Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 menjadi ajang pertarungan para pesohor di Dapil 7 Jatim untuk memperebutkan kursi di Senayan. Beberapa tokoh yang bertarung, mulai dari anak Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) hingga istri Bupati Trenggalek.

Dari Daftar Calon Sementara (DCS) yang ditetapkan KPU, terdapat sejumlah tokoh nasional dan Jawa Timur yang akan memperebutkan suara di Kabupaten Trenggalek, Pacitan, Ponorogo, Magetan dan Ngawi.

Ada sejumlah tokoh yang berebut kursi Senayan, siapa saja?

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas)

Ibas merupakan anak Presiden ke-7 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Ia kembali mencalonkan diri melalui Partai Demokrat dan berada di nomor urut satu. Sedangkan petahana dari Partai Demokrat yang lain, Sartono berada di nomor dua.

Johan Budi Sapto Prabowo

Johan merupakan salah satu petahana yang kembali mencalonkan diri pada Pemilu 2024 melalui PDIP. Ia merupakan mantan juru bicara KPK dan jubir Presiden Jokowi. Pada pemilu mendatang, Johan berada di nomor urut dua. Sedangkan petahana PDIP yang lain Ina Ammania justru tidak muncul di DCS Dapil 7 Jatim.

Budi Sulistyono/Kanang

Kanang merupakan tokoh PDIP Jawa Timur yang juga mantan Bupati Ngawi dua periode. Pada pemilu mendatang, Kanang mencoba peruntungan maju sebagai caleg DPR RI melalui PDIP dan memperoleh nomor urut satu.

Novita Hardini

Istri Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin, Novita Hardini juga maju sebagai calon anggota legislatif DPR RI dari PDIP. Ia mendapatkan kepercayaan PDIP dengan nomor urut tiga.

Sri Wahyuni

Istri mantan Bupati Ponorogo Ipong Muchlissoni, Sri Wahyuni kembali maju untuk memperebutkan kursi Senayan. Petahana dari Partai NasDem ini berada di urutan pertama.

Mundjidah Wahab

Setelah sekian lama tidak mendapatkan kursi senayan dari Dapil 7 Jatim, PPP menurunkan Bupati Jombang Mundjidah Wahab untuk bertarung dengan para kandidat di wilayah Mataraman. Mundjidah mendapatkan nomor urut satu.

Tokoh-tokoh dari Partai Lain

Sementara itu, petahana yang lain juga kembali maju melalui Dapil 7 Jatim. PKB kembali mencalonkan Ibnu Multazam, namun yang bersangkutan mendapatkan nomor urut lima. Nomor urut satu, kini dipercayakan pada orang dekat Muhaimin Iskandar, Iman Sukri.

Partai Golkar kembali mempercayakan nomor urut satu kepada petahana Ali Mufti. Di sisi lain Partai Gerindra juga menempatkan petahana partainya Supriyanto pada nomor urut satu.

Partai Amanat Nasional (PAN) menurunkan kadernya Basuki Babussalam pada nomor urut satu. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mempercayakan nomor urut satu pada pensiun jenderal polisi sekaligus mantan Duta Besar Rumania Muhammad Amhar Azeth.

Sementara itu, Ketua DPC PDIP Trenggalek Mochamad Nur Arifin, optimistis partainya bisa memperoleh suara maksimal di Dapil 7 Jatim. Bahkan partainya menargetkan tiga kursi DPR RI dari Dapil 7 Jatim.

"Melihat komposisi caleg yang sekarang kami optimistis bisa meraih tiga kursi," kata M Nur Arifin.

Berikut daftar petahana anggota DPR RI Dapil 7 Jatim periode 2019-2024:

1. Ibnu Multazam (PKB)

2. Supriyanto (Partai Gerindra)

3. Sri Wahyuni (Partai Nasdem)

4. Ina Ammania (PDIP)

5. Johan Budi S (PDIP)

6. Eddie Baskoro Yudhoyono (Partai Demokrat)

7. Sartono (Partai Demokrat)

8. Ali Mufthi (Partai Golkar)

Rapat Komisi III-Polri, Fraksi NasDem Singgung Netralitas Kepala Daerah


Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjelaskan soal pernyataan data intelijen soal arah partai politik (parpol) di Pilpres 2024. Jokowi mengaku rutin mendapatkan laporan mengenai politik, ekonomi hingga sosial.

"Ya saya itu secara rutin mendapatkan laporan mengenai hal yang berkaitan dengan politik, yang berkaitan dengan ekonomi, yang berkaitan dengan sosial," ujar Jokowi usai meninjau Pasar Jatinegara, Jakarta Timur, dilansir detikNews, Selasa (19/9/2023). Jokowi menjawab pertanyaan terkait maksud dirinya memegang data parpol.

Jokowi mengatakan informasi intelijen itu diperoleh dari BIN, BAIS maupun Kepolisian. Dia mengaku mendapat semua informasi baik parpol, ekonomi dan sosial.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Selalu mendapatkan informasi itu baik dari intelijen di BIN, di BAIS mengenai keamanan di Kepolisian Bik (Badan Intelijen Keamanan), atau dari aliran dana dari PPATK, semuanya saya dapat," jelasnya

Jokowi menerangkan informasi intelijen itu adalah makanannya sehari-hari. Dia menyebut informasi itu rutin dilaporkan kepadanya.

"Itu makanan sehari-hari saya, hasil survei mereka, data-data, angka-angka, semuanya pagi-pagi itu sarapan saya. Angka-angka, data-data, apa itu laporan-laporan rutin seperti itu apa, kenapa," tuturnya.

Sebelumnya, Jokowi mengatakan dirinya mengetahui pergerakan semua parpol menjelang Pemilu 2024. Jokowi menyebut dirinya memiliki data intelijen yang komplet.

Hal itu disampaikan Jokowi saat membuka rapat kerja nasional (rakernas) relawan Seknas (Sekretariat Nasional) Jokowi di Hotel Salak, Kota Bogor, Jawa Barat, Sabtu (16/9).

Jokowi mulanya bicara soal harapannya agar Indonesia menjadi makmur. Hal itu menurutnya bisa dicapai dengan kepemimpinan nasional.

Jokowi kemudian menyinggung soal informasi partai politik yang diterimanya sangat lengkap. Jokowi mendapatkan informasi soal partai-partai itu dari intelijen.

"Informasi yang saya terima komplet dari intelijen saya ada BIN, dari intelijen di Polri ada, dari intelijen TNI saya punya BAIS dan informasi-informasi di luar itu, angka data, survei semuanya ada. Saya pegang semua dan itu hanya miliknya presiden karena langsung, langsung ke saya," ujarnya.


Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno mengomentari pernyataan Ketum PBNU Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya yang menyebut NU tidak akan jauh-jauh dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menurut Adi, pernyataan itu bisa dimaknai secara politik.

"Pernyataan Gus Yahya bisa dimaknai secara politik tentu saja, karena ini masuk tahun politik maka, pernyataan ini dikaitkan bahwa NU pun dalam Pilpres 2024 adalah memiliki tarikan politik yang sama dengan Jokowi terkait dengan siapa calonnya akan disusun. Jadi pilihan politik Jokowi sangat mungkin jadi pilihan politik nahdliyin," kata Adi kepada wartawan, Senin (19/9/2023).

Adi menuturkan arah politik NU akan sama dengan tarikan nafas Jokowi. Meskipun NU tidak berpolitik, namun Adi meyakini jemaah NU akan terafiliasi dengan kecenderungan politik Jokowi.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Arah politik NU tentu akan sama dengan tarikan napas Jokowi. Kan itu yang dibaca publik, meski pada saat yang bersamaan NU tidak berpolitik tapi minimal jemaah NU adalah mereka yang akan terafiliasi dengan ke mana arah kecenderungan politik Jokowi," ujarnya.

Adi meyakini NU punya ideologi politik kebangsaan yang sama dengan Jokowi. Dia menyebut tak hanya dengan Jokowi, NU juga dekat dengan presiden yang pernah memimpin Indonesia.

"NU memang tidak bisa jauh-jauh dari Jokowi dalam konteks punya kemistri, punya pemahaman dan punya visi misi dan bahkan ideologi politik kebangsaan yang sama. Karena NU ini adalah ormas terbesar Islam yang tautan dan ikatan batin politiknya sangat sesuai dengan Jokowi sebagai Presiden yang inklusif, toleran, terbuka dan tentu bercirikan kebangsaan yang pluralisme, toleransi dan menjunjung tinggi perbedaan. Oleh karena itu NU madhabnya cukup dekat dengan pemerintah. Siapapun presidennya, tak terkecuali itu Jokowi," ucapnya.

"Bahkan kalau kita lihat sepanjang sejarah bangsa ini berdiri, terutama pasca reformasi, memang NU itu selalu dekat, mutual understanding, mutual interesting dengan penguasa, dengan pemerintah yang saat itu menang dan berkuasa," lanjutnya.

Gus Yahya Sebut NU Tak Jauh dari Jokowi

Seperti diketahui, Gus Yahya menyebut Presiden Jokowi tidak pernah jauh dari NU. Hal ini disampaikannya dalam pembukaan musyawarah nasional (Munas) alim ulama dan konferensi besar (Konbes) PBNU, Senin (19/9/2023).

"Saya sepenuhnya merasakan bahwa sejak memulai hikmah ini, Pak Presiden tidak pernah jauh-jauh dari PBNU. Senantiasa membersamai PBNU sampai titik ini dan tentu saja saya ingin sampaikan kepada seluruh keluarga besar NU, Insyaallah NU juga tidak akan pernah jauh-jauh dari Insinyur Haji Joko Widodo," kata Gus Yahya dalam sambutannya di acara.

Gus Yahya menjelaskan sentuhan langsung yang diberikan Presiden Jokowi kepada PBNU. Salah satunya, dia menjabarkan proyek pembangunan sarana pendidikan yang diberikan Jokowi untuk NU.

"Kami sampaikan terima kasih tak terhingga juga kepada bapak Presiden. Kami membangun satu proyek pemandu yang terkait dengan pengembangan pendidikan tinggi di lingkungan NU ini yang kami tempatkan di Universitas NU Yogyakarta," jelas Gus Yahya.

Gus Yahya enggan berkomentar jauh saat ditanya apakah pernyataan 'NU tak jauh-jauh dari Jokowi' termasuk soal urusan capres.

"Enggaktahu lah, soal itu. Prinsipnya kalau NU sih sebagai lembaga tak ada ikut-ikutan soal itu (pilpres)," ucap Gus Yahya.

Dia lalu menjelaskan konteks kedekatan NU dengan Jokowi, karena Sang Presiden menjabat sebagai Dewan Pengampu Gerakan Keluarga Maslahat NU (GKMNU). Program gerakan tersebut, sambung Gus Yahya, tak akan berhenti meski masa jabatan Jokowi sebagai presiden nantinya habis.

"Sekarang Pak Jokowi Dewan Pengampu GKMNU. Itu program yang akan terus kita jalankan tanpa henti, sampai bahkan lebih dari masa jabatan Pak Jokowi. Karena ini akan menjadi pola dasar dari aktivisme NU. Pak Jokowi dewan pengampunya, yanggakakan jauh-jauh dari semua itu," ujar Gus Yahya.

Saat disinggung apakah ada kaitannya dengan politik yang lagi hangat sekarang ini, Gus Yahya menerangkan makna politik yang dimaksud Gus Yahya adalah soal kebijakan pemerintah, bukan kontestasi politik .

"Ya itu nanti akan menjadi makna politik juga. GKMNU itu merupakan kegiatan-kegiatan yang melibatkan warga secara langsung, sehingga akan sangat juga berkaitan dengan kebijakan-kebijakan negara atau pemerintah. Di situ makna politiknya," jelas Gus Yahya.

"Negara punya agenda apa, kebijakan apa, yang diperuntukkan bagi masyarakat bawah apa, itu yang nanti akan dibantu oleh NU untuk men-deliver untuk sampai kepada masyarakat," tambah dia.


Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (RK) sempat dijodoh-jodohkan dengan bakal capres PDIP Ganjar Pranowo. Namun kini, perjodohan itu sudah usai.

Selesainya wacana perjodohan itu disampaikan langsung oleh Ketua DPP PDIP Puan Maharani. Dia mengaku AHY memang muncul dalam bursa bacawapres Ganjar, tapi kini sudah tidak mungkin karena Demokrat mendukung bakal capres Prabowo Subianto.

"Muncul nama Mas AHY. Namun karena Demokrat sudah memutuskan untuk pindah atau menentukan gabung dengan Mas Prabowo, tentu saja seperti tidak mungkin," kata Puan usai acara Munas-Konbes NU 2023 di Jakarta, Senin (18/9/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Hal serupa juga berlaku kepada Ridwan Kamil. Puan menyebut Golkar yang merupakan partai Ridwan Kamil sudah memutuskan bergabung dalam Koalisi Indonesia Maju untuk mendukung Prabowo.

"Pak RK juga, Golkar kan sudah dengan Pak Prabowo, dan juga Pak RK merupakan kader Golkar," ujar Puan.

Peluang Mahfud Terbuka

Puan pun kini bicara terkait opsi lainnya, yakni Menko Polhukam Mahfud Md. Dia menyebut pihaknya kini melirik Mahfud setelah AHY mendukung Prabowo.

Hal itu disampaikan Puan usai menghadiri acara Munas-Konbes NU 2023 di Ponpes Al Hamid, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (18/9).

Puan awalnya ditanya soal kemungkinan bakal cawapres Ganjar berasal dari tokoh Nahdlatul Ulama (NU). Puan lalu menyebut nama Mahfud.

"Mungkin, Pak Mahfud," ucap Puan.

Baca berita lengkapnya di sini.

Halaman 1 2 Selanjutnya


Waketum PKB Jazilul Fawaid menyebut kemungkinan Pilpres 2024 hanya ada dua poros pengusung. PKS merespons pernyataan Jazilul.

"Mungkin Pak Jazilul punya informasi intelijen yang sahih sehingga bisa bicara seperti itu," kata Ketua DPP PKS, Al Muzammil Yusuf saat dihubungi, Senin (19/9/2023).

