Pesta demokrasi tahun 2024 semakin dekat. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan siklus demokrasi tidak boleh sampai mengganggu jalannya berbagai agenda hingga instrumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Di tahun politik, kita tetap akan menjaga (jalannya APBN). Karena itu adalah siklus demokrasi yang normal memang sudah diatur oleh undang-undang. Indonesia sendiri negara demokrasi yang berarti mekanisme pemilu sudah ditetapkan dan tidak boleh mengganggu juga berbagai agenda pembangunan yang juga instrumen APBN yang terus menjaga masyarakat dan perekonomian Indonesia," kata Sri Mulyani di Hotel Aryaduta, Kamis (23/11/2023).

Pada tahun politik, pihaknya akan fokus untuk menyelesaikan berbagai permasalahan dan membangun pondasi untuk menuju Indonesia high income country pada 2045, di antaranya, memperbaiki kualitas sumber daya manusia (SDM), membangun infrastruktur agar meningkatkan produktivitas, membangun nilai tambah di sektor industri, dan memperbaiki iklim investasi melalui regulasi dan kebijakan yang sederhana.

"Ini adalah tema yang akan tetap berjalan karena ini adalah fondasi dari Indonesia untuk mencapai Indonesia maju. Oleh karena itu, Kementerian Keuangan akan terus melakukan berbagai langkah-langkah yang sifatnya jangka pendek untuk stabilisasi," lanjutnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Meski begitu, dia tetap perlu melakukan reformasi di beberapa bidang, seperti di perpajakan dan sektor keuangan. Misalnya, dia akan melakukan sinkronisasi pada Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD) sebelum berlaku akhir tahun.

Meski sudah memasuki tahun politik, Sri Mulyani akan terus mengandalkan APBN sebagai instrumen yang akan menjaga perekonomian di Indonesia.

"APBN akan terus menjadi tools dan instrumen yang akan terus menjaga perekonomian dan masyarakat kita dengan postur APBN 2024 yang tetap dijaga untuk mendukung support ekonomi kita sekaligus untuk menjaga stabilitas dan meneruskan berbagai reformasi membangun fondasi yang kuat ekonomi ke depan," pungkasnya.


Cawapares nomor urut 3 Mahfud Md bercerita ada menteri yang ditekan oleh anggota DPR yang juga pengusaha demi kepentingan pribadi. Mahfud menyebut menteri tersebut dipesankan proyek oleh anggota DPR yang juga pengusaha.

Hal tersebut diungkapkan oleh Mahfud saat sesi tanya jawab Dialog Terbuka Muhammadiyah Bersama Calon Pemimpin Bangsa di Universitas Muhammadiyah Jakarta, Tangerang Selatan, Kamis (23/11/2023). Mahfud menjawab pertanyaan soal batas-batas kekuasaan dalam pemerintahan.

"Juga sekarang berdasarkan hasil penelitian, kekuasaan sekarang itu banyak sekali yang eksesif, karena adanya conflict of interest," kata Mahfud.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Mahfud menjelaskan, indeks korupsi di Indonesia di tahun 2021 itu 38, namun 2022 anjlok menjadi 34. Mahfud memberi alasannya, salah satunya konflik kepentingan anggota Dewan sekaligus pengusaha.

"Apa penjelasannya? Karena tadi, batas-batas kekuasaan itu bercampur baur. Misalnya di lembaga legislatif, di lembaga legislatif itu ada orang yang menjadi anggota DPR sekaligus punya perusahaan. Yang kemudian kalau ada nego-nego dengan pemerintah bagi pengembangan perusahaannya, digarap di legislatif, dalam forum rapat kerja dan sebagainya," ujar Mahfud yang juga menjabat Menko Polhukam.

Mahfud kemudian menceritakan menteri ditekan oleh anggota DPR yang bicara keras. Namun, setelah rapat, kata Mahfud, anggota DPR itu memesan proyek kepada menteri dan menurutnya itu merupakan konflik kepentingan.

"Kadang kala menteri itu ditekan, sesudah ditekan gitu, bicara keras. Nanti sesudah keluar dari sidang, lalu pesan proyek, itu DPR, banyak itu, conflict of interest," ucapnya.

Simak juga Video 'Ganjar-Mahfud Md Ditanya Seandainya Kalah di Pilpres 2024':

[Gambas:Video 20detik]


Formula E telah mengonfirmasi kalender untuk Musim 10 tahun 2024. Pada kalender resmi yang telah ditetapkan kemarin, Rabu (22/11/2023), fix tak ada jadwal balapan di Jakarta.

Jakarta sudah dua musim menggelar balap mobil formula bertenaga listrik Formula E. Tahun 2023, Jakarta menggelar dua balapan sekaligus di Sabtu dan Minggu pada Juni lalu.

Namun tahun depan tampaknya Jakarta tak akan menggelar Formula E lagi. Sebab, dalam kalender resmi Formula E yang ditetapkan kemarin, tak ada nama Jakarta sebagai tuan rumah Formula E Musim 10 tahun depan.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Formula E justru mengumumkan Misano di Italia sebagai venue baru perhelatan balap mobil listrik ini. Sirkuit yang dekat dengan kampung halaman legenda MotoGP Valentino Rossi itu menjadi tuan rumah balapan Formula E untuk pertama kalinya.

Dewan Olahraga Motor Dunia FIA menyetujui penambahan Misano ke dalam jadwal Formula E. Misano menajdi venue baru ketiga selain Tokyo dan Shanghai.

"Formula E menghadirkan balapan jalanan lebih baik dari siapa pun, dan kalender Musim 10 terakhir kami menghadirkan tantangan terbesar bagi tim dan pembalap di tahun kedua mobil balap GEN3 dengan perpaduan sempurna antara sirkuit jalanan ikonik dan trek yang sudah mapan. Misano akan menjadi pengalaman baru yang luar biasa bagi semua orang, sementara balapan tambahan di Portland menandakan komitmen berkelanjutan kami terhadap pasar AS serta potensi pertumbuhan di kawasan ini," kata Jeff Dodds, CEO Formula E.

Musim 10 Formula E dimulai di Mexico City pada hari Sabtu, 13 Januari 2024. Selanjutnya diikuti balapan di di Diriyah, Hyderabad, Sao Paulo, Tokyo, Misano, Monaco, Berlin, Shanghai, Portland dan London.

Alasan Jakarta Tak Lagi Jadi Tuan Rumah Formule E

Dalam siaran pers sebelumnya disebutkan, Jakarta tidak menjadi tuan rumah Formula E karena sedang masa pemilihan umum (pemilu). Pihak Formula E tengah melakukan pembahasan dengan pihak berwenang Jakarta terkait balapan selanjutnya.

"Acara yang direncanakan di Jakarta pada hari Sabtu, 8 Juni tidak akan dilaksanakan setelah diumumkannya masa kampanye dalam pemilihan presiden Indonesia pada sebagian besar bulan Juni. Hal ini akan berdampak pada logistik pengiriman balapan di jalanan ibu kota secara bersamaan. Formula E dan pihak berwenang di Jakarta sedang menjajaki kelayakan balapan di kota tersebut pada tanggal alternatif," demikian dikutip dari siaran pers Formula E.

Tanpa Jakarta, berikut kalender resmi Formula E 2024:

Mexico City: 13 Januari Diriyah, Arab Saudi: 26-27 Januari Hyderabad, India: 10 Februari Sao Paulo, Brazil: 16 Maret Tokyo, Jepang: 30 Maret Misano, Italia: 13-14 April Monaco: 27 April Berlin, Jerman: 11-12 Mei Shanghai, China: 25-26 Mei Portland, Amerika Serikat: 29-30 Juni London, Inggris Raya: 20-21 Juli.

Hari Kedua Formula E, Antrean Penonton Masih Sepi


Calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, berbicara terkait pendidikan di Indonesia. Jika terpilih menjadi Presiden, Ganjar ingin satu keluarga miskin ada satu yang menyandang gelar sarjana.

Hal itu disampaikan Ganjar di acara Dialog Terbuka Muhammadiyah Bersama Calon Pemimpin Bangsa, di Universitas Muhammadiyah Jakarta, Kamis (23/11/2023). Ganjar mengatakan pendidikan di Indonesia menjadi salah satu fokus penting untuk dirinya.

"Kehadiran negara di setiap kehidupan mulai anak-anak ya, pendidikan yang penting untuk membentuk karakter, lalu pendidikan karakter sejak dini," kata Ganjar.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ganjar menilai dengan pendidikan, maka akan mengangkat derajat dari orang-orang yang kurang mampu. Maka, dia pun mendorong agar satu keluarga terdapat satu sarjana di dalamnya.

"Berikutnya lagi kita melihat bagaimana kita mengangkat derajat orang miskin, melalui pendidikan satu keluarga miskin satu sarjana insyaallah ini akan mendorong mereka lepas dari itu," paparnya.

Selanjutnya, Ganjar berbicara terkait ekonomi hijau. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu mengatakan untuk menciptakan ekonomi hijau, maka perlu banyaknya lapangan kerja yang dibangun.

"Kemudian kita perlu kurikulum siap kerja, ini sebenarnya kita mau pake ekonomi hijau itu butuh lapangan kerja, digitalisasi 1.300 triliun investasi yang kita butuhkan itu menciptakan lapangan kerja iya nggak?" katanya.

"Butuh ekonomi kreatif, termasuk anak-anak muda semua di desain dalam kerangka bagaimana mengunggulkan ekonomi kita agar mereka terlibat setiap tahap ke tahap," sambung dia.

Lihat Video 'Ketum PP Muhammadiyah Percaya Ganjar-Mahfud Berdiri Tegak soal Konstitusi':

[Gambas:Video 20detik]


Calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, berbicara terkait korupsi yang masih ada di Indonesia. Ganjar mengatakan korupsi perlu untuk dihilangkan sebab menjadi penyakit.

Hal itu disampaikan Ganjar di acara Dialog Terbuka Muhammadiyah Bersama Calon Pemimpin Bangsa, di Universitas Muhammadiyah Jakarta, Kamis (23/11/2023). Ganjar mulanya membicarakan angka harapan hidup.

"Ini angka harapan hidup. Insyaallah kalau jaminan itu ada, angka harapan hidup akan tinggi. Maka bapak ibu tugas kita adalah fastabiqul khairot, untuk kita bisa berlomba-lomba, maka istilah kami gaspol," kata Ganjar.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Maka, kata dia, perlu adanya dorongan terkait jaminan hidup. Sebab, dia mengatakan anggaran yang dimiliki berlipat ganda sehingga tak boleh ada korupsi.

"Gaspol itu kita dorong, kita punya anggaran yang berlipat ganda, maka tidak boleh ada korupsi. Pajak dipermudah," ujar Ganjar.

"Kita s-nya sikat KKN, karena ini yang menjadi penyakit di negeri ini. Dan pol-nya kita memoles birokrasi yang melayani, yang analitis, bukan sekadar administratif," sambungnya.

Dia pun mengatakan untuk mewujudkan hal itu, perlu adanya regulasi. Ganjar menyebut jika regulasi sudah baik, maka perlu adanya aktor untuk menjalankan regulasi itu.

"Itu butuh regulasi. Kalau regulasi sudah baik sistem kelembagaan. Kalau sistem kelembagaan sudah baik maka kita butuh aktor baik. Mudah-mudahan aktor-aktor baik itu ada di sini. Biarlah nanti bisa bergabung dengan kami," tuturnya.


Jubir TPN Ganjar-Mahfud, Guntur Romli menganggap citra 'gemoy' pada capres Prabowo Subianto untuk menutupi kelemahan dan mobilitasnya yang terbatas. Membalas itu, Jubir TKN Prabowo-Gibran, Fahri Hamzah, mengatakan latar belakang Prabowo di militer menunjukkan kemampuan bertahan hidupnya di atas rata-rata.

"Prabowo itu adalah mantan komandan pasukan khususnya yang punya kemampuan bertahan hidup yang jauh di atas rata-rata," kata Fahri kepada wartawan, Kamis (23/11/2023).

Wakil Ketua Umum (Waketum) Gelora ini menyebut Prabowo pernah mengalami cedera pada kakinya selama berkarier di militer. Dia menonjolkan kemampuan Prabowo sebagai tokoh militer yang memahami geopolitik.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Selain itu, cedera pada kakinya adalah karena pengabdian seorang perwira militer di medan perang. Tetapi dia adalah jenderal yang pintar yang memahami geopolitik dan umur ya jauh lebih muda dibanding rata-rata pemimpin dunia sekarang terutama negara besar, seperti Amerika, India, Brazil, Malaysia dan lain-lain," kata Fahri.

Sebelumnya, Guntur Romli menyoroti citra 'gemoy' pada Prabowo. Dia menilai citra tersebut untuk menutupi kelemahan mobilitas dari Prabowo.

Romli awalnya mengatakan Ganjar Pranowo dan tim kini lebih memilih untuk menemui masyarakat secara langsung dalam merespons hasil lembaga survei. Dia menyinggung ada mobilitas tinggi yang dilakukan Ganjar saat menemui warga dari sejumlah daerah.

"Cara kerja menyentuh langsung masyarakat, blusukan, menginap di rumah masyarakat, itu memang pilihan kerja politik yang langsung menuju akar rumput. Dan ini yang menjadi salah satu menurut saya kelebihan mobilitas Mas Ganjar dan itu yang menjadi ciri khas," kata Romli dalam Adu Perspektif detikcom bersama Total Politik, Rabu (22/11).

Politikus PDIP itu lalu mengungkit citra gemoy yang kini ada di Prabowo. Dia menilai hal itu sebagai gimmick semata.

"Ini yang membedakan misalnya dengan citra misalnya gemoy yang ada di kubu lawan. Untuk menutupi kelemahan dan mobilitas yang sangat terbatas dengan gimmick seperti tadi," katanya.

Simak Video 'Guntur Romli: Hasil Sejumlah Lembaga Survei Mulai Membingungkan':

[Gambas:Video 20detik]


Ketum PP Muhammadiyah Haedar Nashir berharap pasangan calon nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud Md dapat memegang amanah dari rakyat jika terpilih menjadi presiden dan wakil presiden. Haedar mengatakan jika ingin berjanji, maka berjanji yang objektif.

Hal itu disampaikan Haedar dalam sambutannya di acara Dialog Terbuka Muhammadiyah Bersama Calon Pemimpin Bangsa, di Universitas Muhammadiyah Jakarta, Kamis (23/11/2023). Haedar mengatakan Ganjar-Mahfud akan berdiri tegak di atas konstitusi.

