Eks Wabup Blitar Rahmat Santoso ternyata menjadi salah satu penumpang Pelita Air bernomor penerbangan IP 205 yang gagal terbang dari Bandara Internasional Juanda gegara salah satu penumpang bercanda membawa bom. Dia juga harus legawa karena pesawatnya delay hingga 4 jam.

Rahmat mengaku dia dan penumpang lainnya panik ketika sejumlah petugas maskapai Pelita Air bersama sejumlah anggota TNI AL meminta mereka turun dari pesawat. Menurutnya ada 3 penumpang yang diduga bercanda tentang bom di dalam pesawat.

"Tadi ada petugas gabungan membawa 3 orang. Saya duduk di depan, yang 3 orang itu (yang bercanda soal bom) duduk di tengah," ujar Rahmat kepada detikJatim, Rabu (6/12/2023). "Setelah itu semua disuruh turun, termasuk pilot dan pramugari."

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dia menyebutkan saat itu situasi di runaway itu sudah cukup ramai oleh petugas gabungan Kepolisian dan TNI. Tidak hanya itu, dia juga menyebutkan ada mobil anti huru-hara yang didatangkan ke lokasi.

"Setelah semua penumpang diminta turun dan 3 penumpang tadi diamankan oleh TNI AL, karena kan deket TNI AL di situ, lalu datang kendaraan anti huru hara," tuturnya.

Petugas gabungan dari TNI dan Polri itu melakukan pengecekan seluruh bagian pesawat secara menyeluruh. Proses pemeriksaan itu berlangsung antara 1 hingga 1,5 jam.

Selama menanti proses pengecekan itulah, kata Rahmat, ia dan para penumpang lain dievakuasi ke dalam bus yang telah disediakan di landasan pacu yang lokasinya agak jauh dari pesawat. Namun, penumpang tak diberitahu kenapa mengapa dievakuasi ke dalam bus.

"Lama nunggu di bus karena pesawat dicek oleh APH, sama polisi dan TNI, lalu keluar bandara lalu masuk lagi. Ada sekitar 1 sampai 1,5 jam di dalam bus, lalu dibawa keluar sambil menunggu pesawat dibersihkan atau screening," kata Rahmat.

Ia memastikan tidak ada penumpang maupun pramugari dan pilot yang tertinggal di dalam pesawat. Saat polisi dan TNI mengecek pesawat, semua diturunkan tanpa membawa barang-barang di bagasi pesawat.

"Semua turun, pilot pramugari juga, bercandaannya tidak tahu detailnya ya, tahunya pas di bus itu jadi obrolan," ujarnya.

Rahmat menegaskan, tidak sedikit penumpang yang menggerutu. Mereka mengomel karena terlalu lama menunggu di dalam bus sementara saat itu tidak ada kejelasan kapan pesawat akan berangkat kembali.

"Banyak yang ngomel, karena menunggu lama di bus," tuturnya.

Rahmat mengatakan dirinya harus mengambil pesanan atribut kampanye Pemilu 2024 di Jakarta. Akibat penundaan keberangkatan pesawat gegara candaan bom itu dirinya harus mengatur ulang janji dengan penjual atribut di Jakarta.

"Saya membeli atribut yang dipesan di Jakarta, terus balik lagi ke Surabaya karena harus ke dapil," ujarnya.

Pesawat Pelita Air Dapat Ancaman Bom di Bandara Juanda Surabaya


Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) Kaliangkrik, Kabupaten Magelang, mengamankan 590 eksemplar Tabloid Indonesia Maju. Tabloid dengan halaman pertama foto Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka tersebut saat ini diamankan di Kantor Panwascam Kaliangkrik.

Ketua Panwascam Kaliangkrik Salman Yunanto mengatakan tabloid tersebut sebelumnya sudah dibagikan di Pasar Kaliangkrik. Penyebaran dilakukan sekira pukul 09.00 WIB.

"Kami melakukan diskusi dan pencegahan bahwa kejadian tersebut (penyebaran) belum ada izin (STTP) ke Polres. Kalau bentuk tatap muka dan pembagian bahan kampanye berbentuk tabloid. Jadi, pada prinsipnya tidak melarang pembagiannya tabloid tersebut, tapi perizinannya belum mengurus ke Polres," kata Salman saat dihubungi detikJateng, Rabu (6/12/2023).

"Jadi kita mengamankan sebanyak 590 eksemplar dari Pasar Kaliangkrik. Kebetulan tadi pas pasaran (Legi). Dibagikan sekitar jam 09.00," ujar Salman.

Menurut Salman, tabloid tersebut diamankan setelah para relawan yang membagikan meninggalkan Pasar Kaliangkrik. Panwascam pun memberikan pengertian kepada pedagang maupun pengunjung saat mengamankan tabloid karena tidak dilengkapi dengan izin saat membagikannya.

"Kita amankan semua (tabloid). Kita memberi penjelasan kepada masyarakat karena tidak ada izinnya, kita amankan. Kita amankan barang bukti di Kantor Panwascam Kaliangkrik," tegasnya.

"Mayoritas tidak keberatan (warga), cuman mempertanyakan kenapa diambil. Ya kita sampaikan karena belum ada izin (STTP), ya tidak ada reaksi, baik-baik saja," ujarnya.

Sementara itu, Bawaslu Kabupaten Magelang mengamankan total 800-an eksemplar Tabloid Indonesia Maju. Tabloid tersebut diamankan dari beberapa lokasi.

"Bahan kampanye tersebut dibagikan oleh relawan kepada pedagang dan masyarakat umum. Oleh pedagang dan masyarakat kemudian dititipkan kepada Panwascam dan Panwasdes. Saat ini, kami simpan di Kantor Panwascam," kata Ketua Bawaslu Kabupaten Magelang Habib Shaleh dalam keterangannya.

"Tim kampanye boleh mengambil lagi dengan catatan saat akan dibagikan kepada masyarakat mengurus STTP ke Polresta Magelang. Hal ini karena tabloid tersebut bukan produk jurnalistik sehingga termasuk bahan kampanye yang pembagiannya mengikuti aturan kampanye," tegas Habib.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ganjar Ingatkan Bahaya Hoaks Saat Hadiri Haul KH Dalhar Watucongol


Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari menjelaskan proporsi pembagian debat capres-cawapres untuk Pilpres 2024. Dia mengatakan ada 5 kali debat yang akan digelar.

Hasyim mengatakan proporsi debat terdiri atas 3 kali debat capres dan 2 kali debat cawapres. Dia mengatakan debat perdana merupakan debat untuk capres dengan tema pemerintahan, hukum, HAM, Pemberantasan korupsi hingga penguatan demokrasi.

"Untuk topik debat atau tema debat. Debat pertama yang akan menjadi porsinya capres untuk berdebat itu temanya meliputi pemerintahan, hukum, HAM, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik dan kerukunan warga," kata Hasyim kepada wartawan usai rapat bareng timses ketiga paslon capres-cawapres di Kantor KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (6/12/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Hasyim mengatakan debat kedua merupakan debat untuk cawapres. Temanya yakni terkait ekonomi hingga APBN dan APBD.

"Debat kedua yang menjadi porsinya cawapres untuk berdebat temanya adalah ekonomi, baik itu ekonomi kerakyatan, ekonomi digital, keuangan, investasi pajak, perdagangan, pengelolaan APBN, APBD, infrastruktur dan perkotaan," ujarnya.

Kemudian, debat ketiga merupakan debat untuk capres. Tema debat ketiga yakni terkait pertahanan, keamanan hingga geopolitik.

"Debat ketiga yang menjadi porsinya debat capres temanya adalah pertahanan, keamanan, hubungan internasional dan geopolitik," ujarnya.

Hasyim mengatakan debat keempat merupakan debat untuk cawapres dengan tema sumber daya alam hingga lingkungan hidup. Kemudian, debat kelima merupakan debat untuk capres dengan tema kesejahteraan sosial, kebudayaan hingga teknologi informasi.

"Debat keempat yang akan menjadi porsinya cawapres temanya adalah pembangunan berkelanjutan, kemudian sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat dan desa," kata Hasyim.

"Kemudian, topik terakhir, tema debat terakhir menjadi porsinya debat capres meliputi kesejahteraan sosial, kebudayaan, pendidikan, teknologi informasi, kesehatan, ketenagakerjaan, sumber daya manusia da juga inklusi," lanjutnya.

Sebagai informasi, debat perdana capres akan digelar pada Selasa (12/12). Debat itu akan digelar di Kantor KPU RI.

Lihat Video: Format Debat Pilpres 2024: Capres 3 Kali dan Cawapres 2 Kali

[Gambas:Video 20detik]


Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono buka suara usai Bawaslu DKI Jakarta ingatkan dirinya terkait potensi pelanggaran kampanye di arena car free day (CFD). Ia meminta agar Bawaslu DKI Jakarta menegakkan aturan soal CFD yang tak boleh dimanfaatkan untuk kegiatan kampanye.

"Ya tugas Bawaslu," kata Heru pada wartawan di gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (6/12/2023).

"CFD tegakin saja aturannya sudah ada. Pergub nomor 12 tahun 2016. Sudah tugas Bawaslu," sambungnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Sebelumnya Bawaslu DKI Jakarta mengimbau Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono tegas soal car free day (CFD) yang dilarang untuk kegiatan politik. Imbauan itu buntut adanya kegiatan cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka yang membagikan susu kotak gratis di area CFD beberapa waktu lalu.

"Bawaslu Jakpus mengimbau kepada Pj Gubernur DKI. Jakarta CFD tak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan partai politik, apalagi aktivitas kampanye," kata Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu DKI Jakarta Benny Sabdo kepada wartawan, Selasa (5/12).

Benny mengatakan larangan kegiatan politik di area car free day itu tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2016 tentang Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB). Benny mengungkapkan bahwa kegiatan Gibran membagikan susu itu pun tidak ada pemberitahuan kepada pihak Bawaslu.

"Kegiatan (Gibran bagi-bagi susu di CFD) tidak ada pemberitahuan kepada Bawaslu Jakpus. Bawaslu Jakpus kini masih melakukan kajian perihal perkara itu,"ujarnya.

Selain pembagian susu, Bawaslu DKI menelusuri kegiatan Gibran di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara, beberapa waktu lalu. Bawaslu DKI mengatakan kegiatan Gibran diduga melibatkan anak-anak.

"Bawaslu Jakarta Utara juga sedang melakukan kajian terhadap perihal perkara tersebut," ucap Benny.

Kajian yang dilakukan Bawaslu terkait kegiatan Gibran di Jakarta Utara itu pada Pasal 280 ayat 2 huruf K Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Menurut Benny, pasal itu menegaskan larangan aktivitas kampanye yang melibatkan anak-anak.

"Pasal 15 huruf A Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan, tidak boleh ada penyalahgunaan anak-anak untuk kegiatan politik," tuturnya.

"Jika aktivitas kampanye Gibran itu terbukti melibatkan anak-anak, maka kita akan memberikan sanksi yang tegas," sambungnya.


Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 1, Muhaimin Iskandar (Cak Imin), menilai program Kartu Prakerja tak efektif. Cak Imin mengatakan jika dia dan Anies Baswedan memenangkan Pilpres 2024, maka anggaran program Kartu Prakerja akan dialihkan untuk program pemagangan.

"Kartu Prakerja bagus, tapi membuat orang-orang malas setelah pelatihan. Anggaran Prakerja kita geser menjadi dana pemagangan massal di berbagai industri atau lembaga," kata Cak Imin dalam acara diskusi dengan mahasiswa di Bireuen, Aceh, Rabu (6/12/2023).

Cak Imin mengatakan pemerintah harus memberikan anggaran seluas-luasnya bagi anak muda untuk berkembang. Ia mengingatkan soal bonus demografi yang mesti dimanfaatkan secara maksimal.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Pemerintah harus mengeluarkan sebanyak-banyaknya anggaran untuk mengembangkan milenial dan Gen-Z," katanya.

Ia meminta pemerintah memfasilitasi anak muda untuk berwirausaha dengan memberikan pinjaman tanpa bunga dan agunan. Cak Imin berencana untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk mereka.

Adapun dalam bidang pendidikan, Cak Imin akan memfokuskan pemberian beasiswa di jenjang kuliah. Ia menyebut mahasiswa S2 bisa membayar biaya pendidikan dengan kredit.

"Yang mau melanjutkan studi, ada dua jalur. Pertama, bagi yang memenuhi kualifikasi diberikan beasiswa, kami ingin meningkatkan jumlah LPDP. Mahasiswa juga bisa lanjut S2 dengan sistem kredit," imbuhnya.

Simak juga Video: Anies: Calon Ibu Butuh Asam Folat dari Tanaman, Bukan di Bengkel

[Gambas:Video 20detik]


Sejumlah orang yang tergabung dalam Barisan Pemuda Bersama Gibran (Baper) mendirikan kantor Sekretariat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) di Sewon, Bantul. Semua itu sebagai upaya memenangkan pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran) dalam satu putaran.

Koordinator Pusat Baper, Ramma Tombuku mengatakan, anggota Baper merupakan gabungan dari berbagai elemen pemuda. Bahkan, beberapa mahasiswa lintas agama juga bergabung dalam kelompok tersebut.

"Kawan-kawan anggota Baper ini tergabung dari berbagai elemen pemuda dan mahasiswa lintas agama," katanya kepada wartawan, Rabu (6/12/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Untuk itu, Baper mendirikan Kantor Sekretariat di kawasan ringroad selatan, Druwo, Kalurahan Bangunharjo, Kapanewon Sewon, Kabupaten Bantul. Kantor tersebut menjadi pusat operasional untuk koordinasi dan pelaksanaan program-program strategis Baper.

"Kantor ini dirancang untuk menjadi pusat kegiatan yang memfasilitasi berbagai inisiatif pemuda dan memperkuat koordinasi di seluruh Indonesia," ujarnya.

Selain itu, kata Ramma, sebagai langkah konkret dalam memperkuat struktur organisasi dan membangun koneksi yang lebih erat di antara anggota. Sehingga kantor bukan hanya untuk tempat mengurus administratif.

"Kantor Sekretariat DPP ini bukan hanya sebagai tempat administratif, tetapi juga sebagai simbol komitmen kami untuk menjalankan peran pemuda secara efektif dan responsif terhadap perubahan di masyarakat," ucapnya.