Menurut Muzamil, ketiga bacawapres yakni Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan masih mau maju Pilpres. Muzammil meminta Jazilul menjelaskan soal dua poros itu.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Setahu saya 3 calon presiden masih mau maju semua. Beliau yang harus menjelaskan (dua poros) informasi dari mana. Kalau Pak Presiden kan tahu dari intel, mungkin Pak Jazilul juga dapat informasi yang sahih. Beliau yang bisa menjelaskan," ujarnya.

Muzammil menegaskan koalisi pendukung Anies tetap maju. Begitu pula dengan dua koalisi lainnya.

"Koalisi kami Insyaallah tetap maju. Saya kira dua koalisi lainnya punya dukungan yang signifikan. Ya kalau jadi dua poros Pak Jazilul mungkin punya informasi khusus," imbuhnya.

PKB Sebut Pilpres 2024 Bisa Jadi 2 Poros

Sebelumnya, Jazilul Fawaid tiba-tiba menyebut kemungkinan Pilpres 2024 yang hanya diikuti 2 poros. Apa maksudnya?

"Ya tentu saya harus menghormati kedaulatan Partai Demokrat, saya berharap semuanya nanti di Pilpres bersaing dengan sehat, saya harap Pilpres juga itu ajang untuk adu track record, gagasan, bukan hanya tukar tambah suara begitu," kata Jazilul kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/9).

Jazilul lalu memberikan pandangannya soal jumlah poros di Pilpres 2024. Menurutnya kemungkinan hanya akan ada 2 poros di pilpres mendatang.

"Nggak-nggak ada, belum tentu saya melihatnya secara pribadi belum tentu ada 3 poros, bisa jadi 2 poros, kita tunggu nanti," ucap Jazilul.

Dia lantas membeberkan analisisnya itu. Jazilul menyebut waktu pendaftaran pilpres yang semakin pendek dan deadlock tokoh capres yang itu-itu saja.

"Ini pertimbangan saya, tinggal 1 bulan, dan calon-calonnya, partai-partainya itu-itu saja, hanya di situ saja, apa kesulitannya? Bagi saya tidak akan ada kesulitan untuk memutuskan, tetapi yang sulit itu justru membuat hanya dua poros itu yang sulit," kata dia.

"Persepsi saya begitu, karena tidak ada yang menyulitkan semuanya kan sudah cukup dari angka Presidential Threshold yang sudah ada, kenapa belum putus-putus saja," sambungnya.

Simak Video 'Waketum PKB Prediksi Pilpres 2024 Hanya Diikuti 2 Poros':

[Gambas:Video 20detik]


Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjelaskan soal pernyataan data intelijen soal arah partai politik (parpol) di Pilpres 2024. Jokowi mengatakan dirinya memang secara rutin mendapatkan laporan mengenai politik, ekonomi hingga sosial.

"Ya saya itu secara rutin mendapatkan laporan mengenai hal yang berkaitan dengan politik, yang berkaitan dengan ekonomi, yang berkaitan dengan sosial," ujar Jokowi usai meninjau Pasar Jatinegara, Jakarta Timur, Selasa (19/9/2023). Jokowi menjawab pertanyaan terkait maksud dirinya memegang data parpol.

Jokowi mengatakan informasi intelijen itu diperoleh dari BIN, BAIS maupun Kepolisian. Dia mengaku mendapat semua informasi baik parpol, ekonomi dan sosial.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Selalu mendapatkan informasi itu baik dari intelijen di BIN, di BAIS mengenai keamanan di Kepolisian Bik (Badan Intelijen Keamanan), atau dari aliran dana dari PPATK, semuanya saya dapat," jelasnya.

Jokowi menyebut jika informasi-informasi itu ialah makanan sehari-hari untuknya. Dia menyebut informasi itu rutin dilaporkan kepadanya.

"Itu makanan sehari-hari saya, hasil survei mereka, data-data, angka-angka, semuanya pagi-pagi itu sarapan saya. Angka-angka, data-data, apa itu laporan-laporan rutin seperti itu apa, kenapa," tuturnya.

Sebelumnya, Jokowi mengatakan dirinya mengetahui pergerakan semua parpol menjelang Pemilu 2024. Jokowi menyebut dirinya memiliki data intelijen yang komplet.

Hal itu disampaikan Jokowi saat membuka rapat kerja nasional (rakernas) relawan Seknas (Sekretariat Nasional) Jokowi di Hotel Salak, Kota Bogor, Jawa Barat, Sabtu (16/9).

Jokowi awalnya mengatakan ingin Indonesia menjadi negara makmur. Dia mengatakan kepemimpinan nasional sangat menentukan bisa tidaknya hal itu dicapai.

"Tapi memang kepemimpinan itu sangat menentukan. Saya tahu dalamnya partai seperti apa saya tahu. Partai-partai seperti apa saya tahu, ingin mereka menuju ke mana saya juga ngerti," kata Jokowi.

Jokowi mengatakan informasi soal partai politik yang diterimanya sangat lengkap. Jokowi mendapatkan informasi soal partai-partai itu dari intelijen.

"Informasi yang saya terima komplet dari intelijen saya ada BIN, dari intelijen di Polri ada, dari intelijen TNI saya punya BAIS dan informasi-informasi di luar itu, angka data, survei semuanya ada. Saya pegang semua dan itu hanya miliknya presiden karena langsung, langsung ke saya," ujarnya.


Ketua PBNU, Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya, menyebut NU tidak akan jauh-jauh dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Partai Demokrat berharap NU bisa menjalankan perannya sebagai Ormas Islam sebagai mana mestinya.

"Sebagai Ormas Islam terbesar NU memiliki peran yang sangat strategis dan vital dalam rangka peningkatan derajat dan kualitas demokrasi. Oleh karena itu, tentu saja kami, dan seluruh penggiat demokrasi menaruh harapan besar agar NU bisa menjalankan peran ini sebagaimana mestinya," kata Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani saat dihubungi, Senin (19/9/2023).

Kamhar berharap NU bisa jadi kelompok strategis yang berkontribusi pada konsolidasi demokrasi. Serta dapat mengontrol demokrasi.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Sebagai kelompok strategis yang berkontribusi nyata pada konsolidasi demokrasi. Melakukan kontrol demokrasi, bukan sebaliknya," ujarnya.

Kamhar mengatakan Demokrat mengapresiasi NU apabila bentuk kehadirannya dekat dengan Jokowi dalam perspektif demokratis. Serta tidak berpihak pada paslon tertentu.

"Kami tetap berpendirian agar Pak Jokowi tak cawe-cawe soal pilpres dalam pengertian menggunakan instrumen kekuasaan untuk berpihak pada paslon tertentu. Namun jika cawe-cawe dalam pengertian positif untuk menyingkirkan hambatan agar proses dan tahapan pemilu bisa terlaksana secara adil dan demokratis, tentu ini diperlukan. Jika dalam perspektif seperti ini NU menerjemahkan bentuk kehadirannya tak jauh-jauh dari Jokowi, tentu sangat diapresiasi," imbuhnya.

Simak Video 'Gus Yahya Jamin NU Tak Akan Jauh-jauh dari Jokowi':

[Gambas:Video 20detik]

Halaman 1 2 Selanjutnya


Najwa Shihab menegaskan dirinya tidak akan ikut menjadi bagian tim sukses (timses) capres mana pun termasuk Timnas AMIN (Anies-Cak Imin). Waketum NasDem, Ahmad Ali mengatakan sampai saat ini belum ada pembahasan secara resmi mengenai Najwa Shihab menjadi kapten Timnas AMIN.

"Sampai hari ini kami belum membentuk tim ya, jadi struktur belum terbentuk baru rapat-rapat, terus penyebutan nama Mbak Najwa dari ketokohan Mbak Najwa, tapi secara resmi belum membicarakan itu," kata Ali saat dihubungi, Senin (19/9/2023).

Ali juga tak masalah jika Najwa menolak jadi kapten Timnas AMIN. Ali menuturkan NasDem belum bertemu dengan Najwa untuk membahas hal tersebut.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Nggak ada masalah kalau dia menolak, itu haknya beliau, kita juga belum menemui beliau kok. Secara keseluruhan belum ada tim," ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menjelaskan kabar terbaru soal Timnas Pemenangan AMIN. Cak Imin menyebut nama kapten Timnas AMIN masih dibahas.

"Timnas (AMIN) masih dalam proses pematangan, inventarisasi nama-nama tokoh, mencari Ketua ya sesuai dengan harapan kita," kata Cak Imin dalam keterangan yang dibagikan Tim Humas PKB, Senin (18/9/2023).

Cak Imin mengatakan salah satu nama yang masuk bursa kapten Timnas AMIN ialah Najwa Shihab. Namun, katanya, nama Kapten Timnas AMIN belum final.

"Masih, semua alternatif, belum ada yang pasti. Salah satu ada Najwa Shihab macam-macam lah, banyak nama, masih belum, masih belum, digodok, masih digodok," kata dia.

Najwa Shihab pun merespons pernyataan Cak Imin. Dia menegaskan dirinya tidak pernah ditawari posisi kapten timses.

Najwa Shihab mengklarifikasi pernyataan Cak Imin soal kapten Timnas AMIN lewat IG Story-nya seperti dikutip Senin (18/9/2023). Najwa mengunggah tangkapan layar pemberitaan yang memuat pernyataan Cak Imin soal kapten timnas AMIN.

"Klarifikasi. Saya tidak pernah diajak komunikasi apalagi ditawari posisi ketua timses oleh capres mana pun," kata Najwa Shihab.

Najwa Shihab juga menegaskan dirinya tidak akan ikut menjadi bagian timses kandidat mana pun pada Pilpres 2024.

"Saya tidak akan menjadi bagian dari timses kandidat mana pun pada Pilpres 2024," ujar Najwa Shihab

Simak juga 'Najwa Shihab Kapten Timnas AMIN? Anies: Belum Ada Pembicaraan':

[Gambas:Video 20detik]


Presiden Joko Widodo (Jokowi) merespons isu liar di media sosial terkait adanya seorang menteri yang disebut-sebut sebagai capres terlibat ketengan dengan Wakil Menteri Pertanian Harvick Hasnul Qolbi di sebuah rapat kabinet. Jokowi menyebut peristiwa tersebut tidak ada.

"Setahu saya tidak ada peristiwa seperti itu," kata Jokowi usai meninjau Pasar Jatinegara, Jakarta Timur, Selasa (19/9/2023).

"Masak nyekik?" sambungnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Jokowi menilai isu-isu seperti itu memang kerap muncul lantaran saat ini merupakan tahun politik. Jokowi pun meminta untuk mengkroscek ulang setiap berita-berita yang ada.

"Memang tahun politik ini banyak berita-berita seperti itu. Tolong dikroscek, dikroscek kebenarannya, jangan diterima mentah-mentah setiap ada berita ya," ujarnya.

Bantahan Kementan

Kementan menegaskan Wakil Menteri Pertanian Harvick Hasnul Qolbi tidak menghadiri ratas di Istana mewakili Mentan dalam waktu 10 hari terakhir.

"Kami sudah cek agenda Wamentan dalam 10 hari terakhir, tidak ada agenda beliau hadir mengikuti Ratas di istana mewakili Bapak Mentan SYL," kata Arief Cahyono, Ketua Kelompok Substansi Pemberitaan dan Strakom, Setjen Kementan dalam keterangan pers, Senin (18/9).

Arief menambahkan tidak mungkin ada agenda Ratas yang tidak melalui tata keprotokolan di Kementan, sehingga munculnya berita yang beredar tidak sesuai dengan informasi yang terjadwal dalam agenda pimpinan Kementan.

Arief juga menegaskan keterangan pers Kementan sekaligus membantah gosip Prabowo menampar Wamentan. "Iya terkait berita yang ramai itu," katanya


Bacapres PDI Perjuangan (PDIP) Ganjar Pranowo ditanya oleh mahasiswa Universitas Indonesia bila terpilih jadi presiden 2024-2029. Ganjar ditanya apakah nanti akan menjadi petugas partai atau petugas rakyat.

Pertanyaan itu disampaikan oleh mahasiswa Ilmu Politik FISIP UI bernama Naufa saat Kuliah Kebangsaan FISIP UI, dengan tema "Hendak ke mana Indonesia Kita? Gagasan, Pengalaman dan Rancangan Para Pemimpin Masa Depan" Selasa (18/9). Ganjar menjawab dan memberi penjelasan.

"Saya kader partai tapi presiden bukan, gubernur bukan. Itulah melayani," kata Ganjar.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ganjar kemudian balik bertanya ke Naufal, apakah dia mengikuti Ganjar selama memimpin Jawa Tengah (Jateng). Naufal mengaku selama 10 tahun terakhir mengikuti jejak Ganjar.

Untuk itu Naufal meminta penegasan pada Ganjar. Setelahnya Ganjar pun mengaku akan memberikan dua bukunya untuk menjawab keraguan Naufal.

"Agar kamu Naufal, bisa mengetahui, kamu akan saya kirimi dua buku saya. Mungkin buku itu cukup bisa menjelaskan keraguanmu, agar kelak nanti kamu bisa menentukan pilihan dengan objektif," kata Ganjar.

Bacapres Ganjar Pranowo memberikan Kuliah Kebangsaan di UI, Depok. Ganjar ditanya jika terpilih sebagai presiden, akan jadi petugas partai atau petugas rakyat. Foto: Rifkianto Nugroho

Ganjar mengatakan buku itu menjelaskan tentang apa yang dia kerjakan selama menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah. Ganjar mengatakan hal itu bukan bermaksud agar Naufal memilihnya.

"Siapa yang mau kamu pilih, tidak harus Ganjar. Jangan tergesa-gesa milih Ganjar, Anda cek dulu, Anda pastikan dulu, Anda yakin nggak dengan saya," kata Ganjar.

"Dua buku itu akan menjelaskan, apa yang kami kerjakan. Satu buku dan satu buku itu judulnya hitam putih Ganjar, hitam putih, nggak pernah abu-abu, itu yang mungkin kamu akan lihat nanti apa keputusan-keputusan penting ketika kita harus berada pada jabatan publik. Mudah-mudahan menjelaskan. Saya minta ada staf saya di sini, akan saya kirimi," imbuhnya.

Naufal kembali bertanya kepada Ganjar. Naufal lebih mempertegas pertanyaan.

"Berarti Bapak berkomitmen semisal terpilih, Bapak bukan disetir oleh partai tapi disetir oleh rakyat?" tanya Naufal.