"Kami percaya dua tokoh ini ketika rakyat nanti memberi amanah dan mandat, tentu akan berdiri tegak di atas konstitusi dan tidak akan menyalahgunakannya," kata Haedar.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kalau toh berjanji, berjanji lah yang objektif untuk dan atas nama bangsa, jangan bikin janji-janji yang di nanti la yukallifullahu nafsan, di luar kemampuan," sambungnya.

Bahkan, kata Haedar, jika bisa janji-janji itu ialah yang dikehendaki olah rakyat. Namun, dia mengatakan jangan sampai janji itu dibuat terlalu sulit.

Haedar lantas menyinggung terkait aspirasi rakyat terkait aturan undang-undang. Dia mengatakan sebanyak apapun aspirasi yang disampaikan, undang-undang tetap akan diputuskan oleh penguasa.

"Ada sejumlah undang-undang ini Pak Mahfud yang sampai kita harus tarik ulur luar biasa dan berakhir dengan tidak ada aspirasi yang kita punya, akhirnya karena apa yang bisa diputuskan di dewan, di DPR itu hasil dari oligarki koalisi yang ya 'kun fayakun', setiap undang-undang yang dikehendaki apapun jadi," jelasnya.

Dia mengatakan ketika memutus undang-undang tidak akan peduli terhadap suara Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, atau masyarakat. Padahal, kata dia seharusnya suara-suara mereka dapat didengar demi kepentingan bangsa dan negara.

"Sehingga jangan sampai ke depan ada undang-undang yang kemudian diputuskan dalam tempo yang seasingkat-singkatnya. Itu saja ruang awal yg kami inginkan," ungkap dia.

Simak Video 'LSI Denny JA dan SMRC Nilai Posisi Ganjar Pranowo Saat Ini Terjepit':

[Gambas:Video 20detik]


Pasangan capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud Md menghadiri dialog terbuka Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Ganjar mengatakan dirinya agak nervous ketika hendak menghadiri acara.

Ganjar menyampaikan itu di awal-awal dirinya memaparkan visi-misinya di Universitas Muhammadiyah Jakarta, Tangerang Selatan, Kamis (23/11/2023). Selain didampingi Mahfud, Ganjar mengaku diantar oleh partai pengusungnya.

"Karena saya agak nervous datang ke sini, maka saya diantar partai pengusung saya. Ada dari PDIP, ada dari Perindo, PPP, Hanura," kata Ganjar.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ganjar menyebut kurang mantap jika dirinya hanya diantar partai pengusung sehingga relawan ikut mengantar juga. Sebab Ganjar mengaku berdebar-debar menyiapkan materi.

"Masih kurang mantap, saya diantar oleh para relawan, ini forum harus serius ini. Kita agak berdebar-debar menyiapkan, mana yang harus saya seleksi," ujar Ganjar.

Sebagaimana diketahui, PP Muhammadiyah merencanakan untuk menggelar uji publik dan dialog terbuka kepada tiga pasangan capres-cawapres yang akan tampil pada Pemilu 2024.

Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti mengatakan uji publik untuk ketiga paslon merupakan kesepakatan rapat Pleno PP Muhammadiyah. Abdul menuturkan hal itu juga respons dari permintaan pertemuan para paslon dengan petinggi PP Muhammadiyah.

Pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar atau AMIN telah menghadiri dialog ini kemarin.

Simak juga Video 'LSI Denny JA dan SMRC Nilai Posisi Ganjar Pranowo Saat Ini Terjepit':

[Gambas:Video 20detik]


Mahkamah Konstitusi (MK) mengebut Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) untuk putusan gugatan syarat capres/cawapres yang diajukan Brahma Aryana. Mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (Unusia) meminta usia di bawah 40 tahun yang boleh maju sebagai capres/cawapres yang pernah/sedang menjadi gubernur.

Perkara yang dibela oleh Viktor Santoso Tandiasa itu mengantongi nomor 141/2023. MK sudah melakukan RPH sejak Selasa (21/11) lalu.

"Untuk perkara 141 tunggu kabar sore nanti," kata jubir MK, hakim konstitusi Enny Nurbaningsih, kepada wartawan, Kamis (23/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Perkara 141 itu sudah disidangkan dua kali. Sidang pertama pada 8 November 2023 dan sidang kedua pada 20 November 2023. Sehari setelahnya, Ketua MK Suhartoyo membawa berkas itu ke RPH untuk diproses oleh 8 hakim MK, minus Anwar Usman. Sebab, Anwar Usman sudah dihukum oleh Majelis Kehormatan MK tidak boleh mengadili perkara yang berpotensi konflik kepentingan.

Di sisi lain, Anwar Usman mengajukan keberatan atas pengangkatan Suhartoyo sebagai Ketua MK. Hal itu dinyatakan tidak mengganggu kinerja hakim MK dan institusi.

"Hakim kerja seperti biasa," ucap Enny.

Keberatan Anwar Usman itu sudah dibahas dalam RPH oleh 8 hakim MK. Namun, MK belum tahu akan diapakan oleh tim hukum Anwar Usman atas jawaban MK itu.

"Kami belum tahu akan dibawa ke mana surat jawaban tersebut oleh kuasa hukum AU," ujar Enny.

Gugatan Brahma

Dalam permohonannya, Brahma kembali menguji lagi konstitusionalitas Pasal 169 huruf q UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Adapun MK sudah memberikan makna Pasal 169 huruf q itu menjadi:

Berusia paling rendah berusia 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah.

Brahma mengajukan gugatan ulang dengan harapan yang bisa maju capres/cawapres berusia kurang dari 40 tahun adalah untuk gubernur saja.

Untuk diketahui, beberapa waktu lalu, Ketua MKMK Jimly Asshiddiqie mengatakan jika ketentuan batas usia itu kembali diubah MK, putusannya akan berlaku untuk Pemilihan Umum (Pemilu) 2029.

"Jadi kalau nanti ada perubahan lagi UU sebagaimana diajukan oleh mahasiswa itu, berlakunya nanti di 2029," kata Jimly di gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa (7/11/2023).

Jimly berharap Pemilu 2024 berjalan tertib. Jimly menyebutkan semua anak bangsa berperan untuk menyukseskan pemilu.

"Nah jadi saya berharap kita sebagai anak bangsa, mari kita memusatkan perhatian untuk suksesnya Pemilu. Partai pesertanya sudah jelas, capres-cawapres nya sudah jelas. Yang tidak kita suka tolong jangan dipilih. Jadi harapannya kita fokus saja untuk pemenangan masing-masing," ujar Jimly.

Simak Video 'Curhat Megawati Khawatir Kecurangan Pemilu hingga Rekayasa Hukum':

[Gambas:Video 20detik]


Wakapolri Komjen Pol Agus Andrianto melakukan kunjungan ke Riau dan bertemu dengan tokoh masyarakat. Salah satunya menyampaikan soal pemilu damai 2024.

Kunjungan pertama Komjen Agus digelar di Ballroom Hotel Pangeran, Pekanbaru, Rabu (21/11) kemarin. Hadir sejumlah tokoh dari Riau mulai dari Lembaga Adat Melayu Riau, tokoh agama hingga kepemudaan.

Hadir mendampingi Agus, yakni Asisten SDM Kapolri Irjen Dedi Prasetyo, Kapus Dokkes Polri Irjen dr Asep Hendradiana. Selain itu hadir juga Kapolda Riau Irjen Mohammad Iqbal serta seluruh pejabat utama (PJU) Polda Riau.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Rumah besar tanpa memandang suku, agama, ras dan etnis dan miniatur Indonesia keberagaman yang harmonis tersebut ada di Riau," kata Komjen Agus.

Agus menilai silaturahmi kebangsaan ini menegaskan komitmen Polri dalam menjaga keharmonisan dan persatuan antar berbagai kelompok etnis dan agama di Indonesia. Kepolisian siap menjadi pelayan masyarakat yang adil dan berkeadilan.

"Dengan dukungan masyarakat, perbedaan dalam pilihan pemilu tahun 2024 jangan menjadi perpecahan. Namun keberagaman tersebut menjadi pemersatu dalam lingkup persatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)," katanya.

Menurutnya, bangsa Indonesia merupakan bangsa yang besar, yang terdiri dari beragam suku, adat dan budaya. Maka sudah seharusnya melibatkan komunitas dan pengelolaan.

Komjen Agus Andrianto, juga mengungkap jika kedatangannya ke Riau ini juga untuk mengecek implementasi program Presisi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Apakah program tersebut sudah betul-betul dilaksanakan atau tidak oleh jajaran Korps Bhayangkara di Bumi Lancang Kuning.

"Syukur alhamdulillah dari hasil penayangan kegiatan oleh Polda Riau, kemudian laporan LAMR Riau, kerja sama dan kegiatan yang dilakukan oleh Polda betul-betul sudah dirasakan (manfaatnya) oleh masyarakat Riau," katanya.

Selain itu, atas perintah Kapolri, bahwa semua rumah sakit Bhayangkara yang ada di seluruh Polda agar bisa membantu masyarakat yang membutuhkan.

"Polri juga siap membantu masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan, di mana setiap masyarakat yang tidak terdaftar dalam BPJS silahkan hubungi Kapolres di daerahnya untuk mendapatkan pelayanan kesehatan gratis," pungkas Komjen Agus.

BNI Sirnas B Riau, Ajang Unjuk Gigi Anak-anak Berbakat


Calon Presiden (capres) nomor urut 1, Anies Baswedan berjanji akan membangun Stadion Mattoanging di Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel). Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Sulsel pun berharap janji politik tersebut dapat meningkatkan elektabilitas Anies di Sulsel.

Anis menandatangani kontrak politik di hadapan suporter PSM Makassar terkait pembangunan Stadion Mattoanging di Gori Artisan Building, Makassar, Sabtu (18/11). Stadion yang direncanakan Anies diberi nama Mattoanging International Stadium.

"Yang kita harapkan memang berpengaruh karena ini semua adalah rangkaian pilpres yah, semuanya orientasinya itu elektabilitas. Jadi kami harap memang itu berpengaruh," ujar Ketua Lembaga Pemenangan Pemilu (LPP) DPW PKB Sulsel Syamsu Rizal atau Daeng Ical kepada detikSulsel, Rabu (22/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Deng Ical menyebut rencana Anies membangun stadion di Makassar tak terlepas dari keluhan masyarakat Sulsel khususnya suporter PSM Makassar. Dia pun berharap rencana Anies tersebut mendapat dukungan dari masyarakat Sulsel.

"Itu kan bagian dari aspirasi dan itu kontrak dibuat berdasarkan aspirasi suporternya PSM. Nah, itulah dibuatkan, dan prosesnya panjang, ditelaah, baru digambarkan dan lain-lain, jadi prosesnya panjang," jelasnya.

Namun Daeng Ical mengakui dalam konteks politik saat ini tak semua orang memiliki pandangan yang sama. Dia pun menyebut yang perlu dilakukan adalah menjawabnya dengan memberikan sebuah aksi.

"Kalau itu dijelaskan ki bahwa layak tidak, pantas tidak, mampu tidak dan semuanya sangat rasional itulah (janji bangun stadion) yang disampaikan," tuturnya.

Anies Sudah Punya Konsep Stadion Mattoanging

Anies sangat serius ingin melanjutkan pembangunan Stadion Mattoanging Makassar, bahkan menyulapnya menjadi stadion berkelas dunia. Baginya, stadion adalah kebutuhan masyarakat Sulsel, khususnya Makassar.

"Alasan utamanya karena ini adalah kebutuhan, ini kebutuhan, kebutuhan dari masyarakat dan stadion sepakbola itu mempersatukan. Lintas apapun ketika sampai di stadion sepakbola mereka bersatu bersama," ucap Anies kepada wartawan.

Anies mengatakan, Mattoanging International Stadium didesain dengan mengkombinasikan konsep arsitektur modern dan lokal Sulsel. Stadion tersebut juga dirancang dengan fasilitas-fasilitas berstandar FIFA, sehingga dapat menjadi tuan rumah kompetisi internasional

"Tadi teman-teman sudah lihat konsepnya dan menyatukan antara konsep arsitektur modern dengan unsur adat istiadat tradisi yang ada di Sulawesi Selatan. Sebuah kombinasi akar budayanya ada, tetapi juga tumbuh dengan konsep arsitektur modern dan konsepnya adalah green building, sehingga nanti ini menjadi bangunan ramah lingkungan yang sampai generasi anak cucu kita akan disyukuri. Insyaallah," paparnya.

Lebih lanjut, Anies menyebut, Mattoanging International Stadion akan dibangun dengan kapasitas 40 ribu penonton. Stadion tersebut akan rampung dalam waktu 3 tahun.

"Nanti kita berharap stadion ini bisa menampung sekitar 40 ribu penonton di sini. 40 ribu penonton bisa," kata Anies.

Ayah dan Anak Ditemukan Tewas Bersimbah di Dalam Ruko di Maros


Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) berkoordinasi dengan KPK terkait dugaan adanya pakta integritas Pj Bupati Sorong Yan Piet Moso untuk memenangkan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Bawaslu akan mengusut kebenaran pakta integritas tersebut.

"Kita coba koordinasi dengan KPK ya mengenai hal itu, bener nggak kalau kita lihat," kata Ketua Bawaslu Rahmat Bagja kepada wartawan, Kamis (23/11/2023).

Bagja mengatakan akan menelusuri terkait pakta integritas tersebut. Dia pun menyebut akan mencari kebenaran dari peristiwa itu.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kalau nggak salah Sorong sudah ada ini, nanti kita coba lagi Bawaslu Sorong melakukan penelusuran berdasarkan itu," paparnya.

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron sebelumnya berbicara soal dokumen yang diduga pakta integritas Pj Bupati Sorong Yan Piet Moso untuk kemenangan Ganjar Pranowo yang disebut-sebut ditemukan saat operasi tangkap tangan (OTT). Ghufron mengatakan urusan terkait pakta integritas itu merupakan kewenangan Bawaslu dan DKPP.

"Sementara kalau ada dugaan-dugaan seperti yang Anda sampaikan tadi (pakta integritas) itu sebetulnya adalah wilayah dari Bawaslu dan DKPP untuk memastikan itu tidak terjadi. Jadi kami mohon maaf tidak bisa masuk," ujar Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron di gedung ACLC KPK, Jakarta Selatan, Rabu (22/11).

Lalu, apakah benar ada dokumen tersebut?

