Lembaga survei Poltracking juga merilis simulasi head to head di Pemilu 2024 antara pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud Md dengan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Cak Imin). Hasilnya, Ganjar-Mahfud unggul di angka 40,9% bila hanya melawan Anies-Cak Imin.

Survei dilakukan pada 28 Oktober-3 November 2023 terhadap 1.220 responden. Survei dilakukan melalui tatap muka. Populasi survei adalah warga negara yang sudah memiliki hak pilih yakni berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah.

Pemilihan sampel dilakukan melalui metode multistage random sampling. Margin of error survei ±2,9% dengan tingkat kepercayaan 95%.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda memaparkan simulasi pertama jika pasangan Ganjar-Mahfud melawan Anies Baswedan. Hasilnya, Ganjar-Mahfud 40,9% dan Anies-Cak Imin 33,1%. Sementara itu responden yang tidak mau menjawab ada 26%.

"Yang pertama kita asumsikan Anies-Muhaimin berhadapan dengan Ganjar-Mahfud, Prabowo gagal di putaran pertama, maka petanya Ganjar-Mahfud 40,9%, Anies-Muhaimin 33,1%, tapi yang tidak tahu tidak jawabnya sangat tinggi 26%," kata Hanta dalam pemaparannya, Jumat (10/11/2023).

Responden diberi pertanyaan: Jika Pilpres dilaksanakan hari ini, siapa yang akan Bapak/Ibu pilih di antara pasangan calon presiden dan calon wakil presiden berikut?

Simulasi 1

-Ganjar Pranowo-Mahfud Md 40,9%

-Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar 33,1%

Tidak tahu/tidak jawab 26%

Simulasi 2

-Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka 55,8%

-Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar 28,8%

Tidak tahu/tidak jawab 15,4%

Simulasi 3

-Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka 49,9%

-Ganjar Pranowo-Mahfud Md 32,9%

Tidak tahu/tidak jawab 17,2%

Simak Video 'Survei Poltracking: Prabowo-Gibran 40,2%, Ganjar-Mahfud 30,1%, AMIN 24,4%':

[Gambas:Video 20detik]


Presiden Partai Buruh dan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal merespons pernyataan calon presiden (capres) Prabowo Subianto yang meminta para buruh jangan selalu menuntut kenaikan upah.

Pihaknya tidak sependapat dengan pernyataan Prabowo karena dianggap keliru. Ia juga menyinggung peraturan International Labour Organization (ILO).

"Menyikapi pidato Capres Prabowo Subianto, Partai Buruh tidak sependapat, keliru. Cara menjawabnya calon presiden pak Prabowo keliru, upah minimum atau minimum wage itu ada hukum internasionalnya. Kalau nggak salah tolong dikoreksi itu ILO 133 dan itu naiknya tiap tahun. Jadi siapa bilang cuma Indonesia yang naiknya tiap tahun? Seluruh dunia naiknya tiap tahun kalau mengacu peraturan ILO 133 tentang upah minimum," kata Said Iqbal dalam konferensi pers, Jumat (10/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Said Iqbal kemudian menjelaskan soal upah minimum yang menjadi jaring pengaman (safety net). Penetapan upah minimum dilakukan agar buruh tak miskin.

"Upah minimum itu safety net atau pengaman. Pak Prabowo ga ngerti soal konsepsi upah mimnimum. Upah minimum bukan produktivitas itu namanya upah berkala. Upah minimum tidak memandang produktivitas, negara melindungi agar buruh aman supaya tidak absolut miskin. Itu yang disebut upah minimum," tuturnya.

Lebih lanjut, Said Iqbal mengatakan soal penetapan upah mininum yang mencakup inflasi hingga pertumbuhan ekonomi.

"Kedua adalah standard living cost atau survei hidup layak. Jadi Prabowo nggak bisa kaitkan dengan subsidi. Itu hal lain. Jadi bukan berarti ada subsidi tidak naik setiap tahun. Pendapat tersebut keliru. Kalau capres mengabaikan kepentingan buruh pada pemilu, kalah. Siapapun, mau tiga-tiganya, kalah," katanya.

Sebelumnya, Prabowo meminta para buruh agar tidak banyak menuntut kenaikan upah kepada pengusaha, terlebih jika perusahaan tersebut sedang dalam kondisi 'buntung'. Hal itu disebut bisa memberatkan dan membuat pengusaha lari ke negara lain.

"Buruh kau udah dapat ini, ini, ini, angkutan akan kita bebaskan supaya kau kerja juga ringan. Ya sudah dong jangan kau tuntut-tuntut pengusaha (naikkan upah). Kalau tidak untung pengusahanya bisa pindah ke Bangladesh, ke mana ke mana," kata Prabowo dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Menara Bank Mega, Jakarta, Rabu (8/11).


Pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) selalu menempati urutan terakhir pada hasil survei sejumlah lembaga survei. Anies menanggapi santai hasil survei tersebut.

Terbaru, berdasarkan survei Populi Center, pasangan capres-cawapres dari Koalisi Perubahan itu juga menduduki peringkat buncit. Mereka selalu kalah dari Prabowo-Gibran dan Ganjar-Mahfud.

"Ya kami terus jalan, kami terus bekerja, kami terus menjangkau semua dan kami makin hari makin optimistis," kata Anies, Jumat (10/11/2023), dilansir dari detikJogja.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Anies tak masalah posisi mereka masih di bawah menurut sejumlah survei. Menurut Anies, saat ini banyak masyarakat yang menginginkan perubahan.

"Kami makin hari makin menemukan kondisi di lapangan yang menunjukkan bahwa makin banyak yang menginginkan perubahan," kata dia.

"Termasuk apakah kita ingin kehidupan bernegara kita dijaga tatanannya, kehormatannya, kewibawaannya. Bila iya, maka kita dorong perubahan," imbuh Anies.

Sebelumnya, Lembaga Survei Populi Center merilis survei terbaru, salah satunya terkait elektabilitas tiga pasang calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) di Pemilu 2024.

Survei dilakukan pada 29 Oktober hingga 5 November 2023 terhadap 1.200 responden. Survei dilakukan melalui tatap muka dengan aplikasi Populi Center.

Pemilihan sampel dilakukan melalui metode multistage random sampling. Margin of error ±2,83 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.

Berdasarkan survei itu, elektabilitas Prabowo-Gibran unggul, berada di angka 43,1 persen. Sementara itu elektabilitas pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud Md sebesar 23 persen dan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar 22,3 persen.

Anies-Cak Imin Bersyukur Sudah Bisa Santai Jelang Daftar Pilpres


Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali menggelontorkan dana hibah untuk Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bali sebesar Rp 197 miliar. Rinciannya, KPU Bali menerima Rp 155 miliar dan Bawaslu Bali Rp 41 miliar.

Ketua Bawaslu Bali Putu Agus Tirta Suguna mengungkapkan dana hibah tersebut digunakan untuk Pilkada 2024. Menurutnya, alokasi dana hibah dari Pemprov Bali itu akan lebih banyak terserap untuk penyelenggara di tingkat kecamatan.

"Jadi anggaran itu yang pertama diperuntukkan untuk membiayai honor panitia di tingkat kecamatan, panwaslu kecamatan, sekretariat kecamatan, dan PKD," ujar Agus saat dikonfirmasi detikBali, Jumat (10/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Agus melanjutkan dana hibah juga diperuntukkan ke pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS). Selain itu, dana tersebut juga untuk mendanai kegiatan sosialisasi pengawasan ke masyarakat.

"Pada prinsipnya itu untuk honor, kami di provinsi yang membiayai," imbuh Agus.

Agus tak merinci persentase hibah yang akan disalurkan untuk pembiayaan honor penyelenggara. Namun, ia memastikan dana tersebut sudah cukup untuk penyelenggaraan Pilkada 2024.

"Astungkara sudah cukup. Apalagi Pilkada-nya akan dimajukan ke September, makin pendek kerja kami," tandasnya.

Ketua KPU Bali I Dewa Agung Gede Lidartawan mengatakan dana hibah dari Pemprov Bali itu juga digunakan untuk pembiayaan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) se-Bali. "Jadi 40 persen anggaran kabupaten kota sebenarnya sudah kami tanggung. Itu yang besar (alokasinya), yang lainnya tidak," ucapnya.

Karena itu, Lidartawan berharap agar Pilkada 2024 tidak sampai berlangsung dua putaran. Sebab, beban penyelenggara mempersiapkan Pilkada 2024 akan makin tinggi jika sampai dua putaran. Ia mengingatkan penyelenggara Pilkada di kabupaten/kota maupun kecamatan untuk menggunakan dana hibah itu dengan bijak.

"Saya sudah perintahkan ke kabupaten dan kota agar jangan berniat yang aneh-aneh karena kami harus sukses dalam penyelenggaraan dan administrasi," jelas Lidartawan.

Sebelumnya, Pemprov Bali dan seluruh pemerintah kabupaten/kota menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk Pilkada 2024. Dana hibah akan diberikan secara bertahap, 40 persen pada 2023 dan 60 persen pada 2024.

Adapun rincian dana hibah yang diterima KPU dan Bawaslu Provinsi Bali sebesar Rp 197 miliar. Lalu, Kabupaten Bangli sebesar Rp 37,3 miliar, Buleleng Rp 55,5 miliar, Jembrana Rp 37 miliar. Kemudian, Klungkung Rp 31,9 miliar, Tabanan Rp 50,3 miliar, Denpasar Rp 43,6 miliar, Badung Rp 48,7 miliar, dan Karangasem Rp 48,4 miliar.

Rindik, Alat Musik Tradisional Bambu Bali yang Masih Eksis


Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah mengundang ketiga pasang capres-cawapres untuk menggelar dialog publik. Undangan kepada ketiga pasangan calon sudah dikirimkan.

"Akan menyelenggarakan dialog publik dengan tiga paslon, yang kita selenggarakan di tiga kampus Muhammadiyah," kata Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti kepada wartawan di Kampus Universitas Muhammadiyah Magelang (Unimma), Jumat (10/11/2023).

Dialog publik itu kali pertama akan berlangsung di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Selasa (21/11). Nantinya yang diundang di kampus ini adalah pasangan Capres-Cawapres Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Kemudian di Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) pada, Rabu (22/11). Muhammiyah akan menghadirkan pasangan capres-cawapres Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.

Untuk yang ketiga di Universitas Muhammadiyah Jakarta pada, Kamis (23/11). Di UMJ ini yang diundang adalah pasangan capres-Cawapres Ganjar Pranowo-Mahfud Md.

"Jadi di satu tempat hanya ada satu paslon. Ini kepentingannya yang pertama, supaya lebih leluasa dalam kita berdialog. Dua jam itu, mudah-mudahan cukup untuk bisa mengeksplorasi, memberikan catatan kritis dan tentu saja Muhammadiyah akan menyampaikan aspirasi," sambung Abdul Mu'ti.

Dialog publik tersebut, katanya, bagian dari partisipasi aktif Muhammadiyah sudah tidak memberikan cek kosong kepada calon presiden dan calon wakil presiden.

"Bahwa mereka punya visi misi tentu sudah harus dan kita harus paham visi-misinya itu sehingga kita melakukan ya semacam apa ya kritik dan memperdalam visi misi dan program yang mereka susun itu, tapi selain itu juga nitip aspirasi. Jadi aspirasi ini kepada semuanya, bukan kepada salah satu pasangan calon. Itu nanti rencananya tanggal 21 (November) di Malang, 22 di Solo, 23 di Jakarta," ujar dia.

Undangan Sudah Dikirim

Surat undangan dialog publik tersebut diantarkan langsung Abdul Mu'ti ke kantor pemenangan tiga pasangan calon. Untuk itu, sejauh ini pihaknya masih menunggu konfirmasi dari masing-masing paslon.

"Menyatakan akan hadir iya, tapi tanggal mungkin belum," katanya.

Dia menegaskan agenda dalam acara itu adalah dialog publik dan bukan kampanye. Hingga kini Muhammadiyah melarang kegiatan kampanye di kampusnya.

"Jadi dialog di tiga tempat itu sebelum masa kampanye. Jadi tidak merupakan bagian dari kampanye, tapi bagian dari kajian ilmiah yang nanti kami akan mengundang pakar-pakar dari internal Muhammadiyah atau mungkin dari luar Muhammadiyah untuk mengkritisi, menilai dan mendialogkan secara terbuka," katanya.

Soal tidak dilangsungkan satu tempat untuk tiga paslon, pihaknya menyampaikan alasan salah satunya soal kesulitan pengendalian massa.

"Bisa kita bayangkan tiba-tiba mereka bawa massa, kemudian head to head, dialognya panas. Itu kan kita susah mengendalikan sehingga karena itu ya kita memilih untuk menyelenggarakan dipisah," pungkasnya.

Prabowo Malu di Indonesia Ada Kakek 70 Tahun Masih Bawa Becak


Lembaga survei Poltracking juga merilis simulasi dua pasangan capres-cawapres atau head to head di Pemilu 2024. Bakal pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mengungguli Ganjar Pranowo dan Mahfud Md.

Survei dilakukan pada 28 Oktober-3 November 2023 terhadap 1.220 responden. Survei dilakukan melalui tatap muka. Populasi survei adalah warga negara yang sudah memiliki hak pilih yakni berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah.

Pemilihan sampel dilakukan melalui metode multistage random sampling. Margin of error survei ±2,9% dengan tingkat kepercayaan 95%.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda memaparkan pasangan Ganjar-Mahfud unggul jika hanya melawan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar. Sementara Prabowo-Gibran unggul baik itu melawan pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud Md maupun Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.