Namun Ganjar tak menjawab gamblang menjawab pertanyaan Naufal tersebut. Ganjar memilih meminta Naufal untuk melihat rekam jejaknya selama 10 tahun terakhir sebagai Gubernur Jawa Tengah (Jateng).

Dia ingin Naufal melihat tentang kiprah Ganjar dalam 10 tahun terakhir itu, adakah keputusannya yang kemudian hanya berpihak pada PDIP, partai politik yang menaunginya itu.

"Simpel aja, kalau aku bicara itu kan itu next, kalau itu next, kamu paling eee abis ini ya nggak tahu, tapi saya minta kamu melihat 10 tahun saya, 10 tahun bukan waktu pendek, dan 10 tahun artinya saya terpilih 2 kali," ujar Ganjar menjawab pertanyaan Naufal itu.


Perhelatan pilpres 2024 makin dekat. Kabar pilpres hanya akan diikuti dua poros pengusung pun mencuat.

Diketahui, saat ini ada 3 tokoh capres atau 3 poros terbentuk yang akan bersaing di pilpres 2024. Ketikanya itu yakni Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan.

Adapun pandangan soal pilpres yang hanya diikuti 2 poros itu diungkap oleh Waketum Jazilul Fawaid. Apa alasannya?

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Awalnya Jazilul merespons bergabungnya Partai Demokrat ke Koalisi Indonesia Maju (KIM) dan mendukung Prabowo Subianto. Jazilul menyambut baik dan berharap persaingan pilpres berjalan sehat.

"Ya tentu saya harus menghormati kedaulatan Partai Demokrat, saya berharap semuanya nanti di Pilpres bersaing dengan sehat, saya harap Pilpres juga itu ajang untuk adu track record, gagasan, bukan hanya tukar tambah suara begitu," kata Jazilul kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/9/2023).

Jazilul lalu memberikan pandangannya soal jumlah poros di Pilpres 2024. Menurutnya kemungkinan hanya akan ada 2 poros.

"Nggak-nggak ada, belum tentu saya melihatnya secara pribadi belum tentu ada 3 poros, bisa jadi 2 poros, kita tunggu nanti," ucap Jazilul.

Jazilul Fawaid. (Foto: Dwi Rahmawati/detikcom)

Dia lantas membeberkan analisisnya itu. Jazilul menyebut waktu pendaftaran pilpres yang semakin pendek dan deadlock tokoh capres yang itu-itu saja.

"Ini pertimbangan saya, tinggal 1 bulan, dan calon-calonnya, partai-partainya itu-itu saja, hanya di situ saja, apa kesulitannya? Bagi saya tidak akan ada kesulitan untuk memutuskan, tetapi yang sulit itu justru membuat hanya dua poros itu yang sulit," kata dia.

"Persepsi saya begitu, karena tidak ada yang menyulitkan semuanya kan sudah cukup dari angka Presidential Threshold yang sudah ada, kenapa belum putus-putus saja," sambungnya.

Jazilul menekankan pandangan soal kemungkinan 2 poros itu adalah pendapatnya pribadi. Meski begitu, Jazilul memastikan Anies-Cak Imin tetap siap menghadapi skema apapun di 2024.

"Yang jelas pasangan AMIN mengantisipasi semua kemungkinan, kemungkinannya kan tinggal 2; 3 poros atau 2 poros. Saya pribadi melihatnya kayaknya tinggal 2 poros pribadi ya ini, bukan keputusan PKB atau apa bukan," kata dia.

"Poros AMIN sudah jadi porosnya, mau digabung, gimana sih. Jadi poros perubahan itu sudah ada tinggal mendaftar. Kalau besok pagi buka pendaftaran, kita buka, kita justru menunggu pasangan-pasangan yang lain," lanjut Jazilul.

Pandangan itu pun memantik respons partai lain, Demokrat dan Gerindra turut memberikan komentar. Apa katanya?

Simak Video 'Waketum PKB Prediksi Pilpres 2024 Hanya Diikuti 2 Poros':

[Gambas:Video 20detik]

Halaman 1 2 Selanjutnya


Politikus PDI Perjuangan (PDIP) Masinton Pasaribu mengungkapkan nama Menko Polhukam Mahfud Md intensif dibahas di internal partai untuk mendampingi Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024. Masinton menyebut pengalaman Mahfud dalam memimpin lembaga pemerintahan jadi pertimbangan.

"Prof Mahfud Md salah satu tokoh yang intensif dibahas untuk mendampingi Mas Ganjar. Pengalaman kepemimpinan beliau di lembaga negara dan pemerintahan yang tegas dan konsisten menjadi pertimbangan utama untuk dipasangkan bersama Mas Ganjar Pranowo untuk melanjutkan kepemimpinan Indonesia ke depan," kata Masinton saat dihubungi, Senin (19/9/2023).

Masinton menuturkan keduanya dinilai bisa mempercepat akselerasi pembangunan yang telah dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Saat ditanya berapa persen kemungkinan Mahfud mendampingi Ganjar, Masinton tidak ingin mendahului keputusan partai.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kedua, tokoh ini jika disandingkan akan menjadi energi dan kekuatan untuk mempercepat akselerasi pembangunan yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi dua periode bersama Pak JK dan Pak KH Ma'ruf Amin. Kita tunggu saja," ujarnya.

PDIP Lirik Mahfud

Ketua DPP PDIP Puan Maharani mengatakan Waketum Golkar Ridwan Kamil (RK) dan Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sudah tak mungkin lagi menjadi bakal cawapres mendampingi Ganjar Pranowo. Kini, Puan melirik nama Menko Polhukam Mahfud Md.

Hal itu disampaikan Puan usai menghadiri acara Munas-Konbes NU 2023 di Ponpes Al Hamid, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (18/9/2023).

Puan awalnya ditanya soal kemungkinan bakal cawapres Ganjar berasal dari tokoh Nahdlatul Ulama (NU). Puan lalu menyebut nama Mahfud.

"Mungkin, Pak Mahfud," ucap Puan.

Sebelumnya, Puan Maharani mengatakan AHY sudah tidak mungkin mendampingi Ganjar. Puan menilai Demokrat sudah mendukung Prabowo Subianto sehingga tak mungkin AHY diduetkan dengan Ganjar.

"Muncul nama mas AHY. Namun karena Demokrat sudah memutuskan untuk pindah atau menentukan gabung dengan mas Prabowo, tentu saja seperti tidak mungkin," kata Puan.

Puan juga menyebut Golkar yang merupakan partai tempat RK bernaung sudah memutuskan bergabung dalam Koalisi Indonesia Maju untuk mendukung Prabowo.

"Pak RK juga, Golkar kan sudah dengan Pak Prabowo, dan juga Pak RK merupakan kader Golkar," ujar Puan.

Mahfud sendiri pernah bicara bahwa dirinya sudah bertemu dengan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto juga sempat menyebut Mahfud sebagai bacawapres tegak lurus.

Simak Video 'Puan Pastikan Opsi AHY-RK Jadi Cawapres Ganjar Sudah Tak Mungkin':

[Gambas:Video 20detik]


Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mengunggah fotonya bersama putra Prabowo Subianto Didit Hediprasetyo saat di Mangkunegaran. Keduanya kompak mengenakan beskap.

Dilansir detikJateng, Selasa (19/9/2023) Gibran maupun Didit mengenakan busana Jawa lengkap. Gibran mengenakan beskap warna hitam, sedangkan Didit mengenakan beskap warna merah.

Keduanya terlihat sedang asyik berbincang. Dalam unggahannya, Gibran juga menuliskan ucapan 'selamat pagi' disertai emotikon wajah tanda cinta.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Unggahan ini sontak mengundang banyak komentar dari netizen. Foto ini diunggah Gibran di akun media sosial X (dulu Twitter).

"Mas gibran pamer foto ama jan ethes donk.... pemer foto barang anak org itu gak etis lho mas... " tulis @EricR***.

"Sehat-sehat, Mas Wali dan Mas Didi." timpal @catat**.

Sebelumnya, Gibran juga sempat mengunggah kebersamaan keduanya di X saat ada netizen yang mengunggah poster Prabowo bersama Gibran dengan tulisan 'Maju Bersama Lintas Generasi' pada Selasa (12/9).

Baca selengkapnya di sini.

Simak juga 'Saat Dewan Pembina Relawan soal Baliho Prabowo-Gibran: Tahan Dulu, Ada Saatnya':

[Gambas:Video 20detik]


Ketua PBNU, Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya, menyebut NU tidak akan jauh-jauh dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). PPP menilai pernyataan tersebut tak ada kaitannya dengan pilpres.

"Apa yg disampaikan ketum PBNU itu tidak terkait dengan pilpres, sebagaiamana penjelasan beliau yang clear," kata Ketua DPP PPP, Achmad Baidowi atau Awiek saat dihubungi, Senin (19/9/2023).

Dia meminta agar pernyataan tersebut tidak diartikan untuk pilpres.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Karena itu lah statemen Gus Yahya jangan langsung diartikan mengarah ke pilpres," ujarnya.

Seperti diketahui, Gus Yahya menyebut Presiden Jokowi tidak pernah jauh dari NU. Hal ini disampaikannya dalam pembukaan musyawarah nasional (Munas) alim ulama dan konferensi besar (Konbes) PBNU, Senin (19/9/2023).

"Saya sepenuhnya merasakan bahwa sejak memulai hikmah ini, Pak Presiden tidak pernah jauh-jauh dari PBNU. Senantiasa membersamai PBNU sampai titik ini dan tentu saja saya ingin sampaikan kepada seluruh keluarga besar NU, Insyaallah NU juga tidak akan pernah jauh-jauh dari Insinyur Haji Joko Widodo," kata Gus Yahya dalam sambutannya di acara.

Gus Yahya menjelaskan sentuhan langsung yang diberikan Presiden Jokowi kepada PBNU. Salah satunya, dia menjabarkan proyek pembangunan sarana pendidikan yang diberikan Jokowi untuk NU.

"Kami sampaikan terima kasih tak terhingga juga kepada bapak Presiden. Kami membangun satu proyek pemandu yang terkait dengan pengembangan pendidikan tinggi di lingkungan NU ini yang kami tempatkan di Universitas NU Yogyakarta," jelas Gus Yahya.

Namun Gus Yahya enggan berkomentar jauh saat ditanya apakah pernyataan 'NU tak jauh-jauh dari Jokowi' termasuk soal urusan capres.

"Enggak tahu lah, soal itu. Prinsipnya kalau NU sih sebagai lembaga tak ada ikut-ikutan soal itu (pilpres)," ucap Gus Yahya usai acara

Dia lalu menjelaskan konteks kedekatan NU dengan Jokowi, karena Sang Presiden menjabat sebagai Dewan Pengampu Gerakan Keluarga Maslahat NU (GKMNU). Program gerakan tersebut, sambung Gus Yahya, tak akan berhenti meski masa jabatan Jokowi sebagai presiden nantinya habis.

"Sekarang Pak Jokowi Dewan Pengampu GKMNU. Itu program yang akan terus kita jalankan tanpa henti, sampai bahkan lebih dari masa jabatan Pak Jokowi. Karena ini akan menjadi pola dasar dari aktivisme NU. Pak Jokowi dewan pengampunya, ya nggak akan jauh-jauh dari semua itu," ujar Gus Yahya.

Saat disinggung apakah ada kaitannya dengan politik yang lagi hangat sekarang ini, Gus Yahya menerangkan makna politik yang dimaksud Gus Yahya adalah soal kebijakan pemerintah, bukan kontestasi politik .

"Ya itu nanti akan menjadi makna politik juga. GKMNU itu merupakan kegiatan-kegiatan yang melibatkan warga secara langsung, sehingga akan sangat juga berkaitan dengan kebijakan-kebijakan negara atau pemerintah. Di situ makna politiknya," jelas Gus Yahya.

"Negara punya agenda apa, kebijakan apa, yang diperuntukkan bagi masyarakat bawah apa, itu yang nanti akan dibantu oleh NU untuk men-deliver untuk sampai kepada masyarakat," tambah dia.

Simak Video 'Gus Yahya Jamin NU Tak Akan Jauh-jauh dari Jokowi':

[Gambas:Video 20detik]


Najwa Shihab menegaskan tidak akan terlibat dalam tim sukses (timses) capres manapun termasuk tim pemenangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin. PKB menghormati keputusan tersebut.

"Kita hormati," kata Waketum PKB, Jazilul Fawaid saat dihubungi, Senin (19/9/2023).

Jazilul menyebut ada banyak kandidat yang digodok menjadi kapten Timanas AMIN. Namun Jazilul enggan menyebutkan nama.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Banyak tapi saya tidak sebut nama," ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menjelaskan kabar terbaru soal Timnas Pemenangan AMIN. Cak Imin menyebut nama kapten Timnas AMIN masih dibahas.

"Timnas (AMIN) masih dalam proses pematangan, inventarisasi nama-nama tokoh, mencari Ketua ya sesuai dengan harapan kita," kata Cak Imin dalam keterangan yang dibagikan Tim Humas PKB, Senin (18/9/2023).

Cak Imin mengatakan salah satu nama yang masuk bursa kapten Timnas AMIN ialah Najwa Shihab. Namun, katanya, nama Kapten Timnas AMIN belum final.

"Masih, semua alternatif, belum ada yang pasti. Salah satu ada Najwa Shihab macam-macam lah, banyak nama, masih belum, masih belum, digodok, masih digodok," kata dia.

Najwa Shihab pun merespons pernyataan Cak Imin. Dia menegaskan dirinya tidak pernah ditawari posisi kapten timses.

Najwa Shihab mengklarifikasi pernyataan Cak Imin soal kapten Timnas AMIN lewat IG Story-nya seperti dikutip Senin (18/9/2023). Najwa mengunggah tangkapan layar pemberitaan yang memuat pernyataan Cak Imin soal kapten timnas AMIN.

"Klarifikasi. Saya tidak pernah diajak komunikasi apalagi ditawari posisi ketua timses oleh capres mana pun," kata Najwa Shihab.

Najwa Shihab juga menegaskan dirinya tidak akan ikut menjadi bagian timses kandidat mana pun pada Pilpres 2024.