Terkait dukungan terhadap Gibran, dia menyebut jika tidak perlu mempertanyakannya. Pasalnya, Gibran merupakan panutan dan landasan organisasi ini didirikan.

"Kenapa dukung Mas Gibran? Karena Baper menilai Mas Gibran mewakili semangat kemajuan dan inovasi yang diperlukan dalam tata kelola pemerintahan. Apalagi dengan membawa perspektif segar dan pemikiran progresif sehingga menjadi representasi dari anak muda," katanya.

"Karena itu mas Gibran diharapkan dapat menjadi pemimpin yang memacu terciptanya kebijakan dan program yang responsif untuk menjawab dinamika zaman," imbuh Ramma.

Sebagai wujud dukungan, Ramma mengungkapkan jika Baper bakal ikut mensosialisasikan program kerja pasangan Prabowo-Gibran. Nantinya sosialisasi itu akan dikemas dengan aksi-aksi sosial.

"Semua itu sebagai bentuk dukungan penuh serta siap berjuang dan mengawal Mas Gibran dan Pak Prabowo menang satu putaran pada Pilpres 2024," ujarnya.

Dari Kertanegara, Prabowo-Gibran Semobil Bertolak ke Indonesia Arena GBK


Massa demo di kantor Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) buntut pernyataan Ade Armando soal politik dinasti di Jogja, Senin (4/12). Massa menyuarakan sejumlah tuntutan, salah satunya mendesak PSI memecat Ade Armando sebagai kader.

Terkait tuntutan massa yang menamakan diri Paguyuban Masyarakat Ngayogyakarta Untuk Sinambungan Keistimewaan atau Paman Usman itu, DPW PSI DIY menyatakan akan menyampaikannya kepada DPP PSI di Jakarta.

Ketua DPW PSI DIY Kamaruddin mengatakan, saat ini DPP PSI tengah mengkaji soal sanksi yang mungkin dijatuhkan kepada Ade.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"DPP sedang mengkaji, karena bagaimanapun Ade sudah menjadi DCT Caleg DKI (Jakarta), lagi dikaji kok oleh DPP," kata Kamar saat dihubungi wartawan, Rabu (6/12/2023).

"Ade Armando ini kan caleg, nggak mungkin kita pecat hari ini langsung terpecat karena memang otoritasnya DPP dan otoritasnya penyelenggara pemilu," imbuhnya.

Terkait kajian membahas sanksi untuk Ade Armando yang dilakukan DPP PSI tersebut, menurut Kamar, didasari oleh tuntutan-tuntutan dari massa Paman Usman yang telah disampaikan DPW kepada DPP.

"Iya (berdasarkan aksi di Jogja). Kami sudah memberikan itu (tuntutan Paman Usman) ke DPP, ini monggo DPP yang mengkaji," ujarnya.

Untuk diketahui, massa Paman Usman menggeruduk kantor DPW PSI DIYdi Kota Jogja, Senin (4/12) siang. Dalam aksi tersebut, massa yang dikawal pasukan berpakaian Bregada tersebut membawa poster bergambar Ade Armando yang disilang wajahnya. Di depan kantor DPW PSI DIY, massa bergantian berorasi.

"Pecat dan tangkap (Ade Armando) karena menjelekkan Jogja," teriak salah seorang massa aksi yang kemudian diikuti riuh massa lainnya.

Sementara itu, Ketua Sekber Keistimewaan yang juga penginisiasi aksi tersebut, Widihasto menjelaskan tuntutan pihaknya kepada PSI yakni meminta langkah politik yang konkret terhadap Ade Armando. Selain itu, pihaknya juga meminta aparat kepolisian untuk menangkap Ade Armando.

"Tuntutan kami jelas, supaya PSI secara kelembagaan melakukan tindakan yang kongkret atas apa yang dilakukan kadernya, Ade Armando," jelas Widihasto kepada wartawan, Senin (4/12).

Widihasto menegaskan, pihaknya memberikan waktu PSI selambat-lambatnya dua hari untuk menentukan sikap. Apabila tidak dilakukan maka pihaknya mengancam akan membersihkan alat peraga kampanye (APK) PSI dari DIY.

Gaduh Ade Armando: Sebut DIY Politik Dinasti Berujung Permintaan Maaf


Relawan Pengusaha Nasional (Repnas) Indonesia Maju dan Tim Kampanye Nasional (TKN) bidang Pemilih Muda (Fanta) pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Prabowo-Gibran menggelar diskusi soal permasalahan lapangan kerja bagi kaum muda. Repnas memberikan dukungan kepada Prabowo dan Gibran di Pemilu 2024 untuk mencetak jutaan lapangan kerja baru.

"Di Pemilu 2019, Repnas di bawah pimpinan Bang Eka Sastra merupakan relawan Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin. Saya sendiri, di 2019 mendukung Pak Prabowo. Saya ini ideologis Pak Prabowo, saya dukung Prabowo terus dari beliau cawapres Bu Mega 2009, Prabowo-Hatta, Prabowo-Sandi dan sekarang Prabowo-Gibran. Insya Allah, di kesempatan kali ini Pak Prabowo akan menjadi Presiden kita yang ke-8," kata Ketua Umum DPP Repnas yang juga Wakil Komandan TKN Fanta Anggawira.

Hal itu dia sampaikan dalam talkshow bertajuk 'Kesempatan Kerja dan Kualitas Tenaga Kerja di Indonesia' di Markas Pemilih Muda TKN Fanta Prabowo-Gibran atau Fanta Headquarters (HQ), Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (5/12/2023). Hadir pula sebagai narasumber, yakni Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran Erwin Aksa , Pengusaha Poppy Zeidra, Dewan Pakar TKN Mulya Amri, dan Dewan Pakar TKN Harizah P Mangkunegara.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Anggawira lalu mengutip pernyataan Erwin Aksa bahwa Pemilu 2024 adalah pemilunya ekonomi. Oleh sebab itu Anggawira menyebut Repnas dan TKN Prabowo-Gibran harus memastikan upaya-upaya yang berpihak pada ekonomi nasional terlaksana.

"Repnas selalu berusaha hadir di antara teman-teman untuk memberikan pengetahuan, diskusi berbagai persoalan aktual, khususnya kita bicara soal ekonomi, pembukaan lapangan pekerjaan. Kalau kata Bang Erwin, Pemilu kali ini adalah pemilunya ekonomi. Dalam arti, kita harus pastikan agar semua upaya-upaya yang kita dorong berpihak pada ekonomi nasional, salah satunya melalui barisan pengusaha," kata Anggawira yang juga merupakan Sekjen BPP HIPMI.

Pada kesempatan yang sama, Erwin Aksa menyampaikan setiap pesta demokrasi selalu berkaitan dengan masalah ekonomi. Lebih lanjut, Erwin menyebut dukungan Repnas untuk Prabowo-Gibran yakni memiliki misi mencetak jutaan lapangan kerja baru.

"Saya sampaikan bahwa pemilu demi pemilu masalah ekonomi, selalu berbicara soal ekonomi. Prabowo Gibran akan menciptakan 2 juta pengusaha kelas menengah solid dan 10 juta lapangan pekerjaan," tutur Erwin.

Simak selengkapnya di halaman berikutnya.

Halaman 1 2 3 Selanjutnya


Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bojonegoro mengajak semua pihak untuk meningkatkan pengawasan partisipatif untuk mencegah penyebaran hoaks terkait Pemilu 2024. Terlebih kepada pers yang dinilai berperan penting dalam mengantisipasi hoaks.

Hal ini dikemukakan dalam kegiatan Publikasi dan Dokumentasi Pengawasan Masa Kampanye Pemilu 2024, yang digelar di Ruang Media Center Bawaslu Kabupaten Bojonegoro.

Pada kegiatan tersebut, Ketua Bawaslu Kabupaten Bojonegoro Handoko Sosro Hadi Wijoyo menilai pentingnya peran pers pada masa pemilu ini. Ia pun menyebut perlunya diskusi bersama media dalam mengawal pemilu.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Perlu diskusi bersama media dalam mengawal pemilu, sebab pers memiliki peran penting. Selain itu, penting diingat bahwa yang tidak bisa dihindari ialah hoaks. Para insan pers menjadi gerbang pertama untuk memfilternya," ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (6/12/2023).

Handoko melanjutkan, Bawaslu di masa kampanye membentuk tim fasilitasi (timfas). Tim ini bertugas jika masyarakat melihat pelanggaran pemilu khususnya siber, bisa melaporkan ke Bawaslu.

Selain itu, Bawaslu juga bekerja sama dengan Tim Cyber Polres dan Dinas Kominfo dalam menangani pelanggaran hoaks. Karena perlu adanya pengawasan konten di internet, khususnya di media sosial.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Kominfo Kabupaten Bojonegoro Nanang Dwi Cahyono mengajak dan berharap dalam kegiatan ini, pers bisa mengolah produk berita yang baik sesuai aturan yang ada.

"Bagaimana produk jurnalistik dan persoalan bisnis tetap berjalan sinergi," sebutnya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua PWI Muhammad Yazid dalam topik Pers dan Pengawasan Pemilu menjelaskan perlu adanya kontrol oleh media pers. Dia mengungkap ada tiga potensi kerawanan pemilu yang sudah dipetakan, yakni masyarakat terkelompok secara politik, perang informasi, serta maraknya hoax di medsos.

Masih dalam kesempatan sama, narasumber dari Jawa Pos Radar Bojonegoro M Suaeb menjelaskan penyebaran hoax disebabkan tidak adanya saring sebelum sharing.

"Mayoritas penyebarnya ialah ibu-ibu," ungkapnya.

Pihaknya pun menyampaikan kekuatan pers terletak pada konfirmasi. Artinya, setiap informasi yang didapatkan oleh pers harus rajin dikonfirmasi. Selain itu, penyelenggara pemerintah juga dinilai perlu untuk rajin melakukan klarifikasi.

Ganjar: Kami Percaya Penyelenggara Pemilu Sungguh-sungguh soal Komitmen


Ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) Prabowo-Gibran Sumatera Barat (Sumbar), Andre Rosiade mengusulkan debat capres-cawapres ada yang menggunakan Bahasa Inggris.

Ketua DPP PPP Achmad Baidowi atau Awiek menyentil usula Andre tersebut. Menurutnya usulan itu nyeleneh. Sebab, pemilu digelar di Indonesia, bukan di Britania Raya

"Kalau itu (usulan Andre) memang untuk Presiden Britania Raya itu, jadi debat untuk presiden di Inggris. Bilang pak Andre kenapa nggak pakai bahasa lokal, Bahasa minang saja atau pakai Bahasa Madura," kata Awiek usai menghadiri acara silaturahmi-konsolidasi dengan pengurus dan caleg PPP Kota Surabaya di Kantor DPC PPP Surabaya, Rabu (5/12/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Direktur Eksekutif TPN Ganjar-Mahfud ini menyebut, debat capres-cawapres di Indonesia sudah sepantasnya memakai Bahasa Indonesia.

"Jadi ini debat capres-cawapres bagi penduduk Indonesia dan pilpresnya di Indonesia, jadi bahasanya ya Bahasa Indonesia," tegasnya.

"Kalau Andre usul debat pemilu pakai Bahasa Inggris, silakan ikut pemilu di Inggris, jangan di Indonesia," tambah Anggota DPR RI dari Dapil Madura ini.

Awiek menyebut, jika debat pilpres menggunakan Bahasa Inggris, tidak semua warga akan memahami. Apalagi, warga sangat bangga dan terbiasa menggunakan bahasa lokal.

"Gimana pakai Bahasa Inggris, orang saya di dapil ya pakai Bahasa Indonesia dan bahasa lokal masing-masing, kadang Bahasa Madura. Termasuk konstituen Andre di Sumbar ya pasti pakai Bahasa Indonesia dan lokal lah," ungkapnya.

"Jadi jangan terlalu muluk-muluk, yang penting ikuti prosedur yang berlaku dan kesesuaian yang ada di masyarakat," tambahnya.

Tak hanya itu, Awiek menyatakan, Ganjar-Mahfud sudah siap mengikuti debat Pilpres yang akan diselenggarakan oleh KPU RI. Menurutnya, debat adalah makanan sehari-hari Ganjar-Mahfud.

"Debat capres-cawapres sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 bahwa debat capres 3 kali, debat cawapres 2 kali, turunannya di PKPU juga diatur. Itu tidak boleh diganggu gugat, itu harus dilaksanakan, tidak boleh ada tafsir macam-macam. Ganjar-Mahfud siap, debat bagi Ganjar-Mahfud makanan sehari-hari," tegasnya.

Sementara dalam acara silaturahmi dan konsolidasi dengan pengurus dan caleg PPP Surabaya, Awiek menekankan kampanye kreatif yang bisa digunakan untuk menarik simpati warga metropolitan di Surabaya.

"Jadi kampanye pakai cara yang kreatif. Cara-cara yang disukai oleh masyarakat Kota Surabaya. Saat ini sudah masuk masa kampanye, kehadiran saya perwakilan DPP untuk memompa semangat teman-teman di Surabaya, jangan kendor," katanya.

Awiek menargetkan, PPP meraih satu fraksi penuh di DPRD Kota Surabaya alias 4 kursi. PPP disebutnya mengandalkan caleg petarung seperti Buchori Imron di Dapil Surabaya II dan Agus Mashuri di Dapil Surabaya V.

"Saya target 4 kursi DPRD Kota Surabaya jadi itu satu fraksi penuh. Kita punya caleg hebat-hebat dan petarung di Kota Surabaya," tandasnya.

Sebelumnya, Andre Rosiade, mengusulkan debat capres-cawapres ada yang menggunakan Bahasa Inggris. Andre menyebut, calon yang terpilih nantinya harus memiliki kecakapan dalam pergaulan internasional.

"Kami tegaskan kami tidak takut menghadapi debat capres cawapres, apapun keputusan KPU, bahkan kami mengusulkan dibuat debat dalam bahasa Inggris," kata Andre dalam keterangannya dikutip dari detikNews, Senin (4/12/2023).

"Usulan kami ini bukan tanpa sebab, saat ini kan kondisi geopolitik, isu-isu geopolitik sedang hangat, dan capres cawapres terpilih nantinya penting untuk memahami, menguasai isu geopolitik, termasuk tentunya kecakapan dalam pergaulan internasional," jelasnya.

