Nama Atalia Praratya digadang-gadang bakal menjadi kandidat kuat untuk Pemilihan Wali Kota (Pilwalkot) Bandung 2024 mendatang. Bahkan Atalia kabarnya telah mendapat surat tugas dari Partai Golkar untuk ikut dalam kontestasi tersebut.

Meski begitu, keputusan terkait maju tidaknya Atalia Praratya di Pilwalkot Bandung baru akan diputuskan pada Februari 2024. Hal itu disampaikan langsung suami Atalia, Ridwan Kamil.

Ridwan Kamil yang juga menjabat sebagai Waketum Golkar Bidang Penggalangan Pemilih dan Co-Chair Badan Pemenangan Pemilu mengungkapkan, saat ini Atalia akan lebih dulu fokus dalam Pemilihan Legislatif (Pileg).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Karena surveinya bagus, nanti diputuskan Februari. Bu Atalia tetap fokus di DPR (Pileg) dulu, setelah Februari nanti diputuskan," kata pria yang akrab disapa Kang Emil ini, Kamis (23/11/2023).

Untuk diketahui, Atalia Praratya maju dalam Pileg DPR RI dari Dapil Jabar I (Kota Bandung-Kota Cimahi). Kang Emil juga menyatakan, mendukung penuh istrinya untuk kontestasi politik tahun depan.

"Ya, mendukung atuh yang pasti-pasti saja, DPR dulu saja," pungkasnya.


Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 53 tahun 2023 tentang permintaan izin dalam pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta cuti dalam pelaksanaan kampanye Pemilu 2024. Menko Polhukam sekaligus cawapres nomor urut 3, Mahfud Md menilai cuti satu hari dalam satu minggu sudah cukup untuk kampanye.

"Cukup, kenapa ndak cukup?," ujar Mahfud usai acara diskusi penegakan hukum di Grand Tropic Suites Hotel, Jakarta, Kamis (23/11/2023).

Mahfud menjelaskan tujuan dari kampanye yakni meminta kepada masyarakat untuk dipilih dalam Pilpres 2024. Dia menjelaskan untuk kegiatan lain seperti kuliah umum atau diskusi yang dihadirinya tidak perlu mengajukan cuti karena bukan bagian dari kampanye.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kalau kampanye minta dipilih. Kalau kuliah-kuliah kan bukan kampanye," jelasnya.

Berikut Bunyi Pasal 36 PP Nomor 53 Tahun 2023:

Pasal 36

(1) Menteri dan pejabat setingkat Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b dan huruf c, serta Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf b dan huruf c melaksanakan Cuti selama 1 (satu) hari kerja dalam 1 (satu) minggu pada masa Kampanye Pemilihan Umum.

(2) Hari libur merupakan hari bebas untuk melakukan Kampanye Pemilihan Umum di luar ketentuan Cuti.


Waketum Partai Golkar Ridwan Kamil (RK) mengunggah momen bersama capres nomor urut 2 Prabowo Subianto di kafe. Dalam unggahannya, Ridwan Kamil bicara kriteria menjadi 'gemoy' istilah yang disematkan pendukung kepada Prabowo.

Momen Ridwan Kamil bersama Prabowo di kafe itu diunggah di akun media sosial Ridwan Kamil, seperti dilihat pada Kamis (23/11/2023). Ridwan Kamil dan Prabowo tak hanya berdua, namun turut ditemani Waketum Partai Gerindra Sugiyono dan Wakil Ketua Dewan Pembina Dedi Mulyadi.

"Pak @prabowo sedang menerangkan teknik menjadi gemoy personality kepada saya dan Kang @dedimulyadi71. Disaksikan oleh Mas Sugiyono dan pemilik @jabarano_coffee Kang @dharmma_arnold," tulis Ridwan Kamil.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Ternyata tidak mudah menjadi gemoy itu," ujarnya.

Ridwan Kamil menjabarkan setidaknya ada tiga hal untuk menjadi gemoy:

1. Pipi harus cubitable dan berat badan harus menyesuaikan.

2. Saat joget, kaki harus diam, hanya badan dan tangan yang goyang.

3. Lagu harus sesuai.

Belakangan ini, istilah gemoy disematkan kepada Prabowo Subianto. Teriakan gemoy muncul saat Prabowo tengah berjalan meladeni sapaan dan permintaan foto para relawan yang menghadiri peresmian posko relawan Prabowo-Gibran (Pagi) di Kebayoran Baru, Jaksel.

"Pak memang boleh segemoy ini?" teriak relawan ke arah Prabowo, Senin (30/10).

Prabowo tampak mendengarkan teriakan itu. Dia lantas merespons, dengan bertanya balik terkait apa arti kata 'gemoy'.

"Memang apasih arti gemoy?" tanya Prabowo kepada wartawan.

"Gemes Pak," teriak relawan.

"Anak muda liat bapak gemes banget sekarang," kata relawan lainnya, disambut sorakan kembali.

Prabowo tak merespons banyak saat mendengar hal itu. Dia hanya tertawa kecil sembari berbalik arah untuk masuk ke ruangan.

Simak juga Video: RK Ketua TKD Prabowo-Gibran Jabar, PDIP: Ganjar-Mahfud Tak Pernah PHP

[Gambas:Video 20detik]


Struktur Tim Provinsi (Timprov) Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar(AMIN) Jawa Timur resmi diumumkan. Total ada 83 nama yang masuk struktur Timprov AMIN Jatim.

Ketua DPW PKB Jatim sekaligus Pengarah Utama Timprov AMIN Jatim, Abdul Halim Iskandar menyebut, timnya siap tempur di Pilpres 2024.

"Kita diharuskan membentuk tim pemenangan di semua level dan jadi bagian penting untuk koordinasi kita. Kami umumkan Timprov AMIN Jatim," kata Halim di Hotel Majapahit Surabaya, Kamis (23/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Bertindak sebagai Kapten Timprov AMIN Jatim adalah Thoriqul Haq yang juga Bupati Lumajang (2018-2023). InsyaAllah AMIN menang satu putaran," tambahnya.

Halim menyebut, 83 personel tersebut terbagi dalam beberapa divisi. Mulai bagian tim nasihat, pengarah, dewan pertimbangan, sekretaris, bendahara, juru bicara, tim hukum, hingga tim hubungan relawan.

"Ada juga mantan kepala daerah, ada Mantan Bupati Bojonegoro Anna Muawanah, Mantan Bupati Pamekasan Badrut Tamam, Wali Kota Probolinggo Hadi Zaenal Abidin," tambahnya.

Ketua DPW NasDem Jatim Sri Sajekti Sudjunadi menyatakan, personel Timprov AMIN Jatim masih berpeluang bertambah.

"Nama-nama ini akan terus berkembang dan bertambah seiring gerakan dari rakyat. Kami terus menerus memperbarui daftar ini," jelasnya.

Sedangkan Ketua DPW PKS Jatim Irwan Setiawan menegaskan, Timprov AMIN Jatim siap all out memenangkan Anies-Cak Imin di Jawa Timur.

"Kami yakin AMIN bisa menang satu putaran. Kami akan menawarkan konsep kampanye riang gembira," tandasnya.

Berikut daftar sejumlah elite Timprov AMIN Jatim:

1. CO Kapten: Thoriqul Haq

2. CO Kapten Utama: Dhimam Abror

3. CO Kapten Utama: Kholil Nawai

4. CO Kapten Utama: HM Syakirun

5. Pengarah Utama: Abdul Halim Iskandar

6. Pengarah Utama: Sri Sajekti Sudjunadi

7. Pengarah Utama: Irwan Setiawan

8. Dewan Pertimbangan: Hj Anik Maslachah

9. Dewan Pertimbangan: H Aminurohman

10. Dewan Pertimbangan: Ahmadi

Ditanya Kans JK-Susi Gabung Timnas AMIN, Ini Jawaban Sudirman Said


Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan 'Danny' Pomanto memastikan mengakomodir kegiatan jalan sehat yang akan digelar cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka dan capres-cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud Md. Dua agenda jalan sehat tersebut akan berlangsung akhir pekan ini.

"Pertama sejak awal munculnya belakangan ada agenda jalan sehat yang sama (Gibran dan Ganjar-Mahfud), kemudian menetapkan berdampingan waktu. Saya tidak berada penolakan sedikitpun. Bahkan saya langsung berkoordinasi dengan Polrestabes untuk segera kita sama-sama akomodir," ujar Danny dilansir detikSulsel, Kamis (23/11/2023).

Danny berharap kedua acara sama-sama ramai dihadiri masyarakat. Meski kata dia, target massa dari masing-masing panitia jalan sehat berbeda.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Secara terbuka di beberapa momen saya bilang harus ramai dua dua. Kalau di kita (jalan sehat Ganjar-Mahfud) ini cuman 100 ribu, 50 ribu sudah syukur," jelas politikus PDIP ini.

Danny turut menanggapi soal isu yang beredar soal dirinya yang diduga menghalangi acara jalan sehat Gibran. Dia menegaskan tidak pernah memerintahkan siapapun untuk menghalang-halangi agenda pasangan calon tertentu.

"Ketiga, kalau ada ngomong begitu (halangi acara paslon tertentu) di lapangan bahwa ada pemaksaan usut saja, karena kita tidak pernah memerintahkan sedikitpun soal itu," tegas Danny.

Baca selengkapnya di sini.


Jubir Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Guntur Romli, menganggap citra 'gemoy' pada capres Prabowo Subianto untuk menutupi kelemahan dan mobilitasnya yang terbatas. Jubir Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Budisatrio Djiwandono, enggan mempersoalkan narasi Romli tersebut.

"Kalau ada yang sumir dan nyinyir dengan program Prabowo Gibran ya kita senyumin saja. Kalau ada yang menghina dan mengejek, ya kita jogetin saja," kata Budi kepada wartawan, Kamis (23/11/2023).

Budi menekankan pihaknya fokus memenangkan Prabowo dan Gibran. Menurutnya, saat ini paslon usungannya itu terus menawarkan program dan solusi bagi rakyat.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kita tetap fokus berjuang dengan menawarkan program dan solusi nyata untuk rakyat," kata dia.

Guntur Romli sebelumnya menyoroti citra 'gemoy' pada Prabowo. Dia menilai citra tersebut untuk menutupi kelemahan mobilitas dari Prabowo.

Romli awalnya mengatakan Ganjar Pranowo dan tim kini lebih memilih untuk menemui masyarakat secara langsung dalam merespons hasil lembaga survei. Dia menyinggung ada mobilitas tinggi yang dilakukan Ganjar saat menemui warga dari sejumlah daerah.

"Cara kerja menyentuh langsung masyarakat, blusukan, menginap di rumah masyarakat, itu memang pilihan kerja politik yang langsung menuju akar rumput. Dan ini yang menjadi salah satu menurut saya kelebihan mobilitas Mas Ganjar dan itu yang menjadi ciri khas," kata Romli dalam Adu Perspektif detikcom bersama Total Politik, Rabu (22/11).

"Ini yang membedakan misalnya dengan citra misalnya gemoy yang ada di kubu lawan. Untuk menutupi kelemahan dan mobilitas yang sangat terbatas dengan gimmick seperti tadi," katanya.


Anies Baswedan batal menjadi pembicara di acara kuliah umum yang berlokasi di MM FEB UGM, Jumat (17/11) lalu. Pihak panitia acara menyebut ada informasi bahwa tekanan dari aparat dan meminta pengelola venue mencatut nama Rektorat UGM tidak mengizinkan kehadiran Anies.

"Pada awalnya kami tidak bisa memperkirakan pasti pihak mana yang menghalangi sedemikian kerasnya padahal konsep acara ini hanya bertajuk Kuliah Umum. Setelah mendapat konfirmasi dari Rektorat bahwa UGM tidak melakukan pembatasan apa pun, dan kami juga melakukan pendalaman lebih lanjut dengan berbagai pihak, kami luruskan bahwa teror ancaman pembatalan dilakukan oleh aparat keamanan dengan mengklaim atas perintah Rektorat," kata koordinator acara, Muhammad Khalid saat dihubungi detikJogja, Rabu (22/11/2023).

Dalam acara itu tema yang diangkat yaitu "Indonesia Future Stadium Generale Finding Justice Development Path for The Future of Indonesia: Promoting Jakarta 'Kota Kolaborasi' as a Pioneer of Global Sharing City'.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Khalid melanjutkan, berdasarkan tangkapan layar yang beredar antara pihak penyelenggara dengan kontak yang dinamakan Rektorat dan disebut sebagai 'Pak Wija', terkonfirmasi bahwa Pak Wija merupakan pengelola ruang auditorium MM FEB UGM yang meneruskan pesan dari pihak lain yang mengklaim adanya anjuran dari Rektor.

"Pada saat hari H, kami bertemu langsung dengan Pak Wija di lokasi dan beliau menyampaikan bahwa banyak intel yang menelepon dan mengirimkan pesan WA kepadanya dengan kata-kata yang kasar. Beliau merasa tertekan dan bingung, sehingga terdesak untuk meneruskan pesan tersebut apa adanya kepada panitia. Kami bersaksi betul bahwa Pak Wija adalah orang baik yang sangat membantu banyak hal selama hari H, namun kami simpulkan bahwa beliau tersudut oleh pihak yang mendesak beliau untuk bicara kepada kami mengatasnamakan Rektorat," jelasnya.

Usai acara, pihak penyelenggara sudah berkontak langsung dengan Sekretaris Universitas, Andi Sandi, untuk mendudukkan masalah secara dialogis dan berkomitmen untuk sama-sama menelusuri pangkal kejadian ini.

"Kami sangat menyayangkan adanya intervensi aparat secara berlebihan, padahal acara merupakan kuliah akademik dengan Bapak Anies diundang sebagai praktisi yang kompeten di bidangnya. Kami sebagai penyewa tempat tentu merasa sangat dirugikan, dan berharap tidak terjadi lagi hal serupa dalam agenda selanjutnya. Terlebih agenda ini diselenggarakan di lingkungan kampus tempat dijaminnya kebebasan akademik," imbuhnya.

