Menteri BUMN Erick Thohir merespon foto cawapres nomor urut 3, Mahfud Md bersama pilot dan kopilot pesawat Garuda Indonesia sambil pose tiga jari di kokpit pesawat. Erick mengatakan tak ada kewajiban pegawai BUMN netral, lantaran bukan merupakan ASN.

"Kalau BUMN kan bukan ASN, itu aja. Kategorinya kan musti ada, kalau kementerian BUMN, nah itu ada catatan," kata Erick Thohir di Taman Ismail Marzuki, Minggu (19/11/2023).

Namun Erick mengatakan, kritikan buntut pose 3 jari tersebut akan menjadi evaluasi. Erick mengatakan dirinya juga sudah melakukan bersih-bersih di BUMN buntut kasus yang ada.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Ya kalau saya berharap, semua di dalam dinamika politik ini, saya sebagai menteri BUMN, sebagai orang profesional, ketika para calon Presiden, ada masukan ada kritik kepada BUMN saya terbuka, karena ini saya profesional," kata dia.

"Tentu masukan dan pendapat itu perlu saya dengarkan, karena ini tahun politik, tetapi percayalah saya, tadi di BUMN kita sudah lakukan bersih bersih BUMN, hasilnya sudah ada, apakah maksimal, tentu perlu progres ke depan," imbuhnya.

Seperti diketahui, Mahfud mengunggah foto tersebut di akun Instagram miliknya pada Jumat (17/11/2023) lalu. Dilihat detikcom, pilot dan kopilot dalam postingan tersebut berseragam putih dan dasi hitam ada di barisan depan, sedangkan Mahfud yang mengenakan baju batik coklat berada di belakang mereka.

Pilot dan Kopilot Dipanggil Garuda Indonesia

Garuda Indonesia buka suara terkait hal itu. Direktur Garuda Indonesia Irfan Setiaputra menyayangkan pilot dan kopilot Garuda Indonesia berpose 3 jari.

"Hal tersebut tentunya menjadi perhatian kami di Garuda," kata Irfan kepada wartawan, Jumat (17/11).

Irfan memastikan akan kembali mengingatkan urusan netralitas kepada seluruh karyawan Garuda Indonesia, maskapai berpelat merah. Terlebih, kata dia, jelang Pemilu 2024.

"Ke depannya kami akan kembali mengingatkan kepada seluruh karyawan tentang pentingnya menjaga semangat netralitas, utamanya pada masa-masa sekarang ini," katanya.

Tak hanya itu, Irfan juga memastikan telah memanggil pilot dan kopilot yang berfoto dengan Mahfud. Dia meminta penjelasan terkait hal tersebut.

"Kami juga telah memanggil awak penerbang tersebut untuk menjelaskan kejadian tersebut serta melakukan pembinaan termasuk terkait dengan aspek prosedur keselamatan penerbangan, sesuai ketentuan kepegawaian yang berlaku," ujar dia.


Cawapres Gibran Rakabuming Raka diserang isu liar mengenai ijazahnya di media sosial. Gibran buka suara dan membantah jika ijazahnya disebut palsu.

Tudingan terkait ijazah Gibran dilontarkan akun media sosial Dokter Tifa. Lewat akun Twitter atau X-nya dilihat detikcom, Minggu (19/11/2023), sambil 'mencolek' akun X milik Gibran, Tifa menuding Gibran tidak pernah kuliah S1 di University of Technology Sydney (UTS) Insearch Sydney, Australia.

Dalam unggahannya, Tifa menuding bahwa Gibran hanya kursus untuk persiapan masuk ke UTS. Tifa juga mempertanyakan soal negara mana sebenarnya yang menjadi tempat Gibran kuliah.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ada beberapa cuitan Tifa yang menyinggung soal pengalaman akademik Gibran. Cuitan itu juga lantas menuai beragam reaksi dari sejumlah netizen.

Gibran Bantah Tudingan

Gibran kini angkat bicara mengenai tuduhan tersebut. Dia menepis mentah-mentah jika ijazahnya diisukan palsu.

"Ijazah palsu apa? Ndak ada yang palsu," kata Gibran di Indonesia Arena, GBK, Jakarta Pusat, hari ini.


Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo, mengungkapkan bahwa pilihan Jusuf Kalla (JK) berbeda dari pihaknya. Meski begitu, Ganjar tetap memberikan apresiasi dan menghormati pilihan Jusuf Kalla di Pilpres 2024.

"Saya mengapresiasi beliau. Tadi beliau sampaikan pilihan boleh beda," kata Ganjar di kediaman JK di Jalan Brawijaya Raya, Jakarta Selatan, dikutip dari detikNews, Minggu (19/11/2023).

"Ini rasa-rasanya Pak JK pilihannya akan beda dengan saya, tapi kalau nanti dukung saya juga boleh, Pak. Boleh. Kalau kita beda dan selama ini perbedaan itu lima tahunan, kita selalu mempersatukan," lanjutnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Diketahui, Ganjar memang datang langsung mengunjungi JK di kediamannya. Ganjar yang memakai baju batik datang bersama Ketua TPN Ganjar-Mahfud, Arsjad Rasjid, hingga Ketum Perindo, Hary Tanoesoedibjo, sekira pukul 16.00 WIB.

Capres Ganjar Pranowo sambangi kediaman Wapres ke-10 dan ke-112 Jusuf Kalla di Jakarta Selatan. (Annisa/detikcom) Foto: Capres Ganjar Pranowo sambangi kediaman Wapres ke-10 dan ke-112 Jusuf Kalla di Jakarta Selatan. (Annisa/detikcom)

Lebih lanjut, Ganjar mengungkapkan bahwa perlunya menyatukan pihak-pihak yang berseberangan. Hal itu diperlukan demi bangsa dan demi mewujudkan Indonesia Emas 2045.

"Dan kalaulah kemudian banyak terjadi mozaik-mozaik yang sulit dipersatukan inilah momentum untuk rekonsiliasi bangsa. Sekali lagi, bangsa. Anak-anak bangsa agar bisa membawa negara pada visi dari cita-cita untuk menuju 2045 yang lebih baik," kata dia.

Selain itu, Ganjar juga mengaku telah berdiskusi banyak dengan JK terkait urusan kenegaraan. Kini, ia berharap Pemilu 2024 bisa berjalan dengan damai dan lancar.

"Kami diskusi panjang tentang negara ini. Saya belajar betul. Mudah-mudahan kita bisa menjaga sehingga pemilunya lancar," kata Ganjar.

Kala Ganjar dan JK Sepakat Pemilu 2024 Harus Berjalan Baik


Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum FKPPI/Kepala Badan Bela Negara FKPPI Bambang Soesatyo menekankan pentingnya netralitas bagi personel TNI dalam menghadapi tahun politik Pemilu 2024. Menurutnya, hal ini sebagaimana amanat reformasi.

Selain itu, Bamsoet pun mengajak keluarga personel TNI menjaga kondusivitas bangsa agar Pemilu 2024 tidak berujung dengan perpecahan. Hal ini ia sampaikan dalam Sosialisasi Empat Pilar MPR RI bersama DPP Forum Komunikasi Putra Putri Angkatan Laut (DPP FKPPAL), di Gedung Nusantara IV MPR RI, Jakarta.

"Kita tentu berharap jangan sampai sebelum maupun sesudah penyelenggaraan Pemilu 2024 terjadi demonstrasi besar-besaran yang berpotensi rusuh. Hak masyarakat untuk menyatakan pendapat memang diatur dalam konstitusi maupun undang-undang, namun pelaksanaannya tidak boleh menimbulkan kerugian apalagi permusuhan," jelas Bamsoet dalam keterangannya, Minggu (19/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Jika sampai ada potensi rusuh, saya yakin dan percaya keluarga besar TNI AL diminta atau tidak diminta, pasti siap membantu aparat kepolisian dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan kedamaian di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara," imbuhnya.

Dalam kesempatan ini, Bamsoet turut mengapresiasi kontribusi personel TNI AL, khususnya Korps Marinir yang dijuluki 'Hantu Laut' Baret Ungu. Menurutnya, TNI AL selalu berhasil meredakan kerusuhan dan menenangkan massa demonstrasi di penghujung aksi. Ia menyebut TNI AL melakukan pendekatan yang humanis dan persuasif untuk menciptakan kondusivitas dengan membubarkan massa rusuh tanpa pukulan dan tendangan.

Lebih lanjut, Bamsoet menjelaskan pihaknya tak hanya bekerja sama dengan FKPPAL. Namun juga telah bekerja sama menyelenggarakan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI maupun penerimaan aspirasi dengan keluarga besar TNI lainnya.

Beberapa di antaranya ialah Himpunan Putra Putri Keluarga Angkatan Darat (HIPAKAD), Perhimpunan Putra dan Putri TNI Angkatan Udara (P3AU), serta Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI/Polri (FKPPI).

"Dalam berbagai kesempatan tersebut, saya senantiasa mengajak kepada keluarga besar TNI untuk menjaga dan menghormati konstitusi yang ada pada saat ini. Tidak perlu diperdebatkan terlalu jauh sehingga berpotensi memecah belah bangsa. Kendati banyak pihak menilai konstitusi yang ada saat ini telah mengalami banyak perubahan bahkan jauh dari pemikiran para Bapak pendiri bangsa, namun pada hakikatnya, konstitusi yang ada pada saat ini merupakan cerminan perjalanan sejarah bangsa," papar Bamsoet.

"Dalam setiap perubahannya, sudah dilakukan secara konstitusional. Apabila dirasa masih ada kekurangan atau hal yang perlu diperbaiki dan disempurnakan secara menyeluruh atau kembali ke UUD 1945 sebelum amandemen pasca reformasi, ada mekanisme konstitusional yang tersedia dalam konstitusi kita, yaitu mekanisme amandemen," terangnya.

Bamsoet pun mengingatkan terjadinya kompetisi dan perebutan pengaruh negara-negara besar membuat Indonesia berada pada pusaran kepentingan global. Pada saat yang bersamaan, dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, patriotisme dan nasionalisme tidak lagi dimaknai secara sempit.

Di tengah modernitas zaman yang ditandai lompatan kemajuan teknologi dan derasnya arus peradaban, tantangan yang dihadapi dapat mewujud pada beragam paradigma. Misalnya pada degradasi moral generasi muda bangsa, maraknya perilaku koruptif, masih adanya ketimpangan sosial-ekonomi, tergerusnya nilai-nilai kearifan lokal, serta terpinggirkannya ideologi bangsa.

"Di tengah kemajuan teknologi, dunia saat ini juga sudah memasuki era Internet of Military Things/Internet of Battlefield Things, di mana operasi militer semakin dapat dikendalikan dari jarak sangat jauh dengan lebih cepat, tepat, dan akurat. Sekaligus meningkatkan fungsi perangkat militer menjadi lebih efektif dan optimal. Sebagaimana terlihat dalam perang Rusia - Ukraina, maupun perang Hamas - Israel," jelasnya.

Ia menambahkan Internet of Military Things turut menunjukkan dunia semakin larut menghadapi perang Generasi V (G-V) Siber dengan center of gravity pada Data dan Informasi. Sebelumnya, dunia mengalami perang G-I yang dilakukan dengan Padat Manusia, G-II Manuver dan Tembakan, G-III Padat Teknologi, dan G-IV Asimetris.

Menurutnya, G-1 hingga G-III menyasar sektor Militer, Fisik, dan Ekonomi. Sedangkan G-IV sasarannya sektor politik dan G-V pada sosial dan ideologi.

"Menghadapi G-V, Singapura, Jerman, dan China merupakan contoh negara yang telah membentuk Angkatan Siber sebagai matra tersendiri. Pasukan Siber China diprediksi yang terbesar di dunia, mencapai 145 ribu personel," ungkapnya.

"Indonesia tak boleh ketinggalan. Karenanya, pembuatan Angkatan Ke-IV, Angkatan Siber (AS) sebagaimana diusulkan Lemhannas RI, menjadi keniscayaan. Sehingga bisa memperkuat Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL), dan Angkatan Udara AU)," tandas Bamsoet.

Sebagai informasi, Bamsoet merupakan warga kehormatan TNI AL dan juga penerima Brevet Baret Ungu Korps Marinir TNI AL. Ia juga menerima Brevet Hiu Kencana Satuan Kapal Selam TNI AL dan Brevet Wing Penerbang Kelas 1 Pesawat Tempur Warga Kehormatan TNI-AU.

Adapun kegiatan ini turut dihadiri oleh KASAL Laksamana TNI Muhammad Ali, Kepala Dinas Potensi Maritim Angkatan Laut Mayjen TNI (Mar) Markos, Ketua Umum DPP FKPPAL Ariadi Kusumadi, dan Ketua Panitia/Ketua DPD FKPPAL Jakarta Metro Tommy Hutapea.


Anies Baswedan merespon Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang menyebut sudah membangun komunikasi dengan pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) terkait indikasi tekanan instrumen kekuasaan dan hukum jelang Pilpres 2024. Anies mengaku belum ada komunikasi.

"Kalau saya nggak ada ya (komunikasi)," kata Anies di Taman Ismail Marzuki, Minggu (19/11/2023).

Anies mengatakan tekanan yang dialami pihaknya tidak sebanding dengan tekanan masyarakat. Dia mengungkit tekanan ekonomi hingga sulitnya lapangan pekerjaan saat ini.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kalau saya nggak ada ya (komunikasi soal tekanan). Apapun tekanan yang kita alami yang kita hadapi belum apa-apa dibanding tekanan ekonomi yang dirasakan oleh keluarga-keluarga. Belum apa-apa dibanding sulitnya anak muda mencari lapangan pekerjaan, dibanding petani cari pupuk, dibanding nelayan, dibanding peternak, jadi seberat-beratnya tekanan, tekanan rakyat yang lebih besar dan kita berada di sini memperjuangkan itu semua agar menjadi ringan bagi rakyat. Supaya rakyat yang merasakan tekanan hidup yang sulit, lapangan pekerjaan yang sulit jadi terbebaskan," jelasnya.