Intip Layout Panggung Debat Capres-Cawapres di KPU Malam ini


Istri calon presiden nomor urut tiga Ganjar Pranowo, Siti Atikoh, senam bareng emak-emak saat mengikuti konsolidasi perempuan pendukung Ganjar di Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Di hadapan emak-emak, Atikoh menitipkan pesan agar membantu kemenangan calon presiden dan calon wakil presiden Ganjar dan Mahfud Md.

"Nomor telu ya, titip Ganjar-Mahfud. Ketika ketemu dengan masyarakat, keluarga, saudara, teman di manapun berada. nggeh, siap nggeh?" kata Atikoh di Stadion Dwi Windu Bantul, DIY, Rabu (6/12/2023).

Atikoh memuji semangat emak-emak dalam mengikuti sesi senam dengan tiga lagu non-stop. Ketiga lagu yang mengiringi senam berjudul 'Ganjar Mahfud Pas', 'Ganjar Mahfud OK' dan 'Rambut Putih.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Sehat-sehat luar biasa. Tiga senam langsung dibabat habis dan nggak ngos-ngosan," ujar Atikoh.

Atikoh menuturkan ini merupakan kali kedua dirinya mengikuti senam bersama di DIY. Dia mengajak emak-emak menjaga kesehatan serta banyak tersenyum.

"Kesehatan adalah yang utama. salah satu mencegah kepikunan, karena saya udah manula ya, adalah dengan berolahraga dan banyak tersenyum. makanya saya selalu banyak tersenyum, ini salah satu upaya menanggulangi kepikunan," jelasnya.

Atikoh mengajak agar seluruh relawan dan pendukung paslon Ganjar-Mahfud kompak dan saling bergandengan tangan terus memenangkan Pilpres 2024. Ia juga meyakini militansi emak-emak tak perlu diragukan lagi.

"Kompak terus ya kita, bergandengan tangan terus memperjuangkan yang kita perjuangkan agar sukses di tahun 2024," ujarnya.

"Saya percaya dengan gerakan ibu-ibu luar biasa kan, ibu-ibu itu biasanya militan. Mboten bu? Militan dan geraknya syaaah, ketika arisan, ketika belanja, ketika lagi sosialisasi, ketika apapun itu bisa diselipin, sambil ngobrol," imbuhnya.

Simak juga Video: TPN Ganjar-Mahfud Gagas Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Hijau

[Gambas:Video 20detik]


Istri calon presiden (capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo, Siti Atikoh, mengikuti senam bersama emak-emak dalam rangka konsolidasi perempuan pendukung Ganjar di Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Senam diiringi oleh Band Pendhoza.

Pantauan detikcom di lokasi, Rabu (6/12/2023), emak-emak tampak memadati Stadion Dwi Windu Bantul. Mereka memakai kaus berwarna merah bergambar paslon presiden dan wakil presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud Md.

Sementara Atikoh memakai kaus putih bergambar huruf G kapital. Sebelum senam, Atikoh menyaksikan Tari Mangastuti yang menyambut kedatangannya. Tarian itu ditarikan oleh 99 penari wanita Bantul.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Senam dipandu oleh sejumlah instruktur yang disebar di sejumlah titik. Sementara Atikoh tampak senam dari atas panggung bersama para tamu VIP lainnya.

Lagu pertama yang dibawakan oleh Band Pendhoza berjudul 'Ganjar Mahfud Pas'. Tampak emak-emak beserta Atikoh antusias memeragakan gerakan senam. Sesekali mereka melakukan pose tiga jari.

"Nggak usah banyak cincong, kalau cuman omong kosong. Kerja, kerja, kerja. Bekerja untuk rakyatnya. Kerja, kerja, kerja sampai memutih rambutnya," demikian lirik lagu 'Ganjar Mahfud Pas' yang dinyanyikan.

Senam dilanjutkan dengan lagu berjudul 'Ganjar Mahfud Ok'. Lagu terakhir yang mengiringi senam berjudul 'Rambut Putih' yang liriknya bahasa Jawa.

"Abang klambi abang sing tak sayang, putih rambut putih sing tak pilih. Ra peduli mengkerut bathuk'e, tanda sat set le nyambut gawe," demikian petikan lagu Rambut Putih.

Dalam sambutannya, Atikoh mengaku senam ini merupakan kedua kalinya dilakukan di DIY. Ia mengajak seluruh emak-emak mengutamakan kesehatan.

"Ini kedua kali saya senam di Jogja, dulu di Sleman kalau sekarang Bantul," kata Atikoh.

"Salam sehat, tiga senam langsung dilalap habis dan masih kuat nggak ngos-ngosan. Sehat itu yang paling utama ya ibu-ibu semua ya," sambungnya.

Simak selengkapnya di halaman berikutnya.

Halaman 1 2 Selanjutnya


Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian akan memberi teguran tertulis kepada kepala daerah yang belum membangun mal pelayanan publik (MPP). Kepala daerah yang belum membangun MPP dan maju pada Pilkada 2024 diultimatum akan diumumkan ke publik.

"Pejabat (kepala daerah) hasil Pilkada. Kami berikan teguran tertulis, dan diumumkan ke publik. Ini akan berpengaruh pada elektabilitasnya menjelang Pemilu, kalau yang belum memiliki mal pelayanan publik," kata Tito seusai menghadiri acara RBXperience di BNDCC, Nusa Dua, Bali, Rabu (6/12/2023).

Tito menjelaskan sebelum memberikan teguran, akan ada evaluasi yang dilakukan terhadap para penjabatnya (pj kepala daerah). Evaluasi dilakukan tiga bulan sekali. Jika selama dua kali evaluasi hasil belum memuaskan, pejabat yang bersangkutan akan dipecat.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Karena kami kejar target untuk membentuk mal pelayanan publik di tempat yang belum. Ya, kalau dalam tiga bulan nggak mampu, dengan segala hormat mungkin akan kami evaluasi untuk diganti," tegas Tito.

Diketahui, Kementerian Keuangan akan memberi insentif fiskal bagi pemerintah daerah dengan pelayanan publik terbaik melalui infrastruktur MPP-nya. Insentif juga diberikan kepada pemerintah daerah yang juga mempunyai MPP digital.

Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin memberi target semua kepala daerah untuk membangun Mal Pelayanan Publik (MPP). Wapres Maruf Amin menyebut ada 156 MPP yang belum dibangun oleh beberapa pemerintah daerah dan harus mulai dibangun pada 2024.

"Ada 156 sisanya (MPP yang belum dibangun). Sisanya itu akan kami tuntaskan pada 2024," kata Wapres.

Tak hanya mendorong kepala daerah membangun MPP secara fisik. Wapres Amin juga meminta kepala daerah membuat MPP digital. Tujuannya, untuk menciptakan layanan publik yang saling terintegrasi atau tersambung.

"Yang kami arahkan sekarang itu MPP digital. Sehingga pelayanannya, dapat lebih terintegrasi," kata Wapres Amin.

Dia berpendapat, membangun MPP sejatinya tidak mudah. Bukan hanya infrastrukturnya, tetapi ada konektivitas, integritas, dan keterbukaan yang perlu dijaga. Supaya layanan publik tersebut mudah diakses masyarakat dan tentu bebas korupsi.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan jumlah MPP di satu kabupaten atau kota akan dijadikan indikator pemberian insentif.

"Jadi, nanti kami formulasikan insentif fiskalnya seperti apa bersama Kemendagri sesuai indikator pelayanan yang sudah mulai dibangun oleh banyak kabupaten. Tapi masih banyak (wilayah) yang belum (ada MPP)," kata Sri.

Sri melanjutkan, dorongan untuk meningkatkan layanan publik dan pemberian insentif fiskal tidak hanya untuk pemerintah kabupaten dan kota saja. Dia juga mendorong hal yang sama kepada pemerintah provinsi.

Lalu Gita Ariadi Resmi Dilantik Mendagri Tito Jadi Pj Gubernur NTB


Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bojonegoro mengajak semua pihak untuk meningkatkan pengawasan partisipatif terhadap pelaksanaan Pemilu 2024. Tidak hanya pemerintah dan masyarakat, tapi juga dibutuhkan peran media.

Ketua Bawaslu Kabupaten Bojonegoro Handoko Sosro Hadi Wijoyo menekankan media memiliki peran penting dalam mengawal pemilu. Khususnya sebagai garda terdepan untuk mencegah dan memfilter penyebaran hoaks di masyarakat.

"Bawaslu di masa kampanye membentuk timfas atau tim fasilitasi. Tim ini bertugas jika masyarakat melihat pelanggaran pemilu khususnya cyber bisa melaporkan ke Bawaslu," katanya dalam keterangan tertulis, Rabu (6/12/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Hal itu dia sampaikan dalam kegiatan Publikasi dan Dokumentasi Pengawasan Masa Kampanye Pemilu 2024 di Ruang Media Center Bawaslu Kabupaten Bojonegoro.

Dia menjelaskan Bawaslu juga menggandeng Tim Cyber Polres dan Dinas Kominfo dalam menangani pelanggaran hoaks. Hal ini mengingat perlunya pengawasan konten di internet, khususnya di media sosial.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Kominfo Kabupaten Bojonegoro Nanang Dwi Cahyono mengajak pers mengolah produk berita yang baik sesuai aturan yang ada.

"Bagaimana produk jurnalistik dan persoalan bisnis tetap berjalan sinergi," tuturnya.

Sementara itu, Ketua PWI Muhammad Yazid dalam topik Pers dan Pengawasan Pemilu menjelaskan pentingnya kontrol oleh media pers. Yazid menjelaskan potensi kerawanan Pemilu 2024 sudah dipetakan. Adapun 3 di antaranya masyarakat terkelompok secara politik, perang informasi, serta maraknya hoaks di medsos

Di sisi lain, narasumber dari Jawa Pos Radar Bojonegoro M Suaeb menjelaskan penyebaran hoaks karena tidak ada filter penyaring berita sebelum disebarluaskan.

"Mayoritas penyebarnya ialah ibu-ibu," ungkapnya.

Pihaknya berpesan kekuatan pers terletak pada konfirmasi. Sehingga setiap mendapatkan kiriman berita, harus rajin konfirmasi. Penyelenggara pemerintah pun juga perlu untuk rajin klarifikasi.

Sekdes di Boyolali Diduga Lakukan Intimidasi Politik, Bawaslu Turun Tangan


Penyebaran 'Tabloid Indonesia Maju' kini mulai merambah di pasar-pasar tradisional wilayah Kabupaten Magelang. Tabloid dengan halaman depan foto Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka hari ini terdeteksi disebar di empat pasar.

Untuk lokasi penyebaran diketahui di Pasar Bandongan, Kaliangkrik, Secang dan Pasar Payaman.

"Penyebaran itu tidak (masuk pasar) cuman di depan (pedagang), tukang parkir. Itu dilakukan sekitar pukul 08.45 sampai 09.00 WIB," Ketua Panwascam Bandongan Arif Zaini Arrosyid saat dihubungi wartawan, Rabu (6/12/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Saat sekelompok orang bermobil itu melakukan kegiatan tersebut, kata Zaini, pihaknya sempat mendatangi dan menanyakan STTP (Surat Tanda Terima Pemberitahuan). Namun pihak yang menyebarkan itu tidak memiliki STTP yang merupakan salah satu dokumen yang harus dimiliki untuk menggelar kampanye.

"Saat membeli jamu gendong, terus saya tanya STTP, mereka nggak punya dengan alasan relawan yang tidak masuk tim (kampanye). Tapi apapun alasannya, mereka untuk kegiatan," katanya.

"Tabloid Indonesia Maju ini kan tidak ada ISSN-nya (International Standard Serial Number), tidak ada redaksinya, nggak ada alamat redaksi atau kantornya. Ini kan masuk dalam bahan kampanye, kalau menyebarkan harus ada STTP-nya. Terus mereka geser ke Kaliangkrik," ujar Zaini.

Terpisah, Ketua Bawaslu Kabupaten Magelang M Habib Shaleh mengatakan, Bawaslu telah mendapatkan laporan dari Panwascam dan Panwasdes terkait dengan penyebaran tersebut.

"Apakah itu dikategorikan bahan kampanye atau tabloid, itu disebarkan. Indikasi tersebar mulai kemarin (Selasa) sudah dua hari ini. Langkah Bawaslu sejak kemarin kami turun ke lapangan memantau situasi lokasi penyebaran itu, rata-rata kan di pasar," kata Habib.

"Hari ini kemarin teman-teman (Panwascam dan Panwasdes) sudah standby di Pasar Tegalrejo, Secang, kemudian Pasar Muntilan dan sebagainya tidak terdeteksi. Kemudian, hari ini masuk di Pasar Bandongan, Kaliangkrik, Secang dan Payaman," ujarnya.

Hingga kini pihaknya masih melakukan kajian terhadap temuan itu. Berdasarkan hasil kajian sementara yang dilakukan tidak bisa disebut tabloid.

"Dari kajian sementara ini kan tidak bisa disebut sebagai sebuah tabloid, ini bukan produk jurnalistik. Kenapa? Ini tidak ada penulisnya, tidak ada susunan redaksinya, tidak ada penerbitnya, tidak ada alamat penerbit, jadi ini tidak termasuk produk jurnalistik. Kalau itu bukan produk jurnalistik, lalu apa? Kira-kira itu mungkin bisa kita kategorikan sebagai bahan kampanye yang berbentuk tabloid," ujar Habib.

"Kalau kemudian kita sebut sebagai bahan kampanye maka harus mengikuti dari aturan kampanye yakni apa, harus ada pengajuan STTP kepada kepolisian. Sudah kami cek di Polresta Magelang tidak ada pengajuan STTP terkait kampanye tatap muka di pasar-pasar tradisional di Kabupaten Magelang," tegasnya.

Pesan Prabowo: Masyarakat Mendambakan Pemilu Tanpa Kecurangan


Warga Negara Indonesia (WNI) di Turki akan menggunakan hak pilih mereka untuk Pemilu 2024 lebih awal ketimbang di Indonesia. WNI di Turki akan mencoblos pada Minggu, 11 Februari 2024 mendatang, sedangkan di Indonesia digelar 14 Februari.