UGM Tegaskan Tak Larang Anies

Sebelumnya, Sekretaris Universitas, Andi Sandi menyampaikan, UGM tidak pernah melarang Anies Baswedan untuk datang dan mengisi acara Indonesian Future Stadium Generale di Magister Manajemen, Jumat (17/11). Sebaliknya, Sandi menilai panitia telah melakukan kesalahan sehingga seolah-olah ada diskusi WhatsApp (WA) yang memperlihatkan larangan dari Rektorat UGM mengenai kehadiran Anies Baswedan dalam kegiatan tersebut.

"Setelah kami telusuri, panitia tanpa entah apa tujuannya memberi nama Rektorat pada profil WA staf Magister Manajemen yang meminjamkan tempat acara Studium Generale," terang Sandi, Selasa (21/11).

Sandi juga menyampaikan, sejauh ini pihaknya juga telah mempertemukan antara pengelola gedung MM UGM dengan Polda DIY. Ditegaskannya bahwa pihak Polda DIY juga tidak pernah mengeluarkan statement larangan Anies untuk datang ke UGM.

Menurut Sandi acara tersebut bukan acara resmi UGM, tetapi hanya meminjam tempat saja. Ia menegaskan bahwa Rektorat UGM sama sekali tidak melarang Anies untuk datang ke UGM apalagi menjadi pembicara acara ilmiah.

Klarifikasi Polda DIY

Kapolda DIY, Irjen Suwondo Nainggolan turut berkomentar terkait batal hadirnya Anies Baswedan pada acara kuliah umum di MM FEB UGM, Jumat pekan lalu. Suwondo menegaskan tidak ada izin yang masuk ke Polda terkait penyelenggaraan acara tersebut. Baik dari panitia acara maupun tim Anies Baswedan.

"Monggo tanya Rektorat, kita pun nanya, jadi begini. Kegiatan di kampus itu tidak pernah, itu semuanya otoritas kampus. Memberi tahu kita juga tidak," jelas Suwondo kepada wartawan usai acara Deklarasi Pemilu Damai 2024 di Bangsal Kepatihan, Kota Jogja, Selasa (21/11).

Meski begitu, lanjut Suwondo, jika ada pemberitahuan pihaknya pasti akan hadir untuk memastikan keamanan acara. Terlebih jika ada kehadiran tokoh atau capres-cawapres.

Suwondo mengaku jajarannya justru mengetahui acara tersebut melalui unggahan di media sosial.

Setelah mengetahui informasi mengenai acara tersebut, menurut Suwondo, jajarannya hadir ke lokasi acara untuk memastikan kehadiran Anies. Ia menegaskan tidak ada intervensi apa pun dengan kehadiran aparat kepolisian ke lokasi acara.

"Artinya sebelum berita yang keluar satu jam setelahnya tidak jadi datang kita cek akhirnya. Makanya kita minta berbicara, Rektorat berbicara apa penyebabnya. Supaya berjalan dengan baik semuanya," tegasnya.

UGM Tegaskan Tak Ada Pelarangan Diskusi Capres-Cawapres di Kampus


Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi, Ariansyah meminta masyarakat bijak dalam menggunakan media sosial. Apalagi menghadapi Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang.

Menjelang Pemilu biasanya banyak berita palsu atau informasi bohong (hoaks) sehingga membuat suasana menjadi panas. Selain itu juga timbul provokasi yang bisa memecah belah bangsa.

"Kita harus mencegah berita-berita hoaks, dan paling utama adalah kita harus bisa menjadikan pemilu yang aman damai dan berjalan lancar," kata Ariansyah kepada detikSumbagsel, Kamis (23/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dia meminta agar masyarakat dapat mencerna semua berita dan informasi yang tersaji di media sosial. Selain itu juga tidak ikut andil dalam menyebarkan berita hoaks yang bersifat provokatif.

Ariansyah menjelaskan, pihaknya terus memastikan ASN di Jambi netral menjelang Pemilu 2024. Bahkan stakeholder yang ada di Jambi baik Polri, TNI ataupun pihak Kejaksaan juga terus mendeklarasikan Pemilu damai dan tak memihak. Hal serupa juga digaungkan ormas dan tokoh-tokoh ulama di Jambi.

"Kita minta setiap masyarakat harus bijak bermedia sosial, hindari fitnah yang menggiring isu-isu memecah belah. Terutama ASN pula sudah diingatkan oleh Gubernur Jambi agar bersikap netral," ujar Ariansyah.

Sementara itu, Kapolda Jambi Irjen Rusdi Hartono menyebut saat ini pihaknya selalu aktif dalam memantau pergerakan di media sosial. Bahkan selama pemilu 2024, Polda Jambi semakin aktif memberikan edukasi ke masyarakat soal pentingnya bermedia sosial yang bijak.

"Kita disini selalu ingatkan pentingnya bijak dalam bermedia sosial. Jangan ada yang melakukan hal-hal yang tentunya akan melanggar hukum terutama mencegah adanya kabar berita hoaks yang bisa mengganggu kenyamanan Pemilu," kata Rusdi.

Dia menyebut, sejauh ini Polri berkomitmen akan selalu bersikap netral dalam Pemilu 2024 nanti. Bahkan, ia menegaskan bahwa tidak ada satupun polisi di Jambi yang berpihak kepada salah satu kandidat di Pemilu 2024 nanti.

"Semuanya sudah berkomitmen, baik itu ASN, TNI/Polri agar terus bersikap netral. Dan tak lupa saya pastikan, jika tidak ada anak buah saya yang tidak netral segera laporkan ke saya maka akan saya tindak," kata dia.

Tips Hindari Hoax yang Berseliweran Jelang Pemilu 2024


Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo membantah soal dirinya tidak akan meneruskan program hilirisasi Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ganjar mengaku sebelum memutuskan mencalonkan diri sebagai presiden, dirinya telah berdiskusi sejak lama dengan Jokowi.

Hal itu disampaikan Ganjar dalam acara Rembuk Ide Transisi Energi Berkeadilan: Menelaah Gagasan dan Komitmen Calon Pemimpin Indonesia, di Hotel Le Meridian, Jakarta Pusat, Kamis (23/11/2023). Ganjar mengatakan jika hilirisasi merupakan tugas dirinya.

"Pak Ganjar mau meneruskan hilirisasi Nggak?' Aku tau loh yang statement 'Pak Ganjar nggak mau melakukan ini', salah," kata Ganjar.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Saya mau maju capres itu diskusi awalnya sama Pak Jokowi, saya diskusi berdua panjang sekali, sampai pada satu titik butuh keberlangsungan dan itu Ganjar," sambungnya.

Ganjar mengatakan jika dirinya dan Jokowi berdikusi tentang banyak hal. Dia pun menekankan program hilirisasi itu tetap akan dilanjutkan.

"Kami diskusi birokrasi bersih, kami diskusi hilirisasi, kami diskusi pertumbuhan ekonomi, kami diskusi bagaimana menggebrak dan sebagainya, kami diskusi dua tahun," paparnya.

Namun, kata dia, ketika akan melanjutkan itu, ada banyak hal yang perlu diperhatikan. Salah satunya, ialah terkait sumber daya manusia.

"Tapi lagi-lagi ketika kita akan melakukan itu, mari kita perhatikan analisis yang komprehensif, SDM nya disiapkan, kira-kira kita mitigasi yang mana dulu, jangan-jangan kalau infrastruktur IT kita lebih bagus, BTS sudah ada dimana-mana, terus kemudian remot area bisa mengakses, jangan-jangan hilirisasi industri digital," tuturnya.

"Industri kreatifnya jalan, jangan-jangan ekonomi akan tumbuh dari ekonomi kreatif ini dan kemudian kita mengurangi yang sumber daya alam, sehingga kita bisa menghemat untuk anak cucu kita kelak," imbuh dia.


Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PKS Nasir Djamil menanggapi pernyataan Menko Polhukam sekaligus cawapres nomor urut 3 Mahfud Md yang menyebut menteri ditekan anggota DPR lalu diminta proyek. Nasir menyebut hal itu sebagai tuduhan yang tidak berdasar.

"Sangat disayangkan kalau menteri koordinator selevel Mahfud MD hari gini masih suka melempar tuduhan ke anggota DPR RI. Saya katakan tuduhan karena beliau tidak menyebutkan secara detail soal menteri ditekan DPR yang diikuti dengan minta proyek," kata Nasir kepada wartawan, Kamis (23/11/2023).

Nasir mempertanyakan apakah seorang menteri bisa ditekan oleh anggota DPR. Padahal, lanjutnya, menteri juga punya hak menolak segala sesuatu yang tidak sesuai dengan prinsipnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kalau Mahfud Md menceritakan hal di atas, sebaiknya Mahfud menyebutkan secara terang benderang, menteri mana yang pernah ditekan dan proyek apa yang diminta oleh anggota DPR RI itu?" kata Nasir.

"Sebab, melempar tuduhan kepada anggota yang bertugas di lembaga eksekutif demi mendapatkan pujian dan guna meraih citra tentu sangat disayangkan. Saya tidak membicarakan Mahfud Md sebagai cawapres, tapi sebagai Menko Polhukam," pungkasnya.

Mahfud Md sebelumnya bercerita ada menteri yang ditekan oleh anggota DPR yang juga pengusaha demi kepentingan pribadi. Mahfud menyebut menteri tersebut dipesankan proyek oleh anggota DPR yang juga pengusaha.

Hal tersebut diungkapkan oleh Mahfud saat sesi tanya jawab Dialog Terbuka Muhammadiyah Bersama Calon Pemimpin Bangsa di Universitas Muhammadiyah Jakarta, Tangerang Selatan, Kamis (23/11). Mahfud menjawab pertanyaan soal batas-batas kekuasaan dalam pemerintahan.

"Juga sekarang berdasarkan hasil penelitian, kekuasaan sekarang itu banyak sekali yang eksesif, karena adanya conflict of interest," kata Mahfud.

Mahfud menjelaskan, indeks korupsi di Indonesia di tahun 2021 itu 38, namun 2022 anjlok menjadi 34. Mahfud memberi alasannya, salah satunya konflik kepentingan anggota Dewan sekaligus pengusaha.

"Apa penjelasannya? Karena tadi, batas-batas kekuasaan itu bercampur baur. Misalnya di lembaga legislatif, di lembaga legislatif itu ada orang yang menjadi anggota DPR sekaligus punya perusahaan. Yang kemudian kalau ada nego-nego dengan pemerintah bagi pengembangan perusahaannya, digarap di legislatif, dalam forum rapat kerja dan sebagainya," ujar Mahfud yang juga menjabat Menko Polhukam.

Mahfud kemudian menceritakan menteri ditekan oleh anggota DPR yang bicara keras. Namun, setelah rapat, kata Mahfud, anggota DPR itu memesan proyek kepada menteri dan menurutnya itu merupakan konflik kepentingan.

"Kadang kala menteri itu ditekan, sesudah ditekan gitu, bicara keras. Nanti sesudah keluar dari sidang, lalu pesan proyek, itu DPR, banyak itu, conflict of interest," ucapnya.


Alat peraga kampanye (APK) bermunculan di DKI Jakarta meski belum memasuki masa kampanye. Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi mengatakan pengawasan APK merupakan kewenangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bukan pihaknya.

"Gini, bukan Pemprov pengawasan ya. Sejauh itu ada rekomendasi dari Bawaslu, ya kita tindak lanjuti," kata Heru kepada wartawan di Balai Kota, Jakarta Pusat, Kamis (23/11/2023).

Heru menuturkan pengawasan terkait pemilu termasuk pengawasan APK kewenangan Bawaslu. Dia menyampaikan pesta demokrasi harus dihadapi dengan senyum.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kalau tidak ada rekomendasi, ya kan Bawaslu yang mengawasi. Menghadapi pesta dmeokrasi harus dengan senyum," imbuh Heru.

Sebagai informasi, masa kampanye akan dimulai pada 28 November 2023 sampai 10 Februari 2024. Kampanye akan dilaksanakan selama 75 hari. Komisi Pemilihan Umum (KPU) memfasilitasi peserta Pemilu 2024 untuk pemasangan alat peraga kampanye (APK).

Berdasarkan Keputusan KPU Nomor 1621 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum, yang dilihat, Rabu (22/11), jenis pemasangan APK di antaranya papan reklame elektronik (videotron) dan baliho. Pemasangan APK itu difasilitasi untuk pasangan capres-cawapres dan parpol peserta Pemilu 2024.

KPU akan memfasilitasi pemasangan APK pada baliho dan papan reklame elektronik (videotron) masing-masing dua buah, meliputi pasangan capres-cawapres dan parpol peserta pemilu. Penyerahan materi dan desain APK dilakukan pada 13-23 November 2023. Berikut ini bunyinya:

A. Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Tempat Umum

1. Jenis, Jumlah, Lokasi, dan Spesifikasi APK

a. KPU memfasilitasi pemasangan APK dengan jenis dan spesifikasi APK yang terdiri atas:

1) papan reklame elektronik (videotron); dan

2) baliho


Gibran Center baru saja mengukuhkan kepengurusannya. Sekjen Gibran Center Fathul Nugroho menyebut Gibran Rakabuming Raka menjadi simbol dan representasi anak-anak muda Indonesia.

Kepengurusan Gibran Center resmi dikukuhkan, Rabu (22/11/2023) di Posko Gibran Center, Jalan Gedung Hijau Raya Nomor 77, Pondok Indah, Jakarta Selatan. Diketahui Gibran Center merupakan transformasi dari Tim Relawan Nasional 01 yang dibentuk tahun 2019, dan turut memenangkan Pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin pada Pilpres 2019.

Fathul mengatakan pengukuhan itu bertujuan mengajak masyarakat, khususnya anak muda untuk bergabung dalam wadah Gibran Center. Dia berharap Gibran Center menjadi gerakan kerelawanan yang akan menjadi wadah bagi anak muda Indonesia dalam memenangkan pasangan Prabowo-Gibran.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Bukan hanya memenangkan di Pilpres ini, Gibran Center juga menjadi center of excellence yang akan memberikan berbagai masukan, program, dan kebijakan kepada pasangan Prabowo-Gibran," ujar Fathul.