"Yang pertama kita asumsikan Anies-Muhaimin berhadapan dengan Ganjar-Mahfud, Prabowo gagal di putaran pertama, maka petanya Ganjar-Mahfud 40,9%, Anies-Muhaimin 33,1%, tapi yang tidak tahu tidak jawabnya sangat tinggi 26%," kata Hanta dalam pemaparannya, Jumat (10/11/2023).

"Yang kedua, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar berhadapan dengan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, perolehannya 55,8% Prabowo-Gibran, Anies-Cak Imin 28,8%. Simulasi ketiga Prabowo-Gibran 49,9%, Ganjar-Mahfud 32,9%," imbuhnya.

Responden diberi pertanyaan: Jika Pilpres dilaksanakan hari ini, siapa yang akan Bapak/Ibu pilih di antara pasangan calon presiden dan calon wakil presiden berikut?

Simulasi 1

-Ganjar Pranowo-Mahfud Md 40,9%

-Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar 33,1%

Tidak tahu/tidak jawab 26%

Simulasi 2

-Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka 55,8%

-Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar 28,8%

Tidak tahu/tidak jawab 15,4%

Simulasi 3

-Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka 49,9%

-Ganjar Pranowo-Mahfud Md 32,9%

Tidak tahu/tidak jawab 17,2%

Simak Video 'Survei Poltracking: Prabowo-Gibran 40,2%, Ganjar-Mahfud 30,1%, AMIN 24,4%':

[Gambas:Video 20detik]


Syed Saddiq Syed Abdul Rahman divonis tujuh tahun penjara oleh pengadilan Malaysia atas dakwaan penyelewengan dana dan pencucian uang. Jauh sebelum itu, sosok Syed Saddiq yang pernah viral karena ketampanannya, banyak menuai pujian publik, termasuk ketika dia mencetak sejarah sebagai menteri termuda dalam sejarah Malaysia tahun 2018 lalu.

Syed Saddiq yang saat ini berusia 30 tahun, merupakan anggota parlemen Malaysia mewakili wilayah Muar dan Partai Aliansi Demokratik Bersatu Malaysia, atau yang biasa disebut sebagai Partai Muda. Partai politik tersebut didirikan oleh Syed Saddiq tahun 2020, setelah dia mengakhiri jabatan singkat sebagai Menpora.

Syed Saddiq merupakan sarjana hukum dari Universitas Islam Internasional Malaysia. Anak bungsu dari empat bersaudara yang berperawakan tinggi dan dikenal cerdas ini, banyak berkecimpung di komunitas debat sebelum terjun ke dunia politik. Dia memenangkan penghargaan Asia's Best Speaker dalam Asian British Parliamentary (ABP) Debating Championship sebanyak tiga kali.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Menelisik ke belakang, karier politik Syed Saddiq melesat ketika dirinya menjabat ketua sayap pemuda Partai Pribumi Bersatu Malaysia (PPBM) yang dikomandoi oleh mantan Perdana Menteri (PM) Malaysia Mahathir Mohamad pada tahun 2016 -- tahun berdirinya PPBM -- hingga tahun 2020.

Dalam pemilu bersejarah di Malaysia tahun 2018 ketika mantan PM Najib Razak kalah dan terpaksa lengser dari jabatannya, Syed Saddiq dan Mahathir sama-sama mencalonkan diri sebagai anggota parlemen Malaysia. Keduanya menang, dan Mahathir menunjuk Syed Saddiq sebagai anggota kabinetnya.

Pada saat itu, tahun 2018, Syed Saddiq yang masih berusia 25 tahun mencetak sejarah sebagai menteri termuda dalam sejarah, sejak kemerdekaan Malaysia, saat dilantik sebagai Menpora. Demikian seperti dikutip dari TIME dan The Star, Jumat (10/11/2023).

Namun masa jabatannya tidak berlangsung lama. Tahun 2020, Mahathir mengundurkan diri sebagai PM Malaysia setelah dirinya dan mitra koalisinya, Anwar Ibrahim yang kini menjabat PM Malaysia, gagal menyepakati soal kapan Mahathir menyerahkan jabatan PM kepada Anwar.

Mahathir dan Syed Saddiq dipecat dari PPBM dan koalisi pemerintahan Malaysia saat itu kolaps. Bukannya bergabung dengan mentornya dalam partai oposisi yang baru dibentuk, Syed Saddiq memilih jalannya sendiri. Pada September 2020, dia mendirikan Partai Muda dengan niat memberikan 'merek politik baru'.

Simak berita selengkapnya di halaman berikutnya.

Saksikan juga 'Kala Syed Saddiq Sebut Sandiaga Uno Calon Presiden':

[Gambas:Video 20detik]


Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej sebagai tersangka. Eddy jadi tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi.

Terkait hal itu, bakal calon presiden (bacapres) dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan meminta agar penegakan hukum dijalankan dengan adil.

"Jalankan (hukum) dengan adil sehingga ada kepastian hukum sehingga rakyat merasa keadilan itu tegak bagi semua," kata Anies kepada wartawan, dilansir detikJogja, Jumat (10/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Mantan gubernur DKI Jakarta ini mengatakan, pada prinsipnya menginginkan pemerintahan bersih dan bebas dari praktik-praktik korupsi. Anies menyebut hal itu dapat diawali dengan pencegahan dan penindakan jika terjadi kasus korupsi.

"Itu dilakukannya dengan pencegahan, memberikan guideline dari awal, jangan masuki wilayah praktik korupsi, lakukan pencegahan dan apabila kemudian terjadi ya tegakkan hukum secara adil," ujar Anies.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengatakan kasus dugaan gratifikasi dengan terlapor Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej sudah naik ke tahap penyidikan. Ada empat tersangka dalam kasus ini.

Baca berita selengkapnya di sini.


Ada hal menarik dari gagasan salah satu calon presiden untuk Pemilu 2024, yang sempat mengemukakan istilah "ekonomi baru", mencakup ekonomi hijau, ekonomi biru, dan ekonomi digital. Apa dan bagaimana sebenarnya pengertian secara umum dari berbagai terminologi tersebut, serta apa saja infrastruktur penunjang yang diperlukan untuk implementasinya?

Ekonomi hijau, sebagaimana didefinisikan oleh Lembaga Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNEP), adalah model ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia dan keadilan sosial sekaligus mengurangi risiko lingkungan dan kelangkaan ekologi secara signifikan. Hal ini mencakup sektor-sektor seperti energi terbarukan, pertanian berkelanjutan, dan ekowisata, dengan tujuan utama untuk melakukan transisi menuju perekonomian rendah karbon, hemat sumber daya, dan inklusif secara sosial.

Sedangkan ekonomi biru, menurut World Bank, adalah pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan untuk pertumbuhan ekonomi, peningkatan penghidupan, dan lapangan kerja sekaligus menjaga kesehatan ekosistem laut. Sebagaimana didefinisikan oleh Uni Eropa, ekonomi biru berfokus pada pemanfaatan samudra, lautan, dan sumber daya kelautan secara berkelanjutan untuk pertumbuhan ekonomi, peningkatan penghidupan, dan kelestarian lingkungan. Ini mencakup industri seperti perikanan, akuakultur, transportasi laut, dan energi terbarukan. Ekonomi Biru berupaya mencapai keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan konservasi laut.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Sementara istilah ekonomi digital telah lebih populer di Indonesia sebagai perekonomian yang digerakkan oleh teknologi digital. Menurut World Bank, ekonomi digital mencakup seluruh kegiatan ekonomi dan sosial yang difasilitasi oleh internet dan teknologi terkait, mencakup e-commerce, pembayaran digital, analisis data, dan pengembangan start-up berbasis teknologi. Ekonomi digital dicirikan oleh kemampuannya untuk mendisrupsi industri tradisional dan mendorong inovasi.

Potensi Besar

Melihat substansinya, penerapan dan pengembangan ekonomi hijau, ekonomi biru, dan ekonomi digital memang berpotensi menjadi paradigma baru dalam pembangunan untuk meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia.

Komitmen Indonesia terhadap ekonomi hijau dapat memitigasi degradasi lingkungan dan meningkatkan ketahanan negara terhadap perubahan iklim. Investasi pada energi terbarukan, pertanian berkelanjutan, dan ekowisata dapat menciptakan peluang kerja baru dan mendorong keadilan sosial. Ekonomi hijau dapat membantu Indonesia memenuhi target transisi energi sejalan dengan praktik internasional, sehingga meningkatkan reputasi global dan peluang perdagangan internasional.

Demikian pula dengan ekonomi biru. Indonesia, dengan garis pantai dan sumber daya kelautannya yang luas, sangat relevan dengan upaya pengembangan ekonomi biru. Praktik perikanan dan budi daya perairan yang berkelanjutan (sustainable) dapat meningkatkan ketahanan pangan, mengurangi kemiskinan di wilayah pesisir, dan melindungi keanekaragaman hayati laut. Mengembangkan transportasi laut dan energi terbarukan dapat mendiversifikasi perekonomian nasional sekaligus mengkonservasi sumber daya lautan.

Sementara itu, pengembangan ekonomi digital dapat mendorong peningkatan inovasi dan produktivitas di berbagai sektor, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi. E-commerce dan pembayaran digital dapat meningkatkan inklusi keuangan, khususnya di daerah terpencil. Dunia start-up teknologi yang dinamis di Indonesia berpotensi menjadi pusat regional, menarik investasi, dan menciptakan lapangan kerja.

Indonesia memiliki potensi besar untuk mengembangkan ekonomi hijau, ekonomi biru, dan ekonomi digital. Dalam hal ekonomi hijau, sumber daya alam Indonesia yang melimpah dapat mendorong perluasan sumber energi terbarukan, seperti tenaga surya dan angin. Ekosistem yang beragam di negara kepulauan ini juga menawarkan peluang ekowisata yang luar biasa, sehingga menarik pengunjung domestik dan internasional. Di samping itu, praktik pertanian berkelanjutan (sustainable agriculture) dapat meningkatkan hasil panen dan ketahanan pangan.

Dalam hal ekonomi biru, Indonesia merupakan salah satu negara dengan sumber daya perikanan terbesar di dunia. Pengelolaan yang berkelanjutan dapat meningkatkan industri makanan dari hasil laut. Lokasi Indonesia yang strategis menjadi pintu gerbang transportasi laut dan potensi produksi energi terbarukan. Inisiatif seperti restorasi dan konservasi karang dapat membantu melestarikan keanekaragaman hayati laut.

Dalam hal ekonomi digital, populasi generasi muda Indonesia yang terus bertumbuh tentu menyediakan potensi besar angkatan kerja yang terampil di sektor teknologi. Urbanisasi yang pesat dan penetrasi ponsel pintar menciptakan pasar yang besar bagi e-commerce dan layanan digital. Dukungan pemerintah untuk membangun infrastruktur digital yang lebih kuat sangat diperlukan untuk memastikan konektivitas yang lebih luas dan mendorong lebih banyak inovasi.

Infrastruktur Penunjang

Untuk merealisasikan potensi ekonomi hijau, ekonomi biru, dan ekonomi digital, Indonesia tentu harus menggiatkan investasi untuk membangun berbagai infrastruktur penunjang yang diperlukan.

Untuk mengembangkan ekonomi hijau, Indonesia harus meningkatkan investasi pada infrastruktur sumber energi terbarukan seperti tenaga surya, tenaga angin, dan pembangkit listrik tenaga air. Pengembangan jaringan jaringan listrik dan fasilitas penyimpanan energi (energy storage) yang andal akan menjadi faktor penting.

Indonesia perlu mengembangkan inisiatif ekowisata dengan mempromosikan sistem akomodasi wisata yang mengadopsi konsep keberlanjutan (sustainability) serta meningkatkan infrastruktur transportasi untuk mengakses daya tarik wisata alam. Praktik ramah lingkungan dan upaya konservasi lingkungan juga harus diprioritaskan.

Selain itu, Indonesia perlu mengembangkan infrastruktur pertanian berkelanjutan, termasuk sistem irigasi, fasilitas penelitian, dan jaringan distribusi untuk memastikan produksi dan distribusi hasil tani yang ramah lingkungan dan efisien.

Dalam hal ekonomi biru, pengembangan yang efektif memerlukan peningkatan dan perluasan fasilitas pelabuhan untuk mengakomodasi peningkatan aktivitas transportasi laut. Pelabuhan perikanan khusus dapat membantu pengolahan dan distribusi hasil laut. Menciptakan zona akuakultur dengan infrastruktur yang tepat sangat penting untuk mendukung produksi ikan dan makanan laut yang berkelanjutan (sustainable). Untuk memanfaatkan energi laut, diperlukan investasi pada infrastruktur energi kelautan. Pengembangan teknologi energi gelombang laut, misalnya, tentu memerlukan fasilitas pengujian yang andal.

Dalam hal ekonomi digital, perluasan akses internet berkecepatan tinggi di seluruh Nusantara tentu sangat diperlukan. Pengembangan infrastruktur penunjang mencakup jaringan kabel serat optik, menara seluler, dan implementasi berbagai teknologi yang memungkinkan internet yang lebih cepat, seperti internet berbasis satelit, untuk menjamin konektivitas yang lebih merata di wilayah-wilayah terpencil.

Untuk mendukung ekosistem start-up, pemerintah harus terus mengembangkan pusat inkubasi teknologi, yang menawarkan akses terhadap mentor, pendanaan, dan sumber daya bagi para generasi baru calon wirausaha. Selain itu, memastikan infrastruktur keamanan siber (cyber security) yang tangguh sangat penting untuk melindungi aset dan data digital. Dalam hal ini, investasi dalam bentuk pengembangan SDM dan teknologi keamanan siber sangatlah penting.