Menurut Duta Besar RI untuk Turki, Achmad Rizal Purnama, jadwal tersebut merupakan hasil kesepakatan bersama dan sesuai dengan aturan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Sementara itu, Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Ankara mencatat terdapat 3.004 WNI yang terdaftar sebagai daftar pemilih tetap (DPT) pada Pemilu 2024, dan PPLN Istanbul menetapkan DPT sebanyak 3.157, sehingga total DPT di Turki adalah 6.161 orang.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Penghitungan suaranya tetap pada tanggal 14 Februari di masing-masing tempat pemungutan suara (TPS) dengan dihadiri saksi dari masing-masing calon dan masing-masing partai," kata Rizal dikutip dari detikNews yang melansir Antara, Rabu (6/12/2023).

Meski begitu, Rizal mengatakan hingga saat ini masih dilakukan pendataan daftar pemilih tambahan (DPTb), yang diperkirakan akan terus berlangsung hingga satu atau dua pekan sebelum pemungutan suara di TPS.

Lebih lanjut, Rizal mengungkapkan bakal ada 3 TPS yang ditempatkan di 3 kota di Turki, yakni Ankara, Sakarya, dan Istanbul.

"Saat ini juga sedang dilakukan pembentukan kelompok penyelenggara pemungutan suara luar negeri (KPPSLN) yang akan bertugas di TPS-TPS," kata Rizal.

Diketahui, pemungutan suara di luar negeri bisa dilakukan lewat tiga cara yakni mendatangi langsung TPS pada titik-titik yang telah ditentukan, pemberian suara melalui kotak suara keliling (KSK), dan pemberian suara lewat pos.

KPU mencatat ada sekitar 1,7 juta pemilih di luar negeri yang akan menggunakan hak pilihnya pada Pemilu 2024.

Tips Hindari Hoax yang Berseliweran Jelang Pemilu 2024


Calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, berkunjung ke Kesultanan Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur (Kaltim). Dalam kunjungan itu, Ganjar menerima aspirasi dari Sultan Kutai Kartanegara Ing Martadipura ke-XXI.

Dalam sambutannya yang dibacakan oleh Pangeran Notonegoro, disebutkan permintaan seandainya Ganjar terpilih sebagai presiden, ada anggaran khusus kerajaan-kerajaan atau kesultanan-kesultanan yang ada di Indonesia.

"Dengan segala hormat, kami mohon agar kiranya ketika bapak memimpin negeri ini, untuk diterbitkan Perpres untuk alokasi anggaran bagi kesultanan-kesultanan sah yang berada di Nusantara ini," kata Pangeran Notonegoro.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Pangeran Notonegoro menyebut anggaran kerajaan akan dipergunakan untuk melestarikan adat hingga seni budaya masing-masing kerajaan. "Sehingga kami dalam mempertahankan adat, adab, seni dan budaya di masing-masing kesultanan di Nusantara terus terjaga," imbuhnya.

Pada kesempatan itu, Pangeran Notonegoro berbicara mengenai negara Jepang yang berhasil mempertahankan nilai-nilai dasar bangsanya karena menghormati kekaisaran. Menurutnya, hal tersebut menjadi modal penting agar sebuah bangsa dapat bertahan.

"Kabupaten Kutai Kartanegara tempat beradanya Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura, kerajaan tertua di Indonesia, jangan dilupakan," ucap dia.

Respons Ganjar

Usai pertemuan, Ganjar ditanyai mengenai aspirasi dari Kesultanan Kutai Kartanegara. Ganjar mengaku setuju dengan usulan yang dikemukakan.

"Setuju saya. Banyak sekali kesultanan, keraton, yang masih hidup. Ada yang memang eksis betul, ada yang otonom, cukup mandiri, tapi ada beberapa lain yang butuh perhatian. Kalau kita mencintai budaya kita, mencintai leluhur kita, wajib hukumnya kita membantu," kata Ganjar kepada wartawan.

Mantan Gubernur Jawa Tengah itu mengaku mendengar aspirasi serupa selama rangkaian kampanyenya sejak 28 November lalu. Salah satunya, kata Ganjar di Nusa Tenggara Barat (NTB).

"Kemarin di NTB itu juga ternyata menyuarakan hal yang sama. Kamu berkomunikasi dengan banyak organisasi dan harapab itu sama, maka kita akan lakukan," kata Ganjar.

Simak Video 'TPN Ganjar-Mahfud Gagas Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Hijau':

[Gambas:Video 20detik]

Simak selengkapnya di halaman berikutnya.

Halaman 1 2 Selanjutnya


Dokter Berlian Idris mundur dari Partai Demokrat (PD), tak setuju dengan cawapres Prabowo Subianto yakni Gibran Rakanbuming Raka. Berlian mengaku keluar dari Partai Demokrat dan bergabung dengan Tim Pemenangan Nasional Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN).

"Jadi kita anggap ini dalam konteks ke-Indonesia-an hal yang lumrah jadi nggak ada lawan, nggak ada seberang. Memang saya memutuskan untuk bergabung dalam Timnas AMIN karena saya percaya dengan tim ini bersama paslon AMIN saya bisa mewujudkan perubahan yang memang saya cita-citakan," kata Berlian di Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (6/12/2023).

Berlian mengatakan dirinya keluar dari Partai Demokrat sebelum bergabung ke Timnas AMIN. Berlian mengklaim dirinya bisa masuk ke Deputi Kesehatan di Timnas AMIN.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Saya keluar dulu (dari Partai Demokrat) jadi bukan diajak saya keluar terus saya bikin konpers, seolah olah saya ya memang mencari jabatan, nggak. Jadi saya udah keluar dulu," jelasnya.

"Karena saya dokter, saya pikir lumrah kalo saya di deputi kesehatan yang memang itu passion saya. Karena saya sehari-hari melihat pasien saya dan saya merasa sebagian dari obat pasien saya adanya di kebijakan kesehatan yang berpihak. Kita tahu bagaimana sistem pelayanan kesehatan kita, kemudian bagaimana peran dari health care sistem dari kesehatan atau pelayanan kesehatan primer kita ini banyak sekali PR yang harus dilakukan," tuturnya.

Berlian mengatakan keputusannya akan berbeda jika Prabowo memilih Ketum PD Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai cawapres. Dia mengatakan tidak bisa mendukung cawapres Prabowo yakni Gibran.

"Ya alasan utama saya memang bahwa tentu akan beda sekiranya dengan memang Pak Prabowo menggandeng misalnya Ketum Demokrat Mas AHY. Bahwa saya tidak bisa mendukung cawapres yang memang jadi pilihannya Partai Demokrat itu pertimbangan utama saya, begitu," jelasnya.

Berlian menilai sosok Anies di mata rekan-rekan Partai Demokrat adalah figur yang lengkap. Dia menilai Anies sebagai sosok genuine atau asli.

"Sosok AMIN, saya melihat seperti juga banyak rekan-rekan saya di Demokrat kami kan dulunya satu barisan ya dengan Pak Anies, emang figur yang saya lihat lengkap begitu adalah Pak Anies begitu. Jadi kita bisa melihat rekam jejak beliau kita bisa melihat intelektualitas beliau. Kita melihat bahwa apa yang beliau katakan itu apa yang beliau pikirkan dan yakini kita kan bisa melihat ya orang kalo nggak genuine gitu," tuturnya.

"Dalam kesempatan misalnya spontan misalnya dia didesak gitu dia akan memberikan reaksi yang di luar mungkin dia udah yang disiapkan oleh timnya 'Nanti ngomong ini Pak' tapi begitu doorstop dia ngomongnya beda kan bisa begitu, dan saya tidak melihat itu di Pak Anies jadi Pak Anies ini genuine begitu," tambahnya.

Tadinya, ucap Berlian, dia berharap Partai Demokrat tetap bersama Anies. "Saya tadinya berharap partai saya tetap bersama Pak Anies tapi ya nggakpapa saya pikir itu pilihan ya saya ingin dan saya sudah menulis di akun medsos saya di eks ya bahwa buat saya politik itu secukupnya saja selebihnya itu persaudaraan, persahabatan. Dan ini bukan basa-basi bukan ngomong murah gitu kita jaga persatuan buat saya itu lebih penting karena yang kita perlukan itu membangun jembatan bukan membakar gitu," ucapnya.

Simak juga Video: Prabowo Bertemu Hendropriyono di Kemhan: Sekali Komandan Tetap Komandan

[Gambas:Video 20detik]


Wakil Presiden Ma'ruf Amin melakukan kunjungan kerja (Kunker) di Kabupaten Jember. Kunjungan ke PT Semen Imasco Asiatic di Jember yang memberikan bantuan program penurunan stunting mengingatkan bukan hanya sekadar bantuan, tapi juga edukasi.

"Masifkan edukasi publik dan penyuluhan sebagai salah satu pilar pencegahan stunting. Dengan demikian, kesadaran masyarakat akan terbangun, dan timbul keinginan untuk turut berpartisipasi aktif dalam mempercepat penurunan stunting," ujar Wapres Ma'ruf Amin, Rabu (6/12/2023).

Menurut Ma'ruf, stunting tidak hanya berdampak pada pertumbuhan fisik anak. Tapi juga berdampak pada kemampuan berpikir.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Stunting masih menjadi persoalan besar yang mendesak untuk kita selesaikan bersama. Stunting tidak hanya berdampak pada kondisi fisik anak, tetapi juga pada kesehatan, hingga kemampuan berpikirnya," katanya.

"Anak stunting nantinya akan tumbuh menjadi manusia dewasa yang produktivitasnya rendah, yang pada akhirnya akan menghambat pertumbuhan ekonomi, dan semakin menimbulkan persoalan ketimpangan dan kemiskinan. Dengan kata lain, generasi penerus yang stunting akan membawa masa depan bangsa yang stunting pula," sambungnya.

Dia menjelaskan, berbagai upaya pemerintah telah berhasil menurunkan prevalensi stunting dari 30,8 persen pada tahun 2018, menjadi 21,6 persen di tahun 2022.

"Namun, waktu kita untuk mencapai target 14 persen, stunting di 2024 semakin terbatas. Sehingga saya minta semua pihak, termasuk para pimpinan daerah, tetap fokus mengawal pelaksanaan program percepatan penurunan stunting, bahkan hingga zero stunting di tahun 2030 bisa dicapai, sebagaimana target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan," ujarnya.

Terkait upaya menekan angka stunting itu, kata Ma'ruf, pihaknya mendesak seluruh pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah harus memastikan adanya sinergi antarprogram dari tingkat nasional hingga desa.

"Sehingga dalam kesempatan ini, saya ingin mengapresiasi PT Semen Imasco Asiatic dan Yayasan Dewa Dewi Indonesia, atas komitmennya untuk mendukung percepatan penurunan stunting melalui Pemberian Bantuan Program Stunting di Kabupaten Jember. Semoga bantuan ini semakin berkontribusi positif untuk menurunkan stunting di Kabupaten Jember," tandasnya.

Sementara rombongan Wapres Ma'ruf Amin didampingi Gubernur Jawa Timur langsung menuju Bandara Notohadinegoro Jember. Ma'ruf kemudian melanjutkan perjalanan kembali ke Jakarta.

Wapres Minta Pengawas Pemilu Tegas dan Tindak Pelanggaran


Militer China mengerahkan sejumlah jet tempur untuk mengawasi dan memperingatkan sebuah pesawat patroli dan pengintai Amerika Serikat (AS) yang terdeteksi mengudara di atas perairan Selat Taiwan yang sensitif. Insiden ini terjadi beberapa minggu menjelang pemilu yang digelar oleh Taipei.

seperti dilansir Reuters, Rabu (6/12/2023), China bersikeras mengklaim kedaulatan atas Taiwan yang memiliki pemerintahan demokratis, dan menyatakan pihaknya memiliki yurisdiksi atas perairan Selat Taiwan. Taipei dan AS membantah klaim Beijing itu, dengan menegaskan Selat Taiwan sebagai perairan internasional.

Armada ke-7 Angkatan Laut AS mengatakan bahwa pesawat patroli dan pengintaian maritim P-8A Poseidon, yang juga digunakan dalam misi anti-kapal selam, menjalankan misi penerbangan di wilayah udara internasional yang ada di atas Selat Taiwan.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Transitnya pesawat di Selat Taiwan menunjukkan komitmen Amerika Serikat terhadap Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka. Militer Amerika Serikat mengudara, berlayar, dan beroperasi di mana saja yang diizinkan oleh hukum internasional," demikian pernyataan Armada ke-7 Angkatan Laut AS.

Militer China, dalam pernyataannya, menyebut penerbangan patroli AS itu sebagai 'kehebohan publik' dan menyatakan pihaknya mengirimkan sejumlah jet tempur untuk memantau serta memperingatkan pesawat patroli AS tersebut.

"Menanganinya sesuai dengan hukum dan peraturan," sebut militer China dalam pernyataannya.

"Pasukan di zona tersebut selalu dalam siaga tinggi dan akan dengan tegas membela kedaulatan dan keamanan nasional, serta perdamaian dan stabilitas regional," tegas Komando Zona Timur pada militer China.

Lihat juga Video 'Tegang! Kapal Perang China 'Potong Laju' Kapal Penghancur AS di Selat Taiwan':

[Gambas:Video 20detik]

Simak berita selengkapnya di halaman berikutnya.


Ketua Umum Badan Musyawarah (Bamus) Betawi, Riano P Ahmad, menolak ketentuan di draf RUU Daerah Khusus Jakarta (DKJ) yang mengatur gubernur dan wakil gubernur Jakarta ditunjuk dan diangkat presiden. Aturan itu dianggap mencederai demokrasi dan reformasi.

"Kami dari Bamus Betawi menolak. Jangan kita mundur, mengkebiri, menciderai demokrasi yang sudah berjalan baik dengan kepala daerahnya ditunjuk," kata Riano pada detikcom, Rabu (6/12/2023).

Riano menilai mekanisme penunjukan gubernur dan wakil gubernur Jakarta oleh presiden mencederai semangat demokrasi dan reformasi. Ia tak ingin Jakarta kembali lagi seperti di zaman Orde Baru.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Sekarang ini pemilihan RT dan RW di DKI saja dipilih, bukan ditunjuk. Masa kita mau balik lagi. Jadi demokrasi dan hak politik warga DKI dikebiri kalau pemimpinnya ditunjuk," ujarnya.

"Lalu kalau ditunjuk itu, berarti kan menciderai demokrasi, menciderai hak pilih warga DKI sendiri. Masa hak politik warga DKI dikebiri dengan gubernur dan wakil gubernurnya ditunjuk. Kita harus mundur ke belakang, sedangkan ke depan ini kan DKI tetap menjadi barometer," pungkasnya.