Fathul melanjutkan, kehadiran Gibran Center untuk menunjukkan majunya Gibran sebagai cawapres berasal dari dorongan anak muda.

"Mas Gibran maju sebagai simbol dan representasi anak muda Indonesia. Bahwa yang namanya anak muda mampu mengelola negara sebesar Indonesia dan akan membawanya terbang lebih tinggi lagi," kata pria yang juga merupakan Presiden Alumni LKYSPP, National University of Singapore Chapter Indonesia itu.

Lebih lanjut, Fathul mengatakan kegiatan Gibran Center bakal disiapkan menyasar anak-anak muda. Dia berharap, generasi muda dapat mengembangkan potensi, bakat, dan minat, sehingga dapat berkontribusi bagi kemajuan bangsa dan negara.

"Gibran Center merupakan program jangka panjang. Selain untuk memenangkan Pak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Rakabuming Raka dalam kontestasi Pilres 2024, Gibran Center akan terus berkiprah guna memberikan konstribusi positifnya kepada bangsa dan negara juga masyarakat luas," pungkasnya.


Lembaga survei Polling Institute merilis survei terkait elektabilitas partai politik (parpol) menjelang Pemilu 2024. PDIP unggul dengan 21%, disusul oleh Partai Gerindra, Golkar, serta partai lainnya.

Survei ini dirilis pada Kamis (23/11/2023). Di belakang PDIP, ada Gerindra dengan elektabilitas 18,6% dan Golkar 8,9%. Ada tiga partai yang mendapatkan elektabilitas serupa. Berikut hasilnya:

PDIP 21,0%

Gerindra 18,6%

Golkar 8,9%

PKB 7,0%

PKS 5,9%

NasDem 5,9%

Demokrat 5,9%

PAN 4,0%

PPP 2,7%

PSI 2,3%

Perindo 2,0%

Hanura 0,6%

Ummat 0,5%

PBB 0,3%

Garuda 0,3%

Buruh 0,1%

Gelora 0,1%

PKN 0,1%

TT/TJ 13,8%

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Terlihat dalam survei itu yakni PKS, NasDem, Demokrat, masing-masing mempunya 5,9%. Sementara itu, PAN mendapatkan angka 4%. Berdasarkan survei, elektabilitas partai-partai tersebut mencapai angka aman lolos ke DPR yakni 4%.

Sementara itu, PPP (2,7%), PSI (2,3%), Perindo (2%), belum menyentuh angka 4% dalam survei. Namun, survei ini memiliki margin of error yang diperkirakan di angka ± 2.6%.

Metode Survei

Pemilihan sampel dalam survei dilakukan melalui metode random digit dialing (RDD). RDD adalah teknik memilih sampel melalui proses pembangkitan nomor telepon secara acak. Dengan teknik RDD sampel sebanyak 1.496 responden dipilih melalui proses pembangkitan nomor telepon secara acak, validasi, dan screening. Tingkat kepercayaan survei 95% dengan asumsi simple random sampling.

Wawancara dengan responden dilakukan lewat telepon pada periode 15-17 November.

Lihat juga Video: LSI Denny JA dan SMRC Nilai Posisi Ganjar Pranowo Saat Ini Terjepit

[Gambas:Video 20detik]


Calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, menyinggung masalah emisi dan juga macet di Jakarta. Ganjar menyebut meski banyak protes soal macet, ternyata pengguna kendaraan pribadi tetap banyak.

Hal itu disampaikan Ganjar dalam acara Rembuk Ide Transisi Energi Berkeadilan: Menelaah Gagasan dan Komitmen Calon Pemimpin Indonesia, di Hotel Le Meridian, Jakarta Pusat, Kamis (23/11/2023). Ganjar mengungkit produksi emisi karbon yang terus meningkat sembari menyoroti macet di Jakarta.

"Ternyata emisi CO2 kita meningkatnya cukup signifikan. Jadi bukan turun, tapi naik. Dan kalau kita lihat penjualan kendaraan bermotor ya relatif lah, relatif naik terus, begitu. Dan sekarang ketika kita sedikit agak dipaksa untuk masuk ke kendaraan listrik, katakan, harus berkejar-kejaran dengan infrastruktur. Artinya apa, kemudahan," kata Ganjar.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ganjar menyebut kemudahan yang dimaksud yakni charger atau pengisi daya kendaraan listrik yang belum ada di banyak tempat. Ganjar menyebut keluhan seperti ini harus dihadapi karena ingin mengawali suatu transisi.

Selain itu, Ganjar menyebut dirinya mengikuti sejumlah isu seperti kenaikan permukaan laut dan subsidensi tanah atau penurunan muka tanah. Menurut Ganjar, yang lebih cepat muncul yakni penurunan muka tanah seperti di Semarang dan Demak. Namun, katanya, kenaikan permukaan laut juga berpengaruh.

"Apapun itu, pasti ada faktor eksternal. Ya pemanasan global lah. Kemudian dari pemanasan global kita ulik satu per satu kita akan nemu, hutannya makin gundul, kotanya makin padat, kendaraan digunakan dan gas buang emisinya menjadi tinggi. Kita protes tapi kita tidak melakukan, itu jujur harus kita akui. Kita protes, tapi kita tidak melakukan," ujar Ganjar.

"Macet, tapi tetap aja naik mobil pribadi. Iya nggak?" kata Ganjar.

Ganjar lanjut membahas macet di Jakarta dan sistem ganjil genap.

"Macet, apa namanya menggunakan kalau di Jakarta, genap ganjil, ya kita beli mobilnya ntambah satu," sambungnya.

Ganjar lantas menceritakan obrolan dirinya dengan Wakil Presiden RI ke-10 dan 12, Jusuf Kalla atau JK. Saat itu, kata Ganjar, JK bercerita jika dirinya mengaku kebingungan lantaran hasil dari dealer meningkat, namun produk emisi karbon pun ikut meningkat.

"Satu ketika, Pak Jusuf Kalla ngobrol sama saya, menarik obrolannya. 'Njar, aku ini kan dealer. Jadi kalau orang mau bicara penghematan, tidak terjadi. Dia akan berbicara efisien. Begitu ada kemampuan, daya belinya dia tinggi, dia itu tidak bisa sharing. Contoh dia punya mobil, punya anak, punya istri, semuanya kerja. Nggak ada tuh yang berangkat bareng. Yang ada adalah membelikan kendaraan untuk anak, memberikan kendaraan untuk suami istri, dan akhirnya di rumah itu minimal akan ada tiga'," ungkap dia.

"Pengalaman itu beliau ceritakan ketika dealernya kemudian tambah laku. Daya beli makin tinggi, kendaraan juga makin tinggi," lanjut dia.

Ganjar pun menilai banyaknya kendaraan akan meningkatkan produksi emisi. Dia menyebut hal itu pun akan berdampak pada polusi udara.

"Sadar atau tidak, ternyata berkontribusi pada ini (produksi emisi karbon Indonesia meningkat). Jakarta tadi pernah menjadi sebuah cerita, tapi tidak hanya emisi gas buang dari kendaraan saja, termasuk tadi disampaikan salah satunya adalah dari cerobong cerobong asap," tuturnya.


Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja mengharapkan masyarakat berperan aktif mengawasi anggota Bawaslu di daerah usai kasus OTT anggota Bawaslu Medan. Bagja juga meminta warga melapor jika ada petugas yang tidak netral.

"Antisipasi selanjutnya, kami sudah melakukan upaya pencegahan dan jika masyarakat menilai ada potensi demikian, tolong dilaporkan ke Bawaslu setingkat di atasnya, dan kami akan kerjasama dengan polisi untuk mengungkap. Jika ada Bawaslu tidak netral ataupun meminta hal suatu materi," kata Rahmat Bagja kepada wartawan di Serang, Banten, Kamis (23/11/2023).

Penanganan karena OTT anggota Bawaslu Medan Azlansyah Hasibuan saat ini sedang dalam proses di tingkat kepolisian. Bawaslu berharap kepolisian segera menyelesaikan penyidikan. Bagja mengatakan anggota itu sudah tidak aktif dan kasusnya akan dibawa ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Sekarang pemberhentian sementara, ke depan kalau keputusan pengadilan tingkat pertama (keluar), maka akan pemberhentian tetap, atau kami bawa ini ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu untuk dipercepat prosesnya," terangnya.

Bagja mengatakan, jika menemukan anggota Bawaslu yang nakal, masyarakat bisa melapor ke Bawaslu satu tingkat di atasnya. Bagja mengatakan pengawas pemilu mulai dari tingkat desa, kecamatan, hingga tingkat pusat harus menjalankan fungsi pengawasan dengan serius untuk Pemilu 2024.

"Nggak boleh main-main menjalankan fungsinya, harus serius," tegasnya.

Dilansir dari detikSumut, Polda Sumut mengamankan anggota Bawaslu Medan Azlansyah Hasibuan. Selain itu, ada dua warga sipil lainnya berinisial FH (29) dan IG (25) yang ikut diamankan. Anggota Bawaslu itu menerima uang dugaan pemerasan.

"Ketiganya tertangkap tangan saat sedang menerima uang atas dugaan pemerasan dari salah seorang calon anggota legislatif Kota Medan," kata Kabid Humas Polda Sumut Kombes Hadi Wahyudi, Rabu (15/11) lalu.

Hadi mengatakan kasus ini bermula dari laporan korban. Para pelaku melancarkan aksinya dengan mempersulit pengurusan kelengkapan administrasi persyaratan korban menjadi anggota DPRD Kota Medan.

"Tujuannya untuk pengurusan kelengkapan administrasi persyaratan menjadi anggota DPRD Kota Medan. Kasus ini berhasil diungkap berdasarkan laporan korban yang merasa dipersulit dalam pengurusan kelengkapan administrasi persyaratan menjadi anggota DPRD Kota Medan," jelasnya.


Ganjar Pranowo memaparkan gagasannya bagaimana upaya mendorong peningkatan ekonomi sebesar 7 persen melalui optimalisasi peningkatan nilai tambah. Menurutnya diperlukan konektivitas infrastruktur transportasi baik darat seperti MRT (Mass Rapid Transit)/LRT (light rail transit) ataupun laut sehingga berdampak pada sektor logistik, investasi, dan pertumbuhan ekonomi.

"Yang di perkotaan ada MRT, LRT, kira-kira 20 kota besar agar interkoneksi bisa berjalan, namun peningkatan kapasitas transportasi laut yang hari ini sudah berjalan kita utilisasi," ucap Ganjar dalam keterangan tertulis, Kamis (23/11/2023).

Hal ini disampaikannya di acara Gagas RI Kampus Kompas bertajuk 'Pemimpin Bicara Bangsa' di Airlangga Convention Center, Kampus C Universitas Airlangga (Unair), Kota Surabaya, Jawa Timur, Rabu (22/11) malam.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ia melanjutkan berdasarkan letak geografis, 77 persen wilayah Indonesia terdiri atas laut dan perairan. Namun, kontribusi sektor maritim dalam perekonomian nasional masih belum optimal, kontribusi PDB (produk domestik bruto) kemaritiman hanya sebesar 7,6 persen pada 2021.

Karena itu, ia bersama Mahfud MD berkomitmen untuk menyelesaikan persoalan tersebut sesuai visi misi mereka. Tujuannya adalah ingin memaksimalkan potensi ekonomi biru dengan mengakselerasi 11 potensi ekonomi maritim.

"Pertanyaannya adalah ketika kemudian seperti tol laut yang sudah berjalan ini apakah kemudian transportasi yang bolak-balik itu bisa menumbuhkan ekonomi yang ada. Ini PR yang kita tuntaskan. Hari ini sudah berjalan tapi menuntaskan sampai finish, ya kapalnya kalau sudah berjalan pulangnya mendapatkan sesuatu. Maka di ujungnya harus jadi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru," kata Ganjar.

Ganjar melanjutkan, cara kedua adalah peran strategis sektor industri dan investasi sebagai mesin pembangunan ekonomi juga tak kalah penting. Ia menekankan investasi bukan hanya sekadar uang masuk melainkan adalah nilai dan keterlibatan kepentingan bangsa di dalamnya.

"Seringkali perusahaan global masuk, lokalnya menjadi penonton. Maka kemudian partnership yang mesti dilakukan kita bisa atur agar kemudian ini menjadi trigger agar industri lokalnya juga bisa tumbuh," jelas Ganjar.

Kemudian, ada tiga poin industrialisasi yang akan dibangun Ganjar yaitu, menggandeng perusahaan lokal dan global, perkuat kerjasama dengan periset, pemasok & SDM dalam negeri, dan mengucurkan insentif pajak, budgeting R&D, dan membuka lapangan pekerjaan.

"Dengan bonus demografi yang kita miliki, kita tidak mau itu menjadi petaka demografi. Maka crash program percepatan pembangunan SDM menjadi keharusan," ungkapnya.

Terakhir, Ganjar memprioritaskan program satu keluarga miskin satu sarjana dalam upaya menciptakan sdm unggul serta mengentaskan kemiskinan.

"Satu keluarga miskin kalau kita bantu satu sarjana maka si satu sarjana di keluarga miskin itu akan mengenerated keluarganya untuk dia bisa menjadi tulang punggung dan membawa keluarganya terentaskan dari kemiskinannya," jelasnya.

Diketahui, dalam kesempatan tersebut Ganjar hadir bersama Mahfud MD. Keduanya menyampaikan gagasan, harapan, serta ide konkret mereka demi kemajuan Indonesia. Kegiatan ini dimoderatori oleh Jurnalis Senior Budiman Tanuredjo.

Ganjar Harap Pemilu Tidak Ada Intervensi, Singgung Bukan Anak Siapa-siapa


Lembaga survei Polling Institute merilis survei terkait elektabilitas pasangan capres-cawapres 2024. Dalam simulasi dua pasangan calon atau head to head, pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud Md unggul tipis atas pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar atau AMIN.

Survei ini dirilis pada Kamis (23/11/2023), pemilihan sampel dalam survei dilakukan melalui metode random digit dialing (RDD). RDD adalah teknik memilih sampel melalui proses pembangkitan nomor telepon secara acak.