"Jadi sekali lagi KPK dalam proses penyelidikan, penyidikan mungkin menemukan dokumen-dokumen yang Anda sebutkan tadi," jawab Ghufron.

Lihat juga Video 'Pj Bupati Sorong soal Pakta Diduga untuk Memenangkan Ganjar: No Comment':

[Gambas:Video 20detik]


Sejumlah partai politik Koalisi Indonesia Maju (KIM) di Nusa Tenggara Barat (NTB) melampiaskan kekecewannya terkait penunjukan Faurani sebagai Ketua Tim Kampanye Daerah (TPD) Prabowo-Gibran di NTB oleh Tim Kampanye Nasional (TPN). Faurani merupakan Ketua Kamar Dagang Indonesia (Kadin) NTB sejak 2020.

Hal itu terungkap ketika sejumlah tokoh parpol yang tergabung dalam koalisi pemenangan Prabowo-Gibran menggelar pertemuan di Rumah Langko, Mataram, NTB, Rabu malam (22/11/2023). Padahal, pertemuan tersebut sedianya hanya menjadi ajang silaturahmi bagi parpol pendukung Prabowo-Gibran di NTB.

Ketua DPW PSI NTB Agus Kamarwan kecewa lantaran TPN Prabowo-Gibran menunjuk Faurani sebagai ketua TPD NTB. Padahal, seluruh parpol koalisi telah bersepakat memberikan mandat kepada Pathul Bahri untuk memimpin TKD NTB.

"Secara etika berpolitik, minggu lalu pimpinan partai sudah hadir dalam rapat konsolidasi KIM. Semua sudah legawa, pikiran jernih, hati yang lapang memandatkan Ketua TKD kepada Pathul Bahri," kara Agus, Rabu.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Keputusan parpol koalisi di daerah, kata Agus, seharusnya dihargai. Ia menilai orang daerah lebih memahami kondisi politik di daerahnya. Oleh karena itulah, TKN seharusnya mengambil keputusan yang sejalan dengan keinginan parpol di daerah.

"Ini kesepakatan pimpinan parpol, seharusnya kami-kami ini dihargai bahwa ini kesepakatan. Yang bekerja parpol, harus dihargai. Tiba-tiba muncul SK yang menunjuk satu orang untuk mengatur kami. Kami nggak kenal itu dari mana," kata Agus.

"Yang dari TKN, urusan mereka. Kami punya struktur sendiri," imbuhnya.

Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) PBB NTB Hilman Indra setali tiga uang. Menurutnya, parpol koalisi tetap berpegang pada putusan awal, yakni Pathul Bahri sebagai Ketua TKD Prabowo-Gibran NTB.

"Kami parpol telah menetapkan Pak Pathul Bahri sebagai ketua dan orang se-NTB sudah tahu. Tanpa komunikasi apa-apa, lalu tiba-tiba TKN buat SK. Ada muruah yang teman-teman partai ini dilewati. Kami ingin jaga muruah partai untuk tidak dilangkahi begitu saja," tutus Indra.

Tanggapan DPD Gerindra NTB

Sekretaris DPD Partai Gerindra NTB Nauvar Furqani Farinduan merespons kekecewaan sejumlah parpol terkait keputusan TKN yang menunjuk Faurani sebagai Ketua TKD NTB. Farin menjelaskan posisi Gerindra dalam hal itu sebagai penengah.

"Kami ada dalam posisi yang cukup sulit," kata Farin.

Farin menerangkan, parpol koalisi meminta untuk membentuk struktur TKD yang dipimpin Pathul Bahri. Ia pun berjanji langsung mengirimkan struktur tersebut kepada TPN dan DPP parpol masing-masing.

"Kami tentu berusaha menjaga kondusivitas politik dalam rangka pemenangan Prabowo-Gibran kondusif. Karena bagaimanapun juga Gerindra punya kepentingan besar memastikan kemenangan Prabowo-Gibran di 2024," imbuh pria yang juga Wakil Ketua DPRD NTB itu.

Farin menegaskan parpol koalisi tetap mengakomodasi Faurani sebagai bagian dari TKD Prabowo-Gibran di NTB. "Kami tetap mengakomdir Pak Faurani masuk struktur TKD," jelasnya.

Sebelumnya, keputusan TKN Prabowo-Gibran yang menunjuk Faurani sebagai Ketua TKD Prabowo-Gibran NTB mengejutkan TKD NTB. Sebab, keputusan TKN terkait penunjukan ketua TKD NTB tidak sejalan dengan keinginan parpol koalisi di daerah. Adapun, Faurani disebut-sebut memiliki kedekatan dengan mantan Ketua Kadin Rosan Roslaeni yang kini menjabat Ketua TKN Prabowo-Gibran.

Resmi! Gibran Rakabuming Jadi Cawapres Prabowo


Pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud Md menghadiri acara Dialog Terbuka Muhammadiyah Bersama Calon Pemimpin Bangsa. Acara digelar di Gedung Cendekia, Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ).

Pantauan detikcom di UMJ, Tangerang Selatan, Kamis (23/11/2023), Ganjar tidak sekitar pukul 08.56 WIB. Sedangkan Mahfud sudah tiba terlebih dulu.

Ganjar dan Mahfud tampak sama-sama mengenakan batik. Ganjar disambut oleh mahasiswa dan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta, Ma'mun Murod.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Masyarakat tampak antusias menyambut kehadiran Ganjar-Mahfud. Mereka terlihat berebut berfoto dan bersalaman dengan pasangan capres-cawapres itu.

Mahfud Md menghadiri acara Dialog Terbuka Muhammadiyah Bersama Calon Pemimpin Bangsa. (Anggi Muliawati/detikcom)

Sebagaimana diketahui,PP Muhammadiyah merencanakan untuk menggelar uji publik dan dialog terbuka kepada tiga pasangan capres-cawapres yang akan tampil pada Pemilu 2024.

Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti mengatakan rencana uji publik untuk ketiga paslon itu merupakan kesepakatan rapat Pleno PP Muhammadiyah. Abdul menuturkan hal itu juga respons dari permintaan pertemuan para paslon dengan petinggi PP Muhammadiyah.

"Kemarin di Pleno PP Muhammadiyah sudah disepakati akan menyelenggarakan semacam mungkin uji publik gitu ya, atau bentuknya nanti dialog begitu dengan masing-masing capres-cawapres di Kampus Muhammadiyah," ujar Abdul Mu'ti dalam keterangannya, dikutip Sabtu (4/11).

Simak Video 'LSI Denny JA dan SMRC Nilai Posisi Ganjar Pranowo Saat Ini Terjepit':

[Gambas:Video 20detik]


Calon presiden (capres) nomor urut 1 Anies Baswedan merespons permintaan Ahmad Ridwan Dalimunthe yang ingin namanya dikeluarkan dari timses Anies-Muhaimin atau Timnas AMIN.

Dilansir dari detikNews, Ahmad Ridwan Dalimunthe meminta namanya dikeluarkan dari timses Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar atau Timnas AMIN. Ridwan Dalimunthe menegaskan posisinya netral di Pemilu mendatang.

Alasannya, saat ini dirinya masih menjadi bagian dari grup media besar yang mengharuskan medianya bersikap netral dalam kontestasi pemilu, baik pileg maupun pilpres.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Saya merasa terhormat dan mengucapkan terima kasih atas pencantuman nama saya. Namun karena saya dalam posisi yang harus netral dalam kontestasi Pemilu 2024, saya menyatakan tidak bersedia," katanya di Jakarta, Rabu (22/11/2023).

Dalam kesempatan itu Ridwan juga meminta agar namanya dikeluarkan dari daftar Dewan Pakar di Timnas AMIN. Untuk diketahui, dewan pakar ini dipimpin eks ketua MK Hamdan Zoelva.

Lebih lanjut, Ridwan menyatakan dirinya dan grup media tempatnya bernaung akan terus mendukung pemilu yang bersih, jujur, aman, dan damai.

Sementara itu, saat disinggung soal hal ini, Anies mengaku akan mengatur susunan timnas AMIN soal adanya tokoh yang keluar masuk.

"Ya nanti kita atur lah, gampang," kata Anies usai menghadiri acara Diskusi & Diseminasi Mahasiswa Mendebat Capres-Cawapres di DBL Arena Surabaya, Rabu (22/11/2023) petang.

Anies: Saya Ini Diamanati Buat Jadi Capres, Uang Tidak Punya


Juru bicara TKN Prabowo-Gibran, Ade Armando, buka suara soal hasil survei sejumlah lembaga survei terkait elektabilitas capres dan cawapres pada Pilpres 2024. Ade mengaku ada lembaga survei yang terkesan manipulatif.

"Kita harus akui mungkin sekali ada survei yang sebetulnya manipulatif," kata Ade dalam Adu Perspektif detikcom bersama Total Politik, Rabu (22/11/2023) malam.

"Dan itu tergantung dari hasil surveinya mungkin sama sekali nggak dibikin. Kemudian ada lembaga penelitian yang ngeklaim aja bahwa dia udah bikin dan hasilnya Ganjar sekian, Prabowo sekian, dan kita sebagai masyarakat nggak punya kemampuan mengeceknya," sambungnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ade mengatakan masyarakat juga harus kritis terhadap hasil lembaga survei. Menurutnya, tidak jarang lembaga survei melakukan penelitian dengan metodologi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan.

"Kemungkinan yang lain sebetulnya survei dilakukan tapi dengan tidak memenuhi metodologi yang seharusnya. Hasilnya bisa kita ragukan," katanya.

Lebih lanjut Ade mengaku ada sejumlah lembaga survei yang selalu menjadi rujukannya. Setidaknya ada lima lembaga survei yang menurut Ade Armando dapat dipercayai.

"Saya selalu punya kecenderungan ada lembaga penelitian yang akan cenderung saya percaya yaitu SMRC, Indikator, kemudian LSI, dua-duanya kan ada lembaga dan lingkaran, kemudian Poltrack, Kompas. Itu yang kurang lebih saya gunakan sebagai panduan," pungkas Ade.

Simak juga Video 'LSI Denny JA dan SMRC Nilai Posisi Ganjar Pranowo Saat Ini Terjepit':

[Gambas:Video 20detik]


Tim Pemenangan Nasional Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN) mengaku bingung soal perolehan suara AMIN yang melempem di survei meski tiap acara selalu dipenuhi pendukung. Peneliti SMRC Saidiman Ahmad menilai tidak ada yang aneh dari fenomena tersebut.

"Soal tadi kok dalam pertemuan selalu besar. Di Makassar, di Depok bahkan sangat besar, tapi kenapa di survei tidak. Sebenarnya itu tidak bertentangan," kata Saidiman dalam Adu Perspektif detikcom bersama Total Politik, Rabu (22/11/2023) malam.

Saidiman mengatakan dalam tiga bulan terakhir angka rata-rata AMIN di survei berkisar 20%. Perolehan suara itu berkisar 40 juta pemilih mendukung AMIN.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kalau kemudian banyak di mana-mana memang basisnya ada 40 juta, yang hadir itu kan paling 100 ribu, 200 ribu. Tidak mungkin di Makassar 2 juta, 7 juta, pemilihnya tidak sampai situ," katanya.

Menurut Saidiman, perolehan suara AMIN di lembaga survei hingga banyaknya pendukung yang hadir dalam tiap acara yang digelar Anies dan Cak Imin belum menunjukkan adanya perbedaan.

"Jadi sebenarnya itu tidak bertentangan, memang memungkinkan, orang pemilihnya 40 juta kok. Jadi kalau diambil satu persen saja dari 40 juta udah banyak, udah mobilisasi massa. Jadi itu tidak bertentangan," jelas Saidiman.

Wabendum Tim Pemenangan Nasional Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN), Rajiv, sebelumnya mengaku heran dengan perolehan suara AMIN di lembaga survei. Dia menilai hal itu tidak sesuai dengan animo masyarakat yang hadir dalam tiap acara yang diselenggarakan AMIN.

"Jadi kita memang bingung kok setiap acara ramai banget tapi di survei paling kecil banget dia," kata Rajiv dalam Adu Perspektif detikcom bersama Total Politik, Rabu (22/11/2023) malam.

Di satu sisi Rajiv juga mengapresiasi pendukung AMIN yang selalu hadir memenuhi kegiatan yang diikuti Anies dan Cak Imin. Dia mengatakan kehadiran massa itu bersifat organik tanpa perlu digerakan secara paksa.

"Emosi publik terhadap pasangan AMIN ini tanpa dibayar. Datang secara sukarala, tidak menggunakan perangkat-perangakt di daerah, tapi antusias masyarakat bisa dibuktikan kalau pasangan Anies harapan perubahan untuk Indonesia nanti," katanya.

Selain itu Rajiv mengatakan masifnya pendukung Anies dan Cak Imin yang hadir seakan ingin membuktikan perolehan suara AMIN di tiap lembaga survei keliru.

"Antusias ramai mungkin masyarakat juga ingin membuktikan kepada para lembaga survei yang selalu mengecilkan pasangan AMIN," katanya.

Simak Video 'Anies soal Elektabilitas Naik: Banyak Masyarakat Sadar Perlu Perubahan':

[Gambas:Video 20detik]


Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI masih memantapkan jadwal debat pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. KPU mengungkap debat akan dimulai pada Desember 2023.

"Saya kira pertengahan Desember ya (debat). Jadi misalnya Desember ada dua kegiatan," kata Komisioner KPU RI August Mellaz kepada wartawan, Kamis (23/11/2023).

Mellaz menuturkan kemungkinan debat akan digelar dua kali pada Desember 2023. Kemudian, untuk tiga debat lainnya akan dilakukan pada awal 2024.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Lagi kita susun (jadwal debat). Yang jelas kita sedang pas kan waktu, nanti lima kali kan debat capres cawapres itu kan kita punya alokasi lima. Sampai akhir 2023 itu dua kali, kemudian di awal tahun sampai nanti jelang akhir masa kampanye itu tiga kali," paparnya.

"Jadi nanti diselang-seling tuh, capres-cawapres, capres-cawapres dengan tema yang berbeda-beda," sambung dia.

Lebih lanjut, kata Mellaz, lokasi debat kemungkinan akan digelar di luar Jakarta. Mellaz mengatakan yang pasti lokasi debat akan keliling Indonesia.

"Kami punya rencana nanti satu di Jakarta, yang empat kalau bisa di luar Jakarta biar diputar mulai dari ujung Indonesia, Barat, Tengah," tuturnya.