Jika benar-benar diimplementasikan dan tak hanya berhenti di tataran visi, maka paradigma ekonomi baru yang mencakup ekonomi hijau, ekonomi biru, dan ekonomi digital menawarkan potensi yang menjanjikan untuk Indonesia. Model ekonomi ini selaras dengan praktik internasional dan berpotensi mentransformasi lanskap perekonomian nasional. Melalui praktik berkelanjutan (sustainable practices) dan berbagai investasi strategis untuk memperkuat infrastruktur penunjangnya, Indonesia dapat meningkatkan pembangunan ekonomi dan daya saing global, sekaligus melestarikan sumber daya alam dan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi.

Taufikurrahman President & Chairman of Infrastructure.id

Simak juga 'Bedah Kritik dan Janji Ekonomi 3 Capres':

[Gambas:Video 20detik]


Bakal calon wakil presiden (bacawapres) Koalisi Perubahan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin membeberkan survei Pilpres 2024 menurut data yang ia miliki. Dia mengklaim AMIN meningkat tajam dalam survei tersebut.

"Atas seluruh kekuatan yang sudah dikonsolidir, kami perlu laporkan survei-survei sudah meningkat tajam, baik yang survei yang bikinan maupun survei yang real," kata Cak Imin saat memberi sambutan di hadapan para ulama, kiai, gus dalam acara Deklarasi Komite Palestina oleh Laskar Santri AMIN dan Gerakan Nahdliyin Bersatu di Surabaya, Kamis (9/11) malam.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Waktu itu (elektabilitas Anies Baswedan) selalu di angka 15 persen sampai 17 persen Mas Anies. Begitu kita gabung dan muncul, alhamdulillah survei (naik)," tambahnya.

Ketum PKB ini menyebut, elektabilitas Anies-Muhaimin (AMIN) sudah di atas angka 25% dan menuju 30%.

"Umumnya di angka 25 sampai 27 persen. Tapi survei sesungguhnya, tiga calon ini kalau mau dibicarakan margin of error-nya, kira-kira margin of error di antara tiga itu dari 100 persen terbagi 3, masing-masing 30 persen-an. Tinggal sisa 10 persen. Kalau 30 persen-an, sekarang tinggal rebutan sisanya 10 persen, ini (sudah) ngos-ngosan," ungkap Cak Imin.

Baca berita selengkapnya di sini.

Simak juga 'Anies: Kondisi di Lapangan Makin Banyak yang Menginginkan Perubahan':

[Gambas:Video 20detik]


Lembaga survei Poltracking merilis survei terbaru, salah satunya hasil elektabilitas 3 pasang calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) menjelang Pemilu 2024. Survei menunjukkan pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka unggul dibanding pasangan lainnya.

Survei dilakukan pada 28 Oktober-3 November 2023 terhadap 1.220 responden. Survei dilakukan melalui tatap muka. Populasi survei adalah warga negara yang sudah memiliki hak pilih yakni berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah.

Pemilihan sampel dilakukan melalui metode multistage random sampling. Margin of error survei ±2,9% dengan tingkat kepercayaan 95%.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda AR memaparkan elektabilitas Prabowo-Gibran unggul berada di angka 40,2%. Sementara pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud Md 30,1% dan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar 24,4%.

"Jadi kalau kita lihat ini kisarannya margin antara Prabowo-Gibran dan Ganjar-Mahfud itu agak merendah. Menjauh sedikit Ganjar Pranowo-Mahfud Md dan Anies-Muhaimin mendekat jaraknya kalau kita gunakan margin of error 2,9 persen plus minus ini bisa bertemu ini antara Ganjar dengan Anies Baswedan," kata Hanta dalam pemaparannya, Jumat (10/11/2023).

Berikut elektabilitas 3 pasangan capres dan cawapres simulasi surat suara versi survei Poltracking:

-Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka 40,2%

-Ganjar Pranowo-Mahfud Md 30,1%

-Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar 24,4%

Tidak tahu/tidak jawab 5,3%


Bakal calon wakil presiden (bacawapres) Koalisi Perubahan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengaku logistik kampanye Anies-Muhaimin atau AMIN tak sebanyak pasangan calon (paslon) lain. Maka dari itu, ia berharap loyalitas para pendukung dan relawan menjadi senjata utama.

"Yang jelas, ngapunten, logistik belum sebanyak yang mereka punya. Tapi Insyaallah militansi, doa, keseriusan dan kesungguhan para kader. AMIN ini agak kuat dan bertahan cepat karena militansi, alhamdulillah," kata Cak Imin saat memberi sambutan di hadapan para ulama, kiai, gus dalam acara Deklarasi Komite Palestina oleh Laskar Santri AMIN dan Gerakan Nahdliyin Bersatu di Surabaya, Kamis (9/11) malam.

"Insyallah hampir rata-rata gerakan perubahan itu membangun aliansi-aliansi atau relawan yang betul loyal. Dengan doa para ulama, kiai, gus kita akan raih kemenangan di Pilpres 2024," imbuhnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dalam kesempatan ini, ia membeberkan survei Pilpres 2024 menurut data yang ia miliki di depan kiai-kiai hingga gus-gus. Cak Imin menyebut, survei saat ini menempatkan elektabilitas 3 calon merata.

"Atas seluruh kekuatan yang sudah dikonsolidir, kami perlu laporkan survei-survei sudah meningkat tajam, baik yang survei yang bikinan maupun survei yang real," ungkapnya.

"Waktu itu (elektabilitas Anies Baswedan) selalu di angka 15 persen sampai 17 persen Mas Anies. Begitu kita gabung dan muncul, alhamdulillah survei (naik)," tambahnya.

Ketum PKB ini menyebut, elektabilitas Anies-Muhaimin (AMIN) sudah di atas angka 25% dan menuju 30%.

"Umumnya di angka 25 sampai 27 persen. Tapi survei sesungguhnya, tiga calon ini kalau mau dibicarakan margin of error-nya, kira-kira margin of error di antara tiga itu dari 100 persen terbagi 3, masing-masing 30 persen-an. Tinggal sisa 10 persen. Kalau 30 persen-an, sekarang tinggal rebutan sisanya 10 persen, ini (sudah) ngos-ngosan," ungkap Cak Imin.

"Karena itu, doakan dan meyakinkan masyarakat karena persaingan ini sangat amat sengit dan betul-betul imbang," sebutnya.

Fokus Kampanye, Cak Imin Cuti dari DPR Mulai Besok


Bakal pasangan calon Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka unggul dalam survei elektabilitas Populi Center. Gibran mengingatkan untuk tidak jemawa.

"Survei itu banyak versi, pokoknya kita nggak boleh jemawa," kata Gibran ditemui di Taman Makam Pahlawan, dilansir detikJateng, Jumat (10/11/2023).

Menurutnya bila harus menang dalam satu putaran maka, dirinya dan Prabowo harus bisa meraih suara tinggi. Sedangkan, kata dia, masih banyak pekerjaan rumah (PR) yang harus ia selesaikan.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kalau satu putaran itu (menang) di atas 40 persen. Masih banyak PR (pekerjaan rumah), nggih," ucapnya.

Lebih lanjut, putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu mengaku fokus berkeliling dan bertemu warga serta melakukan konsolidasi.

"Kalau saya fokus keliling ketemu warga, sama penguatan konsolidasi, nggih," pungkasnya.

Baca berita selengkapnya di sini.

Simak Video 'Survei Charta Politika: Ganjar-Mahfud Md Unggul dari Prabowo-Gibran dan AMIN':

[Gambas:Video 20detik]


Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI akan melakukan pengundian nomor urut pasangan bakal calon presiden dan wakil presiden pada 14 November 2023. KPU akan mengundang pasangan calon tetap dan parpol pengusung untuk hadir dalam pengundian nomor urut tersebut.

"Di pengundian nomor urut pasangan calon capres cawapres tidak hanya parpol peserta beserta pasangan calonnya (yang diundang), kami juga mengundang penyelenggara pemilu, Bawaslu, DKPP dan para stakeholder lainnya," kata Ketua Divisi Teknis KPU RI Idham Holik kepada wartawan, Jumat (10/11/2023).

Selain itu, kata Idham, KPU juga akan melakukan pengundian nomor urut secara terbuka. Dia juga menyebut pengundian nomor urut akan disiarkan langsung melalui akun YouTube KPU RI.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"KPU akan melakukan live streaming proses pengundian nomor urut bacapres tersebut," paparnya.

Sehari sebelumnya, kata Idham, KPU akan melakukan rapat penetapan daftar calon tetap (DCT) capres-cawapres. Penetapan DCT digelar pada Senin (13/11).

"Penetapan pasangan capres-cawapres itu berdasarkan pasal 276 ayat 1, UU Nomor 7 Tahun 2023 pasangan capres dan cawapres ditetapkan 15 hari sebelum kampanye dimulai," jelas dia.

"Oleh karena itu lampiran 1 PKPU Nomor 19 Tahun 2023, menjelaskan bahwa penetapan capres, cawapres dilakukan pada 13 November 2023, sehari kemudian di 14 November 2023 KPU mengadakan pengundian nomor urut bacapres dan bacawapres," imbuhnya.

Diketahui, saat ini ada tiga pasangan calon yang telah mendaftar sebagai capres cawapres ke KPU. Mereka diantaranya Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, Ganjar Pranowo dan Mahfud Md, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.


Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) menyampaikan sosialisasi Empat Pilar MPR kepada warga Jakarta. Kegiatan ini digelar di Gedung Nusantara V, Komplek Gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta, (9/11), yang diikuti oleh 200 orang tokoh masyarakat dari Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan.

Diketahui, sosialisasi mengenai Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, atau yang lebih dikenal sebagai Empat Pilar MPR RI ini adalah kegiatan resmi yang diadakan oleh MPR. Kegiatan ini merupakan perintah dari Undang-Undang (UU) No. 17 Tahun 2014. Menurut HNW, pelaksanaan sosialisasi ini menjadi sangat penting agar warga negara bangsa memahami dan mengerti dasar dan pilar-pilar bangsanya.

"Jangan sampai warga bangsa tidak paham tentang negerinya, apalagi para tokohnya. Karena di Indonesia yang paternalistik ini, rakyat mengikuti keteladanan para tokoh dan para Pemimpin," terangnya, Jumat (10/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

HNW menyatakan di Indonesia, prinsip paternalisme masih kuat. Dalam konteks ini, dijelaskan bahwa masyarakat dalam berperilaku akan bertauladan atau merujuk pada tokoh-tokoh panutan. Tokoh-tokoh itu merupakan tokoh penting sehingga ditiru dalam keseharian.

"Nah kalau tokoh yang ditiru memberantas korupsi maka rakyat juga akan melawan korupsi", tuturnya.

"Kalau tokoh yang dianut mempersatukan bangsa, maka rakyat tidak akan berkonflik", tambahnya.

Bila berbicara tentang Empat Pilar MPR, ucap HNW, bangsa ini akan mendapatkan ketauladanan yang diwariskan oleh Bapak dan Ibu Bangsa. Bapak dan Ibu Bangsa menurut HNW adalah mereka yang terlibat langsung melahirkan Indonesia Merdeka, seperti mereka yang terlibat dalam keanggotaan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPKI), Panitia 9 maupun PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia.

Dari 67 anggota, 2 di antara mereka adalah perempuan. Mereka yang berada di sana sangat terpelajar. Dua Perempuan tersebut juga demikian. Roro Soekaptinah, ia berasal dari Yogyakarta, yang merupakan aktivis Aisyiyah dan menjadi anggota Kongres I Wanita 1928.

Perempuan lainnya adalah Maria Ulfa Santoso. Maria Ulfa adalah perempuan pertama di Indonesia yang berhasil meraih gelar sarjana dalam bidang hukum. Dialah yang mengusulkan inklusi Hak Asasi Manusia (HAM) dalam UUD. Ia juga menjadi Menteri Kesejahteraan Sosial pertama di Indonesia.

"Dua perempuan itulah antara lain para ibu bangsa," ujarnya.

"Bapak dan ibu bangsa itu memberikan ketauladanan yang luar biasa", ujar HNW.

HNW mengatakan mereka adalah orang-orang yang terdidik. Beberapa di antaranya menempuh pendidikan di luar negeri seperti di Belanda, Kairo, Mekkah, dan perguruan tinggi yang terkemuka lainnya. Sementara yang lain belajar di Indonesia, termasuk di pesantren, atau bahkan memperoleh pendidikan secara mandiri (otodidak).

Bapak dan ibu bangsa ini mewakili beragam latar belakang agama, kebangsaan, serta beragam aspek latar lainnya. Anggota-anggota yang terlibat dalam BPUPKI, Panitia 9, dan PPKI yang memiliki keragaman tersebut, bersama-sama menciptakan pencapaian luar biasa berupa Indonesia merdeka dengan ideologi Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.

"Bayangkan kalau di antara mereka ada yang ngotot untuk menjadikan agama, etnis, orientasi politik dan pahamnya sendiri untuk dasar negara, pasti tak akan lahir Indonesia dan NKRI seperti yang kita kenal sekarang ini," paparnya.

Dengan sikap seperti itu, HNW mencatat Bapak dan Ibu Bangsa memberikan contoh bahwa meskipun kita memiliki keragaman, kita mampu hidup bersama dan bekerja sama dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Diungkapkan HNW, dahulu terdapat sebuah negara yang disebut Uni Soviet. Pada zamannya, Uni Soviet merupakan sebuah negara adidaya dan rival utama bagi Amerika Serikat. Namun, Uni Soviet telah lama bubar. Salah satu penyebabnya adalah negara itu pecah karena ideologinya bukan merupakan hasil dari kesepakatan internal warga negara sendiri, melainkan sebuah ideologi komunis yang datang dari luar yang diterapkan secara paksa melalui kudeta dan penaklukan negara-negara di sekitar Rusia.

"Allhamdulillah, Indonesia mempunyai ideologi yang menyatukan yaitu Pancasila", ujarnya.

