dibongkar, kalau sudah melalui proses pelimpahan dari DPKPP, termasuk warpat (warung prapat)," imbuhnya.

Lihat juga Video: Ratusan PKL Teras Malioboro Geruduk Kantor Walkot Jogja, Ini Tuntutannya

[Gambas:Video 20detik]


Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka disebut menjadi salah satu dari 4 nama yang menguat untuk menjadi calon wakil presiden Prabowo Subianto. Partai Koalisi Indonesia Maju (KIM) sebagai pendukung Prabowo memberikan komentar.

Perihal 4 nama bacawapres Prabowo ini diungkap oleh salah satu anggota partai koalisi yakni Partai Demokrat melalui Kepala Badan Komunikasi Strategis atau Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra. Keempat nama itu yakni Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka, Menteri BUMN Erick Thohir, Ketum Golkar Airlangga Hartarto, dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.

"Pertama, kami mendengar, cawapres Bapak Prabowo Subianto menguat pada empat nama," kata Herzaky dalam keterangannya, Senin (9/10/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Airlangga Hartarto yang diusung oleh Partai Golkar, Erick Thohir yang diusung oleh Partai Amanat Nasional, Gibran Rakabuming Walikota Solo, Khofifah Indar Parawansa Gubernur Jawa Timur," katanya.

Lalau seperti apa komentar dari anggota Partai Koalisi Indonesia Maju?

Golkar Tunggu Putusan MK

Komentar pertama datang dari anggota KIM yakni Golkar. Ketum Golkar Airlangga Hartarto pihaknya menunggu putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait batasan usia capres-cawapres yang digugat menjadi 35 tahun.

"Kita tunggu dari MK," kata Airlangga singkat di Kompleks Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (10/10/2024).

Airlangga juga merespons dirinya masuk kandidat terkuat bacawapres Prabowo. Airlangga menjawab dirinya terus memonitor.

"Kita monitor," ujarnya.

"(Keputusan cawapres) akan dirapatkan antar partai," lanjut Airlangga.

Lantas kapan target bakal cawapres Prabowo diumumkan?

"As soon as possible," ujarnya.

Simak Video: Isu Gibran Jadi Cawapres Prabowo, Fadli Zon: Tokoh Muda Memang Diperlukan

[Gambas:Video 20detik]

Halaman 1 2 Selanjutnya


Bakal Calon Presiden (Bacapres) Ganjar Pranowo melakukan silaturahmi ke relawannya se-Tasikmalaya, Jawa Barat, Selasa (10/10). Dalam kegiatan tersebut, Ganjar dan relawan juga berdiskusi mengenai langkah pemenangan, salah satunya menyerap aspirasi masyarakat.

Salah satunya seperti apa yang disampaikan oleh Semisalnya apa yang disampaikan oleh Koordinator Wilayah Relawan Komunitas Sopir Truk (KST) Jawa Barat, Willy Sadly terkait keluh kesah para supir truk di wilayah tersebut.

"Kami sudah melakukan hampir 26 Kabupaten/Kota se-Jawa Barat. Kami bersilaturahmi dengan sopir truk ataupun kenek dan montir, dan keluhannya sama pak supir truk adalah pungli (pungutan liar)," kata Willy Sadli, Rabu (11/10/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Willy berharap Ganjar dapat menuntaskan apa yang dikeluhkan oleh para sopir truk ketika menjabat sebagai Presiden republik Indonesia.

"Bapak terkenal di Jawa tengah tentang memberantas pungli, mudah-mudahan nanti Bapak ke depan di Indonesia nantinya khususnya di Jawa Barat karena supir truk punya keluhan yang sama yaitu pungli," jelas Willy.

Berbeda dengan KST, relawan lainnya yaitu Santri Dukung Ganjar (SDG) Jabar menyampaikan mengenai langkah konkrit untuk mengenalkan Ganjar Pranowo ke masyarakat.

"Banyak pondok-pondok pesantren yang kita sudah silaturahmi dengan tujuan utama adalah mengenalkan sosok Bapak Ganjar," ucap Korwil SDG Jabar, Achmad Hakiki.

Selain mengenalkan sosok Ganjar Pranowo, Achmad juga menuturkan pihaknya menginginkan agar pondok pesantren menjadi sebuah lembaga yang harus diperhatikan dalam rangka mewujudkan Indonesia emas 2045.

"Perjalanan panjang yang kami lalui cukup panjang, karena Ponpes adalah sebuah lembaga pendidikan yang juga harus dilihat oleh pemerintah," jelasnya.

Mendengar itu pun, Ganjar merespons pa yang sudah disampaikan para relawannya. Ia merasa takjub lantaran banyak relawan yang sudah turun langsung dengan membantu masyarakat.

"Ya ternyata banyak relawan yang sudah bekerja langsung membantu masyarakat bahkan mereka membantu UMKM," ucapnya.

Mengakhiri sesi pertemuan, Ganjar pun mendapatkan banyak cendera mata dari para relawan. Beberapa di antaranya adalah hasil dari produk pengembangan UMKM yang dilakukan oleh relawan.

"Jadi produk-produknya di pamerkan kepada saya. Mereka mendekati warga dengan baik," tegasnya.

Ganjar juga menilai cara komunikasi yang sudah dibuat relawannya sangat bagus dan harus tetap dipertahankan.

"Luar biasa karya binaan mereka dan cara komunikasi yang bagus," katanya.