Dalam RUU Daerah Khusus Jakarta sebelumnya, gubernur dan wakil gubernur akan ditunjuk dan diberhentikan oleh presiden dengan memperhatikan usul DPRD. Draf ini merupakan hasil pembahasan dalam rapat pleno Baleg DPR penyusunan RUU Daerah Khusus Jakarta pada Senin (4/12) kemarin.

Dalam draf RUU Daerah Khusus Jakarta yang dilihat detikcom, Selasa (5/12), Jakarta nantinya ditetapkan menjadi pusat perekonomian nasional dan kawasan aglomerasi. Hal ini tertuang dalam Pasal 4.

Meski berubah dari Daerah Khusus Ibu Kota menjadi Daerah Khusus, Jakarta bakal tetap dipimpin oleh gubernur dan wakil gubernur. Gubernur dan wakil gubernur Daerah Khusus Jakarta akan ditunjuk, diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan memperhatikan usul dari DPRD. Berikut ini bunyi pasalnya:

Pasal 10

(1) Provinsi Daerah Khusus Jakarta dipimpin oleh Gubernur dan dibantu oleh Wakil Gubernur.

(2) Gubernur dan Wakil Gubernur ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan oleh Presiden dengan memperhatikan usul atau pendapat DPRD.

(3) Masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan sesudahnya dapat ditunjuk dan diangkat kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan.

(4) Ketentuan mengenai penunjukan, pengangkatan, dan pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah

Simak Video 'Respons Mahfud soal RUU DKJ Atur Gubernur Dipilih Presiden':

[Gambas:Video 20detik]


Kubu pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin (AMIN), menolak usulan Ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) Prabowo-Gibran Sumatera Barat (Sumbar) Andre Rosiade soal debat menggunakan Bahasa Inggris. Jubir Timnas AMIN Muhammad Iqbal menilai debat pilpres diadakan sebagai ajang adu gagasan yang ditujukan kepada rakyat Indonesia, bukan orang asing.

"Debat adalah sarana menyampaikan gagasan untuk rakyat bukan buat orang asing. Jadi harusnya pakai bahasa Indonesia," kata Iqbal kepada wartawan, Rabu (6/12/2023).

Iqbal menganggap usulan Andre tidak sesuai dengan esensi debat itu sendiri. Sebab, menurut dia, debat pilpres semestinya diorientasikan memberikan pemahaman kepada rakyat.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Usulan Andre debat pakai Bahasa Inggris jelas tidak nyambung dengan makna dan esensi debat, karena harusnya menggunakan bahasa yang mudah dipahami rakyat," kata politikus PKS itu.

Sebelumnya, Andre Rosiade mengusulkan debat capres-cawapres ada yang menggunakan bahasa Inggris. Andre menyebut calon yang terpilih nantinya harus memiliki kecakapan dalam pergaulan internasional.

"Kami tegaskan kami tidak takut menghadapi debat capres cawapres, apapun keputusan KPU, bahkan kami mengusulkan dibuat debat dalam bahasa Inggris," kata Andre dalam keterangannya, Senin (4/12).

Andre Rosiade kemudian membeberkan alasannya terkait usulan itu. Dia mengatakan Presiden dan Wakil Presiden terpilih harus menguasai isu geopolitik dan cakap dalam pergaulan internasional.

Andre menekankan pasangan Prabowo-Gibran siap untuk menghadapi debat. Pihaknya juga siap menghadapi segala format debat, termasuk dalam bahasa Inggris.

"Jadi kami usulkan agar diadakan saja debat dalam bahasa Inggris, baik untuk capres maupun cawapres, gabungan ataupun sendiri-sendiri, kami siap. Ini sekaligus untuk menepis narasi-narasi yang mengatakan kami tidak siap berdebat. Kami siap dalam format apapun, bahkan dalam bahasa Inggris," tutur dia.

Simak Video 'KPU Gelar Rapat Kedua Bareng Timses Paslon, Bahas Format-Panelis':

[Gambas:Video 20detik]


Bawaslu Sulawesi Selatan (Sulsel) membentuk satuan tugas (satgas) pencegahan dan pengawasan pelanggaran Pemilu 2024. Satuan tugas tersebut memiliki anggota sebanyak 1.200 orang.

"Jadi saat ini ada 1.200 pasukan yang kami turunkan dalam bentuk patroli pencegahan dan pengawasan," ujar Ketua Bawaslu Sulsel Mardiana Rusli kepada wartawan usai Apel Siaga Pemilu Damai di Lapangan Karebosi, Rabu (6/12/2023).

Mardiana mengatakan tim patroli yang dibentuk telah dibekali pengetahuan terkait aturan Pemilu, utamanya dalam konteks kegiatan kampanye. Dia juga mengaku pihaknya telah melakukan pemetaan terkait daerah yang memiliki Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) tinggi.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kalau dulu berdasarkan data, Tana Toraja dan Palopo. Berdasarkan story-nya ada konflik horizontal di tingkat daerah," kata Mardina.

"Kemudian tingginya politik uang dan netralitas di beberapa daerah, termasuk di Kota Palopo, adalah keberpihakan ASN dan keterlibatan kepala desa," imbuhnya.

Lebih lanjut Mardiana juga mengungkap bahwa dalam beberapa waktu terakhir, grafik pelanggaran dalam Pemilu cukup landai. Kehadiran tim patroli pencegahan diharapkan dapat menekan terjadinya pelanggaran pemilu kedepannya.

"Jadi ada kesadaran kolektif yang telah terbangun dari adanya komitmen itu," katanya.

Mardiana menambahkan patroli pencegahan dan pengawasan akan dititikberatkan untuk melakukan pemantauan pelanggaran pemilu di desa. Menurutnya, desa merupakan kantong dan basis yang memberi andil signifikan saat Pemilu.

"Kita ajak patroli ini sering bersilaturahmi dengan kepala desa. Banyak pengetahuan kepala desa yang terkait pelanggaran dia tidak tahu," pungkasnya.

Ayah dan Anak Ditemukan Tewas Bersimbah di Dalam Ruko di Maros


Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo berkampanye di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur (Kaltim). Ganjar menghadiri pertemuan dengan tim pemenangan daerah (TPD), caleg partai pengusung, hingga relawan.

Pertemuan digelar di Stadion Aji Imbut Tenggarong, Kutai Kartanegara, Rabu (6/12/2023). Dalam pertemuan itu, Ganjar meminta simpatisan, kader dan relawan, turun langsung berinteraksi dengan dengan warga.

Lebih jauh, Ganjar meminta mereka mensosialisasikan program-program Ganjar-Mahfud. Meski begitu, Ganjar mengingatkan agar sosialisasi dilakukan secara santun, tanpa menyakiti pihak lain.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Saya titip pesan kepada bapak-ibu tetap jaga kesantunan, jangan menyakiti hati orang, jangan menyakiti hati partai-partai lain, jangan menyakiti lembaga lembaga yang lain," kata Ganjar.

"Tapi kalau kita sudah berada pada rel yang benar lalu diganggu, tabrak," lanjutnya dia.

Namun, Ganjar tidak menjelaskan lebih lanjut maksud dari pernyataannya itu. Saat ditanya kembali usai pertemuan, mantan Gubernur Jawa Tengah itu hanya mengulangi ucapannya.

"Ya kalau kemudian kita diganggu sudah bener ya kita tabrak," tegas Ganjar.

Usai pertemuan, Ganjar sempat berinteraksi dengan beberapa relawan. Ganjar juga meladeni permintaan foto maupun bersalaman dari para relawan.

Simak Video 'TPN Ganjar-Mahfud Gagas Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Hijau':

[Gambas:Video 20detik]


Calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, menanggapi kritikan Wali Kota Solo sekaligus calon wakil presiden nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka soal SMK dengan kondisi kurang baik saat awal dirinya memimpin Kota Solo. Ganjar mengartikan dengan kritikan tersebut, Gibran sudah siap debat.

"Saya senang karena beliau (Gibran) memberikan catatan. Jadi ini sangat bagus untuk saya, bahwa beliau pun siap debat (capres-cawapres) gitu ya," ucap Ganjar kepada wartawan di Kutai Kartanegara, Rabu (6/12/2023).

Ganjar lalu menyinggung Gibran yang dinilai tak siap debat. Ganjar menilai Gibran siap debat.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Jadi agak fitnah yang mengatakan beliau tidak siap debat. Beliau siap, punya catatan," lanjut Ganjar.

Di sisi lain, Ganjar memuji sumbangsih Gibran dalam Konsorsium Pengusaha Peduli Sekolah Vokasi RI dengan Pemprov Jateng. Di mana, kerja sama itu terkait revitalisasi 7 sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Jawa Tengah.

"Dan kebetulan ketika konsorsium dibuat itu beliau juga ikut. Bersama beliau, saya bersama Mas Gibran bareng untuk menyusun itu, dan beliau itu orang yang sangat kreatif. Beliau itu punya banyak kreatifitas dan tentu bisa membantu siapapun tanpa harus melihat," imbuh Ganjar.

Sebelumnya, mengemuka isu liar yang mengatakan Gibran tak siap menghadapi debat Pilpres 2024 setelah KPU RI berencana membuat format baru debat cawapres, yakni didampingi capres.

Jadwal Debat Capres-Cawapres

Sebagaimana diketahui, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan tanggal debat capres-cawapres. KPU akan menggelar debat selama lima kali.

Rencananya, debat akan digelar sebanyak dua kali pada Desember 2023, dua kali pada Januari 2024, dan satu kali pada Februari 2024. KPU rencananya akan menggelar lima kali debat itu di Jakarta.

Berikut jadwal debat capres-cawapres terbaru dari KPU:

1. Selasa, 12 Desember 2023

2. Jumat, 22 Desember 2023

3. Minggu, 7 Januari 2024

4. Minggu, 21 Januari 2024

5. Minggu, 4 Februari 2024

Diketahui, sore ini KPU tengah menggelar rapat bersama masing-masing timses pasangan capres-cawapres Pilpres 2024. Rapat itu akan membahas soal format hingga panelis debat capres-cawapres.

Simak Video 'TPN Ganjar-Mahfud Gagas Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Hijau':

[Gambas:Video 20detik]


Istri calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo, Siti Atikoh mengunjungi para petani di Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Atikoh mendapat titipan berupa tiga ekor burung perkutut.

Momen itu terjadi usai Atikoh bertemu para petani wanita serta mengikut panen bawang merah di Joglo Wukirasri, Singosaren, Bantul, Rabu (6/12/2023). Atikoh menerima tiga ekor burung yang diletakkan di sangkar berbeda.

"Kemarin (ada diskusi) bagaimana Bu Siti Atikoh dititipi tiga ekor burung. Tiga ekor burung dari para pecinta Pak Ganjar-Mahfud. Mohon yang mau nitip burung supaya di sini, untuk Pak Ganjar. Jadi ada tiga (burung) saudara-saudara," kata pembawa acara dari atas panggung.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Atikoh mendapat titipan berupa tiga ekor burung perkutut dari warga Bantul. (Tiara Aliya/detikcom)

Masing-masing burung memiliki warna serta corak berbeda-beda. Ketiga burung itu dititipkan kepada Atikoh untuk diberikan kepada suaminya.

"Mohon izin pada Bapak Presiden Ganjar Pranowo kami dari warga Karang Talun peternak burung Sumberejo, Wukirsari, Imogiri, Bantul melalui Ibu Siti Atikoh kami menghaturkan 3 burung anggunan, tirah, mojopahit sesuai dengan nomor 3," kata Deman perwakilan warga.

Burung perkutut itu masing-masing berwarna hitam, putih, dan merah. Burung tersebut memiliki makna dan filosofi tersendiri.

"Filosofi hitam kalung pethuk membawa keberuntungan dengan titisan bathara wisnu yang selalu bijak waskito ing panggrahito kepada bangsa dan negara," jelas Demam.

Burung kedua berwarna putih, lanjut Deman, diharapkan Ganjar melakukan pengabdian tulus dan ikhlas kepada bangsa dan negara. Sementara burung terakhir bermakna mengharapkan perlindungan dari Tuhan.

"Warna putih dengan pengabdian tulus dan ikhlas bangsa dan negara. (Burung) Lokal Mataram selalu berlindung kepada Allah SWT dalam keadaan apa pun," jelasnya.

Atikoh mengaku tersanjung menerima ketiga burung tersebut. Atikoh memuji filosofi dari ketiga burung tersebut sangat mendalam.

"Ini filosofinya luar biasa sekali, ini harapannya agar Mas Ganjar bisa amanah. Terima kasih atas cinta kasihnya," kata Siti Atikoh.

Simak Video 'Didatangi Siti Atikoh, Kiai Ponpes Cipasung Ngaku Pilih Ganjar':

[Gambas:Video 20detik]


Kapolresta Bandara Soekarno-Hatta Kombes Roberto Pasaribu meminta jajarannya tulus dalam melayani masyarakat. Hal itu disampaikan Roberto dalam menyambut HUT ke-74 Polda Metro Jaya.

"Buka mata, buka telinga, dengarkan keluhan masyarakat, hindari sikap arogan. Kalian juga harus waspada di setiap pelaksanaan tugas, jaga diri dan jaga kesehatan," kata Roberto menyampaikan kembali pesan Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto kepada jajarannya, Selasa (6/12/2023).

Hal itu disampaikan Roberto dalam acara tasyakuran menyambut HUT ke-74 Polda Metro Jaya yang bertajuk 'Terus Mengabdi untuk Masyarakat, Bangsa, dan Negara' di Mapolresta Bandara Soekarno-Hatta. Acara tersebut dihadiri oleh sejumlah ulama dan tokoh agama FKUB Tangerang.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Acara tasyakuran yang dilaksanakan ini juga sebagai sarana mendekatkan Polresta dengan seluruh pemangku pemerintahan dan kementerian lembaga di Bandara Soetta serta ulama dan tokoh agama dalam FKUB Tangerang, termasuk kita berdoa bersama agar terselenggaranya seluruh kegiatan tahapan Pemilu 2024 dengan aman, lancar, dan tertib," ujar Roberto.

Roberto juga meminta jajarannya meningkatkan sinergitas antar-instansi. Ia mengatakan polisi tidak dapat bekerja sendiri tanpa dukungan dari instansi/lembaga serta stakeholder kementerian yang secara bersinergi dan berkolaborasi untuk mengatasi segala permasalahan di masyarakat pengguna jasa Bandara Soekarno-Hatta.

