Calon presiden (capres) Ganjar Pranowo menyoroti peran penting infrastruktur dalam mengembangkan sektor pariwisata di Indonesia. Selain itu, Ganjar menekankan keunikan kebudayaan setiap daerah sebagai daya tarik bagi pengunjung.

Menurutnya, seluruh aspek ini bersama-sama dapat meningkatkan potensi pariwisata alam di berbagai wilayah. Ganjar pun memberikan masukan berharga kepada para pelaku wisata di Bali terkait dengan infrastruktur.

Dia menyebut perbaikan infrastruktur sebagai langkah penting, mengingat hotel dan destinasi pariwisata sudah banyak. Hal itu diungkapkan olehnya saat bertemu dengan para pengusaha di Bali, di Denpasar, Bali, Rabu (1/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Jalan untuk penerbangan, pelabuhan, wabil khusus sistem transportasi di perkotaan, saya kira itu harus jadi perhatian," kata Ganjar dalam keterangan tertulis, Kamis (2/11/2023).

Ganjar mengatakan bahwa pendekatan ekowisata adalah bagian penting yang perlu diperhatikan. Hal ini bertujuan untuk menjaga kelestarian lingkungan.

"Sehingga kalau kita bicara Bali, mestinya mulai melakukan persiapan untuk penanganan dan pengelolaan 20 tahun kedepan, sehingga kita bisa memprediksi karena kunjungan makin banyak," tutur Ganjar.

Data terbaru menunjukkan peningkatan pesat jumlah penerbangan, bahkan melebihi angka sebelum pandemi. Hal ini menunjukkan potensi yang besar, tetapi juga menuntut perhatian terhadap infrastruktur.

Ganjar menekankan pentingnya budaya dalam daya tarik pariwisata. Budaya lokal yang unik merupakan faktor kunci dalam menarik wisatawan.

Dia mencatat bahwa orang datang ke daerah tertentu untuk merasakan budaya khasnya, seperti yang terjadi di Bali, di mana budaya dan seni tradisional sangat hidup dan menarik minat wisatawan.

"Dengan kecepatan pariwisata tumbuh di Bali, memang mesti disiapkan aspek lingkungan, dukungan SDM bahkan sampai saya bilang, paket wisata dengan destinasi lain di luar Bali, sehingga orang yang datang akan mendapatkan alternatif," tuturnya.

Untuk mendukung perkembangan seni dan budaya, Ganjar menekankan pentingnya kaderisasi hingga tingkat bawah. Ia melihat bahwa generasi muda Bali memiliki potensi besar untuk menjaga dan mengembangkan warisan budaya mereka.

Ganjar percaya bahwa pengembangan pariwisata Indonesia membutuhkan kombinasi yang seimbang antara infrastruktur yang baik dan pelestarian budaya lokal yang kaya. Melalui pendekatan ini, Indonesia dapat menjadi tujuan wisata yang menarik dan berkelanjutan.

"Sangat berpengaruh budaya. Budaya penting," tutup Ganjar.

Lihat juga Video: Ganjar Ajak Mahasiswa Terjun ke Politik, Bicara Etika-Moral

[Gambas:Video 20detik]


Direktur Narasi dan Konten Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Roby Muhamad, mengatakan pasangan bakal capres dan cawapres Ganjar Pranowo dan Mahfud Md menjanjikan pertumbuhan ekonomi 7% apabila terpilih di Pemilu 2024. Roby mengatakan akan banyak pengangguran jika pertumbuhan ekonomi di Indonesia di bawah 7%.

"Jadi angka 7% bukan optimistis tapi harus, kenapa? Karena Indonesia sedang alami bonus demografi, ada lonjakan penduduk produktif yang banyak sekali, perlu lapangan kerja, yang kalau pertumbuhan di bawah 7% mereka akan nganggur," kata Roby di Rumah Aspirasi Relawan Ganjar, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (2/11/2023).

Roby mengatakan Ganjar-Mahfud akan menarik investasi dan menggencarkan program industrialisasi untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi 7%. Tak hanya itu, kata Roby, Ganjar-Mahfud juga menjanjikan akan meningkatkan masyarakat yang unggul dan berkualitas.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Caranya salah satunya program dari industrialisasi. Menarik investasi, tapi kita komit bukan hanya pertumbuhan jalan tapi pemerataannya penting. Jadi gerak cepat dengan meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang cerdas sehat terampil dan berdaya," ujarnya.

"Kita nggak ingin pertumbuhan hanya undang investasi, nggak, tapi kita merata. Maka kita fokus di pembangunan manusia Indonesia yang berkualitas, unggul," imbuhnya.

Visi-Misi Ganjar-Mahfud

Ganjar Pranowo dan Mahfud Md diketahui sudah menyerahkan visi misi ke KPU sebagai salah satu syarat pendaftaran sebagai capres dan cawapres. Apa visi misi pasangan Ganjar-Mahfud?

Visi misi Ganjar-Mahfud diserahkan dalam bentuk dokumen dengan tebal 33 halaman. Halaman depan dokumen visi misi itu bergambar grafis Ganjar dan Mahfud berkemeja putih dan dasi merah, seperti orang kantoran. Lambang PDIP, PPP, Perindo dan Hanura di halaman depan.

Visi keduanya ada di halaman 11 dokumen tersebut. Bunyinya sebagai berikut:

Menuju Indonesia Unggul Gerak Cepat Mewujudkan Negara Maritim yang Adil dan Lestari

Visi itu ditunjang 8 misi, yang dinamai 8 Gerak Cepat Ganjar Pranowo & Mahfud Md. Berikut misi pasangan Ganjar-Mahfud:

1. Mempercepat Pembangunan Manusia Indonesia Unggul yang Berkualitas, Produktif, dan Berkepribadian

2. Mempercepat Penguasaan Sains dan Teknologi Melalui Percepatan Riset dan Inovasi (R & I) Berdikari

3. Mempercepat Pembangunan Ekonomi Berdikari Berbasis Pengetahuan dan Nilai Tambah

4. Mempercepat Pemerataan Pembangunan Ekonomi

5. Mempercepat Pembangunan Sistem Digital Nasional

6. Mempercepat Perwujudan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan Melalui Ekonomi Hijau dan Biru

7. Mempercepat Pelaksanaan Demokrasi Substantif, Penghormatan HAM, Supremasi Hukum yang Berkeadilan dan Keamanan yang Profesional

8. Mempercepat Peningkatan Peran Indonesia dalam Mewujudkan Tata Dunia Baru yang Lebih Berkeadilan Melalui Politik Luar Negeri Bebas Aktif dan Memperkuat Pertahanan Negara


KSAD Jenderal Agus Subiyanto diusulkan sebagai calon Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI). Panglima TNI Laksamana Yudo Margono yakin Jenderal Agus bisa membawa TNI lebih tangguh ke depannya.

Laksamana Yudo menyatakan Jenderal Agus sudah memenuhi syarat untuk mengemban jabatan Panglima TNI. Salah satunya, Jenderal Agus telah menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD).

"Saya yakin beliau mampu untuk memimpin TNI, tentunya nanti bersinergi dengan Polri dan juga bisa bersama-sama kepala staf yang lain untuk membawa TNI yang lebih baik, lebih profesional, modern, tangguh," katanya usai Penutupan Pendidikan Reguler Perwira Siswa ke-51 di Sesko TNI, Jl RAA Martanegara, Kota Bandung, dilansir detikJabar, Kamis (2/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Laksamana Yudo pun turut berpesan kepada Jenderal Agus mengenai tugas yang perlu menjadi perhatian TNI ke depan. Mulai dari latihan dan operasi hingga pengamanan Pemilu 2024 mendatang.

"Dalam perencanaan kegiatan, sudah ada semuanya yang kita susun di tahun 2023 ini dan nantinya 2024 apa saja. Tentunya Pemilu, berikutnya dalam operasi latihan, operasi juga tetap sekarang yang ada, latihan juga kita rancang di tahun 2023 nanti," ucap Laksamana Yudo.

Selain itu, menurutnya, seorang Panglima TNI juga harus bersiap menghadapi berbagai dinamika yang pasti terjadi di lapangan. Kebijakan yang ditetapkan pun dapat berubah seiring dengan dinamika yang terjadi.

Baca berita selengkapnya di sini.

Lihat Video: Profil Calon Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Baru 6 Hari Jadi KSAD

[Gambas:Video 20detik]


Pengumuman kenaikan upah minimum 2024 bakal disampaikan pemerintah paling lambat 21 November 2022. Partai Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mendesak pemerintah untuk menaikkan upah minimum 15% pada 2024 mendatang.

Terkait permintaan buruh, Wakil Ketua Dewan Pimpinan Provinsi Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) DKI Jakarta Nurjaman menilai hal tersebut sah-sah saja dilakukan. Tetapi, kata dia, perlu juga melihat kemampuan pengusaha untuk memenuhi hal tersebut.

"Terkait teman-teman serikat pekerja buruh minta 15% ya nggak apa-apa namanya juga minta nggak usah dihiraukan. Namanya juga minta boleh-boleh saja. Tetapi ada nggak kemampuan perusahaan untuk membayar itu. Lalu siapa yang mau bayar itu?" ujarnya saat dikonfirmasi detikcom, Kamis (2/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Nurjaman menyinggung gejolak geopolitik global yang masih panas, termasuk perang di Rusia-Ukraina dan Konflik di Timur Tengah. Kondisi ini tidak menguntungkan pengusaha.

"Kita sekarang lagi-lagi setelah pandemi lagi-lagi krisis ekonomi global yang diakibatkan salah satunya perang Rusia-Ukraina. Tambah lagi geopolitik yang tidak menguntungkan walaupun di Timur Tengah," tambahnya.

Sementara itu, Indonesia bakal menyelenggarakan pemilihan umum (pemilu) pada 2024. Nurjaman menyebut ada kekhawatiran pemilu bakal memberikan sentimen negatif.

Imbasnya investor enggan menanamkan modalnya di Indonesia. Nurjaman menyebut hal tersebut yang diwaspadai pengusaha.

"Lalu di kita lagi anget-angetnya era politik 2024, yang kompetisi capres, cawapres, gubernur DPR, apakah ini akan membawa sentimen positif bagi negara kita? Kita juga nggak tahu. Tapi kalau di balik politik ini bergejolak gimana investasi kita. Apakah menjadi ranah investasi atau gimana, ini dikhawatirkan kita semuanya," terang Nurjaman.

Sebelumnya, Presiden Partai Buruh, Said Iqbal meminta pemerintah untuk segera memberikan keputusan terkait tuntutan kenaikan upah sebesar 15%. Menurutnya, tuntutan tersebut dinilai telah mendesak.

"Tentu tuntutan tersebut harus disegerakan dan bersifat mendesak. Dengan melihat putusan pemerintah yang telah menaikkan gaji PNS, TNI & Polri dan pensiunan, serta diberlakukannya dengan paksa Omnibus Law UU Cipta Kerja," kata Said Iqbal beberapa waktu lalu.


Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengajak bos-bos perusahaan besar Indonesia yang tergabung dalam Kompas 100 CEO Forum untuk berinvestasi di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Mumpung saat ini harga tanahnya masih murah.

Jokowi membandingkan jika membeli tanah di kawasan Jakarta seperti SCBD atau Menteng yang membutuhkan ratusan juta per meternya. Di IKN, saat ini disebut masih di bawah Rp 1 juta per meternya.

"Saya mengajak Bapak/Ibu semuanya, mumpung harga tanahnya masih murah, karena kalau Bapak/Ibu sekarang beli di SCBD mungkin harga tanah per meter sudah berapa? Rp 200 juta mungkin. Di Menteng mungkin sudah Rp 100-150 juta, di Balikpapan itu pun sudah Rp 10-15 juta. Di sini masih di bawah Rp 1 juta," kata Jokowi dalam acara Kompas 100 CEO Forum ke-14, Kamis (2/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Meski begitu, Jokowi menyebut kemungkinan besar harga tanah di IKN dalam waktu dekat sudah naik. Harga itu akan terus bergerak mengikuti permintaan pasar.

"Mungkin minggu depan sudah naik, benar, benar. Bulan depan sudah naik karena memang harganya bergerak terus. Kalau peminat banyak, masa dijual murah, yang nggak lah, otorita pintar," ucapnya.

Jokowi menilai IKN sebagai bentuk investasi dan keberlanjutan Indonesia di masa depan. Ia meminta investor tidak perlu khawatir tentang keberlanjutan pembangunan IKN karena sudah diatur undang-undang.

"Jadi kalau masih ada khawatir, khawatir apa gitu lho. 'Pak nanti nggak dilanjutkan', lho ini undang-undangnya sudah ada. Undang-undangnya itu didukung oleh 93% di DPR, apalagi? Takut apalagi? Takut Pemilu?" ucap Jokowi.

Terkait adanya Pemilu, Jokowi menganggap Indonesia sudah semakin pintar dalam berdemokrasi. Persaingan selama Pemilu dipandang biasa, terpenting setelahnya adalah kembali bersatu untuk Indonesia.

"Kalau mau Pemilu anget-anget dikit, agak-agak panas kan nggak papa, yang paling penting Bapak/Ibu jangan beli kipas, ngipasin. Atau Bapak/Ibu (jangan) beli kompor, panas-panasin," imbuhnya.


Presiden Joko Widodo (Jokowi) menandatangani UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Salah satu yang diatur adalah mengenai kesetaraan hak antara Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

"Pegawai ASN berhak memperoleh penghargaan dan pengakuan berupa material dan/atau nonmateriel," bunyi Pasal 21 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2023 seperti dikutip detikFinance pada Kamis (2/11/2023).

Adapun komponen penghargaan bagi ASN, baik PNS maupun PPPK, yakni penghasilan, penghargaan yang bersifat motivasi, tunjangan dan fasilitas, jaminan sosial, lingkungan kerja, pengembangan diri, dan bantuan hukum.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Jaminan sosial terdiri atas jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan pensiun, dan jaminan hari tua," bunyi Pasal 21 ayat (6).