Anies mengaku siap berjuang melawan tekanan yang ada menjelang Pilpres 2024. Dia pun mengungkit slogan gerakan perubahan Indonesia agar masyarakat berubah dan keluar dari tekanan yang ada.

"Dan bila harus berjuang harus mendapat tekanan ya kita hadapi, karena tekanan yang kita alami jauh lebih kecil, tidak ada apa-apanya dengan beban hidup yang dirasakan oleh rakyat. Dan mengapa kita sekarang untuk memilih untuk gerakan perubahan, karena kita ingin rakyat yang merasakan tekanan yang begitu besar selama ini terbebaskan dari tekanan itu. Karena itulah kita memilih perubahan. Jadi konsekuensi dari itu adalah berbagai macam tantangan hadapi saja itu bagian dari perjuangan," jelasnya.

Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyebut indikasi tekanan yang diterima PDIP dan Ganjar-Mahfud tak hanya dalam bentuk pencopotan baliho. Hasto mengatakan PDIP juga membangun komunikasi dengan pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) terkait indikasi tekanan jelang Pilpres 2024.

"Oh, ya cukup banyak. Kan juga ada kan itu sama, kita menyepakati dengan AMIN juga, penggunaan suatu instrumen hukum, penggunaan instrumen kekuasaan. Dalam konteks ini kami juga membangun komunikasi dengan AMIN karena merasakan hal yang sama sehingga inilah yang kemudian kami luruskan supaya demokrasi berada pada koridornya, demokrasi berada pada rakyat yang mengambil keputusan bukan pada elite dan itu harus dibangun suatu narasi bagi masa depan," kata Hasto kepada wartawan di Hotel Sari Pasific, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (18/11).

Simak Video 'Anies-Imin Bantah Jalin Komunikasi dengan Hasto soal Tekanan Kekuasaan':

[Gambas:Video 20detik]


Plt Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono menilai perkembangan dinamika politik di Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP DKI Jakarta sangat baik, khususnya untuk menghadapi Pemilu 2024 mendatang.

Menurut Mardiono, banyak kader yang tumbuh dari generasi muda untuk melanjutkan perjuangan. Salah satunya demi mencapai target tiga kursi DPR RI dan 10 kursi DPRD Provinsi.

"Banyak kader yang tumbuh di generasi milenial baik di ranting atau cabang. Ini bagian transisi, di mana yang senior mengantarkan junior mempersiapkan kader handal untuk melanjutkan perjuangan," kata Mardiono dalam keterangan tertulis, Minggu (19/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Hal tersebut dikatakannya usai membuka Musyawarah Kerja Wilayah (Mukerwil) I DPW PPP DKI Jakarta, di Jakarta (19/11).

Mardiono kemudian berpesan kepada para kader untuk terus intens turun ke masyarakat dan membangun konsolidasi. Ia pun meminta para kader untuk memanfaatkan teknologi informasi seperti media sosial untuk menyampaikan programnya kepada rakyat.

"Kemudian, kader satu dengan lainnya juga harus bersatu dan bersama-sama turun ke masyarakat,"imbuhnya.

Lebih lanjut, pria yang menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden (UKP) ini mengaku optimistis DPW PPP DKI Jakarta dapat memperoleh kursi sesuai target.

"Saya optimis, ini bukan perjuangan yang susah karena mengembalikan suara. Di mana kita dulu pernah mencapai hal tersebut. Insyaallah masyarakat DKI Jakarta, masyarakat Betawi masih cinta PPP," pungkasnya.

Turut hadir dalam kegiatan Mukerwil ini yakni kader dari tingkat DPW, DPC, PAC, dan ranting. Pada kesempatan ini juga akan diadakan bedah dapil dan rekomendasi program untuk strategi pemenangan Pemilu di DPW PPP DKI Jakarta.


Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, Meutya Hafid, menilai Sumatera Utara (Sumut) sebagai salah satu kunci penting untuk mencapai kemenangan Prabowo-Gibran di Pilpres 2024. Dia yakin Prabowo-Gibran akan menang satu putaran.

Hal itu disampaikan Meutya Hafid dalam kegiatan konsolidasi partai politik Koalisi Indonesia Maju (KIM) di Kota Medan. Acara yang dihadiri langsung oleh Gibran itu juga dihadiri ribuan masyarakat serta kader partai politik di Sumatera Utara."Saya optimis Sumatera Utara akan menjadi kunci keberhasilan untuk bisa menang satu putaran. Dengan lebih dari 6,2 juta pemilih di bawah usia 40 tahun dari total 10 juta pemilih di daerah ini, Sumut memiliki potensi yang luar biasa," kata Meutya dalam keterangan tertulisnya, Minggu (19/11/2023).

Dalam pertemuan itu, Meutya Hafid menyampaikan kepada Gibran bahwa masyarakat yang ada di Sumut beragam suku dan budaya. Di antaranya suku Batak, Melayu, Jawa, Sunda, Bali, Ambon, Minahasa, Minangkabau.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Jawa adalah kunci. Tapi tidak ada presiden terpilih yang tidak berhasil memenangkan suara di Sumatera Utara. Kemenangan di Sumatera Utara berarti kemenangan untuk seluruh Indonesia," tegas Meutya.

Ketua Komisi I DPR RI itu menekankan pentingnya memenangkan hati setiap suku bangsa untuk mencapai kemenangan secara keseluruhan.

"Kita percaya dengan kebersamaan dan dukungan dari berbagai elemen masyarakat, Sumatera Utara akan menjadi kekuatan utama dalam mengantarkan Prabowo-Gibran menuju kemenangan," ucapnya.

"Dengan kerja keras kita, saya yakin Sumatera Utara akan memenangkan satu putaran," tambahnya.

Sementara itu, dalam sambutannya Gibran juga menekankan pentingnya Sumatera Utara dalam pelaksanaan Pilpres 2024. "Orang-orang bilang Jawa adalah kunci, tapi Sumatera ini tidak bisa dilupakan," ujar Gibran.

Gibran berpesan kepada masyarakat untuk tidak terpengaruh oleh serangan, fitnah, dan berita negatif terhadap pasangan calon nomor urut 2 itu.

"Didiamkan saja, disenyumin saja. Tidak perlu ditanggapi sekali lagi," katanya.

Gibran kembali menegaskan kepada pendukungnya untuk tetap fokus pada kegiatan produktif, membantu warga, dan mempertahankan kerja keras. "Sekali lagi terima kasih, tetap kerja keras, dan kita menangkan dalam satu putaran," imbuhnya.


Calon presiden (capres) PDIP Ganjar Pranowo menduga Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK) tidak mendukung dirinya di Pilpres 2024. Hal ini diungkapkan Ganjar seusai melakukan pertemuan tertutup dengan JK di kediaman JK di Jakarta Selatan, Minggu (19/11/2023).

"Saya mengapresiasi beliau. Tadi beliau sampaikan pilihan boleh beda," kata Ganjar di kediaman JK di Jalan Brawijaya Raya, Jakarta Selatan, dikutip dari detikNews, Minggu (19/11/2023).

Ganjar tak masalah apabila nantinya JK berbeda pilihan politik dengan pihaknya. Namun, dia mengajak semua pihak agar menjaga persatuan di tahun politik.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Ini rasa-rasanya Pak JK pilihannya akan beda dengan saya, tapi kalau nanti dukung saya juga boleh, Pak. Boleh. Kalau kita beda dan selama ini perbedaan itu lima tahunan, kita selalu mempersatukan," katanya.

Mantan Gubernur Jawa Tengah ini kemudian menyinggung adanya pihak-pihak yang berseberangan perlu dipersatukan demi bangsa. Dia menekankan semua elemen bangsa perlu berkontribusi mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

"Dan kalaulah kemudian banyak terjadi mozaik-mozaik yang sulit dipersatukan inilah momentum untuk rekonsiliasi bangsa. Sekali lagi, bangsa. Anak-anak bangsa agar bisa membawa negara pada visi dari cita-cita untuk menuju 2045 yang lebih baik," kata dia.

Ganjar mengaku berdiskusi cukup banyak dengan JK mengenai kenegaraan bersama JK. Dia berharap kontestasi pemilu dapat berjalan lancar.

"Kami diskusi panjang tentang negara ini. Saya belajar betul. Mudah-mudahan kita bisa menjaga sehingga pemilunya lancar," kata Ganjar.

Ganjar ke JK: Pilihan Boleh Berbeda, Tapi Kalau Dukung Saya Juga Boleh


Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyebut sudah membangun komunikasi dengan pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) terkait indikasi tekanan instrumen kekuasaan dan hukum jelang Pilpres 2024. Cak Imin membantah adanya komunikasi tersebut.

"Belum ada komunikasi, belum," kata Cak Imin di Taman Ismail Marzuki, Minggu (19/11/2023).

Cak Imin tak menampik adanya tekanan menjelang Pilpres terhadap kubunya. Cak Imin menyinggung terkait larangan Anies Baswedan menjadi pembicara di UGM.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Ya (tekanan) Mas Anies di UGM kemarin nggak bisa ceramah," ujarnya.

Cak Imin tak menjawab gamblang saat ditanya apakah akan ada komunikasi lanjutan bersama kubu PDIP terkait tekanan yang ada. Namun dia mengatakan silaturahmi tak boleh terputus.

"Ya pokoknya sebagai sesama jangan memutus silaturahmi kepada semua kandidat jangan memutus silaturahmi, jangan memutus tali persahabatan," jelasnya.

Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyebut indikasi tekanan yang diterima PDIP dan Ganjar-Mahfud tak hanya dalam bentuk pencopotan baliho. Hasto mengatakan PDIP juga membangun komunikasi dengan pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) terkait indikasi tekanan jelang Pilpres 2024.

"Oh, ya cukup banyak. Kan juga ada kan itu sama, kita menyepakati dengan AMIN juga, penggunaan suatu instrumen hukum, penggunaan instrumen kekuasaan. Dalam konteks ini kami juga membangun komunikasi dengan AMIN karena merasakan hal yang sama sehingga inilah yang kemudian kami luruskan supaya demokrasi berada pada koridornya, demokrasi berada pada rakyat yang mengambil keputusan bukan pada elite dan itu harus dibangun suatu narasi bagi masa depan," kata Hasto kepada wartawan di Hotel Sari Pasific, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (18/11).

Simak Video 'Anies-Imin Bantah Jalin Komunikasi dengan Hasto soal Tekanan Kekuasaan':

[Gambas:Video 20detik]

Saksikan juga SOSOK pilihan minggu ini: Lyfe with Less, Jalan Suci Praktikkan Minimalisme

[Gambas:Video 20detik]


Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka merespons isu soal Ibu Negara Iriana Joko Widodo jadi sosok yang mendorong Gibran maju jadi cawapres. Benarkah hal tersebut?

Sekretaris TKN Nusron Wahid tidak menjawab gamblang saat ditanya hal tersebut. Namun dia mengatakan Iriana mendukung dan merestui Gibran untuk maju sebagai Cawapres.

"Ya namanya ibunya. Anaknya maju ibunya pasti mendukung mendoakan merestui," kata Nusron Wahid di Indonesia Arena, GBK, Jakarta Pusat, Minggu (19/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Nusron menambahkan majunya Gibran sebagai cawapres sudah atas restu Iriana. Dia mengatakan Gibran tak akan maju tanpa dukungan Iriana.

"Anaknya kan pasti minta doa restu. Kalau anaknya nggak direstui nggak mungkin mau jalan. Namanya anak durhaka," jelasnya

Sebelumnya, dilansir detikJateng, Iriana sempat ditanya oleh wartawan terkait restunya untuk Gibran yang diusulkan maju cawapres di 2024. Iriana tidak memberikan sepatah kata apapun.

Namun demikian, ia hanya mengacungkan jempol saat awak media bertanya terkait restunya sebagai orang tua. Untuk diketahui, Iriana Jokowi turut hadir dalam apel Hari Santri di Tugu Pahlawan Surabaya. Dia mengenakan setelan berwarna putih.

Simak juga Video 'Asosiasi Perangkat Desa Beri Sinyal Dukungan ke Prabowo-Gibran':

[Gambas:Video 20detik]


Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menilai penegakan hukum hingga HAM era Presiden Joko Widodo (Jokowi) merah dengan nilai 5. Cawapres Ganjar, Mahfud Md mengatakan nilai tersebut setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait putusan usia Capres-cawapres.

"Skala 5 dari 10 itu sesudah putusan majelis (Kehormatan) mahkamah konsitusi kan," kata Mahfud Md di Taman Ismail Marzuki (TIM), Minggu (19/11/2023).

Mahfud mengatakan penegakan hukum selama dirinya menjabat sebagai Menko Polhukam kabinet Indonesia Maju Presiden Joko Widodo (Jokowi) selalu baik. Dia pun memamerkan hasil survei terkait penegakan hukum tersebut.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kalau mau objektif anda lihat hasil survei kompas terakhir, penegakan hukum itu 64, tertinggi sepanjang pemerintahan pak Jokowi. Bidang politik dan keamanan 76, tertinggi sepanjang pemerintahan pak Jokowi. Dan itu Menkopolhukam nya saya. Kepuasan terhadap pemerintah 73, tapi bidang polkan itu 76. Itu survei kompas, buka aja, survei kompas yang terakhir, Litbang Kompas," jelasnya.

Sebelumnya, Ganjar menilai penegakan hukum hingga HAM era Presiden Joko Widodo merah. Ganjar memberi nilai 5 dari skala 10 usai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait batas usia capres-cawapres.

Hal itu disampaikan Ganjar dalam Sarasehan Nasional Ikatan Keluarga Alumni (IKA) Universitas Negeri Makassar (UNM), Sabtu (18/11). Saat itu salah satu panelis yaitu Zainal Arifin Mochtar bertanya ke Ganjar.

"Terakhir misalnya sebelum ribut-ribut Mas Ganjar masih memberi penilaian penegakan hukum Indonesia itu baik, sekitar 7 sampai 8. Dengan kondisi sekarang ketika keadaan berubah dan Mas Ganjar memakai baju hitam, apakah nilai itu menurun?" tanya pria yang karib disapa Uceng itu.

"Turun," ucap Ganjar.