"Untuk itu, perlu kerja keras dan upaya yang optimal dari kita semua, untuk menghadirkan rasa aman dan nyaman," ujar Roberto, disambut antusias oleh para peserta pada kegiatan tersebut.

Lebih lanjut, Roberto mengajak seluruh elemen masyarakat bersama-sama menjadikan Bandara Soetta sebagai rumah bersama yang aman dan nyaman serta damai.

"Atas nama seluruh keluarga besar Polresta Bandara Soetta dengan bangga mengucapkan selamat ulang tahun ke-74 Polda Metro Jaya. Jaya Dharma Sevaka, terus mengabdi untuk masyarakat, bangsa, dan negara," tuturnya.

Pada kesempatan itu, Polresta Bandara Soekarno-Hatta juga memberikan santunan kepada anak yatim berupa bantuan pendidikan kepada anak anggota Polresta Bandara Soetta yang telah meninggal dunia, para warakawuri, purnawirawan, dan petugas kebersihan berlanjut dengan pemberian penghargaan kepada personel Polresta berprestasi.


Warga negara Indonesia (WNI) di Turki akan menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu 2024 pada Minggu, 11 Februari 2024. WNI di Turki coblos pemilu lebih awal dari jadwal pemungutan suara nasional pada 14 Februari.

Duta Besar RI untuk Turki Achmad Rizal Purnama mengatakan bahwa jadwal tersebut merupakan kesepakatan bersama dan sudah sesuai dengan aturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait pelaksanaan pemilu di luar negeri.

"Penghitungan suaranya tetap pada tanggal 14 Februari di masing-masing tempat pemungutan suara (TPS) dengan dihadiri saksi dari masing-masing calon dan masing-masing partai," kata Rizal dilansir Antara, Rabu (6/12/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Rizal menyebut akan ada tiga TPS yang ditempatkan di tiga kota di Turki, yakni Ankara, Sakarya, dan Istanbul.

Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Ankara mencatat terdapat 3.004 WNI yang terdaftar sebagai daftar pemilih tetap (DPT) pada Pemilu 2024, dan PPLN Istanbul menetapkan DPT sebanyak 3.157, sehingga total DPT di Turki adalah 6.161 orang.

Rizal mengatakan hingga saat ini masih dilakukan pendataan daftar pemilih tambahan (DPTb), yang diperkirakan akan terus berlangsung hingga satu atau dua pekan sebelum pemungutan suara di TPS.

"Saat ini juga sedang dilakukan pembentukan kelompok penyelenggara pemungutan suara luar negeri (KPPSLN) yang akan bertugas di TPS-TPS," kata Rizal.

KPU mencatat ada sekitar 1,7 juta pemilih di luar negeri yang akan menggunakan hak pilihnya pada Pemilu 2024. Pemungutan suara di luar negeri bisa dilakukan lewat tiga cara yakni mendatangi langsung TPS pada titik-titik yang telah ditentukan, pemberian suara melalui kotak suara keliling (KSK), dan pemberian suara lewat pos.

Simak juga Video 'Erdogan Sebut PM Israel Netanyahu 'Tukang Jagal Gaza'':

[Gambas:Video 20detik]


KPU Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) mencoret 3 orang Calon Legsilatif (Caleg) dari Daftar Calon Tetap (DCT) yang sebelumnya telah ditetapkan pada awal November lalu.

Ketiga caleg tersebut merupakan Caleg di dua daerah, yakni Kota Solok dan Kota Payakumbuh.

"Satu Caleg di Kota Solok, dua orang Caleg di Kota Payakumbuh," kata Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Sumbar Ory Sativa Syakban dalam keterangan yang diterima detikSumut, Rabu (6/12/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ia menjelaskan, Caleg di Kota Solok yang dicoret dari DCT adalah Toni Yohansyah Putra untuk Daerah Pemilihan (Dapil) 1 Kota Solok. Toni dicoret karena diberhentikan oleh partainya sendiri.

"Caleg yang dicoret dari DCT dapil 1 Kota Solok ini karena diberhentikan oleh Partainya lantaran tidak mau mengundurkan dari pekerjaan yang diwajibkan mundur bagi seorang Caleg" jelas Ory Sativa.

Selanjutnya, KPU Kota Payakumbuh juga menerbitkan Perubahan DCT, dengan mencoret 2 Orang Caleg. Caleg yang dikeluarkan dari DCT DPRD Kota Payakumbuh atas nama Trimurti, dari Dapil 3 dan Rafdimar dari Dapil 1.

"Pencoretan kedua caleg tersebut dengan alasan yang berbeda-beda. Trimurti dikeluarkan dari DCT akibat diberhentikan oleh parpolnya. Sementara Rafdimar dicoret dari DCT pasca saran perbaikan dari Bawaslu Kota Payakumbuh," katanya.

Sesuai dengan ketentuan pasal 11 ayat 1 huruf g Peraturan KPU nomor 10 tahun 2023 tentang pencalonan legislatif, setiap caleg harus memenuhi syarat. Diantaranya tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang inkrah karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih.

"Bagi mantan terpidana, wajib telah melewati jangka waktu 5 tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara, jujur terbuka mengumumkan jati dirinya sebagai mantan terpidana, dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang" sebutnya.

Lebih lanjut Ory menerangkan, berdasarkan saran perbaikan Bawaslu Kota Payakumbuh dan setelah melakukan klarifikasi ke berbagai pihak termasuk Parpol pengusulnya, Rafdimar dicoret dari DCT DPRD Kota Payakumbuh Dapil 1.

"Yang bersangkutan adalah mantan terpidana yang dipidana penjara 5 tahun atau lebih, dan pada saat tahapan pencalonan berlangsung belum genap 5 tahun masa jedanya pasca bebas tanggal 8 Maret 2020, berdasarkan keterangan dari Kepala Lapas Kelas II B Payakumbuh" katanya.

Pada hari pemungutan suara 14 Februari 2024 , KPU akan mengumumkan perihal Caleg yang sudah dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) tersebut di TPS-TPS dalam daerah pemilihnya masing-masing.

Hukuman Kalah Balap Jetski, Menggendong Menerjang Hujan, Padang


Pendiri hingga eks kader Partai Demokrat sebagai relawan 'Bintang Mercy Perubahan' bergabung menjadi Tim Pemenangan Nasional Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN). Mereka mengaku ada kesamaan visi-misi sehingga bergabung mendukung dan memenangkan AMIN di Pilpres 2024.

"Jadi kami dari Timnas pemenangan pasangan AMIN siang ini kedatangan bapak yang terhormat ini politisi senior kemudian beliau ini karena melihat selama ini apa yang digaungkan oleh Pak Anies dan Pak Muhaimin dengan tag line perubahan itu kelihatannya mengena di hati beliau-beliau ini," kata Kapten Timnas AMIN M Syaugi saat konferensi pers di Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (6/12/2023).

Syaugi mengatakan pendiri dan eks kader Partai Demokrat tulus mendatangi Timnas AMIN untuk menyatakan dukungan terhadap Anies-Cak Imin. Pihaknya pun menyambut baik kedatangan mereka.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Jadi beliau ini dengan hati yang tulus untuk mendatangi Timnas AMIN ini untuk menyatakan dukungannya dan bergabung dengan pasangan AMIN ini. Yang jelas kami menyambut baik dukungan tersebut karena bagaimanapun juga Pak Anies dan Pak Muhaimin sering mengatakan kita harus merangkul semua," jelasnya.

"Tag line yang dibawa pasangan AMIN ini beliau akan diakomodir akan dirangkul semua dalam rangka memberikan sumbangsihnya untuk merubah menjadi negara yang lebih baik. Sekali lagi welcome di Timnas pasangan AMIN ini pada bapak-bapak sekalian," tambahnya.

Muhammad Sukri mengatakan pihaknya mendirikan relawan bernama Bintang Mercy Perubahan. Sukri mengatakan ada empat elemen yang terdiri dari relawan Bintang Mercy Perubahan.

"Kami politisi yang dulu pernah berhimpun di salah satu partai yang dua kali berkuasa di Indonesia mendirikan sebuah komunitas atau relawan yang bernama Bintang Mercy Perubahan. Nanti saya akan perkenalkan. Bintang Mercy Perubahan ini terdiri dari empat elemen, yang pertama adalah mantan anggota DPR RI, mantan anggota DPRD provinsi, mantan anggota DPRD kabupaten/kota," jelasnya.

"Elemen yang kedua adalah pendiri Partai Demokrat, yang ketiga adalah mantan pengurus DPP Partai Demokrat, mantan pengurus DPD Partai Demokrat di tiap provinsi dan mantan pengurus DPC Partai Demokrat di seluruh kabupaten/kota di Indonesia. Yang keempat adalah elemen utama dari kader utama Partai Demokrat," tambahnya.

Syukri mengatakan relawan Bintang Mercy Perubahan yakni Ahmad Thoriq sebagai pendiri atau anggota presidium Bintang Mercy Perubahan. Kedua adalah dirinya yang aktif tiga periode kepengurusan Demokrat sebagai Ketua Pembina Presidium Bintang Mercy Perubahan.

"Berikutnya, temen-temen juga kenal karena sangat akrab, beliau adalah jurnalis tapi juga mantan anggota DPR RI, yaitu Bapak Ramadhan Pohan, dan beliau adalah pembina di Bintang Mercy Perubahan. Berikutnya adalah Bapak Hencky Luntungan, beliau juga pendiri Partai Demokrat kami mohon berdiri. Mungkin tidak asing Insyaallah nama beliau betul-betul ada di 99 nama yang ada di pendiri Partai Demokrat," jelasnya.

Kemudian Hasyim Husein yang dulu aktif di beberapa periode Partai Demokrat sebagai Sekretaris Jenderal Bintang Mercy Perubahan. Lalu, Anton Rivai yakni deklarator, sebagai pembina Bintang Mercy Perubahan.

"Berikutnya adalah Bapak Yos Sudarso, ini juga mantan anggota DPR RI. Beliau salah satu inisiator Bintang Mercy Perubahan terkait Bintang Mercy Perubahan. Berikutnya adalah Yoyok Hadi Utomo yang hadir cukup segitu. Kenapa Bintang Mercy Perubahan yang terdiri dari empat elemen itu berdiri. Kami terbiasa dengan kegiatan kegiatan politik," jelasnya.

"Betul sekarang ada yang masih aktif di kegiatan politik baik praktis maupun non praktis, tapi kami juga pemikiran. Pemikirannya yang mendorong kami adalah adanya kesamaan visi dan misi AMIN. Kita ingin ada perubahan untuk kemakmuran, perubahan untuk keadilan, perubahan untuk segala sesuatu yang terbaik ke depan," tambahnya.

Syukri mengatakan pihaknya akan berjuang semaksimal mungkin melihat pengalaman sebelumnya saat terpilih oleh rakyat. Menurutnya, pihaknya memiliki pengalaman di Pilpres 2004 dan 2009.

"Kami dalam hal ini, teman-teman yang sudah saya sebutkan tadi, tentu akan berjuang secara maksimal saat kami terpilih oleh rakyat untuk menjadi anggota DPR RI, DPRD Provinsi, maupun kabupaten. Kami memiliki pengalaman dalam kontestasi pilpres menjadi tim sukses di 2004 dan 2009, menjadi bagian kontestasi politik di semua tingkatan baik provinsi maupun kota dan kabupaten. Itu lah yang mempersatukan kami. Kenapa kami harus bergabung dengan AMIN dan apa latar belakang kami. Itulah yang kami sampaikan," jelasnya.

Simak juga Video 'Timnas AMIN: Di Antara 3 Paslon, Anies Paling Peka Isu Lingkungan':

[Gambas:Video 20detik]


Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar menunjuk empat nama bakal calon Wali Kota Sukabumi untuk Pilkada 2024 mendatang. Keempat nama tersebut di antaranya tiga dari struktur kader DPD Golkar Kota Sukabumi dan satu orang dari eksternal.

Mereka adalah, Sri Widagdo (Ketua DPD Partai Golkar Kota Sukabumi), Hasen (Sekretaris DPD Partai Golkar Kota Sukabumi), Feri Sri Astriana (Bendahara DPD Partai Golkar Kota Sukabumi) dan Andri Setiawan Hamami (mantan Wakil Walikota Sukabumi). Kabar itu mulanya tersebar melalui surat keputusan DPP Partai Golkar terhadap masing-masing nama bakal calon Wali Kota Sukabumi.

Ketua DPD Golkar Kota Sukabumi, Sri Widagdo membenarkan terkait ada dia dan tiga orang lainnya yang diperintahkan DPP Gokar sebagai bakal calon Wali Kota.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Saya mendapatkan mandat dari partai Golkar untuk menjadi bakal calon Wali Kota Sukabumi per 20 November 2023 kemarin," kata Dado -sapaan Widagdo--, Rabu (6/12/2023).

Dia menyebut, sebelum resmi dicalonkan sebagai bakal calon Wali Kota, mereka diberikan tugas untuk memenangkan Pileg dan Pilpres. Menurutnya, DPD Golkar Kota Sukabumi memang sempat mengusulkan beberapa nama untuk bakal calon kepala daerah namun berakhir dengan penunjukan dari DPP.

Ditanya terkait keberadaan Andri Hamami yang diketahui merupakan kader Partai Demokrat, Dado menyebut tak tahu menahu. Menurutnya, hingga saat ini Andri Hamami belum resmi menjadi anggota ataupun kader dari Partai Golkar Kota Sukabumi.

"Semua bakal calon ini diwajibkan untuk bisa mensukseskan pileg dan pilpres. Untuk itu saya, sekretaris dan bendahara ditunjuk oleh DPP sebagai bakal calon dan ditambah pak Andri tapi beliau berangkat (partai) darimana saya juga tidak tahu," ujarnya.

"Mungkin beliau ditunjuk oleh DPP atau Provinsi saya tidak tahu, tapi untuk di partai Golkar beliau belum menyatakan masuk di partai Golkar. Mungkin di kabupaten sudah masuk tapi setahu saya beliau belum masuk di Golkar kota," sambung Dado.

Meski demikian, kata dia, Andri merupakan mantan kader lama dari Golkar. Namun saat Pilkada 2019 Andri memilih berpindah ke Partai Demokrat sebagai naungannya. Menurutnya, secara organisasi partai Golkar menyambut baik kepulangan Andri Hamami.