Dengan demikian, PPPK juga bisa mendapatkan uang pensiun. Semula jaminan pensiun ini hanya didapatkan oleh PNS.

Lebih lanjut, jaminan pensiun dan jaminan hari tua dibayarkan setelah ASN berhenti bekerja. Ketentuan lebih lanjut akan diatur dalam peraturan pemerintah (PP). Sementara sumber pembiayaannya berasal dari pemerintah selaku pemberi kerja serta iuran pegawai ASN.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Abdullah Azwar Anas sebelumnya menyampaikan bahwa kesejahteraan PPPK dan PNS akan dijadikan satu sistem.

"Terkait kesejahteraan, PPPK dan ASN akan dijadikan satu sistem. Mereka akan juga dapat pensiun karena ke depan sistemnya defined contribution (iuran pasti)," kata Anas seperti dikutip dari CNBC.

Mengutip detikFinance, defined contribution adalah desain pensiun yang mewajibkan peserta menyisihkan sebagian penghasilan untuk diinvestasikan dalam suatu instrumen investasi dan diakumulasikan selama masa kerja hingga pensiun. Hal ini akan diatur lebih detail di PP.

Gaya Foto ASN yang Dilarang Selama Pemilu


Bacawapres Ganjar Pranowo, Mahfud Md, membawakan orasi terkait pemetaan politik di Universitas Hasanuddin (Unhas), Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel). Mahfud menekankan tidak akan berkampanye pemilu di sana.

"Saya sekarang tidak kampanye pemilu, kampanye politik. Saya datang ke sini sebagai Menko dan saya tahu politik kita itu masing-masing beda, silakan saja," kata Mahfud dalam pidatonya dilansir detikSulsel, Kamis (2/11/2023).

Mahfud mengatakan pidatonya berbicara soal kampanye politik yang ideologis dan inspiratif. Dia tidak akan menjelaskan kampanye politik praktis karena menyadari para peserta dalam acara ini punya sikap politik yang berbeda-beda.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Saya akan bicara kampanye politik yang ideologis, inspiratif bukan praktis. Kalau praktisnya bisa beda kita," ujarnya.

Menurut Mahfud, tidak masalah beda pilihan, asal sama-sama menjaga negara ini menuju Indonesia Emas 2045. Pasalnya, bisa saja negara tidak akan mencapai Indonesia Emas jika tidak dijaga bersama.

"Tidak apa-apa beda pilihan, itu bagus. Oleh sebab itu saya tidak akan kampanye, Saudara milih siapa, milih partai apa, tidak. Itu urusan Saudara, Saudara sudah pintar-pintar, tapi saya ingin katakan jagalah negara ini agar betul-betul sampai ke 2045, kenapa? Karena bisa saja negara ini tidak sampai ke 2045 kalau kita tidak menjaganya," ujar dia.

Baca berita lengkapnya di sini.


Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang (DPAC) PKB Kecamatan Muntilan Ambar Purwoko dipecat. PKB memecat Ambar karena memasang baliho Gibran.

Dilansir detikJateng Kamis (2/11/2023), pemecatan Ambar Purwoko tertuang dalam Keputusan Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Provinsi Jawa Tengah Nomor: 4023/DPW-23/01/XII/2021, tertanggal 25 Oktober 2023.

Pasca dipecat, Ambar pun mendatangi DPC PKB Kabupaten Magelang mengembalikan kartu tanda anggota (KTA) dan jas seragam PKB. Kedatangan itu Ambar diterima Ketua Lembaga Pemenangan Pemilu DPC PKB Kabupaten Magelang, Saefudin.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"DPC PKB Kabupaten Magelang hanya menjalankan instruksi dari DPP bahwa Pak Ambar tidak melakukan kesalahan secara eksplisit cuma karena perbedaan pendapat, wabil khusus dalam Pilpres ini. Sehingga langkah tegas dari DPC PKB Kabupaten Magelang memberikan beberapa sanksi atau peringatan-peringatan kepada Pak Ambar karena beliau sebagai struktur partai, Ketua DPAC Kecamatan Muntilan," kata Saefudin.

Ambar Purwoko saat mengembalikan KTA dan seragam di DPC PKB Kabupaten Magelang, Rabu (1/11/2023). Foto: Eko Susanto/detikJateng

Sikap PKB di Pilpres 2024, kata dia, sudah jelas. PKB tergabung dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang mengusung pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar.

"Sebagai Ketua DPAC Kecamatan Muntilan seharusnya melaksanakan perintah dari DPP, tapi ada inkonstitusional karena dia memasang baliho Gibran dan menjadi tokoh politik di sana sehingga, kami harus menjalankan tugas sebagai kepartian saja. Diberhentikan dari keanggotaan dan kepengurusan PKB," tegas Saefudin.

Sementara itu, Ambar Purwoko mengembalikan KTA dan seragam, hari ini. Pengembalian ini sebagai bentuk ketaatan terhadap pemecatan yang dilakukan.

"Wujud saya orang yang taat, saya menyerahkan atribut beserta KTA semenjak saya per tanggal 25 Oktober kemarin, saya diberhentikan," ujar Ambar.

"Saya menerima (pemecatan) dengan lapang dada, apapun keputusan. Saya sangat menghormati keputusan DPW PKB Jawa Tengah," tegasnya.

Bukit Rhema, Menikmati Pesona Keindahan Alam dari Atas Rumah Doa, Magelang


Isu percepatan jadwal pemilihan kepala daerah (pilkada) dari semula 27 November 2024 menjadi September 2024 seyogianya memperhatikan semangat demokrasi lokal dan otonomi daerah. Dari perspektif kajian politik pemerintahan lokal, eksistensi pilkada langsung tidak lepas dari cetak biru otonomi daerah sebagai motor penggerak demokratisasi di daerah. Pilkada langsung sebagai sarana pembelajaran dan pendewasaan politik rakyat yang berbuah partisipasi politik nyata dalam proses pemilihan dan pembuatan keputusan politik. Sehingga percepatan jadwal pilkada penting dikaji dari kacamata politik pemerintahan lokal melalui konsep demokrasi lokal.

Demokrasi lokal dalam pandangan ini berbeda dengan demokrasi liberal, demokrasi lokal mensyaratkan demokrasi partisipatif yang membuka ruang publik seluas-luasnya bagi semua aktor untuk merumuskan dan memutuskan kebijakan yang bersandar bagi kebutuhan rakyat. Sejalan dengan konsep otonomi daerah yang memungkinkan tumbuhnya partisipasi luas bagi masyarakat demi mendorong kemajuan daerahnya sehingga pilihan politik diambil secara mandiri tanpa bergantung dengan pemerintah pusat (Aminah, 2014). Jadwal Pilkada yang dipersingkat maka berpotensi membatasi ceruk partisipasi lokal secara ekstrem.

Dalih Percepatan Pilkada

Rencana penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) dengan agenda memajukan jadwal Pilkada 2024 mencuat dengan beberapa alasan. Pertama, dalih keserentakan waktu pelantikan kepala daerah agar tidak berjauhan dengan waktu pelantikan presiden guna menyelaraskan program rencana pembangunan jangka pendek di aras nasional dan daerah.

Kedua, agar ajang Pilkada 2024 masih menjadi pekerjaan rezim pemerintahan saat ini bukan rezim hasil Pemilu 2024, dengan alasan pemerintahan hasil Pemilu 2024 akan disibukkan dengan konsolidasi pembentukan kabinet. Selain itu masa kerja penjabat kepala daerah menjadi relatif singkat karena segera digantikan kepala daerah definitif hasil pemilihan.

Percepatan jadwal pilkada berkonsekuensi langsung terhadap perkembangan demokrasi lokal. Dari kajian politik pemerintahan lokal, demokrasi lokal menawarkan kepada semua warga untuk mengekspresikan seluruh potensinya dengan melaksanakan kebebasan mereka termasuk identitas lokal mereka melalui praksis-praksis politik seperti pemilu dan pilkada (Aminah, 2014). Apabila dipercepat menjadi September 2024, maka mekanika tahapan pilkada akan sangat singkat dibandingkan pemilihan sebelumnya. Dengan tahapan yang serba cepat dan kejar tayang, bagaimana dengan ruang pelibatan masyarakat secara utuh dan leluasa sesuai aspirasi lokal mereka?

Kualitas Tahapan Pilkada

Irisan dengan tahapan pemilu sangat riskan tidak saja bagi penyelenggara pemilu, namun juga bagi masyarakat di daerah. Seiring berjalannya tahapan pemilu dan pilkada secara bersamaan, fokus penyelenggara dan masyarakat juga akan terbelah. Pemilih di daerah dihadapkan pada dua kontestasi yang tidak berimbang, dengan derajat prestise berbeda.

Pemilu yang memasuki masa-masa puncak bisa saja memiliki pamor lebih tinggi ketimbang pilkada. Atensi publik nasional dan lokal tertuju pada pemilu. Alhasil, kualitas tahapan dan kualitas partisipasi pilkada menjadi taruhannya. Sebagai praktik desentralisasi politik, pilkada dengan waktu tahapan yang pendek akan mempengaruhi mutu pendidikan dan partisipasi politik rakyat.

Pelaksanaan pilkada bagi masyarakat sendiri membutuhkan persiapan yang matang sejak masa sosialisasi. Sosialisasi yang intensif dan masif dari pemerintah, penyelenggara pemilu, dan stakeholder agar masyarakat mengetahui kapan pilkada berlangsung. Pentingnya fase ini ingin mendorong keinginan rakyat mengaktualisasikan dirinya secara positif dalam momen pilkada. Menjadi tugas pemerintah dan penyelenggara pemilu mengalokasikan waktu yang cukup bagi sosialisasi. Sosialisasi yang efektif merupakan tonggak awal bagi antusiasme lokal terhadap proses elektoral di daerah.

Begitu pula tahapan pencalonan kepala daerah dan kampanye sebagai pintu masuk partisipasi masyarakat dalam menjaring calon pemimpin yang sesuai dengan preferensi politiknya. Jangan sampai dengan waktu yang semakin sempit lantaran mengejar masa pemilihan dan pelantikan, kampanye sebagai wujud pendidikan politik tidak terlaksana secara bertanggung jawab dan tidak accessible bagi rakyat. Proses pencalonan dan kampanye kemudian sebatas prosedural semata dilakukan oleh kandidat peserta pemilihan tanpa memperhitungkan rakyat sebagai sasaran pendidikan politik.

Pertimbangan Demokrasi Lokal

Keterbatasan akses informasi dan minim pendidikan politik akibat pendeknya waktu tahapan-tahapan krusial dikhawatirkan dapat menurunkan partisipasi pemilih. Ajang pilkada langsung yang ditujukan mendewasakan pemilih daerah secara politik akhirnya tidak terealisasi. Sementara itu kerawanan yang kerap menghantui pilkada langsung semakin sulit dihindari.

Kuatnya corak primordialisme dan paternalistik masyarakat lokal menjadi target empuk hoaks dan hasutan-hasutan emosional berbau SARA, dibarengi nihilnya pendidikan dan literasi politik pemilih. Ekses-ekses negatif berupa polarisasi ekstrem dan konflik horizontal sangat rawan terjadi.

Argumentasi elite politik mempercepat pilkada dengan alasan efektivitas tata Kelola pemerintahan dan konsolidasi kebijakan nasional dan lokal lebih menekankan sifat desentralisasi administrasi daripada desentralisasi politik, melalui penguatan demokrasi lokal. Tujuan desentralisasi membuka keran demokratisasi lewat pilkada langsung, dengan harapan masyarakat akan melek politik hanya sekadar program regular dan agenda tambahan.

Kebijakan mempercepat pilkada bersifat top-down terkesan lebih mengontrol partisipasi daripada meningkatkan partisipasi. Waktu pemilihan pada September 2024 setidak-tidaknya menimbang elemen demokrasi lokal sebagai bagian semangat desentralisasi. Bahwa tujuan people empowering melalui pilkada menjadi pertimbangan utama dalam tata kelola pemilihan.

Pengaturan waktu tahapan perlu menakar partisipasi rakyat ke arah penguatan demokrasi lokal yang mapan dan konsolidatif. Dan, terpenting pemerintah mensosialisasikan isu utama wacana percepatan pilkada kepada masyarakat. Ide pemerintah pusat tersebut tetap perlu melewati penilaian kritis publik dan mendengar suara masyarakat daerah. Agar, esensi demokrasi lokal dengan core business partisipasi rakyat tetap terjaga, sehingga penerbitan Perppu tidak dianggap cerminan demokrasi elitis belaka tetapi menjurus pada grass-root democracy.

Silvester Sili Teka lulusan ilmu politik Universitas Airlangga


Juru bicara bakal calon presiden (bacapres) Koalisi Perubahan Anies Baswedan, Surya Tjandra, membandingkan gaya kepimpinan Anies dengan Joko Widodo (Jokowi) dan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) saat menjadi Gubernur DKI Jakarta. Berbeda dengan Anies, Surya menyebut Jokowi dan Ahok melakukan penggusuran untuk membenahi Jakarta.

Hal itu dikatakan Surya dalam diskusi 'Pandangan Pasangan Capres-Cawapres dalam Isu Lingkungan dan Perubahan Iklim di Pemilu 2024' yang diselenggarakan oleh CSIS, di Jakarta, Kamis (2/11/2023). Surya awalnya menyinggung bahwa Anies adalah orang yang perduli dengan orang lain.

"Anies itu orang yang sayang peduli dengan orang, dengan manusia. Jadi kalau model pemerintahan Gubernur Anies di Jakarta, Ahok Jokowi menggusur orang. Mulai dari Waduk Pluit, pinggiran kali, pinggiran-pinggiran pemukiman seperti itu," kata Surya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dirinya mengatakan penggusuran memang perlu dilakukan. Namun harus dengan pendekatan khsusus dan masyarakat yang terdampak harus dirangkul.