Dengan teknik RDD sampel sebanyak 1.496 responden dipilih melalui proses pembangkitan nomor telepon secara acak, validasi, dan screening. Margin of error survei diperkirakan ± 2.6% pada tingkat kepercayaan 95%, asumsi simple random sampling. Wawancara dengan responden dilakukan lewat telepon oleh pewawancara yang dilatih.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Responden diberikan pertanyaan: Jika pemilihan presiden diadakan sekarang, siapa yang akan Ibu/Bapak pilih sebagai presiden di antara pasangan nama berikut ini?

25-28 Oktober 2023:

Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar 33,3%

Ganjar Pranowo-Mahfud Md 46,9%

TT/TJ 19,8%

15-17 November 2023:

Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar 39,2%

Ganjar Pranowo-Mahfud Md 41,4%

TT/TJ 19,4%

Pada simulasi dua pasangan calon, Ganjar-Mahfud 41,4% sedikit unggul atas Anies-Muhaimin 39,2%. Basis Prabowo-Gibran dinilai berpindah ke Ganjar-Mahfud menurun dibanding temuan sebelumnya, sementara kepada Anies-Muhaimin meningkat.

Simak juga Video: LSI Denny JA dan SMRC Nilai Posisi Ganjar Pranowo Saat Ini Terjepit

[Gambas:Video 20detik]


Lembaga survei Polling Institute merilis survei terkait elektabilitas pasangan capres-cawapres 2024. Pasangan Prabowo-Gibran mengungguli Anies-Cak Imin atau AMIN dan Ganjar-Mahfud Md dalam simulasi dua pasangan calon atau head to head.

Survei ini dirilis pada Kamis (23/11/2023). Pemilihan sampel dalam survei dilakukan melalui metode random digit dialing (RDD). RDD adalah teknik memilih sampel melalui proses pembangkitan nomor telepon secara acak. Dengan teknik RDD sampel sebanyak 1.496 responden dipilih melalui proses pembangkitan nomor telepon secara acak, validasi, dan screening. Margin of error survei diperkirakan ± 2.6% pada tingkat kepercayaan 95%, asumsi simple random sampling.

Wawancara dengan responden dilakukan lewat telepon pada periode 15-17 November oleh pewawancara yang dilatih. Prabowo-Gibran unggul dalam simulasi 3 pasangan maupun head to head.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Simulasi 3 Pasangan

Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar:

1-3 Oktober 2023 19,1%

25-28 Oktober 2023 20,2%

15-17 November 2023 24,3%

Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming:

1-3 Oktober 2023 37,8%

25-28 Oktober 2023 36,2%

15-17 November 2023 43,2%

Ganjar Pranowo-Mahfud Md:

1-3 Oktober 2023 29,1%

25-28 Oktober 2023 29,0%

15-17 November 2023 24,1%

Pada simulasi tiga pasang calon, Prabowo-Gibran mengalami kenaikan dibanding awal Oktober menjadi 43,2%, begitu juga Anies-Muhaimin menjadi 24,3%, sementara Ganjar-Mahfud mengalami penurunan menjadi 24,1%.

Head to Head

Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar 39,2%

Ganjar Pranowo-Mahfud Md 41,4%

Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar 29,9%

Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka 53,9%

Ganjar Pranowo-Mahfud Md 26,6%

Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka 56,1%

Dalam simulasi head to head pasangan, Prabowo-Gibran unggul atas dua pasangan lainnya. Sementara Ganjar-Mahfud unggul ketika head to head dengan pasangan Anies-Cak Imin.

Lihat Video: LSI Denny JA dan SMRC Nilai Posisi Ganjar Pranowo Saat Ini Terjepit

[Gambas:Video 20detik]


Sebelas lembaga yang menaruh perhatian pada desa di seluruh wilayah Indonesia menggelar Kongres dengan mengusung tema 'Transformasi Desa: Desa Berdaulat Menuju Indonesia Emas 2045'. Kegiatan ini digelar di Gedung Ganesa, Kompleks Kampus Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa (STPMD) APMD Yogyakarta, Yogyakarta, Rabu (22/11).

Kegiatan ini diisi dengan orasi dan paparan materi yang berisi catatan kritis pelaksanaan UU Desa dari para pegiat dan masyarakat desa.

Salah satunya adalah pencetus lahirnya Undang-Undang Desa, Sutoro Eko yang mengatakan ada desa yang maju secara ekonomi dan yang tidak. Hal tersebut kurang memperoleh perhatian pada kontestasi politik pemilihan presiden saat ini.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kami berharap ada aspirasi dan inspirasi dari berbagai pihak di desa, termasuk pelaku usaha para kepala desa yang selama ini ingin memperjuangkan kepentingan rakyat," ungkap Sutoro dalam keterangan tertulis, Kamis (23/11/2023).

Sutoro mengatakan dirinya ingin permasalahan itu menjadi perhatian publik dan menjadi isu publik, apalagi menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

"Intinya, pertama mengangkat masalah ini, kedua memperoleh perhatian publik. Ketiga menjadi isu publik para calon presiden," ucapnya.

Selain itu, Sutoro menegaskan pentingnya kembali pada mandat UU Desa. Menurutnya, pemerintah yang terbentuk melalui pemilu harus memberikan ruang yang lebih luas kepada desa, memberikan kepercayaan untuk berwenang mengelola keuangan yang dimiliki dan memaksimalkan pengelolaan aset desa untuk kemakmuran rakyat.

Dengan adanya kongres ini, Sutoro berharap desa-desa di Indonesia lebih berdaulat, mandiri, dan berdikari.

"Artinya, desa tidak menjadi beban bagi negara tetapi justru menjadi kekuatan dengan memanfaatkan potensi kekuatan di desa masing-masing," harapnya.

Sementara itu, anggota DPR Fraksi PDIP Aria Bima menanggapi beberapa masalah yang selama ini dialami desa sehingga pelaksanaan UU Desa tidak maksimal dalam mendorong kesejahteraan masyarakat.

Menurut Aria, kedaulatan desa dikembalikan seperti yang dimandatkan dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dibutuhkan kebijakan penataan dan pengaturan desa yang lebih baik.

"Pemanfaatan penganggaran desa tak harus diatur secara detail, tetapi arahnya penting. Badan perwakilan desa membentuk program-program yang sesuai dengan desa. Penggunaannya lebih transparan dan akuntabel," ungkapnya.

Ia menilai untuk mencapai Indonesia Emas 2045, dibutuhkan transformasi struktur ekonomi yang melibatkan aspek pengetahuan, inovasi, produktivitas, ekonomi hijau, transformasi digital, serta integrasi ekonomi domestik dan global.

"Undang-Undang sekarang ini harus memberikan kemampuan kepada kepala desa menavigasi lebih luwes. Badan usaha milik desa juga harus segera dibentuk undang-undang. Karena desa harus bernavigasi dan berkolaborasi dengan bisnis modern," katanya.

Aria berharap Kongres Desa ini menjadi pemantik bagi semua stakeholder untuk sama-sama memajukan desa.

"Kongres desa ini harus merumuskan 10 tahun ke depan menjadi desa yang maju," katanya.

Sementara itu, Ketua Panitia Kongres Desa Syarief Aryfaid menyampaikan di tengah hajatan pemilu, nampak sekali bahwa isu desa tidak mendapat ruang yang memadai untuk diperbincangkan. Kongres Desa ini diselenggarakan untuk mengangkat diskursus desa ke ranah nasional.

"Dalam forum ini diharapkan peserta yang hadir bisa mengungkapkan problematika pembangunan desa agar nanti bisa dirumuskan secara bersama peta jalan pembangunan Indonesia ke depan," katanya.

Diketahui, kegiatan ini turut dihadiri oleh Ketua Umum Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (PAPDESI) Wargiyati, pencetus lahirnya Undang-Undang Desa Sutoro Eko, anggota DPR Fraksi PDIP Aria Bima, Ketua Pansus RUU Desa Ahmad Muqowam, dan aktivis lainnya.

Kegiatan ini juga dihadiri oleh ribuan aktivis, penggiat, penggerak ekonomi desa, kepala desa, perangkat desa, hingga mahasiswa dari berbagai daerah seperti Bantul, Sleman, Kulonprogo, Gunungkidul, Kebumen, Banjarnegara, Merauke, hingga Sumba Tengah.

Dari Tuhan Untuk Minahasa


Tokoh populis sayap kanan dan anti-Islam, Geert Wilders, secara mengejutkan meraih kemenangan telak dalam pemilu Belanda. Namun, dia menghadapi perjuangan berat untuk membujuk rival-rivalnya dalam membentuk pemerintahan koalisi.

PVV (Partai Kebebasan) yang dipimpinnya memenangkan 37 kursi di parlemen. Perolehan ini lebih dari dua kali lipat perolehan kursinya dibandingkan pemilu sebelumnya dan mengungguli lawan-lawannya, demikian menurut hasil penghitungan yang hampir selesai, sebagaimana dilansir kantor berita AFP, Kamis (23/11/2023).

Kemenangannya ini disebut sebagai salah satu kekacauan politik terbesar di Belanda sejak Perang Dunia II dan mengguncang seluruh Eropa.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Wilders, 60 tahun, kini mempunyai tugas berat untuk mencoba membentuk koalisi yang kuat, membujuk lawan-lawannya yang sebelum pemilu, telah dengan tegas menolak untuk masuk ke pemerintahan yang dipimpin PVV.

Kemenangan telak yang tak terduga ini langsung memicu ucapan selamat dari para pemimpin sayap kanan di Prancis dan Hongaria, namun kemungkinan besar akan menimbulkan ketakutan di Belgia. Wilders dikenal sebagai anti-Uni Eropa dan menginginkan pemungutan suara mengenai "Nexit" untuk meninggalkan blok tersebut.

Meskipun ia melunakkan retorika anti-Islamnya selama kampanye, program PVV menjanjikan pelarangan Al-Quran, masjid dan jilbab, dan para pemimpin komunitas Muslim di Belanda dengan cepat menyuarakan keprihatinannya.

"Saya tidak tahu apakah umat Islam masih aman di Belanda. Saya khawatir dengan negara ini," ujar Habib el Kaddouri dari asosiasi SMN Maroko Belanda, kepada media lokal ANP.

Lizette Keyzer, seorang manajer bisnis dari Enschede di timur Belanda, mengatakan dia mengalami "jantung berdebar-debar" ketika hasil pemilu keluar.

Negara ini "berjalan ke arah sayap kanan. Kami berharap hal ini tidak sepenuhnya terjadi", cetus pria berumur 60 tahun itu.

Tonton juga Video: Penembakan di Rotterdam Belanda, Dua Orang Tewas

[Gambas:Video 20detik]


Lembaga survei Polling Institute merilis survei elektabilitas pasangan capres-cawapres 2024. Pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming mengungguli duet Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar atau AMIN dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md.

Survei ini dirilis pada Kamis (23/11/2023). Pemilihan sampel dalam survei dilakukan melalui metode random digit dialing (RDD). RDD adalah teknik memilih sampel melalui proses pembangkitan nomor telepon secara acak. Dengan teknik RDD sampel sebanyak 1.496 responden dipilih melalui proses pembangkitan nomor telepon secara acak, validasi, dan screening. Margin of error survei diperkirakan ± 2.6% pada tingkat kepercayaan 95%, asumsi simple random sampling.

Wawancara dengan responden dilakukan lewat telepon pada periode 15-17 November oleh pewawancara yang dilatih. Hasilnya, jika pemilihan presiden diadakan sekarang, Prabowo-Gibran unggul.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Top of Mind Pemilihan Presiden

Prabowo Subianto 37,5%

Anies Baswedan 21,8%

Ganjar Pranowo 18,9%

Joko Widodo 1,6%

Muhaimin Iskandar 0,1%

Gibran Rakabuming Raka 0,1%

Mahfud Md 0,1%

Erick Thohir 0,1%

KH Ma'ruf Amin 0,1%

Puan Maharani 0,1%

Ridwan Kamil 0,0%

TT/TJ/Rahasia 19,8%

Simulasi 3 Pasangan

Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar:

1-3 Oktober 2023 19,1%

25-28 Oktober 2023 20,2%

15-17 November 2023 24,3%

Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming:

1-3 Oktober 2023 37,8%

25-28 Oktober 2023 36,2%

15-17 November 2023 43,2%

Ganjar Pranowo-Mahfud Md:

1-3 Oktober 2023 29,1%

25-28 Oktober 2023 29,0%

15-17 November 2023 24,1%

TT/TJ:

1-3 Oktober 2023 14,0%

25-28 Oktober 2023 14,6%

15-17 November 2023 8,4%

Simak Video: LSI Denny JA dan SMRC Nilai Posisi Ganjar Pranowo Saat Ini Terjepit

[Gambas:Video 20detik]


Lembaga Arus Survei Indonesia (ASI) merilis hasil survei bertema 'Persepsi Publik Terhadap Visi Maritim Capres 2024'. Lalu, seperti apa pandangan responden survei ASI terhadap Anies Baswedan, Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo di isu maritim?

Survei dilakukan pada 15-21 Oktober 2023 di 34 provinsi dengan metode penarikan sampel random digit dialing (RDD). Responden berjumlah 1.200 orang dengan margin of error plus minus 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%.

Survei ini melibatkan warga Indonesia berusia minimal 17 tahun atau sudah menikah sebagai respondennya. Survei dilakukan dengan cara telesurvei yakni wawancara melalui kontak telepon menggunakan kuesioner oleh enumerator.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Direktur Eksekutif Arus Survei Indonesia (ASI) Ali Rif'an menjelaskan 3 alasan survei dilakukan terkait isu maritim. Dia mengatakan alasan pertama yakni isu maritim belum menjadi prioritas pembangunan ekonomi.

"Pertama adalah secara geografi jelas, Indonesia itu laut lebih luas daripada darat. Jadi kalau kita cek data itu ada 62 persen Indonesia itu terdiri dari laut, tetapi kalau kita perhatikan urusan laut belum menjadi prioritas pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi kita masih di darat, itu menjadi dasar kita, kenapa isu maritim menjadi penting. Isu maritim juga pernah muncul dulu 2014 tapi 10 tahun terakhir diskursus maritim tenggelam dan hari ini kita merasa penting untuk mengangkat kembali diskursus soal maritim, itu pertama," kata Ali Rif'an di Sofyan Hotel, Jalan Cut Mutia, Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (23/11/2023).