Diketahui, sebanyak 35 kelompok relawan se-Tasikmalaya turut hadir dalam acara silaturahmi bersama Ganjar Pranowo.

Relawan yang hadir seperti OMG, SDG, Kowarteg, KST, GANJARTIVITY, PMN, GMC, GMP, Kajol, Pandawa, Srikandi, Mak Ganjar, Ganjar Sejati, Nelayan Balad Ganjar.

Selanjutnya Wanita Nelayan Sadulur Ganjar, Hisnu, Gapura Ganjar, Desgan, Saung Ganjar, SAGA, Nyai dan Ning, Petebu, Gerakan Merah Putih, AMS.

Kemudian ada BARAYA GANJAR, PIJAR NUSA BANGSA JAWA BARAT, Padjajaran, Kujang Galunggung, Ajengan Pasundan Jabar, Forum Ajengan Tasik (FATA), Forum Ajengan Wanita Tasik (FATWA).

Asosiasi Guru Ngaji (AGUNG), Pasukan Jaringan Ganjar (PAKU JAJAR), Relawan Ganjar Pengusaha Konstruksi Tasikmalaya, Kawan Ganjar Bersatu Nasional (KGBN) Kota Tasikmalaya.

Lihat juga Video: Sandiaga Serahkan Keputusan soal Jadi Cawapres Ganjar ke Pimpinan Parpol

[Gambas:Video 20detik]


Pengamat Politik Airlangga Pribadi Kusman mengingatkan Mahkamah Konstitusi (MK) agar berhati-hati saat memutus perkara gugatan batas usia calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) menjelang Pemilu 2024.

"Hendaknya MK bersikap hati-hati dan bijaksana dalam mengambil keputusan berhubungan dengan hal tersebut," ujar Airlangga, Rabu (11/10).

Pengamat dari Universitas Airlangga (Unair) ini menjelaskan tidak dapat dipungkiri jika gugatan batas usia capres-cawapres dihubungkan dengan kepentingan politik. Salah satunya terkait sosok Wali Kota Solo Gibran Rakabuming yang disebut akan menjadi bakal cawapres pada Pilpres 2024.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Menyikapi persoalan ini, Airlangga berharap MK dapat mempertimbangkan posisinya sebagai guardian of constitution atau pelindung utama konstitusi. Oleh karena itu, ia mengingatkan MK agar mengambil keputusan harus bebas dari kepentingan politik.

"Mengambil kebijakan yang langsung berhubungan dengan kontestasi antarkekuatan politik dapat mengundang kritikan terkait dengan dimensi etik seperti imparsialitas. Dalam konteks ini, maka yang dipertaruhkan adalah muruah dari Mahkamah Konstitusi," tuturnya.

Menurutnya, jika MK mengabulkan gugatan tersebut maka bisa dianggap menjadi instrumen politik dari kekuasaan. Terlebih Gibran merupakan anak dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Maka sorotan juga akan berpengaruh pada muruah Presiden Joko Widodo, yang akan dianggap oleh publik menggunakan lembaga MK bagi strategi kekuasaannya," ucapnya.

Airlangga pun menyarankan bila MK mengabulkan gugatan tersebut, sebaiknya disertai catatan bahwa keputusan tersebut berlaku setelah pertarungan Pilpres 2024 selesai.

"Sehingga MK tetap dapat menjaga integritasnya dan tidak terseret oleh pusaran kekuasaan dalam kontestasi elektoral Pilpres 2024," pungkasnya.

Lihat Video: PAN Bicara soal Peluang Gugatan Batas Usia Cawapres Dikabulkan MK

[Gambas:Video 20detik]


Presiden Joko Widodo (Jokowi), Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto terpotret dalam momen akrab penuh tawa di sela Parade Senja dalam rangka HUT ke-78 TNI. Ternyata ada cerita di balik momen akrab tersebut.

Berdasarkan foto yang diterima detikcom, Senin (9/10), tampak Jokowi, SBY, dan Prabowo berbincang bersama. Terlihat keakraban ketiganya saat saling berbincang satu sama lain.

Tak hanya itu, Jokowi, SBY dan Prabowo juga terlihat tersenyum dalam foto tersebut. Momen itu terjadi di sela kegiatan Parade Surya Senja yang digelar di Lapangan Bela Negara, Kementerian Pertahanan (Kemhan), Jakarta Pusat.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Cerita di Balik Momen Akrab Ketiganya

Jubir Prabowo, Dahnil Anzar, menjelaskan momen akrab tersebut. Dia mengatakan ketiga tokoh itu berbincang usai penurunan bendera Merah Putih dalam rangkaian Parade Senja.

Dia menyebut saat itu Jokowi hendak berpamitan dengan Prabowo dan SBY yang masih mengikuti rangkaian kegiatan.

"Itu ngobrol-ngobrol setelah upacara parade senja penurunan bendera Merah Putih, sebelum pamitan Pak Presiden Jokowi ngobrol dan bercengkrama dengan Menhan dan Presiden ke-6, Pak SBY," kata Dahnil Anzar, kepada wartawan, Selasa (10/10/2023).

Baca selengkapnya di halaman berikutnya.

Lihat juga Video: Kebersamaan SBY-Jokowi-Prabowo Berbincang Penuh Tawa di Parade Senja

[Gambas:Video 20detik]

Halaman 1 2 Selanjutnya