"Bagaimana pun dia adalah (mantan) kader kita. Kalau dia mau kembali ke rumahnya yang semula itu akan lebih baik. Tapi sampai hari ini belum resmi terdaftar di DPD Kota," ungkapnya.

Sri Widagdo pun menegaskan pihaknya tak ingin membahas terlalu jauh terkait bakal calon Wali Kota Sukabumi. "Ya langkah kita pastinya harus kerja keras meraih suara Golkar dengan target sembilan kursi dan memenangkan Pilpres pasangan Prabowo-Gibran," tutupnya.


Debat capres-cawapres Pilpres 2024 perdana akan digelar pekan depan. Juru bicara Tim Nasional Pemenangan Anies-Cak Imin (Timnas AMIN) Indra Charismiadji mengatakan bahwa paslon nomor urut 1 tersebut sudah siap.

"Tim substansi kami lengkap sekali. Bisa dilihat dari visi-misi kami paling lengkap. Isinya pakar semua yang tentunya dengan berbagai macam isu," kata Indra kepada wartawan di Jalan Brawijaya X, Jakarta Selatan, Rabu (6/12/2023).

Ia menyebutkan bahwa program yang diusung oleh Anies-Cak Imin tersebut merupakan program yang sudah dilaksanakan oleh paslon tersebut. Sehingga, kata Indra, program tersebut hanya perlu ditingkatkan di tingkat nasional.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Bedanya program kami dengan yang lain, kami bukan janji. Kami sudah dilaksanakan oleh capres-cawapres kami. Tinggal dieskalasi di tingkat nasional. Jadi bukan cuma janji," imbuhnya.

Selain itu, Indra juga sempat menyinggung program salah satu paslon soal makan siang anak sekolah gratis. Menurutnya program tersebut sudah pernah dilakukan oleh Anies Baswedan saat menjabat sebagai gubernur Jakarta tahun 2019.

"Contoh ada yang janjikan makan siang anak sekolah gratis. Itu kami sudah lakukan di Jakarta 2019, dan bukan program utama. Sekolah swasta gratis kami sudah lakukan di Jakarta, di Jakarta sekolah swasta untuk anak miskin gratis. Banyak ada 400 sekolah. Programnya BPMS," ujarnya.

Lebih lanjut Indra menambahkan bahwa dalam debat capres-cawapres nantinya, pasangan Anies-Cak Imin juga siap dengan berbagai bahasa. Indra juga menyinggung soal asam folat dan sulfat.

"Kita bahkan Bahasa Arab siap, mau Bahasa Jawa siap. Intinya bagaimana supaya masyarakat kenal calon pemimpinnya dan tahu rekam jejaknya. Visi-misinya gimana, isi kepalanya gimana. Bisa bedain asam folat dan asam sulfat atau nggak. Itu kita bicara tau persis gimana," ujarnya.

Simak Video 'Timnas AMIN: Di Antara 3 Paslon, Anies Paling Peka Isu Lingkungan':

[Gambas:Video 20detik]


Juru Bicara TKN Prabowo-Gibran, Hamdan Hamedan menilai program makan siang gratis sebagai langkah konkret untuk meringankan beban keluarga tidak mampu. Sebab sejumlah negara juga turut menjalankan program tersebut, salah satunya Amerika.

Dia bercerita pengalamannya menjadi penerima program makan siang gratis untuk siswa di Amerika Serikat (AS). Di AS sendiri saat itu makan siang gratis atau bersubsidi hanya diberikan kepada seluruh anak dari keluarga kurang mampu.

Namun, saat ini kebijakan itu berkembang di mana di delapan negara bagian, makan siang gratis diberikan kepada siapa pun, baik anak dari keluarga kurang mampu maupun dari keluarga yang mampu.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Karena pengalaman tersebut, saya sangat yakin program makan siang dan susu gratis dari Paslon Prabowo-Gibran ini adalah solusi konkret untuk meringankan beban keluarga pra-sejahtera di negara kita" kata Hamdan dalam keterangan tertulis, Rabu (6/12/2023).

Hamdan menceritakan 21 tahun lalu dirinya tinggal di California, AS di mana orang tua asuhnya hanya mampu memberinya makan sekali saja per hari yaitu hanya makan malam. Namun, Hamdan didaftarkan untuk mendapat makan siang gratis di sekolah.

Dia menjelaskan orang tua asuhnya adalah seorang ibu single parent beranak dua yang masih kecil, ditambah lagi dengan dia, seorang pelajar dari Indonesia yang menumpang hidup di rumahnya. Ibu asuhnya tersebut hanya bekerja sebagai pramuniaga di supermarket. Gajinya tak seberapa dan seringkali tak cukup menutupi pengeluaran untuk keluarga.

"Di situ pemerintah California pun hadir memberi subsidi kepadanya, termasuk makan siang gratis bagi orang rumahnya, yang mana saat itu saya berada di dalamnya," katanya.

"Berdasarkan pengalaman saya, bagi pelajar dari keluarga pra-sejahtera, makan siang gratis di sekolah seringkali menjadi makanan terbaik yang bisa didapat. Ada karbohidrat, protein, sayur, buah dan susu di sana," sambungnya.

Hamdan mengatakan bagi keluarga pra-sejahtera, makanan yang ada di rumah, kalaupun ada, seringkali adalah makanan beku murah atau makanan cepat saji yang rendah nutrisi. Itu tak memenuhi nutrisi baginya sebagai seorang pelajar yang aktivitas sehari-harinya adalah belajar dan kegiatan fisik di sekolah.

"Setiap hari saya berangkat ke sekolah dengan perut kosong. Ketika bel jam 11:45 berbunyi, saya pun bergegas ke kantin untuk "buka puasa". Makan siang gratis bersama dengan kawan-kawan yang umumnya dari keluarga pra-sejahtera," jelasnya.

Hamdan menambahkan selain di AS, program ini sudah sukses diterapkan di beberapa negara termasuk Finlandia dan Rwanda. Program itu telah membantu keluarga yang kurang mampu atau pra-sejahtera, yang sulit memenuhi kebutuhan keluarga termasuk anak-anaknya di negara-negara tersebut.

"Semoga Pak Prabowo berhasil menang di Pemilu 2024, dan program yang sudah terbukti luar biasa ini bisa dijalankan di sini. Sehingga pengalaman saya di Amerika, bisa dirasakan oleh keluarga-keluarga kurang mampu di Indonesia," pungkasnya.

Lihat juga Video 'Prabowo Bertemu Hendropriyono di Kemhan: Sekali Komandan Tetap Komandan':

[Gambas:Video 20detik]


Struktur Tim Kampanye Daerah (TKD) Jawa Timur Prabowo Subianto-Gibran Rakabumimg Raka telah ditetapkan. Ada sejumlah ulama, kiai, gus, hingga bu nyai NU yang masuk struktur TKD Jatim.

Dalam SK TKD Jatim Prabowo-Gibran yang diterima detikJatim, jabatan Ketua TKD Jatim dipegang oleh Boedi Prijo.

Kemudian jabatan sekretaris TKD Jatim dijabat oleh Indra Nur Fauzi. Indra merupakan salah satu pengurus PW Muhammadiyah Jatim di Bidang Majelis Ekonomi, Bisnis, dan Pariwisata. Sementara sebagai Bendahara TKD Jatim adalah Restu Prayogi.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Yang menarik, di struktur Dewan Penasehat TKD Jatim Prabowo-Gibran diisi sejumlah kiai, gus, dan nyai.

Di antaranya ada KH Sholahul Am Notobuono dari Ponpes Tambak Beras Jombang. Kemudian ada KH Zahrul Jihad dari Ponpes Darul Ulum Jombang.

Selanjutnya KH Muh Anas dari Ponpes Al Mansuriah Pamekasan. Ada KH Imron Fauzi Ali dari Ponpes An-Nur Tempeh Lumajang.

Lalu KH Ahmad Bashori dari Ponpes Roudlotul Ibad kediri. Kemudian ada KH Khoiruddin dari Ponpes An-Nur 2 Bululawang Malang. Ada KH. Sholeh Sayuti dari Ponpes Bustanul Ulum Sampang.

Selanjutnya ada nama Nyai Malikal Bulqis Saifouridzall dari Ponpes Zainul Hasan Genggong Probolinggo. Lalu ada KH Tamam Syaifudin dari Ponpes Modern Al Fatimah Bojonegoro.

Selanjutnya ada KH Luqman Harist Dimyati dari Ponpes Tremas Pacitan. Kemudian KH Masykur Ali dari Ponpes Ibnu Sina, Genteng Banyuwangi. Lalu ada nama KH Ja'far Sodiq dari Ponpes Sendang Drajat, Ponorogo.

Lalu ada nama KH. Ahmad Faiz Abdul Haq Zaini dari Ponpes Nurul Jadid Paiton Probolinggo. Selanjutnya ada nama KH Fathur Rozi Zubair dari Ponpes Nurul Kholil Bangkalan. KH. M Iffatul Lathoif dari Ponpes Al-Falah, Ploso Kediri.

Selanjutnya ada nama KH Syafiuddin Abd Wahid dari Ponpes Darul Ulum Omben Sampang. KH Misbahul Munir dari Ponpes Miftahul Ulum Kediri. Lalu Habib Maulana Asyik H dari Ponpes Al-Hidayah Batu.

Ada nama KH AR Jauharuddin Fatich dari Ponpes Bahrul Ulum Jombang. Kemudian Ahmad Biyadi dari Ponpes Miftahul Ulum Malang, KH HM Samsul Hidayat dari Ponpes Mafatihul Muhtadin Batu.

Lalu ada nama Habib Hasyim bin Alwi dari Bondowoso, dan Billy Salahudin Wahid dari Tebuireng.

Kemudian ada nama Zahul Azhar Asumta atau Gus Hans yang didapuk sebagai salah satu juru bicara TKD Jatim Prabowo-Gibran.

Ketua TKD Jatim Prabowo-Gibran Boedi saat dikonfirmasi mengatakan struktur TKD akan segera diumumkan ke publik.

"Nanti akan kita umumkan," kata Boedi, Rabu (5/12/2023).

Ada RK-Fadli Zon di Susunan Dewan Pembina TKN Prabowo-Gibran


Memasuki masa kampanye terbuka untuk Pemilu 2024, semua partai politik memanfaatkan media sosial untuk ajang promosinya. Partai Amanat Nasional juga tidak ketinggalan.

Menariknya, gaya komunikasi PAN terlihat berbeda belakangan ini. Banyak konten yang tampil dengan gaya segar, layaknya akun candaan khas Gen Z.

"Masa sih berubah? Nggak ah, PAN dari dulu emang asik komunikasinya," kata Ketua DPP PAN Zita Anjani dalam keterangannya, Rabu (6/12/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dia mengatakan jika ada perubahan mungkin hal itu terlihat dari sejumlah konten yang disajikan yakni lebih ke arah santai dan tidak kaku.

"Jika dianggap berubah pun, itu mungkin karena PAN lebih banyak konten santainya ya, nggak yang kaku-kaku banget," ungkapnya.

Zita menambahkan Pemilu 2024 harus disambut dengan riang gembira. Program capres dan cawapres pun harus disajikan dengan visual yang menarik dan lebih santai.

"Kami ingin mengembalikan konsep pemilu itu ya 'Pesta Demokrasi', jadi ya harusnya diisi dengan kegembiraan. Penyampaian program capres-cawapres seperti susu dan makan siang gratis bagi anak, kami sampaikan dengan visual dan teks yang lebih santai. Nggak zaman lah gagasan disampaikan dengan teriak-teriak menakutkan lagi," ungkap Zita.

Sementara itu, warganet juga menyadari perubahan ini. Salah satu dari akun Instagram fa****ho.

"Gue yakin yg megang akun PAN anak2 tahun 2000-an alias gen z. Pikirannya gak bisa dicerna sama milenial umuran gue. Cucok PAN parpol anak mudalah," tulisnya.

Lihat juga Video 'Dukung Program Indonesia yang Lebih Baik Bersama PAN':

[Gambas:Video 20detik]


KPU menggelar rapat bersama masing-masing timses pasangan capres-cawapres Pilpres 2024. Rapat itu akan membahas soal format hingga panelis debat capres-cawapres.

Pantauan detikcom di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (6/12/2023), rapat dimulai sekitar pukul 15.00. Rapat pembahasan debat capres-cawapres berlangsung tertutup.

Sejumlah perwakilan Timnas AMIN yakni Co-Kapten Timnas AMIN Nihayatul Wafiroh dan Direktur Eksekutif Timnas AMIN, Zuhad Aji. Kemudian, perwakilan TKN Prabowo-Gibran yakni Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran Burhanuddin Abdullah dan Ferry Latuhihin.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Lalu, perwakilan TPN Ganjar-Mahfud yang terlihat yakni Wakil Sekretaris TPN Hotasi Nababan, Direktur Muda Politik 5.0 TPN Ganjar-Mahfud Reyhan Noor, Andrianto S, Candra, Lisa Elfina.

Ketua KPU Hasyim Asyari mengatakan ada lima hal yang akan dibahas dalam rapat tersebut. Namun, dia belum membeberkan lima hal yang akan dibahas tersebut.

"Ada lima hal yang perlu kita bahas ini nanti kan gambaran dari KPU mohon nanti kita tanggapi bersama-sama kita bersama-sama supaya kita mendapatkan solusi," kata Hasyim.

KPU sebelumnya masih mematangkan format debat capres-cawapres 2024. KPU telah menggelar rapat perdana dengan timses paslon pada Rabu (29/11).

Kemarin, Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari mengatakan KPU akan melanjutkan pembahasan sejumlah hal dengan masing-masing timses paslon.

"Rencana rapat lanjutan Rabu 6 Desember 2024 siang. Nanti kita komunikasikan dengan tim paslon," kata Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari kepada wartawan (5/12).

"Rencana pembahasan, satu format debat. Dua, tema debat. Tiga, panelis. Empat, moderator," sambungnya.

Lihat Video 'Amnesty International Indonesia Usulkan Debat Capres Bahas 3 Isu HAM':

[Gambas:Video 20detik]


Viral di media sosial aksi vandalisme penempelan stiker calon legislatif (caleg) berlogo Partai Ummat di kursi penumpang bus TransJakarta (TransJ). Partai Ummat tegas akan memberikan Surat Peringatan (SP) apabila calegnya melakukan hal tersebut.