Simak juga Video 'Cegah Kerawanan Pemilu 2024, Kemenko Polhukam Bentuk Desk Koordinasi':

[Gambas:Video 20detik]

Saksikan Live DetikPagi:


Calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan, kembali mengkritik pembangunan ibu kota Nusantara (IKN). Kritikan Anies pun membuat kubu Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming terheran-heran.

Kritikan Anies ini disampaikan saat acara dialog terbuka Muhammadiyah di UMS Surakarta, pada Rabu (22/11). Anies ditanyakan oleh para panelis acara tersebut apakah pembangunan IKN prospektif bagi Indonesia.

Anies lantas menjawab bahwa tujuan membangun kota baru tidak akan menghasilkan pemerataan baru. Menurutnya, pembangunan kota baru hanya membuat ketimpangan dengan daerah sekitarnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Yang IKN tadi, saya numpang jawab statement itu. Ketika tujuan membangun kota baru dan ibu kota baru adalah dengan alasan pemerataan, maka itu tidak menghasilkan pemerataan yang baru, mengapa? Karena itu akan menghasilkan sebuah kota baru yang timpang dengan daerah-daerah di sekitarnya," jawab Anies.

Terkait IKN, Anies menyebut jika tujuannya memeratakan Indonesia, maka yang harus dilakukan yakni membangun kota kecil menjadi menengah dan menengah menjadi besar di Indonesia.

"Jadi antara tujuan mau memeratakan Indonesia tidak, kalau mau memeratakan Indonesia maka bangun kota kecil jadi menengah, kota menengah menjadi besar di seluruh wilayah Indoneisa, bukan hanya membangun satu kota di tengah-tengah hutan," ucapnya.

Karena itu, Anies menilai apa yang dilakukan pemerintah dengan membangun IKN justru bermasalah. Dia menilai langkah yang dilakukan pemerintah tidak nyambung dengan tujuannya.

"Karena membangun 1 kota di tengah hutan itu sesungghnya menimbulkan ketimpangan yang baru. Jadi antara tujuan dengan langkah yang dikerjakan itu nggak nyambung. Kami melihat di sini problem, karena itu ini harus dikaji secara serius karena tujuan kita Indonesia yang setara, Indonesia yang merata, argumennya sama, tapi menurut kami langkahnya bukan dengan membangun satu kota, tapi justru dengan membesarkan seluruh kota yang ada di seluruh Indonesia," tuturnya.

Simak Video 'Menyoroti Pandangan Anies Terhadap Kelanjutan Pembangunan IKN':

[Gambas:Video 20detik]

Saksikan Live DetikPagi:

Simak respons kubu Prabowo-Gibran di halaman berikutnya.

Halaman 1 2 3 Selanjutnya


Juru bicara TKN Prabowo-Gibran, Ade Armando, bicara soal kecurangan pemilu. Dia menekankan pentingnya mekanisme kontrol dari Bawaslu.

"Soal kecurangan saya setuju dengan pandangan yang mengatakan kecurangan tidak boleh terjadi dalam pemilu kita. Dan perlu ada mekanisme yang mengontrolnya yang menurut sebagian pihak sebetulnya itu bisa meminta agar bawaslu turun tangan," kata Ade dalam Adu Perspektif detikcom bersama Total Politik, Rabu (22/11/2023) malam.

Ade mengatakan tiap tim pemenangan pasangan capres-cawapres harus terbuka dalam menyikapi isu kecurangan pemilu. Dia berharap isu itu tidak menjadi bumerang saat hasil pemilu 2024 nanti diumumkan.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Jangan sampai kemenangan pihak manapun nantinya dicederai dengan tuduhan di lapangan terjadi kecurangan-kecurangan," katanya.

Lebih lanjut Ade juga mendesak adanya sikap tegas dari KPU dan Bawaslu selaku penyelenggara pemilu.

"Saya berharap masing-masing kubu terbuka dan secara jujur mengatakan kalau itu sampai terjadi itu harus di-follow up, ditindaklanjuti. Perlu ada saknksi perlu ada sikap tegas dari Bawaslu, KPU," ujar Ade.

Dalam diskusi yang sama, juru bicara TPN Ganjar-Mahfud, Guntur Romli juga bicara soal dinamika politik yang terjadi di Indonesia saat ini. Dia mengungkit pertemuan sejumlah tokoh bangsa dalam merespons kondisi politik Indonesia. Romli mengatakan pertemuan itu tidak ditunggangi oleh PDIP.

"Ada gerakan-gerakan kita melihat ada guru bangsa ada para kiai ada para ulama dan itu sekali lagi itu tidak pernah ditunggangi oleh PDIP. Tapi itu merupakan protes-protes suara kegelisahan yang memang muncul di masyarakat," pungkas Romli.

Simak juga Video 'Anies Sebut Sejak 1999 Tak Pernah Kecurangan Dibahas Sebelum Pemilu':

[Gambas:Video 20detik]


Nama-nama baru muncul di Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo dan Mahfud Md. Nama-nama tersebut di antaranya Adian Napitupulu hingga Khaleed Hadi Pranowo.

"Hari ini kami akan mengumumkan beberapa tokoh dulu yang akan terlibat dalam TPN Ganjar-Mahfud terutama dalam sisi pemenangan darat dan teriotorial," kata Arsjad di High End, Jakarta Pusat, Rabu (22/11/2023).

Berikut nama-nama yang masuk ke TPN Ganjar-Mahfud:

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

1. Adian Napitupulu sebagai Wakil Deputi Kinetik Teritorial I

2. Niniek Aviariananto sebagai Wakil Deputi Kinetik Teritorial II

3. Khaleed Hadi Pranowo sebagai Wakil Deputi YZ

Ketua TPN Ganjar-Mahfud Arsjad Rasjid (Mulia Budi/detikcom)

Optimis

Arsjad pun mengaku optimis TPN Ganjar-Mahfud siap memasuki masa kampanye. Dia menyebut dalam penyusunan struktur TPN, pihaknya sangat memperhatikan keterwakilan semua golongan.

"Kami dari TPN Ganjar-Mahfud ingin mengawali proses demokrasi dengan baik dan benar. Oleh karenanya kami percaya semua golongan dan unsur harus ada dalam struktur Tim Pemenangan Nasional, dengan latar belakang yang beda-beda dan hal ini untuk menunjukkan TPN Ganjar-Mahfud memberikan ruang bagi semua golongan," paparnya.

Simak juga Video 'LSI Denny JA dan SMRC Nilai Posisi Ganjar Pranowo Saat Ini Terjepit':

[Gambas:Video 20detik]

Simak selengkapnya di halaman berikutnya

Halaman 1 2 Selanjutnya


Wabendum Tim Pemenangan Nasional Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN), Rajiv, mengaku heran dengan perolehan suara AMIN di lembaga survei. Dia menilai hal itu tidak sesuai dengan animo masyarakat yang hadir dalam tiap acara yang diselenggarakan AMIN.

"Jadi kita memang bingung kok setiap acara ramai banget tapi di survei paling kecil banget dia," kata Rajiv dalam Adu Perspektif detikcom bersama Total Politik, Rabu (22/11/2023) malam.

Di satu sisi Rajiv juga mengapresiasi pendukung AMIN yang selalu hadir memenuhi kegiatan yang diikuti Anies dan Cak Imin. Dia mengatakan kehadiran massa itu bersifat organik tanpa perlu digerakan secara paksa.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Emosi publik terhadap pasangan AMIN ini tanpa dibayar. Datang secara sukarela, tidak menggunakan perangkat-perangakt di daerah, tapi antusias masyarakat bisa dibuktikan kalau pasangan Anies harapan perubahan untuk Indonesia nanti," katanya.

Selain itu Rajiv mengatakan masifnya pendukung Anies dan Cak Imin yang hadir seakan ingin membuktikan bahwa perolehan suara AMIN di tiap lembaga survei keliru.

"Antusias ramai mungkin masyarakat juga ingin membuktikan kepada para lembaga survei yang selalu mengecilkan pasangan AMIN," katanya.

Lebih lanjut Rajiv mengatakan perolehan di lembaga survei juga tidak selalu menjadi gambaran pada perolehan suara di TPS. Dia menyinggung kemenangan Anies Baswedan dalam Pilgub DKI 2017.

"Dulu Gubernur DKI coba tunjukkan mana lembaga survei Anies itu menang. TV mana yang mengatakan Anies itu menang Gubernur DKI," tutur Rajiv.

Simak juga Video 'Anies Klaim Hanya Visi Misi AMIN yang Dibagi Setiap Sektor-Kawasan':

[Gambas:Video 20detik]


Guntur Romli menanggapi hasil sejumlah lembaga survei terkait perolehan suara capres dan cawapres. Juru bicara TPN Ganjar Pranowo-Mahfud Md ini meminta masyarakat untuk kritis terhadap kerja lembaga survei.

"Saya ingin komentar mengenai hasil beberapa lembaga survei yang menurut saya sudah mulai membingungkan dan kita juga sendiri mulai waspada dengan hasil-hasil survei yang ada," kata Romli dalam Adu Perspektif detikcom bersama Total Politik, Rabu (22/11/2023).

"Bukan untuk menolak atau tidak percaya, tapi ini kan sudah mendekati kampanye kemudian pemilihan. Jadi kita harus melihat secara kritis dari hasil survei yang ada," sambungnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Romli lalu membandingkan dua hasil lembaga survei yang melakukan survei di periode berdekatan, namun mendapatkan perolehan yang berbeda. Dua lembaga survei itu ialah Indikator Politik dan Charta Politica. Keduanya diketahui melakukan survei di periode akhir Oktober 2023.

Romli mengatakan di survei Indikator Politik dilakukan pada periode 27 Oktober hingga 1 November 2023. Responden dari survei itu mencapai 1.220 orang.

"Hasilnya itu Prabowo 39,7%, Ganjar-Mahfud 30%, Amin 24,4%," ujar Romli.

Namun, dalam survei yang dirilis Charta Politica diperoleh hasil yang berbeda. Padahal, lanjut Romli, periode melakukan survei dilakukan di waktu yang berdekatan dengan survei dari Indikator Politik.

"Di survei Charta Politica tanggal 26 sampai 31 Oktober ini responden 2.400 kemudian hasilnya Ganjar Mahfud 36,8% dan Prabowo 34,7%," katanya.

Lebih lanjut Romli mengatakan hasil lembaga survei yang mulai tersaji di maasyarakat itu terasa membingungkan. Dia mengaku TPN Ganjar-Mahfud kini mengedepankan untuk langsung bertemu dengan masyarakat dibanding terpaku pada perolehan survei.

"Karna ini kita liat membingungkan dan perlu waspada maka kami lebih banyak untuk langsung turun ke masyarakat," ujar Romli.

Simak juga Video 'LSI Denny JA: Yang Puas Akan Jokowi Mulai Pindah dari Ganjar ke Prabowo':

[Gambas:Video 20detik]


Kemunculan citra gemoy akhir-akhir ini melekat pada Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto. Jubir TPN Ganjar-Mahfud, Guntur Romli, menilai citra tersebut untuk menutupi kelemahan mobilitas dari Prabowo.

Romli awalnya mengatakan Ganjar Pranowo dan tim kini lebih memilih untuk menemui masyarakat secara langsung dalam merespons hasil lembaga survei. Dia menyinggung ada mobilitas tinggi yang dilakukan Ganjar saat menemui warga dari sejumlah daerah.

"Cara kerja menyentuh langsung masyarakat, blusukan, menginap di rumah masyarakat, itu memang pilihan kerja politik yang langsung menuju akar rumput. Dan ini yang menjadi salah satu menurut saya kelebihan mobilitas Mas Ganjar dan itu yang menjadi ciri khas," kata Romli dalam Adu Perspektif detikcom bersama Total Politik, Rabu (22/11/2023) malam.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Politikus PDIP itu lalu mengungkit citra gemoy yang kini ada di Prabowo. Dia menilai hal itu sebagai gimmick semata.

"Ini yang membedakan misalnya dengan citra misalnya gemoy yang ada di kubu lawan. Untuk menutupi kelemahan dan mobilitas yang sangat terbatas dengan gimmick seperti tadi," katanya.

Lebih lanjut Romli juga bicara soal dinamika politik yang terjadi di Indonesia saat ini. Dia mengungkit pertemuan sejumlah tokoh bangsa dalam merespons kondisi politik Indonesia. Romli mengatakan pertemuan itu tidak ditunggangi oleh PDIP.

"Ada gerakan-gerakan kita melihat ada guru bangsa ada para kiai ada para ulama dan itu sekali lagi itu tidak pernah ditunggangi oleh PDIP. Tapi itu merupakan protes-protes suara kegelisahan yang memang muncul di masyarakat," pungkas Romli.

Simak Video 'LSI Denny JA: Yang Puas Akan Jokowi Mulai Pindah dari Ganjar ke Prabowo':

[Gambas:Video 20detik]


Politikus PDI Perjuangan Guntur Romli menyampaikan soal komunikasi antara pihaknya dengan pihak Tim Pemenangan Nasional (Timnas) Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN). Menurutnya, PDIP berkomunikasi dengan Sudirman Said, yang saat ini menjabat sebagai Co-Captain.

"Kemudian, isu politik bersih, politik jurdil, politik yang luber, itulah adalah isu kita bersama, dan itu mengadu, misalnya untuk menghubungi juga Timnas AMIN, dan memang bukan Pak Ahmad Ali, Mas Haryanto Taslim. Tapi kita komunikasinya sama Mas Sudirman Said," kata Guntur Romli, dalam acara Adu Perspektif, Rabu (22/22/203).

Menurut Guntur Romli, komunikasi yang dibangun antara tim pasangan Ganjar Pranowo, dan Mahfud Md adalah membicarakan soal kondisi hukum di Indonesia. Khususnya usai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membuat kepala daerah di bawah umur 40 tahun bisa mencalonkan diri sebagai Capres-Cawapres.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Karena ya ada konsen yang sama kita ingin memastikan bahwa Pemilu punya integritas, karena kita tak mau dipaksa untuk menerima kecurangan seperti halnya kita dipaksa menerima putusan MK," katanya.

Klaim Ada Pertemuan

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto awalnya menyebut indikasi tekanan yang diterima PDIP dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md bukan sekadar dalam bentuk pencopotan baliho. Hasto menyinggung intervensi yang terjadi di MK.