"Pendekatannya memang sangat teknis, sangat infrastruktur minded. Oleh Anies Baswedan, orang-orang yang terdampak pembangunan beresin kota Jakarta ini, itu dibesarkan dikasih fasilitas sangat istimewa," sebutnya.

Lebih lanjut, Surya juga menyinggung soal permasalahan Kampung Akuarium dan Kampung Bayam di Jakarta Utara. Kedua warga di wilayah itu tidak bisa menghuni bangunan yang dijanjikan kepada mereka hingga kini.

"Kasus seperti Kampung Akuarium, Kampung Bayam yang pemukimannya itu nempel dengan JIS misalnya. (Itu) kelihatan bagaimana mereka terlibat pembangunan rusunnya itu sendiri," ucap Surya.

"Sayangnya memang belum sempat dikasih kuncinya, gubernur ganti. Belum dikasih sampai sekarang (kuncinya) teman-teman itu," sambung Surya.

Lihat juga Video: PKS Titip Pesan ke Anies soal Sosok Kapten Timnas AMIN

[Gambas:Video 20detik]


Pakar hukum tata negara (HTN) Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar Fahri Bachmid memberikan pandangan konstitusionalnya terkait anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu mengusulkan hak angket terhadap Mahkamah Konstitusi (MK) terkait putusan soal syarat capres-cawapres. Apa itu?

"Pada hakikatnya angket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan," kata Fahri Bachmid kepada wartawan, Kamis (2/11/2023).

Secara konstitusional, hak angket merupakan kewenangan atributif DPR yang diberikan oleh UUD 1945, melalui ketentuan Pasal 20A ayat 2 UUD NRI Tahun 1945 bersama dengan hak interpelasi serta hak menyatakan pendapat. Pada awalnya implementasi hak angket diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 1954 tentang Penetapan Hak Angket DPR yang telah dibatalkan oleh MK melalui Putusan Nomor 8/PUU-VIII/2010. MK saat ini menilai UU 6/1954 termasuk undang-undang yang tidak dapat diteruskan keberlakuannya karena terdapat perbedaan sistem pemerintahan yang dianut dari kedua konstitusi yang mendasarinya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Yaitu berdasar pada UUDS 1950 sehingga dipandang tidak sejalan dengan UUD 1945, dan karenanya sebagai akibat inkonstitusionalitas dari UU 6/1954 tersebut dan agar norma Pasal 20A ayat 4 UUD 1945 dapat dilaksanakan," paparnya.

Kini hak angket DPR mengacu pada UU tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

"Berdasarkan konstruksi hukum tata negara, sesungguhnya hak angket, hak menyatakan pendapat, serta hak interpelasi merupakan salah satu bentuk pengawasan legislatif atas berbagai kebijakan eksekutif/pemerintah, selain bentuk instrumen pengawasan lainnya, seperti rapat kerja komisi antara DPR dan pemerintah," beber Fahri Bachmid.

Dari segi histori, dalam dinamika ketatanegaraan Indonesia, sebenarnya hak angket telah beberapa kali diajukan oleh DPR kepada pihak eksekutif atau pemerintah, khususnya pada periode 1999-2004. Yaitu:

-Hak Angket atas Penjualan Tanker Pertamina;

-Hak Angket Penyelenggaraan Ibadah Haji;

-Hak Angket Kenaikan Harga BBM; dan

-Hak Angket terkait Kisruh Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Pemilu Legislatif 2009.

"Kemudian pada tahun 2011 instrumen hak angket digunakan terkait penyelamatan (bailout) Bank Century dan mafia perpajakan," ucap Fahri Bachmid.

Fahri Bachmid berpendapat, terkait usulan Masinton, sesungguhnya kurang tepat dan salah alamat.

"Sebab, penggunaan angket secara doktriner maupun secara konstitusional merupakan suatu instrumen pengawasan DPR kepada pemerintah, atau dapat dikatakan dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan," ucap Fahri Bachmid panjang lebar.

Dalam penjelasan ketentuan pasal 79 ayat 3 UU RI No 17/2014 tentang MD3 secara 'strict laws' telah di-'explained' bahwa pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan pemerintah dapat berupa kebijakan yang dilaksanakan sendiri oleh presiden, wakil presiden, menteri negara, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, atau pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian.

"Sehingga dengan demikian penggunaan alat angket sesungguhnya dimaksudkan untuk mengawasi lembaga eksekutif, bukan untuk lembaga yudikatif," tutup Fahri Bachmid.

Lihat juga Video: Mahfud Md Mempersilakan DPR Ajukan Hak Angket Terhadap MK

[Gambas:Video 20detik]


Komisi Pemilihan Umum (KPU) tengah membahas lokasi debat capres dan cawapres menjelang pilpres 2024. KPU sedang membahas lokasi debat yang mungkin dilakukan di luar Jakarta.

"Yang sedang kita (KPU) diskusikan adalah tempat debat, biasanya semuanya di Jakarta, sekarang ada wacana di kita tidak semua di Jakarta," ujar Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Divisi Hukum, Mochammad Afifuddin dalam paparannya di diskusi yang digelar CSIS, Jakarta, Kamis (2/11/2023).

Afif mengatakan opsi debat di luar Jakarta juga masih harus dikomunikasikan dengan masing-masing pasangan calon (paslon) presiden dan wakil presiden. KPU masih harus memastikan paslon keberatan atau tidak jika debat dilakukan di luar Jakarta.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Sedang kita pikirkan tapi ini harus kita koordinasikan dari masing-masing calon, kalau kita usulkan ke satu kota di luar Jakarta keberatan atau tidak," sebutnya.

Afif menjelaskan bahwa jumlah debat capres dan cawapres sudah pasti berjumlah lima kali, sama seperti 2019. Yaitu tiga kali debat capres dan dua kali debat cawapres.

"Yang sudah tidak bisa ditawar lagi adalah jumlah debat kita tiga kali untuk (calon) presiden dan dua kali untuk (calon) wakil presiden, sama persis seperti tahun 2019," sebutnya.

Sebelumnya, KPU belum mengeluarkan jadwal debat pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Namun, KPU menyampaikan jika debat direncanakan akan digelar sebanyak lima kali.

"Benar (sesuai aturan, rencananya 5 kali debat)," ujar Ketua Divisi Teknis KPU RI Idham Holik kepada wartawan, Senin (23/10).

Berdasarkan, Pasal 277 UU Nomor 7 Tahun 2017, kata Idham, debat pasangan calon di Pilpres akan dilakukan sebanyak 5 kali. Selain itu, Idham menyebut debat juga akan ditayangkan secara terbuka dan nasional.

"Debat Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 275 ayat (1) huruf h dilaksanakan 5 (lima) kali," bunyi Pasal 227, Ayat 1.


Menko Polhukam Mahfud Md membawakan orasi terkait pemetaan politik di Universitas Hasanuddin (Unhas), Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel). Mahfud menegaskan kedatangannya bukan untuk melakukan kampanye sebagai cawapres Ganjar Pranowo untuk kampanye politik jelang Pemilu 2024.

Mahfud Md diundang menjadi pembicara pada acara National Leadership Camp dalam rangka Silatnas Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) di Aula Fakultas Kedokteran Unhas, Kamis (2/11). Mahfud Md menjadi narasumber dengan membawakan orasi yang berjudul Pemetaan Politik Islam di Indonesia Jelang Pemilu 2024.

"Saya sekarang tidak kampanye pemilu, kampanye politik. Saya datang ke sini sebagai Menko dan saya tahu politik kita itu masing-masing beda, silakan saja," kata Mahfud dalam pidatonya, Kamis (2/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Mahfud mengatakan pidatonya berbicara soal kampanye politik yang ideologis dan inspiratif. Dia tidak akan menjelaskan kampanye politik praktis karena menyadari para peserta dalam acara ini punya sikap politik yang berbeda-beda.

"Saya akan bicara kampanye politik yang ideologis, inspiratif bukan praktis. Kalau praktisnya bisa beda kita," ujarnya.

Menurut Mahfud, tidak masalah beda pilihan, asal sama-sama menjaga negara ini menuju Indonesia Emas 2045. Pasalnya, bisa saja negara tidak akan mencapai Indonesia Emas jika tidak dijaga bersama.

"Tidak apa-apa beda pilihan, itu bagus. Oleh sebab itu saya tidak akan kampanye, saudara milih siapa, milih partai apa, tidak. Itu urusan saudara, saudara sudah pintar-pintar," ucap Mahfud.

"Tapi saya ingin katakan jagalah negara ini agar betul-betul sampai ke 2045, kenapa? Karena bisa saja negara ini tidak sampai ke 2045 kalau kita tidak menjaganya," tambahnya.

Diketahui, kegiatan Silatnas ICMI mengusung tema 'Penguatan Ekosistem Pembangunan Umat dan Masyarakat untuk Mewujudkan Indonesia yang kuat dan Bermartabat'. Acara dilanjutkan dengan workshop usai Mahfud menyampaikan pidatonya.

Selain Mahfud, tiga menteri juga akan menjadi pembicara dalam acara ini yakni Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, dan Menteri Pariwisata Sandiaga Uno. Sejumlah tokoh tenar lainnya juga menjadi narasumber seperti Ketua Umum ICMI Arif Satria dan Ketua Dewan Pakar ICMI Ilham Habibie.

Mahfud ke PMI di Malaysia: Pilih Wakilmu yang Dapat Dipercaya


Sekjen PSI Raja Juli Antoni mengamati akhir-akhir ini Presiden Joko Widodo (Jokowi) diserang serangkaian fitnah secara bertubi-tubi. Menurutnya upaya memfitnah Jokowi adalah pekerjaan sia-sia.

"Jurus fitnah yang membabi buta adalah cara-cara lama yang dilakukan lawan politiknya untuk mendelegitimasi dan mendemoralisasi Pak Jokowi," kata Raja kepada wartawan, Kamis (2/11/2023).

Raja mengungkap dulu Jokowi difitnah PKI, sekarang difitnah memobilisasi dukungan presiden 3 periode. "Dulu Pak Jokowi difitnah ijazahnya palsu sekang difitnah mengendalikan ketum parpol karena pegang kartu truf mereka. Dulu difitnah anti-Islam sekarang difitnah punya hubungan toxic dengan para kerabatnya," imbuh Raja.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Raja lantas berpesan kepada para kelompok yang disebutnya sebagai pemfitnah. Ia menegaskan memfitnah Presiden adalah pekerjaan yang sia-sia.

"Belajarlah dari sejarah. Memfitnah Pak Jokowi adalah pekerjaan yang sia-sia, tidak berguna. Fitnah tidak akan hentikan cinta rakyat pada Pak Jokowi, bahkan menambah solidaritas rakyat rakyat untuk mencintai beliau. Fitnah juga tidak akan menghentikan Pak Jokowi untuk terus berbuat yang terbaik untuk rakyat di seluruh pelosok negeri," katanya.

"Sekedar mengingatkan, berhentilah mengerjakan sesuatu yang tidak ada maknanya. Para pemfitnah, mulai kampanye positif, promosikan kandidat capres yang kalian dukung," pungkasnya.


KSAD Jenderal Agus Subiyanto diusulkan sebagai calon Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI). Panglima TNI Laksamana Yudo Margono pun ikut meyakini Jenderal Agus bisa membawa TNI lebih tangguh ke depannya.

Ditemui wartawan usai Penutupan Pendidikan Reguler Perwira Siswa ke-51 di Sesko TNI, Jl RAA Martanegara, Kota Bandung, Kamis (2/11/2023), Laksamana Yudo menyatakan Jenderal Agus sudah memenuhi syarat untuk mengemban jabatan Panglima TNI. Salah satunya, Jenderal Agus telah menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD).

"Saya yakin beliau mampu untuk memimpin TNI, tentunya nanti bersinergi dengan Polri dan juga bisa bersama-sama kepala staf yang lain untuk membawa TNI yang lebih baik, lebih profesional, modern, tangguh," katanya, Kamis (2/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Laksamana Yudo pun turut berpesan kepada Jenderal Agus mengenai tugas yang perlu menjadi perhatian TNI ke depan. Mulai dari latihan dan operasi hingga pengamanan Pemilu 2024 mendatang.

"Dalam perencanaan kegiatan, sudah ada semuanya yang kita susun di tahun 2023 ini dan nantinya 2024 apa saja. Tentunya Pemilu, berikutnya dalam operasi latihan, operasi juga tetap sekarang yang ada, latihan juga kita rancang di tahun 2023 nanti," ucap Laksamana Yudo.

Selain itu, menurutnya, seorang Panglima TNI juga harus bersiap menghadapi berbagai dinamika yang pasti terjadi di lapangan. Kebijakan yang ditetapkan pun dapat berubah seiring dengan dinamika yang terjadi.

"Tentunya di dalam perjalanan kan tidak stagnan gitu aja, pasti ada dinamika, di situlah nanti beliau akan melaksanakan sesuai dinamika yang ada. Tentunya dengan anggaran yang sudah ditetapkan di tahun 2024 itu Komisi I DPR," pungkasnya.

Sekadar diketahui, nama Jenderal Agus Subiyanto sudah dikirim Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke DPR sebagai calon Panglima TNI pengganti Laksamana Yudo Margono. Laksamana Yudo sendiri bakal memasuki masa pensiun pada 26 November 2023, tepat di usianya ke-58 tahun.


Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Bali buka suara soal baliho Ganjar-Mahfud Md yang dicopot saat kunjungan kerja (Kunker) Presiden Joko Widodo (Jokowi). Bawaslu menyebut pemasangan alat peraga sosialisasi atau APS masih di ranah Pemda.

"Jadi dalam hal pemasangan APS yang ada saat ini, baik berupa pemasangan baliho, spanduk, reklame dan sosialisasi bakal pasangan calon adalah masih ranah dari Pemda dalam hal ini ketertiban kota dan keindahan kota sampai tanggal 28 November 2023. Jadi belum ranah Bawaslu," kata Wiratma dilansir detikBali, Kamis (2/11/2023).