"Kita lagi cari siapa pelakunya. Jika caleg maka kita akan beri surat peringatan/teguran," kata Ketua Badan Pemenangan Pemilu Nasional (BPPN) Partai Ummat Taufik Hidayat kepada wartawan, Rabu (6/12/2023).

Taufik mengatakan partainya tak segan memecat caleg apabila tetap mengulangi aksi vandalisme tersebut selama kampanye.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Jika masih mengulangi kita proses hingga tahap pemecatan," ujarnya.

Viral Stiker Caleg di TransJ

Diketahui, viral di media sosial bahwa properti bus TransJ menjadi sasaran vandalisme penempelan stiker caleg. Dalam sebuah video di media sosial, seorang penumpang TransJ menunjukkan stiker caleg itu ditempel di bagian belakang kursi penumpang. Terlihat stiker caleg itu langsung dicopot.

Disebutkan penempelan stiker caleg salah satu parpol itu terjadi di bus TransJ rute 6A. Selain itu, di dalam bus itu didapati setidaknya ada 2 kursi penumpang lain yang ditempeli stiker caleg.

Pihak TransJakarta prihatin dan menyayangkan aksi vandalisme yang mengotori fasilitas umum (fasum). Pihak TransJ mengingatkan bahwa penempelan atribut kampanye pada fasum dilarang.

"Tanggapan dari kita, untuk pemasangan stiker atau atribut di fasum, tempat-tempat publik dilarang sesuai UU yang berlaku dari Bawaslu," kata Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan dan Humas Transjakarta, Apriastini Bakti Bugiansri, kepada detikcom, Rabu (6/12).

Apriastini mengatakan petugas TransJakarta akan menegur penumpang yang melanggar protokol tersebut. Namun, bila teguran diabaikan, TransJakarta akan berkoordinasi dengan Bawaslu untuk menindak pelanggaran tersebut.

Simak Video 'Geger Stiker Caleg Nempel di Kursi Penumpang Bus TransJ':

[Gambas:Video 20detik]


Sejumlah pengamat mendukung rencana pemerintah Indonesia yang bakal mengembalikan para pengungsi Rohingya di Aceh ke negara asal.

Sebab, menurut peneliti ASEAN dari Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN), Adriana Elizabeth, persoalan pengungsi Rohingya sudah mengganggu situasi domestik di dalam negeri. Apalagi dalam waktu dekat Indonesia akan menggelar pemilu -yang dikhawatirkan akan menambah beban dan memecah konsentrasi aparat keamanan.

Menkopolhukam, Mahfud MD, sebelumnya berkata Indonesia menerima pengungsi berdasarkan rasa kemanusiaan. Tetapi cara itu, kata Adriana, membuat kewalahan pemda sehingga harus dicarikan solusi.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Merespons masalah ini, juru bicara UNHCR Indonesia, Mitra Salima Suryono, masih berharap ada semangat solidaritas dan kemanusiaan dari pemerintah Indonesia untuk menangani pengungsi Rohingya.

Bagaimana situasi di Aceh?

Kedatangan enam kapal pengungsi Rohingya ke Aceh dalam waktu yang berdekatan menuai penolakan dari warga.

Masyarakat setempat menuding para pengungsi Rohingya kerap membuat masalah ketika sampai di daratan, seperti kabur dari penampungan dan mengeluh ketika diberi makanan.

Maimum Fikri, warga Kabupaten Bireun yang sekarang menetap di Banda Aceh, juga bercerita penolakan terhadap pengungsi Rohingya bermula dari sikap para pengungsi yang tak lagi menghargai pemberian warga.

"Dulu di Bireun masyarakat sampai menjamu Rohingya dengan membuat kenduri [jamuan], memberikan pakaian layak pakai, dan bersimpati. Tapi mereka kabur ke Malaysia ketika sudah sehat," ucap pria berusia 53 tahun ini kepada wartawan Hidayatullah yang melaporkan untuk BBC News Indonesia.

Maimum terang-terangan menolak keras keberadaan pengungsi Rohingya di Aceh, apalagi kalau sampai pemda setempat memberikan lahan khusus kepada mereka.

"Ini sudah terorganisir, seperti ada agen yang sengaja membawa mereka datang. Sekarang tugas pemerintah untuk memutus mata rantai ini."

ANTARA FOTOSejumlah imigran etnis Rohingya antre untuk mengambil makanan di penampungan sementara Mina Raya, Kecamatan Padang Tiji, Kabupaten Pidie, Aceh, Rabu (15/11/2023).

Vira Ramadhani juga senada.

Dia menolak pengungsi Rohingya dalam waktu lama di Aceh. Tapi kalau untuk sementara waktu, dia memandang para pengungsi bisa tinggal dengan alasan kemanusiaan.

"Kalau menetap tidak setuju. Tapi kalau dikasih waktu beberapa hari tidak apa-apa, kasihan lihat mereka," ucap Vira.

Perempuan 27 tahun ini mengatakan masyarakat Aceh mengancam akan menggelar demonstrasi besar-besaran kalau pemda membiarkan mereka menetap.

"Paling lama seminggu [boleh tinggal]. Kalau pemerintah membiarkan Rohingya menetap di Aceh, kami akan melakukan aksi demo. Jadi kami kasih waktu ke orang Rohingya kalau sudah melewati waktu diusir saja."

Baca juga:

Sikap sejumlah penolakan terhadap pengungsi Rohingya telah mengemuka sejak kapal-kapal yang membawa para pengungsi hendak merapat ke beberapa pantai di Aceh, pada November lalu.

Dalam rekaman video yang diterima BBC News Indonesia pada pertengahan November lalu, beberapa warga Aceh memaksa sejumlah pengungsi Rohingya kembali ke kapal kayu yang berjarak sekitar 30 meter dari bibir pantai di Desa Ule Madon, Kabupaten Aceh Utara.

"Nggak boleh [masuk], naik ke atas boat kapal," kata beberapa pria Aceh.

Kemudian, pada 4 Desember lalu, sejumlah warga di Sabang, Aceh, membongkar paksa tenda penampungan pengungsi Rohingya di Desa Balohan.

Mereka kemudian mengangkut para pengungsi Rohingya ke seberang kantor wali kota menggunakan sejumlah kendaraan bak terbuka.

Pemerintah Indonesia akan memulangkan pengungsi Rohingya

Pemerintah Indonesia mencatat jumlah pengungsi Rohingya hingga saat ini mencapai 1.487 orang dan diperkirakan akan terus bertambah lantaran gelombang pengungsi terus berdatangan.

Mereka ditempatkan di penampungan sementara di Aceh, Medan, dan Pekanbaru.

Hanya saja, kata Menkopolhukam Mahfud MD, sikap pemerintah yang menerima para pengungsi ini membuat pemda kewalahan dan memicu penolakan.

ANTARA FOTOWarga memeriksa kapal pengangkut imigran etnis Rohingya yang mendarat di desa Kulee, kecamatan Batee, Kabupaten Pidie, Aceh, Minggu (19/11/2023).

Adapun penampungan sementara di Pekanbaru dan Medan katanya sudah penuh dan kehabisan dana.

Itu mengapa pemerintah, sambungnya, akan mencari solusi. Salah satunya mengembalikan mereka ke negara asal.

"Kami rapatkan bagaimana caranya mengembalikan ke negaranya melalui PBB. Karena ada perwakilannya yang mengurus pengungsi itu," ujar Mahfud MD di Bekasi, Jawa Barat.

Dia juga menyinggung bahwa Indonesia sebenarnya tidak ikut menandatangani konvensi PBB tentang pengungsi.

Sehingga pemerintah bisa saja menolak mereka.

"Tapi kan kita punya perikemanusiaan," ucap Mahfud MD.

Baca juga:

Menanggapi rencana pemerintah itu, juru bicara UNHCR Indonesia, Mitra Salima Suryono, berkata selama ini pihaknya sudah berkoordinasi erat dengan pemerintah Indonesia dalam menangani pengungsi.

Selama bertahun-tahun, katanya, Indonesia telah menjalankan tradisi kemanusiaan dengan menerima mereka.

Mitra berharap masih bisa "melihat semangat solidaritas dan kemanusiaan yang sama kuatnya di saat ini maupun di kemudian hari," ucapnya dalam pernyataan tertulis kepada BBC News Indonesia.

Apakah sikap pemerintah sudah tepat?

Peneliti ASEAN dari Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN), Adriana Elizabeth, mendukung langkah pemerintah yang ingin memulangkan pengungsi Rohingya ke negara asal.

Sebab kalau dibiarkan, menurutnya, akan memicu masalah keamanan nasional.

Apalagi dalam waktu dekat Indonesia akan menggelar Pemilu, sehingga dikhawatirkan keberadaan pengungsi tersebut bakal menambah beban aparat keamanan dan memecah konsentrasi.

"Pemerintah pastinya ingin pemilu berjalan lancar, tapi di tengah banyak tuduhan intrik politik, adanya pengungsi menambah masalah kamtibnas," jelas Adriana kepada BBC News Indonesia.

Sejumlah imigran etnis Rohingya beristirahat usai terdampar di Desa Pasi Beurandeh, Kecamatan Batee, Kabupaten Pidie, Aceh, Rabu (15/11/2023). (ANTARA FOTO)

"Kalau mereka [pengungsi] membuat masalah konsentrasi aparat akan terganggu."

"Tidak mungkin Indonesia sendiri mau jadi pahlawan tapi nyatanya kita kewalahan."

Baca juga:

Adriana berkata penolakan yang terjadi di Aceh bisa jadi momentum untuk Indonesia menyuarakan kembali persoalan pengungsi Rohingya di ASEAN.

Sembari membujuk Myanmar agar menuntaskan masalah domestiknya.

"Jadi katakan saya bahwa Indonesia tidak bisa mengendalikan [masalah Rohingya] sendiri. Tegas saja bahwa Indonesia hanya bisa menampung sampai di sini, kalau sudah menganggu kita kembalikan."

Apa yang bisa dilakukan sementara ini?

Pengamat hubungan internasional dari Universitas Padjajaran, Teuku Rezasyah, mengatakan pemerintah berada dalam posisi sulit.

Antara khawatir bakal dicap tidak becus mengurusi pengungsi, namun di sisi lain tak bisa membendung penolakan warga Aceh.

Dia mengusulkan langkah cepat yang bisa dilakukan pemerintah dengan menyeleksi para pengungsi.

ANTARA FOTOImigran etnis Rohingya makan siang saat berada di tenda penampungan sementara kawasan pesisir pantai desa Kulam, Kecamatan Batee, Kabupaten Pidie, Aceh, Rabu (22/11/2023).

Teuku Rezasyah menyebut kemungkinan gelombang pengungsi yang berdatangan saat ini tidak benar-benar berstatus pengungsi.

"Jadi tampaknya kita harus menerapkan assessment intelijen. Pengungsi yang datang diterima, tapi langsung diseleksi sehingga ketahuan ini pengungsi beneran atau kriminal atau punya masalah hukum."

"Kalau bukan pengungsi kirim balik ke Myanmar."

Baca juga:

Kendati demikian, Teuku Rezasyah, sepakat bahwa persoalan pengungsi Rohingya sudah harus diputuskan di tingkat ASEAN.

Negara-negara ASEAN, menurutnya, harus kompak menekan pemerintah Myanmar agar menjalankan Konsensus Lima Poin yang disepakati sebagai solusi atas krisis politik Myanmar.

Konsensus Lima Poin merupakan keputusan para pemimpin ASEAN yang diambil dalam pertemuan di Jakarta pada 24 April 2021, kurang dari dua bulan setelah junta militer Myanmar melakukan kudeta terhadap pemerintahan sipil pimpinan Aung San Suu Kyi.

Ketika konsensus itu disepakati, ASEAN diketuai oleh Brunei Darussalam.

Lima Poin Konsensus itu di antaranya pengiriman bantuan kemanusiaan, penghentian aksi kekerasan, diselenggarakannya dialog yang inklusif, pembentukan utusan khusus dan kunjungan utusan khusus ke Myanmar.

"Mahfud MD harus menyegerakan pertemuan-pertemuan tingkat tinggi ASEAN untuk membantu Myanmar."

"Jadi multi-jalur, ada diplomasi di ASEAN dan solusi nyata di lapangan."

Sebab tanpa ada solusi cepat yang dibuat pemerintah, dia khawatir akan memunculkan konflik sosial di Aceh.

Simak juga Video 'Polri Koordinasi dengan UNHCR Terkait Pengungsi Rohingya di Aceh':

[Gambas:Video 20detik]


Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo, menanggapi soal aturan gubernur Jakarta ditunjuk oleh presiden sebagaimana Pasal 10 Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ). Ganjar hanya mengatakan pembahasan RUU DKJ oleh DPR dan pemerintah.

"Ya nanti biar dibahas oleh Dewan sama pemerintah," ucap Ganjar di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (6/12/2023).

Diketahui, dalam RUU Daerah Khusus Jakarta, gubernur dan wakil gubernur akan ditunjuk dan diberhentikan oleh presiden dengan memperhatikan usul DPRD. Draf ini merupakan hasil pembahasan dalam rapat pleno Baleg DPR penyusunan RUU Daerah Khusus Jakarta pada Senin (4/12) kemarin.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dalam draf RUU Daerah Khusus Jakarta yang dilihat detikcom, Selasa (5/12), Jakarta nantinya ditetapkan menjadi pusat perekonomian nasional dan kawasan aglomerasi. Hal ini tertuang dalam Pasal 4.

Meski berubah dari Daerah Khusus Ibu Kota menjadi Daerah Khusus, Jakarta bakal tetap dipimpin oleh gubernur dan wakil gubernur. Gubernur dan wakil gubernur Daerah Khusus Jakarta akan ditunjuk, diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan memperhatikan usul dari DPRD. Berikut ini bunyi pasalnya:

Pasal 10

(1) Provinsi Daerah Khusus Jakarta dipimpin oleh Gubernur dan dibantu oleh Wakil Gubernur.

(2) Gubernur dan Wakil Gubernur ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan oleh Presiden dengan memperhatikan usul atau pendapat DPRD.

(3) Masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan sesudahnya dapat ditunjuk dan diangkat kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan.

(4) Ketentuan mengenai penunjukan, pengangkatan, dan pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Lihat juga Video 'Respons Mahfud soal RUU DKJ Atur Gubernur Dipilih Presiden':

[Gambas:Video 20detik]