Ganjar diberi pertanyaan kembali, mengapa menurutnya penegakan hukum di Indonesia mengalami penurunan. Ganjar mengungkit putusan MK.

"Kasus kemarin kan menelanjangi semuanya dan kita dipertontonkan soal itu, itu sebenarnya," ujarnya.

Alasannya, menurut Ganjar, dari putusan tersebut dinilai sarat intervensi dan terlihat jelas. "Rekayasa dan intervensi. Yang membikin kemudian intervensi menjadi hilang, yang imparsial menjadi parsial," ucapnya.

Zainal Arifin Mochtar kembali bertanya kepada Ganjar, berapa nilai yang diberikan atas kinerja penegakan hukum, HAM, hingga korupsi dalam pemerintahan Jokowi. Ganjar menyebut turun, menjadi 5.

"Dengan kasus itu jeblok," sebut Ganjar.

"Kira-kira berapa poinnya? 1-10?" tanya Uceng lagi.

"5," kata Ganjar yang disambut riuh hadirin.

Simak Video 'Mahfud soal Nilai 5 Penegakan Hukum Era Jokowi: Itu Setelah Putusan MK':

[Gambas:Video 20detik]


Komunitas masyarakat Toraja yang menyebut dirinya sebagai Solata mendeklarasikan dukungan ke Ganjar Pranowo dan Mahfud Md hari ini. Ganjar mengucapkan terima kasih dan meminta pendukungnya untuk lebih menaruh perhatian pada Pemilu 2024.

Hal tersebut disampaikan Ganjar secara virtual di Rumah Aspirasi, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (19/11). Wakil Ketua TPN Ganjar-Mahfud Gatot Eddy menunjukkan sikap Ganjar kepada relawan usai didukung.

"Pemilu kali ini membutuhkan lebih banyak perhatian dari masyarakat agar pelaksanaannya bisa baik. Dan saya meyakini bahwa kekuatan masyarakat adalah yang utama," tutur Ganjar dalam video virtual.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ia menyampaikan relawan bisa mengadukan jika menemukan kecurangan dalam Pemilu. Ia memberi pesan supaya pendukung tak melanggar aturan.

"Nomor yang bisa melaporkan seandainya terjadi sesuatu, saya juga pesan kita sendiri tidak boleh melanggar aturan," ucap dia.

Adapun, relawan Solata, yang mendeklarasikan dukungan ke pasangan calon nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud Md, di Pemilu 2024. Deklarasi terlaksana di Menteng, Jakarta Pusat.

Hadir dalam acara ini, Ketua Tim Koordinasi Relawan Pemenangan Pilpres PDI Perjuangan Ahmad Basarah hingga Wakil Ketua tim pemenangan nasional (TPN) Ganjar-Mahfud Gatot Eddy. Ketua Relawan Solata, April Bulo, sepakat untuk memenangkan Ganjar dan Mahfud untuk Pilpres 2024.

"Dan sore hari ini kita bersepakat dengan kemampuan yang ada pada kita masing-masing bersepakat untuk memenangkan Pak Ganjar Pranowo dan Prof Mahfud Md sebagai presiden dan wakil presiden untuk 2024-2029," tutur April, di Rumah Aspirasi Ganjar-Mahfud, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (19/11/2023).

Ia menjelaskan pertimbangan mendukung Ganjar dan Mahfud. April mengatakan pihaknya adalah komunitas yang rasional.

Relawan Solata akan mendukung pemimpin yang berjuang dengan cara yang adil. Mereka tak akan memberikan suara bagi mereka yang dinilai curang.

"Satu hal bahwa kami orang Toraja adalah pemilih yang rasional, pemilih di mana kita ingin melakukan dengan cara yang benar-benar baik, kita ingin dengan cara-cara yang fair bukan dengan cara-cara yang sekarang ada banyak di media, ada banyak di berita-berita, kami logis dan konsisten dengan pilihan kami," ungkap April.


Wapres RI ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla mengaku sependapat dengan visi Presiden Joko Widodo terkait Indonesia Emas 2045. Namun, menurutnya semua hal itu sulit tercapai jika Pemilu 2024 tidak netral.


Daftar Isi Pembicaraan JK dan Ganjar

Capres Ganjar Pranowo, mengunjungi kediaman mantan Wapres RI, Jusuf Kalla, di Jalan Brawijaya Raya, Jakarta Selatan. Dalam momen tersebut, terlihat Jusuf Kalla menyambut capres nomor urut 3 itu di depan rumahnya.

Tak sendiri, Ganjar datang ditemani dengan Ketua TPN Ganjar-Mahfud, Arsjad Rasjid, hingga Ketum Perindo, Hary Tanoesoedibjo, pada Minggu (19/11/2023), pukul 16.00 WIB.

Menurut pantauan tim detikcom, Ganjar yang mengenakan baju bermotif batik tampak semringah melihat Jusuf Kalla sudah menanti di depan rumah. Keduanya kemudian berjabat tangan.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Setelah itu, Ganjar dan JK kemudian masuk ke rumah dan menggelar pembicaraan secara tertutup selama hampir dua jam.

Pembicaraan JK dan Ganjar

JK mengungkapkan perbincangannya dengan Ganjar. Menurut JK, keduanya membicarakan terkait negara dan politik saat ini.

"Hari ini kita bersilaturahim dan berdiskusi tentang negara, kita tidak bicara tentang politik, ya tentu politik, kita lebih lebih bicara tentang negara, bagaimana negara ini ke depan lebih baik, negara lebih baik itu haruslah dengan kerja sama semua pihak yang baik, dan karena itu lah kita harapkan dalam pemilu yang akan datang ini diselenggarakan sebagaimana dengan baik dan aman," kata JK.

Selain itu, JK juga menyinggung peran aparat negara dalam perhelatan Pemilu 2024. Menurutnya, polisi, TNI, hingga aparat negara sudah disumpah untuk berlaku adil.

"Apakah itu di pemerintahan, di kepolisian, di TNI, dan seluruh aparat negara itu betul-betul melaksanakan pemilu ini secara aman, secara baik, dan secara dengan bentuk netral," kata JK.

"Kenapa kita kemukakan netralitas? Karena sumpah, diingat ya, sumpah semua pejabat, sumpah semua aparat, selalu berbunyi akan taat kepada Undang-Undang dan akan melaksanakan segala tugasnya dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, itu semua diucapkan semua pejabat, jadi apabila ada pejabat dalam tingkat apapun, ini tidak berlaku adil maka dia melanggar sumpahnya. Dan sumpahnya selalu ada Alquran atau Injil di atasnya. Jadi berat sekali hukumannya, bukan hanya hukuman dunia, tapi akhirat, bagi siapa saja yang melaksanakan pemilu ini tidak dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, siapapun," lanjutnya.

Sementara itu, menurut Ganjar, JK memiliki pandangan politik yang berbeda dengan pihaknya. Meski begitu, ia tetap mengajak semua pihak agar menjaga persatuan.

"Saya mengapresiasi beliau. Tadi beliau sampaikan pilihan boleh beda," kata Ganjar.

"Ini rasa-rasanya Pak JK pilihannya akan beda dengan saya, tapi kalau nanti dukung saya juga boleh, Pak. Boleh. Kalau kita beda dan selama ini perbedaan itu lima tahunan, kita selalu mempersatukan," lanjutnya.

JK Sependapat dengan Penilaian Ganjar Sebut Penegakan Hukum Menurun


Wakil Presiden ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla atau JK, melakukan pertemuan dengan capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo. JK mengaku tidak bergabung ke dalam tim pemenangan nasional (TPN) Ganjar-Mahfud lantaran sedang menjabat sebagai Ketua PMI.

Hal itu itu disampaikan JK usai melakukan pertemuan dengan Ganjar yang membahas tentang negara dan Pemilu di kediamannya.

"Saya ini ketua PMI, PMI itu harus netral jadi tidak bisa menjadi TPN. Hehehe," ucap JK sambil tertawa kecil di kediamannya, Jakarta Selatan, Minggu (19/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

JK menjelaskan, sebagai Ketua Palang Merah Indonesia (PMI), ia harus bersikap netral. Menurutnya, setiap orang memiliki hak untuk bersikap kritis meski hal tersebut ada batasannya.

"Bahwa masing-masing Anda semua punya pilihan kritis, ya silakan, tapi ada hal-hal tertentu yang membatasinya," pungkasnya.

Di lokasi yang sama, Ganjar Pranowo turut menanggapi omongan JK. Ia mengatakan bahwa pada kunjungannya ke kediaman JK hari ini, ia tidak mengajak menjadi bagian dari TPN Ganjar-Mahfud.

"Kita enggak ngajak kok, kita silaturahmi aja, kalau pak Arsjad, pak Harry itu kan memang tim saya, jadi menemani saya. Kalo mas Arsjad kan teman pak JK, pengusaha, pak Harry apalagi. Kenal lama," kata Ganjar kepada wartawan.

Ganjar mengaku tidak membatasi pilihan JK untuk mendukung siapa saja menjadi capres dan cawapres di Pemilu 2024. Namun, katanya, hal itu tetap ia komunikasikan dengan baik dengan JK.

"Kita sudah tahu dan kita bisa. Berkomunikasi dengan baik," pungkasnya.

Sebelumnya, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla atau JK, membahas soal negara hingga Pemilu 2024 saat bertemu dengan capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo, di kediamannya. JK mengingatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait ketidakadilan dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 bisa berdampak pada pemilu berikutnya.

JK mulanya menjelaskan bahwa dirinya bersama Ganjar berdiskusi terkait negara dan politik. Dia menyebut ada harapan yang keduanya sepakati agar Pemilu 2024 berjalan dengan baik dan aman.

"Hari ini kita bersilaturahim dan berdiskusi tentang negara, kita tidak bicara tentang politik, ya tentu politik, kita lebih lebih bicara tentang negara, bagiamana negara ini ke depan lebih baik, negara lebih baik itu haruslah dengan kerja sama semua pihak yang baik, dan karena itu lah kita harapkan dalam pemilu yang akan datang ini diselenggarakan sebagaimana dengan baik dan aman," kata JK usai pertemuan dengan Ganjar, di Jakarta Selatan, Minggu (19/11/2023).


Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo dan Mahfud Md, Gatot Eddy, merespons pernyataan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan yang mengingatkan jangan mudah menilai seseorang ingusan hingga pengkhianat. Gatot meminta semua pihak berkampanye secara positif.

"Kita sudah menyampaikan baik itu teman-teman di TPN, teman-teman di partai politik, simpatisan, teman-teman relawan atau siapapun mendukung Pak Ganjar-Mahfud kita harus menyampaikan kampanye-kampanye yang positif," kata Gatot kepada wartawan di Rumah Aspirasi Ganjar-Mahfud, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (19/11/2023).

Gatot meminta semua pihak untuk menjaga rasa kesatuan dan persatuan. Ia mengingatkan siapapun untuk tidak menyebarkan berita bohong.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Jangan kita menyebarkan berita-berita hoaks, ujaran-ujaran kebencian atau lain lain yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa ini," katanya.

Gatot mengingatkan masyarakat harus bijak dalam memilih informasi yang beredar di media sosial. Menurutnya, publik harus selektif dalam menerima informasi yang berseliweran.

"Oleh karena itu masyarakat juga harus bijaklah apabila mendapat berita-berita melalui media sosial ataupun yang lainnya untuk menilainya apakah berita itu hoaks harus menilainya," imbuhnya.

Luhut sebelumnya meminta agar pada tahun politik ini tidak gampang menghakimi seseorang. Apalagi, kata dia, menghakimi seseorang dengan mengatakan ingusan dan pengkhianat.

Hal itu disampaikan Luhut melalui unggahan video di Instagram resminya, Sabtu (18/11/2023), saat memberikan komentar terkait kondisi yang terjadi saat tahun politik ini. Luhut mengingatkan agar tak saling bermusuhan ketika memiliki pandangan politik.

Luhut kemudian menyarankan agar merenung tentang apa yang telah diberikan ke Indonesia. Barulah dia mengingatkan agar tak mudah men-judge atau menghakimi seseorang.

"Kau tanyalah hatimu yang paling dalam, apa sih yang sudah kalau lakukan untuk republik ini? Jangan kita gampang judge orang lain gitu, bilang ingusan-lah, bilang pengkhianat-lah. Siapa sih yang mau jadi pengkhianat?" kata Luhut.


Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menyinggung terkait seseorang yang punya kontrak politik di DKI Jakarta tetapi tidak diteruskan. PAN mengaku tidak paham siapa yang disindir Anies Baswedan.

"Saya tidak paham Mas Anies menyindir siapa. Apakah Pak Presiden Jokowi, Ahok, yang pernah menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta atau bahkan Pak Heru Budi Hartono, Penjabat gubernur DKI Jakarta sekarang," kata Waketum PAN Viva Yoga saat dihubungi, Minggu (19/11/2023).

Viva pun meminta agar Anies menyampaikan kontrak politik apa yang tidak diteruskan di Jakarta. Menurutnya, setiap gubernur memang punya target berbeda.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Biar tidak menimbulkan polemik yang tidak produktif, ya sebaiknya disampaikan saja janji apa saja yang belum tertunaikan dengan baik, di periode gubernurnya siapa. Namanya juga program pemerintah, pasti ada target jangka pendek, menengah, dan panjang. Dan hal itu membawa konsekuensi tidak seluruh program dapat dituntaskan hanya 5 tahun saja," ucapnya.

Selain itu, Viva juga memahami maksud Anies bahwa kontrak politik merupakan pertanggungjawaban. Kontrak itu, menurutnya, memang harus direalisasikan.

"Janji politik di saat kampanye harus ada pertanggungjawaban politik di saat terpilih dan menduduki secara remi jabatan tersebut. Jadi ya mesti harus direalisasikan," tuturnya.

Pernyataan Anies

Anies sebelumnya berkunjung ke sejumlah Kiai dan Bu Nyai kampung di Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Dalam kesempatan itu, Anies mengungkit ada seseorang yang punya kontrak politik di Jakarta tapi tidak diteruskan.