Ali mengatakan alasan kedua yakni bidang maritim menjadi penopang ekonomi nasional saat masa pandemi COVID-19. Kemudian, alasan ketiga yakni terkait demografi Indonesia.

"Yang kedua, kita mengangkat tema maritim karena di pandemi kemarin ya 2 tahun pandemi, sektor maritim salah satu sektor yang menurut saya tetap stabil di tengah badai pandemi, bahkan sektor maritim penopang ekonomi nasional saat pandemi 2 tahun," kata Ali.

"Alasan ketiga adalah soal demografinya, rupanya kalau kita cek ya, kemarin tahun 2022 di bulan Agustus kita pernah melakukan survei yang juga memotret sebenernya berapa jumlah warga pesisir, atau warga maritim. Menurut temuan survei kita di tahun 2022, per Agustus, itu disebutkan bahwa 34,4 persen penduduk kita itu tinggal atau mencari mata pencarian itu di pesisir, laut dan ikan," lanjutnya.

Hasil Survei

Responden awalnya diberikan pertanyaan 'Menurut bapak/ibu/saudara, di antara nama-nama capres 2024 di bawah ini, siapakah yang paling peduli dengan isu kelautan dan perikanan (maritim)?'. Berikut hasil surveinya:

1. Ganjar Pranowo 33,0%

2. Prabowo Subianto 32,3%

3. Anies Baswedan 24,7%

Tidak tahu/tidak jawab 10,0%

Hasil survei capres yang paling mampu mengelola sektor maritim:

1. Ganjar Pranowo 32,3%

2. Prabowo Subianto 30,3%

3. Anies Baswedan 26,0%

Tidak tahu/tidak jawab 11,3%

Hasil survei capres yang sudah punya kontribusi di sektor maritim:

1. Ganjar Pranowo 31,7%

2. Prabowo Subianto 30,3%

3. Anies Baswedan 25,0%

Tidak tahu/tidak jawab 13,0%

Hasil survei capres yang paling menjadikan sektor maritim sebagai penunjang utama menuju Indonesia Emas 2045:

1. Prabowo Subianto 35,0%

2. Ganjar Pranowo 31,7%

3. Anies Baswedan 24,3%

Tidak tahu/tidak jawab 9,0%

Hasil survei capres yang paling mampu membawa isu maritim Indonesia ke kancah internasional:

1. Anies Baswedan 30,7%

2. Prabowo Subianto 30,3%

3. Ganjar Pranowo 29,0%

Tidak tahu/tidak jawab 10,0%


Jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Kristen Indonesia (UKI) menggelar kuliah umum yang membahas dinamika geopolitik di Indonesia. Pada kesempatan ini, hadir Helmy Yahya, Mardigu Wowiek, Connie Bakrie yang merupakan narasumber dalam Kanal YouTube R66 Newlitics dengan program Konspirasi Kontradiksi.

Diketahui, kegiatan yang mengusung tema 'Bagaimana Geopolitik Indonesia di 2024?' merupakan kerja sama Fisipol UKI bersama R66 Newlitics & Media, Center For Securities and Foreign Affairs Studies (CESFAS) UKI, dan Indonesian Institute of Advanced International studies (INADIS). Kegiatan ini dihelat di Ruang Aula Gedung AB UKI, Jakarta Timur, Rabu (22/11) kemarin.

Dalam kesempatan tersebut, Pengamat Politik, Mardigu Wowiek mengatakan Indonesia memiliki letak geografis yang strategis. Sehingga ini bisa menjadi salah satu keunggulan politik.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Geopolitik adalah kekuatan geografi untuk keunggulan politik. Indonesia merupakan negara kepulauan maritim terbesar di dunia. Ada tiga selat besar di Indonesia yaitu Selat Malaka, Selat Sunda, dan Selat Makassar. Indonesia sebagai penghasil minyak bumi dan memiliki sumber daya mineral, maka tidak perlu meminjam ke pihak asing," ujar Mardigu Wowiek.

Di hadapan mahasiswa Fisipol UKI, Mardigu Wowiek mengingatkan kebutuhan minyak nasional di Indonesia saat ini berkisar di angka 1,5 juta barel per hari.

"Indonesia jangan sampai terbelenggu karena Amerika yang mengontrol seluruh distribusi minyak dunia. Sumber daya mineral merupakan benda powerful di seluruh dunia," ujar Mardigu Wowiek.

Foto: Dok. UKI Foto: Dok. UKI

Pada kuliah umum ini, Pengamat Militer dan Intelijen Connie Bakrie mengajak anak muda untuk berkontribusi positif menjelang tahun politik Indonesia pada tahun 2024.

"Siapapun yang merasa minoritas harus berani bersuara. Kekuatan Asia Pasifik ada di Indonesia. Indonesia harus fokus pada keamanan dalam negeri agar ekonomi bisa berputar dan rakyat sejahtera. Bangsa Indonesia harus menghidupkan spirit sebagai bangsa terkuat di kawasan ASEAN," katanya.

Sebagai seorang public speaker senior, Helmy Yahya mengajak masyarakat Indonesia untuk saling menghargai walau berbeda pendapat dalam gelaran Pemilu 2024.

"Anak muda harus memilih, jangan golput. Buatlah kegiatan aksi anak muda untuk kesejahteraan masyarakat. Tunjukkan bangsa Indonesia adalah bangsa yang hebat. Jika tidak dalam bidang politik, generasi muda bisa berkontribusi dalam bidang lainnya," kata Helmy Yahya.

Direktur CESFAS UKI, Darynaufal Mulyaman, S.S., M.Si. menyambut baik kuliah umum ini. Menurutnya, penting untuk mengetahui tatanan geopolitik Indonesia setelah pemilu di mata dunia internasional.

"Politik Indonesia di luar negeri mengenai diplomasi yang dilakukan Indonesia di dunia internasional untuk terus berupaya memberikan kontribusi dalam penyelesaian permasalahan konflik, baik pada lingkup regional maupun global," ujarnya.

Foto: Dok. UKI Foto: Dok. UKI

"Melalui kegiatan talkshow ini, mahasiswa dapat memahami Geopolitik Indonesia di tahun 2024 berdasarkan sudut pandang yang selalu tampil dalam program Konspirasi & Kontradiksi R66 Newlitics," tambah mahasiswa Ketua Panitia dari Prodi Hubungan Internasional Angkatan 2021, Fisipol UKI, Muhammad Firdaus Rajendra.


Wakil Kepala Staf Angkatan Udara (AU) Marsekal Madya TNI Agustinus Gustaf Brugman mengatakan kehadiran TNI AU diperlukan dalam pemilu. Agustinus juga meminta jajarannya menjaga netralitas.

"Kehadiran TNI, termasuk TNI Angkatan Udara, sangat diperlukan agar setiap warga negara dapat menyalurkan hak pilihnya tanpa rasa takut atau mendapat tekanan dari pihak manapun," ucap Agustinus di Gedung Puri Ardhya Garini, Jakarta, Kamis (23/11/2023).

"Untuk itu, saya perlu menekankan bahwa netralitas bagi prajurit TNI Angkatan Udara adalah suatu keniscayaan," tambahnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Agustinus menekankan untuk menjunjung tinggi netralitas. Hal itu, kata dia, sebagai upaya membangun demokrasi yang kuat.

"Dengan menjunjung tinggi prinsip netralitas, TNI Angkatan Udara turut serta dalam membangun representasi yang kuat bagi demokrasi Indonesia," katanya.

Agustinus mengatakan pemilu menjadi salah satu penilaian dunia terhadap berjalannya demokrasi di Indonesia.

"Terlebih, penyelenggaraan pemilu menjadi tolak ukur bagi dunia dalam memandang Indonesia sebagai negara yang berkomitmen terhadap prinsip demokrasi dan penegakan hukum," tutur dia.

Selain itu, Tenaga Ahli Bidang Pertahanan Komisi I DPRD, Moses Caesar Assa, yang menjadi pembicara pada apel pagi ini, turut memaparkan peran TNI dalam memperkuat demokrasi menuju Indonesia Maju.

"Tentara profesional, TNI tidak berpolitik praktis dalam arti bahwa tentara hanya mengikuti politik negara, dengan mengutamakan prinsip demokrasi," ujar Moses.

Moses menambahkan tugas TNI fokus pada urusan pertahanan negara. TNI, kata dia, tidak memiliki keterwakilan di DPR dan tidak disibukkan urusan bisnis.

"TNI tidak lagi memiliki keterwakilan di DPR sebagai representasi kekuatan politik rakyat (supremasi sipil). TNI tidak lagi disibukkan dengan urusan bisnis, fokus pada urusan pertahanan negara," tutur dia.

Selain itu, Staf Khusus Kemendagri bidang Pemerintahan, Muchlis Hamdi, juga menyampaikan tentang TNI sebagai pengawal demokrasi. Ia mengatakan peran TNI pada pemilu 2024 diharap dapat meningkatkan partisipasi pemilih yang ada.

"Melalui peran TNI dalam menciptakan kondisi yang aman pada pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak tahun 2024, partisipasi pemilih diharapkan dapat semakin meningkat," tutupnya.

Lebih lanjut, Muchlis mengatakan pemilu 2024 merupakan pesta demokrasi terbesar. Karena itu, menurutnya, pesta demokrasi tersebut harus didukung semua pihak, termasuk TNI.

"Pemilu dan pilkada serentak tahun 2024 sebagai pesta demokrasi terbesar harus didukung semua pihak termasuk TNI," tutur dia.


KPK menyampaikan pernyataan resmi terkait penetapan Ketua KPK Firli Bahuri sebagai tersangka dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL). KPK menghormati proses hukum ini dan menanti proses pemberhentian Firli.

Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers di gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (23/11/2023). Alex mengatakan KPK menghormati proses hukum yang ada di Polda Metro Jaya setelah menetapkan Ketua KPK Firli Bahuri sebagai tersangka.

"Kami atas nama Komisi Pemberantasan Korupsi Menghormati proses hukum yang berlangsung di Polda Metro Jaya," kata Alex.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ia mengatakan Firli berdasarkan UU KPK Pasal 32 ayat 2 dan 3 dapat diberhentikan sementara dari jabatannya melalui penetapan keputusan presiden.

"Sesuai Pasal 32 ayat 2 dan ayat 4 UU No 19 tahun 2019 tentang KPK, dalam hal pimpinan KPK menjadi tersangka tindak pidana kejahatan pimpinan KPK diberhentikan sementara dari jabatan, pemberhentian tersebut ditetapkan oleh presiden," kata Alex.

Berikut ini pernyataan lengkap KPK terkait penetapan tersangka Firli:

Menyikapi pemberitaan media tentang penetapan Bapak Firli Bahuri sebagai tersangka dalam perkara hukum pemerasan yang sudah diumumkan oleh Polda Metro Jaya pada 22 November 2023.

Pertama kami atas nama KPK menghormati proses hukum yang berlaku di Polda Metro Jaya. Yang kedua, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat 2 dan 4 UU Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002 Tentang KPK. Dalam hal pimpinan KPK menjadi tersangka tindak pidana kejahatan, pimpinan KPK diberhentikan sementara dari jabatannya. Pemberhentian tersebut ditetapkan dengan keputusan Presiden.

Yang ketiga pimpinan KPK secara collective collegial tetap solid dan berkomitmen memastikan KPK akan tetap melaksanakan tugas sebagaimana yang diamanatkan UU KPK. Menuntaskan perkara-perkara tindak pidana korupsi. Baik di tingkat penyelidikan, penyidikan maupun pengembangan hasil persidangan, fakta-fakta persidangan dan juga KPK tetap melaksanakan pencegahan korupsi. Berarti pengawalan pada penyelenggaraan pemilu. Program aksi pencegahan dalam Stranas KPK, program koordinasi dan supervisi, pendidikan antikorupsi dan lain-lainnya. Tetap berjalan semestinya.

Yang keempat kami menyadari bahwa pemberantasan korupsi tidak bisa dilakukan sendiri. Oleh karena itu KPK juga akan terus bersinergi dan berkolaborasi dengan seluruh stakeholder, kementerian lembaga baik pemerintah pusat maupun di daerah serta para pelaku usaha dan seluruh masyarakat Indonesia.

Dan yang kelima terima kasih atas dukungan masyarakat kepada KPK selama ini. Dan kami akan terus memberikan update terbaru mengenai kerja-kerja KPK secara transparan kepada publik.

Demikian kami sampaikan pernyataan dari KPK. Terima kasih.


Ketua KPK Firli Bahuri ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya dalam kasus dugaan pemerasan pimpinan KPK kepada mantan Mentan Syahrul Yasin Limpo (SYL). KPK memastikan pihaknya akan tetap bekerja meski kini Firli berstatus tersangka.

"Pimpinan KPK secara kolektif kolegial tetap solid berkomitmen memastikan KPK akan tetap melaksanakan tugas sebagaimana yang dimandatkan UU KPK," ujar Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi persnya, Kamis (23/11/2023).

Alexander mengatakan pihaknya akan tetap menuntaskan perkara korupsi, baik dalam tingkat penyelidikan maupun penyidikan. Tidak hanya itu, ia juga memastikan KPK tetap melaksanakan program pencegahan korupsi.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Menuntaskan perkara-perkara tindak korupsi baik di tingkat penyelidikan penyidikan maupun pengembangan hasil persidangan, fakta-fakta persidangan," kata Alexander.

"KPK juga tetap melaksanakan program pencegahan korupsi seperti pengawalan pada penyelenggaraan pemilu, program aksi pencegahan, program koordinasi dan supervisi, pendidikan antikorupsi dan lain-lainnya tetap berjalan sebagaimana mestinya," sambungnya.