"Ya tekanan ada, apalagi ini juga berkaitan ya. Kalau kita lihat MK saja bisa diintervensi, padahal lembaga yudikatif. Apalagi yang lain," kata Hasto kepada wartawan di Hotel Sari Pasific, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (18/11/2023)

Cak Imin Bantah Hasto Jalin Komunikasi Soal Tekanan Kekuasaan

Hasto kemudian mengaku komunikasi dengan kubu AMIN dan menyepakati soal adanya indikasi penggunaan instrumen kekuasaan. Hasto menyebut komunikasi yang dibangun dengan kubu AMIN karena sama-sama merasakan hal yang sama.

"Dalam konteks ini kami juga membangun komunikasi dengan AMIN karena merasakan hal yang sama sehingga inilah yang kemudian kami luruskan supaya demokrasi berada pada koridornya, demokrasi berada pada rakyat yang mengambil keputusan bukan pada elite dan itu harus dibangun suatu narasi bagi masa depan," katanya.

Simak juga Video 'Sudah Terima 13 Pakta Integritas Ijtima Ulama, Anies: Kami Sedang Review':

[Gambas:Video 20detik]


Wakil Bendahara Umum Timnas Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN), Rajiv, menyindir Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto soal upaya membangun komunikasi dengan AMIN terkait indikasi tekanan jelang pemilu. Sambil berseloroh Rajiv meminta Hasto untuk tidak mencari teman jika ingin berantem.

"Mas Hasto nggak usah nyari-nyari kawan lah kalau berantem, berantem sendiri aja ngapain nyari-nyari kawan," kata Rajiv dalam Adu Perspektif detikcom bersama Total Politik, Rabu (22/11/2023) malam.

Rajiv mengatakan saat ini pasangan AMIN fokus dalam memenangkan hati rakyat. Pihaknya mengaku tidak ingin terlibat dalam drama politik yang melibatkan pasangan capres lain.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Biarkan Anies Cak Imin melayani rakyatnya. Jadi yang berantem yang sebelah kita tontonin aja, tapi ya berantem yang positif supaya tidak kebawa sama masyarakat di bawah," jelas Rajiv.

Hasto Klaim Jalin Komunikasi dengan AMIN

Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyebut indikasi tekanan yang diterima PDIP dan Ganjar-Mahfud tak hanya dalam bentuk pencopotan baliho. Hasto mengatakan PDIP juga membangun komunikasi dengan pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) terkait indikasi tekanan jelang Pilpres 2024.

"Oh, ya cukup banyak. Kan juga ada kan itu sama, kita menyepakati dengan AMIN juga, penggunaan suatu instrumen hukum, penggunaan instrumen kekuasaan. Dalam konteks ini kami juga membangun komunikasi dengan AMIN karena merasakan hal yang sama sehingga inilah yang kemudian kami luruskan supaya demokrasi berada pada koridornya, demokrasi berada pada rakyat yang mengambil keputusan bukan pada elite dan itu harus dibangun suatu narasi bagi masa depan," kata Hasto kepada wartawan di Hotel Sari Pasific, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (18/11).

Hasto menyinggung intervensi yang terjadi di Mahkamah Konstitusi (MK). "Ya tekanan ada, apalagi ini juga berkaitan ya. Kalau kita lihat MK saja bisa diintervensi, padahal lembaga yudikatif. Apalagi yang lain," kata Hasto.

Hasto lalu mencontohkan tekanan yang muncul terhadap dirinya, kader PDIP Adian Napitupulu, hingga Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya. Dia mengatakan tekanan itu tak akan melonggarkan semangat juang Ganjar-Mahfud.

"Bahkan kita lihat kan sebelumnya Yunarto Wijaya, kemudian ada Saudara Ulin, kemudian Adian, saya. Jadi berbagai signal-signal itu sudah ada, tetapi bagi kami ketika politik itu digerakkan pada keyakinan untuk masa depan bangsa dan negara, dan berakar kuat pada sejarah bagaimana kekuasaan itu untuk rakyat, bagaimana reformasi itu memang untuk menggelorakan semangat antikolusi, nepotisme, dan korupsi. Ya ini menumbuhkan jati diri yang makin Kokoh. Sehingga tekanan-tekanan tidak akan melonggarkan suatu semangat juang, apalagi dengan spirit dari Mas Guntur Soekarnoputra dan kemudian kami bergerak," ujarnya.

Hasto mengaku prihatin terhadap tekanan dari luar negeri yang menyebutkan kemunduran demokrasi Indonesia. Menurutnya, politik jujur dan adil tak bisa dibendung dengan berbagai intimidasi.

"Kita mendapatkan tekanan yang begitu kuat dari luar negeri karena Indonesia yang sebelumnya dipuji dengan track record demokrasi yang baik, tapi kemudian mundur ke belakang. Bahkan terjadi the darkness of Indonesian democracy. Ini yang kami sangat prihatin," kata Hasto.

"Maka masih ada waktu untuk melakukan koreksi itu agar berbagai upaya-upaya, tekanan tidak terjadi dan ketika tekanan itu makin masif, yang terjadi adalah suatu counter action berupa gerakan rakyat. Dan gerakan rakyat ini dengan memasang baliho di rumah-rumah, tempat ini silakan dipasang baliho Pak Ganjar-Prof Mahfud. Ini menunjukkan esensi bagaikan apa yang disampaikan Pak Ganjar, air kebenaran, air politik jurdil ini tidak bisa dibendung dengan berbagai intimidasi," ujarnya.

Simak Video 'Anies Klaim Hanya Visi Misi AMIN yang Dibagi Setiap Sektor-Kawasan':

[Gambas:Video 20detik]


Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Budi Gunawan, membantah adanya dokumen diduga pakta integritas Pj Bupati Sorong, Yan Piet Moso, dengan Kepala BIN Daerah (Kabinda) Papua Barat untuk memenangkan calon presiden Ganjar Pranowo. Partai Demokrat (PD) meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk mengusut kebenaran pakta tersebut meski Budi membantah.

"Bantahan Kepala BIN atas beredarnya pakta integritas Pj Bupati Sorong dengan Kabinda Papua Barat sudah bisa diprediksi. Tentu saja ketika operasi politik bocor atau gagal, selalu ada penyangkalan. Oleh karena itu," kata Deputi Bappilu DPP Demokrat, Kamhar Lakumani, kepada wartawan, Rabu (22/11/2023).

Kamhar mengatakan kasus dugaan pakta integritas untuk memenangkan Ganjar Pranowo merupakan sesuatu yang terang benderang. Dia menilai hal itu diduga terkait penyalahgunaan kekuasaan.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Ini nyata-nyata alias terang benderang sebagai bentuk nyata penyalahgunaan kekuasaan serta pelanggaran atas azas netralitas dari aparat dan penyelenggara negara. Publik akan terus memonitor. Bawaslu mesti menindaklanjuti ini, jangan gentar," katanya.

Kamhar berharap kasus dugaan aparatur sipil negara (ASN) tak netral itu didiamkan oleh Bawaslu dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Dia mengatakan dua lembaga itu harus proaktif.

"Ini cukup memadai sebagai bukti permulaan. Bawaslu dan KASN mesti lebih proaktif menindaklanjuti. Publik juga mesti terus memonitor ini agar tak menguap begitu saja. Ini menjadi preseden buruk bagi demokrasi," katanya.

Sebagai informasi, dokumen diduga pakta integritas itu disebut-sebut ditemukan KPK saat KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Yan Piet. Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrat (PD) Benny K Harman kemudian mempertanyakan hal itu.

"Halo Republik. Apakah benar dokumen Pakta Integritas ini? Apakah benar pula orang ini yang kena OTT KPK itu?" tulis Benny melalui akun X-nya, Senin (13/11).

"Mengapa pula ada tanda tangan Kabinda Papua Barat dalam dokumen seperti ini? Ditunjuk jadi penjabat dengan tukar guling politik? Oooh Domine, selamatkan negeri ini. #RakyatMonitor#," imbuh Benny.

Ketua KPK Firli Bahuri juga sudah buka suara. Firli memerintahkan anak buahnya mengecek hal itu karena narasi yang beredar mengatakan dokumen tersebut ditemukan saat OTT terhadap Yan Piet.

"Tadi ada pertanyaan terkait dengan temuan pakta integritas. Saya tidak bisa mengatakan apakah itu disita oleh KPK atau tidak karena saya belum tahu itu. Saya kalau tidak tahu saya katakan tidak tahu," kata Firli di kantornya, Kamis (14/11).

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto kemudian menanggapi soal beredarnya pakta integritas yang menyebutkan dukungan Pj Bupati Sorong Yan Piet Mosso untuk kemenangan Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024. Hasto menyinggung pelaku manipulasi akan menuai atas manipulasi yang dilakukan.

"Nah, nanti akan kita lihat karena politik ini kan arus kebenaran, siapa yang melakukan manipulasi akan menuai sesuatu hal yang jauh lebih besar, karena berbagai penggiringan opini itu dilakukan untuk menutupi rekam jejaknya, sehingga nanti akan ada suatu dialektika, yang benar adalah benar," kata Hasto kepada wartawan di Hotel Sari Pacific, Menteng Jakarta Pusat, Sabtu (18/11).

Hasto, yang juga menjabat Sekretaris Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, mengatakan PDIP tak menggunakan cara pakta integritas untuk memenangkan Ganjar-Mahfud. Dia mengatakan PDIP tak mengenal manipulasi dan drama.

Terbaru, Budi Gunawan buka suara saat ditanya soal pakta integritas tersebut. Dia membantah keberadaan pakta tersebut itu.

"Nggak ada. Nggak ada. Masa intel ngeluarin gitu," kata Budi Gunawan usai pelantikan Jenderal Agus Subiyanto jadi Panglima TNI di Istana Negara, Jakarta, Rabu (22/11).

Selain itu, Budi Gunawan juga menanggapi pertanyaan kabar dirinya yang akan diganti. Dia tidak mengetahui perihal tersebut.

"Wah, nggak tahu," ujarnya.

Lihat juga Video 'Pj Bupati Sorong soal Pakta Diduga untuk Memenangkan Ganjar: No Comment':

[Gambas:Video 20detik]


Politikus PDIP Guntur Romli menjawab pernyataan dari Politikus NasDem Rajiv soal cengeng karena patroli polisi disebut intimidasi. Menurut Guntur, dia bisa membedakan mana patroli dan intimidasi.

"Kita bisa bedakan, mana patroli dengan mana bentuk intimidasi," kata Guntur Romli, dalam acara Adu Perspektif detikcom dengan Total Politik, Rabu (22/11/2023).

Menurut Guntur, pada Pemilu 2019, pemilu masa Presiden Joko Widodo (Jokowi), yang didukung PDIP, tidak ada tindakan demikian.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kapan kita melakukan hal seperti itu? Menggunakan aparat mendatangi kantor partai. Buat apa?" kata Guntur Romli.

Guntur Romli, yang bergabung di relawan Ganjarian Spartan, mengaku didatangi oleh tentara dari Kodim. Mereka mendata dan bertanya kepada relawan Ganjarian Spartan itu.

"Saya tanya surat tugas. Nggak ada. Tetap kita terima, kita kasih kopi, kita jawab beberapa pertanyaan, identitas gimana, alamat gimana," katanya.

"Tapi kami agak curiga, karena 2019 nggak ada kejadian seperti ini," sambungnya.

Pernyataan Rajiv

Ketua Dewan Pertimbangan Partai NasDem Jawa Barat (Jabar), Rajiv, menyinggung soal pernyataan PDIP yang mempermasalahkan kantor di Solo didatangi polisi. Menurut Rajiv, polisi sedang patroli pengamanan biasa dan tidak harus dibilang operasi.

"Jangan dikit-dikit komplain, jangan patroli dibilang operasi di Solo. Padahal NasDem dipatroli, mana ada NasDem teriak-teriak," ucap Rajiv, di acara Adu Perspektif.

Bagi Rajiv, tak ada yang salah dengan polisi mendatangi kantor partai. Baginya, tindakan itu adalah upaya Polri untuk mengamankan Pemilu 2024.

"Itu memang tugas Polri dalam masa pemilu, itu menjaga seluruh kantor partai. Jadi itu (tindakan PDIP) cengeng. Jangan cengeng," Kata Rajiv.

"Dulu kamu menggunakan itu nggak teriak-teriak. Sekarang kamu digituin teriak-teriak," katanya.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo juga telah memastikan Polri akan netral dalam pemilu 2024. Sigit mengatakan menjadi hal wajar jika nantinya ada pihak yang bertanya Polri selalu hadir di semua rangkaian tahapan pemilu. Dia menjelaskan Polri hadir hanya dalam rangka pengamanan.

"Tentunya ini yang kemudian menjadi pertanyaan, kenapa ada Polri melaksanakan patroli dan sebagainya? Jadi itu semua kita lakukan dalam rangka kerangka pengamanan, tidak lebih dari itu," kata dia, Selasa (14/11).

Lihat juga Video 'Ada Airin Rachmi-RK di Daftar Ketua Tim Kampanye Daerah Prabowo':

[Gambas:Video 20detik]


Pemerintah setiap daerah di Indonesia resmi menetapkan upah minimum provinsi (UMP) 2024. Hal ini pun ditanggapi oleh pengusaha dan buruh.

Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani menilai, penetapan kenaikan UMP 2024 dengan mengacu pada PP No. 51/2023 sudah baik. Karena menurutnya, penetapan UMP juga harus melihat kondisi perekonomian terkini.

"Sesuai dengan fungsi strategis upah minimum dalam stabilitas perekonomian nasional, faktor keputusan berinvestasi, reformasi struktural perekonomian jangka panjang dan bentuk peran negara dalam memberi perlindungan kepada pekerja, kami di Apindo menilai bahwa formula perhitungan UMP 2024 dengan mengacu pada PP No. 51/2023 sudah baik," ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (22/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Shinta berharap semua pihak menyikapi ini dengan kepala dingin, menghormati ketentuan ini karena salah satu semangat dari PP No. 51/2023 adalah memberikan kepastian hukum dalam berusaha dan berinvestasi di Indonesia.

"Dunia usaha mengharapkan penentuan upah minimum hendaknya terhindarkan dari politik praktis. Penetapan upah minimum hendaknya semata mata dilandasi pada kepentingan pertumbuhan ekonomi dan kemajuan bangsa, sehingga harus dijauhkan dari kepentingan politik sesaat menjelang kontestasi Pemilu 2024. Kami juga berharap penetapan UMP sesuai PP terbaru dapat menggairahkan kembali upaya-upaya penciptaan lapangan kerja," lanjutnya.