"Saya tidak akan menjadi bagian dari timses kandidat mana pun pada Pilpres 2024," ujar Najwa Shihab

Simak juga 'Najwa Shihab Kapten Timnas AMIN? Anies: Belum Ada Pembicaraan':

[Gambas:Video 20detik]


Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan atau Zulhas menyebut cawapres yang akan mendampingi Prabowo Subianto jelas adalah Erick Thohir. Lalu opsi kedua ada nama Muhadjir Effendy.

"Cawapres kan sudah jelas pak Erik Thohir. Nomor dua pak Muhadjir," kata Zulhas kepada wartawan di Makassar, dilansir detikSulsel, Senin (18/9/2023).

Namun Zulhas belum memberikan penjelasan lebih rinci terkait bacawapres usulan PAN tersebut. Tetapi Menteri Perdagangan itu menyebut sudah ada gambaran terkait pendamping Prabowo nantinya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Sudah ada gambarnya semalam kan acaranya rame-rame," kata Zulhas.

Zulhas juga menyambut baik bergabungnya Partai Demokrat dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM). Dia mengaku ketua partai dalam KIM sudah bertemu termasuk petinggi Demokrat.

"Sudah kan. Ahlan wasahlan bihudurikum," katanya.

Baca selengkapnya di sini.

Simak Video 'Demokrat Dukung Prabowo, PPI: Magnetnya Capres, Bukan Partai Pengusung':

[Gambas:Video 20detik]


Kababinkum TNI Laksda TNI Kresno Buntoro memimpin pelaksanaan safari hukum dan sosialisasi netralitas TNI pada Pemilu 2024. Ada 11 larangan yang disampaikan oleh Laksda Kresno Buntoro kepada jajaran TNI.

Laksda Kresno berpesan kepada seluruh Prajurit TNI agar benar-benar mampu membaca situasi dan kondisi yang ada. Dengan demikian, kata dia, sebisa mungkin meningkatkan kewaspadaan, prediktif dan langkah antisipatif dalam rangka menjaga serta memelihara kondusifitas, netralitas dan soliditas TNI serta sinergitas dengan seluruh komponen Bangsa.

"Tahun 2024 adalah tahun, dimana Prajurit TNI di tuntut untuk peka dan antisipatif terhadap dinamika dan perkembangan situasi bangsa," kata Kresno dalam keterangannya, Senin (18/9/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Pada kesempatan itu, dia juga menekankan netralitas TNI di Pemilu 2024. Dia menegaskan jangan sampai ada prajurit TNI yang terlibat ataupun mendukung salah satu partai pemilu.

"Ada konsekuensi hukum bagi prajurit yang melanggar netralitas TNI," tegasnya.

Dia juga membeberkan 11 larangan bagi prajurit TNI yang harus dipedomani dalam Pemilu 2024. Berikut ini ke-11 larangan itu:

1. Memberi komentar, penilaian, mendiskusikan, pengarahan apapun berkaitan dengan kontestan pemilu & pilkada kepada keluarga atau masyarakat;

2. Secara perorangan/fasilitas berada di arena tempat penyelenggaraan pemilu & pilkada

3. Menyimpan & menempel dokumen, atribut, benda lain yang menggambarkan identitas peserta pemilu atau pilkada di instansi dan peralatan milik TNI

4. Berada di arena tempat pemungutan suara (TPS) saat pelaksanaan pemungutan suara

5. Secara perorangan/satuan/fasilitas terlibat pada giat pemilu & pilkada dalam bentuk berkampanye untuk menyukseskan kandidat tertentu/kontestan termasuk memberi bantuan dalam bentuk apapun di luar tugas & fungsi TNI

6. Melakukan tindak dan/atau pernyataan apapun yang dilakukan secara resmi yang bertujuan atau bersifat mempengaruhi keputusan KPU dan Panwaslu

7. Secara perorangan/satuan/fasilitas menyambut & mengantar peserta kontestan

8. Menjadi anggta KPU, Panwaslu, panitia pemilih, panitia pendftar pemilih, peserta dan/atau juru kampanye

9. Terlibat & ikut campur dalam menentukan penetapan peserta Pemilu baik perorangan atau kelompok partai

10. Memobilisasi organisasi sosial, agama dan ekonomi untuk kepentingan Parpol atau Calon tertentu

11. Melakukan tindak dan/atau membuat pernyataan apapun yang bersifat mempengaruhi keputusan KPU Provinsi, KPU Kab/Kota dan Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih).

"Saya berharap setelah sosialisasi ini tidak ada lagi Prajurit yang melanggar apa yang menjadi keputusan Panglima TNI tentang netralitas TNI pada Pemilu 2024," imbuhnya.

Sementara itu, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono sebelumnya mengatakan pada pemilu nanti akan tetap ada Babinsa yang hadir di setiap TPS, seperti yang dilakukan Bhabinkamtibmas Polri. Dia mengatakan kehadiran Babinsa dan Bhabinkamtibmas utamanya ialah menjaga proses pemungutan suara berjalan aman.

"Ya kayak kemarin mungkin ragu-ragu masuk di TPS. Tadi saya tanyakan. Di situ kan ada larangan masuk TPS. Loh TPS ini dia mengamankan supaya nggak ribut di situ, ya boleh boleh saja. Masa enggak boleh di TPS. Kecuali di TPS ngajari 'Pak, Pak besok nyoblos ini ya. Nah, itu yang enggak boleh. Gitu, lho. Tapi di sana sama sama mungkin Babikamtibmas, Babinsa mantau bagaimana situasi aman. Aman. Sudah. Begitu ada yang ribut, mungkin rebutan kertas suara, ya kita pisah. Masa rebutan suara gitu, lho," ujarnya.

"Jadi kehadiran kita di sana semata-mata mengamankan. Jadi bukan ikut. Nah, kalau ikut kan ada yang mengawasi. Di situ ada Bawaslu, ada KPPS. Laporkan kalau sampai ada TNI yang ikut ikutan atau mengarahkan atau mungkin tidak sesuai dengan tugas pokok yang diemban di situ," tambah Yudo.


KPK menjawab tudingan politis ketika memanggil sejumlah tokoh politik Tanah Air sebagai saksi kasus korupsi menjelang 2024. KPK menegaskan tetap bekerja di ranah penegakan hukum sehingga tak berkaitan dengan hal politis.

"Beberapa panggilan terkait orang-orang atau person-person yang sedang atau akan ikut kontestasi politik, apakah ada ketakutan untuk bisa KPK terseret-seret masalah politik? Sebetulnya perlu dipahami area kerja KPK bukan area politik. KPK bekerja di area penegakan hukum sehingga apa pun itu yang dilakukan oleh KPK itu dalam kaitannya penegakan hukum," kata Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur kepada wartawan, Senin (18/9/2023) malam.

Sekadar informasi, salah satu tokoh politik yang dipanggil ialah Bacawapres Muhaimin Iskandar atau Cak Imin sebagai saksi kasus korupsi sistem proteksi TKI di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemnaker) yang telah terjadi pada 2012. Terkait hal ini, Asep kembali menekankan pemanggilan para tokoh tak berkaitan dengan permasalahan politik.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Ketika misalkan ada person-person yang saat ini sedang ikut kontestasi atau person-person di dunia politik saat ini kita minta keterangan sebagai saksi tentu itu dalam kapasitasnya penegakan hukum. Kami tidak sama sekali terkait masalah politik," tegasnya.

Asep mempersilakan apabila ada sejumlah pihak yang menafsirkan langkah yang diambil KPK sebagai hal politis. Yang jelas, KPK memastikan pihaknya bekerja sesuai koridor hukum.

"Memang kemudian ditafsirkan silakan saja, tapi yakinlah kami bekerja di area penegakan hukum," imbuhnya.


Ribuan elemen masyarakat dari nelayan, petani, dan buruh yang tergabung dalam Gerakan Buruh, Petani, dan Nelayan (Gerilya) 08 mendeklarasikan diri untuk memenangkan Prabowo. Dukungan untuk Prabowo di Pilpres 2024 dari Jawa Timur diklaim terus bertambah.

Koordinator Relawan Gerilya 08 Dede Supratman menyebut Gerilya 08 sudah mendeklarasikan dukungan untuk Menteri Pertahanan itu di Lamongan, Banyuwangi, dan Gresik. Dede menyebut dukungan untuk Prabowo diberikan karena tokoh itu diyakini mampu menyejahterakan petani, nelayan dan buruh.

"Sangat meyakinkan bagi kami Gerilya 08 untuk memenangkan dan mendukung Pak Prabowo pada Pilpres 2024," kata Supratman, Senin (18/9/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dengan besarnya dukungan dari masyarakat buruh, petani, dan nelayan, Gerilya 08 bergerak membantu memperkuat dukungan suara masyarakat untuk Prabowo pada Pilpres 2024 mendatang. Relawan Gerilya 08 membawa berbagai program dan visi kerja Prabowo ke masyarakat.

Menurut Supratman saat ini sudah ada lebih dari ratusan komunitas atau asosiasi buruh, petani, dan nelayan dari seluruh wilayah Indonesia yang menyatakan bergabung untuk mendukung Prabowo.

Deklarasi dukungan Gerilya 08 kepada Prabowo secara nasional telah dilaksanakan serempak. Deklarasi serentak nasional ini dilakukan oleh masyarakat akar rumput seperti buruh, petani, dan nelayan yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia.

"Harapan kami Pak Prabowo jadi Presiden Indonesia," tegas Supratman.

Supratman menambahkan Gerilya 08 melihat Prabowo merupakan sosok pemimpin yang tegas dan juga berani. Tak hanya itu, Supratman menilai Prabowo adalah satu-satunya capres yang sangat mengutamakan kepentingan masyarakat, berbeda dengan kandidat lain.

"Saya melihat masyarakat kita itu ingin pemimpin yang tegas dan berani, dan saya melihat figur itu ada di dalam diri Prabowo," tambahnya.

Dukungan Prabowo maju sebagai capres juga datang dari ratusan pedagang dan UMKM Nganjuk yang tergabung dalam Pedagang Pejuang Indonesia Raya (Papera).

Ketua Umum DPP Papera Don Muzakir mengatakan para pedagang memiliki peran penting dalam perekonomian nasional. Di tangan Prabowo, Papera yakin kepentingan ekonomi rakyat akan diutamakan.

"Para pedagang Pasar dan UMKM di Nganjuk sepenuh hati dan tekad bulat, menyatakan dukungan kami kepada Prabowo Subianto sebagai calon presiden pada Pilpres 2024. Prabowo adalah sosok pemimpin yang memiliki kapabilitas dan komitmen tinggi untuk membawa Indonesia ke arah yang lebih baik," kata Don Muzakir usai deklarasi dan melantik pengurus Papera Nganjuk.

Menurut Don Muzakir deklarasi dukungan ini membuktikan kepercayaan dan keyakinan publik semakin tinggi kepada Prabowo. Publik juga menilai Prabowo adalah pemimpin yang mampu mengemban tugas presiden dengan penuh dedikasi dan melanjutkan kepemimpinan Presiden Jokowi.

Ketua DPC Papera Kabupaten Nganjuk Fauzi Bajoban mengatakan Papera sebagai organisasi sayap Gerindra siap menjunjung tinggi panji-panji Partai Gerindra dan memenangkan Prabowo sebagai Presiden 2024.

"Sebagai sayap baru Partai Gerindra, Papera Kabupaten Nganjuk siap memenangkan Prabowo sebagai presiden dan pedagang menjadi sejahtera," tuturnya.

Dewan Pembina Papera Nganjuk R Bambang Agus Hendro Wibowo berharap, dengan terbentuknya Papera di Bumi Anjuk Ladang, akan dapat mengangkat dan memberdayakan pedagang kecil, tradisional dan pedagang pasar sehingga terangkat tingkat ekonominya.

"Dan Semoga Papera mampu mengangkat Partai Gerindra dan mensukseskan Pak Prabowo menjadi presiden," ujar Kang Bowo.

Kang Bowo juga berpesan, para anggota Papera Kabupaten Nganjuk untuk tidak terpancing dengan berita hoax dan hindari penyebarannya. Karena sebagai bentuk cinta pada Prabowo Subianto selaku dewan pendiri Papera tidak menyebarkan kebohongan.

"Jadikanlah Papera sebagai ujung tombak penyebar kebenaran, maka sampaikanlah sesuai yang ada, karena kebohongan akan menjadi batu sandungan, dan Papera ini adalah dewan pendirinya Pak Prabowo. Cintailah Pak Prabowo, dengan cinta akan menjadi berkah," ujar Ketua Fraksi Gerindra DPRD Nganjuk tersebut.

Sebelum deklarasi, Ketua DPP Papera Don Muzakir didampingi Ketua Fraksi Gerindra DPRD Nganjuk Bambang Agus Hendro Wibowo, Ketua DPC Papera Nganjuk Fauzi Bajoban mengunjungi pasar bawang merah dan petani bawang merah di Sukomoro.

Janji Anies ke Warga Bogor: Bangun Transportasi Umum Terjangkau


Relawan Pergerakan Warga Indonesia Raya (Perwira) deklarasi dukung Prabowo Subianto capres di Pilpres 2024. Ketua Perwira, Suandi Silalahi menyampaikan pihaknya siap berjuang bersama memenangkan Prabowo.

"Kami Pergerakan Warga Indonesia Raya (Perwira) menyampaikan bahwa pihaknya akan bekerja keras dalam memenangkan Bapak Prabowo Subianto menjadi pemenang dalam kontestasi Pemilihan Presiden di 2024 mendatang. Dan menjadi Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029," ujar Suandi di Slipi, Jakarta Barat, Senin (18/9/2023).

Suandi meyakini dan optimistis Prabowo bisa membawa perbaikan pendidikan Indonesia ke depannya. Suandi mengingat debat Pilpres 2019 saat Prabowo bicara mengenai krisis air di Indonesia.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Pak Prabowo di debat Pilpres 2019 lalu berbicara tentang krisis air, dan beliau buktikan saat menjabat sebagai Menhan. Beliau menghadirkan puluhan sumber titik air di Gunung Kidul dan Pulau Moa ini sangat luar biasa. Saya berharap Pak Prabowo bisa hadir juga di Danau Toba agar air di sana bisa dikonsumsi untuk minum warga setempat yang membutuhkan," ungkapnya.

Pada kesempatan yang sama, Koordinator Nasional Relawan Prabowo, Fauzy Baadilla memberikan apresiasi kepada Relawan Perwira yang sudah mendeklrasikan dukungan kepada Pak Prabowo. Hal ini, kata Fauzy membuat pihaknya semangat untuk terus berjuang.