Status Tersangka kepada Firli Bahuri di Kasus SYL

Diketahui, Firli Bahuri dijerat dengan pasal dugaan pemerasan terhadap SYL. Firli diduga melakukan pemerasan, penerimaan gratifikasi, dan penerimaan suap. Dugaan tindak pidana itu terkait dengan penanganan permasalahan hukum di Kementerian Pertanian saat dipimpin SYL.

"Berupa pemerasan atau penerimaan gratifikasi atau penerimaan hadiah atau janji oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berhubungan dengan jabatannya terkait penanganan permasalahan hukum di Kementerian Pertanian Republik Indonesia pada kurun waktu tahun 2020 sampai 2023," kata Ade Safri Simanjuntak, Rabu (22/11).

"Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 e, 12 B atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 65 KUHP yang terjadi di wilayah hukum Polda Metro Jaya pada sekitar tahun 2020-2023," imbuhnya.

Polisi belum menjelaskan konstruksi perkara hingga jumlah uang yang diterima Firli. Pihak Polda Metro Jaya mengatakan segera memeriksa Firli dalam kapasitas sebagai tersangka.


Ketua Umum Perhimpunan Bank Nasional (Perbanas) Kartiko Wirjoatmodjo mengungkapkan geopolitik global yang terjadi saat ini menyebabkan ketidakpastian ekonomi di masa mendatang. Berbagai tantangan yang dihadapi saat ini disebut dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi.

"Tantangan tersebut seperti pengetatan kebijakan moneter yang terus berlanjut sebagai respons terhadap inflasi, penyaluran kredit yang diperketat, serta meningkatnya tensi geopolitik yang terjadi akhir-akhir ini," kata pria yang akrab disapa Tiko dalam acara Media Gathering Perbanas, Kamis (23/11/2023).

Tiko pun menyoroti tingginya suku bunga acuan bank sentral Amerika (The Fed Rate) yang telah menyebabkan nilai tukar Rupiah terdepresiasi selama 2023 ini. Ia mewanti-wanti agar Indonesia terus waspada terhadap dampak dari kondisi itu.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Tingginya suku bunga acuan bank sentral Amerika (The Fed Rate) telah menyebabkan nilai tukar Rupiah terdepresiasi selama 2023 ini. Kita harus senantiasa waspada, karena apabila kondisi ini terus berlanjut akan ada potensi peningkatan risiko valas dan instabilitas sistem keuangan nasional yang dapat berujung pada pelemahan ekonomi Indonesia," tuturnya.

Apalagi menurutnya belum terlihat ada tanda-tanda penurunan suku bunga acuan The Fed sehingga kemungkinan akan terus memicu pengetatan likuiditas global. Ditambah pada 2024 Indonesia mulai memasuki masa Pemilu.

"Pesta demokrasi dapat mempengaruhi risk appetite investor dan pelaku usaha karena sebagian akan cenderung wait and see hingga ada kepastian mengenai hasil kontestasi politik dan perubahan yang ditimbulkannya, seperti perubahan kebijakan dan regulasi dari rezim yang terpilih," tutur Tiko yang juga selaku Wakil Menteri BUMN.

Berbagai organisasi internasional telah menunjukkan proyeksi perlambatan ekonomi. Salah satunya International Monetary Fund (IMF) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global sebesar 3% pada 2023 dan 2,9% pada 2024.

Menurutnya, Indonesia harus tetap optimis karena sejauh ini telah berhasil mempertahankan pertumbuhan ekonominya. Tercatat pada kuartal II-2023, pertumbuhan Indonesia mencapai 5,17% (YoY) yang ditopang oleh pemulihan sektor manufaktur serta stabilitas kinerja sektor pertanian dan sektor perbankan.

Sektor pertanian sebagai salah satu leading sector berhasil mencatatkan pertumbuhan positif setiap tahunnya, di mana pada 2022 mencapai 2,25%. Resiliensi sektor pertanian menunjukkan kekuatan sektor ini dalam menopang perekonomian Indonesia.

"Di tengah kondisi yang tidak pasti baik di dalam negeri maupun secara global, terdapat urgensi untuk memahami bagaimana kondisi dinamika perekonomian global dan domestik sehingga kita dapat memaksimalkan peluang di tengah perlambatan global," tutup Tiko.


Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menerima perwakilan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi), yang tengah berdemo di depan gedung MPR/DPR. Mereka menyampaikan aspirasi terkait RUU Desa untuk segera disahkan pada 5 Desember 2023.

Pantauan detikcom di ruang Baleg DPR kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/11/2023) pukul 13.20 WIB audiensi antara perwakilan desa dan Baleg berlangsung. Tampak Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas dan Wakil Ketua Baleg DPR Achmad Baidowi (Awiek).

"Tuntutan kami satu, RUU Desa bisa disahkan 5 Desember," kata salah satu perwakilan di ruang Baleg.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Pimpinan Baleg mendengarkan aspirasi itu dengan saksama. Perwakilan Apdesi meminta pembahasan RUU Desa dipercepat.

Jalan Gatot Subroto diketahui macet panjang siang ini imbas demo di depan DPR. Macet terpantau dari Menara Jamsostek.

Adapun Ketua umum Apdesi Surtawijaya mengatakan pengesahan pada 5 Desember merupakan harga mati. Dia menegaskan tidak ada kepentingan politik

"Tanggal 5 Desember harga mati bahwa UU harus disahkan, itu yang pertama. Jadi tidak ada niat apa apa, tidak ada kepentingan politik. Ini kepentingan pure masyarakat Desa agar lebih sejahtera lebih baik ke depan," kata Surtawijaya di depan DPR.

Surtawijaya mengancam jika DPR tidak segera mengesahkan UU Desa tersebut. Dia mengatakan akan ada aksi lebih besar dan tidak akan membantu KPU dalam Pemilu 2024.

"Kalau tidak disahkan, bisa ada aksi lebih besar, dan tadi teman-teman sepakat sudah acungkan tangan, tidak akan memperbantukan untuk Pemilu 2024 di desa, biar KPU beliau menjalankan di desa membuat TPS di desa silakan beliau. Kita kedua, sepakat tidak ada pelayanan di desa (jika) sampai tanggal 5 Desember tidak jelas," ucapnya.

Pantauan di lokasi, Kamis (23/11), lalu lintas di Tol Dalam Kota maupun jalan arteri macet dari sekitar Halte Gatsu Menara Jamsostek. Sementara itu, jalan arteri padat dari Plaza Mandiri.

Kendaraan menumpuk di depan Polda Metro Jaya. Kendaraan hanya bisa melaju dengan kecepatan kurang lebih 10-15 km per jam.


Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, mengatakan tak banyak anak muda yang bergabung dengan partai politik saat ini. Padahal, Ganjar menilai jika demokrasi ingin berjalan, maka anak-anak muda harus mau terlibat dalam politik.

Hal itu disampaikan Ganjar di acara Dialog Terbuka Muhammadiyah Bersama Calon Pemimpin Bangsa di Universitas Muhammadiyah Jakarta, Kamis (23/11/2023). Ganjar mengatakan jika kualitas demokrasi kerap diuji berkali-kali.

"Ada proses demokratisasi, demokratisasi mesti melibatkan banyak orang dan tentu saja ketika kemudian situasi dan kondisi itu sudah tidak sesuai, maka rakyat sebagai pemilik pepublik ini yang harus bicara, speak up," kata Ganjar.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ganjar mengatakan peran partai politik dalam memberikan pendidikan politik pun dinilai cukup penting. Menurutnya, partai politik memberi kewajiban untuk memberi pendidikan politik kepada masyarakat.

"Saya kasih contoh pada saat kasih kuliah umum di beberapa perguruan tinggi di Jawa Barat, kalau nggak salah di Pasundan, saya tanya kawan-kawan mahasiswa, 'siapa yang masuk partai?' Relatif nggak ada," paparnya.

"Partai kemudian menjadi lembaga yang menjijikkan 'ah kalau partai nanti seperti itu'," sambungnya.

Ganjar kemudian mencontohkan Presiden Republik Rakyat Tiongkok Xi Jinping dan mantan Presiden Amerika Serikat Barack Obama. Dia mengatakan baik Xi Jinping dan Obama bergabung dengan partai politik di usia muda.

"Saya 24 tahun sudah gabung parpol. Xi Jinping itu 21 tahun, maka ini usia-usia mahasiswa. Obama itu ternyata 35 tahun gabung parpol," katanya.

"Tiga orang ini pernah menjadi legislatif. Saya ingin mencari ke anak muda saja untuk mau dia bersikap dengan proses yang panjang ada tahapan-tahapan yang mengerti dilakukan, dan kemudian dua orang berikutnya menjadi presiden yang satu baru capres," lanjut dia.

Maka, menurut dia, seharusnya anak muda tidak risih untuk bergabung dengan partai politik. Sebab kata Ganjar, semua urusan dalam kehidupan akan bersentuhan dengan politik.

"Tiga contoh ini, contoh konkret yang saya ajak anak-anak muda jangan risih, jangan tidak mau terlibat, karena politik itu urusan kehidupan, kenapa kehidupan? Cuti hamil urusan politik, penurunan kemiskinan urusan politik, mudah-mudahan urusan kesehatan, semua keputusan kehidupan itu urusan politik maka kalau Anda tidak terlibat kita akan tertinggal," tuturnya.


Pemerintah Provinsi Jambi mengucurkan dana hibah Rp 182 miliar untuk mendukung Pemilu 2024. Rinciannya Rp 121 miliar untuk KPU Jambi dan Rp 61 miliar untuk Bawaslu Jambi.

"Pemprov Jambi telah mendukung kebutuhan anggaran pada KPU guna menyelenggarakan pesta demokrasi Indonesia dengan hibah sebesar Rp 121 miliar pada KPU dan Rp 61 miliar untuk Bawaslu. Hibah yang diberikan Pemprov Jambi ini guna suksesnya pelaksanaan Pemilu 2024 nanti," kata Sekretaris Provinsi Jambi, Sudirman kepada detikSumbagsel, Kamis (23/11/2023).

Anggaran yang dihibahkan untuk suksesnya acara demokrasi 5 tahun ke depan. Hibah itu juga nantinya akan digunakan oleh KPU dan Bawaslu Jambi sesuai peruntukannya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Penyerahan dana tersebut telah tertuang dalam naskah perjanjian hibah daerah yang ditandatangani oleh Gubernur Jambi bersama Ketua KPU dan Ketua Bawaslu," kata dia.

Sementara itu, Kejaksaan Tinggi Jambi mengimbau agar penggunaan dana hibah anggaran pemilu ini secara hati-hati sesuai. Mereka meminta agar hibah yang disalurkan itu dapat dimanfaatkan sebaikmungkin sesuai mekanisme yang ada.

"Kita mengingatkan agar KPU dan Bawaslu transparan dalam menggunakan hibah daerah tersebut. Pergunakan sesuai rencana dan rekap bukti pelaksanaannya. Kejaksaan siap mendukung suksesnya pemilu," kata Kasi Penkum Kejati Jambi, Lexy Fatharani.

Dia mengingatkan bahwa sebelumnya pernah ada kejadian soal penyelewengan dana hibah pemilu beberapa tahun lalu.

"Anggaran seperti ini, penting kita ingatkan agar KPU menggunakan dana hibah sesuai peruntukan dan dapat dipertanggungjawabkan," jelas Lexy.

Seperti diketahui, rapat koordinasi penggunaan anggaran hibah daerah pada KPU Provinsi Jambi diikuti oleh Ketua KPU, Sekretaris, Bendahara dan Kabag/Kasubag perencana setiap sekretariat KPUD se-Jambi.

Sri Mulyani Gelontorkan Rp 70,6 Triliun untuk Pemilu hingga 2024


Ridwan Kamil diberi mandat oleh Partai Golkar untuk kembali maju di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Barat 2024 mendatang. Namun bukan cuma di Jabar, Ridwan Kamil ternyata juga dapat mandat serupa untuk maju di Pilgub DKI Jakarta.

Hal tersebut diakui langsung oleh Ridwan Kamil. Eks Gubernur Jabar periode 2018-2023 ini mengaku mendapat dua surat tugas dari Partai Golkar terkait Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

"Saya itu mendapatkan dua surat penugasan (dari DPP Golkar) satu di Jabar, dua di DKI, jadi suratnya dua," ungkap Ridwan Kamil di Kota Bandung, Kamis (23/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kepercayaan itu akan saya terjemahkan ke dalam kerja-kerja politik sesuai arahan dari partai," sambungnya.

Pria yang akrab disapa Kang Emil ini mengatakan, dari dua surat tugas yang diberikan langsung oleh Ketum Golkar Airlangga Hartarto itu, dirinya tetap akan memprioritaskan Jabar sebagai pilihan untuk langkah politiknya ke depan.

Meski begitu, dia tidak menampik jika partai berlambang pohon beringin itu meminta dirinya untuk menjajaki petualangan di ibu kota.

"Karena dikasih dua, prioritas tetap di Jabar, tapi diminta tetap mencoba berkiprah sesuai penugasan di DKI Jakarta," tegasnya.


Beredar lagi video di media sosial yang menyoroti netralitas ASN Boyolali pada Pemilu 2024. Video itu berisi soal pembubaran paguyuban ASN Boyolali buntut isu pungutan iuran untuk kepentingan Pilpres 2024.

Video tersebut diposting akun X (dulu Twitter) @PartaiSocmed. Dalam narasi yang beredar, pertemuan itu disebutkan Paguyuban ASN Desa Nglembu, Boyolali.

"BREAKING!! Masih ingat pengarahan ASN dan penarikan iuran ASN di Desa Nglembu Boyolali utk kepentingan pilpres yg kami posting tempo hari? Gara2 terbongkar itu akhirnya sore tadi paguyubannya dibubarkan dan uang para ASN dikembalikan. Ayo ASN daerah lain jangan takut bersuara!," tulis keterangan dalam unggahan video tersebut.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Juga beredar narasi yang menyebutkan, setelah viral perempuan berseragam ASN Boyolali, Bupati mengumpulkan kepala badan/dinas, camat, dan menginstruksikan semua ASN harus netral dan dilarang mengacungkan salam metal.

Sekretaris Daerah (Sekda) Boyolali Wiwis Trisiwi Handayani buka suara soal video viral itu. Pihaknya menyerahkan ke Bawaslu untuk menindaklanjuti jika ada laporan.