Pancasila dihadirkan melalui kesepakatan para tokoh bangsa yang terdiri dari berbagai latar namun mereka bisa saling memberi, saling menerima, bermusyawarah, dan bersatu/berkesepakatan meski melalui perdebatan yang panjang.

"Tidak bisa dipungkiri ada peran negarawan dan tokoh nasionalis kebangsaan, tapi juga ada peran tokoh-tokoh nasional Islam seperti KH Mas Mansoer, KH Kahar Mudzakkir, Ki Bagus Hadikusumo, KH Wahid Hasyim, KH Anwar Sanusi, H Agus Salim, H Abikusno Cokrosuyoso dll," tuturnya.

Ketauladanan mereka, lanjut HNW, merupakan soko guru dalam kehidupan dan inspirasi menyelamatkan Bangsa dan Negara menyongsong 100 tahun Indonesia Merdeka. Mereka hadir untuk mengaktualisasikan kesatupaduan Bangsa, Umat dan NKRI.

"Keragaman yang ada dan perbedaan afiliasi politik, suku, agama, profesi, tidak membuat mereka pecah, malah mereka memberikan keteladanan kesatupaduan, mengamalkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang sukses selamatkan kemerdekaan Indonesia dan eksistensi NKRI. Hal yang sangat relevan disegarkan kembali saat Rakyat Indonesia berada di tahun politik, menyongsong pesta demokrasi; Pemilu. Agar menjadi pilar positif nan penting mempersiapkan Indonesia Emas dengan memperingati 100 tahun Indonesia Merdeka," pungkasnya.

Sebagai informasi, peserta sosialisasi Empat Pilar MPR tersebut datang dari berbagai kelompok, termasuk pelajar, mahasiswa, santri, pendidik, pekerja, TNI, Polri, dan kelompok masyarakat dari dalam maupun luar negeri. Semua warga berhak mengikuti sosialisasi ini, yang diadakan di gedung legislatif maupun di tempat lain seperti sekolah, perguruan tinggi, pesantren, dan masyarakat umum.


Bakal calon wakil presiden (bacawapres) Koalisi Perubahan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin membeberkan survei Pilpres 2024 menurut data yang ia miliki di depan kiai-kiai hingga gus-gus. Cak Imin menyebut, survei saat ini menempatkan elektabilitas 3 calon merata.

"Atas seluruh kekuatan yang sudah dikonsolidir, kami perlu laporkan survei-survei sudah meningkat tajam, baik yang survei yang bikinan maupun survei yang real," kata Cak Imin saat memberi sambutan di hadapan para ulama, kiai, gus dalam acara Deklarasi Komite Palestina oleh Laskar Santri AMIN dan Gerakan Nahdliyin Bersatu di Surabaya, Kamis (9/11) malam.

"Waktu itu (elektabilitas Anies Baswedan) selalu di angka 15 persen sampai 17 persen mas Anies. Begitu kita gabung dan muncul, alhamdulillah survei (naik)," tambahnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ketum PKB ini menyebut, elektabilitas Anies-Muhaimin (AMIN) sudah di atas angka 25% dan menuju 30%.

"Umumnya di angka 25 sampai 27 persen. Tapi survei sesungguhnya, tiga calon ini kalau mau dibicarakan margin of error-nya, kira-kira margin of error di antara tiga itu dari 100 persen terbagi 3, masing-masing 30 persen-an. Tinggal sisa 10 persen. Kalau 30 persen-an, sekarang tinggal rebutan sisanya 10 persen, ini (sudah) ngos-ngosan," ungkap Cak Imin.

"Karena itu, doakan dan meyakinkan masyarakat karena persaingan ini sangat amat sengit dan betul-betul imbang," sebutnya.

Fokus Kampanye, Cak Imin Cuti dari DPR Mulai Besok


Anggota Komisi I DPR RI Fraksi Golkar Bobby Rizaldi menanggapi usulan pembentukan panitia kerja (panja) pengawasan netralitas TNI di Pemilu. Bobby mengatakan pembentukan tim panja itu mesti ada persetujuan dari seluruh anggota fraksi.

"Belum karena memang itu kan perlu persetujuan dari seluruh anggota fraksi ya, kalau pembentukan Panja itu kan harus bulat dan itu belum menjadi agenda di dalam rapat internal Komisi I," kata Bobby kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, (10/11/2023).

Bobby menyebut dalam internal Partai Golkar belum ada pembicaraan terkait itu. Ia menilai Panja netralitas bisa dibuat jika ada bukti pendukung sikap TNI.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ia mengatakan pembentukan Panja itu harus melihat dinamika yang terjadi. Tim Panja mampu memberikan manfaat bukan polemik di publik.

"Sepengetahuan saya belum ya, karena kan kita kan kalau membuat Panja itu tentu harus melihat ada dinamika apa. Kalau misalkan Panja netralitas, buktinya tidak netral apa? Nah, Lantas indikasinya tidak netral apa," ujar Bobby.

"Kan tentu harus ada itu, sehingga kita memastikan bahwa hasil Panja itu memang ada solusi, ada manfaat, tapi bukan menimbulkan polemik di publik, apalagi dalam masa persiapan pelaksanaan Pemilu," sambungnya.

Wakil Ketua Komisi I DPR Fraksi PDIP Utut Adianto sebelumnya mengusulkan Panja pengawasan netralitas TNI di pemilu. Utut mulanya menyoroti salinan paparan Laksamana Yudo saat menyampaikan arahannya terhadap personel TNI soal netralitas.


Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) menyambut baik rencana Pengurus Cabang Persaudaraan Setia Hati Teratai Jakarta Selatan, yang akan menggelar kejuaraan silat SH Teratai, pada 16-17 Desember mendatang datang. Kejuaraan itu dilaksanakan di tengah masa kampanye Pemilu.

Dia berharap kegiatan ini bisa menurunkan suhu ketegangan politik jelang pesta demokrasi lima tahunan, bahkan bisa menghadirkan semangat berkontestasi Pemilu yang positif dalam bingkai seni dan budaya yang mementingkan etika sebagaimana tujuan utama dari perguruan silat SH Teratai.

Dari namanya saja, menurut HNW, SH Teratai sudah mengesankan sesuatu yang indah. Kalau itu sebuah gerakan, pastilah gerakannya indah, dan sangat layak untuk disaksikan dan dikembangkan.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

HNW berharap semoga keberadaannya bisa memberi alternatif hiburan bagi masyarakat di tengah penatnya persoalan politik.

"Meskipun menghadapi Pemilu, dan berada di masa kampanye, sebaiknya ada yang tetap memikirkan, menampilkan dan mengembangkan seni budaya. Tidak harus semua berkonsentrasi terhadap dunia politik," kata HNW, dalam keterangannya, Jumat (10/11/2023).

"Harus ada yang tetap menggairahkan serta memikirkan aksi dan pengembangan seni budaya sebagaimana yang dilakukan oleh Setia Hati Teratai. Semoga acaranya berjalan lancar, dan tujuan yang hendak dicapai melalui kejuaraan ini bisa terwujud," tambahnya.

Pernyataan itu disampaikan HNW saat menerima kunjungan Pengurus Cabang Persaudaraan Setia Hati Teratai Jakarta Selatan. Pertemuan tersebut berlangsung di Ruang Kerja Wakil Ketua MPR, Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen Senayan, Kamis (9/11/2023).

Delegasi Pengurus Cabang Persaudaraan Setia Hati Teratai Jakarta Selatan, dipimpin Mustain Kepala Humas SH Teratai Jakarta Selatan.

Kejuaraan SH Teratai, menurut HNW tidak boleh diartikan hanya sekedar lomba, dan mencari pemenang semata. Kejuaraan SH Teratai juga harus memiliki makna kecintaan dan pengembangan SH Teratai, itu sendiri.

Karena unsur seni budaya, itu harus terus dipupuk kembangkan, termasuk di tengah suasana panasnya dunia politik.

"Kalau tidak dilindungi dan lestarikan, seni budaya pasti akan tergusur, oleh kebudayaan asing. Apalagi, saat ini era keterbukaan sudah menjalar hingga ke desa terpelosok," kata HNW.

"Karena itu saya menyambut baik, rencana kejuaraan SH Teratai semoga lancar dan mendapat berkah bagi kita semua," sambungnya.

Pada kesempatan itu, Pengurus Cabang Persaudaraan Setia Hati Teratai Jakarta Selatan mengundang HNW untuk membuka secara resmi Kejuaraan SH Teratai Jakarta Selatan. Mereka juga meminta kesediaan HNW menjadi anggota istimewa SH Teratai Jakarta Selatan.

Kejuaraan SH Teratai Jakarta Selatan, rencananya bakal digelar di Cilandak Jakarta Selatan, dan melibatkan 500 peserta se Jakarta Selatan. Sementara di Jakarta Selatan Sendiri, jumlah anggota SH Teratai, tak kurang dari 7.000 anggota.

Sebagai informasi, pertemuan tersebut juga turut dihadiri oleh Komandan Pengamanan Internal Bambang Sugeng, Sekretaris Cabang SH Teratai Jakarta Selatan Galih Wicaksono, serta Lembaga Wasit Juri Cabang Jakarta Selatan Ajeng Mieyaswary.


Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto menyinggung soal keabsahan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres usai putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) yang menyatakan hakim konstitusi Anwar Usman terbukti melanggar etik berat. Gibran pun merespons.

"Kita menghormati keputusan yang ada," kata Gibran saat ditemui wartawan di Balai Kota Solo, dilansir detikJateng, Jumat (10/11/2023). Gibran menjawab pertanyaan soal keabsahan cawapres usai putusan MKMK yang disinggung Hasto.

Disinggung apakah putusan tersebut menghalangi dirinya maju di Pilpres di 2024, Gibran sekali lagi menegaskan dirinya menghormati keputusan MKMK.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Ya sekali lagi kami menghormati keputusan yang sudah ada," ucapnya.

Ditanya soal pernyataan elite PDIP yang menyebut dirinya akan playing victim bila dipecat dari PDIP, Gibran ganti mempertanyakan sikap dia selama ini. Menurutnya, selama ini, dirinya yang sering diserang.

"Lha saya ngapain. (Playing victim bila dipecat?) Yang diserang kan saya terus, saya diam terus gimana," pungkasnya.

Baca berita selengkapnya di sini.

Simak juga Video 'TKN Prabowo-Gibran Pede Adu Kuat Suara NU dengan Kubu Lain':

[Gambas:Video 20detik]


Bacapres Anies Baswedan angkat bicara soal hasil survei terbaru dari lembaga survei Populi Center. Dia mengaku semakin optimis dan akan terus bekerja.

"Ya kita terus jalan, kita terus bekerja, kita terus menjangkau semua dan kami makin hari makin optimistis," kata Anies seusai menghadiri acara Gathering Nasional Turun Tangan di Grand Serela, dilansir detikJogja Jumat (10/11/2023). Anies menjawab pertanyaan wartawan soal hasil survei yang menempatkan dirinya dan Muhaimin Iskandar (AMIN) di posisi paling bawah.

Menurut Anies, saat ini banyak masyarakat yang menginginkan perubahan. "Kami makin hari makin menemukan kondisi di lapangan yang menunjukkan bahwa makin banyak yang menginginkan perubahan," kata dia.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Termasuk apakah kita ingin kehidupan bernegara kita dijaga tatanannya, kehormatannya, kewibawaannya. Bila iya, maka kita dorong perubahan," imbuh Anies.

Sebelumnya, lembaga Survei Populi Center merilis survei terbaru, salah satunya terkait elektabilitas tiga pasang calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) di Pemilu 2024.

Peneliti Populi Center, Hartanto Rosojati memaparkan elektabilitas Prabowo-Gibran unggul, berada di angka 43,1 persen. Sementara itu elektabilitas pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud Md sebesar 23 persen dan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar 22,3 persen.

Baca berita selengkapnya di sini.


Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud Md tengah mengkaji usulan struktur kepengurusan Tim Pemenangan Daerah (TPD) di Sulawesi Selatan (Sulsel). Sejumlah nama yang mengisi posisi inti disebut masih bisa berubah.

"Sudah ada (draf struktur TKD), kita juga sudah serahkan ke pusat (TKN), cuma persoalan bisa di-spill atau tidaknya ini lagi menunggu informasi dulu dari TKN. TKN bilang jangan dulu di-spill," kata calon Ketua TPD Ganjar-Mahfud Sulsel dokter Udin Saputra Malik kepada detikSulsel, Kamis (9/11/2023).

Udin menjelaskan komposisi ketua, sekretaris hingga bendahara (KSB) masih dipertimbangkan. Pengurus inti yang diusulkan berpotensi berubah berdasarkan pertimbangan TKN.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Yang jelasnya ada perubahan di struktur terutamanya di KSB (ketua sekretaris dan bendahara) karena kita komitmen untuk memajukan peran generasi muda," tambahnya.

Udin merinci sekretaris sebelumnya yang disiapkan adalah politikus PDIP Sulsel Risfayanti Muin. Dalam draf struktur TPD yang baru, Risfa dipindahkan ke bidang direktorat saksi dan relawan.

Sementara posisi Fadli Ananda yang juga politikus PDIP Sulsel turut digeser. Fadli sebelumnya disiapkan sebagai bendahara TPD. Dalam draf struktur yang baru, Fadli ditunjuk sebagai sekretaris TPD.

"Ada perubahan, nanti bu Risfa berpindah ke direktorat saksi dan relawan, dr Fadli pindah ke sekretaris," jelas menantu Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan 'Danny' Pomanto ini.

Udin mengaku belum bisa mengungkap figur yang akan ditunjuk sebagai bendahara. Dia hanya memberi bocoran bahwa bendahara TPD Ganjar-Mahfud Sulsel akan diisi dari kalangan profesional muda.