Dalam kunjungan itu, Prof Siti Zuhro sebagai perwakilan Bu Nyai di Kecamatan Dau bertanya kepada Anies soal bagaimana menuntaskan kemiskinan khususnya di desa. Ia ingin Anies menekan kontrak politik sebagai bukti komitmennya ke Kiai dan Bu Nyai di Kecamatan Dau, Kabupaten Malang.

"Dalam menuntaskan kemiskinan, khususnya bagaimana masyarakat yang ada di daerah, butuh komitmen dan kontrak politik dari Pak Anies," kata Siti Zuhro di Atamimi Place, Karangwidoro, Malang, Jawa Timur, pada Sabtu (18/11).

Anies kemudian mengungkit saat dirinya menjabat Gubernur DKI Jakarta. Anies mengklaim pihaknya sudah menuntaskan semua janji politik di Jakarta yang totalnya yakni 23 janji.

"Apa yang harus dikerjakan, yang harus dibicarakan adalah komitmen politik di dilaksanakan. Kami di Jakarta punya 23 janji dan 23 janji telah dilaksanakan, kenapa 23 janji bukan program? Kenapa? karena janji adalah utang," tutur Anies.

Anies mengatakan 23 janji itu diterjemahkan dengan 150 program dan dikembangkan lebih dari 1.000 kegiatan. Di sinilah, Anies kemudian mengungkit ada seseorang yang masih punya kontrak politik di Jakarta tapi tidak diteruskan.

"Tentu dilaksanakan di Jakarta semua janji-janji. Bahkan ada yang punya kontrak politik kemudian tidak diteruskan di Jakarta, bagian kami yang meneruskannya Prof Zuhro, karena yang bersangkutan tidak lagi di Jakarta," imbuhnya.


Perangkat desa mengungkapkan adanya pasangan calon capres-cawapres yang memberikan uang untuk meminta dukungan jelang Pemilu 2024. Hal tersebut disampaikan Koordinator Nasional Desa Bersatu, Muhammad Asri Anas dalam acara silaturahmi nasional perangkat desa.

Tak hanya memberikan uang Rp 1 juta tiap kali pertemuan, paslon tersebut juga meminta perangkat desa untuk membuat video dukungan. Nmaun, Asri Annas tak menjelaskan secara detail siapa paslon yang dimaksud.

Dia hanya memastikan bahwa perangkat desa menolak permintaan dukungan dari capres tersebut. Diketahui, perangkat desa sudah menentukan pilihan akan mendukung pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Bahkan mohon maaf, ada Capres yang membiayai fasilitasi kepala desa, transportasi Rp 1 juta tiap satu pertemuan kalau teman-teman butuh video ada juga video. Di mana pendamping desa itu wajib, membuat video dukungan ke Capres dan Partai tentunya, pendamping sama. Kami tidak mau seperti dilakukan," kata Asri Annas di Indonesia Arena, GBK, Jakarta Pusat, Minggu (19/11/2023).

Lebih lanjut, Asri Anas menjelaskan terkait acara pertemuan perangkat desa yang digelar hari ini, Minggu (19/11). Menurutnya, pertemuan hari ini dilakukan bukan untuk deklarasi namun silaturahmi.

"Kan ini bukan kampanye, ini kan silahturahmi nasional desa. Jadi gini, teman-teman ya. Udahlah, partai-partai politik di luar sana, calon-calon lain jangan menyudutkan perangkat desa dan kepala desa. Karena kami juga tahu kan. Ada di sebelah yang, semua berusaha mendekat kami. Semua ingin bergabung kami bergabung dengan mereka," kata Asri Annas.

Koordinator Nasional Desa Bersatu, Muhammad Asri Anas Foto: Koordinator Nasional Desa Bersatu, Muhammad Asri Anas (Wildan/detikcom)

Selain itu, Asri Anna menjelaskan alasannya menjatuhkan pilihan pada Prabowo-Gibran. Menurutnya, keduanya dinilai bisa mengakomodir keinginan para perangkat desa.

Bahkan, Asri Annas mengungkapkan beberapa poin penting yang membuatnya memilih Prabowo-Giran di Pilpres 2024. Poin-poin tersebut tentukan berhubungan dengan kesejahteraan perangkat desa.

"Ada beberapa poin yang penting yang kami berharap bisa diakomodir ke depan. Pertama adalah reformasi tata kelola desa, kemudian kedua dana desa Rp 5 miliar bersifat afirmatif, kemudian evaluasi pendamping desa. Ketiga adalah memperbaiki kesejahteraan perangkat desa, BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dan seluruh instrumen organisasi yang ikut mendukung pemerintah," kata Asri Annas.

"Poin-poin ini kelihatannya Bapak Prabowo dan Mas Gibran yang sedikit mau merespon. Buat kami, kami tidak terlalu peduli dengan janji-janji capres, kami lebih peduli pada siapa yang mau peduli dengan desa," lanjutnya.

Tak hanya itu, Prabowo-Gibran dirasa bisa melanjutkan beberapa pencapaian Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang sudah 9 tahun menjabat.

Perangkat Desa: Ada Capres Fasilitasi Kepala Desa Rp 1 Juta Tiap Pertemuan


Wakil Presiden ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla (JK), bertemu dengan capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo. JK menyebut pertemuan dengan Ganjar bagian dari tindak lanjut soal cerita dirinya tentang kepemimpinan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri.

"Ya tentu itu bagian dari pada itu, bahwa saya sangat menghargai Ibu Mega sebagai seorang pemimpin, ibu yang baik dan sangat demokratis," kata JK di kediamannya, Jalan Brawijaya Raya, Jakarta Selatan, Minggu (19/11/2023).

JK menilai Megawati sebagai pemimpin yang paling demokratis karena mengalami sendiri. Dia juga tahu betul kondisi Indonesia saat dipimpin oleh Megawati.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Itu saya alami, saya tahu betul, bukan dari luar. Jadi ya jika netral maka saya mengharapkan juga tentu Pak Ganjar ini juga seperti itu," ucapnya.

JK pun bicara janji para capres-cawapres untuk bersikap demokratis. Menurutnya, jika ada kandidat capres-cawapres tidak demokratis, maka akan merusak Indonesia ke depan.

"Kita berjanji seperti itu, jadi kalau ada satu kontestan tidak berjanji tidak demokratis, maka pasti merusak bangsa ke depan," imbuhnya.

Sebelumnya, JK berbicara tentang kepemimpinan di Indonesia. JK memberikan pandangannya tentang apa yang terjadi di era kepemimpinan Presiden Soeharto hingga Presiden Jokowi.

"Kepemimpinan kita, seperti dikatakan tadi, bukannya diatur karena 2 hal yang terjadi, politik dan ekonomi, secara bersamaan. Soeharto jatuh karena 2 hal terjadi secara bersamaan," kata JK dalam acara Habibie Democracy Forum di Jakarta, Rabu (15/11).

"Habibie, Pak Habibie hanya satu setengah tahun karena demokrasi itu sendiri. Gus Dur jatuh karena tidak menghargai demokrasi, bikin dekrit, mau bubarkan DPR dan Golkar, jatuh juga," tutur dia.

Menurut JK, era kepemimpinan Presiden RI ke-5, Megawati Soekarnoputri, adalah yang paling demokratis. JK menyebutkan Megawati tidak menggunakan kekuasaannya untuk berkuasa kembali.

"Ibu Mega, sebenernya dari semuanya yang paling demokratis karena pada saat dia berkuasa, dia tidak memakai kekuasaan untuk berkuasa tahun 2004 sehingga saya dan Pak SBY mengalahkan Ibu Mega," tutur JK.

Pada Pemilu 2004, JK diketahui maju sebagai kandidat wakil presiden mendampingi Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). SBY-JK kemudian memenangkan pemilu pada tahun itu dan mengalahkan Megawati-Hasyim Muzadi dan 3 paslon lainnya.

"Sekiranya dia memakai kekuasaan (Mega), pasti kita kalah, tapi dia tidak. Saya menteri waktu itu sebelumnya, dan dia hargai saya untuk melawan dia karena dia memegang teguh prinsip-prinsip itu," tutur dia.

Kemudian, JK menyinggung kepemimpinan Presiden RI ke-6, SBY. Dia mengatakan, pada era SBY, demokrasi menjaga demokrasi. Namun JK juga memberikan catatan pada Pemilu 2009.

JK selanjutnya menyinggung kepemimpinan Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi). Pada era kepemimpinan Jokowi pada periode pertama tahun 2014-2019, menurut pandangan JK bagus.

"Sekarang, Pak Jokowi bagus, pertamanya, bukan karena saya ada di situ. Bukan karena saya di situ. Saya tahu betul di dalam, tapi setelah 10 tahun, seperti dikatakan, dan itu benar konstitusi, 10 tahun saja memimpin, jangan lebih. Begitu lebih, akan bermasalah. Sesuai dengan historisme," katanya.

Oleh karena itu, JK mengajak untuk menjaga demokrasi agar berhasil. Dia menyebutkan demokrasi adalah alat untuk menuju kemakmuran.


Ketua Umum DPP Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Abdul Musawir Yahya menepis anggapan jika Polri akan tidak netral di Pemilu 2024. Dia masih yakin bahwa netralitas Polri akan terjaga.

"Kalau saya secara pribadi dengan beberapa komunikasi saya akhir-akhir ini sama petinggi petinggi Polri, saya masih sangat yakin netralitas itu ada di Polri," kata Abdul kepada wartawan, Minggu (19/11/2023).

Abdul mengaku sempat curiga juga dengan isu-isu netralitas Polri. Namun, keraguannya itu luntur usai berkoordinasi dan bertanya langsung pendapat tentang para kandidat capres kepada sejumlah pejabat Polri.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Saya sempat curiga juga dengan isu-isu itu tapi ya saya coba koordinasi tentang minta pendapat soal bakal capres ini, nah tetap jawabannya bahwa 'kita netral dan kita tidak mau ini.. ya tugasnya kita adalah pengamanan, pengayoman'," ucap Abdul.

Abdul tidak menapik nantinya akan ada pihak-pihak yang terus mempertanyakan tentang netralitas para anggota kepolisian. Dia juga yakin bahwa akan ada oknum-oknum anggota Polri yang tidak patuh terhadap aturan yang berlaku.

"Mungkin ada beberapa oknum yang bermain, itu oknum tapi digeneralisir itu nggak baik juga. Mungkin ada yang itu menjadi data yang menyoroti itu tapi ya saya yakin netralitas itu masih ada," ujarnya.

Dia pun menyarankan jika ada oknum polisi yang tidak netral, agar oknum tersebut ditindak tegas oleh Polri. Sebab, kata dia, netralitas Polri di Pemilu 2024 adalah harga mati.

"Jadi yang namanya organisasi mungkin ada satu dua orang yang melenceng dan ketika ada yang ketahuan, maka saya minta kepolisian untuk menindak tegas. Netralitas Polri dalam Pemilu 2024 ini adalah harga mati," tegasnya.

Dia berharap menjelang tahun politik 2024 semua pihak saling percaya, termasuk kepada Polri yang bertugas mengawal keamanan pemilu. Abdul ingin momentum Pemilu 2024 tercipta suasana yang aman damai.

"Harapan saya sebenarnya di momentum politik 2024 itu coba kita ciptakan isu-isu yang.. jangan buat Pemilu 2024 ini seakan-akan kayak serem banget. Kita saling percaya saja, dan saling mengontrol dan masyarakat yang mengontrol itu. Sudah ada mekanismenya, sudah ada panitia penyelenggara, kan kalau misal ada kecurangan segala macam, mekanismenya sudah ada dan Polri pun sudah mempersiapkan semua itu," kata Abdul.

"Saya yakin 100 persen percayakan kepada aparat kepolisian untuk mengawal pemilu ini dalam menciptakan suasana yang damai," imbuhnya.


Calon Presiden (capres) Ganjar Pranowo memberi nilai lima dari 10 terkait penegakan hukum era Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ganjar menyebut nilai itu berasal dari suara masyarakat.

"Kalau soal penilaian, karena banyak suara dari masyarakat yang masuk kepada kami, dan semua bicara soal kepastian hukum, soal penegakan hukum, soal bagaimana hukum, soal bagaimana hukum harus benar-benar lurus," kata Ganjar usai bertemu dengan Jusuf Kalla di Jakarta, Minggu (19/11/2023).

Ganjar menyebut, penegakan hukum mendapat nilai rendah usai kejadian hukum akhir-akhir ini. "Tentu dengan kejadian terakhir, angka itu menjadi tidak seperti sebelumnya, saya lihat turun lah skornya," kata Ganjar.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ganjar Beri Nilai 5

Ganjar sebelumnya menilai penegakan hukum hingga HAM era Jokowi merah. Ganjar memberi nilai 5 dari skala 10 usai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait batas usia capres-cawapres.

Hal itu disampaikan Ganjar dalam Sarasehan Nasional Ikatan Keluarga Alumni (IKA) Universitas Negeri Makassar (UNM), Sabtu (18/11). Saat itu salah satu panelis, Zainal Arifin Mochtar atau Uceng, bertanya ke Ganjar.

"Terakhir misalnya sebelum ribut-ribut Mas Ganjar masih memberi penilaian penegakan hukum Indonesia itu baik, sekitar 7 sampai 8. Dengan kondisi sekarang ketika keadaan berubah dan Mas Ganjar memakai baju hitam, apakah nilai itu menurun?" tanya Uceng.

"Turun," ucap Ganjar.

Ganjar diberi pertanyaan kembali, mengapa menurutnya penegakan hukum di Indonesia mengalami penurunan. Ganjar mengungkit putusan MK.

"Kasus kemarin kan menelanjangi semuanya dan kita dipertontonkan soal itu, itu sebenarnya," ujarnya.

Alasannya, menurut Ganjar, dari putusan tersebut dinilai sarat intervensi dan terlihat jelas. "Rekayasa dan intervensi. Yang membikin kemudian intervensi menjadi hilang, yang imparsial menjadi parsial," ucapnya.

Uceng kembali bertanya kepada Ganjar, berapa nilai yang diberikan atas kinerja penegakan hukum, HAM, hingga korupsi dalam pemerintahan Jokowi. Ganjar menyebut turun, menjadi 5.

"Dengan kasus itu jeblok," sebut Ganjar.