"Itu bukan ranahnya kita. Kalau ada laporan, teruskan saja ke pihak dalam hal ini mungkin Bawaslu. Seperti itu. Jadi kan ada tata caranya untuk penanganan itu," kata Wiwis, dikutip detikJateng, Kamis (22/11/2023).

Wiwis menyatakan, terkait video viral pertemuan paguyuban ASN Desa Nglembu, bukan ranahnya untuk berkomentar, melainkan kewenangan Bawaslu.

Dia juga ditanya terkait narasi di media sosial bahwa paguyuban ASN di tingkat desa-desa yang dibubarkan. Wiwis juga menyebut hal itu bukan koridor pemerintah.

"Itu sebenarnya tidak ada dalam koridor pemerintah kita juga. Pak Bupati juga tidak pernah mendawuhke (memerintahkan) apa untuk menindaklanjuti. Nggak ada (perintah membentuk paguyuban ASN). Itu kan masing-masing dari mereka, dia memiliki kreativitas. Nggak ada instruksi (membikin dan membubarkan). Pak Bupati nggak ada instruksi itu," tegasnya.

Selengkapnya baca di sini.


Tim Pemenangan (TPN) Prabowo-Gibran sudah menetapkan 'panglima' yang akan mengomandoi relawan selama Pemilu 2024. Penetapan panglima itu dilakukan di wilayah Jawa, dengan Jawa Tengah-DIY sendiri bakal dipimpin Gibran Rakabuming Raka.

Pernyataan itu diungkapkan Ketua Dewan Pengurus Golkar Institute, Ace Hasan Syadzily saat bertandang ke Bantul. Dia menuturkan ada alasan kenapa sang cawapres yang bertanggung jawab untuk wilayah tengah Jawa dan DIY.

Alasan utama adalah tim kampanye Prabowo-Gibran berhasrat meraih kantong-kantong suara Presiden Joko Widodo (Jokowi).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Selanjutnya tahun 2019 juga banyak kantong-kantong kuat dari Jokowi. Nah, nanti Mas Gibran akan secara khusus turun ke kantong-kantong tersebut, misalnya Jawa Tengah dan DIY," ucapnya pada Senin (20/11/2023).

Karena itulah, Ace menyatakan Gibran yang notabene putra sulung Jokowi bakal menjadi garda terdepan mengamankan suara ayahnya saat Pilpres 2024. Ace menilai, Gibran juga punya kekuatan di Jateng.

"Kita Insyaallah Pak Gibran, Pak Gibran kan punya kekuatan. Di Jawa Tengah banyak misal Bupati Kendal, mantan Bupati Batang sudah pasti ke Mas Gibran itu," ujarnya.

Ace melanjutkan, mereka yakin bergabungnya wali kota Solo tersebut sebagai pendamping Prabowo bakal membuat mereka menang Pilpres 2024 satu putaran. Gibran diyakini bisa mengerek suara dari generasi milenial.

"Apalagi Gibran harapannya bisa menarik kalangan muda untuk memilih Prabowo-Gibran. Ini yang membuat kita yakin target bahwa Prabowo-Gibran menang satu putaran," katanya.

Ridwan Kamil Jadi Panglima Kampanye Prabowo-Gibran di Jabar

Kemudian untuk Jawa Barat, Ace menerangkan mantan gubernur Ridwan Kamil yang akan diberi tugas oleh tim kampanye nasional. Bahkan, pengurus tingkat daerah di sana sudah terbentuk.

"Kalau Jawa Barat sudah ditetapkan yang menjadi Ketua Tim Kampanye Daerah adalah Pak Ridwan Kamil. Kami telah melakukan rapat antar partai politik pendukung Prabowo-Gibran yang ada di Jawa Barat beberapa kali dan rapat langsung dipimpin oleh Pak Ridwan Kamil," ujar Ace.

Ace berkata, penunjukan Kang Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil, bertujuan untuk memelihara dominasi yang diperoleh Prabowo Subianto pada Pilpres 2019.

"Kita menargetkan di Jawa Barat, di Pilpres 2019 Prabowo selalu menang. Nah, harapannya dengan bersatunya Prabowo-Gibran maka suara Jawa Barat menjadi sangat penting," ujarnya.

Bagaimana dengan Jawa Timur?

Untuk provinsi yang beribu kota di Surabaya tersebut, Ace mencetuskan nama Gubernur Khofifah Indar Prawansa. Hanya saja, dia belum memastikan bagaimana posisi Khofifah di TKD.

"Bu Khofifah, yang jelas yang sudah pasti menjadi TKD Pakde Karwo. Kita tahu Pakde Karwo mantan Gubernur Jatim yang sukses dan memiliki pengikut cukup besar," ucapnya.

"Nah, Bu Khofifah sampai saat ini, ketika beliau datang di HUT Partai Golkar tentu kedatangannya kan mengandung isyarat ya, sangat jelas ya kalau beliau akan bersama dengan partai Golkar untuk mengusung Prabowo-Gibran," imbuh Ace.

Alasan nama Khofifah belum masuk TKD Prabowo-Gibran, Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) Partai Golkar, Maman Abdurrahman menyebut karena Khofifah masih berstatus sebagai Gubernur Jawa Timur.

"Kan Bu Khofifah masih menjabat sebagai Gubernur Jawa Timur, jadi tidak etis juga kan kalau masuk TKD," katanya.

Blusukan ke Penjaringan Jakut, Gibran Bagi-bagi Buku dan Susu


Praktisi Hukum Melissa Anggraini menilai tak ada pelanggaran Undang-Undang (UU) Pemilu dalam iklan susu kreasi Artificial Intelligence (AI) dari Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Sebab, iklan itu tak menampilkan sosok anak secara riil.

"Jadi begini dalam UU Pemilu disampaikan tidak boleh melibatkan anak dalam kegiatan kampanye, nah membuat iklan dalam kampanye itu masuk ke kegiatan kampanye, tetapi apakah ada pelibatan fisik anak di dalam iklan itu, secara riil secara nyata ya, yang dilarang UU Pemilu itu ya hal-hal seperti itu," kata Melissa dalam keterangan tertulis, Kamis (23/11/2023).

Melissa menerangkan dalam UU Perlindungan Anak disebutkan jika pengertian anak sangat jelas. Sosok anak yang dimaksud adalah riil secara fisik dan memiliki identitas.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Namun, faktanya tidak ada tampak sosok manusia dalam bentuk anak di iklan tersebut. Menurutnya, sosok dalam iklan itu adalah 'anak' yang diambil dari teknologi AI.

"Jadi kalau ini adalah anak yang diambil dari teknologi yang disebut AI maka sebenarnya tidak masuk ke dalam aturan yang tidak diperbolehkan atau tidak diperkenankan dalam UU Pemilu," katanya.

Kalaupun ingin mempersoalkan iklan itu, kata Melissa, pemerintah harus mengubah aturan yang ada sekarang. Salah satunya, menjadikan gambar pada iklan sebagai subjek anak dari UU Perlindungan Anak.

"Karena ya harus diatur dulu aturannya, harus diubah dulu aturannya apakah aturan terkait UU Perlindungan Anak, anak ini kan harus sebagai subjek," ucapnya.

Melissa justru mempertanyakan dasar para pihak yang menuding iklan itu sebagai bagian dari mengeksploitasi anak. Dia bahkan meminta pihak yang melaporkan tim kampanye Prabowo-Gibran ke Bawaslu menunjukkan identitas anak dalam bentuk AI pada iklan tersebut.

"Apakah yang di gambar-gambar itu sebagai subjek, bisa diperlihatkan identitasnya sebagai anak, kan tidak. Jadi menurut hemat saya tidak masuk ke dalam jangkauan UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017, maupun peraturan pemilu yang secara teknis berada di bawahnya," kata dia.

"Kecuali benar-benar melibatkan saat kampanye, itu pun ya harus dibuktikan secara nyata keterlibatannya dia tidak boleh menggunakan atribut dan simbol-simbol. Artinya pelibatan di dalam UU ini kan diartikan sebagai pelibatan aktif, dieksploitasi, begitu," tegasnya.

Sebelumnya, kelompok masyarakat yang menamakan diri Radar Demokrasi Indonesia melaporkan tim kampanye Prabowo-Gibran ke Bawaslu. Tim kampanye Prabowo-Gibran dituduh melanggar ketentuan kampanye karena memasang iklan susu anak dalam bentuk animasi.

Meski tidak ada ajakan memilih dalam iklan tersebut, Steve Josh Tarore selaku koordinator kelompok masyarakat itu menilai ada gambar yang mirip dengan Prabowo sebagai salah satu capres pada Pilpres 2024.

"Menunjukkan gambar, foto, salah satu paslon itu. Itu jelas-jelas sudah melanggar, padahal kan tahapan kampanye itu tanggal 28 dan itu sudah melanggar," kata Steve di Kantor Bawaslu, Jakarta, Senin, 20 November 2023.


Pasangan capres-cawapres Ganjar Pranowo-Mahfud Md bicara soal Ketua KPK Firli Bahuri yang ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi pemerasan mantan Mentan Syahrul Yasin Limpo (SYL). Ganjar menyerahkan proses hukum Firli kepada penegak hukum.

"Ya kalau urusan hukumnya kita serahkan pada penegak hukum, tapi ini alert buat kita semuanya, bahwa kekuasaan itu umumnya kecenderungan korupsi. Power tends to corrupt itu ada," kata Ganjar di Universitas Muhammadiyah Jakarta, Tangerang Selatan, Kamis (23/11/2023).

Menurut Ganjar, korupsi harus disikat dan penangannya tak bisa biasa-biasa saja. Ganjar mengingatkan pemberantasan korupsi tak boleh mengkhianati reformasi.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Maka seperti yang kami sampaikan tadi, ini harus disikat habis karena kalau kemudian kita penanganannya biasa-biasa saja, maka kita akan berkhianat pada yang disampaikan pada 98, Reformasi," ujar Ganjar.

Senada dengan Ganjar, Mahfud menyerahkan proses hukum Firli kepada penegakan hukum. Namun, Mahfud tak banyak bicara soal Firli ditetapkan sebagai tersangka.

"Itu biar proses hukum," imbuh Mahfud di lokasi yang sama.

Ketua KPK Firli Bahuri telah ditetapkan sebagai tersangka sebelumnya terkait kasus dugaan pemerasan terhadap Syahrul Yasin Limpo. Polisi akan mengirimkan surat pemberitahuan penetapan tersangka Firli kepada Kementerian Sekretariat Negera (Kemensetneg).

"Betul (kirim surat pemberitahuan penetapan tersangka ke Kemensetneg)," kata Wakil Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri Kombes Arief Adiharsa, Kamis (23/11).

Seperti diketahui, Polda Metro Jaya menjelaskan perkembangan terkini kasus dugaan pemerasan pimpinan KPK kepada mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. Polisi resmi menetapkan Ketua KPK Firli Bahuri sebagai tersangka kasus tersebut.

Direktur Reskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak mengatakan penetapan tersangka tersebut dilakukan dalam gelar perkara yang dilakukan di Polda Metro Jaya pada Rabu (22/11) pukul 19.00 WIB.

"Selanjutnya, berdasarkan fakta-fakta penyidikan, maka pada hari Rabu hari ini, 22 November 2023, sekira pukul 19.00 bertempat di ruang gelar perkara Ditreskrimsus, dilaksanakan gelar perkara dengan hasil ditemukan bukti yang cukup untuk menetapkan Saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan atau penerimaan gratifikasi atau penerimaan hadiah atau janji oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berhubungan dengan jabatannya," kata Ade Safri Simanjuntak, kepada wartawan di Polda Metro Jaya, Rabu (22/11).

Firli dijerat dengan Pasal 12e atau 12B atau Pasal 11 Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No 20 Tahun 2021 tentang Perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 65 KUHP.


Momen tak biasa terjadi dalam fit and proper test calon hakim agung dan calon hakim ad hoc oleh Komisi III DPR pagi ini. Komisi III tiba-tiba menghentikan proses seleksi calon hakim ad hoc bidang Hak Asasi Manusia (HAM) atas nama Manotar Tampubolon yang ternyata berstatus calon legislatif (caleg).

Uji kepatutan dan kelayakan tersebut digelar di Ruang Rapat Komisi III, DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (23/11/2023). Rapat dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni.

"Salam sejahtera bagi kita semua, perkenankan saya untuk memaparkan poin-poin dari paper saya. Judulnya proses 'Penyelidikan, Penuntutan, dan Peradilan HAM Berat menurut UU nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM," kata Manotar di awal-awal uji seleksi atas nama dirinya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Sontak, Anggota Komisi III Fraksi PDIP Nurdin menginterupsi jalannya rapat. Dia menyebut Manotar masih berstatus sebagai caleg sembari meminta klarifikasi dari Manotar.

"Sebenarnya saya ingin klarifikasi dulu, Pak, dari data yang kami dapat, Bapak kan caleg, Pak, sudah caleg tetap kan. Ini gimana kalau caleg tetap, mau ikut Pemilu atau nanti ikut ini dulu. Kalau hakim mungkin tidak lulus ikut caleg, gitu, Pak. Jangan sampai jadi dianggap job seeker gitu," jata Nurdin.

Manotar menjawab Nurdin. Dia mengatakan saat ikut wawancara di Komisi Yudisial (KY), dirinya tak beraktivitas lagi di partai politik.

Interupsi datang lagi dalam seleksi hakim ad hoc atas nama Manotar. Anggota Komisi III DPR Arsul Sani meminta jawaban tegas dari Manotar.

"Izin Ketua, masih nyambung, ini harus tegas Pak jawabannya. Bapak sudah mengundurkan diri, sudah dicoret atau belum," timpal Arsul.

Pimpinan rapat Sahroni juga menanggapi interupsi dari para anggota DPR. Manotar kemudian diminta untuk mengklarifikasi statusnya.

"Saya belum mengundurkan diri secara resmi, tapi saya sudah tidak mengikuti proses apa-apa di partai," kata Manotar.