Dalam keterangan yang sama, Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo Bob Azam mengatakan UMP antar daerah memang tidak bisa dipukul rata. Hal itu karena demi kepentingan perekonomian nasional dan daerah.

Tidak sama ratanya UMP antar daerah juga tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) 51/2023 tentang pengupahan.

"Untuk kepentingan perekonomian nasional dan daerah, kenaikan upah tidak bisa dipukul rata untuk semua daerah. Hal ini diatur secara tegas dalam PP no. 51/2023 dengan mengacu pada formula baru, yang memperhitungkan inflasi, pertumbuhan ekonom, data BPS, dan kondisi rill tingkat konsumsi maupun pertumbuhan ekonomi di masing-masing daerah," terangnya.

Respons Buruh

Namun, buruh tegas menolak kenaikan upah minimum provinsi (UMP) jauh dari 15%. Misalnya khusus DKI Jakarta Tahun 2024 sebesar 3,38% atau setara dengan Rp 165.583.

Presiden Partai Buruh dan KSPI Said Iqbal mengungkapkan dengan kenaikan ini tak akan cukup untuk memenuhi kebutuhan buruh. Karena itu buruh meminta kenaikan UMP sebesar 15%.

Dia mencontohkan, jika saat ini UMP DKI Jakarta sebesar Rp 4,9 juta, maka dengan kenaikan sebesar 15% seharusnya upahnya menjadi Rp 5,63 juta. Bukan sebesar 3,38% atau naik Rp 165.000 sehingga menjadi Rp 5.067 juta seperti yang sudah diputuskan oleh Pj Gubernur.

"Jika kenaikannya hanya Rp 165 ribu, maka bisa dipastikan buruh bakal nombok! Karena harga beras saja naik 40%, telur naik 30%, transportasi naik 30%, sewa rumah naik 50%, bahkan BPS mengumumkan inflasi makanan kenaikannya lebih dari 25%," kata dia dalam siaran pers.

Buruh Mau Mogok Kerja

Said Iqbal mengatakan buruh akan melakukan mogok nasional bersama puluhan ribu buruh. Mogok nasional ini akan diselenggarakan di antara tanggal 30 November sampai dengan 13 Desember atau kurang lebih 2 pekan. Mogok kerja ini akan melibatkan 5 juta buruh di 100.000 lebih perusahaan akan berhenti operasi.

"Aksi Mogok Nasional ini menggunakan dasar hukum yang jelas. Yakni UU No. 9 Tahun 1998, tentang kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum. Dan UU No. 21 Tahun 2000 tentang serikat buruh, yang di dalam Pasal 4, salah satu fungsi serikat adalah mengorganisir pemogokan," tegasnya.

Lihat Video: Ini Daftar Kenaikan UMP 2024 di 25 Provinsi

[Gambas:Video 20detik]


Ketua Dewan Pertimbangan Partai NasDem Jawa Barat (Jabar), Rajiv, menyinggung soal pernyataan PDIP yang mempermasalahkan kantor di Solo didatangi polisi. Menurut Rajiv, polisi sedang patroli pengamanan biasa dan tidak harus dibilang operasi.

"Jangan dikit-dikit komplain, jangan patroli dibilang operasi di Solo. Padahal NasDem dipatroli, mana ada NasDem teriak-teriak," ucap Rajiv, di acara Adu Perspektif detikcom bersama Total Politik, Rabu (11/22/2023).

Bagi Rajiv, tak ada yang salah dengan polisi mendatangi kantor partai. Baginya, tindakan itu adalah upaya Polri untuk mengamankan Pemilu 2024.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Itu memang tugas Polri dalam masa pemilu, itu menjaga seluruh kantor partai. Jadi itu (tindakan PDIP) cengeng. Jangan cengeng," Kata Rajiv.

"Dulu kamu menggunakan itu nggak teriak-teriak. Sekarang kamu digituin teriak-teriak," katanya.

Klarifikasi Kapolres Solo

Diketahui, PDIP Solo sempat mempermasalahkan soal polisi yang mendatangi kantor partai Pada Rabu (8/11). Kapolresta Solo Kombes Iwan Saktiadi, memberikan klarifikasi, menepis tudingan kedatangan polisi tersebut merupakan bentuk intimidasi.

Iwan mengatakan polisi sedang melakukan operasi Operasi Mantap Brata Pemilu 2024. Selain itu, dalam UU Nomor 2 Tahun 2002, dia menyebut Polri bertugas menjamin keamanan, ketertiban, pelindung pengayom masyarakat, serta penegakan hukum.

"Salah satu tindakannya adalah melakukan patroli. Jadi keberadaan anggota kami di sana (DPC PDIP Solo) adalah patroli. Dan jika mempertanyakan ada dokumentasi foto, SOP kami setiap penugasan anggota, wajib memberikan laporan atas hasil penugasan yang dilampiri dengan foto," kata Iwan kepada awak media di Mapolresta Solo, Kamis (9/11/2023).

Dalam UU Nomor 2 Tahun 2002 itu, kata Iwan, juga mengatur kehidupan berpolitik anggota Polri. Dia menegaskan Polri netral, tidak ada dalam ikut kontestasi atau keberpihakan dengan pihak mana pun yang berada dalam kontestasi Pemilu 2024.

Patroli serupa juga dilakukan di kantor partai lainnya, serta di kantor KPU dan Bawaslu. Iwan pun mempertanyakan jika kegiatan patroli itu disebut sebagai intimidasi.

"Jika beliau yang mengatakan ada intervensi, saat ini saya tidak memahami intervensi seperti apa. Karena kehadiran kami hanya untuk berpatroli, tidak ada kontak antara polisi dengan siapa pun di lokasi tersebut. Kehadiran kami untuk memastikan lokasi tersebut aman," ucapnya.

Simak Video 'Orasi Paloh Banyak Singgung Kekuasaan, NasDem: Supaya Lebih Mawas':

[Gambas:Video 20detik]


Peneliti SMRC Saidiman Ahmad mengakui adanya pengaruh besar Joko Widodo (Jokowi) dalam kontestasi pemilu 2024. Namun, ia menilai kekuatan Jokowi itu juga memiliki batas.

Hal itu merujuk pada perolehan suara Prabowo Subianto dalam survei di Oktober 2023. Periode itu diketahui sinyal dukungan Jokowi ke Prabowo makin kencang. Sinyal dukungan itu rupanya hanya bisa mengubah perolehan suara Prabowo tidak lebih dari 5%.

"Harus dicatat naiknya itu kalau kita bandingkan survei Oktober itu cuman 3%, mengubah suara 3%. Kalau kita hitung dari koalisi besar kan koalisi Prabowo kan 45% di kursi parlemen, suaranya sekarang 40%. Artinya tidak semua bahkan pemilih partainya itu ke sini," kata Saidiman dalam diskusi Adu Perspektif detikcom bersama Total Politik, Rabu (22/11/2023) malam.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Saidiman kemudian membandingkan suara dukungan Anies dan Ganjar. Dalam data SMRC, suara partai pendukung Anies di parlemen mencapai 29%. Lewat bekal suara itu perolehan elektabilitas Anies saat ini mencapai 20-24%.

"Jadi ada pemilih dari partainya sendiri tidak solid ke sana," katanya.

Sementara di kubu Ganjar diketahui suara partai koalisinya di parlemen mencapai 25%. Di level elektabilitas Ganjar mendapatkan suara sebesar 30%.

Lebih lanjut Saidiman mengatakan angka itu menunjukkan masih bisa terjadinya perubahan dalam perolehan suara di tiga capres. Dia pun menilai angka-angka itu menunjukkan kekuatan Jokowi dalam mendongkrak elektabilitas capres masih memiliki batas.

"Jadi masih mungkin ada perubahan kalau kita lihat dari situ. Jadi bahkan pendukung koalisi partai-partai ini belum terlalu solid kepada mereka," ujar Saidiman.

"Saya percaya Pak Jokowi punya pengaruh tapi pengaruhnya menurut saya ada batasnya," sambungnya.

Simak juga Video 'LSI Denny JA dan SMRC Nilai Posisi Ganjar Pranowo Saat Ini Terjepit':

[Gambas:Video 20detik]


Juru bicara TKN Prabowo-Gibran, Ade Armando, merespons soal isu Iriana Jokowi berperan dalam mendorong Gibran Rakabuming Raka maju cawapres. Ade mengatakan isu itu sebagai hal menggelikan sekaligus jahat.

"Sekarang kan ada isu baru lagi ibu suri gimana Ibu Iriana adalah ternyata orang yang berada di segenap dinasti politik. Buat saya itu menggelikan lah, tapi jahat," kata Ade dalam Adu Perspektif detikcom bersama Total Politik, Rabu (22/11/2023) malam.

Ade mengatakan isu tersebut sama sekali tidak benar. Dia pun membayangkan kekesalan yang dirasakan oleh keluarga Jokowi.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Saya membayangkan betapa pasti sakit hatinya Pak Jokowi Ibu Iriana dan anak-anaknya. Sementara laporan tersebut juga tidak cukup jelas menggambarkan Bu Iriana mastermind dari ini semua," jelas Ade.

Lebih lanjut Ade menilai isu Iriana sebagai penggerak dinasti politik ibarat drama yang harus diakhiri.

"Jadi kita berhenti untuk drakor tadi. Saya seneng pihak AMIN sikapnya sudah jangan ajak-ajak kita kalau mau bikin drakor versi kalian," kata Ade.

Cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, juga telah merespons terkait beredarnya kabar dirinya maju cawapres karena keinginan ibunya, Iriana Jokowi. Gibran menegaskan itu gosip.

"(Cawapres keinginan Ibu?) Nggak. (Dorongan Ibu?) Nggak juga," kata Gibran di Balai Kota Solo, dilansir detikJateng, Senin (20/11).

Gibran memastikan isu itu hanya sekadar gosip. Dia meminta publik untuk tidak membesar-besarkan mengenai isu tersebut.

"Yang tentang Ibu itu, saya kira hanya gosip, nggak perlu dibesar-besarkan," ujarnya.

Putra sulung Presiden Jokowi ini juga menampik bahwa Iriana tidak menyukai PDIP. Dirinya juga menampik kabar mengenai Selvi Ananda yang tidak setuju dirinya maju sebagai cawapres.

"(Isu Selvi nggak setuju cawapres?) ya itu gosip itu, dengar dari mana toh. (Ibu tidak suka PDIP?) Suka-suka saja," tuturnya.

Saksikan Live DetikPagi:


Partai Demokrat menilai calon presiden (Capres) nomor urut 1, Anies Baswedan, mencla mencle soal pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimatan Timur. Juru Bicara Timnas Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN), Tatak Ujiyanti, membantah tudingan Demokrat itu.

"Pastinya tidak tepat. Pak Anies seorang yang taat hukum, jika undang-undang sudah memutuskan maka seorang presiden harus menjalankannya. Tapi, segala sesuatu perlu ditinjau untuk perbaikan," ucap Tatak kepada wartawan, Rabu (22/11/2023).

Tatak menjelaskan Anies dan Cak Imin ingin kota-kota di Indonesia menghadirkan keadilan dan kesejahteraan bagi warga. Termasuk, katanya, dengan keberadaan IKN.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Termasuk dengan IKN, AMIN ingin agar kehadirannya membawa manfaat, apakah mampu membawa keadilan dan kesejahteraan bagi warga Indonesia. Kritik Pak Anies terhadap IKN bisa ditempatkan dalam kerangka ini, sehingga pembangunannya akan selalu mengacu pada visi itu. Bagaimana agar pembangunannya dalam memperbesar keadilan dan kesejahteraan bagi warganya," katanya.

Menurut Tatak, Anies tak membicarakan apakah pembangunan IKN akan dilanjutkan atau tidak. Dia mengatakan IKN adalah amanah undang-undang.

"Hal ini dapat diartikan bahwa apa yang sudah ada saat ini sebagai ketentuan undang-undang, akan dijalankan. Soal bagaimana teknis perbaikannya agar memenuhi prinsip keadilan dan kesejahteraan untuk semua, akan dilakukan sebagai pekerjaan teknokratis jika nanti terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia," katanya.

Anies Kritik IKN

Anies sebelumnya ditanya pendapatnya soal pembangunan IKN saat acara dialog terbuka Muhammadiyah di UMS Surakarta. Anies menyebut pembangunan IKN tidak akan menghasilkan pemerataan tapi justru ketimpangan.

Anies awalnya ditanya oleh salah satu panelis Siti Zuhro terkait apakah IKN prospektif untuk Indonesia. Anies lantas menjawab bahwa tujuan membangun kota baru tidak akan menghasilkan pemerataan baru, tapi justru ketimpangan dengan daerah sekitarnya.

"Yang IKN tadi, saya numpang jawab statement itu. Ketika tujuan membangun kota baru dan ibu kota baru adalah dengan alasan pemerataan, maka itu tidak menghasilkan pemerataan yang baru, mengapa? Karena itu akan menghasilkan sebuah kota baru yang timpang dengan daerah-daerah di sekitarnya," jawab Anies dalam acara tersebut, seperti dikutip dari YouTube tvMu Channel, Rabu (22/11).

Terkait IKN, Anies menyebut jika tujuannya memeratakan Indonesia, maka yang harus dilakukan yakni membangun kota kecil menjadi menengah dan menengah menjadi besar di Indonesia. Karena itulah, Anies menilai apa yang dilakukan pemerintah dengan membangun IKN justru bermasalah dan tidak nyambung dengan tujuannya.

"Jadi antara tujuan mau memeratakan Indonesia tidak, kalau mau memeratakan Indonesia maka bangun kota kecil jadi menengah, kota menengah menjadi besar di seluruh wilayah Indoneisa, bukan hanya membangun satu kota di tengah-tengah hutan," ucapnya.

"Karena membangun 1 kota di tengah hutan itu sesungghnya menimbulkan ketimpangan yang baru. Jadi antara tujuan dengan langkah yang dikerjakan itu nggak nyambung. Kami melihat di sini problem, karena itu ini harus dikaji secara serius karena tujuan kita Indonesia yang setara, Indonesia yang merata, argumennya sama, tapi menurut kami langkahnya bukan dengan membangun satu kota, tapi justru dengan membesarkan seluruh kota yang ada di seluruh Indonesia," lanjut dia.