"Kira-kira berapa poinnya? 1-10?" tanya Uceng lagi.

"5," kata Ganjar yang disambut riuh hadirin.


Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menemui dan melakukan pertemuan tertutup dengan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK) di kediamannya di Jakarta Selatan. Ganjar menyinggung sikap politik JK yang menurutnya berbeda dengan pihaknya di Pilpres 2024 mendatang.

"Saya mengapresiasi beliau. Tadi beliau sampaikan pilihan boleh beda," kata Ganjar di kediaman JK di Jalan Brawijaya Raya, Jakarta Selatan, Minggu (19/11/2023).

Ganjar tak masalah apabila nantinya JK berbeda pilihan politik dengan pihaknya. Namun dia mengajak semua pihak agar menjaga persatuan di tahun politik.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Ini rasa-rasanya Pak JK pilihannya akan beda dengan saya, tapi kalau nanti dukung saya juga boleh, Pak. Boleh. Kalau kita beda dan selama ini perbedaan itu lima tahunan, kita selalu mempersatukan," katanya.

Eks Gubernur Jawa Tengah ini kemudian menyinggung adanya pihak-pihak yang berseberangan perlu dipersatukan demi bangsa. Dia menekankan semua elemen bangsa perlu berkontribusi mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

"Dan kalaulah kemudian banyak terjadi mozaik-mozaik yang sulit dipersatukan inilah momentum untuk rekonsiliasi bangsa. Sekali lagi, bangsa. Anak-anak bangsa agar bisa membawa negara pada visi dari cita-cita untuk menuju 2045 yang lebih baik," kata dia.

Ganjar mengaku berdiskusi cukup banyak dengan JK mengenai kenegaraan bersama JK. Dia berharap kontestasi pemilu dapat berjalan lancar.

"Kami diskusi panjang tentang negara ini. Saya belajar betul. Mudah-mudahan kita bisa menjaga sehingga pemilunya lancar," kata Ganjar.

Simak juga Video: Ganjar Beri Nilai 5 Penegakan Hukum Era Jokowi, TKN: Tanya ke Pak Mahfud

[Gambas:Video 20detik]


Wakil Presiden ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla atau JK, membahas soal negara hingga Pemilu 2024 saat bertemu dengan capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo, di kediamannya. JK mengingatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait ketidakadilan dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 bisa berdampak pada pemilu berikutnya.

JK mulanya menjelaskan bahwa dirinya bersama Ganjar berdiskusi terkait negara dan politik. Dia menyebut ada harapan yang keduanya sepakati agar Pemilu 2024 berjalan dengan baik dan aman.

"Hari ini kita bersilaturahim dan berdiskusi tentang negara, kita tidak bicara tentang politik, ya tentu politik, kita lebih lebih bicara tentang negara, bagiamana negara ini ke depan lebih baik, negara lebih baik itu haruslah dengan kerja sama semua pihak yang baik, dan karena itu lah kita harapkan dalam pemilu yang akan datang ini diselenggarakan sebagaimana dengan baik dan aman," kata JK usai pertemuan dengan Ganjar, di Jakarta Selatan, Minggu (19/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

JK lantas bicara terkait peranan aparat negara dalam perhelatan Pemilu 2024. Menurutnya, polisi, TNI, hingga aparat negara sudah disumpah untuk berlaku adil.

"Apakah itu di pemerintahan, di kepolisian, di TNI, dan seluruh aparat negara itu betul-betul melaksanakan pemilu ini secara aman, secara baik, dan secara dengan bentuk netral," ucapnya.

"Kenapa kita kemukakan netralitas? Karena sumpah, diiingat ya, sumpah semua pejabat, sumpah semua aparat, selalu berbunyi akan taat kepada Undang-Undang dan akan melaksanakan segala tugasnya dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, itu semua diucapkan semua pejabat, jadi apabila ada pejabat dalam tingkat apapun, ini tidak berlaku adil maka dia melanggar sumpahnya. Dan sumpahnya selalu ada Alquran atau Injil di atasnya. Jadi berat sekali hukumannya, bukan hanya hukuman dunia, tapi akhirat, bagi siapa saja yang melaksanakan pemilu ini tidak dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, siapapun," lanjut dia.

Lebih lanjut, JK juga menyinggung terkait keinginan Jokowi soal Indonesia Emas di 2045. Dia memperingatkan itu tidak akan terlaksana jika Pemilu 2024 tidak diselenggarakan secara adil.

"Keinginan kita negara harus baik ke depan, juga keinginan Pak Jokowi, bagaimana 2045 baik? Tidak mungkin 2045 baik kalau hari ini tidak baik, kita setuju itu Pak Jokowi bahwa kita menuju 2045. Apabila diberikan contoh tidak baik pada tahun 2024, maka menjadi bagian ketidakadilan pada tahun-tahun berikutnya, itu yang jadi kita setuju bersama untuk jaga bangsa dan negara ini. Kita bisa berbeda, beda pilihan politik, tapi kita tidak berbeda dalam pilihan negara," tegasnya.

"Kita ingin menjaga bangsa negara ini aman ke depan mencapai tahun 2045 seperti diinginkan Pak Jokowi, tapi syaratnya berlakulah adil, berlakulah netral, begitu tidak, maka bangsa ini akan mengalami masalah," sambung dia.

Simak Video: Ganjar ke JK: Pilihan Boleh Berbeda, Tapi Kalau Dukung Saya Juga Boleh

[Gambas:Video 20detik]


Pemerintah memperpanjang bantuan pangan beras sampai Juni 2024. Diperkirakan butuh 1.320.244 ton beras selama 6 bulan di tahun depan untuk disalurkan kepada 22 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

"Untuk itu, Bapak Presiden Joko Widodo meminta untuk selalu memperkuat stok CBP (Cadangan Beras Pemerintah) yang nantinya disalurkan melalui bantuan pangan beras kepada 22 juta KPM hingga Juni 2024," kata Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi dalam keterangan tertulis, Minggu (19/11/2023).

Arief menyatakan keputusan perpanjangan bantuan pangan beras murni bentuk perhatian pemerintah untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah. Ia menampik isu bahwa ini berkaitan dengan muatan politis.

"Perpanjangan bantuan pangan beras sampai Juni 2024 telah melalui pertimbangan pemerintah secara mendalam. Kita pastikan penyaluran ke masyarakat selalu tepat sasaran dan tidak ada muatan politis, mengingat sudah memasuki tahun politik seperti saat ini. Masyarakat dan segenap elemen bisa mengawasi bersama," tutur Arief.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Arief mengingatkan bahwa panen raya yang biasanya ada di Maret dan April diperkirakan akan mundur atau kemungkinan bergeser 1-2 bulan setelahnya. Di sisi lain, ada momen Pemilu di Februari dan Idul Fitri di April sehingga demand untuk beras sebagai pangan pokok akan mengalami peningkatan.

Sebagaimana diketahui, dalam 2 tahun terakhir puncak tertinggi produksi beras secara bulanan terjadi di Maret dan April. Mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS), produksi beras di Maret pada 2022 tercatat 5,49 juta ton dan April 2022 mencapai 4,45 juta ton.

Tren yang sama juga terjadi di 2023, di mana pada Maret 2023 produksi beras mencapai 5,13 juta ton dan April 2023 tercatat 3,66 juta ton. Momen tersebut menandakan waktunya panen raya.

"Tentunya NFA bersama Perum Bulog akan mengantisipasi pergeseran masa panen raya tahun depan apabila benar tidak terjadi di Maret dan April. Kita komitmen akan menyerap produksi beras dalam negeri untuk terus memperkuat stok CBP. Ini menjadi tantangan karena kebutuhan stok CBP untuk bantuan pangan beras selama 6 bulan di 2024, kita estimasi memerlukan total 1.320.244 ton," ungkap Arief.

Arief menyatakan penyaluran bantuan pangan beras ini berperan sebagai unsur penekan harga beras di tingkat konsumen dan menjaga inflasi nasional. Meskipun sumber CBP termasuk berasal dari pengadaan luar negeri, ia menekankan harga di tingkat petani tidak akan begitu terpengaruh.

"Dapat dilihat, selama dua kali tahap penyaluran bantuan pangan beras di tahun ini, inflasi dapat terjaga, terutama inflasi beras. Begitu pula harga beras di konsumen yang dapat ditekan agar tidak bergejolak semakin tinggi," ujar eks Direktur Utama ID FOOD ini.

Bantuan pangan beras tahap pertama yang disalurkan sejak April-Juli 2023, turut mendorong penurunan tingkat inflasi beras. Tercatat pada Februari 2023 tingkat inflasi beras secara bulanan (month to month) berada di 2,63%, menurun hingga mengalami deflasi pada Juli 2023.

Selanjutnya, pasca penyaluran bantuan pangan beras tahap kedua yang dimulai kembali di September 2023, menunjukan penurunan inflasi beras secara bulanan. Pada September 2023, inflasi beras secara bulanan tercatat ada di 5,61%. Sementara inflasi beras di Oktober 2023 turun menjadi 1,72%.

"Untuk tingkat petani, saya mendampingi Bapak Presiden dalam beberapa kali kesempatan, langsung bersua dengan para sedulur petani. Mereka mengaku senang dengan harga gabah saat ini. Kita memang melakukan pengadaan beras dari luar untuk stok CBP, tapi itu selalu terukur dan dijamin tidak membuat harga di level petani menjadi anjlok," tegas Arief.

Lebih lanjut, total keluarga yang akan menerima bantuan pangan beras di 2024 sebanyak 22.004.077 KPM. Ini berdasarkan data dari Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK).

"Bantuan pangan beras di tahun depan itu diberikan ke 22 juta masyarakat yang sangat membutuhkan. Itu sekitar 10 persen dari total penduduk Indonesia yang memiliki daya beli yang rendah. Beras telah menjadi komponen kebutuhan pokok kita, sehingga saat bantuan ini disalurkan, akan bisa menguatkan daya beli masyarakat dan pada akhirnya menjaga inflasi nasional," pungkas Kepala NFA Arief Prasetyo Adi.


Aparatur Sipil Negara (ASN) dilarang berfoto dengan beberapa pose selama menjelang masa Pemilu 2024. Larangan pose foto bagi ASN ini dalam rangka menjaga serta memastikan netralitas dan profesionalitas sebagai pegawai ASN.

Aturan netralitas ASN dalam Pemilu 2024 berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai ASN dalam Pemilu. Sementara aturan netralitas ASN diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN.

Adapun hal-hal yang dilarang PNS selama masa Pemilu sudah tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai ASN Dalam Penyelenggaraan Pemilu. Aturan itu diteken Menpan-RB, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Ketua Komisi ASN, dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Setiap instansi diharapkan melakukan sosialisasi terhadap ASN di lingkungan masing-masing. Jadi tidak ada lagi ASN yang menganggap dirinya tidak paham dan tidak tahu," kata Plt Kepala Biro Humas, Hukum dan Kerja Sama BKN Nur Hasan kepada detikcom, Jumat (17/11/2023).

Selama masa Pemilu, para ASN harus berhati-hati saat berfoto jangan sampai terlihat memberikan dukungan politik melalui gerakan atau ekspresi tubuh. Pasalnya foto dengan pose yang mencerminkan simbol atau atribut partai dianggap sebagai pelanggaran disiplin ASN.

Berikut pose foto yang dilarang dilakukan ASN selama masa Pemilu:

Pose dengan mengangkat telunjuk (menunjukkan jumlah angka satu). Pose dengan jari membentuk simbol "peace" (menunjukkan jumlah angka dua). Pose dengan jari membentuk simbol metal (seperti menunjukkan jumlah angka tiga). Pose dengan menunjukkan jempol saja. Pose membentuk simbol hati ala Korea Selatan. Pose dengan jari membentuk simbol pistol. Pose dengan jari membentuk simbol "ok" dengan tiga jari diangkat. Pose dengan jari menunjukkan jumlah angka lima. Pose dengan jari membentuk simbol telepon.

Meski begitu, pegawai ASN masih tetap bisa berfoto dengan pose lainnya. Berikut 2 pose foto yang diperbolehkan bagi ASN:

Pose mengepalkan tangan. Pose meletakkan tangan di dada.

Larangan Pose Foto ASN Pemilu 2024 (Foto: Dok. Kominfo DIY)

Dikutip detikJogja, pegawai ASN yang melanggar asas netralitas seperti melakukan foto dengan pose-pose yang dilarang tersebut akan dikenakan sanksi berupa hukuman disiplin tingkat sedang hingga berat. Hal ini berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021.

Dalam Pasal 8 Ayat 3 PP Nomor 94 Tahun 2021, disebutkan bahwa jenis hukuman disiplin sedang terdiri atas:

Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama 6 bulan.

Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama 9 bulan.

Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama 12 bulan.

Dalam Pasal 8 Ayat 4 PP Nomor 94 Tahun 2021, disebutkan jenis hukuman disiplin berat terdiri atas:

Penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan.

Pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan.

Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.

Simak juga Video: Wapres Minta TNI-Polri Jaga Netralitas Saat Pemilu 2024

[Gambas:Video 20detik]


Presiden Amerika Serikat (Presiden AS) Joe Biden mengirimkan dua surat berbeda mengenai perang Israel-Hamas di Gaza. Surat itu dikirimkan kepada warga Amerika yang pro-Palestina dan pro-Israel.

Salah satu surat menunjukan dukungan Biden terhadap Israel melawan kelompok 'Hamas'. Sedangkan satu surat lainnya berbicara tentang upaya pemerintah AS melindungi warga sipil di jalur Gaza.

Sebagaimana dilansir Al Jazeera yang mengutip laporan NBC News berdasarkan salinan korespondensi resmi Gedung Putih, Minggu (19/11/2023), ssurat yang dikirimkan kepada kelompok pro-Israel terkait dengan serangan Hamas pada 7 Oktober di Israel selatan. Dalam surat itu juga menjanjikan dukungan berkelanjutan kepada Israel dan berupaya untuk mengembalikan tawanan yang diambil oleh Hamas yang berada di Gaza.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Rakyat Israel hidup melalui momen kejahatan murni yang "muncul kembali kenangan mengerikan" dan merupakan "hari paling mematikan bagi orang Yahudi sejak Holocaust", seperti dikutip NBC melaporkan surat Biden, tertanggal 1 November.