Wiratama menjelaskan, berdasarkan UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017, sampai saat ini belum ada peserta Pemilu yang ditetapkan oleh KPU sebagai calon tetap. Penetapan, kata dia, baru dilaksanakan pada tanggal 3 November 2023.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

KPU, jelasnya, akan memproses terkait zona pemasangan, ukuran peraga dan konten alat peraga setelah menetapkan calon tetap. Karena itu, dia menyebut baliho bisa disebut APK pada tanggal 28 November 2023 saat dimulainya kampanye.

"Jadi mulai dari tanggal 28 November 2023, baru pihak Bawaslu dapat melakukan penertiban berupa rekomendasi kepada KPU. Apabila ditemukan adanya pelanggaran baik terkait zona, ukuran dan konten kampanye. Selanjutnya KPU merekomendasikan kepada Satpol PP agar dilakukan penertiban," urainya.

"Pada saat ini dari kewenangan Bawaslu hanya mendata pemasangan APS dan jika diperlukan oleh pihak yang berwenang, kami siap memberikan data tersebut," imbuh Wiratma.

Baca berita lengkapnya di sini.

Lihat juga Video: Ganjar Ajak Mahasiswa Terjun ke Politik, Bicara Etika-Moral

[Gambas:Video 20detik]


Salah satu pelapor menyinggung perilaku Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman yang membahas gugatan Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang syarat usia minimal capres-cawapres di hadapan publik. Hal itu disampaikan oleh Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) Julius Ibrani saat dihadirkan sebagai pelapor dalam sidang dugaan pelanggaran etik hari ini.

Julius menyebutkan, berdasarkan informasi yang dihimpun, Anwar membahas gugatan nomor 90 yang saat itu belum diputus pada 9 September 2023. Anwar tepatnya membahas gugatan itu ketika mengisi kuliah tamu di Semarang, Jawa Tengah.

"Terlapor I membahas perkara yang belum diputus pada kuliah umum tertanggal 9 September 2023," kata Julius dalam sidang di gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakpus, yang diikutinya lewat Zoom, Kamis (2/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ia mengatakan pembahasan Anwar saat itu viral di media sosial. Dalam media sosial pun, banyak komentar negatif yang diterima Anwar Usman atas kejadian itu.

"Ini yang kemudian viral di media sosial, yang menimbulkan sikap negatif publik terhadap perkara dan juga putusan itu sendiri. Ini yang kami catatkan sebagai laporan kami," kata Julius.

Dalam kesempatan itu, ia juga menyinggung soal putusan gugatan nomor 90 yang erat kaitannya dengan konflik kepentingan Anwar Usman. Mengingat Anwar berhubungan saudara dengan Jokowo dan Gibran.

"Terlapor berkaitan erat dengan keluarganya, sehingga penting untuk menggali adanya konflik kepentingan yang menjadi pengaruh dan memberikan dampak kepada gugatan no 90," ungkapnya.

Selain itu, Julius menyinggung soal pencabutan gugatan nomor 90, yang kemudian pencabutan itu dibatalkan pada akhir pekan. Menurut dia, pembatalan pencabutan pada akhir pekan merupakan hal yang aneh.

"Kami berharap MKMK memeriksa kelengkapan di gedung MK. Setahu kami, surat menyurat tidak dilakukan saat libur seperti hari Sabtu, Minggu, atau libur nasional," imbuhnya.

Sebagaimana diketahui, MKMK sudah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah orang yang melaporkan terkait dugaan pelanggaran kode etik hakim konstitusi. MKMK juga telah memeriksa Anwar Usman dan hakim konstitusi lainnya, yakni Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, Manahan Sitompul, hingga Suhartoyo terkait ini.

Mereka diperiksa soal putusan yang dibacakan pada 16 Oktober lalu, yakni putusan atas gugatan uji materi terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mengenai batas usia capres-cawapres. Sebagaimana diketahui, putusan itu memutuskan capres-cawapres usia di bawah 40 tahun bisa maju pilpres asalkan sudah punya pengalaman menjadi kepala daerah.


Juru bicara Menhan Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak, menyebutkan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) menjalankan program food estate untuk cadangan logistik strategis. Danhil menyebut food estate yang dikerjakan berfokus pada singkong.

Dahnil menyampaikan pernyataan ini dalam diskusi bertajuk 'Pandangan Pasangan Capres/Cawapres dalam Isu Lingkungan dan Perubahan Iklim di Pemilu 2024' yang digelar CSIS, Kamis (2/11/2023). Awalnya, Danhil menjabarkan soal program food estate yang berfokus pada penanaman singkong.

"Kemudian posisi Prabowo sebagai menteri pertahanan yang beliau dorong itu emang betul kami merevitalisasi dalam tanda kutip food estate singkong," kata Danhil.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Danhil menyebutkan apa yang dikerjakan oleh Prabowo ini guna memenuhi cadangan logistik strategis. Fokusnya, menurut dia, memang di singkong.

"Yang dikerjakan oleh Menhan Pak Prabowo itu kami sebutnya sebagai cadangan logistik strategis. Bahasa yang digunakan di Kemenhan itu adalah cadangan logistik strategis. Fokusnya pada singkong memang," ungkap dia.

Danhil menjelaskan, cadangan logistik strategis merupakan konsep dalam militer. Pertanian singkong, katanya, dibangun untuk mengantisipasi krisis pangan.

"Apa konsepsi cadangan logistik strategis? Ini adalah konsepsi militer terkait logistik, logistik terkait pangan, jadi yang dibangun oleh Menhan itu adalah area pertanian singkong yang digunakan untuk cadangan logistik strategis ketika kondisi krisis pangan," tuturnya.

Lebih lanjut, Dahnil menjelaskan program food estate yang telah dilakukan bukan untuk mencukupi kebutuhan pangan karena yang dilakukan Kemhan untuk cadangan logistik strategis.

"Kalau sekarang dimaknai oleh publik food estate untuk mencukupi kebutuhan pangan itu yang keliru," sebut dia.

"Nah food estate ini melingkupi semua kementerian, dan Pak Prabowo hanya fokus di cadangan logistik strategis," tambahnya.


Accurate Research and Consulting Indonesia (ARCI) merilis hasil survei elektabilitas sejumlah nama yang digadang-gadang maju sebagai calon gubernur (cagub) dan calon wakil gubernur (cawagub) Jatim. Elektabilitas Khofifah masih berada di posisi teratas dan berpeluang kuat kembali terpilih di Pilgub Jatim 2024 mendatang.

"Elektabilitas Khofifah sebagai cagub Jatim masih teratas dan unggul jauh dari nama-nama lainnya," papar Direktur ARCI Baihaki Sirajt di Surabaya, Kamis (2/11/2023).

Secara rinci hasil survei ARCI untuk cagub Jatim 2024 menunjukkan, elektabilitas Khofifah di angka 35,6%, kemudian disusul Emil Dardak 19,4%, dan Achmad Fauzi 17,3%.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kemudian ada nama Eri Cahyadi 5,7%, Sarmuji 5,3%, Anwar Sadad 4,4%, Gus Ipul 4,3%, Gus Halim 3,2%, dan Heru Tjahjono 2,7%," jelas Baihaki.

Baihaki menyebut peluang Khofifah untuk maju dan menang di Pilgub Jatim 2024 sangat terbuka lebar. Menurutnya, elektabilitas Khofifah bisa terkerek naik jika sudah mendeklarasikan diri maju lagi di Pilgub Jatim.

"Pasca Khofifah hampir dipastikan tidak running di Pilpres 2024, tentu peluangnya kini di Pilgub Jatim untuk running maju lagi di periode keduanya," kata Baihaki.

"Peluang Khofifah untuk menang lagi di Pilgub Jatim 2024 sangat besar, apalagi tingkat kepuasan warga Jatim sangat tinggi," jelasnya.

Baihaki lalu menyinggung soal cawagub paling potensial untuk Khofifah di Pilgub Jatim 2024. Berdasarkan angka elektabilitas survei, Emil Dardak merupakan figur paling potensial untuk mendampingi Khofifah.

"Emil Dardak cawagub paling potensial maju bersama Khofifah lagi di Pilgub Jatim alias Khofifah-Emil jilid II. Elektabilitas Emil sebagai cawagub Jatim di angka 35,2%, jauh meninggalkan nama-nama lain," jelasnya.

"Jika Khofifah-Emil berpasangan lagi, maka peluang mereka menang di Pilgub Jatim 2024 sangatlah besar. Bisa dikatakan belum ada nama lain yang menandingi sampai dengan hari ini," tambahnya.

Dirinya kemudian membeberkan tingkat kepuasan warga Jatim terhadap kinerja Khofifah dan Emil selama hampir 5 tahun memimpin Jatim.

"Sebanyak 82,1% responden warga Jatim puas terhadap kinerja Khofifah. Dan 81,7% warga Jatim puas terhadap kinerja Emil," tandasnya.

Survei ARCI dilakukan pada 22-27 Oktober 2023. Survei menggunakan metode multistage random sampling dengan jumlah sampel sebanyak 1.200 responden yang tersebar proporsional di 38 kabupaten/kota Jatim. Survei ARCI memiliki margin of error sebesar 2,8% dan tingkat kepercayaan sebesar 95%.

Khofifah Masuk Bursa Cawapres Prabowo, Zulhas: PAN Ya Erick Thohir


Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Bali buka suara soal baliho Ganjar-Mahfud Md yang dicopot saat kunjungan kerja (Kunker) Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pencopotan atribut partai yang dilakukan sebelum masa kampanye bukan kewenangan Bawaslu.

Anggota Bawaslu Provinsi Bali I Nyoman Gede Putra Wiratma mengatakan baliho capres-cawapres, caleg, hingga atribut partai yang dipasang saat ini merupakan alat peraga sosialisasi (APS). Kewenangan untuk menertibkan APS ada di tangan pemerintah daerah.

"Jadi dalam hal pemasangan APS yang ada saat ini, baik berupa pemasangan baliho, spanduk, reklame dan sosialisasi bakal pasangan calon adalah masih ranah dari Pemda dalam hal ini ketertiban kota dan keindahan kota sampai tanggal 28 November 2023. Jadi belum ranah Bawaslu," kata Wiratma dalam siaran pers yang diterima detikBali, Kamis (2/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Wiratama menjelaskan berdasarkan dengan UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 bahwa sampai saat ini belum ada peserta Pemilu yang ditetapkan oleh KPU berupa calon tetap. Penetapan baru dilaksanakan pada tanggal 3 November 2023.

KPU, jelasnya, akan memproses terkait zona pemasangan, ukuran peraga dan konten alat peraga setelah menetapkan calon tetap. Pada tanggal 28 November 2023 dimulainya kampanye baru dapat disebut APK.

"Jadi mulai dari tanggal 28 November 2023, baru pihak Bawaslu dapat melakukan penertiban berupa rekomendasi kepada KPU. Apabila ditemukan adanya pelanggaran baik terkait zona, ukuran dan konten kampanye. Selanjutnya KPU merekomendasikan kepada Satpol PP agar dilakukan penertiban," urainya.

"Pada saat ini dari kewenangan Bawaslu hanya mendata pemasangan APS dan jika diperlukan oleh pihak yang berwenang, kami siap memberikan data tersebut," imbuh Wiratma.

Polisi minta warga tak terprovokasi. Baca di halaman selanjutnya...

Halaman 1 2 Selanjutnya

Baliho Wajahnya Dicopot di Bali, Mahfud Md Tak Ambil Pusing


Relawan Komite Independen Pemenangan (KIP) Prabowo mendeklarasikan dukungan kepada pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Adapun dukungan tersebut diberikan untuk mewujudkan kemenangan kepada pasangan tersebut di Pilpres 2024.

Penasehat KIP-Prabowo Fandi Utomo mengatakan dengan menyuguhkan atraksi Reog, ratusan warga perwakilan 21 kecamatan di Ponorogo menguatkan solidaritas dan semangat untuk bergerak mengajak masyarakat Ponorogo percaya dan memilih Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka di Pemilu 2024.

"KIP-Prabowo bentuk partisipasi aktif masyarakat sipil Indonesia, kepada proses demokrasi dan pemilu dalam menentukan pemimpin negeri ini," kata Fandi dalam keterangan tertulis, Kamis (2/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dia menegaskan dalam menentukan masa depan bangsa ini, masyarakat sipil adalah subjek yang aktif untuk memperjuangkan aspirasinya, dengan menentukan pilihan di Pemilu 2024.

"Partainya apapun, untuk presiden Prabowo Subianto," ungkapnya.

Fandi Utomo menuturkan Kabupaten Ponorogo adalah 'Bumi Reog' yang setiap desa paling tidak memiliki 2 grup Reog. Menurutnya, hanya bacapres Prabowo yang dalam visi-misinya menyiapkan program untuk seni dan budaya dengan menyiapkan dana abadi kebudayaan.

"Dana abadi kebudayaan ini sangat penting dikarenakan kebudayaan ini tidak hanya menyangkut seni tari atau seni yang lain, tapi juga menyangkut sistem religi, sistem organisasi kemasyarakatan, sistem pengetahuan, bahasa, kesenian, sistem mata pencaharian, dan sistem teknologi dan peralatan, untuk itu sangat tepat pelembagaan kebudayaan ini mendapatkan program dana abadi," jelasnya.

Fandi Utomo menegaskan kemenangan Prabowo-Gibran adalah kemenangan strategi kebudayaan Indonesia.

"Semakin kuat identitas kita di antara Bangsa-bangsa, maka semakin kuat posisi kita di antara bangsa-bangsa, dan Indonesia maju ditopang strategi kebudayaan yang sangat kuat," jelasnya.

"Program Prabowo-Gibran akan melakukan penyediaan dana abadi kebudayaan akan menjamin pelestarian budaya secara berkelanjutan," sambungnya.

Sementara itu, Ketua KIP-Prabowo, Ponorogo menyampaikan 21 koordinator kecamatan (korcam) sudah siap. Menurutnya, mereka sudah bergerak untuk meyakinkan pada masyarakat bangsa ini bisa lebih maju dengan kepemimpinan Prabowo.