"Selaku Koordinator Rumah Besar Relawan Prabowo 08, saya mengapresiasi atas deklarasi kepada Pak Prabowo ini. Kita menjadi semakin semangat dan kuat dalam memenangkan Pak Prabowo di Pemilu 2024 mendatang," tuturnya.

Fauzy berpesan agar semua relawan untuk terus mengampanyekan Prabowo dengan cara santun, damai, beradab, sejuk dan merangkul di 2024. Serta, tidak terjebak dengan isu SARA.

"Saya berpesan kepada para relawan untuk terus mengkampanyekan Pak Prabowo dengan cara santun, damai, beradab, sejuk dan merangkul di 2024 mendatang. Kita jangan terjebak dengan isu SARA, di sini kita bukan mencari musuh tetapi harus memperbanyak kawan untuk menangkan Pak Prabowo 2024 mendatang," tutupnya.


Menjelang Pemilu 2024, TikTok kembali menegaskan bahwa platform-nya bukan platform politik. TikTok bahkan memiliki kebijakan yang membatasi fitur di akun yang terkait dengan pemerintah dan politisi.

Faris Mufid, Public Policy & Government Relations of ByteDance, mengatakan meskipun bukan platform politik, TikTok tetap mengizinkan penggunanya mengeluarkan aspirasi politiknya selama tidak melanggar panduan komunitas.

Ia mencontohkan, TikTok bekerjasama dengan Bawaslu untuk menampilkan Portal Pemilu di platform-nya selama masa Pemilu 2024. Meski begitu, portal ini tidak akan menampilkan atribut partai atau kandidat calon presiden.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"TikTok kan bukan political platform jadi kami tidak akan menampilkan logo partai, foto-foto kandidat capres cawapres, tapi kita akan lebih meningkatkan edukasi kepemiluan," kata Faris seusai penandatanganan MoU antara Bawaslu dan TikTok di Jakarta, Senin (18/9/2023).

Tidak hanya itu, TikTok juga akan membedakan akun pengguna biasa dan akun milik politisi. Platform milik ByteDance itu memiliki klasifikasi khusus yaitu Akun Pemerintah, Politikus, dan Partai Politik (GPPPA).

Akun yang berada di bawah klasifikasi tersebut tidak akan bisa mengakses beberapa fitur kunci yang disediakan TikTok. Misalnya, akun GPPPA tidak bisa berpartisipasi dalam program insentif apapun, termasuk monetisasi kreator.

Akun GPPPA juga dilarang memasang iklan politik, baik iklan berbayar maupun kreator yang dibayar untuk membuat konten dengan elemen merek politik. Ini merupakan kebijakan yang diterapkan TikTok secara global.

TikTok juga tidak mengizinkan platform-nya digunakan sebagai tempat untuk menggalang dana kampanye. Karena itu, akun GPPPA tidak akan bisa menerima tip saat melakukan livestream.

"Di live kami sendiri nanti kalau pengguna biasa mereka bisa memberikan dan menerima gift. Untuk akun-akun yang masuk dalam klasifikasi akun pemerintah, politisi, dan partai politik fitur ini ditutup untuk mereka," pungkas Faris.

Kemendag Beri Waktu Uji Coba Kolaborasi TikTok dan Tokopedia


Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan, Lily Kresnowaty mengatakan pihaknya siap untuk mengoptimalkan layanan skrining kesehatan bagi seluruh anggota panitia atau petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Layanan skrining kesehatan yang dihadirkan BPJS Kesehatan pun saat ini sudah diterapkan.

Menurutnya, hasil dari skrining yang dilakukan akan dibagi menjadi tiga kategori risiko, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Apabila anggota memiliki risiko rendah, maka bisa dipastikan mereka bisa melanjutkan tanggung jawabnya dalam aktivitasnya di pemilihan umum.

"Namun, apabila terdapat anggota yang berisiko sedang dan tinggi, mereka akan diarahkan ke fasilitas kesehatan untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Sedangkan untuk kasus yang membutuhkan perhatian serius, akan dirujuk ke rumah sakit," kata Lily dalam keterangan tertulis, Senin (18/9/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Lily menambahkan apabila layanan skrining sesuai dengan indikasi medis, maka pelayanan di FKTP maupun di FKRTL, seluruhnya akan dijamin oleh BPJS Kesehatan. Namun karena itu, diperlukan keterlibatan aktif dari seluruh pihak, khususnya pemerintah daerah untuk mengambil peran dalam mendaftarkan seluruh anggota sebagai peserta JKN.

"Kami juga siap untuk proaktif mendatangi pemerintah daerah setempat untuk membantu melakukan pendaftaran peserta, sehingga harapannya seluruh anggota yang terlibat dalam pemilihan umum terlindungi ke dalam Program JKN," sambungnya.

Sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia Moeldoko meminta agar seluruh petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) untuk melakukan skrining kesehatan sebelum kegiatan pemilihan umum. Hal ini dilakukan agar kesehatan para petugas KPPs tetap termonitor saat bertugas.

"Jangan sampai kita mengulang tahun-tahun sebelumnya. Ini harus diantisipasi. Maka dari itu, diperlukan strategi dan langkah yang tepat, salah satunya melalui skrining kesehatan yang melibatkan BPJS Kesehatan," ujar Moeldoko dalam kegiatan Rapat Koordinasi Pelaksanaan Layanan Skrining BPJS Kesehatan Bagi Petugas Penyelenggaran Pemilihan Umum 2024.

Moeldoko berharap Kementerian Dalam Negeri pun mendorong pemerintah daerah secara aktif mendaftarkan, baik KPPS, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Menanggapi hal itu, Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi Pembangunan Kementerian Dalam Negeri, La Ode Ahmad menegaskan pihaknya siap untuk menginstruksikan kepada seluruh pemerintah daerah untuk melakukan pendaftaran para PPK sebagai peserta JKN. Selain itu, dirinya juga mendukung upaya yang dilakukan melalui skrining kesehatan bagi seluruh anggota pemilihan umum.

"Ini perlu digaris bawahi bahwa sebelum menjadi anggota penyelenggara, anggota PPK, PPS, dan KPPS sudah melalui tahap awal skrining kesehatan. Data ini bisa disinkronkan dengan data Komisi Pemilihan Umum (KPU) atau Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), menjadi dasar untuk skrining lanjutan," katanya.

Ia melanjutkan dengan adanya data hasil skrining kesehatan tahap awal, diharapkan juga bisa terkoneksi dengan BPJS Kesehatan, sehingga nantinya bisa menentukan tindak lanjut seperti apa yang dilakukan sesuai dengan hasil skrining kesehatan tahap awal.

Senada dengan hal tersebut, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kementerian Koordinator PMK, Nunung Nuryartono menyebut dibutuhkan sinergi yang kuat untuk mengetahui siapa saja anggota pemilihan umum yang belum menjadi peserta JKN.

Menurutnya, langkah ini penting dilakukan sebagai langkah awal untuk mendorong pemerintah daerah dalam mendaftarkan anggota PPK sebagai peserta JKN.

"BPJS Kesehatan bersama pemerintah daerah, Bawaslu atau KPU perlu melakukan validasi data yang dimiliki oleh masing-masing instansi, sehingga bisa menjadi langkah awal untuk mendorong pemerintah daerah dalam mendaftarkan anggota pemilihan umum menjadi peserta JKN," tambah Nunung.

Sementara itu, Kepala Pusat Kesehatan TNI, Mayjen Guntoro menyatakan kesiapannya untuk mendukung penyelenggaraan pemilihan umum melalui penyediaan layanan tindak lanjut apabila ada rujukan dari BPJS Kesehatan. Ia mengungkapkan beberapa rumah sakit TNI sudah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan untuk memberikan pelayanan bagi para anggota yang terlibat dalam pemilihan umum.

Begitu juga dengan Kepala Pusat Kedokteran dan Kesehatan POLRI, Irjen. Pol. Asep Hendradiana mengatakan pihaknya juga akan menugaskan para anggota untuk melakukan skrining. Selain itu, dirinya juga telah mengoptimalkan Rumah Sakit Bhayangkara sebagai rumah sakit mitra BPJS Kesehatan memberikan pelayanan kepada seluruh panitia yang terlibat dalam pemilihan umum.

Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Administrasi Komisi Pemilihan Umum (KPU), Purwoto Ruslan Hidayat mengatakan pihaknya akan melakukan pendaftaran bagi para anggota yang terlibat dalam pemilihan umum dimulai dari Desember hingga Januari 2024.

Dengan adanya dukungan dari seluruh pihak, ia berharap skrining kesehatan yang dihadirkan BPJS Kesehatan bisa dioptimalkan untuk memastikan kondisi kesehatan seluruh anggota, dan bisa langsung menentukan tindak lanjut yang tepat dalam kasus risiko tinggi.


Partai Demokrat mendukung Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Dukungan resmi akan disampaikan Demokrat pada 21 September 2023 mendatang.

Bendahara DPD Demokrat Jawa Timur dr Agung Mulyono mengajak seluruh kader, relawan, simpatisan, dan pendukung Demokrat memperhatikan dan meresapi serta menjalankan instruksi Ketum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang memutuskan dukungan untuk Prabowo.

"Tentunya dengan instruksi tersebut kami akan mengawal perjuangan Partai Demokrat dalam Pilpres 2024. Kami wajib tegak lurus dalam menjalankan perintah dan instruksi Ketum AHY untuk mendukung Prabowo dalam Pilpres 2024," ujar Agung saat dikonfirmasi detikJatim, Senin (18/9/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ketua Komisi D DPRD Jatim ini menyatakan Demokrat siap memenangkan Prabowo di Jawa Timur dan menjadikan presiden di 2024.

Kepala Badan Pembina Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (BPOKK) Demokrat Jatim Mugianto menambahkan kader Demokrat Jatim solid satu komando siap memenangkan Prabowo.

"Kader di Jatim solid satu suara memenangkan Prabowo sesuai arahan Ketum AHY. Demokrat siap menjadikan Jatim basis Demokrat dan Jatim basis suara Prabowo," bebernya.

Mugianto menyatakan Demokrat memiliki kantong-kantong suara sangat signifikan di Jatim. Apalagi, menurutnya, Demokrat pernah menjadi juara di Jatim.

"Kader-kader Demokrat sangat berpengalaman memenangkan capres. Kita tahu 2004 Pak Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjadi Presiden RI dan pada Pilpres 2009, Jatim basis kemenangan Pak SBY," ujarnya.

"Insyaallah 2024 Demokrat akan mengantar Pak Prabowo jadi presiden," tandasnya.

Anies Bicara Dukungan Demokrat ke Prabowo dan Timnas Pemenangan AMIN


Partai Solidaritas Indonesia (PSI) memahami dan setuju dengan pernyataan Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf, bahwa Jokowi tak pernah jauh dari NU. PSI menilai harusnya sikap Jokowi jadi standar kebijakan penerusnya.

"Kita mendengar sendiri pernyataan Gus Yahya soal kepedulian Pak Jokowi. Seharusnya ini standar kebijakan yang mesti dijalankan penerus Pak Jokowi. Bahwa presiden RI harus punya kepedulian pada organisasi keagamaan sebagai bagian masyarakat sipil yang menjadi pilar penting demokrasi," kata Ketua DPP PSI Kokok Dirgantoro dalam keterangan tertulis, Senin (18/9/2023).

Kokok menambahkan kedekatan Jokowi dengan ormas keagamaan telah menjadi modal sosial yang kuat dalam menghadapi persoalan-persoalan kebangsaan. Terkait hal tersebut, pada hari-hari ini, PSI juga tengah mencermati para bakal calon presiden yang punya kecenderungan semacam itu.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kita menyaksikan, dalam kepemimpinan dua periode ini, Pak Jokowi sangat memperhatikan dan mengayomi ormas keagamaan. Dalam konteks Indonesia, sikap semacam itu sangat tepat mengingat peran vital ormas keagamaan, semacam NU, di masyarakat," kata Kokok.

"Capres 2024 pilihan PSI harus memperlihatkan indikasi akan meneruskan sikap dan kebijakan tersebut," lanjutnya.

Pernyataan Gus Yahya

Sebelumnya, Ketua PBNU, Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya, menyebut NU tidak akan jauh-jauh dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Namun Gus Yahya enggan berkomentar jauh saat ditanya apakah pernyataan 'NU tak jauh-jauh dari Jokowi' termasuk soal urusan capres.

"Enggak tahu lah, soal itu. Prinsipnya kalau NU sih sebagai lembaga tak ada ikut-ikutan soal itu (pilpres)," ucap Gus Yahya usai acara pembukaan Munas-Konbes NU 2023 di Ponpes Al Hamid, Jakarta Timur (Jaktim), Senin (18/9).

Dia lalu menjelaskan konteks kedekatan NU dengan Jokowi, karena Sang Presiden menjabat sebagai Dewan Pengampu Gerakan Keluarga Maslahat NU (GKMNU). Program gerakan tersebut, sambung Gus Yahya, tak akan berhenti meski masa jabatan Jokowi sebagai presiden nantinya habis.

"Sekarang Pak Jokowi Dewan Pengampu GKMNU. Itu program yang akan terus kita jalankan tanpa henti, sampai bahkan lebih dari masa jabatan Pak Jokowi. Karena ini akan menjadi pola dasar dari aktivisme NU. Pak Jokowi dewan pengampunya, ya nggak akan jauh-jauh dari semua itu," ujar Gus Yahya.


Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bekerjasama dengan TikTok untuk mengawasi konten menjelang Pemilihan Umum 2024. Kerjasama ini difokuskan pada penyampaian informasi terkait pemilu kepada pemilih muda dan melawan misinformasi dan konten terkait pemilu yang melanggar aturan.

Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan ini pertama kalinya Bawaslu menggandeng TikTok untuk mengawasi pemilu. Ia berharap kerjasama ini dapat mewujudkan pemilu yang sehat, tanpa hoax, dan tanpa fitnah.