"Posisi bendahara akan diisi oleh seseorang, sosok anak muda kemudian pengusaha sukses dan Insyaallah akan bersinergi dengan komponen-komponen lain," ujar Udin.

Udin menyebut draft struktur TPD Ganjar-Mahfud di Sulsel telah diserahkan ke TPN. Selanjutnya sisa menunggu untuk di SK-kan secara resmi.

Udin menyebut sudah bertemu dengan Ketua TPN Ganjar-Mahfud Arsjad Rasjid di Jakarta kemarin. Pihaknya juga mengaku sudah mendapat arahan-arahan mengenai strategi pemenangan.

"Saya sudah ketemu dengan Arsjad Rasyid meminta arahan-arahan beliau. Dan memang kita akan segera konsolidasi internal jadi beberapa pengarahan beliau tentunya terkait strategi-strategi yang harus segera dijalankan," ungkapnya.

Sementara terkait pelantikan pengurus TKD Ganjar-Mahfud Sulsel, Udin mengaku masih menunggu arahan dari TKN. Apalagi bagi dia pelantikan hanyalah kegiatan seremonial.

"Kita sih kalau pelantikan secara seremonial tidak terlalu pusing. Kita lebih kepada mau kerja aja ini, karena sesuai dengan motto nya Pak Ganjar gerak cepat," katanya.

Diberitakan sebelumnya, Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan 'Danny' Pomanto mengungkap dokter Udin Saputra Malik menjadi satu-satunya kandidat ketua TPD Ganjar-Mahfud di Sulsel. Danny menyebut menantunya itu telah direstui oleh pimpinan parpol pengusung.

Hal itu diungkapkan Danny saat mendampingi Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) meninjau Sekretariat TPD Ganjar- Mahfud Sulsel di Jalan Jenderal Sudirman, Makassar, Kamis (2/11). Danny mengaku tak pernah mempromosikan Udin, semua diserahkan ke partai koalisi.

"Sementara yang diusulkan dan yang sekarang disepakati namun belum resmi itu dokter Udin memang. Saya belum lihat nama lain seperti yang diusulkan ke saya, tapi kan sekali lagi saya tidak mau endorse, terserah saya serahkan ke partai koalisi,"ujarDanny.

TPN Ganjar-Mahfud Nilai Aparat Penegak Hukum Masih On The Track di Pemilu


Daftar Isi Elektabilitas 3 pasangan capres cawapres versi survei Populi Center

Bacapres Anies Baswedan angkat bicara soal hasil survei terbaru dari lembaga Survei Populi Center. Hasil survei itu menunjukkan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka unggul dibanding pasangan lainnya.

"Ya kita terus jalan, kita terus bekerja, kita terus menjangkau semua dan kami makin hari makin optimistis," kata Anies seusai menghadiri acara Gathering Nasional Turun Tangan di Grand Serela, Jumat (10/11/2023). Anies menjawab pertanyaan wartawan soal hasil survei yang menempatkan dirinya dan Muhaimin Iskandar (AMIN) di posisi paling bawah.

Menurut Anies, saat ini banyak masyarakat yang menginginkan perubahan.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kami makin hari makin menemukan kondisi di lapangan yang menunjukkan bahwa makin banyak yang menginginkan perubahan," kata dia.

"Termasuk apakah kita ingin kehidupan bernegara kita dijaga tatanannya, kehormatannya, kewibawaannya. Bila iya, maka kita dorong perubahan," imbuh Anies.

Dilansir detikNews, Kamis (9/11/2023), lembaga Survei Populi Center merilis survei terbaru, salah satunya terkait elektabilitas tiga pasang calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) di Pemilu 2024.

Survei dilakukan pada 29 Oktober hingga 5 November 2023 terhadap 1.200 responden. Survei dilakukan melalui tatap muka dengan aplikasi Populi Center.

Pemilihan sampel dilakukan melalui metode multistage random sampling. Margin of error ±2,83 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.

Peneliti Populi Center, Hartanto Rosojati memaparkan elektabilitas Prabowo-Gibran unggul, berada di angka 43,1 persen. Sementara itu elektabilitas pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud Md sebesar 23 persen dan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar 22,3 persen.

"Sebesar 43,1 persen publik memilih Prabowo-Gibran, di urutan kedua Ganjar-Mahfud, di urutan ketiga Anies-Muhaimin 22,3 persen. Ini kita melihat angka yang setidaknya cukup jauh antara ranking 1 dan ranking 2. Ini merupakan pekerjaan rumah masing-masing kandidat bagaimana menjaga elektabilitas suara," kata Hartanto dalam pemaparannya di Populi Center, Jalan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Kamis (9/11/2023), dikutip dari detikNews.

Elektabilitas 3 pasangan capres cawapres versi survei Populi Center

Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka 43,1%

Ganjar Pranowo-Mahfud Md 23%

Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar 22,3%

Belum memutuskan 10,0%

Menolak menjawab: 1,6%

Survei Populi Center: 64,8 % Publik Ingin Coblos Caleg, Bukan Partai


Partai Garuda menilai pernyataan calon presiden Prabowo Subianto yang meminta para buruh agar tidak banyak menuntut kenaikan upah kepada pengusaha merupakan fakta yang ada di lapangan. Partai Garuda memahami kegelisahan Prabowo yang tidak ingin perusahaan di Indonesia pindah ke negara lain.

"Prabowo sampaikan bahwa jangan pengusaha dituntut untuk menaikkan gaji terus menerus, karena akan mencekik perusahaan, yang menyebabkan perusahaan pindah ke negara lain sehingga merugikan perekonomian Indonesia. Karena sudah banyak program pemerintah yang digelontorkan untuk membantu masyarakat," kata Wakil Ketua Umum Partai Garuda Teddy Gusnaidi, dalam keterangan tertulis, Jumat (10/11/2023).

Teddy mengatakan jika perusahaan tersebut merugi, yang terdampak bukan hanya pengusaha tetapi juga buruh. Imbasnya, buruh bakal tidak lagi punya pekerjaan.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Apa yang disampaikan Prabowo adalah fakta dilapangan. Bahkan bukan hanya pengusaha yang rugi, buruh juga rugi," ujar Teddy.

"Ada banyak buruh yang akhirnya tidak bisa lagi mendapatkan pekerjaan dan hidupnya lebih sulit dari pada saat dia masih memiliki pekerjaan tetap," sambungnya.

Juru Bicara Partai Garuda itu menjelaskan pengurangan tenaga kerja (PHK) yang terjadi di mana-mana karena pendapatan perusahaan tidak lagi bisa menutupi pengeluaran. Menurut Teddy, pekerjaan 2-3 orang akhirnya dikerjakan satu orang untuk mengcover kenaikan upah yang juga diikuti kenaikan harga bahan untuk produksi.

"Karena di PHK, akhirnya bekerja serabutan, tidak ada pekerjaan tetap, sehingga pendapatan yang didapatkan jauh dari saat masih bekerja tetap. Yang terjadi hanya penyesalan, karena tidak ada yang bisa membantu mereka," kata Teddy.

"Orang-orang yang dulu mengajak untuk menuntut perusahaan pun tidak bisa membantu mereka," lanjutnya.

Oleh karena itu, Teddy kembali kembali menegaskan pernyataan Prabowo itu merupakan fakta. Menurut Teddy, Prabowo hanya tidak ingin perusahaan dan buruh menjadi korban.

"Ini adalah fakta yang dilihat oleh Pak Prabowo, beliau ingin menyampaikan sesuatu sesuai dengan kondisi di lapangan, jangan sampai buruh dan pengusaha menjadi korban. Jadi prabowo bukan menyampaikan hal-hal yang terlihat menggiurkan tapi jauh dari kenyataan," pungkasnya.


Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menggelar mediasi di kantor Bawaslu RI hari ini. Mediasi itu digelar atas gugatan sengketa yang diajukan Ketua DPD RI periode 2009-2016 Irman Gusman kepada KPU RI karena dicoret dari daftar calon tetap (DCT) anggota DPD RI.

"Iya benar jam 14.00 WIB, mediasi hari kedua," kata Anggota Bawaslu RI Puadi kepada wartawan, Jumat (10/11/2023).

Puadi mengatakan ini merupakan mediasi kedua, setelah mediasi pertama yang digelar Kamis (9/11) belum mencapai kesepakatan. Dia menyebut Bawaslu memerlukan waktu dua hari untuk melakukan mediasi dan 12 hari masa kerja untuk menyelesaikan sengketa tersebut.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Tentang penyelesaian sengketa proses itu punya waktu 2 hari untuk melakukan mediasi. Kemarin kan sudah mediasi, kemudian ini mediasi yang kedua untuk mencapai ada kesepakatan nggak nih di mediasi kedua ini," ujarnya.

Puadi menjelaskan jika mediasi kedua belum mencapai kesepakatan, maka akan dikeluarkan putusan kesepakatan. Namun, kata dia, bila masih belum ada kesepakatan, akan dilanjutkan ke persidangan.

"Kalau di hari yang kedua ini mediasinya tidak mencapai kesepakatan, maka dilanjutkan proses ajudikasi, persidangan," ungkap dia.

Dia menyebut laporan itu dibuat pada Selasa (7/11). Laporan sengketa itu teregistrasi pada Rabu (8/11) dengan Nomor 001/PS.REG/BAWASLU/XI/2023.

"Laporannya itu, kalau nggak salah hari Selasa. Kemudian perbaikannya Rabu, kemudian setelah Rabu dianggap lengkap ya sudah diregister. Karena hari Kamis nya mediasi pertama. Kemudian dilanjutkan karena merujuk Perbawaslu 9 itu kita punya waktu 2 hari mediasi itu sampai hari ini," jelas Puadi.

Sebelumnya, Ketua DPD RI periode 2009-2016 Irman Gusman menggugat KPU ke Bawaslu. Gugatan itu terkait pencoretan nama Irman Gusman dari daftar calon tetap (DCT) DPD RI daerah pemilihan Sumatera Barat (Sumbar) untuk Pemilu 2024.

Tim kuasa hukum Irman Gusman, dipimpin advokat Tommy S.S. Bhail menjelaskan yang mereka gugat adalah SK KPU RI No.1563 tanggal 3 November 2023 tentang Daftar Calon Tetap yang proses penetapannya dianggap menyalahi aturan perundang-undangan.

"Salah satu kegiatan yang dilakukan KPU Provinsi Sumatera Barat merupakan kelancangan prosedural yang berkonsekuensi pidana, yakni ketika KPU di provinsi tersebut mengadakan konperensi pers pada 31 Oktober 2023 untuk mengumumkan pencoretan nama Irman Gusman dari DCT. Itu menabrak prosedur yang semestinya," kata Tonmy melalui keterangannya, dilansir detikSumut, Selasa (7/11).

Menurutnya, pada hari itu KPU belum mengadakan sidang pleno untuk menetapkan DCT dan DCT dimaksud baru ditetapkan empat hari kemudian, yaitu melalui Surat Keputusan KPU RI No.1563 tanggal 3 November 2023 tentang DCT DPD RI.

Tim kuasa hukum Irman Gusman berpendapat, nama mantan Ketua DPD RI ini telah masuk dalam Daftar Calon Sementara (DCS) berdasarkan Surat Keputusan KPU No. 1042 tanggal 18 Agustus 2023. Kliennya disebut Tonmy telah mengikuti semua kegiatan yang diwajibkan oleh KPU, namun tiba-tiba saja nama Irman Gusman dicoret dari DCT tanpa alasan yang berdasar hukum.


Bakal capres dari PDIP Ganjar Pranowo menyebut banyak BUMN karya bangkrut. Terkait hal tersebut, Menteri BUMN Erick Thohir memberikan responsnya.

Erick menyebut bahwa BUMN-BUMN saat ini banyak menerima penugasan. Ia yang menjabat selama 4 tahun berupaya memperbaiki BUMN-BUMN tersebut.

"Ya kan memang begini, kalau saya melihat bahwa BUMN-BUMN ini memang sedang banyak dapat penugasan. Sedang membangun yang namanya penugasan. Dan saya sebagai menteri yang baru menjabat empat tahun, ya saya coba terus perbaiki kondisi BUMN-BUMN yang ada," kata Erick di Kementerian BUMN Jakarta, Kamis (9/11/2023), melansir detikFinance.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Erick yakin apa yang disampaikan oleh Ganjar bukan sebuah pernyataan yang negatif. Apalagi, Erick mengaku dekat dengan Ganjar.

"Tetapi yang beliau sampaikan bahwa BUMN karya ke depan harus lebih baik lagi, sepakat. Ini yang kita terus perbaiki sekarang, bagaimana penugasan di jalan tol sekarang transparan, mana yang feasible, mana yang kurang feasible. Kalau yang feasible tentu kita lakukan aksi korporasi. Kalau kurang feasible ya pemerintah hadir," terangnya.

Erick menambahkan, dia terbuka atas kritik dan saran. Terlebih, saat ini merupakan tahun pemilu. Tak hanya Ganjar, Erick meyakini nantinya semua calon presiden (capres) pasti bakal mengeluarkan pernyataan.

"Saya sebagai menteri profesional ya harus menerima daripada masukan, kritik, ataupun saran, karena ini dinamika yang sedang terjadi. Tapi saya yakinkan kepada para calon presiden, empat tahun terakhir ini BUMN sudah ke arah yang sangat bagus, hasilnya sudah ada, tetapi apakah masih ada kekurangan? Ya pasti ada, yang namanya kesempurnaan hanya milik Allah SWT, jadi saya terbuka," paparnya.

Sebelumnya Ganjar mengungkap banyak BUMN karya bangkrut saat merespons pertanyaan terkait BUMN yang selama ini mendapat penyertaan modal negara (PMN) tapi tingkat internal rate of return (IRR) atau balik modalnya rendah. Menurutnya, hal itu karena masalah tata kelola.