"Sosok pemimpin yang sangat dibutuhkan negeri ini adalah Pak Prabowo, itulah yang menjadi masyarakat Ponorogo dari berbagai latar belakang ini bersatu dan bergerak untuk Prabowo-Gibran Presiden dan Wakil Presiden 2024," tutupnya.


Dua bakal calon legislatif (bacaleg) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB) dari Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menjadi tersangka untuk dua kasus berbeda. Hal itu disampaikan oleh Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Lombok Barat Rizal Umami.

Rizal mengatakan bacaleg yang ditetapkan menjadi tersangka adalah EI dari Hanura dan MZ dari PKB. "EI dari (daerah pemilihan) dapil Kediri-Labuapi dan MZ dari dapil Gerung-Kuripan," katanya di kantornya, Kamis (2/11/2023).

Rizal menerangkan surat penetapan tersangka EI dan MZ didapatkannya pada Rabu (1/11/2023). Meski demikian, Bawaslu Lombok Barat akan mengonfirmasi hal tersebut ke Polres Lombok Barat.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Berdasarkan surat penetapan tersangka EI yang diterima detikBali, politikus Hanura itu ditetapkan sebagai tersangka sesuai dengan Surat Kapolda NTB Nomor: B/35/XI/RES.1.9./2022/Ditreskrimum, tanggal 29 November 2022. Sedangkan surat penetapan tersangka MZ terkait Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP A4.7) Nomor B.61/VII/RES.3.3/2023/Reskrim, tanggal 26 Juli 2023.

Rizal membeberkan EI menjadi tersangka atas dugaan penggelapan. Sedangkan MZ terseret korupsi dana desa 2015-2021.

Menurut Rizal, EI dan MZ belum gugur sebagai bacaleg. "Seusai aturan masih belum gugur," ujarnya.

Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Hanura Lombok Barat Lalu Adi Prana Kendra membenarkan EI menjadi tersangka. Kader partainya itu terseret kasus penggelapan dokumen.

"Saya kaget karena ini sehari sebelum penetapan (daftar calon tetap) DCT," tutur Adi Prana.

Adi Prana segera melaporkan kasus tersebut ke Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Hanura Nusa Tenggara Barat (NTB). "Kami serahkan ke ketua DPW dan ke KPU," paparnya.

Viral Pendukung Ganjar Malah Ngefan ke Anies-Cak Imin, Ini Kata PKB


Juru bicara PPP Achmad Baidowi (Awiek) merespons pernyataan elite Golkar Nusron Wahid yang mengungkit pergantian Ketum PPP untuk mendukung Ganjar Pranowo. Awiek meminta Nusron tak mencampuri urusan internal partai lain.

"Kepada sahabatku Nusron Wahid, tidak perlu mengurusi PPP, urus saja Partai Golkar. Pergantian pucuk pimpinan PPP merupakan urusan internal PPP, bukan urusannya Golkar, apalagi urusannya seorang Nusron Wahid," kata Awiek kepada wartawan, Kamis (2/11/2023).

Awiek menyebut keputusan partai mendukung Ganjar Pranowo merupakan aspirasi dari 38 dewan perwakilan wilayah (DPW) seluruh Indonesia. Menurutnya, masing-masing partai politik memiliki urusan tersendiri.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Apa tidak ada peran lagi di Golkar sehingga harus mencampuri urusan PPP? Soal kemudian mendukung Ganjar, itu keinginan Rapimnas V PPP yang diikuti 38 DPW seluruh Indonesia. Semua parpol memiliki strategi sendiri dan punya urusan sendiri," ungkapnya.

Ia kemudikan menyinggung soal keputusan Golkar mendukung Wali Kota Solo yang juga kader PDI Perjuangan Gibran Rakabuming Raka. Ia mengatakan, dalam ranah itu, PPP tak pernah mencampuri.

"Sama seperti Golkar membuat keputusan di Rapimnas terkait cawapres, kami dari PPP tidak pernah membahasnya karena bukan urusan PPP," kata dia.

Diketahui, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto bicara soal kartu truf ketum partai Koalisi Indonesia Maju (KIM) sehingga mendukung Gibran Rakabuming sebagai bakal calon wakil presiden. Nusron Wahid menyebut Golkar mendukung Gibran bukan karena kartu truf.

Selain itu, Nusron sempat menyinggung soal pergantian Ketua Umum PPP. Setelah ada ketum baru, PPP paling pertama mendukung Ganjar Pranowo menjadi capres.

"Jangan-jangan, kenapa sampai ada pergantian Ketua Umum PPP juga dulu bermasalah, jangan-jangan kemudian kenapa PPP juga paling cepat dukung Ganjar. Jangan-jangan ada masalah waktu itu," kata Nusron dalam acara Adu Perspektif x Total Politik, Rabu (1/11).

Simak Video 'Ganjar Ajak Mahasiswa Terjun ke Politik, Bicara Etika-Moral':

[Gambas:Video 20detik]


Ketua Harian DPP Partai Gerindra Dasco mengatakan Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka akan diumumkan Kamis depan. Dia menyebut pengumuman akan dilaksanakan secara keseluruhan.

"Jadi memang mungkin ada kekeliruan sedikit bahwa memang akan diumumkan rencananya hari Kamis, tapi bukan Kamis ini," kata Dasco kepada wartawan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/11/2023).

Dasco mengatakan ada beberapa nama yang masih dikonsolidasikan oleh pihaknya. Ia menyebut untuk nama ataupun daftar lengkap dari TKN ini akan disampaikan detail oleh Ketua TKN Prabowo-Gibran, Rosan Roeslani.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kemungkinan, ini baru kemungkinan Kamis depan karena ini masih ada beberapa nama yang masih dikonsolidasikan," ujar Dasco.

"Kalau diumumkan strukturnya, saya pikir ya nanti kebijakan dari Ketua TKN ya, mungkin akan langsung diumumkan atau di-launching ya nanti akan diumumkan secara keseluruhan," sambungnya.

Ia mengatakan anggota TKN itu masih dikomunikasikan dengan seluruh pihak. Tim pemenangan juga melibatkan partai politik hingga relawan dalam komposisi TKN.

"Tapi ini kan dari komposisi partai politik yang ada di Koalisi Indonesia Maju dan relawan yang ingin berpartisipasi dalam pemenangan pilpres tentunya kita harus mengakomodir kemudian menempatkan orang pada posisi yang tepat," imbuhnya.

Bacawapres Koalisi Indonesia Maju (KIM) Gibran Rakabuming Raka sebelumnya mengungkap anggota Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran akan diumumkan besok. Gibran menyebut pengumuman itu akan disampaikan Ketua TKN Prabowo-Gibran, Rosan Roeslani.

"Setahu saya, besok Pak Rosan yang akan mengumumkan besok siang ya. Sudah sama Pak Rosan," ungkap Gibran di Balai Kota Solo, dilansir detikJateng, Rabu (1/11).


Nama Jenderal Agus Subiyanto dikirim Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke DPR sebagai calon Panglima TNI pengganti Laksamana Yudo Margono yang akan memasuki masa pensiun. Sepeda motor menjadi bagian lain dari Jenderal Agus Subiyanto.

Aktivitas Jendreral Agus Subiyanto dimuat dalam akun instagram @91agussubiyanto. Pria lulusan Akademi Militer 1991 ini beberapa kali mengunggah momen sedang naik motor.

Jenderal Agus Subiyanto terekam dalam video sedang menunggangi motor mirip Honda Monkey berpelat B-6733-VXJ.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dia lengkap menggunakan atribut bikers mulai dari helm, jaket, sarung tangan, dan sepatu. Video itu diunggah pada 8 Januari 2023. Artinya dalam periode tersebut, Agus Subiyanto sedang menjabat sebagai Wakasad.

"Nge-morning Ride," tulis caption dalam video tersebut.

View this post on Instagram A post shared by Agus Subiyanto (@91agussubiyanto)

Diketahui pada Januari 2022, Agus Subiyanto dilantik menjadi Wakasad oleh Panglima TNI saat itu Jenderal Andika Perkasa. Dia diangkat menjadi Wakasad berdasarkan Surat Keputusan Jabatan 328 Perwira Tinggi TNI melalui Keputusan nomor 66/I/2022 tanggal 21 Januari 2022 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan Dalam Jabatan di Lingkungan TNI.

Menurut catatan redaksi detikcom, Jenderal TNI Agus Subiyanto merupakan pria kelahiran Cimahi, Jawa Barat (Jabar), pada 5 Agustus 1967. Ia merupakan lulusan Akmil pada 1991. Saat ini Jenderal Agus Subiyanto menjabat Kepala Staf TNI AD (KSAD), yang baru dilantik enam hari lalu.

Sebelumnya, Jenderal TNI Agus Subiyanto juga pernah ditunjuk menjadi Komandan Paspampres (Danpaspampres) di Mabes TNI. Jenderal Agus Subiyanto naik pangkat menjadi mayjen itu pada 8 Desember 2020.

Pada unggahan lain Jenderal TNI Agus Subiyanto terekam sedang menunggangi motor dinas Honda Verza. Kemudian postingan terdahulu, akun instagram @91agussubiyanto juga menampilkan motor gede BMW, dan trail Husqvarna.

Menariknya pada 22 September 2022, unggahan lain menampilkan Agus Subiyanto sedang membonceng sang istri. Belum diketahui dengan jelas motor yang dipakai oleh Agus, tapi terdapat aksen tulisan Triumph pada area tangkinya, lampu bulat itu mencirikan motor gede klasik lansiran Inggris.

View this post on Instagram A post shared by Agus Subiyanto (@91agussubiyanto)

Kemudian unggahan 3 September 2022, Agus Subiyanto terlihat melakukan foto group bersama publik figur seperti Sandy Pas Band dan Umay Lubis. Bukan foto group biasa, tapi mereka berdiri dekat sepeda motor di depan Monumen Nasional.

View this post on Instagram A post shared by Agus Subiyanto (@91agussubiyanto)

LHKPN Jenderal Agus Subiyanto

Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang disampaikan ke KPK, Agus hanya memiliki satu unit kendaraan di garasinya.

Jenderal Agus Subiyanto terakhir kali menyerahkan LHKPN pada 31 Maret 2023 untuk laporan periodik 2022. Saat itu, Agus Subiyanto masih menjabat sebagai Wakasad.

Total harta kekayaan Agus sesuai LHKPN mencapai Rp 19,3 miliaran. Hartanya didominasi oleh tanah dan bangunan yang memiliki nilai sebanyak Rp 16 miliar.

Sementara untuk alat transportasi dan mesin, Agus hanya memiliki satu unit mobil. Itu pun mobil lawas yang dimiliki Agus.

Dalam LHKPN itu, Agus tercatat memiliki sebuah minibus Nissan tahun 2011 yang diperoleh dari hasil sendiri. Tidak dijelaskan minibus Nissan apa yang dimiliki Agus. Namun, mobil Nissan tahun 2011 itu hanya memiliki nilai Rp 70 juta.

Jenderal Agus Subiyanto Jamin Netralitas TNI di Pemilu 2024


Partai Garuda menyebut banyak fitnah yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat ini. Partai Garuda prihatin karena Jokowi, meski menyatakan netral, tetap dicaci maki.

"Kasihan Pak Jokowi, beliau difitnah, dicaci maki oleh orang-orang yang besar karena menggunakan namanya, mereka ingin dan memaksa Jokowi untuk mengikuti keinginan mereka, mendukung pilihan mereka, jika tidak, maka nama Jokowi harus dirusak, agar 82% masyarakat yang puas akan kepemimpinan Jokowi, jadi membenci Jokowi," kata Juru Bicara Partai Garuda Teddy Gusnaidi dalam keterangannya, Kamis (2/11/2023).

"Bahkan ketika beliau menyatakan netral dalam Pemilu, tetap saja beliau di fitnah, dicaci maki dan direndahkan hanya karena beliau tidak berpihak pada mereka," imbuh dia.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Teddy menyebut, Jokowi sebagai presiden tidak bisa diatur sesuai keinginan ,baik partai politik, relawan dan lainnya. Teddy menegaskan Jokowi bukanlah petugas partai.

"Beliau bukan petugas partai tapi Presiden Republik Indonesia," kata Teddy.

Teddy mengungkit sikap Jokowi terhadap negara-negara adikuasa mulai dari penguasaan Freeport, Blok Mahakam, Blok Rokan, pelarangan ekspor biji nikel, bauksit, tembaga dan lainnya. Menurutnya, sikap Jokowi membuat jengkel negara adikuasa namun ini juga membuat sang kepala negara dicintai rakyatnya.

"Ini yang membuat negara-negara adikuasa murka, tapi ini yang membuat rakyat menyukai beliau. Jokowi tidak bisa diatur negara-negara adikuasa," ujar Teddy.

Waketum Garuda itu menyebut fitnah terhadap Jokowi masih akan dilakukan para pembenci tersebut. Dia menyebut fitnah ini akan terus dilancarkan demi memaksa Jokowi mengikuti kehendaknya. Partai Garuda saat ini mendukung capres Prabowo Subianto.

"Maka dari itu, fitnah dan caci maki terhadap Presiden Jokowi akan terus mereka lakukan secara masif. Mereka gunakan jurus mabok untuk mendegradasi Jokowi hanya karena Jokowi tidak bisa diatur dan dipaksa untuk berpihak pada mereka," ujar Teddy.


Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) menggelar sidang dugaan pelanggaran kode etik Ketua MK Anwar Usman dan para hakim konstitusi. Sidang hari ketiga ini digelar untuk memeriksa para pelapor.

Pantauan detikcom di gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (2/1/2023), sidang dimulai pada pukul 09.10 WIB. Sidang ini diikuti oleh Perhimpunan Pemuda Madani, Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM (PBHI) melalui Zoom, Tim Advokasi Peduli Hukum Indonesia, BEM Universitas Nahdlatul Ulama, dan advokat Alamsyah Hanafiah.