Dalam surat tersebut, Biden menegaskan mendukung Israel. Dalam surat itu Biden juga mengaku akan membantu memberikan kebutuhan Israel.

"Amerika Serikat mendukung Israel," lanjutnya.

"Kami akan terus memastikan bahwa Israel memiliki apa yang dibutuhkan untuk mempertahankan diri melawan terorisme sesuai dengan hukum kemanusiaan internasional," imbuh Biden.

Di sisi lain, surat Biden kepada kelompok pro-Palestina berfokus pada bantuan ke Palestina dan tidak menyebutkan Holocaust atau dukungan AS terhadap Israel.

"Kami berduka atas banyaknya warga Palestina tak berdosa yang terbunuh," tulis NBC melaporkan surat kedua Biden, tertanggal 8 November.

Biden menambahkan bahwa pemerintahannya bekerja sama dengan mitra-mitranya untuk memastikan bahwa bantuan yang menyelamatkan nyawa, termasuk makanan, air, dan obat-obatan dapat segera menjangkau warga Palestina yang tidak bersalah di Gaza. Dia juga menekankan 'Amerika Serikat dengan tegas mendukung perlindungan warga sipil selama masa konflik'.

Meskipun kedua surat tersebut tampaknya tidak bertentangan satu sama lain, atau bertentangan dengan kebijakan Biden, NBC melaporkan bahwa tidak lazim bagi Gedung Putih untuk membuat versi surat yang berbeda mengenai topik yang sama dengan penekanan yang sangat berbeda.

NBC menambahkan bahwa hal itu mencerminkan langkah yang ditempuh Biden menavigasi perbedaan dalam koalisinya yang terbagi sebagai pro-Israel dan pro-Palestina. Pro-kontra tersebut terjadi dengan waktu kurang dari satu tahun sebelum pemilu.

Dalam sebuah opini yang diterbitkan pada hari Sabtu di Washington Post, Biden menulis bahwa Gaza dan Tepi Barat yang diduduki "harus dipersatukan kembali di bawah satu struktur pemerintahan" - sebuah Otoritas Palestina yang telah direvitalisasi.

"Gaza tidak boleh lagi dijadikan platform terorisme. Tidak boleh ada pemindahan paksa warga Palestina dari Gaza, tidak boleh ada pendudukan kembali, tidak boleh ada pengepungan atau blokade, dan tidak boleh ada pengurangan wilayah," tulisnya.

Biden menambahkan bahwa "setelah perang ini selesai, suara rakyat Palestina dan aspirasi mereka" harus disuarakan oleh pusat "pemerintahan pasca krisis di Gaza".

Simak Video: Pesan Presiden Palestina ke Joe Biden: Hentikan Agresi Israel!

[Gambas:Video 20detik]


Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengunggah foto dirinya tengah membaca novel Gadis Kretek. Dia memuji buku karangan penulis Ratih Kumala itu dengan versi serial web sama-sama mengesankan.

Foto itu diunggah Ganjar di akun X (Twitter) resminya seperti dilihat, Minggu (19/11/2023). Ganjar tampak sedang duduk di sebuah ruangan kerja.

Terlihat novel Gadis Kretek di tangan Ganjar. Ganjar mengaku membaca ulang buku itu ibarat menengok kenangan.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Membaca ulang itu seperti menengok kenangan," tulis Ganjar.

Ganjar lalu mengutip dialog pemeran utama di novel itu, Dasiyah atau Jeng Yah. Dia pun memuji karya novel dan serial Gadis Kretek itu.

"Dan kenangan itu persis seperti kata Jeng Yah, 'Saya selalu di sini, saya tidak pernah ke mana-mana. Kamu bisa pulang jika memang itu yang kamu inginkan'," kata Ganjar.

"Novel dan film Gadis Kretek ini sama-sama keren. Dari keduanya kita semakin paham bahwa makhluk luar biasa itu adalah perempuan," lanjutnya.

Simak juga Video: Ganjar ke JK: Pilihan Boleh Berbeda, Tapi Kalau Dukung Saya Juga Boleh

[Gambas:Video 20detik]


Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (RK) mengunggah postingan terkait dukungan untuk Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di 2024. Dia juga bicara soal pemimpin sudah ditentukan dari garis tangannya.

Postingan itu disampaikan RK lewat akun Instagramnya @ridwankamil, seperti dilihat detikcom, Minggu (19/11/2023). Dia menyebut siapapun yang jadi capres dan cawapres di 2024, sudah tertulis di garis tangannya.

"#POLITIK praktis berbentuk pemilu adalah sebuah kontestasi 5 tahunan. Mari kita sambut rutinitas ini dengan kegembiraan dan kebahagiaan. Sejatinya, siapa yang jadi capres dan cawapres dan siapa yang akan menjadi pemimpin negeri ini, takdirnya sudah tertulis di garis tangannya. Takdirnya tinggal dijemput," kata Ridwan Kamil.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

RK juga menegaskan setiap pribadi pasti mempunya kesukaan dan pilihan masing-masing. Karena itu, menurutnya lebih baik berlomba menebar kebaikan dan solusi, daripada kebencian dan keburukan.

"Dan setiap kita memiliki pilihan dan kesukaan. Berkampanyelah dengan berlomba-lomba menebar kebaikan dan solusi negeri, bukan berlomba menebar kebencian dan keburukan," ucapnya.

Lebih lanjut, RK juga menegaskan dirinya bersama Golkar akan sepenuh hati mendukung Prabowo dan Gibran di 2024. Dia mempersilakan yang lain berbeda pendapat.

"Bersama rumah saya @golkar.indonesia dengan ketua umum @airlanggahartarto_official , kami sepenuh hati meyakini dan mendukung Pak @prabowo sebagai Presiden RI ke-8, dengan segenap pengalaman, kematangan dan ketegasannya. Dan akan didampingi oleh anak muda @gibran_rakabuming sebagai Wakli Presiden," ujarnya.

"Silakan followers akun ini berpendapat dengan santun, berargumen dengan sopan, namun ingat ada satu hal yang tidak bisa dipaksakan di dunia ini, yaitu selera. Mari berkontestasi dan berkompetisi dengan sehat untuk majunya negeri ini," lanjut dia.

Dalam postingan itu, Ridwan Kamil juga sempat menyampaikan pantun terkait dukungan untuk Prabowo. Berikut ini bunyi pantunnya:

Mari berfoto di tepi pantai

Sambil makan ikan sarden

Pak Prabowo yang kita cintai

Kita doakan jadi presiden

View this post on Instagram A post shared by Ridwan Kamil (@ridwankamil)

Lihat Video: Asosiasi Perangkat Desa Beri Sinyal Dukungan ke Prabowo-Gibran

[Gambas:Video 20detik]


Relawan Solata, yang merupakan komunitas masyarakat Toraja, mendeklarasikan dukungan ke pasangan calon nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud Md, di Pemilu 2024. Deklarasi dilakukan di Menteng, Jakarta Pusat.

Hadir dalam acara ini, Ketua Tim Koordinasi Relawan Pemenangan Pilpres PDI Perjuangan Ahmad Basarah hingga Wakil Ketua tim pemenangan nasional (TPN) Ganjar-Mahfud Gatot Eddy. Ketua Relawan Solata, April Bulo, sepakat untuk memenangkan Ganjar dan Mahfud untuk Pilpres 2024.

"Dan sore hari ini kita bersepakat dengan kemampuan yang ada pada kita masing-masing bersepakat untuk memenangkan Pak Ganjar Pranowo dan Prof Mahfud Md sebagai presiden dan wakil presiden untuk 2024-2029," tutur April, di Rumah Aspirasi Ganjar-Mahfud, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (19/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ia menjelaskan pertimbangan mendukung Ganjar dan Mahfud. April mengatakan pihaknya adalah komunitas yang rasional.

Relawan Solata akan mendukung pemimpin yang berjuang dengan cara yang adil. Mereka tak akan memberikan suara bagi mereka yang dinilai curang.

"Satu hal bahwa kami orang Toraja adalah pemilih yang rasional, pemilih di mana kita ingin melakukan dengan cara yang benar-benar baik, kita ingin dengan cara-cara yang fair bukan dengan cara-cara yang sekarang ada banyak di media, ada banyak di berita-berita, kami logis dan konsisten dengan pilihan kami," ungkap April.

April menyebut Ganjar dan Mahfud adalah pasangan yang memiliki pengalaman. Ia juga mengajak seluruh masyarakat Toraja untuk mendukung pasangan nomor urut tiga ini.

"Kami orang Toraja terusik adanya hal-hal yang kami anggap tidak rasional yang dilakukan jelang Pilpres. Kami harus nyatakan sikap kami relawan Ganjar-Mahfud dukung sepenuhnya Pak Ganjar presiden 2024, Mahfud wakil presiden 2024. Kami percaya beliau punya pengalaman, pendidikan luar biasa, latar belakang valid. Kami ajak orang Toraja mari bersatu, satukan visi dukung Pak Ganjar-Mahfud," imbuhnya.

Lihat juga Video: Jubir Prabowo Jelaskan Pernyataan Hashim soal Dugaan Korupsi di Kemhan

[Gambas:Video 20detik]


Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Agus Fatoni melarang aparatur sipil negara (ASN) yang ada di lingkup Pemerintah Provinsi Sumsel untuk berfoto dengan pose jari. Jika itu terjadi, maka akan ada sanksi yang berikan.

Diketahui, penetapan nomor urut pasangan calon presiden dan wakil presiden sudah dilakukan beberapa waktu yang lalu.

"Dalam berbagai kesempatan, saya kerap kali menyampaikan bahwa ASN harus netral, meski mereka nantinya diperbolehkan memilih secara pribadi. Mereka tidak boleh memihak golongan tertentu, partai dan orang tertentu. Termasuk saat ini harus berhati-hati dalam berfoto menggunakan jari," ujarnya, Minggu (19/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Fatoni pun meminta kepada ASN di Pemprov Sumsel untuk tidak melakukan hal itu agar masyarakat atau pihak tertentu tidak salah persepsi. Jangan sampai, ada anggapan ASN berpihak untuk kepentingan politik.

"Itu (pose dengan jari) tidak boleh ya, tapi foto yang lalu-lalu tidak masalah karena belum ada Pemilu (penentuan nomor urut capres-cawapres). Bisa saja foto dulu (foto lama) ada kode tertentu saat belum Pemilu, tapi kalau nanti jangan foto pakai jari," tegasnya.

Kata dia, pengawasan terhadap ASN dalam tahun politik dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Sumsel dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Mengenai sanksi yang akan diberikan, terdapat tiga skema yang bisa dipakai. Pertama sanksi ringan, sedang dan berat.

"Pemberian sanksi ada mekanismenya, jika ada pelanggaran nanti secara internal akan diperiksa Inspektorat. Eksternalnya, pemeriksaan dilakukan oleh Bawaslu," ungkapnya.

Beberapa hal yang dilarang bagi ASN adalah menjadi peserta kampanye, menggunakan atribut partai, berkampanye menggunakan fasilitas negara, dan membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon. Baik itu sebelum, selama, dan setelah kampanye.

"Tidak boleh juga posting atau share di medsos. Jadi, ASN itu harus netral, karena ASN ini milik semua, tidak boleh melayani, semua kita perlakukan sama dan kita beri pelayanan yang sama. Apapun dukungan yang diberikan secara sengaja itu tidak boleh, namanya tidak netral," katanya.

Arahan Wapres Ma'ruf ke KBRI: Jaga Netralitas Pemilu 2024


Partai Gerindra tak sepakat dengan PKS bahwa pernyataan capres nomor urut 1 Anies Baswedan soal ada pihak yang sudah memiliki kontrak politik saat memimpin DKI Jakarta namun tak diteruskan ditujukan ke Presiden Jokowi. Waketum Gerindra Habiburokhman menduga pernyataan itu ditujukan ke gubernur-gubernur DKI sebelumnya.

"Saya nggak yakin Pak Anies tendensius terhadap Pak Jokowi. Mungkin itu gubernur-gubernur sebelumnya atau siapa kami tidak tahu," kata Habiburokhman kepada wartawan, Minggu (19/11/2023).

Habiburokhman menekankan pihaknya merupakan pengusung Anies dan Jokowi di Pilgub DKI. Dia menyerahkan penilaian soal pemenuhan janji kampanye diserahkan ke masyarakat.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kami pengusung Pak Jokowi sebagai gubernur dan sekaligus Pak Anies sebagai gubernur, menurut kami baiknya semua pihak tidak saling mendiskreditkan. Soal tidak terpenuhi sepenuhnya janji kampanye biarlah diserahkan penilaian nya kepada rakyat," kata Habiburokhman.

Wakil Ketua Komisi III DPR ini kemudian menyinggung program DP rumah Rp 0 yang menurutnya menuai kritik karena dianggap gagal. Menurutnya, fenomena adanya program yang tak berjalan optimal merupakan hal biasa dalam pemerintahan.

"Misal kasus rumah DP Rp 0 yang disebut banyak pihak gagal. Kita tidak boleh mendiskreditkan pihak tertentu, itu fenomena yang biasa dalam pemerintahan. Ada program yang gagal tapi pasti ada juga yang berhasil," ujar dia.

Sebelumnya, Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menanggapi pernyataan Anies terkait seseorang yang punya kontrak politik di DKI Jakarta tetapi tidak diteruskan. Mardani menyebut sosok yang dimaksud itu hanya Anies yang tahu, tetapi ia menyinggung Gubernur DKI Jakarta sebelumnya, Jokowi.

"Mas Anies yang tahu. Tapi, Pak Jokowi memang cuma dua tahun di Jakarta. Tapi momentum memang kuat saat itu ke Pak Jokowi," kata Mardani kepada wartawan.

Mardani mengatakan politik adalah sebuah pilihan apakah akan berkomitmen pada janji atau sebaliknya. Ia mengatakan rakyat bisa menilai rekam jejak dari setiap pemimpin.