"Gimana lah Bu tidak governance ko. Betul nggak? Hayo yang main di situ siapa aja hayo? Yang sudah bangkrut berapa, nggak governance ko. Kalau itu governance kita bisa ngukur kok. Saya juga punya datanya maka sebenarnya perlu prudent," katanya dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia, Rabu (8/11).

Ganjar lantas menyebut banyak BUMN karya bangkrut. Ganjar bilang, hal itu terjadi karena tidak efisien.

"Sudah berapa perusahaan bangkrut? BUMN bangkrut, yang karya-karya karena ngurus ini? Banyak Pak. Inefisien kok kuncinya. Saya berdebat panjang sekali karena ketika mau bangun itu semua dipegang mereka. Galian C nya ilegal. Silakan Googling Ganjar ngamuk soal galian ilegal. Mereka pak. Kualitasnya begitu, yang main saya titip itu titip ini. Dengan segala hormat saya sampaikan secara terbuka kita harus punya integritas, bersih, antikorupsi agar itu tidak terjadi," ungkapnya.

Simak juga Video 'Erick Thohir Ajak Muda untuk Tak Mager Demi Indonesia Lebih Baik':

[Gambas:Video 20detik]


Pemerintah Kota, KPU, dan Bawaslu Kota Semarang menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) di Lobby kantor Wali Kota Semarang, Kamis (9/11) malam.

Penandatanganan NPHD dilakukan oleh Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu, Ketua KPU Kota Semarang, Henry Casandra Gultom, serta Ketua Bawaslu Kota Semarang, Arief Rahman, serta disaksikan jajaran Forkopimda.

Hevearita mengatakan pihaknya selalu mendukung tahapan Pemilu dan Pilkada di Semarang. Dengan adanya penandatangan NPHD, diharapkan segala kegiatan baik di KPU maupun di Bawaslu bisa berjalan lancar.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Penandatanganan ini sesuai instruksi Mendagri agar segera menandatangani NPHD untuk mendukung berjalannya Pilkada 2024 nanti," ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (10/11/2023).

"Dana hibah penyelenggaraan pemilu ini masuk di anggaran perubahan Pemkot Semarang. Pada awal 2023 lalu, kami diminta menganggarkan kebutuhan-kebutuhan dari KPU maupun Bawaslu," lanjutnya.

Wanita yang akrab disapa Mbak Ita ini menjelaskan hibah untuk pelaksanaan Pemilu 2024 yang diberikan kepada KPU sebesar Rp 79 miliar, sedangkan untuk Bawaslu sebesar Rp 17 miliar.

Sementara Henry mengatakan penandatanganan tersebut telah sesuai Surat Edaran (SE) Mendagri Nomor 900.1.9.1/5252/SJ agar berkoordinasi dengan pemerintah daerah terkait penandatanganan NPHD. KPU saat ini masih menunggu Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang mengatur mengenai tahapan.

"Kami selesaikan administrasinya dulu, mengenai NPHD-nya dan administrasinya kita selesaikan setelah penandatanganan. Nantinya dana ini akan dilakukan pencairan 14 hari sesuai Permendagri 41 Tahun 2020. Di situ ada mekanisme pencairan 40 persen dan 60 persen," ungkapnya.

Henry mengungkapkan besaran dana hibah Pemkot Semarang kepada KPU yakni sebesar Rp 79.764.419.000.

"Kami KPU Kota Semarang mengapresiasi Pemerintah Kota Semarang yang dengan sigap melakukan NPHD dan menyiapkan anggaran untuk Pemilu 2024," katanya.

Di sisi lain, Arief Rahman mengatakan Bawaslu akan mendapatkan anggaran yang bersumber dari dana hibah sebesar Rp 17,1 miliar. Adapun dana hibah ini akan digunakan sebagai anggaran operasional mulai dari jajaran di tingkat kecamatan dan Panwaslu kelurahan.

"Di pemilihan kepala daerah 2024 nanti, kami sudah mendapatkan anggaran hibah dari Pemerintah Kota Semarang sebesar Rp 17,1 miliar," katanya.

"Operasional jajaran di Panwaslu kecamatan dan kelurahan. Kalau untuk honorarium pengawas TPS itu sharing dengan provinsi," imbuh Arief.

Tak hanya itu, lanjut Arief, beberapa kegiatan lain seperti sosialisasi, penyamaan persepsi, koordinasi dan evaluasi juga menggunakan anggaran hibah tersebut.

"Untuk tahapan selanjutnya, kami masih menunggu PKPU RI. Sampai hari ini belum ada, kami masih menunggu regulasi. Kalau berdasarkan NPHD, setelah penandatanganan, anggaran sebesar 40 persen ini akan dicairkan ke dalam bank penerima hibah," pungkas Arief.


Komisi Yudisial (KY) menandatangani nota kesepahaman dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Tujuannya untuk bersama-sama mendukung penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) yang baik dengan menjaga dan menegakkan integritas hakim.

Ketua KY Amzulian Rifai mengatakan bahwa penandatanganan nota kesepahaman ini penting karena sebagai lembaga negara, KY harus turut dalam menyukseskan pemilu.

"Melalui nota kesepahaman ini, KY juga ingin bekerja sama dengan KPU untuk memberikan pendidikan bagi para hakim, terutama di tengah aturan pemilu yang berkembang dinamis," kata Amzulian sebagaimana dilansir Antara, Jumat (10/11/2023).

Setiap tahun, 600 hakim diberi pelatihan di berbagai bidang sesuai dengan kebutuhan negara, seperti di bidang pajak, tipikor, dan pemilu.

"Ke depan, KY bisa memberikan pelatihan seputar kepemiluan. Hakim akan sulit mengadili bila tidak paham aspek-aspek yang spesifik terkait dengan pemilu," kata Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya itu.

Nota kesepahaman yang berlaku 5 tahun ini mengatur enam ruang lingkup. Yakni, pertama, pertukaran informasi; kedua, koordinasi penyelesaian permohonan pemantauan dan pengaduan perkara pemilu; ketiga, peningkatan kapasitas hakim terkait dengan penyelenggaraan pemilu; keempat, sosialisasi pemilu; kelima, pemanfaatan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia; keenam, pemanfaatan sarana dan prasarana.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari menekankan bahwa nota kesepahaman ini penting agar KY dan KPU dapat bertukar informasi dan data dengan lebih mudah.

Diungkapkan pula bahwa berbagai permasalahan yang sedang dihadapi KPU, mulai pelaporan ke Bawaslu, gugatan di PTUN, hingga sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK), termasuk gugatan Partai Prima kepada KPU yang dinilai salah sasaran.

"Apakah mungkin KY memberikan semacam pendekatan preventif kepada para hakim? Misalnya, seharusnya keputusan KPU merupakan keputusan tata usaha negara (TUN) sehingga pengujiannya di peradilan TUN. Apabila diputus di luar kewenangan, tentu akan menjadi problem," ungkap Hasyim Asy'ari.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT


Partai buruh atau serikat pekerja menilai pendapat Calon Presiden Prabowo Subianto keliru. Hal ini berkaitan dengan pertanyaan yang meminta para buruh jangan selalu menuntut kenaikan upah.

Presiden Partai Buruh dan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal berpendapat, pernyataan Capres Prabowo keliru. Menurutnya, hal ini memperlihatkan jika Prabowo tidak memahami dunia perburuhan, bahkan terkesan tidak berpihak pada kepentingan buruh.

"Jadi tidak benar dan keliru pendapat Capres Prabowo bahwa tuntutan buruh untuk menaikkan upah minimum setiap tahun tidak dibutuhkan. Ini adalah pendapat keliru," kata Said, dalam keterangannya ditulis Jumat (10/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Said menerangkan perlu diketahui bagi seluruh Capres, di seluruh dunia, baik di Amerika, Jerman, Inggris, Negara Nordik, Negara Eropa lainnya, Brasil, Peru, negara Amerika lainnya, Jepang, India, Singapura, Malaysia, Thailand, Bangladesh, Mesir, Nigeria, Afrika Selatan, negara Afrika lainnya, Rusia, Turki, Australia, Selandia Baru, dan belahan dunia lainnya; seluruh serikat pekerja di negara masing-masing pasti berjuang menuntut kenaikan upah minimum dan upah berkala.

Said Iqbal mencontohkan, baru-baru ini serikat buruh Brasil berhasil menyakinkan Presiden Lula untuk menaikkan upah minimum 13%, padahal inflansi hanya 4% dan pertumbuhan ekonominya hanya 3,2%. Kemudian di Amerika, serikat pekerja automotif UAW berhasil menyakinkan Presiden Joe Biden untuk menaikkan upah buruh otomotif 30%.

Lalu buruh di Inggris, Jerman, Italia, dan negara Eropa lainnya, buruh melakukan demonstrasi besar-besaran menuntut kenaikan upah minimum dan berhasil naik di atas 20%.

"Di Amerika Serikat, ketika terjadi pemilihan presiden maka isu upah minimum adalah salah satu isu yang paling panas bagi para calon Presiden Amerika. Sebagai contoh, ketika Obama melawan Mitt Romney, di dalam kampanye mereka saling menyampaikan nilai kenaikan upah minimum setiap tahun dengan angka yang berbeda. Begitu pula dalam Pilpres antara Obama melawan McCain juga mengatakan kenaikan upah minimum untuk buruh Amerika setiap tahunnya harus naik," kata Said Iqbal.

Said menegaskan setiap tahun, buruh dan serikat buruh turun ke jalan demonstrasi untuk kenaikan upah minimum dan upah berkala (upah buruh bermasa kerja di atas satu tahun). Ia menyebut di Jepang dikenal dengan istilah shunto, yaitu perjuangan buruh Jepang untuk kenaikan upah minimum setiap tahun. Amerika, Australia, dan Amerika dikenal dengan perjuangan upah musim semi.

"Dan di Indonesia dikenal dengan perjuangan upah minimum di antara bulan Oktober sampai dengan Desember setiap tahunnya," jelasnya

Said menjelaskan upah minimum adalah jaring pengaman (safety net) agar buruh tidak terjerumus dalam jurang kemiskinan ketika memasuki dunia kerja, karena naluri mayoritas pengusaha hitam ingin memberikan upah murah dan tenaga kerja outsourcing. Oleh karena itu, negara, termasuk para Capres harus melindungi buruh dengan menaikkan upah minimum sebagai safety net.

"Dan kenaikan upah minimum tiap tahun ini yang diperjuangkan oleh buruh dan serikat buruh, termasuk Partai Buruh adalah penyesuaian terhadap harga-harga barang (inflasi) dan redistribusi dari pertumbuhan ekonomi yang dicapai untuk berbagi kepada buruh bukan hanya untuk para pengusaha," kata Said Iqbal.

Said Iqbal melanjutkan, di dalam konvensi dan hukum internasional telah disepakati upah minimum wajib diberikan kepada buruh dan harus dinaikkan setiap tahunnya. Ini tertuang dalam Konvensi ILO No 133 tentang upah minimum. Dan di Indonesia, di dalam UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan maupun UU No 6/2023 tentang Cipta Kerja, upah minimum diatur dengan tegas harus dinaikkan setiap tahunnya. Sekali lagi, pendapat Capres Prabowo ini sangat menyakitkan hati para buruh.

"Oleh karena itu, Partai Buruh dan KSPI tetap berpendapat, setiap tahun upah minimum dan upah berkala wajib dinaikkan untuk seluruh buruh, pekerja, karyawan, pegawai, PNS, TNI/Polri, siapa pun warga negara yang bekerja. Partai buruh dan KSPI menghimbau para Capres untuk juga berpihak kepada kepentingan buruh dan kelas pekerja tidak hanya berpihak kepada pengusaha hitam. Suara buruh sangat menentukan kemenangan para capres dalam Pemilu 2024," ujarnya.

Tentang ada perusahaan tidak mampu menaikkan upah minimum dan upah berkala, Said Iqbal berpendapat itu adalah kasus per kasus. Jangan digeneralisir.

Bagi Perusahaan yang tidak mampu tersebut, bisa saja dalam peraturan diatur mereka dapat mengajukan penangguhan kenaikan upah minimum dengan membuktikan laporan pembukuan dua tahun berturut-turut perusahaan merugi, dan sudah diaudit akuntan publik.

"Jadi tidak boleh juga perusahaan menyatakan mereka tidak mampu. Apa definisi tidak mampunya? Maka audit laporan pembukuan Perusahaan adalah jawabannya," tegasnya. Partai Buruh dan KSPI menghimbau para Capres untuk berhati-hati dalam berpendapat khususnya terhadap isu upah, karena adalah isu yang paling sensitif

"Oleh karena itu, Partai Buruh dan KSPI akan tetap memperjuangkan kenaikan upah minimum 2024 sebesar 15% atau mogok nasional," jelas dia.

Menurut Said Iqbal, boleh jadi, pernyataan yang dilontarkan Prabowo berasal dari orang-orang sekitar Capres Prabowo yang patut diduga "ingin cari muka" kepada pengusaha agar mereka mendapat dukungan dari pengusaha.

"Sebagai masukan dari Partai Buruh dan organisasi serikat buruh untuk Capres Prabowo dan para Capres lainnya, isu upah dan jaminan sosial serta penciptaan lapangan kerja dan hapus outsourcing adalah isu arus utama di kalangan buruh," ujar Said Iqbal.

Oleh karena itu, lanjutnya, bila salah bicara dan keliru terhadap isu arus utama buruh, maka akibatnya fatal terhadap dukungan buruh kepada para Capres tersebut. Termasuk di dalamnya isu penolakan Omnibus Law oleh seluruh kalangan buruh

Prabowo Minta Buruh Tak Banyak Tuntut soal Upah

Sebelumnya, Prabowo meminta kepada para buruh agar tidak banyak menuntut kenaikan upah kepada pengusaha, terlebih jika perusahaan tersebut sedang dalam kondisi 'buntung'. Hal itu disebut bisa memberatkan dan membuat pengusaha lari ke negara lain.