Ketua MKMK Jimly Asshiddiqie memimpin sidang tersebut. Perkara yang disidangkan bernomor 7, 8, 9, 19, 20 MKMK/L/ARLTP/X/2023.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Hari ini maraton ya lima (pelapor) pagi, lima (pelapor) siang. Termasuk pelapor baru. Baru kemarin. Kita cepat saja ikut sidang sekarang, apalagi laporannya kan mirip-mirip. Tapi barangkali ada argumen yang berbeda, itu akan membantu kami. Nilai substansi laporan dugaan pelanggaran etik dari hakim terlapor," kata Jimly.

Sebelumnya, MKMK sudah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah orang yang melaporkan terkait dugaan pelanggaran kode etik hakim konstitusi. MKMK juga telah memeriksa Anwar Usman dan hakim konstitusi lainnya, yakni Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, Manahan Sitompul, hingga Suhartoyo, terkait laporan ini.

Mereka dilaporkan soal dugaan pelanggaran etik terkait putusan yang dibacakan pada 16 Oktober lalu, yakni putusan atas gugatan uji materi terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mengenai batas usia capres-cawapres. Sebagaimana diketahui, putusan itu memutuskan capres-cawapres usia di bawah 40 tahun bisa maju pilpres asalkan sudah punya pengalaman menjadi kepala daerah.

Simak Video 'MKMK Kantongi Cukup Bukti Dugaan Pelanggaran Kode Etik Anwar Usman dkk':

[Gambas:Video 20detik]


Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) Jimly Asshiddiqie mengaku belum yakin pihaknya dapat membatalkan putusan nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait syarat capres dan cawapres. Dia menjelaskan ranah kewenangan MKMK hanya terkait kode etik hakim konstitusi.

"Kalau Anda tanya apakah saya sudah yakin, saya belum yakin. Kita ini ditugasi menegakkan kode etik perilaku hakim. Kok kita disuruh menilai putusan MK, itu bagaimana?" kata Jimly kepada wartawan di gedung MK, Jakarta Pusat, dikutip Kamis (2/11/2023). Jimly menjawab pertanyaan apakah sidang yang digelar MKMK bisa membatalkan putusan atas gugatan batas usia capres dan cawapres beberapa waktu lalu.

Jimly meminta para pelapor dugaan pelanggaran etik meyakinkan MKMK saat sidang dengan argumen-argumen yang didasari logika hukum. "Intinya, pertama, bagaimana Anda meyakinkan lembaga penegak kode etik, mengurusi perilaku para hakim, lalu membatalkan putusan," imbuh dia.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Soal pembatalan keputusan hakim MK tentang batas usia capres-cawapres, Jimly menuturkan pembatalan tak bisa dilakukan tanpa dasar hukum yang kuat atau sekadar emosi.

"Saya sih mau saja, tapi kalau ngawur-ngawur, sekadar emosi, sekadar ini, kan nggak bisa. Harus dipertanggungjawabkan secara benar, secara hukum," lanjutnya.

Sementara itu, ia menyebut pihaknya sudah mengantongi bukti lengkap. "Kan sudah saya bilang waktu di sidang. Kami sebenarnya sudah lengkap, bukti-bukti sudah lengkap, cuma kan kita tidak bisa menghindar dari memeriksa mengadakan sidang," tuturnya.

Jimly mengatakan masih banyak masalah internal di MK yang perlu dibenahi. Dia berharap para hakim konstitusi memiliki independensi.

"Kalau masalah internal itu, ini kan masalah lebih luas daripada putusan Nomor 90. Banyak masalah di internal MK ini, harus dibenahi di antara sembilan hakim. Harapan kami, terutama saya sebagai ketua pendiri, ya kita berpesan supaya bersembilan itu harus punya independensi sendiri-sendiri yang sembilan itu," imbuhnya.

Sebagaimana diketahui, MKMK sudah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah orang yang melaporkan terkait dugaan pelanggaran kode etik hakim konstitusi. MKMK juga telah memeriksa Anwar Usman dan hakim konstitusi lainnya yakni Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, Manahan Sitompul, hingga Suhartoyo, terkait ini.

Mereka diperiksa soal putusan yang dibacakan pada 16 Oktober lalu, yakni putusan atas gugatan uji materi terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mengenai batas usia capres-cawapres. Sebagaimana diketahui, putusan itu memutuskan capres-cawapres usia di bawah 40 tahun bisa maju pilpres asalkan sudah punya pengalaman menjadi kepala daerah.

Simak juga Video 'MKMK Duga Anwar Usman Berbohong soal Absen Rapat Putusan Batas Usia Capres':

[Gambas:Video 20detik]


Politikus Golkar Nusron Wahid mengkritik pernyataan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat soal ada prahara di MK setelah keluar keputusan batas usia capres-cawapres. Menurut Nusron, hal semacam itu tak etik disampaikan ke publik oleh hakim MK.

"Di antara hakim, beda pendapat itu hal biasa. Karena itu, saya aneh bin ajaib ada hakim berbeda, sudah dissenting opinion, kemudian ngomong ke publik ada prahara, ada macam-macam. Ini etikanya di mana?" kata Nusron dalam acara Adu Perspektif detikcom x Total Politik, Rabu (1/11/2023).

Menurut Nusron, menyampaikan argumentasi di persidangan tak boleh disampaikan di luar sidang. Menurutnya, hal itu merupakan etika.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Proses persidangan kok ini. Jadi argumen persidangan di majelis hakim di persidangan disampaikan ke luar. Kan tidak boleh, etiknya begitu," katanya.

Namun Nusron tak mau menduga-duga alasan hakim Arief melakukan yang demikian. Baginya, jika dia menduga-duga, maka dia anggap ada rekayasa dalam keputusan yang bisa meloloskan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden Prabowo Subianto itu.

"Tanya yang bersangkutan. Dugaan saya, saya tak mau menduga-duga nanti salah. Kalau saya menduga-duga, saya menganggap ada rekayasa di Mahkamah Konstitusi, kan saya tak anggap ada rekayasa," katanya.

Pernyataan Hakim Arief Hidayat

Hakim MK Arief Hidayat menyebut kondisi Indonesia di berbagai sektor kehidupan sedang tak baik-baik saja. Kondisi ini, menurut Arief, belum pernah terjadi, bahkan di era Orde Baru sekalipun.

"Ada indikasi pertanyaan apakah Indonesia saat ini sedang baik-baik saja atau tidak? Saya mengatakan, di berbagai sektor kehidupan, bangsa Indonesia sedang tidak baik-baik saja," kata Arief dalam acara Badan Pembina Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Jakarta Pusat, Rabu, (25/10/2023).

Dia mengatakan perlu kehati-hatian saat ini. "Ini tidak pernah terjadi di zaman Soeharto, bahkan di zamannya Pak SBY belum tampak betul seperti di zaman sekarang. Oleh karena itu, kita harus hati-hati betul melihat fenomena ini," ungkapnya.

Dia lalu membahas sistem tata negara dan bernegara. Dia mengatakan saat ini seseorang memiliki partai politik, kemudian perpanjangan tangan di legislatif, eksekutif, yudikatif, hingga media massa.

"Tapi sekarang sistem ketatanegaraan dan sistem bernegara Indonesia, coba bayangkan, dia mempunyai partai politik, dia mempunyai tangan-tangan di bidang legislatif, dia mempunyai tangan-tangan di bidang eksekutif, sekaligus dia mempunyai tangan-tangan di bidang yudikatif," ungkap dia.

"Kemudian, selain dia menguasai, mempunyai tangan-tangan di eksekutif, legislatif, yudikatif, dia juga mempunyai partai politik, sekaligus dia juga mempunyai mass media. Dia juga mempunyai sebagai pengusaha besar yang mempunyai modal, itu di satu tangan atau beberapa orang gelintir saja," sambungnya.

Simak Video 'MKMK Kantongi Cukup Bukti Dugaan Pelanggaran Kode Etik Anwar Usman dkk':

[Gambas:Video 20detik]


Politikus Golkar Nusron Wahid mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan anak sulungnya yang juga Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka tidak berkhianat kepada siapa pun saat Gibran maju sebagai bakal cawapres pendamping capres Prabowo Subianto. Nusron menyebut sikap politik Jokowi dan Gibran lebih mengutamakan kepentingan rakyat.

"Sekali lagi ya, intinya Mas Gibran dan Pak Jokowi tidak berkhianat. Mas Gibran dan Pak Jokowi lebih mementingkan kehendak rakyat. Rakyat juga anggota partai politik," kata Nusron saat acara Adu Perspektif, detikcom X Total Politik, Rabu (1/11/2023).

Namun soal isu Jokowi direndahkan oleh PDIP, Nusron tak mau banyak berkomentar. Dia hanya menyampaikan seorang presiden harusnya dihormati oleh siapa pun.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Itu biar publik yang menilai. Kami menempatkan Pak Jokowi Presiden, selain kepala pemerintahan, kepala negara yang kita harus hormat," katanya.

Nusron lalu mengambil contoh sikap dari Prabowo kepada Jokowi. Menurut Nusron, Prabowo menganggap Jokowi sebagai presiden dan kepala negara, bukan bawahan atau petugas dari mana pun.

"Coba lihat Pak Prabowo, kalau ketemu (Jokowi-red), hormat. Pak Prabowo menganggap kepala negara. Itu adalah orang tertinggi di Indonesia, bukan petugas siapa-siapa. Dia hanya tunduk kepada konstitusi, Pak Prabowo sadar," jelas Nusron.

"Siapa pun presidennya, kita seperti itu. Kita akan menghormati, dengan hormat sehormat-hormatnya," imbuh dia.

Simak Video 'Politisi PDIP soal Gibran: Ada Manusia Indonesia Segitu Mudah Berbohong':

[Gambas:Video 20detik]


Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep membuka pintu jika kakaknya Gibran Rakabuming Raka memilih bergabung. Kesempatan cawapres Koalisi Indonesia Maju (KIM) gabung PSI terbuka lebar jika bukan lagi kader PDIP.

"Oh iya terbuka sekali kan berkali-kali bilang kalau masuk ke sini sangat terbuka," ujarnya dilansir detikNews Kamis (2/11/2023).

Mengenai keengganan PDIP memecat Gibran karena alasan akan muncul narasi 'saya dizalimi", Kaesang tidak mau ikut campur. Menurutnya itu urusan internal PDIP.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Ya balik lagi itu saya kembalikan lagi, itu urusan dapur partai lain, PSI tidak ikut campur tentang itu," katanya.

Sebelumnya, Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP Komarudin Watubun meminta Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka untuk segera mengembalikan Kartu Tanda Anggota (KTA). Dia juga meminta pengembalian KTA itu dilakukan tanpa drama.

Secara de facto Gibran sudah bukan lagi kader PDIP. Padahal sebelumnya Gibran selalu menyatakan tegak lurus terhadap arahan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri.

"Jadi sebenarnya tidak perlu ada banyak sandiwara lagi, harus kasih kembali KTA. Kalau sudah berani pindah ke sana kembalikan KTA kok repot saja urusan begitu," kata Komarudin dilansir detikNews, Rabu (1/11).

Ke Gibran, Komarudin menyampaikan pesan. Dia mengingatkan putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu menjadi politikus muda yang dapat memberikan contoh.

"Pemimpin-pemimpin muda mereka harus memberikan contoh tauladan yang akan datang harus ada kepastian. Pemimpin itu tidak boleh membuat rakyat jadi bingung, iya tidak itu saja," tutup dia.

Target Kaesang di Pemilu 2024: Fraksi PSI di Senayan


Ambar Purwoko dipecat dari jabatan Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang (DPAC) PKB Kecamatan Muntilan karena mendukung Gibran Rakabuming. Ambar dipecat oleh DPW PKB Jawa Tengah.

Dilansir dari detikJateng, Ambar dipecat karena memasang baliho Gibran di wilayahnya. Padahal, PKB adalah salah satu partai pendukung pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Cak Imin).

Pemecatan Ambar Purwoko tertuang dalam Keputusan Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Provinsi Jawa Tengah Nomor: 4023/DPW-23/01/XII/2021, tertanggal 25 Oktober 2023.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Atas pemecatan tersebut, Ambar mendatangi DPC PKB Kabupaten Magelang mengembalikan kartu tanda anggota (KTA) dan jas seragam PKB. Ia diterima Ketua Lembaga Pemenangan Pemilu DPC PKB Kabupaten Magelang, Saefudin.

"DPC PKB Kabupaten Magelang hanya menjalankan instruksi dari DPP bahwa Pak Ambar tidak melakukan kesalahan secara eksplisit cuma karena perbedaan pendapat, wabil khusus dalam Pilpres ini. Sehingga langkah tegas dari DPC PKB Kabupaten Magelang memberikan beberapa sanksi atau peringatan-peringatan kepada Pak Ambar karena beliau sebagai struktur partai, Ketua DPAC Kecamatan Muntilan," kata Saefudin dikutip dari detikJateng, Kamis (2/11/2023).

Saefudin mengatakan DPP PKB dalam Pilpres 2024 telah mengusung Bacapres-bacawapres Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar. Perintah dari DPP PKB tersebut seharusnya dijalankan hingga tingkat bawah. Terlebih yang bersangkutan Ambar Purwoko sebagai Ketua DPAC PKB Kecamatan Muntilan.

"Sebagai Ketua DPAC Kecamatan Muntilan seharusnya melaksanakan perintah dari DPP, tapi ada inkonstitusional karena dia memasang baliho Gibran dan menjadi tokoh politik di sana sehingga, kami harus menjalankan tugas sebagai kepartian saja. Diberhentikan dari keanggotaan dan kepengurusan PKB," tegas Saefudin.

Sementara itu, Ambar Purwoko mengembalikan KTA dan seragam. Pengembalian ini sebagai bentuk ketaatan terhadap pemecatan yang dilakukan.

"Wujud saya orang yang taat, saya menyerahkan atribut beserta KTA semenjak saya per tanggal 25 Oktober kemarin, saya diberhentikan," ujar Ambar.