Simak juga Video 'Anies soal IKN: Kalau Mau Pemerataan, Bukan Bangun Kota di Tengah Hutan':

[Gambas:Video 20detik]

Halaman 1 2 Selanjutnya


Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) mulai memetakkan akun pendengung (buzzer) menjelang Pemilu 2024. Bawaslu menemukan ribuan akun pendengung mulai menjamur di media sosial (medsos).

"Karena akun-akun buzzer atau akun bodong di media sosial itu sudah sangat menjamur ya, apalagi saat musim pemilu tahun ini ada ribuan akun," kata Tenaga Ahli Bawaslu RI, Arief Rachman Hakim, di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), Rabu (22/11/2023).

Arief melibatkan tim Cyber Polri untuk memetakan akun pendengung yang diduga akan menyebarkan kampanye hitam maupun hoaks di Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 maupun Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Menurut dia, untuk menelusuri akun bodong medsos sangat sukar sehingga memerluka waktu untuk mengungkapnya.

Bawaslu, Arief melanjutkan, sudah menindak beberapa akun buzzer yang sengaja menyebarkan kabar kibul di media sosial. Hal itu dilakukan sebelum kampanye dimulai pada 28 November mendatang.

"Ada beberapa yang sudah kami tindak," papar Arief.

Bawaslu NTB Ajak Para Komunitas Awasi Pemilu

Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu NTB Suhardi mengatakan untuk meminimalisasi pelanggaran pemilu Badan Pengawas mengajak para komunitas untuk ikut mengawasi pelaksanaan Pemilu 2024. Misalkan, komunitas nelayan, ojek, hingga mahasiswa.

Harapannya, mereka dapat memahami bentuk advokasi ketika menemukan pelanggaran pemilu di lapangan. Seluruh komunitas tersebut bakal ikut mengawasi ajang kontestasi serentak tersebut.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Misalnya dia menemukan ada dugaan pelanggaran, tahu ke mana dia harus melapor. Karena pengawasan tidak bisa hanya dilakukan oleh Bawaslu," ungkap Suhardi.

Suhardi menjelaskan sejumlah pelanggaran pemilu di NTB antara lain politik uang serta menggunakan isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Padahal, konflik lantaran SARA sangat sulit diselesaikan.

"Politik uang itu mungkin kalau dapat Rp 300 ribu, sebulan atau bahkan seminggu dampaknya bisa hilang. Tetapi kalau pembelahan di masyarakat menggunakan politik tadi (SARA) ini sampai hari ini masih kita rasakan," ujar Suhardi.

Ganjar: Kami Percaya Penyelenggara Pemilu Sungguh-sungguh soal Komitmen


Calon Presiden Anies Baswedan melontarkan sederet kritik pedas terhadap kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Kritik keras diberikan pada kebijakan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan hingga urusan pemerataan pembangunan dan ekonomi.

Soal pembangunan IKN, Anies menilai tujuan pemerataan ekonomi daerah yang menjadi cita-cita utama pembangunan IKN nampaknya akan gagal terwujud. Menurutnya, pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur nampaknya hanya akan sia-sia dan justru membuat ketimpangan baru di kawasan Indonesia tengah dan timur.

"Ketika tujuan membangun kota baru dan ibu kota baru adalah dengan alasan pemerataan maka itu tidak menghasilkan pemerataan yang baru. Mengapa? Karena itu akan menghasilkan sebuah kota baru yang timpang dengan daerah-daerah yang ada di sekitarnya," ungkap Anies dalam acara dialog terbuka Muhammadiyah yang disiarkan virtual di YouTube Muhammadiyah Channel, Rabu (22/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dia menyatakan bila ingin meratakan pembangunan di Indonesia yang seharusnya dilakukan adalah membangun kota-kota kecil menjadi kota menengah, dan membangun kota-kota menengah menjadi kota besar.

Secara sporadis hal itu yang harusnya dilakukan agar pemerataan ekonomi bisa dilakukan. Bukan malah membangun sebuah kota baru di tengah kawasan hutan.

"Kalau mau meratakan (ekonomi) Indonesia, maka bangun kota kecil menjadi menengah, kota menengah menjadi besar di seluruh wilayah Indonesia. Bukan hanya membangun satu kota di tengah-tengah hutan, karena membangun satu kota di tengah hutan itu sesungguhnya menimbulkan ketimpangan yang yang baru," papar Anies.

Anies juga mengatakan tujuan utama IKN dan langkah yang diambil tidak sinkron. "Jadi ini antara tujuan dengan langkah yang dikerjakan itu tidak nyambung," katanya.

Anies bilang bila dirinya menjadi presiden usai Pemilu 2024, proyek IKN akan dikaji ulang secara serius. Hal ini dilakukan agar tujuan-tujuan pemerataan ekonomi bisa dicapai.

"Kami melihat di sini problem ini problem karena itu ini harus dikaji secara serius karena tujuan kita yang saya sampaikan tadi Indonesia yang setara Indonesia yang merata," tutur Anies.

"Argumennya sama tapi menurut kami langkahnya bukan dengan membangun satu kota tapi justru dengan membesarkan semua kota yang ada di seluruh Indonesia," pungkasnya.

Ibu kota baru sebetulnya sudah ada idenya sejak zaman Presiden Soekarno. Namun, realisasi pembangunan ibu kota baru tepatnya IKN Nusantara di Kalimantan Timur sendiri baru dibesut pertama kali di zaman pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Berulang kali di berbagai kesempatan, Jokowi memaparkan salah satu alasan utama pemindahan ibu kota dari Jakarta adalah membuat pemerataan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Pembangunan Bukan Cuma Infrastruktur

Anies juga mengomentari strategi pemerintahan Jokowi yang memperbanyak pembangunan infrastruktur. Kebijakan ini dinilai kurang tepat.

Pasalnya, dibandingkan infrastruktur yang tak kalah penting untuk diprioritaskan adalah pembangunan sumber daya manusia di Indonesia. Menurutnya, saat ini telah terjadi ketimpangan nyata pada pembangunan sumber daya manusia di Indonesia. Hal ini diungkapkan Anies saat bicara soal bukti ketimpangan ekonomi di Indonesia.

"Saya berikan ilustrasi bapak ibu sekalian betapa ketimpangan itu nyata, pembangunan itu tentang manusia bukan hanya tentang infrastruktur, bukan tentang bangunan, tapi manusianya," ungkap Anies.

Lantas Anies memaparkan soal data Indeks Pembangunan Manusia (IPM), di Pulau Jawa dan Sumatera IPM tahun 2013 mencapai 69,83 sementara IPM di tahun 2022 melonjak ke level 74,19.

Nah sementara itu IPM di kawasan Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, hingga Papua di tahun 2013 baru di angka 64,81 dan di tahun 2022 mencapai 69,47.

Menurut Anies bila dilihat dari data tersebut, daerah di timur Indonesia mengalami ketertinggalan pembangunan manusianya. Saat kawasan barat sudah mencapai angka 69 poin pada IPM-nya, di kawasan timur justru perlu 9 tahun untuk mengejarnya.

"Ini bukan soal selisihnya itu 4 poin 5 poin, tapi mengejar 5 poin itu satu dekade bapak ibu sekalian," ungkap Anies.

Simak Video: Menyoroti Pandangan Anies Terhadap Kelanjutan Pembangunan IKN

[Gambas:Video 20detik]


Calon anggota legislatif (caleg) DPRD Kabupaten Pasuruan, TW (24), tiba-tiba mengamuk menyerang sejumlah orang di TPQ Maqbulul Ma'rifah, Pandaan. Aksi ini terekam CCTV.

Aksi pelaku dilakukan pada Selasa (21/11/2023) sekitar pukul 22.00 WIB. Dalam rekaman video CCTV yang didapat, caleg muda asal Kelurahan Kutorejo, Pandaan, Kabupaten Pasuruan terlihat masuk ke ruangan. Ia menyerang sejumlah orang dalam ruangan.

Tampak TW memakai kemeja putih dan celana hitam serta menutup wajahnya dengan masker hitam. Terlihat ia membawa dua bilah benda seperti tongkat di kedua tangan. Ia menyabet-nyabetkan benda itu ke arah orang-orang.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Tampak satu orang menyerang balik untuk membela diri dengan melemparkan alat pengumpul sampah. Dua orang lain mengambil bangku untuk menangkis.

Berapa saat kemudian, jumlah orang dalam ruangan bertambah. Hal itu membuat TW lari keluar. Oleh warga sekitar, TW sempat diamankan dan digebuki.

Belakangan diketahui TW mengamuk di rumah sekaligus TPQ milik A Wasik Rahman Hamzah, anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Pasuruan dari partai yang sama.

Wasik Rahman Hamzah mengatakan kronologi bermula TW bertamu ke rumahnya sekitar pukul 20.00. TW ditemui istrinya karena ia belum pulang.

Menurut istri Wasik, TW menanyakan tentang mobil yang dijual. Lalu setelah itu pamit ke kamar mandi namun tidak juga kembali.

Saat Wasik sampai rumah pukul 22.00 WIB, ia melihat sepeda motor di teras rumah. "Saya tanya ke adik, istri, ini motornya siapa, malem-malem ada di teras rumah. Dan semuanya jawab tidak tahu," kata Wasik, Rabu (22/11/2023).

Karena tidak ada yang tahu, Wasik meminta kakaknya menutup gerbang. Namun tiba-tiba terdengar pintu ruang kelas di lantai dua digedor-gedor hingga semua terkejut.

"Saya keluar, ambil senter. Tiba-tiba muncul laki-laki itu pakai masker kayak ninja itu. Akhirnya senter-senteran. Saya suruh turun," lanjutnya.

TW malah teriak hingga seluruh penghuni rumah keluar dan mengira ada maling. TW lalu sembunyi di ruang kelas madrasah yang memang berdampingan dengan rumahnya.

TW yang membawa benda seperti tongkat besi di kedua tangannya didesak keluar dari ruang tersebut.

Kemudian terjadi dorong-dorongan hingga sempat terjadi perkelahian. Warga ramai-ramai mendatangi lokasi.

"Saya menghubungi polisi karena khawatir terjadi hal tak diinginkan," jelas Wasik.

"Orang tuanya dipanggil, saya juga dipanggil untuk menyampaikan kronologi. Dalam pembicaraan kemarin dari orang tua ternyata, mohon maaf, dia ada semacam depresi atau bagaimana gitu," tandasnya.

Kanit Reskrim Polsek Pandaan Iptu Budi Luhur mengatakan, "korban tidak membuat laporan dan tidak menuntut. Sedangkan untuk kerusakan langsung diperbaiki sama keluarganya," kata Budi.

Tanggapan Ketua DPC PKB

Ketua DPC PKB Kabupaten Pasuruan M Irsyad Yusuf (Gus Irsyad) angkat bicara soal salah satu calegnya yang ngamuk di TPQ. Partai akan melakukan evaluasi dan penelusuran insiden tersebut.

"Atas nama ketua partai saya mohon maaf ya, bahwa salah satu caleg dari kita ada masalah dan ada kesalahpahaman. Yang kedua kita memahami caleg-caleg kita memang banyak sekali caleg-caleg yang di usia milenial. Memang PKB punya target memberikan kesempatan kepada caleg-caleg milenial. Sehingga kami mohon dipahami, karena saking semangatnya mungkin hingga ada gesekan di internal partai," kata Gus Irsyad di Kantor DPC PKB Kabupaten Pasuruan, Jalan Raya Bendungan, Kecamatan Kraton.

Gus Irsyad mengatakan pihaknya akan memanggil kedua caleg PKB tersebut. "Akan kita evaluasi. Yang penting akan kita selesaikan secara kekeluargaan," jelasnya.

Mantan Bupati Pasuruan ini mengatakan Wahyudi dan Wasik Rahman Hamzah berasal dari dapil yang sama. Yakni dapil 6 meliputi Prigen, Sukorejo dan Pandaan.

"Satu dapil, mungkin ya, akan kita telusuri mungkin basisnya sama. Kemudian ya itu, mungkin saking semangatnya atau emosinya berlebihan, kita juga masih perlu ketahui," jelasnya.

Kejadian ini akan menjadi bahan evaluasi di internal partai. Pihaknya akan meningkatkan pembinaan para para caleg.

"Ini paling penting menjadi pembelajaran bagi kita semua. Di era pemilu sekarang, di era keterbukaan informasi yang cukup luar biasa, memang harus ada langkah-langkah tepat ya, terutama kami akan meningkat pembinaan dan pemahaman caleg-caleg kita," pungkasnya.

Cara Unik Tri Wahyudi, Bacaleg Pasuruan yang Kampanye di Aplikasi Kencan


Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan (Zulhas), menggelar pertemuan dengan Ridwan Kamil dan Erick Thohir. Pertemuan ketiganya itu membahas mengenai pemilu hingga stabilitas politik nasional.

"Kedatangan Pak RK Ridwan Kamil, Pak Erick, sahabat-sahabat saya, teman seperjuangan. Kita tadi diskusi tentu bagaimana kita pemilu ini berlangsung dengan aman, baik, damai, bisa menghemat anggaran pemerintah," kata Zulhas kepada wartawan, Kamis (23/11/2023).

Zulhas mengaku berharap pemilu 2024 mendatang bisa berlangsung kondusif. Di satu sisi ia juga berharap pesta demokrasi lima tahunan itu bisa selesai dalam satu putaran.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Menurut Zulhas, pemilu yang selesai hanya dalam satu putaran bisa menghemat anggaran pemerintah. Hal tersebut juga akan berdampak pada kondusifnya suasana politik di Indonesia.

"Kalau bisa nggak usah dua kali. Hemat banyak, ada kepastian bagi pengusaha investor, stabilitas politik," katanya.

Pertemuan Zulhas bersama Ridwan Kamil dan Erick Thohir ini berlangsung hangat. Zulhas mengatakan pertemuan tersebut merupakan hal rutin yang kerap dilakukan.

"Biasa diskusi dan sama-sama tim pemenangan Pak Prabowo-Gibran," pungkas Zulhas.

Simak juga Video 'RK Jadi Ketua TKD, TKN Harap Jabar Jadi Kunci Kemenangan Prabowo':

[Gambas:Video 20detik]


Ketua DPC PKB Kabupaten Pasuruan M Irsyad Yusuf (Gus Irsyad) angkat bicara soal salah satu calegnya yang ngamuk di TPQ. Partai akan melakukan evaluasi dan penelusuran insiden tersebut.