"Karena harus ada aturannya. Jadi Pak Manotar terkait dengan peraturan KY Nomor 1 Tahun 2022 tata cara seleksi calon hakim ad hoc HAM di MA, ada pasal 4 Nomor 2 ayat 2 itu dinyatakan surat pernyataan tidak menjadi pengurus dan anggota partai politik. Jadi kalau Bapak belum mundur, walaupun prosesnya Bapak tidak ikutin. Jadi dengan memohon maaf, kalau Bapak nggak mundur maka aturan ini berlaku sebagai pengurus parpol," katanya.

Sahroni kemudian bertanya kepada anggota rapat apakah fit and proper kali ini harus dihentikan atau tidak. Seleksi pun dihentikan, Manotar diminta untuk keluar ruangan.

"Makanya tadi tanya, mau terusin atau stop? Oke dengan keputusan bersama teman-teman, kita stop tindak lanjut syarat karena Bapak tidak memenuhi syarat. Daripada Bapak menunggu lama-lama duduk di situ, lebih baik dipersilakan untuk meninggalkan ruang komisi III DPR RI," pungkasnya.

Berdasarkan situs KPU, Manotar merupakan calon legislatif tetap dari PSI untuk Daerah Pemilihan Jawa Barat VI.


Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri menangkap empat orang tersangka teroris MK, MI, D, dan M di wilayah Dumai dan Rokan Hulu, Riau. Polisi menjelaskan masih mengejar satu tersangka lain berinisial S yang ikut membuat rencana aksi teror Natal dan tahun baru.

"(S) belum (ditangkap). Penyidik masih melakukan pemeriksaan intensif. Nanti perkembangan akan kami update," kata juru bicara Densus 88, Kombes Aswin Siregar, saat dihubungi, Kamis (23/11/2023).

Penangkapan terhadap empat orang teroris itu dilakukan di wilayah Dumai dan Rokan Hulu, Riau. Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan mengatakan keempat tersangka teroris itu berinisial MK, MI, D, dan M. Mereka diringkus pada Selasa (21/11).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Tersangka MK dan MI tergabung dalam kelompok RQ Jabal Noer sejak tahun 2014 dan merupakan anggota kelompok RP, yang pada bulan September 2022 akan melakukan amaliyah di Polres Dumai," kata Ramadhan dalam keterangan tertulis, Rabu, (22/11/2023).

Ramadhan menuturkan keduanya juga merupakan buron dalam kasus perencanaan aksi teror di Polres Dumai. Namun Ramadhan tidak membeberkan detail perihal sosok RQ Jabal Noer dan RP.

Kemudian, tersangka D merupakan simpatisan kelompok teror Anshor Daulah (AD). Dia ikut dalam perencanaan penyerangan Polres Dumai bersama MI dan MK.

Sementara itu, tersangka M, kata Ramadhan, diduga menyebarkan propaganda untuk mengacaukan Pemilu 2024. Lebih lagi, dia juga berencana melaksanakan aksi teror saat Natal dan tahun baru (Nataru) mendatang.

Namun Ramadhan belum menjelaskan lebih jauh dari kelompok teror mana M berasal.

"Tersangka M melakukan propaganda di media sosial untuk membuat chaos Pemilu 2024 dan bersama Saudara S untuk membuat rencana amaliyah Natal dan tahun baru," imbuh Ramadhan.


Wakil Kepala Staf Angkatan Udara (AU) Marsdya Agustinus Gustaf Brugman mengungkapkan pihaknya sudah mempersiapkan alutsista untuk mengangkut logistik Pemilu 2024 ke daerah-daerah. Dia menyebut TNI AU telah menyiapkan beberapa transportasi, termasuk pesawat dan helikopter, untuk mendukung kelancaran pemilu.

"Panglima sudah warning Bapak Kepala Staf untuk segera menyiapkan. Terutama pesawat transpor, untuk dukungan-dukungan seperti yang ditanyakan tadi," kata Agustinus di gedung Puri Ardhya Garini, Jakarta, Kamis (23/11/2023).

Agustinus menuturkan sampai saat ini belum ada permintaan bantuan transportasi dari KPU untuk mengangkut logistik. Meski demikian, dia menyatakan TNI AU siap membantu.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Secara umum permintaan khusus dari KPU belum ada. Kami juga belum tahu, tapi sepertinya KPU sedang bekerja keras karena jadwalnya banyak dimajukan, tetapi kita mengantisipasi permintaan tadi," ujarnya.

"Suka tidak suka, pasti nanti akan ada dadakan-dadakan permintaan, itu kan akan menjadi blunder di kegiatan kalau tidak terdukung pergeseran logistik tadi, terutama yang di daerah 'susah dijangkau', seperti tahun-tahun sebelumnya," tambahnya.

Agustinus menyampaikan pihaknya menyiapkan heli sebagai transportasi untuk membantu mengangkut logistik pemilu. Dia berharap pemilu nanti berjalan baik.

"Secara jumlah mungkin belum bisa disebutkan, tetapi tahun depan diprioritaskan untuk transportasi dan heli untuk dukungan ini," ujarnya.

"Secara umum kita berharap semualah 2024 ini nanti di akhir bulan kan digelar masa kampanye kan. Pasti kita semua berharap kondisinya akan well well sajalah. Kita semakin dewasa dalam berdemokrasi, tidak diwarnai dengan banyak gejolak," imbuhnya.


Cawapres nomor urut 3, Mahfud Md, bercerita pernah dicurhati oleh investor terkait sulitnya berinvestasi di Indonesia. Mahfud menyoroti urusan perizinan yang menurutnya kerap tumpang tindih.

"Di tubuh pemerintahan juga perizinan tumpang tindih, sering terjadi, orang minta izin itu ditahan-tahan. Kalau mau nyuap baru jalan, sehingga banyak perusahaan datang pada saya investor, 'Pak, gimana kami ini mau berinventasi di sini, di Indonesia, itu susah'," kata Mahfud di acara Dialog Terbuka Muhammadiyah Bersama Calon Pemimpin Bangsa, di Universitas Muhammadiyah Jakarta, Kamis (23/11/2023).

Mahfud lantas bertanya alasan sulitnya berinvestasi. Dia lalu mendengar jika suap menyuap pun menjadi kerap terjadi.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kenapa? 'Ya itu kalau kami tidak nyuap kami kalah dalam setiap usaha proyek', dikalahkan orang lain yang nyuap. 'Tapi kalau kami nyuap lalu diketahui civil society kami yang ditangkap', dipenjarakan. Kalau nggak nyuap nggak dapat, kalau nyuap dipenjarakan," imbuhnya.

Soroti Hukum

Mahfud kemudian berbicara terkait penegakan hukum di Indonesia. Mahfud mengatakan selama ini kepastian dan penegakan hukum terhadap orang atas dan bawah selalu berbeda.

"Hukum itu kesepakatan, kesepakatan itu kita cabut, bisa saja dicabut tahun depan, periode berikutnya, kan bisa. Memang masyarakat berubah, hukum berubah kan gitu," kata Mahfud.

"Hukum itu berubah kalau sudah waktu nya berubah, oleh sebab itu hukum zaman Umar Bin Khattab dan Abu Bakar beda dalam hal-hal tertentu," sambungnya.

Mahfud mengatakan hukum dapat berubah tergantung dari kesepakatan. Dia mengatakan jika hari ini hukum kurang baik, maka ke depannya hukum dapat diubah.

"Itu kan soal kesepakatan aja, pilih DPR nya yang cocok dengan aspirasi Saudara, pilih presidennya yang cocok dengan aspirasi Saudara, itu semua diolah, tidak ada sesuatu yang berlaku abadi di dalam hukum itu," ungkapnya.

Menko Polhukam RI itu kemudian mengatakan dari kalangan atas kerap terjadi kolusi antara pengusaha dan penguasa. Maka, kata dia, suap menyuap pun kerap terjadi.

"Jadi penegakan hukum itu sudah kami rumuskan, di atas itu selalu terjadi kolusi antara pengusaha dan penguasa, sehingga kalau orang kuat punya kasus itu pokonya nyuap udah selesai, sementara orang bawah itu hak-haknya dirampas secara sewenang-wenang," paparnya.

Maka, Mahfud mengatakan ke depannya hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Menurutnya, hukum tidak boleh memihak kalangan tertentu.

"Kita menggariskan ke atas besok penegakan hukum tanpa pandang bulu untuk di atas, penegakan hukum dan kepastian hukum, orang yang minta izin ditunda-tunda, kalau nggak bayar, sudah dapat izin kadang dicabut itu tanpa diberitahu, itu nggak ada kepastian hukum, ke atas kita selesaikan penegakan dan kepastian hukum," tuturnya.

"Ke bawah, ini rakyat kecil, perlindungan, kalau ke atas penegakan, ke bawah perlindungan, arahnya begitu," imbuh dia.


Seorang pria diamankan terkait kasus penjualan tiket palsu penyisihan Piala Dunia U-17 Indonesia 2023 di Stadion Manahan Solo. Polisi masih meminta keterangan terduga pelaku.

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jateng, Kombes Johanson Simamora mengatakan pelaku sudah diamankan hari Rabu (22/11) malam. Saat ini, pria yang belum disebutkan identitasnya itu berada di Polda Jateng.

"Sudah tangkap satu orang pelakunya, masih pendalaman. Jatanras mengejar dan ditangkap di Surabaya, laki-laki," kata Johanson usai acara Deklarasi Pemilu Damai di Legacy Hall Semarang, Kamis (23/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Sementara itu Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jateng, Kombes Dwi Subagio mengatakan pelaku menjual tiket tersebut lewat Facebook. Belum diketahui berapa korbannya tetapi dalam laporan sudah ada dua orang.

"Ada beberapa orang yang kami temui dan buat laporan. Kerugian belum tahu. Sementara ini satu orang, menjual lewat FB Rp 150 ribu," kata Dwi.

Tiket itu dijual untuk pertandingan penyisihan Pildun U-17 2023. Kemudian korban ternyata tidak bisa masuk karena saat dilakukan scan barcode, tiket ditolak.

"Sementara yang lapor dua. Iya palsu (membenarkan ketika masuk barcode tiket palsu tidak bisa)," tegasnya.

Jerman Juara Piala Dunia U-17, Tumbangkan Prancis Lewat Adu Penalti


Cawapres nomor urut 3 Mahfud Md berbicara terkait tagline dirinya bersama capres Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024. Mahfud mengatakan jika dirinya dan Ganjar mengusung keberlanjutan dan perbaikan.

Hal itu disampaikan Mahfud di acara Dialog Terbuka Muhammadiyah Bersama Calon Pemimpin Bangsa, di Universitas Muhammadiyah Jakarta, Kamis (23/11/2023). Mulanya Mahfud mengatakan jika tenaga pengajar di swasta kerap diambil ke sekolah negeri.

"Betul itu guru-guru yang swasta diambil negeri, itu sebetulnya salah, diagnosis benar, terapinya salah, kenapa diagnosanya benar? Benar bahwa sekolah-sekolah madrasah, sekolah swasta itu perlu guru tetap yang sudah memenuhi syarat untuk digaji pemerintah," ujarnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Itu masalahnya diagnosanya agar bisa hidup, tapi terapinya salah, lalu di semua negeri diambil, tambah mati yang swasta ini," sambungnya.

Mahfud lantas bercerita jika hal itu pernah terjadi kepada dirinya, yang pernah mengajar di swasta dan dipekerjakan di negeri. Dia mengatakan hal itu pun harus diubah.

"Kalau terapinya gini terus kacau kita, setiap madrasah mendidik tenaga baru, lalu agar digaji oleh pemerintah pindah lagi ke sana mulai lagi ke sana, ini tidak sehat," paparnya.

Mahfud kemudian mengungkap tagline yang diusung oleh dirinya dan Ganjar. Dia menyebut jika dirinya dan Ganjar ingin mempertahankan yang bagus dan mengganti dengan yang lebih bagus.

"Apa sebenarnya tagline Pak Ganjar-Mahfud? Kalau di tempat Pak Anies itu perubahan yang sering diartikan penggantian total, di tempat Pak Prabowo kelanjutan," tuturnya.

"Bagi kami ada dalilnya setelah fiqih, yaitu mempertahankan yang lama tapi bagus, dan mengganti yang baru yang lebih bagus lagi, itu dalil 'Pertahankan lama asal bagus dan ambil baru asal lebih bagus', itu artinya perbaikan," imbuh dia.


Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto optimis program unggulan Presiden Joko Widodo (Jokowi) seperti Prakerja bakal dilanjutkan siapapun presiden selanjutnya yang terpilih dalam Pilpres 2024.

Airlangga mengatakan anggaran ke depan masih ditentukan oleh pemerintahan sekarang. Pemerintahan Jokowi disebut bisa menitipkan program unggulan untuk dilanjutkan selama anggaran itu telah disetujui DPR RI.

"Kan budget itu diputuskan di parlemen, multipartai, sehingga kalau kita ajukan program-program unggulan termasuk Prakerja dalam anggaran ke depan APBN 2025, maka program ini berlanjut," kata Airlangga dalam acara Diseminasi Riset Prakerja 2023, Kamis (23/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Airlangga menyebut suatu program tidak berlanjut jika anggaran yang telah disusun pemerintahan lama dibatalkan. Masalahnya pembatalan itu juga dinilai membutuhkan proses yang lebih panjang lagi.

"Sehingga kami optimis bahwa program-program unggulan ini tetap akan berjalan dan DPR tentu sebagai multipartai akan, bila disetujui tentu multipartai ini akan menyetujui program unggulan tersebut," ucap Airlangga.

Apalagi berdasarkan survey Poltracking Indonesia, program Prakerja disebut program Jokowi-Ma'ruf Amin yang paling dirasakan manfaatnya ke-4 setelah Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan Kartu Indonesia Pintar (KIP).

Airlangga menilai pemilih sudah cukup cerdas untuk menentukan pemimpin terbaik buat Indonesia ke depan.

"Tentu mengenai hasil Pemilu, ya hanya jaman orde baru kita tahu hasilnya sebelum Pemilu. Kalau sekarang kita harus percaya kepada survey yang disponsori hahaha," canda Airlangga.