"Politik itu memang pilihan, jaga janji atau ambil momentum. Tapi apapun, sejarah akan mencatat semua pimpinan bisa dengan tinta emas atau tinta hitam yang kelam," tutur Mardani.

Lihat Video: Kala Kubu AMIN Ungkit Ijtima 2019 Sebut Ada Paslon Terindikasi Khianat

[Gambas:Video 20detik]


Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo tiba di rumah mantan Wakil Presiden RI 10 dan 12, Jusuf Kalla, di Jalan Brawijaya Raya, Jakarta Selatan. Ganjar disambut Jusuf Kalla di depan rumahnya.

Pantauan detikcom di rumah Jusuf Kalla, Jakarta Selatan, Minggu (19/11/2023), Ganjar tiba pukul 16.00 WIB. Ganjar mengenakan baju bermotif batik.

Kedatangan Ganjar disambut oleh Jusuf Kalla langsung di edpan rumahnya. Keduanya saling senyum sembari berjabat tangan.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ganjar terlihat datang bersama Ketua TPN Ganjar-Mahfud Arsjad Rasyid. Selain Ganjar, terlihat Ketua umum Perindo, Harry Tanoe yang telah hadir terlebih dahulu ke kediaman Jusuf Kalla.

Setelah itu, keduanya langsung masuk ke dalam. Belum ada informasi terkait apa yang dibicarakan keduanya.

Simak juga Video: Jubir Prabowo Jelaskan Pernyataan Hashim soal Dugaan Korupsi di Kemhan

[Gambas:Video 20detik]


Satpol PP Kota Denpasar telah menurunkan ratusan alat peraga kampanye (APK) milik para calon anggota legislatif (caleg) di sepanjang jalan protokol di Denpasar.

Kepala Satpol PP Kota Denpasar AA Ngurah Bawa Nendra pencopotan APK itu sudah berlangsung sejak 13 November 2023.

"Selama lima hari terakhir yang diturunkan dari spanduk, baliho hingga banner lebih kurang (berjumlah) 600-an," ujarnya saat dihubungi detikBali, Minggu (19/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Sejumlah jalan protokol atau utama yang sudah bersih dari APK antara lain, Jalan Gatot Subroto, Jalan WR Supratman, Jalan Hayam Wuruk, dan Jalan Diponegoro.

Bawa Nendra menerangkan ada sekitar 60 anggota Satpol PP yang diturunkan untuk membersihkan APK. Termasuk di antaranya ada Satpol PP kecamatan.

Beragam APK, mulai spanduk hingga banner yang telah diturunkan masih berada di kantor Satpol PP Kota Denpasar. Nantinya, partai politik (parpol) bersangkutan dipersilakan mengambil langsung ke sana.

Penurunan APK ini akan terus dilakukan hingga 28 November 2023. Namun, dia berharap sebelum tanggal tersebut masing-masing caleg bisa menurunkan APK secara mandiri.

"Nanti setelah 28 November kan mulai masa kampanye dan titik-titik untuk pemasangan APK. Nanti ditentukan oleh KPU yang berkoordinasi dengan Pemda," kata Bawa Nendra.

Relawan Ganjar Datangi Bawaslu Minta Usut Perusakan Baliho di Karawang


Beberapa asosiasi perangkat desa dari seluruh Indonesia yang tergabung dalam nama Desa Bersatu melakukan silaturahmi nasional di Indonesia Arena, GBK, Jakarta Pusat. Calon Wakil Presiden Koalisi Indonesia Maju (KIM) Gibran Rakabuming Raka hadir di lokasi.

Pantauan detikcom, Minggu (19/11/2023) Gibran hadir di lokasi pada pukul 15.23 WIB. Gibran mengenakan baju kemeja panjang berwarna biru. Gibran datang bersama istrinya Selvi Ananda.

Gibran tampak menyalami satu per satu perangkat desa yang ada. Selain itu, massa yang sudah hadir di lokasi mencoba menghampiri dan berswafoto bersama Gibran.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Di lokasi sudah hadir sebelum beberapa pejabat lainnya, yakni Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Bulan Bintang (PBB) hingga Mantan Ketua Umum PSSI Mochamad Iriawan atau Iwan Bule. Ada juga jajaran Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran yakni Jubir TKN Andre Rosiade, Dewan Pakar TKN Budiman Sudjatmiko hingga Sekretaris TKN, Nusron Wahid.

Perangkat Desa Putuskan Dukung Prabowo-Gibran

Asri Annas mengatakan perangkat desa mendukung pasangan Prabowo-Gibran dalam Pilpres 2024. Sebab, kata dia, Prabowo-Gibran lah yang dirasa bisa mewujudkan keinginan para asosiasi perangkat desa dari seluruh Indonesia. Mulai dari dana desa Rp 5 miliar hingga memperbaiki kesejahteraan perangkat desa.

"Ada beberapa poin yang penting yang kami berharap bisa diakomodir ke depan. Pertama adalah reformasi tata kelola desa, kemudian kedua dana desa Rp 5 miliar bersifat afirmatif, kemudian evaluasi pendamping desa. Ketiga adalah memperbaiki kesejahteraan perangkat desa, BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dan seluruh instrumen organisasi yang ikut mendukung pemerintah," kata dia.

"Poin-poin ini kelihatannya bapak Prabowo dan mas Gibran yang sedikit mau merespon. Buat kami, kami tidak terlalu peduli dengan janji-janji capres, kami lebih peduli pada siapa yang mau peduli dengan desa," imbuhnya.

Selain itu, Asri Annas juga menyebut Prabowo-Gibran dinilai bisa melanjutkan beberapa pencapaian yang sudah diberikan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Asri Annas menyebut pihaknya sudah berkomunikasi juga dengan kedua Paslon lainnya yakni Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo - Mahfud Md. Namun yang diundang ke acara silaturahmi Nasional hanya pasangan Prabowo-Gibran.

"Sebenernya kita udah berkomunikasi, dan kalau teman-teman lihat jejak digital awalnya bahkan saya kemarin memberikan support dukungan penuh kepada Anies Baswedan kan. Acara di Bandung desa bersatu kan itu kami. Saya buat itu," kata dia.

"Tapi buat kami siapa yg kemudian mau benar-benar mengakomodir kepentingan desa, ya buat kita, ada di situ. Jadi ngga penting untuk menghadirkan semua. Yang kita butuhkan adalah siapa yg mau mengakomodir. Dalam pandangan kami, rasanya bapak Prabowo dan mas Gibran mengakomodir," imbuhnya.

Simak juga Video: Berulang Kali Gibran Minta Pendukung Tahan Diri Hadapi Fitnah

[Gambas:Video 20detik]


Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Agus Fatoni membuka Rakerda MUI Sumsel di Hotel Grand Duta Syariah, Minggu (19/11/2023). Dalam kesempatan itu, dia mengajak semua masyarakat termasuk Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk ikut menjaga Sumsel tetap zero conflict pada Pemilu 2024 mendatang.

Kegiatan rakerda yang bertema Memposisikan Ulama dalam Meningkatkan Semangat Ukhuwah Wathoniyah untuk Menyukseskan Pilpres, Pileg dan Pilkada 2024 ini juga dihadiri MUI kabupaten/kota se-Sumsel.

"Selama ini suasana di Sumsel selalu kondusif dan zero conflict, status yang kita sandang ini harus menjadi tekad bersama mempertahankannya. Peran tokoh masyarakat, tokoh agama seperti ulama dan lainnya sangat dibutuhkan agar tidak ada konflik," katanya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Menurut Fatoni, pesta demokrasi harus dijalani dengan senang dan gembira. Jangan sampai menimbulkan permusuhan. Terlebih, Pemilu sudah menjadi agenda rutin, sehingga pengalaman menjaga iklim tetap kondusif harus dilakukan bersama, termasuk oleh MUI Sumsel dan MUI kabupaten/kota.

"Kita punya pengalaman untuk menjaga Sumsel tetap kondusif dan tidak ada konflik. Tapi, yang paling penting adalah membuat daerah kita sebagai wilayah yang toleran. Baik toleran antara semua umat beragama, suku dan kelompok yang ada di Sumsel," jelasnya.

Sementara itu, Ketua MUI Sumsel Aflatun Muchtar mengatakan, kehadiran MUI di berbagai wilayah di Indonesia untuk memberi ketenangan dan menyejukkan umat. Termasuk dalam menghadapi tahun politik 2024 mendatang.

"Kita imbau dan mengajak seluruh pengurus MUI di 17 kabupaten/kota di Sumsel, bahkan sampai ke kecamatan untuk memberi ketenangan, kedamaian, dan menyejukkan kepada masyarakat," ujarnya.

Menurutnya, kerukunan internal pada masing-masing agama harus dibina. Setelah internal, berikutnya menjaga kerukunan antarumat beragama. Berikutnya antarumat beragama dengan pemerintah.

"Ini yang akan kita sampaikan, maka Insya Allah zero conflict akan terwujud. Pemilu akan damai dan menghasilkan hasil yang baik," jelasnya.

Dirinya tak menampik akan adanya gesekan-gesekan yang terjadi di tengah masyarakat. Baik secara kelompok, partai, suku, dan sebagainya. Hal itu disebutnya manusiawi.

"Tapi, tokoh agama, tokoh masyarakat, khususnya MUI harus memberi penjelasan dan keterangan yang sifatnya pembinaan agar mereka tidak tersulut emosinya dan ini harus dilakukan bersama. Termasuk pula kepada kepala rumah tangga. Sekarang bagaimana tinggal menumbuhkan kesadaran masyarakat agar tidak melakukan hal-hal negatif yang bisa merusak persatuan dan kesatuan," ungkapnya.

Tips Hindari Hoax yang Berseliweran Jelang Pemilu 2024


Perangkat desa mengungkap para Paslon Capres-Cawapres mendekati perangkat desa menjelang pemilu 2024. Bahkan, ada salah satu pasangan calon yang memberikan uang kepada perangkat desa untuk meminta dukungan.

Hal tersebut disampaikan Koordinator Nasional Desa Bersatu, Muhammad Asri Anas dalam acara silaturahmi nasional perangkat desa di Indonesia Arena, GBK, Jakarta Pusat, Minggu (19/11/2023). Mulanya dia menjelaskan kegiatan yang dilakukan hari ini bukan sebagai bentuk kampanye dan deklarasi dukungan kepada Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Namun demikian, perangkat desa mendukung Prabowo-Gibran karena dinilai bisa mengakomodir keinginan para perangkat desa. Setelahnya, dia mengungkap semua Paslon capres-cawapres mendekati perangkat desa untuk meminta dukungan di Pilpres 2024 mendatang.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kan ini bukan kampanye, ini kan silahturahmi nasional desa. Jadi gini, teman-teman ya. Udahlah, partai-partai politik di luar sana, calon-calon lain jangan menyudutkan perangkat desa dan kepala desa. Karena kami juga tahu kan. Ada di sebelah yang, semua berusaha mendekat kami. Semua ingin bergabung kami bergabung dengan mereka," kata Asri Annas di lokasi, Minggu (19/11/2023).

Asri Annas selanjutnya mengatakan, ada salah satu calon presiden yang memberikan uang transportasi Rp 1 juta kepada perangkat desa dalam sekali pertemuan meminta dukungan. Perangkat desa, lanjut dia, juga diminta membuat video dukungan.

Namun dia tak merinci capres mana yang dimaksud tersebut. Namun dia memastikan perangkat desa menolak permintaan dukungan dari capres tersebut.

"Bahkan mohon maaf, ada Capres yang membiayai fasilitasi kepala desa, transportasi Rp 1 juta tiap satu pertemuan kalau teman teman butuh video ada juga video. Dimana pendamping desa itu wajib, membuat video dukungan ke Capres dan Partai tentunya, pendamping sama. Kami tidak mau seperti dilakukan," ujarnya.

Perangkat Desa Putuskan Dukung Prabowo-Gibran

Asri Annas mengatakan perangkat desa mendukung pasangan Prabowo-Gibran dalam Pilpres 2024. Sebab, kata dia, Prabowo-Gibran lah yang dirasa bisa mewujudkan keinginan para asosiasi perangkat desa dari seluruh Indonesia. Mulai dari dana desa Rp 5 miliar hingga memperbaiki kesejahteraan perangkat desa.

"Ada beberapa poin yang penting yang kami berharap bisa diakomodir ke depan. Pertama adalah reformasi tata kelola desa, kemudian kedua dana desa Rp 5 miliar bersifat afirmatif, kemudian evaluasi pendamping desa. Ketiga adalah memperbaiki kesejahteraan perangkat desa, BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dan seluruh instrumen organisasi yang ikut mendukung pemerintah," kata dia.

"Poin-poin ini kelihatannya bapak Prabowo dan mas Gibran yang sedikit mau merespon. Buat kami, kami tidak terlalu peduli dengan janji-janji capres, kami lebih peduli pada siapa yang mau peduli dengan desa," imbuhnya.

Selain itu, Asri Annas juga menyebut Prabowo-Gibran dinilai bisa melanjutkan beberapa pencapaian yang sudah diberikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) selama menjabat sebagai Presiden RI 9 tahun.

Asri Annas menyebut pihaknya sudah berkomunikasi juga dengan kedua Paslon lainnya yakni Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo - Mahfud Md. Namun yang diundang ke acara silaturahmi Nasional hanya pasangan Prabowo-Gibran.

"Sebenernya kita udah berkomunikasi, dan kalau teman-teman lihat jejak digital awalnya bahkan saya kemarin memberikan support dukungan penuh kepada Anies Baswedan kan. Acara di Bandung desa bersatu kan itu kami. Saya buat itu," kata dia.

"Tapi buat kami siapa yang kemudian mau benar-benar mengakomodir kepentingan desa, ya buat kita, ada di situ. Jadi ngga penting untuk menghadirkan semua. Yang kita butuhkan adalah siapa yg mau mengakomodir. Dalam pandangan kami, rasanya bapak Prabowo dan mas Gibran mengakomodir," imbuhnya.

Saksikan juga SOSOK pilihan minggu ini: Lyfe with Less, Jalan Suci Praktikkan Minimalisme

[Gambas:Video 20detik]


Ketum PSI Kaesang Pangarep bertemu dengan Pimpinan Pasukan Merah Tariu Borneo Bangkule Rajakng (TBBR), Panglima Jilah. Pertemuannya itu untuk bersilahturahmi dan makan bersama.