"Saya menerima (pemecatan) dengan lapang dada, apapun keputusan. Saya sangat menghormati keputusan DPW PKB Jawa Tengah," tegasnya.

Saat disinggung alasan pemecatan, Ambar mempersilakan tanya langsung kepada yang melakukan pemecatan. Ia menyebutkan jika semua pasangan capres dan cawapres merupakan tokoh terbaik bangsa Indonesia.

"Pak Mahfud Md, tokoh NU, Bapak Muhaimin Iskandar, Ketua DPP PKB, akan tetapi pada saat ini pilihan saya lebih ke yang muda. Pertama di masa yang akan datang, akan didominasi oleh kaum muda, milenial, santri dan ini adalah bonus dari demografi. Saya memilih Mas Gibran Rakabuming Raka," tegas Ambar.

"Saya melihat sosok Mas Gibran itu semenjak beliau menjabat Wali Kota Solo. Semenjak dilantik (Wali Kota), terobosan Mas Gibran sangat luar biasa," pungkas Ambar.

Cak Imin Puji Gibran di Depan Jokowi: Walkot Terpopuler di Dunia


Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto bicara soal kartu truf ketum partai Koalisi Indonesia Maju (KIM) sehingga mendukung Gibran Rakabuming sebagai bakal calon wakil presiden. Politikus Golkar Nusron Wahid menyebut Golkar mendukung Gibran bukan karena kartu truf.

"Bahwa ketua umum KIM, Koalisi Indonesia Maju, memilih Gibran bukan karena kartu trufnya dipegang Pak Jokowi, tapi karena Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, KIP Kuliah, nanti berkembang jadi kartu Pra Kerja, Kartu Lansia, Kartu Anak Sehat," ucap Nusron dalam acara Adu Perspektif x Total Politik, Rabu (1/11/2023).

Selain itu, Nusron sempat menyinggung soal pergantian Ketua Umum PPP. Setelah ada ketum baru, PPP paling pertama mendukung Ganjar Pranowo menjadi capres.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Jangan-jangan, kenapa sampai ada pergantian Ketua Umum PPP juga dulu bermasalah, jangan-jangan kemudian kenapa PPP juga paling cepat dukung Ganjar. Jangan-jangan ada masalah waktu itu," katanya.

Nusron menilai tidak baik jika soal dukung-mendukung dikaitkan isu yang lain.

"Sudahlah kalau dukung ini, karena dukung, merasa cocok, nggak usah dikaitkan dengan kartu ini kartu itu," ujarnya.

PDIP sebelumnya mengkritik keras proses pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal cawapres Prabowo Subianto. Hasto Kristiyanto menyinggung proses pencalonan Gibran sebagai pembangkangan atau disobedience. Hasto mengaku dapat cerita soal kartu truf ketua umum partai politik.

"Indonesia negeri spiritual. Di sini moralitas, nilai kebenaran, kesetiaan sangat dikedepankan. Apa yang terjadi dengan seluruh mata rantai pencalonan Mas Gibran, sebenarnya adalah political disobedience terhadap konstitusi dan rakyat Indonesia," kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dalam keterangan tertulisnya, Minggu (29/10).

Hasto menyinggung soal tekanan kekuasaan hingga kartu truf ketua umum partai politik menyangkut pencalonan Gibran. Dalam dunia politik, kartu truf bisa dikatakan sebagai kiasan, yang artinya kartu terakhir untuk menghalau manuver seseorang.

"Kesemuanya dipadukan dengan rekayasa hukum di MK. Saya sendiri menerima pengakuan dari beberapa ketua umum partai politik yang merasa kartu trufnya dipegang. Ada yang mengatakan life time saya hanya harian, lalu ada yang mengatakan kerasnya tekanan kekuasaan," ujarnya.

Simak Video 'TPN Ganjar-Mahfud Bentuk Tim Pemenangan Muda':

[Gambas:Video 20detik]


Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) mengaku telah mengantongi bukti rekaman kamera pengawas (CCTV) soal gugatan usia minimum capres-cawapres sempat ditarik oleh penggugat, lalu diajukan lagi ke MK. Video CCTV itu berkaitan dengan proses penarikan permohonan dan permohonan yang kemudian diajukan kembali pemohon Almas Tsaqibbirru.

"Itu bagian dari persoalan manajemen registrasi dan persidangan," ujar Ketua MKMK Jimly Asshiddiqie kepada wartawan di gedung MK, Jakpus, dikutip Kamis (2/11/2023).

"(Bukti yang dikantongi) CCTV yang berkaitan dengan penarikan permohonan dan pencabutan dan kemudian diajukan lagi. Kita periksa salahnya di mana, belum tentu salah juga," sambungnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Selain itu, MKMK bakal memeriksa panitera yang menangani perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 soal batas usia capres cawapres. Pemanggilan itu terkait dugaan pelanggaran administrasi.

Jimly menuturkan pelanggaran administrasi tersebut merupakan salah satu isu yang dipermasalahkan oleh para pelapor. Pihaknya juga akan memanggil dan memeriksa Arief Hidayat dan Anwar Usman karena keduanya berkaitan dengan tugas panitera.

"Ada kaitannya dengan tugas panitera juga, ada beberapa isu yang terkait dengan mereka juga soal prosedur administrasi, misal prosedur persidangan," imbuhnya.

Sebagaimana diketahui, MKMK sudah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah orang yang melaporkan terkait dugaan pelanggaran kode etik hakim konstitusi. MKMK juga telah memeriksa Anwar Usman dan hakim konstitusi lainnya, yakni Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, Manahan Sitompul, hingga Suhartoyo, terkait ini.

Mereka diperiksa soal putusan yang dibacakan pada 16 Oktober lalu, yakni putusan atas gugatan uji materi terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mengenai batas usia capres-cawapres. Sebagaimana diketahui, putusan itu memutuskan capres-cawapres usia di bawah 40 tahun bisa maju pilpres asalkan sudah punya pengalaman menjadi kepala daerah.

Judul berita diubah pada Kamis, 2 November 2023 pukul 10.40 WIB setelah disesuaikan dengan pernyataan narasumber.

Lihat Video 'MKMK Kantongi Cukup Bukti Dugaan Pelanggaran Kode Etik Anwar Usman dkk':

[Gambas:Video 20detik]


Densus 88 Antiteror Polri mengatakan tindak pidana terorisme turun dalam tiga tahun terakhir. Hal itu tercatat dalam tren grafik yang dibagikan.

"Terdapat tren penurunan kejadian teror dan pelaku tindak pidana terorisme dalam tiga tahun terakhir," kata juru bicara Densus 88 Antiteror Polri Kombes Aswin Siregar kepada wartawan, Kamis (2/11/2023).

Aswin berharap tahun ini Indonesia bisa terbebas dari peristiwa teror. Densus 88 diketahui belum lama ini melakukan sejumlah penangkapan teroris di DKI Jakarta dan Jawa Barat.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Dan kita berharap, tahun ini kita bisa menjaga agar negara kita bebas dari peristiwa teror," ujarnya.

Dalam grafik yang dibagikan, tercatat ada enam kejadian teror pada 2021, satu kejadian teror pada 2022, dan belum ada aksi teror pada 2023. Sementara untuk penegakan hukum (gakkum) pada 2021 sebesar 370, tahun 2022 sebesar 248, dan tahun 2023 sebesar 104.

40 Tersangka Terorisme Ditangkap

Densus 88 Antiteror Polri sebelumnya menangkap 40 tersangka terorisme anggota Jamaah Ansharut Daulah (JAD). Para tersangka teroris itu diduga hendak menggagalkan pelaksanaan Pemilu 2024.

Juru bicara Densus 88 Antiteror Polri Kombes Aswin Siregar mengatakan para tersangka teroris itu ditangkap di sejumlah wilayah. Mereka ditangkap pada 27 dan 28 Oktober lalu.

"Terdiri atas 23 orang ditangkap di wilayah Jawa Barat, kemudian 11 di wilayah DKI Jakarta, dan 6 di Sulawesi Tengah," kata Aswin dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (31/10).

Aswin mengatakan para tersangka merupakan jaringan kelompok JAD yang dipimpin seorang berinisial AU. Dia menyebut para teroris ini telah berbaiat kepada ISIS.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, kata Aswin, para tersangka diduga hendak melakukan sejumlah aksi untuk mengganggu pelaksanaan Pemilu 2024. Dia menyebut para tersangka menganggap demokrasi melanggar aturan JAD.

"Bagi mereka, pemilu adalah rangkaian demokrasi, di mana demokrasi itu adalah maksiat, demokrasi ini adalah sesuatu yang melanggar hukum bagi mereka," ujar Aswin.


Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan tanggapan soal baliho pasangan capres-cawapres Ganjar Pranowo-Mahfud Md dicopot menjelang kedatangannya. Baliho itu sebelumnya terpajang di sekitar Balai Budaya Batubulan, Gianyar.

Dilansir detikBali, Selasa (31/10/2023), baliho Ganjar-Mahfud dicopot Satpol PP sekitar pukul 10.30 Wita. Bukan hanya baliho Ganjar-Mahfud, bendera PDIP yang berkibar di sana juga diturunkan.

Baliho pasangan capres-cawapres dan bendera PDIP itu dicopot menjelang kedatangan Jokowi. Jokowi datang ke Balai Budaya Batubulan menyerahkan langsung bantuan pangan cadangan beras pemerintah bagi masyarakat penerima manfaat.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Baliho Ganjar-Mahfud dan bendera PDIP dekat lokasi kunjungan Jokowi di Bali diturunkan Satpol PP. (Rizki Setyo Samudero/detikBali)

Kepala Satpol PP Bali Dewa Nyoman Rai Dharmadi kemudian buka suara perihal pencopotan yang dilakukan pihaknya itu. Dharmadi mengungkapkan pencopotan tersebut atas perintah Penjabat (Pj) Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya.

"Sesuai dengan perintah Pak Pj Gubernur, yang pasti saya diminta mencabuti atribut partai politik di lokasi acara," ujar Dharmadi saat dihubungi, Selasa (31/10/2023).

Baliho Ganjar-Mahfud dan bendera PDIP dekat lokasi kunjungan Jokowi di Bali diturunkan Satpol PP. (Rizki Setyo Samudero/detikBali)

Berikut adalah poin pernyataan Jokowi soal pencopotan baliho itu.

1) Sudah Dapat Informasi soal Pencopotan

Jokowi menyampaikan telah menerima informasi soal pencopotan baliho tersebut. Dia mendapat informasi dari Penjabat Gubernur Bali.

"Dan ini, saya tadi memperoleh informasi dari Gubernur Provinsi Bali mengenai kemarin ada pemindahan atribut partai dari lokasi di mana saya datang," Jokowi kepada wartawan, Rabu (1/11/2023).

2) Jokowi Meminta Pemerintah Netral

Presiden kembali mengingatkan soal netralitas pemerintah, baik itu di tingkat pusat hingga kabupaten/kota.

"Ini perlu saya sampaikan, bahwa pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemkot, pemerintah pusat, semua harus netral," katanya.

"ASN semua harus netral, TNI semua harus netral. Polri semua harus netral," katanya.

3) Pencopotan Seharusnya Izin

Jokowi menyampaikan pemerintah daerah tidak bisa serta-merta mencopot atau mencabut atribut partai. Pemerintah perlu berkomunikasi dengan parpol yang bersangkutan.

"Oleh sebab itu, pemindahan beberapa atribut partai-partai itu mestinya pemerintah kabupaten, kota, serta provinsi minta izin kepada pengurus partai di daerah. Berkomunikasi dengan pengurus partai di daerah," katanya.

Sehingga, setelah dicabut, tidak ada miskomunikasi atau kesalahpahaman.

"Jangan sampai nanti, apa, terjadi miskomunikasi dan menjadikan semua tidak baik," lanjut Jokowi.

"Harus ada komunikasi, minta komunikasi dengan pengurus partai, izin dengan pengurus partai di daerah, supaya tidak terjadi miskomunikasi," ujarnya.

Simak Video 'Ganjar soal Pencopotan Balihonya: Kalau Melanggar, Silakan':

[Gambas:Video 20detik]


PDIP bicara 'penzaliman' jika pihaknya memecat Gibran Rakabuming Raka dari keanggotaan. Golkar lantas memberikan balasan menohok ke PDIP.

Diketahui, Gibran merupakan kader PDIP yang kini menjadi cawapres mendampingi Prabowo Subianto pada Pilpres 2024. Status keanggotaan Gibran di PDIP pun hingga kini tidak jelas, apakah masih sebagai kader atau tidak.

Sampai saat ini belum ada pernyataan resmi dari PDIP memberhentikan Gibran. Begitu juga dengan Gibran yang belum mengeluarkan pernyataan resmi mundur dari partai.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

PDIP Bicara Persepsi 'Dizalimi' Jika Pecat Gibran

Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP Komarudin Watubun berbicara terkait status Gibran Rakabuming Raka di PDIP setelah menjadi cawapares Prabowo Subianto. Komarudin mengatakan, jika partainya memecat Gibran, akan muncul narasi dizalimi.

Hal itu disampaikan Komarudin di gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (31/10/2023). Komarudin menilai status Gibran di PDIP tidak perlu didramatisasi.

"Tidak perlu didramatisir. Kita kan tahu itu, kalau kita ambil tindakan tegas pecat, nanti dia (Gibran) gunakan itu, 'Waduh saya dizalimi', itu sudah lagu lama," kata Komarudin.

Ketua Badan Kehormatan PDIP Komarudin Watubun (Zhacky/detikcom)

Komarudin mengatakan, secara de facto, Gibran sudah bukan lagi kader PDIP. Dia lantas menyinggung sikap Gibran yang mulanya selalu menyatakan tegak lurus terhadap arahan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Dia menuturkan, saat PDIP mengumumkan Ganjar Pranowo sebagai capres 2024, Gibran bertemu dengan Prabowo. Setelah itu, PDIP pun memanggil Gibran.