"Atas nama ketua partai saya mohon maaf ya, bahwa salah satu caleg dari kita ada masalah dan ada kesalahpahaman. Yang kedua kita memahami caleg-caleg kita memang banyak sekali caleg-caleg yang di usia milenial. Memang PKB punya target memberikan kesempatan kepada caleg-caleg milenial. Sehingga kami mohon dipahami, karena saking semangatnya mungkin hingga ada gesekan di internal partai," kata Gus Irsyad di Kantor DPC PKB Kabupaten Pasuruan, Jalan Raya Bendungan, Kecamatan Kraton, Rabu (22/11/2023).

Gus Irsyad mengatakan pihaknya akan memanggil kedua caleg PKB tersebut. "Akan kita evaluasi. Yang penting akan kita selesaikan secara kekeluargaan," jelasnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Mantan Bupati Pasuruan ini mengatakan TW dan Wasik Rahman Hamzah berasal dari dapil yang sama. Yakni dapil 6 meliputi Prigen, Sukorejo dan Pandaan.

"Satu dapil, mungkin ya, akan kita telusuri mungkin basisnya sama. Kemudian ya itu, mungkin saking semangatnya atau emosinya berlebihan, kita juga masih perlu ketahui," jelasnya.

Kejadian ini akan menjadi bahan evaluasi di internal partai. Pihaknya akan meningkatkan pembinaan para para caleg.

"Ini paling penting menjadi pembelajaran bagi kita semua. Di era pemilu sekarang, di era keterbukaan informasi yang cukup luar biasa, memang harus ada langkah-langkah tepat ya, terutama kami akan meningkat pembinaan dan pemahaman caleg-caleg kita," pungkasnya.

Cara Unik Tri Wahyudi, Bacaleg Pasuruan yang Kampanye di Aplikasi Kencan


Tim Pemenangan Nasional Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN) membentuk Presidium Gerakan Rakyat untuk Perubahan. Kelompok ini bertugas untuk memenangkan pasangan Anies-Cak Imin di daerah.

Kapten Timnas AMIN, M Syaugi Alaydrus, menuturkan gerakan rakyat merupakan pasukan terdepan untuk tim pemenangan capres-cawapres. Dia menuturkan Timnas AMIN mengedepankan masyarakat, relawan, rakyat atau disebut gerakan rakyat.

Bahkan kata dia, pasangan Anies-Cak Imin tidak membatasi siapa yang ingin bergabung dengan tim pemenangan.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kita siap menerima jadi semakin besar semakin baik itulah bedanya kita dengan mereka. Jadi kita mengedepankan pasukan masyarakat dan rakyat," kata Syaugi di Sekretariat Koalisi Perubahan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (22/11/2023).

Syaugi menuturkan, gerakan itu diharapkan dapat mengeruk dukungan masyarakat terhadap AMIN. Terkhusus bisa menyebarkan visi misi pasangan Anies-Cak Imin sampai ke daerah.

"Dengan bahasa yang sederhana, bagaimana strategi pemenangan, termasuk mitigasi apabila ada hal-hal yang terjadi kecurangan," jelas Syaugi.

"Jadi kami sudah bergerak gerakan rakyat ini dari tingkat provinsi, kemudian daerah pilihan atau dapil nanti akan dilanjutkan daerah ke bawah," sambungnya.

Presidium Nasional Gerakan Rakyat merupakan gabungan dari para pemimpin komunitas relawan pendukung duet AMIN. Adapun mereka, akan fokus untuk kampanye di daerah.

Berikut adalah anggota Presidium Nasional Gerakan Rakyat

- Sahrin Hamid (Presidium Kuning Ijo Biru/KIB)

- La Ode Basir (Koordinator Presidium DPP Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera/ANIES)

- M. Ramli Rahim (Ketua Umum Konfederasi Nasional Relawan Anies/KoReAn)

- Azmi Asmuni Majid (Ketua SKI Jateng Relawan Anies-Cak Imin)

- Arief Minardi (Ketua Federasi Serikat Pekerja Logam Elektronik Mesin/FSP LEM/Poros Buruh)

- Syaiful Bahari (Ketua Umum Jaringan Tani Nelayan)

- M. Nurkhoiron (Ketua Umum Laskar Santri)

- Abdurrahman Ma'mun (Koordinator Keumatan)

- Abdullah Mansuri (Ketua Umum IKAPPI)

- Djihadul Mubarok (Sekjen Garda Matahari)

- Ervan Tou (Ketua Umum Laskar AMAN)

- Nur Fitria Farhana (Majelis Taklim)

- Winston Herlanjaya (Koordinator Forum Perjuangan AMIN)

- Pdt. Shephard Supit (Ketua Umum Bersama AMIN Menuju Indonesia 1/BRANI 1)

- Ulung (Ketua Umum Indonesia-Tionghoa/KOMIT)

- Irjen Purn Anas Yusuf (Pimpinan FKP3)

- Susanto Triyogo A. (Koordinator Eksponen Cipayung)

Simak juga Video 'Sudirman Said Ungkap Sumber Dana Kampanye Anies-Cak Imin':

[Gambas:Video 20detik]


Ketua DPR RI Puan Maharani menekankan pesan netralitas kepada Jenderal Agus Subiyanto yang baru saja dilantik jadi Panglima TNI. Dia berharap kepemimpinan Jenderal Agus dapat semakin memastikan netralitas TNI dalam Pemilu 2024.

"Pergantian Panglima TNI kali ini dilakukan jelang pelaksanaan Pemilu 2024. Saya berharap kepemimpinan Jenderal Agus dapat semakin memastikan netralitas TNI, baik pada Pileg maupun Pilpres," kata Puan dalam keterangannya, Rabu (22/11/2023).

"Kami percaya Jenderal Agus dapat membawa prajurit TNI teguh pada tugas dan tanggung jawabnya untuk membantu pengamanan Pemilu tanpa terlibat dalam politik praktis," sambungnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Menurut Puan, demi terciptanya pemilu yang damai, jujur dan adil diperlukan sikap netralitas dari seluruh aparat negara, termasuk TNI. Ia berharap Jenderal Agus dapat menjadi sosok yang tepat untuk tegas menjaga disiplin prajurit.

"Dengan begitu, cita-cita bersama akan adanya Pemilu yang gembira, damai, dan adil bisa tercapai. Agar bagaimana TNI dapat membantu terciptanya kondusivitas pelaksanaan Pemilu, sehingga tidak muncul ketegangan yang dapat memecah belah persatuan bangsa," tegas Puan.

Mantan Menko PMK itu pun menyoroti posko pengaduan netralitas TNI yang digagas oleh Panglima TNI sebelumnya. Puan berharap Jenderal Agus bisa melanjutkan estafet komitmen pimpinan TNI untuk menjaga pesta demokrasi berjalan dengan kondusif.

"Jenderal Agus harus bisa melanjutkan komitmen Laksamana Yudo, agar tidak ada anggota TNI yang terlibat dalam eskalasi politik. Dengan adanya posko aduan, kami harap dapat mempermudah pimpinan TNI untuk memonitor anggotanya," jelasnya.

Puan bicara soal komitmen Jenderal Agus yang akan mengawal prajurit untuk tetap netral. Bahkan mewanti-wanti adanya sanksi disiplin hingga pidana apabila ada anggota TNI yang terlibat dalam politik praktis.

"Rakyat Indonesia berpegang pada komitmen Jenderal Agus tersebut. Optimalkan posko atau pusat pengaduan netralitas TNI sehingga seluruh prajurit bisa menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya agar pesta demokrasi ini berjalan dengan aman, baik, jujur, adil, dan damai," ungkap Puan.

Puan juga menyinggung soal Panitia Kerja (Panja) Netralitas TNI yang dibentuk Komisi I DPR untuk memastikan prajurit bekerja dengan profesional pada Pemilu 2024.

"Panja Netralitas TNI sudah dibuat dan akan dilaksanakan. Dengan adanya pergantian Panglima TNI yang baru, DPR berharap Jenderal Agus dapat memimpin TNI untuk bekerja sama dengan baik pada Panja di DPR itu," tuturnya.

"Jadi TNI kami harapkan bisa menunjukkan netralitasnya karena sesuai dengan fungsinya sebagai Tentara Nasional Indonesia. Mari kita jaga agar tidak terjadi friksi-friksi ataupun hal-hal yang memecah belah persatuan selama kita menjalankan pesta demokrasi," imbuh Puan.

Jenderal Agus Subiyanto telah resmi jadi Panglima TNI usai dilantik langsung oleh Presiden Jokowi. Pelantikan berlangsung pada Rabu (22/11) di Istana Negara, Jakarta.

Simak Video 'Panglima TNI Ingatkan Prajurit Tak Berpolitik Praktis, Ada Sanksi Pidana!':

[Gambas:Video 20detik]


Pimpinan Pondok Pesantren Al Mukmin Sukoharjo, Abu Bakar Ba'asyir memberikan petuah kepada para capres, yakni Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan.

Nasihat tersebut mengenai pemimpin muslim wajib mengatur negara ini dengan hukum Allah atau hukum Islam. Nasihat tersebut sudah dikirimkan ke Capres Anies Baswedan dan Prabowo melalui Gibran. Serta nantinya juga akan dikirimkan ke Capres Ganjar Pranowo di Semarang.

Berikut pernyataan lengkap Abu Bakar Ba'asyir saat wawancara dengan wartawan di Balai Kota Solo seperti dikutip dari detikJateng.

Kedatangan hari ini ke Balai Kota?

Saya mengantar surat Tadzkiroh, jadi kewajiban Allah, Allah mewajibkan umat Islam yang mengerti agama harus berusaha menyampaikan nasihat kepada kepala negara gitu. Jadi itu kewajiban, kewajiban saya dalam agama saya mesti menyampaikan nasihat-nasihat nanti dari tiga cawapres siapa yang jadi Presiden itu supaya mengamalkan nasihat-nasihat ini., Itu saja kesimpulannya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Surat ditujukan kepada semua cawapres?

Iya tiga capres itu kita kasih surat, tentunya nasihat bagi yang jadi Presiden nanti. Tapi, tiga-tiganya kita kasih. Kasih semua, tapi menemui susah sekali. Satu, Pak Anies sudah sampai di Jakarta, kemudian Pak Prabowo kita harapkan nanti yang menyampaikan wakil beliau Wali Kota Mas Gibran. Selanjutnya, rencana nanti Pak Ganjar kita usahakan di Semarang.

Karena ini, surat ini merupakan surat kewajiban agama. Jadi, orang yang mengerti Islam, ustaz atau ulama wajib memberi nasihat kepala Presiden supaya di dalam melaksanakan tugasnya itu bisa menyelamatkan negara dengan baik. Jadi kesimpulan begitu. Adapun nasihat itu diterima atau tidak diterima Allah yang menentukan nanti. Bagi kita yang penting sudah menyampaikan, jadi nanti di muka Allah sudah punya alasan, sudah punya bukti menasihati.

Isi nasihat apa?

Ya nasihat itu sebagai seorang presiden, orang Islam itu wajib mengatur negara ini dengan hukum Islam, dengan hukum Allah. Supaya selamat begitu, baik secara langsung atau secara sedikit demi sedikit.

Jadi presiden yang beragama Islam itu mempunyai kewajiban itu (menerapkan hukum Islam) itu yang kita ingatkan. Memang banyak penentangan dari non muslim tapi itu tidak usah diperhatikan memang itu sudah sunatullah. Jadi kewajiban seorang presiden orang beragama Islam wajib mengatur negaranya dengan hukum Islam, hukum Allah itu, karena itulah yang bisa menyelamatkan nanti.

Berarti mau bertemu Mas Gibran dulu?

Lha kita mau ketemu Mas Gibran susah, kepenginnya ketemu tapi susah. Ini tadi saya sampaikan surat.

Respons Gibran Rakabuming

Walau mendatangi Balai Kota Solo, Abu Bakar Ba'asyir tidak bertemu Gibran hingga akhirnya menitipkan surat itu ke sekretariatan Balai Kota Solo. Sementara itu Cawapres Gibran Rakabuming Raka mengaku akan membaca terlebih dahulu isi surat tersebut.

"Ya nanti saya baca isi suratnya dulu ya," kata Gibran menjawab pertanyaan awak media, pada Senin (20/11/2023).

Mengenai keinginan Abu Bakar Ba'asyir yang sebenarnya ingin bertemu langsung dengannya untuk menitipkan surat itu, Gibran menyebut akan menjadwalkannya. Hanya saja, belum diketahui kapan waktu yang tepat.

"Ya nanti saja, kami jadwalkan nggih (ya). Ya, nanti aja nggih," ucapnya.

Artikel ini telah tayang di detikJateng dengan judul Pernyataan Lengkap Abu Bakar Ba'asyir Saat Datangi Kantor Gibran Hari Ini


Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyapa kader PDI Perjuangan (PDIP) Jawa Timur, perwakilan partai koalisi, TPD Ganjar-Mahfud Jatim, dan relawan di Kantor DPD PDIP Jatim, Rabu (22/11/2023) malam.

Ganjar meminta kader dan para relawan turun ke masyarakat menceritakan kebaikan Ganjar-Mahfud, terutama soal komitmen memberantas KKN.

"Tentu menceritakan Ganjar-Mahfud tidak terlalu sulit. Karena dua-duanya punya komitmen yang sama untuk menjaga integritas," kata Ganjar.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Dua-duanya tadi kita berbicara sama, komitmen terhadap salah satu agenda reformasi adalah pemberantasan KKN," tambahnya.

Ganjar menyebut jika KKN bisa diberantas, maka investor akan masuk ke Indonesia dan pembangunan berjalan dengan baik serta cepat.

"Yang berikutnya kalau KKN-nya mulai bersih, mulai baik, investor akan datang karena ada kepastian. Maka seluruh hari ini proyek yang sudah baik, wajib kita lanjutkan bahkan kita percepat. Kita percepat. Maka dengan cara itu, rakyatlah yang akan mendapat manfaat lebih banyak," tegasnya.

"Kalau duit negara tidak kecret-kecret, tidak dicopet, maka rakyat lah yang akan mendapat manfaat. Mohon dukungan, mohon kiranya kesabaran dari kita dalam berjuang," tambahnya.

Mantan Gubernur Jateng ini meminta semua relawan dan pendukungnya menjaga kekompakan untuk mengejar kemenangan di Pemilu 2024.

"Jaga kekompakan agar kita kemudian bisa menang hattrick, agar kita kemudian bisa kompak dan Jatim saya pingin inilah salah satu yang mendulang suara terbanyak yang kita harapkan," tandasnya.

Ganjar Mulai Kampanye di Papua, Mahfud di Aceh