"Kita berharap TikTok dan media sosial lain mewujudkan saluran media sosial yang jadi rujukan bagi teman-teman pemilih, baik pemilih pemula atau pemilih muda, untuk mencari informasi," kata Rahmat dalam penandatanganan MoU antara Bawaslu dan TikTok di Kantor Bawaslu, Jakarta, Senin (18/9/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Rahmat mengatakan kerjasama ini merupakan upaya mitigasi untuk mencegah terulangnya insiden pada Pemilu 2019 di mana banyak hoax yang berseliweran di media sosial. Apalagi mengingat KPU akan mempercepat proses pendaftaran bacapres yang diprediksi akan menimbulkan eskalasi di media sosial.

Kerjasama ini disebut penting karena demografi pemilih dalam Pemilu 2024 merupakan kelompok milenial dan Gen Z yang banyak menggunakan internet dan aplikasi seperti TiKTok. Menurut data KPU, 31,23% dari total pemilih atau sekitar 64 juta orang berusia antara 17-30 tahun.

Dalam kerjasama ini, Bawaslu akan memiliki saluran khusus untuk terhubung dengan tim moderasi konten TikTok. Lewat saluran khusus ini, Bawaslu bisa langsung melapor ke tim TikTok jika menemukan konten yang dianggap melanggar aturan kepemiluan.

Selain itu, TikTok juga akan menyediakan Election Hub atau Portal Pemilu yang dapat diakses semua pengguna. Portal ini akan menjadi pusat informasi resmi terkait Pemilu dari Bawaslu, KPU, dan organisasi masyarakat sipil lainnya.

Dalam kesempatan yang sama, Head of Public Policy and Government Relations TikTok Firry Wahid mengatakan pihaknya akan terus meningkatkan kemampuan moderasi kontennya berdasarkan Panduan Komunitas TikTok untuk mendukung kelancaran Pemilu 2024.

"Oleh karena itu kami terus membuka pintu kolaborasi dengan berbagai pihak terkait meningkatkan moderasi konten berbasis algoritma TikTok serta menghadirkan konten edukasi dan informasi yang resmi tentang topik umum yang ramai dibicarakan, termasuk pemilu," kata Firry.

Kemendag Beri Waktu Uji Coba Kolaborasi TikTok dan Tokopedia


Pengamat dan peneliti Saiful Mujani Research Center (SMRC) Saidiman Ahmad menilai jawaban Bakal Calon Presiden (Bacapres) Ganjar Pranowo saat ditanya petugas partai atau petugas rakyat oleh Mahasiswa Universitas Indonesia sangat tepat. Menurutnya, Ganjar ketika memimpin cukup independen.

"Ganjar cukup independen. Tidak terlihat dia jadi boneka siapapun. Bahkan sebelumnya, partainya sendiri terlihat agak kritis pada Ganjar," kata Saidiman dalam keterangan tertulis, Senin (18/9/2023).

Dia menilai hal itu bisa dirunut dari jejak perjalanan Ganjar. Saidiman mengatakan Ganjar sebagai gubernur beberapa kali terlibat perang statemen dengan pimpinan DPD PDIP Jateng maupun ketua DPRD Jateng dari PDIP.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Menurutnya, Ketua DPD PDIP Jateng Bambang Wuryanto bahkan pernah menyebutkan kata 'kemajon' dan 'keminter' untuk menunjukkan Ganjar sering melangkahi partai.

Lebih lanjut, kata Saidiman istilah petugas partai perlu diluruskan. Istilah tersebut sudah dipakai PDI Perjuangan untuk menyebut kader-kadernya yang menduduki jabatan publik.

"Joko Widodo juga adalah petugas partai, dan Jokowi tidak terlihat dikendalikan oleh Megawati," sebutnya.

Saidiman menilai penggunaan istilah petugas partai lebih sebagai cara PDIP untuk mengingatkan kadernya agar tidak melupakan garis ideologi partai ketika menjabat.

"Istilah petugas partai digunakan agar para kader itu tidak keluar dari benteng ideologis partai ketika menjalankan pemerintahan," tegasnya.

Diketahui, sebelumnya Ganjar Pranowo ditanya tentang petugas partai atau petugas rakuat oleh mahasiswa saat memberikan kuliah kebangsaan di Universitas Indonesia. Ganjar menjawab selama 10 tahun jadi gubernur, dirinya hanya melayani rakyat, bukan mengedepankan kepentingan partai.

"Kalau anda riset tentang saya, apa yang saya lakukan apakah saya hanya berpihak pada partai saya, mungkin nyaris anda tidak menemukan," kata Ganjar kepada Naufal, Mahasiswa Ilmu Politik Fisip UI.

Cara Ganjar Wujudkan Indonesia Maju: Digitalisasi hingga Berantas Korupsi


Partai Demokrat memutuskan arah dukungannya ke bakal capres Koalisi Indonesia Maju (KIM), Prabowo Subianto. Politikus PDIP Deddy Sitorus mengatakan pihaknya mengejar 'swing voters'.

"Yang pasti kan semua survei menunjukkan bahwa tidak semua pemilih parpol akan memilih calon yang diusung elitenya. Rakyat punya independensi sendiri untuk memilih capres. Di luar itu masih banyak swing voters dan undecided voters. Kita tentu akan mengejar ke sana," kata Deddy kepada wartawan, Senin (18/9/2023).

Deddy yakin bacapres usungan partainya, Ganjar Pranowo, tetap dapat memenangkan Pemilu 2024. Dia menilai Ganjar merupakan figur dengan kualifikasi yang komplet.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kita punya rasa percaya diri karena Mas Ganjar adalah calon yang komplet dan memenuhi aspek personal, rekam jejak, komunikasi, latar belakang dan banyak keunggulan dibanding calon lainnya," katanya.

SBY Siap Turun Gunung Dukung Prabowo

SBY memberikan dukungan langsung kepada Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024. SBY siap turun gunung untuk mendukung Prabowo.

Momen tersebut terekam dalam video yang diunggah oleh akun Instagram PAN, salah satu partai pendukung Prabowo. Dalam unggahan tersebut, tergambarkan momen ketika SBY datang di rumah Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, Minggu (17/9) kemarin. SBY bersalaman dengan Prabowo serta Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.

Dalam unggahan tersebut, SBY menyampaikan pidato di atas mimbar. Di samping SBY, Prabowo berdiri. Dalam pidato yang didengar oleh anggota Koalisi Indonesia Maju (KIM) itu, SBY yakin Prabowo akan menang pada Pilpres 2024. Presiden ke-6 Republik Indonesia (RI) itu akan membantu Prabowo.

"Saya yakini, dengan izin Allah, masa Pak Prabowo untuk memimpin kita semua adalah melalui Pilpres yang akan datang. For you, saya siap turun gunung," kata SBY dalam sambutan yang direkam oleh PAN itu, seperti dilihat detikcom dari akun Instagram PAN, Senin (18/9).

Simak juga Video: NasDem soal Demokrat Dukung Prabowo: Nggak Apa-apa, It's Oke!

[Gambas:Video 20detik]


Bacapres Anies Baswedan menghadiri acara bertajuk 'Indonesia Energy Transition Dialogue 2023' di Kuningan, Jakarta Selatan. Dalam diskusi itu, Anies menyinggung soal rumput Jakarta International Stadium (JIS) yang diganti hingga menuai kehebohan.

Dalam acara tersebut, Anies mulanya memaparkan materi berjudul 'Energi yang Memanusiakan'. Dalam pemaparannya, Anies berbicara mengenai upaya mendorong kolaborasi transisi energi saat dirinya masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022. Salah satunya dengan membangun stadion berskala internasional itu. Anies turut menampilkan foto penampakan JIS dalam pemaparannya.

"Di samping kita ada satu gedung yang sangat besar namanya Jakarta international stadium yang rumputnya sempat ramai beberapa bulan lalu, kalau sekarang agak tenang," kata Anies Baswedan di Hotel JS Luwansa, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (18/9/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Anies kemudian menjelaskan bahwa saat ini JIS meraih platinum level green building dari lembaga sertifikasi Grewn Building Council Indonesia (GBCI). Anies berharap ke depannya, gedung-gedung milik pemerintah mengikuti jejak JIS sebagai bangunan ramah lingkungan level tinggi.

"Ini sengaja dijadikan sebagai platinum level green building. Kenapa? Karena kita ingin ini menjadi satu milestone bagaimana membangun gedung milik pemerintahan di masa datang. Pemerintah miliki kapasitas invest di situ. Jadi pendekatan kolaborasi, ini adalah pendekatan yang kami pandang penting untuk kita kerjakan," jelasnya.

Selain pembangunan JIS, Anies menyebut kolaborasi transisi energi juga terwujud melalui pengadaan transportasi umum ramah lingkungan, seperti bus listrik TransJakarta. Kemudian membangun empat sekolah net zero pertama di Indonesia yang terletak di Jakarta.

"Kita berharap ini menjadi model di mana pembangunan ke depan, sekolah-sekolah kita bangun dengan pendekatan net zero. Kenapa mulai dari sekolah? Anak-anak itulah yang menjadi champion dari persoalan lingkungan hidup di rumahnya, di lingkungannya, demi masa depannya. Ketika mereka hidup dalam sekolah yang berwawasan lingkungan," terangnya.

Anies juga membeberkan peran Kota Jakarta dalam jaringan kota-kota besar dunia yang berkomitmen mengatasi perubahan iklim atau C40. DKI Jakarta, kata dia, mendorong puluhan kota besar menyelesaikan rencana aksi iklim.

"Waktu itu chiefnya adalah Wali Kota London, Wakil Ketuanya Gubernur Jakarta dan Gubernur Tokyo. Tiga ini menjadi driver membuat 97 kota seluruh dunia membuat rencana aksi. ini saya sampaikan sebagai bentuk kolaborasi yang bisa kita contoh," ucapnya.

Terakhir, Anies bicara kebutuhan air minum penduduk kepulauan memadai bahkan pulau terjauh dari Kota Jakarta sekalipun. Anies menjelaskan salah satu masalah yang dihadapi penduduk kepulauan adalah energi. Dalam konteks ini, Pemprov DKI memberikan intervensi dari sisi energi melalui oenyediaan tenaga surya hingga pengelolaan limbah.

"Dan air minum mereka sea water reverse osmosis yang semuanya bisa drinkable lebih baik daripada yang tinggal di daratan Jakarta. Tapi ini contoh yang tidak dikerjakan sendiri, ngobrol sama PLN, ngobrol dengan berbagai pihak," sambungnya.

Simak Video: PKB: Kalau Ingin Anies-Cak Imin Menang, Jaga Persatuan-Persaudaraan

[Gambas:Video 20detik]


Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengingatkan warga negara Indonesia di Shanghai, China untuk ikut Pemilu 2024. Dia berharap WNI di China ikut pemilu tapi jangan sampai bermusuhan.

Ma'ruf Amin mulanya memberi pesan kepada para WNI di Shanghai untuk membangun citra dan nama baik Indonesia. Dia meminta para WNI di Shanghai China tak sekadar tinggal di sana.

"Diaspora Indonesia perlu menggali aspek-aspek positif di luar negeri sebagai bekal untuk mengusung perbaikan Indonesia. Tidak sekadar tinggal di luar negeri, hanya makan minum, tetapi juga aktif menjadi duta-duta yang membangun citra, nama, dan eksistensi Indonesia," kata Ma'ruf saat dialog kebangsaan dengan diaspora RI di Shanghai, China, Senin (18/9/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ma'ruf lalu menyampaikan pesan terkait pelaksanaan Pemilu 2024. Dia meminta WNI di Shanghai menggunakan hak pilihnya.

"Terus jaga harmoni, solidaritas, dan kerukunan sesama masyarakat Indonesia di luar negeri. Agenda Pemilu 2024 jangan sampai memecah ikatan kebangsaan. Mari rayakan Pemilu dengan kegembiraan dan jauh dari sikap permusuhan dan ikut terus, jangan tidak ikut pemilu. Saya harapkan ikut. Sudah daftar semua? sebagai partisipasi kita untuk cari pemimpin terbaik negeri ini tapi perbedaan pilihan jangan membuat kita bermusuhan, berseteru," tutur dia.

Ma'ruf pun meminta WNI terus memilih dan memilah informasi yang tepat. Dia juga berharap para WNI terus mencegah hoax dan menghindari benturan pandangan yang keras.

"Gunakan kemajuan digital untuk mengabarkan pesan yang sahih, santun, dan penuh kebaikan," kata Ma'ruf.

"Terakhir, saya akan terus menanti gagasan dan pandangan dari masyarakat Indonesia di Tiongkok, sebagai pengayaan formulasi kebijakan nasional, serta bagian dari agenda transformasi ekonomi Indonesia yang inklusif dan berkelanjutan," imbuhnya.


Kelompok buruh, petani, dan nelayan di sejumlah daerah serentak mendeklarasikan gerakan buruh, petani dan nelayan (Gerilya) 08. Mereka menyatakan mendukung bakal calon presiden (bacapres) Prabowo Subianto pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

"Bagi kami, Gerilya 08 untuk mengenalkan Pak Prabowo ke masyarakat pada Pilpres 2024," kata Koordinator Relawan Gerilya 08, Dede Supratman, dilansir Antara, Senin (18/8/2023).

Sejumlah daerah yang mendeklarasikan Gerilya 08 meliputi daerah Jawa Timur (Jatim) yaitu Lamongan, Banyuwangi, dan Gresik. Selain itu, ada yang berasal dari Jawa Barat (Jabar) yakni daerah Pangandaran dan Cianjur.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Supratman mengatakan Gerilya 08 melalui dukungan dari masyarakat buruh, petani, dan nelayan akan bergerak membantu memperkuat dukungan suara masyarakat untuk Prabowo pada Pilpres 2024.

Menurutnya, relawan Gerilya 08 membawa berbagai program dan visi kerja yang dibawa Prabowo kepada masyarakat.

Saat ini, dia mengklaim sudah lebih dari ratusan komunitas atau asosiasi buruh, petani, dan nelayan yang menyatakan bergabung mendukung Prabowo. Deklarasi serentak ini dilakukan oleh masyarakat dari kelompok buruh, petani, dan nelayan yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia.

Dia menilai Prabowo merupakan sosok pemimpin yang tegas dan juga berani. Selain itu, Prabowo disebut satu-satunya bacapres yang mengutamakan kepentingan masyarakat berbeda dengan kandidat lain.

"Saya melihat masyarakat itu ingin pemimpin yang tegas dan berani, dan saya melihat figur itu ada di dalam diri Prabowo," ujar dia.

Berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden dijadwalkan dimulai pada 19 Oktober sampai dengan 25 November 2023.

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.

Saat ini, terdapat 575 kursi di parlemen sehingga pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Bisa juga, pasangan calon diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara.


Bacapres Anies Baswedan menceritakan pengalamannya saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022. Anies berujar, kala itu dirinya mengubah sistem rekrutmen pelajar SMP dan SMA di DKI Jakarta hingga mengundang protes di kalangan anggota dewan.

Hal tersebut disampaikan Anies saat menghadiri acara bertajuk 'Indonesia Energy Transition Dialogue 2023' di Kuningan, Jakarta Selatan pada Senin (18/9/2023). Anies membawakan materi berjudul 'Energi yang Memanusiakan'.

Anies awalnya menjelaskan tujuannya mengubah sistem rekrutmen supaya menghilangkan stigma 'sekolah favorit'. Namun, upaya itu justru mengundang reaksi keras dari keluarga kalangan menengah ke atas.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Ketika mengubah sistem rekrutmen SMP-SMA di Jakarta yang membuat SMA-SMA favorit tidak lagi diisi hanya oleh keluarga-keluarga yang berkemampuan. itu mengalami reaksi yang kuat sekali dan keras dari kelas menengah ke atas. karena kelas atas menengah di Jakarta merasa sekolah-sekolah terbaik itu adalah hak mereka. Selama berdekade-dekade, lalu dibuat sistem rekrutmen yang berubah. Dengan sistem itu, maka komposisi siswa di sekolah itu berubah," kata Anies Baswedan, Senin (18/9/2023).

Anies menjelaskan, kala itu, SMA favorit di wilayah Jakarta Pusat maupun Jakarta Selatan mayoritas diisi oleh siswa siswi yang orang tuanya memiliki latar belakang pendidikan yang baik. Namun, Anies menilai jika situasi itu dilanjutkan maka ketimpangan di Jakarta semakin lebar.

"Saya beri ilustrasi. SMA yang di Setiabudi, sekolah-sekolah bagus di Setiabudi sini, 90 persen lebih, bahkan sebagian 95 persen dari orang tuanya berpendidikan S1, S2, S3. Saya lihat datanya nih. SMA ini eskalator untuk mereka naik ke perguruan tinggi yang berkualitas. Kalau kita membiarkan proses ini terjadi, maka ketimpangan di Jakarta akan makin lebar. Kenapa? yang miskin masuk sekolah kelas dua kelas tiga, yang makmur masuk sekolah kelas satu," terangnya.

Saat itulah Anies memperkenalkan konsep 'perubahan' melalui sistem rekrutmen sekolah. Namun, Anies pun mengakui menerima protes dari orang tua siswa kalangan ke atas, mulai dari pengusaha besar hingga para anggota dewan. Mereka, kata dia, tak terima anaknya tak lulus sekolah favorit.

"Lalu kami introduce perubahan. Ini satu-satunya jenis kebijakan yang protesnya kelas menengah. Siapa? pemred-pemred, anggota DPR, pengusaha-pengusaha besar, itu semua yang protes. Kenapa? karena ngedadak dia bilang, 'anak saya nggak bisa masuk'. Saya bilang, 'anak bapak juga bisa masuk', cuma dulu yang bisa masuk itu didominasi itu anaknya sopir ojek, anaknya pedagang kaki lima dari dulu nggak bisa masuk, mereka nggak bisa protes," terangnya.

"Tapi kalau yang kelas menengah punya, ketika itu dilakukan itu adalah salah satu kebijakan yang paling menerima tekanan terbesar," sambungnya.

Anies mengakui efek dari perubahan kebijakan, khusus di sektor pendidikan baru bisa dirasakan belasan tahun kemudian. Namun, kata dia, saat ini bisa dilihat siswa-siswi yang memiliki beragam latar pendidikan berada dalam lingkungan sama.

"Pendidikan itu untungnya baru dirasakan 15 tahun lagi, yang dapet untung nggak akan ucapkan terima kasih kepada kita, yang dirugikan hari ini protes dan hari ini keras. Tapiiapa yang terjadi setelah kebijakannya dilakukan? datang ke sekolah-sekolah itu makan akan ketemu sepertiga-sepertiga. Sepertiga anak orang tuanya berpendidikan SD, sepertiga berpendidikan SMP-SMA, sepertiga berpendidikan tinggi," imbuhnya.

Lihat Video: Koalisi Perubahan Targetkan Timnas Pemenangan AMIN Selesai September

[Gambas:Video 20detik]


Kementerian Pertanian membantah mencuatnya isu liar di medsos terkait seorang menteri yang disebut-sebut sebagai calon presiden mencekik wakil menteri di sebuah rapat kabinet. Mantan KKIP Kementerian Pertahanan, Suryo Prabowo, berharap pembuat hoax isu liar itu menyesali perbuatannya.

"Tuh kan hoax," tulis Suryo Prabowo dalam postingan IGnya seperti dilihat detikcom, Senin (18/9/2023). Suryo Prabowo juga memposting pemberitaan detikcom terkait bantahan Kementerian Pertanian soal isu tersebut.

Suryo Prabowo pun menilai akan banyak yang kecewa dengan klarifikasi dari Kementerian Pertanian. Dia berharap pembuat hoax menyesali perbuatannya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Waduh, banyak yang kecewa, semoga pembuat hoaxnya sehat dan menyesali perbuatan busuknya," ucap Suryo Prabowo.

Bantahan Kementan

Kementan menegaskan Wakil Menteri Pertanian Harvick Hasnul Qolbi tidak menghadiri ratas di Istana mewakili Mentan dalam waktu 10 hari terakhir.

"Kami sudah cek agenda Wamentan dalam 10 hari terakhir, tidak ada agenda beliau hadir mengikuti Ratas di istana mewakili Bapak Mentan SYL," kata Arief Cahyono, Ketua Kelompok Substansi Pemberitaan dan Strakom, Setjen Kementan.

Arief menambahkan tidak mungkin ada agenda Ratas yang tidak melalui tata keprotokolan di Kementan, sehingga munculnya berita yang beredar tidak sesuai dengan informasi yang terjadwal dalam agenda pimpinan Kementan.

Arief juga menegaskan keterangan pers Kementan sekaligus membantah gosip Prabowo menampar Wamentan. "Iya terkait berita yang ramai itu," katanya.

Simak juga Video: NasDem soal Demokrat Dukung Prabowo: Nggak Apa-apa, It's Oke!

[Gambas:Video 20detik]


Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Dompu menggelar sidang mediasi atas gugatan sengketa yang diajukan oleh Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Dompu. Gugatan tersebut menyusul setelah salah satu bakal calon legislatif (bacaleg) Demokrat dicoret dari daftar calon sementara (DCS) lantaran berstatus mantan narapidana.

Berdasarkan hasil sidang mediasi itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Dompu akhirnya tetap mencoret bacaleg Demokrat berinisial MY tersebut. Terkait itu, Demokrat disarankan untuk mengajukan bacaleg pengganti.

"Pada prinsipnya, KPU tetap berpatokan pada keputusan yang telah kami ambil," kata Ketua KPU Dompu Arifuddin seusai sidang mediasi yang digelar di aula Bawaslu Dompu, Senin (18/9/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Arifuddin menyebut Demokrat telah menerima dan memahami keputusan KPU tersebut. Selain itu, Demokrat juga akan mengajukan calon pengganti terhadap bacalon yang kini berstatus tidak memenuhi syarat (TMS) itu hingga 20 September mendatang.

"Mereka akan mengajukan calon pengganti terhadap calon yang sudah di-TMS-kan," sambungnya.

Ketua DPC Demokrat Dompu Ismul Rahmadin mengaku sudah menerima keputusan KPU yang mencoret salah satu kadernya dalam DCS untuk Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024. Ia pun bakal menyiapkan kader untuk menggantikan bacaleg yang dicoret tersebut.

"Setelah kami dengarkan prosedur dan proses seperti itu, kami bisa memaklumi seperti yang disampaikan berdasarkan aturan yang berlaku," ujar Ismul.

"Kami mengambil langkah sisa waktu dua hari ini, kami akan maksimal untuk pengajuan calon pengganti," tandas Ismul.

Untuk diketahui, KPU Dompu mencoret tiga nama bacaleg yang memiliki latar belakang mantan narapidana dari DCS Pemilu 2024. Ketiga bacaleg itu, yakni MY dari Partai Demokrat serta MT dan MHI dari Partai NasDem.

Bacaleg PDIP yang Diduga Memerkosa Anak Kandung Disumpah


Susunan tim pemenangan pasangan bakal capres-cawapres Anies Baswedan dan Cak Imin (AMIN) masih digodok partai Koalisi Perubahan. DPP Perempuan Bangsa sebagai organisasi sayap PKB mengaku turut mengusulkan nama-nama sosok perempuan untuk memimpin timnas AMIN.

"Ini juga tentunya bagian dari yang kita godok bersama-sama, kami dari teman-teman perempuan bangsa dan tentu tidak lepas dari komunikasi dengan pembina Perempuan Bangsa itu sendiri. Untuk kita menentukan perempuan-perempuan itu kira-kira nanti yang ada di sekitar itu siapa. Artinya kita tetap menyiapkan itu," kata Ketum Perempuan Bangsa PKB Siti Mukaromah di Hotel DoubleTree, Cikini, Jakarta Pusat, Senin (18/9/2023).

Siti mengatakan pihaknya sudah mengantongi nama-nama yang nantinya akan diusulkan pada saat rapat pleno. Dia setuju kapten Timnas AMIN dipimpin seorang perempuan.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Calon-calon nama ada, sosok juga kita ada, tapi kita juga belum akan menyampaikan dulu, karena masih ada mekanisme yang harus dilakukan, kayak misalnya perempuan bangsa mau mengusulkan nama, maka harus melakukan suatu mekanisme yaitu pleno, pleno akan kita lakukan baru kemungkinan minggu ini, pasti kita akan siapkan," kata Siti.

Siti mengatakan tidak menutup kemungkinan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa masuk dalam Timnas AMIN. Siti mengatakan nama yang diusulkan tentunya mempunyai visi misi yang fokus terhadap isu perempuan.

"Siapa saja memungkinkan, artinya bahwa kita ingin memasukkan perempuan dalam segala beberapa punya keahlian dalam berbagai, punya kapasitas dan kapabilitas dari yang kita butuhkan untuk di situ ketika beliau nanti melekat sebagai tim, maka punya perjuangan-perjuangan yang tentunya visi misi sama dan concern terhadap perempuannya juga tetep menjadi optimal," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, PKB mengusulkan kapten timnas AMIN merupakan seorang perempuan. Dilansir detikJatim, Minggu (17/9) Sekjen PKB Hasanudin Wahid membenarkan usulan tersebut, namun keputusannya belum final. Beberapa tokoh perempuan disebutkan seperti Khofifah Indar Parawansa hingga Najwa Shihab.

"Ada banyak nama. Tapi saya belum tahu yang bersangkutan mau tidak. Saya lebih suka tokoh perempuan nasional, bisa Khofifah Indar Parawansa, bisa Najwa Shihab. Itu usulan pribadi saja," kata Hasanudin.

Hasanudin menyatakan kapten timnas pemenangan AMIN diharapkan memiliki ketokohan secara nasional dan bisa bekerja tim selayaknya Avengers. Untuk diketahui, bacapres Anies sendiri menyebut Timnas Pemenangan AMIN itu sebagai Avengers.

"Tapi siapapun yang punya average secara nasional dan mampu memenangkan AMIN dan mau jadi Avengers bukan sekadar superhero, itu yang kita pilih," jelasnya.

Bahkan Hasanudin menyebut tidak menutup kemungkinan Veronica Tan (mantan istri Ahok) masuk menjadi personel timnas pemenangan AMIN. Hasaunudin menambahkan saat ini daftar nama yang akan mengisi line up timnas pemenangan AMIN sudah ada, tinggal tahapan finalisasi.


Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas (Gus Men) merespons pernyataan Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Miftachul Akhyar yang menyebut ada yang lupa dan pura-pura tidak tahu jika NU menjaga jarak dengan partai politik. Gus Men sepakat dengan pernyataan itu sesuai dengan Khittah 1926.

"Ya memang NU kan tidak, NU itu terikat pada Khittah 1926. Yang artinya bahwa dia tidak atau mengambil jarak yang sama terhadap semua partai," kata Yaqut usai rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI, Senin (18/9/2023).

Yaqut menjelaskan tidak boleh ada satu partaipun yang mengklaim paling Nahdatul Ulama. Ia menyebut semua dalam posisi yang sama.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Tidak boleh ada satu partai yang mengklaim paling NU, yang paling bermanfaat untuk NU, dan seterusnya. Semua sama. Saya kira itu pesan Kiai Miftah tadi," kata dia.

"Jadi nggak boleh ada yang klaim paling dekat NU, paling NU di antara yang lain nggak boleh," sambungnya.

Pernyataan K.H Miftahcul Akhyar

Sebelumnya, Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Miftachul Akhyar mengungkapkan NU sudah pernah memutuskan untuk menjaga jarak dengan partai politik (parpol). Namun, menurut Kiai Miftach, ada yang lupa dan pura-pura tidak tahu mengenai hal tersebut.

Kiai Miftach mulanya menyampaikan bahwa PBNU tengah gencar melakukan penertiban-penertiban. Sebab, NU disebutnya selalu mendengarkan instruksi pimpinannya.

"Siapa pun yang menjadi pimpinan di Nahdlatul Ulama, apalagi kita ketahui Nahdlatul Ulama adalah organisasi yang selalu manakala ini sudah menjadi sebuah kesepakatan anak bangsa, kesepakatan daripada warga, kesepakatan daripada anggota, maka taslim menerima dengan segenap kesadaran dan mendukung," kata Kiai Miftach dalam Munas dan Konbes NU Tahun 2023, di Ponpes Al Hamid, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (18/9).

"Tidak pernah kita dengar Nahdlatul Ulama ingin ngotak-ngatik memberhentikan seorang pimpinan, baik itu pimpinan negara resmi atau pimpinan organisasi di tengah jalan, kecuali kalau sudah ada kesalahan-kesalahan yang fatal," imbuh dia.

Kiai Miftach kemudian menyinggung ihwal keputusan Mukatamar NU. Dalam muktamar itu, disebutnya bahwa NU sepakat untuk menjaga jarak dengan semua partai politik (parpol). Namun, menurutnya saat ini ada yang lupa dengan keputusan itu.