"Saya dengan Pak Sekjen Mas Hasto waktu kita ngomong, 'Tidak dia pertemuan, hanya sebagai Prabowo sebagai menteri dan Gibran sebagai wali kota'. Itu aja, soal struktur pemerintahan," katanya.

"Waktu kita konferensi pers, sikap dia jelas diulang-ulang, 'Saya hanya tegak lurus kepada Ketua Umum Megawati Soekarnoputri'," sambungnya.

Namun, sayangnya, kata Komarudin, Gibran justru mendaftar sebagai cawapres Prabowo ke KPU. Maka, dia menyebut Gibran pun harus diberhentikan dari PDIP.

"Tapi kenyataannya pergi daftar sama Prabowo, ya berarti kan kita harus berhentikan dari PDIP, itu clear," ungkap dia.

Komarudin lantas berbicara terkait kartu tanda anggota (KTA) Gibran. Menurutnya, pengembalian KTA tidak perlu didramatisasi.

"Jadi sebenarnya tidak perlu ada banyak sandiwara lagi, harus kasih kembali KTA. Kalau sudah berani pindah ke sana, kembalikan KTA. Kok repot saja urusan begitu," tuturnya.

Meski begitu, Komarudin mengingatkan Gibran untuk menjadi politikus muda yang dapat memberikan contoh. Seharusnya, kata dia, Gibran konsisten dengan pernyataannya.

"Pemimpin-pemimpin muda mereka harus memberikan contoh teladan yang akan datang harus ada kepastian. Pemimpin itu tidak boleh membuat rakyat jadi bingung. Iya tidak? Itu saja," ujar dia.

Simak Video 'Nusron Singgung Anak Soekarno-Soeharto Tak Jadi Cawapres: Tak Punya Prestasi':

[Gambas:Video 20detik]

Golkar merespons Komarudin terkait narasi 'dizalimi', simak di halaman berikut

Halaman 1 2 Selanjutnya


Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto sempat melontarkan pernyataan ditinggalkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan keluarga. Politikus Golkar, Nusron Wahid, menyampaikan Jokowi lebih memilih rakyat dibanding elite partai.

"Saya katakan, Pak Jokowi tidak tinggalkan rakyat. Pak Jokowi tidak tinggalkan partai-partai karena partai-partai adalah rakyat," kata Nusron dalam acara Adu Perspektif detikcom x Total Politik, Rabu (1/11/2023).

"Bahwa Pak Jokowi lebih utamakan rakyat, yang juga menjadi pemegang saham terbesar partai-partai, iya, daripada mengutamakan elite-elite partai. Itulah Jokowi," katanya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Bagi Nusron, Jokowi tidak berkhianat kepada siapa pun. Jokowi berkhianat jika dia melanggar hukum dan konstitusi.

"Berkhianat itu kalau langgar konstitusi. Itu berkhianat. Berkhianat itu kalau pemilih Pak Jokowi, dari PDIP disengsarakan, dibuat melarat, dibuat nggak bisa makan, nggak bisa sekolah, itu berkhianat," katanya.

Bagi Nusron, Jokowi telah menyejahterakan rakyat dengan beberapa program, seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP) atau Kartu Indonesia Sehat (KIS).

"Mendapat KIP, mendapat KIS, ini rakyat Indonesia sebagian besar pemilih-pemilih PDIP di dalamnya," katanya.

Sebelumnya, Hasto Kristiyanto mengatakan saat ini partainya dalam suasana sedih dan terluka hatinya. PDIP mengatakan banyak kader hingga simpatisan tak percaya kondisi hubungan partai dengan keluarga Presiden Joko Widodo.

"Ketika DPP Partai bertemu dengan jajaran anak ranting dan ranting sebagai struktur partai paling bawah, banyak yang tidak percaya bahwa ini bisa terjadi," kata Hasto dalam keterangan tertulisnya, Minggu (29/10/2023).

Hasto mengatakan PDIP memberikan keistimewaan atau privilese kepada Jokowi dan keluarga. Namun pemberian partai berlambang banteng itu ditinggalkan Jokowi dan keluarga.

"Kami begitu mencintai dan memberikan privilese yang begitu besar kepada Presiden Jokowi dan keluarga, namun kami ditinggalkan karena masih ada permintaan lain yang berpotensi melanggar pranata kebaikan dan konstitusi. Pada awalnya kami hanya berdoa agar hal tersebut tidak terjadi, namun ternyata itu benar-benar terjadi," ujar Hasto.

Simak juga Video 'Panda Nababan Syok: Ini Bukan Jokowi yang Ku Kenal':

[Gambas:Video 20detik]


Politikus senior PDI Perjuangan, Panda Nababan, berdebat panas dengan politikus Golkar, Nusron Wahid, soal istilah petugas partai. Panda dan PDIP tak mempermasalahkan adanya istilah itu, sementara Nusron menyebut istilah itu salah.

Panda mulanya mengatakan bahwa menurut Presiden ke-1 RI Sukarno, politik adalah kumpulan kekuatan yang alatnya adalah partai politik. Di dalam partai, lanjutnya, terdapat kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda.

"Siapa yang di partai, ada petani, ada sarjana, tidak ada kelas ini. Ada pegawai bank, ada ini. Demokratis di dalam partai ini. Rapatlah mereka untuk melakukan program. Siapa yang melaksanakan? Petugas partai. Ada yang di DPR, ada di pemerintahan," katanya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Namun Panda merasa banyak orang yang menghina istilah petugas partai. Dia menyebut seharusnya siapa pun, termasuk Presiden, tidak merasa terhina jika disebut sebagai petugas partai.

"Lantas petugas dihina-hina, merasa terhina sebagai presiden dibilang petugas partai. Itu sombong, tinggi hati, pamali itu. Nggak pantas ngomong begitu," katanya.

Bagi Panda, jabatan petugas partai adalah jabatan terhormat. Dia pun pernah menjadi petugas partai saat ditunjuk jadi Ketua DPD PDIP Sumatera Utara. Demikian juga dengan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, yang menjadi petugas partai sebagai Ketua Umum PDIP.

"Kalau sampai mengatakan kemudian direndahkan nilai petugas partai, padahal petugas partai itu jabatan terhormat. Megawati itu petugas partai, saya di Sumatera Utara itu petugas partai," katanya.

Nusron: Petugas Partai Bukan Pandangan Umum

Sementara itu, politikus Golkar, Nusron Wahid, menyebut istilah petugas partai bukalah istilah yang umum ada di masyarakat. Menurutnya, saat ada kader partai menjabat jabatan publik, maka dia milik semua rakyat.

"Yang Opung sampaikan itu memang tidak menjadi pemahaman umum. Kami memahami bahwa fungsi partai itu mencetak kader bangsa, salah satunya, selain melakukan pendidikan politik," katanya.

"Setelah menjadi pemimpin bangsa, itu adalah milik rakyat semua, bukan petugas partai, menurut saya," sambungnya.

Baginya, jika ada orang menjadi presiden, meski dia didukung dan kader partai politik, orang itu tak lagi menjadi petugas partai.

"Ketika dia menjadi presiden, dia tidak lagi menjadi milik PDIP, bukan petugas PDIP, tapi petugas rakyat dan bangsa Indonesia. Petugas rakyat dan bangsa Indonesia dalam rangka sejahterakan, memakmurkan rakyat Indonesia," katanya.

Panda Sebut Definisi Nusron Sesat

Panda menyampaikan pandangan Nusron adalah salah. Dia meminta Nusron tidak memisahkan istilah petugas partai dengan petugas rakyat.

"Itulah penyesatan yang kau definisikan, jadi sesat. Kau pilah-pilah, petugas partai, diklaim partai, itu jangan dicampuradukkan," katanya.

Panda menekankan petugas partai juga merupakan milik rakyat. Karena itu, menurutnya, tak tepat memisahkan rakyat dengan partai.

"Petugas itu posisi dia sebagai pelaksana daripada keputusan-keputusan partai. Ada lebih ekstrem, mereka milik rakyat, bukan partai. Seakan-akan ada dikotomi antara rakyat dengan partai, seakan-akan berbeda. Nggaklah," ucapnya.

Simak Video 'Politisi PDIP soal Gibran: Ada Manusia Indonesia Segitu Mudah Berbohong':

[Gambas:Video 20detik]

Selanjutnya: Nusron sebut soal partai rigid.

Halaman 1 2 Selanjutnya


PPP turut merespons soal baliho bakal capres-cawapres Ganjar Pranowo dan Mahfud Md yang diturunkan saat kunjungan kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Gianyar, Bali. PPP mengatakan tidak ada larangan untuk memasang baliho.

"Ya memang kalau tidak melanggar ya emang nggak perlu dicopot, makannya harus kasih penjelasan kenapa dicopot? Karena kan belum ada larangan untuk memasang baliho," kata Ketua DPP PPP Achmad Baidowi (Awiek) kepada wartawan, Rabu (1/11/2023).

Awiek pun menyinggung saat Jokowi mengunjungi Sumatera Barat (Sumbar). Menurutnya, saat itu banyak baliho pasangan capres-cawapres Prabowo dan Gibran tapi tidak diturunkan.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Bagaimana nasibnya dengan yang lain, contoh ketika Pak Jokowi hadir ke Sumbar itu kan banyak balihonya Prabowo-Gibran dan salah satu anggota DPR RI tapi nggak dicopot. Harus memperlakukan yang sama lah," ucapnya.

Baliho Ganjar-Mahfud Diturunkan

Baliho Ganjar Pranowo dan Mahfud Md yang terpajang di sekitar Balai Budaya Batubulan, Kabupaten Gianyar, dicopot jelang kedatangan Jokowi ke Balai Budaya Batubulan, Kabupaten Gianyar, Selasa (31/10) siang.

Dilansir detikBali, baliho Ganjar-Mahfud dicopot Satpol PP sekitar pukul 10.30 Wita. Bukan hanya baliho Ganjar-Mahfud, bendera PDIP yang berkibar di sana juga diturunkan.

Baliho pasangan capres-cawapres dan bendera PDIP itu dicopot menjelang kedatangan Jokowi. Jokowi datang ke Balai Budaya Batubulan menyerahkan langsung bantuan pangan cadangan beras pemerintah bagi masyarakat penerima manfaat.

Kepala Satpol PP Bali Dewa Nyoman Rai Dharmadi kemudian buka suara perihal pencopotan yang dilakukan pihaknya itu. Dharmadi mengungkapkan pencopotan tersebut atas perintah Penjabat (Pj) Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya.

"Sesuai dengan perintah Pak Pj Gubernur, yang pasti saya diminta untuk mencabuti atribut partai politik di lokasi acara," ujar Dharmadi saat dihubungi, Selasa (31/10).

Simak juga Video 'Ganjar soal Pencopotan Balihonya: Kalau Melanggar, Silakan':

[Gambas:Video 20detik]

Halaman 1 2 Selanjutnya


Anggota DPR RI Fraksi PDIP Masinton Pasaribu mengusulkan hak angket terhadap Mahkamah Konstitusi (MK) usai polemik putusan soal batas usia Capres dan Cawapres. Politikus Golkar, Nusron Wahid, menyebut Masinton tak mengerti tata negara.

"Ini menurut saya. Ini Politisi tak mengerti sudut pandang tata negara," kata Nusron dalam acara Adu Perspektif detikcom X Total Politik, Rabu (1/11/2023).

Nusron mempertanyakan apa yang akan diangketkan oleh DPR. Apakah karena keputusan tak sesuai yang diinginkan.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Hakim konstitusi memang hak dia untuk ambil keputusan. Dia (Masinton) mau intervensi ini, karena tak sesuai dengan yang diinginkan," katanya.

Nusron menjelaskan, DPR hanya bisa melakukan hak angket untuk menyelidiki masalah di pemerintahan, atau eksekutif. Sementara, Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan bagian dari Yudikatif.

"DPR hak pengawasan pada pemerintah, dalam rangka untuk mengawasi apakah program pemerintah sesuai atau tidak, langgar atau tidak," kata Nusron.

"Kalau Mahkamah Konsitusi, itu. Itu mengamati apakah satu undang-undang menyalahi konstitusi atau tidak. Mau diangket? Ini bagaimana judulnya," katanya.

Sebelumnya, Masinton Pasaribu mengusulkan hak angket terhadap MK. Masinton mengungkit putusan MK soal syarat capres dan cawapres dalam pertimbangan usulan angket tersebut.

Hal ini disampaikan Masinton di tengah Rapat Paripurna DPR di Gedung Nusantara II MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Selasa (31/10/2023).

"Hukum dasar konstitusi adalah roh dan jiwa semangat sebuah bangsa, tapi apa hari ini yang terjadi? Kita malah mengalami satu tragedi konstitusi pasca terjadinya keputusan MK 16 Oktober lalu," kata Masinton.

"Ya, (keputusan MK) itu adalah tirani konstitusi," imbuh dia.

Masinton mengatakan interupsinya kali ini tidak ada sangkut pautnya dengan pasangan capres cawapres. Dia mengklaim tidak berdiri di atas kepentingan partai politik terkait protesnya ini.

"Saya berdiri di sini bukan atas kepentingan partai politik. Saya tidak bicara tentang calon presiden Saudara Anies dan Saudara Muhaimin Iskandar. Saya tidak bicara tentang Pak Ganjar dan Prof Mahfud," katanya.

Masinton juga mengatakan dirinya tak sedang membicarakan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming. Namun dia tak menyebutkan nama Gibran.

"Saya juga tidak bicara tentang Pak Prabowo beserta pasangannya," tuturnya.

Berkaitan dengan itu, Masinton mengajukan hak angket DPR terhadap Mahkamah Konstitusi.

"Kita harus menggunakan hak konstitusional yang dimiliki oleh lembaga DPR ibu ketua saya Masinton Pasaribu anggota DPR RI daerah pemilihan DKI Jakarta II, mengajukan hak angket terhadap Mahkamah Konstitusi," kata Masinton.

Simak Video 'Mahfud Md Mempersilakan DPR Ajukan Hak Angket Terhadap MK':

[Gambas:Video 20detik]