"Buruh kau udah dapat ini, ini, ini, angkutan akan kita bebaskan supaya kau kerja juga ringan. Ya sudah dong jangan kau tuntut-tuntut pengusaha (naikkan upah). Kalau tidak untung pengusahanya bisa pindah ke Bangladesh, ke mana ke mana," kata Prabowo dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Menara Bank Mega, Jakarta, Rabu (8/11).

Kemudian program pemerintah dianggap sudah banyak yang menyejahterakan rakyat terutama kaum buruh mulai dari layanan kesehatan gratis hingga berbagai macam subsidi. Prabowo menjanjikan jika terpilih menjadi presiden akan berupaya menambah program yang pro rakyat miskin dan buruh sehingga mereka bisa makin sejahtera.

"Kita akan bicara ke pemimpin buruh, saudara, kesehatan nggak bayar, subsidi listrik, subsidi BBM, sekolah harus kita bikin nggak bayar, kita akan kasih makan siang (gratis). Kemudian saudara-saudara, kita harus berani seperti negara lain, angkutan di kota-kota besar, kalau perlu subsidi 100% untuk orang yang butuh," jelas dia

Lihat juga Video 'Pengamat Nilai Aturan Potong Upah Buruh 25% Bisa Lemahkan Daya Beli':

[Gambas:Video 20detik]


Anggota Komisi VI DPR Fraksi Demokrat Herman Khaeron meminta Menteri BUMN Erick Thohir bersih-bersih perusahaan BUMN di tahun politik 2024. Dia meminta Erick memberhentikan para direksi maupun komisaris yang ikut menjadi timses capres dan cawapres.

"Ini sesuai dengan aturan perundang-undangan bahwa direksi dan komisasri BUMN tidak boleh terlibat dalam kegiatan politik praktis" kata Herman kepada wartawan, Jumat (10/11/2023).

Herman menyebut 'bersih-bersih' timses di BUMN juga berlaku terhadap dewan pengawas hingga pegawai. "Ini berlaku juga untuk dewan pengawas dan para pegawai BUMN," katanya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Lebih lanjut, Wakil Komandan Alpha TKN Prabowo-Gibran ini menduga masih ada sejumlah direksi dan komisaris yang terafiliasi pada partai politik tertentu. Dengan begitu, Herman pun meminta mereka mundur atau diberhentikan sebagai pejabat BUMN.

"Oleh karenanya saya meminta, untuk menjunjung tinggi aturan, etika, dan moral sebagai pejabat BUMN dan agar secara sukarela jika ingin terlibat langsung dalam politik praktis untuk mundur atau diberhentikan," kata dia.

Sebelumnya Erick Thohir menyebut banyak komisaris BUMN mundur karena menjadi tim kampanye capres dan cawapres. Pengawasan terhadap BUMN itu menjadi sorotan karena ditinggal komisaris-komisaris tersebut.

Erick mengatakan, Indonesia punya banyak figur yang bagus. Dia mengatakan, akan mendorong figur-figur baru untuk menggantikan kursi komisaris yang kosong.

"Ya banyak figur bagus di Indonesia, kita nggak boleh terjebak 1-2 figur. Ya apalagi makin hari kita lihat bangsa Indonesia makin teredukasi, etikanya makin bagus, ya kita coba dorong figur-figur baru," kata Erick Thohir di Kementerian BUMN Jakarta, Kamis (9/11).

Dia mengatakan, keputusan komisaris BUMN untuk mundur bukan karena dirinya memaksa. Namun, secara aturan komisaris yang terlibat dalam kampanye harus mundur.

"Loh kalau memang sudah terdaftar kan aturannya seperti itu, bukan saya memaksa, tapi aturannya ada," terang Erick.


Polres Bogor berkomitmen menjaga kondusivitas proses Pemilu 2024 di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Polisi menyiagakan personel selama 24 jam di Bawaslu Kabupaten Bogor.

"Anggota kami disiagakan 24 jam di Bawaslu Kabupaten Bogor untuk memastikan penyelenggaraan Pemilu 2024 bisa berjalan dengan lancar, aman, dan kondusif," kata Kapolres Bogor AKBP Rio Wahyu Anggoro, kepada wartawan, Jumat (10/11/2023).

Terpisah, Ketua Bawaslu Kabupaten Bogor, Ridwan Arifin mengatakan, pihaknya telah bekerja sama dengan Polres Bogor sejak tahapan awal Pemilu.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Ucapan terimakasih banyak Kepada Kapolres Bogor, sejak tahapan penyelenggaraan Pemilu 2024 dimulai, pihak kepolisian khususnya Polres Bogor, telah aktif berpartisipasi dan bersinergis dengan penyelenggara Pemilu, terutama Bawaslu Kabupaten Bogor," kata Ridwan.

Langkah tersebut sejauh ini menurutnya telah menimbulkan kondusifitas bagi jalannya proses Pemilu di Kabupaten Bogor. Dia turut mengapresiasi atas disiagakannya personel Polres Bogor selama 24 jam untuk mengamankan Pemilu.

"Sampai saat ini Polres Bogor semakin kuat membangun sinergitas dengan penyelenggara Pemilu, terutama Bawaslu Kabupaten Bogor, hal ini dilaksanakan polres bogor dengan melaksanakan piket siaga standby 24 jam di kantor Bawaslu Kabupaten Bogor," ucapnya.

Hal tersebut menurutnya sangat penting untuk memastikan keamanan selama proses Pemilu berjalan hingga pascapemilihan. Dia berharap agar Bawaslu Kabupaten Bogor dengan Polres Bogor semakin baik dalam bekerja sama.

"Besar harapan kami bahwa pihak Polres Bogor semakin memperkuat sinergitas ini dengan tetap mengawal pengamanan di setiap tahapan penyelenggara Pemilu 2024, sehingga dapat terlaksanakanya pemilu yang demokratis dan aman, nyaman, sukses tanpa ekses di Kabupaten Bogor," pungkas Ridwan.


Bacawapres koalisi Perubahan, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin bersama sejumlah kyai mendeklarasikan Komite Palestina. Komite tersebut mendorong adanya gencatan senjata antara semua pihak yang terlibat konflik Palestina dan Israel.

Berdasarkan keterangan tertulis yang diterima detikcom, Jumat (10/11/2023), deklarasi Komite Palestina dilakukan pada 9 November 2023 di di Hotel Khas, Surabaya, Jawa Timur.

Ada tiga misi yang termaktub dalam Komite Palestina, pertama, melaksanakan misi kemanusiaan dan perdamaian di Palestina dengan mendorong semua pihak yang bertikai untuk melakukan gencatan senjata. Kedua, mendukung dan memperjuangkan Kemerdekaan seutuhnya bagi bangsa Palestina. Ketiga, memperjuangkan kebebasan dan jaminan keamanan bagi umat Islam beribadah di Masjid Al-Aqsa.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Cak Imin mengatakan, Komite Palestina merupakan komitmen bangsa Indonesia dalam membela dan memperjuangkan kebebasan bagi bangsa Palestina.

"Ini sudah menjadi komitmen negara dan kewibawaan umat Islam Indonesia, betul-betul diharapkan dan ditunggu menjadi solusi utama. Karena kewibawaan PBB sudah tidak ada, kewibawaan OKI posisi OKI sudah gagal total," kata Cak Imin.

Cak Imin mendorong semua pemimpin di Indonesia, baik pemimpin di Pemerintahan maupun pemimpin masyarakat sipil untuk menjadi mediator perdamaian bagi rakyat Palestina.

"Kita ingin pemimpin-pemimpin Indonesia, pemimpin pemerintahan, maupun pemimpin-pemimpin masyarakat sipil, umat, berangkat menjadi mediator perdamaian secepat-cepatnya terbentuknya negara merdeka di Palestina," ujarnya.

Ketum PKB itu berharap, Komite Palestina menjadi solusi dari seluruh polemik yang ada di Palestina.

"Insya Allah, Komite Palestina ini menjadi jalan keluar dari seluruh polemik-polemik yang ada di Palestina dan juga polemik di dunia," tutur Cak Imin.

Sementara itu Tim Komite Palestina, KH Najih Maimun Zubair meyakini dengan kepemimpinan Gus Imin dan Anies Baswedan, lewat Gerakan Laskar Santri dapat mengatasi konflik di Israel dan Palestina. Menurut Najih Maimun, dalam membela Palestina, umat muslim bisa dengan mengirimkan bacaan hizib nashar ke Israel.

"Kita Insya Allah dengan gerakan laskar santri dengan komandonya Cak Imin dan presidennya Anies Baswedan insya Allah bisa menghalau kebiadaban, menghentikan kebiadaban Israel. Kita juga punya bacaan hizib nashar insya Allah dikomando sama gus Mahasyim, sehingga kita bisa mengirim bom-bom hizib dari sini ke Israel," tegasnya.

Setelah deklarasi Komite Palestina, Cak Imin langsung menuju Masjid Sunan Ampel Surabaya. Ia bersama KH. Marzuki Mustamar, KH. Zamzami Makhrus Ali, serta sejumlah Kiai lainnya menggelar salat gaib untuk warga Palestina yang menjadi korban perang.

Usai salat gaib, Gus Imin beserta rombongan melakukan ziarah ke makam Sunan Ampel. Di lokasi ini Cak Imin juga membaca doa untuk keselamatan dan kedamaian Palestina, serta membaca Hizbun Nashor secara bersama-sama.

Selain Kiai Marzuki, nampak hadir dalam deklarasi tersebut KH. Said Abdurahim (MUS Sarang), KH. Fahim Royani (Ploso), KH. Zidni (Ploso), KH. Mas Cholil Nawawi (Sidogiri), KH. Maksum Abdullah Fakiq (Langitan), KH. Ahfas Hamid (Lasem Rembang), KH. Mas Yusuf Muhajir (Surabaya), KH. Syamli (Anuqoyah Sumenep), Nyai Hj. Juwairiyah Fawaid (Situbondo), serta Nyai. Hj. Saidah Marzuki Mustamar.


Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menyampaikan banyak pihak yang tidak siap dengan duet Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Hal itu, kata Muzani, yang kemudian menyebabkan banyak orang tidak suka dengan pasangan ini.

"Itu sebabnya banyak orang yang tidak suka terhadap pasangan Prabowo-Gibran. Banyak orang yang tidak siap dengan situasi Pemilu 2024 nanti. Disepakatinya Mas Gibran sebagai cawapres dari Koalisi Indonesia Maju sebagai bagian dari cara kita menyambut dan mempersiapkan Indonesia Emas 2045," kata Muzani saat menghadiri konsolidasi bersama ribuan kader di Kabupaten Tegal dan Kota Tegal dikutip, Jumat (10/11/2023).

Muzani menyebut ada pihak yang khawatir peran anak muda lebih signifikan untuk pemilu ke depan. Dia menyebut Gibran adalah perwakilan anak muda yang dipersiapkan untuk Indonesia emas.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Agar di usia negara Indonesia yang ke 100 tahun nanti akan menjadi siap. Maka Gibran adalah perwakilan anak muda yang dipersiapkan untuk Indonesia Emas. Bahwa generasi muda harus disiapkan (menjadi pemimpin) di 2024, maka kita harus rela untuk itu," ungkap Muzani.

Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran ini menyebut, ada upaya-upaya sistematis untuk mendegradasi dukungan kepada Prabowo-Gibran. Bahkan, kata dia, ada pihak yang menuduh nepotisme setelah Koalisi Indonesia Maju memilih Gibran sebagai cawapres.

"Tapi hari-hari ini upaya itu dicurigai, upaya itu disalahpahami, disalah mengerti. Ada yang menuduh menghidupkan orde baru. Ada yang menuduh sedang menghidupkan nepotisme atau KKN. Bahkan meminta pasangan (Prabowo-Gibran) ini mundur saja," ujar Muzani.

"Padahal lebih dari 55 persen pemilih di Pemilu 2024 adalah anak muda. Masak kita ajukan cawapres anak muda malah dituduh ini itu. Kami merasa kemenangan Prabowo-Gibran sudah di depan mata, sehingga upaya itu dihalangi," jelasnya.

Meski demikian, Muzani menegaskan bahwa cara-cara itu justru akan memperkuat semangat kader, simpatisan dan partai koalisi untuk memenangkan Pilpres 2024. Pihaknya tak akan gentar dengan spekulasi tudingan yang disematkan ke pasangan calon ini.

"Tapi kami yakin seluruh kader Gerindra, masyarakat dan simpatisan Prabowo-Gibran, bahkan partai-partai Koalisi Indonesia Maju tidak akan gentar menghadapi tuduhan itu karena kita yakin Prabowo-Gibran akan menang di 2024," tegasnya.

Muzani menambahkan apabila Prabowo-Gibran mendapat kepercayaan rakyat dan terpilih menjadi presiden, maka kekuasaan itu akan digunakan untuk membantu masyarakat miskin. Termasuk, kata Muzani, mengatasi persoalan kelangkaan pupuk subsidi, menghilangkan kartu tani, hingga memberikan makanan dan susu gratis di sekolah dan pesantren.

Simak Video 'TKN Prabowo-Gibran Pede Adu Kuat Suara NU dengan Kubu Lain':

[Gambas:Video 20detik]


Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kemenkumham, Widodo Ekatjahjana menyatakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus aktif melakukan diseminasi, sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang semua informasi yang benar. Salah satunya dengan memaksimalkan Jaringan Dokumentasi dan Informasi (JDIH) KPU.

"Melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi (JDIH) KPU, kualitas dan integritas pemilu dapat terjaga. JDIH KPU harus bisa menyediakan informasi yang jelas, cepat, terverifikasi, sekaligus menjadi sumber literasi bagi masyarakat," kata Widodo dalam keterangan persnya, Jumat (10/11/2023).

Tak hanya sebagai sumber literasi, JDIH KPU juga dapat berfungsi sebagai wadah untuk menghimpun masukan dari masyarakat. Misalnya, ketika KPU sedang merancang sebuah peraturan, masyarakat dapat memberikan respons, kritik, serta masukan melalui laman JDIH.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"JDIH merupakan instrumen yang sangat strategis bagi KPU untuk menjalankan tugas dan fungsinya, baik di level nasional, provinsi, kabupaten dan kota. Transparansi, keterbukaan, serta komunikasi publik terkait peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemilu dapat dikembangkan dalam situs web JDIH," tambahnya.

Transparansi ini menjadi penting guna menegaskan pentingnya netralitas dan independensi KPU dalam pemilu. Apalagi, menjelang pemilu 2024 ini tekanan terhadap KPU cukup tinggi. Berita yang hangat diperbincangkan akhir-akhir ini menyebutkan bahwa KPU digugat terkait pendaftaran salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden yang mereka duga cacat yuridis.

"Oleh karena itu, JDIH dapat menjadi wadah untuk mendiseminasikan peraturan, menyebarluaskan informasi, serta menjadi ruang dialog bagi publik. Dengan demikian, langkah tersebut sekaligus memenuhi syarat formil dalam pembentukan peraturan perundang-undangan," kata Kepala BPHN.

JDIH KPU juga dapat memberikan jawaban atas dinamika atau isu-isu yang muncul terkait pemilu. Widodo memberi contoh lain kasus terkait pemilu yang berpotensi memicu polemik di masyarakat, yaitu kontroversi terkait keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang batas usia calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres).

Kasus tersebut memicu terbentuknya dua pendapat yang saling bertolak belakang di antara masyarakat. Ini membuat posisi KPU semakin dilematis. Widodo menekankan kembali netralitas dan independesi KPU dalam kasus itu. Dengan informasi yang diberikan oleh JDIH KPU, masyarakat dapat memiliki pemahaman yang lebih baik dan dapat menilai polemik tersebut dengan bijak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Menurut Widodo, JDIH KPU memainkan peran kunci untuk meredakan polemik yang timbul, baik di pilpres, pileg dan pilkada dengan menyediakan informasi dan dokumentasi hukum yang terverifikasi, seperti peraturan perundang-undangan, yang terkait dengan putusan MK atau putusan badan peradilan lainnya.

"Ini tidak hanya menjaga kualitas demokrasi, tetapi juga meningkatkan prinsip keterbukaan dan partisipasi publik yang lebih baik. Lebih dari itu, JDIH KPU dapat meningkatkan literasi hukum tentang penyelenggaraan pilpres, pileg dan pilkada," katanya.

Tak hanya itu, Widodo juga menjelaskan bahwa upaya penyediaan informasi yang terpercaya oleh JDIH KPU merupakan salah satu langkah menuju pembentukan budaya hukum yang kokoh di masyarakat.

"Masyarakat yang memiliki akses terhadap informasi hukum yang jelas dan dapat dipercaya akan lebih cenderung terlibat dalam proses demokratis, serta menjaga aturan dan berpartisipasi secara aktif dalam pemilu," ujarnya.

Mengakhiri keterangannya, Widodo menyampaikan apresiasi kepada Komisi Pemilihan Umum atas upayanya dalam pengembangan JDIH. Ia meyakini bahwa semangat inovasi dan pengembangan koleksi dokumen hukum oleh JDIH KPU akan memberikan kontribusi positif kepada masyarakat.

"JDIH KPU telah meraih penghargaan JDIHN terbaik lima kali berturut-turut kategori lembaga nonstruktural. Ini capaian luar biasa. JDIH KPU seharusnya menjadi contoh bagaimana pengelolaan JDIH yang baik untuk diikuti kementerian/lembaga lainnya," tutup Widodo.


Hakim konstitusi Suhartoyo disepakati menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) menggantikan Anwar Usman. Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menilai Suhartoyo merupakan pilihan terbaik dari para hakim MK.

"Itu hasil pilihan terbaik dari hakim-hakim MK," kata Wakil Komandan Bravo TKN, Cheryl Tanzil, saat dihubungi, Kamis (9/11/2023).

Dihubungi terpisah, Wakil Komandan Bravo TKN lainnya, Herzaky Mahendra Putra, mengatakan pihaknya menghormati apa yang telah diputuskan oleh MK. Politikus Partai Demokrat ini mendukung terpilihnya Suhartoyo sebagai Ketua MK yang baru.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kami menyambut baik dan mengapresiasi apapun keputusan para hakim MK. Nama yang dipilih sebagai ketua tentu pilihan terbaik dari para hakim MK di sana. Kita menghormati kemandirian dan independensi MK," katanya.

Lebih lanjut Herzaky berharap Suhartoyo bisa mengembalikan kepercayaan publik kepada MK. Dia pun yakin MK di bawah kepemimpinan Suhartoyo akan kuat melawan intervensi politik.

"Kita harapkan marwah MK bisa terus terjaga. Tidak akan goyah oleh intervensi politik apapun. Kami meyakini MK bisa tetap menjadi penjaga konstitusi dan hukum di negeri ini," tutur Herzaky.

Suhartoyo terpilih sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) menggantikan Anwar Usman. Setelah diumumkan sebagai Ketua MK, Suhartoyo berkomitmen untuk memperbaiki marwah MK sebagai penjaga konstitusi.

"Semangat kami berdua itu tetep sama, bahwa yang sekiranya di Mahkamah Konstitusi itu dipandang ada yang tidak baik tentunya itu akan kami perbaiki bersama," ucap Suhartoyo seusai pengumuman hasil RPH di Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Kamis (9/11/2023).

Suhartoyo membuka diri akan masukan ataupun kritik dari masyarakat. Dia mempersilakan masyarakat untuk mengkritik jika dirasa ada yang tidak baik.

"Kalau memang kami ada yang ke depan tidak baik, ya, tidak apa-apa kami dikritik berdua sehingga kami berdua bisa setiap saat evaluasi. Jadi jangan dibiarkan," imbuhnya.

Lebih jauh, Suhartoyo berbicara perihal dipilihnya dirinya sebagai Ketua MK. Dia mengatakan terpilihnya dia sebagai Ketua MK karena panggilan dan permintaan para hakim MK.

"Jadi teman-teman semua yang harus dipahami adalah jabatan ini bagi saya bukan saya yang minta. Tapi ada kehendak dari para yang mulia, yang memang seperti ysng disampaikan yang mulia Prof Saldi tadi, bahwa beliau-beliau mempercayakan kami berdua untuk menjadi semacam logo tadi," ungkapnya.


Artis papan atas, Raffi Ahmad pernah menjanjikan akan berinvestasi dan membenahi Medan Zoo yang merupakan aset Pemkot Medan. Namun sudah hampir dua kali akhir tahun, janji suami Nagita Slavina tersebut tak kunjung terealisasi.

Raffi Ahmad sendiri berjanji akan berinvestasi di Medan Zoo melalui perusahaan miliknya, RANS Entertainment. Janji itu disampaikan Raffi saat berkunjung ke Medan Zoo bersama Wali Kota Medan Bobby Nasution pada Mei 2022.

Kala itu, Raffi Ahmad mengatakan akan berinvestasi dan membuat Medan Zoo menjadi kebun binatang yang lebih besar dan lengkap. Selain itu, dia juga berjanji akan membuat wahana salju sebelum berakhir tahun 2022 ini.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Insyaallah yang mau kita lakukan di sini, nanti kita sebelum tahun baru akan membuat satu wahana yang memang beda, jadi bisa kita bisa bilang di Medan akan ada salju," sebut Raffi Ahmad di Medan, Selasa (17/5/2022).

Namun sayang, janji bikin wahana salju tidak kunjung terealisasikan bahkan sudah hampir akhir tahun kedua kalinya. Akhir tahun 2022, RANS Entertainment beralasan jika penundaan itu karena pihaknya ingin fokus membangun kebun binatang di Pantai Indah Kapuk (PIK), Jakarta Utara.

"Ditunda (Raffi Ahmad berinvestasi) setelah komunikasi dengan Mbak Claudia (perwakilan RANS Entertainment). Setelah kita tanya (alasannya), mereka fokus membangun kebun binatang di PIK 2 di Jakarta Utara, jadi mereka fokus di sana dulu" kata Manajer Medan Zoo, Pernius Harefa saat dikonfirmasi detikSumut, Kamis (22/12).

Pada Maret 2023, Raffi kemudian meminta maaf karena karena tidak menepati janjinya untuk bikin wahana salju. Raffi beralasan jika penundaan tersebut karena ingin membangun Medan Zoo sekaligus.

"Untuk Mas Bobby, maaf banget nih untuk keterlambatan dan seluruh masyarakat Medan karena kita pas bikin itu semuanya bisa langsung bagus," ujar Raffi di Medan, Sabtu (4/3/2023).

Raffi mengakui bahwa saat ini investasi di luar media mengalami penundaan. Raffi mengatakan bahwa penundaan ini lantaran dari pihak investor melihat jadwal yang berdekatan dengan momen pemilu.

Dua minggu kemudian, Raffi mengunggah video yang menampilkan dirinya dan Bobby Nasution. Dalam video tersebut, selain meminta maaf, dia juga mengaku dimarahi oleh Bobby.

"Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, buat warga masyarakat Medan, saya sudah bersama Pak Wali Kota, mohon izin ya Pak Wali saya yang salah ini, jadi untuk masyarakat Medan, memang RANS dan sayanya yang terlambat, Pak Bobby ini tiap hari ngepush,"kata Raffi Ahmad dalam video yang diunggah di Instagramnya yang dilihat detikSumut, Selasa (21/3).

Baca selengkapnya di halaman berikut...

Halaman 1 2 3 Selanjutnya

Reaksi Raffi Ahmad Ditagih Janji oleh Bobby soal Medan Zoo


Anggota kepolisian dari Polresta Solo mendatangi kantor DPC PDIP Kota Solo pada Rabu (8/11) menuai polemik. Ketua DPC PDIP Solo FX Hadi Rudyatmo menyebut polisi melakukan hal yang tidak wajar dan mengarah bentuk intimidasi. Kapolresta Solo Kombes Iwan Saktiadi menepis tudingan itu.

Klarifikasi Kapolresta Solo

Kapolresta Solo Kombes Iwan Saktiadi, memberikan klarifikasi mengenai beredar foto anggotanya mendatangi kantor DPC PDIP Solo di Brengosan, Kecamatan Laweyan, pada Rabu (8/11). Iwan menepis tudingan kedatangan polisi tersebut merupakan bentuk intimidasi.

Iwan mengatakan polisi sedang melakukan operasi Operasi Mantap Brata Pemilu 2024. Selain itu, dalam UU Nomor 2 Tahun 2002, dia menyebut Polri bertugas menjamin keamanan, ketertiban, pelindung pengayom masyarakat, serta penegakan hukum.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Salah satu tindakannya adalah melakukan patroli. Jadi keberadaan anggota kami di sana (DPC PDIP Solo) adalah patroli. Dan jika mempertanyakan ada dokumentasi foto, SOP kami setiap penugasan anggota, wajib memberikan laporan atas hasil penugasan yang dilampiri dengan foto," kata Iwan kepada awak media di Mapolresta Solo, Kamis (9/11/2023).

Dalam UU Nomor 2 Tahun 2002 itu, kata Iwan, juga mengatur kehidupan berpolitik anggota Polri. Dia menegaskan Polri netral, tidak ada dalam ikut kontestasi atau keberpihakan dengan pihak mana pun yang berada dalam kontestasi Pemilu 2024.

Patroli serupa juga dilakukan di kantor partai lainnya, serta di kantor KPU dan Bawaslu. Iwan pun mempertanyakan jika kegiatan patroli itu disebut sebagai intimidasi.

"Jika beliau yang mengatakan ada intervensi, saat ini saya tidak memahami intervensi seperti apa. Karena kehadiran kami hanya untuk berpatroli, tidak ada kontak antara polisi dengan siapa pun di lokasi tersebut. Kehadiran kami untuk memastikan lokasi tersebut aman," ucapnya.

Kegiatan patroli itu dilakukan pada Rabu (8/11) sekitar pukul 09.00 WIB. Ada tiga anggota polisi yang berpatroli di kantor DPC PDIP Solo.

Iwan menceritakan kronologi dari kegiatan patroli anggotanya di kantor DPC PDIP Solo.

"Kronologinya sangat sederhana, bahwa anggota melaksanakan patroli. Pada saat patroli di lokasi tersebut, ada orang yang mengambil dokumentasi. Kemudian menyampaikan itu dibumbui dengan narasi yang menurut versi yang bersangkutan adanya ketidaklaziman polisi di sana," terang Iwan.

FX Rudy Akan Hubungi Kapolresta Solo

Ketua DPC PDIP Kota Solo FX Hadi Rudyatmo alias FX Rudy akan menghubungi Kapolresta Solo Kombes Iwan Saktiadi usai meminta maaf atas kedatangan beberapa polisi di kantor DPC PDIP Solo.

"(Kapolres minta maaf) Saya akan telepon Pak Kapolres, 'Pak nggak ada yang perlu dimaafkan'. Saya kepengin Solo ini tetap netral, tidak ada gerakan-gerakan yang seolah-seolah menakut-nakuti atau intimidasi, itu aja. Saya mau telepon sendiri," kata Rudy dihubungi detikJateng, Kamis (9/11).

"Iya biar nggak ada salah paham gitu, ini nanti tak telepon, habis ini saya telepon," imbuhnya.