"Kita sudah tahu bahkan pernah diputuskan dalam muktamar di Solo, Muktamar ke-31 kalau ndak salah bahwa bagaimana Nahdlatul Ulama menjaga jarak dengan partai politik semua partai politik, sepertinya ini ada yang lupa kalau NU menjaga jarak, ya ibaratnya kura-kura di dalam perahu, pura-pura tidak tahu," ungkap Kiai Miftach.

Karena itu, Kiai Miftach mengatakan Munas dan Konbes hari ini akan merevisi atau membuat Peraturan Perkumpulan (Perkum) NU. Hal itu, lanjut dia, juga untuk menghadapi tantangan masa depan.

"Oleh karena itu Munas ini akan banyak masalah-masalah yang dibahas revisi-revisi perkum mungkin atau menambahkan perkumnya yang semua itu adalah untuk bagaimana kita menghadapi masa depan di depan ini ada bonus demografi setelah itu ada generasi emas yang sedang ada di depan kita. NU harus siap menyongsong sebuah peristiwa yang besar," pungkas dia.


Kementerian Pertanian (Kementan) membantah kabar Wakil Menteri Harvick Hasnul Qolbi menghadiri rapat terbatas (ratas) di Istana dalam 10 hari terakhir dan terlibat ketegangan dengan seorang menteri yang disebut-sebut Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto. Partai Gerindra menyebut rakyat sudah pintar menyikapi gosip politik.

"Ya yang pertama kan harusnya yang ramai di media adalah pasca bergabungnya Partai Demokrat dengan Koalisi Indonesia Maju, tapi kemudian coba ditutupi oleh isu lain. Ya kalau Pak Prabowo itu kan sudah sering ya diisukan. Ada soal beli pesawat bekas, soal kejahatan lingkungan. Yang padahal sepeser pun nggak pakai APBN itu," kata Ketua Harian Gerindra Dasco kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/9/2023).

Gerindra meyakini rakyat sudah pintar dan dia mengimbau seluruh pendukung Prabowo untuk tidak terprovokasi. Gerindra mengajak kolega pendukung Prabowo untuk berkonsentrasi menghadapi Pemilu 2024.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Jadi kami merasa kan rakyat sudah pintar nih, jadi ya kita mengimbau kepada kader-kader Gerindra maupun kader-kader KIM, kita jangan terpancing dan jangan terprovokasi. Kita tetap bekerja untuk konsentrasi menghadapi pileg dan pilpres saja," kata Dasco.

Dasco menyebut berita isu liar yang beredar disampaikan secara 'aman' dalam artian tidak menyebut siapa sosok yang dimaksud terlibat pertikaian. Namun, Dasco menyebut sejumlah media yang tidak terverifikasi maupun channel YouTube lain langsung menyebut nama Prabowo di isu liar tersebut.

Karenanya, Dasco menyebut langkah yang paling tepat untuk mengonfirmasi kebenaran dari isu liar itu yakni menanyakan langsung kepada Wamentan.

"Bahwa kemudian itu ada berita-berita beredar juga kalau kita cermati, yang ngomong itu kan juga kan main aman, ngomongnya lihat di grup isu beredar ada di grup WhatsApp. Ya di grup WhatsApp kan harus dikonfirmasi sebenarnya, kan begitu. Nah yang paling gampang ini teman-teman wartawan tanya saja ke wamennya langsung, kan gitu. Apakah benar kejadiannya, apakah kemudian dia merasa dibegitukan oleh Pak Prabowo," kata dia.

"Memang yang ngomong di konten YouTube tidak ngomong itu Pak Prabowo, tetapi kan di berita-berita online yang tidak terdaftar di Dewan Pers itu jelas-jelas disebut Pak Prabowo. Nah karena itu sudah menggiring opini publik, ya teman-teman wartawan sebaiknya juga bisa langsung klarifikasi ke wamen yang bersangkutan," imbuhnya.

Dasco menyebut Gerindra terbiasa diserang isu liar serupa. Gerindra ingin fokus menghadapi Pemilu 2024 dan menjadi pemenang.

Selain itu, Dasco yakin pemberitaan mengenai Demokrat bergabung ke Prabowo lebih banyak mendapat atensi ketimbang isu tentang Prabowo yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

"Saya pikir kita tidak fokus kepada siapanya. Tetapikan ini isunya masif. Ada di online yang dikutip, kemudian YouTube yang kemudian diviralkan. Tapi mudah-mudahan, kalau kita lihat dari analitik digital, tetep berita tentang Demokrat yang kemudian bersama Koalisi Indonesia Maju ratingnya lebih tinggi," kata Dasco.

Ditanya apakah akan mengambil langkah hukum terkait pemberitaan tentang Prabowo menampar Harvick, Dasco menyebut media yang memberitakan tanpa konfirmasi tersebut tidak terdaftar di Dewan Pers. Sekali lagi Dasco menyebut rakyat sudah pintar menghadapi isu semacam ini.

"Ya gimana ya. Kita mau melaporkan media, medianya juga media abal-abal yang nggak terdaftar di Dewan Pers. Lalu kemudian ini rekan YouTuber yang di salah satu media yang kemudian menyampaikan secara berapi-api soal bagaimana kita memilih pemimpin ya dia juga main aman. Ngomongnya bahwa dia dapat dari grup WA, dapat informasi, kan begitu. Itu ada disclaimer duluan, sehingga kita ini yang sebagai orang yang mengerti hukum ya sudah senyum-senyum aja," ujar Dasco.

"Cuma ya mudah-mudahan rakyat kita sudah pintar yang gitu-gitu, mungkin tidak terpengaruh. Kita sudah berpengalaman kok, Pak Prabowo kemudian diterpa isu ini isu itu, saya sudah ngomong sama kawan-kawan, sabar, ke depan akan lebih banyak isu-isu yang akan mungkin lebih dilontarkan lagi. Tapi nggak apa-apa," imbuh pimpinan DPR RI itu.

Bantahan Kementan

Kementan menegaskan Wakil Menteri Pertanian Harvick Hasnul Qolbi tidak menghadiri ratas di Istana mewakili Mentan dalam waktu 10 hari terakhir.

"Kami sudah cek agenda Wamentan dalam 10 hari terakhir, tidak ada agenda beliau hadir mengikuti Ratas di istana mewakili Bapak Mentan SYL," kata Arief Cahyono, Ketua Kelompok Substansi Pemberitaan dan Strakom, Setjen Kementan dalam keterangan pers, Senin (18/9).

Arief menambahkan tidak mungkin ada agenda Ratas yang tidak melalui tata keprotokolan di Kementan, sehingga munculnya berita yang beredar tidak sesuai dengan informasi yang terjadwal dalam agenda pimpinan Kementan.

Arief juga menegaskan keterangan pers Kementan sekaligus membantah gosip Prabowo menampar Wamentan. "Iya terkait berita yang ramai itu," katanya.

Simak juga Video: NasDem soal Demokrat Dukung Prabowo: Nggak Apa-apa, It's Oke!

[Gambas:Video 20detik]


Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan komisioner KPU Makassar dan 8 panitia pemungutan suara (PPS) yang dipecat akibat menemui bacaleg. Terungkap, PPS menerima uang dari bacaleg usai pertemuan tersebut.

Sidang berlangsung di Kantor Bawaslu Sulawesi Selatan (Sulsel), Makassar, Senin (18/9/2023). Sidang dipimpin Ketua Majelis Ratna Dewi Pettalolo dengan anggota Muhammad Tio Aliansya, Tasrif (TPD Sulsel Unsur KPU), dan Andi Syahwiah A. Sapiddin (TPD Sulsel Unsur Masyarakat).

Dalam sidang tersebut, ketua majelis awalnya menanyakan satu per satu PPS terkait kronologi menghadiri pertemuan dengan salah satu bacaleg di Makassar pada (25/5) lalu. Majelis kemudian turut menanyakan apakah para PPS yang hadir saat pertemuan menerima uang.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Saudara terima uang transfer Rp 100 ribu?" tanya ketua majelis kepada salah satu PPS, Andi Burhanuddin dalam sidang.

Burhanuddin kemudian dengan tegas menjawab menerima. Namun, dia kemudian mengaku tidak mengetahui jika orang yang memberikan uang adalah bacaleg.

"Siap terima," jawab Andi.

"Tabe' ketua saya luruskan dulu saya belum tahu kalau beliau, Ustad Fadli ini calon caleg. Dan yang kedua saya menerima uang Rp 100 ribu itu memang beliu Ustad Fadli orangnya sering kalau ada pertemuan di kader organisasi Ansor," tambahnya.

Ketua majelis kembali bertanya apakah Burhanduddin sudah pernah bertemu Bacaleg itu di pertemuan sebelumnya. Andi lalu menjawab belum pernah.

"Saudara sudah pernah bertemu beliu di pertemuan sebelumnya?" tanya majelis lalu dijawab Burhanuddin belum pernah.

"Terus dari mana saudara tahu dia begitu royal?" cecar majelis.

Burhanuddin kemudian menyebut jika dirinya pernah mengikuti sebuah acara di Kecamatan Mariso. Saat itu, kata dia, Fadli turut hadir sebagai undangan.

"DTD Mariso kemarin, PAC-nya Mariso mengadakan salat subuh berjemaah diikuti bersih-bersih masjid, juga kebetulan PAC-nya Mariso saat itu menggundang beliau juga," jelas Burhanuddin.

Ketua majelis kembali menanyakan apakah saat itu bacaleg tersebut bagi-bagi uang. Burhanuddin menjawab tidak dan menyebutnya cuma memberikan sumbangan masjid.

"Tidak, beliau memberikan sumbangan masjid," ucapnya.

Selengkapnya di halaman selanjutnya.


Waketum PKB Jazilul Fawaid mengatakan ada 21 nama yang tengah dipertimbangkan Koalisi Perubahan pengusung Anies Baswedan untuk jadi Kapten Timnas AMIN atau tim pemenangan. Jazilul menyebut sosok kandidat berasal dari berbagai kalangan masyarakat.

"Oh sudah ada 21 nama yang dipertimbangkan. Tapi, tunggu dulu ya kita nggak bisa sebut nama, yang jelas kalau nggak laki-laki ya perempuan," ucap Jazilul kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/9/2023).

Jazilul mengatakan kandidat itu ada yang berasal dari partai politik, teknokrat, hingga kalangan profesional. Jazilul menyebut kapten Timnas Pemenangan AMIN bisa laki-laki maupun perempuan.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Semuanya di-mix di situ karena unsurnya bisa dari partai politik, dari teknokrat, dari unsur profesional, dari kalangan perempuan, kalangan muda, ada semua," ucap Jazilul.

Sebelumnya, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menjelaskan kabar terbaru soal Timnas AMIN atau tim pemenangan bagi koalisi partai pendukung Anies Baswedan. Cak Imin menyebut nama kapten Timnas AMIN masih dibahas.

"Timnas (AMIN) masih dalam proses pematangan, inventarisasi nama-nama tokoh, mencari Ketua ya sesuai dengan harapan kita," kata Cak Imin dalam keterangan yang dibagikan Tim Humas PKB, Senin (18/9/2023).

Menurutnya nama Kapten Timnas AMIN belum final. Semua masih diperbincangkan.

"Masih, semua alternatif, belum ada yang pasti. Salah satu ada Najwa Shihab macam-macam lah, banyak nama, masih belum, masih belum, digodok, masih digodok," kata dia.

Simak juga Video: Koalisi Perubahan Targetkan Timnas Pemenangan AMIN Selesai September

[Gambas:Video 20detik]


Media sosial diramaikan kabar burung tentang seorang menteri mencekik wakil menteri di sebuah rapat kabinet. Dalam isu tersebut, menteri itu disebut-sebut berstatus sebagai calon presiden. Kementerian Pertanian (Kementan) yang disebut-sebut di isu tersebut memberikan bantahan.

Isu ini diembuskan seorang pengguna Twitter lewat video. Netizen tersebut menyebut isu ini muncul karena keramaian di sebuah grup percakapan. Dia menyebut ada anggota grup bertanya tentang isu seorang menteri mencekik dan menampar salah seorang wakil menteri sebelum rapat.

Menurut penuturan netizen tersebut, para menteri kemudian melerai menteri yang dinarasikan mencekik dan juga wakil menteri yang dicekik dan ditampar. Penutur isu ini menyebut dia mendapatkan cerita soal pencekikan itu sekitar 10 hari yang lalu dari informan yang merupakan staf yang hadir di rapat tersebut.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dia menyebut si capres ini marah kepada salah seorang menteri karena ada pekerjaan yang tidak dibantu kementerian terkait. Pekerjaan ini disebut-sebut melibatkan lintas kementerian. Capres yang juga menteri ini disebut menunggu sang menteri namun yang hadir wakil menteri sehingga kemarahan itu dilampiaskan.

Setelahnya, pemberitaan bermunculan dengan menyebutkan nama dan instansi terkait. Sosok menteri dalam isu liar ini diasosiasikan dengan Prabowo Subianto. Sedangkan wamen yang dimaksud yakni Wamentan. Kementerian Pertanian pada sore ini, Senin (18/9/2023), membantah isu yang tengah menjadi perbincangan ini.

Kementan menegaskan Wakil Menteri Pertanian Harvick Hasnul Qolbi tidak menghadiri ratas di Istana mewakili Mentan dalam waktu 10 hari terakhir.

"Kami sudah cek agenda Wamentan dalam 10 hari terakhir, tidak ada agenda beliau hadir mengikuti Ratas di Istana mewakili Bapak Mentan SYL," kata Arief Cahyono, Ketua Kelompok Substansi Pemberitaan dan Strakom, Setjen Kementan.

Arief menambahkan tidak mungkin ada agenda Ratas yang tidak melalui tata keprotokolan di Kementan, sehingga munculnya berita yang beredar tidak sesuai dengan informasi yang terjadwal dalam agenda pimpinan Kementan.

Arief juga menegaskan keterangan pers Kementan sekaligus membantah gosip Prabowo menampar Wamentan. "Iya terkait berita yang ramai itu," katanya.

Simak juga Video: Anies Hormati PD Dukung Prabowo, Tegaskan Koalisi Perubahan Solid

[Gambas:Video 20detik]