Pantauan detikcom di Pondok Kakap, Pontianak, Kalimantan Barat pada Minggu (19/11/2023), Kaesang bersama istri, Erina Gudono disambut oleh Panglima Jilah. Panglima Jilah yang mengenakan baju adat Sapai Sapaq. Selain itu, tampak pula beberapa pasukan merah Panglima yang ikut berkumpul dan makan bersama.

"Hanya silahturahmi dengan panglima. Waktu itu kan panglima datang ke pernikahan saya tahun lalu. Jadi ini saya gunakan kesempatan untuk silahturahmi ke beliau lagi," kata Kaesang.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Sementara itu Panglima Jilah mengatakan bahwa pihaknya menyambut dengan baik kedatangan Kaesang dan jajarannya di Kalbar. Ia pun mengaku akan mengawal PSI hingga selesai kunjungannya di Kalbar.

"Kita menyambut baik, sebagai anak presiden. Kita kemarin sudah komunikasikan ke publik, kita mengawal beliau sampai selesai. Ini adalah anak presiden," ujar Panglima Jilah.

Selain itu terlihat pula jajaran DPP PSI seperti Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie, Anggota Dewan Pembina PSI, Isyana Bagoes Oka, dan beberapa jajarannya.

Diketahui, DPP PSI mengunjungi Pontianak, Kalbar. Ketua DPP Satia Chandra Wiguna membeberkan sejumlah kegiatan yang dilakukan Ketum PSI, Kaesang selama di Pontianak. Ia mengatakan rombongan akan melakukan serangkaian acara konsolidasi internal dan berdialog dengan masyarakat Pontianak.

Simak Video: Terpopuler Sepekan: Pesawat TNI Jatuh di Pasuruan, Indonesia Gagal ke 16 Besar

[Gambas:Video 20detik]


Ketua DPD PDI Perjuangan (PDIP) Jawa Tengah, Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul, mengatakan pihaknya sudah bergerak mendalami munculnya video perempuan berseragam ASN Pemkab Boyolali yang mengaku mendapat arahan memenangkan Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024. Namun, hingga kini belum diketahui kebenaran video itu.

Ia menyebutkan 'serangan udara' lewat media sosial makin sulit dibedakan antara fakta atau hoaks. Selama itu belum jelas maka pihaknya belum bisa memberikan keterangan secara resmi.

"Serangan udara melalui TikTok, melalui video, melalui apapun sosmed. Pertanyaan pertama itu didesain atau fakta. Kita masih tanda tanya, kan? Kemarin ada salaman dengan ibu aja ada yang mendesain, betul? Artinya faktanya tidak begitu. Jadi ini desain atau fakta? Kalau fakta saya tanggapi. Kalau desain untuk mempersepsikan, di-framing ini itu, entar dulu deh," kata Pacul di Panti Marhaen, Semarang, dikutip detikJateng, Minggu (19/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Sosmed itu sekarang susah sekali untuk dideteksi bener tidaknya. Nanti kalau sudah benar fakta, baru tanggapi. Kalau bukan fakta, ditanggapi secara resmi berarti saya terjebak di dalam urusan belum pasti," imbuhnya.

Pacul juga menegaskan sudah melakukan investigasi dan bertanya ke kader di Boyolali. Menurutnya jika video itu merupakan serangan terhadap PDIP, hal itu karena suara PDIP di Boyolali sangat kuat.

"Oh iya dong (investigasi). Kan sudah datang ke sana, saya tanya, mas itu siapa? Kita tanya, kui sopo pakai baju ASN, ono departemene, 'tak takoni g enek sing ngaku ik mas' (Saya tanya tidak ada yang mengaku itu mas), 'wajahe ra ketok mas, dadi bener ora, ora ngerti mas' (Wajahnya tidak kelihatan jadi itu bener atau tidak, tidak tahu mas). Lha koe nglakoni ngono ra? 'Ora mas' (Lha kamu melakukan itu tidak? Tidak mas) katanya. Berarti ini dobol-dobolan (bohong-bohongan)," ungkap Pacul.

Baca berita selengkapnya di sini.

Lihat juga Video: Berulang Kali Gibran Minta Pendukung Tahan Diri Hadapi Fitnah

[Gambas:Video 20detik]


Beberapa asosiasi perangkat desa dari seluruh Indonesia yang tergabung dalam nama Desa Bersatu melakukan silaturahmi nasional di Indonesia Arena, GBK, Jakarta Pusat. Mereka memberi sinyal dukungan kepada pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Koordinator Nasional Desa Bersatu, Muhammad Asri Anas, ogah mengatakan pertemuan tersebut sebagai deklarasi dukungan kepada Prabowo-Gibran. Hal tersebut karena aparat desa terikat dengan beberapa aturan yang ada.

"Sebenarnya gini, kalau kita organisasi penggerak desa kan juga ada batasannya misalnya ada regulasi UU Nomor 6, UU Nomor 7, ada sesuatu di mana kita tidak bisa menyebut deklarasi. Ya (dukungan tersirat), kira-kira seperti itu lah ya," kata Asri Annas di lokasi, Minggu (19/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Namun demikian, Asri Annas mengatakan Pasangan Prabowo-Gibran lah yang dirasa bisa mewujudkan keinginan para asosiasi perangkat desa dari seluruh Indonesia. Mulai dari dana desa Rp 5 miliar hingga memperbaiki kesejahteraan perangkat desa.

"Ada beberapa poin yang penting yang kami berharap bisa diakomodir ke depan. Pertama adalah reformasi tata kelola desa, kemudian kedua dana desa Rp 5 miliar bersifat afirmatif, kemudian evaluasi pendamping desa. Ketiga adalah memperbaiki kesejahteraan perangkat desa, BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dan seluruh instrumen organisasi yang ikut mendukung pemerintah," kata dia.

"Poin-poin ini kelihatannya Bapak Prabowo dan Mas Gibran yang sedikit mau merespons. Buat kami, kami tidak terlalu peduli dengan janji-janji capres, kami lebih peduli pada siapa yang mau peduli dengan desa," imbuhnya.

Selain itu, Asri Annas juga menyebut Prabowo-Gibran dinilai bisa melanjutkan beberapa pencapaian yang sudah diberikan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Asri Annas menyebut pihaknya sudah berkomunikasi juga dengan kedua Paslon lainnya yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. Namun, yang diundang ke acara silaturahmi nasional hanya pasangan Prabowo-Gibran.

"Sebenarnya kita sudah berkomunikasi, dan kalau teman-teman lihat jejak digital awalnya bahkan saya kemarin memberikan support dukungan penuh kepada Anies Baswedan kan. Acara di Bandung desa bersatu kan itu kami. Saya buat itu," kata dia.

"Tapi buat kami siapa yang kemudian mau benar-benar mengakomodir kepentingan desa, ya buat kita, ada di situ. Jadi nggak penting untuk menghadirkan semua. Yang kita butuhkan adalah siapa yang mau mengakomodir. Dalam pandangan kami, rasanya Bapak Prabowo dan Mas Gibran mengakomodir," imbuhnya.

Dalam acara tersebut direncanakan Cawapres KIM Gibran Rakabuming Raka akan hadir langsung. Pantauan detikcom di lokasi, sejumlah tokoh sudah hadir di lokasi. Yakni Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Bulan Bintang (PBB) hingga Mantan Ketua Umum PSSI Mochamad Iriawan atau Iwan Bule.

Ada juga jajaran Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran yakni Dewan Pakar TKN Budiman Sudjatmiko hingga sekretaris TKN, Nusron Wahid.

Lihat juga Video: Berulang Kali Gibran Minta Pendukung Tahan Diri Hadapi Fitnah

[Gambas:Video 20detik]


Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) akan melakukan supervisi dan pengawasan terkait netralitas Polri di tahun politik ini. Hingga kini, Kompolnas belum menerima pengaduan terkait ketidaknetralan Polri.

"Sejauh ini masih belum ada pengaduan (dugaan Polri tidak netral) ke Kompolnas," kata Komisioner Kompolnas Poengky Indarti kepada wartawan, Minggu (19/11/2023).

Poengky mengatakan memang pernah ada komplain beberapa anggota Polri mendatangi kantor DPC salah satu partai, seperti di Pasuruan dan Surakarta. Menurutnya, berdasarkan pimpinan Polri di wilayah tersebut, hal itu dilakukan dalam rangka patroli dialogis dalam pelaksanaan Operasi Mantap Brata untuk menjaga dan memelihara kamtibmas pada tahapan pemilu.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Melihat hal tersebut, kami mendorong pimpinan kepolisian di wilayah untuk melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pimpinan partai politik di wilayah agar tidak terjadi kesalahpahaman," ucapnya.

Poengky menyebut netralitas Polri merupakan amanah dari Undang-Undang Polri Nomor 2 Tahun 2002. Menurutnya, UU tersebut juga ditindaklanjuti dengan beberapa peraturan turunan yang menjabarkan tentang netralitas Polri.

"Netralitas Polri adalah amanah UU Polri Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 28 ayat (1) dan (2), yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Disiplin Polri Pasal 5 huruf b, serta Aturan Kode Etik Polri Pasal 4 huruf h Perpol Nomor 7 Tahun 2022. Aturan-aturan tersebut juga sudah ditindaklanjuti dan dijabarkan dengan ST 2407 tentang netralitas Polri, serta aturan-aturan di tingkat satuan kerja dan satuan wilayah," jelas Poengky.

Poengky mengatakan netralitas berdasarkan Surat Telegram (ST) Nomor 2407 tidak hanya berlaku untuk anggota Polri. Namun juga berlaku untuk Ibu Bhayangkari atau istri anggota Polri karena merupakan bagian dari keluarga besar Polri.

"Sehingga pimpinan, seluruh anggota Polri dan ibu-ibu Bhayangkari wajib taat dan melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Dengan taat dan melaksanakan aturan netralitas Polri sebaik-baiknya, maka nama baik institusi Polri akan makin harum dan kepercayaan masyarakat kepada Polri akan meningkat," ucapnya.

Tetapi, kata Poengky, jika ada oknum yang mencoba-coba tidak netral, selain oknum itu merusak nama baik Polri, yang bersangkutan akan dikenai sanksi. Sanksi terberat bisa berupa pemecatan.

Dia memastikan Kompolnas selaku pengawas eksternal Polri telah dan akan terus melakukan kunjungan kerja ke Polda-Polda untuk supervisi sekaligus pengawasan. Menurutnya, jika ada temuan di lapangan, akan dilaporkan Kompolnas melalui surat kepada Kapolri.

"Kami mohon dukungan dan bantuan masyarakat serta media massa untuk dapat ikut serta mengawasi pelaksanaan netralitas Polri. Jika ada yang menemukan dugaan polisi tidak netral, silahkan melaporkan pada Kompolnas dengan mengirimkan surat pengaduan disertai bukti-bukti pendukung ke kantor Kompolnas," ujar Poengky.

"Kita semua perlu menjaga Polri selaku alat negara untuk tetap netral, agar demokrasi di Indonesia dapat terjaga," imbuhnya.


Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menilai penegakan hukum hingga HAM era Presiden Joko Widodo (Jokowi) merah. Terkait hal itu, capres nomor urut 2 Prabowo Subianto tak berkomentar banyak.

Respons itu diberikan Prabowo saat meresmikan sumber air bersih di Desa Pamubulan, Lebak, Banten, Minggu (19/11/2023). Usai peresmian itu, Prabowo dimintai tanggapan soal penilaian Ganjar mengenai penegakan hukum di era Jokowi.

Prabowo tak memberikan pernyataan apapun. Tampak Prabowo hanya memberi gesture kedipan mata kemudian tertawa.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Hahaha," ujar Prabowo. Kemudian Prabowo langsung pergi meninggalkan lokasi.

Ganjar Beri Nilai 5 Penegakan Hukum Jokowi

Ganjar sebelumnya menilai penegakan hukum hingga HAM era Jokowi merah. Ganjar memberi nilai 5 dari skala 10 usai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait batas usia capres-cawapres.

Hal itu disampaikan Ganjar dalam Sarasehan Nasional Ikatan Keluarga Alumni (IKA) Universitas Negeri Makassar (UNM), Sabtu (18/11). Saat itu salah satu panelis, Zainal Arifin Mochtar atau Uceng, bertanya ke Ganjar.

"Terakhir misalnya sebelum ribut-ribut Mas Ganjar masih memberi penilaian penegakan hukum Indonesia itu baik, sekitar 7 sampai 8. Dengan kondisi sekarang ketika keadaan berubah dan Mas Ganjar memakai baju hitam, apakah nilai itu menurun?" tanya Uceng.

"Turun," ucap Ganjar.

Ganjar diberi pertanyaan kembali, mengapa menurutnya penegakan hukum di Indonesia mengalami penurunan. Ganjar mengungkit putusan MK.

"Kasus kemarin kan menelanjangi semuanya dan kita dipertontonkan soal itu, itu sebenarnya," ujarnya.

Alasannya, menurut Ganjar, dari putusan tersebut dinilai sarat intervensi dan terlihat jelas. "Rekayasa dan intervensi. Yang membikin kemudian intervensi menjadi hilang, yang imparsial menjadi parsial," ucapnya.

Uceng kembali bertanya kepada Ganjar, berapa nilai yang diberikan atas kinerja penegakan hukum, HAM, hingga korupsi dalam pemerintahan Jokowi. Ganjar menyebut turun, menjadi 5.

"Dengan kasus itu jeblok," sebut Ganjar.

"Kira-kira berapa poinnya? 1-10?" tanya Uceng lagi.

"5," kata Ganjar yang disambut riuh hadirin.

Ganjar sendiri dalam Pemilu 2024 berpasangan dengan Mahfud Md dan mendapatkan nomor urut 3. Mahfud sendiri berstatus sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) saat ini.

Simak Video: Jubir Prabowo Jelaskan Pernyataan Hashim soal Dugaan Korupsi di Kemhan

[Gambas:Video 20detik]